59/PUU-XXIII/2025

KETETAPAN Nomor 59/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 26 Maret 2025, yang diajukan oleh PT Wijaya Perca, dalam hal ini diwakili oleh Aditia Tedja Nurman Diah selaku Direktur Utama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2025 memberi kuasa kepada Irawan Santoso, S.H., Andri Junirsal, S.H., M.H., Muhammad Taufik Umardhani Harahap, S.H., Zulfikri Lubis, S.H., M.H., M. Ivan Pattiwangi, S.H., M.H., dan Ahmad Fadli, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025, bertanggal 28 April 2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 59/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 59/PUU-XXIII/2025 tersebut Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 59.59/ PUU/TAP.MK/Panel/04/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 59/PUU- XXIII/2025, bertanggal 28 April 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 59.59/PUU/TAP.MK/HS/04/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 59/PUU-XXIII/2025, bertanggal 28 April 2025; c. bahwa terhadap perkara a quo, pada hari Kamis, 15 Mei 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberi nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; d. bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Pencabutan Perkara Permohonan Uji Materiil Nomor 59/PUU- XXIII/2025 bertanggal 26 Mei 2025; e. bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Perbaikan Permohonan dengan agenda meminta konfirmasi perihal permohonan pencabutan perkara a quo yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan perihal permohonan pencabutan atau penarikan Perkara Nomor 59/PUU-XXIII/2025 dengan alasan Pemohon belum bisa menyiapkan bukti-bukti 3 tambahan yang diperlukan [vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2025, hlm. 1-2]; f. bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali”; g. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 Juni 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 59/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 59/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 59/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah 5 sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah