59/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 59/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ahmad Sadzali, L.c., M.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Alamat : Tajem, No. 35, RT. 02, RW. 30, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Muhammad Alfata Birza Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Alamat : Srinanti, No. 94, RW. 05, RT. 018, Gunung Gajah, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Abdullah Widy Asshidiq Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2 Alamat : Gayamsari I No.17, Kocoran, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Zein Ahmad Rayhan Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Alamat : Jl. Drs. H. Soejoed No. 101 A, Kertasari, Kab. Ciamis, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : R. Makhdum Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Alamat : Jalan Trembesi, Blok C6/27, Kompas Indah, RT01/RW08, Mekarsari, Tambun Selatan, Bekasi selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Agung Gilang Pratama Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Alamat : RT 06/RW 02, Keniten, Tamanmartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Muhammad Syafiq Wafi Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 3 Alamat : Perumahan Bumi Avia Permai Kav 49 Bayen, Purwomartani, Kalasan, Sleman Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon VII; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Januari 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 59/PUU-XXII/2024 pada tanggal 27 Juni 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, ling- kungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 4 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "Undang Undang Kekuasaan Kehakiman" menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan; e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang." 4. Bahwa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226). 5. Bahwa Selanjutnya, Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 5 atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 6. Bahwa dengan demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia juga diatur didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." 7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang - Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selajutnya disebut sebagai Peraturan Mahkamah Konstitusi) "Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juga diatur dalam Pengujian Materiil Undang-Undang (PUU) Adalah Perkara Konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi" 8. Bahwa mahkamah konstitusi di bentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constution). Apabila terdapat Undang-Undang atau terbentuk bertentangan dengan Konstitusi (incontutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan 6 keberadaan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun pasal perpasalnya; 9. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstiusi terhadap 3 konstitusionalitas pasal-pasal dari undang- undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal- pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 10. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 11. Bahwa hal ini, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 523 ayat (1) Dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni; a. Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan unsur “Setiap Orang” b. Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 7 Pasal 523 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan unsur “Setiap Orang” 12. Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 Berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” 13. Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon A. Kedudukan Hukum Para Pemohon 1. Bahwa Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh para PEMOHON untuk mengajukan 8 permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir Undang- undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No Tahun 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang – Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai denhan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang; c. Badan hukum publik atau privat;atau d. Lembaga negara." Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang - Undang No 24 Tahun 2003 Sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Tentang Mahkamah Konstitusi: "Yang dimaksud dengan "Hak Konstusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan legal (Legal Standing) dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 2. Bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (kualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 9 Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang- undang tersebut. 3. Bahwa para Pemohon akan Menguraikan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan Pasal 523 Ayat (1) Dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Bahwa oleh karena itu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon. 1. Bahwa kualifikasi Para PEMOHON berkualifikasi sebagai bahwa kualifikasi PEMOHON I adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang mengampu kuliah As- Siyasah (Hukum Tata Negara Islam), Ilmu Negara, Hukum dan Masyarakat, Hukum HAM, dan Pendidikan Kewarganegeraan. (Bukti P-03). 2. Bahwa kualifikasi PEMOHON II adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga merupakan mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Islam Indoensia (UII) yang memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu-isu hukum pertanggungjawaban pidana politik uang dalam pemilihan umum yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda mahasiswa (KTM).(Bukti P-04), (Bukti P-21). 3. Bahwa kualifikasi PEMOHON III adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga merupakan mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) yang memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu-isu hukum politik uang dalam pemilihan umum yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda mahasiswa (KTM). (Bukti P-05), (Bukti P-22). 4. Bahwa kualifikasi PEMOHON IV adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga merupakan mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) yang memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu-isu hukum politik uang dalam 10 pemilihan umum yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda mahasiswa (KTM). (Bukti P-06), (Bukti P-23). 5. Bahwa kualifikasi PEMOHON V adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga merupakan mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) yang memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu-isu hukum politik uang dalam pemilihan umum yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda mahasiswa (KTM). (Bukti P-07), (Bukti P-24). 6. Bahwa kualifikasi PEMOHON VI adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga merupakan mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) yang memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu-isu hukum politik uang dalam pemilihan umum yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda mahasiswa (KTM). (Bukti P-08), (Bukti P-25). 7. Bahwa kualifikasi PEMOHON VII adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga merupakan mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) yang memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu-isu hukum politik uang dalam pemilihan umum yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda mahasiswa (KTM). (Bukti P-29), (Bukti P-30). Kedua, Kerugian Konstitution Para Pemohon Kerugian Konstitusional para PEMOHON. Mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang - undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 11 c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; B. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang di berikan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 523 Ayat (1) Dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: a. Hak untuk mendapatkan perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” b. Hak untuk tinggal diam dalam Negara yang berdaulat, negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusian yang adil dan beradab sesuai dengan sila pertama dan sila Kedua Pancasila yang juga termaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “…Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab….” c. Hak untuk memperjuangkan secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 12 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya” d. Hak untuk dihormati Hak Asasi Manusia sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” 2. Bahwa Pemohon I Sampai dengan Pemohon VII sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitutionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas berlakunya Pasal 523 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut isinya tidak dapat menjangkau kejahatan politik uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum yang terjadi sekarang ini. Sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi para pemohon yang tidak adanya rasa aman dari kejahatan-kejahatan tersebut, terbuktinya dari banyak perkara pelanggaran pemilu yaitu politik uang yang terhenti akibat tidak memenuhi unsur pasal subjektif yaitu Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pada pemilihan umum pada tahun 2024. 3. Bahwa para Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas maraknya politik uang pada pemilu 2024 yang semakin menjadi jadi di Indonesia. Perilaku moral demikian dewasa ini terjadi di Indonesia namun tidak dapat di tindak secara hukum dikarenakan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak dapat menjangkau Relawan Kandidat Calon di tingkat Legistlatif maupun Eksekutif dikarena adanya pembatasan subjektif dalam norma tersebut yaitu Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang di daftarkan di KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum. (Bukti P-11) 4. Bahwa kejadian-kejadian ini sebenarnya amat memprihatinkan dan mendorong para Pemohon untuk mengajukan permohonan ke 13 Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitutions dimana Mahkamah diharapkan dapat memberikan Kepastian Hukum dalam bagi seluruh warga Indonesia atas kejahatan Tersebut; 5. Bahwa kekhawatiran ini bukan saja merugikan para calon Legislatif dan Eksekutif yang kalah namun juga memberikan ketakutan beberapa para Pemohon yang akan berkemungkinan berkontestasi dalam Pemilihan Umum 2029 sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat dikarenakan tidak adanya kepastian hukum terkait relawan para calon akan melakukan politik uang pada masa kampanye maupun masa tenang pada pemilu 2029. 6. Bahwa upaya-upaya yang di lakukan para Pemohon tidak semata- mata berhenti pada subjek pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye dalam menjerat pelaku tindak pidana money politic tetapi dapat semua orang di mintai pertanggungjawaban pidana karena sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 7. Bahwa ketidakpastian hukum mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang ditimbulkan akibat pengaturan pasal a quo juga semakin membuktikan bahwa keberadaan pasal a quo secara faktual telah menggagal upaya-upaya yang di cita-cita bangsa ini dalam menerapkan sistem luberjurdil dan sekaligus juga melahirkan potensi dirugikan hak-hak konstitusional para Pemohon akibat situasi ketidakpastian hukum tersebut; 8. Bahwa secara bersama-sama para Pemohon mengalami kerugian konstitutionalnya atas Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum karena pasal tersebut tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan dalam pemilu yaitu politik uang, dimana kejahatan tersebut bisa terjadi baik pada diri Para Pemohon Maupun keluarganya. Oleh karenanya Para Pemohon mengajukan judicial review atas keberlakuaan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 14 9. Bahwa secara khusus masing-masing diri Pemohon mengalami kerugian pula konstitutional atas berlakunya Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, kerugian mana adalah khas sesuai dengan kapasitas masing-masing Pemohon sebagai berikut: 9.1 Bahwa Pemohon I, Ahmad Sadzali adalah seorang dosen dalam Bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pemohon I, memiliki keterkaitan erat dalam posisinya sebagai akademisi, pendidik dan tokoh yang menaruh perhatian besar pentingnya menjaga pemilihan umum yang demokratis di Indonesia yang dijamin dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, sayangnya, gelombang besar pada Pemilihan Umum 2024 di ciderai oleh politik uang yang menggila oleh pelaku yang tidak dapat tersentuh oleh hukum hal ini telah menjadi ancaman serius pada sistem pemilihan umum yang demokratis yang mana politik uang merupakan induk dari korupsi hal ini juga dapat mengancam mimpi Indonesia yaitu Indonesia Emas pada tahun 2045 diakibatkan oleh Politik Uang yang merupakan sumber dari korupsi. 9.2 Bahwa mengalami kerugian konstitusional, karena: (1) Sebagai pengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan As-Siyasah, Pemohon I mengalami kesulitan dan pesimis ketika menjelaskan materi tentang demokrasi dan pemilihan umum sebab terjadinya gap yang sangat jauh antara teori dan realita di lapangan. Pemohon I kesulitan memberikan contoh praktik dan riil di Indonesia ketika menjelaskan materi tentang demokrasi dan pemilihan umum karena ternodai oleh praktik politik uang; (2) Sebagai pengajar mata kuliah Ilmu Negara, Pemohon 1 mengalami kesulitan ketika menjelaskan materi tentang kedaultan rakyat dan relasi negara dengan rakyat, ketika praktik politik uang yang sangat masif di tengah masyarakat telah merusak kedaulatan dan hubungan antara negara dan rakyat; (3) Sebagai pengajar mata kuliah Hukum 15 dan Masyarakat, Pemohon I mengalami kesulitan ketika menjelaskan dan memberikan contoh penegakan hukum politik uang yang disebabkan oleh kerancuan Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak memberikan kepastian hukum; (4) Sebagai pengajar mata kuliah Hukum HAM dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pemohon I mengalami kesulitan menjelaskan materi tentang hak politik dan hak politik Warga Negara Indonesia sebab praktik politik uang yang masif telah meruntuhkan esensi dari hak politik tersebut. (Bukti P-33, Bukti P-33) 9.3 Bahwa Pemohon I Aktif melakukan Kajian-Kajian termasuk dalam pengaturan politik uang. Artinya adanya ketentuan Norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara nyata dan terang benderang melanggar Prinsip sistem Pemilihan Umum yang Luberjudil sementara dalam penegakan hukumnya sering kali perbedaan pendapat antara bawaslu, penyidik dan kejaksaan dalam menerapkan unsur Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 9.4 Bahwa Pemohon I juga merupakan Peneliti yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang di terbitkan di prosiding Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum”. 9.5 Bahwa Pemohon I tidak ingin politik uang yang berlebihan dapat membuka pintu bagi praktik korupsi di dalam politik. Pemilih yang membayar pajak mungkin mengalami kerugian konstitusional karena kehadiran korupsi dan praktik politik yang tidak sehat yang mempengaruhi integritas proses politik dan pemerintahan. 9.6 Bahwa pemimpin yang mengembalikan modal kampanye menjadi isu yang perlu diperhatikan terkait transparansi, 16 integritas, dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Praktik "balik modal" kampanye dapat menimbulkan risiko korupsi dan merusak demokrasi. Pemimpin yang terpilih dengan cara ini mungkin cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok pendukungnya daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya pemilu yang bersih dan transparan juga terkait dengan upaya untuk melahirkan pemimpin yang jujur dan adil yang secara jelas merugikan Pemohon I sebagai pemilih yang membayar pajak. 9.7 Bahwa Pemohon I mempertimbangkan pemimpin yang bersih dari praktik politik uang, hal ini mencerminkan aspirasi untuk kepemimpinan yang jujur, transparan, dan tidak terlibat dalam korupsi. Praktik politik uang dapat merusak demokrasi dan mengorbankan kepentingan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, harus menjadi Setiap Orang agar memudahkan dilakukan penegakan hukumnya. Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 9.8 Bahwa Pemohon I juga merupakan Pembayar Pajak mengalami kerugian konstitusional sebagai pemilih yang membayar pajak mungkin merasa bahwa kontribusi mereka tidak sebanding dengan pengaruh politik yang mereka miliki. Jika pemilihan atau kebijakan politik sangat dipengaruhi oleh kontribusi politik uang, maka orang-orang yang mampu secara finansial akan memiliki akses yang lebih besar untuk mempengaruhi proses politik. Hal ini bisa mengarah pada ketidaksetaraan politik di mana suara atau kepentingan orang- orang yang tidak mampu secara finansial tidak sepenuhnya diwakili.(Bukti P-09). Maka Pemohon I sebagai Dosen Fakultas Hukum, Memiliki hak Konstitutional untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan Negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) Undang- 17 Undang Dasar 1945, berkewajiban untuk melakukan Judicial Review ini ke Mahkamah Konstitusi. 9.9 Bahwa Pemohon I memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional Pemohon terhadap Frasa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye dan oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing serta kerugian konstitusional. 9.10 Bahwa Pemohon II, Muhammad Alfata Birza adalah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia yang mendalami Hukum Pidana, Pemohon II, Mencermati bahwasanya Pada acara Silahturahmi Relawan Prabowo-Gibran di Gor Sudiang, Makkasar, Sulawesi Selatan Prabowo Subianto selaku Capres 02 Pada Pemilihan Presiden 2024 dan juga merupakan Presiden terpilih pada Tahun 2024 yang menyampaikan bahwa menganjurkan warga untuk menerima uang yang diberikan para politisi, partai politik, atau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini justru memandang remeh pengaturan yang telah melarang Politik Uang dalam Pemilihan Umum dan secara masif melegalisasi Perbuatan Politik Uang dalam Pemilihan Umum adalah telah mencapai titik pemikiran yang mengancam keutuhan NKRI, dan sayangnya Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini justru menjadi celah yang tidak bisa menyentuh permasalahan tersebut sehingga sepatutnya ditinjau keberlakuannya. 9.11 Pemohon II menyayangkan bahwasanya unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye tidak berfungsi karena para kandidat calon pada Pemilihan Umum 2024 dengan menggunakan relawan sebagai kunci untuk melakukan kejahatan politik uang sebagai akibat tidak 18 terjangkaunya perilaku mereka oleh hukum karena unsur subjektif Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 9.12 Bahwa Pemohon II, mengamati bahwa penegakan hukum sangat sulit di lakukan dikarena politik uang itu tidak terjadi di ruang terbuka. Terlebih para caleg menurutnya punya cara menghindari keterpenuhan unsur pidana. "Subjek hukum hanya tiga yaitu peserta, tim kampanye, dan pelaksana. Caleg maupun Capres meminjam tangan orang lain yang bukan dimaksud dalam subjek Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 9.13 Bahwa Pemohon II juga merupakan Peneliti yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang di terbitkan di prosiding Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum” serta tugas akhir dari Pemohon II juga membahas terkait politik uang dalam pemilu yaitu “Penegakan Hukum Dan Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. 9.14 Bahwa Pemohon II akan maju sebagai menjadi calon anggota legislatif di pemilihan umum tahun 2029 di Sumatera Selatan dan Tentunya Pemohon II tidak ingin di curangi dengan politik Uang yang dilakukan oleh Relawan atau Pihak lain yang tidak termasuk dalam subjek dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 9.15 Bahwa ketidakpastian hukum mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang ditimbulkan akibat pengaturan pasal a quo juga semakin membuktikan bahwa keberadaan pasal a quo secara faktual telah menggagal upaya-upaya yang di cita-cita bangsa ini dalam menerapkan sistem luberjurdil dan sekaligus juga melahirkan potensi dirugikan hak-hak konstitusional Pemohon 19 II akibat situasi ketidakpastian hukum tersebut. Aktivitas Politik Uang dalam Pemilihan Umum telah jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia dan mengancam sistem demokrasi yang merupakan landasan mendapatkan pemimpin yang berkualitas, (Bukti P-10) Sehingga Pemohon II perlu menggunakan hak konstitutional nya selaku mahasiswa sebagai agent of change tersebut untuk melindungi sistem Pemilihan Umum demokratis yang luberjudil sebagaimana di atur dalam Pasal 22E Undang-Undang 1945 serta untuk menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Pasal 28J Undang-Undang Dasar) dengan cara melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 9.16 Bahwa Pemohon III, Abdullah Widy Asshidiq, S.H merupakan pengamat politik yang selalu mengamati pada pemilihan umum 2024 Pemohon III menaruh perhatian pada politik uang yang berlebihan dapat membuka pintu bagi praktik korupsi di dalam politik karena kehadiran korupsi dan praktik politik yang tidak sehat yang mempengaruhi integritas proses politik dan pemerintahan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya hukum yang mengatur Politik Uang pada Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Umum sehingga Pemohon III Memiliki hak konstitutional selaku pemilih di Pemilu 2024 untuk mendapatkan jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perlu adanya judicial review Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 9.17 Bahwa Pemohon III juga merupakan Peneliti yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang di terbitkan di prosiding Universitas Islam Indonesia dengan judul 20 “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum”. 9.18 Bahwa Pemohon IV, Zein Ahmad Rayhan, S.H adalah Pengamat politik yang selalu mengamati pada pemilihan umum 2024, Pemohon IV menekankan biaya politik yang tinggi membuat pemimpin berusaha mengembalikan modal yang dikeluarkan selama proses kampanye. Hal ini dapat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia karena orang pasti mengejar untuk balik modal. Oleh karena itu Pemilu harus dijaga kualitasnya agar masyarakat dapat mengetahui rekam jejak peserta pemilu 2029 sebelum memilih. Semua itu demi mewujudkan calon pemimpin dan wakil rakyat yang kredibel dan berintegritas Pemohon IV Memiliki hak konstitutional selaku pemilih di Pemilu 2024 untuk mendapatkan jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perlu adanya judicial review 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 9.19 Bahwa Pemohon IV juga merupakan Peneliti yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang di terbitkan di prosiding Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum”. 9.20 Bahwa Pemohon V, Raden Mahdum, S.H adalah Pengamat politik yang selalu mengamati pada pemilihan umum 2024, Pemohon V, menekan pada Pemimpin yang mengembalikan modal kampanye menjadi isu yang perlu diperhatikan terkait transparansi, integritas, dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Praktik "balik modal" kampanye dapat menimbulkan risiko korupsi dan merusak demokrasi. Pemimpin yang terpilih dengan cara ini mungkin cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok pendukungnya daripada kepentingan masyarakat secara 21 keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya pemilu yang bersih dan transparan juga terkait dengan upaya untuk melahirkan pemimpin yang jujur dan adil, Pemohon V memiliki hak konstitutional selaku pemilih di Pemilu 2024 untuk mendapatkan jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perlu adanya judicial review Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 9.21 Bahwa Pemohon VI, Agung Gilang Pratama merupakan Bakal Calon Bupati Sleman dengan jalur independen yang akan bertarung pada Pilkada tahun 2024 pada periode 2024 – 2029, Pemohon VI menekan pada untuk mendukung pemimpin yang bersih dari praktik politik uang melibatkan berbagai aspek, mulai dari partisipasi masyarakat dalam politik, peran partai politik, hingga perbaikan sistem pemilu dan penegakan hukum. Hanya dengan upaya lintas sektoral dan komitmen bersama, harapan untuk kepemimpinan yang bersih dan transparan dapat tercapai, sehingga Pemohon VI perlu menggunakan hak konstitutional nya selaku Bakal Calon Bupati Sleman tersebut untuk melindungi sistem Pemilihan Umum yang luber judil sebagaimana di atur dalam Pasal 22E Undang-Undang 1945 serta untuk menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Pasal 28J Undang-Undang Dasar) dengan cara melakukan judicial review Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. 9.22 Bahwa Pemohon VI juga merupakan Peneliti yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian penelitian yang di terbitkan di prosiding Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum. 22 9.23 Bahwa Pemohon VII, Muhammad Syafiq Wafi, S.H Merupakan Mahasiswa Magister Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pemohon VII, mengamati politik uang menyebabkan pemilih untuk memilih kandidat berdasarkan imbalan materi yang diberikan, bukan berdasarkan kualitas kandidat dan visi mereka dan politik uang dapat menyebabkan pemilih untuk memilih kandidat yang tidak memiliki keterampilan atau dedikasi terhadap isu-isu publik, tetapi yang cukup membayar politik uang, Pemohon VII menganalisa kenapa banyak sekali politik uang ternyata problematika pada Bahwa rumusan norma dalam pasal a quo secara nyata mengakibatkan kerugian karena dari kelenturan tafsir ketentuan pasal a quo yang berdasarkan rumusannya dapat diterjemahkan oleh pelaksana Undang-Undang sebegitu rupa, sesuai dengan kehendak dan kepentingannya hal ini jelaskan merugikan Pemohon VII yang kan menjadi dosen di Fakultas Hukum karena tidak bisa memberikan contoh kepada mahasiswa dalam menerapkan sistem pemilu yang luberjudil dalam tindak pidana politik uang. Sehingga Pemohon VII perlu menggunakan hak konstitutional nya selaku akan menjadi akademisi tersebut untuk melindungi sistem Pemilihan Umum yang luber judil sebagaimana di atur dalam Pasal 22E Undang- Undang 1945 serta untuk menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Pasal 28J Undang-Undang Dasar) dengan cara melakukan judicial review Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. 9.24 Bahwa Pemohon VII juga merupakan Peneliti yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian penelitian yang di terbitkan di prosiding Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum”. 23 9.25 Bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2024 maupun dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang, sehingga juga berhak untuk mendapatkan pasangan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip kepastian hukum. 9.26 Bahwa Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia dan memiliki hak pilih serta aktif menggunakan hak pilih Pemohon untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI maupun Anggota DPR/DPD RI, menilai dalam demokrasi perwakilan atau representative democracy, Presiden beserta anggota DPR RI. 9.27 Bahwa Mahkamah harusnya konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana pada paragraf 3.6 menyatakan bahwa: “Berdasarkan uraian yang dikemukakkan Pemohon dalm menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut diatas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Anggapan Kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya Potensial dapat Terjadi. 9.28 Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian Undang- Undang a quo merupakan wujud kepedulian dan para Pemohon untuk terus-menerus mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan termasuk dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia pemberantasan korupsi maupun penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, transparan dan akuntanbel. 9.29 Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan 24 negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dengan tegas menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. 9.30 Bahwa terhadap para Pemohon yang selama ini aktif dalam upaya demokratis dan perbaikan sistem pemilu, guna memastikan partisipasi yang seluas-luasnya dari warga negara dalam Pemilu. Upaya-upaya tersebut menjadi terhambat dan terancam dalam pencapaian dan keberlanjutannya, sebagai akibat dari ketidakpastian rumusan pasal a quo. 9.31 Bahwa Politik uang juga menciptakan ketidakadilan sosial. Kesenjangan antara politisi yang kaya dan masyarakat biasa semakin memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang kurang mampu sering kali tidak memiliki akses yang sama ke perwakilan politik yang berkualitas, karena calon yang miskin memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan dana kampanye. Ketergantungan pada politik uang juga mengganggu kebijakan publik yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Politisi yang terikat dengan pendanaan khusus cenderung membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan kelompok yang membiayai mereka, bukan kepentingan umum. 9.32 Bahwa selain kerugian-kerugian konstitusional yang berkaitan langsung dengan para Pemohon, sebagai warga negara yang berkecipung dalam dunia hukum, para Pemohon juga merasa memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, dalam kapasitas para Pemohon sebagai 25 akademisi hukum, merasa perlu untuk melakukan uji materi terhadap pasal a quo; 9.33 Bahwa Pemohon hilang kerugian jika permohonan aquo dikabulkan yaitu harus merubah frasa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye menjadi Setiap Orang agar memudahkan dilakukan penegakan hukumnya. 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mana merupakan Kerugian konstitusional dimaksud bersifat setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut para Pemohon terdapat hak konstitutional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ternyata membebas para pelaku tindak pemilu apabila tidak mempunyai SK Pelaksana dan tim Kampanye yang didaftarkan di KPU telah menjadi ancaman para Pemohon yang akan Berpartisipasi di Pemilu 2029 maupun kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia. 11. Bahwa Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagai pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat- syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.oleh karenanya jelas pula keseluruhan 26 para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Materiil Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. III. ALASAN-ALASAN/POKOK PERMOHONAN KERANGKA ACUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG- PASAL 523 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA POLITIK UANG DAN PERLINDUNGAN NILAI NILAI AGAMA DI INDONESIA 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa ada dua alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh para Pemohon yakni alasan Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang dan Perlindungan Nilai-nilai Agama di Indonesia. Kedua isu ini dalam era masyarakat yang semakin liberal dan bebas nilai sering di anggap sebagai isu domestik yang tidak dapat dijadikan dasar dalam membatasi perilaku yang semakin masyarakat yang semakin berbahaya dan merugikan bangsa. Padahal, sebagai negara besar dengan segala sejarah dan nilai-nilai luhur yang dimiliki Indonesia, Peran agama merupakan sebuah entitas penting yang dicatat sejarah dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia; 3. Bahwa asas “Kepastian Hukum” sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat semata mata dimaknai sebagai mitos belaka melainkan terkandung fakta yang harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, serta mudah dilaksanakan namun apabila Asas Kepastian Hukum tidak di gunakan secara jelas dan mudah pemaknaannya maka bangsa dan negara Republik Indonesia berada dalam ancaman kehancuran kepada perpecahan bangsa dan negara ataunya mudah negara di kuasai asing); 27 4. Bahwa perihal nilai-nilai agama juga sudah tegas diakui dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta sila pertama yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga harus dimaknai bahwasanya Negara didasarkan pada Nilai-Nilai Agama sebagai salah satu konstitutionalnya dalam mendirikan Negara dan menyelenggarakan Pemerintahan (Sebagai tercatat dalam Sejarah); Kepastian Hukum 5. Bahwa kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “einführung in die rechtswissenschaften”. Gustav Radbruch menuliskan bahwa Gustav Radbruch yang menjelaskan cita hukum (Idee des Recht) yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). (Bukti P-13); 6. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakkan oleh Frans Magnis Suseno, terdapat empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) Kepastian Hukum (2) Tuntutan Perlakuan Yang Sama (3) Legitimasi Demokratis, Dan (4) Tuntutan Akal Budi 7. Bahwa pada dasarnya setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya mempertimbangkan apakah suatu norma tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak yang menjadi pasal karet serta jangan sampai terdapat aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain yang menyebabkan tidak dapat di terapkan oleh instansi Penegak Hukum dalam mengadili suatu perbuatan pidana; 8. Bahwa Pemohon I sebagai Dosen Fakultas Hukum dalam Hukum Tata Negara melalui Tridharma Perguruan Tinggi yang di embannya di tuntut untuk mewujudkan pemilu yang bersih dari praktik politik uang juga terkait dengan perbaikan sistem pemilu, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Selain itu, pendidikan politik dan kesadaran akan pentingnya pemimpin yang bersih juga perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. 28 Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini maka tidak akan ada lagi pemimpin yang mengembalikan modal kampanye karena money politic merujuk pada praktik politik uang (money politic) yang melibatkan penyimpangan modal kepada simpatisan atau masyarakat untuk memilih kandidat dalam pemilu. Politik uang ini dapat mengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu; 9. Bahwa Pasal yang diajukan oleh Para Pemohon adalah terkait dengan Pengaturan Politik Uang dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan Pasal-Pasal yang amat mengancam sistem Pemilihan Umum Yang Luberjudil dikarenakan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Pemilihan Umum yang membatasi terkait subjek Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye pada dasarnya amat berbahaya dan merusak bagi kultur Pemilihan Umum yang demokratis. Menurut Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Relawan Calon Kandidat masih hal tidak dilarang dalam Undang Undang Pemilu, Padahal Relawan Calon Kandidat Merupakan biang keladi kehancuran sistem Pemilihan Umum Yang Luberjudil; 10. Bahwa ketika hanya pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang termasuk dalam subjek hukum tertentu, hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam menetapkan tanggung jawab bagi (Relawan) yang terlibat secara tidak langsung namun memiliki dampak negatif dalam praktik yang disengketakan; 11. Bahwa dalam hal judicial review Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perihal Pengaturan subjek dibatasi pelaksana, peserta, atau tim kampanye ternyata sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin menantang dan berbahaya konsep Politik Uang ternyata menggunakan relawan calon sebagai celah hukum untuk melakukan serangan fajar kepada peserta kampanye (masyarakat). Pendeknya masalah Unsur Subjektif dalam politik uang ini sudah menjadi ancaman nyata bagi bangsa dan negara sehingga hukum yang ada harus di tinjau ulang agar lebih memberikan kepastian hukum pada pelaku tindak pidana money poltic; 29 12. Bahwa pemberlakuan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini justru melindungi relawan yang melakukan tindak pidana politik uang dan juga tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal pelakukan bukan pelaksana, peserta, atau tim kampanye; Dasar Filosofis Negara: Agama 13. Bahwa dasar filosofis Negara Republik Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam Sila Pertama Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menjamin negara untuk berpegang teguh pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa; 14. Bahwa founding fathers Indonesia telah mufakat mencantumkan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa sebagai Sila Pertama Pancasila sebagai Norma Dasar (groundnorm) yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Dalam buku Uraian Pancasila Tahun 1976, Anggota Panitia Lima, yakni Mohammad Hatta, Prof. HA Subardjo Djoyoadisuryo S.H., Mr. Alex Andries Maramis, Prof. Sunaryo S.H., dan Prof. Abdoel Gafar Pringgodigdo S.H., merumuskan: “Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar memimpin cita-cita ke negaraan kita yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusian yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi.” (Lihat, Muhammad Hatta, Pengertian Pancasila, (Jakarta: Cv Haji Masagung, 1989); 15. Bahwa para pendiri bangsa Indonesia sama sekali tidak mencitakan Indonesia sebagai negara “Netral Agama” atau “Negara Sekuler”. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sarat dengan muatan nilai-nilai keagamaan sebagai berdirinya Negara Indonesia. Oleh karena itu seyogyanya, pemahaman terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 tidak dilepaskan dari kerangka nilai-nilai agama terlebih diseret ke kutub netral agama. Pemahaman semacam ini, Selain keliru, Juga merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita luhur para pendiri bangsa, juga akan berakhir dengan sia-sia, sebab bangsa Indonesia pada umumnya tidak mungkin dilepaskan dari ajaran-ajaran agama, secara 30 khusus umat Islam sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia tentu saja sulit untuk bisa dilepaskan dari ajaran-ajaran agama Islam baik secara akidah maupun syariah-nya; 16. Bahwa Almarhum Prof. Hazirin dalam bukunya, Demokrasi Pancasila (Jakarta Rineka Cipta, 1990, cet ke-6 hal. 34), menulis: “Bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah dengan konsekuensi (akibat mutlak) bahwa ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ berarti pengakuan ‘Kekuasaan Allah’ atau ‘Kedaulatan Allah’ (Hlm 31). “Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi Orang Nasrani, dan Syariat Hindu bali bagi Orang Bali, Sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara”. 17. Bahwa Menurut Bung Hatta, “Dasar ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita cita ke negaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik sedangkan dasar pri kemanusian adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dalam daripada dasar – dasar yang memimpin tadi. Dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya dasar Hormat menghormati agama masing-masing, Melainkan pula menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran keadilan dan kejujuran” (M. Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, Halaman 244-245) 18. Bahwa dalam persidangan Majelis Konstituante, Gagasan Natsir menjadikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai point of reference ternyata di dukung oleh Arnold Mononutu, Anggota Konstituante dari Partai Nasional (PNI) dan beragama Nasrani dengan lantang menafsirkan Pancasila menurut iman Kristiani. Mononutu yang menolak mengakui Pancasila sebagai hasil “penggalian” dari masyarakat sila demi sila dari Pancasila dengan memakai ayat-ayat dari Kitab Injil. Bagi Mononutu, Pancasila, Pancasila merupakan manifestasi dari ajaran-ajaran injil. Mononutu antara lain menerangkan: “Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bagi Kami, pokok dan sumber dari sila-sila lain. Tanpa Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila akan menjadi Filsafat materialitis belaka.” Subtansi kalimat itu di ulangi oleh Mononutu: “Pancasila tanpa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ideologi materialistik semata-mata yang secara prinsipil Kami Tidak Dapat Menerimanya” 19. Bahwa atas-atas dukungan Arnold Mononutu, Natsir Berkata: 31 “Bukankah ini berarti (kalau sudah demikian), disinilah kita sampai pada titik pertemuan, antara umat kristen dan Umat Islam, yakni sama sama hendak mencari dasar negara yang bersumber wahyu ilahi? Baik melalui Injil ataupun Melalui Al- quran. Dengan demikan akan terdapatlah kiranya kenyataan, baik dalam golongan Saudara Mononutu dan Golongan Kami mendapatkan persesuaian dalam satu hal essensil, Yakni sama- sama menolak faham Sekularisme sebagai falsafah Negara….” (Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, Halaman 244-245) 20. Bahwa dalam bagian “Pendapat Mahkamah” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 disebutkan bahwasanya Keyakinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain Forum Internum yang merupakan penerimaan Pancasila sebagai dasar Negara. Setiap Propaganda yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara yang baik. Pada saat Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri RI (Tahun 1950-1951), dia memerintahkan Menteri Agama K.H. A Wachid Hasyim dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Bahder Djohan untuk membuat kebijaksanaan pendidikan yang menjembatani sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan persekolahan; 21. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada putusan mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penyalahgunaan Agama (Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009) menyatakan: “Atas dasar pandangan Filosofis tentang kebebasan beragama yang demikian di Indonesia sebagai negara Pancasila tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau Praktik yang menjauhkan warga negara dari Pancasila. Atas nama kebebasan, seseorang atau kelompok tidak dapat mengikis religiusitas masyarakat yang telah diwarisi sebagai nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia” 22. Bahwa lebih jauh lagi, Mahkamah Konstitusi menyatakan “Prinsip negara hukum Indonesia harus di lihat dengan cara Pandang Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata mata berpegang pada prinsip individualisme 32 maupun komunisme” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU- VII/2009, [ 3,34,10] 23. Bahwa adanya dasar filosofis sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Para Pemohon yakin bahwasanya kebutuhan untuk mendasarkan seluruh perundang-undangan dalam konsep dasar Moral yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebuah keniscayaan dalam tatanan Negara Republik Indonesia yang tidak dapat di tawar-tawar atas dasar apapun; 24. Bahwa agama-agama di Indonesia pada dasarnya juga melarang politik uang hukumnya adalah haram. Hal ini karena praktik tersebut termasuk dalam kategori risywah, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dapat membebaskan relawan kandidat calon yang tidak dapat di pidana selain itu dari pada harus di tegaskan kembali nilai-nilai agama sebagai salah satu pedoman; 25. Bahwa oleh karenanya berdasarkan dua alasan utama sebagai framwork permohonan judicial review inilah, maka kemudian seorang dosen Hukum Tata Negara dan Enam Mahasiswa yang mendalami Hukum Pidana menggunakan hak konstitusionalnya untuk bersama-sama membangun masyarakat dan negaranya sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan uji materiil atas Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Pertentangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 26. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakkan oleh Lon L Fuller, yang menyatakan bahwa suatu peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan empat syarat berikut ini: 33 a. Hukum-Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat di mengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatan kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang di umumkan dengan pelaksaannya senyatanya. 27. Bahwa Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan peraturan yang lainnya terutama pada pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dikarena adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali (Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) sehingga peraturan yang lain tidak dapat di terapkan (Bukti P-15), (Bukti P-16) 28. Bahwa memang tidak terdapat unsur subjektif yang sama antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum akan tetapi ada keterkaitan aturan mengenai tindak pidana politik uang dalam pemilu yaitu berbunyi: TABLE 28.1 Pertentangan Pasal UU Pemilu dan KUHP Pasal 523 UU Pemilu Pasal 149 KUHP Pasal 523 ayat (1) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling Pasal 149 ayat (1) berbunyi: “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.” 34 banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 523 ayat (2) Berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pasal 149 ayat (2) berbunyi: “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap” Pasal 523 ayat (1) Berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 29. Bahwa "Sesuai asas lex spesialis derogat lex generali (aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum), maka aturan dalam KUHP tidak dapat digunakan karena aturan politik uang dalam KUHP itu merupakan aturan yang bersifat umum (lex generalis). Dalam Undang- Undang Pemilu yang bersifat khusus (lex spesialis) juga diatur hal yang serupa. Dengan demikian aturan politik uang yang berlaku adalah aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Bukti P-14); 30. Bahwa mengingat ada dua asas umum Titulus Est Lex dan Rubrica Est Lex. Titulus Est Lex adalah prinsip yang diartikan “judul perundang-undangan yang menentukan” sebaliknya Rubrica Est Lex adalah prinsip yang diartikan 35 sebagai “bagian perundang-undanganlah yang menentukan”. Maka dari itu kami para Pemohon menggunakan asas umum yaitu Rubrica Est Lex; 31. Bahwa apabila mengacu pada asas Titulus Est Lex “judul perundang- undangan yang menentukan”. Diketahui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum memiliki judul yakni ”pemilihan umum” serta memiliki ketentuan pidana pemilu tersendiri di dalamnya dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana memiliki judul yakni ”peraturan hukum pidana” serta memiliki ketentuan pidana pada saat pemilihan. Hal tersebut sudah menunjukan keberadaan hukum pidana khusus dapat mengesampingkan hukum pidana umum (asas lex spesialis derogat lex generali); 32. Bahwa apabila mengacu pada asas Rubrica Est Lex maka keterkaitan antara Pasal 149 KUHP BAB Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaran dengan Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum BAB I Ketentuan Pidana Pemilu yang mengatur tindak pidana politik uang yaitu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam KUHP yang memasukkan kejahatan dalam pemilu dalam bab Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaran. Dengan kata lain, rubrica est lex dari kejahatan politik uang adalah kejahatan tidak Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaran; 33. Bahwa mengacu pada asas Rubrica Est Lex perihal hubungan antara Pasal 149 KUHP Pada BAB Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaran dengan Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada BAB I Ketentuan Pidana Pemilu memiliki kesamaan prinsip yang sama yakni terkait dengan ketentuan pidana atas penyelewengan hak pada saat pemilihan/ pemilihan umum; 34. Bahwa kesamaan substansi antara Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan Pasal 149 KUHP semakin memperkuat argumen para Pemohon KUHP tidak bisa di gunakan karena 36 asas lex spesialis derogat legi generali generali (Hukum yang bersifat khusus mengesamping hukum yang bersifat umum); 35. Bahwa untuk memperkuatkan argumen para Pemohon bahwa dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan Terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Rumusan perbuatan pidana dan ancaman pidana di dalam pasal-pasal KUHP, disimpulkan bahwa rumusan dalam KUHP masih sangat sederhana dengan rata-rata ancaman sanksi pidana antara 9 (sembilan) bulan hingga 2 (dua) Tahun pidana penjara serta tanpa sanksi pidana denda. KUHP yang saat ini berlaku bagi bangsa Indonesia merupakan warisan kolonial sejak jaman Hindia Belanda oleh karena itu perumusan tersebut merupakan bentuk kebijakan perumusan masa lalu yang belum menyesuaikan dengan perkembangan hukum”; 36. Bahwa dengan demikian para Pemohon menganggap KUHP tidak dapat diberlakukan karena asas lex spesialis derogat legi generali (Hukum yang bersifat khusus mengesamping hukum yang bersifat) walaupun ada perbedaan diantara unsur subjektif dalam KUHP menggunakan unsur Setiap orang sedangkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 menggunakan Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye tetapi ada keterkaitan antara kedua pasal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam asas umum rubrica est lex (bagian perundang-undanganlah yang menentukan) serta ada kesamaan substansi antara Pengaturan Politik Uang dalam Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 149 ayat (1) KUHP; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tidak Memiliki Sinkronisasi Terhadap Pengaturan Politik Uang dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah 37. Bahwa Pemilu dan Pilkada memiliki kesamaan yaitu merupakan bentuk Pemilihan Umum yang membutuhkan suara rakyat untuk menentukan siapa pemimpin mereka dalam waktu lima tahun sekali, Pilkada dan Pemilu sama-sama memiliki syarat pemilih yaitu dengan usia berkisar 17 tahun ke atas, Pilkada dan Pemilu sama-sama dilakukan pada komisi pemilihan 37 Umum secara jujur dan tertutup, dan pilkada dan pemilu sama-sama merupakan wujud yang menggambar demokrasi; 38. Bahwa terkait pengaturan politik uang dalam Pemilu dan Pilkada sangat berbanding terbalik yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sedangkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di atur dalam Pasal 187A dan pasal sebagaimana berbunyi: TABLE 36.1 Tidak Sinkronisasi UU Pemilu Dan UU Pilkada Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Pasal 187A UU Pilkada Pasal 523 ayat (1) Berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. Pasal 187A ayat (1) Berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu Pasal 523 ayat (2) Berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung. Pasal 187A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Bukti P- 26) 39. Bahwa terdapat perbedaan subjek yang sangat signifikan antara kedua pasal tersebut Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 2017 38 Tentang Pemilihan Umum yang menggunakan Unsur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye” yang merupakan subjek bersyarat sedangkan dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Menggunakan Unsur Setiap Orang yang merupakan bukan bersyarat; 40. Bahwa dalam Naskah Akademik BAB III tentang Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undang Terkait juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur relawan, atau pihak lain akan tetapi hal tersebut tidak dimasukkan kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang hanya mengatur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye”; 41. Bahwa apabila ada pengaturan dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye” di ubah menjadi unsur Setiap Orang yang merupakan subjek yang tak memiliki syarat maka para Pemohon menyakini bahwa politik uang akan berkurang sangat signifikan pada Pemilihan Umum 2029; 42. Bahwa dengan demikian para Pemohon menganggap bahwa dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kepastian hukum dalam pengaturan politik uang berbeda dalam Pasal 187A yang sudah memberikan kepastian hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana politik uang karena merupakan subjek yang tidak memiliki syarat; Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) Terkait Pengaturan Relawan Pelaksana Kampanye yang Terindikasi Lakukan Politik Uang 43. Bahwa penggunaan terminologi kekosongan hukum (rechtsvacuum) adalah dapat diartikan sebagai “kekosongan norma hukum positif (wet vacuum)”, terminologi ini dimaksudkan untuk mempertegas pandangan bahwa hukum tidak pernah kosong sebab dalam hukum tidak hanya yang tertulis dalam undang-undang (the written law) tetapi juga apa yang secara nyata berlaku dalam kehidupan masyarakat; 39 44. Bahwa kekosongan hukum merupakan suatu keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur undang-undang sehingga undang- undang tidak dapat dijalankan dalam situasi dan keadaan tertentu; 45. Bahwa tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (rechtsvacuum) namun secara harafiah dapat diartikan sebagai berikut Hukum atau recht (Bld) Menurut Kamus Hukum recht (Bld) secara obyektif berarti undang-undang atau hukum. Grotius dalam bukunya “De Jure Belli ac Pacis (1625)” menyatakan bahwa “hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan”. Sedangkan Van Vollenhoven dalam “Het Adat recht van Ned Indie” mengungkapkan bahwa “hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala gejala lainnya”; 46. Bahwa maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan”. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap; 47. Bahwa tindak pidana Politik Uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang keji dalam pemilu. Tindak pidana tersebut juga merupakan bentuk tindak pidana khusus di Indonesia yang membutuhkan penanganan yang khusus. Pengaturan tindak pidana politik uang di Indonesia saat ini adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengaturan tersebut mengatur mengenai subjek hukum, obyektif tindakan dan ketentuan pidana terhadap tindak pidana politik uang; 40 48. Bahwa kekosongan hukum dalam pengaturan politik uang karena hanya mengatur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye”; ternyata menimbulkan pemilihan umum yang kacau yang hal ini sangat berdampak kepada para Pemohon dan keluarga para Pemohon yang turut berpartisipasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang lalu. Sebagai contoh maraknya aktivitas dalam Pemilu Tahun 2024 selain itu juga politik uang ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi masyarakat seluruh indonesia yang akan bertarung di Pemilihan Umum Pada tahun 2029 karena Pasal-Pasal a quo sangat mengancam Pemilihan Umum yang Luberjudil sehingga memperbanyak korupsi di Indonesia akhirnya mengancam Ketahanan Nasional Negara; 49. Bahwa tidak adanya ketentuan dalam Pengaturan Setiap Orang dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka hal ini melindungi subjek yang tidak termasuk dalam undang-undang a quo; 50. Bahwa seharusnya Legislator mengikuti rekomendasi dari Perludem dalam seperti disampaikan dalam Naskah Akademik Undang-Undang Pemilu agar tidak terjadinya kekosongan hukum; 51. Bahwa Naskah Akademik Versi Perludem mengatur Politik Uang Pada Pasal 637 yang berbunyi: Setiap orang yang menjanjikan dan/atau memberi uang dan/atau materi lainnya sebagai imbalan kepada setiap orang yang memiliki hak pilih baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, memilih calon Anggota DPD tertentu, memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu atau memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tertentu, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan dicabut hak untuk memilih dan dipilihnya pada pemilu berikutnya. 52. Bahwa hal ini juga di pertegas dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum di Komisi II DPR RI tahun 2020 Pada Halaman 313 yang berbunyi: 41 Setiap orang yang menjanjikan dan/atau memberi uang dan/atau materi lainnya sebagai imbalan kepada setiap orang yang memiliki hak pilih baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, memilih calon Anggota DPD tertentu, memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu atau memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tertentu, dipidana kurungan paling lama tiga tahun, pidana tambahan dicabut hak untuk memilih dan dipilihnya pada pemilu berikutnya, dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah 53. Bahwa telah mengatur politik uang dengan menggunakan unsur setiap orang lebih berkepastian hukum dan tidak ada kekosongan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana politik daripada menggunakan unsur Setiap Pelaksana, Peserta Dan Tim yang malah melindungi pelaku tindak pidana politik uang yang namanya tidak tercatat yang di daftarkan di KPU sebagaimana di atur dalam pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Melanggar Batasan Open Legal Policy (Moralitas, Rasionalitas, dan Ketidakadilan Yang Intolerable) 54. Bahwa mengenai open legal policy dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable...". 55. Bahwa keberadaan objek permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab hal ini berhubungan erat dengan dengan equality before the law karena ketentuan dalam objek permohonan menciptakan suatu ketidakpastian hukum serta setiap orang yang memiliki hak yang sama dimata hukum dikarenakan hal tersebut harus di buktikan dengan harus adanya SK KPU apakah dia sebagai pelaksana, peserta, 42 dan/atau tim kampanye yang mengakibatkan terciderainya instansi penegak hukum dikarenakan tidak dapat mengadili pelaku yang namanya tidak tercantum di SK KPU sebagai pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye; 56. Bahwa "azas equality before the law” secara komperhensif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, kemudian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR sebagaimana diratifikasi oleh Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Intemasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang pada intinya mengakui hak setiap orang atas persamaan di depan hukum. Indonesia sendiri dalam Konstitusinya mengaturnya kedalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (Bukti P-12) 57. Bahwa instrumen hukum yang menjamin asas persamaan dihadapan hukum atau equality before the law ternyata tidak berlaku dengan realita implementasinya dilapangan dalam menindak pelaku politik uang. Bahwa masih sering menganggap bahwa asas equality before the law hanya sebatas mitos belaka, karena penegakkan hukum terkait politik uang di Indonesia masih dipandang tumpul keatas namun tajam kebawah. Dengan kata lain, Penguasa atau orang berpengaruh cenderung sulit untuk tersentuh oleh hukum, dan sekalipun tersentuh hukum mereka cenderung mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan perlakuan yang diterima oleh masyarakat biasa. 58. Bahwa objek permohonan juga mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable karena dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Pemilihan Umum tidak dapat untuk dapat mengadili relawan atau pihak lain yang melakukan tindak pidana politik uang agar mendapatkan pemimpin yang bersih serta terjalinnya demokrasi yang baik; 59. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi berpandangan penentuan masalah dalam penindakan pelaku politik uang merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk undang-undang, kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya, tidak 43 dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila frasa tidak mengubah dengan unsur Setiap Orang maka hal tersebut dapat: a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock); b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau; c. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; 60. Bahwa dengan demikian para Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar untuk di mengubah unsur Setiap Orang apabila tetap pada Frasa “pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye” tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan pasal Ayat Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; 61. Bahwa kenyataannya yang mengatur unsur Setiap Pelaksana, Peserta dan Tim justru cenderung melindungi pelaku tindak pidana politik uang yaitu relawan atau pihak lain. Buktinya banyak perkara yang terhenti di pembahasan kedua dalam Pemeriksaan Bawaslu. Terhadap fakta tersebut kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar tidak memutus perkara ini dengan alasan Open Legal Policy; 62. Bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai the guardian of constitution dan the final interpreter of constitution akan tetapi Mahkamah Konstitusi juga sebagai the guardian of democracy, the protector of citizen’s constitutional rights dan the protector of human rights. Seharusnya Mahkamah Konstitusi bisa mengambil keputusan di luar kewenangannya yaitu sebagai Positive Legislator apabila ada yang ingin menghancurkan demokrasi; 63. Bahwa fungsi pengawal demokrasi juga melekat pada wewenang memutus pengujian undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara. Wewenang pengujian undang-undang menjadi instrumen hukum untuk memastikan bahwa setiap proses pembentukan undang-undang dan materinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Perlindungan yang sama juga diberikan terhadap hak asasi manusia yang juga mendapatkan jaminan dalam UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi juga 44 mengemban fungsi yaitu sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights) dan pengawal demokrasi (the guardian of democracy); 64. Bahwa Putusan MK menentukan pembangunan sistem hukum dan ketatanegaraan. Oleh karena itu putusan putusan MK tidak hanya berdasarkan segi hukum tertentu, tetapi senantiasa mempertimbangkan semua aspek kehidupan dan mengutamakan kepentingan seluruh bangsa; 65. Bahwa apabila permohonan ini di rekomendasikan Legislator maka kami para Pemohon merasa khawatir karena beberapa waktu lalu sempat viral rekomendasi pelegalan Politik Uang yang disampaikan oleh Hugua Fraksi PDIP dalam rapat kerja KPU dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat yang Mengusulkan kepada KPU untuk melegalkan money politics atau politik uang dalam PKPU. Hugua menilai money politics perlu dilegalkan dengan batasan tertentu.yang mengatakan: ▪ "Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politics ini keniscayaan, kita juga tidak money politics tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda” 66. Bahwa atas nama Rakyat Bangsa Dan Negara Seluruh Republik Indonesia memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak memutus dengan alasan Open Legal Policy karena kami sama sekali tidak mempercayai DPR RI dan Presiden dalam memberikan rekomendasi terkait Pasal ini. Karena akibat yang cetuskan oleh Hugua dari Fraksi PDIP Tersebut bukannya mempertegas pengaturan politik uang malah menjerumuskan negara kepada korupsi, akibatnya Kami Rakyat Bangsa Indonesia menjadi korban keganasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah; 67. Bahwa Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 terhadap perkara batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang juga merupakan Open Legal Policy, Mahkamah dapat masuk lebih jauh dan membatasi Open Legal Policy tersebut. Sehingga menurut para Pemohon tidak ada alasan Mahkamah untuk tidak melakukan hal yang sama dalam perkara ini; 45 68. Bahwa para Pemohon sengaja memilih waktu mengajukan Permohonan a quo paca selesainya Pemilihan Umum 2024. Momentum ini sebagai bukti bahwa Permohonan yang diajukan yang tidak bersifat politis atau conflict of interest melainkan permohonan ini adalah murni perjuangan para pemohon dalam membangun pemilihan umum yang bebas politik uang; Politik Uang Menyebabkan Pemilu Tidak Luberjudil 69. Bahwa para Pemohon menilai bahwa sistem pemilu di Indonesia masih lemah hal ini ditandai dari belum terciptanya pemilu yang benar-benar jujur dan adil karena para Pemohon menyaksikan ironi yang luar biasa, orang yakin sekali pemilu kita banyak kecurangan, masih banyak praktik-praktik money politics, tapi hampir tidak ada mereka didiskualifikasi karena faktor- faktor tersebut; 70. Bahwa dengan politik uang untuk mendapatkan kekuasaan adalah cara yang akan melukai demokrasi yang di bangun secara jujur dan adil. Mustahil kompetisi politik dapat menjadi sehat dan fair-play dengan jiwa sportif untuk menundukan diri kepada prosedur dan aturan main yang adil, terbuka serta jujur. Maka dengan adanya budaya politik uang yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan politik akan membuka peluang kepada politisi-politisi yang ikut berkomptisi ini untuk melakukan korupsi jika mereka terpilih nanti. Sebab, transaksi politik dengan uang yang banyak tentunya akan mempengaruhi mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan yang diperoleh untuk mengembalikan uang mereka yang telah digunakan selama kampanye berlangsung, semakin besar uang yang digunakan untuk politik uang atau money politik maka akan semakin besar uang negara yang dikorupsi setelah mereka terpilih nantinya; 71. Bahwa jual beli-suara mengakibatkan lunturnya nilai-nilai demokrasi, melegitimasi proses pemilu, melemahkan akuntabilitas politik (vertikal) antara politikus dan pemilih, dan menghadirkan politikus yang korup. Pandangan umum menilai bahwa pemilih dalam menentukan pilihan dalam kontestasi pemilu bukan berdasarkan “Rasionalisasi” terhadap visi-misi dan kebijakan akan tetapi pemilih membuat keputusan/pilihan berdasarkan iming-iming uang atau barang. Arus utama diskursus jual-beli suara 46 umumnya menyoroti pemilih yang begitu mudah mengadaikan suaranya dengan imbalan uang, sembako ataupun lainnya; 72. Bahwa jual-beli suara atau politik uang juga dapat menjadi batu sandungan bagi proses demokrasi Indonesia. Transaksi jual-beli suara antara politikus dan pemilih merupakan pengeluaran politik yang sulit untuk dihindarkan. Pengunaan uang, barang untuk mengaet suara pemilih ditengarai menjadi salah satu faktor pemenangan bagi kandidat yang memiliki modal besar. Urbaningrum menyebut Indonesia masih berada dalam situasi melamar demokrasi; 73. Bahwa Pertama, Politik uang sangat berbahaya untuk membangun proses demokrasi yang bersih, sebab politik uang bisa merendahkan martabat rakyat. Para calon atau partai tertentu yang mengunakan politik uang dalam pemilu telah merendahkan martabat rakyat. Martabat rakyat dinilai oleh politisi hanya dengan uang dan bahan makanan yang tidak sebanding dengan lima tahun masa jabatan yang berhasil mereka rebut dengan cara ini; 74. Bahwa Kedua, politik uang merupakan jebakan buat rakyat. Seseorang yang mengunakan politik uang untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk rakyat, rakyat dalam hal ini tidak diajak bersama-sama dalam hal melakukan perjuangan perubahan, tetapi diarahkan hanya untuk memenangkan calon semata; 75. Bahwa Ketiga, politik uang mematikan kaderisasi partai politik. Kaderisasi partai politik akan mati total jika terjadi politik uang dalam pemilu. Sang calon tidak merasa terbeban kepada pemilih karena akan mengangap keberhasilannya sebagai sesuatu yang telah dibeli dari rakyat saat terjadi transaksi jual-beli suara; 76. Bahwa Keempat, politik uang akan berujung pada korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan uang negara dimana terjadi kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Legislatif sebagai kontrol tidak berfungsi secara optimal. Poin ini ada kaitan dengan point kedua diatas, dimana motivasi dilakukan korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi saat kampanye dimana sang calon telah melakukan politik uang; 47 77. Bahwa penegakan hukum larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih baik dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum eksekutif meskipun dalam prakteknya secara kasat mata dan bukan lagi merupakan rahasia umum, akan tetapi penegakan hukum terasa sangat lemah. Jarang sekali bahkan belum terjadi pernah terjadi penegakan hukum dilakukan terhadap kandidat yang kedapatan memberikan uang atau materil lainnya untuk memenangkannya dalam kontestasi pemilu; 78. Bahwa untuk memperoleh pemilu yang bersih, demokrasi yang sehat tanpa politik uang atau money politics perlu kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama memberantas terjadinya politik uang disetiap proses pemilihan, baik itu pemilihan eksekutif maupun legislatif, baik untuk didaerah maupun untuk dipusat atau secara nasional. Karena perlu disadari bersama bahwa politik uang itu sangat berbahaya untuk proses berjalannya demokrasi yang bersih, dan akan selalu menimbulkan korupsi, walaupun tidak semua motif korupsi itu adalah politik uang, tetapi penyumbang utama dalam terjadinya korupsi dinegara ini adalah berawalnya dari money politic atau politik uang; 79. Bahwa dengan penjelasan para Pemohon diatas untuk dilakukan penegakan hukum harus terlebih di benahi norma pada Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Pemilihan Umum yang menggunakan unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu mengingat juga bahwa pembuktian dalam penegakan hukm tindak pidana politik uang menggunakan pembuktian cepat (speedy trial) apabila menggunakan unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu maka hal ini tidak bisa secara optimal dilakukan penindakan karena norma pasal ini terlalu sempit, apabila di temukan kasus politik uang dalam pemilu, agar lebih memudahkan penegakan hukum pemilu dan memberikan perspektif yang sama maka patutlah di maknai dengan Setiap Orang; Perbandingan Terkait Pengaturan Subjek Hukum Politik Uang Antar Negara - Negara 80. Bahwa Pelanggaran pemilu telah dimasukkan ke dalam undang-undang banyak negara di seluruh dunia, termasuk Spanyol, Amerika Serikat, 48 Meksiko, Portugal dan Tunisia ini juga terjadi di Indonesia. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Nomor tentang Pemilihan Umum, Indonesia merencanakan pemilu berdasarkan landasan konstitusi yang kuat dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu berdasarkan landasan konstitusi. Dengan kata lain, semua pemilu tersebut memiliki dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat didefinisikan sebagai upaya menyelenggarakan pemilu berdasarkan aturan yang mengarah pada tiga tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sangat aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat, dan akan menguntungkan seluruh masyarakat Indonesia. 81. Bahwa berikut beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur tindak pidana politik uang mereka masing- masing yakni menggunakan unsur Barang Siapa/Setiap Orang selengkapnya sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: 86.1 Table Pengaturan Politik Uang Antar Negara No Negara Undang-Undang Dan Bunyi Pasal 1. Meksiko Ley General En Materia De Delitos Electorales Última Reforma Publicada En El Diario Oficial De La Federación: 20 De Mayo De 2021. Ley Publicada En La Tercera Sección Del Diario Oficial De La Federación, El Viernes 23 De Mayo De 2014 Capítulo II Artículo 7 VII Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un 49 candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma Artinya: Pasal 7 Ayat VII Hukuman denda lima puluh sampai seratus hari dan hukuman penjara enam bulan sampai tiga tahun akan dijatuhkan kepada setiap orang yang meminta suara dengan bayaran, janji uang atau imbalan lain, atau dengan kekerasan atau ancaman, menekan orang lain untuk menghadiri acara-acara pemilihan, atau untuk memberikan suara atau tidak memberikan suara bagi seorang kandidat, partai politik, atau koalisi, selama kampanye pemilihan, pada Hari Pemilihan, atau dalam tiga hari sebelum Hari Pemilihan 2. Amerika Serikat FEDERAL ELECTION CAMPAIGN LAWS 597. Federal Election Commission Whoever makes or offers to make an expenditure to any person, either to vote or withhold his vote, or to vote for or against any candidate; and Whoever solicits, accepts, or receives any such expenditure in consideration of his vote or the withholding of his vote— Shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both; and if the violation was willful, shall be fined under this title or imprisoned not more than two years, or both. Artinya: 50 Barangsiapa memberikan atau menawarkan untuk memberikan pengeluaran kepada siapa pun, baik untuk memberikan atau tidak memberikan suaranya, atau untuk memilih atau tidak memilih kandidat mana pun; dan Barangsiapa meminta, menerima, atau menerima pengeluaran semacam itu sebagai imbalan atas pemberian atau tidak pemberian suaranya- Akan didenda berdasarkan judul ini atau dipenjara paling lama satu tahun, atau kedua-duanya; dan jika pelanggaran tersebut disengaja, akan didenda berdasarkan judul ini atau dipenjara paling lama dua tahun, atau kedua-duanya. 3. Uruguay Ley Nº 7.812 De 16 De Enero De 1925 Modificada Por La Ley Nº 17.113, De 9 De Junio De 1999 Y Por Ley 17.239 De 2 De Mayo De 2000 Ley De Elecciones CAPÍTULO XX De los delitos electorales y de sus penas Artículo 191 Son delitos electorales: 7) El ofrecimiento, promesa de un lucro personal, o la dádiva de idéntica especie, destinados a conseguir el voto o la abstención del elector Artículo 192 Los delitos a que refiere el artículo anterior serán castigados: con la pena de tres a seis meses de prisión, que se elevará a la pena de seis meses a un año de prisión con privación de su empleo cuando fuere cometido por funcionario 51 público o electoral con infracción de los deberes de su cargo. Artinya: Pasal 191 Berikut ini adalah tindak pidana pemilu: (7) Menawarkan, menjanjikan keuntungan pribadi, atau memberikan sesuatu yang serupa dengan itu, dengan maksud supaya pemilih memilih atau tidak memilih. Pasal 192 Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya diancam dengan: pidana penjara tiga sampai enam bulan, yang dapat ditingkatkan menjadi enam bulan sampai satu tahun penjara dengan pencabutan hak untuk dipilih, jika dilakukan oleh pejabat publik atau pejabat pemilihan umum yang melanggar tugas jabatannya. 4. Spanyol Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General Versión vigente desde 04/10/2022 CAPÍTULO VII GASTOS Y SUBVENCIONES ELECTORALES SECCIÓN 1.ª LOS ADMINISTRADORES Y LAS CUENTAS ELECTORALES Artículo 146 1. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses: a) Quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención. Artinya: 52 Pasal 146 Diancam dengan pidana penjara selama- lamanya enam bulan sampai tiga tahun atau pidana denda selama-lamanya dua belas sampai dua puluh empat bulan (a) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, secara langsung atau tidak langsung menggerakkan seorang pemilih untuk memilih atau tidak memilih, atau membujuknya supaya tidak memilih. 5. Portugal Lei n.º 14/79 de 16 de Maio Lei Eleitoral para a Assembleia da República TÍTULO VI Ilícito eleitoral SECÇÃO III Infracções relativas à eleição ARTIGO 155.º (Corrupção eleitoral) 1 - Aquele que, para persuadir alguém a votar ou deixar de votar em determinada lista, oferecer, prometer ou conceder emprego público ou privado ou outra coisa ou vantagem a um ou mais eleitores ou, por acordo com estes, a uma terceira pessoa, mesmo quando a coisa ou vantagem utilizadas, prometidas ou conseguidas forem dissimuladas a título de indemnização pecuniária dada ao eleitor para despesas de viagem ou de estada ou de pagamento de alimentos ou bebidas ou a pretexto de despesas com a campanha eleitoral, será punido com prisão até dois anos e multa de 5000$00 a 50000$00. Artinya: Pasal 155 ayat (1) Siapa pun yang, untuk membujuk seseorang untuk memilih atau tidak memilih daftar tertentu, menawarkan, 53 menjanjikan, atau memberikan pekerjaan publik atau swasta atau barang atau keuntungan lain kepada satu atau lebih pemilih atau, atas persetujuan mereka, kepada orang ketiga, bahkan ketika barang atau keuntungan yang digunakan, dijanjikan, atau diperoleh disamarkan sebagai kompensasi uang yang diberikan kepada pemilih untuk biaya perjalanan atau biaya hidup atau pembayaran untuk makanan atau minuman atau dengan dalih untuk biaya kampanye, akan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan denda 5.000 dolar AS hingga 5.500 dolar AS. 6. Perancis Code électoral Replier Partie législative (Articles L1 à L568) ReplierLivre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires (Articles L1 à L273-12) Replier Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires (Articles L1 à L118-4) Chapitre VII : Dispositions pénales (Articles L86 à L117-2) Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Article L106 Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou 54 privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros Artinya: Barang siapa yang, dengan cara memberikan hadiah atau sumbangan dalam bentuk uang atau barang, atau dengan menjanjikan hadiah, bantuan, pekerjaan publik atau swasta atau keuntungan khusus lainnya, yang dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi suara satu atau lebih pemilih, memperoleh atau mencoba memperoleh suara mereka, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, atau yang, dengan cara yang sama, menentukan atau mencoba menentukan satu atau lebih dari mereka untuk golput, akan dihukum dengan hukuman dua tahun penjara dan denda 15.000 euro. 7. Tunisia سبتمبر2022 يتعلّق بتنقيح القانون األساسي عدد16 لسنة 2014 المؤرّخ في26 ماي2014 المتعلّق باالنتخابات واالستفتاء وإتمامه الباب السادس– الجرائم االنتخابية الفصل160 ـ يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار: o كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوس ائل لحمل النّاخب على اإلمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل االقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدا ن المترشّح لعضويّته بمجلس نوّ اب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان 55 النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في ا النتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم Artinya: Pasal 160 - Hukuman satu tahun penjara dan denda dua ribu dinar: Setiap orang yang terbukti menawarkan uang tunai atau hadiah dalam bentuk barang untuk mempengaruhi pemilih, atau menggunakan cara yang sama untuk membujuk pemilih agar tidak memberikan suara, baik sebelum, selama, atau setelah pemungutan suara. Dalam kasus ini, pengadilan harus memerintahkan kandidat untuk kehilangan keanggotaannya di Dewan Perwakilan Rakyat dan mendiskualifikasi dia untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen seumur hidup. Pemilih yang menerima hadiah juga akan kehilangan haknya untuk memilih selama sepuluh tahun penuh sejak tanggal putusan. 8. Kenya LAWS OF KENYA ELECTIONS ACT NO. 24 OF 2011 82.Security of votes 1) An election court may, on its own motion or on application by any party to the petition, during the hearing of an election petition, order for a scrutiny of votes to be carried out in such manner as the election court may determine. 56 2) Where the votes at the trial of an election petition are scrutinized, only the following votes shall be struck off : a) the vote of a person whose name was not on the register or list of voters assigned to the polling station at which the vote was recorded or who had not been authorised to vote at that station; b) the vote of a person whose vote was procured by bribery, treating or undue influence; c) the vote of a person who committed or procured the commission of personation at the election; d) the vote of a person proved to have voted in more than one constituency; e) the vote of a person, who by reason of conviction for an election offence or by reason of the report of the election court, was disqualified from voting at the election; or f) the vote cast for a disqualified candidate by a voter knowing that the candidate was disqualified or the facts causing the disqualification, or after sufficient public notice Artinya : 82.Pengawasan terhadap suara 1. Pengadilan pemilu dapat, atas mosi sendiri atau atas permohonan dari pihak manapun untuk pihak yang mengajukan permohonan, selama pemeriksaan permohonan pemilu, dapat memerintahkan pemeriksaan suara dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh pengadilan pemilu. 2. Apabila suara-suara dalam persidangan permohonan pemilihan diperiksa, hanya suara-suara berikut ini yang akan dicoret hanya suara-suara berikut ini yang akan dicoret a. suara seseorang yang namanya tidak terdapat dalam daftar atau daftar pemilih yang ditugaskan di tempat pemungutan suara di mana suara 57 tersebut dicatat atau yang tidak diberi wewenang untuk memberikan suara di TPS tersebut; b. suara seseorang yang suaranya diperoleh dengan cara menyuap, memberi atau pengaruh yang tidak semestinya; c. suara seseorang yang melakukan atau mendapatkan komisi melakukan atau mendapatkan komisi pada saat pemilihan; d. suara seseorang yang terbukti memberikan suara di lebih dari satu konstituensi; e. suara seseorang, yang karena dihukum atas suatu pelanggaran pemilu atau berdasarkan laporan pengadilan pemilu, didiskualifikasi didiskualifikasi dari memberikan suara dalam pemilihan; atau pemberian suara untuk kandidat yang didiskualifikasi oleh seorang pemilih yang mengetahui bahwa kandidat tersebut didiskualifikasi atau fakta-fakta yang menyebabkan diskualifikasi, atau setelah pemberitahuan publik yang memadai 9. Nigeria Federal Republic of Nigeria Official Gazette No. 61 Lagos - 29th March, 2022 Vol. 109 PART VII—ELECTORAL OFFENCES 127. A person who a. corruptly by his or herself or by any other person at any time after the date of an election has been announced, directly or indirectly gives or provides or pays money to or for any person for the purpose of corruptly influencing that 58 person or any other person to vote or refrain from voting at such election, or on account of such person or any other person having voted or refrained from voting at such election ; or b. being a voter, corruptly accepts or takes money or any other inducement during any of the period stated in paragraph c. commits an offence and is liable on conviction. Artinya : 127. Seseorang yang a. secara korup, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain pada waktu kapan pun setelah tanggal pemilihan umum diumumkan, secara langsung atau tidak langsung memberikan atau menyediakan atau membayar uang kepada atau untuk siapa pun dengan tujuan untuk secara korup mempengaruhi orang tersebut atau orang lain untuk memberikan atau tidak memberikan suara dalam pemilihan umum tersebut, atau karena orang tersebut atau orang lain tersebut memberikan atau tidak memberikan suara dalam pemilihan umum tersebut; atau menjadi pemilih, secara korup menerima atau menerima uang atau bujukan lainnya selama periode yang disebutkan dalam ayat (a), melakukan pelanggaran dan dapat dihukum 10. Korea Selatan 공직선거법 [시행 2024. 3. 8.] [법률 제20370호, 2024. 3. 8., 일부개정] 중앙선거관리위원회(의정지원선거안내센터 - 법령 해석), 02-3294-8444 중앙선거관리위원회(법제과 - 법령 제개정), 02-3294-8400 제16장 벌칙 59 제57조의5(당원 등 매수금지) ①누구든지 당내경선에 있어 후보자로 선출되거나 되게 하거나 되지 못하게 할 목적으로 경선선거인(당내경선의 선거인명부에 등재된 자를 말한다) 또는 그의 배우자나 직계존ㆍ비속에게 명목여하를 불문하고 금품 그 밖의 재산상의 이익 또는 공사의 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위를 할 수 없다. 