6/PHPU.D-XII/2014

PUTUSAN Nomor 6/PHPU.D-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Hj. Raden Sri Heviyana Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Oktober 1966 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Tempat Tinggal : Jalan Raya Imam Bonjol, Nomor 31 RT 003/RW 001, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon 2. Nama : H. Rakhmat, S.E., Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 10 Februari 1967 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Cirebon; Tempat Tinggal : Jalan Akmad Daklan, RT. 002/ RW.001, Jati Anom, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 6; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2014 memberi kuasa dengan hak subsitusi dan hak retensi kepada Iwan Gunawan, S.H., M.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Arief Hidayat, S.H., Asep Andryanto, S.H dan Muallim Tampa, S.H., serta Surat Kuasa Tambahan bertanggal 07 Desember 2013 memberi kuasa kepada Hj. Difla Wiyani, S.H., 2 M.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Pasangan “Hebat”, yang memilih domisili hukum di Graha Binakarsa Lt. 4, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C-18 Kuningan, Jakarta Selatan yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Jalan R. Dewi Sartika Nomor 100 Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon bertanggal 14 Januari 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Memet Akhmad Hakim, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Hakim- Kartabrata dan Rekan, berkedudukan di Jalan Buah Batu Dalam III, Nomor 3, Bandung, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------- Termohon; [1.4] 1. Nama : Drs. H. Sunjaya Purwadi, M.M., M.Si, Pekerjaan : Pensiunan TNI Alamat : Blok Kedung Dadap RT. 006, RW 002, Desa Beberan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon 2. Nama : H. Tasiya Soemadi Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Cirebon; Alamat : Jalan R. Dewi Sartika RT. 002/RW 009, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 2; 3 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2014 memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Simeon Petrus S.H., Djeni Marthen, S.H., Abdy Yuhana, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., dan Badrul Munir, S.H., S.ag. kesemuanya adalah Advokad yang tergabung dalam Tim Pembela “Tim Advokasi Jago-Jadi” beralamat di Jalan Pangeran Cakrabuana Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon; Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait; Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 7 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Januari 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 15/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 6/PHPU.D-XII/2014 pada tanggal 9 Januari 2014, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 16 Januari 2014 yang diserahkan dan diterima pada persidangan tanggal 16 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4316) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 1.2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 1.3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; 1.4. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 5 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian sudah disahkan menjadi Undang-undang. 1.6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai keberatan atas Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01/BA/I/2014 (Bukti P-1) dan Model DB1- KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua berserta lampirannya (Bukti P-2), sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon dalam Pemilukada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013 tentang 6 Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 2.3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tertanggal 14 Agustus 2013. 2.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan Keberatan Terhadap Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon (vide Bukti P-1) beserta Model DB 1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua tertanggal 4 Januari 2014 dan lampirannya (vide Bukti P-2) 2.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 3.1. Bahwa karena hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon tidak mendapatkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Kabupaten, maka objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Cirebon adalah Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua tertanggal 4 Januari 2014 ; 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 yakni, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja 7 setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”; 3.3. Bahwa karena tanggal 4 Januari 2014 adalah hari Sabtu yang merupakan hari libur, maka 3 hari kerja dihitung mulai hari Senin, 6 Januari 2014, Selasa, 7 Januari 2014, dan Rabu, 8 Januari 2014. 3.4. Bahwa permohonan Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. IV. POKOK PERMOHONAN 4.1. Bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon (vide Bukti P-1) beserta Lampiran Model DB 1- KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua tertanggal 4 Januari 2014 (vide Bukti P-2), yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: No Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Jumlah Akhir Perolehan Suara 2 Drs. H SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si dan H TASIYA SOEMADI 403.933 6 Hj. RADEN SRI HEVIYANA dan H RAHMAT, SE 352.056 4.2. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara, Pemohon telah pula menyampaikan keberatan atas penyelenggaran pemilukada Putaran kedua yang cacat prosedur, maladministrasi dan dugaan keberpihakan Termohon kepada salah satu pasangan calon, keberatan tersebut Pemohon tuangkan dalam Model DB2-KWK.KPU yang ditandatangani Adam Purnama Wahyu (Bukti P-4) 8 4.3. Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon Pada Putaran Kedua yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, sebagaimana diuraikan berikut ini: TERMOHON TELAH MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH ATAS NAMA Drs SUNJAYA PURWADI S, MM., M.Si 4.4. Bahwa Calon Bupati Cirebon pada Pemilukada Kabupaten Cirebon 2013 dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs Sunjaya Purwadi S, MM., M.Si berdasarkan putusan Pengadilan Miiliter Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/PMT- II/AD/VII/2012 tertanggal 23 November 2012 telah dinyatakan bersalah dan dihukum (Bukti P-5). Adapun amar putusan perkara a quo lengkapnya adalah sebagai berikut : Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majlis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan terdakwa serta hal-hak lain yang mempengaruhi sebagai berikut: 1. Bahwa sifat perbuatan terdakwa yang menggunakan surat palsu mencerminkan sikap terdakwa yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku demi kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sehingga terdakwa beranggapan seolah-olah surat tersebut. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak perlu terjadi terdakwa sebagai Pamen Letkol dan intlektual tidak mampu menganalisis perbuatan tersebut, ceroboh menandatangani tanpa mengetahui isinya sehingga menunjukan baik bagi terdakwa ataupun pihak lain. 3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa mengunakan surat palsu mengabaikan ketentuan. 4. Bahwa akibat perbuatan tersebut merusak nama baik 9 Ditajenad dan merugikan pihak lain. Menimbang : Bahwa tujuan Majlis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan. Tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum majlis hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu: 1. Yang bersifat meringankan: a. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya b. Pengabdian Terdakwa cukup lama dan saat ini sudah menjalani pension terhitung tanggal 30 september 2012 c. Terhadap perkara ini Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya berupa Arogan 2. Yang bersifat memberatkan: 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI 2. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada satuan. 3. Terdakwa pada tahun 2009 pernah dipidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer Tinggi Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dengan memberikan penderitaan akan tetapi untuk mendidik dan membina agar Terdakwa insaf dan kembali kejalan yang benar, disamping itu menyadarkan seseorang yang bersalah dengan 10 memberikan penderitaan tidaklah selalu tepat untuk diterapkan kepada seseorang seperti terdakwa ini Menimbang : Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkap peraturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu sehingga dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP Menimbang : Bahwa Majlis Hakim dalam persidangan ini telah mengamati secara langsung bagaimana sikap Terdakwa, tingkah laku dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bersikap sopan, berterus terang, kooperatif dan sportif dengan mengakui atas kelalaian yang telah dilakukannya 2. Dengan rasa malu yang mendalam dan telah menjadi beban Terdakwa yang berkelanjutan dalam kedinasan sekalipun atas perbuatan ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran oleh Ankumnya. Namun terdakwa saat ini telah pensiun dini Tmt Terhitung mulai tanggal 30 September 2012 berdasarkan surat Kep Kasad Nomor Kep/134/IV/2012 tanggal 30 April 2012. Atas permohonan Terdakwa sendiri dengan harapan perkara ini selesai dengan tuntas dan Terdakwa akan melanjutkan berbakti diluar TNI. 3. Terdakwa sangat meyesali perbuatannya dan masih perlu menafkahi istri Terdakwa dan anak-anak yang masih sekolah dengan pensiun yang senilai Rp. 2.150.000 (Dua juta seratus lima puluh ribu) satu bulan dan dibantu istri dengan usaha kecil-kecilan. Terdakwa akan segera mencari pekerjaan diluar TNI sehingga mohon hukuman yang seringan- seringannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya akan lebih hati-hati 11 dalam mengambil sikap. Menimbang : Bahwa Mendasari hal tersebut diatas, Majlis Hakim menilai jenis pidana bersyarat akan lebih baik, efektif dan cukup dijatuhkan terhadap dirinya dan terdakwa dinilai memperbaikinya diluar penjara Menimbang ; Bahwa Majlis Hakim menilai jenis pidana bersyarat juga jenis hukuman, sama sekali bukan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri Manimbang ; Bahwa Majlis Hakim dengan pertimbangan tersebut diatas berpendapat bahwaTerdakwa akan lebih tepat jika dijatuhi hukuman pidana bersyarat Menimbang ; Bahwa Setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut daiatas, Majlis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam dictum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa. Menimbang : Bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka terdakwa harus dipidana. Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: a. Surat-Surat 1). 1 (satu) Lembar fotocopy surat permohonan ijin pendaftaran calon bupati tanggal 19 Mei 2008 2) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan tanggal 23 juni 2008 3) 1 (satu) lembar fotocopy surat izin jalan NomorSIJ/408/II/2008 tanggal 18 Juli 2008 4) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan mengundurkan diri calon Bupati Kab. Cirebon tanggal 21 Juli 2008 12 5) 1 (satu) lembar fotocopy surat laporan selesai melaksanakan pilkada, tanggal 29 oktober 2008. 6) 1 (satu) lembar surat ketua KPU: Nomor 271/071/KPU tanggal 14 mei 2010 tentang penjelasan keikut sertaan Letkol Caj.Drs Sunjaya Purwadisastra,M.Si Calon Bupati dalam Pilkada Kab. Cirebon 7)1 (satu) bundel fotocopy formulir berkas persyaratan terdakwa , bekal calon pasangan bupati dan wakil bupati Cirebon Tahun 2008, dengan rincian berkas persyaratan sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) aitem/Jenis b. berupa barang-barang :nihil Mengingat : Pasal 263 ayat (2) KUHP Dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan. M E N G A D I L I 1. Menyatakan Bahwa Terdakwa Drs. Sunjaya Purwadisastra, M.Si. Letkol Caj (Purn)/33836 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; “Dengan sengaja memakai surat yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” 2. Memidana Terdakwa Oleh Karena Itu Dengan : Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) bulan dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan Perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis 3. Menetapkan barang bukti berupa: a. Surat-Surat 1) 1 (Satu) Lembar fotocopy surat permohonan ijin pendaftaran calon bupati tanggal 19 Mei 2008 2) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan tanggal 23 juni 2008 13 3) 1 (satu) lembar fotocopy surat izin jalan Nomor SIJ/408/II/2008 tanggal 18 Juli 2008 4) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan mengundurkan diri calon bupati kab. Cirebon tanggal 21 Juli 2008 5) 1 (satu) lembar fotocopy surat laporan selesai melaksanakan pilkada, tanggal 29 oktober 2008. 6) 1 (satu) lembar surat ketua KPU: Nomor 271/071/KPU tanggal 14 mei 2010 tentang penjelasan keikut sertaan Letkol Caj.Drs Sunjaya Purwadisastra,M.Si Calon Bupati dalam Pilkada Kab. Cirebon 7) 1 (satu) bundel fotocopy formulir berkas persyaratan terdakwa , bekal calon pasangan bupati dan wakil bupati Cirebon Tahun 2008, dengan rincian berkas persyaratan sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) item/Jenis Tetap diletakan didalam berkas perkara 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000 (dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Jum’at tanggal 23 Nopember 2012 dalam Musyawarah Majlis Hakim Militer tinggi oleh Yutti.S. Halilin, SH., Kolonel Laut (Kh/W) Nrp.8607/P sebagai Hakim Ketua, Hidayat Manao,SH. Kolonel Chk Nrp.33396 dan H. Mahmud, Kolonel Chk Nrp.34166. Masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para anggota hakim anggota tersebut diatas, oditur Militer Tinggi H.Arwin Hidayat, S.H. Kolonel Sus Nrp. 519292, dan panitra Suryani Pane, SH.Kapten Chk (K) Nrp.548719 serta dihadapan umum dan Terdakwa. 4.5. Bahwa berdasarkan Keputusan a quo maka SUNJAYA PURWADI S, M.Si masuk dalam kualifikasi TERPIDANA sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Kostitusi No 4/PUU/2009 tanggal 24 Maret 2009 meskipun yang bersangkutan belum menjalani hukuman penjara, mengingat hukumannya adalah hukuman percobaan namun ancaman hukumannya adalah 6 (enam) tahun penjara. Dengan demikian SUNJAYA PURWADI status hukumnya tetap TERPIDANA karena tidak melakukan 14 upaya hukum lainnya, dengan kata lain SUNJAYA PURWADI menerima putusan tersebut sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 12/PHPU.D - VIII/2010 dalam perkara Pilkada Kota Tebing Tinggi, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut : Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon tentang Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. Hafas Fadillah, MPA., M.Si., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 160/Pid.B/2006/PN TTD, tanggal 7 September 2006 (vide Bukti P.V halaman 14), Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/Pid/2007/PT MDN, tanggal 20 Maret 2007 (vide Bukti P.V halaman 14), dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 356K/Pid.Sus/2008, tanggal 4 Juni 2008 (Bukti P.V halaman 23), antara lain telah menyatakan, “ Terdakwa-terdakwa: 1. Rasmayani binti Rasmin, 2. Nizar Rangkuti, 3. H.M. Syafri Chap terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘korupsi yang dilakukan secara bersama- sama’ Menghukum terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terdakwa-terdakwa sebelum lampau masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ...” dan seterusnya; Bahwa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tersebut di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 11 November 2009 yang masa percobaannya mulai 11 November 2009 sampai dengan 11 Mei 2011 (vide Bukti P.IV); 4.6. Bahwa dengan demikian, hukuman percobaan pun masuk dan dianggap sebagai hukuman pidana meski yang bersangkutan belum menjalani hukuman badan, dan bagi Terdakwa jika menerima hukuman percobaan tersebut maka dianggap sebagai Terpidana. 15 4.7. Bahwa demi memperoleh hukuman yang seringan-ringannya, maka SUNJAYA PURWADI S mengajukan permohonan pensiun dini dengan harapan perkara ini tuntas dan akan mengabdi diluar TNI yang kemudian di tindaklanjuti dan di kabulkan dengan keluarnya Keputusan Kasad Nomor Kep/134/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang pemberian MPP dan Pemberhentian dengan Hormat yang kemudian dikeluarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/334-44/18-VII/2012 tentang Pemberian Pensiun tertanggal 30 Juli 2012 (Bukti P-6) 4.8. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam Pasal 58 huruf f UU No 12 Tahun 2008 juncto Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/2009 tanggal 24 Maret 2009 juncto Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah maka seharusnya dan sepatutnya Termohon (KPU Kabupaten Cirebon) tidak meloloskan SUNJAYA PURWADI menjadi pasangan calon atau calon Kepala daerah karena pernah dihukum dan menjadi Terpidana serta hingga hari ini SUNJAYA PURWADI TIDAK PERNAH MEMPUBLIKASIKAN di media massa bahwasanya yang bersangkutan pernah dihukum atau membuat PERNYATAAN PERNAH DIPIDANA di media massa sehingga mengakibatkan masyarakat Kabupaten Cirebon tidak mengetahui track record calon pemimpinnya. 4.9. Bahwa sebelumnya yakni pada tahun 2009 SUNJAYA PURWADI juga dituduh menjadi sponsorship calon bintara TNI “Calo” dengan cara melakukan pemalsuan surat-surat, meskipun pada akhirnya di putus bebas berdasarkan Putusan Nomor 01-K/PMT II/AD/I/2011 tanggal 20 April 2011 (Bukti P-7) karena ternyata Oditur Militer (Jaksa Penuntut) juga menuntut Bebas. Adapun selengkapnya amar putusan tersebut adalah : Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/2 8/XII/20 10 tanggal 15 Desember 2010 di depan sidang yang di jadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini. 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah. 16 Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 April 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa Letkol Caj Drs. Sunjaya Purwadisastra M.Si Nrp 33836 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama- sama atau sendiri - sendiri membuat surat palsu” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa: 1. Dibebaskan dari segala dakwaan 2. Memulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya . 3. Menetapkan barang bukti berupa : Surat - surat : 1) Bukti Resi pengiriman PT. Tiki JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) No. Resi 1 294157620009. 2) Bukti Resi pengiriman PT. Tiki JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) No. Resi 1294157330007. 3) Fotocopy Surat Kapuskes TNI No.B/65/VI I / 2 009 tanggal 1 Juli 2009 perihal perwalian penunjang (Sponsorship ) A.n Abdul Khalim. 4) Fotocopy Surat Kapusbintal TNI No.B/23.08 /VII/2009 /Pusbintal tanggal 1 Juli 2009 perihal perwalian penunjang (Sponsorship ) A.n Suhartono. 5) Fotocopy Surat Aster Panglima TNI No.B/189/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 perihal perwalian penunjang (Sponsorship ) A.n Selly Marselina. 6) Fotocopy Surat Asops Panglima TNI No.B/1999/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 perihal perwalian penunjang (Sponsorship ) A.n Arie April yaIlham. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan secara lisan oleh Tim Penasihat Hukum yang pada pokoknya setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya, oleh karenanya memohon 17 agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, untuk berkenan pula mengadili sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer Tinggi. M E N G A D I L I 1. Menyatakan Terdakwa ter sebut di atas yaitu nama: Drs.Sunjaya Purwadisastra, M.Si Letko l Caj NRP. 33836 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Secara bersama- sama atau sendiri - sendiri membuat surat palsu “ 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara. 5. Menetapkan barang- barang bukti berupa: Dst Tetap dilekatkan dalam berkas perkara 4.10. Bahwa berdasar dua fakta hukum tersebut diatas, SUNJAYA PURWADISASTRA telah dua kali melakukan dugaan tindak pidana memalsukan surat dan atau menggunakan surat palsu yang menimbulkan kerugian, satu putusan bersalah dan menghukum, satu putusan menyatakan bebas karena dituntut bebas oleh oditur militer. 4.11. Bahwa Ternyata Termohon tidak pernah memverifikasi berkas yang diajukan SUNJAYA PURWADI S atau setidak-tidaknya SUNJAYA PURWADI S tidak jujur dan melakukan kebohongan publik dengan tidak melampirkan pernyataan pernah dihukum, sehingga dengan demikian SUNJAYA PURWADI S tidak memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon tahun 2013 karena tidak pernah membuat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagaimana di syaratkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. TERMOHON TELAH MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH ATAS NAMA TASIYA SOEMADI (CALON WAKIL BUPATI) 18 4.12. Bahwa setelah Pemilukada Putaran Kedua selesai dilaksanakan, Pemohon mendapatkan dan memperoleh bukti bahwasanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku calon wakil bupati atas nama TASIYA SOEMADI adalah mantan Narapidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor No. 865 K/Pid/2008 tertanggal 14 Januari 2009 dinyatakan bersalah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya dinyatakan melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat dan Pemakaian Surat Palsu yang dapat menimbulkan kerugian” dengan cara melakukan Pemalsuan ijazah Sekolah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA/SMU sebagai syarat menjadi calon anggota legislatif tahun 2004-2009. 4.13. Bahwa ijazah/STTB SMU palsu yang digunakan oleh Tasiya Soemadi untuk mendaftar menjadi Calon Anggota Legislatif Kabupaten Cirebon Tahun 2004-2009, berasal dari Panitia Ujian Persamaan Sekolah Menegah Umum Tingkat Atas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1986 dan ditandatangani oleh SOEPARDI selaku ketua. 4.14. Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Nomor 865 K/Pid/2008 tertanggal 14 Januari 2009 tersebut diatas, amar selengkapnya adalah (Vide Bukti P-8) : Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. 19 MENGADILI Menyatakan tidak dapat diterima pemohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum Pada kejaksaan negeri Sumber tersebut : Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar 2.500.- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 januari 2009 oleh Prof. Dr. Mieke Komar,SH.,MCL.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahakamah Agung sebagai ketua Majlis, K.H Zaharuddin Utama, S.H.,MM dan Dr.H.Abdurrahman, S.H,MH..Hakim-hakim tersebut sebagai anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis Hakim beserta anggota, dibantu oleh Baharrudin Siagian S.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon Kasasi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa 4.15. Bahwa ancaman hukuman sebagaimana Dakwaan jaksa penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Cirebon Nomor 242/Pid.B/2007/PN.Sbr tanggal 4 Oktober 2007 pasal yang terbukti adalah Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair diancam dengan hukuman Penjara maksimal 6 (enam) tahun 4.16. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, jelas dan terang bahwasanya Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Tasiya Soemadi telah dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 6 (enam) bulan, sehingga masuk dalam kualifikasi sebagai Terpidana atau Mantan Narapidana. 4.17. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) NomorSKCK/YANMAS/1846/IV/2013/INTELKAM tertanggal 29 April 2013 (Bukti P-9) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa H TASIYA SOEMADI SE., MM pernah terlibat kegiatan kriminal seperti tercantum dalam Pasal 263 ayat (1), (2) juncto pasal 266 ayat (2) KUHP, juncto 20 Pasal 68 (2), Pasal 69 (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 2007 yang bersangkutan terbukti menggunakan surat-surat atau ijazah palsu. 4.18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan : tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 4.19. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang salah satu amarnya adalah mememutuskan: - Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat syarat (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected official); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; (v) bukan sebagai palu kejahatan berulang-ulang. 4.20. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yaitu ; a. bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) 21 tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan; b. bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional ; dan; c. bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort; 4.21. Bahwa jika melihat dan merujuk pada putusan dan ketentuan tersebut diatas maka TASIYA SOEMADI seharusnya tidak layak, tidak berhak, dan tidak bisa menjadi salah satu pasangan calon atau tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau setidak-tidaknya tidak diloloskan oleh Termohon. 4.22. Bahwa jika Tasiya Soemadi merasa tidak bersalah dan merasa tidak pernah dihukum, lalu kenapa kemudian pada Pemilu Legislatif 2009-2014 dan atau Pemilukada Kabupaten Cirebon 2013 Tasiya Soemadi menggunakan ijazah SMA Paket C setara SMA/Aliyah (Persamaan) yang baru dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KUNCUP MEKAR Kota Bandung yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Bandung (Bukti P-10) dan bukan menggunakan ijazah SMA dari sebuah institusi di Jakarta (yang memang berdasarkan putusan Pengadilan dinyatakan palsu dan Tasiya Soemadi dinyatakan bersalah). 4.23. Bahwa ijazah Paket C yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung tertanggal 11 Desember 2013 memuat nomor induk siswa atas nama TASIYA SOEMADI yakni 05060973 (vide Bukti P-10), bahwa ternyata setelah Pemohon Cek ke PKBM Kuncup Mekar, ditemukan fakta sebagai berikut : 1) Bahwa PKBM Kuncup Mekar mendapatkan izin PKBM dengan nomor 421.9/2550-Diklusporabud/2006 tertanggal 2 Agustus 2006 (Bukti P-11) 2) Bahwa KPBM Kuncup Mekar juga memperoleh ijin menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) 22 berdasarkan SK Nomor 421.9/6463-PNFI/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 (Bukti P-12) 3) Bahwa Ketua PKBM Kuncup Mekar adalah A Kartiwa (Alm) dan Penanggungjawab/Penilik Kecamatan adalah Wari Karlinah., S.Pd (Bukti P-13) 4) Sistematika Nomer Induk PKBM Kuncup Mekar, Empat angka pertama (0506) menunjukkan tahun ajaran 5) Angka ke lima dari nomor induk siswa menunjukkan kelas, dan selama KUNCUP MEKAR berdiri tidak pernah ada kelas 0 (nol) sebagaimana nomor induk siswa atas nama TASIYA SOEMADI yakni 0506 0 973 6) Tiga angka terakhir adalah nomor urut siswa, dan selama KUNCUP MEKAR didirikan belum pernah dalam satu angkatan/tahun ajaran mencapai jumlah 973 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga) siswa (Bukti P-14) 7) Bahwa berdasarkan Buku Administrasi Kejar Paket C (Buku Besar Induk) PKBM KUNCUP MEKAR (Bukti P-15) tidak ditemukan nama TASIYA SOEMADI dan tidak ditemukan nomor induk 05060973 melainkan yang ada 05063073 atas nama Andri Romansyah 8) Bahwa TASIYA SOEMADI tidak pernah mendaftar, belajar, terlebih terdata sebagai siswa kejar paket C di PKBM Kuncup Mekar Bandung 9) Bahwa ijasah paket C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung atas nama Tasiya Soemadi tidak benar sumber dan rujukannya, karena PKBM Kuncup Mekar tidak pernah mengenal Tasiya Soemadi. 4.24. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Penilik Kecamatan /Penanggung Jawab PKBM Kuncup Mekar tertanggal 10 Januari 2014 (Bukti P-16) yang menyatakan pada pokoknya bahwa TASIYA SOEMADI dengan nomor induk PKBM Kuncup Mekar 05060973 sebagaimana tertuang dalam Nomor Seri Ijazah 02 PC 210 1672 TIDAK PERNAH TERDAFTAR sebagai Siswa PKBM Kuncup Mekar, dengan demikian ijazah tersebut Palsu atau setidak-tidaknya asli tapi palsu 23 (Aspal) dengan kata lain ijazah asli tapi diperoleh dengan cara melanggar hukum. 4.25. Bahwa Termohon tidak pernah memverifikasi ijasah TASIYA SOEMADI ke PKBM Kuncup Mekar Bandung sehingga tidak memperoleh data yang valid dan hanya bersandar pada Surat Keterangan dengan Nomor 421.10/659-PNFI/2013 tertanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Bandung (Bukti P-10A). Padahal surat pernyataan tersebut sangat diragukan kebenaran mengingat fatalnya kesalahan nomor induk dan yang bersangkutan tidak pernah belajar di PKBM Kuncup Mekar. 4.26. Bahwa Tasiya Soemadi yang pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon seharusnya mengembalikan semua penghasilan selama menjabat sebagai anggota/Ketua DPRD, karena terbukti menggunakan ijazah SMA/Sederajat yang palsu. Bahwa faktanya, putusan pengadilan khususnya putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo tidak pernah di eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum, tentu itu hal lain. Logika dan akal sehat serta nurani kita mengatakan, tidak mungkin TASIYA SOEMADI mencari atau menggunakan ijazah SMA Kejar Paket C dari Dinas Pendidikan Kota Bandung (yang dikemudian hari terbukti palsu atau aspal juga), jika ijazah TASIYA SOEMADI yang digunakan pada saat akan menjadi calon legislatif tahun 2004 – 2009 adalah asli. Dengan demikian maka putusan Mahkamah Agung yang menghukum dan menyatakan Tasiya soemadi bersalah dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa adalah benar. 4.27. Bahwa Format dari Termohon sepanjang berkaitan dengan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti dengan Nomor W11.U19.HL.01.10/143/IV/2013/PN.Sbr tertanggal 30 April 2013 yang di tandatangani Ketua Pengadilan Negeri Sumber (Bukti P-17) adalah merupakan kesalahan Termohon. Bahwa seharusnya formatnya adalah “……….tidak pernah dipidana”, sebagaimana dalam Disenting Opinion dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 24 12/PHPU.D - VIII/2010 pada perkara Pilkada Kota Tebing Tinggi, yang memberikan pendapat hukum sebagai berikut : “……………..Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan dalam formulir tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya, “... tidak sedang menjalani pidana penjara ...”, padahal seharusnya berisi, “... tidak pernah dijatuhi pidana penjara...” sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009.” 4.28. Bahwa selain kasus dua pemalsuan ijazah tersebut diatas, Tasiya Soemadi juga di duga kuat pernah dipidana pada tahun 1987 dalam kasus pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia, yang bersangkutan di tangkap di Jakarta, diadili di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon dan menjalani hukuman di Lapas Cirebon selama lebih kurang 4 tahun. 4.29. Bahwa merujuk pada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang pada pokoknya mendiskualifikasi salah satu pasangan terpilih karena ternyata pernah dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Adapun pertimbangan mahkamah dalam perkara a quo adalah : [3.31.2] Sehubungan dengan kebohongan publik yang dilakukannya tersebut di atas, Bupati Terpilih juga melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas Pemilu,termasuk Pemilukada, yakni asas jujur, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; [3.31.3] Perbuatan Bupati Terpilih juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, oleh karena kebohongannya menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 25 memperoleh kekuatan hukum tetap, berarti Bupati Terpilih telah tidak menjunjung hukum yang menentukan syarat tidak pernah dijatuhi pidana, yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 58 huruf f Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 130 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; [3.32] Menimbang bahwa, fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil; [3.33] Menimbang bahwa, benar yang bersangkutan H. Dirwan Mahmud sudah pernah menjadi anggota dan memimpin DPRD tetapi tidak pernah dipersoalkan latarbelakangnya. Terhadap masalah tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa fakta tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara a quo, sebab menurut Undang-Undang tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat itu memang tidak mensyaratkan harus tidak pernah menjalani hukuman pidana tertentu sehingga boleh saja yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pimpinan DPRD (vide Pasal 60 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003), tetapi untuk menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Undang- Undang tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas-jelas mensyaratkan harus tidak pernah menjalani hukuman 26 pidana tertentu (vide Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004); [3.34] Menimbang bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana akan disebut dalam Amar Putusan di bawah, harus mempertimbangkan tingkat kesulitan dan jangka waktu yang berkenaan dengan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada Tahun 2009. Dengan memperhitungkan agenda kegiatan nasional yang demikian, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang cukup dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan seluruh aparat penyelenggara Pemilukada untuk melaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia; 4.30. Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Supiori Provinsi Papua, Mahkamah juga mendiskualifikasi salah satu calon yang ternyata pernah dipidana, demi menjaga semangat pemajuan demokrasi dan menjunjung tinggi hukum TERMOHON TELAH MELANGGAR PERATURAN PERATURAN PERUNDANGAN DENGAN MENETAPKAN WAKTU PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA PEMILUKADA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 TANGGAL 29 DESEMBER 2013. 4.23. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 59/Kpts-Kab-Crb- /XI/2013 Tentang Penetapan hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 29 November 2013, Hari Pemungutan Suara pada Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Cirebon ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2013. (Bukti P-3) 4.24. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal 27 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mana pada Pasal 9 disebutkan: Apabila dilakukan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, program, jadwal, dan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu kepada Peraturan ini sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini. 4.25. Bahwa dalam Lampiran II Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 dijelaskan sebagi berikut : Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan paling lambat 61 hari terhitung mulai tanggal berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan. 4.26. Bahwa karena Pelaksanaan Pemungutan Suara pada putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2013, Rekapitulasi dilaksanakan pada Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 dan karena adanya hari libur Nasional Idul Adha maka Batas waktu terakhir pengajuan keberatan hasil Pemilukada putaran pertama adalah Jum’at 18 Oktober 2013. 4.27. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka 61 hari sejak tanggal 18 Oktober 2013 adalah 19 Desember 2013. 4.28. Bahwa faktanya berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 59/KPTS/KPU-Kab-Crb-/XI/2013 telah menetapkan jadwal pemungutan suara tanggal 29 Desember 2013 dan pemungutan suara telah dilaksanakan pada tanggal tersebut. 4.29. Bahwa dengan demikian, Termohon telah lewat 10 hari sejak batas akhir pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua pemilukada Kabupaten Cirebon tahun 2013, sehingga melanggar ketentuan yang berlaku. 4.30. Bahwa karena pelanggaran tersebut berimplikasi pada cacatnya formil dan prosedural serta secara substansi mempengaruhi hasil Pemilukada putaran kedua, maka Keputusan termohon tentang penetapan hari dan tanggal pemungutan suara harus dinyatakan batal dan seluruh hasil dari Pemungutan Suara pada tanggal tersebut dinyatakan tidak sah. 28 4.31. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tertanggal 15 Maret 2013 (Bukti P-18), pemungutan suara pada Pemilukada Putaran Kedua direncanakan dilaksanakan pada 8 Desember 2013, dan berdasarkan hasil Rapat Pleno yang dituangkan dalam berita Acara Nomor 48/BA/X/2013 tertanggal 29 November 2013 (Bukti P-19), di putuskan bahwasanya Pemungutan Suara Putaran Kedua dilaksanakan pada 15 Desember 2013, baru kemudian ternyata berubah lagi menjadi tanggal 29 Desember 2013 (vide bukti P-3), yang kemudian di tindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-/XI/2013 tentang tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Putaran Kedua (Bukti P-20). 4.32. Bahwa perubahan tanggal hari Pemungutan Suara pada putaran kedua dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon ternyata sengaja dilakukan oleh Termohon dengan berbagai alasan demi memenuhi kebutuhan dan intervensi Pasangan Calon Nomor urut 2. 4.33. Bahwa seharusnya penentuan tanggal hari H ditetapkan berdasarkan rapat pleno Termohon yang kemudian di tindaklanjuti oleh Termohon dengan mengkonsultasikan kepada pihak terkait, bukan berdasarkan masukan Desk Pilkada atau DPRD baru kemudian Termohon menentukan hari H Pemungutan Suara. Bahwa ternyata Penanggungjawab Desk Pilkada selaku Kuasa Pengguna Anggaran justru tidak mengetahui adanya kendala berkaitan dengan anggaran. 4.34. Bahwa penentuan tanggal 29 desember 2013 sangat merugikan Pemohon, karena banyak sekali pendukung dan simpatisan Pemohon yang memilih berjualan ke luar kota dalam rangka menyambut tahun baru sehiingga harus meninggalkan darah pemilihanya yakni Kabupaten Cirebon. 4.35. Bahwa terhadap penentuan hari dan tanggal pemungutan suara pada putaran kedua yang tidak sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-udangan, Pemohon dirugikan dan pasangan nomor urut diuntungkan, sehingga dinyatakan sebagai pemenang sebagaimana 29 ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01 /Kpts/KPU-Kab-Crb/I/2014 tentang penetapan pasangan Calon Terpilih dan wakil Bupati Cirebon pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua (Bukti P-21). 4.36. Bahwa Panwaslu Kabupaten Cirebon telah pula menyampaikan keberatannya berkaitan dengan penentuan tanggal 29 Desember 2013 (Bukti P-22), karena alasan pengunduran jadwal tidak sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku serta bukan merupakan kejadian yang luar biasa seperti bencana alam. 4.37. Bahwa perubahan pertama jadwal pemungutan suara pada putaran kedua yang semula direncanakan tanggal 8 Desember 2013 lalu kemudian menjadi 15 Desember 2013 masih bisa dibenarkan dan dimaklumi karena masih dalam tenggang wakti 61 hari sejak hari terakhir batas waktu pengajuan keberatan (Bukti P-23), seharusnya Termohon tetap menjalankan tahapan anggaran belum di setujui, bukan justru dengan alasan yang dicari-cari kemudian Termohon memundurkan lagi tanggal pemungutan suara (bukti P-24). TERMOHON TELAH DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBAGIKAN FORMULIR C6 (UNDANGAN MEMILIH) SEHINGGA PENDUKUNG PEMOHON TIDAK DAPAT IKUT MENCOBLOS DAN PARTISIPASI PEMILIH MENJADI SANGAT RENDAH DIBAWAH 50 %. 4.38. Bahwa Termohon berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul serta kesaksian para saksi didapati fakta hukum adanya kesengajaan dari Termohon untuk tidak memberikan undangan memilih (C6) kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Cirebon 4.39. Bahwa para pemilih yang tidak mendapat undangan memilih (C6) mayoritas adalah pendukung dan simpatisan Pemohon, sehingga karena Termohon tahun bahwa daerah tersebut atau keluarga tersebut merupakan kantong-kantong massa dari Pemohon, maka Termohon tidak memberikan undangan memilih atau hanya memberikan sebagian saja. 4.40. Bahwa karena mayoritas masyarakat Cirebon tinggal dipedesaan dan merasa tidak dihargai jika tidak diundang, maka pemilih tersebut banyak 30 yang tidak datang ke TPS-TPS untuk memilih Pemohon dikarenakan dikhawatirkan akan ditolak jika tidak membawa surat undangan. 4.41. Bahwa hal tersebut terbukti secara nyata dari partisipasi pemilih pada putaran kedua yang sangat rendah yakni dari DPT 1.703.228 yang menggunakan hak pilihnya hanya 788.500 sehingga partisipasi pemilih kurang dari 50% yang mengakibatkan dapat lemahnya legitimasi politik kepala daerah yang akan datang. (vide Bukti P-2) TERMOHON TELAH DENGAN SENGAJA MEMBIARKAN PEMILIH SILUMAN YANG HANYA MENGGUNAKAN KTP TANPA MENUNJUKKAN KARTU KELUARGA UNTUK DAPAT MEMILIH MESKI PEMILIH TERSEBUT TIDAK ADA DALAM DPT, dan ADANYA MOBILISIR MASSA SILUMAN DARI PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 4.42. Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui Tim Suksesnya melakukan mobilisasi massa yang tidak ada dalam DPT untuk mencobol di TPS-TPS yang sudah ditentukan dengan hanya menggunakan KTP tanpa menggunakan atau membawa Kartu Keluarga. 4.43. Bahwa mobilsisasi massa tersebut terdapat bukti dan saksi yang menguatkan dalil Pemohon serta petunjuk bahwa di daerah yang terdapat mobilisasi massa, partisipasi Pemilih lebih dari 60% padahal secara mayoritas partisipasi pemilih hanya dibwah 50%. 4.44. Bahwa terhadap pemilih yang dimobolisir tersebut, ternyata Termohon melalui perangkatnya yakni KPPS justru membolehkan para Pemilih yang tidak terdapat dalam DPT tersebut untuk mencoblos dengan hanya menunjukkan KTP dan tanpa Kartu Keluarga. 4.45. Bahwa adanya mobilisasi massa tersebut, diawali dengan adanya pembuatan KTP Massal menjelang pemilukada putaran kedua oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon yang merupakan tim sukses, atau pendukung atau simpatisan Pasangan calon nomor urut 2. 4.46. Bahwa terdapat bukti adanya Pemilih “siluman” yang tertangkap tangan, dengan menggunakan modus mewakili pemilih lain dengan cara membawa undangan memilih (form C-6) yang dilakukan oleh Maman sorang Guru SMPN Arjawinangun di TPS 06 Desa Lemah Tambah 31 Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon yang membawa 5 kartu undangan pemilih lain, padahal yang bersangkutan sudah mencoblos. ADANYA KETERLIBATAN PNS UNTUK MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SECARA MASIF DAN TERSTRUKTUR 4.47. Bahwa dalam setiap silaturahmi dan penajaman visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 selalu melibatkan dan menghadirkan PNS-PNS yang seharusnya bersikap netral serta tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon, yang antara lain dilakukan oleh Sukma Nugraha (Kepala BPPT Kabupaten Cirebon), Iis Krisnandar (Kepala Sekretariat/ Sekwan DPRD Kab Cirebon), R Chaidir Susilaningrat (Kabag Organisasi Setda Kabupaten Cirebon), Hermawan (Camat Pasaleman) 4.48. Bahwa para PNS tersebut banyak yang merupakan pejabat di Pemerintah Kabupaten yang membawahi para PNS-PNS lainnya denagn pangkat lebih rendah. Kepada bawahannya para Pejabat tersebut melakukan intimidasi, membujuk rayu agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. 4.49. Bahwa selain menghadiri setiap acara silaturahmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Sunjaya Purwadi – Tasiya soemadi, Para PNS tersebut juga memfasilitasi pemasangan Baligho dan atribut kampanye lainnya di tempat – tempat milik atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah. ADANYA PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DENGAN MELAKUKAN KAMPANYE YANG MEMUAT SUKU AGAMA dan RAS (SARA) 4.50. Bahwa dalam berbagai kampanye, silaturahmi dan penajaman visi misi, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Suksesnya serta Pendukungnya selalu menyudutkan dan menyebarkan isu SARA yang salah satunya ajakan dan perintah untuk jangan memilih calon kepada daerah yang bukan berasal dari Cirebon khususnya Kuningan. 4.51. Dalam berbagai kesempatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta Tim Suksesnya selalu menyebarkan fitnah bahwasanya selama Cirebon dipimpin orang Kuningan, maka tidak akan maju. 4.52. Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim kampanyenya justru mengiklankan di media massa elektronik televisi berupa penayangan 32 video kampanye yang berisi SARA dan menyudutkan Pemohon, padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada syarat orang kelahiran dari daerah lain tidak bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah di daerah lain. 4.53. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Pemilukada Lebak yang memerintahkan KPU Lebak untuk melakukan pemungutan suara ulang karena salah satu pasangan calon melakukan kampanye yang bermuatan SARA yang dilarang peraturan perundang- undangan. 4.54. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Cirebon, oleh karena itu Model DB- KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon beserta Model DB 1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua tertanggal 4 Januari 2014 dan lampirannya, harus dinyatakan Batal. 4.55. Bahwa karena adanya Pasangan Calon yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan calon, namun oleh Termohon justru masih juga diloloskan sehingga melanggar dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. 4.56. Bahwa karena ada kebohongan publik atau ketidakjujuran dari salah satu pasangan calon, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 harus di batalkan sepanjang atas nama 33 pasangan Calon Drs. SUNJAYA POERWADISASTRA, MM., M.Si dan TASIYA SOEMADI 4.57. Bahwa karena Surat Keputusan termohon tentang Penetapan bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon sepanjang atas nama Drs. SUNJAYA POERWADISASTRA, MM., M.Si dan TASIYA SOEMADI di batalkan, maka Berita Acara Rekapitulasi yang dikeluarkan Termohon menjadi tidak sah, begitupula dengan Surat Keputusan Termohn tentang Penetapan Pasangan Terpilih. 4.58. Bahwa karena Pemohon adalah pasangan calon yang masuk putaran kedua dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon, maka patut dan layak di tetapkan sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Cirebon tahun 2013 pada putaran kedua, karena Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Drs. SUNJAYA POERWADISASTRA, MM., M.Si dan TASIYA SOEMADI dinyatakan didiskualifikasi. 5. PETITUM Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 sepanjang atas nama Pasangan Calon Drs. SUNJAYA POERWADISASTRA, MM., M.Si dan TASIYA SOEMADI 3. Menyatakan batal Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon beserta Model DB 1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua tertanggal 4 Januari 2014 dan lampirannya. 34 4. Menyatakan Batal Surat Keputusan Termohon Nomor 01 /Kpts/KPU- Kab-Crb/I/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dan Wakil Bupati Cirebon Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua. 5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. SUNJAYA POERWADISASTRA, MM., M.Si dan TASIYA SOEMADI dinyatakan didiskualifikasi dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013. 6. Menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Hj. RADEN SRI HEVIYANA - H. RAKHMAT, SE sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua. Atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, sebagai berikut: 1. Bukti P - 1 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi Model DB-KWK.KPU hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01/BA/I/2014 tertanggal 4 Januari 2014; 2. Bukti P - 2 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Model DB1- KWK.KPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua beserta Lampirannya; 3. Bukti P - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-Crb- /XI/2013 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua, tertanggal 29 November 2013; 4. Bukti P - 4 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus Model DB2-KWK.KPU yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan 35 Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon; 5. Bukti P - 5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 tertanggal 23 November 2012; 6. Bukti P - 6 : Fotokopi Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/334-44/18-VVI/2012 tentang Pemberian Pensiun tertanggal 30 Juli 2012; 7. Bukti P - 7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor ; 01– K/PMT II/AD/I/2011 tertanggal 20 April 2011; 8. Bukti P - 8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid/2008 tertanggal 14 Januari 2009; 9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1846/IV/2018/INTELKAM 10. Bukti P – 10 : Fotokopi Ijasah Paket C Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Tahun 2008 tertanggal 11 Desember 2008; 11. Bukti P–10 A : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bandung Nomor 421.10/659– PNFI/2013 tertanggal 22 Juli 2013; 12. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) Nomor 421.9/2550–2 Dikluseporabud/2006 tertanggal 2 Agustus 2006; 13. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 421.9/6463– PNFI/2009 tentang Izin Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal (FNFI) yang diselenggarakan masyarakat tertanggal 26 Oktober 2009; 14. Bukti P - 13 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Bandung Dinas Pendidikan PKBM KUNCUP MEKAR tentang Struktur Organisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kuncup Mekar; 15. Bukti P - 14 : Fotokopi Laporan perkembangan Lembaga PKBM Kuncup Mekar Kecamatan bandung kulon Kota Bandung; 36 16. Bukti P – 15 : Fotokopi Buku Administrasi Kejar paket C Dinas Pendidikan Kota Bandung; 17. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kota Bandung tertanggal 10 januari 2014; 18. Bukti P – 17 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Pasti Nomor W11.U19.HL.01.10/143/IV/2013/PN.Sbr tertanggal 30 April 2013; 19. Bukti P – 18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 02/Kpts–Kab–Crb-/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 tertanggal 15 Maret 2013 beserta lampirannya; 20. Bukti P – 19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/X/2013 tertanggal 29 November 2013 beserta lampirannya; 21. Bukti P – 20 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-Crb-/XI/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 29 November 2013 beserta lampirannya; 22. Bukti P – 21 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-Crb/I/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua Tertanggal 4 Januari 2014; 23. Bukti P - 22 : Berita Koran Rakyat Cirebon tertanggal 27 Novomber 2013; 24. Bukti P - 23 : Berita Koran Harian Kabar Cirebon tertanggal 21 November 2013; 37 25. Bukti P - 24 : Berita Koran Harian Kabar Cirebon tertanggal 30 November 2013; 26. Bukti P - 25 : Risalah Rapat Badan Anggaran Dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kaupaten Cirebon dan Risalah Rapat Badan Anggaran Dengan KPU Kabupaten Cirebon; 27. Bukti P - 26 : Cakra Padat berisi dokumen video pengakuan pasangan calon nomor urut 2 dan adanya keterlibatan Pejabat dan PNS yang menghadiri Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2; Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 20 Januari 2014 yang menerangkan sebagai berikut:   SAKSI PEMOHON 1. Wari Karlinah ‐ Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) penilik sekolah untuk Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung untuk tahun 2010; ‐ Saksi merintis PKBM Kuncup Mekar di Bandung Kulon yang didirikan tanggal 10 Juli 2004; ‐ Pada tahun 2004 yang mendaftar di PKBM Kuncup Mekar adalah sekitar 23 orang berusia sekolah di bawah 15 tahun, pada tahun 2005 bertambah menjadi 58 anak usia sekolah dan kemudian menerima 86 anak yang gagal UN; ‐ Ketua PKBM tersebut adalah Kardiwa yang meninggal pada tanggal 9 November 2013; ‐ Di PKBM Kuncup Mekar tidak ada siswa bernama Tasiya Soemadi, karena nomor induk tersebut tidak tercantum; ‐ Saksi sebagai perintis berhak memantau keberadaan apakah jalan program tersebut, sejauh mana pembelajarannya, apakah ada siswa, apakah ada pengajarnya. ‐ Di PKBM Kuncup Mekar sepengetahuan saksi tidak ada nomor induk 05060973 ‐ Saksi selalu mendapat informasi peraturan dari provinsi yang dilimpahkan kepada dinas pendidikan kota untuk disampaikan bahwa nomor induk ada 8 38 digit dengan aturan-aturan digit kesatu, kedua, ketiga, keempat adalah tahun ajaran ketika murid tersebut mendaftar kepada sekolah, Untuk digit kelima adalah menunjukkan di kelas berapa murid tersebut masuk, di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, dan tidak ada angka 0. Untuk nomor urut adalah digit keenam, ketujuh, dan kedelapan. ‐ Pendaftar tidak akan mencapai sampai 900. Ruangan kecil, murid yang daftar juga paling banyak, walaupun dari gagal UN juga tidak mencapai sampai 200, 300. ‐ Bahwa tidak ada orang dari Dinas Pendidikan atas nama Yetti Hamdiyati datang ke sekolah untuk menanyakan mengenai Tasiya Soemadi; ‐ Yang menandatangani ijazah PKBM Kuncup Mekar adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung; 2. Riswan ‐ Saksi mengenal dan berteman dekat dengan seseorang bernama Al Gotas, yang diketahui saksi mencalonkan sebagai wakil bupati Kabupaten Cirebon Nomor Urut 2 (atas nama Tasiya Soemadi); ‐ Pada tahun 1987 saksi melakukan kejahatan berupa pembajakan terhadap mobil angkutan jenis elf bersama beberapa rekan; ‐ Bahwa setelah rekan saksi ditangkap, saksi melarikan diri dan sembunyi di rumah Gotas di Muara Baru, Jakarta Utara bersama seorang rekan bernama Sayi; ‐ Pada saat itu, saksi bersama Gotas dan Sayi digerebek polisi, lalu saksi dibawa ke Serang dan kemudian diproses dan disuruh mengakui pembajakan serta pembunuhan; ‐ Sepengetahuan saksi, yang terlibat pembunuhan adalah saudara Sayi dan Gotas; ‐ Saksi kemudian divonis lalu dipenjara 1 Tahun 8 bulan, sedangkan setelah saksi keluar dari penjara pada tahun 1990, Gotas masih dipenjara atas kasus pembunuhan; 3. Tula ‐ Pada tahun 2007, saksi pernah mendengar di televisi bahwa sedang ada persidangan mengenai masalah ijazah palsu Gotas; ‐ Karena masih keluarga dengan Gotas, kemudian saksi menghadiri sidang tersebut; 39 ‐ Saksi juga pernah melihat Gotas di LP pada tahun 2007 terkait kasus ijazah palsu tersebut; ‐ Pada saat itu, saksi mengetahui bahwa Gotas vonis penjara 6 bulan kemudian banding, setelah sebelumnya diberikan penangguhan penahanan; 4. Sanen bin Tasa ‐ Saksi pernah membesuk Tasiya Al Gotas Soemadi di bui pada tahun 1987; ‐ Saksi adalah tetanggal Al Gotas; ‐ Saksi datang di Pengadilan Sumber persidangan mengenai ijazah Gotas; 5. Hutan bin Rasidi ‐ Menerangkan adanya pembagian uang pada tanggal 28 malam setiap orang diberi Rp.5.000,00 yang dibagikan oleh istri ketua TPS 2 yang bernama Enca. Agar memilih Pasangan Nomor Urut 2. ‐ Saksi mendengar sendiri sewaktu tetangga saksi bernama Uun Kurniasih diberikan uang dengan pesan “Tolong coblos Nomor 2.” ‐ Saksi mendapatkan laporan dari adik ipar saksi yang bernama Luin memberitahukan bahwa di TPS 3 adanya pencoblosan lebih dari satu kali. Kemudian adik ipar saksi menanyakan ke anggota TPS yang bernama Sutini. Anggota TPS tersebut menjawab bahwa hal itu sudah biasa terjadi di TPS 3. ‐ Pada saat saksi datang memantau melihat ada 2 orang yang mencoblos dua kali, datang dua kali ke TPS membawa surat undangan; ‐ di TPS 3 Desa Suranenggala Kidul adanya surat suara yang dikeluarkan berjumlah 345. Namun yang tidak menggunakan hak suara kurang-lebih 40 orang. suara yang tersisa hanya satu. ‐ Saksi mendengar dari teman-teman saksi menyatakan tidak mencoblos karena tidak dibagi uang; 6. Soko ‐ Saksi melihat di TPS 3 di Desa Sura Kidul, Kecamatan Suranenggala, atas nama Rasini menyoblos berulang-ulang, yaitu sebanyak 4 kali ketika ditanya menyatakan mewakili anak dan suaminya; 7. Hijrah Saputra ‐ Saksi melihat di Desa Surakarta, tim sukses Nomor Urut 2 mengajak warga khususnya Blok Karang Baru untuk mencoblos dengan disertai ancaman 40 dan menyatakan “Awas, kamu kalau enggak coblos Nomor 2 karena kamu harus ingat, jalan apa bisa bagus karena Nomor 2. Jadi kamu harus coblos Nomor 2. Kalau kamu sudah coblos Nomor 2, nanti kamu datang ke rumahnya Pak Sukanto, nanti kamu ambil Indomie beserta uang Rp5.000,00.” 8. Warsidi ‐ Pada saat saksi akan memberikan suara di TPS 2 Desa Surakarta, saksi bertemu seseorang yang menawarkan untuk membeli surat suara saksi dan ditukar dengan uang Rp. 50.000,- ‐ Saksi memberikan surat suara tersebut karena saksi takut; 9. Sukeri ‐ Saksi adalah anggota PPS TPS 4, Blok Selasa, Desa Suranenggala, dengan ketua TPS bernama Jamroni; ‐ Saksi melihat dalam TPS 4, pak Jamroni menyuruh kerabatnya bernama Udin mencoblos sebagian surat suara, yaitu sebanyak 15 surat suara; ‐ Pada saat itu, saksi dari kedua pasangan calon hadir, namun hanya pada saat pembukaan, lalu minta izin keluar; 10. Sugiono ‐ Saksi adalah warga Desa Jemaras Kidul; ‐ Saksi adalah pedagang musiman, saksi mendapatkan undangan untuk pemilihan, namun pada saat pelaksanaannya, saksi berangkat ke Jakarta untuk berdagang perabotan; ‐ Bahwa pada saat itu, banyak teman-teman saksi yang juga tidak memilih karena berdagang ke Jakarta; Selain itu, Pemohon juga menghadirkan satu orang ahli bernama Dr. Firdaus yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 22 Januari 2014 yang menerangkan sebagai berikut: AHLI PEMOHON Dr. Firdaus • Bahwa salah satu hal yang menjadi pokok perkara adalah soal keputusan, baik keputusan hasil Pemilu, maupun keputusan atau penetapan KPU soal penetapan calon. Salah satu asas yang tidak bisa kesampingkan, yang melandasi setiap tindakan pejabat tata usaha negara adalah soal asas praduga rechtmatig. Asas tersebut mengasumsikan bahwa seluruh tindakan pejabat tata 41 usaha negara, dalam hal ini termasuk KPU, dianggap sah berlandaskan hukum sebelum ada putusan lain atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa keputusan pejabat tata usaha negara tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. • Istilah valid atau absah keputusan pejabat tata usaha negara, berarti tidak bertentangan dengan hukum yang dapat dikategorikan dalam tiga jenis, antara lain. 1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,baik yang bersifat materiil maupun yang bersifat prosedural. Jadi, sebuah keputusan dikeluarkan oleh pejabat tidak berwenang atau onbevoegdheid, baik karena materi atau kompetensi atau onbevoegdheid ratione materiae, kompetensi relatif atau onbevoegdheid ratione loci, atau tidak berwenang dari segi waktu atau onbevoegdheid ratione temporis. 2. Keputusan pejabat tata usaha negara memiliki maksud lain di luar dari tujuan wewenang tersebut atau biasa disebut deternoument depouvoir atau melekat tabiat personal pejabat publik atas keputusan yang dikeluarkan. 3. Pejabat tata usaha negara berlaku sewenang-wenang. Baik, KPUD sebagai badan atau pejabat tata usaha negara adalah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum, KPUD merupakan lingkup jabatan. • Atas dasar itu penyelenggaraan tugas dan wewenang dilakukan oleh pejabat KPUD dapat dikualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan pemilihan umum, khususnya penyelenggaraan pemilihan umum di daerah masing-masing. • Penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu mulai dari perencanaan, pendataaan, dan pendaftaran pemilih, pendaftaran calon peserta Pemilu, penyelenggaraan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penetapan hasil perhitungan suara, penetapan calon terpilih, hingga pelantikan merupakan satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan Pemilu yang didefinisikan melalui berbagai keputusan KPU. • Setiap putusan atas tahapan Pemilu tidak jarang menimbulkan keberatan dan sengketa bagi para pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan. Keberatan terhadap berbagai keputusan KPU, tidak jarang berujung pada sengketa, baik sengketa administrasi yang termasuk dalam kompetensi peradilan tata usaha negara, namun rangkaian tahapan yang berdampak 42 terhadap hasil pemilu dan oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan menjadi bagian dari perselisihan Pemilu yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi. • Beberapa yurisprudensi yang memutus beberapa perkara soal sengketa Pemilu ini terkait dengan soal-soal administrasi, salah satunya adalah bahwa pada tahun 2008 Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan PHPU dengan Nomor Perkara 57/PHPU.D-VI/2008 dalam sengketa Pemilukada Bengkulu Selatan yang pada pokoknya mendiskualifikasi salah satu pasangan terpilih karena ternyata pernah dipidana dengan ancaman hukum lebih dari lima tahun. • Adapun pertimbangan Mahkamah dalam perkara a quo adalah dalam [3.31.2] sehubungan dengan kebohongan publik yang dilakukannya tersebut di atas, bupati terpilih juga melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas Pemilu, termasuk pemilukada, yakni asas jujur sebagaimana tertera dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. • Berikutnya, [3.31.3] perbuatan bupati terpilih juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Oleh karena kebohongan yang menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berarti bupati terpilih telah tidak menjunjung hukum, menentukan syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. • Bahwa kemudian pada tahun 2009 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang amarnya menyatakan, “Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat. 1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected official). 43 2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. 3. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.” • Bahwa sejak putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutus sengketa perselisihan hasil pemilu (pemilihan umum) kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait dengan status terpidana dan mantan narapidana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang antara lain Putusan Pemilukada Kota Tebing Tinggi dengan Nomor Perkara 12/PHPU.DVIII/2010 Kota Tebing Tinggi yang mendiskualifikasi salah satu peserta Pemilukada. • Bahwa merujuk pada putusan tersebut dan berdasarkan data-data yang Ahli dapatkan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah salah satu pasangan calon yang pernah dipidana dengan ancaman lima tahun lebih, maka menurut Ahli jika data ini benar bahwa ancaman hukuman pidana lima tahun tersebut secara tegas dan jelas tidak membedakan jenis tindak pidana, apakah korupsi, pemalsuan surat, pembunuhan, dan tindak pidana lainnya. • Bahwa vonis hukum pengadilan, apakah pidana penjara atau pidana percobaan adalah sama karena nomenklatur atau pemilihan kata pada Putusan MK Nomor 4/PUU/2009 adalah terpidana bukan narapidana. Sehingga berimplikasi pada terpidana adalah orang yang sudah divonis bersalah. Sedangkan narapidana adalah warga binaan lembaga permasyarakatan atau dengan kata lain pernah dipidana penjara. • Bahwa putusan pengadilan negeri ataupun putusan pengadilan militer menurut Ahli adalah sama karena di bawah ruang lingkup Mahkamah Agung. Hanya saja pengadilan militer diperuntukkan khusus bagi tersangka dari militer. • Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PPU/2009 tentang Bersifat Kumulatif, yang bersifat terpidana baru bisa mencalonkan sebagai kepala daerah jika memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut konstitusional bersyarat.Bahwa konsekuensi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/2009 telah jelas dan terang bahwa jika ada calon kepala daerah atau pasangan calon 44 kepala daerah yang pernah divonis sebagai terpidana, maka calon tersebut atau pasangan calon tersebut bisa didiskualifikasi sebagai calon peserta. • Bahwa berdasarkan data yang ada pada Ahli bahwa salah satu calon peserta dengan hukuman tiga bulan dengan enam bulan masa percobaan tentu hal tersebut tidak memenuhi syarat calon apalagi jika mampu dibuktikan bahwa belum lima tahun sejak selesainya menjalani pidana dan tidak pernah mengumumkan ke media massa sesuai Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah huruf b, bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal per nasional. • Bahwa calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak memenuhi kriteria inkonstitusional bersyarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/2009, maka pencalonan tersebut dengan sendirinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58. Maka pencalonan tersebut berimplikasi dan dapat dibatalkan, dalam hal ini penyelenggara pemilu sepanjang mengenai penetapan bakal calon kepala daerah menjadi calon kepala daerah peserta Pemilu. • Bahwa karena tidak terpenuhinya syarat, kita pernah melihat kasus yang memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan ulang kembali adalah Kabupaten Morowali karena diloloskannya Andi Muhammad sebagai calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan, sehingga atas dasar pertimbangan itu kemudian Pemilu diulang. • Itu sebagai satu contoh bahwa putusan pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian kemungkinan melekatnya penyalahgunaan wewenang di balik itu yang menyebabkan tidak hati-hatinya atau sengaja melakukan hal ini, maka dengan sendirinya melalui sidang ini sangat mungkin untuk dibatalkan. [2.3] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 16 Januari 2014 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 16 Januari 2014, dan 45 dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 menyampaikan jawaban tambahan secara lisan dan tertulis bertanggal 20 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON bahwa seolah-olah telah terjadi kesalahan TERMOHON dalam penyelenggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 2013 Putaran Kedua tertanggal 4 Januari 2014 yang berupa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemis, dan masif; 2. Bahwa TERMOHON membantah dalil-dalil keberatan yang diajukan dalam permohonan PEMOHON, khususnya yang ditujukan kepada TERMOHON yang seolah-olah telah terjadi berbagai pelanggaran padahal dalil-dalil tersebut hanya dugaan-dugaan yang tidak berdasar hukum. 2.1. ADANYA KETERLIBATAN PNS UNTUK MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SECARA MASSIF TERSTRUKTUR; Bahwa merupakan fakta hukum, PEMOHON tidak mendeskrikpsikan baik tentang locus maupun tentang tempus dari pelanggaran-pelanggaran yang konon dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. Lebih-lebih secara obyektif hal ini tidak berkorelasi secara signifikan terhadap perolehan hasil suara masing- masing pasangan calon. 2.2. ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DENGAN MELAKUKAN KAMPANYE YANG MEMUAT SUKU, AGAMA DAN SARA. Bahwa PEMOHON tidak mendeskrikpsikan baik tentang locus maupun tempus dari pelanggaran-pelanggaran yang konon dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. Lebih-lebih secara obyektif hal ini tidak berkorelasi secara signifikan terhadap perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon 3. Bahwa merupakan fakta hukum, posita permohonan PEMOHON a quo nyata- nyata tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan suara masing- masing pasangan calon in casu PEMOHON dan PIHAK TERKAIT. 4. Bahwa telah merupakan Yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie) mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Vide Putusan Mahkamah Nomor 46 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010); Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut : Terstruktur, Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang. PEMOHON tidak dapat menunjukan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara. Sistematis, Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. PEMOHON tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. PEMOHON juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktifitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang rendah. PEMOHON juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing- masing. Masif, Pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas. Dalam Permohonan perkara ini, PEMOHON tidak dapat membuktikan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif sebagai berikut : a. Jumlah Kecamatan (PPK) : 40 (empat puluh); b. Jumlah Desa/Kelurahan (PPS) : 424 (empat ratus dua puluh empat); c. Jumlah TPS : 3650 (tiga ribu enam ratus lima puluh). PEMOHON sama sekali tidak dapat menunjukan di TPS mana telah terjadi pelanggaran pemilu. TPS-TPS sebagai sumber utama perhitungan suara yang secara substansial menjadi persoalan utama yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Adanya pelanggaran TSM-pun harus memiliki hubungan kausalitas dengan hasil penghitungan suara. 5. Dengan demikian merupakan fakta hukum, andaipun benar –quod non- dalil yang dikemukakan PEMOHON, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, setidak-tidaknya semua tuduhan, dalil dan fakta hukum yang 47 diajukan oleh PEMOHON mengenai adanya berbagai pelanggaran dalam proses Pilkada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Bawaslu/Panwaslu, Penyelenggara Pilkada, dan aparatur penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah, lebih-lebih tidak berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum, yang sudah berjalan secara sukses, aman, tertib, lancar dan demokratis sesuai prinsip LUBER dan JURDIL, apalagi mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon. 6. Bahwa selanjutnya TERMOHON membantah dalil-dalil keberatan yang dikemukan PEMOHON sebagai berikut: 6.1. PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA PEMILUKADA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2013 DILAKUKAN TERMOHON KARENA TERPAKSA DAN TIDAK MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN PASANGAN CALON MANA PUN Bahwa berkenaan hari pemungutan suara pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2013, yang melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh perundang-undangan (19 Desember 2013), perlu Termohon jelaskan hal- hal berikut: 1) Pada saat TERMOHON menetapkan SK tentang Tahapan pada tanggal 15 Maret 2013, Keputusan KPU Kabupaten Cirebon No. 02/Kpts/KPU-Kab-Crb-/III/2013, pada awal dimulainya tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, sudah ditetapkan hari pemungutan suara jika terjadi pemilu putaran kedua, yaitu pada tanggal 8 Desember 2013. 2) Meskipun TERMOHON sudah menyiapkan Tahapan dan Jadwal termasuk jika terjadi pemilu putaran kedua, namun anggaran yang disediakan hanyalah anggaran untuk putaran pertama, padahal TERMOHON sudah pula mengajukan anggaran untuk mengantisipasi jika terjadi putaran kedua. 3) Terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 putaran pertama yang hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2013 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 48 tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2013, telah diajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan perkara tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 November 2013. 4) Pada saat pemeriksaan perkara sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, pada akhir bulan Oktober, tepatnya tanggal 29 Oktober 2013, saat itu anggaran untuk putaran kedua juga belum tersedia, TERMOHON sudah memperkirakan bahwa hari pemungutan suara putaran kedua yang semula dijadwalkan tanggal 8 Desember 2013, tidak mungkin dilaksanakan. Sehingga hari H tersebut diubah menjadi tanggal 15 Desember 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon No. 52/Kpts/KPU-Kab-Crb-/X/2013. Tanggal tersebut masih dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5) Tetapi nyatanya anggaran yang dubutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu putaran kedua baru disetujui setelah lewat pertengahan November, dan hibahnya kepada TERMOHON baru pada tanggal 04 Desember 2013. Dengan kenyataan seperti itu, TERMOHON terpaksa menjadwal ulang hari pemungutan suara putaran kedua menjadi tanggal 29 Desember 2013, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon No. 60/Kpts/KPU-Kab-Crb- /XI/2013 tanggal 29 November 2013. Dari kenyataan dia atas jelas bahwa penetapan hari pemungutan suara pada tanggal 29 Desember 2013 oleh TERMOHON, dilakukan karena terpaksa sebagai akibat terlambatnya penyediaan anggaran oleh pihak yang berwenang. Di samping itu, penetapan waktu pelaksaan puturan kedua tersebut secara hukum berlaku tidak saja untuk PEMOHON, akan tetapi berlaku pula untuk PIHAK TERKAIT. Secara hukum, tidak ada pasangan calon yang diuntungkan atau dirugikan, dan lebih-lebih secara obyektif hal ini tidak berkorelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. 6.2. TIDAK BENAR BAHWA TERMOHON TELAH DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBAGIKAN FORMULIR C6 (UNDANGAN MEMILIH) SEHINGGA 49 PENDUKUNG PEMOHON TIDAK DAPAT IKUT MENCOBLOS DAN PARTISIPASI PEMILIHAN MENJADI SANGAN RENDAH DI BAWAH 50% TERMOHON membantah dalil PEMOHON bahwa TERMOHON telah dengan sengaja tidak membagikan formulir C6 (undangan memilih) sehingga pendukung PEMOHON tidak dapat ikut mencoblos. Perlu dijelaskan bahwa C6 bukanlah satu-satunya dokumen untuk dapat menggunakan hak pilih. Warga dapat memilih dengan menggunakan KTP dan KK. Yang penting dan prinsip bahwa warga tersebut benar-benar mempunyai hak pilih. Dalam kaitan ini, TERMOHON telah menerbitkan surat No. 276/332/KPU tanggal 24 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua PPK se Kabupaten Cirebon, Ketua PPS se Kabupaten Cirebon, dan Ketua KPPS se Kabupaten Cirebon, yang isinya antara lain mengatur dan membuka peluang yang lebih luas bagi pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP dan KK (perhatikan butir 4.B.1). 6.3. TIDAK BENAR BAHWA TERMOHON TELAH DENGAN SENGAJA MEMBIARKAN PEMILIH SILUMAN YANG HANYA MENGGUNKAN kpt TANPA MENUNJUKAN KARTU KELUARGA UNTUK DAPAT MEMILIH MESKI PEMILIH TERSEBUT TIDAK ADA DALAM DPT DAN ADANYA MOBILITAS MASSA SILUMAN PENDUKUNG PASANGAN CALON NO. URUT 2 TERMOHON membantah dalil PEMOHON bahwa TERMOHON telah dengan sengaja membiarkan pemilih siluman yang hanya menggunkan KTP tanpa menunjukan Kartu Keluarga untuk dapat memilih meski pemilih tersebut tidak ada dalam DPT dan adanya mobilitas massa siluman pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Andaipun, quod non, ada pemilih siluman, pada saat pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS, saksi PEMOHON seharusnya mengajukan keberatan dan melaporkan kepada Panwaslu (PPL). Nyatanya, TERMOHON menerima laporan dari penyelenggara pemilu di bawahnya (PPK, PPS, KPPS) bahwa keberatan semacam itu tidak ada. Padahal ada sebanyak 3650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) TPS. TERMOHON meminta PEMOHON membuktikan di TPS-TPS mana saksi- saksi PEMOHON menemukan hal itu dan menyampaikannnya dalam 50 catatan keberatan dalam berita acara hasil penghitungan suara di TPS (Formulir C-1) serta melaporkannya kepada Panwaslu/Panwascam/PPL. 6.4. ADANYA KETERLIBATAN PNS UNTUK MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SECARA MASIF TERSTRUKTUR DAN ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DENGAN MELAKUKAN KAMPANYE YANG MEMUAT SUKU, AGAMA DAN SARA Berkenaan dengan dalil-dalal PEMOHON tentang keterlibatan PNS dan kampanye yang memuat SARA, jika pelanggaran-pelanggaran tersebut benar terjadi maka kewenangan untuk menyikapinya pada tingkat pertama ada di tangan Panwaslu, dan baru terkait dengan TERMOHON dalam hal pelanggaran tersebut bersifat administratif dan Panwaslu telah meminta TERMOHON untuk menindaklanjutinya. Sejauh ini TERMOHON tidak pernah diminta oleh Panwaslu untuk menindaklanjuti pelanggaran- pelanggaran yang dilaporkan kepada atau merupakan temuan oleh Panwaslu. Di samping itu, PEMOHON tidak mendeskrikpsikan baik tentang locus maupun tentang tempus dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Lebih- lebih secara obyektif hal ini tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon berserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 4 Januari 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan : Menyatakan menolak permohonan PEMOHON, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaarrd). 51 Jawaban Tambahan Termohon DALAM EKSEPSI 1. Bahwa permohonan PEMOHON khususnya mengenai Petitum: Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/KPTS/KPU-Kab-Crb/viii/2013 BERTANGGAL 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 sepanjang atas nama pasangan calon Drs. SUNDJAYA POERWADISASTRA, MM, M.Si dan TASIYA SOEMADI, jelas merupakan wewenang mutlak dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 2. Bahwa argumentasi TERMOHON didasarkan kepada fakta hukum, Keputusan a quo secara substansial bersifat konkret, individual dan final, sehingga karenanya termasuk kedalam produk hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan antara lain : “…dst… Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), ….dst… tahap pencalonan peserta, …dst…. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. …dst….dst..” 4. Bahwa menurut hemat TERMOHON mengkualifikasi Surat Keputusan a quo sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi relevan, mengingat terhadap hasil PILKADA Kabupaten Cirebon Tahun 2013 putaran kesatu juga telah diajukan keberatan kepada dan telah diputus oleh 52 Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari putusan Mahkamah Konstitusi masing-masing No. 165/PHPU-D.XI/2013 dan No. 166/PHPU- D.XI/2013. Pasangan calon Drs. SUNDJAYA POERWADISASTRA, MM, M.Si dan TASIYA SOEMADI yang adalah PIHAK TERKAIT sekarang ini, adalah sebagai PEMOHON dalam perkara dihadapan Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PHPU.D.XII/2013 Putusan tertanggal 20 November 2013 tersebut; 5. Bahwa membantah keabsahan calon semestinya diajukan segera setelah TERMOHON menetapkan pasangan calon (kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana telah diuraikan diatas, atau selambat-lambatnya ketika terbuka kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil PILKADA putaran kesatu. 6. Bahwa menyatakan ketidakabsahan pasangan calon tertentu dalam peradilan atas hasil PILKADA putaran kedua, bermakna pula tidak absahnya PILKADA putaran kesatu yang nota bene pernah diperkarakan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi tentang keabsahan hasilnya in casu Perkara No. 165/PHPU-D.XI/2013 dan No. 166/PHPU-D.XI/2013; 7. Bahwa adalah wajar, bilamana masyarakat Pemilih dan Penyelenggara Pemilu serta unsur-unsur terkait lainnya percaya bahwa penyelenggaraan PILKADA putaran kedua adalah sah. Tetapi jika ternyata kemudian bahwa bukan hanya PILKADA putaran kedua, bahkan juga PILKADA putaran kesatu dinyatakan tidak sah disebabkan karena hal yang semestinya dipersoalkan lebih awal, hal ini akan memunculkan konstruksi hukum yang muskil (absuurd) serta meniadakan kepastian hukum. Dan tentunya tak terbayangkan jika hal seperti itu hendak dikatakan merupakan keadilan bahkan keadilan substantif. 8. Bahwa menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi seyogyanya mempertimbangkan kapan suatu dalil keberatan terhadap hasil pemilu dapat diajukan, khususnya dalam PILKADA yang dilakukan dalam dua putaran, terlebih lagi dalam kasus di mana hasil PILKADA putaran kesatunya juga dipermasalahkan hasilnya di hadapan Mahkamah Konstitusi. Hal itu perlu dilakukan guna menghindarkan timbulnya komplikasi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang sedikit atau banyak dapat merongrong citra Mahkamah Konstitusi. 53 9. Bahwa selanjutnya dalil-dalil PEMOHON yang berkenaan dengan keabsahan calon tidak tepat diajukan dalam permohonan keberatan terhadap hasil PILKADA putaran kedua, apalagi hasil PILKADA putaran kesatunya juga telah diajukan kepada dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya permohonan pembatalan didalam kedua perkara tersebut telah ditolak, artinya secara argumentum a contrario hasil PILKADA putaran kesatu dinyatakan sah menurut hukum. Oleh karena hal itu akan menimbulkan komplikasi dalam produk Mahkamah Konstitusi, sehingga karenanya adalah beralasan hukum, bilamana dalil-dalil PEMOHON sepanjang berkenaan dengan keabsahan pasangan calon seyoginyalah dinyatakan tidak dapat diterima. 10. Bahwa argumen di atas, sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa masyarakat menjadi kehilangan peluang untuk melakukan koreksi andai hal yang didalilkan PEMOHON benar adanya –quod non-. Negara hukum tidak pernah kehilangan mekanisme untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat; tetapi negara hukum juga amat peduli dengan ketepatan mekanisme dan prosedur; 11. Bahwa TERMOHON sepenuhnya menyetujui dan mendukung sikap Mahkamah Konstitusi yang terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan komitmennya untuk mengutamakan keadilan substantif. Menurut TERMOHON, pertama, keadilan bukan monopoli para calon, tetapi dibutuhkan pula oleh subyek-subyek lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, seperti penyelenggara pemilu dan terutama pemilih. Kedua, keadilan bisa menjadi ketidakadilan bila meniadakan kepastian hukum. 12. Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonannya, PEMOHON telah meminta dibatalkannya Pasangan Calon atas nama Drs. Sunjaya Poerwadisastra, MM, M.Si dan Tasiya Soemadi, dan telah pula meminta Pasangan Calon tersebut didiskualifikasi dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon 2013. Kedua petitum ini saling bertentangan. Yang bisa didiskualifikasi adalah pasangan calon (yang belum dibatalkan). Kalau sudah dibatalkan, sudah bukan pasangan calon, dan karenanya tidak bisa didiskualifikasi. 54 13. Bahwa dengan (1) dibatalkannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Sunjaya Poerwadisastra, MM, M.Si dan Tasiya Soemadi), atau (2) didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor 2 tersebut dalam PILKADA Kabupaten Cirebon 2013, berarti PILKADA putaran kesatu berlangsung tanpa Pasangan Calon Nomor 2, dan hal ini berakibat tidak bisa diketahuinya hasil PILKADA putaran kesatu, oleh karena bisa saja suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor 2 jatuh ke pasangan calon lain selain PEMOHON (Nomor 6) sehingga pasangan calon lain tersebut memperoleh suara yang lebih besar dari PEMOHON. Atau kemungkinan lain. Yang pasti tidak ada kepastian, termasuk apakah perlu ada PILKADA putaran kedua. 14. Bahwa dalam petitum permohonannya, PEMOHON telah meminta PEMOHON (Pasangan Calon Nomor 6 atas nama Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rakhmat, SE) ditetapkan sebagai pemenang dalam PILKADA Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua. Petitum PEMOHON ini tidak dapat dikabulkan karena alasan hukum: PEMOHON dalam petitum permohonannya butir 3 telah meminta dibatalkan Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon beserta Model DB 1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua tertanggal 4 Januari 2014 dan lampirannya. Dengan perekataan lain, PEMOHON telah meminta dibatalkannya hasil perolehan suara pasangan calon dalam PILKADA Kabupaten Cirebon putaran dua. Berarti, pada putaran kedua tidak ada perolehan suara pasangan calon mana pun, termasuk tidak ada perolehan suara PEMOHON. Berdasarkan uraian tersebut adalah beralasan hukum, bilamana permohonan PEMOHON dinyatakan ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaarrd). 55 DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula sebagai dalil-dalil dalam bagian Pokok Permohonan ini; 2. Bahwa Tentang Pencalonan calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Tasiya Soemadi. PEMOHON mendalilkan, TERMOHON telah melakukan kesalahan karena meloloskan (menyatakan memenuhi syarat) calon Wakil Bupati Pasangan Calon No. 6 atas nama Tasmiya Soemadi, yang menurut PEMOHON tidak memenuhi (1) syarat pendidikan dan (2) syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih (sebagaimana telah “diubah” oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/2009 tanggal 24 Maret 2009). TERMOHON membantah dalil PEMOHON tersebut. Berkenaan dengan ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atas nama Tasiya Soemadi yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, perlu dikemukakan bahwa TERMOHON telah melakukan hal-hal atau menempuh proses sebagai berikut: a. Melihat asli ijazah yang bersangkutan, yaitu Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atas nama Tasiya Soemadi dengan Nomor Induk Siswa 05060973, Nomor Seri Ijazah 02 PC 2101672, tanggal 11 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung; b. Menerima photo copy ijazah tersebut di atas yang disahkan oleh pejabat Dinas Pendidikan Kota Bandung atas nama Kepala Dinas. c. Melakukan verifikasi untuk membuktikan keabsahan ijazah tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan diperoleh keterangan tertulis berupa Surat Keterangan No. 421.10/659-PNFI/2013 yang menyatakan “Ijazah atas nama Tasiya Soemadi dengan Nomor Induk Siswa 05060973, Nomor Seri Ijazah 02 PC 2101672 setelah dilakukan pemeriksaan administrasi Ijazah yang bersangkutan sesuai dengan data yang kami miliki”. 56 Dari hal-hal di atas, terbukti TERMOHON telah melakukan verifikasi dengan benar sesuai dengan perintah Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa verifikasi (istilah UU tersebut klarifikasi) dilakukan kepada instansi pemerintah yang berwenang. PEMOHON menyalahkan TERMOHON karena tidak melakukan verifikasi ke PKBM Kuncup Mekar sehingga tidak memperoleh data yang valid. TERMOHON membantah dalil PEMOHON tersebut oleh karena yang menerbitkan ijazah tersebut adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung, bukan PKBM Kuncup Mekar. Keterangan yang diberikan oleh instansi yang menerbitkan ijazah tentang ijazah yang diterbitkannya harus dinilai sebagai data yang valid. Hal ini juga TERMOHON lakukan terhadap calon-calon yang lain. Verifikasi yang lebih jauh, baru perlu dilakukan oleh TERMOHON jika terdapat cukup alasan untuk itu berdasarkan adanya laporan yang disertai bukti-bukti. 3. Bahwa berkenaan dengan dalil PEMOHON dalam butir 4.27 yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah format surat keterangan tersebut merupakan kesalahan TERMOHON. Surat keterangan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber untuk semua pasangan calon yaitu: 3.1. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber Nomor W.11.U19.HL.01.10/61/III/2013/PN.Sbr Tanggal 14 Maret 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama Drs. Sunjaya Purwadi Sastra, MM., Msi. 3.2. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber Nomor W.11.U19.HL.01.10/143/IV/2013/PN.Sbr Tanggal 30 April 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama H. Tasiya Soemadi, SE.,MM. 3.3. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber Nomor W.11.U19.HL.01.10/169/IV/2013/PN.Sbr Tanggal 21 Mei 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang 57 Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama Hj. Raden Sri Herviyana. 3.4. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber NomorW.11.U19.HL.01.10/564/VI/2013/PN.Sbr Tanggal 20 Juni 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti Atas Nama H. Ason Sukasa, Sm.HK. 3.5. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber NomorW.11.U19.HL.01.10/576/VI/2013/PN.Sbr Tanggal 25 Juni 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti Atas Nama H. Nurul Qomar. 3.6. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber Nomor W.11.U19.HL.01.10/579/VI/2013/PN.Sbr Tanggal 25 Juni 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti Atas Nama Subhan. 3.7. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber Nomor W.11.U19.HL.01.10/582/VI/2013/PN.Sbr Tanggal 25 Juni 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti Atas Nama Moch. Insyaf Supriadi, SH. 3.8. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber Nomor W.11.U19.HL.01.10/584/VI/2013/PN.Sbr Tanggal 25 Juni 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti Atas Nama H. Darusa, SH. 3.9. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber Nomor W.11.U19.HL.01.10/589/VII/2013/PN.Sbr Tanggal 1 Juli 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang 58 Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti Atas Nama H. Rakhmat, SE. 3.10. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber Nomor W.11.U19.HL.01.10/592/VII/2013/PN.Sbr Tanggal 2 Juli 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti Atas Nama Mochamad Luthfi, ST. 3.11. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber Nomor W.11.U19.HL.01.10/595/VII/2013/PN.Sbr Tanggal 5 Juni 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti Atas Nama Kusnandar Prijadikusuma. Bahwa TERMOHON tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil terhadap surat-surat keterangan tersebut. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon berserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 4 Januari 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: DALAM EKSEPSI Menerima seluruh dalil eksepsi TERMOHON DALAM POKOK PERMOHONAN Menyatakan menolak permohonan PEMOHON, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaarrd). 59 [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-38, sebagai berikut: 1 Bukti T - 1 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 Tanggal 15 Maret 2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013; 2 Bukti T - 2 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Cirebon Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 Tanggal 29 Oktober 2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Putaran Ke-2 Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon TahuN 2013; 3 Bukti T - 3 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Cirebon Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-Crb/XI/2013 Tanggal 29 November 2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua; 4 Bukti T – 4 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Cirebon Dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon (KPU) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 Nomor 978.4/0006-NHPD/PPKD 04/BA/IV/2013 Tanggal 22 April 2013; 5 Bukti T – 5 : Fotokopi Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Cirebon Dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon (KPU) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 Nomor 978.4/0006-NHPD/PPKD 04/BA/IV/2013 Tanggal 4 Desember 2013; 60 6 Bukti T – 6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kaupaten Cirebon Nomor 278/244/KPU Perihal Permohonan Anggaran Putaran Ke-2 Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013; 7 Bukti T – 7 : Fotokopi SK KPU KAB. Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon TaHUN 2013; 8 Bukti T - 8 : Fotokopi SK KPU Kab. Cirebon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua; 9 Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 275/280/Set.KPU Tanggal 22 Nopember 2013 Perihal Permohonan Proses Lelang Elektronik Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua; 10 Bukti T – 10 : Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 602.1/79-APBD- PPK-KPU/2013 TANGGAL 11 DESEMBER 2013 Perihal Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Surat Suara Penyelenggaraan Putaran Ke-2 Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013; 11 Bukti T – 11 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor602.1/80-APBD-PPK-KPU/2013 Tanggal 11 Desember 2013 Perihal Pelaksanaan Paket 61 Pekerjaan Pengadaan Surat Suara Penyelenggaraan Putaran Ke-2 Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013; 12 Bukti T – 12 : Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Lelang Elektronik MelaLUI LPSE KABUPATEN CIREBON (Kode Lelang : 927398) NOMOR 602.1/ 4717.JL.ULP.KPUD.KAB.CRB/2013 Tanggal 9 Desember 2013 Perihal Pengadaan Surat Suara Penyelenggaraan Putaran Ke-2 Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013; 13 Bukti T – 13 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Lelang Elektronik Melalui LPSE Kabupaten Cirebon (Kode Lelang : 927398) Nomor 602.1/4719- JL.ULP.KPUD.KAB.CRB/2013 Tanggal 10 Desember 2013 Perihal Pengadaan Surat Suara Penyelenggaraan Putaran Ke-2 Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013; 14 Bukti T – 14 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 385/EX/DPC/VI/2013 Tanggal 25 Juni 2013 Atas Nama Pasangan Calon Drs.SUNJAYA PURWADI S,M.SI – H.TASIYA SOEMADI; 15 Bukti T – 15 : Fotokopi Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat NomorKep/334-44/18-VII/2012 Tanggal 30 Juli 2012 Perihal Pemberian Pensiun Kepada Letkol Caj Drs.SUNJAYA PURWADISASTRA,M.M.,M.Si 16 Bukti T – 16 : Fotokopi Ijazah Sma Paket C Nomor 02PC2101672 Tanggal 11 Desember 2008 Atas Nama TASIYA SOEMADI; 17 Bukti T – 17 : Fotokopi Surat Keterangan Markas Besar Angkatan Darat (Detasemen Markas) Nomor Sket/116/ VII/2013 TANGGAL 30 JULI 2013 Perihal Keterangan Bahwa Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/334-44/18-VII/2012 Tanggal 30 Juli 2012 Tentang Pemberian Pensiun a.n. Letkol Caj 62 Drs.SUNJAYA PURWADISASTRA,MM.,M.Si NRP 33836 ADALAH BENAR SESUAI DENGAN DATA YANG DIMILIKI; 18 Bukti T – 18 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.10/659-PNFI/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Perihal Ijazah Atas Nama Tasiya Soemadi Dengan Nomor Induk Siswa 05060973, Nomor Seri Ijazah 02 Pc 2101672 Adalah Sesuai Dengan Dengan Data Yang Dimiliki; 19 Bukti T – 19 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas I B Sumber Nomor W11.U19.HL.01.10/61/III/2013/ PN.Sbr Tanggal 14 Maret 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama Drs. Sunjaya Purwadi Sastra, MM., M.Si.; 20 Bukti T – 20 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas I B Sumber Nomor W11.U19.HL.01.10/143/ IV/2013/ PN.Sbr Tanggal 30 April 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama H.Tasiya Soemadi,SE.,MM. 21 Bukti T - 21 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber Nomor W11.U19.HL.01.10/169/IV/2013 /PN.Sbr Tanggal 21 Mei 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama Hj. Raden Sri Heviyana; 22 Bukti T - 22 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas I B Sumber Nomor W11.U19.HL.01.10/564/VI/2013/ 63 PN.Sbr Tanggal 20 Juni 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama H. Ason Sukasa, Sm.HK.; 23 Bukti T - 23 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas I B Sumber Nomor W11.U19.HL.01.10/576/VI/2013/ PN.Sbr Tanggal 25 Juni 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama H. Nurul Qomar; 24 Bukti T - 24 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas I B Sumber Nomor W11.U19.HL.01.10/579/VI/2013/ PN.Sbr Tanggal 25 Juni 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti An. Subhan; 25 Bukti T – 25 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas I B Sumber Nomor W11.U19.HL.01.10/582/VI/2013/ PN.Sbr Tanggal 25 Juni 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama Moch. Insyaf Supriadi, S.H.; 26 Bukti T - 26 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas I B Sumber Nomor W11.U19.HL.01.10/584/VI/2013/ PN.Sbr Tanggal 25 Juni 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama H. Darusa, S.H.; 27 Bukti T - 27 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas 64 I B Sumber Nomor W11.U19.HL.01.10/589/ VII/2013/ PN.Sbr Tanggal 01 Juli 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama H. Rakhmat, SE.; 28 Bukti T - 28 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas I B Sumber Nomor W11.U19.HL.01.10/592/ VII/2013/ PN.Sbr Tanggal 02 Juli 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama Mohamad Luthfi, ST.; 29 Bukti T - 29 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas I B Sumber Nomor W11.U19.HL.01.10/595/ VII/2013/ PN.Sbr Tanggal 05 Juli 2013 Perihal Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Atas Nama Kusnandar Prijadikusuma; 30 Bukti T – 30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01/BA/I/2014 Tanggal 4 Januari 2014 (MODEL DB-KWK.KPU); 31 Bukti T - 31 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua (Model DB 1 – KWK.KPU); 32 Bukti T - 32 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon 65 Tahun 2013 Putaran Kedua Tanggal 4 Januari 2014 (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU); 33 Bukti T - 33 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Cirebon Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua Nomor 02/BA/I/2014 Tanggal 4 Januari 2013; 34 Bukti T - 34 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua Nomor 03/BA/I/2014 Tanggal 4 Januari 2013; 35 Bukti T - 35 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Cirebon Nomor 276/332/KPU Tanggal 24 Desember 2013 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua Di TPS; 36 Bukti T – 36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Cirebon tanggal 12 Oktober 2013 Nomor 44/BA/X/2013 (Model DB- KWK.KPU); 37 Bukti T – 37 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 (Model DB1- KWK.KPU) dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU; 38 Bukti T - 38 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 165/PHPU.D-XI/2013 Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kaupaten Cirebon Tahun 2013; 66 Selain itu, Termohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Januari 2014 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Eko Suryo Putranto ‐ Saksi bertugas memproses pengadaan logistik pemilukada, di ULP; ‐ Saksi menjelaskan proses pengadaan logistik, termasuk pengadaan surat suara. Saksi memproses pengadaan itu berdasarkan ajuan dari KPU. KPU mengajukan proses pengadaan setelah hasil sidang sengketa pada putaran pertama. ‐ saksi menyampaikan kepada KPU bahwa untuk proses pengadaan itu minimal waktu paling cepat membutuhkan sekitar 25 hari, yang dibagi menjadi 15 hari atau 12 sampai 15 hari itu untuk proses pelelangannya, kemudian sisanya itu untuk proses pelaksanaan pencetakan dan distribusi ‐ Terhitung sejak pengajuan dari KPU, ULP memproses kurang lebih 25 hari kerja dibutuhkan untuk surat suara itu bisa sampai di tingkat PPK. ‐ jumlah itu dan spesifikasi sudah sangat sesuai dengan yang diminta atau yang dibutuhkan oleh KPU. ‐ Tidak ada hambatan, komplain maupun sanggahan terhadap hasil pengadaan tersebut; 2. Kusnadi ‐ Saksi merupakan Ketua PPS Desa Suranenggala Kidul; ‐ Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 sampai dengan 9 dimulai pada pukul 07.00 dan diakhiri pada pukul 13.00. Kemudian dihadiri oleh dua orang saksi dan ketika penghitungan dimulai dan sampai dengan terakhir tidak ada masalah dan para saksi dari dua pasangan calon menandatangani model C-1. ‐ Kedua pasangan calon diwakili saksi bernama Hutan bin Rasidi dan Tasoni; ‐ Saksi membantah keterangan saksi Hutan bin Rasidi mengenai pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 3; ‐ Tidak tertulis keberatan-keberatan pada berita acara penghitungan suara di TPS-TPS; 3. Cudodi ‐ Saksi adalah Ketua KPPS 2 desa Suranenggala; 67 ‐ Tidak ada kejanggalan pada proses pemungutan dan penghitungans uara di TPS 2 Desa Suranenggala; 4. H. Ayip Anas ‐ Saksi adalah Ketua KPPS TPS 6, Desa Lemahtemba, ‐ Bahwa di TPS 6 tersebut terjadi penyobekan kartu undangan atau surat undangan, juga surat suara yang dilakukan oleh Maman Guru SMP Arjawinangun; ‐ Bahwa hal tersebut dilakukan olen saudara Maman dilarang mewakili lima orang anggota keluarga dalam pencoblosan, karena marah, kartu undangan tersebut disobek dan dilemparkan ke wajah anggota KPPS; ‐ Kejadian tersebut dilaporkan saudara Kuwu ke Panwas; ‐ Tidak ada yang mengajukan keberatan; [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 20 Januari 2014, yang diserahkan pada persidangan tanggal 20 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013, tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013; dan Pihak Terkait Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013, PIHAK TERKAITmendapat Nomor Urut 2 (dua); 2. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2014, TERMOHON: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Oleh Komisi Pemilihan Umum 68 Kabupaten Cirebon tanggal 4 Januari 2014, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab- Crb/I/2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2018 Putaran Kedua, dengan perolehan suara sebagai berikut : No. Urut Pasangan Calon Perolehan Suara Sah 2. Drs. H. SUNJAYA PURWADI S, MM,M.SI dan H. TASIYA SOEMADI 403.933 6. Hj. RADEN SRI HEVIYANA dan H. RAHMAT, SE 352.056 3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-Crb/I/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2018 Putaran Kedua menetapkan PIHAK TERKAITsebagai Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2013-2018; 4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 PEMOHON telah mengajukan Permohonan Keberatan/Perselisihan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tanggal 4 Januari 2014 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Cirebon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tanggal 4 Januari 2014 dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013-2014 sebagai objek dalam perkara a quo; 5. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU- 69 Kab-Crb/I/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2018 Putaran Kedua menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2013-2018; 6. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tanggal 4 Januari 2014, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-Crb/I/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh PEMOHON, maka secara jelas dan nyata Permohonan a quo akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT; 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), berbunyi : ”Ayat 2 : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada”. ”Ayat 3 : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu”. 8. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Permohonan Keberatan Terhadap Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU Tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua Tertanggal 70 04 Januari 2014 sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor6/PHPU.D-XI/2014di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT A. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa SECARA FORMAL PERMOHONAN PARA PEMOHON, DALAM HAL INI OBJEK PERMOHONAN, TIDAK MEMENUHI SYARAT dan/atau PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO): 1.1. Bahwa secara tegas, PEMOHON telah menyatakan dalam Permohonannya bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah: “Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU Tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua Tertanggal 04 Januari 2014”. (Vide: Permohonan Pemohon Halaman 1) Bahwa yang dimintakan secara tegas oleh PEMOHON sebagaimana pada PETITUMnya angka 3 (HANYA) menyatakan memohon Mahkamah agar: “Menyatakan batal Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Beserta Model DB 1-KWK.KPU Tentang Catatan Pelaksanaan RekapitulasiHasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua Tertanggal 04 Januari 2014 dan lampirannya”. (Vide: Permohonan Pemohon Halaman 24) Bahwa PEMOHON pada PETITUMnya pada angka 4 menyatakan memohon Mahkamah agar: 71 “Menyatakan batal Surat Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-Crb/I/2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Wakil Bupati Cirebon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua” (Vide: Permohonan Pemohon Halaman 24) 1.2. Bahwa PEMOHON dalam petitumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon mengenai Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua Tertanggal 04 Januari 2014, yang ber-nomor 01/BA/I/2014 yang seharusnya menjadi objek perkara dan objectum litis dalam perkara ini, yaitu: “Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01/BA/I/2014 tanggal 4 Januari 2014(Model DB 1-KWK.KPU)”; Juga PEMOHON tidak menyertakan dan/atau men-juncto-kan keberatannya terhadap “Berita Acara Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013Putaran Kedua, dengan Nomor 02/BA/I/2014 tanggal 4 Januari 2014”; Bahwa PEMOHON tidak menyebut Berita Acara tersebut dan NOMOR BERITA ACARA dimaksud, sehingga PETITUMNYA menjadi KABUR; 1.3. Bahwa PEMOHON dalam PETITUM PERMOHONANnya tidak pernah menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, YANG berNOMOR BERAPA; 1.4. Bahwa ketiadaan penyebutan NOMOR Berita Acara dimaksud, yang menjadi dasar keberatan (objectum litis), menunjukkan 72 ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon, sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran; 1.5. Bahwa PEMOHON dalam PETITUMnya hanya secara tegas memohon batal Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-Kab- Crb/I/2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, yang dalam hal ini bukanlah merupakan objek perkara/objectum litis dalam perkara ini; 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan: “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa: “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... dst”; 1.7. Bahwa berdasarkan putusan (YURISPRUDENSI) Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya: [3.17.1] Bahwa eksepsi Termohon terhadap permohonan Pemohon I, menurut Mahkamah, ternyata Pemohon I sama sekali tidak menguraikan dengan jelas keputusan Termohon NOMOR BERAPA dan tanggal berapa yang dijadikan objectum litis dalam perkara a quo, dan hanya menyatakan gugatan hasil pemilihan umum hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah; … Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (objectum litis) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, ”Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas cacat hukum dan moral”, menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan 73 dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran; [3.17.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.17], Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan; 1.8. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 37/PHPU.D-X/2012, Mahkamah konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya “Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.D- VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan pasangan calon terpilih. Memang benar sesuai dengan pertimbangan pada paragraf [3.2.1] Mahkamah bukan hanya mengadili hasil penghitungan perolehan suara (angka- angka) melainkan juga mengadili proses pelaksanaan yang kemudian menghasilkan angka atau hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, akan tetapi yang menjadi objek sengketa tetaplah harus berbentuk “keputusan atau berita acara rekapitulasi” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;” 1.9. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 37/PHPU.D-X/2012, Mahkamah konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya “•Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh para PEMOHON adalah Berita Acara Nomor 33/BA/V/2012 tentang Rapat 74 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei 2012 (bukti P-1a = bukti T-44) dan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT- 001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 (bukti P-1 = bukti PT-4), menurut Mahkamah objek permohonan para PEMOHON salah/keliru; • Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para PEMOHON tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010; [3.7] Menimbang bahwa secara formal permohonan para PEMOHON, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka menurut Mahkamah permohonan para PEMOHON salah objek; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan para PEMOHON salah/keliru maka eksepsi TERMOHON yang mengemukakan bahwa objek permohonan para PEMOHON salah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu eksepsi TERMOHON lainnya, begitu pula kedudukan hukum para PEMOHON, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;” 1.10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka permohonan PEMOHON telah nyata dan terang tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, 75 Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, dan oleh karena iitu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 2. Bahwa PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL) 2.1. Bahwa PEMOHON pada PETITUMnya pada angka 6 menyatakan memohon Mahkamah agar: “Menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Hj. RADEN SRI HEVIYANA – H. RAKHMAT, SE. Sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua”. (Vide: Permohonan Pemohon Halaman 24) 2.2. Bahwa PEMOHON secara tegas TIDAK MEMOHON PUTUSAN untuk dijadikan atau ditetapkan sebagai PASANGAN CALON TERPILIH, sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan; (vide: Pasal 107 ayat (8) Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) 2.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan PEMOHON telah nyata dan terang tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, dan oleh karena iitu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 3. BERKAITAN DENGAN KOMPETENSI ABSOLUT; 3.1. Bahwa bilamana dikonstantir dari Perbaikan Permohonon dan penjelasan lisan PEMOHON yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 16 Januari 2014, PEMOHON memohon antara lain: “Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/KPTS/KPU-Kab- Crb/viii/2013 BERTANGGAL 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati 76 Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 sepanjang atas nama pasangan calon Drs. SUNDJAYA POERWADISASTRA, MM, M.Si dan TASIYA SOEMADI”; Bahwa dalil permohonan PEMOHON a quo didasarkan adanya : a. Tidak Dipenuhinya Persyaratan Sebagai Calon Kepala Daerah atas nama Drs. Sunjaya Purwadi S, MM, MSi ; b. Tidak Dipenuhinya Persyaratan Sebagai Calon Kepala Daerah atas nama TASIYA SOEMADI (CALON WAKIL BUPATI) Bahwa pada kesempatan ini PIHAK TERKAIT mohon perhatian terhadap: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA) Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusan- keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan "hasil pemilihan umum", hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara. Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, 77 dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum. Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap- tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu untuk menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), agar sesuai dengan maksud pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam perkecualian Pasal 2 huruf g tersebut diatas. 78 Namun demikian hendaknya diperhatikan bahwa : 1. Pemeriksaan terhadap sengketanya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketanya. 2. Dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu. Demikian agar Surat Edaran ini dapat diketahui :dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa wewenang PTUN memeriksa dan selanjutnya memutus keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah yang bukan hasil penghitunagn suara, telah menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ternyata dari Putusan Mahkamah Konstitusi didalam putusannya Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut : Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama,pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan 79 lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. ..dst….dst….; (Garis bawah dan pertebal oleh TERMOHON); Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti Mahkamah Konstitusi telah menetapkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam proses penyelenggarana PILKADA. Bahwa dengan demikian pengujiian yang berkenaan dengan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/KPTS/KPU-Kab-Crb/viii/2013 BERTANGGAL 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umujm Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 secara absulutmerupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ternyata dari beberapa putusan dibawah ini: 1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 14 K/TUN/2012 tertanggal 06 Maret 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Juli 2011 jo Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan Nomor 71/G/2010/PTUN-BDG. tanggal 15 Desember 2010 Adapun : Obyek gugatan adalah : Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Depok Keputusan Nomor 18/ Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010, tanggal 24 Agustus 2010, tentang Penetapan pasangan calon dan Nomor urut 80 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010; 2. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 02/PK/TUN/2013 tertanggal 9 April 2013 jo Putusan Mahkamah Agung No. 14 K/TUN/2012 tertanggal 06 Maret 2012 jo PT Tata Usana Negara Jakarta No. 184/B/2010/PT.TUN.JKT tertanggal 13 Desember 2010 jo PTUN Samarinda No. 11/G/2010/PTUN/SMD tertanggal 8 Juni 2010. Adapun : Obyek gugatan adalah : Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 tertanggal 09 April 2010. 3. Putusan PTUN Jayapura No.29/G/2010/PTUN.JPR tanggal 23 Agustus 2010. Adapun objek Gugatan adalah: Tetang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (Lihat Putusan MK No. 218- 219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 30 Desember 2010, halaman 195). Dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti dalam praktek Mahkamah Agung melalui Peradilan Tata Usaha Negara telah terbentuk Yurisprudensi berkenaan dengan pengujian Penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum. 4. Bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI DALIL-DALIL PEMOHON KARENA POSITA PEMOHON ADALAH TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN TINDAK PIDANA PEMILU/PEMILUKADA. 4.1. Bahwa posita pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana pemilu/pemilukada; 4.2. Bahwa penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU; 81 4.3. Bahwa penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan POLRI/KEJAKSAAN; 4.4. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum; 4.5. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan POLRI, maka atas apa yang dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan MK, maka oleh karena itu permohonan PEMOHON haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; B. DALAM POKOK PERKARA 5. Bahwa Margin selisih suara untuk kemenangan PIHAK TERKAIT terhadap Pemohon sebanyak 51.887 (LIMA PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH)suara; 6. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait; 7. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada PIHAK TERKAIT yang mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil BupatiCirebon Tahun 2013 Putaran Kedua adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah; 82 8. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup Kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT; 9. BAHWA TIDAK BENAR ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT DALAM Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua sebagaimana yang dituduh PEMOHON dalam Permohonannya. 10. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON pada poin 4.3. yang menyatakan bahwa “telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon Pada Putaran Kedua yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai”. Dalil PEMOHON tersebut Tidak Berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta yang hanya didasarkan pada tuduhan dan asumsi semata. Sebab Penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah memperlakukan semua pasangan calon sama dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Apalagi Pelaksanaan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon diawasi dan dipantau dengan baik oleh PANWAS, GAKUMDU/KEPOLISIAN/KEJAKSAAN/PENGADILAN dan MASYARAKAT serta pihak-pihak lainnya sampai pada pelaksanaan Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tanggal 4Januari 2014. 11. Bahwa dalil PEMOHON pada Permohonannya halaman 6-12, tentang “TERMOHON TELAH MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH ATAS NAMA Drs. SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si” haruslah diabaikan; 11.1. Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon, pada tanggal 14 Agustus 2013 akan 83 dilaksanakan Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 dan pada tanggal 14 Agustus 2013 KPU Kabupaten Cirebon juga menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon; 11.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 24/KPTS/KPU-Kab-Crb/VIII/20113 tertanggal 14 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 (Bukti PT-1), PIHAK TERKAIT ditetapkan sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013; 11.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 25/KPTS/KPU-Kab-Crb/VIII/20113 tertanggal 14 Agustus 2014 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon (Bukti PT-2), PIHAK TERKAIT MENDAPATKAN Nomor Urut 2; 11.4. Bahwa terkait dengan perkara a quo, Pihak Terkait (Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) selaku peserta pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon telah mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh Undang-Undang, baik pada saat pendaftaran bakal calon, persyaratan bakal calon, kampanye, dan pencoblosan dimana dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah ditentukan alokasi 84 waktunya. Sehubungan dengan itu, pada waktu verifikasi administrasi dan faktual, tidak ADA SATU PUN KEBERATAN DARI PIHAK MANAPUN TERMASUK PEMOHON ATAUPUN PASANGAN CALON LAIN PADA SAAT PEMILUKADA PUTRAN PERTMA terkait dengan pencalonan Pihak Terkait (Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) menjadi Calon Bupati Cirebon, namun ketika Pihak Terkait mendapat suara terbanyak atau menjadi calon terpilih untuk putaran kedua hal tersebut dipermasalahkan; 11.5. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) berdasarkan putusan Pengadilan Militer Jakarta Nomor 31-K/PMT- /AD/VII/2012 tertanggal 23 November 2012 yang amar putusannya menyatakan : 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Sunjaya Purwadisastra, M.Si. Letkol Caj (Purn)/33836 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja memakai surat yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” 2. Memidana Terdakwa dengan : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perntah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kemudian hari ada putusan hakim karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut 3. Menetapkan barang bukti berupa ; a. Surat-surat 1. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan ijin pendaftaran calon bupati tanggal 19 Mei 2008; 2. 1 (sau) lembar fotocopy surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan tanggal 23 Juni 2008; 85 3. 1 (sau) lembar fotocopy surat ijin jalan NomorSIJ/408/II/2008 tanggal 18 Juli 2008; 4. 1 (sau) lembar lembar fotocopy surat pernyataan pengunduran diri calon bupati kab. Cirebon tanggal 21 Juli 2008; 5. 1 (sau) lembar fotocopy surat laporan selesai melaksanakan pilkada, tanggal 29 Oktober 2008 6. 1 (sau) lembar Surat Ketua KPU Nomor271/071/KPU tanggal 14 Mei 2010 tentang penjelasan keikut sertaan Letkol Caj. Drs. Sunjaya Purwadisastra, M.Si calon Bupati dalam Pilkada Kab. Cirebon. 7. 1 (sau) bundel fotocopy formulir berkas persyaratan terdakwa, bakal calon pasangan bupati dan wakil Bupati Cirebon Tahun 2008, dengan rincian berkas persyaratan sebanyak 32 (tiga puluh dua) item/jenis. Tetap diletakkan dalam berkas perkara 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) telah selesai menjalani masa hukuman percobaan tersebut, yang artinya Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) tidak pernah menjalani pidana penjara; Bahwa tindak pidana yang dilakukan Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) adalah tindak Pidana menggunakan surat yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu yaitu berupa surat izin jalan yang di tipex menjadi surat izin, yang dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Cirebon Tahun 2008 dan surat tersebut berpengaruh terhadap keabsahan pencalonan Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) dalam Pemilukada Cirebon tahun 2008. Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) sebenarnya tidak pernah memalsukan surat-surat sebagaimana tercantum dalam amar putusan berdasarkan putusan Pengadilan Militer Jakarta Nomor 31-K/PMT-/AD/VII/2012 tertanggal 23 86 November 2012, dimana surat tersebut dipalsukan oleh orang lain, dalam hal ini Tim Sukses Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PUReWADI S, MM, M.Si) pada saat pencalonan dalam Pemilukada Cirebon tahun 2008. Meskipun demikian Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PUReWADI S, MM, M.Si) menerima putusan tersebut; Bahwa tindak pidana tersebut tidaklah dapat disamaratakan dengan tindak pidana lainnya yang ancamannya diatas 5 tahun yang menyebabkan kerugian kepada Negara atau orang lain yang berdampak luas bagi kehidupan bernegara ataupun orang per-orang. Tidak ada dampak ataupun kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si); Bahwa tidaklah adil jika hanya karena Tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) menyebabkan harus didiskualifikasi sebagai calon Bupati Cirebon Terpilih, apalagi Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) telah selesai menjalani masa hukuman percobaan tersebut, yang artinya Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) tidak pernah menjalani pidana penjara; Benar bahwa Mahkamah sesuai Pasal 45 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, namun tidak dengan mengenyampingkan yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, karena jika demikian maka Mahkamah justru mengabaikan UUD 1945 yang menjadi dasar utama dalam memberikan putusan selain bukti dan keyakinan hakim, yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi akan menjadi pengadilan Pemilu atau pengadilan administrasi/syarat, sehingga akan keluar dari koridor UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya; 87 Bahwa benar Mahkamah telah memutus terkait adanya pasangan calon yang tersangkut pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 (vide Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), namun hal tersebut tidak dapat dipersamakan, karena Pihak Terkait (Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) tidak terbukti secara sengaja menyembunyikan identitas pernah dijatuhi pidana bersyarat, berbeda halnya dengan Pasangan Calon dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D- VI/2008 yang menyembunyikan identitasnya. Oleh karenanya adalah tidak tepat jika mempersamakan dengan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008; Memang, terdapat prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, dan seseorang juga tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain, namun Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) tidak pernah mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan atau kelalaian dari Pihak Terkait, karena Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) sebagai pasangan calon Bupati terpilih telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku sesuai yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa Pemohon maupun pasangan calon lainnya serta masyarakat tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan syarat pasangan calon pada masa sanggah 14 (empat belas) hari mengenai permasalahan prosedur administratif, sehingga masalah yang sejak awal tidak dipermasalahkan bukanlah menjadi keuntungan bagi Pihak Terkait, karena Pihak terkait telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan sejak awal telah mengakui bahwa dirinya telah selesai menjalani masa percobaan hukuman pidana sebagaimana perintah dalam Putusan Pengadilan Meliter Jakarta; Dalam Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan: 88 a. Bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan; b. Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional; c. Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort;" Peraturan KPU tersebut di atas didasarkan atas uji materiil Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 yang memutuskan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008 mengenai syarat seseorang yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih tetap diperbolehkan menjadi kepala daerah dengan syarat kumulatif yang harus dipenuhi sebagai berikut: 1. Berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); 2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; 3. Dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; 4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 89 Sebaliknya Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan atau dikuatkan dalam ketentuan KPU oleh karena: Tindak pidana yang dilakukan Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) adalah tindak Pidana menggunakan surat yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu yaitu berupa surat izin jalan yang di coret menjadi Surat ijin yang dipergnakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Cirebon Tahun 2008 dimana Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dimana telah selesai menjalani masa hukuman percobaan tersebut, yang artinya Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) tidak pernah menjalani pidana penjara; Oleh karena Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) tidak pernah menjalani pidana penjara maka dengan demikian tidak mungkin ada Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) pernah menjalani pidana penjara; Bahwa berdasarkan fakta diatas Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) tidak pernah menjalani pidana penjara. Tidak memenuhi kaulifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 sehingga KPU Kabupaten Cirebon meloloskan Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 adalah sah menurut hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut : a. Hukuman atau pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 f KUHP secara teoritik dan hukum perbandingan bukan merupakan ukuran berat ringannya pidana (strafmaat), tetapi merupakan jenis pidana tersendiri (strafsoort), yang merupakan alternatif terhadap 90 pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara (alternative to imprisonment). Pidana Percobaan (voorwoardelijkveroordeling) hanya diterapkan apabila dalam bayangan hakim tidak akan dijatuhkan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun (vide Pasal 14a ayat (1) KUHP), sehingga hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari terpidana dalam masa percobaan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; Dengan demikian tidak masuk dalam kualifikasi atau kategori dari apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008; b. Pengumuman tidak diperlukan karena: 1. Vonis dijatuhkan berupa pidana percobaan yang hakekatnya merupakan jenis pidana tersendiri atau "strafsroort" 2. Perkara tersebut telah diperiksa dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tinggi Militer Jakarta, yang diketahui secara luas oleh masyarakat; 3. Secara de facto masyarakat sudah mengetahui perihal kasus yang pernah dihadapi oleh sdr.Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si dan hal ini secara sosiologis bisa dianggap sebagai pengumuman terbuka ke publik; Dengan mempertimbangkan pula bahwa hasil Pemilukada yang menunjukkan adanya selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang sangat besar yaitu 51.877 suara. Menurut pendapat Ahli Hukum Terkemuka dari Harvard University yang pernah menjadi hakim Agung Amerika Serikat (1902-1932) yaitu Oliver Wendel Holmes Jr. yang merupakan salah satu pelopor berkembangnya "sociological jurisprudence" yang menyatakan bahwa "The life of law has not been logic, it hasbeen experience" Artinya adalah bahwa pemikiran hukum yang bersifat formalism harus dilengkapi 91 atau digantikan dengan pemikiran hukum atas dasar prinsip legalrealism"; Maka berdasarkan hal-hal diatas maka pencalonan Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tetap sah secara hukum; 11.6. Bahwa Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) tidak pernah melakukan tindak pidana yang berulang-ulang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada point 4.9 dan 4.10, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) dituduh menjadi sponsorship Calon Bintara TNI “Calo” dengan cara melakukan pemalsuan surat-surat meskipun pada akhirnya diputus bebas berdasarkan putusan Nomor 01-K/PMT/II/AD/I/2011 tanggal 20 April 2011; Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar sekali dikarenakan sudah jelas dan nyata Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan Nomor 01- K/PMT/II/AD/I/2011 tanggal 20 April 2011; 11.7. Bahwa Drs. SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si. tidak pernah melanggar atau tidak memenuhi “persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah” sebagaimana Perintah Peraturan perundang-undangan (Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah), Pasal 18 huruf d: “Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf f; Berdasarkan ketentuan tersebut, Drs. SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 92 yaitu “Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara” dari PENGADILAN NEGERI; 11.8. Bahwa telah tegas putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menyatakan bahwa Drs. Sunjaya Purwadisastra, M.Si Letko l Caj NRP. 33836 TIDAK TERBUKTI BERSALAH, sebagaimana dimuat dalam putusannya Nomor 01-K/PMT II/AD//2011, dengan amar putusan sebagai berikut: M E N G A D I L I 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama: Drs. Sunjaya Purwadisastra, M.Si Letko l Caj NRP. 33836 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat surat palsu“ 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya . 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara. 5. Menetapkan barang- arang bukti berupa: …Dst… Tetap dilekatkan dalam berkas perkara; Maka dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait (in casu Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana adalah tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan; 11.9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 20 November 2013 tidak ada keberatan dari PASANGAN CALON MANAPUN TERMASUK PEMOHON terkait dengan pencalonan Pihak Terkait (Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) menjadi Calon Bupati Cirebon, namun ketika Pihak Terkait mendapat suara terbanyak atau menjadi calon terpilih untuk putaran kedua hal tersebut dipermasalahkan. Bahwa sangat aneh dan perlu dipertanyakan 93 dalil-dalil Pemohon yang masih mempermasalahkan mengenai Pencalonan Pihak Terkait (Drs.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.Si) menjadi Calon Bupati Cirebon. Bahwa apabila Pemilukada sudah memasuki putaran kedua maka hal-hal yang terkait dengan Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tidak perlu dipersoalkan kembali atau dengan kata lain segala hal-hal yang menyangkut dengan persoalan Pemilukada diputaran pertama tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh mahkamah; BERDASARKAN SEGALA URAIAN DIATAS, DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA TERMOHON MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2/PIHAK TERKAIT YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH ATAS NAMA DRS.SUNJAYA PURWADI S, MM, M.SI. TIDAK TERBUKTI DAN HARUSLAH DITOLAK. 12. Bahwa dalil PEMOHON pada Permohonannya halaman 12-17, tentang “TERMOHON TELAH MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH ATAS NAMA TASIYA SOEMADI (CALON WAKIL BUPATI)” haruslah diabaikan; 12.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 4.12 s.d 4.27 yang menyatakan bahwa Tasiya Soemadi adalah mantan narapidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid/2009 tertanggal 14 Januari 2014 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat dan Pemakaian surat Palsu yang mendapatkan kerugian” dengan cara melakukan Pemalsuan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sebagai syarat menjadi calon anggota legislatif tahun 2004-2009; Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 865 K/Pid/2009 tertanggal 14 Januari 2014 tersebut telah dipelintir oleh Pemohon. Bahwa putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi menyatakan: MENGADILI Menyatakan tidak dapat diterima kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber. 94 Sebelumnya Pengadilan Negeri Sumber dalam Perkara Nomor 242/Pid.B/2007/PN.Sbr. menyatakan Terdakwa Tasiya Soemadi terbukti melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat dan Pemakaian surat Palsu yang mendapatkan kerugian” dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang diregister dengan Perkara Nomor348/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 27 Desember 2007, dalam putusannya Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan : - Menerima permintaan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri; - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbertanggal 4 oktober 2007 No. 242/Pid.B/2007/PN.Sbr, yang dimintakan banding; MENGADILI SENDIRI - Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur; - Menyatakan bahwa segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima; - Memerintahkan agar berkas perkara inidikembalikan ke Pengadilan Negeri Sumber untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Sumber untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur; - Membebaskan terdakwa dari tahanan; - Membebankan biaya perkara kepada Negara; Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor348/Pid/2007/PT.Bdg tanggal 27 Desember 2007 dan dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 865 K/Pid/2009 tertanggal 14 Januari 2014 menyatakan 95 tidak dapat diterima kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber; Bahwa dengan tidak diterimanya kasasi Jaksa Penuntut Umum sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 865 K/Pid/2009 tertanggal 14 Januari 2014, maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung lah yang menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian sampai saat ini Tasiya Soemadi tidak berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Narapidana; Bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Sumber Perkara Nomor 242/Pid.B/2007/PN.Sbr oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan pekara incasu telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sampai saat ini status Tasiya Soemadi bukan Terpidana atau Mantan Narapidana, sehingga memenuhi persayratan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan oleh sebab itu Tasiya Soemadi tidak harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/2009 tanggal 24 Maret 2009 juncto Ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 karena yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atu lebih; 12.2. Bahwa ijazah SMA paket C setara SMA/Aliyah Tasiya Soemadi pada saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 adalah sah karena telah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Termohon, dimana Termohon telah melakukan verifikasi/penelitian terhadap ijazah Tasiya Soemadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasil vertifikasi/penelitian tersebut menyatakan ijazah Tasiya Soemadi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, yaitu 96 berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Bahwa sampai saat ini belum ada putusan pengadilan manapun yang menyatakan ijazah SMA paket C setara SMA/Aliyah Tasiya Soemadi pada saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 dinyatakan palsu, sehingga secara hukum ijazah SMA paket C setara SMA/Aliyah Tasiya Soemadi pada saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 adalah sah. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Perkara No.144/PHPU.D-XI/2013 angka [3.13.2] halaman 187-188 menyatakan : Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, sebagaimana putusan Mahkamah sebelumnya bahwa adapun dalam meneliti pemenuhan syarat pendidikan, hal terpenting yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah Termohon telah melakukan penelitian yang saksama dan dengan berhati-hati atas pemenuhan syarat-syarat tersebut. Menurut Mahkamah dalam perkara a quo Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual yang benar terhadap syarat pencalonan Pihak Terkait. Mengenai penentuan asli atau tidak asli, sah atau tidak sah, suatu dokumen ijazah/STTB, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Jika memang terdapat dugaan bahwa dokumen terkait pendidikan Pihak Terkait adalah palsu atau tidak sesuai aslinya, maka siapa pun masih berhak untuk mengajukannya melalui aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lain yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum; 12.3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 4.28 yang menyatakan Tasiya Soemadi pernah melakukan tindak pidana dalam kasus pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan meninggal dunia dan Tasiya Soemadi dihukum 4 tahun penjara dan mejalini hukuman di Lapas Cirebon. Bahwa 97 Tasiya Soemadi tidak pernah melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan meninggal dunia dan tidak pernah di hukum 4 tahun penjara dan mejalani hukuman di Lapas Cirebon; Maka dengan demikian tidaklah bisa disamakan dengan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 PHPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang mendiskulifikasi pasangan H.Dirwan Mahmud, SH dikarenakan yang bersangkutan pernah dujatuhi pidana penjara yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun juncto Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 PHPU Kabupaten Supiori, dalam perkara a quo Tasiya Soemadi tidak pernah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun, sehingga tidak bisa didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon tahun 2013; 12.4. Bahwa terkait dengan perkara a quo, Pihak Terkait (Tasiya Soemadi) selaku peserta pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon telah mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh Undang-Undang, baik pada saat pendaftaran bakal calon, persyaratan bakal calon, kampanye, dan pencoblosan dimana dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah ditentukan alokasi waktunya. Sehubungan dengan itu, pada waktu verifikasi administrasi dan faktual, tidak ADA SATU PUN KEBERATAN DARI PIHAK MANAPUN TERMASUK PEMOHON ATAUPUN PASANGAN CALON LAIN PADA SAAT PEMILUKADA PUTRAN PERTMA terkait dengan pencalonan Pihak Terkait (D Tasiya Soemadi) menjadi Calon Bupati Cirebon, namun ketika Pihak Terkait mendapat suara terbanyak atau menjadi calon terpilih untuk putaran kedua hal tersebut dipermasalahkan; 12.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 20 November 2013 tidak ada 98 keberatan dari PASANGAN CALON MANAPUN TERMASUK PEMOHON terkait dengan pencalonan Pihak Terkait (Tasiya Soemadi) menjadi Calon Wakil Bupati Cirebon, namun ketika Pihak Terkait mendapat suara terbanyak atau menjadi calon terpilih untuk putaran kedua hal tersebut dipermasalahkan. Bahwa sangat aneh dan perlu dipertanyakan dalil-dalil Pemohon yang masih mempermasalahkan mengenai Pencalonan Pihak Terkait (Tasiya Soemadi) menjadi Calon Wakil Bupati Cirebon. Bahwa apabila Pemilukada sudah memasuki putaran kedua maka hal-hal yang terkait dengan Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tidak perlu dipersoalkan kembali atau dengan kata lain segala hal-hal yang menyangkut dengan persoalan Pemilukada diputaran pertama tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh mahkamah; BERDASARKAN SEGALA URAIAN DIATAS, DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA TERMOHON MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 /PIHAK TERKAIT YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI CALON WAKIL KEPALA DAERAH ATAS NAMA TASIYA SOEMADI TIDAK TERBUKTI DAN HARUSLAH DITOLAK. 13. Bahwa dalil PEMOHON pada Permohonannya halaman 18-20, tentang “TERMOHON TELAH MELANGGAR PERATURAN PERATURAN PERUNDANGAN DENGAN MENETAPKAN WAKTU PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA PEMILUKADA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 TANGGAL 29 DESEMBER 2013“ haruslah diabaikan; 13.1. Bahwa tertundanya pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Putaran Kedua Tahun 2013 sehingga baru dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013, telah diketahui bersama oleh Para PASANGAN CALON karena ADANYA KEADAAN MEMAKSA yang tidak bisa diselesaikan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Cirebon; 13.2. Bahwa keadaan memaksa tersebut adalah BELUM TURUNNYA anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dan 99 anggaran tersebut baru dapat dicairkan pada tanggal 4 Desember 2013, sehingga sejak saat itulah baru dapat dilaksanakan beberapa tahapan persiapan, diantaranya pelaksanaan pelelangan alat bantu dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Putaran Kedua Tahun 2013 13.3. Bahwa keterlambatan pelaksanaan akibat keadaan memaksa tersebut sama sekali tidak untuk memberi keuntungan kepada pihak-pihak manapun yang menjadi peserta dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Putaran Kedua Tahun 2013; Bahwa berdasarkan dalil dan logika sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Pemohon tersebut haruslah Ditolak dan Dikesampingkan; 14. Bahwa dalil PEMOHON pada Permohonannya halaman 21-22, tentang “ADANYA KETERLIBATAN PNS UNTUK MENDUKUNGPASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SECARA MASSIF DAN TERSTRUKTUR” haruslah diabaikan; 14.1. Bahwa pada Tahap Kampanye, PIHAK TERKAIT telah memenuhi segala tata cara, prosedur dan ketentuan kampanye. Tidak ada Pelanggaran ketentuan kampanye yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, sehingga tidak benar dalil PEMOHON bahwa“Adanya Keterlibatan PNS Untuk MendukungPasangan Calon Nomor Urut 2 Secara Masif Dan Terstruktur”dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2013. Maka dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak; 14.2. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak memiliki akses dan kekuasaan baik secara struktural, fungsional dan sosial terhadap PNS di Kabupaten Cirebon, sehingga sangatlah janggal apabila PIHAK TERKAIT bisa melibatkan PNS Untuk Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Secara Masif Dan Terstruktur; 14.3. Bahwasebaliknya justru PEMOHON lah yang memiliki hubungan kekeluargaan (sebagai ISTRI) dari petahana/incumbent Bupati Cirebon, yang dapat melakukan upaya pelibatan PNS Untuk Mendukung Pasangan PEMOHON dengan tata cara yang Massif Dan Terstruktur; 100 Bahwa berdasarkan dalil dan logika sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Pemohon tersebut haruslah Ditolak dan Dikesampingkan; 15. Bahwa dalil PEMOHON pada Permohonannya halaman 21-22, tentang “ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DENGAN MELAKUKAN KAMPANYE YANG MEMUAT SUKU AGAMA DAN RAS” haruslah diabaikan; 15.1. Bahwa Dalam Tahapan Kampanye pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan Pelanggaran larangan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 78 UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena selama kegiatan Kampanye PIHAK TERKAIT tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945; tidak pernah menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik. 15.2. Bahwa apabila terjadi Pelanggaran larangan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 78 UU RI No. 32 tahun 2004, maka tentu saja telah ada tindakan hukum terhadap kegiatan tersebut yang merupakan bagian dari domain/kewenangan GAKUMDU dan PANWAS; 15.3. Bahwa tuduhan adanya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan kampanye yang memuat suku agama dan ras ternyata sampai saat ini tidak terbukti menurut hukum; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi belaka, sehingga haruslah Ditolak dan Dikesampingkan; 16. Bahwa justru PEMOHON telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Waklil Bupati Cirebon Tahun 2013 dengan berbagai macam cara demi menggalang suara untuk kemenangan PEMOHON, pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya: 16.1. MONEY POLITIC/POLITIK UANG 101 - Telah terjadi pembagian uang secara massif kepada masyarakat dengan permintaan agar memilih PEMOHON dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Waklil Bupati Cirebon Tahun 2013, hal ini terjadi secara menyebar dan/atau merata, setidaknya hal tersebut dapat dibuktikan dengan nyata terjadi di wilayah Wangkelang, sebagaimana laporan yang telah disampaikan kepada PPL Desa Wangkelang, dengan Nomor Laporan 09/Panwascam/2013 dan Nomor 08/Panwasla/2013, masing-masing bertanggal 7 januari 2014; 16.2. PENGERAHAN PNS - Telah terjadi pengerahan PNS dari Dinas-Dinas dan/atau SKPD, hal ini dilakukan dengan tujuan agar para PNS tersebut menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih PEMOHON dalam Pemilihan Umum Bupati dan Waklil Bupati Cirebon Tahun 2013; - Upaya pengerahan PNS ini dilakukan secara TERSTRUKTUR dengan memanfaatkan garis struktural PNS pada setiap tingkatnya; - Bahwa pengerahan PNS ini dapat dengan mudah dilakauikan oleh PEMOHON karena PEMOHON adalah istri dari petahana/incumbent Bupati Cirebon; 16.3. BLACK CAMPAIGN - Bahwa PEMOHON dalam hal ini dilakukan oleh Tim Suksesnya/Tim Pemenangannya/Simpatisannya telah melakukan kampanye kotor/black campaign, dengan menyebarkan pamflet/selebaran yang isinya menyudutkan PIHAK TERKAIT; - Kampanye kotor/black campaign ini terjadi secara merata diwilayah Kabupaten Cirebon dengan maksud agar masyarakat antipati pada PIHAK TERKAIT dan kemudian memilih PEMOHON dalam Pemilihan Umum Bupati dan Waklil Bupati Cirebon Tahun 2013 17. Bahwa dalil-dalil yang dibangun oleh PEMOHON dalam keseluruhan permohonannya hanya berisi bangunan konstruksi OPINI sporadis, 102 parsial, perorangan, yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, sehingga pun-apabila terbukti TIDAK DAPAT MEMBATALKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA; BahwaPutusan MKRI Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 November 2010: “sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifatsporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.” 18. Bahwa TIDAK TERBUKTI telah terjadi pelanggaran TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF Bahwa apa yang didalilkan PEMOHON sebagai pelanggaran TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASSIF tidak memenuhi syarat dan unsur TSM, yaitu: - pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang - direncanakan secara matang dan - melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan MKRI Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010) Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010: ”Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010); Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69: 103 “Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud pelanggaran masif, sistematis dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang” Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalil-dalil PEMOHON sangatlah tidak berdasar. Bahwa tidak ditemukannya fakta terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 seperti yang didalilkan PEMOHON, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap hasil penghitungan perolehan suara PEMOHON. Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 telah berjalan dengan baik sesuai dengan asas LUBER JURDIL sebagaimana yang tercantum dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian dalil PEMOHON secara keseluruhan haruslah ditolak. Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan : DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT seluruhnya; 2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan PIHAK TERKAIT seluruhnya; 2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 21b, sebagai berikut: 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor24/Kpts/KPU-Kab- Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013, tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil 104 Bupati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013. 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor25/Kpts/KPU-Kab- Crb/VIII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013. 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara, Model DB1-KWK.KPU, Lampiran Model DB1- KWK.KPURekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013dengan Nomor 44/BA/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013. 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor51/Kpts/Kpu-Kab- Crb/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013. 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten CirebonNomor 01/BA/I/2014 tanggal 4 Januari 2014(Model DB 1-KWK.KPU). 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara, Model DB1-KWK.KPU, Lampiran Model DB1- KWK.KPUPenetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013Putaran Kedua, dengan Nomor 02/BA/I/2014 tanggal 4 Januari 2014. 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor01/Kpts/KPU-Kab-Crb/I/2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2018 Putaran Kedua. 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas 105 IB Sumber Kabupaten Cirebon NomorW.11.U19.HL.01.10/143/IV/2013/PN.Sbrtangg al 30 April 2013. 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01-K/PMT II/AD//2011. 10 Bukti PT-10a : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 348/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 27 Desember 2007 11 Bukti PT-10b : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor242/Pid.B/2007/PN.Sbr 12 Bukti PT-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor865K/Pid/2008. 13 Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon Tanggal 19 Januari 2014 14 Bukti PT-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Desa Wangkelang Nomor08/Panwascam/2013 15 Bukti PT-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Desa Wangkelang Nomor09/Panwascam/2013 16 Bukti PT-15 : Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah. 17 Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2014. 18 Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Laporan ke PANWAS dan Surat Pernyataan, yang dibuat oleh WARTONO tanggal 19 Januari 2014. Fotokopi Surat Laporan ke PANWAS dan Surat Pernyataan, yang dibuat oleh SUHERMAN tanggal 19 Januari 2014, Fotokopi Surat Laporan ke PANWAS dan Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh YUSI SANTIKAWATI tanggal 19 Januari 2014, Fotokopi Surat Laporan ke PANWAS dan Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh HJ. SRI FAIZAH tanggal 19 Januari 2014, Fotokopi 106 Surat Laporan ke PANWAS dan Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh ROENAH tanggal 19 Januari 2014, Fotokopi Surat Laporan ke PANWAS dan Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh KOOMI tanggal 19 Januari 2014, Fotokopi Surat Laporan ke PANWAS dan Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh HADI SUPANGAT tanggal 19 Januari 2014, Fotokopi Surat Laporan ke PANWAS dan Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh TITIN NURAENI, SE tanggal 19 Januari 2014, Fotokopi Surat Laporan ke PANWAS dan Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh NANA NASRUDIN tanggal 19 Januari 2014 19. Bukti PT-18a Fotokopi Surat Izin Jalan Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Ajudan Jenderal, NomorSIJ/409/VII/2008 bertanggal 22 Juli 2008 (Untuk diserahkan kepada KPU). 20. Bukti PT-18b : Fotokopi Surat Izin Jalan Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Ajudan Jenderal, NomorSIJ/406/VII/2008 bertanggal 18 Juli 2008 (Untuk diserahkan dipegang oleh yang bersangkutan). 21. Bukti PT-19 : Fotokopi Keputusan Dirajenad Nomor02-A/I/2009 tentang Hukuman Disiplin Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat Selaku Atas Yang Berhak Menghukum. 22. Bukti PT-20a : Fotokopi Surat Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, tanggal 3 Juni 2013. 23. Bukti PT-20b : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Militer Tinggi II Jakarta Nomor31-K/PMT-II/AD/VII/2012. 24. Bukti PT-21a : Fotokopi Brosur dan selebaran Black Campaign yang merugikan pasangan calon Nomor Urut 2, yang diduga dilakukan dan disebar oleh Pihak-pihak dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai satu-satunya 107 lawan dalam Pilkada Putaran Kedua 25. Bukti PT-21b : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013, tanggal 20 Januari 2014. Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Titin Nuraeni ‐ Pada tanggal 27 pagi, jam 05.30 WIB, saksi dihubung oleh Ketua RT Blok A, Desa Belawa, RT. 01, RW. 02 bernama Kartim. Saksi disuruh ke rumah, dan ketika sampai haris dibagikan uang sebanyak Rp. 600.000,- dan 200 kartu Pasangan Calon Nomor Urut 6; ‐ Uang tersebut kemudian langsung diberikan kepada suami saksi; ‐ Kemudian saksi melaporkan uang tersebut ke Panwas Kecamatan Lemahabang; 2. Hadi Supangat ‐ Saksi adalah Wakil Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lemahabang; ‐ Saksi mendapatkan laporan dari Wakil Ketua Ranting PDI Perjuangan Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang, bahwa di desa tersebut akan terjadi money politics. Saksi selaku PAC kemudian menginstruksikan bawahannya untuk memantau; ‐ Pada tanggal 28, pukul 17.00 WIB, hari Sabtu Bapak Kodmi datang ke rumah saksi melaporkan bahwa ada money politics yang terjadi di desa tersebut; ‐ Bahwa setelah saksi datang ke Desa Belawa, saksi mengetahui ada seorang ibu bernama Titin menerima uang Rp. 600.000,- beserta 200 lembar Kartu “Cirebon Hebat” ‐ Setelah ditanyakan kepada Kodmi, Kodmi menerangkan mendapatkan uang tersebut dari Bapak Kartim yang mendapatkan uang tersebut dari Heri, yang diketahui mendapatkan uang dari Yajid; 3. Sri Faizah ‐ Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, jam 08.00 WIB, saksi mendapatkan laporan dari Jemaah mengaji bernama Roinah, bahwa 108 Roinah mendapatkan titipan dari Hj. Hamida Muhaimin berupa amplop melalui Hj. Rohma untuk dibagi-bagikan; ‐ Di dalam amplop saksi melihat ada uang Rp. 15.000,- dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6; 4. Nana Nasrudin ‐ Pada tanggal 6 Desember 2013, warga dikumpulkan di salah satu rumah warga bernama Nurhoiriah, pada pertemuan tersebut ada tim sukses dari Nomor Urut 6 bernama Hadi membagikan uang kepada warga; ‐ Saksi melihat Hadi mengatakan kepada warga “Ini uang jangan lupa nanti tanggal 29 pas pencoblosan pilih nomor 6.” ‐ Di tempat itu dikumpulkan sekitar 30 sampai 50 orang dan dibagikan uang sebesar Rp. 50.000,- 5. Wartono ‐ Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013, saksi mendapatkan laporan dari salah satu warga Blok Pon, RT 3, RW 3 bahwa ada yang membagi- bagikan kupon pada jam 17.30 WIB; ‐ Pada kupon tersebut terdapat nama terus nomor KTP. Menurut laporan dari Bapak Suherman, itu kupon nanti setelah Paslon Nomor Urut 6 menang bisa ditukarkan, ‐ Bahwa saksi melaporkan ke Panwascam; 6. Kambali ‐ Saksi bersama empat orang mau merampok yaitu Saksi, Heru, Sayi, dan Darto; ‐ Dalam perampokan tersebut, supir yang diikat oleh saksi dan gerombolan meninggal dunia; ‐ Saksi kemudian melarikan diri ke Jakarta, lalu ditangkap dan diadili di Cirebon; ‐ Saksi dihukum 5 tahun, lalu banding menjadi 4 tahun, lalu turun menjadi 1 tahun. ‐ Saksi menerangkan bahwa Tasiya Soemadi tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut; 109 7. Akyadi ‐ Pada tahun 2009-2010 saksi mendaftarkan calon Bupati ke KPU ketika saksi mendaftarkan dan langsung berhubungan dengan bagian administrasi. ‐ Ketika saksi memeriksa persyaratan saksi melihat dalam persyaratan calon di situ tertulis surat izin, tapi diterima dari Sundjaya adalah surat izin jalan. ‐ Saksi kemudian mengambil inisiatif untuk menghapus kata jalan dengan menggunakan tip-ex, 8. Emon Purnomo ‐ Saksi adalah ketua Tim Pemenangan Kabupaten Cirebon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2; ‐ Pada saat pendaftaran sampai kepada penetapan pasangan calon, dan penetapan nomor urut, tidak ada sanggahan dari seluruh bakal calon yang ada pada saat itu; ‐ Saksi mendengar dari Kambali, bahwa Tasiya Soemadi tidak terlibat kasus pembunuhan; ‐ Saksi kemudian mendapatkan surat keterangan dari Lapas cirebon, kemudian dibalas surat keterangannya bahwa yang namanya Tasiya bin Soemadi tidak pernah menjalani pidana kasus pembunuhan dan atau penganiayan yang mengakibatkan meninggal dunia; ‐ Alamat yang digunakan oleh Pemohon atas nama Hj. Raden ‐ Sri Heviana yang beralamatkan di Desa Bobos, Jalan Imam Bonjol, RT 001 setelah saksi datangi ternyata bukan alamat dari Sri Heviana, tetapi rumah dari H. Yoyo. ‐ Saksi menerima banyak laporan tentang pelanggaran pelaksanaan Pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6; 9. Toha ‐ Saksi merupakan Relawan Tim Jago-Jadi ‐ Pada tanggal 4 Oktober, saksi menemukan selebaran kampanye hitam yang isinya menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; ‐ Pada tanggal 26 Desember, saksi menemukan selebaran kampanye hitam yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 pernah terkait kasus pidana; 110 ‐ Terhadap hal tersebut, saksi telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Cirebon; 10. Kodmi ‐ Saksi menerangkan pada tanggal 25, pukul 17:00 WIB, saksi diajak bertemu dengan Heri bersama Kartim’ ‐ Dalam pertemuan tersebut saksi ditawari untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 6, dengan janji diberi uang Rp. 10.000,- ‐ Pada tanggal 28, saksi melihat istri saksi bernama Titin membawa uang Rp. 600.000,- ‐ Saksi membenarkan keterangan saksi Titin; Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan seorang ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AHLI PIHAK TERKAIT Maruarar Siahaan • Yang menjadi persoalan adalah peraturan KPU yang merupakan derivasi daripada Putusan MK yang menyatakan bahwa pasangan calon yang ikut tetapi pernah menjadi terpidana tentu memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan itu. • Tetapi yang menjadi persoalan pokok sekarang adalah bahwa semua Keputusan TUN sah selama belum dibatalkan, asas presumptio justae causa. Sebelum satu keputusan TUN dibatalkan, yang sudah diambil itu dia tetap sah. • Dalam hal ini tentunya Keputusan TUN yang relevan adalah Keputusan TUN yang menyatakan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menjadi Pihak Terkait untuk turut serta menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Cirebon yang tentu saja keputusan itu sesudah adanya pendaftaran bakal pasangan calon dan kemudian dilakukan verifikasi faktual maupun administratif, tentu dia kemudian diuji kepada apa yang telah disebutkan tadi seluruh instrumen yang bisa menguji keputusan TUN, maka kemudian keputusan itu menyatakan bahwa pasangan calon ini bisa menjadi peserta Pemilukada. • Tetapi sampai Pemilukada putaran kedua sekarang, putusan itu tetap sah. Itu berarti bukan hanya prinsip lagi, tetapi dia tetap sah. Pertanyaannya, apakah sekarang boleh dipermasalahkan lagi pada tingkat Mahkamah Konstitusi? Itu pertanyaan yang harus dijawab dengan dua tolak ukur. 111 • Pertama, tolak ukur adanya pembagian kekuasaan atau kewenangan di dalam pengawasan proses pemilihan umum kepala daerah yang tentu saja memilki tahap-tahap, sehingga dalam tahap-tahap itu tentu kemudian seperti dikatakan tadi itu bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya satu tolak ukur bahwa dia telah melakukan keberatan tetapi mereka yang berkompeten dalam jenjang pengawasan Pemilukada tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan kemudian berdasarkan itu kemudian Mahkamah Konstitusi melahirkan tesis yang dikatakan bahwa keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif. • Oleh karena itu seandainya ada keluhan, seandainya laporan pengaduan, dan kemudian ada hasil dari pengawasan Panwaslu yang mengatakan bahwa itu ada permasalahan tentang apa yang dikatakan Peraturan KPU Nomor 9 Pasal 19, tentu itu menjadi suatu hal yang tidak boleh menjadi alasan kalau sudah ada itu. Tetapi tidak ditangani di tingkat level sesuai dengan kewenangannya, maka MK boleh memasuki itu. • Sejalan dengan prinsip presumptio justae causa bahwa Selama Keputusan TUN itu belum dinyatakan batal, maka dia tetap sah. Oleh karena itu, keberadaan di Mahkamah Konstitusi sekarang keberadaannya adalah dengan Keputusan TUN yang menyatakan sah. • Seandainya juga kalau dikatakan bahwa harus terbuka dari bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan, tetapi ternyata juga bahwa itu sudah merupakan hal yang terbuka dalam kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dari Pemohon telah dibuka bahwa dia adalah narapidana, sudah pernah mendapat putusan pidana. • Oleh karena itu, persyaratan itu menjadi satu pertanyaan sekarang. Apakah Putusan TUN dan Peraturan KPU secara mekanis harus diterapkan atau ada juga aspek-aspek keadilan yang harus dipertimbangkan? Karena seluruh norma yang dilahirkan itu tentu latar belakangnya adalah untuk menciptakan keadilan, tetapi bukan aturan administrasi khusus untuk administrasi saja. • Putusan peradilan militer yang dijatuhkan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini khususnya bupati adalah menyangkut dua surat yang substansinya sama bahwa kepada yang bersangkutan diberikan izin untuk mengikuti proses Pemilukada. Tetapi satu surat kemudian surat izin jalan di-tipp-ex jalannya menjadi surat izin. Tapi substansinya sama, diizinkan untuk Pemilukada. 112 • Prosesnya sekarang adalah bahwa surat izin itu menyebutkan pasangan calon atau calon ini adalah untuk mengikuti Pemilukada. Pertanyaannya Pasal 263 ayat (2) adalah menggunakan surat palsu tetapi harus ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan dalam soal itu. • Memang palsu itu sesuatu yang berbeda dengan aslinya, tetapi palsu yang digunakan sebagai surat palsu itu haruslah sesuatu yang menguntungkan, keuntungan itu tidak memperoleh apa-apa oleh karena izin untuk ikut dalam proses Pemilukada sebagai substansi dua surat yang substansinya sama, tetapi satu surat yaitu P-18A di-tipp-ex oleh mungkin oleh siapa, tetapi beliau ini didakwa dan dijatuhi pidana adalah untuk menggunakan, berarti hakim juga menganggap bahwa bukan dia yang memalsukannya. • Dari sudut kronologi waktu ahli memandang ada masalah politik juga yang terjadi, sesudah tahun 2008 masalah itu terjadi tahun 2009 yang bersangkutann dihukum secara disiplin militer, dan kemudian ketika akan dekat proses Pemilukada berikut, dia diproses kemudian di peradilan militer dan dijatuhi pidana. • Ahli berpendapat bahwa Saudara calon bupati ini agak lugu barangkali, tidak memperhatikan beberapa hal yang terjadi di dalamnya. Tetapi prinsip yang paling pokok seandainya juga quod non tindak pidana itu tidak ada dalam pemalsuan di bukti P-18 surat izin jalan menjadi surat izin, niat jahat tidak ada dalam hal itu, dia bukan orang jahat. • Ahli beranggapan sangat berbeda dengan kutipan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2009 karena di dalam konteks Putusan Nomor 4 Tahun 2009 itu adalah pembunuhan, dalam konteks lebih tinggi itu korupsi. Jelas di dalam dua tindak pidana ini adalah masalah-masalah kejahatan, yang pasti niat jahat itu pasti ada di sana. • Tetapi untuk menggunakan surat ini, Yang kita cegah adalah para penjahat- penjahat untuk memasuki leadership di dalam pemerintahan, tetapi orang yang tidak jahat ahli kira bukan menjadi sasaran kita, meskipun secara administratif tampak ini ada hal yang dilewati. Tetapi juga dari sudut prinsip hukum TUN yang menguji keputusan TUN menyatakan bahwa pasangan ini sah untuk turut serta di dalam Pemilukada adalah Pengadilan TUN dan itu sudah berlalu. Kalau dalam arti prinsip hukum boleh dikatakan sudah kadaluarsa karena tidak ada laporan, tidak ada pengaduan, dan kemudian kalau pun ada kelalaian dari pihak 113 Termohon tentu saja itu menjadi apa yang disebutkan diverifikasi oleh lewatnya waktu atau kadaluarsa, dan yang paling prinsip ahli berpendapat sebagai mantan hakim pidana itu bukan kejahatan, sama sekali tidak kejahatan. • Pemohon mengatakan ada pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis. Pengertian pelanggaran terstruktur adalah orang yang menguasai struktur pemerintahan dan boleh menggunakannya, tetapi yang memiliki akses terhadap kekuasaan struktural pemerintahan justru adalah Pemohon sendiri sebagai istri incumbent. Jadi agaknya ganjil untuk menggunakan dalil itu. • Dari sudut tuduhan adanya residivis dan juga wakil juga telah diputus sebagai narapidana atau dinyatakan bersalah, mohon juga diperiksa putusan-putusan yang relevan dengan itu karena tidak ada dinyatakan di situ bahwa dia bersalah, malah dibebaskan. • Ahli kurang tahu kutipan mana yang digunakan oleh Pemohon, tetapi integrated judicial system, artinya putusan pengadilan negeri harus dilihat dalam putusan mahkamah pengadilan tinggi dan Putusan Mahkamah Agung, satu rangkaian. Kalau ada kasasi tentu yang berlaku adalah kasasi itu. • Ahli menyimpulkan bahwa sebenarnya dari sudut apa yang dikatakan tadi menguji keabsahan daripada keikutsertaan Pihak Terkait sebagai pasangan calon, maka dari pembagian kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam Pemilukada, ini sudah merupakan sesuatu yang dikatakan fair, tapi juga dalam pembagian secara hirarkis kewenangan itu tentu ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. • Tidak adanya sanggahan mulai dari masa verifikasi administrasi dan faktual sampai dengan terjadinya penghitungan suara dan rekapitulasi, merupakan suatu hal yang menyebabkan bahwa Keputusan TUN mengenai keikutsertaan pasangan calon ini adalah sah sampai sekarang. • Dari prinsip presumptio justae causa yaitu suatu Keputusan TUN sah sampai dia dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan yang berwenang, maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa terjadi atau menjadi dasar untuk melakukan diskualifikasi. • Dari sudut proporsionality test. Kalau seandainya ada kesalahan ini, tentu juga menjadi suatu pertimbangan apakah ada proporsionalitas, keseimbangan antara apa yang dilanggar dengan kepentingan hukum umum, kepentingan publik yang 114 harus dilindungi dari apa yang disebutkan penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemilukada ini. • Oleh karena itu menurut hemat ahli permohonan Pemohon adalah niet ontvankelijk velkraad. Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan keterangan tertulis dari 1 orang ahli bernama Prof. Dr I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. yang diserahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2014. Namun keterangan tersebut tidak dibacakan dalam persidangan di bawah sumpah sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangan tersebut, akan tetapi dapat dijadikan sebagai informasi tambahan (ad informandum); [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing- masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 23 Januari 2014 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Januari 2014, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Cirebon menyerahkan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2014, pukul 16.28 WIB Namun demikian, karena keterangan tertulis tersebut baru diterima di Kepaniteraan setelah batas akhir penyerahan kesimpulan para pihak yang telah dinyatakan Majelis Hakim adalah pada tanggal 23 Januari 2014, pukul 15.00 WIB, maka keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Cirebon tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah; [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon (Model DB-KWK.KPU), beserta 115 Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua, tertanggal 4 Januari 2014 dan lampirannya (Model DB1.KWK-KPU) (vide bukti P-1 dan bukti P-2); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu mengajukan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang 116 mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dan Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut: Eksepsi Termohon 1.) Objek permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); Eksepsi Pihak Terkait: 1.) Objek permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan/ atau permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) dan salah objek (error in objecto) karena pada permohonan Pemohon tidak disebutkan nomor surat yang menjadi objek permohonan, yaitu Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan 117 Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Beserta Model DB 1-KWK.KPU Tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua Tertanggal 04 Januari 2014 dan lampirannya; 2.) Objek permohonan Pemohon kabur karena Pemohon secara tegas tidak memohon putusan untuk dijadikan atau ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; 3.) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, karena objek permohonan Pemohon yaitu pengujiian yang berkenaan dengan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/KPTS/KPU-Kab-Crb/viii/2013 BERTANGGAL 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umujm Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 secara absolut merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, 4.) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalil-dalil Pemohon karena posita Pemohon adalah tentang pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu/ pemilukada; Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Tentang eksepsi Pihak Terkait pada angka 1 bahwa objek permohonan Pemohon salah atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: ‐ Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Begitu pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran 118 kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; ‐ Bahwa hal tersebut telah dipertegas pula dalam berbagai Putusan Mahkamah, antara lain Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013 tanggal 27 Maret 2013, Putusan Nomor 49/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Mei 2013, terakhir dalam Putusan Nomor 67/PHPU.D-XI/2013, tanggal 2 Juli 2013 yang menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah keputusan atau berita acara rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara; ‐ Bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Mahkamah dalam permohonan Pemohon a quo salah satunya adalah Model DB- KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon beserta Model DB 1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua tertanggal 4 Januari 2014 dan lampirannya. [3.4.2] Menimbang bahwa terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua, Termohon mengeluarkan Model DB-KWK.KPU berupa Berita Acara Nomor 01/BA/I/2014, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, tertanggal 4 Januari 2014 (bukti T-30) dan Model DB.1- KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua, tertanggal 4 Januari 2014 (bukti T-31), serta Berita Acara Nomor 02/BA/I/2014 tentang Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 4 Januari 2014 (bukti T-33). Dari surat-surat tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 119 berdasarkan Putusan Mahkamah sebelumnya, yang dapat dijadikan sebagai objek perselisihan Pemilukada adalah Model DB-KWK.KPU berupa Berita Acara Nomor 01/BA/I/2014, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, tertanggal 4 Januari 2014 (bukti T-30) dan Model DB.1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua, tertanggal 4 Januari 2014 (bukti T-31), serta Berita Acara Nomor 02/BA/I/2014 tentang Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 4 Januari 2014 (bukti T-33). Model DB-KWK.KPU yang disebutkan dalam permohonan Pemohon, walaupun tidak mencantumkan nomor berita acara, tetap merupakan berita acara yang sah dan secara substansi adalah sama dengan berita acara Model DB-KWK.KPU yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan rekapitulasi perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Pihak Terkait pada angka 1 adalah tidak beralasan menurut hukum; Bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait pada angka 2, angka 3 dan angka, menurut Mahkamah bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 4 November 2010, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah, antara lain, money politic, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal; Adapun objek permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 120 Cirebon Tahun 2013 yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor 01/BA/I/2014, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, tertanggal 4 Januari 2014 (bukti T-30) dan Model DB.1-KWK.KPU berupa Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua, tertanggal 4 Januari 2014 (bukti T-31) beserta lampirannya. Oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 maka berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/Tahun 2008, Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Nomor 01/BA/I/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 121 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, tertanggal 4 Januari 2014 (Model DB-KWK-KPU) beserta lampirannya (Lampiran Model DB1.KWK-KPU), bertanggal 4 Januari 2014, sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Senin, tanggal 6 Januari 2014; Selasa, tanggal 7 Januari 2014; dan Rabu, tanggal 8 Januari 2014, sebab hari Minggu, tanggal 5 Januari 2014 bukan hari kerja; [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 15/PAN.MK/2014, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; [3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Dalam Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo Pemohon mengajukan keberatan antara lain terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon (Model DB- KWK.KPU), beserta lampirannya (Lampiran Model DB1.KWK-KPU), bertanggal 4 Januari 2014 dengan alasan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon Pada Putaran Kedua yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai. Adapun macam dan bentuk pelanggaran dimaksud telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara; 122 [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran- pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua. Pelanggaran ini, menurut Pemohon dilakukan baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, maupun oleh Pihak Terkait. Pelanggaran-pelanggaran tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1.) Termohon telah melanggar peraturan perundang undangan dengan menetapkan waktu pelaksanaan putaran kedua pada tanggal 29 Desember 2013; 2.) Termohon dengan sengaja tidak membagikan formulir Model C6.KWK.KPU; 3.) Termohon dengan sengaja membiarkan pemilih siluman hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan adanya mobilisasi massa; 4.) Adanya keterlibatan pegawai negeri sipil untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara massif dan terstruktur; 5.) Adanya kampanye yang memuat isu suku, agama, ras (SARA) merugikan Pemohon; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti P-18 sampai dengan bukti P-26, serta saksi bernama Hutan bin Rasidi, Soko, Hijrah Saputra, Warsidi, Sukeri dan Sugiono, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara; Termohon membantah dalil Pemohon a quo, yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6, bukti T-9 sampai dengan bukti T-13, dan bukti T-30 sampai dengan bukti T-38, serta saksi-saksi bernama Eko Suryo Putranto, Kusnadi, Cudodi dan H. Ayip Anas; Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo, yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Pihak Terkait, justru Pemohon yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut; Untuk pembuktiannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti PT-13 sampai dengan bukti PT-17, bukti PT-21a dan bukti PT- 123 21b, serta saksi-saksi bernama Titin Nuraeni, Hani Supangat, Sri Faizah, Nana Nasrudin, Taoha dan Kodmi; Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon, bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait, serta mendengarkan keterangan saksi dari para pihak, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam menetapkan waktu pelaksanaan Pemilukada putaran kedua pada tanggal 29 Desember 2013 tidak terbukti memiliki signfikansi terhadap perolehan suara para pasangan calon, khususnya yang menguntungkan Pihak Terkait atau merugikan Pemohon. Penetapan jadwal pelaksanaan Pemilukada mempengaruhi semua pasangan calon peserta pemilukada. Oleh karena itu dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; Terhadap dalil tidak dibagikannya Formulir C6 serta dalil mengenai adanya pemilih yang memilih hanya dengan menunjukkan KTP tidak terbukti terjadi secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dan secara khusus merugikan Pemohon, karena Pemohon tidak dapat memastikan serta membuktikan perolehan suara siapa yang dipengaruhi hal tersebut. Terhadap dalil adanya keterlibatan PNS, dan dalil kampanye yang bernada SARA, menurut Mahkamah, dalil a quo tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi keterlibatan PNS dalam pemenangan Pihak Terkait. Selain itu, mengenai kampanye yang bernada SARA, atau kampanye hitam yang merugikan Pemohon, tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap komposisi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga dalil tersebut hanyalah asumsi tanpa disertai bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut telah secara signifikan merugikan perolehan suara Pemohon, dan tidak terbukti bahwa hal tersebut, secara langsung maupun tidak langsung melibatkan Pihak Terkait. Walaupun demikian, permasalahan tersebut tetap dapat diselesaikan sesuai dengan jenis pelanggaran masing-masing melalui Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), tanpa menunggu putusan Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah meloloskan calon wakil bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) bernama Tasiya Soemadi sebagai Calon Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, padahal menurut Pemohon, calon wakil bupati bernama Tasiya Soemadi, yang kemudian 124 dietapkan oleh Termohon sebagai Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati, dengan alasan sebagai berikut: 1. Calon wakil bupati atas nama Tasiya Soemadi adalah mantan narapidana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor No. 865 K/Pid/2008 tertanggal 14 Januari 2009. Yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya dinyatakan melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat dan Pemakaian Surat Palsu yang dapat menimbulkan kerugian” dengan cara melakukan Pemalsuan ijazah Sekolah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA/SMU sebagai syarat menjadi calon anggota legislatif tahun 2004-2009. Dengan demikian menurut Pemohon, lolosnya Tasiya Soemadi sebagai Calon Wakil Bupati dari Pasangan Nomor Urut 2 tidak sesuai dengan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), dan tidak sesuai dengan penafsiran Mahkamah pada Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU/2009, tertanggal 4 Maret 2004; 2. Bahwa ijazah SMA Paket C setara SMA/Aliyah (persamaan) dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kuncup Mekar, Kota Bandung atas nama Tasiya Soemadi yang digunakan oleh Pihak Terkait untuk memenuhi persyaratan pasangan calon adalah palsu, dan Termohon tidak pernah melakukan verifikasi terhadap ijasah tersebut ke PKBM Kuncup Mekar Bandung; 3. Selain kasus dua pemalsuan ijazah tersebut di atas, Tasiya Soemadi juga diduga kuat pernah dipidana pada tahun 1987 dalam kasus pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Yang bersangkutan ditangkap di Jakarta, diadili di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon dan menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Cirebon selama lebih kurang 4 (empat) tahun; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti P-8 sampai dengan bukti P-17 serta saksi bernama Wari Karlinah, Riswan, Tula, dan Sanen bin Tasa. Selain itu Pemohon mengajukan ahli 125 bernama Dr. Firdaus, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara; Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya bahwa berkenaan dengan ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah atas nama Tasiya Soemadi yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Termohon telah melakukan verifikasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan Termohon telah memperoleh keterangan tertulis berupa Surat Keterangan No. 421.10/659-PNFI/2013 yang menyatakan “Ijazah atas nama Tasiya Soemadi dengan Nomor Induk Siswa 05060973, Nomor Seri Ijazah 02 PC 2101672 setelah dilakukan pemeriksaan administrasi Ijazah yang bersangkutan sesuai dengan data yang kami miliki”. Oleh karena yang menerbitkan ijazah tersebut adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung, bukan PKBM Kuncup Mekar, keterangan yang diberikan oleh instansi yang menerbitkan ijazah tentang ijazah yang diterbitkannya harus dinilai sebagai data yang valid. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda bukti T-7 dan bukti T-8, bukti T-14, bukti T-16, bukti T-18 sampai dengan bukti T-29, namun tidak mengajukan saksi; Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: 1.) Bahwa tidak benar Tasiya Soemadi terbukti telah melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon, karena Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 242/Pid.B/2007/PN.Sbr, tanggal 4 Oktober 2007 telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 348/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 27 Desember 2007. Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan yang menyatakan bahwa Tasiya Soemadi telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat tidak mempunyai kekuatan hukum; 2.) Ijazah SMA paket C setara SMA/Aliyah Tasiya Soemadi pada saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 adalah sah karena telah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Termohon, dan Termohon telah melakukan verifikasi/penelitian terhadap ijazah Tasiya Soemadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasil 126 vertifikasi/penelitian tersebut menyatakan ijazah Tasiya Soemadi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, yaitu berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). 3.) Bahwa sampai saat ini belum ada putusan pengadilan manapun yang menyatakan ijazah SMA paket C setara SMA/Aliyah Tasiya Soemadi pada saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 dinyatakan palsu, sehingga secara hukum ijazah SMA paket C setara SMA/Aliyah Tasiya Soemadi pada saat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 adalah sah. 4.) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Tasiya Soemadi pernah melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan Tasiya Soemadi dihukum 4 tahun penjara dan menjalani hukuman di Lapas Cirebon. Bahwa Tasiya Soemadi tidak pernah melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan meninggal dunianya orang lain dan tidak pernah di hukum 4 tahun penjara dan mejalani hukuman di Lapas Cirebon; 5.) Pada waktu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk pemohon ataupun pasangan calon lain pada saat Pemilukada putaran pertama terkait dengan pencalonan Pihak Terkait (Tasiya Soemadi) menjadi Calon Wakil Bupati Cirebon; 6.) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 20 November 2013 tidak ada keberatan dari pasangan calon manapun termasuk Pemohon terkait dengan pencalonan Pihak Terkait (Tasiya Soemadi) menjadi Calon Wakil Bupati Cirebon; Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat tulisan bertanda bukti PT-7 dan bukti PT-8, bukti PT-10a sampai dengan bukti PT-12, dan saksi bernama Kambali dan Emon Purnomo serta ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara; 127 Setelah mencermati dengan saksama bukti Pemohon, bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Tasiya Soemadi telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pemakaian surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian melalui Putusan PN Sumber Nomor 242/Pid.B/2007/PN.Sbr, tanggal 4 Oktober 2007, namun demikian putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor 348/PID/2007/PT.BDG, tanggal 27 Desember 2007. Atas Putusan tersebut, pihak Kejaksaan kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 865 K/Pid/2008, tanggal 14 Januari 2009 (bukti P- 8). Menurut Mahkamah, walaupun putusan PN Sumber telah menyatakan Tasiya Soemadi terbukti melakukan tindak pidana, namun putusan tersebut telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi yaitu putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dengan demikian dalil Pemohon bahwa Tasiya Soemadi pernah dipidana karena kasus pemalsuan surat tidak terbukti, karena tidak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan Tasiya Soemadi bersalah. Adapun mengenai substansi putusan PN Sumber tentang pembuktian material dugaan perbuatan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Tasiya Soemadi, bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk menguji kebenarannya. Kejaksaan Agung tetap dapat menindaklanjuti kembali dakwaannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai pengadilan yang berwenang mengadili dakwaan tersebut; Mengenai dugaan ijazah PKBM Kuncup Mekar atas nama Tasiya Soemadi yang menurut Pemohon adalah palsu sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi Wari Karlinah sebagai perintis PKBM Kuncup Mekar yang menyatakan bahwa nama Tasiya Soemadi dengan nomor induk sebagaimana tercantum pada ijazah tersebut tidak pernah terdaftar sebagai peserta PKBM Kuncup Mekar, menurut Mahkamah yang paling penting dalam meneliti pemenuhan syarat pendidikan adalah apakah Termohon telah melakukan penelitian yang saksama dan dengan berhati-hati atas pemenuhan syarat-syarat tersebut. Dalam perkara a quo Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang benar terhadap syarat pencalonan Pihak Terkait. Mengenai penentuan asli atau 128 tidak asli, sah atau tidak sahnya, suatu dokumen ijazah/STTB, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Jika memang terdapat dugaan bahwa dokumen tentang pendidikan Pihak Terkait adalah palsu atau tidak sesuai aslinya, maka siapa pun masih berhak untuk mengajukannya melalui aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lain yang berwenang untuk itu. Dalam pemenuhan syarat pendidikan Tasiya Soemadi pada Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, Termohon telah melakukan verifikasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut, dibuktikan dengan adanya keterangan tertulis berupa Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.10/659-PNFI/2013, tanggal 22 Juli 2013 (bukti T-18). Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut palsu, dan dengan adanya surat keterangan dari institusi yang menerbitkan ijazah tersebut, Termohon tidak dapat menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pendidikan dan sebaliknya ijazah tersebut haruslah dianggap asli selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum. Mengenai dalil Pemohon bahwa Tasiya Soemadi pernah melakukan tindak pidana dalam kasus pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, tidak ada bukti selain keterangan saksi Pemohon yang bernama Riswan. Keterangan saksi tersebut bahwa Tasiya Soemadi pernah terlibat tindak pidana pembunuhan atau penganiyaan berat tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena dugaan perbuatan pidana tersebut tidak dibuktikan dengan bukti berupa putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau setidaknya disertai bukti tertulis lain yang sah. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum; Berdasarkan bukti dan fakta serta pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil mengenai tidak sahnya penetapan Tasiya Soemadi sebagai calon wakil bupati untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 adalah tidak terbukti menurut hukum; [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah meloloskan calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) bernama Sunjaya Purwadi S. sebagai Calon Bupati Cirebon Tahun 2013, padahal menurut Pemohon, calon bupati bernama Sunjaya Purwadi S., yang kemudian ditetapkan 129 oleh Termohon sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati, dengan alasan sebagai berikut: 1.) Calon Bupati Cirebon pada Pemilukada Kabupaten Cirebon 2013 dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs Sunjaya Purwadi S, MM., M.Si berdasarkan putusan Pengadilan Miiliter Tinggi II Jakarta Nomor: 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 tertanggal 23 November 2012 telah dinyatakan bersalah karena penggunaan surat palsu dan telah dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan; 2.) berdasarkan keputusan a quo maka Sunjaya Purwadi S. masuk dalam kualifikasi terpidana sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU/2009 tanggal 24 Maret 2009 meskipun yang bersangkutan belum menjalani pidana penjara, mengingat pidana yang dijatuhi adalah pidana bersyarat (percobaan) namun ancaman pidananya adalah 6 (enam) tahun penjara. Status hukumnya tetap Terpidana karena tidak melakukan upaya hukum lainnya, dengan kata lain Sunjaya Purwadi S. menerima putusan tersebut sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 3.) Termohon tidak pernah memverifikasi berkas yang diajukan Sunjaya Purwadi S. atau setidak-tidaknya Sunjaya Purwadi S tidak jujur dan melakukan kebohongan publik dengan tidak melampirkan pernyataan pernah dipidana, sehingga dengan demikian Sunjaya Purwadi S tidak memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon tahun 2013 karena tidak pernah membuat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagaimana disyaratkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-7, dan bukti P-17 serta mengajukan ahli bernama Dr. Firdaus, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara; Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1.) Pada waktu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tidak ada satu pun keberatan dari pihak manapun termasuk Pemohon ataupun pasangan calon 130 lain pada saat Pemilukada putaran pertama terkait dengan pencalonan Pihak Terkait (Sunjaya Purwadi S.) menjadi Calon Bupati Cirebon; 2.) Bahwa Pihak Terkait (in casu Sunjaya Purwadi S.) telah selesai menjalani masa pidana bersyarat (percobaan) tersebut, yang artinya Pihak Terkait (in casu Sunjaya Purwadi S.) tidak pernah menjalani pidana penjara; 3.) Pihak Terkait (in casu Sunjaya Purwadi S.) sebenarnya tidak pernah memalsukan surat-surat sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Militer Jakarta Nomor: 31-K/PMT-/AD/VII/2012tertanggal 23 November 2012, di mana surat tersebut dipalsukan oleh orang lain, dalam hal ini Tim Sukses Pihak Terkait pada saat pencalonan dalam Pemilukada Cirebon tahun 2008. Meskipun demikian Pihak Terkait (Sunjaya Purwadi S.) menerima putusan tersebut; 4.) Tindak pidana tersebut tidaklah dapat disamaratakan dengan tindak pidana lainnya yang ancamannya di atas 5 tahun yang menyebabkan kerugian kepada negara atau orang lain yang berdampak luas bagi kehidupan bernegara ataupun orang per-orang. Tidak ada dampak ataupun kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Terkait; 5.) Bahwa benar Mahkamah telah memutus terkait adanya pasangan calon yang tersangkut pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 (vide Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), namun hal tersebut tidak dapat dipersamakan, karena Pihak Terkait (Sunjaya Purwadi S.) tidak terbukti secara sengaja menyembunyikan identitas pernah dijatuhi pidana bersyarat, berbeda halnya dengan Pasangan Calon dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang menyembunyikan identitasnya. Oleh karenanya adalah tidak tepat jika mempersamakan dengan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tersebut; 6.) Hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan atau kelalaian dari Pihak Terkait, karena Pihak Terkait (in casu Sunjaya Purwadi S.) sebagai pasangan calon Bupati terpilih telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; 7.) Hukuman atau pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 f KUHP secara teoritik dan hukum perbandingan bukan merupakan ukuran berat ringannya pidana (strafmaat), tetapi merupakan jenis pidana tersendiri (strafsoort), yang merupakan alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara (alternative to imprisonment). 131 Pidana percobaan (voorwoardelijkveroordeling) hanya diterapkan apabila dalam bayangan hakim tidak akan dijatuhkan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun (vide Pasal 14a ayat (1) KUHP), sehingga hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari terpidana dalam masa percobaan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan. Dengan demikian tidak masuk dalam kualifikasi atau kategori dari apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008; Untuk membuktikan penyangkalannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat tulisan bertanda bukti PT-9, dan PT-18a sampai dengan bukti PT-20b serta saksi bernama Akyadi dan Emon Purnomo serta ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara; Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon, bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait, serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pihak, terungkap fakta hukum bahwa calon bupati dari Pasangan Nomor Urut 2, yaitu Sunjaya Purwadi S. telah dijatuhi pidana 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31- K/PMT-II/AD/VII/2012 tertanggal 23 November 2012, karena terbukti menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya enam tahun penjara. Terhadap putusan tersebut, Pihak Terkait, yaitu Sunjaya Purwadi S. tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 58 huruf f UU Pemda menyatakan bahwa, “Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: ...f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tertanggal 24 Maret 2009, dalam amar Putusannya di antaranya menyatakan bahwa “...Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); 132 (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”. Dengan demikian, dikarenakan Sunjaya Purwadi dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan oleh pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya enam tahun, maka Sunjaya Purwadi S. telah memenuhi unsur yang dimaksud pada Pasal 58 huruf f UU Pemda. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dan berdasarkan pengakuan Pihak Terkait sendiri, Sunjaya Purwadi S. telah menjalani masa percobaan selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan 30 Mei 2013 (vide bukti PT-20a). [3.15] Menimbang bahwa walaupun telah terbukti bahwa calon bupati dari Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) atas nama Sunjaya Purwadi S. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, namun demikian menurut Mahkamah permasalahan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan Pihak Terkait sebagai pasangan calon seharusnya dipermasalahkan oleh Pemohon sejak penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, atau setidaknya dipermasalahkan oleh Pemohon atau oleh pasangan calon lainnya pada saat pelaksanaan Pemilukada putaran pertama. Menurut Mahkamah, alasan Pemohon bahwa baru terungkapnya putusan pidana terhadap Pihak Terkait setelah pelaksanaan putaran kedua tidak dapat diterima, karena Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012, tanggal 23 November 2012, telah diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selain itu, segala pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, khususnya mengenai segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran pidana maupun pelanggaran administratif yang terjadi pada saat putaran pertama telah diselesaikan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 165/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 20 November 2013, dan Putusan Nomor 166/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 20 November 2013. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua pada dasarnya 133 adalah pelaksanaan dari Putusan Mahkamah tersebut, yang pada pokoknya bermakna hasil Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Pertama telah sah menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran pidana dan administratif yang diduga terjadi sejak dimulainya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 sampai dengan dilaksanakannya Pemilukada Putaran Kedua tidak terbukti telah terjadi secara sistematis, masif dan terstruktur yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 9 Juni 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tahun 2010, yang amar putusannya antara lain memutuskan untuk memerintahkan penyelenggaran pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si. dikarenakan Calon Walikota H. Mohammad Syafri Chap tidak memenuhi syarat Pasal 58 huruf f UU Pemda. Namun dalam kesimpulannya Mahkamah menegaskan bahwa calon wakil walikota atas nama Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si tetap berhak mengikuti pemungutan suara ulang. Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tahun 2010, dalam amar putusannya telah memutus antara lain membatalkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atas nama Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dari calon bupati atas nama Hendrik Jan Rumkabu, dan memerintahkan KPU Supiori untuk tetap melaksanakan Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanpa mengikutkan pasangan calon tersebut; Bahwa menurut Mahkamah, permasalahan dalam perselisihan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua adalah berbeda dengan permasalahan pada Pemilukada Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 dan Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 telah sampai pada Putaran Kedua, sedangkan permasalahan syarat pasangan calon dalam perselisihan hasil pemilukada Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Supriori dipersoalkan pada putaran pertama. Permasalahan mengenai syarat para pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Cirebon tidak dipermasalahkan oleh Pemohon maupun 134 pasangan calon lainnya pada saat penetapan pasangan calon peserta Pemilukada maupun pada saat pelaksanaan pemilukada putaran pertama, di mana seharusnya persoalan mengenai syarat penetapan pasangan calon sudah diselesaikan sebelum pemilukada putaran kedua dilaksanakan. Menurut Mahkamah, apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap pasangan calon lainnya yang telah mengikuti pemilukada Kabupaten Cirebon Putaran Pertama, karena dengan demikian semua pasangan calon yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Cirebon putaran pertama selain Pihak Terkait seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk maju ke putaran kedua atau justru berkesempatan memenangkan secara langsung Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 pada putaran pertama. Dengan demikian sangatlah tidak adil apabila kemudian Mahkamah memerintahkan agar Termohon membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 pada pemilihan putaran kedua dan langsung menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih; Di samping itu, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti bahwa Termohon telah dengan sengaja meloloskan Sunjaya Purwadi S. sebagai calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan tidak ada bukti pula bahwa Termohon telah bertindak tidak hati-hati dalam menentukan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil bupati Pemilukada Cirebon Tahun 2013 yang memenuhi syarat. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dengan rangkaian satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta Pemilu tidak beralasan menurut hukum; Walaupun demikian, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan ini tidak berarti menutup segala proses hukum terhadap segala jenis dugaan pelanggaran pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013. Segala bentuk tindak pidana tetap dapat dilanjutkan, yang menjadi kewenangan peradilan umum; [3.16] Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; 135 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 136 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini juga yaitu hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pada pukul 18.20 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait /Kuasanya. Terhadap putusan Mahkamah ini, satu hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion); KETUA, ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Patrialis Akbar ttd. Muhammad Alim ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. Ahmad Fadlil Sumadi 137 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) [6.1] Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Muhammad Alim Pada dasarnya, saya berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus ditolak, karena tentang perolehan suara memang terbukti bahwa perolehan suara pasangan Pihak Terkait lebih banyak dari perolehan suara pemohon. Akan tetapi khusus calon Bupati Kabupaten Cirebon yakni Drs. Sunjaya Purwadi S, MM, Msi yang terbukti menurut putusan Mahkamah Militer II Jakarta Nomor 31-K/PMT-II/AD/VII/2012 bertanggal 23 November 2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjatuhkan pidana penjara kepada yang bersangkutan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat tempo percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan tindak pidana, karena dipersalahkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu (eks Pasal 263 ayat (2) KUHP) yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun, yang berdasarkan Pasal 58 huruf f Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan, “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, maka seharusnya calon bupati Kabupaten Cirebon tersebut didiskualifikasi. PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas