PUU
Tahun 2026
59/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pemohon: Nico Indra Sakti
Tanggal Putusan: 2026-04-16T14:59:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 59/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
Nama
:
Nico Indra Sakti S.H., M.Kn.
Pekerjaan
:
Pensiunan Bank BUMN
Alamat
:
Jalan Tebet Timur Dalam IX E, Nomor 41,
RT 010/RW 09, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
6 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6
Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
57/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 59/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 6
Februari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26
Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara permohonan ini secara normatif dapat Pemohon uraikan
sebagai berikut:
1. Bahwa Kewenangan atribusi Mahkamah untuk menguji secara materil
konstitusionalitas norma UU diberikan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD
NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa kewenangan Mahkamah ditegaskan kembali pada Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI No.1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa selanjutnya Kewenangan Mahkamah dielaborasi pada :
a. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5076)/“UU
KEKUASAAN
KEHAKIMAN”,
menyatakan
bahwa
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.”
b. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316) yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
3
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554)/”UU MAHKAMAH KONSTITUSI”, menyatakan bahwa “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
c. Bahwa kewenangan Mahkamah juga ditegaskan pada Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)/“UU
PPP”, menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah
Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah
ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai
konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-
pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole
interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap
pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir
dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam peran dan tugas konstitusional untuk
menjaga dan menegakkan kaidah-kaidah konstitusi, nilai-nilai demokrasi dan
perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, memastikan
bahwa konstitusi secara materil harus ia tegakkan untuk menjamin
perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, tegaknya
prinsip demokrasi dan terwujudnya pemenuhan rasa keadilan para pencari
keadilan (justiciabelen) yang bukan saja dicapai hanya melalui cara-cara
berhukum yang benar untuk mengejar keadilan prosedural (formil), akan
tetapi juga melalui cara-cara berhukum yang benar untuk mengejar keadilan
substansial (materil).
4
6. Bahwa di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan
fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara
konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan
secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita
demokrasi. Dengan sendirinya setiap putusan MK, merupakan penafsiran
terhadap konstitusi. Berdasarkan hal tersebut setidaknya terdapat 6 (enam)
fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui
wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the
constitution), pelindung demokrasi (the protector of democracy), pelindung
hak asasi manusia (the protector of human rights), penafsir final konstitusi
(the final interpreter of the constitution), pelindung hak konstitutional warga
negara (the protector of the citizen’s constitutional rights), dan pengawal
ideologi negara (the guardian of state ideology).
7. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, untuk selanjutnya
disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi, mengatur bahwa:
a. Objek permohonan Pengujian UU adalah Undang-Undang dan Perppu
vide Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1) “Objek Permohonan
PUU adalah undang-undang dan Perppu.”
b. Objek pengujian materil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi
muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang
dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 vide Peraturan Mahkamah
Konstitusi Pasal 2 ayat (5) “Permohonan pengujian materil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi
muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang atau
Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.”
c. Terhadap Permohonan yang telah diputus tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali, dengan pengecualian jika materi muatan dalam UUD
NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan
permohonan yang berbeda vide Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pasal
72 ayat (1) “Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang
5
dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan
yang berbeda.”
Berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan 7 di atas, pengujian
konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu muatan Pasal 2 pada huruf e
UU PERATUN, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon untuk
menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan
pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
A. PERKARA KONKRIT
1. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk
mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum
sekaligus cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dan
undang-undang sebagai produk legsilasi DPR dan Presiden dapat diuji
konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara
dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem
cheks and balances agar berjalan dengan baik dan efektif.
2. Bahwa kedudukan hukum atau legal standing sebagai syarat yang perlu
dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan
Pengujian norma hukum terhadap Undang-Undang terhadap UUD 1945
kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat
(1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang, yaitu (a) Perorangan Warga Negara Indonesia,
(b) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) Badan Hukum
publik atau privat, atau (d) Lembaga Negara.
3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi
menyatakan “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-
hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945.”
6
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU-V/2007,
serta
putusan-putusan
selanjutnya
Mahkamah
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 harus memenuhi lima syarat sebagai
berikut:
-
Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujiannya;
-
Adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan
aktual;
-
Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
-
Pemohon menganggap bahwa adanya kemungkinan dengan
dikabulkannya Permohonan ini maka kerugian konstitusional
Pemohon diharapkan tidak akan terjadi.
5. Bahwa pada perkara konkrit, objek permohonan selalu dijadikan dasar
hukum untuk menghalangi gugatan Pemohon terhadap Pimpinan
Pejabat TUN Pengadilan, karena menyimpang (“objek sengketa”) dalam
melaksanakan Fungsi Yang Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman,
atas
diterbitkannya
Keputusan
TUN
ilegal
yang
menganulir/
mengabaikan/berbeda/bertentangan/tidak patuh tidak sesuai dengan
Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan (“HPBP”) berupa 2 (dua) Putusan
Pengadilan Perdata. Meskipun pada sengketa sebelumnya Pemohon
telah pernah dapat menyelesaikannya secara administrasi Keberatan.
Sebagaimana Surat Pemohon tertanggal 28 September 2014 perihal
Permohonan peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri
terhadap keputusan administratif, sehingga Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan berikutnya, berkenan mengkoreksi Keputusan TUN
Ilegal
sebelumnya
dengan
menerbitkan
Keputusan/
beschiking/Penetapan
Eksekusi
No.17/Eks.Pdt/2015
jo.
303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 April 2015, atas dasar hal
sebagai berikut:
7
a. Self Respect dari Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pejabat
TUN/Administrasi Pengadilan yang baru; dan
b. Hasil pengujian di PTUN terhadap Keputusan Ilegal Pimpinan Pejabat
TUN Organ eksekutif karena menggunakan dalil yang sama.
Berkaitan dengan Objek Sengketa tersebut dan mengingat Keputusan
TUN ilegal sebelumnya diterbitkan oleh Bapak Suhartoyo, S.H., M.Sci.,
selaku Ketua PN Jakarta Selatan, dan untuk mencegah terjadinya conflict
of interest dalam pemeriksaan permohonan ini, menjadi beralasan bagi
Pemohon untuk menggunakan Hak Ingkar berdasarkan Pasal 17 UU
Kekuasaan Kehakiman agar permohonan ini tidak diperiksa oleh yang
bersangkutan baik selaku Ketua Majelis Hakim maupun Hakim Anggota
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
6. Bahwa objek sengketa kali ini, masih sama dengan kasus konkrit
sebelumnya yaitu sengketa antara Pemohon dengan Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, karena selaku Pimpinan Pejabat TUN
Pengadilan menerbitkan Keputusan TUN/beschiking/Penetapan Non
Eksekutabel tertanggal 8 Februari 2023 terhadap Penetapan Eksekusi
No. 17/Eks.Pdt/2025 jo. 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 April
2015 dalam menjawab Surat Permohonan Pemohon. Hal inilah yang
membedakan dengan sengketa sebelumnya sebagai objek sengketa,
yang dibuat:
a. Dalam bentuk Penetapan dengan menggunakan irah-irah “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” atau sebagai
grosse acta, untuk mengesankan Penetapan diterbitkan dalam
juridiksi Kekuasaan Kehakiman.
b. Keputusan Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan tidak saja melampaui
kewenangan tetapi juga disertai tindakan yang sewenang-wenang
karena melarang Pemohon untuk mengajukan upaya hukum Kasasi.
c. Seolah-olah didasarkan dan sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor
2840 K/PDT/2017, tanggal 22 Desember 2017, Pekara Bantahan
yang diajukan oleh Pihak Ketiga/Penadah II, Pemohon berkedudukan
sebagai Para Terbantah I Mahkamah Agung, dimana pada amar
putusan Kasasi nomor 4 (empat) sebenarnya tidak membatalkan
8
Penetapan Eksekusi melainkan hanya menyatakan tidak sah Surat
Terguran/aanmaning saja, sebagai berikut:
MENGADILI SENDIRI
Dalam Pokok Perkara:
3. Menyatakan Pembantah adalah Pemilik yang sah atas tanah dan
bangunan di Jl. Gunawarman No.41, RT.004, RW.007, Blok Q.I.
Persil Nomor 2, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor
350/Rawa Barat, tertanggal 22 September 2011, seluas 369 M2,
Surat Ukur Nomor 00025/Rawa Barat/2011.
4. Menyatakan Surat Teguran/Aanmaning Nomor 17/Eks.Pdt/2015
juncto 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 April 2015,
berdasarkan pelaksanaan permohonan eksekusi menyangkut isi
putusan Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt. Sel., juncto Putusan
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 454/Pdt/2002/PT.DKI., juncto
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2876 K/Pdt/2003, yang
diajukan Para Terbantah I adalah tidak sah dan harus dibatalkan.
Namun
Pimpinan
Pejabat
TUN/Administrasi
Pengadilan
menggunakan dasar tersebut untuk menganulir seluruh putusan
condemnatoir
lainnya
pada
Perkara
Asal
No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel,. dalam menjawab Surat Pemohon
tertanggal 04 Juli 2022, perihal Permohonan Upaya Paksa diktum 9
(sembilan)
Putusan
No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel.,
yang
dimenangkan Orang Tua Pemohon memiliki beberapa amar Putusan
yang bersifat menghukum/condemnatoir, yaitu:
8. Menghukum Tergugat II dan/atau Tergugat III, atau orang yang
mendapatkan dan menyerahkan rumah dan tanah terperkara,
terletak di Jl. Gunawarman No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.350/Rawa Barat, seluas
369 M2 (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) kepada
Penggugat dalam keadaan baik dalam tempo 8 (delapan) hari
setelah putusan;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara
tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat
sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)
per Mei 1997 jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Mei
1997 hingga dilaksanakannya pembayaran secara tunai, seketika
dan sekaligus;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk
secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.039.000,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
9
d. Keputusan kasasi Perkara bantahan a quo dipergunakan oleh
Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan untuk menganulir HPBP, dan
memberlakukannya sebagai Upaya Hukum Luar Biasa yaitu
Peninjauan Kembali.
7. Bahwa mengingat, Putusan Kasasi Perkara Bantahan bukanlah
merupakan upaya hukum luar biasa/Peninjauan Kembali terhadap
Putusan Perkara Asal No.303/Pdt.G/ 2001/PN. Jkt.Sel., dan Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk membatalkan
Penetapan, karena merupakan kewenangan Mahkamah Agung
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316), diubah dengan UU RI
No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara RI No.4359) yang terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4958)/UU MAHKAMAH AGUNG, Pasal 30 “(1)
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau
penetapan
pengadilan-pengadilan
dari
semua
lingkungan
peradilan…dst”. Maka untuk membuktikan Keputusan TUN itu ilegal,
karena tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku di
PTUN, namun lagi-lagi Pemohon tidak dapat menyelesaikan secara
hukum sengketa terhadap Keputusan TUN/beschiking/Penetapan Non
Eksekutabel a quo dalam hal ini Putusan Perkara Asal No. 303/Pdt.G/
2001/PN.Jkt.Sel., menurut pandangan Pemohon, setiap Keputusan TUN
sekalipun tidak dalam melaksanakan Fungsi yang berkaitan dengan
Kekuasaan Kehakiman sekalipun yang menghalangi penyelesaian
secara
hukum,
sebagaimana
Penetapan
Dismissal
PTUN
No.108/G/2025/PTUN.JKT.,
tanggal
23
April
2025,
melanggar
kewenangan konstitusional tidak langsung Pemohon terhadap Prinsip
Negara Hukum vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
10
8. Bahwa dengan latar belakang kasus, prinsipnya hampir sama dengan
uraian legal standing, pada Putusan Mahkamah Nomor 113/PUU-
XII/2014, yaitu intervensi terhadap HPBP/berupa 2 (dua) Putusan
Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang
telah dimenangkan oleh Orang Tua Pemohon semasa hidupnya, yaitu
selaku
Penggugat
pada
Putusan
Perkara
Asal
No.303/Pdt.G/
2001/PN.Jkt.Sel., yang teradi setelah Putusan Perkara sebelumnya
sebagai Tergugat pada Putusan No.155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel.,
terhalang pelaksanaan rehabilitasinya. Pemohon selaku salah satu Ahli
Waris juga mengalami hal yang sama, bahkan upaya paksa selalu di
tolak oleh Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan tanpa dasar peraturan
perundang-undangan
dengan
Keputusan
TUN
mengintervensi
Kekuasaan Kehakiman.
9. Ditambah lagi Keputusan TUN Ilegal Pimpinan Pejabat Administrasi
Pengadilan a quo dijadikan suri tauladan oleh Pimpinan Pejabat
TUN/Administrasi lainnya di Kementerian ATR/BPN dan Lembaga
Kepolisian, Ombudsman serta Organ Tambahan (auxialary organ)
lainnya yaitu Komisi Yudisial dan Komnas HAM RI sehingga Pemohon
harus berhadapan lagi dengan free man bureaucracy yang menjadi
kejahatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM),
sehingga menyebabkan Hak Asasi Manusia/Hak Konstitusi Langsung
Pemohon berdasarkan Kesamaan dihadapan Hukum telanggar pula.
Dengan demikian pokok permasalahan Pemohon tersebut di atas adalah
bersumber dari Keputusan ilegal Pimpinan Pejabat Struktural Peradilan
atau Pejabat Tata Usaha Negara organ yudikatif yang menyimpang
dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, keputusannya memiliki
substansi secara langsung maupun tidak langsung mengintervensi hasil
penyelenggaraan peradilan atau Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan
(HPBP). Sehingga Pemohon berpandangan merupakan praktek yang
terindikasi sebagai ”Mafia Peradilan”, yang berdampak luas terhadap
pelaksanaan fungsi pemerintahan di Lembaga/Kementeriann bahkan
terhada Organ Tambahan lainnya, dengan modus:
a. Terstruktur, dilakukan oleh sebagian besar Pejabat Struktural
Peradilan;
11
b. Sistematis, by design mengintervensi kemerdekaan kekuasaan
kehakiman;
c. Masif, sudah menjadi modus, mewabah, menjadi suri tauladan
sehingga juga dilakukan oleh Pejabat TUN lainnya.
B. HAK
DAN/ATAU
KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL
PEMOHON
TERLANGGAR
10. Bahwa pada perkara konkrit yang menjadi “original intents” adalah
pelanggaran Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon,
dimana Objek Permohonan selalu menghalangi Pemohon untuk
menempuh cara-cara berhukum yang benar guna mengejar keadilan
prosedural (formil), dan mendapatkan keadilan substansial (materil)
terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh:
a. Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan yang melakukan perbuatan
melawan hukum tanpa didasari dan bahkan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat Keputusan
TUN ilegal atau tidak mematuhi pelaksanaan fungsi yang berkaitan
dengan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (3)
UUD NRI 1945, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”
b. Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan secara kelembagaan tidak
sedang dalam melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman
sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 bahkan
sekalipun juga di luar juridiksi pelaksanaan fungsi yang berkaitan
dengan Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945,
sengketa demikian tetap tidak dapat diselesaikan secara hukum.
c. Sehingga Keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan
mengintervensi
Kekuasaan
Kehakiman
yang
dijamin
kemerdekaannya oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, “(1)
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.” untuk selanjutnya disebut sebagai “ORIGINAL INTENS.”
Dengan demikian pada original intens, Pemohon telah berkali-kali
mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh Pimpinan Pejabat TUN
12
Pengadilan pada aksinya mengintervensi Kemerdekaan Kekuasaan
Kehakiman sebagaimana dimaksud pada UU Kekuasaan Kehakiman,
Pasal 3 ayat: “(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan
hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, (2) Segala
campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan
kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.”
11. Bahwa Objek Permohonan yang dipergunakan oleh Ketua PTUN Jakarta
sebagai dasar hukum untuk mendismissal gugatan Pemohon terhadap
Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan telah menghalangi Pemohon untuk
menguji Keputusan TUN tanpa didasari peraturan perundang-undangan
yang berlaku khususnya atau ilegal karena melanggar prosedur,
wewenang dan substansi. Dengan demikian penggunaan ketentuan
yang menjadi Objek Permohonan bertentangan dengan tujuan Objek
Permohonan, yaitu sebagai perlindungan hukum bagi seluruh Pejabat
TUN yang patuh dan melaksanakan HPBP, sebagaimana dijelaskan
pada Peraturan Penjelasan Objek Permohonan “1. Keputusan Badan
Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama
seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan
perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang
menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara
dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak, 2.
Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan
pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 3.
…dst.”
Dengan demikian Objek Permohonan pada perkara konkrit memiliki
makna yang ambigu karena juga masih dapat melindungi Keputusan
TUN
yang
mengandung
kejahatan/sampah
masyarakat/garbage,
sehingga:
a. Menghilangkan hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas
persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diatur Pasal 27
13
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “segala warga
negara
bersamaan
kedudukannya
di
dalam
hukum
dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”, Dengan demikian Pemohon meyakini
ketentuan muatan Pasal 2 pada huruf e yang menjadi Objek
Permohonan tersebut bertentangan dengan prinsip prinsip konstitusi,
yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas persamaan di
hadapan hukum dan pemerintahan, dengan demikian Objek
Permohonan melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
b. Menghilangkan hak konstitusional Pemohon khususnya hak atas
kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pemohon meyakini
ketentuan muatan Pasal 2 pada huruf e yang menjadi Objek
Permohonan tersebut bertentangan dengan prinsip prinsip konstitusi,
yaitu jaminan hak asasi manusia tentang hak atas kepastian hukum,
jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil. Jika kepastian
hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlidungan,
pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama dihadapan
hukum. Dengan demikian, penyelesaian secara hukum dibatasi jelas
jelas bertentangan dengan konstitusi.
c. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
perubahan kedua menyatakan, “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, batu Uji tersebut
dimaknai oleh Putusan MK RI Nomor 9/PUU-XIV/2016:
mengandung makna bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi
setiap warga Negara dari tindakan pemerintah atau aparat
hukum. Bahwa untuk menegaskan dan melindungi hak asasi
manusia sesuai prinsip Negara hukum yang demokratis, sesuai
Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 maka pelaksanaan hak asasi
manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Walau
dalam
UUD
1945
telah
ditegaskan bahwa setiap orang diberikan jaminan perlindungan
hak asasinya. Namun UUD 1945 juga menyatakan bahwa
setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam
14
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib
tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-
undang dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
atas penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.
12. Bahwa dengan demikian Objek Permohonan dalam perkara konkrit, telah
berkali-kali dipergunakan oleh PTUN sebagai dasar hukum untuk tidak
menerima gugatan sengketa Pemohon terhadap Pimpinan Pejabat
TUN/Administrasi Pengadilan yaitu Ketua Pengadilan Negari Jakarta
Selatan selaku Pimpinan Panitera dan Juru Sita selaku “PIMPINAN
PEJABAT TUN PENGADILAN” karena tidak melaksanakan kewenangan
atribusi yang diberikan sebagaimana mestinya, untuk melaksanakan
Putusan Pengadilan Perdata/Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan
(“HPBP”) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena
menerbitkan Keputusan TUN ilegal yang. Dengan demikian objek
sengketa adalah mengenai Keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN
Pengadilan sekalipun tidak dalam pelaksanaan fungsi berkaitan, bahkan
sama sekali tidak menyangkut Kemerdekaan Kekuasaan Kahakiman
atau berada diluar juridiksi Pasal 24 UUD NRI 1945. Terhalangnya upaya
Pemohon untuk mendapatkan kebenaran materiil atas adanya praktik
tersebut yang menjadi sumber permasalahan hukum bagi Pemohon,
membuktikan pula adanya kejahatan yang terindikasi sebagai ”Mafia
Peradilan”, dimana organ yudikatif telah mengamputasi kontrol publik
dan memiliki kekuasaan yang absolut dan memberlakukan eigen richtig.
13. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam
angka 1 sampai dengan 14 di atas maka Pemohon berkesimpulan, Objek
Permohonan yang selalu menghalangi Pemohon untuk menguji legalitas
Keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan, atas dasar
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengintervensi
Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, atau penyelesaian sengketa
secara hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing
untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni:
a. Pemohon adalah perorangan warganegara Republik Indonesia;
15
b. Sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak
konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD
1945, yakni hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk:
1) Tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penyelenggara
negara dimana hukum sebagai Panglima sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
2) Kewenangan konstitusional pengakuan terhadap kedaulatan
Rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
3) Kewenangan konstitusional pemohon atas asas equality before
the law/persamaan di muka hukum yang diatur Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945;
4) Hak
konstitusional
untuk
memperoleh
jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D ayat (1);
5) Perlindungan terhadap pengambilalihan hak kebendaan secara
sewenang-wenang oleh siapapun juga, berdasarkan Pasal 28H
ayat (4) UUD 1945;
c. Tafsiran Mahkamah terhadap Objek Putusan vide Putusan
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 113/PUU-XII/2014, menciptakan
suatu keadaan yang keliru mengenai Kompetensi Absolut, antara
Pengadilan Perdata dengan PTUN, sehingga mendistorsi prinsip
fundamental dalam Hukum Administrasi Negara dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) khususnya bahwa
setiap jabatan, wewenang atau tindakan yang dilakukan oleh
Pejabat Pemerintahan selalu disertai dengan tanggung jawab (geen
bevoegdheid zonder, verantwoordelijkheid).
d. Kerugian konstitusional tersebut nyata-nyata terjadi berdasarkan
sebab-akibat (causal verband), dari:
1) Bahwa dengan adanya praktik bernegara yang menyimpang dari
Pejabat Tata Usaha Negara baik pada organ eksekutif maupun
pada organ yudikatif, yang menggunakan Pasal 2 huruf e UU
PERATUN dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara
yang illegal atau cacat hukum, sehingga keputusan TUN
Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan menjadi terlindungi.
16
2) Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh penyelenggaraan
Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak menerima permohonan
pemeriksaan
atas sengketa perbuatan melawan hukum
Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan yang mengintervensi
kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan terindikasi adanya
praktek “Mafia Peradilan” dengan pelampauan wewenang dan
tindakan sewenang-wenang, dengan menyalahgunakan norma
Pasal 2 huruf e UU Peratun dan kini sedang dimohonkan untuk
diuji;
e. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan
akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka pengaturan lebih
lanjut muatan Pasal 2 pada huruf e UU Peratun sebagai Objek
Permohonan yang menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon,
diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian,
syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah sesuai
dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan perkara konkrit maka Pemohon berpandangan berhak untuk
mendapatkan dari Mahkamah pengawalan konstitusi (the guardian of the
constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights),
dan penafsiran final konstitusi (the final interpreter of the constitution), serta
pelindungan hak konstitutional warga negara (the protector of the citizen’s
constitutional rights).
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
A. PADA PERMOHONAN SEBELUMNYA
1. Bahwa pada Putusan Mahkamah Nomor 113/PUU-XII/2014, Pemohon
mengajukan permohonan pembatalan terhadap objek permohonan
dengan menggunakan batu uji karena terjadinya pelanggaran terhadap
Hak dan Kewenangan Konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945,
sebagai original intens yang sebenarnya selalu berulang terjadi kembali.
2. Bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
menganulir hasil pemeriksaan Badan Peradilan merupakan bentuk dari
tindakan intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman
17
sebagai perbuatan melawan hukum, tindakan mana juga merupakan
tindakan contempt of court, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan
Umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4
alinea ke-4 yang berbunyi:
Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang
sebaik- baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan,
tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan
merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan
yang dlkenal sebagai Contempt of Court.”
Bahwa perbuatan, yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan
kehormatan lembaga peradilan, sikap tersebut dapat dikategorikan dan
dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan itu sendiri
atau Contempt of Court, perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian
penghinaan terhadap pengadilan; menyerang integritas dan impartialitas
penyelenggaraan peradilan atau Scandilising the Court dan tidak mentaati
perintah-perintah pengadilan atau Disobeying Court Orders.
B. PEMBEDA DENGAN PERMOHONAN SEBELUMNYA
3. Bahwa dalam pengujian konstitusionalitas norma di Mahkamah, terdapat
ketentuan mengenai tidak dapat diuji kembali yaitu terhadap permohonan
pengujian kembali materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam
undang-undang atau nebis in idem berdasarkan Pasal 60 UU Mahkamah
Konstitusi ”(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda.” Juncto Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo.
4. Pemohon, masih menggunakan dalam permohonan sebagai batu uji
UUD NRI 1945 yang sama pada permohonan sebelumnya menyangkut
pelanggaran kewenangan konstitusional langsung Pemohon yaitu Pasal
27 ayat (1) jo. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga permohonan
ini diajukan atas dasar alasan yang berbeda.
5. Bahwa pada Putusan Mahkamah Nomor 113/PUU-XII/2014 yang
merupakan tafsiran Mahkamah pada Objek Permohonan, pada
pertimbangan hukum Mahkamah menciptakan suatu keadaan yang
18
keliru yaitu mendistorsi perbedaan Kompetensi Absolut antara di PTUN
dan di Peradilan Perdata, yang diakibatkan Mahkamah keliru dalam
menafsirkan Objek Permohonan, Pasal 2 huruf e UU PERATUN
sebagaimana dinyatakan pada Halaman 41 alenia pertama “Mahkamah
menilai Pasal 2 huruf e tidak tepat jika dimaknai sebagai halangan bagi
hak Pemohon untuk mengajukan gugatan kepada PTUN, karena
Pemohon sebenarnya telah diberi kesempatan cukup untuk
melakukan upaya hukum dalam perkara yang putusannya menjadi
dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara bersangkutan”,
karena:
a. Melanggar konstitusional tidak lagsung Pemohon tentang equality
before the law sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI
1945 khususnya terhadap ketidak samaan dihadapan hukum antara
Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan dengan Pimpinan Pejabat TUN di
Organ Eksekutif, karena:
1) Objek Sengketa berada pada juridiksi HTUN tentang ketidak
patuhan
Pimpinan
Pejabat
TUN
Pengadilan
terhadap
pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata/HPBP, bukan pada
Hukum Perdata yang telah selesai dengan adanya HPBP yaitu 2
(dua) Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh
kekuatan.
a) Terhadap Keputusan TUN ilegal 2 (dua) Pejabat/Badan TUN
pada Organ Eksekutif, gugatan Pemohon terhadap Kepala
BPN RI/Kemen ATR, dan Kakantah Jakarta Selatan, Majellis
Hakim PTUN telah menyatakan Keputusan TUN kedua
Pimpinan Pejabat TUN Organ Eksekutif adalah ilegal
berdasarkan:
1) Putusan PTUN Jakarta No.110/G/2013/PTUN.JKT., tgl.4
Desember 2013, yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, pada gugatan Pemohon terhadap Kepala BPN
RI/Kemen ATR, pertimbangan hukumnya Majelis Hakim
telah menyatakan bahwa Keputusan TUN ilegal, karena:
“Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, secara
konkrit dalam sengketa tata usaha negara ini, Pengadilan
tidak
dapat
membenarkan
sikap
Tergugat
yang
19
menyalahgunakan
kewenanganannya
dan
bersikap
sewenang-wenang, yaitu:
i. Mengabaikan
putusan
pengadilan
yang
telah
berkekuatan hukum tetap;
ii. Menjadikan
Surat
Perdamaian
antara
Tergugat
III/Sponsor Asing dengan Burhanudin sebagai dasar
tindakan Tergugat”
Sikap demikian menimbulkan ketidak pastian hukum dan
ketidak adilan bagi ahli waris yang berarti bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan pendaftaran tanah, khususnya Pasal 54 ayat (1),
Pasal 58 ayat (1) dan ayat 3, dan pasal 60 ayat (1)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian
Dan Penanganan Kasus Pertanahan”
2) Pada putusan PTUN Jakarta No.42/G/2013/PTUN.JKT.,
tgl. 30 Juli 2013, yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, gugatan Pemohon terhadap Kakantah Jakarta
Selatan, pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan
bahwa Keputusan TUN ilegal, karena:
“Bahwa terhadap dalil TERGUGAT yang menyatakan
Putusan
Perkara
No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel.,
jo.
Putusan No.454/Pdt/2002/PT.DKI., jo No.2876 K/Pdt/2003
dapat
dikesampingkan
dengan
adanya
Perjanjian
Perdamaian tanggal 29 Maret 2005, tidak tepat dan tidak
beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan, karena
adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.2876 K/Pdt/2003, tanggal 15 Februari 2006
yang menekankan permohonan Kasasi dari pemohon
Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan, ditolak.” pertimbangan
hukum telah dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan
hukum sehingga harus dikesampingkan.
b. Objek Sengketa adalah ketidakpatuhan Pimpinan Pejabat TUN
Pengadilan terhadap pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan
Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, bukan
berada pada juridiksi penegakan hukum/Kekuasaan Kehakiman yang
telah selesai dengan adanya HPBP;
c. Keputusan TUN yang diduga ilegal karena menganulir/tidak
patuh/bertentangan dengan HPBP, bukan pada dasar dikeluarkannya
Keputusan TUN yaitu HPBP berupa 2 (dua) Putusan Pengadilan
Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah
dimenangkan Orang Tua Pemohon semasa hidupnya;
20
d. Dugaan terhadap Keputusan TUN ilegal secara hukum terhalang,
karena atas dasar Objek Permohonan PTUN selalu tidak menerima
gugatan pengujian terhadap Keputusan TUN yang diterbitkan oleh
Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan meskipun bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Pemerintahan Yang
Baik karena tidak berdasarkan dan sesuai dengan HPBP, sehingga
menurut Pandangan Pemohon tidaklah termasuk sebagai Keputusan
TUN yang dikecualikan;
e. Dengan demikian sengketa terjadi bukan karena HPBP yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap atau pada juridiksi Kekuasaan
Kehakiman tentang penegakan hukum, tetapi pada pelaksanaannya
berupa Keputusan TUN ilegal karena menganulir/tidak sesuai/tidak
patuh dengan HPBP;
f. Pengujian terhadap Keputusan TUN ilegal karena melanggar
prosedur, wewenang dan substansi merupakan kompetensi absolut
PTUN;
Dengan demikian, Objek Sengketa yang tidak berdasarkan peraturan
perundang-undangan merupakan Kompetensi Absolut PTUN.
6. Bahwa meskipun Objek Sengketa berada pada juridiksi tidak dalam
melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman
sekalipun, dan melanggar: prosedur, wewenang dan substansi. Namun
demi untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum atas sengketa
pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, Pemohon telah berupaya untuk tetap
mempraktekan dan simulasikan pertimbangan hukum Mahkamah
sebagaimana pada Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014, dengan
mengajukan upaya hukum Kasasi, namun karena substansi sengketa
adalah melampaui kewenangan juga bertindak sewenang-wenang,
karena melarang Pemohon untuk melakukan Upaya Hukum Kasasi, atau
pada perkara konkrit tidak hanya tentang pelampauan kewenangan saja,
tetapi meliputi juga tindakan sewenang-wenang. Sehingga Pemohon
berpandangan rumusan pertimbangan hukum Mahkamah a quo tidak
tepat dan sia-sia untuk ditempuh/dipergunakan, karena justru:
21
a. Mengaburkan makna/distorsi, pengertian mengenai kompetensi
absolut antara PTUN dengan Pengadilan Perdata. Bahwa pengujian
Perkara telah selesai, karena 2 (dua) Putusan Pengadilan Perdata
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai HPBP
memenangkan Orang Tua Pemohon, sehingga upaya hukum
terhadap HPBP seharusnya dilakukan oleh Pihak lawan bukan
Pemohon, permasalahan terjadi terhadap Keputusan TUN Pimpinan
Pejabat TUN Pengadilan yang menyimpang dalam melaksanakan
fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman;
b. Dari Kasus Konkrit, terhadap Pejabat TUN Organ Eksekutif yaitu
Kepala
BPN/Kemen
ATR
dan
Kakantah
yang
melakukan
penyimpangan atau tidak patuh terhadap Putusan Pengadilan telah
dinyatakan
sebagai
tindakan
sewenang-wenang
dan
penyalahgunaan wewenang;
Sehingga Pengujian terhadap Keputusan TUN Badan dan/atau Pejabat
TUN yang tidak patuh terhadap HPBP, tidak dapat dilakukan melalui
upaya hukum perdata “untuk melakukan upaya hukum dalam perkara
yang putusannya menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha
negara bersangkutan.” Dengan demikian penafsiran Mahkamah telah
mencipkatan suatu keadaan yang keliru mengenai perbedaan
kompetensi absolut PTUN dan Pengadilan Perdata, oleh karenanya
Pemohon jadikan sebagai alasan pembeda dengan Permohonan
Pemohon Nomor 113/PUU-XII/2014.
7. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian disebabkan karena
Mahkamah keliru dalam memahami pernyataan Pemohon sebagaimana
yang dikonstantir, dan juga keliru menilai/mengkualifisir Objek
Permohonan, sebagai berikut:
a. Mahkamah keliru mengkonstantir pernyataan Pemohon, Pada
perkara
konkrit
Mahkamah
beranggapan
bahwa
Pemohon
mempermasalahkan Keputusan TUN yang melaksanakan/mematuhi
atau dibuat berdasarkan perintah putusan pengadilan perdata atau
melaksanakan HPBP, sebagaimana dikonstantir pada alenia terakhir
halaman 40 sebagai berikut “jika PTUN menguji keputusan TUN yang
dibuat berdasarkan perintah putusan pengadilan perdata yang telah
22
memperoleh kekuatan hukum tetap, hal demikian berarti PTUN
mengingkari status memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan
pengadilan perdata tersebut.” Sengketa tentang pelanggaran
prosedur, wewenang dan substansi dianggap oleh Mahkamah dapat
diselesaikan di Pengadilan Perdata;
b. Mahkamah
keliru
menilai/mengkualifisir
Kompetensi
Absolut
Pengadilan Perdata yaitu memeriksa, memutus dan mengadili
tentang sengketa Hak Perorangan dan/atau Hak Kebendaan,
berbeda jauh dengan Kompetensi Absolut di PTUN yang menilai
keabsahan Keputusan TUN atas dasar prosedur, wewenang dan
substansi. Sehingga Pengujian Keputusan di PTUN adanya
pelanggaran
terhadap
prosedur,
wewenang
dan
substansi
berdasarkan HPBP sebagai Batu Uji dianggap akan sama saja
dengan PTUN mengadili putusan pengadilan perdata, sebagaimana
pada pertimbangan hukum Mahkamah pada halaman 40, alenia
kedua, sebagai berikut: “Jika keputusan TUN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e tersebut dapat diajukan sebagai objek gugatan
ke PTUN, maka hal demikian berarti PTUN akan mengadili putusan
pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara
dimaksud. Tindakan PTUN yang demikian dapat diartikan melanggar
asas kepastian hukum, karena mengadili kembali substansi perkara
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan perkataan
lain, justru menjadi suatu tindakan yang melanggar kepastian hukum
ketika PTUN diberi kewenangan untuk mengadili gugatan terhadap
keputusan TUN yang merupakan pelaksanaan dari putusan
pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap”;
Sehingga akibat Mahkamah keliru mengkonstantir dan mengkualifisir
demikian
pula
dalam
merumuskan/mengkonstituir
permohonan,
sebagaimana perumusan Mahkamah sebagai berikut: “Lebih lanjut
Mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan antara norma Pasal
2 huruf e UU PTUN dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian
23
Mahkamah menilai permohonan Pemohon mengenai Pasal 2 huruf e UU
PTUN tidak beralasan hukum.”
8. Bahwa tidak seluruh Penetapan/beschiking/Keputusan TUN Pimpinan
Pejabat Administrasi Pengadilan dalam melaksanakan fungsi yang
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dibuat dalam bentuk grosse
acta atau menggunakan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah merupakan pelaksanaan fungsi
Kekuasaan Kehakiman atau berkaitan dengan itu, karena Keputusan
TUN ilegal:
a. Pemohon terima pertama kali dalam bentuk Surat Keputusan saja,
bukan merupakan produk hukum dari Kekuasaan Kehakiman,
sekalipun juga tidak melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan
Kekuasaan Kehakiman.
b. Dibuat dan diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan TUN yang
bersifat konkrit, individual dan final, tidak dalam juridiksi penegakan
hukum atau kekuasaan kehakiman, atau tidak dalam jabatannya
sebagai Hakim melainkan sebagai Pimpinan Pejabat Administrasi
Pengadilan yang seharusnya mengawasi kepatuhan pelaksanaaan
fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dengan baik.
c. Pada perkara konkrit terhalangnya penyelesaian secara hukum di
PTUN, disebabkan karena Objek Permohonan bersifat ambigu, dapat
disalahgunakan dengan mempergunakan sebagai alasan/tameng
untuk mengintervensi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, yang
mana berdasarkan Pasal a quo UU Kekuasaan Kehakiman
merupakan tindak pidana.
9. Selain alasan permohonan yang berbeda, maka kali ini permohonan
yang diajukan adalah penafsiran terhadap Objek Permohonan muatan
Pasal 2 pada huruf e UU PERATUN tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitusional), dalam
permohonan sebelumnya adalah PEMBATALAN Objek Permohonan.
10. Bahwa mengutip dari Bahan Bimbingan Teknis Administrasi Perkara
Perbuatan
Melanggar
Hukum
oleh
Badan
dan/atau
Pejabat
Pemerintahan di PTUN Tahun Anggaran 2020 pada 11 September 2020
24
oleh DR. A’AN EFENDI (“PENULIS”) pada halaman 2, mengenai Hasil
rapat Pleno Kamar Chandra 2012, dapat diketahui:
a. Rumusan terhadap pembeda suatu sengketa yang merupakan
sengketa
hukum
publik
(hukum
administrasi)
atau
yang
membedakannya dengan sengketa hukum privat (hukum perdata),
apabila:
1) Yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan
keputusan tata usaha negara, maka merupakan sengketa tata
usaha negara;
2) Dalam
posita
gugatan
mempermasalahkan
kewenangan,
keabsahan prosedur penerbitan objek sengketa, maka termasuk
sengketa tata usaha negara; atau
3) Satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan
objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut
kewenangan peradilan perdata; atau
4) Apabila norma (kaidah) hukum tata usaha negara (hukum publik)
dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan
sebagai sengketa tata usaha negara.
Sehingga tidak dapat diartikan bahwa PTUN yang menguji Keputusan
TUN Ilegal Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan, akan menjadi
mengadili putusan pengadilan perdata.
b. Penulis juga mengutip pendapat Indraharto pada halaman 6, Pasal 1
angka 8 UU PERATUN jo. UU Administrasi Pemerintahan Pasal 1
Angka 3 harus dimaknai sebagai berikut “Menurut rumusan Pasal 1
angka 8 UU PERATUN jo. Pasal 1 angka 3 UU Administrasi
Pemerintahan dapat disimpulkan secara singkat, bahwa yang
dimaksud Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah keseluruhan
aparat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku suatu saat melaksanakan suatu bidang
urusan pemerintahan. Undang-undang ini membakukan namanya
dengan sebutan Badan atau Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi
(Badan atau Pejabat Pemerintahan). Jadi, apa saja dan siapa saja
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada
suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka menurut
25
undang-undang ini dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau
Pimpinan Pejabat TUN (Badan atau Pejabat Pemerintahan). Jadi,
yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural ‘organ atau
pejabat’ yang bersangkutan dalam jajaran pemerintah, bukan pula
nama
resminya,
melainkan
fungsi
pemerintahan
yang
dilaksanakannya pada suatu saat. Apabila fungsi yang dilaksanakan
itu berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan suatu
tugas urusan pemerintahan (public sevice), maka yang berbuat
demikian itu menurut undang-undang ini dapat dianggap sebagai
Badan atau Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan (Badan atau Pejabat
Pemerintahan).”
c. Selanjutnya Penulis juga menjelaskan makna yang dimaksud sebagai
tindakan pemerintahan:
1) Tindakan
pemerintahan
(administrative
activity
atau
bestuurshandeling)
adalah
tindakan
atau
perbuatan
yang
dilakukan oleh administrasi negara dalam melaksanakan tugas
pemerintahan;
2) Menurut Georg Hebert, tindakan pemerintahan dapat dibedakan
menjadi 3 (tiga) macam (a) Tindakan pemerintahan yang berwujud
keputusan (administrative act), yaitu untuk menyelesaikan kasus
konkrit (concrete case), (b) Tindakan pemerintahan berupa
tindakan manajemen (management act), yaitu tindakan faktual
tidak bersifat peraturan dengan akibat yang mempengaruhinya, (c)
Tindakan
pemerintahan
yang
berwujud
kontrak
dengan
kesepakatan bersama (kontrak hukum publik), dan keempat
norma-norma hukum administratif (peraturan-peraturan) yang
mengikat ke dalam maupun ke luar).
Bahwa dengan demikian setiap Keputusan Ketua Pengadilan selaku
Pimpinan
Pejabat
TUN/Administrasi
Pengadilan
dalam
rangka
melaksanakan putusan pengadilan perdata bukanlah merupakan
tindakan yudikatif, melainkan tindakan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945.
11. Bahwa PTUN selalu tidak menerima permohonan gugatan pemohon/
mendismissal tentang Keputusan Ilegal Pimpinan Pejabat TUN
26
Pengadilan yang tidak patuh melaksanakan fungsi yang berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman, dan tidak berdasarkan hukum melainkan
dengan pertimbangan pribadi karena meskipun bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, malah dinyatakan sebagai
pelaksanaan HPBP, merupakan tindakan Yudisial, sampai berdalih
Sistem Ketatanegaraan yang baru, bahkan juga berdalih sampai
pertimbangan yang subjektif sebagaimana dinyatakan Ketua PTUN
dalam sidang pemeriksaan dihadapan belasan Calon Hakim PTUN,
bahwa PTUN tidak mau mencampuri urusan Badan Peradilan lainnya.
Atas alasan-alasan tersebut telah jelas dan nyata, Pemohon mengalami
kerugian konstitusional untuk mendapatkan kesamaan dihadapan hukum dan
atas nilai kepastian hukum yang berkeadilan.
B. PERBEDAAN
TINDAKAN
YUDISIAL
DENGAN
TINDAKAN
ADMINISTRASI PENGADILAN
12. YANG DIMAKSUD TINDAKAN YUDISIAL, adalah pelaksanaan Fungsi
Kekuasaan Kehakiman dengan produk hukum Putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai Hasil Pemeriksaan
Badan Peradilan (HPBP):
a. Bahwa Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur UU Kekuasaan
Kehakiman Pasal 1 “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”
PEJABAT
PELAKSANA
KEKUASAAN
KEHAKIMAN
dalam
menegakkan hukum dan keadilan diatur lebih lanjut dalam UU
Kekuasaan Kehakiman berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal
24 ayat (1) diatur lebih lanjut pada UU Kekuasaan Kehakiman Pasal
19 “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang
melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-
undang.” Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
27
Nomor 3327), yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
Tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4379), terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2009, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), untuk
selanjutnya disebut “UU PERADILAN UMUM”, Pasal 12 ayat (1)
Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan
kehakiman.”
b. bahwa selanjut pada masing-masing Badan Peradilan telah
ditentukan Pejabat Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim
dengan produk hukum berupa Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan
(HPBP) sebagai pelaksanaan Fungsi Kekuasaan Kehakiman vide
Pasal 19 jo. Pasal 31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jo.
Pasal 12 ayat (1) UU Peradilan Umum. Hakim sebagai aktor utama
penegakan hukum (law enforcement) di Pengadilan mempunyai
peran dominan dan sangat menentukan, karena dalam memutus
suatu perkara, Hakim mengkombinasikan tiga hal penting yaitu
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketentuan Konsititusi a
quo dijabarkan lebih lanjut oleh UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 10
ayat (1) “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa
dan mengadilinya.”
c. Bahwa unsur-unsur Keputusan Hakim yang terbit dari pelaksanaan
Kekuasaan Kehakiman oleh badan peradilan Umum yang berada
dibawah Mahkamah Agung, termasuk dalam memeriksa Perkara
Permohonan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat
(1) “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung
jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.” Dengan
28
demikian yang disebut sebagai Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan
adalah sebagai berikut:
1) Diputus oleh Pejabat Fungsional Hakim, kalaupun Ketua
Pengadilan yang memeriksa Perkara Penetapan berkedudukan
sebagai
Hakim
bukan
sebagai
Pimpinan
Pejabat
Administrasi/Struktural dari Panitera dan Juru Sita sebagaimana
dimaksud Pasal 54 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;
2) Sebagai Pejabat Fungsional, Hakim memiliki fungsi dan kewajiban
sebagai berikut:
a) Fungsi Hakim Kekuasaan Kehakiman untuk melaksanakan
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur pada Pasal 12
ayat (1) UU Peradilan Umum jo. UU Kekuasaan Kehakiman
Pasal 19 jo. Pasal 31 ayat (1) “Hakim pengadilan di bawah
Mahkamah
Agung
merupakan
pejabat
negara
yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.”
b) Hakim berkewajiban untuk menjaga Kemandirian Peradilan
sebagaimana diatur pada UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 33
“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib
menjaga kemandirian peradilan”.
c) Hakim bertanggung jawab terhadap penetapan maupun
putusan yang dibuatnya.
d) Bahwa Penetapan maupun Putusan Hakim merupakan ranah
Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1
UU Kekuasaan Kehakiman adalah Putusan Hasil Pemeriksaan
Badan Peradilan, sebagai Produk Hukum dari Kekuasaan
Kehakiman, memiliki unsur-unsur yang bersifat kumulatif,
terdiri dari:
1) Diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim dalam
Perkara Sengketa atau oleh Hakim dalam Perkara
Permohonan;
2) Produk hukumnya diminutasi oleh Panitera, sebagaimana
diatur UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (2) “Tiap
29
putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta
hakim yang memutus dan panitera yang ikut bersidang.”
3) Memiliki pertimbangan hukum sebagaimana diwajibkan
oleh BAB IX PUTUSAN PENGADILAN UU Kekuasaan
Kehakiman Pasal 50 ayat (1) “Putusan pengadilan selain
harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili.”
d. Memiliki mekanisme koreksi terhadap Hasil Pemeriksaan Badan
Peradilan disebut upaya hukum yang terdiri dari: Banding, Kasasi dan
Permohonan Peninjauan Kembali (PK).
e. Dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman diwajibkan Kehadiran
Panitera yang menotulasi atau mengkonstantir Permohonan
Pemohon, sebagaimana diatur UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 50
ayat (2) “Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua
serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.”
13. Bahwa selanjutnya secara struktur diatur mekanisme untuk mengkoreksi
kekeliruan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai Puncak
Kekuasaan Kehakiman untuk menjaga marwah keadilan dikenal sebagai
upaya hukum, terhadap setiap putusan pengadilan/Hasil Pemeriksaan
Badan Peradilan dibawahnya diatur oleh Pasal 30 UU Mahkamah Agung.
14. Bahwa Hakim dilarang untuk melaksanakan Hasil Pemeriksaan Badan
Peradilan, sebagaimana diatur pada UU Peradilan Umum Pasal 18 ayat
(1) “Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang,
hakim tidak boleh merangkap menjadi “(a) pelaksana putusan
Pengadilan, (b) wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan
suatu perkara yang diperiksa olehnya, (c) pengusaha.” Dengan demikian
kedudukan hukum Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Panitera dan
Juru Sita tidak berkaitan sebagai Hakim, melainkan sebagai Pimpinan
Struktural dari Pengadilan.
15. Bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, terhadap Hakim yang
menjabat Ketua Pengadilan dan tidak amanah dalam melaksanakan
jabatannya yaitu melampaui wewenangnya karena menerbitkan
30
keputusan non eksekutable yang merupakan kewenangan Mahkamah
Agung, sehingga menganulir/mengabaikan/berbeda/ bertentangan/tidak
sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan, sudah disepakati
dan diputuskan sebagai Pelanggaran Perilaku berdasarkan Hasil
Keputusan Rakernas Mahkamah Agung di Manado, 31 Oktober 2012,
sebagaimana pada Angka 7 “Bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak
berwenang untuk menetapkan non eksekutable terhadap putusan
putusan Mahkamah Agung RI. Yang berkekuatan hukum tetap. Hakim
yang menetapkan semacam itu dapat dikategorikan sebagai telah
melakukan unprofesional conduct, karena telah melampaui batas
kewenangannya.”
16. Bahwa konsukuensi hukuman pelanggaran terhadap Kemerdekaan
Kekuasaan
Kehakiman
adalah
berlakunya
ketentuan
pidana
sebagaimana diatur UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) a quo.
C. BADAN PERADILAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN
VIDE PASAL 24 AYAT (2) UUD NRI 1945
17. Bahwa secara filosofis untuk terwujudnya kemanusiaan yang adil dan
beradab, dalam makna kekuasaan kehakiman, menurut UUD NRI Tahun
1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.
18. Bahwa Pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal
24 ayat (1) UUD NRI 1945 dipertegas dilaksanakan oleh Badan Peradilan
vide UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2), selanjutnya secara kelembagaan
diatur UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 18: “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
19. Bahwa
Pelaksanaan
Kekuasaan
Kehakiman
menjadi
secara
Kelembagaan karena dalam melaksanakan Penegakan Hukum, Hakim
31
sebagai Pejabat Negara dibantu pula atau melibatkan PEJABAT
PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN LAINNYA, berdasarkan UU
Kekuasaan Kehakiman Pasal 45 “Selain hakim, pada Mahkamah Agung
dan badan peradilan di bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris,
dan/atau juru sita.” Dimana dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan
kehakiman sebagai tindakan yudisial, Panitera menotulasikan/membuat
Akta Otentik Berita Acara (Relaas) Persidangan dan Keputusan Majelis
Hakim dilaksanakan Juru Sita dengan membuat Akta Berita Acara
Pemanggilan Sidang serta Sita Jaminan, sehingga pelaksanaan
Kekuasaan Kehakiman tidak semata-mata dilakukan oleh Hakim
melainkan selalu didampingi oleh dua Pejabat Fungsional lainnya a quo,
oleh karenanya Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman selalu disebut
dilaksanakan secara kelembagaan atau oleh Badan Peradilan.
20. Bahwa Pengadilan sebagai salah satu Badan Peradilan, memiliki Fungsi
Utama untuk menegakan hukum yang dilaksanakan oleh Hakim selaku
Pejabat Negara, dengan produk hukum yang disebut Hasil Pemeriksaan
Badan Peradilan sebagai Mahkota Pengadilan, sebagaimana diatur pada
Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman. Bahwa dengan demikian secara
kelembagaan badan Peradilan memiliki fungsi utama untuk menegakan
hukum dan keadilan sebagai substansinya, namun sesuai dengan
Sistem Ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI 1945 yaitu Pemisahan
Kekuasaan Secara Formil, dengan demikian terdapat fungsi lainnya
disamping fungsi utamanya itu, yaitu Fungsi Pemerintahan dan Fungsi
Regeling. Kewajiban untuk mematuhi pelaksanaan Fungsi Pemerintahan
telah diamanatkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat “(2)
Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila.” Objek Sengketa terjadi karena Lembaga
Judikatif sendiri enggan untuk dikoreksi langsung oleh masyarakat
sekalipun masih dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan atau bukan
dalam melaksanakan fungsi utamanya. Dengan cara dengan sengaja
melakukan multi tafsir terhadap Objek Permohonan.
Dengan demikian setiap tindakan Panitera dan Juru Sita dalam juridiksi
Penegakan Hukum/Kekuasaaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (2) UUD
NRI 1945 patut disebut sebagai TINDAKAN YUDISIAL
32
D. DWI FUNGSI KETUA PENGADILAN NEGERI YAITU MELAKSANAKAN
FUNGSI
PENEGAKAN
HUKUM/YUDISIAL
DAN
FUNGSI
PEMERINTAHAN PADA ORGAN YUDIKATIF
21. Bahwa dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang
merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala
urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial
maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah
satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, disamping urusan
organisasi, administrasi kepegawaian, maupun finansial.
22. Bahwa dengan kebijakan Sistem Satu Atap a quo, maka pelaksanaan
Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan menjadi lebih paripurna secara
kelembagaan/Peradilan sebagaimana dimaksud UUD NRI 1945 Pasal
24 ayat (2), namun demikian tidaklah dapat dipungkiri bahwa
berdasarkan peraturan perundang-undangan, Lembaga Peradilan pada
hakekatnya bukanlah hanya semata-mata lembaga penegakan hukum
saja tetapi juga berkewajiban dan melekat untuk itu melaksanakan pula
Fungsi Pemerintahan vide Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman
a quo, maka Pemohon mengajukan gugatan untuk mempertahankan
kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman berdasarkan bukti yuridis,
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara a quo sebagaimana
Pertimbangan
hukumnya
didasarkan
kekeliruan
tafsir
Objek
Permohonan, sehingga malah membenarkan Keputusan/beschiking
TUN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengintervensi
Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Karena menganulir atau
semacam itu terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan, yang
sebelumnya juga telah berkali-kali Pemohon alami, dan menjadi dasar
permohonan
Pemohon
kepada
Mahkamah
untuk
menyatakan
33
inkonstitusional
sebagaimana
pada
Regsitrasi
Permohonan
No.113/PUU-XII/2014. Uraian berikut di bawah ini, merupakan bentuk
langsung intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan yang dijamin oleh
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.
23. Bahwa dengan demikian Hakim yang menjabat sebagai Ketua/Wakil
Ketua Pengadilan memiliki dua fungsi utama, sebagaimana diatur:
a. Pimpinan Pejabat Hakim yaitu mengawasi dan melakukan
pembinaan terhadap: Hakim sebagai Pimpinan Pejabat Fungsional
dan Pejabat Struktural, berdasarkan Pasal 53 UU Peradilan Umum
“(1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan
tugas hakim, (2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan
juru sita di daerah hukumnya, (3) Selain tugas melakukan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ketua pengadilan tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan
terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga
agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya,
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk,
teguran, dan peringatan.”
b. Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan Pejabat Struktural/ Administrasi
Pengadilan, dalam hal ini kedudukan hukum Ketua/Wakil Ketua
Pengadilan
sebagai
Pimpinan
Pejabat
Struktural/Administrasi
Pengadilan, adalah sebagai:
1) Pimpinan dari Pejabat Pelaksana Administrasi Pengadilan yaitu
Panitera dan Juru Sita;
2) Pimpinan Birokrasi/Kepegawaian Pengadilan sebagai Pimpinan
Sekretaris Pengadilan.
Dengan demikian kedudukan Hukum Ketua Pengadilan sebagai
Pimpinan Pejabat Administrasi/Pejabat Struktural Pengadilan dari
Panitera dan Juru Sita adalah melaksanakan pengawasan
sebagaimana diatur Pasal 55 UU Kekuasaan Kehakiman “(1) Ketua
pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang
34
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Pengawasan
pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”:
24. Bahwa
Pejabat
Pemerintahan
yang
menyelenggarakan
Fungsi
Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif yang melaksanakan
Administrasi Pengadilan/Perkara adalah Panitera dan Juru Sita
sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman,
kedudukan Hukum Ketua Pengadilan disini adalah sebagai pimpinan dari
Pejabat Administrasi Pengadilan, sebagaimana dijabarkan sebagai
berikut:
a. Kedudukan hukum dari Panitera dan Juru Sita merupakan Pejabat
Administrasi Pengadilan/Pejabat Struktural Pengadilan diatur Pasal
45 UU Kekuasaan Kehakiman.
b. Terdapat larangan terhadap Jabatan Hakim untuk melaksanakan
putusan
pengadilan/HPBP
atau
juga
melaksanakan
fungsi
Administrasi Pengadilan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Peradilan
Umum, sehingga Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan
fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman untuk
mengawasi Panitera dan Juru Sita melaksanakan HPBP adalah murni
sebagai Pejabat TUN bukan dalam jabatannya sebagai Hakim.
c. Dengan demikian fungsi dari Panitera dan Juru Sita sebagai Pejabat
Fungsional dalam melaksanakan Putusan Hasil Pemeriksaan Badan
Peradilan berada di bawah struktur Ketua Pengadilan, pelaksanaan
Putusan Pengadilan merupakan pelaksanaan Fungsi Pemerintahan,
apabila tidak melaksanakan Putusan Hasil Pemeriksaan Badan
Peradilan maka tidak dikatagorikan tidak patuh melaksanakan fungsi
yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Sehingga Keputusan
TUN yang tidak melaksanakan Putusan Hasil Pemeriksaan Badan
Peradilan bukan yang dikecualikan dan bagi Pejabat Administrasi
yang tidak mematuhi Putusan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan
tidak dilindungi oleh Pasal 2 huruf e UU PERATUN.
Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan
Kehakiman juncto Pasal 54 UU Kekuasaan Kehakiman, Objek Sengketa
35
bukan berada pada juridiksi kekuasaan kehakiman melainkan berada
diluar itu, sekalipun juga tidak berkaitan dengan fungsi yang berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman sehingga mekanisme penyelesaiannya
tidak melalui suatu upaya hukum keperdataan, melainkan pada UU
PERATUN vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945.
Dengan demikian setiap tindakan Pejabat Pengadilan lainnya Panitera dan
Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan fungsi
yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, apabila tindakannya
melaksanakan
putusan
Pengadilan
Perdata
merupakan
juridiksi
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan yang dilindungi oleh Objek Permohonan,
sehingga Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai
Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan disebut Keputusan TUN,
sehingga Tindakan Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan tidak
bisa dinyatakan/dikatagorikan sebagai Tindakan Yudisial, Secara materil
menurut konstitusi meskipun tindakan Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi
Pengadilan dalam rangka melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan
Kekuasaan Kehakiman, tetap tidak boleh mengintervensi Kekuasaan
Kehakiman/BPHP, oleh karenanya menurut UU Kekuasaan Kehakiman
a quo merupakan suatu tindak pidana.
E. UNSUR OBJEK SENGKETA,
25. Bahwa Objek Sengketa menyangkut Keputusan TUN Pimpinan Pejabat
Administrasi
Pengadilan
yang
menganulir/mengabaikan/berbeda/
bertentangan/tidak patuh/tidak sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan
Peradilan/Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, berada diluar
atau tidak sedang melaksanakan yang berkaitan dengan Kekuasaan
Kehakiman dan memiliki perbedaan dengan substansi/maksud muatan
pada Objek Permohonan, yang kerap dijadikan dasar oleh PTUN untuk
mendismissal gugatan Pemohon, sekalipun Peraturan Penjelasannya
sangat mudah untuk dipahami dan memperjelas tujuan penggunaannya,
merupakan perlindungan hukum bagi seluruh Badan dan/atau Pimpinan
Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan yang melaksanakan putusan
pengadilan atau dikatagorikan sebagai melaksanakan fungsi yang
berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Penjelasan Pasal 2
huruf e UU PERATUN a quo, sehingga Objek Permohonan pada
36
dasarnya masih dapat kerap dapat disalahgunakan oleh Pejabat
sehingga Objek Sengketa sepatutnya tidak dikecualikan sebagai
Keputusan TUN yang dapat diuji di PTUN. Sehingga Oknum Ketua
Pengadilan selaku Pimpinan Pejabat Struktural Pengadilan atau Pejabat
Tata Usaha Negara dari Panitera dan Juru Sita yang diberi kewenangan
atribusi untuk melaksanakan Putusan Hasil Pemeriksaan Badan
Peradilan, tidak dapat lagi berlindung dibawah ketentuan yang menjadi
Objek Permohonan, karena tidak terdapat frasa yang secara tegas
mengatur harus adanya kesesuaian antara Keputusan TUN dengan Hasil
Pemeriksaan Badan Peradilan, sehingga yang seolah-olah berdasarkan
dapat dijadikan dasar hukum. Dengan demikian Objek Permohonan
telah menimbulkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya,
sebagaimana termaktub dalam pertimbangan penetapan PTUN a quo.
Terbitnya oleh Penetapan Non Eksekutabel terhadap Hasil Pemeriksaan
Badan Peradilan atau semacam itu yaitu berbeda/tidak sesuai
substansinya dengan Putusan Perkara Bantahan, namun dapat
dianggap merupakan Tindakan Yudisial meskipun dirumuskannya
secara terbalik, malah dapat dianggap sebagai bentuk pelaksanaan Hasil
Pemeriksaan Badan Peradilan.
26. Demikian pula terhadap keputusan Mahkamah akibat keliru menilai
Pokok Permohonan pada Putusan Perkara Permohonan No.113/PUU-
XII/2014, beranggapan bahwa apabila menggugat/menguji Keputusan
TUN Ketua Pengadilan Negeri di PTUN sama saja dengan menguji
Putusan Pengadilan Negeri yang menjadi Perkara Asal, sebagaimana
pertimbangan hukumnya pada halaman 40 a quo. Sehingga pemohon
berharap kepada Mahkamah berkenan untuk memperbaiki, karena
terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan yang merupakan
pelaksanaan Fungsi Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (1) UUD
NRI 1945 memiliki upaya hukum tersendiri untuk mengujinya, sekalipun
Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
sehingga harus diperlakukan sebagai Undang-Undang yang menjadi
dasar dan kesesuaian untuk menilai Keputusan TUN yang diterbitkan
memenuhi syarat legalitas. Pengujian terhadap Keputusan TUN dalam
pelaksanaan Fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman
37
berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 khususnya Pelaksanaan
Putusan Pengadilan Perdata di atur atas dasar Undang-Undang,
merupakan Kompetensi Absolut PTUN berdasarkan UU PERATUN.
27. Bahwa mengingat jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari
segala bentuk intervensi telah ada/lahirnya UUD NRI 1945, Pasal 24 ayat
(1) UUD NRI 1945 tentang Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dan
tidak ada maksud bagi Pemohon untuk memberlakukan surut terhadap
ketentuan yang dimohon tersebut, melainkan hanya berharap agar
penafsiran Mahkamah terhadap Objek Permohonan dapat diberlakukan
terhitung sejak lahirnya UU PERATUN atau setidak-tidaknya sejak
seluruh para Hakim menyadari bahwa penerbitan keputusan non
eksekutable
atau
keputusan
semacam
itu
yang
menganulir/
mengabaikan/berbeda/bertentangan/tidak patuh/tidak sesuai dengan
Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan adalah MELAMPAUI batas
kewenangan
sehingga
Keputusaan
yang
demikian
merupakan
PELANGGARAN PERILAKU (code of conduct) bagi Hakim yang berlaku
yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Rakernas Mahkamah Agung di
Menado, 31 Oktober 2012. Sehingga selanjutnnya tidak menghalangi
masyarakat/Pemohon untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap
keputusan-keputusan dismissal PTUN Jakarta a quo, guna mendapatkan
kebenaran materil.
F. OBJEK PERMOHONAN MERUPAKAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN
FUNGSI YANG BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
PASAL 24 AYAT (3) UUD NRI 1945
28. Dari perkara konkrit dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pimpinan Pejabat
Administrasi Pengadilan kerap menerbitkan Keputusan TUN, apabila
sesuai dan melaksanakan HPBP termasuk ranah palaksanaan Fungsi
yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diatur
UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (3). Berdasarkan UU Kekuasaan
Kehakiman yang dimaksud pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut:
a. Dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya
serta badan-badan lain sebagaimana diatur UU Kekuasaan
38
Kehakiman Pasal 38 ayat (1) “Selain Mahkamah Agung dan badan
peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-
badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman.”
Dengan demikian Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya selain melaksanakan fungsi utamanya penegakan
hukum/tindakan yudikatif dilengkapi juga dengan fungsi lainnya
dibidang pemerintahan.
b. Fungsi dibidang pemerintahan Badan Peradilan di bawah mahkamah
Agung adalah pelaksanaan putusan Perdata sebagaimana diatur UU
Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 ayat (2): “Fungsi yang berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi (a) penyelidikan dan penyidikan, (b) penuntutan, (c)
pelaksanaan putusan, (d) pemberian jasa hukum, dan (e)
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
c. Kewenangan Atribusi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata
diberikan kepada Panitera dan Juru Sita atas dasar UU Kekuasaan
Kehakiman Pasal 54 “(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam
perkara pidana dilakukan oleh jaksa, (2) Pelaksanaan putusan
pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru
sita dipimpin oleh ketua pengadilan, (3) Putusan pengadilan
dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan
keadilan.”
d. Bahwa Kedudukan Hukum Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan
putusan
pengadilan
perdata
adalah
melakukan
fungsi
pengawasan/pemerintahan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman
Pasal 55 “(1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
e. Bahwa dengan demikian dalam perkara konkrit, AKSI perbuatan
melawan hukum Ketua Pengadilan/Pimpinan Pejabat Administrasi
39
Pengadilan dari Panitera dan Juru Sita merupakan pelaksanaan
diluar fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.
29. Bahwa berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (3) pelaksanaan
Fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur oleh
Undang-Undang, oleh karenanya fungsi yang berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
memiliki
mekanisme
tersendiri
dalam
menyelesaikan sengketanya, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang, sebagai berikut:
a. Ketentuan terhadap Penyidikan dan Penuntutan di atur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 77 sampai
dengan Pasal 83 dan diperluas objeknya dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, yang mencakup pengujian sah atau
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
b. Ketentuan dalam pelaksanaan: Penyelidikan, mengingat Penyelidik
adalah oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan tindakan tersebut belum
memasuk pro justisia (demi hukum atau demi keadilan) yang memiliki
kekuatan memaksa terhadap Hak Asasi Manusia,
c. Pelaksanaan Putusan Perdata, oleh Panitera dan Juru Sita yang
dipimpin oleh Ketua Pengadilan vide Pasal 54 ayat (2) UU Kekuasaan
Kehakiman.
Pelanggaran prosedur, wewenang dan substansi dalam penyelidikan
diselesaikan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan.
30. Bahwa di luar Kekuasaan Kehakiman terdapat fungsi yang berkaitan
dengan Kekuasaan Kehakiman atau Fungsi Administrasi/ Pemerintahan
di Pengadilan yang juga dilaksanakan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata
Usaha Negara Peradilan sebagai bagian dalam melaksanakan proses
penegakan hukum, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan
Kehakiman a quo. kewenangan atribusi pelaksanaan Putusan
sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (2) huruf e a quo diberikan
melalui UU Kekuasaan Kehakiman kepada Pejabat Tata Usaha Negara,
sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab X tentang Pelaksanaan
Putusan Pengadilan pada Pasal 54 ayat (2).
40
31. Bahwa dengan demikian Pengadilan sebagai salah satu Badan
Peradilan dibawah Mahkamah Agung selain melaksanakan Fungsi
Kekuasaan Kehakiman juga melaksanakan Fungsi Pemerintahan,
sebagaimana diatur pada diatur pada Pasal 38 ayat (1) jo. ayat (2) huruf
(c) UU Kekuasaan Kehakiman, merupakan Pelaksanaan Fungsi
Pemerintahan atau Fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan
Kehakiman, juga dilakukan oleh Badan dan/atau Pimpinan Pejabat TUN
Pengadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 38 UU Kekuasaan
Kehakiman a quo.
32. Bahwa pelaksanaan Administrasi Pengadilan, sebagaimana diatur pada
UU Administrasi Pemerintahan:
a. Memiliki juridiksi/Ruang Lingkup Keputusan Tata Usaha Negara
meliputi semua aktivitas pada Organ: Legislatif, Eksekutif dan
Yudikatif serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang
menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan, sebagaimana diatur pada
Pasal 4 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.
b. Bahwa Fungsi Pokok Kepaniteran berdasarkan UU Peradilan Umum
Pasal
58 “Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan
administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera
Muda, dan Panitera Pengganti.” Juncto Pasal 59 “Panitera, Wakil
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas
membantu Hakim.” Juncto Pasal 60 “Dalam perkara perdata, Panitera
Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.”
Berdasarkan UU MK Pasal 7A “(1) Kepaniteraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang
menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah
Konstitusi, (2) Tugas teknis administratif peradilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi (a) koordinasi pelaksanaan teknis
peradilan di Mahkamah Konstitusi, (b) pembinaan dan pelaksanaan
administrasi perkara, (c) pembinaan pelayanan teknis kegiatan
peradilan di Mahkamah Konstitusi, dan (d) pelaksanaan tugas lain
yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan
bidang tugasnya.”
41
33. Bahwa oleh karenanya perihal Administrasi Pengadilan atau Fungsi
Pemerintahan di Organ Judikatif, khususnya terhadap pelaksanaan
Putusan Pengadilan yang diatur berdasarkan pada Buku II Mahkamah
Agung Republik Indonesia, Edisi 2013, yang berjudul “Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat
Lingkungan Peradilan” “menjelaskan bahwa suatu putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-executable oleh Ketua
Pengadilan Negeri, apabila (e) Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat
menyatakan
suatu
putusan
non-executable,
sebelum
seluruh
proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali tersebut pada butir (a)
Penetapan non-executable harus didasarkan Berita Acara yang dibuat
oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi)
putusan tersebut.”
34. Bahwa Pengertian Pelaksanaan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan
sebagai UU adalah termasuk Fungsi Pemerintahan di Lembaga
Judikatif, sebagaimana diatur UU Administrasi Pemerintahan yang
memiliki Juridiksi/Ruang Lingkup Keputusan Tata Usaha Negara meliputi
semua aktivitas pada Organ: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta
Organ Tambahan, Dengan demikian terbukti bahwa PTUN masih tidak
mengakui keberadaan/eksistensi ruang lingkup pengaturan Administrasi
Pemerintahan yang meliputi semua aktivitas Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan termasuk yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan
dalam lingkup lembaga yudikatif.
35. Bahwa rumusan hukum TUN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU
PERATUN “Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
baik di Pusat maupun di daerah. Penjelasan yang dimaksud “urusan
pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Pasal 1 angka 8
UU PERATUN, mengatur “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Penjelasan:
yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam undang-
undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum
yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah
42
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan
badan atau pejabat tata usaha negara, baik ditingkat pusat maupun
daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601)/ “UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN” yang dikenal sebagai
Hukum Materil Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 “Badan dan atau
Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi
pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara
negara lainnya.” Dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal 1
angka 8 UU PERATUN jo. Penjelasan Pasal 1 Angka 7 UU PERATUN
jo. 3 UU Administrasi Pemerintahan pengertian Badan atau Pejabat
Pemerintahan meliputi:
a. Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yaitu
kegiatan yang bersifat eksekutif;
b. Badan atau pejabat yang melaksanakan kekuasaan eksekutif
sepanjang melaksanakan urusan pemerintahan, misalnya: Ketua
Dewan Perwakillan Rakyat menerbitkan keputusan yang mengangkat
seorang tenaga ahli atau Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan
keputusan yang menetapkan tim majelis hakim yang akan
menyidangkan suatu perkara tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Kekuasaan Kehakiman bukanlah kekuasaan eksekutif tetapi ketika
pejabat di dalamnya melaksanakan fungsi pemerintahan maka
pejabat tersebut termasuk dalam pengertian administrasi negara.
G. UNSUR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA:
36. Bahwa berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1) dan
ayat (5), pada pokoknya menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara
berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan
Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
37. Bahwa berdasarkan UU PERATUN yang dimaksud sebagai Keputusan
Tata Usaha Negara adalah Keputusan berbentuk tertulis, dikeluarkan
oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
43
hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final, dan
menimbulkan akibat hukum yang merugikan sebagaimana diatur dalam
ketentuan UU Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 “Keputusan
Administasi Pemerintahan yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara
atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut
Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
Pasal 1 ayat (9) UU PERATUN “Keputusan Tata Usaha Negara adalah
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan UU PERATUN
Pasal 1 ayat (10) “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang
timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum
perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat
maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha
negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.”
38. Bahwa orang perorangan maupun badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan diberikan hak oleh undang-undang untuk
mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata
Usaha Negara. Selain itu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
untuk menyelesaikan sengketa tata usaha Negara juga didasarkan pada
ketentuan UU PERATUN Pasal 47 “Pengadilan bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara.” jo. Pasal 50 “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara di tingkat pertama.” jo. Pasal 54 ayat (1) “Gugatan
sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang
berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
tergugat.” jo. UU Administrasi Pemerintahan Pasal 87 “Dengan
berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
44
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51
Tahun 2009 harus dimaknai sebagai (a) penetapan tertulis yang juga
mencakup tindakan faktual, (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata
Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
penyelenggara negara lainnya, (c) berdasarkan ketentuan perundang-
undangan dan AUPB, (d) bersifat final dalam arti lebih luas,(e) Keputusan
yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau (f) Keputusan
yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”
39. Bahwa dengan demikian sengketa antara Pemohon dengan Ketua
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Selatan
selaku
Pimpinan
Pejabat
Administrasi Pengadilan dikarenakan Objek Sengketa adalah Keputusan
TUN, atas dasar:
a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat
TUN, Badan atau Pejabat baik di pusat ataupun di daerah yang
melakukan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam perkara
a quo, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Tergugat
adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan penetapan
tertulis sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif,
menerbitkan Objek Sengketa yang merugikan Pemohon.
b. Bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berisi
tindakan hukum Pemerintahan yang bersifat TUN berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku,
Tindakan
Pemerintahan yang bersifat TUN berarti bahwa tindakan hukum
Badan/Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan
tersebut
bersumber
pada
suatu
ketentuan hukum TUN yang dapat
menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
c. Bersifat Konkret, Objek Sengketa sebagai objek tidak abstrak dan
bersifat konkret karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu,
yaitu penerbitan Objek Sengketa kepada Pemohon sebagai Subjek
Hukum, bersifat individual, Objek Sengketa sebagai objek tidak
ditujukan untuk umum, melainkan untuk pihak tertentu secara
spesifik dan individual, dalam hal ini ditujukan kepada Pemohon,
45
bersifat Final, dalam Gugatan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sudah definitif dan
tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung
menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon.
d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata. Objek Sengketa di atas telah menimbulkan akibat hukum
bagi Pemohon sebagai badan hukum perdata, yaitu telah
menghilangkan hak dan/atau mengesampingkan serta memutus
hubungan hukum Penggugat.
Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, jelaslah
bahwa Objek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan selaku Pejabat Administrasi Pengadilan bukan
sebagai Hakim, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (9) UU PERATUN dan oleh
karenanya memenuhi unsur sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara.
40. Bahwa berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (3) dimana maksud
dari fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur lebih
lanjut pada UU Kekuasaan Kehakiman, khususnya kewenangan Badan
Peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk melaksanakan Putusan
Pengadilan Perdata, sebagaimana UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 38
ayat (1), termasuk Pejabat TUN Penyelidik Mabes Polri yang
menghentikan proses penyelidikan, sebagaimana diatur pada Pasal 38
ayat (2). Bahwa khusus Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Pimpinan
Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan dalam melaksanaan Putusan
Perkara Perdata, kewenangan atribusi diberikan kepada Panitera dan
Juru Sita yang dipimpin Ketua Pengadilan, diatur UU Kekuasaan
Kehakiman Pasal 54 ayat (2).
41. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa adalah tentang Keputusan
TUN Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan/Ketua Pengadilan
selaku pimpinan Panitera dan Juru Sita yang melaksanakan putusan
pengadilan Perdata/eksekusi nyata-nyata menganulir/mengabaikan/
tidak melaksanakan/bertentangan/berbeda/tidak patuh/tidak sesuai
dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan, sehingga merupakan ranah
yang sebenarnya juga berada di luar pelaksanaan fungsi yang berkaitan
46
dengan Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945
yang
bertentangan
atau
melanggar
Kemerdekaan
Kekuasaan
Kehakiman vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, penyelesaiannya
diatur dengan Undang-Undang tersendiri atau tidak berupa upaya hukum
pada perkara asal/perdata untuk menguji apakah Keputusan TUN a quo
merupakan pelaksanaan atau sebaliknya dari Hasil Pemeriksaan Badan
Peradilan.
42. Bahwa Ketatanegaraan dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan Secara
Formil vide UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2), semua Organ Utama
maupun Organ Tambahan memiliki wewenang disamping Fungsi
Utamanya: Fungsi Membuat Peraturan Perundang-undangan/Fungsi
Regeln, Fungsi Pelaksanaan Undang-Undang/Fungsi Pemerintahan/
Fungsi Eksekutif dan Fungsi Penegakan Hukum/Fungsi Judikatif,
dilengkapi pula dengan 2 (dua) Fungsi a quo lainnya. Untuk pelaksanaan
Fungsi Pemerintahan di seluruh Organ diatur di dalam sebagaimana
diatur pada UU Administrasi Pemerintahan Pasal 4 ayat (1) a quo.
43. Bahwa pelaksanaan fungsi pokok Kekuasaan Kehakiman secara
kelembagaan tidak dapat dipergunakan untuk menggebyah uyah, bahwa
seluruh produk hukum Pengadilan adalah hanya semata-mata untuk
menegakkan hukum dan keadilan sebagai fungsi pokoknya atau dikenal
sebagai tindakan yudisial, yang terdiri dari Pengotentikan Berita Acara
Sidang Permusyawaratan Hakim dan vonis oleh Panitera dan
Pelaksanaan Sita jaminan oleh Juru Sita,dengan demikian berdasarkan
Pasal
24
ayat
(3)
UUD
NRI
1945
telah
mengelompokan
pelaksanaan/eksekusi putusan pengadilan perdata merupakan Fungsi
yang berkaitan dengan Penegakkan hukum atau merupakan Fungsi
Pemerintahan. Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap yang merupakan Mahkota Pengadilan harus
diperlakukan sebagai regeling dalam pelaksanaan putusan pengadilan
perdata oleh Panitera dan Juru Sita, sehingga diperlukan pengawasan
dari Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan kedua Jabatan Fungsional
tersebut.
44. Bahwa dengan demikian Pejabat Pelaksana Fungsi yang berkaitan
dengan Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945
47
adalah Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan seperti Pejabat
Penyelidik dan Penyidik, Pejabat Jaksa Penuntut Umum dan Pimpinan
Pejabat
TUN/Administrasi
Pengadilan/Ketua
Pengadilan
sebagai
Pimpinan Pejabat Administrasi/teknis yudisial yaitu Panitera dan Juru
Sita sebagai pelaksana Putusan Pengadilan Perdata vide Pasal 38 ayat
(2) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian sengketa yang terjadi
antara
Pemohon
dengan
Pimpinan
Pejabat
TUN/Administrasi
Pengadilan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Perdata, berada
dalam ranah fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau
yang berada di luar ranah Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur
pada Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyangkut tidak
dilaksanakannya putusan pengadilan perdata atau pelanggaran
Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan terhadap wewenang,
prosedur dan substansi yang merupakan kompetensi absolut PTUN
berdasarkan UU PERATUN jo. UU Administrasi Pemerintahan.
45. Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan TUN Pimpinan Pejabat
Administrasi
Pengadilan
yang
menganulir/mengabaikan/berbeda/
bertentangan/tidak patuh/tidak sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan
Peradilan/Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, atau berada di
luar Fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketua
Pengadilan selaku Pimpinan Pejabat Struktural Pengadilan atau Pejabat
Tata Usaha Negara, dari Panitera dan Juru Sita yang diberi kewenangan
atribusi untuk melaksanakan Putusan Hasil Pemeriksaan Badan
Peradilan, yang menyalahgunakan kewenangannya karena Putusan
TUN-nya berbeda dengan substansi/maksud muatan pada Objek
Permohonan dan PTUN berdalil malah membenarkan Keputusan TUN
Ilegalnya, dan menetapkan dismissal gugatan Pemohon di PTUN.
46. Bahwa apabila Objek Permohonan diartikan lain atau dijadikan dasar
legalitas bagi Keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN/Adminisrasi
Pengadilan yang menganulir/mengabaikan/berbeda/bertentangan/tidak
patuh/tidak sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan yang
menjadi Objek Sengketa jadi merupakan sebab makna ambigu, tidak
jelas, dan/atau multitafsir sehingga mengakibatkan kerusakan tantanan
konstitusi, karena sekalipun pelaksanaan fungsi yang sama sekali tidak
48
berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dimaksud Pasal
24 ayat (3) UUD NRI 1945, menjadi legal dalam mengintervensi
Kekuasaan Kehakiman sekalipun telah dijamin kemerdekaannya oleh
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.
H. OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN KETIDAK SAMAAN
DIHADAPAN HUKUM
47. Bahwa muatan Pasal 2 pada huruf e merupakan perlindungan hukum
yang diberikan kepada seluruh Pimpinan Pejabat TUN tidak terbatas bagi
Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan saja, namun bagi
seluruh Pejabat TUN yang melaksanakan/patuh terhadap Hasil
Pemeriksaan
Badan
Peradilan
sehingga,
dikecualikan
sebagai
Keputusan TUN yang dapat diuji di PTUN, sebagaimana contoh yang
diterangkan pada Peraturan Penjelasan Pasal 2 huruf e UU PERATUN.
Dengan demikian Objek Permohonan merupakan perlindungan hukum
bagi Badan dan/atau Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan,
yang hanya melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman saja, sehingga Keputusan TUN diluar pelaksanaan yang tidak
berkaitan dengan fungsi tersebut tidak dapat dilindungi dengan Objek
Permohon atau dianggap sebagai Keputusan TUN yang dikecualikan.
48. Bahwa Pemohon berpandangan kewenangan konstitusional langsung
berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara
hukum yang
menjamin persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan
pemerintahan, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum
dan keadilan. Titik tekan dari norma-norma dalam Pasal 27 ayat (1), dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang
adil, bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan
rasa keadilan;
a. Hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara
tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan
keadilan (yustitiabelen) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga
negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.
49
b. Asas Hak Asasi Manusia dan asas persamaan kedudukan dalam
hukum (equality before the law) dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mendasarkan pada ketentuan
UUD 1945 yang digunakan sebagai alat uji, terkandung esensi:
- Perlu adanya persamaan di dalam hukum (equality before the law);
dan
- Prinsip keadilan;
c. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta
mengadakan
kontrol
sosial
terhadap
peraturan
perundang-
undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak
membawa
manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat
terciptanya kepastian hukum;
d. Bahwa persamaan di dalam hukum (equality before the law) dan
prinsip keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi
upaya hukum dalam tindak pidana Pemilu hanya dibatasi sampai
pada tingkat banding pengajuan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sehingga
para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum
sebagai warga negara Indonesia [vide Pasal 28D ayat (1) UUD
1945];
Bahwa dari uraian uraian diatas maka jelas sekali hubungan sebab akibat
antara kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya Pasal 2
huruf e UU PERATUN yang dapat disalahgunakan atau masih bersifat
ambigu.
49. Bahwa Objek Permohonan, Pasal 2 huruf e UU Peratun dapat diartikan
lain selain yang ditujukan atau bersifat ambigu, tidak mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat
sepanjang
tidak
dimaknai
dengan
“e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar dan
sesuai dengan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Penafsiran
MK RI yang mendistorsi kompetensi absolut antara PTUN dan Peradillan
Perdata sebagaimana dinyatakan: “Mahkamah menilai Pasal 2 huruf e
tidak tepat jika dimaknai sebagai halangan bagi hak Pemohon untuk
mengajukan gugatan kepada PTUN, karena Pemohon sebenarnya telah
50
diberi kesempatan cukup untuk melakukan upaya hukum dalam perkara
yang putusannya menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha
negara bersangkutan”
a. Tidak mencerminkan Kepastian hukum, atas dasar:
1) UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia
adalah negara hukum”, sebagai salah satu ciri negara hukum
adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang. Prinsip
bahwa “dalam negara hukum pelaksanaan fungsi pemerintahan
dibatasi oleh Asas Legalitas, di dalam pengertian ini terkandung
dua subtansi, Pertama, pejabat atau aparat negara terikat oleh
ketentuan hukum positif yang berlaku, hukum positif dapat diubah
namun sampai saat perubahan itu telah selesai dilakukan, aparat
atau pejabat negara tetap harus mentaati hukum positif tersebut.
Kedua, kendatipun pejabat atau aparat negara memiliki
kekuasaan untuk mengubah hukum positif dimaksud dalam
melaksanakan kekuasaan itu dia tidak boleh melakukannya
menurut kehendak sendiri, sebab dalam kekuasaan untuk
mengubah (dan juga membuat) hukum itu terdapat pembatasan-
pembatasan. Prinsip bahwa “bahwa dalam negara hukum berlaku
legalitas formal” mengandung pengertian dalam suatu masyarakat
berlaku suatu tata tertib yang terikat pada aturan yang dibuat dan
dipertahankan oleh Negara. Di atas tata tertib itulah kehidupan
bernegara diselenggarakan. Adapun prinsip bahwa “bahwa dalam
negara hukum” hukumlah yang memerintah bukan orang,
mengandung pengertian bahwa setiap individu yang hidup dalam
negara hukum harus terbebas dari tingkah laku tak terduga dari
individu lain.dari prinsip inilah lahir kebutuhan akan lahirnya
pengadilan.
2) UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat “(1) Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa
sejarah lahirnya pemikiran perihal hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum yang adil adalah sejarah
51
perlawanan
terhadap
kesewenang-wenangan
penguasa.
Tujuannya ialah untuk mencegah lahir dan berkembangnya
kekuasaan yang bersifat tirani. Kemudian ketika gagasan tentang
negara hukum berkembang, pemikiran itupun diserap kedalam
tiga substansi yang menjadi prinsip dasar negara hukum, yaitu
(1) bahwa dalam negara hukum pemerintah (dalam arti luar)
dibatasi oleh hukum; (2) bahwa dalam negara hukum beraku
legalitas formal; (3) bahwa dalam negara hukum, hukumlah yang
memerintah, bukan orang.
b. Tidak mengandung (persamaan di hadapan hukum prinsip equality
before the law) berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1),
berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ini menjamin
keadilan, anti-diskriminasi, serta kepatuhan hukum bagi seluruh
rakyat. Persamaan Kedudukan dalam Hukum (Equality Before the
Law): Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial,
ekonomi, jabatan, maupun kekuasaan, memiliki hak yang sama untuk
mendapatkan perlakuan adil, perlindungan, dan jaminan hukum, atas:
1) Persamaan Kedudukan dalam Pemerintahan: Warga negara
memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam
pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih atau memilih dalam
pemilu.
2) Kewajiban
Menjunjung
Tinggi
Hukum
dan
Pemerintahan: Warga negara wajib mematuhi aturan yang
berlaku. Ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum
(rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).
3) Tanpa Kecualinya: Prinsip ini mutlak berlaku. Pejabat, aparat,
maupun rakyat biasa diperlakukan sama jika melakukan
pelanggaran hukum.
Oleh karena itu, objek permohonan Pasal 2 huruf e UU Peratun tidak
mencerminkan suatu persamaan dihadapan hukum dan kepastian
hukum.
52
50. Keputusan Pimpinan Pejabat TUN/Administrasi Pengadilan yaitu Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerbitkan Objek Sengketa
yang
menganulir/mengabaikan/tidak
melaksanakan/bertentangan/
berbeda/tidak patuh/tidak sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan
Peradilan/Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
serta
asas-asas
umum
Pemerintahan yang baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur
atau
Good
Governance),
karena
Objek
Permohonan
dapat
disalahgunakan untuk melegalkan intervensi terhadap kemerdekaan
kekuasaan kehakiman atau untuk melakukan kejahatan yang dikenal
oleh Masyarakat sebagai Mafia Peradilan, maka mengakibatkan Objek
Permohonan nyata-nyata melanggar Asas-asas Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan 6 UU
Pembentukan Perundang-undangan dan Asas-asas Pemerintahan Yang
Baik sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, sebagai
berikut:
a. Asas-Asas
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada:
1) Asas “kejelasan tujuan” sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf
(a)
UU
Pembentukan
Perundang-undangan,
selanjutnya
berdasarkan dalam peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut
yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa
setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2) Asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”,
sebagaimana diatur Pasal 5 huruf (b) UU Pembentukan
Perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan dalam peraturan
penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan “asas
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah
bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
53
3) Asas “dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5
huruf (d) UU Pembentukan Perundang-undangan, selanjutnya
berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang
dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa
setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus
memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan
tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis,
maupun yuridis.
4) Asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 huruf (e) UU Pembentukan Perundang-undangan,
selanjutnya berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih
lanjut yang dimaksud dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan
adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat
karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
5) Asas “kejelasan rumusan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5
huruf
(f)
Pembentukan
Perundang-undangan,
selanjutnya
berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang
dimaksud dengan Yang dimaksud dengan “asas kejelasan
rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta
bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan
berbagai
macam
interpretasi
dalam
pelaksanaannya;
6) Asas “keadilan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf (g) UU Pembentukan Perundang-undangan, selanjutnya
berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang
dimaksud dengan Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
7) Asas “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (h) UU
Pembentukan Perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan
54
peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud
dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama,
suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
8) Asas “ketertiban dan kepastian hukum” sebagaimana di atur
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU Pembentukan Perundang-
undangan, selanjutnya berdasarkan peraturan penjelasannya
diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan
kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
9) Asas “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” sebagaimana
di atur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (h) UU Pembentukan
Perundang-undangan,
selanjutnya
berdasarkan
peraturan
penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan “asas
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,
antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa
dan negara.
b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain:
1) Asas “kepastian hukum”sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf (a) UU Administrasi Pemerintahan, selanjutnya
berdasarkan peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang
dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa asas
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2) Asas “kemanfaatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf (b) UU Administrasi Pemerintahan, selanjutnya berdasarkan
peraturan penjelasannya diuraikan lebih lanjut yang dimaksud
dengan “asas kemanfataan” adalah manfaat yang harus
55
diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu
yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan
individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat
dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat
yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5)
kepentingan
pemerintah
dengan
warga
masyarakat;
(6)
kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi
mendatang;(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8)
kepentingan pria dan wanita.
3) Asas “ketidakberpihakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 10
ayat (1) huruf (c) UU Administrasi Pemerintahan, selanjutnya
dalam peraturan penjelesannya diuraikan diuraikan lebih lanjut
yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas
yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara
keseluruhan dan tidak diskriminatif.
51. Bahwa menarik pelajaran dari kasus konkrit, sekalipun Objek Sengketa
terdapat frasa “berdasarkan” namun norma tersebut masih dapat
dipergunakan seolah-olah didasarkan dan sesuai untuk melindungi
kejahatan oleh Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan untuk mengintervensi
kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dimana terhadap Keputusan TUN
ilegal Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan yang tidak mematuhi
pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman,
menjadi legal dengan menjadikan/mendudukannya Keputusan Kasasi
a quo sama dengan seperti putusan upaya hukum luar biasa selayaknya
suatu Putusan Peninjauan Kembali, atau membuat Keputusan TUN
a quo seolah-olah berdasarkan dan sesuai dengan Putusan Kasasi
Mahkamah Agung, sehingga meskipun pada Objek Permohonan sudah
terdapat frasa “berdasarkan” masih dapat disalahgunakan, atau tidak
mampu lagi untuk mencegah pelampauan wewenang. Maka Pemohon
berpandangan untuk mencegah garbage in garbage out, maka Objek
Permohonan menjadi suatu norma terdapat hukum yang tidak
berkeadilan, sehingga selanjutnya mendesak harus dibuat serigid
56
mungkin dan dikunci dalam hal dengan menambahkan frasa “dan
sesuai”.
52. Bahwa secara konstitusi materil, sekalipun Pejabat TUN dalam rangka
melaksanakan Fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman
vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 pada prinsipnya tetap tidak boleh
mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana
dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat
(2) UUD NRI selayaknya tetap masyarakat harus diberi kesempatan
untuk menguji Keputusan TUN Ilegal yang mengintervensi Kekuasaan
Kehakiman yang telah dijamin kemerdekaannya, sehingga menjadi
urgent untuk segera diperbaiki dan disempurnakan materi muatan yang
menjadi Objek Permohonan agar tidak lagi menimbulkan penafsiran yang
keliru atau disalahgunakan kembali.
53. Bahwa berdasarkan fakta juridis, Keputusan TUN yang mengintervensi
Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dapat terjadi berulang-ulang kali,
sehingga Objek Permohonan penting untuk disempurnakan agar tidak
dapat disalah tafsirkan dan/atau disalahgunakan oleh Pimpinan Pejabat
TUN/Administrasi Pengadilan oleh kedua Badan Peradilan khususnya
Peradilan Umum maupun PTUN, sehingga merusak tantanan konstitusi,
menjadikan beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang
Mulia Majelis Mahkamah karena Mahkamah Konstitusi sebagai
pengawal konstitusi (the guardian of constitution), yang berwenang
memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal undang-
undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi, merupakan
tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki
kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna
ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat disempurnakan
penafsirannya oleh Mahkamah Konstitusi, untuk berkenan memaknai
Objek Permohonan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
“berdasarkan dan sesuai” dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan,
sebagaimana dimaksud Petitum di bawah ini atau apabila Mahkamah
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).
57
Demi untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan tatanan konstititusi yang
telah terjadi hingga berakibat sangat merendahkan harkat dan martabat kedua
Badan Peradilan, baik di Pengadilan Negeri maupun PTUN karena menciptakan
ketidak samaan dihadapan hukum dan juga menciptakan ketidakpastian hukum,
serta
berkaitan
dengan
keberadaan
Mahkamah
untuk
melaksanakan
kewewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the
constitution), menjadi beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim Mahkam agar berkenan mengabulkan petitum sebagai
berikut.
IV. PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka
Pemohon dengan ini memohon perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan objek permohonan, muatan Pasal 2 pada huruf e Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3344) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344), diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan
Lembara Negara Nomor 4380), dan perubahan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5079) sebagaimana yang sudah ditafsirkan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014, yaitu “Tidak termasuk
dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang
ini:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang
bersifat umum;
58
c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan
lain yang bersifat hukum pidana;
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia;
g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,
mengenai hasil pemilihan umum. “Tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.”
Bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, sepanjang tidak dimaknai:
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut
Undang-Undang ini:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang
bersifat umum;
c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan
lain yang bersifat hukum pidana;
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar dan
sesuai dengan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia;
g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,
mengenai hasil pemilihan umum. “Tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27,
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
59
2. Bukti P-2a
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bukti P-2b
Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bukti P-2c
Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
6. Bukti P-4a
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Bukti P-4b
Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan;
8. Bukti P-5a
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;
9. Bukti P-5b
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;
10. Bukti P-5c
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;
11. Bukti P-6a
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;
12. Bukti P-6b
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum;
13. Bukti P-6c
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;
60
14. Bukti P-7
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
15. Bukti P-8
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-
XII/2014, tanggal 20 April 2015;
16. Bukti P-9a
: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel., tanggal 19 Januari 1993;
17. Bukti P-9b
Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
241/Pdt/1993 /PT.DKI, tanggal 17 September 1993;
18. Bukti P-9c
Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1358
K/Pdt/1994, tanggal 15 November 1995;
19. Bukti P-9d
Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Nomor 273 PK/PDT/1997, tanggal 19 Januari 1998;
20. Bukti P-10a : Fotokopi
Putusan
PN
Jakarta
Selatan
Nomor
303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 17 Januari 2002;
21. Bukti P-10b
Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
454/Pdt/2002/PT. DKI., tanggal 7 Januari 2003;
22. Bukti P-10c
Fotokopi
Putusan
Mahkamah
Agung
Nomor
2876
K/PDT/2003, tanggal 15 Februari 2006;
23. Bukti P-11a : Fotokopi
Putusan
Pengadilan
TUN
Jakarta
Nomor
110/G/2013/PTUN.JKT., tanggal 4 Desember 2013;
24. Bukti P-11b : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor
62/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Juni 2014;
25. Bukti P-12a : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT., tanggal 30 Juli 2013;
26. Bukti P-12b
Fotokopi Putusan Banding PT. TUN Jakarta Nomor
272/B/2013/PT.TUN. JKT., tanggal 10 Januari 2014;
27. Bukti P-12c
Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 240
K/TUN/2014, tanggal 7 Agustus 2014;
28. Bukti P-12d
Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Nomor 29 PK/TUN/2016, tanggal 7 Juni 2016;
61
29. Bukti P-13a : Fotokopi Penetapan Nomor 29/G/2013/PTUN-JKT., tanggal
17 April 2013;
30. Bukti P-13b : Fotokopi
Penetapan
Perlawanan
Nomor
29/PLW/2013/PTUN-JKT;
31. Bukti P-13c : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Nomor 38 PK/ TUN/2014, tanggal 30 Juni 2014;
32. Bukti P-14
: Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, Perihal: Permohonan Peninjauan
Kembali terhadap Keputusan Administratif yang Menyatakan
Eksekusi telah Selesai dengan Adanya Surat Perjanjian
Perdamaian, tanggal 28 September 2014;
33. Bukti P-15
: Fotokopi Penetapan Eksekusi Nomor 17/Eks.Pdt/2015, jo.
303/Pdt.G/2001/ PN.Jkt.Sel., tanggal 14 April 2015;
34. Bukti P-16a : Fotokopi Penetapan Nomor 284/G/2016/PTUN.JKT., tanggal
14 Desember 2016;
35. Bukti P-16b : Fotokopi
Putusan
Perlawanan
Nomor
284/PLW/2016/PTUN.JKT., tanggal 8 Februari 2017;
36. Bukti P-17a : Fotokopi
Putusan
Perkara
Bantahan
Nomor
345/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Maret 2016;
37. Bukti P-17b : Fotokopi Putusan Banding Nomor 596/PDT/2016/PT.DKI.,
tanggal 15 Desember 2016;
38. Bukti P-17c : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2840
K/PDT/2017, tanggal 22 Desember 2017;
39. Bukti P-18
: Fotokopi Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat
Tindak Pidana Umum, B/81/I/2022/Dittipidum, tanggal 25
Januari 2022;
40. Bukti P-19
: Fotokopi Opini Hukum Dr. Abdul Salam,S.H., M.H. (Pengajar
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia),
tanggal 20 Juni 2022;
41. Bukti P-20a : Fotokopi Penetapan Nomor 288/G/2022/PTUN-JKT., tanggal
7 September 2022;
62
42. Bukti P-20b : Fotokopi
Putusan
Perlawanan
Nomor
288/PLW/2022/PTUN.JKT., tanggal 18 Oktober 2022;
43. Bukti P-21
: Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, Perihal Permohonan Upaya Paksa
Diktum
9
(sembilan)
Putusan
Nomor
303/Pdt.G/
2001/PN.Jkt.Sel, tanggal 04 Juli 2022;
44. Bukti P-22
: Fotokopi Penetapan Non-Eksekutabel terhadap Penetapan
Eksekusi
Nomor
17/Eks.Pdt/2015.
jo.
Nomor
303/Pdt.G/2001/PN. Jkt.Sel., tanggal 08 Februari 2023;
45. Bukti P-23a : Fotokopi Penetapan Nomor 108/G/2025/PTUN.JKT., tanggal
23 April 2025;
46. Bukti P-23b : Fotokopi
Putusan
Perlawanan
Nomor
108/PLW/2025/PTUN.JKT., tanggal 18 Juni 2025;
47. Bukti P-23c : Fotokopi
Eksepsi
dan
Jawaban
Terlawan
Nomor
108/PLW/2025/PTUN. JKT., tanggal 22 Mei 2025;
48. Bukti P-24
: Fotokopi
Surat
Ombudsman
Nomor
B/2268/LM.12-
K2/0215.2022/IX/2022, Perihal Pemberitahuan Penutupan
Laporan, tanggal 29 September 2022;
49. Bukti P-25
: Fotokopi
Surat
Komnas
HAM
Nomor
1474/PM.00/TP/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023;
50. Bukti P-26
: Fotokopi Bahan Bimbingan Teknis Administrasi Perkara
Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan di PTUN Tahun Anggaran 2020, oleh Dr. A’an
Efendi berjudul “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam Memeriksa Sengketa Tindakan Pemerintahan”,
tanggal 11 November 2020;
51. Bukti P-27
: Fotokopi
Putusan
PTUN
Jakarta
Nomor
114/G/2013/PTUN.JKT., tanggal 27 November 2013;
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
63
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 huruf e Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3344, selanjutnya disebut dengan UU 5/1986) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) terhadap UUD NRI
Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon
mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Suhartoyo
dengan alasan terdapat potensi konflik kepentingan karena Hakim Konstitusi
Suhartoyo adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika Pemohon
mengajukan permohonan eksekusi kasus konkret yang dialami Pemohon.
Berkenaan dengan permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada
64
tanggal 8 April 2026 memutuskan untuk mengabulkan permohonan hak ingkar
tersebut.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.5]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
65
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 2
huruf e UU 5/1986 yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 2 huruf e UU 5/1986
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut
Undang-Undang ini:
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana
dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi perihal kedudukan hukumnya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah mengajukan
gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap pimpinan pejabat TUN pengadilan,
dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Pimpinan
Pejabat
TUN
Pengadilan
yang
menerbitkan
keputusan
TUN/beschiking/penetapan non-eksekutabel terhadap Penetapan Eksekusi
Nomor 17/Eks.Pdt/2025 jo. 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 April 2015
dalam
menjawab
Surat
Permohonan
Pemohon.
Pimpinan
pejabat
66
TUN/administrasi pengadilan menggunakan Pasal 2 huruf e UU 5/1986 untuk
menganulir seluruh putusan condemnatoir lainnya pada Perkara Nomor
303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel, yang dimenangkan oleh orang tua Pemohon.
4. Bahwa Pemohon menganggap norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 yang
dimohonkan pengujian, telah menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya
dengan alasan sebagai berikut.
a. norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 selalu dijadikan dasar hukum untuk
menghalangi gugatan Pemohon terhadap pimpinan Pejabat TUN pengadilan
karena menyimpang dalam melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman, atas diterbitkannya keputusan TUN ilegal yang tidak
sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan (HPBP) berupa 2 (dua)
Putusan Pengadilan Perdata, menyebabkan Pejabat Tata Usaha Negara
sewenang-wenang dalam menggunakan norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986
dalam membuat keputusan TUN yang ilegal atau cacat hukum;
b. norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 menyebabkan tidak diterimanya
permohonan Pemohon dalam sengketa perbuatan melawan hukum
Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan yang mengintervensi kemerdekaan
kekuasaan kehakiman dan terindikasi adanya praktik “mafia peradilan”
dengan pelampauan wewenang dan tindakan sewenang-wenang, dengan
mendasarkan pada norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986;
c. norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 menghalangi Pemohon untuk menguji
legalitas keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan, atas dasar
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengintervensi
kemerdekaan kekuasaan kehakiman, atau penyelesaian sengketa secara
hukum;
d. kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat nyata dan memiliki hubungan
sebab akibat dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena
norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 selalu digunakan dalam membuat
Keputusan Tata Usaha Negara yang illegal atau cacat hukum, sehingga
keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan menjadi terlindungi;
e. jika petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka akan ada pengaturan
lebih lanjut mengenai muatan Pasal 2 pada huruf e UU 5/1986, sehingga
kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi.
67
[3.7]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan
hukum sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah
membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia sesuai
dengan kartu tanda penduduk yang dilampirkan dalam permohonan. Pemohon juga
telah membuktikan pernah mengajukan gugatan TUN terhadap Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan Ketua Badan
Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan objek gugatan yaitu Surat
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10-U3/464/Hk.02.01.III.2012,
Perihal Permohonan Klarifikasi Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan, tanggal 14
Maret 2012 dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: W10-
U3/1052/Hk.02.01.III.2012, Perihal Permohonan Peninjauan Klarifikasi dan
Pelaksanaan Eksekusi, pada tanggal 31 Mei 2012 [vide Bukti P-13a sampai dengan
Bukti P-13c]. Pemohon juga menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya
yang disebabkan oleh berlakunya norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 yang
mengecualikan keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan
badan peradilan. Menurut anggapan Pemohon, norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986
a quo dijadikan dasar hukum dalam Putusan Pengadilan TUN untuk tidak dapat
menerima gugatan TUN Pemohon, karena objek gugatan yang diajukan Pemohon
tidak termasuk dalam pengertian keputusan TUN.
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak adanya keterkaitan
logis dan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon yang bersifat aktual dengan berlakunya norma Pasal 2
huruf e UU 5/1986. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, ihwal
anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian,
terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 2 huruf e UU
5/1986 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki
kedudukan hukum bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan
a quo.
[3.8]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan
permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
68
Pokok Permohonan
[3.9]
Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon
mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang
apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 merupakan
perlindungan hukum yang diberikan kepada seluruh pimpinan pejabat TUN tidak
terbatas bagi pimpinan pejabat TUN/administrasi pengadilan saja, namun bagi
seluruh pejabat TUN yang melaksanakan/patuh terhadap Hasil Pemeriksaan
Badan Peradilan sehingga dikecualikan sebagai keputusan TUN yang dapat diuji
di PTUN;
2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 jika tidak
ditambahkan frasa “dan sesuai” maka akan bersifat ambigu dan tidak
memberikan kepastian hukum serta melanggar prinsip persamaan di hadapan
hukum;
3. Bahwa menurut Pemohon, untuk mencegah garbage in garbage out, maka
norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 harus dibuat serigid mungkin dengan
menambahkan frasa “dan sesuai”;
4. Bahwa menurut Pemohon, sekalipun pejabat TUN dalam rangka melaksanakan
fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada prinsipnya tetap tidak
boleh mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana
dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
5. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
seharusnya masyarakat tetap diberi kesempatan untuk menguji keputusan TUN
ilegal yang mengintervensi kekuasaan kehakiman yang telah dijamin
kemerdekaannya. Sehingga materi muatan norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986
penting untuk disempurnakan agar tidak lagi menimbulkan penafsiran yang keliru
atau disalahgunakan oleh pimpinan pejabat TUN/administrasi pengadilan.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitum
memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan norma Pasal 2
huruf e UU 5/1986 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
69
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Tidak termasuk
dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar dan sesuai dengan
hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.
[3.10]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon
telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27
(selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
[3.11]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka tidak
terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.12]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil
permohonan Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat
atau tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986
karena norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014, diucapkan dalam Sidang
Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2015. Berkenaan dengan hal
tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang
termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan.
Pasal 60 UU MK menyatakan.
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan.
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
70
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap norma undang-undang yang
telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah
hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian
dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, Mahkamah
telah membaca secara saksama permohonan Pemohon a quo dan menyandingkan
dengan permohonan sebelumnya. Dalam Permohonan Nomor 113/PUU-XII/2014,
norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 diuji dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945, sedangkan dalam
permohonan a quo dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal
1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945. Dengan demikian, dasar pengujian yang digunakan dalam
permohonan a quo telah digunakan pada Permohonan Nomor 113/PUU-XII/2014.
Selanjutnya, Mahkamah memeriksa alasan konstitusional permohonan
a quo dan membandingkan dengan alasan konstitusional dalam Permohonan
Nomor 113/PUU-XII/2014 dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 2
huruf e UU 5/1986. Meskipun dalam kedua permohonan diajukan oleh Pemohon
yang sama dan dengan latar belakang kasus konkret yang sama, namun ternyata
terdapat perbedaan alasan dalam pemohonan a quo yang secara konkret berakibat
perbedaan dengan petitum yang dimohonkan dalam Permohonan Nomor 113/PUU-
XII/2014. Dalam hal ini, pada permohonan a quo, Pemohon memohon agar
Mahkamah memaknai norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 dengan menambahkan
frasa “dan sesuai dengan” terhadap norma a quo. Sebelumnya, dalam Permohonan
Nomor 113/PUU-XII/2014, Pemohon memohon agar norma Pasal 2 huruf e UU
5/1986 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari substansi permohonan
a quo beralasan menurut hukum atau tidak, karena alasan konstitusionalitas yang
berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang
oleh ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Oleh karena itu,
terhadap ketentuan norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 dapat dimohonkan pengujian
kembali dan Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.
71
[3.13]
Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, isu pokok yang dipersoalkan oleh
Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 yang
mengecualikan keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan
badan peradilan, dari pengertian keputusan TUN, telah membatasi Pemohon dalam
mengajukan gugatan TUN terhadap Pejabat TUN Pengadilan, sehingga tidak
memenuhi prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip persamaan
kedudukan dalam hukum, tidak memberi kepastian hukum yang adil, dan melanggar
hak milik pribadi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Berkaitan dengan isu pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon mengenai
pengecualian atas keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan
badan peradilan, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-
XII/2014 telah berpendirian norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 konstitusional dengan
pertimbangan antara lain, sebagai berikut:
[3.13] … Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf e tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa keputusan TUN yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf e
tidak menjadi objek Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan TUN
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e adalah keputusan TUN yang
hanya melaksanakan amar atau penetapan dari putusan pengadilan
perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika keputusan
TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tersebut dapat
diajukan sebagai objek gugatan ke PTUN, maka hal demikian berarti PTUN
akan mengadili putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata
usaha negara dimaksud.
Putusan pengadilan perdata dikatakan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap jika para pihak sudah tidak mengajukan upaya hukum atau
tidak ada lagi upaya hukum yang dapat digunakan. Jika PTUN menguji
keputusan TUN, yang dibuat berdasarkan perintah putusan pengadilan
perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal demikian
berarti PTUN mengingkari status “memperoleh kekuatan hukum tetap” dari
putusan pengadilan perdata tersebut. Tindakan PTUN yang demikian
dapat diartikan melanggar asas kepastian hukum, karena mengadili
kembali substansi perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dengan perkataan lain, justru menjadi suatu tindakan yang melanggar
kepastian hukum ketika PTUN diberi kewenangan untuk mengadili
gugatan terhadap keputusan TUN yang merupakan pelaksanaan dari
putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Dari pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai Pasal 2
huruf e tidak tepat jika dimaknai sebagai halangan bagi hak Pemohon
72
untuk mengajukan gugatan kepada PTUN, karena Pemohon sebenarnya
telah diberi kesempatan cukup untuk melakukan upaya hukum dalam
perkara yang putusannya menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata
usaha negara bersangkutan. Lebih lanjut, Mahkamah tidak menemukan
adanya pertentangan antara norma Pasal 2 huruf e UU PTUN dengan
Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1)
UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah menilai permohonan Pemohon
mengenai Pasal 2 huruf e UU PTUN tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 113/PUU-XII/2014 di atas, Mahkamah pada pokoknya menegaskan bahwa
keputusan TUN yang dimaksud oleh norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 tidak menjadi
objek Peradilan TUN karena keputusan TUN sebagaimana dimaksud oleh norma
Pasal 2 huruf e UU 5/1986 adalah keputusan TUN yang hanya melaksanakan amar
atau penetapan dari putusan pengadilan perdata yang telah memeroleh kekuatan
hukum tetap. Jika keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 2
huruf e UU 5/1986 dapat diajukan sebagai objek gugatan ke PTUN, berarti PTUN
akan mengadili putusan pengadilan perdata yang telah memeroleh kekuatan hukum
tetap dan PTUN mengingkari status “memeroleh kekuatan hukum tetap” dari
putusan pengadilan perdata tersebut. Hal demikian justru akan melanggar asas
kepastian hukum karena mengadili kembali substansi perkara yang telah
memeroleh kekuatan hukum tetap.
Pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam kutipan pertimbangan
hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014 menurut
Mahkamah masih relevan dan Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan
mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan
dimaksud. Oleh karena secara substansi permohonan Pemohon a quo sama
dengan substansi Permohonan Nomor 113/PUU-XII/2014 dan Mahkamah tetap
dalam pendiriannya, maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014 secara mutatis mutandis berlaku pula dalam
mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil
permohonan Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.14]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 telah ternyata tidak
bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip
persamaan kedudukan dalam hukum, telah memberi kepastian hukum yang adil,
73
dan tidak melanggar hak milik pribadi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1
ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian,
dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.15]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-
XII/2014 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum Putusan
a quo;
[4.4]
Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
74
Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dan Hakim
Konstitusi Suhartoyo menggunakan hak ingkar, pada hari Rabu, tanggal delapan,
bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas,
bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.59 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
75
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Yunita Rhamadani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum Mahkamah menciptakan suatu keadaan yang 18 keliru yaitu mendistorsi perbedaan Kompetensi Absolut antara di PTUN dan di Peradilan Perdata, yang diakibatkan Mahkamah keliru dalam menafsirkan Objek Permohonan, Pasal 2 huruf e UU PERATUN sebagaimana dinyatakan pada Halaman 41 alenia pertama “Mahkamah menilai Pasal 2 huruf e tidak tepat jika dimaknai sebagai halangan bagi hak Pemohon untuk mengajukan gugatan kepada PTUN, karena Pemohon sebenarnya telah diberi kesempatan cukup untuk melakukan upaya hukum dalam perkara yang putusannya menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara bersangkutan”, karena: a. Melanggar konstitusional tidak lagsung Pemohon tentang equality before the law sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 khususnya terhadap ketidak samaan dihadapan hukum antara Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan dengan Pimpinan Pejabat TUN di Organ Eksekutif, karena: 1) Objek Sengketa berada pada juridiksi HTUN tentang ketidak patuhan Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata/HPBP, bukan pada Hukum Perdata yang telah selesai dengan adanya HPBP yaitu 2 (dua) Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan. a) Terhadap Keputusan TUN ilegal 2 (dua) Pejabat/Badan TUN pada Organ Eksekutif, gugatan Pemohon terhadap Kepala BPN RI/Kemen ATR, dan Kakantah Jakarta Selatan, Majellis Hakim PTUN telah menyatakan Keputusan TUN kedua Pimpinan Pejabat TUN Organ Eksekutif adalah ilegal berdasarkan: 1) Putusan PTUN Jakarta No.110/G/2013/PTUN.JKT., tgl.4 Desember 2013, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada gugatan Pemohon terhadap Kepala BPN RI/Kemen ATR, pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Keputusan TUN ilegal, karena: “Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, secara konkrit dalam sengketa tata usaha negara ini, Pengadilan tidak dapat membenarkan sikap Tergugat yang 19 menyalahgunakan kewenanganannya dan bersikap sewenang-wenang, yaitu: i. Mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ii. Menjadikan Surat Perdamaian antara Tergugat III/Sponsor Asing dengan Burhanudin sebagai dasar tindakan Tergugat” Sikap demikian menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidak adilan bagi ahli waris yang berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah, khususnya Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan ayat 3, dan pasal 60 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan” 2) Pada putusan PTUN Jakarta No.42/G/2013/PTUN.JKT., tgl. 30 Juli 2013, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, gugatan Pemohon terhadap Kakantah Jakarta Selatan, pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa Keputusan TUN ilegal, karena: “Bahwa terhadap dalil TERGUGAT yang menyatakan Putusan Perkara No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., jo. Putusan No.454/Pdt/2002/PT.DKI., jo No.2876 K/Pdt/2003 dapat dikesampingkan dengan adanya Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Maret 2005, tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan, karena adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2876 K/Pdt/2003, tanggal 15 Februari 2006 yang menekankan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan, ditolak.” pertimbangan hukum telah dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan. b. Objek Sengketa adalah ketidakpatuhan Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan terhadap pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, bukan berada pada juridiksi penegakan hukum/Kekuasaan Kehakiman yang telah selesai dengan adanya HPBP; c. Keputusan TUN yang diduga ilegal karena menganulir/tidak patuh/bertentangan dengan HPBP, bukan pada dasar dikeluarkannya Keputusan TUN yaitu HPBP berupa 2 (dua) Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah dimenangkan Orang Tua Pemohon semasa hidupnya; 20 d. Dugaan terhadap Keputusan TUN ilegal secara hukum terhalang, karena atas dasar Objek Permohonan PTUN selalu tidak menerima gugatan pengujian terhadap Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik karena tidak berdasarkan dan sesuai dengan HPBP, sehingga menurut Pandangan Pemohon tidaklah termasuk sebagai Keputusan TUN yang dikecualikan; e. Dengan demikian sengketa terjadi bukan karena HPBP yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pada juridiksi Kekuasaan Kehakiman tentang penegakan hukum, tetapi pada pelaksanaannya berupa Keputusan TUN ilegal karena menganulir/tidak sesuai/tidak patuh dengan HPBP; f. Pengujian terhadap Keputusan TUN ilegal karena melanggar prosedur, wewenang dan substansi merupakan kompetensi absolut PTUN; Dengan demikian, Objek Sengketa yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan Kompetensi Absolut PTUN. 6. Bahwa meskipun Objek Sengketa berada pada juridiksi tidak dalam melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman sekalipun, dan melanggar: prosedur, wewenang dan substansi. Namun demi untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum atas sengketa pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pemohon telah berupaya untuk tetap mempraktekan dan simulasikan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana pada Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014, dengan mengajukan upaya hukum Kasasi, namun karena substansi sengketa adalah melampaui kewenangan juga bertindak sewenang-wenang, karena melarang Pemohon untuk melakukan Upaya Hukum Kasasi, atau pada perkara konkrit tidak hanya tentang pelampauan kewenangan saja, tetapi meliputi juga tindakan sewenang-wenang. Sehingga Pemohon berpandangan rumusan pertimbangan hukum Mahkamah a quo tidak tepat dan sia-sia untuk ditempuh/dipergunakan, karena justru: 21 a. Mengaburkan makna/distorsi, pengertian mengenai kompetensi absolut antara PTUN dengan Pengadilan Perdata. Bahwa pengujian Perkara telah selesai, karena 2 (dua) Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai HPBP memenangkan Orang Tua Pemohon, sehingga upaya hukum terhadap HPBP seharusnya dilakukan oleh Pihak lawan bukan Pemohon, permasalahan terjadi terhadap Keputusan TUN Pimpinan Pejabat TUN Pengadilan yang menyimpang dalam melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman; b. Dari Kasus Konkrit, terhadap Pejabat TUN Organ Eksekutif yaitu Kepala BPN/Kemen ATR dan Kakantah yang melakukan penyimpangan atau tidak patuh terhadap Putusan Pengadilan telah dinyatakan sebagai tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang; Sehingga Pengujian terhadap Keputusan TUN Badan dan/atau Pejabat TUN yang tidak patuh terhadap HPBP, tidak dapat dilakukan melalui upaya hukum perdata “untuk melakukan upaya hukum dalam perkara yang putusannya menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara bersangkutan.” Dengan demikian penafsiran Mahkamah telah mencipkatan suatu keadaan yang keliru mengenai perbedaan kompetensi absolut PTUN dan Pengadilan Perdata, oleh karenanya Pemohon jadikan sebagai alasan pembeda dengan Permohonan Pemohon Nomor 113/PUU-XII/2014. 7. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian disebabkan karena Mahkamah keliru dalam memahami pernyataan Pemohon sebagaimana yang dikonstantir, dan juga keliru menilai/mengkualifisir Objek Permohonan, sebagai berikut: a. Mahkamah keliru mengkonstantir pernyataan Pemohon, Pada perkara konkrit Mahkamah beranggapan bahwa Pemohon mempermasalahkan Keputusan TUN yang melaksanakan/mematuhi atau dibuat berdasarkan perintah putusan pengadilan perdata atau melaksanakan HPBP, sebagaimana dikonstantir pada alenia terakhir halaman 40 sebagai berikut “jika PTUN menguji keputusan TUN yang dibuat berdasarkan perintah putusan pengadilan perdata yang telah 22 memperoleh kekuatan hukum tetap, hal demikian berarti PTUN mengingkari status memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan pe