다만, 중앙선거관리위원회규칙이 정하는 의례적인 행위는 그러하지 아니하다. ②누구든지 당내경선에 있어 후보자가 되지 아니하게 하거나 후보자가 된 것을 사퇴하게 할 목적으로 후보자(후보자가 되고자 하는 자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에게 제1항의 규정에 따른 이익제공행위 등을 하여서는 아니되며, 후보자는 그 이익이나 직의 제공을 받거나 제공의 의사표시를 승낙하여서는 아니된다. 1. 제57조의5(당원 등 매수금지)제1항 또는 제2항의 규정을 위반한 자 2. 후보자로 60 선출되거나 되게 하거나 되지 못하게 하거나, 경선선거인(당내경선의 선거인명부에 등재된 자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)으로 하여금 투표를 하게 하거나 하지 아니하게 할 목적으로 경선후보자ㆍ경선운동관계자ㆍ경선선거인 또는 참관인에게 금품ㆍ향응 그 밖의 재산상의 이익이나 공사의 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속한 자 Artinya: Pasal 57.5 (Larangan penyuapan anggota partai, dll.) 1. Tidak ada seorang pun yang boleh memberikan, atau mengindikasikan niat untuk memberikan, atau berjanji untuk memberikan, uang atau manfaat properti lainnya atau jabatan publik kepada pemilih yang ikut serta dalam pemilu (orang yang terdaftar dalam daftar pemilih dalam pemilu partai) atau pasangan atau anggota keluarga dekat atau keluarganya, baik dalam jumlah besar maupun kecil, dengan tujuan untuk memungkinkan atau mencegahnya terpilih sebagai kandidat dalam pemilu intra-partai. Namun, hal ini tidak berlaku untuk tindakan seremonial yang ditentukan oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum Pusat. 2. Tidak ada seorang pun yang boleh memberikan keuntungan apa pun kepada seorang kandidat (termasuk orang yang berniat menjadi kandidat, selanjutnya disebut sebagai kandidat 61 dalam ayat ini) berdasarkan ketentuan ayat (1) dengan tujuan agar kandidat tersebut tidak menjadi kandidat atau mengundurkan diri sebagai kandidat, dan kandidat tersebut tidak boleh menerima keuntungan atau tawaran posisi atau pernyataan niat untuk memberikan keuntungan atau posisi tersebut. 1. orang yang melanggar ketentuan Pasal 57.5 (Larangan penyuapan anggota partai, dll.), ayat 1 atau 2; 2. orang yang memberikan, mengindikasikan niat untuk memberikan, atau berjanji untuk memberikan, uang, hiburan, kepentingan properti lainnya, atau jabatan publik kepada seorang kandidat, petugas kampanye, kandidat, pemilih, atau pengamat dengan tujuan untuk menyebabkan atau mencegah seorang kandidat terpilih sebagai kandidat, atau menyebabkan atau mencegah seorang pemilih (termasuk seseorang yang terdaftar dalam daftar pemilih dalam kontes intra-partai, yang selanjutnya disebut sebagai pasal ini) untuk memberikan suara. 82. Bahwa unsur subjektif Amerika Serikat, Meksiko, Portugal, Tunisia, Perancis dan Korea Selatan ini menggunakan Unsur Setiap Orang karena di negara negara ini menganggap bahwa tindak pidana politik uang tersebut merupakan hal yang harus di terapkan kepada siapapun bukan hanya sebatas Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu karena di beberapa tersebut sangat yakin bahwa kecurangan dalam mempengaruhi peserta kampanye (masyarakat) dapat siapa saja; 83. Bahwa di negara Spanyol, Uruguay, Kenya dan Nigeria memang secara tidak langsung mengatur unsur Setiap Orang akan tetapi pemaknaan di dalam pasal di ke empat negara ini telah mencakup segala aspek semua orang yang melakukan tindak politik uang atau dapat dimaknai sebagai unsur Setiap Orang . Hal ini dikarenakan adanya asas animus homis est anima scripti yakni kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan, sehingga antara unsur-unsur perbuatan yang keseluruhannya berupa suatu 62 dolus (kesengajaan) pada pengaturan di negara Spanyol, Uruguay, Kenya dan Nigeria tersebut secara sendirinya sudah mencerminkan kapasitasnya sebagai unsur setiap orang; 84. Bahwa di negara Spanyol, Uruguay, Kenya dan Nigeria memang secara tidak langsung mengatur unsur Setiap Orang akan tetapi pemaknaan di dalam pasal di ke empat negara ini telah mencakup semua orang yang melakukan tindak politik uang atau dapat dimaknai sebagai unsur Setiap Orang . Menurut Van Hamel, ”schuld bij een delikt is een psychologisch begrip; deverhouding tusschen het psychische in den dader en de verweznlijking der deliktbestandeelen door zijn doen of laten. Schuld is daarnevens een juridisch begrip de verantwoordelijkheid rechtens” kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis (kondisi pelaku); hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya unsur - unsur delik yang diperbuatnya, terlebih secara tidak langsung peraturan di negara Spanyol, Uruguay, Kenya dan Nigeria mengandung schuld (kesalahan) atas segala perbuatan money politic pada masing-masing aturan yang dilakukan oleh pelaku, oleh karena itu secara sendirinya sudah mencerminkan kapasitasnya sebagai unsur setiap orang; 85. Bahwa pengaturan unsur Setiap Orang di negara negara tersebut meyakini bahwa yang melakukan tindak pidana politik uang bukan Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu melainkan tim bayangan dari calon sehingga apabila pengaturannya di subjek subjek tertentu maka akan menimbulkan kebutuan hukum (Dead Lock) dan juga telah mencakup yang telah diamanatkan dalam Pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yaitu "azas equality before the law”; (Bukti P- 28) 86. Bahwa seharusnya Indonesia juga mengadopsi unsur Setiap Orang tidak akan menemui kebuntuan hukum apabila ada relawan calon melakukan tindak pidana politik uang dan pada aparat hukum tidak dapat menjangkaunya karena pengaturan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Hanya Mengatur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu; 63 87. Bahwa di Indonesia suatu tindakan bisa dinyatakan sebagai tindak pidana politik uang jika memenuhi unsur subjektif, tindakan, cara dan tujuan tersebut. Jika hanya terdiri dari unsur tindakan saja dan tujuan tanpa memenuhi unsur subjektif, maka perbuatan tersebut tidak bisa disebut sebagai tindak pidana politik uang meskipun telah memenuhi unsur tindak pidana politik uang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 88. Bahwa dari tabel diatas bahwa klasifikasi tindak pidana Politik Uang di negara negara lain lebih luas Subjek Hukumnya yaitu mencakup siapa saja dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana politik dibandingkan dengan Indonesia yang membatasi terkait subjek Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu sebagai subjek hukum yang dapat di pidana dalam Pemilihan Umum terutama pada Politik Uang; PASAL 523 AYAT (1) DAN AYAT (2) TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), DAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (1) berbunyi: “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” Pasal 523 ayat (2) berbunyi: “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 64 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” 1. Bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Maka jelas dalam artian tersebut suatu peraturan yang dibuat harus mencerminkan kepastian hukum sebagaimana salah satu ciri the rule of law dan tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Sehingga berdasarkan alasan-alasan pemohon diatas maka Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengandung rumusan norma yang bersifat multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Bahwa kendala penanganan terhadap pelaku tindak pidana money politic karena salah satu titik lemah dalam menindak pelaku tindak pidana money politic. Menurut Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pelaku money politic 65 dibatasi menjadi tiga subyek pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye melakukan transaksi money politic selain ketiga subjek yang dimaksudkan dalam undang-undang ini tidak dapat di pidana yaitu relawan para calon. Meskipun money politic telah ditemukan di lapangan pelaku tindak pidana tidak dapat ditindak secara tegas karena simpatisan para calon tidak termasuk dalam ketiga subjek yang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 3. Bahwa memang terdapat norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang melarang semua orang untuk melakukan tindak pidana money politic yaitu terdapat dalam pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Namun pasal tersebut hanya mengatur dan memberi sanksi kepada setiap orang yang melakukan money politic selama masa pemungutan suara yang berarti di luar masa pemungutan suara money politic yang dilarang hanya tiga subjek yaitu tim kampanye, peserta pemilu, dan pelaksana kampanye. Hal ini disebabkan norma pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membagi subjek pelaku tindak pidana money politic menjadi tiga masa atau fase. Pertama masa kampanye yang berfokus pada pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye, kedua masa tenang yang berfokus pada pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye; dan ketiga, Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masa pemungutan dan penghitungan suara yang berfokus pada semua orang; 4. Bahwa para Pemohon Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye” yang berpotensi menimbulkan keragu-raguan dalam menindak pelaku pidana yang tidak tercatat dalam SK KPU yang melakukan tindak pidana politik uang dalam konstitusionalitasnya; 5. Bahwa berlakunya kata “pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye” Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus di tinjau keberlakuannya sehingga Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya di baca menjadi Setiap Orang 6. Bahwa ambiguitas rumusan Pasal a quo yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya telah mengancam rusaknya sistem pemilu yang luberjurdil selama ini yang didambakan oleh setiap elemen yang berada dibangsa ini termasuk para Pemohon oleh karenanya keberadaan Pasal a quo; 7. Bahwa apabila hanya diatur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye” bertentangan dengan penjelasan pada BAB III Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dalam Naskah Akademik pada Huruf J Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan: “Berdasarkan perkembangan hukum sesuai tuntutan demokrasi, rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan Pemilu di dalam KUHP dirasakan sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengatur lebih rinci mengenai pidana Pemilu, rumusan tindak pidana mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek, seperti peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, pejabat negera, pemerintah dan peradilan. Demikian juga dengan ancaman sanksi pidana, dimana rumusannya menggunakan sistem alternatif, yakni antara pidana penjara dan pidana denda.” (Bukti P-27) 8. Bahwa Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Bagian BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris Pada Huruf C Tentang Kajian terhadap Praktik Penyelenggaran, Kondisi yang Ada, Serta permasalahan yang di Dihadapi pada Point 10 tentang 67 sanksi Pidana Pilkada yang menyatakan: “Persoalan Pilkada masih terhambat politik transaksional negatif seperti politik uang yang marak. Revisi Undang-Undang ini harus mampu menutup ruang-ruang seperti politik uang dalam proses pencalonannya atau kandidasi hingga dalam kontestasinya. Terkait politik uang UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tidak tegas dalam pengaturannya, Undang-Undang ini hanya melingkupi subyek hukum, kandidat dan tim kampanye (lokalisir pelakukanya). Padahal dalam prakteknya, politik uang tidak marak terjadi pada kelompok tim resmi (tim yang terdaftar di KPU) melainkan oleh “tim bayangan”. (Bukti P-28) 9. Bahwa penanganan tindak pidana Pilkada tidak berjalan efektif dan tidak berjalan tuntas. Karena terkendala beberapa hal sebagai berikut : ▪ Penyidikan kasus tindak pidana dalam Pilkada dilakukan oleh Kepolisian setelah menerima laporan dari Bawaslu/Panwaslu. Sementara, Bawaslu kesulitan untuk memenuhi terkumpulnya minimal 2 (dua) alat bukti sebagai unsur utama untuk melihat ada tidaknya tindak pidana suatu pelanggaran pilkada sebagaimana yang dipersyaratkan oleh KUHAP. Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memaksa seseorang untuk dimintai keterangannya, kewenangannya hanya terbatas dalam bentuk permintaan klarifikasi kepada pihak terkait. ▪ Perbedaan persepsi antara pengawas pemilu, para penyidik dan jaksa terhadap alat bukti. Ketidakserasian tersebut menimbulkan perbedaan penanganan terhadap laporan pelanggaran pemilu, apakah pelanggaran bersifat administrasi, pelanggaran kode etik atau tindak pidana. ▪ Pengaturan dan batasan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran administrasi, tindak pidana Pilkada dan pelanggaran kode etik serta subjek yang terkena pidana Pilkada yang meliputi pemilih, peserta Pilkada, penyelenggara pilkada, tim kampanye dan partai politik. 10. Bahwa pemidanaan terhadap pelaku politik uang, pidana diberikan kepada siapapun baik pelaku dan penerima. Hal ini penting dalam 68 memberikan efek jera dan dampak pada publik pemilih ataupun yang dipilih bahwa politik uang adalah pidana dalam pilkada; 11. Bahwa Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak menggunakan Unsur Pasal Setiap Orang hingga tidak tegas dalam pengaturannya, Undang-Undang ini hanya melingkupi subyek hukum, kandidat dan tim kampanye (lokalisir pelakukanya). Padahal dalam prakteknya, politik uang tidak marak terjadi pada kelompok tim resmi (tim yang terdaftar di KPU) melainkan oleh “tim bayangan”. Sebagaimana yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah; 12. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat sempit jangkauannya dari hukum sehingga dapat membebaskan pelaku tindak pidana pemilu. Akibatnya terjadi kerancuan dan kerancuan ini telah merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945; Politik Uang (Money Politic) Paradigma Bangsa 13. Politik uang merupakan salah satu masalah serius baik dalam Pemilu ataupun Pemilihan di Indonesia, mulai dari pemilihan kepala desa, Kepala Daerah, anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga Presiden dan Wakil Presiden selalu diwarnai praktek jual beli suara. Tidak mengherankan apabila temuan dan laporan mengenai praktek politik uang mendominasi dalam setiap laporan pelanggaran khususnya berkaitan dengan pelanggaran dimasa tahapan kampanye, pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 14. Bahwa dalam menghadapi praktik politik uang, masyarakat terbagi kedalam dua kelompok yang memiliki sikap yang berbeda. Pertama, kelompok yang bersikap cenderung menerima terhadap politik uang. Kedua, kelompok yang bersikap menolak segala bentuk praktik politik uang. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat pengetahuan dan kondisi ekonomi; 15. Bahwa tingkat pengetahuan ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber pengetahuan baik melalui pendidikan ataupun 69 informasi dari media dan internet. Sedangkan kondisi ekonomi, lebih kepada kebutuhan akan uang atau materi lainnya untuk bertahan hidup. 16. Bahwa uang mempengaruhi kompetisi politik dan sumber daya utama bagi politisi yang ingin memenangkan atau mempertahankan kekuasaan. Uang dapat diubah menjadi sumber daya seperti membeli barang- barang, keterampilan, dan pelayanan. Selain itu, uang pun dapat digunakan untuk bertransaksi langsung dengan pemilih dalam politik uang; 17. Bahwa Politik uang mengajarkan sebuah sistem tidak baik, dimana ada proses jual beli suara pemilih menggunakan uang/materi lainnya. Bahwa kemenangan politik dapat diraih menggunakan kuasa uang/materi. yang mengesampingkan kapasitas dan kapabilitas calon atau peserta pemilu untuk dipilih menjadi wakil rakyat; Kepastian Hukum 18. Bahwa dalam suatu Negara Hukum, salah satu pilar terpentingnya adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bahkan A.V. Dicey menekankan prinsip bahwa isi konstitusi suatu negara yang menganut Negara Hukum-the rule of law, harus mengikuti perumusan hak-hak dasar (constitution based on human rights). prinsip the supremacy of law, dan equality before the law; 19. Bahwa the rule of law dapat dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced” sebuah sistem hukum yang jelas, mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi; 20. Bahwa kepastian hukum (legal certainly) menurut pendapat hayek berarti dapat memenuhi unsur prediktabilitas sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang; 21. Bahwa untuk melindungi nilai-nilai budaya, sosial dan agama yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia maka di butuhkanlah pengaturan 70 khusus terkait Setiap Orang bukan hanya sebatas pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye; 22. Bahwa teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum itu sendiri memiliki wujud yang nyata, yaitu pemaksaan dan penuntutan suatu perbuatan, yang tidak memperdulikan siapa yang melakukannya sehingga Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memberikan kepastian hukum kepada Relawan yang melakukan tindak pidana politik uang karena hal tersebut karena subyek terbatas; 23. Bahwa pengaturan ini menjadi penting, dikarenakan ketidakjelasan aturan akan membuat politik uang akan terus meluas disebabkan pelaku bukan bagian dari pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye akan merasa kebingungan untuk melapor dan mendapatkan keadilan tanpa adanya pasal yang jelas pelarangan Setiap Orang; 24. Bahwa apabila banyak kasus, dari pihak calon legislatif maupun eksekutif yang ingin memajukan bangsa Indonesia telah menjadi korban politik uang akan enggan untuk bertarung di periode berikutnya karena ketiadaan pengaturan atau pasal yang jelas mengenai pelarangan Setiap Orang sehingga calon legislatif maupun eksekutif tidak dapat mendapatkan keadilan. Sehingga pengaturan untuk melarang Setiap Orang ini menjadi amat penting memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja untuk mendapatkan keadilan apabila di curangi dengan politik uang oleh calon legislatif maupun eksekutif yang korup; 25. Bahwa pemberlakuan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selama ini justru melindungi pelaku tindak pidana politik uang dan juga tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal Setiap Orang secara teoritis menurut Simons (P.A.F Lamintang, 1997:11) yang menjelaskan bahwa: “Hukum Pidana adalah ketentuan yang memuat peraturan- peraturan dan rumusan dari tindak pidana peraturan, mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat di hukum dan ketentuan ketentuan mengenai Hukuman-Hukuman itu sendiri. Jadi Hukum 71 pidana menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan” 26. Bahwa hal ini berakibat untuk mereka yang tidak termasuk dalam subjek pada frasa pelaksana, peserta, dan/atau tim maka tidak dapat dikenakan rumusan dari tindak pidana, sekalipun semua unsur politik uang telah terpenuhi dalam perbuatannya. Hal ini jelas tidak memberikan kepastian hukum kepada pelaku tindak pidana politik uang dan tidak jaminan keadilan bagi korban serta masyarakat; 27. Bahwa keadaan ini memberikan ketiadaan perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil bagi korban, sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 28. Bahwa hal demikian dapat masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam dalam menjadi wakil rakyat karena tidak adanya kepastian hukum terkait pelaku tindak pidana politik uang dan keadilan di hadapan hukum sebagaimana juga dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Indonesia adalah Negara Hukum” serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 29. Bahwa selama ini negara membiarkan terjadinya ketidakadilan dengan membiarkan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sangat tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan dan Kepastian Hukum yang adil; 30. Bahwa dengan demikian nyata bahwa kata pelaksana, peserta, dan/atau tim memberikan perlindungan hukum kepada Relawan atau Pihak Lain yang melakukan tindak pidana politik uang karena tidak dapat di adili di depan hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana seharusnya kepastian tidak melihat lagi siapa pelakunya mau siapapun apabila melakukan politik uang maka harus diadili; 72 31. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan, Dan Kepastian Hukum” kata ”setiap orang” menunjukan bahwa negara berkewajiban memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 2 KUHP “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia” oleh karenanya pelaksana, peserta, dan/atau tim bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Mengingat yang di linduungi kepentingan umum, maka seharusnya tidak lagi di lihat siapa pelakunya; Politik Uang dan Risiko Korupsi yang Mengancam Pertahanan Nirmiliter 32. Bahwa kasus korupsi bukan lagi hal yang baru didengar oleh masyarakat Indonesia sebagai kejahatan yang dilakukan para pejabat, hal ini merupakan sesuatu yang sudah sering terdengar. Namun sedikit dari pihak yang menyadari bahwa bibit pejabat yang akan melakukan korupsi sudah terlihat dari jaman kampanye yang mereka lakukan. Erat hubungannya antara dana yang digelontorkan oleh para calon pejabat dengan tingginya resiko mereka akan mencari untung dalam masa jabatannya; 33. Bahwa penjabaran tersebut menjelaskan eratnya hubungan yang ada antara politik uang dan tingginya risiko korupsi yang muncul dan besarnya uang yang dikorupsi oleh oknum. Fenomena korupsi untuk mengumpulkan atau mengembalikan modal pemilu membuat KPK mengimbau kandidat pemilu untuk tidak melakukan politik uang. Dampak politik uang dalam pemilihan bisa menjadi cikal bakal orang melakukan korupsi. Membaca pola-pola korupsi yang ditanganinya, KPK sepakat penelitian yang menyebutkan bahwa korupsi politik lahir dari korupsi pemilu dan politik berbiaya tinggi. Mahar politik dilatar belakangi beragam faktor; 34. Bahwa salah satu yang paling bermasalah adalah persoalan pendanaan dan komitmen partai. Dibanding persoalan keterbatasan kader, mahar 73 politik terjadi dikarenakan banyak partai politik atau oknum/elit partai menjadikan pemilu sebagai momentum pengumpulan dana. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri adalah tindakan maker atau kudeta, yakni penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. 35. Bahwa praktik kecurangan yang paling sering kita dengar terjadi di pemerintah adalah korupsi. Besarnya kerugian dan parahnya dampak kasus korupsi menyebabkan tindak pidana ini masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dengan berbagai kerugian yang yang muncul karena ripple effect yang ada seperti cacatnya proses demokrasi, dirampasnya hak masyarakat luas dan tentu saja ruginya negara. Menahunnya budaya korupsi dalam bangsa Indonesia membuat tindak pidan aini terjadi secara mendalam dalam sistem yang ada di Indonesia baik dalam pemerintahan maupun dalam ruang lingkup swasta (Setiadi, 2018) 36. Bahwa tentu saja korupsi yang mengakar pada pemerintahan akan menyebabkan kerugian sistematis yang berakhir akan menimbulkan kerugian besar bagi rakyat terutama kelas ekonomi menengah ke bawah. Sementara untuk korupsi yang terjadi di sektor non pemerintahan tentu saja akan menimbulkan kehancuran perusahaan atas kerugian yang yang terus terjadi akibat sistem yang korup. Dengan banyaknya kasus korupsi yang terus berkembang, hal ini akan mengancam ketahanan negara kita. Hal ini menunjukkan bahwa uang dapat dengan mudah mengontrol pemerintahan, tentu saja hal ini akan membuat ketahanan pemerintahan kita lebih lemah akan ancaman nirmiliter ini.; (Bukti P-29) Alasan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Masyarakat yang Adil Dan Beradab 37. Bahwa Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye” telah merusak tatanan masyarakat yang adil dan beradab tanpa mengindahkan batasan hak asasi orang lain 74 dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 38. Bahwa Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” Sedangkan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 39. Bahwa Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan batasan konstitusional mengenai pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan mengenai penggunaan pembatasan dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar dimana dalam menerapkan HAM diharuskan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; 40. Bahwa mengenai hal itu, para Pemohon menyatakan bahwasanya konsep HAM yang ada di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep HAM yang Berketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan penghormatan bangsa indonesia terhadap nilai-nilai yang hidup di Indonesia; 41. Bahwa melarang Perbuatan Politik Uang pada Setiap Orang akan lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaku. Sebagai contoh pada peraturan yang selevel dan terlebih dahulu di sahkan oleh DPR dan Presiden yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur Setiap Orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; 75 42. Bahwa cita Negara Indonesia untuk menjadi masyarakat beradab, sebagai negara yang mengutamakan nilai-nilai ketimuran sebagai identitas bangsa, Indonesia sudah seharusnya bisa memilah mana nilai- nilai yang akan mereduksi nilai-nilai luhur di Indonesia adalah tugas Negara untuk bisa memfasilitasi masyarakatnya menjadi masyarakat yang beradab dan membangun peradaban Indonesia itu sendiri; 43. Bahwa mewujudkan Indonesia yang beradab tidak bisa dihasilkan dengan membiarkan para Pelaku Politik Uang. Hal Ini karena perbuatan Politik Uang yang telah mencoreng sistem pemilihan umum yang luberjudil di Indonesia. Perbuatan politik uang melibatkan satu manusia atau sekelompok manusia, yang mana perbuatan ini telah diatur di mata hukum akan tetapi masih ada celah dalam membebaskan pelaku sehingga sangat merugikan orang lain dalam calon yang lain dalam pemilihan umum; 44. Bahwa beberapa alasan diatas merupakan isu-isu konstitusional yang menjadi landasan utama mengapa Negara memiliki kewenangan untuk melarang Politik Uang di Indonesia. Negara, dalam hal ini tidak dapat lepas tangan melihat gesekan-gesekan sosial antara kampanye yang dilakukan oleh Prabowo Subianto selaku Capres 02 pada Pemilihan Presiden 2024 dan juga merupakan Presiden terpilih pada Tahun 2024 yang menyampaikan bahwa menganjurkan warga untuk menerima uang yang diberikan para politisi, partai politik, atau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Seolah-olah Negara hilang dari Konteks sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan amanat Pancasila, Negara wajib untuk menangani perkara ini karena sebagai bagian dari tanggung jawab Negara terhadap masyarakat Indonesia sebagai amanat para founding fathers Indonesia serta amanat nenek moyang nusantara; 45. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/Penodaan Agama, MK telah memberikan penjelasan mengenai batasan yang harus ditaati dengan nilai-nilai agama sebagaimana ditafsirkan sesuai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh Mahkamah Konstitusi menyatakan: 76 “Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum Barat, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan, serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. Dalam kerangka pemikiran seperti di uraikan di atas, pembatasan hak asasi manusia atas dasar pertimbangan “nilai-nilai agama” sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu pertimbangan untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia”; 46. Bahwa dalam poin [3.34.15] dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/Penodaan Agama, lebih jauh menegaskan: “Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan beragama negara juga berhak memberikan pengaturan dan batas atas pelaksanaan kebebasan beragama” Pembatasan itu secara eksplisit terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”; 47. Bahwa dalam poin [3.34.16] dari Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/Penodaan Agama menyatakan: “Dari sudut pandang HAM, Kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggungjawab sosial untuk Mewujudkan HAM bagi setiap orang”; 48. Bahwa lebih jauh dibahas mengenai peran Negara dalam poin [3.34.19] dari Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: 77 “Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan… Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni mencapai kehidupan yang lebih baik (the best life possible)” 49. Bahwa filosofi negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah bersepakat atas tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government), yakni untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Perlindungan inilah yang dapat diartikan sebagai perlindungan atas identitas budaya, suku, agama, dan kekhasan bangsa Indonesia baik secara individual maupun komunal [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 Poin [3.34.23]; 50. Bahwa pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi. Selama pembatasan yang diberikan adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak orang lain dan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara [Vide Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945], maka hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi orang lain sekaligus merupakan atau kewajiban asas bagi yang lainnya; [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 poin [3.34.24]]; 51. Bahwa dalam menilai pluralisme, ataupun fundamentalisme tidak dapat disikapi secara inklusif dan individual melainkan harus di kembalikan pada konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kesepakatan bersama (general agreement) bangsa Indonesia. Apapun dasar filosofi sebuah kepercayaan yang dikaitkan dengan prinsip kebebasan di Indonesia tidak dapat diterjemahkan berlebihan atau kekurangan selain yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945; [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 poin [3.34.25]]; 52. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pembatasan untuk pelarangan Setiap Orang dalam Pengaturan Politik Uang dapat dilakukan dengan ada pelaksanaan HAM yang disesuaikan dengan nilai- nilai agama dan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28J Nilai-nilai Sosial Budaya bangsa Indonesia 78 sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 89. Bahwa pada prinsipnya para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi merubah frasa dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana berikut: • Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang Frasa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga harus di ubah sebagai “Setiap Orang” • Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang Frasa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga harus di ubah sebagai “Setiap Orang” 90. Bahwa dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo terdapat frasa yaitu “yang berkaitan langsung dengan Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye. Dimana pemohon menilai dalam Undang-Undang a quo bersifat subyek limitatif terhadap penindakan hukum tindak pidana pemilu yang tidak dapat di terapkan kepada relawan yang tidak terdaftar di KPU. Oleh karena itu, hal tersebut menimbulkan keragu-raguan dalam penafsirannya; 91. Bahwa maksud tadi perubahan frasa yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk melakukan perluasan terkait subjek pelaku tindak pidana politik uang dari yang hanya terbatas kepada tiga subjek Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye menjadi kepada siapapun baik itu yang memiliki SK Keputusan KPU sebagai Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye baik itu Relawan Kandidat Calon yang tidak terdaftar di KPU; 92. Bahwa dalam agama Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, politik uang praktik ini diharamkan karena tergolong suap. 79 Suap (Bahasa Arab: bahasa ibrani:-Risywah) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatilkan perbuatan yang hak. Dalam Islam ulama Fikih sepakat bahwa politik uang di haramkan sebagaimana disebutkan dalam Surat al baqarah ayat [2] ayat 188: Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” 93. Bahwa dalam agama Kristen, dalam injil Yohanes 23:8 yang bersabda: “janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar” serta dalam Alkitab Amsal 17:23 yang menyatakan Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum; 94. Bahwa secara luas definisi dari subjek hukum Menurut Utrecht adalah orang atau badan yang menurut hukum berhak menjadi pembela hak. Jika merujuk pada sistem KUHP Indonesia, yang menjadi subjek hukum pidana adalah "natuurlijke person" atau manusia. Hal ini tertuang didalam rumusan subjek hukum dalam pemilihan umum yakni pada Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara khusus pasal yang menyebutkan subjek hukum yaitu pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Namun secara realita subjek yang limitatif seperti ini dapat menimbulkan problematika dalam penanganan pelanggaran terkait money politic; 95. Bahwa Akibatnya, "oknum" peserta pemilu memanfaatkan celah ini untuk melakukan money politic. Mereka melakukannya tetapi tidak menggunakan identitas tiga subyek yang dilarang oleh undang-undang pemilu sehingga tidak dapat ditindak secara pidana karena selama money politic tidak dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, atau pelaksana kampanye, unsur subyeknya tidak terpenuhi. 94.1 Table Kasus Terhenti Pada Pemilu 2024 Karena Tidak Memenuhi Unsur Subjek Pasal 523 UU Pemilu 80 No. Daerah Tanggal Kejadian Uraian Singkat Kejadian 1. Kabupaten Pamekasan 20 Desember 2023 Hasil analisis Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah Gus Miftah membagi- bagikan uang kepada ratusan orang di gudang tembakau di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Uang yang dibagikan mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 100.000 dan pria yang mengibarkan kaus bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Prabowo-Gibran pada tanggal 20 Desember 2023 diduga melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 280 ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”. Namun 81 pihak pihak bawaslu menyatakan bahwa dikarenakan gus Miftah bukan merupakan pelaksana, peserta, maupun tim kampanye, maka unsur unsur pidana itu tidak dapat terpenuhi sehingga kasus tidak dilanjutkan dan berhenti di pembahasan kedua Gakkumdu. .(Bukti P-17). (Bukti P- 18), .(Bukti P-19), (Bukti P-20). Detik news Bawaslu Pamekasan Setop Kasus Gus Miftah Viral Bagi-bagi Uang Baca artikel detiknews, "Bawaslu Pamekasan Setop Kasus Gus Miftah Viral Bagi-bagi Uang" selengkapnya https://news.detik.com/pemilu/d- 7141395/bawaslu-pamekasan-setop- kasus-gus-miftah-viral-bagi-bagi-uang. 2. Kota Batu 13 Februari 2024 Pada Selasa, 13 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau saat masa tenang Pemilu 2024 saudara Yuli Hendra Irawan dengan membagikan uang tunai Rp 500 ribu dan kartu nama serta stiker bergambar 1 paslon capres dan caleg Kota Batu Setelah menemukan temuan tersebut dan diproses di Gakkumdu, namun pada pembahasan kedua, kasus tersebut terhenti dengan alasan tidak termasuk dalam subjek pelaksana, peserta pemilu, dan tim kampanye sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 523 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 82 Malang Post, Bawaslu Kota Batu Hentikan Temuan Praktek Politik Uang, https://malang- post.com/2024/02/21/bawaslu-kota- batu-hentikan-temuan-praktek-politik- uang 3. Kabupaten Sumbawa Barat 12 Februari 2024 Pada Senin 12 Februari 2024 Guru di SMAN 1 Jereweh membagi-bagikan uang kepada siswanya Diduga uang tersebut merupakan upaya tindakan politik uang untuk mengarahkan siswa memilih salah satu calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung di Pemilu untuk pemilihan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Sumbawa Barat kasus tersebut terhenti dengan alasan tidak termasuk dalam subjek pelaksana, peserta pemilu, dan tim kampanye sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lombokpost., BawasKasus Oknum Guru Bagi Uang Dihentikan, Bawaslu KSB Sebut Tidak Cukup Bukti, https://lombokpost.jawapos.com/pulau- sumbawa/1504404733/kasus-oknum- guru-bagi-uang-dihentikan-bawaslu- ksb-sebut-tidak-cukup-bukti 83 96. Bahwa Problematika yang dihadapi Gakkumdu jika mengacu pada contoh kasus– kasus diatas adalah, sempitnya unsur – unsur yang tertulis didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu khususnya berkaitan dengan money politic yaitu Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) yang hanya menyebutkan jika pelaksana, peserta dan tim kampanye saja yang dilarang untuk melakukan tindak pidana money politic. Sehingga mereka yang tidak masuk kedalam unsur-unsur tersebut tidak bisa dijerat dengan pasal tindak pidana money politic. Padahal jika melihat pada laporan yang ditulis oleh Bawaslu berkenaan dengan tindak pidana money politic, perbuatan tersebut paling banyak dilakukan oleh simpatisan kandidat; 97. Bahwa Pengaturan hukum terkait money politic faktanya, subjek yang dilarang oleh undang-undang pemilu tersebut adalah “Setiap Orang”, bukan hanya beberapa subjek yaitu peserta pemilu, tim kampanye, atau pelaksana kampanye Dengan demikian, pelarangan money politic bisa berlaku bagi siapa saja selama ia benar-benar melaku tindak pidana money politic pada saat pemilu; 98. Bahwa hal ini juga di perkuat dalam pertimbangan putusan Sengketa Hasil Pilpres Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada halaman 992 yang menegaskan bahwa: ▪ Laporan Hasil Pengawasan yang hasilnya adalah agar dilaksanakan Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjuti temuan. Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya diperlukan pembuktian unsur pelanggaran Pasal 523 UU Pemilu; Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya bahwa subjek hukum tidak memenuhi unsur sebagaimana disebutkan Pasal 523 UU Pemilu karena bukan merupakan Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon. ▪ Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya diperlukan pembuktian unsur pelanggaran Pasal 523 UU Pemilu; Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya bahwa subjek hukum tidak memenuhi unsur sebagaimana 84 disebutkan Pasal 523 UU Pemilu karena bukan merupakan Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon. ▪ Kemudian Mahkamah memeriksa bukti Bawaslu dan bukti Termohon berupa Kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu mengenai politik uang yang dilakukan oleh peserta dan/atau tim kampanye pemilu. Terhadap bukti dimaksud Mahkamah mencermati hasil kajian Bawaslu Pamekasaan yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran oleh Gus Miftah tidak bisa ditindaklanjuti, karena kegiatan di rumah Khairul Umum tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Pemilu dan Gus Miftah bukan merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. ▪ Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan politik uang yang dilakukan Gus Miftah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan Gus Miftah adalah tidak beralasan menurut hukum. 99. Bahwa dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo terdapat frasa “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye” yang menurut para Pemohon berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menindak pelaku pidana yang tidak tercatat dalam SK KPU yang melakukan tindak pidana politik uang dalam konstitusionalitasnya Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut; 100. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat sempit jangkauannya dari hukum sehingga dapat membebaskan pelaku tindak pidana pemilu. Akibatnya terjadi kerancuan dan kerancuan ini telah merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan 85 dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 101. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menimbulkan kerancuan hukum. Dengan adanya frasa-frasa diatas menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang harus ada dalam negara hukum. Oleh karena itu, 523 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Alasan Politik Uang Merupakan Induk Dari Korupsi 102. Bahwa dalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro sebagaimana dikutip Joko Waluyo, secara ekonomi keberadaan korupsi dan money politic atau risywah akan menganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan (Joko, 2015: 162). Inilah akibat money politic dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang tidak merata; 103. Politik uang juga memicu korupsi dan praktik politik yang tidak etis. Para politisi yang mencari pendanaan besar-besaran sering kali terjebak dalam jaringan korupsi dan menawarkan konsesi yang tidak bermanfaat bagi kepentingan publik hanya untuk mendapatkan dukungan finansial. 104. Bahwa praktik Politik Uang akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye dan Akhirnya setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang dalam pemilu disebut sebagai "mother of corruption" atau induknya korupsi; 86 105. Bahwa politik uang telah menyebabkan politik berbiaya mahal. Selain untuk jual beli suara (vote buying), para kandidat juga harus membayar mahar politik kepada partai dengan nominal fantastis. Tentu saja, itu bukan hanya dari uangnya pribadi, melainkan donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik jika akhirnya dia terpilih. Perilaku ini biasa disebut investive corruption, atau investasi untuk korupsi; 106. Bahwa keberhasilan dalam pemilu 95,5 persen dipengaruhi kekuatan uang, sebagian besar juga untuk membiayai mahar politik. Kontestan harus mengeluarkan Rp 5-15 miliar per orang; 107. Bahwa mempengaruhi pilihan dengan politik uang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat sendiri. Praktik ini akan menghasilkan pemimpin yang tidak tepat untuk memimpin. Kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kurang representatif dan akuntabel. Kepentingan rakyat berada di urutan sekian, setelah kepentingan dirinya, donatur, atau partai politik; 108. Bahwa korupsi tersebut bisa berdampak di internal instansi yang dipimpin maupun kepada masyarakat. Di internal, korupsi bisa terjadi dalam bentuk jual beli jabatan atau pada pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dampaknya kepada masyarakat, akan terlahir regulasi yang tidak memihak pada masyarakat, pungutan liar, hingga pemotongan anggaran untuk kesejahteraan; 109. Bahwa apabila Pengaturan Politik Uang hanya di batasi sebatas Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye maka korupsi di Indonesia akan terus berlanjut sampai kapanpun dan cita-cita Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045 hanya mimpi semata dan tidak akan terwujud karena para orang di legislatif dan eksekutif hanya memikirkan balik modal selama kampanye; Politik Uang Merusak Demokrasi Di Indonesia 110. Bahwa Pemilu dan Pemilihan bukan hanya prosedur rutin yang wajib dijalankan oleh negara-negara demokratis. Terlaksananya pemilu adalah prasarat paling minimalis dari prosedur demokrasi atau bisa dikatakan sebagai konsep inti dari demokrasi. Karena Pemilu/Pemilihan merupakan 87 salah satu prosedur terpenting untuk melegitimasi kekuasaan di dalam sistem demokrasi, dimana politisi dan partai politik mendapatkan mandate untuk membuat keputusan politik lewat sebuah kompetisi suara pemilih di dalam Pemilu/Pemilihan; 111. Bahwa dalam era modern ini, politik tidak lagi hanya mengacu pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan semata. Dinamika politik semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, terutama dalam bentuk politik uang. Politik uang yang merujuk pada penggunaan uang sebagai alat untuk memperoleh pengaruh politik telah merusak integritas politik dan membahayakan prinsip-prinsip demokrasi. 112. Bahwa salah satu pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu/Pemilihan diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang adalah suatu praktek yang mencederai demokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar kontestan poltik uang yang seakan menjadi syarat wajib untuk menang, dan bagi sebagian besar Pemilih, politik uang menjadi satu praktek yang wajar dan tidak bisa dihindari. Karena bangsa ini sudah sangat permisif terhadap politik uang. Padahal jika ini dibiarkan, akan menjadi budaya atau tradisi di dalam setiap kontestasi elektoral apapun, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya; 113. Bahwa Politik uang mengubah politik menjadi arena transaksi, di mana kepentingan pribadi atau kelompok dipertaruhkan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks ini, kepentingan publik sering kali terabaikan dan kebijakan yang dihasilkan cenderung mendukung pihak yang memiliki kekayaan finansial; 114. Bahwa salah satu dampak negatif yang paling mencolok dari money politic adalah distorsi dalam proses demokrasi. Ketika uang memainkan peran dominan dalam politik, suara rakyat menjadi terpinggirkan. Calon atau partai politik yang kaya memiliki keunggulan dalam mempengaruhi pemilih melalui kampanye yang mahal, sementara calon yang berkualitas tetapi kurang mendapatkan dukungan finansial sering kali tertinggal; 115. Bahwa politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, 88 persaingan antar kandidat atau peserta (parpol) akan menjadi lebih timpang. Partai politik yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu. Dalam cakupan yang sangat luas, politik uang akan memicu korupsi sebelum pemilihan (untuk mengembalikan modal politik) dan pasca pemilihan (mengembalikan modal atau mengakomodir para penyumbang/donatur). Politik uang juga menyebabkan terjadinya pemborosan ongkos politik karena belum tentu efektif meningkatkan suara karena pemilih tidak benar-benar mengenal partai/calon yang membagikan uang saat kampanye atau tahapan pemilu lainnya; 116. Bahwa dalam konteks global, politik uang juga dapat menghancurkan hubungan internasional. Negara-negara yang terlibat dalam politik uang untuk mencapai kepentingan politiknya sering kali menciptakan ketegangan dan konflik dengan negara-negara lain. Hal ini mengganggu stabilitas global dan menghalangi kerja sama antarnegara. Penting untuk menyadari bahwa politik uang bukanlah fenomena yang terbatas pada negara-negara tertentu, tetapi merajalela di banyak negara di seluruh dunia. Ini menjadi tantangan bagi demokrasi dan mengancam integritas politik di berbagai belahan dunia; 117. Bahwa dampak akibat politik uang harus dilihat sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan keadilan sosial. Hanya melalui upaya bersama dari masyarakat sipil, politisi, dan lembaga pemerintahan, kita dapat mengatasi masalah ini dan mengembalikan integritas politik sesungguhnya yang berorientasi pada kepentingan publik dan masyarakat luas. Alasan Keagamaan dan Keyakinan 118. Bahwa dalam semua agama, termasuk agama Islam yang menjadi agama dari para Pemohon perbuatan Suap Menyuap/Politik Uang merupakan sebuah perbuatan yang diharamkan bahkan dilaknat oleh Allah Swt. 119. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa politik uang merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang karena tindakan politik uang, baik pemberi ataupun penerimanya dapat menciderai pondasi akhlak paling tinggi, yaitu (al-adalah) Keadilan dan (Ihsan) berbuat baik. Dua karakter ini menjadi indikator baik buruknya dan berperilaku. 89 Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya terhadap Allah SWT. Allah Berfirman di surat An-Nahl ayat 90 bahwa sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran; 120. Bahwa apabila sifat adil ini hilang dari diri seseorang, maka hal buruk yang akan terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dan posisi yang diamanahkan kepadanya. Wewenang dan jabatan yang diembannya hanyalah menjadi kesempatan untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan yang tidak legal demi memperkaya diri pribadi dan orang lain di luar haknya yang sah (Setiawan, 2003: 15). Adapun ketika sifat ihsan ini sirna dari sanubari seseorang, maka tentunya kualitas kerja dan output yang akan dihasilkan sudah dapat dipastikan bernilai buruk; 121. Bahwa dalam Surat Al-Maidah ayat 42 Allah Swt Berfirman: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. 122. Bahwa dalam Surat An-Nisa ayat 29-30 Allah Berfirman: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 123. Bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Allah Berfirman: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagiaan yang lain di antara kamu 90 dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagiaan daripada harta benda yang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. 124. Bahwa sikap keras melaknat suap menyuap bukan hanya ada pada agama Islam, Namun juga pada agama Kristen. Praktik Uang Sogok juga menjadi momok yang menakutkan di agama Kristen. Kitab Perjanjian Lama Keluaran 23:8 menyebutkan: "Suap Janganlah kau terima, Sebab Suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang benar". Karena hal ini sangat bertentangan dengan kebenaran. 125. Bahwa dalam Matius 28:12-15 Dalam setiap kasus, mereka yang menerima suap tidak mempedulikan keadilan atau kebenaran dan Adapun peristiwa dimana hukum yang menentang suap dilanggar, dan dampaknya menimbulkan malapetaka. Kedua orang yang bersaksi palsu menuduh Nabot (1 Raja-Raja 21:4-16) dan mereka yang bersaksi palsu menuduh Stefanus (Kisah 6:8-14) kemungkinan besar disuap; dalam kedua peristiwa itu, seorang yang tak berdosa dibunuh. Ketika pejabat menerima dan memberi suapan, kejahatan akan timbul dalam masyarakat. "Raja yang adil memberikan kemakmuran kepada rakyatnya, tetapi orang yang menuntut suap menghancurkan negaranya" (Amsal 29:4, versi Firman Allah Yang Hidup - FAYH). Suap-menyuap adalah salah satu sifat masyarakat yang korup. 126. Bahwa dalam khazanah keilmuan Fikih Islam politik uang dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan seuatu yang bersifat materi. Hal ini karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Allah yang diangkat seolah-olah senilai dengan Allah dan karenanya bertentangan dengan ajaran tauhid, sekaligus juga bertentangan dengan syariat maka dari itu di haramkanlah politik uang; 127. Bahwa menurut Kitab Lisanul ‘Arab dan Mu’jamul Washith, makna risywah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu yang 91 dinamakan risywah adalah jika mengandung unsur pemberian atau athiyah, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau istimalah, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (ibtholul haq), merealisasikan kebathilan (ihqoqul bathil). Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (al-Mahsubiyah bighoiri haq), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau al-Hukmu lahu. 128. Bahwa dari ayat ayat diatas (Surat An-Nisa ayat 29-30, Surat Al-Maidah ayat 42, Surat An-Nahl ayat 90 dan surat Al-Baqarah ayat 188) berisi kutukan dan larangan Allah Swt terhadap pelaku Politik Uang. Itu juga di perkuat oleh hadits-hadits berikut: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih (HR. At-Tirmizi), (Muhammad, 2000: 151). Dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya. (HR.Ahmad dari Tsauban) (Yusuf , 268). "Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (as-suht) nerakalah yang paling layak untuknya." Mereka bertanya: "Ya Rasulullah, apa barang haram (as-suht) yang dimaksud?", "Suap dalam perkara hukum" (Al-Qurthubi 1/ 1708) 129. Bahwa tindakan money politic yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Yusuf al-Qardhawi, mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran; mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan; juga merajalelanya mental oportunisme dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban dalam pemerintahan; 130. Bahwa dalam ayat suci dari agama Islam maupun agama Kristen serta Hadits-Hadits Islam tidak membatasi pelaku risywah atau politik uang 92 “siapapun melakukan suap akan masuk neraka” maka dari itu tidak sepatutnya pembatasan terkait subjek politik uang yang dibatasi Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye; 131. Bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Maka Pemohon Kepada Mahkamah untuk mengubah frasa menjad Setiap Orang dalam Pasal 523 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini ditujukan agar Para Pemohon dapat terpenuhi hak konstitusionalnya untuk hidup dalam Negara dengan Nilai-Nilai moral agama sesuai dengan Pancasila Khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 132. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka jelas keberadaan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Bertentangan dengan asal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), 22E ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenaan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang Frasa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye sepanjang tidak dimaknai dengan frasa Setiap Orang; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 93 Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Sadzali 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Alfata Birza 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Abdullah Widy Asshidiq 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Zein Ahmad Rayhan 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Raden Mahdum 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Agung Gilang Pratama 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keterangan yang menunjukkan Pemohon sebagai pembayar pajak yang taat 10. Bukti P-10 : Tangkapan Layar Artikel Hukum Online, Politik Uang Melahirkan Pemimpin yang Tak Punya Kapasitas 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum 12. Bukti P-12 : Fotokopi Artikel Wahyu Iswantoro, Equality Before The Law 13. Bukti P-13 : Fotokopi Artikel Torben Spaak, Meta-Etich and Legal Theory: The case of Gustave Radbruch 94 14. Bukti P-14 : Fotokopi Artikel Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana 15. Bukti P-15 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 16. Bukti P-16 : Tangkapan Layar Hukum Online, KUHP Tak Bisa Jerat Pelanggaran Money Politics Pemilu 17. Bukti P-17 : Video Berupa Gus Miftah adalah relawan Pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 18. Bukti P-18 : Video Berupa Money Politic yang dilakukan oleh Gus Miftah di Maulana Habiburrahman yang hal tersebut saat pembagian uang dengan kaos bergambarkan nomor 02 Calon Presiden Prabowo Subianto 19. Bukti P-19 : Video Klarifikasi Gus Miftah di Maulana Habiburrahman bahwa dia bukan TKN Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02 Yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 20. Bukti P-20 : Tangkapan Layar Kompas.com Bawaslu: Bagi-bagi Uang Gus Miftah Diduga sebagai Pidana Pemilu 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas Nama Muhammad Alfata Birza 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas Nama Abdullah Widy Asshidiq 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas Nama Zein Ahmad Rayhan 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas Nama Raden Mahdum 25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas Nama Agung Gilang Pratama 26. Bukti P-26 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 95 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Sic!] 27. Bukti P-27 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 28. Bukti P-28 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 29. Bukti P-29 : Fotokopi Politik Uang Dan Risiko Korupsi Yang Mengancam Pertahanan Nirmiliter 30. Bukti P-30 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Syafiq Wafi 31. Bukti P-31 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Muhammad Syafiq Wafi 32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor: 1150/Sk-Rek/DLA/IX/2023 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor: 183/Sk-Rek/DLA/III/2022 Tentang Beban Sks Mengajar Pegawai Edukatif Universitas Islam Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 34. Bukti P-34 : Fotokopi Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi Paradigma Konstruktivisme-Progresif Dalam Penegakan Hukum [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 96 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU 7/2017, terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 97 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 98 diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon menguji konstitusionalitas norma dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 523 ayat (1) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)” Pasal 523 ayat (2) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. 3. Bahwa berkenaan dengan ada atau tidaknya anggapan kerugian/potensi kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon menguraikan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII masing-masing merupakan perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum karena berlakunya ketentuan norma dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017. Kerugian dimaksud dikarenakan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo tidak dapat menjangkau politik uang (money politics) dalam Pemilihan Umum yang terjadi sekarang ini. b) Bahwa Pemohon I, yaitu Ahmad Sadzali, adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3], yang berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dengan 99 mengampu mata kuliah As-Siyasah (Hukum Tata Negara Islam), Ilmu Negara, Hukum dan Masyarakat, Hukum dan HAM, dan pendidikan kewarganegaraan [vide Bukti P-32; Bukti P-33]. Pemohon I adalah juga seorang Peneliti yang menggeluti bidang ilmu Pemilu dan aktif melakukan kajian-kajian termasuk kajian mengenai pengaturan politik uang [vide Bukti P-34]. Dalam menjalankan profesinya sebagai akademisi, pendidik dan tokoh yang menaruh perhatian besar terhadap pentingnya menjaga Pemilihan Umum yang demokratis di Indonesia, Pemohon I mengalami kesulitan dan merasa pesimis ketika menjelaskan materi tentang demokrasi dan pemilihan umum sebab terjadi gap yang sangat jauh antara teori dan realita di lapangan. Pemohon I juga merasa kesulitan ketika memberikan contoh praktik dan keadaan yang sesungguhnya ketika menjelaskan materi tentang demokrasi dan Pemilu karena ternodai oleh praktik politik uang. Demikian pula ketika Pemohon I memberikan materi perkulian untuk mata kulian Hukum dan Masyarakat, Pemohon I mengalami kesulitan ketika menjelaskan dan memberikan contoh penegakan hukum politik uang yang disebabkan kerancuan yang terdapat dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 yang tidak memberikan kepastian hukum. Dalam memberikan materi kuliah untuk mata kuliah Hukum HAM dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pemohon I juga mengalami kesulitan menjelaskan materi tentang hak politik dan hak politik warga negara Indoensia, sebab menurut Pemohon I, praktik politik uang yang masih telah meruntuhkan esensi hak politik tersebut. Selain itu, Pemohon I juga merupakan pembayar pajak yang mengalami kerugian konstitusional sebagai Pemilih yang membayar pajak yang merasa bahwa kontribusi Pemohon I sebagai pembayar pajak tidak sebanding dengan penngaruh politik yang Pemohon I miliki. Sebagai Pembayar Pajak, Pemohon I tidak ingin politik uang yang berlebihan dapat membuka pintu bagi praktik korupsi di dalam politik; c) Bahwa Pemohon II yang bernama Muhammad Alfata Birza, adalah mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Islam Indonesia yang mendalami Hukum Pidana, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) [vide Bukti P-21]. Pemohon II perlu menggunakan hak konstitusionalnya sebagai seorang mahasiswa yang berperan sebagai 100 agent of change, yaitu untuk melindungi sistem Pemilihan Umum demokratis yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil), sebagaimana di atur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, serta untuk menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bebrmasyarakat dan berbangsa sebagaimana di atur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945. Pemohon II merupakan Peneliti yang menggeluti bidang Pemilu. Pemohon II memiliki rencana untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan pada Pemilihan UmumTahun 2029. Pemohon II nantinya tidak ingin dicurangi oleh adanya politik uang yang dilakukan oleh relawan atau pihak lain, yang tidak termasuk dalam subjek Pelaku tindak pidana politik uang dalam ketentuan norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017; d) Bahwa Pemohon III, yakni Abdullah Widy Asshidiq, merupakan pengamat politk yang mengamati Pemilihan Umum Tahun 2024. Pemohon III merupakan Peneliiti yang menggeluti bidang Pemilu yang dibuktikan dengan hasil penelitian yang diterbiktan pada prosiding Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku TIndak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum”. Pemohon III juga memiliki hak konstitusional sebagai Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 sehingga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana diajmin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun1945; e) Bahwa Pemohon IV, yaitu Zein Ahmad Rayhan, merupakan pengamat politik yang selalu mengamati Pemilihan Umum pada Tahun 2024. Pemohon IV memiliki hak konstitusional sebagai Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024, sehingga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon IV juga merupakan Peneliti yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang diterbitkan pada prosiding Universitas Islam Indonesia, berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilihan Umum”; f) Bahwa Pemohon V, yakni Raden Makhdum, merupakan pengamat politik yang mengamati Pemilu Tahun 2024. Pemohon IV juga memiliki hak 101 konstitusional sebagai Pemilih pada Pemilu Tahun 2024, sehingga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; g) Bahwa Pemohon VI, yaitu Agung Gilang Pratama, merupakan bakal calon Bupati Sleman dengan jalur independen, yang akan bertarung pada Pilkada Tahun 2024 untuk periode 2024 – 2029. Pemohon VI merasa perlu untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai bakal calon Bupati Sleman guna melindungi sistem Pemilihan Umum yang luberjurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, serta dalam rangka menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bebrmasyarakat dan berbangsa sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945; h) Bahwa Pemohon VII, yang bernama Muhammad Syafiq Wafi, merupakan mahasiswa program Magister Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pemohon VII akan menjadi dosen pada Fakultas Hukum, merasa dirugikan karena tidak dapat memberikan contoh kepada mahasiswa dalam menerapkan sistem Pemilu yang luberjurdil dalam tindak pidana politik uang. Pemohon VII merasa perlu untuk menggunakan hak konstitusionalnya yang kelak akan menjadi akademisi, untuk melindungi sistem Pemilu yang luberjurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 serta dalam rangka untuk menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sebagaiamana dijamin dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Pemohon VII juga merupakan Peneliti yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang diterbitkan pada prosiding Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum; i) Bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu Tahun 2024 maupun dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang, sehingga para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan pasangan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip kepastian hukum. 102 j) Bahwa menurut para Pemohon adanya politik uang akan menciptakan ketidakadilan sosial. Masyarakat yang kurang mampu seringkali tidak memiliki akses yang sama untuk mendapatkan perwakilan politik yang berkualitas karena calon yang miskin memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan dana kampanye. Selain itu, politisi yang terikat dengan pendanaan khusus cenderung membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan kelompok yang membiayai mereka dan bukan kepentingan umum. k) Bahwa pengajuan permohonan pengujian materiil undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian para Pemohon untuk dapat secara terus menerus mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan, termasuk sebagai upaya dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam pemberantasan korupsi maupun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersihm transparan dan akuntabel. l) Bahwa selain kerugian-kerugian konstitusional yang menurut para Pemohon berkaitan langsung dengan para Pemohon, sebagai warga negara yang berkecimpung dalam hukum para Pemohon juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yaitu berkenaan dengan adanya ketidakpastian hukum yang dialami oleh para Pemohon yang menurut anggapannya berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu masing-masing sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi KTP [vide Bukti P-3 s.d. Bukti P-8; Bukti P-30], di mana masing-masing Pemohon juga memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu Tahun 2024 dan akan menggunakan hak pilihnya 103 dalam Pilkada Tahun 2024. Oleh karena itu, apabila permohonan yang diajukan pengujian oleh para Pemohon dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana telah diuraikan di atas tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan dalil-dalil permohonan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan mengenai tindak pidana politik uang (money politics) sebagaimana terdapat dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 merupakan pasal-pasal yang amat mengancam sistem Pemilu yang luberjurdil karena pasal-pasal a quo membatasi subjek pelaku tindak pidana politik uang (money politics), dimana subjek pelaku tersebut yaitu “setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye”. 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo memiliki makna yang terlalu sempit, sehingga memberikan perlindungan kepada relawan dan/atau simpatisan kandidat yang melakukan tindak pidana politik uang yang namanya tidak terdaftar di KPU, karena tidak termasuk subjek pelaku pada frasa “setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye” sebagaimana termuat dalam norma pasal a quo. 3. Bahwa menurut para Pemohon, mereka yang tidak termasuk dalam subjek pelaku pada frasa “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye” sebagaimana termuat dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, maka 104 terhadapnya tidak dapat dikenakan rumusan tindak pidana politik uang, sekalipun unsur tindak pidana politik uang telah terpenuhi dalam perbuatannya. Hal ini jelas tidak memberikan kepastian hukum kepada pelaku tindak pidana politik uang dan tidak terdapat jaminan keadilan bagi korban serta masyarakat. 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketidakjelasan pengaturan mengenai subjek pelaku tindak pidana politik uang dalam Pemilu akan membuat praktik politik uang akan terus meluas karena tidak adanya pelarangan bagi setiap orang. 5. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan yang melarang “setiap orang” untuk melakukan tindak pidana politik uang sangat penting karena dapat memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja untuk mendapatkan keadilan apabila dicurangi dengan politik uang oleh calon anggota legislatif maupun eksekutif yang korup. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye” tidak dimaknai dengan frasa “setiap orang”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.9] Menimbang bahwa karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. 105 Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terhadap pasal yang telah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujiannya kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan saksama materi permohonan para Pemohon dalam perkara a quo dan telah pula menyandingkan dengan permohonan sebelumnya yang berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 523 UU 7/2017 yaitu dalam Perkara Nomor 29/PUU-XVII/2019, menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan permohonan a quo menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, telah ternyata bahwa dasar pengujian yang digunakan dalam perkara sebelumnya berbeda dengan dasar pengujian perkara a quo. Selain itu, pada Perkara Nomor 29/PUU-XVII/2019, Mahkamah menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon I gugur dan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima. Sehingga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVII/2019 belum menilai dan mempertimbangkan pokok permohonan. Dengan demikian, oleh karena terhadap permohonan pengujian sebelumnya Mahkamah tidak/belum menilai konstitusionalitas norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, dan terhadap permohonan a quo terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. 106 [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan perlunya perluasan makna terhadap subjek hukum/pelaku tindak pidana politik uang (money politics) dalam frasa “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye” sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 menjadi frasa “setiap orang”, sehingga ketentuan norma Pasal a quo dapat dikenakan bagi siapa saja, termasuk di dalamnya relawan dan simpatisan kandidat yang melakukan tindak pidana politik uang dalam Pemilu. [3.13] Menimbang bahwa secara konstitusional, penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada asas-asas yang mengikat seluruh pihak, baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, dan pemerintah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Ihwal ini, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (berkala). Semua asas dimaksud menjadi semangat dan ruh pelaksanaan pemilu yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan. Artinya, asas penyelenggaraan pemilu sesungguhnya tidak melulu bicara asas penyelenggaraan sebagaimana terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, melainkan dalam kerangka bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi konstitusional dan pemenuhan hak pilih warga negara. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, selain menjadi landasan hukum, juga menjadi sarana untuk benar-benar mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu, dengan tujuan agar pemilu yang demokratis dapat terselenggara dengan baik. Salah satu bentuk ancaman nyata atas keterpenuhan asas-asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dimaksud adalah kemungkinan adanya berbagai modus perbuatan curang yang dapat membahayakan integritas penyelenggaraan pemilu, yang dalam batas penalaran yang wajar, jika tidak 107 diantisipasi sedemikian rupa potensial menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang jauh dari pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, Undang-Undang Pemilu memberi warning, antara lain berupa sanksi administrasi bagi semua kontestan pemilu maupun ancaman pidana bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Khusus berkenaan dengan ketentuan pidana, UU 7/2017 mengatur lebih luas dan komprehensif apabila dibandingkan dengan ancaman adminstrasi. Dalam hal ini, ancaman pidana yang dikenal sebagai tindak pidana pemilu diatur dalam norma Pasal 488 sampai dengan norma Pasal 554 UU 7/2017. Secara doktriner, apabila dibaca secara komprehensif semua delik dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU 7/2017 dimaksud, dari jenis delik terdapat pembedaan antara delik formil dan delik materiil, delik komisi dan delik omisi, dan delik dolus dan delik culpa. Berkenaan dengan delik dimaksud, terdapat delik yang hanya ditujukan pada adresat tertentu, yaitu subjek delik sebagai sasaran tertentu yang dituju dalam rumusan delik. Dalam hal ini, jenis delik yang demikian tidak ditujukan kepada semua subjek delik, melainkan hanya ditujukan kepada subjek atau orang tertentu saja. [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengelompokan delik di atas, para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 yang membatasi subjek hukum/pelaku tindak pidana politik uang. Oleh karena itu, menurut para Pemohon norma pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena adanya pembatasan berkenaan dengan subjek hukum/pelaku yang dapat dikenakan ancaman tindak pidana politik uang hanya kepada “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, yang seharusnya dapat ditujukan terhadap “setiap orang”. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.14.1] Bahwa apabila dicermati dengan saksama substansi norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 yang dimohonkan oleh para Pemohon, adalah berkenaan dengan subjek hukum/pelaku tindak pidana politik uang dalam Pemilu. Tindak pidana politik uang merupakan bagian dari tindak pidana pemilu yang secara doktriner memiliki pengertian, antara lain sebagai berikut: 1) Tindak pidana pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan menghalang-halangi 108 atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang; 2) Tindak pidana Pemilu dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu: a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Pemilu. b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang pengaturannya berada di dalam Undang-Undang Pemilu (UU 7/2017) maupun di luar Undang-Undang 7/2017 [pengaturannya di dalam KUHP ataupun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011)]. c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu, termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya. Dalam pengertian secara universal dan jika dikaitkan dengan sifatnya, terdapat perbedaan dan klasifikasi tindak pidana yang menjadi kategori kejahatan dan pelanggaran, hal ini didasarkan pada jenis perbuatan yang dilarang, yaitu, antara lain: 1) Terdapat sejumlah perbuatan dalam masyarakat yang pada dasarnya telah memuat sifat terlarang (melawan hukum) yang karenanya pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun terkadang perbuatan seperti itu tidak diatur atau dinyatakan dalam undang-undang; 2) Terdapat perbuatan-perbuatan baru yang memiliki sifat terlarang (melawan hukum) dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan tersebut dinyatakan dalam undang-undang. Secara yuridis, perbuatan yang dilarang yang termasuk kategori kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu, secara sosiologis, yang dimaksud dengan kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang tidak hanya merugikan korban sebagai si penderita, namun juga termasuk perbuatan yang mengakibatkan/memberikan kerugian yang sangat signifikan kepada masyarakat karena hilangnya keseimbangan, ketentraman den ketertiban dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu menurut kehendaknya sendiri tanpa 109 memperhatikan peraturan yang telah dibuat dan/atau disepakati bersama. Penyebab pelanggaran tersebut pada umumnya dapat terjadi karena keterbatasan terhadap akses informasi yang diperolehnya atau kurangnya penjelasan aturan hukum tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, mengingat banyaknya jenis perbuatan yang dilarang, baik yang masuk dalam kategori kejahatan maupun pelanggaran, maka tindak pidana politik uang dalam pemilu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki karekteristik tersendiri, sehingga merupakan tindak pidana khusus yang memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekadar hanya memuat rumusan tindak pidana saja, melainkan juga memuat kekhususan dalam aspek perbuatan, perilaku, dan sanksi pidananya. Bahwa pengaturan mengenai tindak pidana politik uang dalam pemilu, berdasarkan UU 7/2017 dimuat dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 278 ayat (2) UU 7/2017 “(2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. Tidak menggunakan hak pilihnya; b. Memilih Pasangan Calon; c. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau e. Memilih calon anggota DPD tertentu. Pasal 280 UU 7/2017 “(1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; 110 h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu. (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. (3) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu. (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu. Pasal 515 UU 7/2017 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Pasal 523 UU 7/2017 “(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 111 (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Bahwa Pasal 278 ayat (2) dan Pasal 280 UU 7/2017 merupakan norma primer, artinya norma tersebut berisi aturan yang menjadi patokan bagaimana cara seseorang sebagai subjek hukum berperilaku di dalam masyarakat (das sollen). Sedangkan, Pasal 515 dan Pasal 523 UU 7/2017 merupakan norma sekunder di mana norma hukum tersebut berisi tata cara untuk menanggulangi atau mengatasi apabila norma hukum primer tidak terpenuhi dan mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam norma primer dimaksud. Oleh karena itu, dengan mencermati ketentuan-ketentuan di atas, sesungguhnya substansi norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon menjadi bagian atau tidak dapat dilepaskan dari substansi yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 280 UU 7/2017. [3.14.2] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan permohonan para Pemohon yang memohon agar Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 diberikan pemaknaan yang lebih luas oleh Mahkamah, sehingga subjek hukum/pelaku tindak pidana politik uang dalam pemilu tidak hanya ditujukan terhadap setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu berlaku juga bagi “setiap orang”, sehingga menurut para Pemohon akan menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, penambahan subjek hukum/pelaku tindak pidana yang semula tidak mencakup “setiap orang” yang bermakna siapa saja, akan tetapi terbatas pada pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye, akan berakibat adanya perluasan adressat subjek hukum yang dituju dalam ketentuan norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, yang sekaligus akan berdampak pada perluasan terhadap norma Pasal 280 ayat (1) dan Pasal 278 ayat (2) UU 7/2017, menurut Mahkamah, hal tersebut sama halnya memasukkan subjek hukum yang semula bukan menjadi pelaku perbuatan yang diduga melanggar tindak pidana 112 pemilu yang berkaitan dengan kegiatan kampanye menjadi bagian dari subjek hukum/pelaku tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan kampanye, sebagaimana yang dapat diancam pidana dalam norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017. Oleh karena itu, hal demikian jelas merupakan permohonan yang masuk dalam kategori politik pemidanaan (criminal policy). Lebih lanjut, terhadap hal demikian Mahkamah dalam beberapa putusannya selalu konsisten dengan pendiriannya, bahwa berkaitan dengan hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017 yang diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, dalam salah satu pertimbangan hukum Putusan tersebut, pada Paragraf [3.12], halaman 441-443, Mahkamah menegaskan pendiriannya bahwa Mahkamah tidak boleh memasuki kebijakan pidana atau politik pemidanaan (criminal policy) yang menyangkut norma pemidanaan. Selain pertimbangan hukum tersebut, adanya doktrin judicial restraint sebagai bentuk implementasi dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power), menjadikan pengadilan harus dapat melakukan pengendalian diri dari kecenderungan untuk melakukan tindakan membentuk norma hukum baru ketika memutus perkara pengujian undang-undang, kecuali Mahkamah menemukan adanya norma undang-undang yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, apabila perluasan terhadap subjek hukum/pelaku tindak pidana politik uang dalam Pemilu dapat berlaku bagi setiap orang, maka hal tersebut menjadi tidak tepat, karena ketiadaan pembatasan dapat mengkriminalisasi setiap orang dan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, pembatasan perlu dilakukan, namun ketika pembentukan norma hukum baru tersebut berkaitan erat dengan pembatasan hak dan kebebasan seseorang, maka berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, terhadap pembatasan tersebut adalah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Terlebih, berkaitan dengan norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon berkenaan dengan pengaturan kampanye termasuk larangan dalam kampanye. Di samping uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut pengaturan berkaitan dengan larangan tindak pidana politik uang dalam 113 pemilu yang ditujukan salah satunya kepada “pelaksana kampanye” telah mencakup subjek hukum pelaksana kampanye, yang meliputi: 1. Pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden [vide Pasal 269 ayat (1) UU 7/2017]; 2. Pelaksana kampanye pemilu anggota DPR/DPRD terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPR/DPRD, calon anggota DPR/DPRD, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR/DPRD [vide Pasal 270 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2017]; 3. Pelaksana kampanye pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD [vide Pasal 271 UU 7/2017]. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, frasa “setiap orang” yang dimaksudkan oleh para Pemohon agar dimasukkan ke dalam norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 sebagai pengganti makna dan perluasan frasa “setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu” sesungguhnya telah terkandung dalam ketentuan Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 271 UU 7/2017. Sebab, dalam ketentuan pasal- pasal di atas telah mengatur juga frasa “setiap orang” dengan menggunakan frasa “orang seorang” yang menjadi bagian dari unsur pelaksana kampanye. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dimohonkan para Pemohon adalah menjadi kewenangan pembentukan undang-undang, juga sejatinya substansi permasalahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon pun sebenarnya telah terserap (absorpsi) dalam ketentuan Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 271 UU 7/2017. Dengan demikian, persoalan dalam kasus konkret yang didalilkan para Pemohon [vide hlm. 79, hlm. 80, dan hlm. 83 permohonan para Pemohon] jika hal tersebut benar, sesungguhnya merupakan persoalan implementasi norma yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. 114 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, oleh karena hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pidana atau politik pemidanaan (criminal policy) merupakan kebijakan yang mengharuskan adanya persetujuan lembaga perwakilan rakyat karena merepresentasikan kehendak rakyat, dan didasarkan pada prinsip bahwa suatu politik hukum (pidana) tidak hanya bersikap pasif terhadap aturan yang sudah ada, tetapi perlu juga mencari aturan apa yang seharusnya. Dalam hal ini, apabila masyarakat menganggap bahwa dalam UU 7/2017 masih memiliki kelemahan terutama mengenai subjek hukum/pelaku tindak pidana politik uang dalam pemilu, maka pembentuk undang-undang dapat membuat norma hukum baru dengan mengganti norma hukum lama, yakni dengan memuat rumusan mengenai subjek hukum/pelaku tindak pidana politik uang dalam perubahan Undang-Undang Pemilu mendatang, demi mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas tanpa dicemari praktik politik uang, untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 . [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dalam hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 115 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.53 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para 116 Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait