6/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 6/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Riden Hatam Aziz, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Gedung FSPMI, Lantai 1, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11 Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Suparno, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Yapink Putra Nomor 11 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Fathan Almadani Pekerjaan : Pekerja Kontrak PT Indonesia Epson Industry, Cikarang Alamat : Perum Bumi Sindang Asri Blok C-7 Nomor 2 RT 004/010, Sindangmulya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi sebagai ----------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Yanto Sulistianto Pekerjaan : Karyawan Tetap PT Mahiza Karya Mandiri, Tangerang 2 Alamat : Jalan Sutaatmaja Nomor 12 RT 033/008, Karanganyar, Subang, Kabupaten Subang sebagai ----------------------------------------------------------- Pemohon IV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 November 2020 memberi kuasa kepada Said Salahudin, M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H., dan Fahmi Sungkar, S.H., kesemuanya adalah kuasa hukum/ advokat, yang beralamat di Gedung FSPMI, Lantai 1, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Mendengar keterangan saksi para Pemohon; Mendengar keterangan saksi Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 256/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 6/PUU- XIX/2021 pada tanggal 14 April 2021, yang telah diperbaiki dan diterima 3 Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, selanjutnya disebut “UU PPP”) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutya disebut “PMK PUU”) yang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.” 5. Bahwa pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) PMK PUU yang berbunyi: “Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentukan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.” 6. Bahwa objectum litis permohonan para Pemohon adalah pengujian formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD 1945, termasuk dalam pengujian formil, sedangkan para Pemohon telah menyebutkan secara tegas bahwa objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon. 5 B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON SUBJEK HUKUM PARA PEMOHON SEBAGAI PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA 8. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 9. Bahwa Pemohon I adalah Riden Hatam Aziz, Warga Negara Indonesia [BUKTI P-2], terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 [BUKTI P-2A], bekerja di PT. Mitsuboshi Belting Indonesia sebagai karyawan tetap [BUKTI P-2B], pemegang kartu peserta BPJS Kesehatan dan kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan [BUKTI P-2C], serta merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh sejak tahun 1999, dan terakhir menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat federasi, yaitu pada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dengan jabatan sebagai Presiden [BUKTI P-2D], sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut Pemohon I memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, yang kesemuanya itu Pemohon I lakukan melalui berbagai kegiatan antara lain pada saat Pemohon I menjabat sebagai 6 Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten Periode 2008-2011 [BUKTI P-2E], Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten Periode 2012-2015 [BUKTI P-2F], dan sebagai Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Nasional Periode 2020-2023 [BUKTI P-2G], termasuk upaya- upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya yang Pemohon I suarakan melalui media massa [BUKTI P- 2H]; 10. Bahwa Pemohon II adalah Suparno Warga Negara Indonesia [BUKTI P-3], terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 [vide BUKTI P-2A], bekerja di PT. Aisin Indonesia, Cikarang, sebagai karyawan tetap [BUKTI P-3A], pemegang kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan [BUKTI P-3B], serta merupakan aktivis sekaligus pengurus serikat pekerja/serikat buruh sejak tahun 2004, dan terakhir menjadi Pengurus Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SP AMK - FSPMI) dengan jabatan sebagai Ketua [BUKTI P-3C], sehingga terkait dengan aktivitas dan jabatannya tersebut Pemohon II memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, yang kesemuanya itu Pemohon II lakukan melalui berbagai kegiatan antara lain pada saat Pemohon II menjabat sebagai Anggota Dewan Pengupahan Provisni Jawa Barat [BUKTI P-3D], termasuk upaya-upaya dalam bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya yang Pemohon II suarakan melalui media massa [BUKTI P-3E]; 11. Bahwa Pemohon III adalah Fathan Almadani, Warga Negara Indonesia [BUKTI P-4], terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 [vide BUKTI P-2A], bekerja di PT. Indonesia Epson Industry Cikarang sebagai Pekerja Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu [BUKTI P-4A], dan pemegang kartu peserta BPJS kesehatan dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan [BUKTI P-4B]; 7 12. Bahwa Pemohon IV adalah Yanto Sulistianto, Warga Negara Indonesia [BUKTI P-5], terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 [vide BUKTI P-2A], bekerja di PT. Mahiza Karya Mandiri Tangerang sebagai Karyawan Tetap [BUKTI P-5A], dan pemegang kartu peserta BPJS kesehatan dan kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan [BUKTI P-5B]; 13. Bahwa dengan adanya bukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia [Vide BUKTI P-2, P-3, P-4, dan BUKTI P-5], maka para Pemohon tergolong sebagai subjek hukum perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK PUU; 14. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian para Pemohon dapat mengajukan Permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi; KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 15. Bahwa dalam Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan kepada pemohon untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 16. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusanputusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 8 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 17. Bahwa terkait dengan Permohonan pengujian formil undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 Mahkamah antara lain menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dengan pertimbangan: Mengingat bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden keduanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat, ke depan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. (Vide angka [3.9], butir 1.a., halaman 59-60) 18. Bahwa selain dari pada itu, dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 Mahkamah juga menetapkan syarat lain terkait persyaratan legal standing sebagai bentuk pembatasan kepada Pemohon dalam permohonan uji formil sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan sebagai berikut: bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil. (Vide angka [3.9], butir 2, halaman 68); 9 19. Bahwa terkait pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusanputusan selanjutnya, termasuk pula dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK PUU mengenai “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 19.1. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 19.2. Dengan digunakannya frasa “setiap orang” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka sebagai perorangan warga negara Indonesia para Pemohon tergolong sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh hak-hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu antara lain hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum; 19.3. Adanya hak para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) menunjukan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada para Pemohon; 19.4. Berdasarkan uraian di atas maka para Pemohon telah dapat memenuhi persyaratan legal standing yang pertama, yang menentukan mengenai “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”; 20. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang kedua, yaitu “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 20.1. Bahwa pada tanggal 2 November 2020 UU Cipta Kerja resmi diundangkan. Merujuk Ketentuan Penutup UU a quo maka terhitung sejak tanggal tersebut UU Cipta Kerja resmi berlaku; 20.2. Bahwa para Pemohon beranggapan pemberlakuan UU Cipta Kerja merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Sebab, UU a quo menurut para Pemohon dibentuk dengan tidak berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang, yaitu UU PPP sebagai undang- 10 undang delegasi dari Pasal 22A UUD 1945 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”; 20.3. Bahwa oleh karena menurut para Pemohon UU Cipta Kerja dibentuk dengan tidak berpedoman pada UU PPP sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, maka para Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak terpenuhi atau dilanggar oleh berlakunya UU Cipta Kerja; 20.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian para Pemohon telah dapat memenuhi persyaratan legal standing yang kedua, yaitu: “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”; 21. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 21.1. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon masingmasing terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu 2019 [Vide Bukti P- 2A]; 21.2. Bahwa pada Pemilu 2019 para Pemohon telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil rakyat di lembaga DPR dan Presiden untuk antara lain bertugas membentuk undang-undang yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan UU PPP; 21.3. Bahwa pada kenyataannya dalam pembentukan UU Cipta Kerja DPR dan Presiden menurut para Pemohon tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh para Pemohon karena dalam membentuk UU Cipta Kerja kedua lembaga Pembentuk Undang- Undang tersebut tidak mengikuti ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU PPP dan peraturan perundang-undangan lainnya; 11 21.4. Bahwa oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada para Pemohon, maka pembentukan UU Cipta Kerja secara aktual atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon; 21.5. Bahwa selain dari pada itu, para Pemohon juga adalah para pekerja [Vide Bukti P-2B, P-3A, P-4A, dan BUKTI P-5A], yang terikat oleh undang- undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, yaitu Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutya disebut “UU Ketenagakerjaan”); 21.6. Bahwa sebagai pekerja para Pemohon juga merupakan pemegang kartu peserta BPJS Kesehatan dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan [Vide BUKTI P2C, P-3B, P-4B, dan BUKTI P-5B], sehingga para Pemohon terikat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456, selanjutya disebut “UU SJSN”) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutya disebut “UU BPJS”); 21.7. Bahwa di dalam UU Cipta Kerja, terdapat pula pengaturan mengenai ketenagakerjaan dan jaminan sosial sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, UU SJSN, dan UU BPJS. UU Cipta Kerja mengubah sebagian materi dari ketiga UU a quo dan juga membuat beberapa ketentuan baru terkait aturan ketenagakerjaan dan aturan jaminan sosial; 21.8. Bahwa dengan diaturnya ketentuan mengenai ketenagakerjaan dan jaminan sosial didalam UU Cipta Kerja menyebabkan para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja; 12 21.9. Bahwa oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja menurut para Pemohon tidak memiliki kepastian hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon untuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, maka pembentukan UU Cipta Kerja secara aktual atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon; 21.10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak adanya kepastian hukum dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah menyebabkan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Pemilih Pemilu dan juga sebagai pekerja mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus); 21.11. Bahwa dengan demikian para Pemohon telah dapat memenuhi persyaratan legal standing yang ketiga yang menyatakan: “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”; 22. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian”, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 22.1. Bahwa dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja yang tidak berkepastian hukum oleh DPR dan Presiden hasil Pemilu 2019, hal itu menyebabkan hak dari para Pemohon sebagai warga negara untuk diatur oleh suatu peraturan perundangundangan yang berkepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak terpenuhi, sedangkan salah satu maksud para Pemohon memberikan suara pada penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah membentuk lembaga DPR dan Presiden yang mampu membuat produk undangundang yang berkepastian hukum. Akibatnya, para Pemohon dipaksa untuk tunduk dan patuh pada sebuah produk undang-undang yang tidak mempunyai kepastian hukum karena pembentukannya tidak berpedoman pada UUD 1945 dan undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pembentukan undang-undang; 13 22.2. Bahwa selain dari pada itu, dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja yang didalamnya mengatur pula mengenai aturan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, hal itu menyebabkan para Pemohon dalam profesinya sebagai pekerja akan terkena segala ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan jaminan sosial, sedangkan sebagaimana telah diuraiakan sebelumnya, UU Cipta Kerja dibentuk tanpa kepastian hukum. Akibatnya, hak para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak terpenuhi; 22.3. Bahwa uraian diatas menggambarkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami oleh para Pemohon dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, sehingga dengan demikian para Pemohon memenuhi persyaratan legal standing yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”; 23. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi’, para Pemohon juga dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan para Pemohon dengan menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka UU Cipta Kerja tidak dapat diberlakukan dan segala kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon sebagaimana telah diuraiakan sebelumnya dipastikan tidak akan lagi terjadi; 24. Bahwa oleh karena para Pemohon memiliki kepentingan dan kerugian konstitusional atas berlakunya UU Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas, maka para Pemohon telah memenuhi 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, termasuk ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK PUU, sehingga dengan demikian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai 14 Pemohon dalam pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi; C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 25. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK PUU, dinyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak suatu undang-undang diundangkan; 26. Bahwa UU Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dan Permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 diajukan oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2020; 27. Bahwa jarak waktu antara tanggal 2 November 2020 sampai dengan dengan tanggal 15 Desember 2020 adalah 44 (empat puluh empat) hari; 28. Bahwa oleh karena jarak waktu antara diundangkannya UU Cipta Kerja dengan diajukannya Permohonan a quo adalah 44 (empat puluh empat) hari, sedangkan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK PUU adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak suatu undang-undang diundangkan, maka dengan demikian Permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan; D. POKOK PERMOHONAN PROSEDUR KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG DIAJUKAN OLEH PRESIDEN 29. Bahwa menurut UUD 1945 kekuasaan membentuk undang-undang berada ditangan DPR sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”; 30. Bahwa sekalipun kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR, UUD 1945 juga memberikan kewenangan kepada Presiden dalam pembentukan undangundang. Di antaranya adalah: 15 a. hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”; b. kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”; Persetujuan bersama DPR dan Presiden terhadap suatu RUU untuk ditetapkan menjadi UU disahkan dalam sebuah persidangan DPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.” c. kewenangan untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) yang berbunyi: Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan. 31. Bahwa tata cara mengenai pembentukan undang-undang ditetapkan dalam Pasal 22A UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang- undang.”; 32. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, undang-undang delegasi Pasal 22A UUD 1945 adalah UU PPP yang didalamnya mengatur secara lebih teknis dan terperinci mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan, termasuk prosedur pembentukan undang-undang yang diajukan oleh Presiden; 33. Bahwa pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPP yang berbunyi: “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang- 16 undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”; 34. Bahwa selain tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, UU PPP juga mengatur mengenai tahap penyebarluasan peraturan perundang-undangan; TAHAP PERENCANAAN: PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROLEGNAS 35. Bahwa pengaturan mengenai pembuatan undang-undang pada tahap perencanaan diatur dalam BAB IV, Bagian Kesatu, mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU PPP; 36. Bahwa aturan lebih teknis mengenai tahap penyusunan dan penetapan Prolegnas diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1800, selanjutnya disebut “PDPR PROLEGNAS”); KETERANGAN: PDPR PROLEGNAS merupakan Peraturan DPR yang diundangkan dan berlaku mulai tanggal 31 Desember 2019, sebelum pada akhirnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668 (selanjutnya disebut “PDPR PUU”), yang diundangkan pada tanggal 26 Juni 2020 dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 2 April 2020; 37. Bahwa dalam Pasal 16 UU PPP juncto Pasal 2 ayat (1) PDPR PROLEGNAS ditetapkan: “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.”. 38. Bahwa pengertian Prolegnas adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PPP juncto Pasal 1 angka 1 PDPR PROLEGNAS, yaitu: “Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.”; 39. Bahwa Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang- Undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 UU PPP yang berbunyi: 17 “Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.”; 40. Bahwa yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” disebutkan dalam Penjelasan Pasal 17 UU PPP yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 41. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 UU PPP juncto Pasal 4 PDPR PROLEGNAS, terdapat tiga lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyusunan Prolegnas, yaitu; DPR, DPD, dan Pemerintah; 42. Bahwa kewenangan DPR, DPD, dan Pemerintah dalam menyusun Prolegnas, pada tahapan awal dilaksanakan di lingkungan internal masing-masing lembaga sesuai dengan program prioritas pembentukan UU yang diusulkan tiap-tiap lembaga; 43. Bahwa setelah disusun dimasing-masing lembaga, Prolegnas diusulkan kepada DPR sebagai institusi yang memegang kekuasaan membentuk UU. Merujuk ketentuan Pasal 21 ayat (1) juncto Pasal 4 ayat (2) PDPR PROLEGNAS, penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, yaitu Badan Legislasi (Baleg); 44. Bahwa penyusunan Prolegnas ditetapkan untuk jangka waktu menengah dan tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) juncto Pasal 5 PDPR PROLEGNAS yang berbunyi: “Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang- Undang.” 45. Bahwa khusus mengenai penyusunan Prolegnas prioritas tahunan antara DPR dan Pemerintah, dalam Pasal 19 UU PPP juncto Pasal 7 PDPR PROLEGNAS diatur bahwa Prolegnas dipersyaratkan; [1] memuat judul RUU; dan [2] memuat materi yang diatur atau keterangan mengenai konsepsi RUU yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan 18 jangkauan dan arah pengaturan. Kedua persyaratan dimaksud harus disertai dengan Naskah Akademik dan RUU; 46. Bahwa dalam penyusunan Prolegnas, ditentukan adanya 8 (delapan) alasan yang menjadi dasar penyusunan daftar RUU dalam Prolegnas. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18 UU PPP yang selengkapnya berbunyi: Pasal 18 Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 47. Bahwa selain 8 (delapan) alasan yang disebutkan dalam Pasal 18 UU PPP, Pasl 3 PDPR PROLEGNAS menambahkan 2 (dua) alasan lain sebagai dasar penyusunan daftar RUU dalam Prolegnas, yaitu; didasari; [1] daftar RUU dalam Prolegnas jangka menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya; dan [2] didasari oleh hasil pemantauan dan peninjauan UU yang dilaksanakan oleh DPR, DPR, dan Pemerintah; 48. Bahwa setelah Prolegnas berhasil disusun dan disepakati bersama oleh DPR dan Pemerintah, maka DPR dan Pemerintah selanjutnya menetapkan Prolegnas dalam Rapat Paripurna DPR dan menuangkannya dalam Keputusan DPR. Pengaturan tersebut merujuk ketentuan Pasal 22 UU PPP yang berbunyi: Pasal 22 (1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR. TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 49. Bahwa pengaturan mengenai pembuatan undang-undang pada tahap penyusunan diatur dalam BAB V, Bagian Kesatu, mulai Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 UU PPP. Dalam kaitannya dengan pembentukan pada tahap 19 penyusunan, terdapat pula pengaturan mengenai teknik penyusunan UU yang disebutkan dalam BAB VI, Pasal 64 UU PPP; 50. Bahwa aturan lebih teknis mengenai tahap penyusunan UU diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1125, selanjutnya disebut “PDPR RUU”); KETERANGAN: PDPR RUU merupakan Peraturan DPR yang ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 11 September 2012, sebelum pada akhirnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668 (selanjutnya disebut “PDPR PUU”), yang diundangkan pada tanggal 26 Juni 2020 dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 2 April 2020; 51. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan RUU kepada DPR; 52. Bahwa RUU yang diusulkan oleh Presiden wajib disusun berdasarkan Prolegnas sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) UU PPP yang berbunyi: “Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.”; 53. Bahwa RUU yang diajukan oleh Presiden kepada DPR (termasuk juga yang diajukan oleh DPR dan DPD), ditentukan harus disertai dengan Naskah Akademik sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU PPP juncto Pasal 2 ayat (1) PDPR RUU yang berbunyi: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.”; 54. Bahwa dalam penyusunan RUU, terdapat kewajiban bagi Presiden (termasuk pula DPR dan DPD) untuk menyusun RUU berdasarkan teknik penyusunan UU yang yang diatur dalam Lampiran II UU PPP. Hal itu sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 64 UU PPP yang selengkapnya berbunyi: 20 Pasal 64 (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. 55. Bahwa RUU yang diajukan oleh Presiden wajib disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) kepada DPR sebagaimana pengaturan yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU PPP yang berbunyi: “Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.” TAHAP PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 56. Bahwa pengaturan mengenai pembuatan undang-undang pada tahap pembahasan dan pengesahan RUU diatur dalam BAB VII, Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, mulai Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 UU PPP; 57. Bahwa dalam ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU PPP diatur mengenai hal-hal yang terkait dengan proses pembahasan RUU dengan pokok- pokok sebagai berikut: a. pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi oleh Presiden. Dalam hal RUU yang dibahas terkait dengan kewenangan DPD maka pembahasan RUU dilakukan dengan mengikutsertakan DPD; b. pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, tetapi keikutsertaan DPD dibatasi hanya pada pembicaraan tingkat I; c. pembicaraan Tingkat I terdiri dari pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; d. kegiatan pada pembicaraan Tingkat I meliputi pengantar musyawarah, pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM), dan penyampaian pendapat mini; e. dalam hal RUU diajukan oleh Presiden maka pada pembicaraan tingkat I dalam kegiatan pengantar musyawarah Presiden memberikan penjelasan sedangkan fraksi memberikan pandangannya; 21 f. dalam hal RUU diajukan oleh Presiden maka pada kegiatan pembahasan DIM di pembicaraan tingkat I DPR mengajukan DIM; g. pendapat mini pada pembicaraan tingkat I disampaikan oleh fraksi DPR, DPD (sepanjang terkait dengan kewenangan DPD), dan Presiden; h. dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain sepanjang RUU yang dibahas memiliki keterkaitan dengan lembaga bersangkutan; i. pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna; j. pembicaraan tingkat II merupakan forum pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; k. kegiatan pada pembicaraan tingkat II meliputi penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi; l. dalam hal persetujuan pada pembicaraan tingkat II tidak dapat dicapai melalui musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 58. Bahwa di tahap pengesahan RUU menjadi UU, Pasal 72 UU PPP menentukan: Pasal 72 (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 59. Bahwa terkait tenggang waktu yang ditentukan paling lama 7 (tujuh) hari bagi Pimpinan DPR untuk menyampaikan RUU yang telah disetujui bersama kepada Presiden, Penjelasan Pasal 72 UU PPP memberikan penjelasan sebagai berikut: Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang- Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 22 60. Bahwa setelah menerima RUU yang telah disetujui bersama dari Pimpinan DPR, Presiden diperintahkan oleh Pasal 73 ayat (1) UU PPP untuk mengesahkan RUU paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal Presiden tidak menandatangani dalam jangka waktu tersebut maka RUU dimaksud oleh Pasal 73 ayat (2) UU PPP dinyatakan sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Pasal 73 berbunyi: Pasal 73 (1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. (2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. (3) - (4) - TAHAP PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG 61. Bahwa pengaturan mengenai pembuatan undang-undang pada tahap pengundangan diatur dalam BAB IX, mulai Pasal 81 sampai dengan Pasal 87 UU PPP; 62. Bahwa pokok-pokok yang pengaturan pada tahap pengundangan sebagaimana dimaksud pada BAB IX UU PPP adalah sebagai berikut: a. Undang-undang wajib diundangkan dengan cara menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Penjelasan UU ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Pengundangan UU dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; d. Pengundangan UU dimaksudkan agar setiap orang mengetahuinya; e. UU mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pad tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam UU bersangkutan; 23 TAHAP PENYEBARLUASAN PROLEGNAS, RANCANGAN UNDANG-UNDANG, DAN UNDANG-UNDANG 63. Bahwa pengaturan mengenai tahap penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan UU diatur dalam BAB X, mulai Pasal 88 sampai dengan Pasal 91 UU PPP; 64. Bahwa merujuk ketentuan BAB X UU PPP, tahap penyebarluasan meliputi penyebaran Prolegnas, RUU, dan penyebarluasan undang-undang; 65. Bahwa Pasal 88 UU PPP menentukan: Pasal 88 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. 66. Bahwa maksud penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan UU menurut Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU PPP adalah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan UndangUndang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap UndangUndang tersebut atau memahami Undang- Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. 67. Bahwa Pasal 89 dan Pasal 90 UU PPP menentukan tugas penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan UU sebagai berikut: Pasal 89 (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Pasal 90 (1) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersamasama oleh DPR dan Pemerintah. (2) Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan 24 otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 68. Bahwa dalam UU PPP diatur pula mengani hak-hak masyarakat dalam pembentukan UU sebagaimana termuat dalam BAB XI, Pasal 96 yang menyatakan: Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 69. Bahwa masyarakat yang diberikan hak untuk memberikan masukan dalam pembentukan UU disebutkan dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3), yaitu: “Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.” ASAS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 70. Bahwa dalam UU PPP diatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik yang harus dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan UU sebagaimana disebutkan dalam BAB II, Pasal 5 yang menyatakan: Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 25 d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 71. Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan, Penjelasan Pasal 5 huruf a menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.” 72. Bahwa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Penjelasan Pasal 5 huruf e menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”; 73. Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan, Penjelasan Pasal 5 huruf f menyatakan: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 74. Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan, Penjelasan Pasal 5 huruf g menyatakan: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TIDAK MEMPUNYAI KEPASTIAN HUKUM 75. Bahwa berdasarkan uraian mengenai prosedur konstitusional pembentukan undangundang diatas, secara umum menunjukan bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil atau cacat prosedur karena dibentuk dengan tata cara dan prosedur yang menyimpang dari pengaturan atau ketentuan yang diatur dalam UU PPP sebagai undang-undang delegasi Pasal 22A UUD 1945; 26 76. Problem konstitusionalitas pembentukan UU Cipta Kerja secara garis besar terkait dengan: a. tidak terpenuhinya syarat pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas menurut ketentuan UU PPP; b. tidak dipedomaninya ketentuan mengenai teknik dan sistematika pembuatan undang-undang menurut ketentuan UU PPP; dan c. tidak dipenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan UU PPP; PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TIDAK MEMILIKI DASAR YURIDIS DAN TIDAK MEMENUHI ASAS KEJELASAN TUJUAN 77. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada tahap perencaan pembentukan undang-undang, terdapat pengaturan yang menentukan bahwa suatu RUU harus terlebih dahulu ditetapkan dalam Prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembentukan UU [Vide Pasal 1 angka 9 UU PPP juncto Pasal 1 angka 1 PDPR PROLEGNAS]; 78. Bahwa Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang- Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional [Vide Pasal 17 UU PPP berikut Penjelasan pasalnya]; 79. Bahwa dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar RUU didasarkan atas 10 (sepuluh) alasan secara berurutan [Vide Pasal 18 UU PPP juncto Pasal 3 PDPR PROLEGNAS], yaitu: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. daftar RUU dalam Prolegnas jangka menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya; i. hasil pemantauan dan peninjauan UU yang dilaksanakan oleh DPR, DPR, dan Pemerintah; dan j. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 27 80. Bahwa berdasarkan sepuluh dasar pemuatan RUU dalam Prolegnas menurut ketentuan Pasal 18 UU PPP juncto Pasal 3 PDPR PROLEGNAS tersebut, maka dapat dimaknai bahwa suatu RUU tidak dapat dimuat dalam Prolegnas kecuali RUU bersangkutan dibentuk atas dasar sekurang-kurangnya satu dari sepuluh alasan dimaksud. Dengan kata lain, sepuluh alasan tersebut harus dimaknai sebagai persyaratan yang harus dipenuhi jika suatu RUU hendak ditetapkan dalam Prolegnas; 81. Bahwa untuk menilai apakah UU Cipta Kerja sah menurut hukum untuk ditetapkan dalam Prolegnas tahun 2020 karena telah memenuhi sekurang- kurangnya satu dari sepuluh dasar alasan atau persyaratan dimaksud, maka para Pemohon melakukan analisis yang bersifat yuridis sebagaimana diuraikan dibawah ini; 81.1. Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam UUD 1945 yang memerintahkan pembentukan UU Cipta Kerja; 81.2. Bahwa UU Cipta Kerja juga tidak pernah diperintahkan pembentukannya oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat daftar TAP MPR yang termuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003; 81.3. Bahwa UU Cipta Kerja juga tidak pernah diperintahkan pembentukannya oleh UU yang lain; 81.4. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja juga tidak didasari oleh rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR. Digunakannya imbuhan “dan” pada frasa “rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR” menunjukan bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif. Artinya, jika UU Cipta Kerja dianggap sebagai rencana kerja pemerintah, maka pembentukan UU CK juga harus menjadi bagian dari “rencana strategis DPR”. Alih-alih mempersiapkan sebagai sebuah rencana strategis, DPR justru baru mengetahui rencana pembentukan UU Cipta Kerja setelah datang usulan dari Presiden. Fakta lain menunjukan bahwa terdapat 28 banyak Anggota DPR dari sejumlah fraksi yang justru menolak pembentukan UU Cipta Kerja; 81.5. Bahwa “daftar RUU dalam Prolegnas jangka menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya” juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar pembentukan UU Cipta Kerja sebab RUU Cipta Kerja tidak termasuk dalam RUU Prolegnas jangka menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya; 81.6. Bahwa apabila dikaitkan dengan alasan “didasari oleh hasil pemantauan dan peninjauan UU yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah”, pembentukan UU Cipta Kerja juga tidak memenuhi persyaratan tersebut sebab tidak terdapat satu pun dokumen hukum yang menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja dibentuk karena alasan tersebut. Dalam Naskah Akademiknya pun dasar alasan dibentuknya UU Cipta Kerja bukan didasari alasan dimaksud; 82. Bahwa untuk menilai apakah pembentukan UU Cipta Kerja didasari oleh sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: 82.1. Bahwa dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, Pemerintah secara berulangulang menegaskan bahwa target yang ingin dicapai oleh UU Cipta Kerja adalah mewujudkan “Visi Indonesia 2045” atau “cita-cita Indonesia maju 2045”. Hal itu dapat dilihat uraian latar belakang Naskah Akademik RUU Cipta Kerja antara lain sebagai berikut: - Berdasarkan Visi Indonesia 2045, Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh ratarata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen. 29 Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT) di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan ekonomi berelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas. [vide BAB I Pendahuluan, huruf A. Latar Belakang, paragraf pertama, halaman 1] - Jika Indonesia bertumbuh dengan tren pertumbuhan seperti sekarang, maka untuk melipatgandakan PDB per kapita dari Rp39,4 juta menjadi Rp78,8 juta per tahun memerlukan waktu 13 (tiga belas) tahun. Jika tren ini berlangsung, target Indonesia untuk mencapai cita-cita ini di tahun 2045 dengan pendapatan per kapita Rp320,- juta per tahun belum dapat dicapai dalam waktu 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Padahal waktu yang tersisa dari sekarang hingga 2045 hanya 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh karena itu, Indonesia perlu bertumbuh jauh lebih cepat dari rerata 5.4 (lima koma empat) persen per tahun. Dengan demikian, untuk mengubah tren pertumbuhan dari 5.4 (lima koma empat) persen ke arah 6 (enam) persen diperlukan usaha keras sehingga Indonesia dapat mencapai citacitanya di tahun 2045. [vide BAB I Pendahuluan, huruf A. Latar Belakang, halaman 2-3] - Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan cita-cita Indonesia Maju 2045 dalam pidato pelantikan di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 20 Oktober 2019 dengan tiga indikator, yaitu: Pertama, pendapatan per kapita mencapai Rp320 (tiga ratus dua puluh) juta per tahun; Kedua, Produk Domestik Bruto (PDB) nominal mencapai USD 7 (Tujuh) Triliun atau setara dengan Rp98.000,- (Sembilan Puluh Delapan Ribu) Triliun—dengan nilai tukar Rp14.000,- (Empat Belas Ribu) per USD; dan Ketiga, tingkat kemiskinan mendekati nol. Mengawali langkah mewujudkan cita-cita 25 (dua puluh lima) tahun mendatang tersebut, Presiden menyebut 30 lima pilar pembangunan, salah satunya pemangkasan regulasi dan penyiapan Omnibus Law Cipta Kerja. [vide BAB I Pendahuluan, huruf A. Latar Belakang, halaman 25] - Perubahan besar-besaran regulasi ketenagakerjaan melalui Omnibus Law adalah upaya transformatif untuk memenuhi cita-cita Indonesia Maju 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi, karena 25 (dua puluh lima) tahun bukanlah masa yang panjang untuk pembangunan ekonomi. [vide BAB I Pendahuluan, huruf A. Latar Belakang, halaman 28] 82.2. Bahwa uraian latar belakang atau alasan pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Akademik RUU Cipta yang berulang kali menekankan mengenai “Visi Indonesia 204”5 atau “cita-cita Indonesia Maju 2045” sebagai target yang ingin dicapai oleh pemerintah di tahun 2045, menggambarkan bahwa diajukannya RUU Cipta Kerja oleh Presiden kepada DPR memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, huruf e, dan huruf f UU PPP; 82.3. Bahwa secara normatif, pengaturan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421, selanjutnya disebut “UU SPPN”); 82.4. Bahwa pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka panjang nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, selanjutnya disebut “UU RPJPN”); 82.5. Bahwa pengaturan rencana pembangunan jangka menengah merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 31 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, selanjutnya disebut “Perpres RPJMN”); 82.6. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU SPPN menentukan: “Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.” dengan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RPJPN yang menyatakan: “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.”; 82.7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU SPPN juga dinyatakan: “RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.”; 82.8. Bahwa RPJP Nasional (RPJPN) sebagai Visi Negara Republik Indonesia ditegaskan kembali secara lebih terperinci dalam ketentuan Pasal 3 UU RPJPN yang selengkapnya berbunyi: RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. 82.9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pemuatan suatu RUU dalam Prolegnas apabila didasari oleh sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf d dan huruf e UU PPP harus merujuk pada Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Nasional yang diatur dalam UU SPPN dan UU RPJPN yang telah menetapkan periode waktunya untuk 20 (dua puluh) tahun, yaitu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025; 82.10. Bahwa pada kenyataannya Naskah Akademik RUU Cipta Kerja justru menyatakan UU Cipta Kerja dibentuk atas dasar Visi Indonesia 2045 atau 32 citacita Indonesia Maju 2045 yang jelas-jelas bertentangan dengan periode waktu yang diatur dalam UU SPPN dan UU RPJPN sehingga pembentukan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mencapai target Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 tidak mempunyai kepastian hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UU SPPN dan UU RPJPN; 82.11. Bahwa merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 82.12. Bahwa dimuatnya RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas lebih-lebih lagi tidak bisa didasari atas rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f UU PPP sebab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanya dapat disusun untuk menjangkau periode waktu 5 (lima) tahun sebagaimana disebutkan dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU SPPN yang selengkapnya berbunyi: “Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.”; 82.13. Bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksud diperjelas oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RPJPN yang menyatakan: “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.”; 82.14. Bahwa pada kenyataannya Naskah Akademik RUU Cipta Kerja justru menyatakan UU Cipta Kerja dibentuk atas dasar dan untuk mencapai Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 yang jelas-jelas bertentangan dengan periode waktu yang diatur dalam UU SPPN dan UU RPJPN; 33 82.15. Bahwa dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mencapai target Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 tidak memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang lain, yaitu UU SPPN dan UU RPJPN yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prinsip “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 82.16. Bahwa merujuk UU SPPN, RPJMN merupakan penjabaran dari agenda- agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden pada masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana disebutkan pada angka 3 Penjelasan Umum UU SPPN yang menyatakan: Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. 82.17. Bahwa pada kenyataannya agenda membentuk UU Cipta Lapangan Kerja (UU Cipta Kerja) dan RUU Omnibus law sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Perpres RPJMN ternyata tidak pernah ditawarkan atau dijanjikan oleh Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 sebab agenda dimaksud sama sekali tidak ditemukan dalam naskah visi, misi, dan program Pasangan Jokowi-Ma’ruf [Bukti P-6] dan tidak pula pernah disampaikan kepada rakyat dalam kegiatan kampanye; 82.18. Bahwa dalam naskah visi, misi, dan program pasangan Jokowi-Ma’ruf yang terkait dengan kegiatan penataan regulasi, misalnya, memang disebutkan mengenai janji Pasangan tersebut untuk “memperbaiki proses harmonisasi peraturan perundang-undangan dan menyederhanakan regulasi untuk menghindari terjadinya pengaturan yang berlebihan” [vide angka 6.1, halaman 24], tetapi maksud dari janji tersebut oleh capres Joko Widodo pada acara debat perdana capres-cawapres 2019 tanggal 17 34 Januari 2019 dijelaskan akan direalisasikannya dengan cara membentuk sebuah lembaga baru yang ia beri nama “Pusat Legislasi Nasional”, dan bukan dengan cara membentuk UU Omnibus law atau UU Cipta Kerja. Pada menit 17.56 s.d menit 18.59 rekaman video debat tersebut [Bukti P- 7] capres Joko Widodo mengatakan: Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi baik yang ada di BPHN, di dirjen, peraturan perundang-undangan, dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian akan kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional, sehingga dikontrol langsung oleh Presiden. Dikontrol langsung di oleh Presiden satu pintu sehingga tidak terjadi tumpang tindah. Perda-perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang- tindih, konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Yang kedua akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang-tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik. 82.19. Bahwa oleh karena agenda Presiden Joko Widodo untuk membentuk UU Omnibus law atau UU Cipta Kerja sebagaimana disebutkan dalam Perpres RPJMN bukan merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah yang pernah dijanjikan pada saat masa kampanye Pilpres 2019, maka agenda pembentukan UU Omnibus law atau UU Cipta Kerja yang disusun dalam Perpres RPJMN tidak memiliki kepastian hukum sehingga pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas tidak dapat didasarkan atas rencana pembangunan jangka menengah yang tidak berkepastian hukum sebab bertentangan dengan undang-undang yang lain, yaitu UU SPPN yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prinsip “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 82.20. Bahwa selain dari pada itu, dalam Pasal 4 ayat (2) UU SPPN disebutkan “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional”. Pengaturan tersebut dinyatakan kembali dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU RPJPN yang selengkapnya berbunyi: “RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 35 penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden.”; 82.21. Bahwa pengaturan tersebut ditegaskan kembali dalam paragraf kesembilan Penjelasan Umum UU RPJPN yang menyatakan: “RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing- masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.”. Berdasarkan aturan tersebut maka RPJMN seharusnya disusun dengan berpedoman pada RPJPN; 82.22. Bahwa pada kenyataannya rencana pembangunan jangka menengah yang disusun dalam Perpres RPJMN nyata-nyata tidak berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional yang diatur dalam UU SPPN dan UU RPJPN, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas yang didasarkan atas rencana pembangunan jangka menengah yang tidak berkepastian hukum bertentangan dengan undang- undang yang lain, yaitu UU SPPN dan UU RPJPN yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan prinsip “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 83. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pembentukan UU Cipta Kerja tidak beralasan hukum jika didasari oleh sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, atau rencana pembangunan jangka menegah; 84. Bahwa apabila Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 yang menjadi dasar pemebntukan UU Cipta Kerja dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maka hal itu bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, sebab dalam asas kejelasan tujuan, setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus mempunyai tujuan 36 yang jelas yang hendak dicapai, sedangkan UU Cipta kerja memiliki tujuan yang bertentangan dengan UU SPPN dan UU RPJPN; 85. Terkait pemenuhan syarat yang terakhir, yaitu “adanya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat”, dapat diuraikan sebagai berikut: 85.1. Bahwa sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan tahap pengundangan, pembentukan UU Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari rakyat Indonesia sebagaimana disuarakan oleh pelbagai elemen masyarakat luas diberbagai daerah di Indonesia [Bukti P-9, P9A, P-9B, P-9C]. Ormas terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, kelompok buruh terbesar di Indonesia seperti KSPSI dan KSPI dan serikat pekerja/serikat buruh lainnya, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, nelayan, petani, konsorsium pembaruan agraria, pegiat lingkungan, lsm, seniman, budayawan, Pers, aktivis, akademisi, pakar, pemuka agama, dan tokoh masyarakat; 85.2. Bahwa penolakan atas pembentukan UU Cipta Kerja disampaikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan daerah di berbagai daerah di Indonesia [Bukti P-9D s.d P-9Z.22]; 85.3. Bahwa jika suara-suara penolakan dari masyakat, baik yang disampaikan melalui partai, organisasi, maupun individu serta yang disampaikan oleh lembaga-lembaga negara seperti gubernur, walikota, bupati, maupun DPRD diakumulasikan, maka rakyat Indonesia yang menolak pembentukan UU Cipta Kerja jumlahnya mencapai ratusan juta orang; 85.4. Bahwa dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak dapat didasari oleh “adanya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat” sebab mayoritas rakyat Indonesia menolaknya; 85.5. Bahwa dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, maka hal itu bertentangan dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebab menurut asas tersebut Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sedangkan pembentukan UU Cipta Kerja justru sebaliknya, dan oleh karena pembentukan UU Cipta tidak memiliki 37 kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf e UU PPP yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila satu undang- undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 86. Bahwa oleh karena pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas bukan didasarkan atas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan bukan didasarkan atas perintah Undang-Undang lainnya, serta tidak pula didasarkan atas rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR dan aspirasi serta kebutuhan hukum masyarakat, juga tidak bisa didasarkan atas sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah karena bertentangan dengan UU SPPN dan UU RPJPN, maka pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas sama sekali tidak memiliki landasan atau dasar sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 18 UU PPP, sehingga pembentukan UU Cipta Kerja pada tahap perencanaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UU PPP yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila satu undang- undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 87. Bahwa selain dari pada itu, pada tahap perencanaan penyusunan Undang- Undang yang dilakukan dalam Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU PPP, diatur pula ketentuan bahwa Prolegnas harus memuat Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PPP yang selengkapnya berbunyi: Pasal 19 (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang- 38 Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundangundangan lainnya. (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundangundangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang- Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. 88. Bahwa pada kenyataannya, sampai dengan RUU Cipta Kerja ditetapkan dalam Prolgenas pada Rapat Paripurna DPR tanggal 22 Januari 2020 Naskah Akademik RUU Cipta Kerja belum diserahkan oleh Presiden kepada DPR sebab Naskah Akademik RUU Cipta Kerja baru diserahkan pemerintah kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020 [Bukti P-8] sebagaimana dinyatakan dalam laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: “Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Provinsi DKI Jakarta.”; 89. Bahwa oleh karena Prolegnas harus memuat Naskah Akademik sehingga pada saat RUU Cipta Kerja ditetapkan dalam Prolegnas prioritas 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 Naskah Akademik dimaksud seharusnya sudah harus tersedia atau diterima oleh DPR, sedangkan pada kenyataannya pemerintah baru menyerahkan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020, maka pembentukan UU Cipta Kerja pada tahap perencanaan tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pasal 19 UU PPP, sehingga pembentukan UU Cipta Kerja pada tahap perencanaan tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 UU PPP yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 39 PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TIDAK BERPEDOMAN PADA TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DAN TIDAK MEMENUHI ASAS KEJELASAN RUMUSAN 90. Bahwa pada tahap penyusunan undang-undang, BAB VI UU PPP mengatur mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam UU PPP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 UU PPP yang selengkapnya berbunyi: Pasal 64 (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini. 91. Bahwa teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang terkait pula dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam BAB II UU PPP, yaitu berkenaan dengan asas “kejelasan rumusan“ yang menentukan penyusunan undang-undang antara lain harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 5 huruf f UU PPP yang selengkapnya berbunyi: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 92. Bahwa dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, Lampiran II UU PPP telah menetapkan sistematika baku peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan BAB I huruf A yang mengatur Sistematika Kerangka Peraturan Perundang-undangan mengenai Judul peraturan perundang-undangan, misalnya, ditetapkan tata cara dan prosedur pemberian nama untuk undang- undang yang berfungsi sebagai “undangundang perubahan”. Ketentuan tersebut dinyatakan pada butir 6 yang berbunyi: ”Pada nama Peraturan Perundang– undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.”. Berdasarkan pengaturan 40 tersebut suatu undang-undang hanya dapat diubah dengan undang-undang perubahan yang memuat judul yang sama. Satu-satunya perbedaan hanya terletak pada adanya penambahan frasa “perubahan atas” di depan nama undang-undang perubahan. Hal ini dapat dimaknai bahwa undang-undang perubahan tidak boleh menggunakan nama atau judul berbeda atau berlainan dari undangundang yang diubah kecuali terkait penambahan frasa “perubahan atas” di awal judul undang-undang perubahan. Dengan demikian maka undang- undang perubahan tidak dapat difungsikan untuk mengubah lebih dari satu undang-undang sebab jika undangundang perubahan mengubah dua atau lebih undang-undang lain secara sekaligus, maka nama atau judul undang-undang perubahan dipastikan tidak akan sama dengan nama atau judul undang-undang yang diubah sedangkan kesamaan nama antara undang-undang perubahan dan undang-undang yang diubah merupakan persyaratan yang ditetapkan menurut teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB I huruf A butir 6 Lampiran II UU PPP. Untuk memastikan kesesuaian bentuk dari sebuah “undang-undang perubahan”, maka dalam BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP telah ditetapkan format baku dari rancangan undang-undang perubahan yang sesungguhnya menegaskan bahwa undang- undang perubahan tidak boleh menggunakan nama atau judul berbeda atau berlainan dari undang-undang yang diubah kecuali penambahan frasa “perubahan atas” di awal judul undang-undang perubahan. Format baku undang- undang perubahan tersebut sekaligus menunjukan bahwa undang-undang perubahan tidak dapat difungsikan untuk mengubah lebih dari satu undang- undang; 93. Bahwa pada kenyataannya terdapat puluhan undang-undang yang diubah dengan satu undang-undang perubahan yang diberi nama UU Cipta Kerja. Padahal, tidak satu pun dari undang-undang yang diubah tersebut memiliki nama “Cipta Kerja”. Lebih dari itu, teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 6 Lampiran II UU PPP tidak memungkinkan dua atau lebih undang-undang diubah secara sekaligus dalam satu undang-undang perubahan sebab perubahan tersebut tidak mungkin menghasilkan kesamaan nama atau judul antara undang-undang yang diubah dengan undang-undang perubahannya sebagaimana dibuktikan dengan tidak samanya nama atau judul 41 UU Cipta Kerja dengan nama atau judul dari puluhan undang-undang yang diubahnya. Lebih dari itu jika melihat format baku dari rancangan undang-undang perubahan maka akan terlihat dengan jelas bahwa UU Cipta Kerja sebagai undang-undang perubahan tidak mengikuti format yang ditetapkan dalam BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP. Oleh sebab itu pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan format dalam teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 6 dan ketentuan BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP, sedangkan merujuk ketentuan Pasal 64 dan Pasal 5 huruf f UU PPP terkait pemenuhan asas “kejelasan rumusan“ penyusunan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan serta harus merujuk dan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP sehingga dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 64, Pasal 5 huruf f, ketentuan BAB I huruf A butir 6 dan ketentuan BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP dan oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang lain maka merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 94. Bahwa selain dari pada itu dalam UU PPP juga diatur mengenai tata cara dan prosedur dalam pemberian nama atau judul terhadap undang-undag yang berstatus sebagai “undang-undang pencabutan”. Hal itu sebagaimana dinyatakan pada ketentuan BAB I huruf A butir 9 Lampiran II UU PPP yang menyatakan: “Pada nama Peraturan Perundang–undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang–undangan yang dicabut.”. Artinya, seperti halnya pengaturan pada “undang-undang perubahan”, “undang-undang pencabutan” juga tidak dapat difungsikan untuk mencabut lebih dari satu undang-undang sebab jika undang-undang pencabutan mencabut dua atau lebih undang-undang secara sekaligus, maka nama atau judul undang-undang pencabutan tidak akan lagi bisa sama dengan nama atau judul undang-undang yang dicabutnya sedangkan kesamaan nama antara 42 undangundang pencabutan dan undang-undang yang dicabut merupakan persyaratan yang ditetapkan menurut teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB I huruf A butir 9 Lampiran II UU PPP. Untuk memastikan kesesuaian bentuk dari sebuah “undang-undang pencabutan”, maka dalam BAB IV huruf E Lampiran II UU PPP telah ditetapkan format baku dari rancangan undangundang pencabutan yang sesungguhnya menegaskan bahwa undang-undang pencabutan tidak boleh menggunakan nama atau judul berbeda atau berlainan dari undang-undang yang dicabut kecuali penambahan frasa “pencabutan atas” di awal judul undang-undang pencabutan. Format baku undang-undang pencabutan tersebut sekaligus menunjukan bahwa undang-undang pencabutan tidak dapat difungsikan untuk mencabut lebih dari satu undang-undang; 95. Bahwa pada kenyataannya terdapat beberapa undang-undang yang dicabut oleh UU Cipta Kerja. Undang-undang yang dicabut oleh UU Cipta Kerja antara lain adalah Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie), sebagaimana dinyatakan pada BAB VI Bagian Keenam, Pasal 110 UU Cipta Kerja; dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214, sebagaimana dinyatakan pada BAB VI Bagian Kesembilan, Pasal 116 UU Cipta Kerja. Padahal, teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 9 Lampiran II UU PPP tidak memungkinkan dua atau lebih undang-undang dicabut secara sekaligus dalam satu undang-undang pencabutan sebab pencabutan tersebut tidak mungkin menghasilkan kesamaan nama atau judul antara undang-undang yang dicabut dengan undang-undang pencabutannya sebagaimana dibuktikan dengan tidak samanya nama atau judul UU Cipta Kerja dengan nama atau judul yang dicabutnya, yaitu Undang-Undang Gangguan dan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Lebih dari itu jika melihat format baku dari rancangan undang-undang pencabutan maka akan terlihat dengan jelas bahwa UU Cipta Kerja sebagai undang-undang pencabutan tidak mengikuti format yang ditetapkan dalam BAB IV huruf E Lampiran II UU PPP. Oleh sebab itu pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur 43 dalam teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 9 dan ketentuan BAB IV huruf E Lampiran II UU PPP, sedangkan merujuk ketentuan Pasal 64 dan Pasal 5 huruf f UU PPP terkait pemenuhan asas “kejelasan rumusan“ penyusunan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan serta harus merujuk dan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP sehingga dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 64, Pasal 5 huruf f, dan ketentuan BAB I huruf A butir 9, dan ketentuan BAB IV huruf D Lampiran II UU PPP dan oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UndangUndang lain maka merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 96. Bahwa selain dari pada itu, pada ketentuan BAB I huruf C.1 Lampiran II UU PPP terkait Batang Tubuh peraturan perundang-undangan diatur pula tata cara dan prosedur mengenai penempatan “Ketentuan Umum” di dalam sebuah undang- undang. Disana ditentukan bahwa Ketentuan Umum harus dimuat dalam bab satu sebagaimana dinyatakan dalam butir 96 yang selengkapnya berbunyi: “Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang- undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.” Berdasarkan pengaturan tersebut maka segala hal yang terkait dengan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan, dalam sebuah undang-undang kesemuanya harus dihimpun dalam satu bab, yaitu pada bab satu mengenai Ketentuan Umum. Artinya, dengan mendasari pada teknik penyusunan peraturan perundangundangan menurut ketentuan BAB I huruf C.1 butir 96 Lampiran II UU PPP, sebuah undang-undang tidak dibenarkan untuk memuat lebih dari satu pengaturan mengenai Ketentuan Umum, apalagi menyusun Ketentuan Umum dalam bab yang berlainan, secara terserak atau terpencar; 44 97. Bahwa pada kenyataannya dalam UU Cipta Kerja Ketentuan Umum tidak dimuat atau dihimpun di dalam satu bab, yaitu pada bab satu. Ketentuan Umum yang mengatur mengenai batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dalam UU Cipta Kerja justru yang disusun atau diletakan secara terserak atau terpencar di sejumlah bab. Selain terdapat dalam BAB I, Ketentuan Umum dalam UU Cipta Kerja juga terdapat di; BAB III (Pasal 17 angka 1, Pasal 18 angka 1, Pasal 19 angka 1, Pasal 20 angka 1, Pasal 22 angka 1, dan seterusnya); BAB IV (Pasal 84 angka 1), BAB VI (Pasal 106 angka 1, Pasal 109 angka 1, dan seterusnya), serta di bab-bab yang lain. Dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf C.1 butir 96 Lampiran II UU PPP, sedangkan merujuk ketentuan Pasal 64 dan Pasal 5 huruf f UU PPP terkait pemenuhan asas “kejelasan rumusan“ dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan serta harus merujuk dan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang- undangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP sehingga dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 64, Pasal 5 huruf f, dan ketentuan BAB I huruf C.1 butir 96 Lampiran II UU PPP dan oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU PPP maka merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 hal itu berarti bertentangan pula dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 98. Bahwa di samping itu didalam BAB I huruf C.3 Lampiran II UU PPP diatur pula tata cara dan prosedur mengenai penempatan “Ketentuan Pidana” didalam sebuah undangundang. Disana pokoknya ditentukan bahwa Ketentuan Pidana harus ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu pada bab mengenai Ketentuan Pidana yang tempatnya diletakan sesudah materi pokok atau sebelum bab ketentuan peralihan. Ketentuan itu sebagaimana disebutkan pada butir 115 yang selengkapnya berbunyi: “Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, 45 yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.” Berdasarkan pengaturan tersebut maka semua ketentuan pidana dalam sebuah undang-undang harus dihimpun dalam satu bab tersendiri, yaitu bab Ketentuan Pidana yang penempatannya diletakan sesudah materi pokok atau sebelum bab mengenai ketentuan peralihan. Artinya, mendasari pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan BAB I huruf C.3 butir 115 Lampiran II UU PPP, sebuah undang-undang tidak dibenarkan memuat Ketentuan Pidana secara terserak atau terpencar, melainkan harus dihimpun dalam satu bab tersediri dan letak dari bab Ketentuan Pidana dimaksud tidak boleh ditempatkan sebelum materi pokok atau setelah bab ketentuan peralihan; 99. Bahwa pada kenyataannya UU Cipta Kerja memuat Ketentuan Pidana secara terserak atau terpencar di beberapa bab dan meletakannya disembarang tempat. Ketentuan Pidana dalam UU Cipta Kerja antara lain dapat ditemukan pada BAB III; Pasal 17 angka 32, 33, 34, 36, dan angka 37; Pasal 18 angka 29, dan angka 30; Pasal 19 angka 10; Pasal 22 angka 36, 38, 39; serta terdapat pula pada bab-bab yang lain sedangkan sesudah BAB III dan bab-bab lain yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana masih ditemukan pengaturan materi pokok. Dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf C.3 butir 115 Lampiran II UU PPP, sedangkan merujuk ketentuan Pasal 64 dan Pasal 5 huruf f UU PPP terkait pemenuhan asas “kejelasan rumusan“ penyusunan undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan perundang-undangan serta harus merujuk dan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP sehingga dengan demikian pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 64, Pasal 5 huruf f, dan ketentuan BAB I huruf C.3 butir 115 Lampiran II UU PPP dan oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU PPP maka merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011 hal itu berarti bertentangan pula dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula 46 dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” 100. Bahwa tidak dipedomaninya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II UU PPP pada proses pembentukan UU Cipta Kerja sehingga memunculkan ketidaksesuaian terkait tata cara, prosedur, dan format sebagaimana dicontohkan pada uraian diatas menurut para Pemohon terjadi akibat UU Cipta Kerja dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus law yang tidak kompatibel dengan metode pembentukan undang-undang dengan teknik yang diatur dalam UU PPP. Metode pembentukan undang-undang dalam konstruksi UU PPP menggunakan pendekatan single-subject rule atau single subject of matter (satu subjek materi) yang menghendaki satu undang-undang dibuat untuk mengatur satu subjek atau materi yang berkaitan secara spesifik. Oleh sebab itu dalam konteks perubahan atau pencabutan undang-undang, UU PPP mendesain perubahan atau pencabutan terhadap satu undang-undang dilakukan dengan membentuk satu undang-undang baru yang berfungsi sebagai “undang-undang perubahan” atau “undang-undang pencabutan”. Adapun metode Omnibus law memungkinkan perubahan atau pencabutan sejumlah undang-undang dilakukan lewat satu undang-undang saja karena metode tersebut membenarkan berbagai macam topik diatur dalam satu undang-undang walaupun isu atau materinya tidak berkaitan sama sekali (diverse or unrelated); 101. Bahwa walaupun metode Omnibus law merupakan suatu teknik pembentukan yang memiliki landasan teoritis dan bahkan lazim digunakan di negara-negara penganut hukum umum (common law/anglo saxon legal system) tetapi metode tersebut tidak sesuai dengan sistem hukum nasional sebagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menentukan tata cara pembentukan undang-undang menurut ketentuan Pasal 22A UUD 1945 adalah merujuk pada undang-undang yang mengatur mengenai hal itu, yakni UU PPP, sehingga terhadap undang-undang yang disusun dengan tidak berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PPP serta peraturan perundang- undangan terkait lainnya semisal UU MD3 dan peraturan-peraturan DPR yang 47 mengatur mengenai proses penyusunan undang-undang harus dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum; 102. Bahwa selain dari pada itu, terkait asas “keterbukaan” dalam pembentukan undang-undang, Pasal 5 huruf g UU PPP dalam Penjelasannya menyatakan: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 103. Bahwa transparansi dan keterbukaan dalam pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana dipersyaratkan dalam asas keterbukaan antara lain harus diwujudkan dengan membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk dapat mengakses suatu RUU agar masyarakat juga dapat berpartisipasi memberikan masukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 96 UU PPP yang selengkapnya berbunyi: Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 104. Bahwa asas keterbukaan yang mensyaratkan pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka agar masyarakat dapat mengakses RUU dan berpartisipasi memberikan masukan 48 pada kenyataannya tidak dipenuhi dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebab pada tahapan perencanaan dan tahapan penyusunan, misalnya, pemerintah tidak bersedia membuka akses RUU Cipta Kerja kepada publik [Bukti P-10]. Pemerintah bersikap sangat tertutup dan menjadikan Naskah Akademik serta RUU Cipta Kerja sebagai dokumen rahasia yang harus dijauhkan dari jangkauan publik sehingga masyarakat mengalami pembatasan untuk mengakses RUU Cipta Kerja dan memberikan masukan kepada pemerintah. Secara terang- terangan pejabat kementerian bahkan mengakui adanya larangan dari pemerintah untuk menyebarluaskan RUU Cipta Kerja dengan alasan “agar tidak menimbulkan kegaduhan” [Bukti P-10A]. Lembaga negara seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) bahkan juga tidak diberikan akses RUU Cipta Kerja oleh pemerintah [Bukti P-10B]. Oleh sebab itu, pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memberi akses dan ruang partisipasi kepada publik termasuk kepada lembaga negara dianggap cacat prosedur atau cacat formil oleh banyak pakar hukum termasuk oleh Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan penyusunan RUU Cipta Kerja cacat prosedur lantaran dirumuskan tanpa partisipasi masyarakat [Bukti P-10C]. Komnas HAM menilai penyusunan RUU Cipta Kerja diskriminatif sebab pemerintah tak pernah membuka akses publik dan tak menyediakan sarana langsung bagi masyarakat untuk memberikan masukan [Bukti P-10D]. Komnas juga berpendapat prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan UU PPP sehingga Komnas merekomendasikan kepada Presiden dan DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia [Bukti P-10E]. Sementara itu Komisi Informasi Pusat (KIP) sampai merasa perlu menyampaikan sikap terkait penyusunan RUU Cipta Kerja yang dianggap tidak transparan dan terbuka. KIP antara lain meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk membuka dan mempermudah akses informasi pubik demi menjamin transparansi, partisipasi, dan peran aktif masyarakat [Bukti P-10F], sehingga berdasarkan uraian diatas tergambar dengan jelas bahwa pembentukan UU Cipta Kerja di tahap perencanaan dan tahap penyusunan tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UU PPP yang merujuk pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila satu undang-undang bertentangan 49 dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam hal ini para Pemohon juga berpendapat pembatasan bagi publik untuk mengakses RUU Cipta Kerja dan berpartisipasi memberikan masukan kepada pemerintah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”; D. PETITUM Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang dilampirkan para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 4 Mei 2021 dan 13 Oktober 2021 kecuali bukti P-12 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 50 2. Bukti P-2 : Fotokopi e-KTP a.n. RIDEN HATAM AZIZ, S.H.; 3. Bukti P-2A : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1124/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2020, Perihal Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih Pemilu 2019, tanggal 2 Desember 2020; 4. Bukti P-2B : Fotokopi Surat Keputusan Presiden Direktur PT. Mitsuboshi Belting Indonesia Nomor: Skep/105/IX/1989 tentang Pengangkatan Calon Karyawan menjadi Karyawan, tanggal 24 September 1989; 5. Bukti P-2C : Fotokopi kartu BPJS Kesehatan dan kartu jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan a.n. RIDEN HATAM AZIZ; 6. Bukti P-2D : 1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor Kep.064/SK/DPP FSPMI/JKT/I/2019 tentang Pengesahan/Pengukuhan Pergantian Antar Waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Periode 2016 – 2021, tanggal 7 Januari 2019; 2. Fotokopi Surat Keputusan Kongres VI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor Kep.012/KONGRES/FSPMl/ll/24.021 Tentang Pengesahan/Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Periode 2021 – 2026; 7. Bukti P-2E : Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor: 560/Kep.586-Huk/2008 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten Tahun 2008-2011, tanggal 24 Desember 2008; 8. Bukti P-2F : Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor: 560.05/Kep.562-Huk/2012 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Banten Tahun 2012-2015, tanggal 16 April 2012; 9. Bukti P-2G : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020-2023, tanggal 18 Februari 2020; 10. Bukti P-2H : Fotokopi berita jawapos.com tanggal 9 November 2020 berjudul “Nekat Demo di Tengah Pandemi, FSPMI: Buruh Nekat Menyabung Nyawa” dan kompas.com tanggal 5 51 Oktober 2020 berjudul “Diadang Polisi, Buruh Tegaskan Tetap Akan Gelar Aksi di DPR”; 11. Bukti P-3 : Fotokopi e-KTP a.n. SUPARNO; 12. Bukti P-3A : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Aisin Indonesia Nomor 157/Pers/AII/III/2003 tentang pengangkatan karyawan a.n Suparno sebagai karyawan tetap; 13. Bukti P-3B : Fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan a.n. SUPARNO; 14. Bukti P-3C : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor Kep. 055/SK/PP/SPAMK FSPMI/XI/2020 tentang Pengesahan/ Pengukuhan Pergantian Antar Waktu Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Bekasi Periode 2019 - 2024, tanggal 20 November 2020; 15. Bukti P-3D : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.135-Yanbangsos/2018 Tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021; 16. Bukti P-3E : Fotokopi berita pojoksatu.id (pojokbekasi) tanggal 18 Desember 2019 berjudul “Hasil Perundingan Bipartit, 44 Anggota Serikat Buruh di PT. Posmi Bekerja Kembali” dan tanggal 2 September 2020 berjudul “3 Pekerja PT. Denso Indonesia Tak Dapat Gaji dan Diduga di-PHK Sepihak”; 17. Bukti P-4 : Fotokopi -KTP a.n. FATHAN ALMADANI; 18. Bukti P-4A : Fotokopi Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu – Perpanjangan No. IEI/HRD/PKWT/19093048 antara PT. Indonesia Epson Industry dengan Fathan Almadani, tanggal 10 September 2020; 19. Bukti P-4B : Fotokopi kartu BPJS Kesehatan dan kartu BPJS Ketenagakerjaan a.n. FATHAN ALMADANI; 20. Bukti P-5 : Fotokopi e-KTP a.n. YANTO SULISTIANTO; 21. Bukti P-5A : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Mahiza Karya Mandiri Nomor 1259/DIR-MKM/SK/YANTEK- PWK/IV/2015, tanggal 1 April 2015; 22. Bukti P-5B : Fotokopi kartu BPJS Kesehatan dan kartu BPJS Ketenagakerjaan a.n. YANTO SULISTIANTO; 23. Bukti P-6 : Fotokopi Naskah Visi dan Misi Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR. K.H. Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; 52 24. Bukti P-7 : Video rekaman acara debat perdana capres-cawapres 2019 yang diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 17 Januari 2019 dan disiarkan melalui stasiun MetroTV; 25. Bukti P-8 : Fotokopi rilis melalui laman setkab.go.id tanggal 13 Februari 2020 berjudul “Pemerintah Resmi Ajukan RUU Cipta Kerja DPR RI”; 26. Bukti P-9 : Fotokopi berita tirto.id tanggal 9 Oktober 2020 berjudul “Rakyat Indonesia Tolak Omnibus Law: 6 Pemda & 15 DPRD Surati Jokowi”; 27. Bukti P-9A : Fotokopi berita tempo.co tanggal 8 Oktober 2020 berjudul “Ramai-ramai Tolak Omnibus Law: dari Tokoh Agama sampai Komika”; 28. Bukti P-9B : Fotokopi berita republika.co.id tanggal 9 Oktober 2020 berjudul “Daftar Gubernur dan Wali Kota/Bupati yang Tolak Omnibus Law”; 29. Bukti P-9C : Fotokopi berita cnnindonesia.com tanggal 7 Oktober 2020 berjudul “Ramai-ramai Tolak Omnibus Law Cipta Kerja”; 30. Bukti P-9D : Fotokopi Surat DPR Aceh kepada Presiden RI Nomor: 160/2199, tanggal 12 Oktober 2020; 31. Bukti P-9E : Fotokopi Surat DPR Aceh kepada Ketua DPR Nomor: 160/2183, tanggal 9 Oktober 2020; 32. Bukti P-9F : Fotokopi Surat DPR Aceh kepada PR. Gubemur Aceh Nomor: 160/2184, tanggal 9 Oktober 2020; 33. Bukti P-9G : Fotokopi Surat DPR Kabupaten Aceh Timur kepada Presiden RI Nomor 2 162.5/1051, tangal 12 Oktober 2020; 34. Bukti P-9H : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Presiden RI Nomor: 019/912/FPP-2020, tangal 8 Oktober 2020; 35. Bukti P-9I : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Presiden RI Nomor: 560/220/Kesbangpol/2020, tanggal 9 Oktober 2020; 36. Bukti P-9J : Fotokopi Surat Gubemur Jawa Timur kepada Presiden RI cq. Memed Dalam Negeri Nomor: 560/15785/0120(/2020, tangal 8 Oktober 2020; 37. Bukti P-9K : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Tuban kepada Presiden RI Nomor: 800/573/414.050/2020, tangal 8 Oktober 2020; 38. Bukti P-9L : Fotokopi Surat Aliansi Mahasiswa Tulungagung Menolak Omnibus Law, No.PS/Sek/. ./10/2020 Perihal Pernyataan 53 sikap DPRD dan Bupati Tulungagung, tanggal 14 Oktober 2020; 39. Bukti P-9M : Fotokopi Surat Komitmen DPRD Provinsi Kalimatan Selatan dan Seluruh Pimpinan Tanggal 8 Oktober 2020; 40. Bukti P-9N : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Brebes kepada Ketua DPR RI Tanggal 9 Oktober 2020; 41. Bukti P-9O : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Bekasi kepada Ketua DPR RI Nomor: 170/433-DPRD, tanggal 17 Maret 2020; 42. Bukti P-9P : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Purwakarta kepada Presiden RI Nomor: 560/891/DPRD, tanggal 8 Oktober 2020; 43. Bukti P-9Q : Fotokopi Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten Karawang tanggal 2020; 44. Bukti P-9R : Fotokopi Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten Subang; 45. Bukti P-9S : Fotokopi Surat DPRD Kota Cimahi kepada Presiden Nomor: 170/22/DPRD, tanggal 16 Januari 2020; 46. Bukti P-9T : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Walikota Cilegon bersama Ketua DPRD Kota Cilegon kepada Presiden RI Tanggal 20 Oktober 2020; 47. Bukti P-9U : Fotokopi Surat Bupati Serang kepada Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri Nomor: 560/1599/Disnakertrans, tanggal 14 Oktober 2020; 48. Bukti P-9V : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Barat Kepada Ketua DPR RI Nomor: 050/1422/Nakertrans/2020 tanggal 8 Oktober 2020; 49. Bukti P-9W : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Sumbawa Kepada Ketua DPR RI, tertanggal Juli 2020; 50. Bukti P-9X : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Barat kepada Presiden RI Nomor: 180/2686/HK-C, tanggal 9 Oktober 2020; 51. Bukti P-9Y : Fotokopi Surat Gubernur Banten kepada Presiden RI Nornor: 560/1856-DTKT/2020, tancal 13 Oktober 2020; 52. Bukti P-9Z : Fotokopi Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Presiden RI Nomor: 560/15863 , tanggal 9 Oktober 2020; 53. Bukti P-9Z1 : Fotokopi Surat Gubernur Riau kepada Presiden RI Nomor: 560/Disnakertrans/ , tanggal 12 Oktober 2020; 54 54. Bukti P-9Z2 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Selatan kepada Presiden RI Nomor: 560/7358/Disnaker, tanggal 23 Oktober 2020; 55. Bukti P-9Z3 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Barat kepada Presiden RI Nomor: 560/4395/Disnakertrans, tanggal 8 Oktober 2020; 56. Bukti P-9Z4 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Presiden RI Nomor: 007/772/NRD/2020, tanggaı 8 Oktober 2020; 57. Bukti P-9Z5 : Fotokopi Surat Berita Acara DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tanggaı 20 Januari 2020; 58. Bukti P-9Z6 : Fotokopi Surat DPR Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua DPR RI Nomor: 170/479/DPRK, tanggaı 9 Oktober 2020; 59. Bukti P-9Z7 : Fotokopi Surat Bupati Karawang kepada Presiden RI melalui Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 560/1574/Disnakertrans, tanggal 12 Maret 2020; 60. Bukti P-9Z8 : Fotokopi Surat Bupati Bogor kepada Presiden RI Nomor: 561/376-Disnaker, tanggal 16 Oktober 2020; 61. Bukti P-9Z9 : Fotokopi Surat Bupati Cirebon kepada Presiden RI Nornor: 560/2081/Disnakertrans, tanggal 9 Oktober 2020; 62. Bukti P-9Z10 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Cirebon kepada Ketua DPR RI Nomor: 225/1451/DPRD, tanggal 17 November 2020; 63. Bukti P-9Z11 : Fotokopi Surat DPRD Kota Baubau kepada Presiden Nomor: 170/215, tanggal 12 Oktober 2020; 64. Bukti P-9Z12 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi kepada Presiden RI Nomor: 170/DPRD-KS/X/2020/191, tanggal 12 Oktober 2020; 65. Bukti P-9Z13 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Presiden Rl Nomor: 170/100/2020, tanggal 13 Oktober 2020; 66. Bukti P-9Z14 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Pasangkayu kepada Presiden Rl Nomor: 170/ /DPRD, tanggal 12 Oktober 2020; 67. Bukti P-9Z15 : Fotokopi Surat Walikota Bekasi kepada Presiden Rl melalui Menteri Ketenagakerjaan Rl Nomor: 560/6209/Disnaker, tanggal 8 Oktober 2020; 68. Bukti P-9Z16 : Fotokopi Surat Walikota Cimahi kepada Ketua DPR Nomor: 560/3468/Disnaker, tanggal 19 Agustus 2019; 55 69. Bukti P-9Z17 : Fotokopi Surat Bupati Bandung kepada Ketua DPR Rl Nomor: 561/2414/Disnaker, tanggal 5 Oktober 2020; 70. Bukti P-9Z18 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula kepada Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri Nomor: 171.1/65/DPRD-KS/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020; 71. Bukti P-9Z19 : Fotokopi Surat DPRD Kota Bekasi kepada Ketua DPR Nomor: 170/1014/DPRD.LPP tanggal 17 Maret 2020; 72. Bukti P-9Z20 : Fotokopi Surat DPRD Kota Bekasi kepada Presiden RI melalui Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 170/1015/DPRD.LPP, tanggal 17 Maret 2020; 73. Bukti P-9Z21 : Fotokopi Surat Pjs. Walikota Depok kepada Presiden RI melalui Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 560/500/Naker/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020; 74. Bukti P-9Z22 : Fotokopi Surat Walikota Depok kepada Presiden RI melalui Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 560/178/Naker/lV/2020, tanggal 8 April 2020; 75. Bukti P-10 : Fotokopi berita tirto.id tanggal 24 Januari 2020 berjudul “Alasan Pemerintah Tetap Tak Buka Draf RUU Omnibus Law”; 76. Bukti P-10A : Fotokopi berita tempo.co tanggal 27 Januari 2020 berjudul “Publik Belum Bisa Mengakses Rancangan Undang- Undang ‘Cilaka’”; 77. Bukti P-10B : Fotokopi berita ombudsman.go.id tanggal 31 Januari 2020 berjudul “Dua lembaga Ini Kesulitan Akses Naskah RUU Cipta Lapangan Kerja”; 78. Bukti P-10C : Fotokopi berita tempo.co tanggal 23 Januari 2020 berjudul “Ombudsman: Penyusunan RUU Omnibus Law Cacat Prosedur”; 79. Bukti P-10D : Fotokopi berita cnnindonesia.com tanggal 16 September 2020 berjudul “Komnas HAM Sebut Penyusunan RUU Cipta Kerja Diskriminatif”; 80. Bukti P-10E : Fotokopi berita kompas.com tanggal 13 Agustus 2020 berjudul “Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja”; 81. Bukti P-10F : Fotokopi rilis Komisi Informasi Pusat melalui laman komisiinformasi.go.id tanggal 14 Oktober 2020 berjudul “Tanggapan KI Pusat Terhadap RUU Cipta Kerja: Akses Informasi Publik Wajib Dibuka”. 82. Bukti P-11 : Fotokopi surat General Secretary of IndustriALL Global Union kepada Mahkamah Konstitusi, tanggal 6 Oktober 2021; 56 83. Bukti P-11A : Fotokopi surat General Secretary of IndustriALL Global Union kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 6 Oktober 2021; 84. Bukti P-11B : Fotokopi surat United For A Just Future, IndustriALL Global Union 3 Conggres 14-15 September 2021 berjudul Emergency Resolution on Indonesia “Solidarity with Indonesian affiliates against repressive labour legislation”. 85. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT (FTM-CGT) Of France Kepada Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Tanggal 7 Oktober 2021. Berjudul “Calling for cancellation of Omnibus Law on Job Creation in Indonesia” 86. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Bangladesh Garment, Textile & Leather Workers’ Federation (BGTLWF) Kepada Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Berjudul “Calling for cancellation of Omnibus Law on Job Creation in Indonesia”. 87. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Confederation of Industrial Labour of Thailand (CILT) Kepada Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Tanggal 12 Oktober 2021. Berjudul “Calling for cancellation of Omnibus Law on Job Creation in Indonesia”. 88. Bukti P-15 : Fotokopi Surat The Japanese Federation of Textile, Chemical, Food, Comercial, Service, And General worker’s Unions (UA ZENSEN) Kepada Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Tanggal 13 Oktober 2021. Berjudul “Calling for cancellation of Omnibus Law on Job Creation in Indonesia”. 89. Bukti P-16 : Fotokopi Surat The Finnish lndustrial Union Kepada Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Tanggal 13 Oktober 2021. Berjudul “Calling for cancellation of Omnibus Law on Job Creation in Indonesia” 90. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Sommilito Garments Sramik Federation (SGSF) Kepada Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Tanggal 09 Oktober 2021. Berjudul 57 “Calling for cancellation of Omnibus Law on Job Creation in Indonesia” 91. Bukti P-18 : Fotokopi Print Out Berita Online “RAKERNAS II 2021 FSP LEM SPSI, PERNYATAAN SIKAP SP LEM KELUAR DARI SPSI”, tanggal 22 Oktober 2021. Selain itu, para Pemohon mengajukan ahli bernama Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2021 dan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 12 Agustus 2021 serta mengajukan saksi bernama bernama Ir. H. Said Iqbal, M.E. yang menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 12 Agustus 2021, yang masing- masing pada pokoknya sebagai berikut: Ahli para Pemohon Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., Terkait dengan Pengujian formil dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.” Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang berbunyi, “Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentukan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.” Pasal 22A UUD 1945 mendelegasikan pembentukan Undang-Undang tentang Tata Cara Permbentukan Undang-Undangan. Pasal 22A UUD 1945 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-undang.”; Bahwa kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU 15 Tahun 2019. Mahkamah telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang- undang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf [3.19] yang telah menentukan batu uji dalam pengujian formil yaitu Undang-Undang, 58 tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Selengkapnya berbunyi: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan undang-undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”; (Putusan MK Nomor 27/PUUVII/2009, hlm. 83);” Di samping itu terdapat ketentuan Pasal 51A ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”; Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., berpendapat bahwa pengujian formil itu dapat mencakup: 59 a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang- Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang; b. Pengujian atas bentuk, format, struktur Undang-Undang; c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang; dan (d) pengujian hal- hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil [Jimly Asshiddiqqie, “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang” Cetakan Ketiga, (Jakarta, Konpress, 2006), hal 64]; Terdapat pula pendapat Sri Soemantri terkait hak menguji formil didefinisikan sebagai wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang- undang misalnya terbentuk melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi, dalam bahasa yang ringkas, review terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian terhadap suatu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut suatu Undang-Undang dinyatakan memiiliki cacat formil dalam hal pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang- Undangan tidak sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa prosedur pembentukan undang-undang merupakan rangkaian tindakan hukum yang mengahasilkan suatu Undang-undang. Apabila dari rangkaian tersebut terdapat pelanggaran terhadap satu saja dari ketentuan prosedur pembentukan undang-undang maka seluruh tindakan yang dilakukan menjadi cacat formil. Seluruh ketentuan dalam prosedur pembentukan undang-undang adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap tahapan tidak bisa dipisahkan dengan tahapan sebelumnya, setiap tahapan memiliki syarat yang harus dipenuhi secara utuh, sehingga tidak mungkin suatu undang-undang yang dalam proses pembentukannya melanggar ketentuan tetap dapat dipertahankan. Mengenai teknik perundang-undangan dalam lingkup teori dan kemudian prakteknya di hukum positif Indonesia. Secara teori, Teknik perundang-undangan adalah salah satu cabang dari Ilmu yang harus dipahami oleh seorang perancang perundangan, yang mana ilmu ini adalah salah satu dari cabang Ilmu Perundang- undangan. Jika kita melihat pada pendapat Burkhardt Krems, Ilmu pengetahuan 60 perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan interdisipliner tentang pembentukan peraturan perundang-undangan [Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 8]. Krems membagi lagi Ilmu tersebut menjadi dua, yakni Teori Perundang-undangan (bersifat kognitif, berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman) dan Ilmu Perundang-undangan (bersifat normatif, berorientasi kepada melakukan perbuatan pengaturan) dan dalam Ilmu Perundang-undangan kita mendapati Proses, Metoda, dan Teknik Perundang- undangan [Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 9]. Tiga cabang Ilmu perundang- undangan ini diakomodir dalam hukum positif Indonesia, yakni dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019. Proses perundang-undangan dapat dilihat dari bagaimana suatu peraturan perundang-undangan melewati tahap perencanaan sampai dengan pengundangan dan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Sedangkan Metoda dapat dilihat dari naskah akademik suatu Undang- Undang, singkatnya apa alasan sebuah Undang-Undang (atau peraturan perundang-undangan lain yang membutuhkan Naskah Akademik) dibentuk. Teknik perundan-undangan diakomodir dengan adanya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II UU 12 Tahun 2011. Hal ini dipertegas dengan Pasal 64 UU 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa: (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Bahwa tiga hal di atas: proses, metode, dan teknik, adalah sama pentingnya dan ketiganya dapat diujikan dalam uji formil di Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya Undang-Undang yang baik. Bahwa merujuk pula pada Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang dinyatakan bahwa: 61 “Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” Bahwa karena terdapat frasa “hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil” maka selayaknya mengenai metode dan teknik perundang-undangan dapat pula diujikan dalam pengujian formil ini. Bahwa kemudian Peraturan MK No. 6 Tahun 2005 ini tidak lagi berlaku semenjak Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 dan kemudian diubah Kembali dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, namun definisi pada Peraturan MK No. 6 Tahun 2005 inilah yang paling cocok dengan pertimbangan Hakim MK pada Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa: “[3.15.1] pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup: a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil;” (Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 hal. 361-362). I. TIDAK TERPENUHINYA BEBERAPA SYARAT PEMUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PROLEGNAS MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN; 1. Penyusunan Program Legislasi Nasional Harus Didasari Pada Rencana Pembangunan Nasional 62 Bahwa penyusunan undang-undang yang kita ketahui bersama diawali dari perencanaan undang-undang yang perencanaan penyusunannya ada dalam Program Legislasi Nasional atau biasa kita dengan dengan istilah Prolegnas. Prolegnas itu sendiri selaras dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Penting untuk Ahli sampaikan Yang Mulia, bahwa dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga telah diatur dasar bagi Pemerintah dan DPR dalam penyusunan Prolegnas Menengah maupun Prolegnas Prioritas. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa, dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Selain 8 dasar yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, maka kita dapat ketahui juga adanya penyisipan tambahan 2 dasar diantara poin g dan h sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, yakni menyebutkan bahwa: h. Daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas jangka menengah periode keanggotan DPR sebelumnya; i. Hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah Dengan ditentukannya dasar dalam penyusunan Prolegnas yang terdiri dari 10 dasar yang keseluruhannya harus dipenuhi mengingat kata penghubungnya merupakan kata “dan”, maka Pemerintah dan DPR memiliki kewajiban untuk memenuhi keseluruhan dasar tersebut agar suatu undang-undang layak dikatakan masuk dalam Proglegnas, baik dalam Prolegnas Menengah maupun Prolegnas Prioritas. 63 Dari kesepuluh dasar dalam penyusunan Prolegnas tersebut, izinkan untuk menggarisbawahi dasar dari poin d sampai dengan poin g, yakni yang keseluruhannya berkaitan dengan perencanaan, baik dari sistem perencanaannya, rencana jangka panjangnya, hingga rencana strategis dari Pemerintah dan DPR. Penting untuk sampaikan bahwa Indonesia sudah menyusun perencanaan pembangunan saat ini dengan dasar sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Selanjutnya disebut “UU SPPN”); 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Selanjutnya disebut “UU RPJPN”); 3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Selanjutnya disebut “Perpres RPJMN”); dan 4) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Selanjutnya disebut “Perpres RKP”). Keempat dasar tersebut di atas yang membagi Pemerintah dan DPR untuk menentukan prioritas pembangunan yang harus diselesaikan, baik dalam jangka panjang yang ditentukan dalam jangka waktu 20 tahun yakni dari tahun 2005 sampai dengan 2025, maupun jangka waktu yang lebih sedikit yakni 5 tahun yang saat ini masuk dalam periode pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai dengan 2024. Terhadap dibaginya jangka pembangunan tersebut tidak menghilangkan esensi bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, terutama terhadap UU RPJPN, Perpres RPJMN, dan Perpres RKP untuk memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari RPJMN diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU SPPN yang menyebutkan bahwa, RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, … termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Begitupula dengan RKP yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU SPPN yakni, 64 RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, ... dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan dua ketentuan di atas, perlu tegaskan dua hal, yakni pertama, adanya keterkaitan dari RKP sampai dengan RPJPN. RKP maupun RPJMN merupakan penjabaran lebih lanjut yang secara keseluruhan didasari dari adanya RPJPN terlebih dahulu mengingat jangka waktunya adalah 20 tahun sehingga tentunya perencanaannya tidak dapat keluar dari perencanaan jangka panjang dan harus selaras dengan perencanaan tersebut. Kedua, bahwa perencanaan pembangunan juga melingkupi kerangka regulasi. Kerangka regulasi ini menjadi penting mengingat setiap perencanaan- perencanaan pembangunan memerlukan dasar hukum dalam menjalankannya sehingga tidak mungkin suatu regulasi ditetapkan baik dalam Prolegnas Menengah maupun Prolegnas Prioritas jika tidak didasari atau tidak dibuat dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan melalui RPJPN, RPJMN, maupun RKP. Dengan demikian, jika di kemudian hari ditemukan bahwa terdapat kerangka regulasi yang diejawantahkan dalam Prolegnas Jangka Menengah maupun Prolegnas Jangka Prioritas tidak selaras dengan RPJPN yang selanjutnya seharusnya dijabarkan lebih lanjut dalam RPJPN dan RKP, maka menjadi pertanyaan apakah penyusunan Prolegnas yang menentukan rancangan- rancangan undang-undang mana saja yang masuk dalam Prolegnas ini tidak selaras dengan RPJPN utamanya, RPJMN, dan RKP, dapat dinyatakan memiliki cacat formil sejak tahap perencanaan? Maka jika hal tersebut ditemukan, yakni ada undang-undang yang tidak selaras dengan RPJPN utamanya, lalu RPJMN dan RKP maka penyusunan Prolegnas tersebut memiliki cacat formil dan keberadaan undang-undang yang ada dalam daftar Prolegnasnya menjadi patut dipertanyakan apakah sudah didasari atau tidak dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sebelumnya sudah ahli jabarkan. 2. Naskah Akademik Sebagai Salah Satu Syarat Bagi Rancangan Undang-Undang Yang Dimuat Dalam Prolegnas Prioritas 65 Bahwa undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada mulanya masuk sebagai salah satu Rancangan Undang-Undang yang pada saat itu Bernama Cipta Lapangan Kerja. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja pada saat itu masuk dalam Daftar Nomor 173 pada Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 sebagai inisiatif Pemerintah yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 17 Desember 2019. Dalam Perbaikan Permohonan pada Angka 88 Halaman 45 disebutkan bahwa, sampai dengan RUU Cipta Kerja ditetapkan dalam Prolegnas pada Rapat Paripurna DPR tanggal 22 Januari 2020 Naskah Akademik RUU Cipta Kerja belum diserahkan oleh Presiden kepada DPR sebab Naskah Akademik RUU Cipta Kerja baru diserahkan pemerintah kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana dinyatakan dalam laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: “Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Provinsi DKI Jakarta.” Terhadap hal tersebut, bahwa ketentuan yang mengatur Naskah Akademik mengharuskan Naskah Akademik ada ketika akan ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas dapat ditemui dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“Pepres Peraturan Pelaksanaan UU PPP”). Dalam ketentuan peraturan presiden tersebut disebutkan bahwa, (1) Pemrakarsa mengusulkan daftar Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. Naskah Akademik; b. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; c. Rancangan Undang-Undang; d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dari Pemrakarsa; dan 66 e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja yang masuk sebagai Prolegnas Menegah pada tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2019, maka dalam jangka waktu 37 hari seharusnya sudah dilengkapi dengan Naskah Akademik. Karena 37 hari semenjak tanggal 17 Desember 2019, yakni pada 22 Januari terhadap Rancangan Undang-Undangn tentang Cipta Lapangan Kerja sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas yang mengharuskan adanya naskah akademik. Keharusan ini dapat ditunjukkan dari frasa awal dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Pepres Peraturan Pelaksanaan UU PPP yang menyebutkan bahwa, Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis Dengan disebutkannya kata “harus” maka menjadikan ketentuan ini sebagai norma hukum yang mengikat bagi seluruh Pemerintah untuk melampirkan naskah akademik ketika mengajukan Rancangan Undang-Undang tersebut untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas. Ketentuan ini diperkuat dengan ketentuan lanjutannya yang hanya memberlakukan keharusan naskah akademik terhadap Prolegnas Undang-Undang Kumulatif Terbuka berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 23 ayat (3) Pepres Peraturan Pelaksanaan UU PPP yang menyebutkan bahwa, Ketentuan mengenai keharusan melampirkan Naskah Akademik dan surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak berlaku terhadap Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan huruf e. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tidak dikecualikan dalam memenuhi ketentuan untuk tidak melampirkan Naskah Akademik sebelum diajukan menjadi Prolegnas Prioritas, sehingga permasalahan konstitusionalitas terrjadi dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu tidak terpenuhinya syarat adanya naskah akademis Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dalam prolegnas. 67 II. TIDAK DIPATUHINYA PEDOMAN MENGENAI KETENTUAN TEKNIK DAN SISTEMATIKA PEMBUATAN UNDANG-UNDANG MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN; 1. Kritisi Teknik Penyusunan UU Cipta Kerja Terkait dengan Teknik Penyusunan UU Cipta Kerja, Terdapat beberapa kritik ahli terkait dengan Teknik Penyusunan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni: a. Kerangka (Kenvorm) dan Bentuk Undang-Undang. Untuk mencermati mengenai kerangka dan bentuk Undang-Undang maka ahli paparkan terlebih dahulu mengenai isi dari Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CIPKER). Jika melihat pada isi dari UU CIPKER maka UU CIPKER berisi Pasal-Pasal yang memuat ketentuan baru (seperti UU pada Umumnya) dan Pasal-Pasal klausula mencabut dan klausula mengubah suatu UU seperti pada UU Perubahan atau UU Pencabutan. Pasal Isi Pasal 1-15 Ketentuan Baru 16-25 Ketentuan Pencabutan/Perubahan 26 Ketentuan Baru 27-64 Ketentuan Pencabutan/Perubahan 65 Ketentuan Baru 66-87 Ketentuan Perubahan/Pencabutan 88-102 Ketentuan Baru 103 Ketentuan Perubahan/Pencabutan 104 Ketentuan Baru 105-124 Ketentuan Perubahan/Pencabutan 125-147 Ketentuan Baru 148 Ketentuan Perubahan/Pencabutan 149 Ketentuan Baru 150 Ketentuan Perubahan/Pencabutan 151 Ketentuan Baru 68 152-153 Ketentuan Perubahan/Pencabutan 154-174 Ketentuan Baru 175-176 Ketentuan Perubahan/Pencabutan 177-186 Ketentuan Baru Dari 186 pasal, 89 Pasal (48%) adalah ketentuan baru/ menyerupai isi pasal dalam Undang- Undang pada umumnya, sedangkan 97 Pasal (52%) adalah ketentuan perubahan/ pencabutan Undang-Undang yang telah ada. Jika Ahli dapat merujuk pada Lampiran II UU 12 Tahun 2011 maka bentuk/ kerangka dari suatu Rancangan Undang-Undang terdiri dari Bentuk Rancangan Undang-Undang Pada Umumnya; Bentuk Rancangan Undang–Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang–Undang; Bentuk Rancangan Undang–Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Sebagai Salah Satu Bahasa Resmi; Bentuk Rancangan Undang–Undang Perubahan Undang–Undang; Bentuk Rancangan Undang–Undang Pencabutan Undang–Undang; dan Bentuk Rancangan Undang–Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang. Tidak ada suatu bentuk yang isinya mencakup gabungan dari beberapa Undang- Undang Perubahan, atau gabungan dari Undang-Undang Perubahan/ Undang-Undang Pencabutan dengan Undang-Undang pada Umumnya. Sehingga menurut pendapat Ahli, perancang UU Cipker tidak mematuhi pedoman sebagaimana terdapat pada Lampiran II UU 12 Tahun 2011. b. Judul. Menurut Lampiran II UU 12 Tahun 2011 Judul suatu Undang-Undang memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Undang-Undang. Nama Peraturan Perundang– undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang–undangan. Sedangkan Pada nama Peraturan Perundang–undangan perubahan ditambahkan frasa ‘perubahan atas’ di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah. Ahli berpendapat bahwa pada intinya, sudatu judul harus menggambarkan isi dari Undang- 69 Undang tersebut. Maka jika kita cermati pada isi dari Undang-Undang Cipker, sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa Isi dari UU Cipker adalah mayoritas merupakan Pencabutan dan Perubahan UU yang telah ada dan juga terdapat ketentuan baru, namun judul UU Cipker tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah UU Pencabutan/Perubahan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Jika mengutip suatu Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang terbaru biasanya akan dikatakan “sebagaimana telah diubah dengan UU yang merubahnya” misalnya “UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan…..” namun saat mengutip UU yang diubah dengan UU Cipker maka terjadi ketidakpastian karena UU Cipker memakai judul Undang-Undang pada Umumnya, bukan Undang- Undang Perubahan, padahal isinya merubah 82 Undang-Undang sekaligus. c. Angka pada Pasal. Angka pada Pasal dalam suatu UU memberikan kejelasan urutan dari pengaturan yang ada dalam UU tersebut. Maka dari itu lampiran II UU 12 Tahun 2011 membedakan penulisan angka dari suatu UU Perubahan/ Pencabutan dengan UU biasa. Pada UU Biasa diberikan angka arab pada Pasalnya (1,2,3, dst) namun pada UU Perubahan/ Pencabutan, biasanya hanya terdiri dari dua Pasal yang diberikan angka romawi (I, II, dst). Hal ini bertujuan agar pembaca memahami bahwa Pasal dengan angka Romawi adalah Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan Pasal dengan angka Arab adalah Pasal yang diubah di Undang-Undang itu. Namun jika kita lihat dalam UU Cipker, hal ini diabaikan oleh perancang UU tersebut. Jika kita mencari suatu Pasal dengan angka Arab maka terlihat beberapa kemungkinan, pertama, terlihat Pasal UU Cipker tersebut (Pasal luar karena penulisan lebih atas atau menjorok ke luar) dan Pasal UU yang diubah oleh UU Cipker (Pasal dalam, karena penulisan lebih menjorok ke dalam). Hal ini menimbulkan kerancuan dan kesulitan bagi pengguna UU Cipker. d. Isi. Dari penjelasan di atas mengenai teknik, tampaknya memang UU 12 Tahun 2011 menganut pemahaman mengenai the single subject rule atau The One Subject at a time [Ibnu Sina Chandranegara, Instalasi Metode Omnibus ke 70 dalam Sistem Perundang-Undangan, dalam “Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional”, Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (.ed), (Depok: Rajagrafindo, 2020), hal. 31] sedangkan UU Cipta Kerja mengatur banyak hal dalam satu Undang- Undang sekaligus. Konsekuensinya judul UU yaitu Cipta Kerja yang singkat ini Nampak “dipaksakan” harus menjadi judul UU dari substansi 82 UU yang diubah, padahal menurut Ahli, tidak mencerminkan keseluruhan ruang lingkup substansi yang diatur. 2. Pentingnya Kenvorm atau Bentuk menurut beberapa pandangan Ahli Melihat dari paparan di atas, Ahli juga perlu menyampaikan beberapa pendapat sarjana mengenai betapa pentingnya suatu formalitas bentuk/ kerangka/ bentuk luat (kenvorm) dari suatu rancangan Undang-Undang. Seidman dalam bukunya “Legislative Drafting for Democratic Social Changes: A Manual Drafter” memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa prinsip dasar mengapa konstruksi atau desain arsitektural suatu Rancangan Undang-Undang tidak efektif. Pertama karena pengorganisasian yang buruk dari norma yang disusun dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Hal ini berimplikasi pada kesulitan pembaca atau pihak yang terdampak UU ini untuk mengerti isi dari suatu Undang-Undang. Jika pihak yang terdampak sulit untuk membaca UU tersebut, hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan dan kedayagunaan UU tersebut [Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeyesekere, “Legislative Drafting for Democratic Social Changes: A Manual Drafter”, (London: Kluwer Law, 2001), hal. 208-209]. Kedua, Undang-Undang tidak ramah pada pengguna (user-friendly). Undang-Undang yang ramah pada pengguna adalah Undang- Undang yang disusun dengan alur logika dan struktur yang baik. Salah satu cara untuk menentukannya adalah, pihak yang terdampak tidak perlu membolak-balik halaman terlalu banyak untuk mengerti apa dampak Undang-Undang tersebut pada dirinya. Dengan penyusunan dan struktur yang baik maka Undang-Undang tersebut akan lebih mudah terakses (accessible) [[Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeyesekere, “Legislative Drafting for Democratic Social Changes: A Manual Drafter”, (London: Kluwer Law, 2001), hal. 209]. Reed Dickerson menyatakan pula bahwa format dan penataan suatu Undang- Undang sangat penting untuk orang yang menggunakan ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut, hal ini akan memudahkan pengguna menafsirkan isi 71 dari Undang-Undang dan meningkatkan kemudahtemuan (findability) dan kemudahbacaan (usability) [Reed Dickerson, “Legislative Drafting”, hal. 109- 110]. Menurut pandangan Ahli, melihat pada beberapa pandangan di atas. UU Cipker memperlihatkan kepada kita semua bahwa tujuan awal UU Cipker yang mana mensimplifikasi regulasi tidak tercapai, lantaran yang dilakukan adalah menyulitkan pembaca dan pengguna Undang-Undang karena tidak memikirkan kenvorm atau bentuk yang justru menjadi backbone atau tulang belakang Rancangan Undang-Undang yang dapat terimplementasi dengan baik. 3. Ketidakpatuhan pada Lampiran II dan Perintah Peraturan Perundang-undangan lain untuk sesuai dengan Teknik Penyusunan Bahwa keterangan DPR yang disampaikan pada tanggal 17 Juni 2021 yakni, “Materi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan atau materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran undang- undang pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat memandu dan sebaiknya tidak dipahami secara kaku karena pedoman tersebut berdasarkan praktik yang dilakukan selama ini, sehingga format dan proses perancangannya mengikuti kebiasaan yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum, sehingga terbentuk konvensi dan kebiasaan ketat … ketatanegaraan baru (new constitutional convention and constitutional habit) sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang dan praktik-praktik berikutnya…..Dalam Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan beserta perubahannya pun tidak melarang pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus dan telah menjadi kesepakatan bersama antara pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan presiden.” Terhadap keterangan DPR tersebut, izinkan Ahli menyampaikan sifat dari pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran undang-undang adalah memandu dan sebaiknya tidak dipahami secara kaku sehingga diperlukan terobosan hukum adalah tidak berdasar. Hal ini dikarenakan pertama, bahwa Lampiran dalam Undang-Undang memiliki kekuatan yang sama dan tidak terlepas dari Undang-Undang yang dimaksud Yang Mulia. Hal ini dapat dilihat melalui ketentuan pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 72 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 64 tersebut disebutkan bahwa, “Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” Juga dalam Pasal 8 ayat (3) Pepres 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PPP yang secara tegas menyebutkan bahwa, “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang- Undang, dimaksudkan untuk: a. Menyelaraskan Rancangan Undang- Undang dengan: … 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.” Hal tersebut karena sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka semakin menegaskan bahwa teknik penyusunan rancangan undang-undang diperbolehkan untuk sesuai dengan teknik penyusunan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Kedua, bahwa DPR dalam peraturan terbarunya yang dibentuk dalam rangka salah satunya merespon perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang khususnya dalam Pasal 52 dalam Paragraf 1 tentang Umum yang masuk dalam Bagian Ketiga tentang Penyusunan Rancangan- Undang-Undang menerangkan bahwa, “Penyusunan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan dengan berpedoman pada Teknik penyusunan rancangan undang-undang sebagiamana diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Bahwa pedoman dengan pemandu adalah dua hal yang berbeda, pedoman lebih memperlihatkan bahwa hal yang dipedomani menjadi sebuah keharusan untuk 73 dilaksanakan. Beda halnya dengan pemandu yang sifatnya mengarahkan saja dan sangat mungkin untuk tidak dipahami secara kaku. Hal ini juga bahkan diatur Yang Mulia dalam Pasal 64 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya Ahli sampaikan, khususnya terhadap ayat (1) nya yang menyatakan bahwa, “Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.” Dengan disebutkannya bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan Teknik penyusunan yang berlaku, maka tidak berarti dengan tidak dilarangnya pembentukan undang-undang menggunakan metode Omnibus Law lantas membuat metode Omnibus Law sah dan legal digunakan. Karena hal ini tentu justru akan mengganggu Teknik pembentukan yang meskipun mengatur formil pembentukan Undang-Undang namun juga berdampak luas terhadap aspek undang-undang secara keseluruhan. 4. Teknik Penyusunan Omnibus Law memberi Preseden yang buruk Teknik penyusunan suatu peraturan perundang-undangan menggunakan cara Omnibus bukan suatu hal yang ideal. Terlepas dari boleh atau tidaknya cara tersebut dipakai, Ahli dapat sampaikan bahwa jika Mahkamah tidak membatalkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 ini maka akan tercapai suatu trend pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan Teknik ini. Sebagaimana Yang Mulia Pak Wahidudin Adams telah sampaikan pada sidang minggu yang lalu bahwa “Model ini kalau bagus, dia jadi modal dan Kalau modalnya bagus, jadi modul” (Risalah sidang MK (Kamis 05 Agustus 2021). Hal ini ahli lihat benar dan telah dicoba oleh pemerintah untuk diimplementasikan di berbagai macam jenis peraturan perundang-undangan. Di jenis Undang-Undang telah kita lihat UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada pula rencana pemerintah untuk membentuk berbagai Undang-Undang dengan tipe omnibus (walaupun sampai saat ini ahli belum melihatnya). Di jenis Peraturan Pemerintah ada PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan yang menggabungkan pasal pengaturan biasa dan pencabutan serta di Peraturan Menteri Keuangan RI No.18 /PMK 03/2021 tentang pelaksanaan UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta ketentuan umum dan tata 74 cara perpajakan. Terhadap hal ini ahli khawatir bahwa kebiasaan ini bukanlah suatu kebiasaan yang baik dan perlu untuk dihentikan secepat mungkin. III. TIDAK DIPENUHINYA ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 1. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 mengamanatkan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan, Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: [Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Psl. 5] a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Penggunaan kata “harus” dalam ketentuan pasal tersebut menjadikan ketentuan ini adalah norma hukum yang mengikat bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus didasarkan kepada asas-asas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu asas dalam ketentuan tersebut dalam huruf e adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Perlu kami sampaikan Yang Mulia, bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan 75 Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa [Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Penjelasan Psl. 5 huruf e]. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini terkait erat dengan “asas dapat dilaksanakan” dan berdimesi pada nilai-nilai kemanfaatan dari suatu undang-undang. Dengan kata lain, asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah suatu rangkaian asas untuk menciptakan manfaat undang-undang bagi pemerintah dan masyarakat. Bahwa sedari awal tahapan pembentukan undang-undang harus didasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan harus dapat dapat diperhitungkan apakah undang-undang yang akan dibentuk bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Prof. Mr. Dr. R. Soepomo, Kedudukan Hukum Adat Dikemudian hari, 1947: “Bagaimana akan terjadinja segala sesuatu di dalam praktek, seberapa djauh hukum baru itu akan diterima oleh rakjat terutama rakjat di desa-desa dalam kehidupannja sehari-hari semuanja harus diperhatijan sepenuh-penuhnya oleh para penjabat negara, yang harus dinamis dalam sikapnja dan senantiasa bersiap untuk mejesuaikan hukum jang ditetapkan dari atas dengan kenjataan sosial dalam masjarakat Indonesia.” Kutipan dari Mr. Dr. R. Soepomo tersebut membuktikan bahwa sejak dahulu kebutuhan masyarakat adalah landasan untuk membentuk suatu undang- undang. Yang mulia, “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” berawal dan bermuara kepada masyarakat, oleh karena itu pemenuhan atas asas tersebut tercermin dari reaksi yang diberikan oleh masyarakat, pada saat pembentukan undang- undang dan/atau pada saat undang-undang telah disahkan. Jika sedari awal pembentukan undang-undang sudah mendapatkan reaksi penolakan- penolakan dari masyarakat maka sudah sepatutnya menjadi pertanyaan apakah “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” telah digunakan sebagai dasar pembentukan undang-undang. Sering disebutkan, Undang-undang yang bermanfaat tidak dapat memenuhi dan memuaskan keinginan dari semua pihak, Apakah dengan demikian 76 diperlukan penolakan dari seluruh masyarakat terlebih dahulu agar dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memenuhi “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”?. Adanya penolakan dalam skala kecil dan skala besar atas suatu undang-undang akan menghasilkan konflik. Suara-suara penolakan dari masyakat, baik yang disampaikan melalui partai, organisasi, maupun individu serta yang disampaikan oleh lembaga-lembaga negara seperti gubernur, walikota, bupati, maupun DPRD, maka penolakan yang dimaksud bukan penolakan yang berskala kecil dan melibatkan masyarakat yang tentunya tidak dalam jumlah yang sedikit. Namun demikian perlu diingat bahwa penolakan yang “dinilai” kecil dapat membawa efek yang tidak terkedali ketika semakin berkembang, apalagi penolakan besar tentu berakibat langsung kepada tidak efektifnya undang-undang. Kita tidak dapat menutup mata bahwa penolakan dari masyarakat adalah cerminan dari tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam undang-undang dan sebagai hasilnya kebermanfaatan undang-undang menjadi dipertanyakan, karena tidak menghasilkan solusi malah menjadi konflik. Mengutip pernyataan Guru Besar Universitas Airlangga Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA dalam Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 yang disetujui oleh Hakim Konstitusi Maria Farida dalam dissenting opinion putusan tersebut, berbunyi sebagai berikut: “Dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik, dan berkonstitusi setiap hukum dan Undang-Undang yang dibentuk ataupun dibuat pada asasnya haruslah diwujudkan atas dasar suatu konsensus. Apabila konsensus tercapai sebagai hasil kemufakatan yang bulat, lebih-lebih kemufakatan di parlemen, yang juga merupakan konsensus dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, maka daya keefektifan Undang-Undang itu akan tinggi, tetapi tidak sebaliknya. Makin besar kontroversi yang terjadi dalam pembentukan Undang- Undang, makin besar kemungkinan kontroversi dan konflik sosial atau setidak-tidaknya akan terjadi apa yang disebut civil disobedience oleh sebagian warga masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya Undang-Undang tersebut.”. 2. Asas Keterbukaan Partisipasi masyarakat dan asas keterbukaan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam pembentukan udang-undang. Hal ini mengingat asas keterbukaan seagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang- 77 undangan yang baik, dalam penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan yakni, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan asas keterbukaan tersebut di atas, maka dapat kita ketahui bahwa tahapan pembentukan undang-undang yang bersifat transparan dan terbuka ini ditujukan agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan yang dalam hal ini terhadap pembentukan undang-undang. Oleh karenanya dalam rangka menjalankan asas keterbukaan ini, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur ketentuan penting yang perlu untuk dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR pada saat setiap tahapan proses pembentukan undang-undang sebagai langkah untuk memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi dalam pembentukan undang-undang, yakni Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang- Undang, dan Undang-Undang, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa, (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Ketentuan pada ayat (2) ini lah yang mendasari Ahli untuk menyatakan bahwa penyebarluasan penyusunan prolegnas dan rancangan undang- undang ini selaras dengan tujuan dari adanya asas keterbukaan, yakni utamanya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masyarakat. Ketentuan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan tidak cukup sampai disini. Setelah penyusunan prolegnas dan rancangan undang-undang ini disebarluaskan dalam rangka 78 pemenuhan asas keterbukaan inilah, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, masyarakat diberikan kelengkapan platform untuk menyampaikan masukannya, yakni melalui partisipasi masyarakat yang disebutkan dalam Pasal 96 sebagaimana berikut ini, (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Oleh karenanya, pilihan bagi masyarakat dalam berpartisipasi bukan suatu hal yang dapat dibatasi dalam hal ini masyarakat memilih salah satu saluran untuk menyampaikan masukannya, baik melalui rapat dengar pendapat umum, maupun melalui kunjungan kerja saja. Namun juga masyarakat dapat secara bebas memiliki saluran-saluran tersebut baik hanya satu atau keseluruhan sekaligus. Dengan dilaksanakan partisipasi masyarakat ini, maka diharapkannya suatu undang-undang yang dibentuk telah memenuhi ketentuan formil yakni karena telah disebarluaskan dan telah diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari asas keterbukaan. Terhadap undang-undang yang partisipatif ini, Saifudin mengemukakan bahwa pembentukan Undang-Undang yang partisipatif mengandung dua makna yaitu proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan undang-undang yang harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan- masukan dalam mengatur suatu persoalan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis berkarakter responsif/populistis. Oleh karena itu, antara partisipasi, transparansi dan demokratisasi dalam pembentukan undang-undang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara demokrasi [ 1 Saifudin, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan UU di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1 vol. 13 Januari 2006, hal. 2]. Bahkan Yuliandri menyatakan 79 bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan pelaksanaan asas konsesus antara rakyat dan pembentuk undang-undang [Yuliandri, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang”, Orasi Ilmiah, disampaikan dalam Dies Natalis ke 57, Fakultas Hukum Universitas Andaas, hal. 21]. Hal ini menekankan adanya relasi kuat antara partisipasi dengan konsensus rakyat dengan DPR dan Presiden di Indonesia. Terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat ini, Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah pernah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memang secara teks tidak berkaitan dengan undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun terhadap undang-undang yang saat ini diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun secara konteks pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 juga dapat digunakan dalam menilai prosedur pembentukan undang-undang yang dalam hal ini berupa pelibatan masyarakat dalam berpartisipasi khususnya dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 (Vide Poin 3.13.1 halaman 140) disebutkan bahwa, Mahkamah lebih menekankan kepada terlaksananya kewajiban menyertakan pendapat masyarakat, bukan persetujuan tertulis dari setiap orang sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, karena menurut Mahkamah, bentuk keikutsertaan secara aktif dari masyarakat berupa keterlibatan langsung dalam pemberian pendapat dalam proses penetapan WP yang difasilitasi oleh negara c.q. Pemerintah, merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, yang lebih bernilai daripada sekadar formalitas belaka yang dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang belum tentu dibuat oleh yang bersangkutan sendiri. Selain itu, menurut Mahkamah, hak masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat harus dilindungi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, sehingga masyarakat wajib disertakan dalam proses penetapan WP, karena merekalah yang secara langsung akan terkena dampak dalam proses penambangan mineral dan batubara. Adapun wujud dari pelaksanaan kewajiban menyertakan pendapat masyarakat harus dibuktikan secara konkret yang difasilitasi oleh Pemerintah. 80 Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yakni berkenaan dengan klausul sebagai berikut, “hak masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat harus dilindungi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, sehingga masyarakat wajib disertakan” Sangatlah relevan jika disandingkan pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah Ahli paparkan sebelumnya, yakni yang dinyatakan dengan klausul berikut ini, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keduanya, baik pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 maupun terhadap ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sama-sama mengkontekskan pada “hak masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat” sebagaimana dalam pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 atau juga dapat disebut “hak memberikan masukannya” sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena keduanya mengkonteksnya pada hal yang sama-sama relevan, maka dalam pengujian formil ini Yang Mulia, partisipasi masyarakat merupakan keharusan bagi Pemerintah dan DPR untuk difasilitasi dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, baik berpartisipasi untuk memberikan masukan pada saat Pemerintah dan DPR melakukan penyebarluasan informasi Prolegnas, maupun berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap draft rancangan undang-undang pada setiap tahapannya. Dengan demikian, penyebarluasan dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dalam pembentukan undang-undang. Terutama jika masyarakat hanya diberikan kesempatan saja melalui saluran media elektronik yang saat ini ada untuk melihat jalannya proses pembentukan undang-undang di DPR, maka tidak menjadi jaminan bahwa asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat telah terpenuhi. Karena sebelum partisipasi ini dilaksanakan, sudah seharusnya Pemerintah dan DPR terbuka dan transparan dengan melaksanakan penyebarluasan informasi penyusunan prolegnas dan dilanjut dalam setiap tahapan pembentukan 81 undang-undang, yang salah satunya dapat kita lihat dalam penyebarluasan dengan dokumen draft undang-undang. Jika draft yang disebarkan masih terdapat informasi yang simpang siur mengenai draft mana yang benar, bahkan justru ditemukan beberapa perbedaan dalam setiap draft, maka hal tersebut tentunya membiaskan masyarakat dalam mendapatkan informasi setiap tahapan pembentukan undang-undang secara terbuka dan transparan. Sehingga proses penyebarluasan tidak dapat diabaikan dan seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah dan DPR agar setelah penyebarluasan yang benar dan tidak menyesatkan masyarakat itu dilaksanakan, maka jaminan partisipasi yang telah diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan tepat guna karena berlandasarkan informasi yang valid dari penyebarluasan draft yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR. Saksi para Pemohon Ir. H. Said Iqbal, M.E. - bahwa sejak penyusunan hingga sampai pengundangan setiap pandangan yang disampaikan dicap hoax, padahal tidak pernah satu kali-pun pemerintah menyampaikan secara terbuka atau memberikan kepada para stakeholder, bahkan sampai diserahkan naskah kepada DPR dan dibahas DPR melalui Panja Baleg bersama pemerintah, tidak pernah satu-pun naskah resmi diterima, khususnya perihal tentang klaster ketenagakerjaan - bahwa UU Cipta Kerja sudah disiapkan jauh-jauh hari tanpa melibatkan partisipasi publik dan tidak ada yang meminta dari sisi kelompok buruh, khususnya klaster ketenagakerjaan agar diundangkan dimasukkan di dalam UU Cipta Kerja; - bahwa pada tanggal 9 Desember Menko Perekonomian sebagai penanggung jawab RUU Cipta Kerja telah membentuk satgas yang terkait dengan klaster ketenagakerjaan yang berasal kalangan pengusaha. Tidak ada satu pun perwakilan buruh dan akademisi; - bahwa di Hotel Dharmawangsa disampaikan pokok-pokok pikiran yang tidak berdasarkan draft RUU Cipta Kerja karena belum menerima dan bahkan tidak mengetahui apakah ada draf tentang RUU Cipta Kerja tersebut, khususnya di klaster ketenagakerjaan; 82 - bahwa sampai pada tanggal 26 Februari 2020 belum mendapatkan naskah resmi padahal pada tanggal 12 Februari 2020 sudah diserahkan ke DPR; - bahwa 1 (satu) hari setelah RUU Cipta Kerja diserahkan, pemerintah membentuk tim sosialiasasi dengan memasukan organisasi-organisasi buruh, seperti KSPI, KPBI, KSPSI, dan KASPI, namun tidak pernah menyerahkan naskah resmi dan juga naskah akademiknya; - bahwa saksi selaku Presiden KSPI bersama Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea berinisiatif meminta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo agar menunda pembahasan RUU Ciptaker. Selanjutnya Saksi bersama dengan Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban diundang Presiden Joko Widodo untuk mendengar pandangan serikat buruh terhadap RUU Cipta Kerja. Setelah pertemuan tersebut, Presiden meminta penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja karena terdapat masalah pada klaster ketenagakerjaan; - bahwa selanjutnya dibentuk tim kecil, akan tetapi oleh karena pada rapat tanggal 12 Juli 2020 di Hotel Luwansa tidak ada rekomendasi, hanya mendengarkan maka KSPI dan KSPSI mengambil langkah walkout dengan alasan tidak ingin dijadikan alat legitimasi dan stempel terhadap sesuatu yang telah diputuskan oleh pemerintah; - bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, saksi menemui pimpinan DPR untuk menanyakan naskah resmi RUU Cipta Kerja. Melalui Bapak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) dan Bapak Supratman (Ketua Baleg) menyatakan tidak ada naskah resmi yang diterima. - bahwa persandingan pasal demi pasal berdasarkan naskah yang beredar di media sosial, karena selalu dikatakan tidak ada naskah resmi; - bahwa rapat Panja Baleg tanggal 26 September sampai dengan 4 Oktober 2020 dari yang saksi dengar dan ketahui yang digunakan adalah RUU versi pemerintah; - bahwa saksi bersama Presiden KSPSI berinisiatif menghadap Presiden untuk meminta penundaan pengesahan RUU Cipta Kerja yang rencananya akan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020, akan tetapi karena demam sehingga tidak diizinkan bertemu Presiden dan ternyata atas inisiatif pimpinan DPR sidang pengesahan dimajukan pada tanggal 5 Oktober 2020; 83 - bahwa terhadap pengesahan tersebut, akhirnya diputuskan mogok nasional dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 yang diikuti dengan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja tersebut oleh beberapa provinsi dan kabupaten/kota. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN SECARA FORMIL TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 DALAM PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020 Bahwa para Pemohon memohonkan pengujian UU Cipta Kerja secara formil dalam Perkara 91, Perkara 103, Perkara 105, Perkara 107, Perkara 4, dan Perkara 6 dengan dalil yang menyatakan pada intinya bahwa: ➢ UU a quo sebagai Omnibus Law bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ➢ UU a quo bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan; ➢ Terdapat perubahan jumlah halaman RUU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama pembentuk undang-undang; ➢ Pembentuk undang-undang tergesa-gesa mengesahkan UU a quo tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD; ➢ Latar belakang pembahasan UU a quo karena desakan dari World Trade Organization (WTO); ➢ Pembahasan UU a quo tidak melibatkan partisipasi masyarakat; dan ➢ Pembentukan UU a quo tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang-undang. Bahwa yang diajukan sebagai batu uji dalam pengujian formil perkara a quo adalah: o Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 84 o Pasal 5 huruf f, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf j, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 19 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 72, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan); o Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU MD3); o Pasal 10 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional; dan o Pasal 113 ayat (6), Pasal 151 ayat (1), Pasal 155 ayat (1), Pasal 158, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut Tatib DPR). II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) pengujian formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali 85 tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara formil, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: Bahwa Para Pemohon yang berprofesi sebagai karyawan dalam suatu perusahaan baik sebagai pekerja tetap, maupun sebagai Pekerja Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Hal ini tidak menggambarkan adanya hubungan pertautan yang langsung dengan UU Cipta Kerja. Dengan ketiadaan argumentasi kerugian konstitusional Para Pemohon atas keberadaan UU a quo, maka Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan pengujian UU Cipta Kerja secara formil. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa Para Pemohon Perkara tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, UU Cipta Kerja tidak hanya mengatur perubahan dari UU Ketenagakerjaan saja melainkan mengatur perubahan 78 undang-undang yang tentunya, Para Pemohon harus dapat menguraikan keterkaitannya secara langsung keterkaitannya dengan semua undang-undang yang diatur perubahannya melalui UU Cipta Kerja. Meskipun demikian, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) pengujian formil. 86 B. PANDANGAN UMUM DPR 1. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan keadilan demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. 2. Bahwa legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan diantaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (over- regulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut. 3. Bahwa kata Omnibus dalam bahasa latin berarti “untuk semua/untuk segalanya” sehingga metode Omnibus Law dimaknai sebagai satu undang-undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam materi dan subyek untuk penyederhanaan dari berbagai undang- undang yang masih berlaku. Dengan demikian, materi suatu undang- undang tidak perlu terpaku dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul undang-undang yang diatur sebagaimana praktik pembentukan undang-undang selama ini di Indonesia, melainkan dapat pula menjangkau materi-materi yang terdapat dalam berbagai undang- undang lain yang dalam implementasinya di lapangan saling terkait langsung ataupun tidak langsung satu dengan yang lain. 4. Bahwa metode Omnibus Law yang juga dikenal dengan konsep Omnibus Bill telah dipraktikkan dan menjadi hukum kebiasaan yang terbentuk dalam sistem Common Law sejak tahun 1937. Dalam konsep sistem Common Law, metode Omnibus Law dipraktikkan dalam membuat suatu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Menurut Bryan A. Garner, et.al (Eds) dalam Black’s Law 87 Dictionary Ninth Edition menggunakan istilah Omnibus Bill yang berarti (hal. 186): A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. 5. Praktik Omnibus Bill/Omnibus Law yang sudah menjadi hukum kebiasaan di sistem Common Law ini, dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang menerapkan sistem Civil Law sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan undang-undang yang saling berkaitan. 6. Bahwa saat ini telah terjadi hyper regulation peraturan perundang- undangan mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum dengan komposisi sebagai berikut: Undang-Undang: 1.700 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: 182 Peraturan Pemerintah: 4.670 Peraturan Presiden: 2.167 Peraturan Menteri: 15.735 Peraturan LPNK: 4.178 Peraturan Daerah: 15.982 (Data diakses dari https://peraturan.go.id/ pada tanggal 7 Juni 2021, Pukul 21.30 WIB) Dengan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan upaya berupa pemangkasan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, penyederhanaan untuk efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, dan penyelarasan untuk menghilangkan ego sektoral yang menghambat pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa praktik Omnibus Law sebenarnya telah sejak lama dipraktikkan dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun istilah Omnibus Law tidak begitu populer digunakan. Berikut 88 disampaikan beberapa contoh undang-undang di Indonesia yang telah mempraktikkan metode Omnibus Law: • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku. • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 8. Praktik tersebut menunjukkan bahwa metode Omnibus Law pada dasarnya bukan hal yang baru, bahkan sangat bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dengan menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. 9. Saat ini metode Omnibus Law telah diterapkan dalam UU Ciptaker dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia. Pembentuk undang-undang mengharapkan dengan diterapkannya metode Omnibus Law dalam UU Ciptaker dapat mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang- undangan secara cepat, efektif, dan efisien; pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien; meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait; menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit; menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan; dan dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas 79 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Ciptaker. 10. Dengan dibentuknya UU Ciptaker juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan 89 koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. 11. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. 12. Bahwa berdasarkan konsiderans menimbang UU Cipta Kerja, cipta kerja merupakan upaya Negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas- luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dalam konteks mendukung penciptaan lapangan pekerjaan diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 13. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja 90 pada sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (from cradle to the grave) tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. DPR dan Pemerintah memiliki tugas untuk mempertemukan dua kepentingan yang sulit untuk disatukan di bidang ketenagakerjaan ini, yang paling penting adalah memberikan keadilan dalam perspektif masing-masing pihak yaitu buruh/pekerja dan pengusaha. 14. Bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan UU Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. 15. Bahwa klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang dibuat dalam rangka investasi dan disisi lain memberikan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat yang merupakan tugas Negara untuk menyediakan lapangan kerja sesuai amanat konstitusi. Pengaturan ini diharapkan memberikan harapan baru bagi investasi. Dengan kemudahan regulasi dan iklim investasi yang kondusif diharapkan ketenagakerjaan juga tetap mendapatkan pelindungan yang cukup baik dari pemerintah maupun pengusaha. 16. Bahwa klaster ketenagakerjaan merupakan bagian yang terintegrasi dari semua klaster yang ada di dalam UU Cipta Kerja karena tidak bisa dipisahkan antara perbaikan iklim investasi dengan pengaturan dan pelindungan ketenagakerjaan. Kondisi sosiologis berupa jumlah PHK yang terus meningkat dan ketersediaan pekerjaan semakin sedikit sebelum pandemi terlebih saat pandemi menciptakan kesenjangan lapangan kerja baru baik di sektor formal maupun informal yang belum dalam kondisi ideal telah mendorong perlunya perubahan ketentuan mengenai ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut 91 merupakan transformasi atau perubahan dari sisi ekosistem ketenagakerjaan sehingga dapat mendukung dua kepentingan besar berupa pelindungan bagi pekerja/buruh dan peningkatan investasi. C. PANDANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN DALAM PENGUJIAN FORMIL 1. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Bahwa UU Cipta Kerja memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan ketentuan tersebut, maka UU Cipta Kerja meskipun menggunakan metode omnibus law adalah tetap sebuah undang- undang yang pada hierarkinya tetap berkedudukan di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. b. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang- undang; 92 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. UU Cipta Kerja mengatur materi muatan antara lain mengenai upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi yang antara lain Putusan Nomor 100/PUU-X/2012, Nomor 67/PUU-XI/2013, dan Nomor 13/PUU-XV/2017; dan pemenuhan kebutuhan hukum untuk meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja yang dihadapkan dengan kondisi global dan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka UU Cipta Kerja memiliki materi muatan yang telah berkesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. c. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Perihal Undang-Undang (hal. 147), materi-materi tertentu yang bersifat khusus yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang. Salah satu materi khusus tersebut adalah pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (legislative delegation of rule- making power), yaitu: • Tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya; • Perubahan ketentuan undang-undang; • Penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang; • Pengesahan suatu perjanjian internasional; • Penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana; dan • Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan vonis. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang memiliki kewenangan mutlak untuk mencabut undang-undang yang ada sebelumnya dan mengubah ketentuan undang-undang lainnya. 93 d. Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya pun tidak melarang pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus dan telah menjadi kesepakatan bersama pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. e. Bahwa dalam hukum perundang-undangan dikenal asas lex posterior derogate legi priori yang artinya suatu peraturan perundang- undangan yang baru mengenyampingkan peraturan perundang- undangan yang lama, dan asas lex specialis derogate legi generalis yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam ketentuan Pasal 3 UU Cipta Kerja menjelaskan tujuan pembentukan UU a quo antara lain adalah untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan dan penguatan UMKM dan juga untuk peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional. Berdasarkan hal tersebut, mengingat urgensi yang akan dituju dalam pembentukan UU Cipta Kerja tersebut adalah untuk penyederhanaan regulasi, maka tentunya ketentuan perubahan, penghapusan ataupun penambahan norma yang terkandung di dalamnya menjadi rujukan bagi undang-undang yang telah ada sebelumnya. f. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon mengenai judul UU a quo yang tidak sesuai dengan pedoman dalam Lampiran II Poin A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang penggunaan judul undang-undang perubahan, DPR berpandangan bahwa sistematika dalam UU Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh penutup, dan penjelasan. Selain itu materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bersifat memandu dan sebaiknya tidak dipahami secara kaku karena 94 pedoman tersebut berdasarkan praktik yang dilakukan selama ini, sehingga format dan proses perancangannya mengikuti kebiasaan yang ada saat itu. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum sehingga terbentuk konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru (new constitutional convention and constitutional habit) sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang untuk praktik- praktik berikutnya. Selain itu diperlukan penyederhanaan dalam hal nomenklatur judul perubahan 78 UU yang diakomodir oleh UU Cipta Kerja yang terlalu banyak, maka diperlukan terobosan demi efektivitas hukum. g. Bahwa UU Cipta Kerja menggunakan metode Omnibus Law sebagai sebuah terobosan/inovasi dalam ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan legislative drafting yang belum terpecahkan. h. Secara konstitusi, metode Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja telah sejalan dengan tujuan pembentukan negara sebagaimana Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga UU Cipta Kerja dibentuk atas urgensi tersebut dan telah sesuai dengan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945. i. Bahwa praktik Omnibus Law sebenarnya telah sejak lama dipraktikkan dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun istilah Omnibus Law tidak begitu populer digunakan. Berikut disampaikan beberapa contoh undang-undang di Indonesia yang telah mempraktikkan metode Omnibus Law: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku. 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 43 yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 95 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. 2. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Asas Kejelasan Tujuan 1) Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan tujuan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 79/PUU- XVII/2019 (hal. 366) sebagai berikut: “Oleh karena itu menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil.” 2) Meskipun demikian DPR memberikan pandangan bahwa dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja telah dengan tegas dicantumkan tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja yaitu: • menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan 96 keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional; • menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; • melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan • melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. 3) Bahwa UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, telah sesuai dengan tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja. Penyesuaian tersebut terdapat di antaranya dalam undang-undang sebagai berikut: • Ketentuan Pasal 77 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan dengan membuka bidang-bidang usaha yang dimungkinkan untuk kegiatan penanaman modal dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketahanan nasional. Sehingga dengan demikian dalil Para Pemohon hanya merupakan asumsi dan tidak beralasan. • Ketentuan Pasal 79 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu untuk meningkatkan iklim berinvestasi di Indonesia dengan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional 97 yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dibukanya kesempatan bagi badan hukum asing atas kepemilikan bank umum syariah ditujukan untuk meningkatkan ekosistem investasi yang akan berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal yang telah berlaku selama ini. Oleh karena itu dalil Para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. • Ketentuan Pasal 17 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu untuk menyesuaikan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Penyederhanaan perizinan yang diatur dalam UU Cipta Kerja sangat penting dilakukan untuk sentralisasi penataan ruang yang terintegrasi, penyederhanaan perizinan yang berbelit-belit dan panjang, dan tentunya tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang yang telah berlaku selama ini. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. • Ketentuan Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu untuk menyesuaikan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Penyederhanaan perizinan terintegrasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (Perizinan OSS) dapat menghapuskan sistem perizinan usaha yang berbelit-belit dan panjang yang berdampak pada kurang berminatnya investor dalam kegiatan 98 penanaman modal di industri nasional. Selain itu, UU Cipta Kerja yang mengubah penerapan perizinan dari berbasis izin (license based) ke berbasis risiko (risk based) dapat menciptakan kemudahan dan pengaturan kembali agar investasi dan proyek pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja berjalan optimal. Pesimisme dan kekhawatiran Para Pemohon juga berlebihan karena ketidakpahaman Para Pemohon terkait sistem baru yang akan diterapkan ini, dimana ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan yang akan dilaksanakan terintegrasi oleh 18 (delapan belas) kementerian/lembaga yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapeten, BPOM, Kepolisian. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. • Ketentuan Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yaitu mewujudkan pemerataan kesempatan bekerja dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Bahwa pada implementasi saat ini banyak hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi oleh para pemberi kerja, kondisi seperti itu yang melandasi tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja sebagai upaya negara dalam menjamin hak-hak para pekerja dapat terjamin dan terpenuhi. Selain itu, ketentuan dalam UU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk penyederhanaan perizinan agar dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia sehingga akan menciptakan lapangan 99 pekerjaan baru bagi angkatan kerja Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat namun tidak di imbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Beberapa poin penting dari pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang menguntungkan bagi pekerja antara lain: ➢ Kepastian perlindungan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui pemberian jaminan kompensasi; ➢ Kepastian pemberian pesangon di mana pemerintah menerapkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha; ➢ pengaturan jam kerja khusus untuk pekerja tertentu yang sifatnya tidak dapat dilakukan pada jam kerja umum, yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dilaksanakan dengan memperhatikan tren pekerjaan yang mengarah pada industri 4.0 dan ekonomi digital; dan ➢ Persyaratan terkait dengan PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut Para Pemohon perlu lebih memahami kembali maksud dan tujuan dalam UU Cipta Kerja, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Para Pemohon hanyalah asumsi dan tidak beralasan. • Ketentuan Pasal 111 – Pasal 113 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan perpajakan dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya, UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, yaitu untuk melakukan penyesuaian salah satunya pada aspek pengaturan perpajakan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. 100 Pengaturan bidang perpajakan dalam UU Cipta Kerja diharapkan dapat berdampak positif pada: ➢ adanya pengaturan yang meletakkan kesetaraan perlakuan pajak antara subjek pajak badan, terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perkumpulan, dan Koperasi; ➢ adanya pengaturan tentang pengkreditan Pajak Masukan yang ditemukan saat pemeriksaan pajak, sehingga dapat meminimalisir sengketa antara Wajib Pajak dan Fiskus; dan ➢ adanya pengaturan tentang besaran sanksi administrasi berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan (fairness) dan tujuan untuk menciptakan efek jera (deterrent effect) terhadap Wajib Pajak. Sehingga dengan demikian, dalil Para Pemohon tersebut hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak beralasan dan berangkat dari asumsi tanpa data. 4) Bahwa tujuan UU Cipta Kerja dalam Pasal 3 telah menjamin kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, seperti: • Perizinan Tunggal bagi UMK melalui pendaftaran; • Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK; • Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan; • Insentif Fiskal dan Pembiayaan; • Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM; • Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK; • Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah; 101 • Kemitraan UMK: tempat istirahat dan pelayanan (rest area), stasiun, dan Terminal (angkutan, Pelabuhan dan bandara) melakukan pemasaran produk UMK dengan pola kemitraan; • Kemudahan untuk Koperasi; • Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 orang; • Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat diwakilkan; • Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik; dan • Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka jelas bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM, maka dalil Para Pemohon tidak beralasan dan hanya asumsi belaka. 5) Berdasarkan penjelasan di atas, telah terlihat dengan jelas dan tegas tujuan UU Cipta Kerja atas dasar kepentingan dan kesejahteraan nasional, dan tentunya telah memperhatikan dengan cermat kaidah-kaidah ataupun asas-asas yang terkandung dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan acuan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Sehingga dengan demikian, dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak berdasar. b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah berkesesuaian dengan amanat dalam Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang tersebut dibahas dan disetujui secara bersama-sama antara DPR dan Presiden, in casu UU Cipta Kerja adalah hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden sesuai UUD NRI tahun 1945 sehingga sesuai dengan asas pejabat pembentuk yang tepat. c. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 1) DPR menerangkan bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu berdasarkan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut: 102 • Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam hal untuk memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha yang tentunya untuk bertujuan untuk meningkatkan investasi yang ada di Indonesia. Upaya ini tentunya akan berdampak pula kepada masyarakat yang salah satunya adalah dengan terbukanya peluang lapangan kerja yang baru guna dapat mengakomodir angkatan kerja yang terus bertambah, namun tidak diimbangi dengan ketersedian lapangan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain dengan meluncurkan PTSP dan Pemerintah pun melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perizinan yang masih ditemukan potensi disharmoni. Sepanjang tahun 2016 terdapat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) peraturan perundang-undangan yang berdampak pada banyaknya izin di daerah. • Selain peluncuran PTSP, usaha yang dilakukan Pemerintah adalah dengan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia. Pada tahun 2018 Pemerintah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) yang tentunya juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Namun semua usaha tersebut belum memberikan dampak yang signifikan, proses deregulasi yang dilakukan secara biasa (business as usual) dengan mengubah satu persatu undang-undang tentunya akan sulit untuk mencapai integrasi dalam waktu yang singkat. Maka penerapan metode Omnibus Law dengan membentuk satu undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya, tentu menjadi jawaban dalam mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia dalam hal peningkatan iklim investasi di Indonesia yang lebih baik. 2) Dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, tentunya telah dilakukan secara mendalam dengan adanya kajian yang memperhitungkan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan juga dampaknya bagi keuangan negara. Dalam 103 kajian dan penelitian Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, telah diperhitungkan bahwa penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan RUU Cipta Kerja mampu menata, mengharmoniskan, menciptakan simplifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja, mempermudah alur perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi, serta untuk memperkuat UMKM. Selain hal tersebut, Naskah Akademik RUU Cipta Kerja juga diharapkan mampu untuk memastikan bahwa penerapan metode Omnibus Law tidak memberikan dampak negatif pada sistem perundang-undangan. 3) Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka meskipun secara filosofis, yuridis, dan sosiologis tiap undang-undang yang diubah dalam UU Cipta Kerja berbeda seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon, namun kajian secara mendalam yang tertuang dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja tentunya menunjukan tujuan besar yang hendak dicapai dalam perubahan yang terkandung dalam UU Cipta Kerja tersebut, yaitu dalam hal untuk mengintegrasikan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia untuk dapat lebih baik lagi, dengan melakukan perubahan dalam hal penyederhanaan kembali pengaturan terkait dengan perizinan berusaha. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang tentunya akan berdampak positif bagi seluruh masyarakat, salah satunya adalah dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Sehingga berdasarkan hal tersebut apa yang didalilkan oleh Para Pemohon menjadi tidak beralasan. Para Pemohon perlu lebih memahami secara mendalam maksud dan tujuan yang ada dalam UU Cipta Kerja agar tidak salah dalam menginterpretasikannya. d. Asas Kejelasan Rumusan 1) Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa adanya kesalahan rujukan dalam rumusan Pasal 5 dan Pasal 6 UU a quo tidak memiliki kejelasan rumusan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, DPR berpendapat bahwa hal tersebut tidak 104 masuk ke dalam syarat formil pembentukan undang-undang melainkan sudah masuk ke dalam pokok pengujian secara materil. 2) Kesalahan rujukan dalam rumusan tersebut merupakan suatu permasalahan teknis administratif/clerical yang tidak membuat pengaturan yang ada di dalam pasal tersebut menjadi kehilangan esensi atau maknanya. 3) Bahwa penyebab ketidakpastian hukum terjadi, karena: • substansi yang tidak jelas, sehingga terjadi penafsiran ganda (menimbulkan multi tafsir); • adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yaitu terdapat 2 (dua) atau lebih pengaturan yang berbeda terhadap hal yang sama (menciptakan 2 (dua) atau lebih kondisi hukum yang berbeda terhadap hal yang sama); dan • tidak adanya pengaturan sama sekali (kekosongan hukum). 4) Bahwa ketiga penyebab ketidakpastian hukum tersebut terkait dengan substansi/materi muatan peraturan perundang-undangan dan bukan disebabkan oleh teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum tidaklah terjadi karena teknik pengacuan, melainkan karena adanya substansi dalam pasal atau ayat yang tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran ganda (multi tafsir), menciptakan 2 (dua) kondisi hukum berbeda, atau meniadakan suatu kondisi hukum tertentu sehingga kondisi hukum tertentu tersebut menjadi sama sekali tidak ada yang mengatur (kekosongan hukum). Dengan demikian, teknik pengacuan tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakpastian hukum hanya terjadi berkaitan dengan substansi/ materi muatan suatu norma dalam pasal atau ayat saja, bukan terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangannya. 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka 271 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: “Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.” Berdasarkan ketentuan 105 tersebut jika dalam suatu pasal terdapat rumusan yang mengacu kepada pasal lain namun pasal yang diacu tersebut dianggap salah tidak berarti rumusan dalam pasal tersebut tidak memenuhi asas kejelasan rumusan karena pasal tersebut tetap sebagai satu kebulatan pengertian. 6) Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan rumusan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian materiil. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 79/PUU- XVII/2019 (hal. 367) sebagai berikut: “Berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. Dengan demikian sesungguhnya terhadap dalil adanya pelanggaran asas tentang kejelasan tujuan sehingga tidak dapat digunakan, secara umum dimaksudkan terhadap seluruh norma yang terdapat dalam undang-undang a quo dan tidak dapat dinilai tanpa melalui pengujian materiil.” 7) Oleh karena itu, anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa kesalahan rujukan atau acuan pasal/ayat di dalam pasal-pasal a quo tidak akan mengubah makna rumusan, tidak berpengaruh pada implementasinya, tidak serta merta menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menjadikan pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak menjadikan UU a quo bertentangan dengan syarat formil pembentukan dalam tahap penyusunan. Dalam hal Para Pemohon beranggapan terdapat kesalahan teknis administratif/clerical mengenai rujukan pasal dalam UU Cipta Kerja sehingga diperlukan 106 koreksi atau perbaikan, maka Para Pemohon dapat menyampaikan kepada DPR untuk melakukan legislative review. e. Asas Keterbukaan 1) Proses pembahasan RUU Cipta Kerja, dalam hal ini seluruh Rapat Kerja dan Rapat Pembahasan yang dilakukan oleh Panja dan Pemerintah, telah dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, maka seluruh masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut dengan mudah melalui TV Parlemen yang menyiarkan secara langsung proses rapat-rapat pembahasan tersebut, ataupun melalui kanal live streaming Youtube (https://www.youtube.com/playlist?list=PL1i5C6Kd5FQinYuyrqGFo nxJY0sIjm2Lj) dan juga media sosial DPR lainnya, agar masyarakat dapat turut serta memantau proses pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya transparansi dalam proses pembuatan RUU Cipta Kerja adalah tidak beralasan. 2) Bahwa dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur terkait hak bagi masyarakat baik itu perseorangan ataupun kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Bahwa DPR dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk menyerap aspirasi masyarakat. 3) Bahwa dalam setiap proses pembahasan RUU Cipta Kerja, selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui dokumen Laporan Singkat ataupun Catatan Rapat yang diunggah secara berkala di dalam website DPR, untuk kemudian dapat diakses secara luas oleh masyarakat. 4) Bahwa dalam catatan rapat Badan Legislasi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 (vide Lampiran III) Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan dalam rangka pembahasan RUU Cipta Kerja yang diusulkan Pemerintah untuk dibahas Badan Legislasi pada Masa 107 Persidangan III Tahun sidang 2019-2020 antara lain sebagai berikut: • Pimpinan Badan Legislasi dan Kaposi fraksi-fraksi sebelumnya telah melakukan rapat terkait dengan penyusunan jadwal acara pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dan ada beberapa poin yang disepakati, antara lain DIM yang telah selesai akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) yang telah disusun oleh Tim Ahli, yaitu terdapat 11 kelompok materi. • Dalam rapat Badan Legislasi tersebut juga telah menyetujui/menyepakati beberapa hal yang antara lain: ➢ Menyetujui pembentukan panitia kerja sebelum dilakukan penyerapan aspirasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para narasumber yang ada; ➢ Menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU Cipta Kerja. Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi- fraksi di DPR dalam menyusun DIM; dan ➢ Menyetujui pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) bidang materi muatan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja, serta mengutamakan materi muatan yang tidak berdampak sistemik dan/atau mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Dengan demikian, pembahasan DIM dimulai dari materi muatan yang “mudah” dan dilanjutkan ke materi muatan yang “sulit”. Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari stakeholder dan para narasumber yang ada. Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat keseriusan DPR dalam membahas RUU Cipta Kerja tersebut dengan membuka ruang 108 seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat sebagai upaya penyerapan aspirasi dari semua pihak demi menciptakan undang-undang yang berpihak pada rakyat. 5) Dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR bersama dengan Pemerintah telah melibatkan banyak pihak dalam hal ini dengan tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar UU Cipta Kerja nantinya dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, DPR bersama dengan Pemerintah telah melakukan proses pembahasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu salah satunya dengan menyerap aspirasi masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur batasan minimum ataupun batasan maksimum dalam hal penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Setiap elemen masyarakat dapat turut serta menyampaikan aspirasi dan mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja, sehingga berdasarkan hal tersebut apa yang didalilkan oleh Para Pemohon menjadi tidak beralasan. 3. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang-undang a. Tahap Perencanaan 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas tersebut adalah suatu perencanaan penyusunan undang-undang dan merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Ketentuan Pasal 16 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”. 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 16 – Pasal 42 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tahap perencanaan undang- 109 undang dilakukan dalam Prolegnas yang memuat judul RUU, materi yang diatur yang dituangkan dalam Naskah Akademik, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 3) Bahwa RUU tentang Cipta Kerja telah masuk dalam Prolegnas tahun 2020-2024 sebagaimana berdasarkan Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 dan masuk dalam Prolegnas prioritas. 4) Bahwa RUU tentang Cipta Kerja juga telah termuat dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020 pada urutan ke-205 tentang Cipta Kerja ditetapkan masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020yang dapat dilihat publik dalam website DPR melalui http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list. 5) Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan pada intinya Naskah Akademik disusun setelah draft RUU Cipta Kerja, DPR memberikan pandangan: • Bahwa sesuai Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Perpres 87/2014), dinyatakan bahwa Presiden menyampaikan RUU kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden yang paling sedikit memuat penunjukan Menteri untuk membahas RUU di DPR; • Setiap RUU baik yang berasal dari DPR, Presiden, dan DPD memang harus disertai dengan Naskah Akademik yang memiliki latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang kesemuanya telah melalui pengkajian dan penyelarasan (Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan); • RUU Cipta Kerja merupakan RUU inisiatif Presiden yang tentunya memiliki Naskah Akademik (vide Lampiran II) karena tidak mungkin norma-norma yang ada di dalam UU Cipta Kerja 110 dapat dituangkan jika tidak tanpa melalui proses penyusunan Naskah Akademik terlebih dahulu; • Jika RUU yang disampaikan oleh Presiden memiliki perbedaan tanggal, maka tidak berarti RUU Cipta Kerja tidak memiliki Naskah Akademik karena hal tersebut hanya merupakan teknis administratif pada saat penyerahan kepada DPR; dan • Terkait dengan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa Naskah Akademik RUU Cipta Kerja memiliki tanggal yang berbeda dengan draft RUU, maka patut dipertanyakan darimana para pemohon mendapatkan sumber tersebut, apakah mendapatkan sumber dari DPR atau Presiden atau justru dari sumber lain yang pantas diragukan validitasnya. 6) Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Naskah Akademik UU Cipta Kerja tidak memadai karena tidak menjabarkan secara komprehensif, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: • DPR beranggapan bahwa terlebih dahulu Para Pemohon harus menerangkan Naskah Akademik yang seperti apa yang memadai? Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan diatur bahwa materi dalam RUU yang diajukan dalam prolegnas maupun prolegda telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik yang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. • Bahwa adapun dalam proses pembahasannya, terdapat suatu perubahan yang menjadikan Naskah Akademik tidak lagi sesuai dengan pembahasan yang dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang, hal ini tentu tidak menjadi permasalahan karena Naskah Akademik pada dasarnya adalah academic reasoning and research atas kebijakan yang dituangkan dalam suatu RUU. Bahwa Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja telah dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Adapun jika 111 Para Pemohon beranggapan terdapat materi dalam UU a quo yang tidak termuat dalam Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan Naskah Akademik tersebut tidak memadai dan UU a quo menjadi inkonstitusional. Selain itu, perubahan norma dalam RUU Cipta Kerja merupakan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang selama proses pembahasan RUU tersebut. • Keterangan tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan: [3.23] .... Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang- Undang mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam 112 Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; … • Bahwa terkait dengan pernyataan Para Pemohon bahwa naskah akademik harus dimaknai secara ketat agar kemunduran ini tidak terulang, maka pemaknaan tersebut harus dijelaskan, bagaimana dan seperti apa yang dimaksud Para Pemohon? 7) Bahwa RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan Pemerintah pembahasannya dimulai dengan adanya Surat Presiden RI Nomor R-06/Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020 kepada Pimpinan DPR, dimana dalam surat tersebut menugaskan beberapa menteri untuk mewakili Pemerintah dan melampirkan draft RUU Cipta Kerja untuk dibahas di DPR yang sudah sesuai dengan Pasal 88 Perpres 87/2014. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan hal tersebut masuk dalam tahap perencanaan adalah salah, karena hal tersebut sudah masuk dalam tahap pembahasan. Oleh karena itu tidak ada tahap perencanaan pembentukan undang-undang yang dilanggar. 8) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 165 UU MD3 dan Pasal 65 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dibahas oleh para pembentuk undang-undang adalah Rancangan Undang-Undang dan bukan Naskah Akademiknya. 9) Oleh karena itu, meskipun Surat Presiden RI Nomor R- 06/Pres/02/2020 menurut Para Pemohon tidak menyertakan Naskah Akademik, maka hal tersebut tidak berarti melanggar 113 proses pembentukan undang-undang. Penyampaian Naskah Akademik yang tidak bersamaan dengan Draft RUU dalam sebuah Surat Presiden bukan berarti melanggar proses pembentukan undang-undang. Selain itu, pembentuk undang- undang hanya membahas Draft RUU, karena tidak ada DIM dalam Naskah Akademik. 10) Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tidak melalui pelibatan publik yang luas dan hanya melibatkan segelintir pihak saja, DPR memberikan pandangan bahwa dalam menyusun Naskah Akademik dan Draft RUU tidak mungkin dapat mengundang semua pihak. Tentu saja pihak yang diundang terbatas dan mewakili substansi yang akan diatur. Namun pemilihan pihak yang terlibat tentu mewakili stakeholder yang terkait dengan materi atau substansi dalam RUU tersebut. Lebih lanjut, salah satunya konsekuensi pelibatan banyak pihak ada pada anggaran. 11) Bahwa terkait dengan draft yang simpang siur, DPR berpandangan itu hanya asumsi Para Pemohon. Dalam pembuatan Naskah Akademik dan Draft RUU banyak sekali dinamika yang terjadi, apabila Naskah Akademik dan Draft RUU dibahas dan diperbaiki setiap rapat dengan intens, tentu saja akan terjadi perubahan terus menerus. Oleh karena itu, Naskah Akademik dan Draft RUU yang diterima oleh setiap stakeholder yang berbeda waktu, tentu akan berbeda pula substansinya. b. Tahap Penyusunan 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-205 terdapat pengusulan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law) oleh Pemerintah. 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri 114 atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. 3) Bahwa terkait dengan selama proses penyusunan RUU CIpta Kerja, maka DPR mempersilahkan dari pihak Pemerintah/Presiden untuk menjelaskan setiap proses penyusunannya dalam permohonan a quo, karena pihak Pemerintah/Presiden adalah pihak pengusul UU Cipta Kerja. c. Tahap Pembahasan Dalam Pembicaraan Tingkat I 1) Terhadap RUU tentang Cipta Kerja tersebut, Presiden RI telah menyampaikan surat Nomor R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian, serta mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dimaksud. 2) Bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan Pemerintah dilakukan secara bersama-sama antara Panitia Kerja (panja) Baleg DPR RI dengan Pemerintah. Dalam proses tersebut kemudian Panja membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja dengan tujuan untuk mengkritisi, mendiskusikan, membahas, menolak, menyetujui, memberikan catatan, mengusulkan formula dan lain sebagainya. Sehingga ada usulan Pemerintah yang ditolak, disetujui, direformulasi dan ada pula yang akhirnya ditarik/dikeluarkan dan dikembalikan pada UU eksisting. 3) Bahwa dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur terkait hak bagi masyarakat baik itu perseorangan ataupun kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Bahwa DPR 115 dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja tersebut telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum, melakukan Kunjungan Kerja, melakukan sosialisasi dan juga seminar atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan kehadiran UU Cipta Kerja tersebut. 4) Bahwa apabila kita melihat Catatan Rapat Badan Legislasi pada hari selasa, tanggal 7 April 2020 (vide Lampiran III), Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan dalam rangka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja yang diusulkan Pemerintah untuk dibahas Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun sidang 2019- 2020 antara lain adalah: • Pimpinan Badan Legislasi dan Kaposi fraksi-fraksi sebelumnya telah melakukan rapat terkait dengan penyusunan jadwal acara pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dan ada beberapa point yang disepakati, antara lain: ➢ DIM yang telah selesai akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarkat dan pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) yang telah disusun oleh Tim Ahli, yaitu terdapat 11 kelompok materi. Dan dalam rapat Badan Legislasi tersebut juga telah menyetujui/menyepakati beberapa hal yang antara lain: ➢ Menyetujui pembentukan panitia kerja sebelum dilakukan penyerapan aspirasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para narasumber yang ada; ➢ Menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memeberikan saran dan masukan terhadap RUU tentang Cipta Kerja. Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); dan ➢ Menyetujui pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) bidang materi muatan yang ada di dalam RUU serta mengutamakan materi muatan yang tidak 116 berdampak sistemik dan/atau mendapatkan pertentangan dari masyarakat (public). Dengan demikian, pembahasan DIM dimulai dari materi muatan yang “mudah” dan dilanjutkan ke materi muatan yang “sulit”. Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari stakeholders dan para narasumber yang ada. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat keseriusan DPR dalam membahas RUU Cipta Kerja tersebut dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik sebagai upaya penyerapan aspirasi dari semua pihak agar saran dan masukan dari masyarakat dapat terakomodir. 5) Badan Legislasi DPR melakukan RDP/RDPU dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pembahasan RUU Cipta Kerja (vide Lampiran VI), yaitu di antaranya: • Pakar, yaitu: Prof. Dr. Djisman Simanjutak (Rektor Univ. Prasetya Mulya); Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang Yose Rizal Damuri (Center for Strategic and International Studies – Virtual); Sarman Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia); (Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H.; Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM.); Emil Arifin; Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA; dan Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.L.M.Eur, PhD (Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung); • Lembaga Pendidikan (Universitas Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, dan Universitas Gajah Mada); • Assosiasi (Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamar Dagang Industri (Kadin), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah)); dan • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 117 6) Menurut Para Pemohon dalam pembahasan UU a quo, DPR seharusnya mengundang Para Pemohon karena dalam pembahasan beberapa RUU biasanya DPR sering meminta pendapat dari Para Pemohon. Terhadap dalil Para Pemohon, DPR berpandangan: • Bahwa DPR mempunyai hak untuk mengundang pihak-pihak yang terkait. Di Indonesia terdapat banyak organisasi kemasyarakatan sehingga suatu hal yang wajar jika DPR mengundang organisasi kemasyarakatan lain selain Para Pemohon. Lebih lanjut, hal tersebut menandakan bahwa DPR bukan lembaga yang mendiskriminasikan ataupun mengeklusifkan organisasi kemasyarakatan tertentu. • Bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Baleg tanggal 7 April 2020, menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU Cipta Kerja (vide Lampiran III). Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). • Kemudian berdasarkan Rapat Panitia Kerja yang dilakukan oleh Badan Legislasi dalam rangka membahas rencana Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2020 (vide Lampiran V) menyimpulkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja melibatkan DPD dalam pembahasannya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. • Selain itu, untuk memperkaya materi pembahasan maka narasumber yang diundang juga bervariasi, tidak hanya kepada yang pro RUU Cipta Kerja tetapi juga narasumber yang kontra terhadap RUU Cipta Kerja. Bahkan pelaku usaha, UMKM, ormas, mahasiswa, serikat pekerja, dan berbagai elemen masyarakat turut diundang untuk diminta masukan/pandangannya. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dibuka untuk umum 118 dengan melibatkan media seperti TV Parlemen, media sosial DPR, dan sebanyak mungkin media massa. • Bahwa dalam Perbaikan Permohonan 103 pada poin 7 halaman 6 yang diajukan oleh Pemohon Perkara 103 sudah menjawab terkait dengan Pemohon a quo yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan, dengan menyatakan bahwa KSBSI yang merupakan organisasi yang mereka pimpin telah dilibatkan dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja. 7) Selanjutnya dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dilakukan dalam rapat-rapat sebagai berikut: • Bahwa telah dilaksanakan Rapat Badan Legislasi pada 7 April 2020 pukul 14.15 s.d. 15.30 WIB yang beragendakan pembahasan jadwal acara rapat-rapat pembahasan ruu tentang cipta kerja (vide Lampiran III); • Pada tanggal 14 April 2020 pukul 14.35 s/d 16.11 WIB, diadakan Rapat Badan Legislasi yang beragendakan penjelasan pemerintah atas RUU Cipta Kerja (vide Lampiran IV); • Bahwa telah dilaksanakan RDPU Panja Baleg sebagai berikut: ➢ Pada tanggal 27 April 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 3 orang narasumber yaitu Prof. Djisman, Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 29 April 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 2 orang narasumber yaitu Bambang Kesowo dan Prof. Dr. Satya Arinanto (vide Lampiran VI); dan ➢ Pada tanggal 5 Mei 2020 dilaksanakan RDPU Panja Baleg dengan 2 orang narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono (vide Lampiran VI). • Bahwa Rapat Panja pada tanggal 20 Mei 2020, 3 Juni 2020, 4 Juni 2020, 29 Juni 2020, 1 Juli 2020, 9 Juli 2020, 13 Juli 2020, 14 Juli 2020, 15 Juli 2020, 22 Juli 2020, 23 Juli 2020, 27 Juli 2020, 28 Juli 2020, 3 Agustus 2020, 4 Agustus 2020, 6 Agustus 2020, 10 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, 12 Agustus 2020, 13 Agustus 2020, 19 Agustus 2020, 24 Agustus 2020, 25 Agustus 2020, 26 119 Agustus 2020, 27 Agustus 2020, 31 Agustus 2020, 1 September 2020, 2 September 2020, 3 September 2020, 7 September 2020, 8 September 2020, 9 September 2020, 10 September 2020, 12 September 2020, 14 September 2020, 15 September 2020, 16 September 2020, 17 September 2020, 19 September 2020, 21 September 2020, 22 September 2020, 24 September 2020, dan 25 September 2020 dengan agenda pembicaraan tingkat I RUU tentang Cipta Kerja dan pembahasan DIM (vide Lampiran VII); • Bahwa telah dilaksanakan RDPU sebagai berikut: ➢ Pada tanggal 9 Juni 2020, RDPU Panja Baleg dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, KADIN dan M. Mova Al Afghani, SH., L.LM., Ph.D. (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 10 Juni 2020, RDPU Panja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Univ. Katolik Parahyangan), Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Univ. Gadjah Mada) (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 11 Juni 2020, RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media (vide Lampiran VI); ➢ Pada tanggal 11 Juni 2020, RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU); Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal (vide Lampiran VI); dan ➢ Pada tanggal 25 September 2020, Rapat Panja RDPU dengan KPPU (vide Lampiran VI). • Bahwa telah dilaksanakan Raker Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan agenda pembahasan pengambilan keputusan (Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja) yang dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Ketua Baleg) (vide Lampiran VIII). Pada saat itu dilaporkan hasil rapat adalah menerima hasil pembahasan RUU Cipta Kerja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa 120 dalam Tahap Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU, dengan catatan: ➢ Tujuh fraksi (FPDI Perjuangan, FPG, FGerindra, FNasdem, FPKB, FPAN, dan FPPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan; dan ➢ Dua fraksi (Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat) belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut. 8) Bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja dalam hal ini seluruh Rapat Kerja dan Rapat Pembahasan yang dilakukan oleh Panja dan Pemerintah telah dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini maka seluruh masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut dengan mudah melalui TV Parlemen yang menyiarkan secara langsung proses rapat-rapat pembahasan tersebut ataupun melalui kanal youtube yang masih dapat diakses hingga saat ini melalui tautan: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1i5C6Kd5FQinYuyrqG FonxJY0sIjm2Lj Selain itu juga terdapat dalam berbagai sosial media lainnya agar masyarakat dapat turut serta memantau proses pembahasan UU Cipta Kerja tersebut. Sehingga, berdasarkan hal tersebut terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya transparansi dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja adalah tidak beralasan. 9) Menurut para Pemohon, pada rapat pengambilan keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I seharusnya dilakukan dengan membacakan naskah RUU dengan kata per kata, ayat per ayat dan pasal per pasal. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR memberikan keterangan bahwa di dalam suatu pembahasan RUU itu terdapat mekanisme pembahasan RUU yang sudah diatur, mekanisme tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: • Berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 67 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pembahasan 121 Rancangan Undang-Undang dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus; dan Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna; • Berdasarkan pasal 68 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini; • Berdasarkan pasal 151 Tatib DPR, Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus/Tim Kecil, dan/atau Rapat Tim Sinkronisasi. Selain itu, dapat juga dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat; • Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika persetujuan dalam Rapat Paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; • Bahwa Pasal 151 ayat (1) Tatib DPR, pada pembicaraan tingkat I dilakukan rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi; • Bahwa Pasal 163 Tatib DPR mengatur tentang pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan acara: 1. Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran serta panitia khusus; 2. Laporan pantia kerja; 3. Pembacaan naskah rancangan undang-undang; 4. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPR; 5. Penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan 6. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II. 122 • Bahwa sebelum diambil keputusan, pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I sudah membahas setiap DIM atau setiap pasal. Mekanisme pembahasan RUU sudah dilakukan secara detail dan setiap substansi juga dibahas oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat-rapat tersebut. Oleh karena itu, ketika rapat pengambilan keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I berdasarkan Pasal 100 Peraturan DPR 2/2020 tidak mengatur harus membacakan naskah RUU dengan kata per kata, ayat per ayat dan pasal per pasal; • Selain itu berdasarkan Pasal 151 Tatib DPR, pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi. Selain itu, dapat juga dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat. Artinya jika dalam suatu Pembicaraan Tingkat I seluruh pimpinan dan anggota rapat menyetujui substansi hanya bersifat umum tanpa membacakan kata per kata maka mekanisme tersebut tetap sah; dan • Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 RUU Cipta Kerja disetujui dalam akhir Pembicaraan Tingkat I. Para Pemohon berpendapat bahwa Draft RUU Cipta Kerja belum selesai disusun oleh Tim Perumus maupun disinkronkan oleh Tim Sinkronisasi. 10) DPR menerangkan bahwa berdasarkan kesimpulan pada Rapat Panja Baleg dengan Pemerintah dan DPD pada tanggal 3 Oktober 2020 dalam rangka Pengambilan Keputusan atas RUU Cipta Kerja menerima hasil pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilaporkan Ketua Panja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU, dengan catatan: • Tujuh (7) fraksi (FPDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F- Nasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan; 123 • Dua (2) Fraksi (F-PKS dan F-Partai Demokrat) belum menerima hasil kerja Panja dan menolah RUU Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut; dan • Catatan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan mininya menjadi bagian yang tidak terpisahakan dari RUU Cipta Kerja tersebut. 11) Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 163 Tatib DPR tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Panja Baleg dalam Pembicaraan Tingkat II, DPR memberikan pandangan bahwa ketentuan Pasal 163 Tatib DPR tersebut mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dan bukan Pembicaraan Tingkat II. Oleh karena itu Para Pemohon salah merujuk ketentuan yang menjadi dasar argumennya. Selain itu terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh anggota Panja harus diberikan salinan naskah RUU Cipta Kerja, DPR berpandangan bahwa tidak terdapat ketentuan bahwa naskah yang dibacakan dalam pengambilan keputusan tingkat I harus dibagikan kepada masing- masing anggota Panja. Dalam Pembicaraan Tingkat II 1) DPR menanggapi pendapat Para Pemohon bahwa pada Rapat Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020 tidak membahas mengenai Draft RUU Cipta Kerja melainkan pembahasan mengenai laporan ketua panitia kerja dan persetujuan RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon tidak tepat dan tidak mengerti mekanisme secara detail kegiatan pembahasan undang-undang. Dengan demikian, pembentukan UU a quo tidak bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam pembahasan. 2) Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU Cipta Kerja dengan agenda pengambilan keputusan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 (vide Lampiran IX). Pada Rapat Paripurna tersebut tercatat: 124 • bahwa konsep RUU Cipta Kerja telah dilakukan harmonisasi dan menghasilkan beberapa perubahan Bab dan Pasal; dan • bahwa peserta rapat menyetujui RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang. d. Tahap Pengesahan 1) Bahwa proses sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang- undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Cipta Kerja perlu dipahami bukan sebagai perkara yang mudah. Perlu dilakukan penyisiran secara menyeluruh agar isi UU Cipta Kerja sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dan tidak ada kesalahan pengetikan, tentunya tanpa mengubah substansi yang telah disepakati. 2) Bahwa Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengatur batasan waktu penyampaian rancangan undang-undang kepada Pemerintah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Dalam penjelasan Pasal tersebut, ketentuan batasan 7 (tujuh) hari ini dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan undang-undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan undang-undang oleh Presiden, dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3) Bahwa yang dimaksud 7 (tujuh) hari dalam Pasal 72 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah berdasarkan hari kerja, dan bukan berdasarkan hari kalender. Sehingga sejak disahkan dalam Rapat Paripurna 5 Oktober 2020, batasan waktu 7 (tujuh) hari kerja jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020. Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pimpinan DPR telah mengirimkan naskah RUU Cipta Kerja (vide Lampiran XI). Sehingga dalil Para Pemohon adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka tidak ada ketentuan dalam UU Pembentukan 125 Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR Berikut DPR sampaikan Keterangan Tambahan berdasarkan pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Sidang Pleno tanggal 17 Juni 2021: Bahwa DPR siap untuk menyerahkan Keterangan DPR secara tertulis beserta dengan seluruh lampiran dan dokumen yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak Sidang Pleno pada tanggal 17 Juni 2021. Terkait dengan penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan RUU a quo, DPR menjelaskan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa berdasarkan ketentuan menimbang dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang menyatakan bahwa “untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”. Sistematika dalam UU Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan. Penulisan yang ada dalam UU Cipta Kerja juga telah mengikuti ketentuan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan teknis penyusunan undang-undang berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan Lampiran II nomor C.5 ketentuan penutup nomor 143 UU 12/2011 yang menyatakan bahwa pada intinya jika ada perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lama ke dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama di dalam bab ketentuan penutup. Namun perubahan dalam UU Cipta Kerja dilakukan terhadap 78 undang- 126 undang sehingga pada bab ketentuan penutup justru akan memuat banyak pengaturan yang menimbulkan ketidaklaziman komposisi materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan fleksibilitas dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebagai undang-undang baru yang materi muatannya mengatur perubahan banyak undang-undang dalam satu undang-undang agar dapat disusun menjadi satu kesatuan utuh dalam batang tubuh UU Cipta Kerja. Langkah ini merupakan kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden dalam membahas UU Cipta Kerja dan metode omnibus law ini juga tidak dilarang dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode omnibus law ini adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah kebangsaan dan merupakan karya agung yang revolusioner, dan fundamental yang dibuat dalam keadaan bangsa yang tidak ideal dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dalam upaya merumuskan strategi pemulihan ekonomi nasional. Metode omnibus law bukanlah suatu metode yang baru. Pada tahun 2015 Presiden Jokowi telah menyatakan terdapat permasalahan, antara lain ketidakteraturan ketentuan mengenai perizinan, undang-undang yang tumpang tindih, kewenangan yang overlapping, dan obesitas jumlah peraturan. Metode omnibus law kemudian sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat pidato pertama Presiden di DPR setelah dilantik untuk periode kepemimpinan kedua. Bahkan Presiden menargetkan pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law telah selesai pada 100 hari pertama kepemimpinannya. Jadi pembicaraan mengenai metode omnibus law ini tidak dimulai pada awal tahun 2020. Bahwa metode omnibus law tidak dibakukan sebagai salah metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena pada saat pembentukan UU 12/2011 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan) tidak dihadapkan dengan situasi regulasi dan kebangsaan seperti kondisi yang melatarbelakangi pembentukan UU Cipta Kerja, antara lain hyper regulations. Jika kemudian metode omnibus law dibakukan dalam perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan nantinya, dan ternyata pada 10 tahun kemudian terdapat metode yang lebih baik daripada 127 metode omnibus law, maka bukan tidak mungkin yang digunakan nanti adalah metode yang lebih baik tersebut. Negara membutuhkan basis regulasi yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jika menggunakan metode sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, maka membutuhkan waktu yang lama karena mengubah satu persatu undang-undang. Sejatinya tidak hanya terdapat 79 undang-undang yang diubah dengan UU Cipta Kerja, tetapi juga ribuan peraturan pemerintah pusat, 15.000 peraturan daerah turunan yang terkait dengan materi dalam UU Cipta Kerja. Pembentuk undang-undang telah mencoba berbagai cara konvensional dengan mendasarkan pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan undang-undang yang tumpang tindih tidak bisa diselesaikan dengan satu persatu undang-undang tetapi dibutuhkan satu kesatuan substansi pengaturan dalam satu undang-undang. Pembentuk undang-undang juga telah memastikan tidak adanya kekosongan hukum sedikit pun, oleh karena itu undang-undang existing tetap ada dan mengikat dengan kekurangan dan kelemahan yang diperbaiki dalam satu undang-undang. Terkait dengan keterlibatan DPD dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, DPD telah mengikuti seluruh rapat pembahasan RUU a quo dan telah menyerahkan DIM (vide Lampiran ....) dan telah dibahas dalam rapat- rapat Panja RUU a quo (vide Lampiran ....). DPD juga telah menyampaikan pandangannya dalam rapat pengambilan keputusan pada Tingkat Pertama (vide Lampiran ...). Kemudian terkait dengan pernyataan Sekjen DPR RI terhadap adanya koreksi teknis penulisan dan pencetakan UU Cipta Kerja yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna, hal itu justru menunjukkan transparansi kerja DPR dengan menyampaikan kepada masyarakat. Namun yang perlu ditegaskan adalah bahwa koreksi tersebut hanya sebatas konteks Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang tidak menyentuh pada substansi UU Cipta Kerja, seperti kesalahan rujukan, kesalahan redaksi, dan kesalahan penulisan maupun tanda baca. Termasuk juga mengenai perbedaan jumlah halaman, hal tersebut adalah teknis pencetakan sebatas perubahan format halaman. 128 DPR menerangkan bahwa anggota Panja yang dibentuk untuk melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ditugaskan untuk membahas seluruh klaster materi muatan dalam RUU Cipta Kerja. Dalam pembahasannya pun, klaster materi muatan tersebut selalu dinamis mengikuti perkembangan rapat Panja. Begitu pun halnya dengan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang bekerja ketika pembahasan di rapat Panja telah selesai sehingga tidak mengubah substansi muatan RUU a quo yang telah disepakati dalam rapat Panja. DPR menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengubah lebih dari 79 undang-undang terkait, 4.451 peraturan pemerintah pusat, 15.000 peraturan daerah. Keseluruhan undang-undang tersebut tidak dapat diubah dan disinkronkan dengan cara yang konvensional dan metode yang baku dan mengikat seluruh warga negara. Ini adalah hasil ikhtiar kebangsaan untuk menyelesaikan permasalahan kebangsaan saat itu untuk dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Jika tidak dengan metode ini, dengan metode apa lagi bisa dilakukan. Pembahasan dilakukan dalam waktu yang relatif cepat karena Pemerintah sebagai pengusul telah menyiapkan secara cepat rancangan perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan. Begitu pula muatan materi dalam rancangan peraturan pelaksanaan yang mengikuti dinamika pembahasan RUU. Bahwa dalam pembahasan RUU Cipta Kerja juga telah melibatkan banyak stakeholders, dan untuk memperkaya materi pembahasan maka narasumber yang diundang juga bervariasi, tidak hanya kepada yang pro RUU Cipta Kerja tetapi juga narasumber yang kontra terhadap RUU Cipta Kerja. Bahkan pelaku usaha, UMKM, ormas, mahasiswa, serikat pekerja, dan berbagai elemen masyarakat turut diundang untuk diminta masukan/pandangannya. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dibuka untuk umum dengan melibatkan media seperti TV Parlemen, media sosial DPR, dan sebanyak mungkin media massa. Catatan rapat mengenai keterlibatan banyak stakeholders ini akan DPR sampaikan dalam Lampiran Keterangan DPR yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan. E. RISALAH PEMBAHASAN DAN PENJELASAN PASAL-PASAL A QUO UU CIPTA KERJA 129 Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR melampirkan laporan singkat rapat-rapat pembahasan UU Cipta Kerja dalam Lampiran I – Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan DPR. III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak Permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); dan 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Lampiran I : Risalah Rapat Baleg tanggal 20 Januari 2020 130 Lampiran II : Naskah Akademik Lampiran III : Catatan Rapat Baleg tanggal 7 April 2020 Lampiran IV : Catatan Rapat Baleg tanggal 14 April 2020 Lampiran V : Laporan Singkat Rapat Panja tanggal 20 April 2020 Lampiran VI : Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar, lembaga pendidikan, asosiasi, dan lembaga KPPU Lampiran VII : Dokumentasi Rapat Panja tanggal 20 Mei 2020 – 25 September 2020 Lampiran VIII : Risalah Rapat Panja tanggal 3 Oktober 2020 Lampiran IX : Risalah Rapat Paripurna tanggal 5 Oktober 2020 Lampiran X : Nota Pengantar dan DIM dari KPPOD Lampiran XI : Surat Pengantar Naskah RUU Cipta Kerja tanggal 14 Oktober 2020 Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan ahli bernama Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2021 dan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 13 Oktober 2021 serta mengajukan saksi bernama Firman Soebagyo, S.E., M.H. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. yang menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2021, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: Ahli DPR Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pilihan negara hukum secara tegas telah dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menegaskan bahwa: Negara 131 Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi sebagai negara hukum, maka segala aktifitas masyarakat, termasuk di dalamnya penyelenggaraan kekuasaan negara, baik yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan yudikatif harus berlandaskan atas hukum. Tindakan atau perbuatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara kekuasaan negara tersebut apakah telah sesuai dan atau telah berdasarkan hukum mekanisme yang ditempuh diantaranya melalui pengujian pada lembaga peradilan (judicial control/judicial review). Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan negara di bidang legislatif (legislative power) sering dipahami sebagai kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, di mana berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. Namun demikian jika dilihat dari poses pembentukan sebuah undangundang, maka diperlukan adanya kolaborasi/kerjasama antar Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang dapat disimpulkan bahwa: a. Setiap rancangan undang-undang (RUU) harus dibahas bersama antara DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. b. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. c. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang- undang. d. Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Namun demikian jika dilihat dari pengusulan sebuah RUU maka usul dapat berasal dari 2 (dua) pihak yakni Presiden dan anggota DPR. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga memiliki kesempatan dan hak untuk mengusulkan sebuah RUU. Hal tersebut sebagaimana dialanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang menentukan bahwa: Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara Pasal 21 menentukan bahwa: 132 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang- undang. Kemudian bagaimana hubungan kerja antara Presiden dan DPR dalam pembentukan sebuah UU, maka Pasal 22A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Sebagai tindak lanjut dari amanah Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka diundangkanlah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian bersasarkan ketentuan Pasal 5 ditegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Sri Soemantri menagaskan bahwa pengujian formal (formale toetsingsrecht) biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legaitas kompetensi institusi yang membuatnya. Dan sidat formail dalam pengujian formil (formale toetsingsrecht), dapat dikaitkan dengan beberapa hal antara lain: (1). Apakah bentuk atau format undang-undang yang dibentuk sudah tepat menurut UUD atau peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD; (2). Sejauh mana prosedur yang ditempuh dalam pembentukan undang-undang memang ditaati; (3). Apakah lembaga yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang berwenang untuk itu, dan (4). Apakah prosedur pengundangan dan pemberlakuannya sesuai dengan ketentuan UUD atau peraturang perundangundangan berdasarkan UUD. 133 Sementara itu Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa secara umum yang dapat disebut sebagai pengujian formal, berarti yang dipersoalkan adalah segi-segi form, format, dan formulasi serta proses pembentukannya undang-undang itu yang tidak prosedur-prosedur konstitusional yang seharusnya. Secara umum yang dapat disebut sebagai pengujian formal (formale toetsingsrecht) itu adalah pengujian atas suatu produk hukum bukan dari segi materinya, dan pengujian formal dapat mencakup: a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedurpembentukan UU baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas RUU menjadi UU; b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur UU; c. pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan UU; dan d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Dalam perkembangannya pengujian formil (formale toetsingsrecht) atas UU terhadap UUDNRI Tahun 1945 kriteria formalitas pembentukan sebuah UU di samping terkait dengan institusi atau lembaga yang membetuk dan mengusulkan sebuah UU, juga terkait dengan prosedur persiapan sampai dengan pengesahan UU yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR; dan pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali. Bahkan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54A ayat (3) menegaskan bahwa: Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka terkait dengan pungujian formil (formale toetsingsrecht) terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah barang tentu akan berhubungan dengan mekanisme tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan atas UU No. 11 Tahun 2020 sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 134 Terkait pengujian secara formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon, maka ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan akan tidak akan terlepas dari beberapa hal yang dimohonkan oleh pemohon antara lain tidak terpenuhinya syarat pembuatan RUU sesuai dengan UU 12/2011 dan tidak adanya pelibatan publik dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU dan tidak dikenalnya konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada bagian awal keterangan ini, Ahli telah sampaikan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang- undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g.keterbukaan Dari asas pembentukan sebagaimana tersebut di atas, yang dipersoalkan terkait pengujian secara formal atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain berkaitan dengan asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa: asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Terkait dengan asas kejelasan tujuan, Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2020 bahwa UU tersebut dibuat dengan tujuan yang jelas, yakni: 1) menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja 135 Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional; 2) menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan 4) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Kemudian asas keterbukaan, berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 adalah bahwa: Asas keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Salah satu bentuk implementasi dianutnya asas keterbukaan adalah adanya ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, hal tersebut juga merupakan implemantasi dari dianutnya konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat memiliki urgensitas yang tinggi dalam penyusunan peraturan perundang- undangan adalah untuk menjamin dan memastikan bahwa produk hukum yang disusun benar-benar merupakan cerminan dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi efektifitas produk hukum yang dihasilkan dan hal tersebut juga menjadi idikator dianutnya prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan. 136 Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan diamanatkan dalam Bab XI Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib juga mengatur mengenai partisipasi masyarakat, hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 243 huruf (b) yang menentukan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses penyiapan dan pembahasan Ransangan Undang-Undang. Partisipasi masyarakat lisan dapat dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk dengar pendapat dengan pimpinan komisi, gabungan pimpinan komisi, Pimpinan Panitia Khusus, Badan Legislasi, atau Badan Anggaran dan dapat didampingi beberapa anggota yang terlibat dalam penyiapan RUU. Dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat juga berhak memberikan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsultasi publik. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 137 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang tata Tertib, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dijumpai ukuran dan luasnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai terbukanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme dan bentuk peran serta masyarakat/partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan bukti-bukti proses dan makanisme penyusunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja menunjukan bahwa ruang dan partisipaasi masyarakat telah dibuka dan dilaksanakan, bahwa pada akhirnya ada masukan yang mungkin tidak diakomodir dalam UU No. 11 Tahun 2020 hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses penyusunan dan pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU No. 11 Tahun 2020. Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan sebuah UU berdasarkan Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011, Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional dan merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Berdasarkan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011, dalam penyusunan Prolegnas penyusunan daftar Rancangan Undang- Undang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 138 Berdasarkan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 juncto 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dilihat merupakan upaya normatif dari negara untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta untuk memenuhi rencana kerja Pemerintah dan program strategis nasional, serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyakarakat. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam lampiran I Narasi RPJMN 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Khusus menyenai penyederhanaan regulasi kegiatan yang akan dilaksanakan adalah menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dapat Ahli nyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan kegiatan yang sudah dimasukan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan tindak lanjut untuk mewujudkan pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Hal lain yang dipersoalkan oleh pemohon adalah berkaitan dengan pernyataan bahwa metode Omnibus Law merupakan metode yang tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan RI. Omnibus Law sering disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau undang- undang omnibus (bahasa Inggris: Omnibus bill atau omnibus law) merupakan nomenklatur atau istilah sebuah undang-undang yang berkaitan mengatur berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Dalam Black’s Law Dictionary, omnibus law adalah satu undang-undang yang mengatur berbagai macam hal yang berbeda; atau disebut juga satu undang-undang yang diarahkan pada satu hal tertentu. 139 Praktik penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sering dijumpai dalam sistem hukum common law seperti Amerika, dan sangat jarang dijumpai pada negara-negara dengan budaya dan sistem hukum civil law atau tradisi hukum pada negara-negara eropa kontinental atau yang dijajah oleh negara-negara eropa kontinental seperti Indonesia yang lebih mengedepankan civil law system. Terlepas dari kebiasaan tersebut, namun dalam praktik ketatanegaraa di Indonesia, metode Omnibus Law, sebenarnya sudah sering terjadi, misalnya: Pada tanggal 22 Maret 1973 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah mengeluarkan Ketetapan MPR No. 5 Tahun 1973 tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. Dalam konsideran menimbang huruf b dinyatakan bahwa: Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara yang perlu ditinjau kembali dikelompokkan sebagai berikut: (1) Yang perlu dicabut; (2) Yang sudah tertampung materinya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara; (3) Yang masih berlaku dan perlu disempurnakan; (4) Yang sudah dilaksanakan, karena hanya mempunyai daya laku yang bersifat "einmahlig"; (5) Yang belum tertampung materinya dan tidak bertentangan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ketetapan MPR No. 5 Tahun 1973 terdapat 5 (lima) Ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan mencabut. Kemudian berdarakan ketentuan Pasal 2 terdapat 8 Ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan-ketetapan karena materinya sudah tertampung dalam Garis- garis Besar Haluan Negara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ada 3 (tiga) Ketetapan MPRS yang dinyatakan tetap berlaku dan perlu disempurnakan. Praktik ketatanegaraan yang lain yang substansinya merupakan implementasi metode Omnibus Law juga dapat dilihat dari Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 – 2002. Ketetapan MPR No. 1 Tahun 2003 tersebut meninjau 139 TAP MPR yang berlaku dari tahun 1960 sampai 2002. 140 Berdasarkan MPR No. 1 Tahun 2003, terdapat 8 (delapan) Ketetapan MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian ada 3 (tiga) Ketetapan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing, ada 8 (delapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Kemudian ada 11 (sebelas) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Ada 5 (lima) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004. Kemudian ada 104 (seratus empat) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Kemudian dalam praktik juga terdapat penggunaan metode omnibus law yakni dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana materi muatannya itu menggabungkan tiga UU, yakni Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Daerah. Praktik lain juga terlihat pada penyusunan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemeilihan Umum yang materi muatannya mengggabungkan pengaturan mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 42 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dapat Ahli simpulkan bahwa sekalipun dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan tidak diatur mengenai metode omnibus law namun demikian metode tersebut telah diterapkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain: 141 a. Meningkatkan kecepatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. b. Mempercepat koreksi total atas perundang-undangan yang sedang berlaku. c. Mempercepat harmonisasi dan sinkronisasi dan tumpang tindih perundang- undangan. Ahli tidak bisa membayangkan apabila perubahan terhadap lebih dari 70 (tujuh puluh) UU harus dilakukan secara konvensional, maka akan dibutuhkan waktu yang sangat lama, misalnya untuk malakukan perubahan terhadap 1 (satu) UU dibutuhkan waktu minimal 3 (tiga) bulan, maka memerlukan waktu 210 (dua ratus sepuluh) bulan atau setara dengan 17,5 (tujuh belas setengah) tahun. Belum lagi berapa biaya yang dibutuhkan untuk merubah 70 an UU tersebut di atas. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dapat ahli simpulkan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan sebuah terobosan yang diambil dalam rangka untuk memenuhi perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah untuk mengakhiri obisitas regulasi yang mengakibatkan gerak dan langkah pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi lambat dan tentunya juga dalam rangka menghadapi tantangan berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital. Saksi DPR Firman Soebagyo, S.E., M.H. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. - Berdasarkan pengetahuan yang saksi ketahui, pengujian formil suatu undang-undang, terkait dengan proses pembentukan undang-undang dimaksud; - Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses pembentukan undang-undang pada pokoknya mencakup tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan; - Berdasarkan kelima tahapan dalam pembentukan undang-undang tersebut, keterlibatan saksi di dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hanya meliputi: tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan saja. Saksi tidak terlibat di dalam proses penyusunan RUU tentang Cipta Kerja. Penyusunan RUU tentang Cipta Kerja, merupakan tugas yang dilakukan oleh Pemerintah; - Terkait dengan tahapan perencanaan, dapat saksi terangkan bahwa RUU tentang Cipta Kerja telah terdaftar di dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas 142 Prioritas Tahun 2020. Di dalam Prolegnas tersebut, RUU tentang Cipta Kerja ditetapkan sebagai RUU usul Pemerintah; - Badan Legislasi DPR dalam menyusun Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 telah menerima berbagai masukan dari para pemangku kepentingan terkait, baik masukan secara langsung dan/atau secara tertulis, antara lain dengan: 1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 2. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 4. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 5. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya; 6. Dewan Pengawas TVRI; 7. Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia; 8. PBNU; 9. PP Muhammadiyah; 10. Federasi Pekerja Honorer Pemerintah Wilayah Timur Indonesia; 11. Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara; 12. Forum Komunikasi Satuan Pengamanan Dalam Kantor DKI Jakarta; 13. Perkumpulan Honorer K-2 Indonesia; 14. Forum Pegawai Non-ASN Kementerian PUPR; 15. Aliansi Pelangi Antar Bangsa; 16. Koalisi Kebebasan Berserikat; 17. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); 18. ICJR; 19. Komnas Perempuan; 20. Jala PRT; 21. Filantropi Indonesia; 22. Forum Zakat; 23. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI); 24. Ikatan Dokter Indonesia (IDI); 25. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi; 26. Koalisi Masyarakat Sipil; 143 27. Imparsial; 28. Koalisasi Kebebasan Berserikat; 29. Serikat Pekerja Pos Indonesia; 30. Kelompok Kerja Indentitas Hukum; dan 31. Yayasan Sayangi Tunas Cilik. - Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, disusun oleh Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD. Penyusunan Prolegnas tersebut dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR dan hasilnya disampaikan oleh Badan Legislasi DPR kepada Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan. Berdasarkan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR, Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019, tertanggal 17 Desember 2019, dan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019- 2020, tertanggal 22 Januari 2020; - Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, juga telah disosialisasikan oleh Badan Legislasi DPR kepada para pemangku kepentingan yang ada. Sosialisasi Prolegnas tersebut, antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja Badan Legislasi DPR pada 6 (enam) provinsi, yaitu: 1. Provinsi Banten; 2. Provinsi Jawa Barat; 3. Provinsi Jawa Timur; 4. Provinsi Bali; 5. Provinsi Sulawesi Selatan; dan 6. Provinsi Kepulauan Riau. DPR juga telah mensosialisasi Prolegnas tersebut melalui website, media cetak, dan/atau media sosial yang dimilikinya. Bahkan saksi dan/atau anggota DPR lainnya, ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan, juga melakukan sosialisasi Prolegnas ke pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi yang ada. - Terkait dengan tahapan pembahasan, dapat saksi informasikan bahwa RUU tentang Cipta Kerja, telah dibahas melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat 1 (satu) dilakukan di Badan Legislasi DPR, dan pembicaraan tingkat 2 (dua) dilakukan di Rapat Paripurna DPR; - Penunjukan Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tentang Cipta Kerja, berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Badan Musyawarah 144 DPR. Pembicaraan tingkat 1 (satu) di Badan Legislasi DPR dilakukan sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Dikarenakan di gedung DPR dan lingkungan sekitarnya sedang mewadah Covid-19 maka rapat-rapat yang dilakukan oleh DPR (termasuk rapat-rapat mengenai pembahasan RUU) disepakati dilakukan melalui mekanisme kehadiran fisik secara langsung dan melalui virtual. Sebagian anggota Badan Legislasi DPR yang merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi di DPR hadir secara langsung dengan menerapkan protokol Covid-19 di ruang rapat Badan Legislasi DPR, dan selebihnya, sebagian anggota Badan Legislasi DPR yang lain hadir melalui virtual. Demikian juga halnya dengan pihak Pemerintah. Kesepakatan ini didasarkan pada ketentuan tata cara rapat dan tata cara pengambilan keputusan di DPR yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; - Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pembahasan rancangan undang-undang dalam pembicaraan tingkat 1 (satu) di Badan Legislasi DPR dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pengantar musyawarah; b. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); c. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir; dan d. Pengambilan keputusan. - Pengantar musyawarah, disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah. Di dalam Rapat Kerja ini, hadir secara fisik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Ketenagakerjaan. Sedangkan menteri-menteri lainnya, hadir secara virtual. Di dalam pengantar musyawarah, Pemerintah menyampaikan penjelasan terhadap RUU tentang Cipta Kerja dan kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi-fraksi DPR atas penjelasan RUU dimaksud. Rapat Kerja tersebut menyepakati menerima penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Cipta Kerja. Kegiatan Rapat Kerja tersebut, dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020; - Setelah pengantar musyawarah di sampaikan dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah, selanjutnya Badan Legislasi DPR di dalam rapat- rapat berikutnya juga melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para narasumber dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait RUU tentang Cipta Kerja. Dalam RDPU tersebut, hadir secara fisik dan/atau virtual, antara lain: 1. Tanggal 29 April 2020 a. Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, LLM (Guru Besar FH UI); b. Dr. Bambang Kesowo, LLM (Dosen FH UGM) 2. Tanggal 5 Mei 2020 145 a. Emil Arifin; b. Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA. 3. Tanggal 9 Juni 2020 a. Mohamad Mova Al Afghani, SH, LLM, PhD (Dosen FH Ibnu Khaldun Bogor; b. Rosan P. Roeslani (Ketua KADIN); c. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). 4. Tanggal 10 Juni 2020 a. Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan, SH (Guru Besar FH UI); b. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH (Guru Besar FH Universitas Katholik Parahyangan); c. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang (Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM) 5. Tanggal 11 Juni 2020 a. Dewan Pers; b. Aliansi Jurnalis Independen (AJI); c. Pengurus Pusat MUI; d. PBNU; e. PP Muhammadiyah. - Terkait dengan pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR dan Pemerintah sepakat untuk membahas semua DIM yang ada dimulai dari DIM yang ringan terlebih dahulu kemudian berlanjut kepada DIM yang dianggap berat dan mendapat banyak perhatian publik. Selama pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR juga tetap menerima berbagai saran dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait. Khusus DIM RUU terkait Bab 4 tentang Ketenagakerjaan, telah disepakati untuk dibahas diakhir pembicaraan tingkat 1 (satu). Adanya kesepakatan itu, didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Legislasi DPR dan Pemerintah berharap agar para pemangku kepentingan terkait dapat berpartisipasi secara optimal terkait substansi RUU tersebut. DPR bersama Pemerintah berusaha mendengarkan dan memperhatikan aspirasi semua pemangku kepentingan yang ada (baik tenaga kerja, pelaku usaha, dan juga Pemerintah). Bahkan secara khusus, DPR (melalui anggota, fraksi, dan/atau alat kelengkapan DPR) juga telah berulang kali menerima aspirasi dari berbagai perwakilan tenaga kerja dan mahasiswa yang ada, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR. Berikut beberapa kegiatan yang dapat saksi terangkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja. 1. Tanggal 13 Agustus 2020 146 • Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Rachmat Gobel, serta Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M. Nurdin, dan Anggota Badan Legislasi DPR Lamhot Sinaga, menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN); • Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jabotabek. 2. Tanggal 18 Agustus 2020 • Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasco bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya, menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. 3. Tanggal 20 Agustus 2020 • Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya bersama perwakilan fraksi- fraksi DPR, yaitu: Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB, menerima kunjungan perwakilan serikat buruh/pekerja terkait Bab IV Ketenagakerjaan. Ada 2 (dua) hal yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Pertama, DPR menerima notulensi hasil pembahasan dari tim teknis tripartit yang difasilitasi oleh Pemerintah. Kedua, DPR membuka ruang seluas-luasnya untuk berdialog dan menerima saran dan masukan terkait pembahasan Bab IV Ketenagakerjaan tanpa membeda-bedakan aliansi buruh manapun. - Pembahasan DIM, dilakukan oleh Badan Legislasi melalui Rapat Panitia Kerja (PANJA). Setelah semua materi muatan DIM RUU tentang Cipta Kerja selesai dibahas, pembahasan RUU dilanjutkan dengan pembahasan dalam Rapat Tim Perumus (TIMUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN); - Selama pembahasan DIM, rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, mayoritas dilakukan di dalam gedung DPR. Namun dikarenakan di dalam gedung DPR banyak staf dan Anggota DPR yang terpapar Covid-19, pelaksanaan pembahasan DIM di gedung DPR dihentikan untuk beberapa saat dan dialihkan ke tempat lain yang lebih representatif dan memungkinkan rapat dapat diselenggarakan. Pelaksanaan rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja yang dilakukan di luar gedung DPR juga atas kesepakatan Badan Legislasi DPR dan Pemerintah dengan tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Jadi ini bukan pertimbangan pribadi tetapi pertimbangan dan keputusan kelembagaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi; - Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi-fraksi DPR, dilakukan di dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah. Penyampaian pendapat mini tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat 1 (satu) atas 147 RUU tentang Cipta Kerja. Berdasarkan keputusan pembicaraan tingkat 1 (satu) tersebut, RUU tentang Cipta Kerja disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 2 (dua) di dalam Rapat Paripurna DPR. Penyampaian pendapat mini dan pengambilan keputusan tingkat 1 (satu) tersebut dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020. Sedangkan pengambilan keputusan tingkat 2 (dua) di dalam Rapat Paripurna DPR dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020; - Pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR dalam tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan terkait RUU tentang Cipta Kerja, telah dipublikasikan oleh DPR melalui website, media televisi, media sosial dan/atau media cetak. Dengan demikian, baik DPR, Pemerintah, dan masyarakat juga dapat mengikuti rapat-rapat tersebut melalui berbagai sarana media yang ada. Ini merupakan komitmen bersama antara DPR dengan Pemerintah yang sejak awal pembahasan RUU sepakat untuk terbuka dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat; Demikian keterangan saksi atas tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan dari RUU tentang Cipta Kerja. Saksi berpendapat, bahwa tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. DPR dan Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk menaati prosedur yang ditentukan tersebut, walaupun harus dilakukan pada saat situasi dan kondisi yang sulit yaitu saat pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Hal ini semata-mata Saksi lakukan, karena saksi dan rekan-rekan Anggota DPR lainnya, terikat pada sumpah/janji jabatan selaku wakil rakyat. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021, dan 16 Juni 2021, dan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan tertulis Presiden bertanggal 7 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2021 I. PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PARA PEMOHON 148 Bahwa Para Pemohon menguji secara formil terhadap pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan dan dibentuknya UU Cipta Kerja dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat yang terdampak dari UU Cipta kerja. 2. Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya; II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam 149 permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan diuji, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut 150 penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Para Pemohon, yang didasarkan: a. Bahwa Para Pemohon yang dalam kedudukan hukumnya menyatakan diri Perkumpulan, Serikat Pekerja maupun Perorangan, sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja. Hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya UU Cipta Kerja yang diuji. b. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menjelaskan secara spesifik (khusus), aktual atau setidak-tidaknya potensial, bentuk kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon akibat berlakunya UU Cipta Kerja. Menurut Pemerintah, tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kepentingan Para Pemohon dimaksud dan berlakunya UU Cipta Kerja yang dimohonkan pengujian, sehingga terhadap dalil-dalil Para Pemohon hanya bersifat asumsi semata. c. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja dalam rangka melaksanakan amanat alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang pada pokoknya untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. d. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 Jo. Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011 dan dalam proses pembentukan tersebut telah melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU 12/2011 (vide bukti-bukti pemerintah. e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dan tidak terdapat kerugian konstitusional yang 151 dialami Para Pemohon baik secara spesifik (khusus), aktual atau setidak- tidaknya potensial akibat berlakunya UU Cipta Kerja. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis UU Cipta Kerja sebagai berikut: a. Bahwa Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. b. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. c. Memperhatikan kondisi Indonesia saat ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usia produktif yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. d. Beranjak dari hal tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui peningkatan investasi, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas SDM yang dirumuskan dalam UU Cipta Kerja. Bahwa pada pokoknya alasan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja Pemohon adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan 152 rumusan, dan asas keterbukaan dan dibentuknya UU Cipta Kerja dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat yang terdampak dari UU Cipta kerja. 2. Pembentukan UU Cipta Kerja melanggar prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya. Bahwa terhadap pengujian formil UU Cipta Kerja tersebut dapat pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan dan dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (1) Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (2) Bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) adalah Undang-Undang. (3) Bahwa dengan demikian, UU Cipta Kerja dimaknai sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang pembentukannya mencakup tahapan perencanaan, penyusnan, pembahwasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (4) Bahwa menurut Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011, salah satu asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya 153 untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (5) Bahwa dalam kaitannya dengan asas keterbukaan, UU No. 12 Tahun 2011 telah mengatur perwujudan asas tersebut di dalam Pasal 88 yang berbunyi: (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. (6) bahwa selain Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 170 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres No. 87 Tahun 2014) juga mengatur bahwa: (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. (7) Bahwa berdasarkan Pasal 88 dan Pasal 170 (Perpres No. 87 Tahun 2014), sejak penyusunan Prolegnas, Penyusunan RUU, pembahasan 154 RUU hingga pengundangan UU, DPR dan Pemerintah melakukan penyebarluasan guna memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. (8) Bahwa selanjutnya, mengenai bentuk penyebarluasan penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 dilakukan melalui: a. media elektronik, melalui televisi; radio, dan/atau internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan; b. media cetak; c. forum tatap muka atau dialog langsung dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya; dan/atau d. jaringan dokumentasi dan informasi hukum. (9) Bahwa UU Cipta Kerja disusun oleh Pemerintah sebagai respon berdasarkan masukan masyarakat dikarenakan sulitnya mengurus perizinan untuk berusaha di Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja disusun sebagai usaha pemerintah untuk mendorong usaha mikro kecil agar lebih memiliki daya saing. UU tentang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang dibentuk dengan konsep Omnimbus Law untuk mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang yang ditujukan untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian nasional. UU tentang Cipta Kerja ini mengatur banyak sektoral yang memberi dampak pada 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, yang meliputi 10 kluster yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK- M; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; 155 h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi. (10) Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, Rapat Paripurna dilakukan untuk mengesahkan RUU Cipta Lapangan Kerja (yang kemudian berubah menjadi RUU tentang Cipta Kerja) dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. (vide bukti Pemerintah) (11) Bahwa setelah terbitnya draft RUU Cipta Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, draft RUU Cipta Kerja telah dapat diakses dengan mudah melalui media daring dalam situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, masyarakat juga masih dapat memberikan masukan terhadap draft RUU Cipta Kerja. (vide bukti Pemerintah) (12) Bahwa dalam penyusunan UU Cipta Kerja, Pemerintah juga telah melakukan penyebarluasan informasi dan mendapatkan respon dari masyarakat berupa penolakan, koreksi, serta masukan. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memberi masukan (vide bukti Pemerintah). (13) Bahwa banyaknya undang-undang terdampak dari UU Cipta Kerja dalam penyusunannya mengalami dinamika perubahan rancangan yang sangat dinamis sehingga dibutuhkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terlebih dahulu untuk menghindari kesimpangsiuran dan ketidakpastian atas draft RUU tentang Cipta Kerja tersebut. Meskipun demikian, hal ini bukan berati Pemerintah tidak melakukan penyebarluasan informasi dan menutup ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja. Faktanya, Pemerintah telah mengundang stakeholders untuk berkoordinasi dalam penyusunan UU Cipta Kerja tersebut. (vide bukti Pemerintah) (14) Bahwa untuk menerima masukan dan merespon isu dari masing-masing sektor, penyebarluasan informasi UU Cipta Kerja dilakukan per sektor oleh kementerian/lembaga terkait dan sosialisasi secara umum UU Cipta Kerja dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. 156 (15) Bahwa merujuk pada poin 1 sampai dengan poin 13 di atas, proses pembentukan UU Cipta Kerja yang meliputi proses penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang telah sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. (16) Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan dan dibentuknya UU Cipta Kerja dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat yang terdampak dari UU Cipta kerja adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum. b. Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melanggar prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya. (1) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja dengan dalil bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya; (2) Bahwa pengujian formil undang-undang adalah pengujian undang- undang yang dianggap dalam pembentukannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 [vide Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi]; (3) Bahwa pembentukan Undang-Undang secara formil diatur Pasal 20 UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPR untuk membentuk Undang-Undang, dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang- Undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945, diatur dengan Undang- 157 Undang. Berdasarkan amanat Pasal 22A UUD 1945 dibentuklah UU Nomor 12 Tahun 2011. (4) Bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 22A UUD 1945, secara formil pembentukan undang-undang dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan, yaitu DPR dan Presiden. Kedua, terkait dengan proses pembahasan RUU yang dijabarkan dalam Bab VII tentang Pembahasan dan Pengesahan RUU. Pembahasan RUU termuat dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU 12 Tahun 2011, yang menyatakan: 1. Pasal 66 UU 12 Tahun 2011 juncto Pasal 168 UU 17 Tahun 2014 “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”. 2. Pasal 67 UU 12 Tahun 2011 juncto Pasal 169 UU 17 Tahun 2014 “Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.” Tingkat pembicaraan dalam pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden, berdasarkan Pasal 172 UU 17 Tahun 2014 diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. (vide bukti-bukti Pemerintah) Pengesahan RUU termuat dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 73 ayat (1) UU 12 Tahun 2011, yang menyatakan: 1. Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU 12 Tahun 2011 menyatakan: (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 2. Pasal 73 ayat (1) UU 12 Tahun 2011, menyatakan: Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden 158 (5) bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja telah melalui proses panjang dan telah melakukan rangkaian pembahasan dengan melalui tahapan rapat kerja dengan DPR, rapat dengan pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat panitia kerja, dan rapat tim perumus dan pengesahan pada tanggal 2 November 2020. (vide bukti-bukti Pemerintah) (6) bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 Jo. Pasal 22A UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan incasu UU No. 12 Tahun 2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan No. 79/PUU-XII/2014 bertanggal 22 September 2015 Jo. Putusan No. 73/PUU-XII/2014 bertanggal 29 September 2014 Jo. Putusan No. 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam putusan No. 79/PUU-XII/2014 bertanggal 22 September 2015 dijelaskan: [3.15.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil Pemohon, menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan saksama alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh Pemohon tersebut adalah kurang lebih sama dengan alasan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon lain dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 19 September 2014. Namun sebelum mengutip pertimbangan hukum pengujian formil dalam Putusan 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pendapat Mahkamah terhadap pengujian formil dalam Putusan Noor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, yang antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16] … dasar yang digunakan oleh Mahkamah untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo adalah Pasal 20 UUD 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut 159 disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. [3.17] … pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua Lembaga tersebut telah membahas RUU dan menyetujui bersama. Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang-Undang. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang- Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003; Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945; [3.18] … dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tanggal 16 Desember 2004 perihal pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 dalam pokok perkara yang berkaitan dengan pengujian formil permohonan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tanggal 16 Desember 2004, Mahkamah menyatakan, ”Menimbang terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada saat Undang- Undang Kelistrikan diundangkan pada tahun 2002, Undang- Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 belum ada sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur pembentukan Undang-Undang yang sesuai UUD 1945. Oleh karena itu UU Susduk 1999 yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) [sic, seharusnya ayat (2)] UUD 1945 juncto Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria pemeriksaan prosedur pembuatan Undang-Undang”; 160 [3.19] … oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021- 022/PUUI/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil; [3.20] … menurut Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPR, Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu (a) Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panita Khusus; dan (b) Tingkat II Rapat Paripurna; ... [3.33] … pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang- Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang- Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang 161 dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian; [3.15.2] Menimbang bahwa adapun terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU- XII/2014, bertanggal 19 September 2014, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.23] … Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang- Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hokum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain. Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang- Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang- Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang- Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan 162 Undang-Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; [3.24] … mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan Undang-Undang a quo cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah tidak didengarnya DPD dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang a quo, karena Undang-Undang a quo mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil; [3.26] ... MPR, DPR, dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. MPR tidak akan 163 ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat MPR bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang-Undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu Undang-Undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing-masing dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa “dengan” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-Undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa “dengan” yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa “dengan” bukan dimaknai Undang-Undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; (7) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah aquo, secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 dan UU No 12 Tahun 2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan Bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 12 Tahun 2011, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadikan cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik dimaksudkan agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Jikalau dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil. 164 (8) berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan Para Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian Formil dan materiil Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) 4) Menyatakan UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan tertulis Presiden bertanggal 10 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2021 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya 165 merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers) yang menentukan bahwa salah satu tujuan bernegara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai perwujudan dari tujuan dimaksud, Negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara harus dapat memastikan adanya jaminan perlindungan bagi seluruh warga baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Untuk itu Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, diharapkan dapat mencapai tujuan, yaitu: Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK- M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Untuk itu, cakupan UU Cipta Kerja meliputi yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, b. peningkatan perlindungan dan 166 kesejahteraan pekerja, c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M, dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode evaluasi berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (mindset change) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re- design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana serta lebih pasti, mudah, dan cepat. Aspek kepastian paling kurang menyangkut: Pertama, kepastian jenis dan bentuk Izin sesuai kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kedua, kepastian persyaratan dan standar perizinan sesuai yang ditentukan. Ketiga, kepastian waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan, dan dapat dipercepat dan/atau diterbitkan secara otomatis apabila perizinan tidak diselesaikan oleh pemerintah sesuai waktu yang ditetapkan. Keempat, kepastian lokasi kegiatan karena sebagian lokasi telah berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) digital yang dapat diakses pelaku usaha. Aspek kemudahan paling kurang terkait: a. proses pengajuan sampai dengan terbitnya Perizinan Berusaha sangat mudah melalui sistem elektronik/online system, b. mudah mendapatkan data/informasi Pemerintah yang diperlukan pelaku usaha, c. mudah melacak proses penyelesaian Perizinan Berusaha. Adapun aspek kecepatan paling kurang menyangkut: a. cepat mendapatkan Perizinan Berusaha terutama untuk kegiatan risiko rendah dan 167 menengah rendah karena diterbitkan secara otomatis oleh sistem elektronik dan b. cepat mendapatkan standar kegiatan usaha yang telah dimuat dalam sistem elektronik. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemudahan mendapatkan sertifikat halal untuk UMK yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah, serta kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan percepatan proyek strategis nasional memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan dan pembiayaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi, penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai undang-undang terkait. Perubahan undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama dan kita dapat kehilangan momentum untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan undang-undang. Oleh karenanya, 168 Pemerintah mendorong penyusunan undang-undang melalui metode Omnibus Law, mengingat substansi undang-undang yang diubah atau dicabut dalam UU Cipta Kerja mencapai 78 undang-undang. Perubahan ke-78 undang-undang tersebut dalam UU Cipta Kerja merupakan satu kesatuan substansi untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Legal Standing Para Pemohon Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil Para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan UU Cipta Kerja ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seluruh kebijakan dalam UU Cipta Kerja ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja yang diperlukan oleh seluruh Warga Negara Indonesia, dengan berdasarkan asas: Pertama, pemerataan hak, yaitu penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, kepastian hukum, yaitu penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Ketiga, kemudahan berusaha, yaitu penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat yang akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan UMK-M untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Keempat, kebersamaan, yaitu penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia UMK-M termasuk Koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan. Kelima, kemandirian, yaitu pemberdayaan UMK-M termasuk Koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya. Terhadap hal tersebut, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati ruang lingkup UU Cipta Kerja yang meliputi: 1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 2. 169 ketenagakerjaan, 3. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, 4. kemudahan berusaha, 5. dukungan riset dan inovasi, 6. pengadaan tanah, 7. kawasan ekonomi, 8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional, 9. pelaksanaan administrasi pemerintahan, 10. pengenaan sanksi. Kesepuluh ruang lingkup tersebut mendukung berbagai kepentingan masyarakat, termasuk pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau mempertahankan pekerjaan yang layak baginya. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa UU Cipta Kerja sama sekali tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Dengan demikian, permohonan ini tidak memenuhi 5 (lima) syarat kumulatif terkait kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang oleh Mahkamah. Justru sebaliknya, lahirnya UU Cipta Kerja merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, terutama pada saat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Latar Belakang Penerbitan UU Cipta Kerja Sebelum memberikan keterangan atas UU Cipta Kerja, perlu Pemerintah sampaikan mengenai latar belakang pembentukan UU Cipta Kerja. Saat ini perekonomian Indonesia dihadapkan pada kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global serta dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia di tengah terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, serta digitalisasi. Dinamika tersebut ditambah lagi dengan munculnya disrupsi akibat pandemi Covid-19 yang membawa dampak negatif pada aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dari sisi domestik, saat penyusunan UU Cipta Kerja ini, kondisi nasional dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019. Pada sisi lain, Indonesia memiliki potensi bonus demografi yang jika dioptimalkan dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Tantangan middle income trap terjadi ketika perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income. Indonesia perlu keluar dari jebakan ini karena negara yang terjebak dalam middle 170 income trap akan berdaya saing lemah, yang disebabkan oleh: a. menjadi kalah bersaing dengan low-income countries karena upah tenaga kerja mereka yang lebih murah; dan b. kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas dengan high- income countries. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Sementara itu, Indonesia dihadapkan pada permasalahan ketenagakerjaan dimana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja. Ditambah lagi masih ada permasalahan struktural yang mengganggu ekosistem berusaha di Indonesia, baik untuk usaha besar maupun UMK-M dan Koperasi. Diantaranya adalah tumpang tindih regulasi, kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan awal Tahun 2020 terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi yang banyak baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah kurang mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan keluar dari middle income trap, harus ada perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Melalui UU Cipta Kerja, target ini diharapkan terpenuhi melalui: Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta /tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru). Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kenaikan upah diikuti juga dengan peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas pekerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini produktivitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%. Ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 %, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru 171 dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%. Keempat, pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMK-M dan Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp27 juta per bulan. Per 1 Juli 2020 Indonesia naik kelas ke upper middle-income country setelah sejak Tahun 1995 berada dalam lower middle income country, dimana Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia Tahun 2019 naik menjadi US$ 4.050 dari US$ 3.840 di Tahun 2018. Oleh karena itu, untuk memastikan reformasi struktural sebagai bagian dari tranformasi ekonomi dapat berjalan, diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu disusun dan ditetapkan UU Cipta Kerja. Dengan terwujudnya transformasi ekonomi, niscaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak akan tercapai. Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan Para Pemohon yaitu terkait dengan aspek formil. Aspek formil yaitu: Pertama, pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 22A UUD 1945. Kedua, proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 172 Ketiga, pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak melanggar ketentuan prosedur persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 22A UUD 1945 serta Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan in casu UU Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan No. 79/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 juncto Putusan No. 73/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2014 juncto Putusan No. 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam Putusan No. 79/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 dijelaskan: “[3.33] … pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian.” 173 Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja telah melalui proses panjang dan telah melakukan rangkaian pembahasan dengan melalui tahapan rapat kerja dengan DPR, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat panitia kerja, dan rapat tim perumus dan pengesahan. Pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk undang-undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadi cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik dimaksudkan agar materi muatan undang-undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan lembaga yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalil pemohon yang menyampaikan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan unsur pekerja/buruh atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pemangku kepentingan (stakeholder), dan tidak terdapat transparansi adalah tidak benar. Pemerintah telah melibatkan unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha, akademisi/pakar, dan lembaga internasional (ILO), mulai penyusunan substansi dan pembahasan rumusan RUU Cipta Kerja. Bahkan untuk menampung masukan yang sangat signifikan terhadap rumusan norma RUU Cipta Kerja, Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan melakukan perpanjangan waktu pembahasan dari target yang telah ditetapkan semula. Keterangan tertulis Presiden bertanggal 14 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 Juni 2021 Keterangan Pendahuluan (Opening Statement) Presiden Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan 174 tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu Negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Legal Standing Para Pemohon Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil-dalil Para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan UU Cipta Kerja ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Bahwa Para Pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas- luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga hak-hak konstitusional Para Pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya UU Cipta Kerja. Pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai ketentuan. Hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik. Landasan UU Cipta Kerja Upaya Pemerintah untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah dan 175 menghadapi banyak tantangan. Pada saat RUU Cipta Kerja disusun, kita menghadapi beberapa tantangan yang menjadi hambatan kita dalam melakukan transformasi ekonomi sehingga belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, dari jumlah 133,56 juta Angkatan kerja, 89,96 juta orang bekerja penuh, sedangkan 28,41 juta orang paruh waktu, 8,14 juta orang setengah penganggur, dan 7,05 juta orang pengangguran. Dengan demikian terdapat 43,5 juta orang yang tidak bekerja penuh (32,6% dari angkatan kerja). Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja). Kita juga dihadapkan dengan masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Pada sisi pendidikan, BPS melaporkan pada November 2019 bahwa porsi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP/sederajat kebawah yaitu 64,06%, dan hanya 26,69% tamat SMA/sederajat dan 9,26% tamat perguruan tinggi. Hal ini memerlukan upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung kondisi tersebut. Sektor UMK-M yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Dimana 98,68% dari usaha Mikro merupakan usaha informal dengan produktifitas yang sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir berada di kisaran 5% dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019. Efektivitas investasi di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain, terlihat dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebesar 6,8% dimana rata-rata negara ASEAN hanya sebesar 5%. Di sisi lain, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari laporan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 190 negara termasuk Indonesia. Dimana Kemudahan Berusaha Indonesia pada Tahun 2015 pada peringkat 114 dan kemudian meningkat secara terus menerus hingga pada Tahun 2019 mencapai peringkat 73. Meskipun meningkat, namun peringkat Indonesia masih jauh dibawah negara ASEAN lainnya, seperti pada Tahun 2019 Singapura peringkat 2, Malaysia peringkat 15, dan Thailand peringkat 27. 176 Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada Tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 sementara Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 27, dan Thailand peringkat 40. Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada Tahun 2019 berada pada peringkat 56 sementara Malaysia di peringkat 26. Sehingga diperlukan adanya upaya reformasi regulasi yang bisa memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi. Indonesia perlu keluar dari jebakan middle income trap karena akan berdaya saing lemah. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk Undang-Undang yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang yang komprehensif. Untuk itu Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan antara lain untuk menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Kerja, yang akan menjadi Omnibus Law untuk merevisi beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMK-M. Penggunaan metode Omnibus Law dalam penyiapan penyusunan RUU Cipta Kerja adalah dengan memperhatikan muatan dan substansi undang-undang yang harus diubah mencapai 78 Undang-Undang, yang harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Adapun penyusunan dan proses pembentukan UU Cipta Kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, akan dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK- 177 M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah menargetkan: Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta /tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja. Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Saat ini produktivitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%. Ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 %, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%. Keempat, pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMK-M dan Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia 178 pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 27 juta per bulan. Pengujian Formil UU Cipta Kerja Memperhatikan bahwa terhadap 6 permohonan ini, Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan Para Pemohon yaitu: (1) proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan; (2) pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder; dan (3) terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik Proses pembentukan UU Cipta Kerja Tidak Sejalan Dengan Konstitusi Dan Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon karena UU Cipta Kerja telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: Pertama Tahap Perencanaan: Pemerintah menyusun Naskah Akademik dan draft RUU Cipta Kerja yang telah diselaraskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. RUU Cipta Kerja yang diajukan kepada DPR, telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020. Selanjutnya Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 telah menyetujui RUU Cipta Kerja masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dengan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020. Kedua Tahap Penyusunan: Presiden melalui surat Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI menyampaikan RUU Cipta Kerja yang telah disusun berdasarkan kajian yang tertuang dalam Naskah Akademik untuk dibahas dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama dan 179 menunjuk beberapa menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan dengan DPR RI. Ketiga Tahap Pembahasan dan Pengesahan, yang meliputi Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II Dalam Pembicaraan Tingkat I, DPR melalui Panitia Kerja Badan Legislasi Pembahasan RUU Cipta Kerja (Panja) telah melakukan serangkaian Rapat yang dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan Rapat Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 3 Oktober 2020. Pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Panja yang bersifat terbuka untuk umum selain dapat dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube. Dalam Pembicaraan Tingkat II, telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja. Keempat Tahap Pengesahan Ketua DPR RI melalui surat Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama untuk mendapatkan pengesahan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, Presiden telah melakukan pengesahan UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. Kelima Tahap Pengundangan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 kemudian dilakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020. Keenam Tahap Penyebarluasan Pemerintah telah melakukan penyebarluasan UU Cipta Kerja baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pemuatan dalam situs (website) berbagai kementerian. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, dan Batam. 180 Berdasarkan fakta dan penjelasan diatas, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan UU 17/2014 merupakan dalil yang tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. Pembentukan UU Cipta Kerja Tidak Melibatkan Partisipasi Publik Dan Stakeholder Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa mulai tahap perencanaan hingga tahap penyebarluasan UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Transparansi informasi pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk video dapat dengan mudah diakses antara lain melalui TVR Parlemen dan platform Youtube. Dimana pada saat pembahasan Panja disiarkan secara langsung pada setiap tahap pembahasan. Dalam pelaksanaan pemenuhan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU 12/2011 Pemerintah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para stakeholder pada setiap tahapan pembentukan UU Cipta Kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama dalam tahap perencanaan. Pemerintah telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik dan RUU yang dihadiri unsur Pemerintah, perbankan, akademisi dan praktisi dan lembaga masyarakat, serta pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kedua dalam tahap penyusunan dan pembahasan. Pemerintah telah melakukan serangkaian konsultasi publik, forum uji publik, sosialisasi, seminar, rapat, dan pertemuan ilmiah, yang mencakup antara lain substansi ketenagakerjaan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha dan lembaga pemerintah, pemerintahan daerah dengan asosiasi pemerintahan antara lain Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), kebijakan agraria dengan berbagai perguruan tinggi. Selain itu, Pemerintah juga menghadiri berbagai undangan dari publik dalam rangka membuka ruang diskusi dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan RUU Cipta Kerja, antara lain: 181 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Selain itu itu Pemeritah hadir juga dalam berbagai dialog mengenai RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh media televisi. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik dan stakeholder sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait adalah tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. Terjadi Pelanggaran Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan, bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 Jo. Pasal 22A UUD 1945 serta UU 12/2011, pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan No. 79/PUU- XII/2014 juncto Putusan No. 73/PUU-XII/2014 juncto Putusan No. 27/PUU-VII/2009, bahwa secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 dan UU 12/2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 182 3. Menolak permohonan pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan Presiden I. POKOK PERMOHONAN FORMIL PARA PEMOHON Perkara 6/PUU-XIX/2021 1. Bahwa UU 12/2011 merupakan delegasi Pasal 22A UUD 1945 yang didalamnya mengatur secara lebih teknis dan terperinci mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk prosedur pembentukan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. 2. Bahwa selain tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, UU 12/2011 juga mengatur mengenai tahap penyebarluasan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak mempunyai kepastian hukum. Secara umum pembentukan UU Cipta Kerja cacat secara formil atau cacat prosedur. Problem konstitusionalitas tersebut terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pemuatan RUU tersebut dalam Prolegnas menurut ketentuan UU 12/2011, tidak dipedomaninya ketentuan mengenai teknik dan sistematika pembuatan undang-undang menurut ketentuan UU 12/2011, dan tidak dipenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan UU 12/2011. 4. Bahwa dimuatnya RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas tidak bisa didasari atas rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f UU 12/2011 sebab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanya dapat disusun untuk menjangkau periode waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan pada kenyataannya Naskah Akademik RUU Cipta Kerja justru menyatakan UU Cipta Kerja dibentuk atas dasar dan untuk mencapai Visi Indonesia 2045 atau cita-cita Indonesia Maju 2045 yang jelas-jelas bertentangan dengan periode waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU 25/2004) dan Undang- 183 Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (selanjutnya disebut UU 17/2007). 5. Bahwa oleh karena pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas bukan didasarkan atas perintah UUD 1945, perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan bukan didasarkan atas perintah Undang- Undang lainnya, serta tidak pula didasarkan atas rencana kerja Pemerintah dan rencana strategis DPR dan aspirasi serta kebutuhan hukum masyarakat, juga tidak bisa didasarkan atas sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah, maka pemuatan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas sama sekali tidak memiliki landasan atau dasar sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 18 UU 12/2011. 6. Bahwa oleh karena Prolegnas harus memuat Naskah Akademik sehingga pada saat RUU Cipta Kerja ditetapkan dalam Prolegnas prioritas 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 Naskah Akademik dimaksud seharusnya sudah harus tersedia atau diterima oleh DPR, sedangkan pada kenyataannya Pemerintah baru menyerahkan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020, maka pembentukan UU Cipta Kerja pada tahap perencanaan tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pasal 19 UU 12/2011. 7. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 apabila suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 8. Bahwa pada tahap penyusunan, terdapat puluhan undang-undang yang diubah dengan satu undang-undang perubahan yang diberi nama UU Cipta Kerja. Padahal, tidak satu pun dari undang-undang yang diubah tersebut memiliki nama “Cipta Kerja”. Lebih dari itu, teknik penyusunan undang- undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 6 Lampiran II UU 12/2011 tidak memungkinkan dua atau lebih undang-undang diubah secara sekaligus dalam satu undang-undang perubahan sebab perubahan tersebut tidak mungkin menghasilkan kesamaan nama atau judul antara undang-undang 184 yang diubah dengan undang-undang perubahannya sebagaimana dibuktikan dengan tidak samanya nama atau judul UU Cipta Kerja dengan nama atau judul dari puluhan undang-undang yang diubahnya. Lebih dari itu jika melihat format baku dari rancangan undang-undang perubahan maka akan terlihat dengan jelas bahwa UU 11/2020 sebagai undang-undang perubahan tidak mengikuti format yang ditetapkan dalam BAB IV huruf D Lampiran II UU 12/2011. 9. Bahwa tidak dipedomaninya teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II UU 12/2011 pada proses pembentukan UU Cipta Kerja memunculkan ketidaksesuaian terkait tata cara, prosedur, dan format terjadi akibat UU Cipta Kerja dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law yang tidak kompatibel dengan metode pembentukan undang-undang dengan teknik yang diatur dalam UU 12/2011. 10. Bahwa asas keterbukaan yang mensyaratkan pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka agar masyarakat dapat mengakses RUU dan berpartisipasi memberikan masukan yang pada kenyataannya tidak dipenuhi dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebab pada tahapan perencanaan dan tahapan penyusunan, misalnya, Pemerintah tidak bersedia membuka akses kepada publik. II. Penjelasan Pemerintah Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 185 c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian, kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi; 186 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan hukum para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil- dalil para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan UU Cipta Kerja ini, perkenankan Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 5. Bahwa menurut Pemerintah para Pemohon yang dalam kedudukan hukumnya menyatakan diri sebagai Serikat Pekerja maupun Perorangan, sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja. Bahwa dengan UU Cipta Kerja ini justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga hak-hak konstitusional para Pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya UU Cipta Kerja yang diuji sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 6. Bahwa dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 187 1945 dan UU 12/2011 dengan pelibatan partisipasi publik sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. Hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik. Sehingga dengan demikian terhadap bentuk kerugian konstitusional yang diderita oleh para Pemohon akibat berlakunya UU Cipta Kerja menjadi tidak beralasan dan tidak jelas (obscuur libel); 7. Bahwa oleh karena pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945 dan UU 12/2011 dengan pelibatan partisipasi publik sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011 maka UU Cipta Kerja telah memenuhi hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, baik secara spesifik (khusus), aktual, maupun setidak-tidaknya secara potensial akibat berlakunya UU Cipta Kerja sehingga tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), dan oleh karenanya adalah tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. Keterangan Pemerintah Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait pokok permohonan formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. LANDASAN UU CIPTA KERJA Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk 188 memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers) yang menentukan bahwa salah satu tujuan bernegara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai perwujudan dari tujuan dimaksud, Negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Untuk itu Pemerintah wajib melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah dan menghadapi banyak tantangan, apalagi pada saat ini kita masih menghadapi pandemi Covid-19 yang sangat berdampak kepada kegiatan ekonomi dan sosial serta lapangan kerja dan kesejahteraan. Pada saat RUU Cipta Kerja disusun, kita menghadap beberapa tantangan yang menjadi hambatan kita dalam melakukan transformasi ekonomi sehingga tidak dapat optimal menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, dari jumlah 133,56 juta orang angkatan kerja, sebanyak 126,51 juta orang berkerja dan 7,05 juta orang pengangguran. Dari jumlah yang bekerja tersebut, hanya 89,96 juta orang bekerja penuh, sedangkan 28,41 juta orang paruh waktu, dan 8,14 juta orang setengah penganggur. Dengan demikian secara akumulasi terdapat 43,5 juta orang yang masuk dalam angkatan kerja tidak bekerja penuh (32,6% dari angkatan kerja). Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan 189 informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja). Kita juga dihadapkan dengan masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Pada sisi pendidikan, BPS melaporkan pada November 2019 bahwa hanya 9,26% penduduk tamat perguruan tinggi, 26,69% tamat SMA/sederajat, 22,31% tamat SMP/sederajat, 25,13% tamat SD/sederajat, dan 16,62% tidak tamat SD dan tidak sekolah. Besarnya porsi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP/sederajat kebawah yaitu 64,06% memerlukan upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung mereka. Kedepan kita menghadapi tantangan bonus demografi yang merupakan potensi untuk dimanfaatkan dengan baik dan maksimal sehingga memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, jika tidak dimanfaatkan dengan baik justru dapat menimbulkan dampak negatif yaitu akan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Sektor UMK-M yang memiliki kontribusi sekitar 61,07% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat terlihat bahwa 98,68% dari usaha Mikro merupakan usaha informal dengan produktifitas yang sangat rendah. Kita dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019. Dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5% sangat sulit untuk menampung pengangguran, setengah pengangguran dan menarik pekerja informal menjadi pekerja formal. Kita memerlukan peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 % pertahun ditargetkan dapat membantu membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6% pertahun. Efektivitas investasi di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain, terlihat dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebesar 6,8% yang artinya bahwa perlu 6,8% dari pendapatan untuk menghasilkan 1% pertumbuhan. Rata-rata negara ASEAN hanya membutuhkan investasi sebesar 5% dari pendapatan. 190 Di sisi lain, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari laporan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 190 negara termasuk Indonesia. Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan, dimana Tahun 2015 peringkat 114, Tahun 2016 peringkat 109, Tahun 2017 peringkat 91, Tahun 2018 peringkat 72 dan Tahun 2019 peringkat 73. Meskipun meningkat, namun peringkat Indonesia masih jauh dibawah negara ASEAN lainnya, seperti pada Tahun 2019 Singapura peringkat 2, Malaysia peringkat 15, dan Thailand peringkat 27. Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada Tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 sementara Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 27, dan Thailand peringkat 40. Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada Tahun 2019 berada pada peringkat 56 sementara Malaysia di peringkat 26. Sehingga diperlukan adanya upaya reformasi regulasi yang bisa memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi. Meski Indonesia sudah masuk kedalam upper middle income country, kita menghadapi tantangan untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), dimana perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income. Indonesia perlu keluar dari jebakan ini karena negara yang terjebak dalam middle income trap akan berdaya saing lemah, yang disebabkan kalah bersaing dengan low-income countries karena upah tenaga kerja mereka yang lebih murah dan kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas dengan high-income countries. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada tersebut apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mengubah pola kegiatan ekonomi dan penghidupan masyarakat, memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk Undang-Undang yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan 191 penyempurnaan berbagai Undang-Undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dan secara terpotong (piecemeal/fragmented approach), dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama dan kita dapat kehilangan momentum untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang yang komprehensif. Untuk itu Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan antara lain untuk menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Kerja, yang akan menjadi Omnibus Law untuk merevisi beberapa undang- undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMK-M. (vide Bukti PK-01 s.d PK-05) Omnibus Law adalah suatu metode yang mempermudah, menyederhanakan proses dan meningkatkan produktivitas dalam penyiapan penyusunan Undang-Undang. Penggunaan metode Omnibus Law tersebut memperhatikan muatan dan substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 klaster yaitu: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi. 192 Perubahan ke-78 Undang-Undang tersebut harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Adapun penyusunan dan proses pembentukan UU Cipta Kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011. Dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, akan dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: Pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Cakupan UU Cipta Kerja meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M, dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Pengaturan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, paling sedikit memuat ketentuan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode evaluasi 193 berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (mindset change) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana serta lebih pasti, mudah, dan cepat. Aspek kepastian dalam UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, kepastian jenis dan bentuk Izin sesuai kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kedua, kepastian persyaratan dan standar perizinan sesuai yang ditentukan. Ketiga, kepastian waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan, dan dapat dipercepat dan/atau diterbitkan secara otomatis apabila perizinan tidak diselesaikan oleh pemerintah sesuai waktu yang ditetapkan. Keempat, kepastian lokasi kegiatan karena sebagian lokasi telah berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) digital yang dapat diakses pelaku usaha. Aspek kemudahan paling kurang terkait: a. proses pengajuan sampai dengan terbitnya Perizinan Berusaha sangat mudah melalui sistem elektronik/online system, b. mudah mendapatkan data/informasi Pemerintah yang diperlukan pelaku usaha, c. mudah melacak proses penyelesaian Perizinan Berusaha. Aspek kecepatan paling kurang menyangkut: a. cepat mendapatkan Perizinan Berusaha terutama untuk kegiatan risiko rendah dan menengah rendah karena diterbitkan secara otomatis oleh sistem elektronik dan b. cepat mendapatkan standar kegiatan usaha yang telah dimuat dalam sistem elektronik. Pengaturan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat ketentuan mengenai: perlindungan pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, 194 perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Pengaturan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat ketentuan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemudahan mendapatkan sertifikat halal untuk UMK yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah, serta kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M. Pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan percepatan proyek strategis nasional memuat ketentuan mengenai: pelaksanaan dan pembiayaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi, penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. UU Cipta Kerja diyakini akan dapat membawa perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi dan membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah menargetkan: Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta /tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru). Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kenaikan upah diikuti juga dengan peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas pekerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini produktivitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%. Ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0 %, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan 195 lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%. Keempat, pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMK-M dan Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Bahwa dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 27 juta per bulan. Dengan pencapaian target tersebut, niscaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak akan tercapai. B. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana dalam Pokok Permohonan formil UU Cipta Kerja perkara nomor 107/PUU-XVIII/2020 tersebut di atas, maka pada dasarnya Pokok Permohonan a quo adalah sebagai berikut: 1. Bahwa pengujian formil dalam Permohonan a quo adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011; 2. Bahwa dalam tahapan pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011; 196 3. Bahwa sejak awal perencanaan RUU Cipta Kerja hingga pengundangan, terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011; Bahwa terhadap Pokok Permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja tersebut dapat Pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut: PEMBENTUKAN UU CIPTA KERJA TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 20 AYAT (2) DAN PASAL 22A UUD 1945 DAN UU 12/2011 1. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan: proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”, dan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang”. b. Bahwa UU 12/2011 telah menyatakan yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan. c. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: PERENCANAAN 197 1) RUU Cipta Kerja merupakan rancangan yang diajukan oleh Presiden dan dikoordinasikan penyusunannya secara internal oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian (PAK) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 318 Tahun 2019 tentang Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 23 Oktober 2019 untuk menyusun draft awal RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademis RUU Cipta Kerja.(vide Bukti PK-6) 3) Penyusunan internal RUU Cipta Kerja ini dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan sesuai dengan substansi yang akan diubah oleh RUU Cipta Kerja (vide Bukti PK- 7 s.d. PK-19) 4) Bahwa Naskah Akademik yang telah disusun sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU 12/2011 yang memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan, b. sasaran yang ingin diwujudkan, dan c. jangkauan dan arah pengaturan serta judul RUU Cipta Kerja diajukan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020- 2024 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 pada tanggal 17 Desember 2019. Kemudian, dalam rapat Paripurna DPR disepakati bahwa RUU Cipta Kerja dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. (vide Bukti PK- 20) 5) Kemudian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Surat Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja Nomor: PH.2.1- 198 9.2/M.EKON/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 untuk menyelaraskan Naskah Akademik (vide Bukti PK-21) dan Surat Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja Nomor: PH.2.1-10/M.EKON/01/2020 tanggal 16 Januari 2021. (vide Bukti PK-22) 6) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemudian melakukan penyelarasan Naskah Akademik serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja pada tanggal 16 s.d 20 Januari 2020 dengan melibatkan kementerian/lembaga dan stakeholders terkait. (vide Bukti PK-23) 7) Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah diselaraskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide Bukti PK-24) kemudian disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 20 Januari 2021 melalui surat Kepala BPHN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-HN.02.04-04. (vide Bukti PK-25) 8) Draft RUU Cipta Kerja yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 20 Januari 2020 melalui surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.03.02-107. (vide Bukti PK-26) 9) Bahwa Naskah Akademik yang telah diselaraskan dan RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah disusun tersebut kemudian disiapkan oleh Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR 199 RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. (vide Bukti PK-27) PENYUSUNAN Presiden melalui surat Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI perihal: Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyampaikan RUU Cipta Kerja untuk dibahas dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Dalam surat tersebut Presiden sekaligus menunjuk Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Cipta Kerja dengan DPR RI. (vide Bukti PK-28) Surat Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor: B- 105/M.Sesneg/D-1/HK.00.02/02/2020 tanggal 7 Februari 2020. (vide Bukti PK-29) PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN 1) RUU Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Presiden kepada DPR kemudian dibahas bersama-sama oleh DPR dan Presiden dalam rapat pembahasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU 12/2011. Pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dilakukan melalui 2 (dua) tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU 12/2011 yaitu: Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I 2) Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 68 UU 12/2011, DPR melalui Panitia Kerja Badan Legislasi Pembahasan RUU Cipta Kerja (Panja) telah melakukan Rapat pada Tingkat I, dengan rincian sebagai berikut, yaitu: 200 (1) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 April 2020 dengan agenda rapat kerja terkait pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 April 2020; (vide Bukti PK-30) (2) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 April 2020 dengan agenda pembahasan RUU tentang Cipta Kerja untuk membahas rencana Rapat Dengar Pendapat Umum (selanjutnya disebut RDPU) dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 April 2020; (vide Bukti PK-31) (3) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 April 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan 3 (tiga) orang narasumber yaitu Prof. Djisman, Yose Rizal, dan Sarman Simanjorang, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 April 2020; (vide Bukti PK-32) (4) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 April 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan 2 (dua) orang narasumber yaitu Bambang Kesowo dan Prof. Dr. Satya Arinanto, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 April 2020; (vide Bukti PK-33) (5) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 5 Mei 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan 2 (dua) orang Narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 5 Mei 2020; (vide Bukti PK-34) (6) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 Mei 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan Daftar Inventaris Masalah (selanjutnya disebut DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 Mei 2020; (vide Bukti PK-35) (7) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Juni 2020; (vide Bukti PK-36) 201 (8) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Juni 2020; (vide Bukti PK-37) (9) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Badan Legislasi dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020; (vide Bukti PK-38) (10) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan Kamar Dagang Indonesia dan M. Mova Al Afghani, SH., L.LM., Ph.D terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020; (vide Bukti PK-39) (11) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Juni 2020 dengan agenda RDPU Panitia Kerja Baleg dengan Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang terkait RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020; (vide Bukti PK-40) (12) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 dengan agenda RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020; (vide Bukti PK-41) (13) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 dengan agenda RDPU dengan Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020; (vide Bukti PK-42) (14) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 Juni 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, 202 sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 Juni 2020; (vide Bukti PK-43) (15) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 Juli 2020; (vide Bukti PK-44) (16) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juli 2020; (vide Bukti PK-45) (17) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Juli 2020(vide Bukti PK-46) (18) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 Juli 2020; (vide Bukti PK-47) (19) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 Juli 2020; (vide Bukti PK-48) (20) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 Juli 2020; (vide Bukti PK-49) (21) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 23 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 23 April 2020; (vide Bukti PK-50) (22) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Juli 2020; (vide Bukti PK-51) 203 (23) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 Juli 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 Juli 2020; (vide Bukti PK-52) (24) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Agustus 2020 (vide Bukti PK-53) (25) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja pembahasan penjelasan Pemerintah terkait dengan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori perubahan substansi yang ditunda pembahasannya berdasarkan 4 (empat) pengelompokan, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Agustus 2020 (vide Bukti PK-54) (26) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 6 Agustus 2020 (vide Bukti PK-55) (27) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan materi sanksi pidana yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Agustus 2020; (vide Bukti PK-56) (28) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Agustus 2020; (vide Bukti PK-57) 204 (29) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 Agustus 2020; (vide Bukti PK-58) (30) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Agustus 2020; (vide Bukti PK-59) (31) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 Agustus 2020; (vide Bukti PK-60) (32) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 Agustus 2020; (vide Bukti PK-61) (33) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 Agustus 2020; (vide Bukti PK-62) (34) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2020; (vide Bukti PK-63) (35) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Agustus 2020; (vide Bukti PK-64) (36) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 31 Agustus 2020; (vide Bukti PK-65) (37) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, 205 sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 September 2020; (vide Bukti PK-66) (38) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 2 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 2 September 2020; (vide Bukti PK-67) (39) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 September 2020; (vide Bukti PK-68) (40) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 7 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 7 September 2020; (vide Bukti PK-69) (41) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 8 September 2020; (vide Bukti PK-70) (42) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 September 2020; (vide Bukti PK-71) (43) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 September 2020; (vide Bukti PK-72) (44) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 September 2020; (vide Bukti PK-73) (45) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 September 2020; (vide Bukti PK-74) 206 (46) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 September 2020; (vide Bukti PK-75) (47) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 16 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 16 September 2020; (vide Bukti PK-76) (48) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 17 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 September 2020; (vide Bukti PK-77) (49) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 September 2020; (vide Bukti PK-78) (50) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 21 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 21 September 2020; (vide Bukti PK-79) (51) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 September 2020; (vide Bukti PK-80) (52) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 September 2020; (vide Bukti PK-81) (53) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 dengan agenda melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. (vide Bukti PK-82) (54) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 dengan agenda Rapat Panitia Kerja RDPU dengan Komisi Pengawas 207 Persaingan Usaha, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. (vide Bukti PK-83) (55) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 September 2020. (vide Bukti PK-84) (56) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 September 2020. (vide Bukti PK-85) (57) Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 September 2020 dengan agenda Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 September 2020. (vide Bukti PK-86) (58) Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan agenda Pengambilan Keputusan Terhadap Pembicaraan Tingkat I. Dalam Rapat Kerja tersebut telah menerima pandangan mini fraksi-fraksi atas RUU Cipta Kerja. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja untuk dibahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU Cipta Kerja, dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020. (vide Bukti PK-87) 3) Pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Panja yang bersifat terbuka untuk umum selain dapat dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube. Pembicaraan Tingkat II 4) Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 UU 12/2011, DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 telah melakukan Rapat Paripurna 208 DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja. Dimana Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyatakan menerima dan setuju atas RUU Cipta Kerja dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja sebagaimana Laporan Ketua Rapat Paripurna DPR RI. (vide Bukti PK-88) PENGESAHAN 1) Ketua DPR RI melalui surat Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk mendapat pengesahan dari Presiden (vide Bukti PK-89) 2) Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, Presiden telah melakukan pengesahan UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. PENGUNDANGAN UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 kemudian dilakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf a dan huruf b, Pasal 82, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 UU 12/2011 (vide Bukti PK-90) PENYEBARLUASAN 1) Pemerintah telah melakukan penyebarluasan UU Cipta Kerja baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pemuatan dalam situs (website) antara lain JDIH Kementerian Sekretariat Negara, JDIH Sekretariat Kabinet, JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, JDIH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (vide Bukti PK-91) 2) Bahwa UU Cipta Kerja telah disebarluaskan oleh DPR dan Pemerintah kepada masyarakat serta pemangku kepentingan sesuai dengan 209 ketentuan Pasal 88 UU 12/2011. Pemerintah telah melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, Batam. (vide Bukti PK-92) 3) Bahwa berdasarkan tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut, pada dasarnya secara formil UU Cipta Kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai UU 12/2011 dan UU 17/2014 termasuk adanya pelibatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 UU 12/2011. Dengan demikian, terhadap dalil Para Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan UU 17/2014 merupakan dalil yang tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. 2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan: Pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait seperti para pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa mulai tahap perencanaan hingga tahap penyebarluasan UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 keterangan Pemerintah di atas dan dibuktikan dari bukti-bukti Pemerintah. b. Bahwa menurut Pasal 5 huruf g UU 12/2011, salah satu asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari 210 perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c. Bahwa Pasal 88 UU 12/2011 mengatur mengenai penyebarluasan undang-undang sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan undang-undang yang dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan yang hal itu mencerminkan asas keterbukaan. d. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. e. Dalam pelaksanaan penyebarluasan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 12/2011, Pemerintah telah memberikan masyarakat kemudahan untuk mengakses informasi mengenai substansi RUU Cipta Kerja melalui internet. Berdasarkan situs https://ekon.go.id/info- sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja RUU Cipta Kerja telah diakses sebanyak 303.569 kali dan Naskah Akademiknya telah diakses sebanyak 56.553 kali untuk periode Februari 2020 - Oktober 2020. (vide Bukti PK- 93) f. Bahwa transparansi informasi pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk video dapat dengan mudah diakses melalui platform Youtube dengan kata kunci “DIM Cipta Kerja DPR RI TVR Parlemen.” Bahkan, pada saat itu disiarkan secara langsung pada setiap tahap pembahasan. g. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemenuhan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU 12/2011 Pemerintah 211 membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para stakeholder pada setiap tahapan pembentukan UU Cipta Kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan (a) Rapat dalam rangka menjelaskan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Rapat dihadiri oleh pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 13 Januari 2020 (vide Bukti PK-94) (b) Rapat dalam rangka menjelaskan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rapat dihadiri oleh pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 14 Januari 2020 (vide Bukti PK-95) 2) Tahap Penyusunan dan Pembahasan (a) Seminar Menyikapi Omnibus Law “Pro dan Kontra RUU Cipta Kerja” yang diselenggarakan oleh Djokosoetono Research Center di Balai Sidang Universitas Indonesia pada tanggal 6 Februari 2020 (vide Bukti PK-96) (b) Pembahasan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Februari 2020 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide Bukti PK-97) (c) Pembahasan dan konsultasi publik substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Februari 2020 di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan yang dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide Bukti PK-98) (d) Pembahasan dan konsultasi publik substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada tanggal 18 Februari 2020 dihadiri unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah (vide Bukti PK-99) (e) Koordinasi rencana dan persiapan sosialisasi pelaksanaan kebijakan Omnibus Law kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19 Februari 2020 (vide Bukti PK-100) 212 (f) Acara “Harnessing Opportunities a Closure Look at the Omnibus Law Job Creation and Tax Bills” oleh PWC sebagai dukungan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian pada tanggal 26 Februari 2020 (vide Bukti PK-101) (g) Diskusi Publik di Universitas Airlangga Surabaya dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja tanggal 28 Februari 2020 (vide Bukti PK-102) (h) Rakorsus Tingkat Menteri yang mengundang dan dihadiri oleh pejabat dari KSPI di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tanggal 26 Februari 2020 (vide Bukti PK-103) (i) Focus Group Discussion RUU Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 26 Februari 2020. (vide Bukti PK-104) (j) Diskusi Publik di Universitas Padjajaran Bandung dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja tanggal 3 Maret 2020 (vide Bukti PK-105) (k) Diskusi Publik Omnibus Law di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat pada tanggal 6 Maret 2020 (vide Bukti PK-106) (l) Diskusi antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dengan Menteri Dalam Negeri dalam rangka mendukung Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 6 Maret 2020 (vide Bukti PK-107) (m)Diskusi Publik di Universitas Gadjah Mada dalam rangka memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat dan menjaring masukan serta pandangan publik terkait RUU Cipta Kerja tanggal 10 Maret 2020 (vide Bukti PK-108) (n) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Riau melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata 213 Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 20 April 2020 (vide Bukti PK-109) (o) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Surakarta melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 29 April 2020 (vide Bukti PK-110) (p) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Nasional melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 30 April 2020 (vide Bukti PK-111) (q) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Presiden dan Sekjen dari KSPSI, KSBSI, dan KSPI pada tanggal 5 Mei 2020 (vide Bukti PK-112) (r) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN, UHAMKA, dan UNPAM melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 6 Mei 2020 (vide Bukti PK-113) (s) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan ITB dan UNPAD melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Mei 2020 (vide Bukti PK-114) (t) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 19 Mei 2020 (vide Bukti PK-115) (u) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan KSPSI, KSarbumusi, KSPN, KSBSI, FSPBUN, FKahutindo, KSP BUMN pada tanggal 10 Juni 2020. (vide Bukti PK-116) (v) Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Ketua KSPSI, Ketua KSBSI, Ketua KSPI, 214 Ketua FSP KEP, Ketua FSP TSK, Ketua FSPMI, Ketua SPN, Ketua GARTEX, dan Ketua NIKEUBA pada tanggal 10 Juni 2021. (vide Bukti PK-117) (w) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di STPN melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 (vide Bukti PK-118) (x) ATR Goes to Campus bersama Serikat Tani Islam Indonesia melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juni 2020 (vide Bukti PK-119) (y) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Bengkulu melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 17 – 18 Juni 2020 (vide Bukti PK-120) (z) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UNITOMO melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Juni 2020 (vide Bukti PK-121) (aa) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Suryakencana Cianjur melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020 (vide Bukti PK-122) (bb) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di IPPAT Banten melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020 (vide Bukti PK-123) (cc) Pembahasan RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan, tanggal 3 Juli 2020 di Ruang Tridharma Gd. A lt. 2, Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-124) (dd) Diskusi antara Pimpinan Komite I hingga IV DPD RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Rumah Dinas 215 Ketua DPD RI pada tanggal 25 Juli 2020 di Kawasan Denpasar Raya, Jakarta. (vide Bukti PK-125) (ee) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Umum, Tenaga Kerja Asing, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 s.d 11 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-126) (ff) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, dan Waktu Kerja Waktu Istirahat, tanggal 13 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-127) (gg) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Upah, tanggal 14 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-128) (hh) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Upah, tanggal 15 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah. (vide Bukti PK-129) (ii) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, tanggal 17 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-130) (jj) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, tanggal 20 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-131) 216 (kk) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Trisakti melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 21 Juli 2020 (vide Bukti PK-132) (ll) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Sanksi tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-133) (mm) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN Sumatera Utara melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 24 Juli r2020 (vide Bukti PK-134) (nn) Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan dan pemberian penghargaan atas keterlibatan stakeholder dalam pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan tanggal 30 Juli 2020 di Ruang Tridharma Jakarta, yang dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah (vide Bukti PK-135) (oo) Surat dari Menteri Ketenagakerjan Nomor: B- M/180/HM.07/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Penyampaian Penghargaan (vide Bukti PK-136) (pp) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di GAMKI melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Agustus 2020 (vide Bukti PK-137) (qq) ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Kolaka melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 (vide Bukti PK-138) (rr) ATR Goes To Campus yang dilaksanakan kepada BEM Fisip Se-Sumatera melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan 217 Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 September 2020 (vide Bukti PK-139) (ss) Selain mengadakan forum uji publik, sosialisasi, seminar, dan pertemuan ilmiah, Pemerintah juga menghadiri beberapa undangan dari publik dalam rangka membuka ruang diskusi dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan RUU Cipta Kerja, antara lain sebagai berikut: 1) Silaturahim Kepolisian Daerah Metro Jaya Dan Instansi Terkait Dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Rangka Pembinaan Stabilitas Kamtibmas Tahun 2020 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Januari 2020. (vide Bukti PK-140) 2) Audiensi antara Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 30 Januari 2020. (vide Bukti PK-141) 3) Narasumber dalam acara Focus Group Discussion dengan tema "Omnibus Law Cipta Kerja; Percepatan Menuju Indonesia Maju" oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung PWI Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 2020. (vide Bukti PK-142) 4) Seminar Awal Tahun Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia MENYIKAPI OMNIBUS LAW di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 6 Februari 2020. (vide Bukti PK-143) 5) Narasumber serial Diskusi RUU Omnibus Law Seri-3 Ketenagakerjaan?", yang diselenggarakan oleh Himpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (HIMPUNI), pada tanggal 13 Februari 2020. (vide Bukti PK-144) 6) Keynote Speaker dalam Diskusi Kebangsaan dengan tema “Omnibus Law: Menuju Ekonomi yang Produktif & Berdaya Saing” oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di 218 Hotel Swiss-Belinn Kemayoran, Jakarta pada tanggal 21 Februari 2020. (vide Bukti PK-145) 7) Narasumber Lokakarya Sosialisasi dan Pembahasan secara Terfokus atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpajakan untuk dapat menjadi masukan yang konstruktif oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020. (vide Bukti PK-146) 8) Narasumber Diskusi Publik dengan tema “Polemik Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, Untuk Apa dan Siapa” oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Aula Student Center pada tanggal 11 Maret 2020. (vide Bukti PK-147) 9) Narasumber Diskusi Publik dengan tema "Omnibus Law: Niscaya Atau Celaka?" di Lobby Gd. H Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 12 Maret 2020. (vide Bukti PK-148) 10) Narasumber Diskusi Publik “Urgensi Network Sharing dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia”, pada tanggal 5 Juni 2020. (vide Bukti PK-149) h. Bahwa merujuk pada poin a sampai dengan poin h di atas, proses pembentukan UU Cipta Kerja yang meliputi proses penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang telah melibatkan partisipasi publik dan stakeholder sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU 12/2011. i. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait adalah tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. 3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan: 219 Sejak awal perencanaan RUU Cipta Kerja hingga pengundangan, terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945, secara formil pembentukan undang-undang dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan, yaitu DPR dan Presiden. Kedua, terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 yang telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam keterangan pada poin 1 tersebut di atas. b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 UU 12/2011, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara formil ditentukan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. c. Bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 22A UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan incasu UU 12/2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan No. 79/PUU-XII/2014 bertanggal 22 September 2015 juncto Putusan No. 73/PUU-XII/2014 bertanggal 29 September 2014 juncto Putusan No. 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Bahwa dalam putusan No. 79/PUU-XII/2014 bertanggal 22 September 2015 dijelaskan: [3.15.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil Pemohon, menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan saksama alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh Pemohon tersebut adalah kurang lebih sama dengan alasan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon lain dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 19 September 2014. Namun sebelum mengutip pertimbangan hukum pengujian formil dalam Putusan 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pendapat Mahkamah terhadap pengujian formil dalam Putusan Noor 27/PUU-VII/2009, 220 bertanggal 16 Juni 2010, yang antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16] … dasar yang digunakan oleh Mahkamah untuk melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo adalah Pasal 20 UUD 1945 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. [3.17] … pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua Lembaga tersebut telah membahas RUU dan menyetujui bersama. Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang- Undang. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang- 221 Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003; Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945; [3.18] … dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003, tanggal 16 Desember 2004 perihal pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 dalam pokok perkara yang berkaitan dengan pengujian formil permohonan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tanggal 16 Desember 2004, Mahkamah menyatakan, ”Menimbang terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara Nomor 001/PUU- I/2003 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada saat Undang-Undang Kelistrikan diundangkan pada tahun 2002, Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 belum ada sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur pembentukan Undang-Undang yang sesuai UUD 1945. Oleh karena itu UU Susduk 1999 yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) [sic, seharusnya ayat (2)] UUD 1945 juncto Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria pemeriksaan prosedur pembuatan Undang-Undang”; [3.19] … oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUUI/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat 222 dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil; [3.20] … menurut Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPR, Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu (a) Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panita Khusus; dan (b) Tingkat II Rapat Paripurna; [3.33] … pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU 10/2004, karena apabila hal demikian dilakukan berarti Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut bukan maksud UUD 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang- Undang terhadap Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah sebuah Undang-Undang pula, yang artinya sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian; [3.15.2] Menimbang bahwa adapun terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: 223 [3.23] … Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain. Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang a quo, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang- Undang a quo tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai 224 dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945; [3.24] … mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan Undang-Undang a quo cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah tidak didengarnya DPD dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang a quo, karena Undang-Undang a quo mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang- Undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil; [3.26] ... MPR, DPR, dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR 225 dan anggota DPD. MPR tidak akan ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat MPR bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang-Undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu Undang-Undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing-masing dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa “dengan” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-Undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa “dengan” yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa “dengan” bukan dimaknai Undang-Undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; d. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah a quo, secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 dan UU 12/2011, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan Bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Apabila menurut anggapan Pemohon dalam pembentukan UU Cipta Kerja terdapat kekurangan atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 12/2011, tidak dengan serta merta menyebabkan UU Cipta Kerja tersebut menjadi cacat prosedur dan batal, karena berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik dimaksudkan agar materi muatan Undang-Undang 226 tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Jikalau dalam materi Undang-Undang a quo diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam dan UU 12/2011, menurut Pemerintah sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyataka menolak permohonan para Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 10 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 12 Agustus 2021 Keterangan Tambahan tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA 1. Bagaimana Pemerintah menjelaskan kepada Mahkamah bahwa metode omnibus law itu, itu fit dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 227 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena apa? Di dalam naskah akademik yang disampaikan kepada kami di Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada penjelasan yang mengaitkan kesesuaian metode omnibus law ini dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Satu, soal kesesuaian itu. Yang kedua, kira-kira di internal Pemerintah, diskusi-diskusi apa saja atau pembahasan apa saja yang dilakukan terkait dengan metode ini terutama dalam mengaitkan dengan hukum positif yang masih berlaku? Penjelasan/Tanggapan: A. Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah dibahas dan disetujui oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, serta telah melalui tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya (UU 12/2011 beserta perubahannya), sehingga UU Cipta Kerja telah sesuai dengan UUD 1945 dan UU 12/2011 beserta perubahannya. Tahapan-tahapan pembentukan UU Cipta Kerja sendiri telah diuraikan dalam Keterangan Presiden yang disampaikan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021. Secara hierarki UU 12/2011 beserta perubahannya bukan merupakan batu uji terhadap UU Cipta Kerja karena pengujian UU hanya terhadap UUD 1945. Hal ini berdasarkan yurisprudensi: 1. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) No. 27/PUU-VII/2009, hal. 91-92: ...Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang- Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal…” 2. Yurisprudensi MK No. 73/PUU-XII/2014, hal. 211-212: 228 “...Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang- Undang mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang- Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal- pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak 1 berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945.” B. Pengertian Omnibus law, Praktik, dan Kesesuaiannya dengan Hukum Positif di Indonesia 1. Pengertian Omnibus law Omnibus law merupakan suatu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk menyusun Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Berbagai literatur telah memberikan pengertian atau penjelasan mengenai omnibus law. Secara harfiah, kata omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (for everything). Dalam penjelasan yang lain, Barbara Sinclair mendefinisikan omnibus law sebagai: “Legislation that addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation”. Berdasarkan pandangan Barbara di atas, dapat disimpulkan bahwa omnibus law merupakan teknik pembentukan peraturan perundang- undangan dimana 1 (satu) undang-undang memuat berbagai materi/subjek/permasalahan. 229 Lebih lanjut Jimly Asshidiqie mendefinisikan Omnibus law sebagai berikut: “yaitu undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Praktik semacam ini tentu tidak lazim di dalam tradisi ‘civil law’ tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai “omnibus law” atau UU Omnibus” Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Black’s Law Dictionary terdapat istilah omnibus bill yang berarti: 1. A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. 2. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control. Apabila diterjemahkan secara bebas, omnibus bill berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kemudian bahwa omnibus law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau undang- undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Omnibus law berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan khususnya dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah undang-undang, omnibus law mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan serta mencerminkan adanya sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. 2. Manfaat Penerapan Metode Omnibus law Beberapa manfaat dari penerapan omnibus law dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan: 230 a. Memperbaiki Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan (Penyederhanaan dan Penyelarasan Hukum) Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Sementara itu, aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Oleh karena itu, infrastruktur hukum menjadi instrumen yang sangat penting karena semakin baik kondisi hukum dan undang-undang, maka pembangunan ekonomi akan semakin baik pula. Dalam konteks ini, berdasarkan pandangan Glen S. Krutz, omnibus law memberikan manfaat yaitu mencegah ketidakpastian hukum yang muncul pasca pembentukan satu undang-undang yang hanya memuat satu materi tertentu akibat potensi pertentangan dengan undang-undang lainnya. Manfaat ini selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah yaitu menekan jumlah regulasi yang terlalu banyak/obesitas regulasi. Selain itu, omnibus law dapat membuat kondisi peraturan perundang-undangan menjadi lebih selaras dan serasi. Keselarasan dan keserasian hukum perlu diperhatikan mengingat dalam hukum dikenal adanya suatu asas lex posterior derogat legi priori (suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama) dan asas lex specialis derogat legi generalis (suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum). Dalam suatu undang-undang yang menerapkan metode omnibus law, terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling terkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat, dan utuh. Penyusunan berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang memberikan 231 kesempatan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan tersebut secara bersamaan. Penataan kembali peraturan perundang-undangan dan tata kelola di Indonesia bukan lagi hal periode selalu yang baru dilakukan, pada setiap pemerintahan reformasi regulasi dijadikan program pemerintah, penataan kembali tersebut dapat menggunakan metode transplantasi omnibus law dan consolidation law yang ada dalam tatanan metode ilmu perundang-undangan, dengan harapan penggunaan metode tersebut dapat menata kembali norma hukum yang telah diundangkan dalam beberapa peraturan perundang- undangan. b. Menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi Adam M. Dodek menjelaskan bahwa manfaat dari teknik omnibus adalah pembentukan undang-undang menjadi lebih efisien. “Omnibus bills are efficient because they permit the bundling of enactments or amendments to multiple statutes in a single bill. When these relate to the same subject matter, they may facilitate parliamentary consideration of that particular area”. Pada umumnya, proses amandemen atau revisi undang-undang dilakukan dengan tidak efektif dan tidak efisien serta membutuhkan waktu yang lama karena hanya merevisi satu undang-undang saja. Namun, dengan diadopsinya teknik omnibus, permasalahan tersebut dapat terselesaikan. c. Kemudahan untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan rancangan legislasi baru dan menghindarkan dari kebuntuan politik. Selaras dengan dua manfaat sebelumnya, Louis Massicotte menyampaikan: Omnibus bills, when present in legislatures where members are free to vote as they wish, may include the outcome of complex negotiations between self-interested legislators. Mengingat substansi omnibus law sangat beragam dan kompleks, maka kemungkinan penolakan terhadap keseluruhan isi omnibus 232 law oleh partai minoritas/oposisi menjadi terhindarkan karena partai oposisi memiliki opsi menolak suatu substansi namun di sisi lain menyetujui substansi lainnya. 3. Praktik Penerapan Metode Omnibus law di Beberapa Negara di Dunia Menurut House of Commons Procedure and Practice Kanada, praktik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus muncul pertama kali pada Tahun 1888, ketika suatu rancangan undang-undang diajukan untuk menyetujui 2 (dua) perjanjian jalan rel yang terpisah. Bahkan, pada Tahun 1868, Parlemen Kanada mengesahkan sebuah undang-undang dalam waktu yang terbatas yang di dalamnya terdapat beberapa undang-undang, yang dapat diidentifikasikan karakternya sebagai omnibus bill yang pertama disahkan. Disamping itu, Kanada pun pernah mengundangkan omnibus bill lainnya, seperti the Energy Security Act pada tanggal 26 Februari 1982. Bill ini mengatur perubahan atas 13 (tiga belas) Perubahan undang-undang di antaranya: a. Petroleum Administration Act; b. National Energy Board Act; c. Foreign Investment Review Act; d. Canada Business Corporations Act; e. Petro-Canada Act; f. Energy Supplies Emergency Act; g. Oil Substitution and Conservation Act; h. Energy Supplies Emergency Act; i. Adjustment of Accounts Act; j. Petroleum Incentives Program Act; k. Canadian Ownership and Control Determination Act; l. Energy Monitoring Act; dan m. Motor Vehicle Fuel Consumption Standards Act. Contoh lainnya yaitu Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act atau Bill C-38. Omnibus Bill ini tidak hanya mengatur mengenai isu fiskal, tetapi juga melakukan perubahan substantif terhadap hukum 233 lingkungan di tingkat federal. Cakupannya pun sangat luas dengan lebih dari 400 (empat ratus) halaman, dan mengubah/mencabut setidaknya 70 (tujuh puluh) undang-undang. Beberapa contoh omnibus bill yang lain yaitu ada di Amerika, seperti dalam undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha dalam perindustrian Amerika (The Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act of 1988). Kemudian ada juga yang bentuknya dikeluarkan setiap tahun seperti Omnibus Spending Bill. Peraturan ini mengatur belanja negara untuk tahun fiskal selanjutnya. Selain urusan fiskal, Omnibus Spending Bill juga mengatur mengenai urusan politik, pemilihan umum, modernisasi teknologi, hingga Taylor Force Act. Selain di Amerika, salah satu negara di Eropa yakni Jerman juga pernah menggunakan metode omnibus law dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang privasi informasi komprehensif pertama di dunia adalah sebuah undang-undang negara bagian yang disahkan oleh Parlemen Hessian di Wiesbaden, Jerman pada tanggal 30 September 1970. Dalam terminologi yang diterima, undang-undang ini adalah omnibus law. Undang-undang ini menetapkan standar peraturan untuk area yang luas, yaitu negara bagian dan pemerintah daerah Hessen yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya, yang kemudian mempengaruhi bentuk dan isi undang-undang omnibus federal, Undang-Undang Perlindungan Data Federal Jerman (Bundesdatenschutzgesetz, atau BDSG). Sementara itu, di Irlandia pada tahun 2007 pernah disahkan sebuah undang-undang (The Statute Law Revision Act 2007) yang mencabut sebanyak 3.225 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima) undang-undang, yang dapat dikatakan sebagai sebuah rekor dunia. Undang-undang ini mencabut banyak peraturan awal tahun 1922 dari Irlandia, Inggris, Britania Raya, dan Inggris Raya. Selain itu, Turki juga pernah menerapkan metode omnibus law dalam penyusunan beberapa undang-undang, salah satunya adalah undang- undang yang mengenai batasan penjualan dan periklanan alkohol 234 (The Omnibus law No. 6487 on Amendment of Some Laws and the Decree Law No. 375) pada tahun 2013. Beberapa negara di Asia juga pernah menerapkan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan di negaranya. Filipina pernah membuat suatu peraturan dengan konteks yang serupa dengan Indonesia yaitu berkaitan dengan investasi. The Omnibus Investment Code merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal yang dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina dalam rangka pembangunan nasional. Ketentuan The Omnibus Investment Code mengesampingkan peraturan perpajakan dan memuat peraturan baru tentang ketentuan pajak bagi daerah yang telah ditentukan. Selain itu, Vietnam yang juga merupakan negara civil law pernah menerapkan omnibus law pada Tahun 2016. Adanya tumpang tindih peraturan dan panjangnya prosedur legislasi untuk mengubah suatu peraturan menjadi pertimbangan bagi Vietnam untuk menggunakan omnibus law. Adapun omnibus law yang berhasil disahkan diantaranya Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration, dimana undang-undang ini mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang terdapat pada Undang-Undang Pertambahan Nilai Pajak, Undang-Undang Pajak Cukai, dan Undang-Undang Administrasi Perpajakan. Selain itu, terdapat juga Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes yang mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang ada pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan Usaha, Undang-Undang Pertambahan Nilai Pajak, Undang- Undang Pajak Royalti, Undang-Undang Pajak Cukai, dan Undang- Undang Administrasi Perpajakan, dan Undang-Undang Pajak Ekspor- Impor. 4. Penerapan Metode Omnibus law di Indonesia Indonesia membutuhkan terobosan dalam pembentukan hukum, salah satunya adalah dengan metode omnibus law. Meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law lahir dari 235 tradisi sistem hukum common law, namun dalam dunia digital ecosystem dan global governance, terobosan terhadap hal ini bukan sesuatu yang baru, dan Indonesia perlu melakukan terobosan terhadap ruang batas ini. Terobosan tersebut diperlukan mengingat kondisi hukum di Indonesia yang saat ini tengah mengalami permasalahan diantaranya: a. Regulasi mengalami konflik Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang-undangan yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lain. b. Regulasi inkonsisten Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang-undangan tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan turunannya. c. Regulasi yang multitafsir Hal ini dapat terjadi saat terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan Bahasa serta sistematika yang tidak jelas. d. Regulasi yang tidak operasional. Hal ini dapat terjadi saat sebuah peraturan perundang-undangan tidak memiliki daya guna, namun tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Selain keempat hal di atas, dunia hukum Indonesia juga mengalami situasi yang menurut Richard Susskind disebut sebagai hyper regulation atau istilah lain yaitu obesitas hukum. Hal ini tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui website www.peraturan.go.id mencapai total 39.654 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat) peraturan perundang- undangan per 28 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut: a. Peraturan Pusat sebanyak 3.669 (tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan) peraturan perundang-undangan; 236 b. Peraturan Menteri sebanyak 15.087 (lima belas ribu delapan puluh tujuh) peraturan perundang-undangan; c. Peraturan LPNK sebanyak 4.196 (empat ribu serratus sembilan puluh enam) peraturan perundang-undangan; dan d. Peraturan Daerah sebanyak 15.982 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua) peraturan perundang-undangan. Metode omnibus law yang diterapkan dalam sistem hukum nasional telah, disesuaikan melalui beberapa pendekatan pertama dengan teori aliran dualisme hukum dan kedua dengan teori transplantasi hukum, yang pada pokoknya menyelaraskan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal yang kedua yaitu terkait teori transplantasi hukum, beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya diantaranya: a. Alan Watson mengemukakan bahwa transplantasi hukum merupakan “the borrowing and transmissibility of rules from one society or system to another”. Definisi semacam ini disebut sebagai definisi yang yang mempertimbangkan bukan bisa luas, saja pembentukan hukum sebagai hubungan antar negara melainkan pula pengaruh dari tradisi hukum antar masyarakat. Alan Watson, memperkenalkan istilah legal transplants atau legal borrowing, atau legal adoption untuk menyebutkan suatu proses meminjam atau mengambil alih atau memindahkan hukum dari satu satu negara atau dari satu bangsa ke tempat, negara atau bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru bersama- sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya. b. Frederick Schauer memberikan pengertian dari sudut pandang ahli pemerintahan legal transplantation sebagai “…the process by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another.” Pada dasarnya, kebijakan hukum transplantasi dari sistem common law menjadi sistem civil law tidak lagi menjadi sesuatu yang baru melainkan telah berlangsung lama dari masa Hindia Belanda sampai saat ini dengan adanya penyesuaian ke dalam hukum nasional. Bahwa menurut Alan Watson, transplantasi hukum itu masih ada dan 237 akan terus hidup dengan baik sebagaimana juga halnya pada masa Hammurabi. Dalam kaitannya dengan Indonesia, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Benny Riyanto menyampaikan bahwa Omnibus law sebuah metode dalam proses legislasi atau penyusunan regulasi, bukan jenis peraturan perundang-undangan. Karena itu, proses pembentukan legislasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011 beserta perubahannya). Pijakan hukum dalam menyusun Naskah Akademik dan draf RUU Omnibus law adalah UU 12/2011 beserta perubahannya, yang memuat syarat substantif dan syarat teknis. Syarat substansi yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UU 12/2011 beserta perubahannya meliputi: a. Perintah UUD NRI 1945; b. Perintah Tap MPR; c. Perintah undang-undang lainnya; d. Sistem perencanaan pembangunan nasional; e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. Rencana pembangunan jangka menengah g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD; h. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Sedangkan syarat teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 12/2011 beserta perubahannya meliputi: a. Adanya Rancangan Undang-Undang; dan b. Naskah Akademik. Adapun pembentukan UU Cipta Kerja salah satunya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk 238 memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagai perwujudan dari pasal dimaksud, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam proses pembentukannya, UU Cipta Kerja dilengkapi dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, sehingga dengan demikian baik syarat substansi dan syarat teknis telah dipenuhi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. UU 12/2011 beserta perubahannya telah mengatur mengenai tahapan dan proses perencanaan peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta teknik penyusunannya. Dengan demikian perencanaan dan penyusunan serta teknik penyusunan suatu RUU yang menggunakan metode Omnibus law mengikuti sepenuhnya ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011 beserta perubahannya. Pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, baik itu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, pembentukan peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur beberapa ketentuan yang telah ada dan tersebar dalam produk hukum yang telah diundangkan berbentuk undang-undang sebagai penyederhanaan pembentukan undang- undang pemerintah memandang perlu penggunaan metode omnibus law. Omnibus law dalam bentuk Undang-Undang bukan UU pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru. Indonesia telah menerapkan konsep Omnibus law tersebut pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: 239 a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 (TAP MPR I/2003). Lahirnya TAP MPR I/2003 dilatarbelakangi karena terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sebagai akibat perubahan UUD 1945 pada 1999- 2002 mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR. Sejumlah TAP MPR yang terdampak oleh TAP MPR I/2003 yaitu: 1) 8 (delapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 2) 3 (tiga) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan; 3) 8 (delapan) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004; 4) 11 (sebelas) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang- undang; 5) 5 (lima) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR hasil Pemilu 2004; dan 6) 104 (seratus empat) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tidak perlu dilakukan tindak hukum lebih lanjut karena bersifat einmalig, telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. 240 b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang yang jika dilihat substansinya mengandung ciri sebagai Omnibus law karena dalam satu UU ini berisi pernyataan tentang status hukum berbagai produk hukum yang secara substansi mengandung subjek pengaturan berbeda. c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, mengakibatkan dicabutnya 4 (empat) Undang- Undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini berdampak pada 6 (enam) undang- undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu mencabut 4 (empat) undang-undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang; 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 241 Selain itu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengubah 2 (dua) Undang-Undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini berdampak pada 3 (tiga) undang-undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu mencabut 3 (tiga) undang-undang, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Dengan demikian, penggunaan metode Omnibus law bukan merupakan metode baru dalam pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law dalam penyusunannya merupakan bagian upaya reformasi hukum yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disampaikan bahwa, proses pembentukan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan) dan sistematika (judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan) UU Cipta Kerja sesuai dengan UU 12/2011 beserta perubahannya. 5. Diskusi serta Pembahasan di Internal Pemerintah mengenai penggunaan metode Omnibus law dalam Hukum Positif di Indonesia a. Pembahasan konsepsi Omnibus law dan muatan substansi/materi telah dilakukan di internal Pemerintah yang terbagi dalam 3 (tiga) 242 tingkat pembahasan, yaitu pembahasan tingkat teknis, pembahasan tingkat menteri, dan rapat Presiden sebagai berikut: Tingkat Teknis: 1) Pada tanggal 14 s.d. 15 November 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Rapat Penyiapan Penyusunan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Pomelotel, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut diberikan poin-poin masukan terkait hubungan industrial dan pandangan- pandangan mengenai kebijakan yang boleh diambil oleh Pemerintah. (vide Bukti PK-150). 2) Pada tanggal 15 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas identifikasi pasal-pasal dalam sektor pendidikan dan kebudayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide Bukti PK-7 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 3) Pada tanggal 16 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kesehatan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas perizinan berdasarkan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide Bukti PK-8 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 4) Pada tanggal 18 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan di Hotel Lumire, Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai konsepsi Omnibus law terkait perizinan sektor. (vide Bukti PK-9 243 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 5) Pada tanggal 19 November 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertahanan dan Keamanan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Dalam rapat tersebut di-identifikasi pasal-pasal dalam sektor pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan dengan pendekatan Risk Based Approach (RBA), (vide Bukti PK-10 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 6) Pada tanggal 22 November 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Yogyakarta. Dalam FGD tersebut Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan sebuah metode untuk membentuk regulasi atau Undang-Undang yang terdiri dari banyak substansi atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyederhanakan suatu norma peraturan (vide Bukti PK-11 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 7) Pada tanggal 28 November 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Makassar. Dalam FGD tersebut Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan agenda penataan regulasi yang merupakan bagian dari Kebijakan Pembangunan Hukum 244 Nasional, selama ini terdapat regulasi yang membebani masyarakat, dunia usaha, dan menghambat daya saing nasional sehingga perlu terobosan hukum untuk memperbaiki kondisi tersebut (vide Bukti PK-12 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 8) Pada tanggal 2 Desember 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Medan. Dalam FGD tersebut Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Omnibus law merupakan salah satu instrumen hukum yang diperlukan untuk memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan kelas menengah (vide Bukti PK-13 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 9) Pada tanggal 5-6 Desember 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Pertemuan Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan mengenai konsep perubahan yang akan dilakukan pada sektor Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-151). 10) Pada tanggal 12 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Izin Lingkungan dan KKP (vide Bukti PK-15 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 11) Pada tanggal 13 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Kawasan Ekonomi, UMKM dan Industri. Rapat tersebut membahas 245 mengenai pembuatan norma baru pada UU Omnibus law tentang Kemudahan Perizinan Tunggal dan Omnibus law tentang Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (vide Bukti PK-16 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 12) Pada tanggal 15 Desember 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Omnibus law di bidang Lingkungan Hidup. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan-perubahan dalam beberapa undang-undang yang termasuk dalam klaster lingkungan hidup di Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (vide Bukti PK-17 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 13) Pada tanggal 16 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan beberapa pasal dalam undang-undang yang termasuk dalam klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. (vide Bukti PK-18 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 14) Pada tanggal 17 Desember 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Rapat tersebut membahas mengenai perubahan beberapa pasal dalam undang-undang yang termasuk dalam klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (vide Bukti PK-19 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). Tingkat Menteri 246 15) Pada tanggal 9 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law (vide Bukti PK-152). 16) Pada tanggal 14 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law (vide Bukti PK-153). 17) Pada tanggal 20 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law (vide Bukti PK- 154). 18) Pada tanggal 30 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Penanganan Omnibus law (vide Bukti PK-155). 19) Pada tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law (vide Bukti PK-156). 20) Pada tanggal 9 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law (vide Bukti PK- 157). 21) Pada tanggal 11 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan Lanjutan Bahan Rapat RUU Penciptaan Lapangan Kerja Tingkat Menteri. (vide Bukti PK-14 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 22) Pada tanggal 9 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law (vide Bukti PK-158). 23) Pada tanggal 29 Agustus 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Isu Lahan, Kawasan, dan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja (vide Bukti PK-159). 247 24) Pada tanggal 30 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan. (vide Bukti PK-160). 25) Pada tanggal 22 November 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law (vide Bukti PK-161). 26) Pada tanggal 12 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang laporan Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan Serta Strategi Komunikasi Dan Konsultasi Publik Omnibus Law. (vide Bukti PK-162). Rapat Presiden 27) Pada tanggal 11 September 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perbaikan Ekosistem Investasi, dengan pokok-pokok arahan Presiden antara lain sebagai berikut: • Proses Omnibus Law agar disampaikan kepada DPR setelah 20 Oktober 2019; • Menyelesaikan Naskah Akademik dan DIM serta seluruh dokumen yang dibutuhkan; • Membuat Rancangan Omnibus Law menjadi lebih ringkas sehingga mudah untuk dibahas; • DIM terkait Ketenagakerjaan telah selesai dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan; dan • Menghapus peraturan yang membuat rumit investasi (vide Bukti PK-163) 28) Pada tanggal 30 Oktober 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian, dengan pokok arahan Presiden untuk memberikan judul Omnibus Law yang sedang disiapkan dengan judul RUU Cipta Lapangan Kerja dan meninjau kemungkinan substansi perubahan UU Ketenagakerjaan untuk dimasukkan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK- 248 02 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 29) Pada tanggal 11 November 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Program Cipta Lapangan Kerja, dengan pokok arahan Presiden antara lain sebagai berikut: • Melakukan pendekatan kepada serikat pekerja dan menjelaskan semangat Omnibus Law; • Mengajukan Omnibus Law kepada DPR paling lambat akhir Desember 2019; • Muatan Omnibus Law memuat penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, dan sanksi; • Apabila Omnibus Law dapat ter-realisasi maka lapangan pekerjaan akan benar-benar terbuka; dan • Mengidentifikasi titik-titik resistensi terhadap Omnibus Law (vide Bukti PK-03 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 30) Pada tanggal 27 Desember 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dengan pokok-pokok arahan sebagai berikut: • Semangat dan arah Omnibus Law agar aturan yang ada menjadi sederhana dan cepat; • Melihat dampak Omnibus Law terhadap Usaha Kecil dan Mikro; • Memperbanyak komunikasi dengan serikat pekerja; • Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah; dan • Melakukan perbaikan RUU yang akan disampaikan kepada DPR (vide Bukti PK- 164). 31) Pada tanggal 15 Januari 2020, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Perkembangan 249 Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus law Perpajakan, dengan pokok-pokok arahan Presiden sebagai berikut: • RUU akan diserahkan kepada DPR setelah Prolegnas siap; • Seluruh pimpinan kementerian/lembaga mengawal dan mengkomunikasikan DIM dengan DPR; • Melakukan komunikasi dengan Serikat Pekerja dan Menteri Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi ke daerah; dan • Mengajak dan melibatkan partisipasi daerah untuk membahas hal-hal yang menyangkut daerah (vide Bukti PK- 04 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Juni 2021). 2. Bukti PK-23 pemberi keterangan, memang ada semua undangan dan tanda tangan itu dan ini semuanya, tapi yang belum kami temui siapa saja stakeholder yang diundang di luar kementerian/lembaga itu? Tolong itu ditambahkan penjelasannya, biar kami juga tahu bahwa ternyata ada orang di luar kementerian dan lembaga yang terlibat sejak dari awal ketika naskah akademik itu dipersiapkan oleh Pemerintah. Penjelasan/Tanggapan: a. Bahwa Bukti PK-23 yang ada dalam Keterangan Presiden sebagaimana telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021 menjelaskan tahapan Perencanaan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undangan tentang Cipta Lapangan Kerja khususnya (Rapat Pleno) penyelarasan Naskah Akademik serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. b. Merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 12/2011 beserta perubahannya juncto. Pasal 52 Perpres 87/2014 bahwa forum pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi melibatkan wakil dari Pemrakarsa, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau lembaga terkait serta dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi untuk dimintakan pendapat. Sehingga dapat disimpulkan dalam tahap ini, 250 pelibatan cukup dari internal pemerintah. Adapun pemangku kepentingan (stakeholder) lain dilibatkan dalam rapat sebelum pentahapan ini. c. Bahwa dalam rapat dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lain, Pemerintah merangkum dan memfinalisasi semua masukan secara substansi terhadap Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang- Undang tentang Cipta Lapangan Kerja yang sebelumnya telah dirangkum dan dijaring dalam rapat-rapat pembahasan pemerintah dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Rapat dengan pemangku kepentingan ini sudah kami sampaikan dalam Bukti PK-7 s.d PK-19 pada Keterangan Presiden sebagaimana telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2021. d. Untuk memperkuat bukti keterlibatan multi pemangku kepentingan terkait pembahasan RUU Cipta Kerja, berikut disampaikan bukti pembahasan/rapat terkait RUU Cipta Kerja: 1) Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law klaster Penyederhanaan Perizinan Lingkungan, yang dihadiri oleh: KADIN (vide Bukti PK-165) 2) Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Rapat Omnibus law Klaster ESDM dan Ketenaganukliran, yang dihadiri oleh: KADIN (vide Bukti PK-166). 3) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan tentang Omnibus law Klaster Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM (vide Bukti PK-167), yang dihadiri oleh: a) Asosiasi Pelaku Usaha: i. KADIN; ii. HIPPI; iii. ASEPHI; iv. INKOWAPI; v. IWAPI; b) Law Firm/Firma Hukum: Lusma Rizki (Melli Darsa & Co – PwC) 4) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertanian (vide Bukti PK-168), yang dihadiri oleh: 251 a) Serikat Pekerja: i. Ridwan Jacub (GAPUSINDO); ii. Djoni Liano (GAPUSINDO); b) Asosiasi Pelaku Usaha: i. KADIN; ii. PERMAPI; iii. GAPKI; iv. GAPMMI; 5) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (vide Bukti PK-169), yang dihadiri oleh: Grace Salim (Akademisi - UPH). 6) Rapat tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Kehutanan (vide Bukti PK-170), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Ishana (NAMPA); ii. Ridwan Jacub (GAPUSINDO); iii. Djoni Liano (GAPUSINDO); iv. G. Ginanjar (GAPUSINDO); b) Asosiasi Pelaku Usaha: i. KADIN; ii. GAPKI; iii. APHI; iv. GAPMMI; 7) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Pengenaan Sanksi (vide Bukti PK-171), yang dihadiri oleh: KADIN 8) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Pertahanan dan Keamanan (vide Bukti PK-172), yang dihadiri oleh: KADIN 9) Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kepariwisataan (vide Bukti PK-173), yang dihadiri oleh: 252 Asosiasi Pelaku Usaha: a) GIPI; b) KADIN; c) ASTINDO; d) ASITA; e) ARKI; f) PHRI; 10) Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan (vide Bukti PK-174), yang dihadiri oleh: KADIN 11) Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Tentang Omnibus law (vide Bukti PK-175), yang dihadiri oleh: Asosiasi Pelaku Usaha: a) KADIN; b) APINDO; c) APRINDO; d) APRISINDO; e) REI; f) GAPKI; g) APHI; h) GAPMMI; i) PHRI; j) APKI; k) APBI; 12) Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Penjelasan Tentang Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-94 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (KSPSI) b) Didi H (KSPSI) c) Tony Pangaribuan (KSPSI AGN) d) Mustopo M (KSPSI AGN) 253 e) Eko Darwanto (K-Saburmusi) f) Iswan Abdullah (KSPI) g) Ramidi (KSPI) h) Ridwan H. Aziz (KSPI) i) Helmy Salim (KSPI) j) Arnold Sihite (KSPI) k) Surnadi (KSBSI) l) Mirah Sumirat (KSPI) m) Soenarjono (K-Sarbumusi) n) Pawutan SS (KSP) 13) Rapat tanggal 14 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-95 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Arnold Sihite (KSPI) b) Elly Rosita (KSBSI) c) Eko Darwanto (K-Sarbumusi) d) Ristadi (KSPN) 14) Rapat tanggal 22 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Lapangan Kerja (vide Bukti PK- 176), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: i. Yose Rizal (CSIS) ii. Raden Pardede (Pakar Ekonomi) iii. Payaman Simanjuntak (Universitas Indonesia) iv. Aloysius Uwiyono (Universitas Indonesia) v. Muhammad Dokhi (STIS) vi. Ahmad Heri Firdaus (Peneliti Ekonom INDEF) vii. Prof. M. Zilal Hamzah (Universitas Trisakti) viii. Eleonora Sofilda (Universitas Trisakti) ix. Ida Susanti (Universitas Parahyangan) x. Susilo Andi P (FH UGM) xi. Asri Wijayanti (Universitas Muhammadiyah Surabaya) 254 xii. Agus Mildah (Universitas Usu Medan) xiii. Fithriatus Shalihah (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta) xiv. Umar Kasim (Dosen STHM Jakarta) xv. Agus G (Universitas Trilogi/STEKPI) xvi. Dessy Sunarsi (Universitas Sahid Jakarta) xvii. Linda Kurnia (Universitas Muhammadiyah Surabaya) xviii. Rumainur (Universitas Nasional) xix. Gilang Ramadhan (Ketua Trisakti) b) Asosiasi Pelaku Usaha: Sri Mulyani (APINDO) c) Law Firm/Firma Hukum: i. Daniel Minggu (Peradi Soho) ii. Susanto Hutama (Trimurti Law Office) iii. Johan Imanuel (Bireven & Partner Law Office) iv. Adimaz Cahaya P (HKHKI) v. Yudi Suryo (HKHKI) vi. Raditya Darmadi (HKHKI) vii. Raja Sirat (HKHKI) d) Organisasi: i. Cut Nurul Aidha (Prakarsa Research) ii. Wandi S (HMI) iii. Munawir (HMI) iv. Fiqri Hakil Nur (HMI) v. Galih Prasetyo (HMI) vi. fK. Anam Gumiilar (HMI) vii. Wendi (HMI) viii. Yogi Pratama (HMI) ix. Alwi (HMI) 15) Rapat tanggal 11 Februari 2020 tentang Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-97 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (KSPSI) 255 b) Hermaito Achmad (KSPSI) c) Muhammad Husni (KSBSI) d) Jumadi (KASBI) e) Kartina (KASBI) f) Nabila (AFR) g) Kusmin (SPN) h) Moh. Isran (KASBI) i) Indesmunasmar (GEKANAS/FSPI) j) Saepul Anwar (PPFSPKEPSPSI/GEKANAS) k) Dalail (K-Sarbumusi) l) Puji Santoso (SPN) m) Surya Adam (K-Sarbumusi) n) Rustadi (KSPN) o) Arnold Sihite (KSPSI) p) Wispramoni Budiman (FSPBUN) q) Betar Sigit Prakoeswa (FSPBUN) r) Sasmira D (FSPBUN) s) Gallif F (FSPBUN) t) Febri Johannes (KASBI) 16) Rapat tanggal 18 Februari 2020 tentang Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-99 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: Evo J (KAHUTINDO) b) Asosiasi Pengusaha: APINDO 17) Rapat tanggal 26 Februari 2020 tentang Klaster Ketenagakerjaan vide Bukti PK-103 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Ely Yudiana (KSPI) b) Said Iqbal (KSPI) c) Andi Handoko (KSPI) d) M. Lubis (KSPI) 256 e) Didi Suprijal (KSPI) f) Arif Minardi (FSPLEM) g) Indra Munaswar (KSPI) h) Radi Yanito (KSPI) i) Rahman Akbar (KSPI) 18) Rapat tanggal 5 Mei 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Ketenagakerjaan vide Bukti PK-112 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Andi Gani Nenawea (Presiden KSPSI) b) Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI) c) Elly Rosita (Presiden KSBSI) d) Dedi Herdianto (Sekjen KSBSI) e) Said Iqbal (Presiden KSPI) f) Ramidi (Sekjen KSPI) 19) Rapat tanggal 10 Juni 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Ketenagakerjaan vide Bukti PK-116 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Yorris Raweyai Presiden (KSARBUMUSI) b) Eko DarwantoPerwakilan Presiden (KSARBUMUSI) c) Muchtar Pakpahan Ketua Umum (KSBSI) d) Ruth Pakpahan (KSBSI) e) Khoirul Anam Presiden (FKAHUTINDO) f) Ahmad Irfan Nasution (KSPSI) g) Andi S (KSPSI) h) Agus D. (KSPSI) i) Elly Rosita Silaban (KSBSI) j) Dedi H (KSBSI) k) Saut Pangaribuan (KSBSI) l) Said Iqbal (KSPI) m) Ramidi (KSPI) 257 n) Lukman (KSPI) o) R Abdullah (FSP KEP) p) Bambang Surjono (FSP KEP) q) Mirah Sumirat (FSP KEP) r) Agus Darsana (FSP TSK) s) Vanny Sompie (FSP TSK) t) Riden (FSPMI) u) Djoko Harjono (SPN) v) Ary Joko Sulistyo (Gartex) w) Harris M (Nikeuba) 20) Rapat 3 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-124 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Andi Gani Nena Wea (KSPSI) ii. Yorris Raweyai (KSPSI) iii. H. Said Iqbal (KSPI) iv. Elly Rosita Silaban (KSBSI) v. Ristadi (KSPN) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO 21) Rapat tanggal 10 s.d. 11 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-126 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Hermanto Achmad (KSPSI) ii. Saepul Anwar (KSPSI) iii. Al Mansyur Ayyubi (KSPI) iv. Bibit Gunawan (KSBSI) v. Arnod Sihite (KSBSI) vi. Riden Hatam A (KSPI) 258 vii. Djoko H (KSPI) viii. Said Ikbal (KSPI) ix. Dedi Hardianto (KSBSI) x. Saut Pangaribuan (KSBSI) xi. Haris Manalu (KSBSI) xii. Beny Rusli (KSPN) xiii. Eko Darwanto (KSARBUMUSI) xiv. Beta R Sigit Prakoeswa (FSP BUN) xv. Agus Salim (FSP KAHUTINDO) b) Asosiasi Pengusaha: i. APINDO ii. KADIN 22) Rapat tanggal 13 s.d. 16 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan vide Bukti PK-128 s.d. PK-129 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Saut Pangaribuan (KSBSI) ii. Haris Manalu (KSBSI) iii. Beny Rusli (KSPN) iv. Arnod Sihite (KSBSI) v. Dedi Hardianto (KSBSI) vi. Dalail (KSARBUMUSI) vii. Bibit Gunawan (KSBSI) viii. AL Mansyur Ayubi (KSPI) ix. Sumadi (KSBSI) x. Markus (KSBSI) xi. Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN) xii. Sunardi (KSBSI) xiii. Julian (KSBSI) xiv. Untung Riyadi (KSPSI) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN 259 ii. APINDO 23) Rapat tanggal 20 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja (vide Bukti PK-130 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Arnod Sihite (KSPSI) ii. Saut Pangaribuan (KSPSI) iii. Harris Manalu (KSPSI) iv. Beny Rusli (KSPN) v. Eko Darwanto (KSBMI) vi. Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN) vii. Julian (KSBSI) viii. Untung Riyadi (KSPSI) ix. Surnadi (KSBSI) x. Dalail (KSBMI) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO 24) Rapat tanggal 23 Juli 2020 tentang Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-133 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Saut Pangaribuan (KSBSI) b) Harris Manalu (KSBSI) c) Julian (KSBSI) d) Untung Riyadi (KSBSI) 25) Rapat tanggal 30 Juli 2020 tentang Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (vide Bukti PK-135 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021), dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Saut Pangaribuan (KSBSI) 260 ii. Harris Manalu (KSBSI) iii. Elly Rosita (KSBSI) iv. Dedi (KSBSI) v. Yorris R (KSBSI) vi. Arnod Sihite (KSBSI) vii. Eko Darwanto (KSBMI) viii. Beta R Sigit Prakoeswa (FSPBUN) ix. Beny Rusli (KSPN) x. Ristadi (KSPN) b) Asosiasi Pengusaha: i. KADIN ii. APINDO e. Sebelumnya, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap UU No.13 Tahun 2003, yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam evaluasi ini diperoleh gambaran mengenai tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari UU No.13 Tahun 2003 untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa pertemuan dalam rangka evaluasi terhadap UU No.13 Tahun 2003 dengan stakeholders (pengurus/anggota serikat pekerja dan serikat buruh, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan praktisi) dilakukan sebelum adanya Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja. Dalam perkembangannya, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu klaster yang ada dalam RUU Cipta Kerja (omnibus law). Pertemuan tersebut antara lain: 1) FGD tanggal 16 s.d. 17 September 2019 tenang Diskusi Akademisi dan Praktisi Ketenagakerjaan Mengenai Regulasi Bidang Hubungan Industrial (vide Bukti PK-177), yang hadiri oleh: a) Akademisi: i. Dr. Eleonora Sofilda, M.Si. ii. Prof. H. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. b) Praktisi: i. Yunus Trionggo, Bridgestone Indonesia (Ketua SC GNIK) 261 ii. Aloysius Budi Santoso, Astra Group (SC GNIK) iii. Rudy Afandi, XL Axiata (SC GNIK) 2) FGD tanggal 10 Desember 2019 tentang Dialog Arah Pengupahan Kedepan (vide Bukti PK-178), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: Dr. Dwini Handayani b) Praktisi: Hilda, PT NGK Busi Indonesia 3) FGD tanggal 4 Desember 2019 tentang Dialog Hubungan Industrial “Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” (vide Bukti PK-179), yang dihadiri oleh: a) Serikat Pekerja: i. Efendi Lubis (KSBSI) ii. Sofyan Abdul Latef (FSP PAR-REF) iii. Bambang Prasanto (SPSI AGN) iv. Saut H. Aritonang (SBM SETIAKAWAN) v. Timboel Sinagar (OPSI) vi. Anny Simanjuntak (KSPI) vii. Enung Yani (FSP KEP) viii. Ichsan (FKSPN) ix. Saut Pangaribuan (DPP FPE) b) Akademisi: Dhiky Pudya Gilangjati, S.Sos. 4) FGD tanggal 9 Desember 2019 tentang Dialog Pengupahan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (vide Bukti PK-180), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) F.E. Kayadoe (KSPSI 1973) b) Hermawan H.S. (KSN) c) Matius Santoso (KSP RNI) d) Djoko Heriyono (SPN) 5) FGD tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Cipta Lapangan Kerja (vide Bukti PK-181), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Bibit Gunawan (FSP NIBA KSPSI) b) Ristadi (FKSPN) 262 6) FGD tanggal 18 Desember 2019 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Lapangan Kerja (vide Bukti PK-182), yang dihadiri oleh: Serikat Pekerja: a) Fahmi Amrozi (KSBDSI) b) M. Muhaimin (RNI) c) HM. Nurdin Singadedja (KSPSI AGN) d) Hendrik Hutagalung (KSBSI) e) Aditya Adzi (KS Nusantara) f) Helmy Salim (KSPSI YR) g) Hermawan (KS Nasional) h) Buri Haryanto (KSPSI 1973) i) Suyanto (KSP BUMN) 7) FGD tanggal 20 Desember 2019 tentang Sistem Pengupahan yang Adil dan Berdaya Saing (vide Bukti PK-183), yang dihadiri oleh: a) Akademisi: i. Dr. Eleonora Sofilda, M.Si. ii. Prof. H. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. b) Serikat Pekerja: i. Arsukman Edi (SPSI Sumbar) ii. Suarman Muaz (FSPP Kota Padang) iii. Paiman (SPSI Kota Padang) c) Praktisi: i. Suryadi (PT. Ansar Terang Crushindo) ii. Serli Wahyuni (PT. Kijang Lima Gunung) iii. Zulhendri (PT. Batanghari Barisan) iv. Wilker Sitio (PT. Abaisiat Raya) Hasil evaluasi UU No. 13 Tahun 2003 dengan stakeholders tersebut menjadi bagian pembahasan dan usulan substansi RUU Cipta Kerja. 3. Kami ingin dapat juga gambaran seberapa sederhana kemudian pendelegasian yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? berapa banyak pendelegasian kepada 263 peraturan yang lebih rendah itu di mana bisa ditemukan, apakah dalam naskah akademik? Jawaban/Tanggapan a. Melalui penerapan pendekatan pengaturan tersebut, telah diidentifikasi 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Peraturan Pemerintah dan 15 (lima belas) Peraturan Presiden yang perlu diterbitkan dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja. Setelah pembahasan dengan DPR dan disepakati dalam UU Cipta Kerja, jumlah amanat pembentukan Peraturan Pemerintah menjadi 441 (empat ratus empat puluh satu). Sedangkan, jumlah amanat pembentukan Peraturan Presiden menjadi 11 (sebelas). b. Pengaturan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden tersebut sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menerapkan pula metode Omnibus law yaitu penerbitan suatu peraturan perundang- undangan dilakukan dengan mengubah atau mencabut peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaturan serupa. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk melakukan penyederhanaan dalam penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. c. Penyederhanaan tersebut tercermin dalam jumlah Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Peraturan Pemerintah. Demikian pula halnya dengan Peraturan Presiden yang hanya berjumlah 4 (empat) Peraturan Presiden. d. Lebih jauh, penyederhanaan tersebut dapat dilihat dengan adanya pembentukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mencabut lebih dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya. Penerbitan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mencabut lebih dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya adalah: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang mencabut 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 264 Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452) b) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794) c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112). d) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan e) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan. f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) g) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) h) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 265 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776) j) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759) 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393) 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut 5 (lima) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816; b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 266 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617) 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang mencabut 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan Dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131) b) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mencabut 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404) b) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66) c) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mencabut 5 (lima) Peraturan Presiden, yaitu: 267 a) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) b) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum c) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum d) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum e) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) b) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793) 268 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mencabut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu: a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453); dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472) 9) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mencabut 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu: a) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal b) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97). e. Selanjutnya, terdapat pula Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang diterbitkan dan mencabut Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang telah ada sebelumnya agar sesuai dengan tujuan dari pembentukan UU Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebut, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik 269 Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215). 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6459). 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502). 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532). 5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509). 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) 270 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372. 8) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39). 9) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901). 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277). f. Selain itu, penyederhanaan tersebut dapat dilihat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencakup 18 sektor kegiatan usaha. Selama ini, pengaturan NSPK perizinan berusaha diatur oleh masing- 271 masing Menteri/Kepala Lembaga, bahkan Pemerintah Daerah. Dalam UU Cipta Kerja terdapat amanat sebanyak pendelegasian terhadap 126 (seratus dua puluh enam) peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) pendelegasian terkait NSPK dan 79 (tujuh puluh sembilan) pendelegasian terkait perizinan. Ke-124 (seratus dua puluh empat) pendelegasian tersebut kemudian disatukan dalam satu Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Dengan diterbitkannya PP 5/2021 tersebut, Menteri/Kepala Lembaga, bahkan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada PP tersebut dalam hal terkait NSPK Perizinan Berusaha. 4. Kami diberi penjelasan yang elaboratif terkait adanya 5 versi naskah itu. Ada naskah versi 905 halaman yang disetujui dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober, ada naskah versi 1.028 halaman yang diunggah di laman DPR, ada naskah versi 1.035 halaman, 20 … 12 Oktober siang, ada naskah versi 812 halaman, 12 Oktober malam, ada naskah versi 1.187 halaman, 21 Oktober ketika itu. Tolong Pemerintah memberikan klarifikasi terhadap perbedaan-perbedaan naskah ini! Kami hanya ingin tahu perubahan-perubahan apakah yang terjadi dari 1 naskah ke naskah lain itu. Karena apa? Secara konkret, Pak Menko Perekonomian, itu memang ada pengakuan atau pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan setelah menerima naskah dari DPR pascapersetujuan bersama itu, dilakukan beberapa perbaikan teknis. Nah, kami ingin tahu apa bentuk perbaikan teknis yang dilakukan setelah naskah itu sampai ke tangan pemerintah, sehingga kami bisa membandingkan naskah yang disetujui bersama. Kemudian, naskah yang direvisi secara teknis oleh Kesekretariatan Jenderal DPR. Naskah yang disampaikan dari DPR ke pemerintah. Kemudian, naskah yang diperbaiki secara teknis oleh Kementerian Sekretariat Negara itu. Nah, ini bisa untuk melacak seberapa substansial sih, perubahan yang dilakukan setelah persetujuan bersama itu? Jawaban/Tanggapan 272 a. Versi resmi dari RUU Cipta Kerja yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah adalah sesuai dengan poin Keterangan Presiden vide-Bukti PK-89 dimana Ketua DPR RI melalui surat Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden cq. Menteri Sekretaris Negara RUU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna ke-7 (tujuh) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk mendapat pengesahan dari Presiden. Sehingga dengan demikian, selain draf RUU yang disampaikan secara resmi oleh Ketua DPR kepada Presiden bukan merupakan draf RUU resmi. b. Kementerian Sekretariat Negara, hanya melakukan penyesuaian terkait formatting dan pengecekan teknis RUU Cipta Kerja sebelum kemudian diajukan kepada Presiden untuk dilakukan pengesahan. c. Formatting yang dilakukan berupa penyesuaian naskah untuk dituangkan dalam kertas, margin, dan font sesuai standar yang biasa dilakukan. Kemudian untuk pengecekan teknis dilakukan dengan pemeriksaan typo dan perbaikan yang sifatnya teknis tanpa merubah substansi dari RUU Cipta Kerja hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI. d. Selanjutnya Naskah UU Cipta Kerja yang telah di-formatting dan dilakukan penyesuaian diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota WAHIDUDDIN ADAMS 1. Saya minta nanti terutama tekanan dari keterangan Presiden karena belum diuraikan secara rinci, meskipun tadi dari DPR sudah menyinggung tentang metode yang dipakai ini adalah metode Omnibus law. apakah metode ini sudah baku atau nanti akan dibakukan dan lain sebagainya? saya kira saya hanya tekan satu untuk pemilihan metode omnibus law ini apa landasan mungkin juga teorinya dapat diuraikan karena saya lihat ini pernah dibahas bersama para pakar. Lalu, landasan yuridisnya, di mana ini kita bisa … karena ini di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini kan perlu metode yang pasti dan baku. Nah, apakah ini baku? Artinya tidak eenmalig ini, tidak hanya sekali ini, tapi mungkin pada waktu berikutnya karena kepentingan dan … apa … desakan keperluan 273 perundang-undangan, kita akan pakai lagi metode seperti ini. Ya, bahkan tidak mungkin juga tidak … atau tidak mustahil juga mungkin teman-teman kita di daerah, Perda nya metode omnibus law juga. Nah, ini bisa terjadi, ya. Jadi, artinya diberikan jawaban landasan teorinya, kemudian landasan yuridisnya yang bisa ditarik atau dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Jawaban/Tanggapan Terkait dengan pertanyaan nomor 1 dari Yang Mulia Hakim Anggota WAHIDUDDIN ADAMS terkait dengan penggunaan metode Omnibus Law telah kami uraikan pada jawaban pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA nomor 1 (halaman 3). 2. Saya mohon nanti kepada Pemerintah dan Presiden juga menguraikan bahwa RUU Cipta Kerja itu ada di Prolegnas, kemudian setelah menjadi undang-undang itu cukup banyak PP, Perpres, mungkin Permen pelaksanaannya. Nah, apakah PP dan Perpres-nya itu juga sudah ada di dalam Kepres tentang persiapan pembuatan PP, Perpres? Karena mengingat itu cepat sekali dari 2020 sampai 2021 Tanggapan/Jawaban a. RUU Cipta Kerja sebagaimana telah disampaikan dalam vide Bukti PK-20 dan vide Bukti PK-27 Keterangan Presiden yang telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2021 bahwa telah tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020 – 2024 melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020- 2024 serta tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. b. Adapun terkait Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menempuh tahapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun menggunakan instrumen Izin Prakarsa sebagaimana tertuang 274 dalam ketentuan Pasal 28 UU 12/2011 beserta perubahannya juncto. Pasal 30 Perpres 87/2014. c. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor: PH.2.1-272/M.EKON/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengajukan permohonan Izin Prakarsa terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Presiden (vide Bukti PK-184). d. Permohonan Izin Prakarsa tersebut kemudian dijawab oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan surat Nomor: B-887/M.Sesneg/D- 1/HK.02.02/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada intinya menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui permohonan Izin Prakarsa guna Menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (vide Bukti PK -185). III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota DANIEL YUSMIC P. FOEKH Kalau sekiranya jumlahnya 78, kalaupun dalam setiap undang-undang hanya 1 stakeholder, maka patut diperkirakan ada sekitar 78 stakeholders. Ini hanya mau melengkapi yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, “Yang diundang ini, stakeholder ini siapa saja yang hadir pada waktu mulai tahapan perencanaan dan seterusnya?” Tanggapan/Jawaban Terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota DANIEL YUSMIC P. FOEKH terkait dengan stakeholders yang membahas/menyusun UU Cipta Kerja telah kami uraikan pada jawaban Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada pertanyaan nomor 2 di atas (halaman 24). IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SUHARTOYO 1. Apa sih, sesungguhnya partisipasi itu? Apakah sekadar diundang, kemudian hadir? Ataukah sebenarnya ada substansi yang lebih dalam, yang harus disepakati, yang kemudian menjadi … apa … kristalisasi daripada norma yang tertuang dalam undang-undang, yang kemudian 275 dibentuk itu? Itu kan menjadi persoalan lain yang kemudian harus dijawab oleh Pemerintah dan DPR. Termasuk dalam Perkara 107/PUU- XVIII/2020 misalnya, juga mempersoalkan bagaimana tentang nomenklatur omnibus law sendiri yang belum klir, baik historikalnya, sejarahnya, maupun kemudian tinjauan-tinjauan yuridis, filosofisnya sebagaimana yang dipersoalkan Pak Wahiduddin tadi. Nah, itu. Jawaban/Tanggapan Bahwa Berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 12/2011 beserta perubahannya menyebutkan bahwasa masyarakat berhak memberikan masukkan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prof. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa konsep Partisipasi Masyarakat yang tertera pada pasal tersebut diatas berkaitan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas keterbukaan. Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahputra mengemukakan bahwasanya salah satu konsep terkait partisipasi Publik adalah Partisipasi sebagai kebijakan, yang mana konsep ini berpandangan bahwa partisipasi merupakan wujud prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan. Meskipun Partisipasi Masyarakat merupakan suatu wujud daripada asas keterbukaan dan implementasi nilai- nilai demokrasi namun apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana mengatur bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR maka dalam hal ini Presiden sebagai pembuat kebijakan tetap harus melakukan pengkajian dan penelitian kembali apakah masukan dari masyarakat tersebut memang diperlukan atau tidak. Hal ini sejalan dengan Pendapat Prof. Hikmahanto Juwana dalam keterangannya ketika beliau menjadi Saksi Ahli dalam Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang mana dalam keterangannya beliau mengungkapkan bahwa dalam konteks partisipasi publik, diperbolehkan untuk memberikan saran, diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan namun, tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, cara-cara seperti itu diharapkan dapat membentuk peraturan Perundang-undangan yang baik, dan menampung aspirasi 276 masyarakat, sehingga ketika pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam keterangan DPR-RI yang menyatakan bahwa “bermanfaat atau tidaknya suatu rancangan undang-undang tentu tidak dapat memuaskan keinginan seluruh pihak.” Yang diadaptasi dai salah satu tujuan hukum yang dikemukakan Jeremy bentham “the greatest happiness of the greatest number” (Happiness and utility: Jeremy Bentham’s Equation: J.H Burns, Hlm.1) Yang mana dalam konteks ini tujuan perubahan perubahan atau pembentukkan peraturan perundang-undangan adalah kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar mungkin rakyat Indonesia yang tentunya tidak semua pihak dapat terpuaskan. Selanjutnya Masih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 DPR-RI menyatakan bahwa Frasa “Dapat” dalam Pasal 117 Tatib DPR-RI merupakan norma yang bersifat pembebasan (Vrijstelling) atau pembolehan bagi Anggota, Komisi, atau gabungan komisi, apabila suatu rancangan undang-undang dianggap perlu meminta masukkan dari masyarakat sebagai bahan panitia kerja (Pembentuk Undang-Undang) untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang. Yang mana dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk di dengar (right to be heard) namun tidak serta merta juga hak untuk dipertimbangkan (right to be considered). Adapun partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah dijabarkan dalam jawaban atas pertayaan Nomor 2 dari Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra di atas. 2. Secara faktual menurut Pemohon 107/PUUXVIII/2020 bahwa undang- undang ini tidak menyederhanakan, malah sebaliknya, kata dia. Nah, itu yang sebenarnya harus dijawab. Tanggapan/Jawaban Terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota DANIEL YUSMIC P. FOEKH terkait dengan stakeholders yang membahas/menyusun UU Cipta Kerja telah kami uraikan pada jawaban Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada pertanyaan nomor 3 di atas (halaman 37). 277 Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 24 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 25 Agustus 2021 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA 1. Bagaimana praktik pembentukan Omnibus Law terutama di Kanada? Penjelasan/Tanggapan: Negara Kanada adalah negara yang menerapkan sistem hukum yang didasarkan pada sistem common law dan sistem civil law. Sistem hukum ini didasarkan pada sistem Inggris dan Prancis dimana para penjelajah dan penjajah membawa sistem ini ke Kanada pada abad ke-17 dan abad ke-18. Setelah pertempuran Quebec pada tahun 1759, Kanada tunduk pada hukum Inggris common law, kecuali Quebec, yang mengikuti sistem civil law. Selain itu, terdapat juga sistem hukum yang terbangun dari adanya masyarakat adat terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Konstitusi Kanada mengakui dan melindungi hak-hak perjanjian yang ada. Konsep perjanjian historis ini terbentuk dari abad ke-17 sampai sekitar tahun 1930, dimana Pemerintah Kanada membentuk keyakinan bahwa masyarakat adat telah menyerahkan titel Aborigin ke seluruh Kanada. Perjanjian yang ada beragam, di satu sisi terdapat usaha dalam membangun hubungan perdamaian dan persahabatan, di sisi lain juga pengalihan hak atas tanah. Hukum tertinggi di Kanada ada pada Konstitusi Kanada sehingga segala peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah tingkat federal, provinsi, atau pemerintahan teritorial yang tidak sejalan dengan konstitusi dianggap tidak sah. Permulaan konstitusional Kanada melibatkan serangkaian kesepakatan politik antara dua budaya Eropa, dimana satu didominasi Bahasa Prancis, katolik, dan diatur oleh civil law, sementara yang lainnya adalah Bahasa Inggris, lebih heterogen dalam hal agama, dan diatur oleh common law. Akomodasi bersama dari Warga Negara Kanada yang berbahasa Prancis dan yang berbahasa Inggris, dan pembentukan pemerintahan yang mayoritas berbahasa Prancis (Quebec) adalah bagian penting dari sejarah konstitusional Kanada. Secara umum terdapat 3 (tiga) tipe peraturan perundang-undangan di Kanada, yaitu: a. Statutes, merupakan peraturan yang berupa undang-undang yang dibahas oleh parlemen federal atau badan legislatif provinsi telah melalui proses 278 voting sebelum keberlakuannya. Statutes merupakan aturan yang luas yang mengatur kehidupan sehari-hari; b. Regulations, merupakan peraturan yang dibuat oleh badan federal atau provinsi, yang merupakan peraturan teknis implementatif dari statutes; dan c. Bylaws, merupakan peraturan yang dibuat oleh badan tingkat kotamadya, yang merupakan peraturan teknis implementatif dari statutes. Statutes atau undang-undang merupakan sumber hukum utama di Kanada. Sebelum berlaku menjadi sebuah hukum, undang-undang harus mendapatkan persetujuan oleh parlemen. Rancangan Undang-Undang (Bill) yang diajukan dapat berupa perubahan atau pencabuntan undang-undang yang sudah ada maupun pembentukan undang-undang yang baru. Proses pembentukan undang-undang di Kanada yang melibatkan parlemen adalah sebagai berikut: a. Memorandum Kabinet disiapkan untuk mendapatkan persetujuan kebijakan dan dan wewenang untuk perancangan undang-undang baru. Kabinet merupakan forum Perdana Menteri untuk membuat kesepakatan diantara menteri di pemerintahan; b. Berdasarkan keputusan Kabinet, Departemen Kehakiman menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang akan diajukan. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama antara departemen pemerintah atau tim pengembangan kebijakan dan layanan hukum dari organisasi terkait; c. First Reading of The Bill, tahapan dimana RUU diajukan baik di House of Commons atau di Senat; d. Second Reading of The Bill, tahapan dimana anggota parlemen memperdebatkan prinsip RUU dan melakukan voting untuk menentukan apakah perlu dipelajari lebih lanjut; e. Apabila RUU tersebut lolos, akan dikirim ke Parliamentary Standing Committee yang akan melakukan kajian secara mendalam, mengadakan dengar pendapat publik to mendapatkan pandangan and memungkinkan saran perubahan; f. Report Stage, tahapan dimana Parliamentary Standing Committee telah menyelesaikan kajiannya lalu melaporkan RUU terkait kembali ke The House. Kemudian dilakukan perdebatan kembali. Pada tahapan ini, anggota parlemen dapat menyarankan perubahan terhadap RUU; 279 g. Third Reading of The Bill, tahapan dimana RUU kembali kepada anggota parlemen untuk debat final dan melakukan voting, berdasarkan hasil laporan Committee; h. Setelah melewati voting, RUU dikirimkan ke Kamar (Chamber) yang lain, untuk melalui proses yang sama; i. Ketika RUU telah melewati Lower Chamber dan Upper Chamber, RUU tersebut diberikan kepada Governor General untuk mendapatkan persetujuan (Royal Assent) dan kemudian menjadi hukum yang berlaku di Kanada. Omnibus bills telah digunakan selama beberapa dekade oleh Pemerintah Kanada sebagai kendaraan untuk mengusulkan beberapa jenis undang-undang tertentu ke Parlemen. Terminologi omnibus bill sendiri tidak didefinisikan secara jelas dalam aturan prosedural, baik di Senat maupun The House of Commons. Namun, dalam The House of Commons Glossary of Parliamentary Procedure didefinisikan sebagai “A bill consisting of a number of related but separate parts that seeks to amend and/or repeal one or several existing Acts and/or to enact one or several new Acts.” Berdasarkan kebiasaan dan guidelines di Kanada, tidak ada batasan seberapa banyak perubahan yang dapat dilakukan dalam satu RUU omnibus dan tidak ada panjang maksimal untuk satu buah RUU yang akan diajukan. Misalkan, pada tahun 1960-an dimana Criminal Law Amendment Act baru disahkan di Kanada. Omnibus bill ini merupakan contoh implementasi reformasi yang besar terhadap hukum pidana Kanada. Perubahan dibuat untuk mengatasi masalah hukum terhadap aborsi, kepemilikan senjata, ancaman panggilan telepon, kekejaman terhadap binatang, lotere, dan beberapa hal lainnya. RUU tersebut terdiri dari 126 halaman, dan mengandung 120 klausa. Prinsip dasar dan tujuan dari RUU tersebut adalah untuk menyesuaikan hukum pidana Kanada dengan nilai-nilai yang berlaku saat itu. Kemudian, terdapat pula omnibus bills yang lebih panjang. Pemerintah federal dari semua lapisan mengubah budget implementation act - undang-undang yang memberlakukan anggaran tahunan pemerintah - menjadi omnibus bills yang sangat besar. Antara tahun 1995 dan 2000, rata-rata panjangnya budget implementation act adalah 12 halaman. Pada saat awal tahun 2000-an, rata-rata menjadi 139 halaman. Sejak tahun 1009, hampir semua budget implementation 280 act menjadi berates-ratus halaman panjangnya. Seperti misalnya Budget Implementation Act 2010 (Bill C-9) yang mencapai 883 halaman. Pemerintah menyatakan bahwa segala yang ada di dalam RUU tersebut berhubungan dengan pelaksanaan anggaran federal. Dikarenakan tidak adanya definisi dari omnibus bill yang pasti, sulit untuk menentukan dengan pasti kapan pertama kali omnibus bill pertama kali diperkenalkan di dalam parlemen. House of Commons Procedure and Practice menunjukkan bahwa praktek tersebut telah ada di tahun 1888, ketika suatu private bill diajukan dengan tujuan untuk mengukuhkan dua perjanjian perkeretaapian yang terpisah. Namun, RUU yang memiliki ciri “omnibus” mungkin telah ada sebelum tahun tersebut. Pada tahun 1868, saat sesi parlementer yang pertama, Parlemen Kanada mengesahkan sebuah undang- undang untuk melanjutkan selama waktu yang terbatas beberapa undang- undang yang disebutkan di dalamnya yang mungkin bercirikan sebagai omnibus bill pertama pasca Konfederasi Kanada. Undang-undang ini mengandung satu tujuan sebagai kelanjutan dari undang-undang yang akan berakhir, sekaligus pada saat bersama mengubah beberapa undang-undang dengan pokok pembahasan yang berbeda seperti kepailitan, perdamaian di perbatasan, dan perbankan. Sifat omnibus mencerminkan prinsip, tema atau tujuan yang sama, atau merupakan bagian dari inisiatif administratif tunggal. Penggabungan beberapa perubahan dari undang-undang sebenarnya dapat meningkatkan kajian parlemen terhadap komponen dan interaksinya dengan unsur-unsur RUU lainnya, serta memudahkan pemeriksaan RUU tersebut. Selain itu, omnibus dapat memfasilitasi pertimbangan dari semua aspek yang saling terkait dari agenda legislatif tertentu. Hal tersebut juga dapat membantu memfokuskan debat parlementer. Manfaat lainnya dari adanya undang-undang omnibus adalah menghemat waktu dan mempersingkat jumlah hari para pembuat undang-undang yang harus dihabiskan di dalam parlemen. The House of Commons dahulunya biasa duduk selama sekitar 175 hari dalam setahun di tahun 1990-an. Dengan memasukkan banyak perubahan ke dalam lebih sedikit RUU, parlemen dapat mempersingkat sidangnya. Saat ini, parlemen duduk selama sekitar 130-140 hari pertahun. Secara ideal, jika anggota parlemen menghabiskan waktu lebih sedikit, mereka 281 dapat menghabiskan lebih banyak waktu di daerah pemilihan mereka. Hal ini dapat membuka lebih banyak kesempatan untuk bertemu individu dan kelompok masyarakat, dan lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan konstituen. Omnibus bills telah digunakan selama beberapa dekade oleh Pemerintah Kanada sebagai kendaraan untuk mengusulkan beberapa jenis undang-undang tertentu ke Parlemen. Terminologi omnibus bill sendiri tidak didefinisikan secara jelas dalam aturan prosedural, baik di Senat maupun The House of Commons. Namun, dalam The House of Commons Glossary of Parliamentary Procedure didefinisikan sebagai “A bill consisting of a number of related but separate parts that seeks to amend and/or repeal one or several existing Acts and/or to enact one or several new Acts.” Dengan demikian karena omnibus law di Kanada diterapkan dalam proses pembentukan undang-undang dengan demikian proses pembentukan undang-undang di Kanada sama seperti pembentukan undang-undang pada umumnya. 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membahas omnibus law dari awal sampai akhir menjadi undang-undang di Kanada? Penjelasan/Tanggapan: Sampai dengan Jawaban Pemerintah ini disusun, Pemerintah masih mendalami dan melalui Kementerian Luar Negeri masih berkoordinasi dan berkorespodensi dengan Pemerintah Negara Amerika Serikat, Kanada dan Irlandia. Pemerintah meminta izin untuk menyampaikan kemudian jawaban atas pertanyaan ini setelah mendapatkan bahan dan hasil koordinasi yang lengkap. 3. Bagaimana partisipasi publik dan standar pembentukan pembentukan omnibus law di luar negeri? Penjelasan/Tanggapan: Sampai dengan Jawaban Pemerintah ini disusun, Pemerintah masih mendalami dan melalui Kementerian Luar Negeri masih berkoordinasi dan berkorespodensi dengan Pemerintah Negara Amerika Serikat, Kanada dan Irlandia. Pemerintah meminta izin untuk menyampaikan kemudian jawaban atas pertanyaan ini setelah mendapatkan bahan dan hasil koordinasi yang lengkap. 4. Nah, yang belum terlihat adalah dari Pemerintah, itu varian-varian draf yang ada itu. Jadi, tolong Pemerintah menyerahkan kepada kami: Satu, draf yang ditandatangani di persetujuan bersama. Satu. Yang kedua. Draf dari persetujuan bersama itu yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah itu 282 juga disampaikan kepada Mahkamah. Yang ketiga. Draf yang kemudian ada penyesuaian formatting segala macam yang disebut oleh Menteri Sekretaris Negara itu, tolong disampaikan juga kepada Mahkamah. Penjelasan/Tanggapan: Sesuai dengan permintaan Yang Mulia Majelis Hakim Anggota Saldi Isra, berikut Pemerintah menyampaikan: a. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang ditandatangani dalam persetujuan bersama akan disampaikan dan dijadikan alat bukti oleh DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi; b. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disampaikan DPR RI kepada Pemerintah hasil Pembahasan Rapat Paripurna DPR RI (vide Bukti PK-186); dan c. Draft yang telah disesuaikan dari sisi formatting untuk kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kementerian Sekretariat Negara telah menyampaikan Surat Deputi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: B-406/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 (vide Bukti PK-187) untuk mengklarifikasi beberapa hal terkait konsistensi penulisan kepada DPR RI atas draf RUU Cipta Kerja sebelum disahkan oleh Presiden. Atas dasar itu kemudian DPR RI menyampaikan matriks klarifikasi penyempurnaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI (vide Bukti PK-188) hal ini untuk membuktikan bahwa DPR RI telah mengklarifikasi substansi dimaksud yang ditandai dengan pembubuhan paraf dan tanda tangan dilembar terakhir oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI. Hasil dari formatting dan penyempurnaan dari DPR RI tersebut menjadi draft yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (vide Bukti PK-90 Keterangan Presiden yang disampaikan ke kesekretariatan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2021). Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 9 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 9 September 2021 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada sidang 12 Agustus 2021 283 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membahas omnibus law dari awal sampai akhir menjadi undang-undang di negara lain? Penjelasan/Tanggapan: Beberapa negara yang menerapakan metode Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang, diantaranya adalah Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat. Penerapan Omnibus Law di Irlandia yang menarik perhatian adalah pembentukan Withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Consequential Provisions) Act 2020 atau Brexit Omnibus Act 2020 sebagai pembaharuan Brexit Omnibus Act 2019. Fokus utama Brexit Omnibus Act 2020 adalah langkah-langkah mitigasi menghadapi Brexit tanpa kesepakatan guna melindungi hak-hak warna negara, keamanan, dan memfasilitasi dukungan bisnis. Undang-Undang (UU) ini mencakup beberapa sektor prioritas, yaitu: 1. Perpajakan, 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Cukai, 3, Layanan Keuangan, 4. Imigrasi, 5. Kesehatan, 6. Bantuan Bagi Siswa, 7. Kesejahteraan Sosial, 8. Karyawan dan Imigrasi, 9. Keamanan Sosial, dan 10. Transportasi. Banyaknya sektor priorotas yang masuk dalam Brexit Omnibus Act 2020 menunjukan bahwa penyusunan Omnibus Law dapat dilakukan tidak hanya mencakup satu isu atau sektor semata. Proses perencanaan UU di Irlandia dilakukan oleh Majelis Rendah Irlandia /DPR (Dáil Éireann) yang dilanjutkan di Majelis Tinggi Irlandia/Senat (Seanad Éireann). Secara keseluruhan total waktu perumusan hingga pengesahan UU tersebut hanya memakan waktu 14 hari, yaitu pada: 1. Tahap 1 di Majelis Rendah Irlandia /DPR (Dáil Éireann): a. 27 Oktober 2020 (RUU Brexit Omnibus Law 2020 pertama kali diangkat ke Majelis Rendah Irlandia (Dáil Éireann)), b. 11 November 2020 (Tahap perundingan pada prinsip umum RUU), c. 25 November 2020 (Tahap perundingan khusus, pasal per pasal, dengan proses amandemen mulai dilakukan), d. 25 November 2020 (Tahap perundingan amandemen), e. 25 November 2020 (Penyelesaian RUU pada Tahap 1 untuk diberikan kepada Senat). 2. Tahap 2 di Majelis Tinggi Irlandia/Senat (Seanad Éireann): a. 25 November 2020 (RUU Tahap 1 diterima oleh Senat), b. 25 November 2020 (Tahap perundingan pada prinsip umum RUU), c. 1 Desember 2020 (Tahap perundingan khusus, pasal per pasal, dengan proses amandemen mulai 284 dilakukan), d. 3 Desember 2020 (Tahap perundingan amandemen), e. 8 Desember 2020 (Penyelesaian RUU pada tahap 2 untuk dilanjutkan pada tahap pengesahan), f. 10 Desember 2020 (Pengesahan UU oleh Presiden Irlandia). Penerapan Omnibus Law tersebut disambut baik oleh publik dan pebisnis khususnya terkait ketentuan mengenai penundaan pembayaran PPN. Sampai saat ini belum ada judicial review atas penerapan Omnibus Law pada UU dimaksud. Sedangkan di Kanada praktik Omnibus Law telah diterapkan sejak abad ke-19. Penggunaan praktik Omnibus Law cukup marak di Parlemen Kanada dan dianggap sebagai proses legislasi khusus yang tidak mengikuti proses legislasi yang umumnya. Inisiatif penyusunan rancangan Omnibus Law dilakukan oleh Pemerintah, anggota parlemen, maupun komite di parlemen. Beberapa UU yang menerapkan Omnibus Law di Kanada adalah Crminimal Law Amendments Act (Bill C-150), Jobs, Grwoth, and Long-term Prosperity Act (Bill C-38), Energy Security Act (Bill C-94), dan Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act (Bill C-130). Terhadap pembentukan Criminal Law Amendments Act (Bill C-150), dibutuhkan waktu pembentukan kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan. Bill C-195 mulanya diajukan pada 21 Desember 1967 dan selanjutnya diajukan sebagai Bill C-150 pada tanggal 19 Desember 1968. Pada Mei 1969, Bill C-150 tersebut disahkan oleh parlemen. Dari catatan Supreme Court of Canada tidak ditemukan adanya judicial review atas UU tersebut. Catatan mengenai UU tersebut adalah fatwa hukum tanggal 26 Juni 1970 mengenai penerapan Proclamation of Section 16 berdasarkan permintaan Gubernur Jenderal Kanada, yang berkaitan dengan masa pemberlakukan aturan hukum untuk tindakan mengemudi dalam keadaan mabuk. Adapun di Amerika Serikat, penerapan metode Omnibus Law merupakan praktek yang umum dalam pembentukan UU, dimana yang paling menonjol adalah UU yang berkenaan dengan anggaran (proses rekonsiliasi anggaran (Section 310, Congressional Budget Act of 1974) dan Appropriation Acts) karena dilakukan setiap tahun (rutin). Beberapa Omnibus Law yang banyak mendapat perhatian adalah Agricultural Act of 2014, Agriculture Improvement Act of 2018, 285 Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, Affordable Care Act (ACA) 2010. Penyusunan UU dengan menggunakan metode Omnibus Law sama dengan penyusunan UU pada umumnya. Dengan memperhatikan sistem legislatif di Amerika Serikat yang menganut sistem bikameral secara sama kuat, maka RUU dapat diusulkan baik di tingkat Senat maupun di House of Representative untuk kemudian dibawah di sebuah komite. RUU tersebut harus mendapat persetujuan baik Senat dan House of Representative. Konstitusi Amerika Serikat juga mengatur bahwa dapat dilakukan public hearing terhadap suatu RUU yang dianggap penting dan biasanya diumumkan seminggu sebelum pelaksanaannya kepada masyarakat Amerika Serikat. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota WAHIDUDIN ADAMS pada sidang 2 September 2021 2. Mengapa Pemerintah tidak terlebih dahulu mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dapat diubah dengan Peraturan Presiden sebelum membentuk UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law? Penjelasan/Tanggapan: Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) dalam membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memuat metode apa yang harus digunakan dalam pembentukan undang-undang, baik dalam batang tubuh, penjelasan maupun lampiran. Dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang sepakat bahwa terkait metode pembentukan undang-undang memang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam norma undang-undang maupun pada penjelasan dan lampiran. Hal ini bisa kita pahami bahwa metode itu selalu berkembang, maka kalau metode itu harus termuat secara eksplisit dalam norma ataupun penjelasan dan lampiran, maka akan menyebabkan daya berlaku bagi undang-undang tersebut menjadi terbatas, dalam arti undang-undang tersebut tidak mampu mengakomodasikan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, walaupun kodratnya secara asas bahwa hukum itu selalu tertinggal dari fakta peristiwanya: “Het recht hinkt achter de feiten aan”. 286 Oleh karena itu sampai saat dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pun tidak mencantumkan tentang metode apa yang harus digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan. Penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengadopsi metode yang berasal dari common law system, karena Pembentuk Undang-Undang menganggap kondisi regulasi di Indonesia saat ini banyak permasalahan yang perlu ditata. Terkait dengan Permohonan Uji Formil ini yang sedang berlangsung, Pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menggunakan metode Omnibus Law dikarenakan mendasarkan pada kondisi sebagai berikut: a. Dalam rangka penataan regulasi mengingat telah terjadi obesitas di bidang perundang-undangan yang berakibat terjadinya tumpang tindih materi muatan yang mengatur hal yang sama. b. Mendasarkan pada praktek yang selama ini sudah dilakukan dan selama ini pula tidak menimbulkan masalah. c. Belum diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingat adanya kebutuhan hukum yang mendesak, maka bagi Pembentuk Undang-Undang dapat melakukan penemuan hukum (rechts vinding) untuk mengatasi kekosongan hukum tentang pengaturan “metode”, karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah tata cara/ proses pembentukan undang-undang. Jelas kalau penataan regulasi khususnya revisi undang-undang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka hasilnya kurang efektif dan memakan waktu yang lama, karena harus dilakukan perubahan satu per satu dari sekian banyak undang-undang yang terkait dengan cipta kerja. 287 Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Oktober 2021 Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih pada sidang 6 Oktober 2021 1. Apakah yang dimaksud dengan Klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Presiden sebelumnya bahwa dalam penyusunan RUU tentang Cipta Kerja, Pemerintah menggunakan metode Omnibus Law dengan tema Cipta Kerja. Tema Cipta Kerja tersebut perlu dijabarkan dalam subtema yang mendukung tujuan tema Cipta Kerja, yaitu: a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Dalam mencapai tujuan tema Cipta Kerja tersebut, inventarisasi dan pengelompokan permasalahan dan hambatan dalam pecapaian tema tersebut termasuk inventarisasi UU yang terkait, dijabarkan dalam beberapa subtema yang disebut dengan klaster. Penggunaan kata klaster tersebut mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimana klaster adalah beberapa benda atau hal yang berkelompok menjadi satu. 288 Pengelompokan dalam bentuk klaster akan memudahkan penginventarisasian masalah dan UU terkait serta penyelarasan untuk penyelesaian permasalahan termasuk penyelarasan rumusan di beberapa UU yang terkait. 2. Berapa sesungguhnya jumlah klaster yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Dalam penyusunan Nasakah Akademik dan RUU Cipta Kerja, subtema Cipta Kerja dibagi dalam 11 klaster, yaitu: a. Klaster 1 yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha, yang meliputi Perizinan Berusaha pada 18 sektor yaitu: a. Perizinan Lokasi, b. Perizinan Lingkungan, c. Perizinan Bangunan Gedung, d. Perizinan Sektor Pertanian, e. Perizinan Sektor Kehutanan, f. Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan, g. Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), h. Perizinan Sektor Ketenaganukliran, i. Perizinan Sektor Perindustrian, j. Perizinan Sektor Perdagangan, k. Perizinan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, l. Perizinan Sektor Pariwisata, m. Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, n. Perizinan Sektor Keagamaan, o. Perizinan Sektor Transportasi, p. Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, q. Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, dan r. Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan. b. Klaster 2 yaitu Persyaratan Investasi. c. Klaster 3 yaitu Ketenagakerjaan. d. Klaster 4 yaitu: Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M. e. Klaster 5 yaitu Kemudahan Berusaha. f. Klaster 6 yaitu Dukungan Riset dan Inovasi. g. Klaster 7 yaitu Administrasi Pemerintahan. h. Klaster 8 yaitu Pengenaan Sanksi. i. Klaster 9 yaitu Pengadaan Lahan. j. Klaster 10 yaitu Investasi dan Proyek Pemerintah. k. Klaster 11 yaitu Kawasan Ekonomi. Dalam pembahasan di masing-masing klaster telah diidentifikasi UU dan pasal- pasal terkait yang ada yang perlu dilakukan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. 289 Dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, hasil pembahasan di masing-masing klaster disinkronisasikan dan selanjutnya dituangkan dalam batang tubuh dan penjelasan RUU Cipta Kerja, sebagai berikut: a. Substansi Klaster 1 dan Klaster 2 dimuat dalam Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, yang memuat perubahan atas 49 UU yang meliputi: 7 UU yang terkait dengan penyederhanaan persyaratan perizinan dasar Perizinan Berusaha, 39 UU yang terkait dengan penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi, 3 UU yang terkait dengan penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu. b. Substansi Klaster 3 dimuat dalam Bab IV Ketenagakerjaan, yang memuat perubahan atas 4 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan ketengakerjaan, 2 UU yang terkait dengan jaminan sosial, dan 1 UU yang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. c. Substansi Klaster 4 dimuat dalam Bab V Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, yang memuat perubahan atas 3 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan perkoperasian, dan 2 UU yang terkait dengan UMKM. d. Substansi Klaster 5 dimuat dalam Bab VI Kemudahan Berusaha, yang memuat perubahan atas 13 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan keimigrasian, 1 UU yang terkait dengan paten, 1 UU yang terkait dengan merek, 1 UU yang terkait dengan perseroan terbatas, 1 UU yang terkait dengan UU ganguan, 3 UU yang terkait dengan perpajakan, 1 UU yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, 1 UU yang terkait dengan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, 1 UU yang terkait dengan wajib daftar perusahaan, 1 UU yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa, 1 UU yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persiangan usaha tidak sehat. e. Substansi Klaster 6 dimuat dalam Bab VII Dukungan Riset dan Inovasi, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan badan usaha milik negara dan 1 UU yang terkait dengan riset dan inovasi. f. Substansi Klaster 7 dimuat dalam Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja, yang memuat perubahan 2 UU 290 yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan 1 UU yang terkait dengan pemerintahan daerah. g. Substansi Klaster 8 masuk dalam berbagai UU yang dimuat dalam berbagai bab. h. Substansi Klaster 9 masuk dalam Bab VIII Pengadaan Lahan, yang memuat perubahan 2 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan 1 UU yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan i. Substansi Klaster 10 masuk dalam Bab X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. j. Substansi Klaster 11 masuk dalam Bab IV Kawasan Ekonomi, yang memuat perubahan 3 UU yang meliputi: 1 UU yang terkait dengan kawaan ekonomi khusus dan 2 UU yang terkait dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Penuangan norma dalam RUU Cipta Kerja sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan muatan dalam masing-masing klaster yang memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diatur bahwa urutan pengelompokan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokkan materi muatan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi dengan urutan pengelompokan sebagai berikut: a. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal, seperti di Bab III. b. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf, seperti di Bab VII. 291 c. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf, seperti di Bab XI. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota SALDI ISRA pada sidang 6 Oktober 2021 1. Berapakah Jumlah Undang-Undang yang terdapat di dalam Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja? Penjelasan/Tanggapan: Berdasarkan hasil inventarisasi dari 11 klaster pembahasan, terdapat 79 UU yang perlu diubah atau dicabut dalam Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja. 2. Berapakah jumlah Undang-Undang yang pada akhirnya di muat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan apakah ada perubahan dari jumlah Undang-Undang yang terdapat di dalam Naskah Akademik dan alasan perubahannya? Penjelasan/Tanggapan: Dalam pembahasan di Panja RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI, telah dilakukan kesepakatan untuk mengeluarkan 7 UU dari RUU Cipta Kerja dan menambah 6 UU untuk masuk dalam RUU Cipta Kerja. 7 UU yang dikeluarkan, yaitu: 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 5. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 6. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuian. 7. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2012, UU Nomor 14 Tahun 2005, UU Nomor 20 Tahun 2013 merupakan UU pada bidang pendidikan yang pada sifatnya bukan termasuk dalam Perizinan Berusaha yang bersifat komersial. Kempat UU tersebut menganut prinsip bahwa pengelolaan satuan pendidikan bersifat nirlaba sehingga tidak dapat disamakan dengan pengelolaan kegiatan usaha. Dengan demikian perlakuan, persyaratan, dan proses izin yang diperlukan oleh satuan Pendidikan untuk kegiatan operasionalnya, tidak dapat disamakan dengan perlakuan, persyaratan, dan proses Perizinan Berusaha untuk kegiatan yang bersifat mendatangkan laba. 292 Ketentuan izin untuk satuan pendidikan mengikuti ketentuan perundang- undangan di bidang pendidikan yang berlaku dan tidak ada kewajiban bagi satuan pendidikan tersebut, termasuk satuan pendidikan non-formal yang dikelola oleh masyarakat, melakukan proses izin melalui sistem Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam RUU Cipta Kerja dan tidak perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian dalam RUU Cipta Kerja. Adapun dikeluarkannya UU Nomor 4 Tahun 2019 yang megatur perubahan Pasal 21 mengenai Surat Tanda Registrasi Bidan tidak termasuk dalam kegiatan pemberian Perizinan Berusaha sehingga cukup diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2019. Dikeluarnya UU UU Nomor 20 Tahun 2014 dari RUU Cipta Kerja mengenai ketentuan pidana atas penyalahgunaan tanda atau nomor SNI telah cukup dengan ketentuan yang ada dan tidak perlu dilakukan perubahan dalam RUU Cipta Kerja. Begitu juga dengan dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengenai investasi modal asing yang diatur dalam Pasal 11 dan mengenai nilai denda yang diatur dalam Pasal 18 tidak diperlukan perubahan, karena pengaturan yang ada sudah cukup jelas dan kuat untuk pengaturan mengenai investasi melalui penambahan modal asing pada perusahaan pers yang dilakukan melalui pasar modal serta nilai pidana denda atas pelanggaran dari UU Nomor 40 Tahun 1999. Panja Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah telah pula menyepakati untuk 6 memasukan 6 UU kedalam RUU Ciptra Kerja, yaitu: 1. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. 3. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU Nomor 36 Tahun 2008. 4. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah jo. UU Nomor 42 Tahun 2009. 5. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 6. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. 293 Penambahan UU Nomor 18 Tahun 2017 dimaksudkan untuk menyelaraskan dan kepastian proses Perizinan Berusaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia agar sesuai dengan ketentuan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Penambahan UU Nomor 20 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha terutama bagi UMKM dalam pengajuan merek, terutama untuk mempersingkat waktu pemeriksaan substantif dari 150 hari menjadi 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan memberikan kepastian hukum atas sertifikat merek yang telah diterbitkan namun belum diambil sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Adapun penambahan UU Nomor 7 Tahun 1983, UU Nomor 8 Tahun 1983, dan UU Nomor 6 Tahun 1983 merupakan penggabungan dari substansi muatan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI melalui surat Nomor: R- 03/Pres/01/2020 tanggal 23 Januari 2020. Penggabungan materi muatan yang ada RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian ke dalam RUU Cipta Kerja selain untuk mengefesiensikan pembahasan juga untuk penselarasan berbagai kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja. Penambahan materi muatan tersebut menyangkut Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penambahan UU Nomor 11 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan penilitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah dengan pembentukan badan riset dan inovasi daerah, sehingga dengan demikian hasil penilitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilakukan daerah dapat segera dimanfaatkan, baik oleh daerah bersangkutan maupun melalui badan riset dan inovasi nasional. Dengan demikian maka UU terkait yang semula diinventarisasi dalam Naskah Akademik dan kemudian masuk dalam norma batang tubuh RUU Cipta Kerja sebanyak 79 UU, kemudian disepakati untuk dikeluarkan sebanyak 7 UU dan ditambahkan sebanyak 6 UU, maka jumlah UU yang diubah atau dicabut dalam UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 78 UU. 294 [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-188, kecuali bukti PK-128, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Pidato Pengukuhan Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024; Dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) website beserta link; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Risalah Ratas Tanggal 30 Oktober Tahun 2019; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Risalah Ratas Tanggal 11 November Tahun 2019; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Risalah Ratas Tanggal 15 Januari Tahun 2020; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: B-0445/Seskab/Ekon/11/2019 tanggal 27 November 2019; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 318 Tahun 2019 tentang Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja tanggal 23 Oktober 2019; 7. Bukti PK-7 : : Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Kluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 November 2019 di Hotel Grand Mercure Jakarta. Dokumen terdiri dari fotokopi: Undangan; Laporan; Dokumentasi; Daftar Hadir; 8. Bukti PK-8 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha tanggal 16 November 2019. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Laporan; Dokumentasi; Daftar Hadir; 9. Bukti PK-9 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan 295 Berusaha terkait Kelautan dan Perikanan tanggal 18 November 2019. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Laporan; Dokumentasi; Daftar Hadir; 10. Bukti PK-10 : : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertahanan dan Keamanan tanggal 19 November 2019. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Laporan; Dokumentasi; Daftar Hadir; 11. Bukti PK-11 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tanggal 22 November 2019 di Sheraton Mustika Resort & SPA Yogyakarta. Dokumen terdiri dari fotokopi: Materi Presentasi; Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law; Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion; Daftar Hadir; Notulensi; Undangan; dan Dokumentasi; 12. Bukti PK-12 : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Terkait Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM pada tanggal 28 November 2019 di Makassar Sulawesi Selatan. Dokumen terdiri dari fotokopi: Materi Presentasi; Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law; Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion; Daftar Hadir; Notulensi; Undangan; dan 296 Dokumentasi; 13. Bukti PK-13 : : Focus Group Discussion (FGD) Omnibus Law Terkait Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja dan UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019 di Medan Sumatera Utara. Dokumen terdiri dari fotokopi: Laporan Pekerjaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Omnibus Law; Laporan Penyelenggaraan Focus Group Discussion; Daftar Hadir; Notula; Undangan; Dokumentasi; 14. Bukti PK-14 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan Lanjutan Bahan Rapat RUU Penciptaan Lapangan Kerja Tingkat Menteri pada tanggal 11 Desember 2019. Dokumen berupa fotokopi undangan; 15. Bukti PK-15 : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Lingkungan dan KKP tanggal 12 Desember 2019. Dokumen berupa fotokopi undangan; 16. Bukti PK-16 : : Rapat Koordinasi tentang Penyiapan RUU Penciptaan Lapangan Kerja Klaster Kawasan Ekonomi, UMKM dan Industri tanggal 13 Desember 2019. Dokumen berupa fotokopi undangan; 17. Bukti PK-17 : Focus Group Discussion Pembahasan Omnibus Law di bidang Lingkungan Hidup tanggal 15 Desember 2019. Dokumen berupa fotokopi undangan; 18. Bukti PK-18 : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam RUU Penciptaan Lapangan Kerja tanggal 16 Desember 2019. Dokumen berupa fotokopi undangan; 19. Bukti PK-19 : : Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Sanksi Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dalam RUU Penciptaan Lapangan Kerja tanggal 17 Desember 2019. Dokumen berupa fotokopi undangan; 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 tanggal 17 Desember 2019; 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang 297 Perekonomian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1-9.2/M.EKON/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 untuk Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja; 22. Bukti PK-22 : : Fotokopi Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PH.2.1-10/M.EKON/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 untuk Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja; 23. Bukti PK-23 : Rapat yang diadakan pada tanggal 16 s.d 20 Januari 2020 di JS Luwansa Hotel and Convention Centre. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Laporan; Dokumentasi; Daftar Hadir; 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Final; 25. Bukti PK-25 : : Fotokopi Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Koordinator Perekonomian Nomor: PHN-HN.02.04- 04 tanggal 20 Januari 2020; 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.03.02-107 tanggal 20 Januari 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020; 28. Bukti PK-28 : : Fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR-RI Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020; 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara kepada para menteri terkait Nomor: B-105/M.Sesneg/D- 1/HK.00.02/02/2020 tanggal 7 Februari 2020; 30. Bukti PK-30 : Rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan 298 Legislasi tanggal 14 April 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 31. Bukti PK-31 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 April 2020 Rapat Dengar Pendapat/ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 April 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 32. Bukti PK-32 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 April 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Prof. Dr. Djisman Simanjuntak, Yose Rizal Damuri, dan Sarman Simanjorang, M.Si) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 April 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Laporan singkat; dan Bahan paparan; 33. Bukti PK-33 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 April 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, S.H., L.LM. atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 April 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Laporan singkat; dan Bahan paparan; 34. Bukti PK-34 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 5 Mei 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 5 Mei 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 35. Bukti PK-35 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 20 Mei 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 20 Mei 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 36. Bukti PK-36 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Juni 2020 Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 299 37. Bukti PK-37 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Juni 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 38. Bukti PK-38 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari narasumber yaitu Ketua Umum KADIN (Rosan P. Roeslani) dan Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (Mohamad Mova Al Afghani, S.H., Ll.M.Eur., Ph.D) sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Laporan singkat; Bahan paparan; 39. Bukti PK-39 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Laporan singkat; Bahan paparan; 40. Bukti PK-40 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan), dan Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Laporan singkat; dan Bahan paparan; 41. Bukti PK-41 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (Dr. Irwansyah, S.Sos) atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana 300 Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 42. Bukti PK-42 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Juni 2020 untuk mendengarkan masukan/ pandangan dari Narasumber yaitu Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 43. Bukti PK-43 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 29 Juni 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 29 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 44. Bukti PK-44 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 45. Bukti PK-45 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 Juli 2020 untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) tentang RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 Juli 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Laporan singkat; dan Bahan paparan; 46. Bukti PK-46 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 47. Bukti PK-47 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 48. Bukti PK-48 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia 301 Kerja Badan Legislasi tanggal 15 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 49. Bukti PK-49 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 50. Bukti PK-50 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 23 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 23 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 51. Bukti PK-51 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 52. Bukti PK-52 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 Juli 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 53. Bukti PK-53 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 54. Bukti PK-54 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 4 Agustus 2020 mengenai penjelasan Pemerintah terkait (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 4 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 55. Bukti PK-55 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 6 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 6 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 56. Bukti PK-56 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 302 57. Bukti PK-57 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 11 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 11 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 58. Bukti PK-58 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 59. Bukti PK-59 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 13 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 13 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 60. Bukti PK-60 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 61. Bukti PK-61 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 62. Bukti PK-62 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 Agustus 2020 untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah atas RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 63. Bukti PK-63 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 64. Bukti PK-64 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 65. Bukti PK-65 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 31 Agustus 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 303 RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 31 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 66. Bukti PK-66 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 1 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 1 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 67. Bukti PK-67 : : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 2 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 2 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 68. Bukti PK-68 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 69. Bukti PK-69 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 7 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 7 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 70. Bukti PK-70 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 8 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 71. Bukti PK-71 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 9 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 9 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 72. Bukti PK-72 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 10 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 10 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 73. Bukti PK-73 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 12 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat 304 Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 12 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 74. Bukti PK-74 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 14 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 14 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 75. Bukti PK-75 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 15 September 2020 mengenai Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 15 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 76. Bukti PK-76 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 16 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 16 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 77. Bukti PK-77 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 17 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 17 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 78. Bukti PK-78 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 19 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 79. Bukti PK-79 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 21 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 21 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 80. Bukti PK-80 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 22 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 22 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 81. Bukti PK-81 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 24 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 24 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 305 82. Bukti PK-82 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 25 September 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 83. Bukti PK-83 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 25 September 2020 mengenai pembahasan RDPU dengan KPPU tanggal 25 September 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 84. Bukti PK-84 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 26 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 26 September 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 85. Bukti PK-85 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 27 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 27 September 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 86. Bukti PK-86 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 28 September 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 28 September 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah sidang; 87. Bukti PK-87 : Rapat Panitia Kerja pada tanggal 3 Oktober 2020 mengenai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, sebagaimana Laporan Ketua Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi tanggal 3 Oktober 2020. Dokumen berupa fotokopi laporan singkat; 88. Bukti PK-88 : Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020. Dokumen berupa fotokopi risalah; 89. Bukti PK-89 : Fotokopi Surat Ketua DPR-RI kepada Presiden Republik RI Nomor: LG/12046/DPR RI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020; 90. Bukti PK-90 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 91. Bukti PK-91 : Fotokopi Tangkapan layar (screenshot) website JDIH: Setneg (https://jdih.setneg.go.id/); Setkab (https://jdih.setkab.go.id/); UU Cipta Kerja (https://ekon.go.id/); dan 306 Kumham (https://peraturan.go.id/); 92. Bukti PK-92 : Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja sosialisasi UU Cipta Kerja di berbagai kota yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, Batam. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; 93. Bukti PK-93 : Fotokopi Matriks dan Tangkapan Layar (screenshot) data traffic situs https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen- ruu-cipta-kerja periode Februari 2020 - Oktober 2020; 94. Bukti PK-94 : Rapat Omnibus Law dengan pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 13 Januari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Risalah Rapat; Daftar Hadir; 95. Bukti PK-95 : Rapat Omnibus Law dengan pimpinan KSPSI, KSPSI AGN, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, KSPI, KASBI, KPBI, dan GSBI tanggal 14 Januari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Risalah Rapat; Daftar Hadir; 96. Bukti PK-96 : Seminar Omnibus Law oleh Djokosoetono Research Centre, UI tanggal 6 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Flyer; Tangkapan Layar (screenshot) Youtube (beserta link); Dokumentasi; 97. Bukti PK-97 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan di Kemenaker dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 11 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Notula Rapat; 307 Daftar Hadir; Dokumentasi; Tanda Terima SK Tim; 98. Bukti PK-98 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja di Hotel Puri Denpasar Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 13 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Notula Rapat; Daftar Hadir; Dokumentasi; 99. Bukti PK-99 : Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Lembaga Pemerintah tanggal 18 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Notula Rapat; Daftar Hadir; Dokumentasi; 100. Bukti PK-100 : Koordinasi Rencana dan Persiapan Sosialisasi Pelaksanaan Omnibus Law kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 19 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Dokumentasi; 101. Bukti PK-101 : Acara “Harnessing Opportunities a Closure Look at the Omnibus Law Job Creation and Tax Bills” oleh PWC sebagai dukungan kepada Pemerintah untuk RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian tanggal 26 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Dokumentasi; 102. Bukti PK-102 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Airlangga tanggal 28 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; 308 Dokumentasi; 103. Bukti PK-103 : Rakorsus Tingkat Menteri dan dihadiri pejabat KSPI tanggal 26 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; 104. Bukti PK-104 : Focus Group Discussion RUU Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26 Februari 2020. Dokumen berupa fotokopi undangan dan risalah focus group discussion; 105. Bukti PK-105 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Padjajaran tanggal 5 Maret 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Dokumentasi; 106. Bukti PK-106 : Diskusi Publik Omnibus Law di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat tanggal 6 Maret 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Dokumentasi; Bahan Paparan; 107. Bukti PK-107 : Diskusi APKASI dan Mendagri dalam mendukung Omnibus Law tanggal 6 Maret 2020. Fotokopi dokumen berupa screenshot website (beserta link); 108. Bukti PK-108 : Diskusi Publik RUU Cipta Kerja di Universitas Gadjah Mada tanggal 12 Maret 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 109. Bukti PK-109 : ATR Goes to Campus di Universitas Riau melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 20 April 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 309 110. Bukti PK-110 : ATR Goes to Campus di Universitas Surakarta melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 29 April 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 111. Bukti PK-111 : ATR Goes to Campus di Universitas Nasional melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 30 April 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 112. Bukti PK-112 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Presiden dan Sekjen dari KSPSI, KSBSI, dan KSPI pada tanggal 5 Mei 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; 113. Bukti PK-113 : ATR Goes to Campus di UIN, UHAMKA, dan UNPAM melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 6 Mei 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Bahan Paparan; Minutes of Meeting; 114. Bukti PK-114 : ATR Goes to Campus di ITB dan Unpad melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Mei 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 115. Bukti PK-115 : ATR Goes to Campus di Institut Pertanian Bogor melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 19 Mei 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 116. Bukti PK-116 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menkopolhukam dengan KSPSI, KSarbumusi, KSPN, KSBSI, FSPBUN, FKahutindo, KSP BUMN pada tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: 310 Undangan. Daftar Hadir; 117. Bukti PK-117 : Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Menkopolhukam dengan Ketua KSPSI, Ketua KSBSI, Ketua KSPI, Ketua FSP KEK, Ketua FSP TSK, Ketua FSPMI, Ketua SPN, Ketua GARTEX, dan Ketua NIKEUBA pada tanggal 10 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; 118. Bukti PK-118 : ATR Goes to Campus di STPN melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 11 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 119. Bukti PK-119 : ATR Goes to Campus di Serikat Tani Islam Indonesia melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 120. Bukti PK-120 : ATR Goes to Campus di Universitas Bengkulu melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 17-18 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 121. Bukti PK-121 : ATR Goes to Campus di UNITOMO melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 122. Bukti PK-122 : ATR Goes to Campus di Universitas Suryakencana Cianjur melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 123. Bukti PK-123 : ATR Goes to Campus di IPPAT Banten melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; 311 Bahan Paparan; 124. Bukti PK-124 : Pembahasan RUU Cipta Kerja Ketenagakerjaan tanggal 3 Juli 2020 di Ruang Tridharma Gd. A lt.2, Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 3 Juli 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Bahan Paparan; Dokumentasi; 125. Bukti PK-125 : Diskusi Pimpinan Komite I hingga IV DPD RI dengan Menko Perekonomian di Rumah Dinas DPD RI, Jakarta pada tanggal 25 Juli 2020. Dokumentasi berupa fotokopi tangkapan layar (screenshot) website (beserta link); 126. Bukti PK-126 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 10 s.d 11 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Bahan Paparan; Dokumentasi; 127. Bukti PK-127 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 13-14 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Bahan Paparan; Dokumentasi; 128. Bukti PK-129 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 15 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; 312 Notula Rapat; Dokumentasi; 129. Bukti PK-130 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 17 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Dokumentasi; 130. Bukti PK-131 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 20 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Dokumentasi; 131. Bukti PK-132 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Trisakti melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 21 Juli 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 132. Bukti PK-133 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta dengan dihadiri Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Dokumentasi; 133. Bukti PK-134 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di UIN Sumatera Utara melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 24 Juli 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 313 134. Bukti PK-135 : Pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja dan pemberian penghargaan atas keterlibatan stakeholder dalam pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan tanggal 30 Juli 2020 di Ruang Tridharma Jakarta. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Daftar Hadir; Notula Rapat; Dokumentasi; dan Bahan Paparan; 135. Bukti PK-136 : Fotokopi Surat Menteri Ketenagakerjan Nomor: B- M/180/HM.07/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penyampaian Penghargaan; 136. Bukti PK-137 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di GAMKI melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 18 Agustus 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 137. Bukti PK-138 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan di Universitas Kolaka melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 25 Agustus 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Daftar Hadir; Bahan Paparan; 138. Bukti PK-139 : ATR Goes to Campus yang dilaksanakan kepada BEM Fisip Se-Sumatera melalui Zoom Meeting dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja pada tanggal 22 September 2020. Dokumen berupa fotokopi bahan paparan; 139. Bukti PK-140 : Silaturahim Kepolisian Daerah Metro Jaya Dan Instansi Terkait Dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Rangka Pembinaan Stabilitas Kamtibmas Tahun 2020 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Januari 2020. Dokumen berupa fotokopi dokumentasi; 140. Bukti PK-141 : Audiensi antara Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang 314 diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 30 Januari 2020. Dokumen berupa fotokopi undangan dan dokumentasi; 141. Bukti PK-142 : Narasumber dalam acara Focus Group Discussion dengan tema "Omnibus Law Cipta Kerja; Percepatan Menuju Indonesia Maju" oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung PWI Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi: Undangan; Dokumentasi; 142. Bukti PK-143 : Seminar Awal Tahun Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia MENYIKAPI OMNIBUS LAW di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 6 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi tangkapan layar (screenshot) website dan Youtube (beserta link); 143. Bukti PK-144 : Narasumber serial Diskusi RUU Omnibus Law Seri-3 Ketenagakerjaan?", yang diselenggarakan oleh Himpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (HIMPUNI), pada tanggal 13 Februari 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi undangan dan dokumentasi; 144. Bukti PK-145 : Keynote Speaker Diskusi Kebangsaan “Omnibus Law: Menuju Ekonomi Ekonomi Produktif & Berdaya Saing” oleh KNPI di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran Jakarta tanggal 21 Februari 2020. Dokumen berupa fotokopi tangkapan layar (screenshot) website (beserta link); 145. Bukti PK-146 : Narasumber Lokakarya Sosialisasi dan Pembahasan secara Terfokus atas RUU Cipta Kerja dan Perpajakan untuk dapat menjadi masukan yang konstruktif oleh APEKSI di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada tanggal 4 Maret 2020. Dokumen berupa fotokopi undangan; 146. Bukti PK-147 : Narasumber Diskusi Publik dengan tema “Polemik Omnibus Law: RUU Cipta Lapangan Kerja, Untuk Apa dan Siapa” oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Aula Student Center pada tanggal 11 Maret 2020. Dokumen berupa fotokopi tangkapan layar (screenshot) berita (beserta link); 315 147. Bukti PK-148 : Narasumber Diskusi Publik dengan tema "Omnibus Law: Niscaya Atau Celaka?" di Lobby Gd. H Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 12 Maret 2020. Dokumen berupa fotokopi tangkapan layar (screenshot) berita (beserta link); 148. Bukti PK-149 : Narasumber Diskusi Publik “Urgensi Network Sharing dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal yang diselenggarakan oleh Sobat Cyber Indonesia”, pada tanggal 5 Juni 2020. Dokumen terdiri atas fotokopi undangan dan tangkapan layar (screenshot) Zoom Meeting dan Youtube (berserta link); 149. Bukti PK-150 : Pada tanggal 14 s.d. 15 November 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Rapat Penyiapan Penyusunan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Pomelotel, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut diberikan poin-poin masukan terkait hubungan industrial dan pandangan-pandangan mengenai kebijakan yang boleh diambil oleh Pemerintah. Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 3. Fotokopi Dokumentasi. 150. Bukti PK-151 : Pada tanggal 5-6 Desember 2019, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Pertemuan Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019. Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir. 151. Bukti PK-152 : Pada tanggal 9 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 152. Bukti PK-153 : Pada tanggal 14 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law dan BATAM 316 Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 153. Bukti PK-154 : Pada tanggal 20 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 154. Bukti PK-155 : Pada tanggal 30 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Penanganan Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 155. Bukti PK-156 : Pada tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 156. Bukti PK-157 : Pada tanggal 9 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Laporan Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 157. Bukti PK-158 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 158. Bukti PK-159 : Pada tanggal 29 Agustus 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Isu Lahan, Kawasan, dan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 317 2. Fotokopi Daftar Hadir; 159. Bukti PK-160 : Pada tanggal 30 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan. Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 160. Bukti PK-161 : Pada tanggal 22 November 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Pembahasan Omnibus Law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir;ikan aja 161. Bukti PK-162 : Pada tanggal 12 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang laporan Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan Serta Strategi Komunikasi Dan Konsultasi Publik Omnibus Law. Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 162. Bukti PK-163 : Rapat Terbatas Presiden tanggal 11 September 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perbaikan Ekosistem Investasi Dokumen: Fotokopi Risalah Rapat Terbatas; 163. Bukti PK-164 : Rapat Terbatas Presiden tanggal 27 Desember 2019, Presiden RI memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dokumen: Fotokopi Risalah Rapat Terbatas; 164. Bukti PK-165 : Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus Law klaster Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 165. Bukti PK-166 : Rapat tanggal 8 Januari 2020 tentang Rapat Omnibus Law Klaster ESDM dan Ketenaganukliran Dokumen: 318 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 166. Bukti PK-167 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 167. Bukti PK-168 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait Pertanian Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 168. Bukti PK-169 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir 169. Bukti PK-170 : Pada tanggal 9 Januari 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Pembahasan Omnibus law kluster Kemudahan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kehutanan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 170. Bukti PK-171 : Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Pengenaan Sanksi Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 171. Bukti PK-172 : Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Pertahanan dan Keamanan 319 Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 172. Bukti PK-173 : Rapat tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kepariwisataan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 173. Bukti PK-174 : Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Omnibus law Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Terkait Kelautan dan Perikanan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 174. Bukti PK-175 : Rapat tanggal 13 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Tentang Omnibus law Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 175. Bukti PK-176 : Rapat tanggal 22 Januari 2020 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Omnibus law Lapangan Kerja Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 176. Bukti PK-177 : FGD tanggal 16 s.d. 17 September 2019 tenang Diskusi Akademisi dan Praktisi Ketenagakerjaan Mengenai Regulasi Bidang Hubungan Industrial Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 3. Fotokopi Dokumentasi 177. Bukti PK-178 : FGD tanggal 10 Desember 2019 tentang Dialog Arah Pengupahan Kedepan Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Dokumentasi; 320 178. Bukti PK-179 : FGD tanggal 4 Desember 2019 tentang Dialog Hubungan Industrial “Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 3. Fotokopi Dokumentasi 179. Bukti PK-180 : FGD tanggal 9 Desember 2019 tentang Dialog Pengupahan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 3. Fotokopi Dokumentasi; 180. Bukti PK-181 : FGD tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Cipta Lapangan Kerja Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Dokumentasi; 181. Bukti PK-182 : FGD tanggal 18 Desember 2019 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Lapangan Kerja Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 182. Bukti PK-183 : FGD tanggal 20 Desember 2019 tentang Sistem Pengupahan yang Adil dan Berdaya Saing Dokumen: 1. Fotokopi Undangan; 2. Fotokopi Daftar Hadir; 3. Fotokopi Dokumentasi; 183. Bukti PK-184 : Fotokopi Surat Nomor: PH.2.1-272/M.EKON/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal: Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengajukan permohonan Izin Prakarsa terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Presiden; 184. Bukti PK-185 : Fotokopi Surat Nomor: B-887/M.Sesneg/D- 1/HK.02.02/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal: 321 Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 185. Bukti PK-186 : Fotokopi Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja hasil rapat paripurna; 186. Bukti PK-187 : Fotokopi Surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang- Undangan kepada Sekretaris Jenderal Dewan PerwakilN Rakyat Nomor B-406/Kemensetneg/D- 1/HK.00.02/10/2020, bertanggal 14 Oktober 2020; 187. Bukti PK-188 : Fotokopi matriks-matriks klarifikasi penyempurnaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Selain itu, Presiden mengajukan ahli bernama bernama Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2021 dan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 9 September 2021 serta mengajukan saksi bernama bernama Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum., yang menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 23 September 2021, masing- masing pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Presiden Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. A. Omnibus Law Sebagai Metode Sakti Dalam Memecah Kebuntuan Praktik Berhukum di Indonesia Tanggal 28 Agustus 2015 silam, Ahli menulis artikel yang berjudul: “Peraturan Kebal Hukum bagi Pejabat Pemerintah” di Kolom Opini detik.com. Dalam opini tersebut, Ahli menyampaikan gagasan mengenai penerapan Omnibus Law di Indonesia. Gagasan Omnibus Law yang muncul saat itu, yang berdasarkan penelusuran Ahli menjadi salah satu gagasan awal penggunaan nomenklatur ‘Omnibus Law’ dalam khasanah hukum Indonesia. Ahli dalam opini di kolom detik.com tersebut manyampaikan: “Siasat prosedural yang dapat dilakukan yaitu menggagas “omnibus law”. Di berbagai negara dunia dikenal konsep “omnibus law”. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara dengan tradisi common law system seperti Amerika Serikat. “Omnibus law” secara sederhana mengandung konsepsi sapu jagat atau “for everything”. “Omnibus law” merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan tidak terikat pada satu rezim 322 pengaturan saja, namun dalam satu aturan mengatur berbagai hal dan memiliki kuasa atas peraturan yang lain. Gagasan 5 (lima) tahun silam ini menjadi gagasan yang lahir karena kegundahan Ahli sebagai seorang akademisi muda yang juga terlibat dalam berbagai penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang- undangan. Ahli melihat adanya berbagai masalah regulasi dan legislasi yang kian memprihatinkan kehidupan berhukum di Indonesia, seperti berbagai konflik norma, distorsi norma, kontestasi norma, mal-interpretasi norma, dan multi- interpretasi norma. Ego-sektoral Kementerian/Lembaga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menahun, menjadi salah satu sebab- musababnya. Sebagai contoh, bagaimana pengaturan di sektor sumber daya alam saling mengunci satu sama lain. Lihatnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2009) memiliki politik hukum agar mineral yang ada di perut bumi harus diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Hal ini dituangkan secara tegas dalam Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 170 UU Minerba 2009, bahkan diatur pula perizinannya untuk dapat membangun smelter. Lalu di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perindustrian (UU Perindustrian), yaitu dalam Pasal 101 mengatur bahwa setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha Industri (IUI). Apa dampaknya? dampaknya yaitu ada duplikasi izin untuk kegiatan usaha smleter, yaitu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Olah dan Murni sesuai UU Minerba dan juga IUI sesuai UU Perindustrian. Padahal kedua UU ini lahir hanya beda 3 hari, nomor UU-nya pun berurutan, nomor 3 dan nomor 4. Dalam praktik kegiatan usaha pertambangan, pola pengusahaan ini terang menghambat pembangunan ekonomi. Akan ada 2 proses, dua dokumen, dua cost, dua entitas pemerintah untuk mengurus soal administrasi yang sama. Ini membuat efek domino yang panjang atas eksploitasi mineral di Indonesia. Padahal semangat hilirisasi mineral ini merupakan kehendak Pasal 33 UUD NRI 1945 agar sumber daya mineral bangsa Indonesia tidak hanya menjadi komoditas ‘keruk, angkut, jual’. Ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri merupakan kewajiban yang telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. 323 Lain lagi di sektor panas bumi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang merupakan salah satu sumber energi yang dapat menjadi pengganti energi fosil, yaitu minyak dan gas bumi. Indonesia sangat kaya potensi ini yang berada di kawasan hutan konservasi. Cadangan panas bumi Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Namun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ‘mengunci’ pengusahaan panas bumi masuk ke kawasan hutan konservasi. Nyaris tidak ada ruang normatif yang membolehkan kegiatan selain wisata alam, penelitian, dan pengembagan dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi, padahal pengusahaan panas bumi berkelanjutan yang dipraktikan, seperti di Jepang, Korea Selatan, Amerika, Italia yang juga berada dalam kawasan konservasi bisa dioptimalkan. Kebuntuan berhukum ini, membuat kita, akhirnya terus mengandalkan ketergantungan terhadap sumber energi migas dan batubara yang kian menipis, bahkan minyak mentah kita harus impor untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Banyak lagi undang-undang saling mengunci, misal adanya duplikasi antara dokumen administrasi berupa AMDAL dan Andal Lalin, yang diproses di setidaknya dua kementerian, tentu dengan dua prosedur berbeda, dua kelengkapan dokumen berbeda, dua business process berbeda. Akhirnya, berbelit-belit, berbiaya mahal, tentu potensi moral hazard pun ada dalam sebuah legal document bernama ‘izin’. Padahal, tentu dokumen ini diintegrasikan ke dalam hanya AMDAL, sebagaimana praktik berusaha di negara-negara yang lain yang sangat pro-environmental. Amdal sejatinya merupakan Environmental Impact Assessment (EIA) sebagai dokumen penelitian yang scientific, bukan hanya dokumen administrasi yang bisa dikomodifikasi. Kewajiban pemenuhan dokumen AMDAL tentu sudah ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup, namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pun mengatur, bahwa selain diwajibkan AMDAL ada juga ANDAL Lalin. Banyak lagi contoh yang lain-lain. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat dari tujuan pembangunan hukum Indonesia secara cepat dalam rangka memberikan kebahagiaan sebesar- besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejatinya, undang-undang dibentuk yaitu untuk memberikan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya rakyat 324 Indonesia. Itulah, menjadi salah satu ontologi metode omnibus law ini perlu hadir dala praktik berhukum di Indonesia. Omnibus law merupakan metode atau teknik ‘perumusan norma’ peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri khas: (1) multisektor atau terdiri atas banyak materi muatan sektor dengan tema yang sama; (2) terdiri atas banyak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup; (3) terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang- undangan baru; (4) mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain; dan (5) menegasikan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain. Omnibus law merupakan teknik/metode perumusan norma peraturan perundang-undangan yang melalui satu undang-undang yang baru, mengoreksi secara sekaligus banyak pasal dalam banyak undang-undang untuk mencapai kebijakan negara yang sangat penting. Tentu, sebelum dilakukan koreksi atas banyak undang-undang, akan ada proses analisis dan evaluasi dengan berbagai metode yang lazim digunakan oleh para analisis hukum, misalnya Regulatory Impact Assessment, ROCCIPI (Rule, Opportunity, Communication, Interest, Process, Ideology), atau bisa juga dengan metode baru bernama REDI (Regulatory Effectiveness, Deontological Ethics, and Ideology). Bryan A.Garner (Black Law Dictionary Ninth Edition) mendefinisikan Omnibus Bill dengan definisi: “Relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes”. Omnibus law, omnibus bill, omnibus legislation, atau omnibus act adalah teknik penormaan peraturan perundang-undangan yang berisi berbagai macam substansi pengaturan yang digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mengatasi berbagai konflik norma/distorsi norma/kontestasi norma, termasuk tumpang tindih kewenangan yang diciptakan oleh berbagai peraturan perundang-undangan di masa lalu, sehingga melalui pembentukan satu peraturan perundang-undangan, diciptakan keseragaman kebijakan dengan mengoreksi berbagai peraturan perundang-undangan lain yang dianggap bermasalah. Salah satu watak metode omnibus yaitu sifatnya yang mandiri atau berdiri sendiri sehingga tidak terikat dengan peraturan lain yang sejenis dan selevel. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang teknik omnibus, 325 pembentuk peraturan perundang-undangan ‘menutup mata’ terhadap substansi yang ada di peraturan perundang-undangan sejenis dan selevel lainnya, sehingga rumusan norma dapat berubah sangat drastis sesuai dengan politik hukumnya. Secara prosedural pun, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), tidak diatur bagaimana membangun formalitas norma, termasuk sistematika untuk metode ini, maka pembentuk undang-undang dapat berinovasi, berkreasi, dan berakrobasi positif untuk memenuhi kebutuhan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Bila kita membaca pikiran filsuf hukum penganut mahzab positivisme dalam hukum seperti Herbert Lionel Adolph Hart untuk mengidentifikasi omnibus law maka Hart yang memang sebagai pengkritik model kekakuan positivisme hukum ala Austin yang klasik, statis, mekanik, tidak efisien, dan deduktif dapat dijadikan rujukan teoretis. Bagi Hart berbagai kelemahan positivisme dalam hukum ini dapat dijawab dengan konsep rules of change, rule of adjudication, dan rule of recognition. Rule of change merujuk pada aturan yang dibentuk untuk mengatasi berbagai perubahan di dalam suatu sistem hukum sebagai respon atas kelemahan aturan primer (primary rules) yang cenderung statis. Bagi Hart, aturan ini memungkinkan adanya perubahan, modifikasi, atau menghapus aturan primer (Scott J. Shapiro). Lalu sebagai rule of recognition maka sumber hukum, baik teks otoritatif, produk legislasi, kebiasaan, merupakan sumber dari mana hukum yang tidak hanya dilihat secara sisi prosedural, namun lebih kepada aspek substansi. Hal ini sebagaimana pendapat Hart atas eksistensi hukum yang tidak dapat dipisahkan dari moral, yang menjadikan hukum alam sebagai substansi, bukan bentuk hukumnya. (Hart, 1994) Konsep rules of change dan rule of recognition menjadi salah satu landasan pemikiran, penerapan metode Omnibus Law yang beririsan dengan eksistensi UU No. 12 Tahun 2011. Gaya berpikir inclusive-positivism bisa menjadi jalan tengah dalam berhukum yang classical-positivism yang kaku, mekanis, deduktif, dan tertutup. Kira-kira, bila ingin berhukum positif, janganlah berhukum ala ‘kolot” 326 tapi moderatlah, inklusif-lah, critical-jurisprudence. Hal ini terlihat dan terbaca dalam pembentukan UU tentang Cipta Kerja. Hal ini disampaikan juga oleh Barbara Sinclair, Profesor dari University of California, Los Angeles, yang sangat terkenal dan banyak melahirkan buku pembentukan undang-undang. Dalam bukunya yang berjudul “Unorthodox Lawmaking: New Legislative Processes in the U.S. Congress”, Barbara Sinclair menyatakan bahwa: “As an unorthodox lawmaking, Omnibus bill has a tendency to limit the ability of individual members of Congress to understand and influence the contents of legislation” (Barbara Sinclair, 1997). Metode omnibus law merupakan antitesis dari metode ortodox. Melalui UU tentang Cipta Kerja ada akrobat yang berupaya melengkapi ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011. Spirit inclusive-positivism terlihat dengan bagaimana UU tentang Cipta Kerja berupaya merespon UU No. 12 Tahun 2011, karena: 1. UU No. 12 Tahun 2011 tidak mengatur bagaimana teknik penyusunan dengan metode omnibus law. 2. Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 merupakan sebuah pedoman. Ia bukanlah norma hukum yang memiliki konsekuensi normatif apabila tidak dilaksanakan. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 64 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa: (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Dalam ketentuan Pasal ini tidak ada kata “wajib” atau “harus” dalam bangunan norma Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yang memiliki konsekuensi normatif apabila tidak dilaksanakan, maka terjadi pelanggaran norma. Secara teori, norma hukum terbagi atas beberapa jenis, antara lain ada yang bersifat gebod (perintah), ada juga yang bersifat verbod (larangan). Terhadap Pasal 64 UU No. 12 Tahun 2011, tidak termuat norma yang bersifat gebod (perintah) atau verbod (larangan) yang membuat norma ini wajib atau harus sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Dalam 327 keadaan seperti ini, maka Ahli memandang bahwa Pasal 64 UU No. 12 Tahun 2011 merupakan norma yang bersifat pembebasan (vrijstelling). Ia juga dapat dimaknai sebagai pembolehan (verlof) untuk tidak melakukan sesuatu. Artinya pembentuk UU Cipta Kerja memiliki kebebasan (Vrijstelling) atau dibolehkan (verlof) untuk menyusun RUU Cipta Kerja sesuai dengan teknik yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembentukan RUU tentang Cipta Kerja yang tidak terakomodasi dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011. Ada kebuntuan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang berupaya dikomplemen oleh UU tentang Cipta Kerja. Sebagai perbandingan, dalam praktik berhukum di Inggris, misalnya, dikenal pula metode atau teknik ‘statute law revisions’ mencakup, antara lain, consolidation dan rewrite dalam integrated law making system dan simplification. Ke depan, metode UU tentang Cipta Kerja ini, dapat di-follow up dengan metode consolidation dan rewrite setiap norma ke dalam undang- undang sektoral yang diubah, tentu tanpa proses legislasi. Teknik ini hanya teknik administrasi untuk mengkonsolidasi dan menulis ulang pasal-pasal yang direformulasi atau dihapus ke undang-undang asal. 3. Pembentukan UU No. 12 Tahun 2011 pun sejatinya merupakan bentuk kreasi pembentuk undang-undang atas kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, walaupun secara Konstitusional dalam Pasal 22A UUD NRI 1945, diatur: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **) Pasal 22A UUD NRI 1945 ini mengandung kehendak bahwa tata cara pembentukan undang-undang ‘diatur dengan’ undang-undang. Namun kenyataannya, UU No. 12 Tahun 2011 yang dalam konsideran mengingatnya menuliskan Pasal 22A UUD 1945, mengatur mengenai tidak hanya pembentukan ‘undang-undang’ tetapi di-ekstentifikasi menjadi ‘pembentukan peraturan perundang-undangan’. Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, memberikan pertimbangan dalam pengunaan “diatur dengan” ini, bahwa: 328 “Dari segi teknik perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya”. Dengan demikian, secara praktik berhukum, UU No. 12 Tahun 2011 pun telah berakrobat secara positif, melakukan ekstensifikasi terhadap Pasal 22A UUD NRI 1945, sebagaimana UU tentang Cipta Kerja, dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan melakukan akrobatik praktik berhukum yang mampu menjadi sejarah hukum baru di Indonesia. Di luar berbagai teori Hukum Responsif Nonet and Selznick's, utilitarianisme Jeremy Bentham, atau morality of law-nya Lon L Fuller yang meletakan prosedural pembentukan yang kaku dan rigid dalam law making process, maka tentu kemanfaatan hukum lebih menjadi pertimbangan etis dibanding kepastian hukum yang legisme. Tentu, apabila ada, seumpamanya benturan antara kemanfaatan dan kepastian hukum, secara moral, apa yang dipilih tentulah kemanfaatan, karena hukum yang baik ialah hukum yang bermanfaat. 4. UU Cipta Kerja merupakan produk hukum dengan jenis “undang-undang”. Sesama produk hukum jenis “undang-undang” maka peluang penyimpangan atas undang-undang terdahulu sangat mungkin terjadi. Itulah spirit dari Omnibus Law. Ia berupaya mengoreksi berbagai konflik/distorsi/kontestasi/ malfungsi norma, termasuk mengkomplemen soal-soal teknis-prosedural penyusunan peraturan perundang-undangan. Dinamisasi kebutuhan praktik berhukum memberikan ruang bagi “undang-undang” yang lebih baru memperkaya “undang-undang” yang lebih lama. Artinya UU Cipta Kerja sebagai undang-undang yang mereformulasi banyak undang-undang, dapat melakukan enrichment hal-hal yang dirasa perlu untuk mencapai politik hukumnya. Selanjutnya, sebagai perbandingan, di negara-negara di dunia, praktik omnibus law ini sudah lazim, misalnya Amerika Serikat, dengan Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 sangat multi sektor. Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 ini berisikan lebih dari 20 (dua puluh) klaster yang diatur, antara lain 329 pertanian, dana pensiun, student loan, infrastruktur, dan investasi. Omnibus Appropriations Act, 2009 di Amerika Serikat tak kalah multi sektor dibanding dengan Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993. Dalam Omnibus Appropriations Act, 2009 terdapat 10 (sepuluh) Division yang dalam setiap Division terdapat beberapa bab, dalam bab terdapat beberapa bagian, dalam bagian terdapat beberapa pasal. Di Australia, pada tahun 2005 sebagai pelaksanaan dari Free Trade Agreement (FTA) antara Amerika Serikat dengan Australia yaitu melalui the Act on Implementation of United State FTA. Undang-undang ini dibagi menjadi 9 bagian antara lain bea cukai; bahan kimia pertanian dan hewan; indikasi geografis; asuransi jiwa; dan paten. Di ASEAN, Philipina, menerbitkan The Omnibus Investments Code of 1987 yang ditandatangani pada 16 Juli 1987 oleh Presiden Corazon C. Aquino dengan produk hukum Executive Order Nomor 226. The Omnibus Investments Code of 1987 dibentuk untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan undang-undang tentang investasi sehingga dapat mendorong investasi domestik dan asing di negara tersebut. Baru-baru ini, Parlemen Belgia mengadopsi undang-undang "Omnibus" baru yang mulai berlaku pada 19 Juli 2021. Undang-undang ini memperkenalkan perubahan pada sejumlah besar undang-undang keuangan yang ada serta beberapa hal baru yang patut dicatat, termasuk terkait dengan: (i) tata kelola keuangan institusi, (ii) manajemen investasi kolektif, dan (iii) penggunaan teknologi blockchain. Bahkan dalam praktik berhukum di Uni Eropa yang merupakan organisasi pemerintahan supranasional, teknik omnibus law pun digunakan, salah satunya Regulation (EU) 2017/2393. Regulasi ini mengamandemen 5 (lima) regulasi tentang rural development, the financing, management and monitoring of the common agricultural policy, food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material. Dalam Regulation (EU) 2017/2393, Chapter Commission statements, halaman L 350/48, dinyatakan bahwa keseluruhan kesepakatan Komisi mengenai proposal 'Omnibus', termasuk amandemen yang disetujui oleh Parlemen dan Dewan, tanpa mengurangi proposal di kemudian hari yang mungkin dibuat Komisi di bidang-bidang ini dalam konteks reformasi kebijakan 330 bersama sektor pertanian periode pasca-2020 dan inisiatif lain yang secara khusus dimaksudkan untuk mengatasi beberapa masalah yang disentuh oleh teks yang sekarang disetujui oleh Parlemen Eropa dan Dewan. Banyak lagi, negara-negara yang menerapkan omnibus bill sebagai sarana pemenuhan kebutuhan berhukum di negaranya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan bernegara. B. Doktrin Scrivener's Error: Klerikal Redaksional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ada berbagai kesalahan ketik dalam UU tentang CIpta Kerja, lalu bagaimana teori menjelaskan mengenai persoalan ini? Kesalahan pengetikan sepanjang hanya teknis penulisan sesungguhnya lazim terjadi dalam praktik teknis-administrasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat mungkin terjadi sepanjang yang diperbaiki bukanlah substansi norma peraturan perundang-undangan yang berakibat pada perubahan implikasi hukum dan implementasi hukum. Ahli akan membahas mengenai scrivener's error doctrine’, praktik kesalahan penulisan dalam dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan. ‘The scrivener's error doctrine’ atau ‘doktrin kesalahan penulis’, adalah doktrin yang memungkinkan, awalnya para pihak yang berkontrak, kemudian berlaku juga pada pembentuk undang-undang, notaris, dan pengadilan, dalam menghadapi dokumen hukum yang mereka yakini terdapat kesalahan karena adanya vitium scriptoris atau "kesalahan juru tulis," atau "kesalahan administrasi tertulis" untuk mengabaikan kesalahan tersebut dan menerapkan gantinya dengan penulisan yang mereka yakini sebagai teks hukum yang benar. Doktrin ini dimulai dari praktik koreksi yang lazim dalam kontrak dan akta otentik (biasa dikenal dengan ‘renvoi’) yang memungkinkan kesalahan ketik diperbaiki. Doctrine of Scrivener dalam kontrak menjadi prinsip hukum yang memungkinkan kesalahan ketik dalam dokumen hukum dikoreksi dengan bukti parol jika bukti tersebut jelas, meyakinkan, dan tepat maka koreksi dapat diperbaiki. Dalam hubungan kontraktual, jika koreksi tersebut mempengaruhi hak milik maka harus disetujui oleh mereka yang terkena dampaknya. Kesalahan juru tulis dalam kontrak, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan ini merupakan kesalahan teknikal yang tidak esensial dan kritikal, atau 331 ketidaksengajaan dan bukan kesalahan yang terjadi karena pertimbangan moral yang jahat (moral hazard). Dalam lintasan sejarah, kesalahan penulisan dalam dokumen hukum yang terkenal, yaitu kesalahan dalam penulisan naskah Declaration of Independence Amerika Serikat. Draf Deklarasi Kemerdekaan ini setelah disusun oleh Thomas Jefferson lalu diserahkan ke percetakan. Draftnya kemudian diedit oleh Continental Congress sebelum disetujui pada tanggal 4 Juli 1776. Namun demikian, ada penulisan kata yang seharusnya "inalienable rights" dalam Deklarasi, tetapi pada lembar pertama yang tercetak dari Deklarasi tersebut malah berbunyi "unalienable rights” (Gerard W. Gewalt Ed., 1999). Salinan yang dicetak oleh Dunlap tersebut lalu dimasukkan ke dalam Rough Journal of Congress yang merupakan salinan resmi pertama yang perubahan bentuknya dibuat oleh Kongres yang akibatnya membuat Deklarasi itu tersebar luas dengan kesalahannya. Berikut perbandingan teks Declaration of Independence Amerika Serikat: Sumber: “The Declaration of Independence: A Study in the History of Political Ideas" by Carl Lotus Becker, published 1922 Selanjutnya, pada tahun 1934, badan legislatif Louisiana memberlakukan undang-undang yang memberi wewenang kepada penggugat untuk melaporkan 332 pidana kesaksian lawan mereka yang "in any unlawful way." Teks ini merupakan perubahan dari undang-undang tahun 1908 yang diganti rumusannya, tetapi dengan penambahan awalan "un-" dalam kata “lawful”. Kata ini identik dengan bagian terkait dari undang-undang tahun 1908 yang diganti, tetapi ada penambahan awalan "un-" yang tidak dapat dijelaskan ke kata "lawful”. Jelas penambahan awalan “un-“ pada kata “lawful” berdampak pada perubahan makna kata dan akibat hukum yang besar. Kesalahan tipografi dan sejenisnya merupakan hal sepele yang seharusnya tidak pernah terjadi. Peraturan perundang-undangan, yang mengatur masalah-masalah yang sangat teknis secara mendetail dan panjang lebar, dan yang seringkali mengalami revisi berulang-ulang selama proses penyusunan, rentan terhadap kesalahan seperti media tekstual lainnya. (David M. Sollors, (2009) Risiko kesalahan penulisan ini kemudian dibenarkan sesuai doktrin scrivener's error doctrine’. Di sinilah, argumentasi scrivener's error doctrine dapat digunakan, walau di sisi lain ada pendapat yang mengatakan bahwa kesalahan Scrivener ibarat pepatah mencari gajah di lubang tikus. Artinya, seharusnya kesalahan yang tidak pernah terjadi sama sekali. Di Indonesia, bahkan khusus untuk Putusan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 197 dan Penjelasan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara normatif diatur mengenai “pemakluman” atas kekhilafan hakim. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP: “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ketentuan penjelasan KUHAP tersebut telah dipertegas oleh pula Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2016 melalui Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2013 yang kaidah hukumnya menyatakan “Kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan putusan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Proses klerikal untuk memastikan agar tidak ada kesalahan penulisan redaksional dalam UU ini, sebenarnya diupayakan oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan melakukan recall dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap: (1) pra- pengesahan oleh Presiden; (2) tahap pasca-pengesahan oleh Presiden; dan (3) pasca-pengundangan oleh Menteri Hukum dan HAM. Proses recall ini biasanya menemukan beberapa kesalahan kesalahan pengetikan terhadap undang- 333 undang hasil persetujuan tingkat II DPR RI. Ini bagian dari quality control redaksional yang dilakukan oleh Pemerintah yang telah menjadi praktik ketatanegaraan. Potensi berbagai kesalahan pengetikan ini sangatlah mungkin terjadi, hal ini karena waktu yang sangat ketat untuk memproses sebuah RUU hasil persetujuan bersama yang disetujui menjadi undang-undang. Waktu 30 hari yang diberikan oleh Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945, dikurang 7 hari pemrosesan dari DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan bahwa naskah UU yang disetujui bersama di DPR telah clear and clean redaksionalnya. Sebagai sebuah produk manusiawi maka potensi kesalahan manusia akan selalu ada dalam produk apapun, termasuk produk hukum. Ini sebagai kodrat manusiawi yang tidak lepas dari faktor psikologis manusia. Sesempurna apapun sebuah produk, potensi cacat akan selalu ada. Untuk itulah mekanisme korektif harus dilakukan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengalami kesalahan pengetikan redaksional. Dengan demikian, berbagai typo- error dalam UU Cipta Kerja merupakan suatu kesalahan yang lazim dan dapat dimaklumi sebagai semata-mata karya manusia. C. Legal Standing Kemenko Perekonomian Sebagai Pemrakarsa RUU tentang Cipta Kerja Pasal 17 UUD NRI 1945 mengatur: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *) (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*) (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal 17 ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki legal standing, karena: 1. Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan amanat dari Pasal 17 UUD NRI 1945. 334 2. Dalam Pasal 14 UU Kementerian Negara diatur bahwa untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi. 3. Dalam UU No. 12 Tahun 2011, menteri diberi kewenangan atribusi untuk melaksanakan kewenangan pembentukan RUU, misalnya dalam Pasal 47 UU No. 12 Tahun 2011 diatur bahwa RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Menteri ini adalah adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. (Pasal 1 angka 2 UU Kementerian Negara). UU No. 12 Tahun 2011, jelas-jelas tidak membatasi legal standing Pemrakarsa RUU hanya kepada menteri a, menteri b, atau menteri c, namun siapapun menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dapat menjadi Pemrakarsa RUU. 4. Materi muatan RUU Cipta Kerja terkait dengan lebih dari 34 Kementerian/Lembaga, sehingga untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan hukum kementerian/lembaga maka diperlukan peran Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian yang terkait dengan fungsi koordinasi dan sinkronisasi RUU Cipta Kerja. Dengan demikian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian jelaslah memiliki legal standing bahkan hak konstitusional sesuai Pasal 17 UUD NRI 1945 untuk menjadi Pemrakarsa RUU tentang Cipta Kerja. D. PENUTUP Ada peribahasa yang sering nenek-nenek di kampung ucapkan kepada cucunya yang sedang berikhtiar mengenai sesuatu asa. Peribahasanya, yaitu “Merapat sambil berlayar. Berlayar sambil memapan”, yang maknanya yaitu sekali melakukan pekerjaan, dua tiga maksud tercapai. Itulah ontologis Omnibus Law yang secara formil merupakan pekerjaan memapan perahu layar yang besar bernama perahu Negara Hukum Indonesia. Tentu dalam pekerjaan membangun perahu besar ini, ada tujuan besar (substansi) yang ingin diharapkan, yaitu tiba ke Hope Island, yaitu kebahagiaan bagi seluruh penumpang kapal dan para awaknya. 335 Begitu pula pekerjaan membentuk hukum, bukanlah pula soal yang dianalogikan dengan apabila wudhunya salah maka sholatnya pun batal. Membentuk peraturan perundang-undangan tidaklah seperti analogi dengan “sah tidak sahnya salat dilihat dari prosedurnya”. Perkara pembentukan undang- undang, ialah perkara salatnya seorang Muslim, namun hanya soal memilih praktik ber-qunut atau tidak, atau perkara metode memilih pemimpin Islam pasca-kepemimpinan nabi Muhammad SAW, dengan metode musyawarah mufakat oleh ahlul halli wal aqdi, wasiat, atau dewan formatur. Akhirnya, demikian Keterangan ini saya sampaikan. Semoga Allah SWT menolong bangsa dan negara ini. Lex semper dabit remedium. Hukum selalu memberi obat. Saksi Presiden Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum. - Saksi merupakan salah satu perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM; - Bahwa terkait dengan proses pengusulan dalam Prolegnas ini pada tanggal 21 November 2019 bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, diselenggarakan rapat untuk menyusun konsep awal daftar RUU prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024, serta RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang merupakan usulan dari Pemerintah. Usulan ini berdasarkan prioritas nasional dalam rangka untuk mendukung pembangunan nasional, di samping itu juga dengan ketersediaan data dukung, serta usulan dari masing-masing kementerian dan lembaga yang ditetapkanlah kriteria rancangan undang-undang yang diprioritaskan pada tahun 2020, yaitu: a) dalam rangka peningkatan perekonomian, dalam hal ini adalah peningkatan investasi dan kemudahan berusaha; b) mengakomodasi perkembangan teknologi digital 4.0 yang meliputi inovasi, kejahatan cyber, dan SDM unggul; c) penegakan dan pelayanan hukum; d) sosial, budaya, dan kesejahteraan rakyat; e) kesiapan teknis terkait dengan RUU, perubahan naskah akademik, draf RUU, kemudian panitia antarkementerian, surat keterangan hasil penyelesaian naskah akademik, dan surat keterangan hasil administrasi; - RUU Cipta Kerja dimasukkan dalam kategori sangat diprioritaskan karena memenuhi kriteria dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional. 336 - Selanjutnya, pada tanggal 26 November 2019 bertempat di Aula Badan Pembinaan Hukum Nasional, mengundang seluruh kementerian dan lembaga dalam rangka rapat pembahasan tahunan prolegnas untuk menetapkan usulan daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024, serta RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Dari hasil rapat pembahasan tahunan dengan seluruh KL, antara lain menetapkan RUU Cipta Kerja masuk dalam daftar usulan pelaksanaan. Dalam usulan prolegnas, baik itu jangka menengah maupun prioritas. - Pada tanggal 5 Desember 2019 diadakan rapat dengan Baleg DPR RI, Pemerintah juga mengusulkan daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, serta Prosegnas Jangka Tengah 2020-2024. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2019, DPR menetapkan daftar RUU Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dengan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR/RI/I/2019-2020. RUU Cipta Kerja termasuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 sebagai RUU prakarsa Pemerintah. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2020 diadakan rapat koordinasi dengan Baleg DPR RI, DPD. Pemerintah menyampaikan usulan daftar RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang merupakan hasil rapat pembahasan tahunan dengan seluruh KL dan RUU Cipta Kerja masuk dalam daftar tersebut. - Pada tanggal 22 Januari 2020, DPR menetapkan daftar RUU Prolegnas Prioritas 2020 dengan Keputusan PP Nomor 1/DPR RI/IV/2019-2020 dan RUU Cipta Kerja termasuk dalam daftar Prolegnas prIoritas 2020 sebagai RUU prakarsa dari Pemerintah. - Proses selanjutnya adalah terkait dengan penyelarasan naskah akademik RUU Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 bahwa Menteri Hukum dan HAM melakukan penyelarasan naskah akademik RUU yang diajukan oleh pemrakarsa yang dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan naskah akademik dilakukan atas sistematika naskah akademik, yaitu dengan menyesuaikan sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan pengawasan materi muatan naskah akademik dengan menyelaraskan kesesuaian materi antarbab di dalam NA, dan menyelaraskan materi RUU dengan materi yang terdapat dalam naskah akademik. Dalam tahapan penyelarasan ini Kementerian Koordinator Perekonomian selaku pemrakarsa mengajukan surat dengan Nomor PH.2.1/M.Kon/01/2020, tanggal 15 Januari 337 perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Sekertaris Kementerian Koordinator atas nama menteri. - Selanjutnya BPHN melaksanakan kegiatan penyelarasan naskah akademik yang diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 16 sampai 18 Januari 2020. Dalam kegiatan penyelarasan tersebut BPHN mengundang pemangku kepentingan untuk mengikuti rapat penyelarasan dengan mengundang 25 kementerian dan 1 lembaga. Di antara kementerian tersebut adalah antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Agraria, dan seterusnya termasuk juga Badan Koordinator Penanaman Modal. Pada kegiatan tersebut, tim dari BPHN langsung melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas naskah akademik RUU Cipta Kerja yang dibuat oleh tim dan pemerakarsa berdasarkan masukan dari stakeholder dan masuk juga analisis dari lingkungan internal. - Pengawasan atas naskah akademik RUU Cipta Kerja diikuti perbaikan sistematika dan materi muatan, yang meliputi: 1. Ketentuan umum. 2. Penyerdehanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. 3. Penyerdehanaan izin usaha berbasis risiko. 4. Perizinan berusaha sektor. 5. Persyaratan investasi. 6. Ketenagakerjaan. 7. Kemudahan berusaha. 8. Dukungan riset dan inovasi. 9. Pengadaan lahan. 10. Kawasan ekonomi. 11. Kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. 12. Investasi dan kemudahan proyek pemerintah. 13. Administrasi pemerintahan. 14. Mengenai sanksi. 15. Ketentuan peralihan dan 16. Penutup. - Jadi untuk tetap menjaga naskah akademik yang lengkap, komprehensif, dan solutif, diperlukan penjelasan akademik yang meliputi pengawasan terhadap sistematika dan materi muatan. Sistematika harus berdasarkan pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi sistematika judul, kata pengantar, daftar isi. Bab I terdiri dari pendahuluan, Bab II kajian teoretis dan praktis praktik empiris, Bab III evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, Bab IV landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, Bab V jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan, Bab VI penutup, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Terkait dengan penyelarasan materi muatan naskah akademik maka penyelarasan dilakukan dengan melihat konsistensi materi bab per bab hingga bab per bab tersebut mengalir secara sistematis. Terakhir, keselarasan 338 antarbab, penjelasan terhadap materi muatan juga melihat keselarasan naskah akademik dengan rancangan undang-undang pada lampiran naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. - Kegiatan selanjutnya adalah terkait dengan masukan penyusunan naskah akademik terkait RUU tentang Cipta Kerja. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada saat tersebut dengan mengadakan FGD atau diskusi publik di beberapa kota. - Kegiatan pertama di Yogyakarta, pada tanggal 21 s.d. 23 November 2019, yang diundang antara lain adalah pemerintah daerah, termasuk ada DPRD, dari mulai provinsi dan 5 kabupaten/kota yang ada di DIY, kemudian dinas-dinas, antara lain Dinas Pertanahan, Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perhutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, dan Badan Kerja Sama Penanaman Modal. Dari akademisi, antara lain adalah Fakultas Hukum UGM, Fakultas Kehutanan UGM, Fakultas Pertanian UGM, Fakultas Hukum UII, Fakultas Hukum UMY. Dari praktisi dan lembaga masyarakat ada UMKM Yogyakarta dan Bank Indonesia. Adapun narasumber yang kami datangkan pada saat itu adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dengan judul makalah “Strategi Percepatan Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM”. Narasumber yang kedua adalah Dr. Hari Purwadi dengan judul “Investasi dan Kepastian Hukum dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja”. Narasumber ketiga adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DIY dengan judul “Permasalahan Ketenagakerjaan dan Solusi yang Menunjang Cipta Kerja”. Narasumber keempat adalah Dr. Agus Ruwanto dengan judul “Bentuk Badan Usaha yang Ideal untuk Menunjang Pemberdayaan UMKM dan Penciptaan Lapangan Kerja”. Narasumber kelima, Dr. Bayu Anggono dengan judul “Konsepsi Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Era Digital”. Narasumber keenam, Dr. Umbu Rauta dengan “Sinergitas Peraturan Undang- Undang dalam Menunjang UMKM”. Dan narasumber yang ketujuh adalah Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi DIY dengan judul “Hambatan, Tantangan, dan Rekomendasi Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2018 di Pronvinsi DIY”. 339 - Kegiatan kedua di Makassar, tanggal 27 sampai 29 November 2019, yang diundang antara lain adalah pemerintah daerah diikuti DPRD dan dinas-dinas yang ada di Sulawesi Selatan, antara lain Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan, Dinas Energi ESDM, Dinas Binamarga dan Konstruksi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Dari perbankan ada BI Sulawesi Selatan dan Bank Sulsel Bank. Dari akademisi antara lain ada Fakultas Hukum UNHAS, Fakultas Kehutanan UNHAS, Fakultas Pertanian UNHAS, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Dari praktisi dan lembaga masyarakat yang diundang adalah Apindo Provinsi Sulawesi Selatan, KSPSI Provinsi Sulawesi Selatan, HIPMI Provinsi Sulawesi Selatan, dan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Kita Sejati Cabang Sulawesi Selatan. Narasumber adalah Dirjen Peraturan Perundang-undangan dengan judul “Strategi Percepatan Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.” Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan judul “Arah Kebijakan Kemenkumham dan Memberikan Kemudahan Usaha Khususnya bagi Masyarakat yang Akan Memulai Usaha.” Narasumber yang ketiga adalah Prof. Dr. FX Sugianto, S.I, M.S., dengan judul “Membangun Investasi Nasional Melalui Pemberdayaan UMKM.” Narasumber yang keempat adalah Dr. Jimly Kusuman dengan judul “Penataan Regulasi Melalui Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, dan RUU Pemberdayaan UMKM.” Narasumber yang lainnya adalah Prof. Jawahir Thontowi, S.H., PhD., dengan judul “RUU Cipta Kerja dan RUU Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Omnibus Law.” Narasumber selanjutnya adalah Prof. Dr. Syamsul Bahri, S.H., M.H., dengan judul “Peluang dan Tantangan Penerapan Omnibus Law Melalui RUU Cipta Kerja.” Narasumber yang ketujuh adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan judul “Permasalahan Ketenagakerjaan dan Solusi Yang Menunjang Cipta Kerja.” Narasumber yang terakhir adalah Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dengan judul 340 “Menciptakan Investasi dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Kota Makassar serta Kebutuhan Pengaturan yang Mendukung Penanaman Modal di Daerah.” - Kegiatan ketiga di Hotel Sartika Premiere Dyandra, Kota Medan tanggal 1 sampai 3 Desember 2019 yang diundang adalah Pemerintah Daerah meliputi DPRD, kemudian sekretariat daerah maupun biro-biro dan dinas-dinas yang ada. Antara lain Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian/Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Perbankan yang diundang adalah dari BRI, BNI, dan Bank Sumatera Utara. Dari akademisi dari Fakultas Hukum USU, Fakultas Kehutanan USU, Fakultas Pertanian USU, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas. Dari praktisi dan lembaga masyarakat antara lain adalah Apindo Provinsi Utara, Apindo Provinsi Aceh, KSPSI Provinsi Sumatera Utara, HIPMI Provinsi Sumatera Utara. Narasumber adalah Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., dengan judul “Konsep Omnibus Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Kemudian, narasumber yang kedua adalah Dr. Oce Madril dengan judul “Peluang dan Tantangan Penerapan Omnibus Law Melalui Pembentukan RUU Pemberdayaan UMKM dan RUU Cipta Kerja.” Narasumber yang ketiga adalah Prof. Dr. Budiman Ginting dengan judul “Kebijakan di Daerah dalam Mendukung Implementasi UndangUndang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM.” Narasumber yang keempat adalah Prof. Dr. FX Joko Priyono dengan judul “Membangun Investasi Nasional Melalui Pemberdayaan UMKM.” Narasumber yang kelima adalah Dr. Bayu Dwi Anggoro dengan judul “Omnibus Law Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Narasumber yang lainnya adalah Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Utara dengan judul “Hambatan, Peluang, dan Tantangan Implementasi Kebijakan Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM di Provinsi Sumatera Utara.” - Kegiatan lain bertempat di Aula Universitas Islam Jakarta pada tanggal 14 Januari 2020, mulai pukul 09.00 WIB, yang diundang selain Menteri Hukum dan HAM adalah pembicara pada sesi pertama adalah Menteri Hukum dan HAM, 341 yang waktu itu saya hadiri secara langsung. Kemudian, Dr. Teuku Saiful Bahri Johan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, waktu itu dihadiri oleh Sekjen KSPI, dan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, yaitu Ibu Sunarti. - Di samping itu, kami juga penah diundang oleh Universitas Kristen Artha Wacana, Fakultas Hukum di NTT, di Kupang, dengan narasumber antara lain adalah Prof. Benny Riyanto, kemudian Prof. Dr. Ari Hernawan, dan Dr. Melky Kumhau, dan saya sendiri terkait dengan cipta kerja. - Ada beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh kementerian maupun undangan dari beberapa perguruan tinggi. - bahwa pada saat pertemuan di Yogya, Makassar, dan di Medan, saksi hadir. Pertemuan tersebut untuk melengkapi naskah akademik yang disusun oleh pemrakarsa, Menko Perekonomian; - Saksi mendengar sudah ada naskah akademik namun tidak melihat; - Saksi mengikuti mulai dari prolegnas, penyelarasan, FGD, tidak termasuk kegiatan penyusunan; - Naskah akademik biasanya pada saat presiden mengeluarkan surat presiden untuk mengajukan RUU ke DPR; - Naskah resmi diserahkan oleh Presiden melalui surpres; - Dalam forum pembahasan Prolegnas Prioritas 2020 di Baleh hampir seluruh fraksi yang ada di DPR atau semua fraksi yang ada di DPR terwakili di Baleg, dan pada saat rapat tersebut pimpinan Baleg memberikan kesempatan yang sama dan cukup kepada para anggota dewan untuk memberikan tanggapan, dan sepengetahuan saya semua anggota Baleg termasuk DPD juga dapat memahami dan menyetujui diajukannya RUU Cipta Kerja masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 dan judulnya memamg masih RUU Cipta Lapangan Kerja seperti halnya dalam Naskah Akademik, yang kemudian pada saat pembahasan berubah menjadi RUU Cipta Kerja; - Dalam beberapa FGD disampaikan best practice atau contoh di beberapa negara yang menerapkan metode omnibus law. [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2021 yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada pendiriannya; 342 [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2021 yang pada pokoknya Presiden tetap pada pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- 343 Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang- Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang; Oleh karena UU 11/2020 diundangkan pada tanggal 2 November 2020, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 17 Desember 2020. Sementara itu, permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 256/PAN.MK/2020, dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan 344 masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam perkara 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Berkenaan dengan pertimbangan di atas, perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya 345 disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiel terhadap UU 11/2020. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 346 a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I menerangkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang juga karyawan di PT. Mitsuboshi Belting Indonesia, pemegang kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan serta merupakan aktivis sekaligus pimpinan serikat pekerja/serikat buruh sejak tahun 1999, dan terakhir menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat federasi, yaitu pada 347 kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dengan jabatan sebagai Presiden [vide bukti P-2 sampai dengan bukti P-2D]. Dalam kualifikasi demikian Pemohon I memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya; 2. Bahwa Pemohon II menerangkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang juga karyawan di PT. Aisin Indonesia, pemegang kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan serta merupakan aktivis sekaligus pengurus serikat pekerja/serikat buruh sejak tahun 2004, dan terakhir menjadi Pengurus Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SP AMK - FSPMI) dengan jabatan sebagai Ketua [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-3C]. Dalam kualifikasi demikian Pemohon II memiliki perhatian yang tinggi dan telah banyak berperan dalam memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya; 3. Bahwa Pemohon III menerangkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang juga pekerja kontrak di PT. Indonesia Epson Industry Cikarang, serta pemegang kartu peserta BPJS kesehatan dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan [vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-4B]; 4. Bahwa Pemohon IV menerangkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang juga karyawan di PT. Mahiza Karya Mandiri Tangerang, pemegang kartu peserta BPJS kesehatan dan kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan [vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-5B]; 5. Bahwa para Pemohon mendalilkan tergolong sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh hak-hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu antara lain hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum; 6. Bahwa menurut para Pemohon pembentukan UU 11/2020 tidak berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang- undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai undang-undang delegasi dari Pasal 22A UUD 348 1945. Hal ini karena pada kenyataannya dalam pembentukan UU 11/2020, DPR dan Presiden menurut para Pemohon tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan karena dalam membentuk UU 11/2020 kedua lembaga Pembentuk Undang-Undang tersebut tidak mengikuti ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada para Pemohon. Oleh karena itu pembentukan UU 11/2020 secara aktual atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon; 7. Bahwa menurut para Pemohon pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas keterbukaan sebab pada tahapan perencanaan dan tahapan penyusunan, misalnya, pemerintah tidak bersedia membuka akses Rancangan UU 11/2020 [vide bukti P-10A]. Pemerintah bersikap tertutup dan menjadikan Naskah Akademik dan Rancangan UU 11/2020 sebagai dokumen rahasia yang harus dijauhkan dari jangkauan publik [vide bukti P-10B], sehingga para Pemohon mengalami pembatasan untuk mengakses dan memberikan masukan; 8. Bahwa menurut para Pemohon di dalam UU 11/2020 terdapat pula pengaturan mengenai ketenagakerjaan dan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 24/2011). UU 11/2020 mengubah sebagian materi dari ketiga UU a quo dan juga membuat beberapa ketentuan baru terkait aturan ketenagakerjaan dan aturan jaminan sosial. Dengan diaturnya ketentuan mengenai ketenagakerjaan dan jaminan sosial di dalam UU 11/2020 menyebabkan para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pemberlakuan UU 11/2020. [3.8] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 berkaitan dengan kedudukan hukum Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: ”bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak 349 serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.7] dan Paragraf [3.8] tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing juga sebagai pekerja yang terikat dengan undang-undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, yaitu UU 13/2003. Sebagai pekerja, para Pemohon juga merupakan pemegang kartu peserta BPJS, sehingga terikat oleh UU 40/2004, dan UU 24/2011, yang ketiganya termasuk dalam undang-undang yang diatur dalam UU 11/2020; 2. bahwa para Pemohon telah menyatakan pembentukan UU 11/2020 tidak berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang yaitu UU 12/2011 sebagai undang-undang delegasi dari Pasal 22A UUD 1945. Hal ini karena pada kenyataannya dalam pembentukan UU 11/2020, DPR dan Presiden menurut para Pemohon tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan karena dalam membentuk UU 11/2020 kedua lembaga Pembentuk Undang-Undang tersebut tidak mengikuti ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang- undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan peraturan perundang- undangan lainnya, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada para Pemohon. Oleh karena itu pembentukan UU 11/2020 secara aktual atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon; 350 3. bahwa selain itu para Pemohon juga telah menguraikan pembentukan UU 11/2020 yang tidak memenuhi asas keterbukaan sebab para Pemohon mengalami pembatasan untuk mengakses dan memberikan masukan Rancangan UU 11/2020; 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 11/2020 terhadap UUD 1945, Mahkamah dapat memahami uraian hak dan/atau kerugian konstitusional para Pemohon yang berkaitan dengan pembentukan UU 11/2020 yang menurut para Pemohon tidak berpedoman dan tidak mengikuti ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan serta tidak memenuhi asas keterbukaan dalam pembentukan UU 11/2020. Dengan demikian terdapat hubungan kausalitas/pertautan antara hak dan/atau kerugian konstitusional para Pemohon dengan pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Undang-Undang yang dimohonkan para Pemohon dalam perkara pengujian formil dalam perkara a quo adalah UU 11/2020 sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, UU 12/2011 merupakan delegasi Pasal 22A UUD 1945 yang didalamnya mengatur secara lebih teknis dan terperinci mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk prosedur pembentukan undang-undang yang diajukan oleh Presiden yang meliputi tahapan perencanaan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 351 pengundangan termasuk juga mengenai tahap penyebarluasan peraturan perundang-undangan; 2. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan UU 11/2020 adalah cacat secara formil atau cacat prosedur karena dibentuk dengan tata cara dan prosedur yang menyimpang dari pengaturan atau ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011 sebagai undang-undang delegasi Pasal 22A UUD 1945. Problem konstitusionalitas tersebut terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pemuatan Rancangan UU 11/2020 dalam program legislasi nasional (Prolegnas), tidak dipedomaninya ketentuan mengenai teknik dan sistematika pembuatan undang- undang, dan tidak dipenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan; 3. bahwa menurut para Pemohon, pada tahap perencanaan pembentukan UU 11/2020 tidak sah menurut hukum untuk ditetapkan dalam Prolegnas Tahun 2020 karena tidak memenuhi 10 (sepuluh) dasar pemuatan Rancangan Undang- Undang (RUU) sebagaimana ditentukan Pasal 18 UU 12/2011 juncto Pasal 3 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, yakni: a. tidak ada satu ketentuan-pun dalam UUD 1945 yang memerintahkan pembentukan UU 11/2020; b. UU 11/2020 juga tidak pernah diperintahkan pembentukannya oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR); c. UU 11/2020 juga tidak pernah diperintahkan pembentukannya oleh undang- undang yang lain; d. pembentukan UU 11/2020 juga tidak didasari oleh rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; e. UU 11/2020 tidak termasuk dalam RUU Prolegnas jangka menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya; f. pembentukan UU 11/2020 juga tidak didasarkan oleh hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah; g. pembentukan UU 11/2020 tidak didasari oleh sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana ditentukan Pasal 18 huruf d, huruf e, dan huruf f. Naskah Akademik RUU 11/2020 352 menyatakan UU 11/2020 dibentuk atas dasar visi Indonesia 2045 atau cita- cita Indonesia Maju 2045 sehingga bertentangan dengan periode waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (UU 17/2007). Terlebih lagi dimuatnya RUU 11/2020 dalam Prolegnas tidak dapat didasari atas rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) karena hanya dapat disusun untuk menjangkau periode waktu 5 (lima) tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU 25/2004; h. pembentukan UU 1/2020 tidak didasari oleh “adanya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat” sebab mayoritas rakyat Indonesia menolaknya; 4. bahwa menurut para Pemohon, Prolegnas harus memuat Naskah Akademik sehingga pada saat RUU 11/2020 ditetapkan dalam Prolegnas prioritas 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 Naskah Akademik dimaksud seharusnya sudah harus tersedia atau diterima oleh DPR, sedangkan pada kenyataannya Pemerintah baru menyerahkan Naskah Akademik RUU 11/2020 kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020, sehingga pembentukan UU 11/2020 pada tahap perencanaan tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pasal 19 UU 12/2011; 5. bahwa menurut para Pemohon, pada tahap penyusunan, terdapat puluhan undang-undang yang diubah dengan satu undang-undang perubahan yang diberi nama UU Cipta Kerja. Padahal, tidak satu pun dari undang-undang yang diubah tersebut memiliki nama “Cipta Kerja”. Lebih dari itu, teknik penyusunan undang-undang menurut ketentuan BAB I huruf A butir 6 Lampiran II UU 12/2011 tidak memungkinkan dua atau lebih undang-undang diubah secara sekaligus dalam satu undang-undang perubahan sebab perubahan tersebut tidak mungkin menghasilkan kesamaan nama atau judul antara undang-undang yang diubah dengan undang-undang perubahannya sebagaimana dibuktikan dengan tidak samanya nama atau judul UU Cipta Kerja dengan nama atau judul dari puluhan undang-undang yang diubahnya. Lebih dari itu jika melihat format baku dari rancangan undang-undang perubahan maka akan terlihat dengan jelas bahwa 353 UU 11/2020 sebagai undang-undang perubahan tidak mengikuti format yang ditetapkan dalam BAB IV huruf D Lampiran II UU 12/2011; 6. bahwa menurut para Pemohon, tidak dipedomaninya teknik penyusunan peraturan perundangundangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II UU 12/2011 pada 8 proses pembentukan UU 11/2020 memunculkan ketidaksesuaian terkait tata cara, prosedur, dan format, terjadi akibat UU 11/2020 dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law yang tidak kompatibel dengan metode pembentukan undang-undang dengan teknik yang diatur dalam UU 12/2011; 7. bahwa menurut para Pemohon, asas keterbukaan yang mensyaratkan pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka agar masyarakat dapat mengakses RUU dan berpartisipasi memberikan masukan pada kenyataannya tidak dipenuhi dalam pembentukan UU 11/2020 sebab pada tahapan perencanaan dan tahapan penyusunan, misalnya, Pemerintah tidak bersedia membuka akses kepada publik, sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UU 12/2011. Pembatasan bagi publik untuk mengakses RUU 11/2020 dan berpartisipasi memberikan masukan juga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945; 8. bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan uraian di atas maka pembentukan UU 11/2020 pada tahap perencanaan dan tahap penyusunan bertentangan dengan UU 12/2011, sehingga dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 hal tersebut berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 serta mengajukan ahli yang bernama Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H. yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2021 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2021 dan saksi yang bernama Ir. H. Said Iqbal, M.E., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah 354 menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2021. [3.13] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 17 Juni 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2021 serta mengajukan ahli yang bernama Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2021 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Firman Soebagyo, S.E., M.H. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2021. Berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh karena kedua saksi dimaksud merupakan anggota DPR dan secara kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi sehingga Mahkamah mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut; [3.14] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2021, 10 Juni 2021, dan 16 Juni 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 17 Juni 2021 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 9 September 2021, dan tanggal 13 Oktober 2021. Untuk membuktikan keterangannya Presiden juga mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-188, tanpa bukti PK-128, serta mengajukan ahli yang bernama Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2021 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 9 September 2021 dan saksi yang bernama Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 September 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2021. 355 [3.15] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon; keterangan DPR dan ahli yang diajukan DPR; dan keterangan Presiden beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan ahli dan saksi yang diajukan Presiden, dan kesimpulan Presiden, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan menyatakan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 356 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, namun oleh karena terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan para Pemohon a quo tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon a quo menjadi kehilangan objek. [3.16] Menimbang bahwa meskipun pokok permohonan para Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, namun oleh karena terhadap permohonan pengujian formil tidak dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian menurut Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya yang didalilkan para Pemohon a quo lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil; 357 [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.5] Pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, dan pada hari Kamis, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 14.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta 358 dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari