59/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 59/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912, dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Rizky Yudha Pratama Jabatan : Ketua Umum Serikat Pekerja Niaga Bank Asuransi (SP Niba) AJB Bumiputera 1912 Alamat : Gedung Bumiputera Lantai 3, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 84-86, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ PEMOHON I; 2. Nama : I Made Widia Pekerjaan : Nelayan/Perikanan Alamat : BR/Link. Kawan, Serangan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- PEMOHON II; 3. Nama : Ida Bagus Made Sedana Jabatan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 106, BR/Link. Anggar Kasih, Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- PEMOHON III; 4. Nama : Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati Jabatan : Karyawan BUMN 2 Alamat : Jalan Melina II Nomor 10, RT/RW 004/008, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- PEMOHON IV; 5. Nama : Bakhtaruddin Jabatan : Wartawan Alamat : Jalan Suka Karya GG Bunga Tanjung, RT/RW 002/003, Kel/Desa Tuahkarya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- PEMOHON V; 6. Nama : Muhammad Fachrorozi Jabatan : Wiraswasta Alamat : Jalan Bantan, RT/RW 002/004, Kel/Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- PEMOHON VI; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/BMBE-SK/MR.V/2023 bertanggal 19 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/BM-SK/MR.VI/2023 bertanggal 24 Juni 2023 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., dan Endik Wahyudi, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Rullyandi Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kemang 1 Nomor 11, Bangka, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, bertindak untuk atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan; 3 Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia; Membaca keterangan Ahli Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan; Mendengar keterangan Saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Saksi Pihak Otoritas Jasa Keuangan; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Nomor 59/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Juni 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 4 Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan perubahan terakhir Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution), apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut; 5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” sebagaimana disebutkan ketentuan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas tindak pidana Perasuransian sebagaimana diatur pada Undang-Undang 5 Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tentang keberadaan penyidik pegawai tertentu, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara; 7. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 8. Bahwa sebagai Pemohon I Badan Hukum Privat, Pemohon I memiliki hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal UUD 1945 berikut ini: - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan: “Negara Indonesia adalah negara hukum” - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” - Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” 6 9. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 10. Bahwa Pemohon I merupakan Badan Hukum Privat Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan AD/ART Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi (NIBA) AJB Bumiputera 1912 tidak termasuk klasifikasi kelompok tax payer. Organisasi pekerja di lingkungan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, didirikan sejak perubahan nama Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi (NIBA) AJB Bumiputera dengan merujuk pada Munas tgl 10-08-2015 sebagaimana keputusan Munas Nomor Kep. 5/MUNAS/SPNIBS/BP/VIII/2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 Nomor 01 tanggal 1 Februari 2016. Selanjutnya mekanisme pendaftaran telah dilaporkan dan diterima oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintahan Kota Jakarta Selatan sesuai dengan perubahan nama dari Organisasi nama sebelumnya Federasi Serikat Pekerja NIBA Unit Kerja Khusus AJB Bumiputera 1912 menjadi Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 439/V/P/X/2005 tanggal 26 oktober 2005 sebagaimana tertuang 7 dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 40791-1.83 perihal Bukti Perubahan Nama SP/SB tertanggal 16 Desember 2015 yang dalam hal ini diwakili oleh Rizky Yudha Pratama dalam jabatannya selaku Ketua Umum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 berdasarkan Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 Nomor Kep. 09/Munas/SP NIBA/AJBBP/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 tentang Pengurus Harian Terpilih SP NIBA AJB Bumiputera 1912 masa bakti 2021- 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan keputusan Munas XV tahun 2021 SP Niaga Bank Jasa Asuransi AJB Bumiputera 1912 Nomor 6 tanggal 7 Oktober 2021 dan merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 tentang Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera Nomor 2 tanggal 1 Februari 2016 yakni: “Ketua Umum berwenang mewakili DPP SP NIBA AJB BUMIPUTERA baik kedalam maupun keluar”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perubahan Kedua UU Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, Mahkamah Konstitusi memberikan perluasan terhadap kualifikasi Pemohon selengkapnya berbunyi, “dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil undang-undang terhadap UUD 1945.” 11. Bahwa Pemohon I sebagai Badan Hukum Privat, selanjutnya merupakan Badan atau Organisasi yang mempunyai kepedulian perlindungan terhadap anggota/pekerja Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan oleh karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Bahwa Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan penegakan perlindungan terhadap anggota/pekerja Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 8 Anggaran Dasar SP NIBA Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, diantaranya: “Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya”. “Sebagai sarana untuk melindungi dan memberikan pembelaan hak anggota terhadap permasalahan antara anggota dengan perusahaan serta menyalurkan kepentingan anggotanya”. “Sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan penyalur aspirasi pekerja, dalam mengembangkan hak-hak dan kewajiban pekerja.” “Sebagai wadah perjuangan kepentingan pekerja dalam meningkatkan derajat, taraf hidup yang berkeadilan serta kesejahteraan sosial.” Bahwa Pemohon I memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Serikat Pekerja NIBA Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, diantaranya untuk memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan pekerja, serta meningkat kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Bahwa berdasarkan pada data pelanggaran dan kerugian Hak Pekerja termasuk Hak Kesejahteraan Pekerja yang mengakibatkan kerugian pekerja AJB Bumiputera 1912 yang dialami oleh anggota SP NIBA AJB Bumiputera 1912 (Anggota PEMOHON 1) berdasarkan data tuntutan Gugatan Perkara Nomor 331/Pdt.Sus- PHI/2022/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut: 1. Jenis pelanggaran dan kerugian a. Pembayaran Upah/Gaji hanya sebesar 75% terhadap 1.269 Pekerja dengan kerugian sebesar Rp 41.043.485.370,- b. Pembayaran Rapel kenaikan gaji terhadap 1.269 Pekerja dengan kerugian sebesar Rp 6.775.800.000,- c. Pembayaran Kekurangan 50% THR tahun 2021 terhadap 1.269 Pekerja dengan kerugian sebesar Rp 3.841.325.773,- d. Pembayaran Sumbangan Biaya Pendidikan terhadap 1.269 Pekerja dengan kerugian sebesar Rp 31.045.922.796,- e. Pembayaran Cuti Besar terhadap diantara 1.269 Pekerja dengan kerugian sebesar Rp 7.433.695.058,- 9 f. Pembayaran Kompensasi Perjalanan Dinas terhadap diantara 1.269 Pekerja dengan kerugian sebesar Rp 109.618.912,- g. Pembayaran Penghargaan Satya Lencana terhadap diantara 1.269 Pekerja dengan kerugian sebesar Rp 662.105.290,- h. Pembayaran Biaya Pindah Dalam Rangka Mutasi terhadap diantara 1.269 Pekerja dengan kerugian sebesar Rp 412.186.916,- i. Pembayaran Tunjangan Additional Tetap Bagi Pejabat Pemasaran terhadap diantara 1.269 Pekerja dengan kerugian sebesar Rp 17.321.000.000,- j. Pembayaran Kompensasi Denda (PP 78/2015) terhadap 1.269 Pekerja dengan kerugian sebesar Rp 25.733.085.007,- dst Adapun total kerugian sampai dengan bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 134.378.225.122,- (Seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh dua rupiah). 2. Jumlah pelanggaran dan kerugian dalam perkara Gugatan Perkara Nomor: 331/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst belum termasuk: a. Pekerja yang belum menggugat dari total sebanyak ± 1.600 Pekerja; b. Obyek atau jenis pelanggaran lainnya; c. Pekerja yang sudah di PHK; d. Pelanggaran bulan September 2022 sampai dengan saat ini (Juni 2023); 3. Potensi nilai Kerugian dari Angka 1 dan 2 di atas diperkirakan sebesar ± Rp. 800 Milyar. Bahwa Pemohon I secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya oleh karena keberadaan ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon I dalam rangka membela kepentingan hukum anggotanya selaku Pekerja dan warga Negara dengan tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian RI dalam hal penegakan hukum di sektor jasa keuangan yang terjadi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang telah memberikan dampak secara langsung adanya kerugian hak kesejahteran dan hak pekerja anggota Pemohon I, terkecuali hanya melalui proses penegakan hukum melalui penanganan penyidikan 10 tunggal tindak pidana disektor jasa keuangan yang hanya dapat di lakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pandangan Pemohon I konsekuensi keberadaan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK tersebut tentunya menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK yang sangat potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi melakukan penanganan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Tertentu Otoritas Jasa Keuangan, apabila dimaknai hanya satu-satunya sarana penangangan penyidikan tunggal tindak pidana oleh Otoritas Jasa Keuangan. 12. Bahwa Pemohon I terlebih dahulu perlu menjelaskan duduk permasalahan yang dialami Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai perusahaan industri perasuransian yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang berdampak langsung terhadap kepentingan hukum anggota Pemohon I selaku organisasi pekerja telah terjadi sejak tahun 2017 dan dampaknya berupa kerugian hak pekerja yakni hak kesejahteraan yang diderita oleh anggota Pemohon I yang bekerja di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan terjadi hingga saat ini di tahun 2023 berdasarkan pada data tuntutan Gugatan Perkara Nomor: 331/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah dijabarkan secara rinci pada bagian angka 11 diatas. Bahwa Adapun permasalahan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang saat ini sedang dalam pegawasan dan penanganan administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan, menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah berkaitan dengan kesehatan keuangan (solvabilitas dan likuiditas) namun hingga saat ini Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dinilai belum mampu mengatasi permasalahan yang dimaksudkan tersebut, berlarut-larutnya permasalahan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak lepas dari tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan, hingga pada akhirnya Pemohon I memohon kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki yaitu melakukan penunjukan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf e 11 dan f UU OJK yang berbunyi bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: e. melakukan penunjukan pengelola statuter; f. menetapkan penggunaan pengelola statuter. 13. Bahwa Pemohon I sudah beberapa kali menyampaikan desakan dalam kesempatan audiensi dengan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan serta melayangkan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 3 kali sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 019/SP- NIBA/AJBBP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan di AJB Bumiputera 1912, Surat Nomor 120/SP- NIBA/AJBBP/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Mosi Tidak Percaya Organ Perusahaan AJB Bumiputera 1912, Surat Nomor 001 /SP- NIBA/TA/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 Perihal Jutaan Pemegang Polis dan Pekerja AJB Bumiputera 1912 lama di UG Darurat, Saatnya diselamatkan, dan Surat Nomor 001/SP-NIBA/TA/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 Lampiran 1 tentang Perkembangan Situasi dan Kondisi AJB Bumiputera 1912, Lampiran 2 tentang Point-Point Keputusan Sidang Tahunan Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 Tanggal 9 s.d 10 Juni 2022, Lampiran 3 tentang Kinerja Organ Perusahaan Serta Dugaan Praktek Tata Kelola Yang Tidak Mencerminkan GCG, Lampiran 4 tentang Tinjauan Yuridis Berkaitan Dengan Remunerasi Anggota BPA, Lampiran 5 tentang Rekomendasi Subjek dan Objek Pemeriksaan Langsung Terhadap AJB Bumiputera 1912, Lampiran 6 tentang Kajian Mendesaknya Penetapan Pengelola Statuter Terhadap AJB Bumiputera 1912. Namun tetapi hingga hari ini permohonan tersebut tidak dipenuhi, padahal OJK sudah seharusnya melaksanakan kewenangan yang dimilikinya dengan melakukan penunjukan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter, dikarenakan keadaan kondisi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sudah memenuhi persyaratan untuk diberikan pengelola statuter dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga jasa keuangan dengan salah satu pemenuhan kriteria adalah kondisi keuangan Lembaga jasa keuangan dapat membahayakan kepentingan konsumen dan sektor jasa keuangan, serta berdasarkan pada kesimpulan pandangan Pemohon I yakni perkembangan kondisi AJB Bumiputera 1912 terus memburuk dan 12 berpotensi menimbulkan dampak di industri perasuransian berupa krisis kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan produk asuransi dan selanjutnya upaya penyelamatan AJB Bumiputera 1912 secara efektif sesegera mungkin mulai dari penetapan pengelola statuter untuk pengendalian situasi baik internal maupun eksternal sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808), dan Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/SEOJK.05/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Kriteria Penunjukan dan Penetapan Penggunaan Pengelola Statuter serta Pengakhiran dan Penggantian Pengelola Statuter Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perasuransian Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 14. Bahwa kondisi tersebut juga tidak lepas dari tanggungjawab OJK yang mengabaikan dan/atau tidak memenuhi melaksanakan kewenangan yang dimilikinya dengan melakukan penunjukan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap AJB Bumiputera 1912. Menurut Pemohon I sikap pengabaian tersebut merupakan sebuah tindak pidana sektor keuangan dengan melakukan perbuatan dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak memenuhi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK Pasal 53 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1), Pasal t huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 3O ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp3000.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk perseorangan”. 15. Bahwa pengaturan UU P2SK yang menjadikan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal di sektor tindak pidana jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) telah menghalangi hak konstitusional Pemohon I untuk menempuh satu- 13 satunya upaya hukum lainnya berupa askes keadilan melalui sarana penegakan hukum tindak pidana pada sektor jasa keuangan di Kepolisian RI yaitu untuk melaporkan pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan mengabaikan dan/atau tidak memenuhi melaksanakan kewenangan yang dimiliki OJK (dalam hal ini untuk pimpinan OJK) dengan tidak melakukan penunjukan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap AJB Bumiputera 1912. Pemohon I pada tanggal 17 Januari 2023 telah membuat laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melalui Surat Tim Advokasi Serikat Pekerja NIBA AJB BUMIPUTRA 1912 yang ditujukan kepada Bareskrim Mabes Polri terhadap dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan ketentuan pidana Pasal 53 dan 54 UU P2SK terkait pengabaian tindak lanjut dari penunjukan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter dengan mendapat respon Surat Tanggapan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Nomor B/261/1/RES.2.2./2023/Dittipideksus Perihal Tanggapan Dumas SP NIBA AJB Bumiputera yang ditujukan kepada Tim Advokasi Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera tertanggal 19 Januari 2023 yang menyatakan pada intinya: sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh OJK, sehingga saat ini Penyidik Polri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian terhadap Surat Tanggapan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri tersebut, Pemohon I berkesimpulan hasil laporan tindak pidana yang dilaporkan tidak diterima dan ditolak Kepolisian dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri dengan alasan adanya ketentuan hukum baru terhadap penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan UU P2SK yang hanya dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan, sehingga demikian dari kondisi tersebut tentu menyebabkan ketidakadilan apabila Pemohon I hanya dapat menempuh upaya hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, maka akan terjadi conflict of interest disatu sisi Otoritas Jasa Keuangan saat ini sedang melaksanakan kewenangan pengawasan dan administratif yang dimilikinya sesuai dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-13/D.05/2020 Tanggal 16 April 2020 sebagai 14 landasan utama dalam penyusunan rencana penyehatan keuangan perusahaan/RPKP AJB Bumiputera 1912 dan sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan langsung dari OJK No. Laporan: LHPL- 8/NB.23/2021 tanggal 21 Desember 2021. 16. Bahwa dengan pemberian kewenangan penyidikan tunggal kepada Penyidik OJK dengan salah satunya terdapat Penyidik Pegawai Tertentu OJK di sektor jasa keuangan sangat berpotensi akan timbul tindakan sewenang- wenang dan abuse of power yang dilakukan OJK dalam batas penalaran yang wajar terhadap satu-satunya akses keadilan Pemohon I yang erat kaitannya dengan adanya conflict of interest yang hanya dapat ditempuh melalui penyidikan tunggal OJK, mengingat kewenangan OJK yang begitu super body tersebut dalam pandangan Pemohon I maka berdampak potensial pelaku usaha dapat menjadi terhenti usahanya, masyarakat pun menjadi tidak terlayani dengan baik, dan karyawan-karyawannya pun termasuk Pemohon I menjadi tidak mendapatkan hak-haknya. Sehingga fungsi OJK sebagai fungsi penyidikan yang memonopoli penyidikan di sektor jasa keuangan bertentangan dengan “due proses of law” berdasarkan asas kepastian hukum yang adil serta jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) prinsip negara hukum yang salah satu unsurnya yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan Pasal 28D ayat (1) serta mereduksi kewenangan Kepolisian RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 17. Bahwa hak Konstitusional Pemohon I tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kerugian tersebut bersifat aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya UU P2SK. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon I tidak akan terjadi lagi. 15 18. Bahwa dengan demikian, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan a quo. 19. Bahwa Pemohon II yang merupakan perorangan dan bekerja sehari-hari sebagai nelayan, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya oleh karena keberadaan ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK telah merugikan hak konstitusional Pemohon II dengan cara terhambatnya akses keadilan oleh Pemohon II dalam rangka pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil dengan tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian RI dalam hal penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan khususnya tindak pidana perbankan yang alami oleh Pemohon II sehubungan dengan adanya praktek bank gelap, terkecuali dengan berlakunya UU P2SK a quo hanya melalui proses penegakan hukum dengan penanganan penyidikan tunggal tindak pidana disektor jasa keuangan yang hanya dapat di lakukan oleh Penyidik OJK. Keadaan dan keterbatasan Pemohon II yang merupakan masyarakat pesisir desa tentunya hanya mengenal institusi penegak hukum bilamana terjadi kejahatan disitulah terdapat akses keadilan melalui aparat penegak hukum Kepolisian. Sehingga dalam pandangan Pemohon II sebagai konsekuensi atas keberadaan ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK tersebut tentunya menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK yang potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi melakukan penanganan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan dalam hal ini tindak pidana perbankan yang dilakukan penanganan penyidikannya oleh Penyidik Pegawai Tertentu OJK, apabila dimaknai hanya satu-satunya sarana penangangan penyidikan tunggal tindak pidana oleh OJK. 20. Bahwa pengaturan UU P2SK yang menjadikan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal di sektor tindak pidana jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) telah menghalangi hak konstitusional Pemohon II dalam bentuk terhambatnya akses keadilan melalui Kepolisian yang dijamin UUD 1945 16 untuk menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum tindak pidana pada sektor jasa keuangan. Pemohon II pada tanggal 24 Januari 2023 telah membuat laporan dugaan tindak pidana perbankan (praktek bank gelap) di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melalui Surat Pemohon II perihal Tindak Pidana Perbankan dan/atau Penggelapan dan/atau TPPU yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. 21. Bahwa adapun yang menjadi laporan dugaan tindak pidana perbankan yang dialami oleh Pemohon II terjadi sekiranya pada tahun 2008, bertempat di Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pemohon II sebagai korban telah mengalami kejadian dugaan tindak pidana perbankan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan/atau pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP, yang diduga dilakukan oleh saudari dengan inisial HV, dengan uraian kejadian sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon II menabung uang secara bertahap dengan total sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada seseorang dengan inisial saudari HV melalui karyawannya yang berinisial saudari SJ. Dalam peristiwa ini, saudari HV melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tersebut tanpa adanya ijin dari Bank Indonesia dan/atau dengan kata lain tanpa adanya legal standing. 2) Bahwa yang membuat Pemohon II tertarik untuk menabung sejumlah uang karena saudari HV menjanjikan bunga yang cukup tinggi yaitu kurang lebih sebesar 1% (satu persen) perbulan, 3) Bahwa pada awalnya pembayaran bunga yang dibayarkan oleh saudari HV cukup lancar, namun dalam perjalannya, sekitar bulan Juli 2020, Pemohon II berniat untuk menarik uang tabungannya tersebut. Namun saudari HV mengelak dengan alasan bukan dirinya yang memegang dan mengelola uang tabungan tersebut, melainkan adalah karyawannya yang bernama SJ. Padahal apa yang disampaikan oleh saudari HV 17 tersebut tidak benar, seluruh warga Serangan sudah mengetahui bahwa saudari HV yang melakukan kegiatan simpan pinjam tersebut. 4) Bahwa selain Pemohon II ada 5 (lima) orang korban lainnya dengan rincian sebagai berikut: 1) Ni Wayan Silib yang menabung dengan total sebesar Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah); 2) Ni Made Suristi (tercatat pada buku tabungan menggunakan nama anaknya yang bernama Ni Made Jelita) yang menabung dengan total sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 3) I Made Panu (tercatat pada buku tabungan menggunakan nama aliasnya yang bernama Pak Magret) yang menabung dengan total sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah); 4) Ni Nyoman Suniti (tercatat pada buku tabungan menggunakan nama aliasnya yang bernama Pak Magret) yang menabung dengan total sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah); 5) I Wayan Sudar yang menabung dengan total sebesar Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); 22. Bahwa atas peristiwa yang dialami tersebut, Pemohon II bersama 5 (lima) orang korban lainnya mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 392.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah). 23. Bahwa adapun Surat Tanggapan dari Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Nomor B/16/I/RES.2.2./2023/Dittipideksus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 31 Januari 2023 yang ditujukan kepada Pemohon II yang menyatakan: terhadap pengaduan Pemohon II sudah kami terima, namun belum dapat kami tindak lanjuti oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, terhadap kewenangan penyidikan perkara tindak pidana perbankan merupakan kewenangan tunggal penyidik OJK. Dengan demikian Pemohon II berkesimpulan bahwa hasil laporan tindak pidana yang dilaporkan tidak diterima dan ditolak Kepolisian dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Bali dengan alasan adanya ketentuan hukum baru terhadap penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan UU P2SK yang hanya dilakukan oleh penyidik OJK. 18 24. Bahwa dengan pemberian kewenangan penyidikan tunggal kepada Penyidik OJK dengan salah satunya terdapat Penyidik Pegawai Tertentu OJK di sektor jasa keuangan maka Pemohon II telah dirugikan hak konstitusionalnya secara aktual dengan adanya surat penolakan dari kepolisian dan potensial dengan terhambatnya akses keadilan oleh Pemohon II dan terlebih masyarakat pun menjadi potensial tidak terlayani dengan baik dalam penegakan hukum seperti yang telah dialami penolakan laporan pidana oleh Pemohon II tersebut. Sehingga fungsi OJK sebagai fungsi penyidikan tunggal dalam penyidikan di sektor jasa keuangan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta mereduksi kewenangan Kepolisian RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 25. Bahwa menurut Pemohon II, kerugian hak Konstitusional Pemohon II tersebut dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK bersifat aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan causal verband dengan berlakunya UU P2SK. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon II tidak akan terjadi lagi. 26. Bahwa dengan demikian, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan a quo. 27. Bahwa Pemohon III yang merupakan perorangan yang bekerja sehari-hari sebagai karyawan swasta, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya oleh karena keberlakuan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon III dalam rangka pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil dengan terhambatnya akses keadilan tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian RI dalam hal penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan khususnya tindak pidana perbankan yang alami oleh Pemohon III, terkecuali hanya 19 melalui proses penegakan hukum melalui penanganan penyidikan tunggal tindak pidana disektor jasa keuangan yang hanya dapat di lakukan oleh Penyidik OJK. Dalam pandangan Pemohon III sebagai konsekuensi atas keberadaan ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK tersebut tentunya menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK yang sangat potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi melakukan penanganan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan dalam hal ini tindak pidana perbankan yang dilakukan penanganan penyidikannya oleh Penyidik Pegawai Tertentu OJK, apabila dimaknai hanya satu-satunya sarana penangangan penyidikan tunggal tindak pidana oleh OJK. 28. Bahwa pengaturan UU P2SK yang menjadikan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal di sektor tindak pidana jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) telah menghalangi hak konstitusional Pemohon III dengan terhambatnya akses keadilan untuk menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum tindak pidana pada sektor jasa keuangan di Kepolisian. Pemohon III pada tanggal 26 Januari 2023 telah membuat laporan dugaan tindak pidana perbankan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melalui Surat Pemohon III perihal Dugaan Penipuan dan/atau Penggelapan dan TPPU yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. 29. Bahwa adapun yang menjadi laporan dugaan tindak pidana perbankan yang dialami oleh Pemohon III sekiranya terjadi pada awal pada tahun 2014 Pemohon III menempatkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Koperasi UUO SP. SEDHANA KERTI yang beralamat di Br. Anggarkasih, Sanur Kaja, Denpasar, untuk ikut program deposito. 30. Bahwa seiring berjalannya waktu deposito yang Pemohon III tempatkan tersebut telah diperpanjang dan diperbarui billyet depositonya menjadi Bilyet Nomor: DP-710235 tertanggal 4 Agustus 2017, a.n I.B. Made Sedana, sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 Bulan, suku bunga 12% per tahun, jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2018 yang ditandatangi oleh Manajer Koperasi. 20 31. Bahwa awalnya pihak koperasi lancar membayar bunga namun pada bulan Februari 2018 pihak koperasi tidak bisa membayarkan bunga dengan alasan bahwa dikoperasi tersebut tidak ada yang menabung menurut penjelasan dari Manajer Koperasi hingga akhirnya deposito Pemohon III tersebut jatuh tempo tertanggal 4 Agustus 2018 tidak bisa dicairkan oleh pihak koperasi serta tabungan saudara Pemohon III sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak bisa ditarik kemudian Pemohon III bersama rekannya saudara Ida Bagus Anom Miana dan Ida Bagus Oka Yadnya yang merupakan korban lainnya di Koperasi tersebut dengan masing-masing kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berupaya untuk melakukan mediasi dengan pihak koperasi namun tidak menemukan titik terang. 32. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas saudara Pemohon III merasa ditipu karena uang yang Pemohon III tempatkan untuk ikut program deposito dan tabungan seharusnya bisa dicairkan pada saat tanggal jatuh tempo namun tidak bisa dicairkan dan sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dan kepastian dari pihak koperasi. 33. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Pemohon III beserta para korban lainnya telah dirugikan secara materiil sejumlah kurang lebih Rp.976.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah). 34. Bahwa adapun Surat Tanggapan dari Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Nomor B/15/I/RES.2.2./2023/Dittipideksus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 31 Januari 2023 yang ditujukan kepada Pemohon III yang menyatakan: terhadap pengaduan Pemohon III sudah kami terima, namun belum dapat kami tindak lanjuti oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, terhadap kewenangan penyidikan perkara tindak pidana perbankan merupakan kewenangan tunggal penyidik OJK. Dengan demikian Pemohon III berkesimpulan bahwa hasil laporan tindak pidana yang dilaporkan tidak diterima dan ditolak Kepolisian dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Bali dengan alasan adanya ketentuan hukum baru terhadap penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan UU P2SK yang hanya dilakukan oleh penyidik OJK, sehingga demikian dari kondisi tersebut tentu menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses 21 penegakan hukum apabila Pemohon III terhambatnya dalam mengakses keadilan di kepolisian yang hanya dapat satu-satunya menempuh upaya hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK fungsi penyidikan tunggal yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK serta konsekuensi terhadap persoalan keabsahan keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK yang menurut Pemohon III dipastikan potensial akan terjadi dialami Pemohon III. 35. Bahwa dengan pemberian kewenangan penyidikan tunggal kepada Penyidik OJK dengan salah satunya terdapat Penyidik Pegawai Tertentu OJK di sektor jasa keuangan maka Pemohon III telah dirugikan hak konstitusionalnya secara aktual dan potensial. Dalam pandangan Pemohon III hanya mengenal institusi penegak hukum bilamana terjadi kejahatan disitulah terdapat akses keadilan melalui aparat penegak hukum Kepolisian dan terlebih masyarakat pun potensial menjadi tidak terlayani dengan baik dalam penegakan hukum seperti yang telah dialami penolakan laporan pidana oleh Pemohon III. Sehingga fungsi penyidikan tunggal OJK di sektor jasa keuangan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta mereduksi kewenangan Kepolisian RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 36. Bahwa hak Konstitusional Pemohon III tersebut telah sangat dirugikan dengan terhambatnya akses keadilan di Kepolisan yang dijamin oleh UUD 1945 dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK. Kerugian tersebut bersifat aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal verband dengan berlakunya UU P2SK. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon III tidak akan terjadi lagi. 37. Bahwa dengan demikian, Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan a quo. 22 38. Bahwa Pemohon IV yang merupakan perorangan adalah korban nasabah pemegang polis PT Asuransi Jiwa Wanaartha yang merangkap sebagai kuasa pelapor dari para korban yang berjumlah 10 (sepuluh) korban nasabah polis asuransi antara lain: Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati dengan kerugian sebesar Rp. 2.387.150.684.95, Alwin Syarief Daulay dengan kerugian sebesar Rp. 2.803.824.657.54, Gita Astari Alwin dengan kerugian sebesar Rp. 633.561.643.77, Muhammad Gilang Ramadhan dengan kerugian sebesar Rp. 548.742.808.19, Hendri Widjaya Tjia dengan kerugian sebesar Rp. 3.575.263.698.53, Ivan Prasodjo dengan kerugian sebesar Rp. 161. 795.068.50, Soewito Limin dengan kerugian sebesar Rp. 12.767835.616.46, Lie Kong Kim Sun dengan kerugian sebesar Rp. 1.330.415.074.48, Yani Savitry Harahap dengan kerugian sebesar Rp. 950.840.068.85, Herman Subyantoro dengan kerugian sebesar Rp. 852.167.123.27 sehingga total kerugian sebesar Rp. 26.233.344.732.19) dalam membuat Laporan Polisi terhadap PT Asuransi Jiwa Wanaartha berdasarkan surat kuasa pelapor yang secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya oleh karena keberadaan ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon IV dalam rangka pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil dengan tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian RI dalam hal penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan khususnya tindak pidana asuransi yang alami oleh Pemohon IV, terkecuali hanya melalui proses penegakan hukum melalui penanganan penyidikan tunggal tindak pidana disektor jasa keuangan yang hanya dapat di lakukan oleh Penyidik OJK yang dalam hal ini telah diupayakan oleh Pemohon IV namun OJK tidak merespon dalam bentuk tindak lanjut penanganan penyidikan tindak pidana sektor keuangan terhadap PT Asuransi Jiwa Wanaartha sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Pemohon IV kepada OJK. Dalam pandangan Pemohon IV sebagai konsekuensi atas keberadaan ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK tersebut tentunya menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK yang sangat potensial dengan penalaran yang wajar dapat 23 dipastikan terjadi melakukan penanganan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan dalam hal ini tindak pidana asuransi yang dilakukan penanganan penyidikannya oleh Penyidik Pegawai Tertentu OJK, apabila dimaknai hanya satu-satunya sarana penangangan penyidikan tunggal tindak pidana oleh OJK. 39. Bahwa pengaturan UU P2SK yang menjadikan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal di sektor tindak pidana jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) telah menghalangi hak konstitusional Pemohon IV untuk menempuh upaya hukum lainnya melalui sarana penegakan hukum tindak pidana pada sektor jasa keuangan sebagai upaya satu- satunya di Kepolisian. Perlu Pemohon IV jelaskan bahwa terlebih dahulu Pemohon IV membuat pengaduan kepada OJK melalui surat tertanggal 02 November 2020 yang di tujukan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Perihal Pengaduan dan Permohonan Tindakan Law Enforcement serta Pengenaan Sanksi terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WAL) agar memenuhi kewajiban kepada Klien Kami selaku Pemegang Polis, namun pengaduan Pemohon IV tidak ada mendapat respon untuk ditindak lanjuti dengan penanganan tindak pidana oleh OJK. Bahkan Pemohon IV memperjuangkan pengaduan tersebut hingga kepada Presiden RI melalui surat tertanggal 30 Oktober 2020 Perihal Pengaduan atas Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Manfred dan Afiliasinya selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang merugikan ribuan pemegang polis di seluruh Indonesia. Pemohon IV telah mempertimbangkan sikap OJK yang tidak mengambil langkah untuk penanganan hukum penyidikan tindak pidana sektor keuangan terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, yang pada akhirnya Pemohon IV memutuskan membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana asuransi di Bareskrim Polri dengan Nomor LP: LP/B/0108/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 dengan terlapor PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Dalam perkembangannya Bareskrim Polri telah merespon cepat adanya pelanggaran hukum tindak pidana sektor keuangan yang terjadi di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sehingga dilakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan. Pada tanggal 1 Agustus 2022 Bareskrim Polri menetapkan status tersangka kepada Manfred Armin 24 Pietruschka, Evelina Larasati Fadil, dkk. Sejak tanggal 15 Agustus 2022 Bareskrim Polri telah menetapkan status dalam Daftar Pencarian Orang / DPO (Red Notice dari Interpol terhadap tersangka Manfred Armin Pietruschka, Evelina Larasati Fadil, Rezanantha Fadil Pietruschka) melalui Surat Pemberitahuan SP2HP kepada Pemohon IV dengan Nomor B/24/I.24.2023/Dittipideksus tertanggal 11 Januari 2023. 40. Bahwa adapun yang menjadi laporan dugaan tindak pidana asuransi yang dialami oleh para korban PT Asuransi Jiwa Wanaartha yang memberikan kuasa pelapor kepada Pemohon IV, pada awalnya PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) merilis produk Asuransi Wal Invest yang merupakan Asuransi Jenis Dwi Guna dengan karakteristik asuransi tradisional yang menjadi produk yang paling menjual dengan persentase sebesar 90% dari total usaha kemudian di rubah menjadi Wana Saving Plus pada tahun 2020. 41. Bahwa pada tahun 2020, terjadi peristiwa gagal bayar kewajiban PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) kepada pemegang polis dengan alasan aset telah di blokir / sita oleh Kejaksaan Agung RI terkait kasus TPPU Mega Korupsi Jiwasraya yang kemudian para nasabah sebagian besar dipaksa untuk mengalihkan asuransinya ke Wana Saving Plus sebagai bentuk penundaan pembayaran kewajiban. 42. Bahwa ketika dilakukan klarifikasi, ditemukan bahwa aset yang dilakukan penyitaan hanya aset yang berada pada rekening efek a/n. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) dan masih ada aset dalam bentuk lain sebagaimana yang PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) laporkan pada laporan keuangan per 31 Desember 2019. 43. Bahwa nasabah di tawarkan produk asuransi oleh “Agent Bayangan, Agent Lepas, dan Marketing Lepas” yang mana dalam penyampaian atau menawarkan produk tidak berkompeten dikarenakan bukan anggota dari pihak PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. 44. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan dari agen maupun pihak PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha terkait jenis dari Produk Asuransi Jiwa Wal Invest dan Wana Saving Plus, yang mana pada penawaran polis tersebut yang disampaikan kepada nasabah selaku calon pemegang polis 25 merupakan polis yang memberikan manfaat tabungan atau investasi yang memberikan keuntungan yang Fix atau tetap, aman dan menarik. 45. Bahwa dalam perjalanannya klaim yang diajukan selaku pemegang polis tidak dapat dicairkan sebagaimana dijanjikan saat pemasaran dan sebagaimana tanggal jatuh tempo yang tertuang di dalam polis. 46. Bahwa adanya penyalahgunaan keadaaan yang memaksa terhadap nasabah selaku korban untuk melakukan perpanjangan polis bahkan adanya perpanjangan sepihak yang dilakukan oleh Wanaartha tanpa konfirmasi kepada korban yang hingga saat ini Polis juga belum diserahkan. 47. Bahwa Pemohon IV perlu menjelaskan adapun yang menjadi produk Asuransi Wana Saving Plus adalah perubahan nama dari produk Wal Invest dengan keterangan sebagai berikut: a. Wal invest: memiliki jangka waktu pertanggungan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan memberikan asuransi kecelakaan; b. Wana Saving Plus: memiliki jangka waktu pertanggungan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dengan memberikan asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa. 48. Bahwa adapun isi rekening milik PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha disita oleh Kejaksaan Agung R.I. bertempat di BANK CUSTODIAN dan SEKURITAS, maka untuk klaim yang diajukan oleh seluruh nasabah tidak bisa dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. 49. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas yang dialami Pemohon IV sebagai kuasa pelapor mendapat pemberitahuan perkembangan perkara dari Kasudit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri dengan Surat Nomor B/119/II/RES.1.24/2023.Dittipideksus Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 3 Februari 2023 yang ditujukan kepada Pemohon IV yang menyatakan: LP Pemohon IV untuk saat ini belum dapat ditindak lanjuti dikarenakan menunggu kebijakan hukum lebih lanjut terkait implementasi Pasal 49 Ayat (5) UU P2SK. Dengan demikian Pemohon IV berkesimpulan bahwa hasil perkembangan laporan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon IV mengalami hambatan ketidakpastian hukum dan kehilangan akses keadilan yang sedang di tangani oleh Kepolisian sebagai satu-satunya akses keadilan bagi Pemohon IV dalam hal ini Bareskrim Polri. 26 50. Bahwa dengan pemberian kewenangan penyidikan tunggal kepada Penyidik OJK dengan salah satunya terdapat Penyidik Pegawai Tertentu OJK di sektor jasa keuangan maka Pemohon IV telah dirugikan hak konstitusionalnya secara aktual dan potensial terlebih masyarakat pun menjadi tidak terlayani dengan baik dalam penegakan hukum seperti yang telah dialami oleh Pemohon IV. Sehingga fungsi OJK sebagai fungsi penyidikan yang memonopoli penyidikan di sektor jasa keuangan telah bertentangan dengan prinsip “due proses of law” berdasarkan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta mereduksi kewenangan Kepolisian RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 51. Bahwa hak Konstitusional Pemohon IV tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK. Kerugian tersebut bersifat aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal verband dengan berlakunya UU P2SK. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon IV tidak akan terjadi lagi. 52. Bahwa dengan demikian, Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan a quo. 53. Bahwa Pemohon V yang merupakan perorangan adalah Warga Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang berdasarkan surat keterangan di tandatangani oleh Pemohon V di atas materai tertanggal 23 Juni 2023 telah menerangkan sudah 10 tahun terakhir sejak Maret 2013 sampai dengan sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan Kelapapati Darat, RT.001 RW.001, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah dibenarkan dalam Surat Keterangan Domisili Penduduk RT.001/RW.001 Kelurahan/Desa Kelapapati Darat Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Ketua RT.001 setempat atas nama Romi Pasla tertanggal 23 Juni 2023. Bahwa Pemohon V terdaftar sebagai nasabah Bank 27 BRI yang berkantor cabang di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan Nomor Rekening: 0189-01-018725-50-9 dan terdaftar sebagai nasabah Bank BCA yang berkantor cabang di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan Nomor Rekening: 8325009477. 54. Bahwa Pemohon V yang sehari-hari berdomisili tinggal di Kabupaten Bengkalis dan terdaftar sebagai nasabah Bank BRI yang berkantor cabang di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau serta terdaftar sebagai nasabah Bank BCA yang berkantor cabang di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan a quo. 55. Bahwa pemberian kewenangan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan kepada Penyidik OJK, dapat merugikan hak konstitusional Pemohon V secara potensial, sebab ketentuan a quo dapat melanggar hak Pemohon V terhadap kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta mereduksi kewenangan Kepolisian RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Bahwa faktanya, dikaitkan dengan wilayah Pemohon V maka kantor OJK hanya terdapat di ibukota Provinsi Riau, tidak menjangkau pada daerah kabupaten Pemohon V di Kabupaten Bengkalis. Kemudian, kantor OJK di setiap Provinsi itupun, belum tentu dilengkapi dengan hadirnya penyidik-penyidik yang dapat menangani laporan/aduan Pemohon V perihal dugaan tindak pidana yang terjadi di sektor keuangan seperti perbankan. 56. Bahwa dengan kondisi faktual kehadiran kantor OJK dan ketidakhadiran kantor OJK di beberapa daerah termasuk di daerah Pemohon V Kabupaten Bengkalis (Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten: Kantor regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Kantor OJK Banten. Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat: Kantor Regional 2 OJK Jawa barat, Kantor OJK Cirebon, Kantor OJK Tasikmalaya, Kantor OJK Sukabumi. Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan DIY: Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan DIY, Kantor OJK Solo, Kantor OJK Purwokerto, Kantor OJK DIY, Kantor OJK Tegal. Kantor Regional 4 Jawa Timur: Kantor OJK Malang, Kantor OJK Kediri, Kantor OJK Jember. Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur, Kantor OJK Sumenep. Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara: Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Kantor OJK Provinsi Aceh, Kantir OJK Provinsi Sumatera Barat, 28 Kantor OJK Provinsi Riau, Kantor OJK Kepri, Kantor OJK Padang Sidempuan, Kantor OJK Bagan Siapi-Api. Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua: Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua. Kantor OJK Papua dan Papua Barat, Kantor OJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, Kantor OJK Sulawesi Tengah, Kantor OJK Sulawesi Tenggara, Kantor OJK Maluku, Kantor OJK Sulwesi Barat, Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan: Kantor OJK Jambi, Kantor OJK Bengkulu. Kantor Regional 7 Sumartera Bagian Selatan: Kantor OJK Bangka Belitung. Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara: Kantor OJK Provinsi NTT, Kantor OJK Provinsi NTB, Kantor Regional 8 Bali dan Nusa tenggara. Kantor Regional 9 Kalimantan: Kantor OJK Kalimantan Timur, Kantor OJK Kalimantan Barat, Kantor OJK Kalimantan Tengah, Kantor Regional 9 Kalimantan dan Kantor OJK Kalimantan Utara). Sehingga tidak memberikan kemudahan akses keadilan (access to justice) bagi Pemohon V, dengan mempertimbangkan sebaran nasabah/konsumen lembaga keuangan perbankan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia, maka dalam pandangan Pemohon V terhadap ketentuan a quo yang memberikan batasan tersebut terhadap penyidikan tunggal OJK jelas akan menyulitkan pencari keadilan apabila dalam kedepannya sangat potensial dapat terjadi sewaktu-waktu adanya tindak pidana sektor perbankan yang dialami dan merugikan Pemohon V sebagai nasabah dan terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis sehingga Pemohon V tidak dapat menggunakan akses keadilan yang merupakan hak konstitusional Pemohon V untuk melapor ke OJK Kabupaten Bengkalis karena secara faktual tidak adanya perwakilan kantor OJK di Kabupaten Bengkalis. Dengan pemberlakuan UU P2SK, satu- satunya cara yang ditempuh Pemohon V untuk melaporkan tindak pidana perbankan bilamana terjadi sewaktu-waktu yakni dengan cara melapor ke kantor OJK yang ada di Provinsi Riau, namun dengan keadaan geografis yang berada di salah satu letak pulau terluar di Indonesia Pemohon V membayangkan betapa sulitnya harus melewati seberangan selat laut Malaka dan menempuh berjam-jam melanjutkan perjalanan darat untuk sampai pada kantor OJK di Provinsi Riau yang sangat tidak efektif tersebut dan memakan waktu serta biaya operasional yang tidak sedikit dan memberatkan bagi Pemohon V yang sehari-hari bekerja sebagai wartawan. 29 Padahal disatu sisi Pemohon V membayangkan betapa mudahnya akses keadilan bagi Pemohon V apabila keadaan hukum UU P2SK menghendaki penyidikan tindak pidana sektor keuangan selain penyidik OJK dapat pula ditangani oleh Kepolisian yang sudah pasti ada representasinya yakni Polres Bengkalis. 57. Bahwa sehingga dengan tidak adanya perwakilan kantor OJK di Kabupaten Bengkalis. Dengan pemberlakuan UU P2SK, masyarakat Bengkalis pun menjadi tidak terlayani dengan baik dalam penegakan hukum, sehingga kedudukan OJK sebagai fungsi penyidikan yang memonopoli penyidikan di sektor jasa keuangan telah bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) yang mengedepankan jaminan atas hak kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 58. Bahwa hak Konstitusional Pemohon V tersebut telah sangat dirugikan secara potensial dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal verband dengan berlakunya UU P2SK. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon V tidak akan terjadi lagi. 59. Bahwa dengan demikian, Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan a quo. 60. Bahwa Pemohon VI yang merupakan perorangan adalah Warga Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan terdaftar sebagai nasabah Bank Mandiri livin online yang berkantor cabang di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan Nomor Kode online Tabungan Rekening Bank Mandiri: 1720003792100. 61. Bahwa Pemohon VI yang seharii-hari bekerja sebagai wiraswasta berdomisili tinggal di Kabupaten Bengkalis dan terdaftar sebagai nasabah Bank Mandiri livin online yang berkantor cabang di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan a quo. 30 62. Bahwa pemberian kewenangan penyidikan tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan kepada Penyidik OJK, dapat merugikan hak konstitusional Pemohon VI secara potensial, sebab ketentuan a quo dapat melanggar hak Pemohon VI terhadap kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta mereduksi kewenangan Kepolisian RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Bahwa faktanya, dikaitkan dengan wilayah Pemohon VI maka kantor OJK hanya terdapat di ibukota Provinsi Riau, tidak menjangkau pada daerah kabupaten Pemohon VI di Kabupaten Bengkalis. Kemudian, kantor OJK di setiap Provinsi itupun, belum tentu dilengkapi dengan hadirnya penyidik-penyidik yang dapat menangani laporan/aduan Pemohon VI perihal dugaan tindak pidana yang terjadi di sektor keuangan seperti perbankan. 63. Bahwa dengan kondisi faktual kehadiran kantor OJK dan ketidakhadiran kantor OJK di beberapa daerah termasuk di daerah PEMOHON VI Kabupaten Bengkalis (Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten: Kantor regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Kantor OJK Banten. Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat: Kantor Regional 2 OJK Jawa barat, Kantor OJK Cirebon, Kantor OJK Tasikmalaya, Kantor OJK Sukabumi. Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan DIY: Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan DIY, Kantor OJK Solo, Kantor OJK Purwokerto, Kantor OJK DIY, Kantor OJK Tegal. Kantor Regional 4 Jawa Timur: Kantor OJK Malang, Kantor OJK Kediri, Kantor OJK Jember. Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur, Kantor OJK Sumenep. Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara: Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Kantor OJK Provinsi Aceh, Kantir OJK Provinsi Sumatera Barat, Kantor OJK Provinsi Riau, Kantor OJK Kepri, Kantor OJK Padang Sidempuan, Kantor OJK Bagan Siapi-Api. Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua: Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua. Kantor OJK Papua dan Papua Barat, Kantor OJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, Kantor OJK Sulawesi Tengah, Kantor OJK Sulawesi Tenggara, Kantor OJK Maluku, Kantor OJK Sulwesi Barat, Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan: Kantor OJK Jambi, Kantor OJK Bengkulu. Kantor Regional 7 Sumartera Bagian Selatan: Kantor OJK Bangka Belitung. Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara: Kantor OJK 31 Provinsi NTT, Kantor OJK Provinsi NTB, Kantor Regional 8 Bali dan Nusa tenggara. Kantor Regional 9 Kalimantan: Kantor OJK Kalimantan Timur, Kantor OJK Kalimantan Barat, Kantor OJK Kalimantan Tengah, Kantor Regional 9 Kalimantan dan Kantor OJK Kalimantan Utara). Sehingga tidak memberikan kemudahan akses keadilan (access to justice) bagi Pemohon VI, dengan mempertimbangkan sebaran nasabah/konsumen lembaga keuangan perbankan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia, maka dalam pandangan Pemohon VI terhadap ketentuan a quo yang memberikan batasan tersebut terhadap penyidikan tunggal jelas akan menyulitkan pencari keadilan apabila dalam kedepannya sangat potensial dapat terjadi sewaktu-waktu adanya tindak pidana sektor perbankan yang dialami dan merugikan Pemohon VI sebagai nasabah dan terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis sehingga Pemohon VI tidak dapat menggunakan akses keadilan yang merupakan hak konstitusional Pemohon VI untuk melapor ke OJK Kabupaten Bengkalis karena secara faktual tidak adanya perwakilan kantor OJK di Kabupaten Bengkalis. Dengan pemberlakuan UU P2SK, satu- satunya cara yang ditempuh Pemohon V untuk melaporkan tindak pidana perbankan bilamana terjadi sewaktu-waktu yakni dengan cara melapor ke kantor OJK yang ada di Provinsi Riau, namun dengan keadaan geografis yang berada di salah satu letak pulau terluar di Indonesia Pemohon VI membayangkan betapa sulitnya harus melewati seberangan selat laut Malaka dan melanjutkan perjalanan darat dengan menempuh berjam-jam untuk sampai pada kantor OJK di Provinsi Riau yang sangat tidak efektif tersebut dan memakan waktu serta biaya operasional yang tidak sedikit dan memberatkan bagi Pemohon VI. Padahal disatu sisi Pemohon VI membayangkan betapa mudahnya akses keadilan bagi Pemohon VI apabila keadaan hukum UU P2SK menghendaki penyidikan tindak pidana sektor keuangan selain penyidik OJK dapat pula ditangani oleh Kepolisian yang sudah pasti ada representasinya yakni POLRES Bengkalis. Dan tentunya permasalahan ini bisa terjadi kepada siapa pun berpotensi kehilangan akses keadilan diwilayah lain yang tidak terjangkau adanya kehadiran kantor OJK di tingkat Kabupaten. 64. Bahwa sehingga dengan tidak adanya perwakilan kantor OJK di Kabupaten Bengkalis. Dengan pemberlakuan UU P2SK, masyarakat Bengkalis pun 32 menjadi tidak terlayani dengan baik dalam penegakan hukum, sehingga kedudukan OJK sebagai fungsi penyidikan yang memonopoli penyidikan di sektor jasa keuangan telah bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) yang mengedepankan jaminan atas hak kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 65. Bahwa hak Konstitusional Pemohon VI tersebut telah sangat dirugikan secara potensial dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal verband dengan berlakunya UU P2SK. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon VI tidak akan terjadi lagi. 66. Bahwa dengan demikian, Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan a quo. C. ALASAN POKOK PERMOHONAN Para Pemohon akan menerangkan dan menguraikan dalil-dalil permohonan yang diajukan, berkaitan dengan pertentangan konstitusionalitas objek permohonan ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU P2SK terhadap Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut: I. KEWENANGAN PENYIDIKAN TUNGGAL OJK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 1. Bahwa dalam doktrin pemisahan kekuasaan, Montesquieu menjelaskan 3 (tiga) fungsi negara yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) cabang kekuasaan, yakni fungsi membuat Undang-Undang (rule making function) oleh Kekuasaan Legislatif; fungsi melaksanakan Undang-Undang (rule application function) oleh kekuasaan Eksekutif; dan fungsi mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (rule adjudication function) oleh kekuasaan judicial. (Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 152.) Konstruksi UUD NRI 1945 di 33 desain dengan mengaktualisasikan doktrin pemisahan kekuasaan “trias politica”, dengan mendudukkan 3 (tiga) kekuasaan negara. Kekuasaan Eksekutif diatur dalam Bab III UUD 1945, kekuasaan legislatif diatur dalam bab VII dan bab VIIA UUD 1945 serta kekuasaan yudisial dalam Bab IX UUD 1945. 2. Bahwa disisi lain, Van Vollenhoven menambah 1 (satu) fungsi kekuasaan negara yakni fungsi politie, sehingga menjadi 4 (empat) fungsi dengan istilah catur praja, yaitu (i) fungsi regeeling (pengaturan); (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi rechtsspraak atau peradilan; dan (iv) fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. (Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 282-283.) 3. Bahwa aktualisasi teori catur praja tersebut kekuasaan negara dipisahkan ke dalam 4 kekuasaan. Kekuasaan regeling dipersamakan dengan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan bestuur dipersamakan dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan rechtspraak dipersamakan dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan fungsi peradilan. Serta kekuasaan politie mempunyai kekuasaan untuk menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara. 4. Bahwa dalam konteks doktrin trias politika maupun doktrin catur praja, sama-sama memiliki fungsi yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Namun doktrin Catur Praja memisahkan fungsi tersebut dari kekuasaan bestuur, berbeda halnya dengan doktrin trias politica yang memandang fungsi rule application function oleh Eksekutif juga terkandung makna dalam menjalankan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan bernegara (fungsi Politie). Oleh sebab itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada ranah Eksekutif, yang berkedudukan dibawah Presiden. 5. Bahwa kendati, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, ditempatkan pada Bab XII terpisah dari Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Akan tetapi jika kembali menilik pada original intent dan perdebatan perubahan UUD 1945 34 tersurat bahwa adanya penegasan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian kekuasaan eksekutif. Dalam beberapa fraksi ditemukan pernyataan-pernyatan tersebut, seperti: (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002), 2010, Buku Ke IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid II, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal 973, hal. 1518 dan hal. 1531) a) Pernyataan ingin memasukkan Kepolisian pada bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara UUD 1945, dengan maksud semakin menegaskan bahwa Kepolisian itu dibawah Presiden. b) Pernyataan bahwa Kepolisian bertanggung jawab kepada Pemerintah sebagai pemegang kendali kekuasaan eksekutif. 6. Bahwa Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Ketentuan ini menunjukkan adanya fungsi kepolisian di bidang penegakan hukum. 7. Bahwa konsep penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai pandangan a) Soerjono Soekanto, menyatakan inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2005. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 5) b) Satjipto Raharjo, menyampaikan bahwa penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. (Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hal. 175-183). 35 8. Bahwa Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri” Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 9. Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: …….. huruf g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;” 10. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang diatas menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Seiring dengan perkembangan tindak pidana yang sangat pesat. Maka sangat diperlukan peran penegak hukum. Dalam rangka pembangunan peran penegakan hukum, maka para aparat hukum juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kepolisian adalah aparat yang mempunyai tugas utama untuk melakukan penyidikan. 36 11. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Indonesia adalah negara hukum.” Menekankan pada prinsip tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak asasi manusia. Berkenaan dengan dengan asas legalitas maka peran kepolisian dalam penyidikan, merupakan kewenangan utama yang diberikan oleh UUD 1945 dalam penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Tiada lain, penekanan penyidikan tersebut dimaksudkan dalam proses melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. 12. Bahwa dalam doktrin negara hukum, Jimly Asshiddiqie, menjabarkan bahwa prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam: 1) Supremasi hukum (supremacy of law); 2) Persamaan dalam hukum (equality before the law); 3) Asas Legalitas (due process of law); 4) Pembatasan kekuasaan; 5) Organ-organ eksekutif independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan tata usaha negara; 8) Peradilan tata negara (constitutional court); 9) Perlindungan hak asasi manusia; 10) Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat); 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat); 12) Transparansi dan Kontrol Sosial. (Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 123-130). 13. Bahwa supremasi hukum menunjukkan realitas bahwa kebijakan peraturan perundang-undangan tertinggi yakni UUD 1945, menjadi dasar pijakan dalam pembangunan sistem penegakan hukum. Pengaturan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI yang memberikan kewenangan secara eksklusif kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum, kemudian diturunkan dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai penyidik utama. Oleh sebab kebijakan suatu undang-undang yang menghilangkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, merupakan bertentangan dengan prinsip Supremasi Hukum. 14. Bahwa prinsip pembatasan kekuasaan, menunjukkan bahwa peran penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dalam kekuasaan eksekutif. 37 UUD 1945, telah memberikan justifikasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan bagian dari kekuasaan Eksekutif, dalam menjalankan fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. 15. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan, merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan “Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah.” Dengan demikian, maka keberadaan OJK yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif, menjadi tidak tepat diberikan kewenangan utama dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana di sektor jasa keuangan. Atas dasar itu, keberadaan suatu Undang-Undang, yang menghilangkan kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana sektor jasa keuangan merupakan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. 16. Bahwa lebih lanjut istilah Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Remington dan Ohlin, menyatakan: Criminal Justice System diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai sustu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dengan cara efesien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagaian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. 17. Bahwa Barda Nawawi Arief menyatakan dengan singkat dan jelas bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan Sistem 38 Penegakan Hukum Pidana (SPHP) atau Sistem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana (SKK-HP). Lebih lanjut dinyatakan bahwa SPP atau SPHP atau SKK-HP yang terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana. 18. Bahwa ke-empat kekuasaan itu merupakan komponen dalam Sistem Peradilan Pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum. Masing-masing kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan tersendiri yang kemudian lazim disebut sebagai unsur- unsur Sistem Peradilan, yakni: a) kekuasaan penyidikan oleh unsur Kepolisian dan PPNS; b) kekuasaan penuntutan oleh unsur Kejaksaan; c) kekuasaan mengadili oleh unsur Pengadilan; dan d) kekuasaan pelaksana atau eksekusi pidana oleh unsur Lembaga Pemasyarakatan. 19. Bahwa perkembangan pemikiran para pakar hukum pidana menunjukkan bahwa terdapat pandangan untuk memperluas ke-empat komponen tersebut. Menurut pandangan para pakar hukum pidana Indonesia (Muladi, 1995; Romli Atmasasmita, 1996; Loebby Loqman, 2002) dikatakan bahwa setidak-tidaknya dalam penegakan hukum (Pidana) di Indonesia, komponen Advokat dapat dipandang sebagai komponen penting lainnya disamping komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. 20. Bahwa dalam membicarakan komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang tidak lain merupakan hukum pidana formil. Apabila ditelaah secara teliti, isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP maka Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan, oleh karena 39 pelaksanaan penegakan hukum (pidana) berdasarkan KUHAP seharusnya merupakan suatu usaha yang sistematis. 21. Bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum merupakan organ utama (main state organ) sebagai penyidik dalam penyidikan di semua tindak pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”, yang terintegrasi dengan prinsip integrated criminal justice system dalam wujud kitab undang-undang hukum acara pidana dengan penegasan subjectum litis para pelaksana lembaga utama penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing (Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Peradilan dan lembaga pemasyarakatan). 22. Bahwa ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), menyatakan: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” 23. Bahwa secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendalaman terhadap pemaknaan kata “hanya” memiliki arti “Cuma” sedangkan kata “dapat” berarti “mampu; sanggup; bisa” (https://kbbi.kemdikbud.go.id). Dengan penggunaan frasa “hanya dapat”, maka mengartikan bahwa “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan Cuma bisa dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Makna “hanya dapat” telah memberikan makna: a) batasan kelembagaan yang berhak (berwenang) melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yakni penyidik OJK; b) larangan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan penyidikan; 40 c) hanya penyidik OJK yang sanggup melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. 24. Bahwa kendati Ketentuan Pasal a quo, berkaitan dengan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membuka ruang koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan ketentuan bahwa “Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Tetap, memberlakukan batasan (larangan) bagi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 25. Bahwa kendati Istilah “berkoordinasi” terdapat dalam Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (6) UU P2SK dan diartikan lebih jelas dalam bagian Penjelasan Pasal 49 ayat (6), yang menyatakan: “Sebagai bagian sistem peradilan pidana terpadu integrated criminal justie system, Otoritas Jasa Keuangan perlu menegaskan kewenangan dengan tetap mengedepankan fungsi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Akan tetapi, tidak menghilangkan makna dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, yang tetap menghilangkan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. 26. Bahwa penulisan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (6) UU P2SK yang merujuk pada ayat (5) dengan diawali frasa “Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kemudian dilanjutkan dengan frasa “Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Akan berdampak pada pembedaan makna istilah “berkoordinasi” dengan “koordinasi” yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menyatakan: “Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia”. Pemaknaan koodinasi dalam KUHAP, 41 menekankan pada pengormatan terhadap Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki fungsi penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 27. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 pada poin [3.15] halaman 234, menyatakan Kepolisian memiliki kewenangan penyidikan dan penyidik OJK melakukan koordinasi dengan Kepolisian. Selanjutnya diuraikan, sebagai berikut: Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari. 28. Bahwa ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menghilangkan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, Putusan Mahkamah Konstitusi serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dikatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, adalah: a) Prinsip Negara Hukum yang salah satunya mengedepankan penyelenggaraan negara berdasarkan Konstitusi dan Undang- Undang, menjadi terabaikan dengan ketentuan a quo. Hal ini dikarenakan Konstitusi dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, memberikan kewenangan eksklusif melalui fungsi penegakan hukum kepada Kepolisian Negara. Tugas menegakkan hukum, yang dimaksud dalam Pasal 13 ditindaklanjuti dengan Pasal 14 huruf g UU 42 Kepolisian, yang menyatakan bahwa Tugas Kepolisian, ….. “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya” Atas dasar itu, Tugas Kepolisian, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, merupakan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menghilangkan kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, adalah tindakan bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, khususnya prinsip supremasi hukum. b) Bahwa supremasi hukum menunjukkan realitas bahwa kebijakan peraturan perundang-undangan tertinggi yakni UUD 1945, menjadi dasar pijakan dalam pembangunan sistem penegakan hukum. Pengaturan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI yang memberikan kewenangan secara eksklusif kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum, kemudian diturunkan dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai penyidik utama. Oleh sebab kebijakan suatu undang-undang yang menghilangkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, merupakan bertentangan dengan prinsip Supremasi Hukum. c) Bahwa prinsip pembatasan kekuasaan, menunjukkan bahwa peran penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dalam kekuasaan eksekutif. UUD 1945, telah memberikan justifikasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan bagian dari kekuasaan Eksekutif, dalam menjalankan fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan, merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan “Secara kelembagaan, Otoritas Jasa 43 Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah.” Dengan demikian, maka keberadaan OJK yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif, menjadi tidak tepat diberikan kewenangan utama dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana di sektor jasa keuangan. Atas dasar itu, keberadaan suatu Undang-Undang, yang menghilangkan kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana sektor jasa keuangan merupakan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. d) Kewenangan Penyidikan tunggal OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, bertentangan dengan HAM. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya perkara yang sedang ditangani Polri dalam tindak pidana sektor jasa keuangan, maka berpotensi terdapat perkara-perkara yang dihentikan, sebagai akibat dari keberlakuan UU P2SK yang meniadakan peran penyidik Polri dalam menangani tindak pidana pada sektor jasa keuangan. Disisi lain, UU P2SK, tidak mengatur perihal keberlanjutan perkara yang sedang ditangani oleh Kepolisian. Atas dasar itu, penegakkan dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang mengadukan perkaranya ke institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat terhenti. Sehingga jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) untuk mendapatkan keadilan berpotensi dilanggar. e) Dengan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia Penyidik Otoritas Jasa Keuangan, yakni 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan 5 penyidik PPNS, maka dipastikan akan kesulitan menangani perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini akan berakibat pada penanganan perkara yang tidak dapat dilakukan, sehingga hak warga negara untuk mendapat perlindungan hukum menjadi terabaikan. 29. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya Nomor 70/PUU-XVII/2019, Pertimbangan Hukum, hal. 333-334, ditegaskan bahwa Kepolisian merupakan salah satu Lembaga yang memiliki kewenangan pro Justitia. “….Dalam perspektif pelembagaan criminal justice system penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sebagai salah satu 44 syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum maka dalam proses penegakan hukum hanya memiliki sistem pelembagaan criminal justice system yang kesemuanya berada dalam tatanan pro Justitia yang menganut konsep diferensiasi fungsional (fungsi yang berbeda-beda) di antara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi penegakan hukum, yaitu: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta pemberian bantuan/jasa hukum. Secara universal, criminal justice system diterapkan di negara manapun dan tidak satu pun negara yang benar-benar menyebut sebagai negara hukum membuka kemungkinan keberadaan institusi ekstra yudisial yang bersifat ad hoc sekalipun diberi kewenangan yudisial/pro Justitia. Bahkan, sekalipun terdapat negara yang memiliki model criminal justice system yang berbeda, namun pada prinsipnya yang tidak berbeda adalah memberikan kewenangan pro Justitia kepada lembaga yang bukan dari lembaga yang memiliki kewenangan yudisial, apalagi melakukan intervensi baik langsung atau tidak langsung terhadap institusi penegak hukum. Sebagai contoh, di Indonesia kewenangan pro Justitia hanya dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK (yang memiliki fungsi penegakan hukum).” 30. Bahwa istilah Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Remington dan Ohlin, menyatakan: Criminal Justice System diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dengan cara efesien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagaian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. 31. Bahwa perkembangan pemikiran para pakar hukum pidana menunjukkan bahwa terdapat pandangan untuk memperluas ke-empat komponen tersebut. Menurut pandangan para pakar hukum pidana Indonesia 45 (Muladi, 1995; Romli Atmasasmita, 1996; Loebby Loqman, 2002) dikatakan bahwa setidak-tidaknya dalam penegakan hukum (Pidana) di Indonesia, komponen Advokat dapat dipandang sebagai komponen penting lainnya disamping komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. 32. Bahwa dalam membicarakan komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang tidak lain merupakan hukum pidana formil. Apabila ditelaah secara teliti, isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP maka Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan, oleh karena pelaksanaan penegakan hukum (pidana) berdasarkan KUHAP seharusnya merupakan suatu usaha yang sistematis. II. KEWENANGAN PENYIDIKAN TUNGGAL OJK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 33. Bahwa UU P2SK yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, merupakan undang-undang yang menerapkan metode omnibus. Bagian menimbang huruf c UU a quo menyebutkan: bahwa upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, dapat dilakukan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif. 34. Bahwa Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan ditandai dengan UU P2SK memuat materi muatan baru (65 Pasal), mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam 16 UU (274 Pasal); mencabut 1 UU (1 Pasal) dan mencabut beberapa ketentuan dalam 1 UU ( 1 Pasal). 35. Bahwa 16 UU yang diubah melalui UU P2SK adalah: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 46 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 15) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan 16) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 36. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada UU P2SK yang menjadi Pokok Perkara Pengujian materiil ini adalah: 1) Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK (mengubah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan) mengakibatkan hanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pasal 49 UU OJK sebelum diubah oleh UU P2SK adalah sebagai berikut: (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 47 (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan; g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi; h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan. 48 Kemudian, Pasal 49 (1) UU OJK setelah diubah oleh UU P2SK menjadi sebagai berikut: 1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh menteri Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3) Pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan setelah memenuhi kualifikasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4) Administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 5) Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. 6) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab. a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan; d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan; 49 f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; g. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkaPan, Penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani; h. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan; i. memblokir rekening pada Bank atau lembaga keuangan lain dari Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; j. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen; k. meminta keterangan dari IJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan pertrndang-undangan di sektor jasa keuangan; l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; m. melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan; n. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan o. menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 37. Keberadaan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menyatakan: Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Telah mengakibatkan tidak berwenangnya lagi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinas di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana telah dilakukan selama ini (sebelum adanya UU P2SK). 38. Kata “hanya” di Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam 50 jaringan) di laman https://kbbi.web.id/ pengertiannya adalah: Cuma, tidak lain dari, tidak lebih dari, saja. Jika pengertian kata “hanya” dibaca bersamaan secara utuh dengan frasa lain dalam Pasal 49 ayat (5) maka maknanya adalah cuma penyidik OJK lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Implikasi penggunaan kata “hanya” ini maka diluar penyidik OJK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. 39. Apabila dikaitkan dengan 3 jenis norma peraturan perundang-undangan yaitu norma tingkah laku, norma kewenangan, dan norma penetapan, maka ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK masuk kategori norma kewenangan. Norma kewenangan pada dasarnya berisikan hukum yang menetapkan siapa yang berhak atau berwenang untuk memberlakukan kaidah perilaku tertentu. Substansi Pasal 49 ayat (5) UU OJK jika dikaitkan dengan 3 tipe norma kewenangan yaitu berwenang, tidak berwenang, dan dapat tetapi tidak perlu melakukan, maka memiliki pengertian bahwa yang berwenang/berhak untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanyalah penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian Substansi Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK pada saat yang sama juga memuat hukum yang menyatakan bahwa selain penyidik Otoritas Jasa Keuangan tidak berwenang/tidak berhak untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. 40. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (2) UU P3 memiliki Batasan pengertian sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena UU P2SK di Pasal 341 menyatakan: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka konsekuensinya sejak diundangkan 12 Januari 2023 UU P2SK telah berlaku dan mengikat secara umum sehingga membawa 51 suatu keadaan hukum baru yaitu hanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang/berhak untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dan selain penyidik Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi memiliki kewenangan tersebut. Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10) UU P2SK (penambahan Pasal baru Di antara Pasal 378 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan); Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10) UU P2SK (penambahan Pasal baru antara Pasal 67 dan Pasal 68 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah); Pasal 22 Angka 41 Pasal 101 ayat (1) UU P2SK (perubahan Pasal 101 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal); Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10) (penambahan Pasal baru diantara Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian) mengakibatkan hanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian. Pasal-Pasal dimaksud lengkapnya menyatakan: Pasal 37D ayat (10): Penyidikan atas tindak pidana Perbankan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 67A ayat (10): Penyidikan atas tindak pidana Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 101 ayat (1): Penyidikan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 72A ayat (10): Penyidikan atas tindak pidana perasuransian hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Sama halnya dengan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, kata hanya di Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10), Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10), Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10) membawa akibat hukum bahwa cuma penyidik OJK lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian. Keberadaan pasal-pasal ini juga berakibat di luar penyidik OJK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian. 52 41. Keberadaan pasal-pasal tersebut telah menyebabkan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian. Selama ini sebelum adanya UU P2SK penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian, dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 14 ayat (1) huruf g) dan Undang-Undang sektoral yaitu UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal dan UU Perasuransian. 42. Bahwa Keberadaan pasal-pasal a quo dalam UU P2SK yang mengatur hanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang isinya sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 43. Bahwa mengingat mengenai makna kepastian hukum yang adil tidak dapat ditemukan dalam risalah pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh MPR, maka dengan demikian untuk dapat memahami makna tersebut setidaknya dapat disandarkan 4 (empat) hal yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum positif, pandangan doktrinal dan melalui pemaknaan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. 44. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepastian diartikan sebagai perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan. Sementara istilah hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah atau undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Adapun jika disatukan maka kepastian hukum dalam KBBI dimaknai sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan 53 kewajiban setiap warga negara (https://kbbi.kemdikbud.go.id). Dengan demikian pemikiran konsep kepastian hukum yang dirumuskan oleh KBBI tersebut menekankan pada aturan. 45. Bahwa pengertian kepastian hukum dalam pandangan hukum positif dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada penjabaran itu asas kepastian hukum diartikan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. 46. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 58, huruf a menyebutkan: “Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum”. Penjelasan Pasal 58 huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 47. Bahwa pandangan doktrinal ahli hukum tentang konsep kepastian hukum merupakan konsep yang mengharuskan, bahwa hukum obyektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut, harus jelas dan taati. Disini, Indroharto menekankan kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. (Indroharto, Rangkuman Asas-Asas Umum Tata Usaha Negara, Jakarta, 1984. h. 212-213). 48. Bahwa senada dengan Indroharto, Gustav Radburch menyatakan ada kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. kepastian oleh karena hukum adalah hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila dalam hukum tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (peraturan perundang-undangan berdasarkan pada sistem logis dan pasti), dan dalam hukum tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat 54 ditafsirkan secara berlain-lainan. (E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan keenam, PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959. h. 26). 49. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memberikan makna terhadap pengertian kepastian hukum yang adil. Menurut MK kepastian hukum apabila dikaitkan dalam konteks norma hukum adalah harus dihindarkan perumusan norma hukum yang tidak dapat diukur secara objektif yang dalam implementasinya membuka peluang bagi aparatur negara maupun pihak lainnya untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain (vide Putusan MK 1/PUU-XI/2003). Berikutnya dalam putusan Nomor 15/PUU-XVI/2018, MK menyatakan bahwa adil atau tidaknya sebuah aturan harus dinilai dari semua aspek, khususnya bagaimana aturan tersebut melindungi dan menjaga keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang diatur. 50. Bahwa dengan demikian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum positif, pandangan doktrinal dan melalui pemaknaan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya maka frasa kepastian hukum yang adil mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (i) Kepastian hukum sebagai bentuk pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan; (ii) Kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) yang menekankan agar suatu aturan tersebut tidak bermasalah, baik dalam konteks norma kabur ataupun konflik norma, serta tidak ada istilah- istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan dan diterjemahkan sedemikian rupa (sewenang-wenang) sesuai dengan keinginan pemerintah atau penguasa; (iii) Kepastian hukum menekankan dapat diketahuinya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya; dan (iv) Kepastian hukum adalah adanya jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan, dan hukum tersebut melindungi dan menjaga keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang diatur. 55 51. Berdasarkan tolok ukur 4 (empat) unsur kepastian hukum diatas maka keberadaan pasal-pasal a quo dalam UU P2SK yang mengatur hanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan mengandung ketidakpastian hukum, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut: 52. Bahwa Ketidakpastian hukum akibat bertentangan dengan Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia 1. Bahwa UUD 1945 telah menetapkan bahwa Kepolisian sebagai alat negara juga memiliki tugas dalam hal ….”menegakkan hukum”. Aspek “menegakkan hukum”, diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan bahwa: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 2. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 3. menegakkan hukum; dan 4. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 53. Bahwa Tugas menegakkan hukum, yang dimaksud dalam Pasal 13 ditindaklanjuti dengan Pasal 14 huruf g UU Kepolisian, yang menyatakan bahwa Tugas Kepolisian, ….. “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” Atas dasar itu, Tugas Kepolisian, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. 54. Bahwa ketentuan dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 14 huruf g, bukanlah peraturan yang berdiri sendiri. Akan tetapi, kewenangan tersebut lahir dari embrio Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, dalam fungsi penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 55. Bahwa dengan adanya Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, yang meniadakan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, maka bertentangan dengan Undang-Undang Polri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum adanya konflik norma. 56 56. Ketidakpastian hukum akibat bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana a. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan yang dimaksud oleh penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang diatas menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” b. Bahwa KUHAP telah memberikan batasan terhadap aparat yang dapat melakukan penyidikan yakni Kepolisian dan PPNS. Konstruksi ini, merupakan aktualisasi dari sistem penegakan hukum yang dibangun. Dengan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menghilangkan peran Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tindak Pidana di sektor jasa keuangan, merupakan kebijakan yang bertentangan dengan KUHAP. 57. Bahwa tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian dari berbagai negara karena karakteristiknya yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Dalam konteks Indonesia, kejahatan-kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dapat diidentifikasi dari beberapa indikator sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karakteristik khusus tersebut merupakan indikator bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan berat dan menjadi pembeda dengan kejahatan umum lainnya. 58. Bahwa karakteristik tindak pidana di sektor keuangan paling tidak telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tindak pidana khusus sebagaimana disebutkan dalam penjelasan KUHP. Pertama, bersifat lintas batas negara dan terorganisir atau transnational organized crime. Iklim investasi dan keuangan di era global sangat terbuka untuk dilakukan secara lintas 57 negara. Sebuah bisnis di sector jasa keuangan sangat terbuka untuk dilakukan secara transnasional. Misalnya, bisnis perbankan dan asuransi yang melakukan investasi dan kerjasama dengan mitra luar negeri adalah sebuah keniscayaan. Kedua, dampak viktimisasinya besar. Korban tindak pidana di sektor jasa keuangan sangat besar. Korban seringkali tidak hanya perorangan atau beberapa orang melainkan dalam jumlah yang sangat massif. Klien atau nasabah dari sebuah industri jasa keuangan bisa dipastikan sangat besar. Apabila kejahatan di sektor keuangan dilakukan maka bisa dipastikan jumlah korbannya pasti sangat besar, bahkan korban bisa juga dari luar negeri. Ketiga, adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dan juga memiliki kewenangan khusus. Dalam hal ini, Lembaga pendukung penegakan hukum dalam tindak pidana di sektor keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diberikan kewenangan oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di sektor keuangan, namun tidak dalam arti dimaknai penyidikan tunggal OJK meskipun Kepolisian juga tetap diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan. Dalam melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan, maka OJK wajib berkoordinasi dengan Kepolisian sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan kekuasaan penyidikan oleh konstitusi dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa: “kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian” (halaman 235). 59. Bahwa disamping ketiga hal di atas, tindak pidana di sektor keuangan juga memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Para pelaku adalah orang-orang yang pasti memiliki tingkat intelektualitas di atas rata-rata karena mereka pada umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi supaya bisa menjalankan usaha atau bekerja di industri jasa keuangan. Modus operandi yang digunakan seringkali menggunakan sarana teknologi 58 informasi dengan tingkat kecanggihan yang sangat tinggi. Sehingga kejahatan di sektor jasa keuangan juga dikatagorikan sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Sutherland seorang kriminolog dari Amerika. 60. Bahwa dengan demikian, penegakan hukum untuk tindak pidana di sektor keuangan pasti memiliki kerumitan dan kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam melakukan penegakan hukum. Adanya lembaga khusus yang dapat melakukan penegakan hukum untuk kejahatan di sektor keuangan tentu sebuah keniscayaan. Namun apabila kewenangan penyidikan dilakukan oleh satu lembaga saja maka akan menimbulkan kesulitan untuk dapat mengungkap praktik-praktik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Akan banyak korban yang mendapatkan ketidakadilan karena kejahatan yang tidak terungkap dan terselesaikan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, kewenangan penyidikan harus diberikan juga kepada instansi lain sehingga akan membuka ruang dalam upaya pengungkapan dan penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana di sektor keuangan. Dalam hal ini, kepolisian merupakan instansi yang sangat tepat untuk tetap diberikan kewenangan menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan mengingat sumber daya dan jangkauan yang dimilikinya di seluruh Indonesia. 61. Bahwa Lembaga negara merupakan wujud dari kelengkapan negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita negara. Lembaga negara diartikan sebagai organisasi atau badan kenegaraan. Dalam konsep organisasi negara terdapat dua unsur pokok yang saling terkait yaitu organ dan functie. Organ merupakan tempatnya sedangkan functie merupakan isi dari organ tersebut sesuai dengan tujuan dari pembentuknya. Dalam teori organ, negara dipandang sebagai suatu organisme. Lembaga-lembaga negara yang ada dalam suatu negara dikenal dengan alat perlengkapan negara (Die Staatsorgane). Alat perlengkapan negara dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Pelaksanaan fungsi-fungsi, seperti wetgeving (legislatif), uitvoering (eksekutif), dan rechtspraak (yudikatif), menentukan persyaratan yang berbeda- beda kepada organ-organ (badan-badan atau lembaga- 59 lembaga) tersebut, sehubungan dengan kehidupan masyarakat yang intern dan ekstern. (R. Kranenburg dalam A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara-Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita V. (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 1990), hal. 99 dan 152. 62. Bahwa Lembaga negara di Indonesia dibedakan menjadi tiga jenis, yakni: 1. Lembaga alat kelengkapan negara, yaitu lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung yang bertindak untuk dan atas nama negara. Seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. 2. Lembaga administrasi negara, yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Atau dapat diartikan tidak bertindak untuk dan atas nama negara melainkan hanya menjalankan fungsi administratif. Seperti, Kementerian, badan dan dinas. 3. Lembaga penunjang alat negara (State auxiliary organ/agency/bodies), yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang termasuk dalam alat kelengkapan negara. Seperti Komisi-komisi negara dan aneka penyebutan lainnya namun tidak merupakan bagian dari alat kelengkapan negara dan lembaga admnitratif. 63. Bahwa berdasarkan ketiga jenis tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk ke dalam State auxiliary organ/agency/bodies, yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang termasuk dalam alat kelengkapan negara. 64. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur, OJK adalah lembaga yang independent dan bebas dari campurtangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengatuarn, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU ini. Fungsi dan wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan ditegaskan ke dalam Pasal 5 UU OJK, yaitu: OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 60 65. Fungsi dan wewenang OJK dalam pemberian sanksi administrasi ditegaskan dalam Pasal 9 poin g, yaitu: Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan point h. memberikan dan/atau mencabut ijin. Dengan demikian OJK memiliki kewenangan besar, mulai dari membuat regulasi, mengawasinya, memungut anggaran, menjatuhkan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Maka fungsi dan kewenangan OJK dalam tiga lingkup kekuasaan sekaligus yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dapat dikatakan fungsi dan kewenangan OJK superbody. 66. Bahwa karena OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya adalah sebagai lembaga penunjang (auxiliary agencies) terhadap alat kelengkapan negara, maka kewenangan OJK dalam penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan bukan merupakan penyidik utama, namun hanya sebagai penyidik penunjang (supporting system). Penyidik utama tindak pidana kejahatan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) karena Polri merupakan lembaga negara yang dikategorikan sebagai alat kelengkapan negara ini dapat dilihat dari ketentuan norma Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Oleh karena itu kedudukan Polri sebagai penegak hukum merupakan bagian dari eksekutif atau Presiden. 67. Bahwa lembaga Polri dinyatakan secara tegas dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam 2 (dua) hal fungsi, yaitu (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban (peace and order maintenance); dan (2) dalam penegakan hukum (law enforcement). Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya tugas Polri memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas yang pertama ini dikategorikan sebagai tugas pencegahan (preventive) dan tugas yang kedua sebagai tugas penindakan 61 (repressive). Tugas yang kedua ini untuk menindak segala bentuk kejahatan yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. 68. Bahwa Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga tegaknya hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Polri dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia mengembangkan “Integrated System of Policing” (Sistem Kepolisian Terpadu). (Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, (No.1), pp.147-170. 69. Bahwa istilah penegak hukum (law enforcement officer) dalam arti sempit hanya berarti Polisi, dalam arti yang lebih luas mencakup Jaksa, Hakim dan Pengacara (advokat). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari rechthandhaving, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia (Najwan, J. (2010). Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, (No.3), pp.1-15. 70. Bahwa Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. 62 71. Bahwa kewenangan Polri dalam penegakan hukum menurut UUD 1945 merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan (eksekutif) maka kewenangan demikian diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai tugas Polri dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan: (1) mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. 72. Bahwa menurut Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tersebut lembaga utama penegakan hukum adalah Polri yang dapat dimaknai memiliki kewenangan absolut dalam fungsi penyidikan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan atributif (perintah langsung dari UUD 1945), yaitu Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai kewenangan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainya. 73. Bahwa terkait dengan penyidik OJK berkoordinasi dengan polisi sejak SPDP apakah artinya polisi masih memiliki kewenangan penyidikan, atas hal tersebut para Pemohon berpandangan sebagai berikut: (1) Memang benar bahwa penyidik OJK wajib berkoordinasi dengan Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip KUHAP dan sudah ditegaskan juga oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 102 Tahun 2018 dengan menyatakan bahwa: “kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian”. Dalam konteks putusan tersebut, kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Polri atau penyidik OJK. Jadi ada 2 (dua) lembaga yang dapat menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu Polri dan OJK. Pasal 49 ayat (1) UU OJK sebelum perubahan menegaskan bahwa: “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara 63 Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana”. (2) Namun demikian, UU P2SK kemudian merubah Pasal 49 UU OJK yang menempatkan kewenangan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK [Pasal 49 ayat (1) UU OJK setelah diubah oleh UU P2SK]. Kewenangan Polri sebagai lembaga penegak hukum ditiadakan dalam menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Meskipun dengan pengaturan Pasal 49 ayat (1) UU OJK (setelah diubah oleh UU P2SK) yang menyatakan bahwa Penyidik OJK terdiri dari: (a) pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) PPNS tertentu; dan (c) pegawai tertentu, tidak berarti bahwa Polri sebagai institusi penegak hukum dapat menjalankan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, diperbantukannya penyidik Polri sebagai penyidik OJK dalam konteks perubahan Pasal 49 ayat (1) tersebut tidak berarti bahwa Polri masih memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 74. Bahwa UU P2SK yang masih menyertakan penyidik OJK terdiri atas pejabat penyidik Kepolisian dan PNS tertentu yang dimaksud di UU P2SK polisi khusus ditempatkan di OJK, apakah berbeda kewenangan penyidik kepolisian jika di tempat lain di lembaga lain. Atas hal tersebut PARA PEMOHON berpandangan sebagai berikut: 1) UU P2SK membatasi bahwa institusi penyidikan untuk tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Oleh karena itu, lembaga di luar OJK tidak memiliki kewenangan penyidikan untuk tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk penyidikan oleh Polri. Sekalipun penyidik Polri juga dapat diangkat sebagai penyidik OJK (sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 (1) huruf a UU OJK setelah diubah oleh UU P2SK), hal ini tidak berarti bahwa Polri sebagai institusi memiliki kewenangan penyidikan. 64 2) Dengan penempatan penyidik Polri di lembaga lain (dalam hal ini OJK) tidak berarti bahwa kewenangan penyidikan oleh Polri juga masih tetap ada. Justru sebaliknya, secara institusional Polri tidak lagi berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dari sisi kewenangan kelembagaan. Dengan demikian, penghapusan kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan oleh institusi Polri maka secara otomatis akan meniadakan kewenangan penyidikan oleh Polri atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. 75. Bagaimana hal nya jika penyidik OJK dengan kepolisian itu sebaiknya melebur menjadi satu (tunggal di OJK) atau menyidik bersama-sama. Atas hal tersebut para Pemohon berpandangan sebagai berikut: (1) Para Pemohon berpendapat bahwa Polri sebaiknya tetap diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dengan diberikannya kewenangan kepada Polri, masyarakat sebagai calon korban atas tindak pidana di sektor jasa keuangan akan dapat melapor dengan memilih jalur yang paling mudah untuk dijangkau, terutama di daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terluar yang sangat mungkin sulit untuk menjangkau OJK ketika akan melaporkan peristiwa pidana di sektor jasa keuangan yang menimpa mereka. (2) Dalam kebijakan legislasi saat ini menunjukkan bahwa undang- undang juga memberikan ruang kepada instansi lain selain Polri untuk dapat melaksanakan penyidikan. Dalam penyidikan suatu tindak pidana, terdapat tiga pola dalam menentukan penyidik serta kelembagaannya dalam kebijakan legislasi saat ini, yaitu: a. hanya Penyidik Polri (untuk tindak pidana umum) b. hanya Penyidik tertentu (contoh Kejaksaan Agung untuk tindak pidana Pelanggaran HAM Berat) c. Penyidik Polri dan beberapa penyidik dari Lembaga lain (contoh Kejaksaan, BNN, KPK, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea Cukai untuk TPPU) (3) Apabila kita melihat pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 tahun 2023), pengaturan tentang tindak pidana 65 khusus yang meliputi: (1) Tindak Pidana Korupsi, (2) Tindak Pidana Pencucian Uang, (3) Tindak Pidana Narkotika, (4) Tindak Pidana Terorisme, dan (5) Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat. Selain pelanggaran HAM Berat, tindakan penyidikan untuk 4 tindak pidana dapat dilakukan oleh institusi Polri bersama dengan institusi lain yang juga diberikan kewenangan penyidikan. Dengan demikian, kewenangan penyidikan untuk tindak pidana khusus seperti yang diatur dalam KUHP masih tetap ditangani oleh Penyidik Polri bersama-sama dengan lembaga khusus. Oleh karena itu, kewenangan penyidikan untuk tindak pidana di sektor jasa keuangan seharusnya juga tetap dapat dilakukan oleh institusi Polri bersama dengan lembaga OJK. Dengan kata lain, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan seharusnya tidak dilaksanakan oleh satu lembaga saja melainkan oleh dua lembaga, yaitu Polri dan OJK. Hal ini juga terjadi untuk penyidikan tindak pidana korupsi saat ini yang penyidikannya dapat dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga, yaitu KPK, Kejaksaan, dan Polri. III. KEWENANGAN PENYIDIKAN TUNGGAL OJK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 30 AYAT (4) UUD 1945 76. Bahwa ditinjau dari aspek teoritis, Van Vollenhoven mengemukakan bahwa terdapat 4 fungsi yang harus dijalankan oleh negara, fungsi tersebut antara lain: (i) bestuur/ketataprajaan atau pemerintahaan, (ii) regeling/pengaturan, (iii) politie/ketertiban dan keamanan, serta (iv) rechtspraak/penyelesaian sengketa atau pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Pandangan Van Vollenhoven dalam perkembangannya dapat diterjemahkan terhadap tugas-wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari Kekuasaan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, tugas memelihara, menjaga, dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas wewenang paling awal dan tradisional pada setiap pemerintahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa asal mula pembentukan negara dan pemerintahan, pertama-tama ditujukan pada tercapainya usaha mewujudkan nachtwachterstaat (negara penjaga malam) berpangkal dari state of nature yang bagaimanapun tenteramnya 66 suatu kehidupan akan selalu mengandung ancaman bagi keselamatan individu atau kelompok selama tidak ada negara atau pemerintah yang menjamin keamanan dan ketertiban dengan memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban umum dan penegakan hukum. Keberadaan Kepolisian di Indonesia dengan dijadikannya kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai alat negara semakin menjustifikasi bahwa Kepolisian merupakan organ utama (main state organ) yang telah secara khusus menjalankan salah satu fungsi negara dibawah kekuasaan Presiden (eksekutif) selaku kepala negara sebagaimana disebutkan oleh Van Vollenhoven tersebut. 77. Bahwa amanah tugas negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban dengan memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban umum serta penegakan hukum terdapat juga dalam tujuan membentuk Pemerintahan Indonesia merdeka sebagaimana disebutkan dalam pokok pikiran pembukaan Alinea ke-IV UUD 1945 sebagai arah tujuan penyelenggaraan negara yang merupakan landasan fundamental dalam filsafat kenegaraan yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia guna mencapai tujuan nasional, maka hendaknya diperlukan alat negara sebagai representasi suatu sistem keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara, yang selanjutnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia diperlukannya aparat keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang diwujudkan dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai organ konstitusional. 78. Bahwa konstitusi tidak hanya memuat seperangkat kaedah norma tertinggi (een hoogste normen) tetapi juga merupakan suatu pedoman konstitusional (een constitutionale richtsnoer) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi mengamanahkan kepada penyelenggara negara yang diberikan kewenangan konstitusionalnya yakni institusi Kepolisian untuk mengadakan pencegahan dan 67 pemberantasan di semua tindak pidana, sebagai wujud konkrit pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum hak konstitusional setiap warga negara. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan merupakan bagian tugas pemerintahan untuk mengadakan penegakan hukum yang dilekatkan pada pemberdayaan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). 79. Bahwa dalam sejarah ketatanegaran di Indonesia, perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia pada masa Reformasi telah memberikan implikasi yuridis terhadap penyempurnaan reposisi dan restrukturisasi tatanan organ negara utama khususnya (main state organ) dalam bidang pertahanan negara dan keamanan negara yang dirumuskan dalam perubahan kedua UUD 1945 bab XII tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Berikutnya ketentuan Pasal 30 ayat (5) menyatakan: susunan dan kedudukan TNI Polri didalam menjalankan tugas diatur dengan undang- undang. Oleh karenanya, untuk memberikan pemahaman integral perihal keberadaan lembaga Kepolisian dalam bidang penegakan hukum sejatinya dapat dimulai dari menelusuri aspek konstitusionalitas kelembagaan Kepolisian sebagai organ konstitusional dalam pendekatan original intend maksud dari Pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 amandemen dalam merumuskan lahirnya ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Hal demikian teringat dengan Bapak pendiri bangsa kita (the founding fathers) Bung Karno, pada rapat panitia perancang undang- undang dasar 15 Juli 1945 pernah menyampaikan: . wajib kita membuka kitab sejarah. Salah seorang maha guru Prof. Sir John Seely pernah berkata: “.. Wij Studeren historie om wijs te worden van te voren-kita mempelajari sejarah untuk menjadi lebih bijaksana terlebih dahulu”. Begitu pula Prof. Soepomo menyampaikan Undang-Undang Dasar bagaimana pun tidak dapat dimengerti dengan hanya membaca teksnya saja akan tetapi harus dipelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan sebetulnya juga dalam suasana 68 apa pembikinan teks itu terjadi (geistlichen hintergrund). Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksud dari perumusan undang-undang dasar 1945 amandemen itu sehubungan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) tentang kelembagaan konstitusional Kepolisian, bahkan dapat kita renungkan pula pemikiran mendasar mengenai grand design penegakan hukum oleh Kepolisian sebagai lembaga utama yang diberikan kewenangan sebagai Penyidik dan pelaksanaan kewenangan penyidikan pada semua tindak pidana yang terintegrasi dengan prinsip integrated criminal justice system dalam wujud kitab undang-undang hukum acara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Atas dasar ketentuan tersebut, dapat ditelusuri suasana kebatinan pada saat pembahasan berdasarkan risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.625, dalam rapat Paripurna Ke-7 dengan agenda Laporan Majelis Komisi-Komisi, Ketua PAH I Jakob Tobing menyampaikan rancangan Pasal 30 hasil pembahasan Komisi A sebagai berikut: …. Ketentuan Pasal 30 ayat (4): “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.” Ayat (5): “Susunan dan kedudukkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 80. Bahwa pembahasan dalam usulan perubahan kedua UUD 1945 khususnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dalam konteks penegasan fungsi kewenangan Kepolisian sebagai lembaga utama di bidang penegakan hukum dan bagian dari integrated criminal justice system, teruraikan dalam pandangan berbagai pihak, sebagai berikut: 69 - Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.456, Pembahasan dilanjutkan pada rapat dengar pendapat antara PAH I BP MPR dengan Kepala Kepolisian RI (Polri) pada keesokan harinya, pada Rapat PAH I BP MPR ke-16, 18 Februari 2000, yang dipimpin oleh Jakob Tobing dengan dihadiri oleh 26 orang anggota PAH I. Rapat berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di ruang GBHN. Kapolri, Roesdihardjo menjelaskan bahwa meskipun kepolisian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI, status dan kedudukan Polri secara lembaga masih terombangambing dalam kelembagaan negara. Dengan demikian menurut Roesdihardjo, keberadaan Kepolisian secara lembaga terkait dengan status dan kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan RI, harus diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. - Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.609, F-KB melalui juru bicara Ali Masykur Musa menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. Kepolisian Negara Indonesia merupakan unsur aparatur negara atau alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. - Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.532 Lukman Hakim Saifuddin, juru bicara F-PPP, mengatakan sebagai berikut. Adapun ayat yang terakhir. Ayat yang ke-(4) yang kami usulkan berbunyi: ”Polisi Republik Indonesia bertugas utama dalam bidang ketertiban masyarakat dan keamanan disamping menjadi penegak hukum yang diatur dengan undang- undang. - Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.536, F-Reformasi melalui juru bicaranya, A.M. Luthfi, mengatakan sebagai berikut. ”Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berfungsi sebagai kekuatan keamanan negara dan kekuatan penegak hukum yang susunan, kedudukan, tugas, hak dan wewenangnya diatur dengan undang-undang. 70 - Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.582 Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mengemukakan bahwa jika penegakan hukum, melindungi masyarakat, melindungi ketertiban termasuk dalam pengertian keamanan, maka, kata ‘keamanan’ perlu dicantumkan dalam ayat yang dimaksud - Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.582, Sutjipno dari F-PDIP memaparkan bahwa yang benar itu adalah alat negara penegak hukum, Alat negara penegak hukum. Mengapa? Karena dia bagian integral dari criminal justice system. Sutjiptno pun menjelaskan maksud pernyataanya sebagai berikut. “.. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas melindungi, mengayomi, membimbing, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri” - Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.589, Selanjutnya Hamdan Zoelva dari F-PBB mengusulkan rumusan tentang kepolisian sebagai berikut. ...mudah- mudahan ada rumusan baru yang intinya hanya pendekatan yang berbeda. Jadi begini, bunyinya begini rumusan barunya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri berfungsi melindung, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, berfungsi melindungi, mengayomi, membimbing, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. - Risalah Buku ke 4 jilid 2 naskah komprehensif perubahan UUD 1945 pada halaman 1.589, Usulan berikutnya disampaikan oleh Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, sebagai berikut. Mohon perhatian saya usulkan begini, Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah alat negara penegak hukum yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani dan membimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketertiban masyarakat 71 guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri. 81. Bahwa dasar filosofi eksistensi lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terdapat dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan dan cita-cita negara (staatsidee), diantaranya untuk membentuk suatu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Esensi frase melindungi yang ada dalam pembukaan UUD 1945 tersebut, maka negara Indonesia bertujuan untuk memberikan rasa aman, tentram dan damai kepada seluruh warga negara, menjaga warganegara dari segala ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Kemudian alenia ke-4 tersebut dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam bentuk perwujudan lembaga negara yang diberi tugas dan wewenang melaksanakan fungsi perlindungan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana dinayatakan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. 82. Bahwa frasa melindungi dalam Pembukaan UUD 1945 di atas merupakan gambaran bahwa Indonesia sebagai sebuah negara bermaksud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka Polri merupakan bagian dari alat negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke bersama-sama dengan TNI. 83. Bahwa dalam mewujudkan terciptanya suatu keamanan, ketertiban dan keteraturan tersebut memang menjadi tugas negara, sebagaimana dikatakan oleh Charles E Merriam bahwa tugas negara meliputi 5 (lima) bidang, antara lain: external security, internal order, justice, welfare dan freedom. (Merriam, Charles E. (1947). Systematic Politics. Journal of Philosophy 44 (18):500-501). Tugas negara itu dalam diselenggarakan melalui alat perlengkapan negara. Dalam konteks negara Indonesia alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga penyelenggara negara yang dirumuskan dalam UUD 1945 salah satunya Polri. 72 84. Bahwa Lembaga Polri dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bertugas pula menegakan hukum. Makna penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat. Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (di bidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (sosial worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (peace and order maintenance) dalam penegakan hukum (law enforcement). (Barda Nawai Arief. (2005). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 85. Bahwa dalam UUD 1945 terdapat dari 21 bab yang ada, terdapat 11 bab yang di dalamnya mengatur tentang lembaga negara. Pengaturan tentang lembaga negara tersebut bervariasi jika dilihat dari tingkat kerinciannya. Ada lembaga negara yang diatur secara lengkap mulai dari cara pemilihan, tugas dan wewenangnya, hubungannya dengan lembaga negara lain, hingga cara pemberhentian pejabatnya. Namun, ada pula lembaga negara yang keberadaannya ditentukan secara umum melaksanakan fungsi tertentu tanpa menentukan nama lembaga yang akan dibentuk. 86. Bahwa dalam UUD 1945 terdapat lembaga negara atau organ negara sering pula disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Lembaga- lembaga tersebut ada yang dibentuk oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undanag (UU), atau bahkan hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres). Dasar hukum pembentukan suatu lembaga dapat menjadi salah satu kriteria untuk menentukan hirarki kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. 73 87. Bahwa dalam UUD 1945 terdapat 34 lembaga negara disebut sebagai Lembaga yang keberadaanya diatur dan bentuk melalui UUD 1945 dan Polri termasuk di dalamnya, yaitu: 1. MPR diatur dalam Bab III UUD 1945 2. Presiden diatur dalam Bab III UUD 1945 3. Wakil Presiden diatur dalam beberapa pasal dalam Bab III, yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, dan Pasal 9. 4. Menteri dan Kementerian Negara diatur dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); 5. Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumpirat yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden; 6. Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945; 7. Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri triumpirat menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945; 8. Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara 9. Duta diatur dalam Pasal13 ayat (1) dan (2) UUD 1945 10. Konsul diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUD 1945 11. Pemerintahan Daerah Provinsi diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 12. Gubernur Kepala Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UUD 1945; 14. Pemerintahan Daerah Kabupaten diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 74 15. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945; 17. Pemerintahan Daerah Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 18. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945; 20. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, diatur dengan undang- undang. 21. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945; 22. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA UUD 1945; 23. Komisi Penyelenggaran Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 24. Bank sentral diatur dala Pasal 23D UUD 1945; 25. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Bab VIIIA UUD 1945 26. Mahkamah Agung (MA) diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945; 27. Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945; 28. Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945; 29. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945; 30. Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 31. Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 32. Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 75 33. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945; 34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang 88. Bahwa dari 34 jenis Lembaga negara dalam UUD 1945 tersebut Polri adalah merupakan Lembaga negara yang keberadaannya diatur di dalam UUD 1945 maka Polri merupakan organ konstitusi (constitution organ). Lembaga negara Polri kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan lebih tinggi dan kuat dibandingkan lembaga negara yang keberdaannya diatur hanya dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. 89. Bahwa dari segi hirarkinya, ke-34 lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja dan Polri berada pada lapis kedua, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu: 1) Presiden dan Wakil Presiden; 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 5) Mahkamah Konstitusi (MK); 6) Mahkamah Agung (MA); 7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Lembaga- lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah: 1) Menteri Negara; 2) Tentara Nasional lndonesia; 3) Kepolisian Negara; 4) Komisi Yudisial; 5) Komisi pemilihan umum; 76 6) Bank sentral. Organ lapis ketiga dapat disebut lembaga daerah diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah, yaitu: 1) Pemerintahan Daerah Provinsi; 2) Gubemur; 3) DPRD provinsi; 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten; 5) Bupati; 6) DPRD Kabupaten; 7) Pemerintahan Daerah Kota; 8) Walikota; 9) DPRD Kota 90. Bahwa Polri dalam rangka melaksanakan fungsi alat kelempakan negara di bawah Presiden maka wilayah tugas Polri meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sehinga untuk pelaksanaannya terbagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri (Vide Pasal 6 UU Kepolisan). Pembagian daerah hukum Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Daerah hukum tingkat pusat yang disebut dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden. 2) Daerah hukum tingkat provinsi yang disebut dengan Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri. 3) Daerah hukum tingkat kabupaten/kota yang disebut dengan Kepolisian Resort (Polres) yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda. 4) Daerah hukum tingkat kecamatan yang disebut Kepolisian Sektor (Polsek) yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres. 77 5) Daerah hukum tingkat desa atau kelurahan yang disebut Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya. 91. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal a qua dalam UU P2SK yang mengubah pengaturan OJK sebagai penyidik tunggal dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan beretentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 karena Polri merupakan lembaga negara yang bersifat konstitusional organ (constitution organ) dimana pengaturan fungsi, tugas dan kewenanganya dinyatakan secara langsung dalam UUD 1945, namun dihilangkan peran dan fungsi penyidikannya dalam tindak pidana sektor jasa keuangan dan dialihkan peran tersebut hanya pada OJK, padahal OJK hanya merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai lembaga penunjang (auxiliary statate agencies/supporting system) dimana keberadaannya, tugas, fungsi dan kewenangannya hanya diatur dalam Undang-Udang bukan di dalam UUD 1945. 92. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal a qua dalam UU P2SK yang mengubah pengaturan OJK sebagai penyidik tunggal dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 karena meskipun lembaga OJK merupakan lembaga yang mandiri (independent) tidak dimaknai independensi yang sebebas- bebasnya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Bahkan tidak berarti menghilangkan fungsi koordinasi dan mekanisme saling kontrol dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan lembaga Polri yang merupakan lembaga utama dalam penyidikan. 93. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal a qua dalam UU P2SK yang mengubah pengaturan OJK sebagai penyidik tunggal dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 karena makna filosofi integrasi (integrated) dalam criminal justice system tidaklah dapat dikatakan bahwa terintegrasi itu haruslah dipegang oleh satu lembaga saja dalam penegakan hukum pidana. Terintegrasi tentu saja bermakna dapat juga dilakukan oleh multi-pihak, antara OJK dengan Polri dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sepanjang dilakukan secara terkordinasi dengan relasi yang 78 baik dan jelas. Terintegrasi memiliki makna kuat termasuk saling kontrol. Seperti layaknya suatu checks and balances. Seharusnya dibalik logikanya eksistensi lembaga OJK sebagai lembaga independen yang bersifat penunjang (auxiliary state agencies/supporting system) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia bukanlah memperlemah fungsi penyidikan Polri. Dalam tugas tersebut, OJK sangat berfungsi untuk membantu kebijakan secara keseluruhan dalam kaitan menjaga sistem penegakan hukum pidana pada sektor jasa keuangan agar saling bahu- membahu antara Polri dan OJK guna menjaga kestabilan perekonomian nasional; 94. Bahwa kewenangan Polri dalam penyidikan diatur lebih lanjut dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP). Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwa Penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 95. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP tersebut hanya mengenal lembaga tunggal penyidik dalam penegakan hukum, yaitu Polri dan PPNS hanya sebagai penyidik khusus dalam hal-hal tertentu sesuai yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian Polri dalam kewenangan melakukan penyidikan perkara pidana adalah sebagai koordinator dan melakukan supervisi terhadap PPNS. 96. Bahwa ketentuan pasal a qua dalam UU LP2SK yang mengatur OJK sebagai lembaga tunggal dalam penyidikan sektor jasa keuangan dan memperluas pemaknaan penyidikan tidak berarti bahwa OJK bersifat independen dan dapat berdiri sendiri sebagai lembaga penyidik melainkan harus berkoordinasi dan di bawah supervisi Polri sebagai penyidik utama yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 13 dan 14 UU No.2 Tahun 2022 tentang Kepolisian dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. 97. Bahwa ketentuan Pasal a quo dalam 49 UU P2SK yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi kewenangan khusus sebagai lembaga satu-satunya yang dapat menyidik tindak pidana sektor jasa keuangan dan bahkan mengatur mengenai perluasan makna 79 penyidik yang terdiri tidak hanya (1) Penyidik Polri dan (2) Penyidik PPNS, namun juga (3) Penyidik Pegawai Tertentu yang diangkat oleh Otoritas Jasa Keunagan (OJK) sebagai Penyidik OJK, serta penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK bertentangan dengan maksud dalam ketentuan UU Kepolisian, KUHAP dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 98. Bahwa di dalam karakteristik negara hukum, hakekat fungsi pemerintahan negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari setiap bentuk ancaman, termasuk kejahatan dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum Kepolisian yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif. Istilah penegakan hukum merupakan terjemahan dari “law enforcement”. Dalam Black’s law Dictionary, law inforcement diuraikan sebagai “The act of putting something such as a law into effect, the execution of a law, the carriying out of a mandate or command”. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum sama dengan tindakan represif yang dilakukan oleh “aparat penegak hukum”. Sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum, maka tugas pokok Kepolisian dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dalam kaitannya dengan Kepolisian sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Artinya kewenangan penyelidikan dan penyidikan sebagai lembaga utama melekat kepada Institusi Kepolisian sebagai pengemban atas jabatan penyelidik dan penyidik selaku subjectum litis yang merupakan jati diri kewenangan utama “aparat penegak hukum” anggota Kepolisian dalam penanganan penyidikan tindak pidana. 99. Bahwa pengaturan lebih lanjut dalam tatanan hukum undang-undang organik terhadap fungsi tugas dan kewenangan Kepolisian dan kedudukan kelembagaan Kepolisian dalam penegakan hukum dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 80 Negara Republik Indonesia pada bagian konsideran menimbang huruf b disebutkan sebagai berikut: bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 2 menyatakan: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 100. Bahwa dalam konteks Kepolisian sebagai alat negara apabila dihubungkan dengan prinsip negara hukum maka sebagai negara merdeka dan berdaulat menentukan tertib hukumnya sendiri telah memberikan indentifikasi ruang lingkup Kepolisian sebagai lembaga utama alat negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, termasuk ruang lingkup serangkaian tindakan kewenangan Kepolisan didalam menjalankan fungsi dan tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Di dalam rumusan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 (Undang-Undang Kepolisian), di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 101. Bahwa begitu pula dalam kaitan rangkaian intrumen peraturan hukum lainnya sehubungan dengan keberadaan KUHAP yang merupakan cermin prinsip integrated criminal justice system dalam due process of law penegakan hukum dalam pembaharuan hukum nasional yang dapat dicermati dari pokok-pokok pikiran filosofis pembentukan KUHAP sebagaimana termuat dalam diktum konsiderans menimbang huruf b yang menegaskan: “….. perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan 81 pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum.. dst”. Kemudian pokok pikiran filosofis selanjutnya tertuang dalam diktum bagian menimbang huruf c yang menyatakan: “… untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing- masing… dst”. Secara implisit rumusan ketentuan norma hukum sepanjang frasa dalam konsiderans menimbang huruf c yakni: “para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing- masing” mengandung makna konstitusional yakni dimaksudkan bahwa KUHAP sebagai hasil pembaharuan hukum nasional dalam pembentukan hukum acara pidana telah menyempurnakan garis batas yang tegas peran para pelaksana lembaga utama penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing (Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Peradilan dan lembaga pemasyarakatan) 102. Bahwa dalam hal pengaturan khusus tindak pidana, pada prinsipnya penanganan penyidikan di sektor jasa keuangan perlu mempertimbangkan keadaan faktual yang sedang dalam penanganan penyidikan di Kepolisian, mengingat UU P2SK saat ini mulai berlaku sedangkan jumlah kantor perwakilan Otoritas Jasa Keuangan tidak tersebar di seluruh Indonesia, hal ini tidak sebanding dengan banyaknya potensi ancaman ataupun jumlah kejahatan di sektor jasa keuangan. Pada sisi lain, fakta menunjukkan bahwa penyidik Kepolisian telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang berjalan penanganan tindak pidana jasa keuangan dengan jumlah 1.000 lebih perkara yang ditangani Kepolisian se-Indonesia. Dengan demikian ditinjau dari aspek rasionalitas dan kemampuan dukungan sumber daya Kepolisian jauh lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan misinya kepolisian melayani masyarakat yang tentunya lebih mudah bagi penyidik Kepolisian untuk menerima laporan kejadian tindak pidana di sektor jasa keuangan dibandingkan dengan penanganan penyidikan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. 103. Bahwa dengan mencermati keadaan yang demikian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum oleh Kepolisian dan Lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh undang-undang termasuk 82 dalam bidang sub penyidikan (incasu Kewenangan Penyidikan Tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan) dalam hubungan lembaga utama Kepolisian dan lembaga supporting system Otoritas Jasa Keuangan dalam praktiknya sangat potensial terjadi gejala incoordination enforcement yang dikenal dalam perspektif akademis “the problem of incoordination enforcement” sebagaimana dipaparkan oleh Kate Andrias dalam satu tulisannya Kate Andrias, “The President’s Enforcenement Power”, New York University Law Review. 104. Bahwa penegakan hukum pidana adalah jelas berada dalam lingkup sistem peradilan pidana. Dasar hukum dari bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia adalah KUHAP. Secara garis besarnya, apabila terjadi tindak pidana maka penyidik segera melakukan tindakan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Pada waktu penyidik mulai bertindak, penyidik wajib melaporkan tindakannya kepada penuntut umum. Setelah selesai melakukan penyidikan (setelah menemukan barang bukti, tersangka dan membuat berkas penyidikan), penyidik menyerahkan hasil pekerjaannya kepada penuntut umum dalam 2 (dua) tahap. 105. Bahwa tahap pertama, yang diserahkan hanya berkas hasil penyidikan tanpa bukti dan tersangkanya (Pasal 7 KUHAP). Pada tahap ini penuntut umum memeriksa kelengkapan formal dan material berkas hasil penyidikan. Apabila menurut penuntut umum berkas hasil penyidikan tersebut belum lengkap atau belum sempurna, maka berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk seperlunya. Setelah dilengkapi atau disempurnakan oleh penyidik, maka berkas diserahkan lagi kepada penuntut umum. 106. Bahwa apabila sudah memenuhi syarat, baik formal maupun material, maka penuntut umum memberitahukan kepada penyidik agar berkas hasil penyidikan, bukti dan tersangkanya diserahkan kepada penuntut umum. Ini merupakan tahap kedua pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Proses ini disebut dengan ‘pra penuntutan’, dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP. 83 107. Bahwa proses selanjutnya adalah proses ‘penuntutan’. Dalam proses ini penuntut umum melakukan identifikasi kasus dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan, sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak lebih jelas. Hasil konkret dari proses penuntutan ini adalah ‘surat dakwaan’, yang memuat secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti dan tempus delicti), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Jelaslah bahwa dalam proses penuntutan ini, penuntut umum telah mentransformasikan ‘peristiwa dan faktual’ dari penyidik menjadi ‘peristiwa dan bukti yuridis’. Disamping itu, dalam proses penuntutan, penuntut umum juga menetapkan bahan-bahan bukti dari penyidik dan mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan hakim atau membuktikan dakwaannya dalam persidangan. 108. Bahwa dengan diajukannya berkas perkara, bukti-bukti dan terdakwa ke pengadilan, berarti proses pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap ‘peradilan’. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan nasib terdakwa, karena dalam tahap ini semua argumentasi para pihak (penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya) masing-masing diadu secara terbuka dan masing-masing dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada. Setelah sidang selesai dan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan atau dieksekusi. Pelaksana eksekusi putusan pengadilan tersebut adalah penuntut umum. 109. Bahwa apabila putusan menyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas, sedangkan status terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan kembali hak-haknya seperti sebelum diadili. Apabila putusan menyatakan bahwa terdakwa dipidana badan (penjara atau kurungan), maka penuntut umum segera menyerahkan terdakwa ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani kurungan atau pembinaan. 110. Bahwa urut-urutan tersebut adalah apabila tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang tercantum 84 dalam KUHP. Apabila yang terjadi tindak pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PPNS), maka penyidikan dilakukan oleh PPNS. Pemberitahuan dimulainya penyidikan (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan-SPDP) dan penyerahan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik polisi. Dengan demikian, sub sistemnya menjadi bertambah, yaitu adanya sub sistem ‘pejabat PPNS’. Untuk itu akan diuraikan secara singkat mengenai kedudukan PPNS dalam sistem peradilan pidana. 111. Bahwa KUHAP jelas memberikan tempat bagi PPNS sebagai penyidik di samping pejabat Polri. Di dalam BAB I tentang ‘Ketentuan Umum’, Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa: ‘Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan’. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Penyidik adalah; (a) pejabat polisi Negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sispil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, maka PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Polri. Dengan demikian wewenang yang dimiliki oleh PPNS sifatnya terbatas, sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Perundang-undangan khusus yang dimaksud adalah perundang- undangan pidana di luar KUHP. 112. Bahwa dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP dan KUHAP dapat ditemukan adanya pengaturan mengenai penyidikan yang diberikan kepada PPNS. Dari pola dalam berbagai perundang-undangan yang ada saat ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang ada atau tidaknya kewenangan penyidikan oleh PPNS dapat dilihat adanya 3 (tiga) pola, yaitu: (1) pola yang menempatkan penyidikan hanya menjadi kewenangan Kepolisian. Pola ini merupakan pola yang paling dominan oleh karana pada hakikatnya penyidikan memang dilakukan oleh Kepolisian. Oleh karena itu, kewenangan penyidikan tindak pidana umum 85 dalam KUHP merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian; (2) pola yang memberikan ruang kepada Penyidik Kepolisian dan PPNS untuk bersama-sama dapat melakukan penyidikan; dan (3) pola yang hanya memberikan ruang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan secara mandiri namun tetap berkoordinasi dengan Kepolisian. 113. Bahwa dari ketiga pola yang ada tersebut, pola yang ada dalam UU PPSK (dimana kewenangan penyidikan hanya dimiliki oleh OJK) tidak masuk dalam pola-pola yang ada tersebut. Pola ini tidak dapat masuk juga ke dalam pola yang ketiga (dimana kewenangan penyidikan oleh PPNS namun tetap berkoordinasi dengan Kepolisian), oleh karena keberadaan PPNS dalam pola yang ketiga adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah kementerian atau kekuasaan eksekutif. 114. Bahwa pengaturan tentang kewenangan lembaga OJK sebagai penyidik tunggal atas tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan pola yang keliru. Pertama, pola ini merupakan pola yang menempatkan lembaga negara penunjang (auxiliary state organ) dengan kewenangan tunggal untuk melakukan tindakan penyidikan. Hal ini tidak sejalan dengan pengaturan yang ada dalam KUHAP dan juga PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP dan PP tersebut sudah ditegaskan bahwa kewenangan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan/atau PPNS. Meskipun dalam Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) UU P2SK disebutkan bahwa Penyidik OJK terdiri atas: (a) pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan (c) pegawai tertentu, bukan berarti bahwa kewenangan penyidikan dimiliki juga oleh Kepolisian atau PPNS tertentu. Dengan rumusan tersebut maka kewenangan penyidikan menjadi kewenangan OJK sebagai penyidik tunggal. Terlebih lagi dalam huruf (c) disebutkan bahwa Penyidik OJK termasuk “pegawai tertentu” 86 yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Dalam KUHAP tidak dikenal adanya kualifikasi “pegawai tertentu” sebagai penyidik. Kedua, pola penyidikan oleh lembaga negara penunjang (auxiliary state organ) dalam kebijakan legislasi menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan tetap diberikan kepada Kepolisian selain penyidikan kepada lembaga negara penunjang (auxiliary state organ) dimaksud. Misalnya, penyidikan dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan baik oleh Penyidik Kepolisian maupun Penyidik KPK. Penyidikan dalam tindak pidana narkotika dapat dilakukan baik oleh Penyidik Kepolisian maupun Penyidik BNN. Bahkan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, PPATK sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi transaksi keuangan tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Artinya, kewenangan penyidikan pada hakikatnya merupakan kewenangan Kepolisian sebagaimana pengaturan dalam KUHAP. Apabila diperlukan maka kewenangan tersebut dapat juga diberikan kepada lembaga negara penunjang (auxiliary state organ) dengan tanpa meniadakan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Terlebih lagi, secara faktual bahwa keberadaan sumber daya dan pengalaman dalam melakukan kewenangan penyidikan tentu lebih dimiliki oleh Kepolisian dibandingkan dengan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga negara penunjang (auxiliary state organ) yang baru dibentuk. Dalam hal pengalaman dan jangkauan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, pengalaman dan jangkauan yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian tentu lebih luas dibandingkan dengan Penyidik yang baru akan dibentuk oleh OJK. Kepolisian sudah jelas memiliki pengalaman dalam melakukan tindakan penyidikan dengan segala sumber daya yang dimiliki Kepolisian. Dari sisi jangkauan, Kepolisian juga memiliki jangkauan yang lebih luas dan jelas di seluruh Indonesia 87 dibandingkan dengan OJK yang memiliki keterbatasan dalam jangkauan untuk tindak pidana yang terjadi di daerah-daerah. Sementara kejahatan di sektor jasa keuangan berdampak pada korban yang sangat mungkin bersifat meluas dan terjadi di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kebijakan ini jelas merupakan kebijakan yang keliru. 115. Bahwa pengertian lembaga negara menurut G. Jellinek dibagi menjadi dua, yaitu lembaga negara yang langsung (mittelbare organ) dan lembaga negara yang tidak langsung (unmittelbare organ). Lembaga negara yang langsung (mittelbare organ) adalah lembaga negara yang ada di dalam Konstitusi atau Undang Undang Dasar. Lembaga negara yang tidak langsung (unmittelbare organ) adala lembaga negara yang keberadaannya tergantung pada lembaga negara langsung. 116. Bahwa Konstitusi sebagai condition sine qua non sebuah negara tidak saja merupakan kontrak sosial melainkan juga memberikan gambaran tentang mekanisme penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara UUD 1945 setelah perubahan) mengatur dan menetapkan bahwa lembaga negara yang langsung (mittelbare organ) ada 34 organ atau lembaga negara, salah satunya adalah Polri. 117. Bahwa Lembaga negara yang tidak langsung (unmittelbare organ) dapat diartikan sebagai lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD 1945. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah salah satu lembaga yang tidak diatur langsung dalam UUD 1945, melainkan diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Berarti keberadaan OJK karena tidak diatur oleh UUD 1945 tergantung pada lembaga negara yang diatur dan ditetapkan oleh UUD 1945 dengan kata lain lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD 1945 merupakan lembaga negara pendukung terhadap lembaga negara yang diatur dan ditetapkan oleh UUD 1945. Dalam berbagai kepustakaan, lembaga negara yang tidak diatur oleh Konstitusi atau UUD ada yang menyatakan sebagai lembaga negara independen atau “state auxiliary bodies atau independent regulatory agencies atau independent regulatory commissions” (Milakovich & Gordon, Milakovich, Michael E. & Gordon, George J. 2001. Public Administration in America. USA: Wadsworth & Thomson Learning, Seventh Edition 2001:432 & 443). 88 118. Bahwa menurut Putusan MK No. 25/PUU-XIII/2014, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan OJK sebagai lembaga yang independent merupakan perintah dari Pasal 34 UU BI yang menyatakan bahwa, “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”. Meski tidak diperintahkan oleh UUD 1945 hal tersebut tidak serta merta pembentukan OJK adalah inkonstitusional, karena pembentukan OJK atas perintah Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas perintah Undang- Undang tetapi memiliki constitutional importance, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan UU 32/2002, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, dan lain sebagainya. 119. Bahwa Putusan MK No. 25/PUU-XIII/2014 menegaskan bahwa OJK adalah lembaga keberadaanya, tugas, fungsi dan kewenangannya tidak disebutkan langsung dalam UUD 1945, maka secara teori OJK adalah lembaga negara yang dikategorikan sebagai lembaga negara independen atau “state auxiliary bodies atau independent regulatory agencies atau independent regulatory commissions” atau unmittelbare organ. Berbeda dengan lembaga Polri merugakan lembaga yang keberadaannya, tugas, fungsi dan kewenangannya diatur secara langsung dalam UUD 1945, maka secara teori Polri disebut sebagai lembaga negara yang bersifat konstitusional organ atau unmittelbare organ. 120. Bahwa pada umumnya state auxiliary organ memiliki sifat semi pemerintahan atau quasi, yang diberikan fungsi tunggal, atau fungsi campuran yang salah satunya disatu pihak sebagai pengatur, administratif, dan dilain sisi juga menghukum. Kemudian, terdapat kriteria 89 khusus kepada lembaga negara untuk dikategorikan sebagai lembaga quasi atau bukan. Berikut merupakan keenam kriteria tersebut, yakni: a) Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian dan pertimbangan (the power to exercise judgement and discreation), b) Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk mendengar, menentukan, dan membuat putusan (the power to hear and determine or to ascertain facts and judgements), c) Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk membuat amar putusan dan membuat dasar pertimbangan yang mengikat subyek hukum dalam putusannya (the power to make binding orders and judgements), d) Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk mempengarungi hak orang per orang (the power to affect the personal or property right of private persons), e) Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk memeriksa saksi-saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan mendengar keterangan para pihak dalam persidangan (the power to examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing), f) Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi hukuman (the power to enforce dicisions or impose penalties). (Jimly Asshiddiqie. (2013). Pengadilan Khusus dalam Tim Penyusun Komisi Yudisial. (2013). Putih Hitam Pengadilan Khusus. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. hlm. 17-18.). 121. Bahwa state auxiliary organ memiliki fungsi sifat semi pemerintahan atau quasi antara lain: 1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 2) Ombudsman Republik Indonesia. 3) Badan Pengawas Pemilihan Umum. 4) Komisi Pemilihan Umum. 5) Komisi Informasi. 6) Komisi Penyiaran Indonesia. 7) Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 90 8) Komisi Pemberantasan Korupsi. 9) Otoritas Jasa Keuangan. 122. Bahwa ketentuan Pasal a quo dalam UU P2SK bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dilihat dari sudut pandang tujuan pembentukan OJK sesuai ketentuan Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sehingga fokus tugas, fungsi dan kewenangan OJK bukan pada penegakan hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana kejahatan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka kewenangan penyidikan OJK bersifat hanya sebagai penunjang lembaga Polri, karena lembaga penegak hukum utama yang didalam terdapat kewenangan penyidik utama diatur secara jelas dan tegas di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 adalah Polri. 123. Bahwa lebih lanjut, tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian dari berbagai negara karena karakteristiknya yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Dalam konteks Indonesia, kejahatan-kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dapat diidentifikasi dari beberapa indikator sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karakterisitik khusus tersebut merupakan indikator bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan berat dan menjadi pembeda dengan kejahatan umum lainnya. Karakteristik tindak pidana di sektor keuangan paling tidak telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tindak pidana khusus sebagaimana disebutkan dalam penjelasan KUHP. Pertama, bersifat lintas batas negara dan terorganisir atau transnational organized crime. Iklim investasi dan keuangan di era global sangat terbuka untuk dilakukan secara lintas negara. Sebuah bisnis di sektor jasa keuangan sangat terbuka untuk dilakukan secara transnasional. Misalnya, bisnis perbankan dan asuransi 91 yang melakukan investasi dan kerjasama dengan mitra luar negeri adalah sebuah keniscayaan. Kedua, dampak viktimisasinya besar. Korban tindak pidana di sektor jasa keuangan sangat besar. Korban seringkali tidak hanya perorangan atau beberapa orang melainkan dalam jumlah yang sangat massif. Klien atau nasabah dari sebuah industri jasa keuangan bisa dipastikan sangat besar. Apabila kejahatan di sektor keuangan dilakukan maka bisa dipastikan jumlah korbannya pasti sangat besar, bahkan korban bisa juga dari luar negeri. Ketiga, adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dan juga memiliki kewenangan khusus. Dalam hal ini, Lembaga pendukung penegakan hukum dalam tindak pidana di sektor keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diberikan kewenagan oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di sektor keuangan. Dalam melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan, OJK wajib berkoordinasi dengan Kepolisian sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan kekuasaan penyidikan oleh konstitusi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 di halaman 235 yang menyatakan bahwa: “kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian”. 124. Bahwa disamping ketiga hal di atas, tindak pidana di sektor keuangan juga memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Para pelaku adalah orang-orang yang pasti memiliki tingkat intelektualitas di atas rata-rata karena mereka pada umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi supaya bisa menjalankan usaha atau bekerja di industri jasa keuangan. Modus operandi yang digunakan seringkali menggunakan sarana teknologi informasi dengan tingkat kecanggihan yang sangat tinggi. Sehingga 92 kejahatan di sektor jasa keuangan juga dikatagorikan sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Sutherland seorang kriminolog dari Amerika. 125. Bahwa dengan demikian, penegakan hukum untuk tindak pidana di sektor keuangan pasti memiliki kerumitan dan kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan kerjasma dari berbagai pihak dalam melakukan penegakan hukum. Adanya lembaga khusus yang dapat melakukan penegakan hukum untuk kejahatan di sektor keuangan tentu sebuah keniscayaan. Namun apabila kewenangan penyidikan dilakukan oleh satu lembaga saja maka akan menimbulkan kesulitan untuk dapat mengungkap praktik- praktik tindak pidana di sketor jasa keuangan. Akan banyak koran yang mendapatkan ketidakadilan karena kejahatan yang tidak terungkap dan terselesaikan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, kewenangan penyidikan harus diberikan juga kepada instansi lain sehingga akan membuka ruang dalam upaya pengungkapan dan penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana di sektor keuangan. Dalam hal ini, kepolisian merupakan instansi yang sangat tepat untuk tetap diberikan kewenangan menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan mengingat sumber daya dan jangkauan yang dimilikinya di seluruh Indonesia. 126. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mengenai konstitusionalitas kewenangan OJK melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 dan Pasal 9 huruf c UU 21/2011, khususnya berkaitan dengan frasa “dan penyidikan” dalam Pasal 1 angka 1 dan kata “penyidikan” dalam Pasal 9 huruf c. Selengkapnya rumusan pasal masing- masing berbunyi: Pasal 1 angka 1 “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XII/2014]. Pasal 9 huruf c 93 “melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan” 127. Bahwa MK menegaskan bahwa pada pokoknya kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum (kepolisian), sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya; 128. Bahwa meskipun kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum (kepolisian), namun MK memberikan syarat agar kewenangan tersebut tidak berpotensi menjadi kesewenang-wenangan. Syarat utama agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, maka kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.15] Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018: “Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari”. 129. Bahwa apabila diletakkan dalam bingkai integrated criminal justice system harus ada keterpaduan penyidik bidang tindak pidana lainnya dengan penyidik Kepolisian. Keterpaduan demikian penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks itu, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan, 94 masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan prinsip integrated criminal justice system. Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban membangun koordinasi antara penyidik lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing- masing dengan penyidik Kepolisian. (vide paragraf 3.13.2 putusan MK a quo); 130. Bahwa dalam konteks penyidikan, MK menegaskan bahwa kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas- batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro Justitia (vide paragaraf 3.16 putusan MK a quo); 131. Bahwa berdasarkan paragraf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyidikan oleh OJK dilakukan dalam batas dan syarat tertentu. Dalam putusan MK a quo dinyatakan bahwa batas dan syarat tertentu tersebut yaitu, demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Artinya, setiap tahap tindakan dalam penyidikan harus dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian; 132. Putusan MK a quo menekankan bahwa penyidik OJK tidak dapat melaksanakan penyidikannya sendiri. Bahwa penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan bukan kewenangan mandiri penyidik OJK, apalagi menjadi kewenangan tunggal penyidik OJK. Putusan MK a quo mengkonfirmasi bahwa Kepolisian berperan sebagai penyidik utama tindak pidana sektor jasa keuangan. Sehingga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penanganan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan, 95 maka setiap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK diwajibkan untuk dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian, dari dimulainya penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum; 133. Bahwa OJK tidak dapat menjadi “penyidik tunggal” kembali ditegaskan dalam kesimpulan pertimbangan hukum MK, dengan pernyataan: [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa kewenangan penyidikan OJK yang merupakan inti dari dalil para Pemohon adalah konstitusional sepanjang dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. 134. Bahwa dengan demikian, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itulah Putusan MK mensyaratkan agar penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik lembaga OJK dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Kata “dikoordinasikan” dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa penyidik OJK tidak dapat melakukan sendiri penyidikannya terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. Pelaksanaan penyidikan tersebut tetap “dikoordinasikan” dengan penyidik Kepolisian sebagai penyidik utama dalam menangani tindak pidana sektor jasa keuangan. Putusan MK a quo berimplikasi lebih lanjut bahwa penyidik OJK tidak dapat menjadi “penyidik tunggal”. Ketentuan UU P2SK yang mengatur kewenangan tunggal penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan hanya oleh penyidik OJK, merupakan norma yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 102/PUU- XVI/2018; 135. Bahwa ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK bertentangan dengan disain konstitusional kelembagaan dan kewenangan Kepolisian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Makna frasa “hanya dapat” dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK memberikan pemaknaan bahwa terdapat pembatasan kelembagaan yang berhak (berwenang) melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yakni hanya penyidik OJK. Kemudian, terdapat larangan bagi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan; 136. Bahwa kejahatan di sektor jasa keuangan termasuk kategori kejahatan yang berisiko tinggi dan sering terjadi di tengah masyarakat. Kejahatan 96 sektor jasa keuangan, seperti kejahatan terkait koperasi simpan pinjam, investasi bodong, perbankan, perasuransian, perbankan syariah, pasar saham dan sektor jasa keuangan lainnya, tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, namun juga terjadi pada masyarakat di pedesaan (pinggiran kota) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; 137. Bahwa menurut data Kepolisian, jumlah perkara tindak pidana sektor jasa keuangan mencapai angka 1250 kasus. Penyidikan terhadap tingginya angka kejahatan keuangan tersebut dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resort (Polres) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan Kepolisian di berbagai wilayah dengan jumlah penyidik yang cukup, memudahkan akses masyarakat terhadap penegakan hukum yang layak (access to proper law enforcement); 138. Bahwa sementara data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa dalam 1 (satu) tahun, OJK hanya dapat menyelesaikan 20 (dua puluh) perkara saja. Dari 20 perkara tersebut sebanyak 18 perkara sektor Perbankan dan dua perkara sektor IKNB. Dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun, OJK hanya mampu menangani 99 perkara saja, yang terdiri dari 78 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 16 perkara Industri Keuangan Non-Bank. Artinya, perkara yang sering ditangani oleh OJK hanya yang berkaitan dengan perbankan, padahal kejahatan sektor jasa keuangan memiliki spektrum yang sangat luas dengan berbagai model tindak pidana dan berdampak luas ke masyarakat; 139. Bahwa saat ini, OJK memiliki 17 penyidik. Dari angka tersebut, 12 penyidik merupakan pejabat Kepolisian dan 5 penyidik PNS (PPNS). Jumlah penyidik ini tentu tidak memadai, jumlahnya sangat sedikit untuk menangani tingginya angka kejahatan sektor jasa keuangan. Penyidik tersebut berkedudukan di kantor pusat OJK di Jakarta, tidak ada yang berkantor di tingkat cabang (provinsi). Fakta jumlah sumber daya penyidik yang sedikit tersebut pasti berdampak pada kinerja penyidikan OJK. OJK tidak akan mampu menangani ribuan laporan perkara kejahatan sektor jasa keuangan. Dengan demikian, akan ada banyak masyarakat yang tidak akan mendapat keadilan hukum; 97 140. Bahwa apabila penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK (penyidik tunggal), maka ketentuan tersebut akan mempersulit akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat pelapor kasus kejahatan sektor keuangan, dikarenakan jumlah penyidik OJK yang sangat terbatas dan kehadiran penyidik OJK yang tidak sampai menjangkau seluruh pelosok wilayah Indonesia; 141. Bahwa dengan mempertimbangkan sebaran masyarakat Indonesia dan tingginya data kejahatan sektor jasa keuangan di berbagai daerah, maka dalam batas penalaran yang wajar, penyidik OJK tidak akan mampu untuk menangani tingginya potensi kejahatan di sektor jasa keuangan. Bahwa faktanya, OJK tidak memiliki jangkauan yang luas ke seluruh wilayah Indonesia karena kedudukan kantor OJK yang hanya berada di ibukota Provinsi dan kantor itu pun tidak memiliki penyidik, sehingga masyarakat akan kehilangan akses terhadap penegakan hukum yang layak (access to proper law enforcement). Masalah kejahatan sektor jasa keuangan tidak hanya terjadi di Jakarta atau pulau Jawa saja. Kejahatan keuangan ini terjadi di berbagai wilayah dengan beragam modus kejahatan; 142. Bahwa kemudian, mengingat kompleksitas persoalan kasus kejahatan sektor jasa keuangan, membutuhkan sumber daya dan kapasitas penyidik yang memadai untuk menangani setiap laporan masyarakat atau temuan berkaitan dengan tindak pidana sektor jasa keuangan; 143. Bahwa pembatasan penanganan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK, hanya akan mempersulit dan menghambat pencapaian tujuan dibentuknya UU P2SK: untuk menguatkan dan mengembangkan sektor jasa keuangan. Pembatasan tersebut justru berpotensi menyebabkan kejahatan sektor jasa keuangan menjadi semakin merajalela dan sulit untuk diberantas; 144. Bahwa dalam kondisi ini, masyarakat pasti akan dirugikan. Kerugian yang diderita oleh masyarakat akan berlipat ganda, yakni kerugian akibat menjadi korban kejahatan, kemudian kerugian yang diderita akibat kasus yang dilaporkan tidak dapat ditangani dengan baik. Masyarakat akan semakin frustasi menghadapi kondisi penegakan hukum yang demikian. 98 Hal ini akan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik (masyarakat) pada lembaga penegak hukum dan pada hukum itu sendiri; 145. Bahwa negara juga akan menderita kerugian. Bahwa selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia sedang giat-giatnya membangun sebuah iklim ekonomi yang ramah terhadap investasi keuangan dan pembangunan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai paket kebijakan yang mendukung iklim pertumbuhan ekonomi. Apabila penanganan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK, dengan berbagai keterbatasannya dapat menyebabkan penegakan hukum terhadap kejahatan sektor jasa keuangan menjadi lemah dan tidak efektif. Akibatnya, kejahatan sektor jasa keuangan akan semakin tumbuh subur dan sulit diberantas. Dampaknya akan merusak iklim ekonomi yang sedang dibangun oleh pemerintah. Investor menjadi tidak percaya pada sistem jasa keuangan Indonesia yang akan mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi negara. 146. Bahwa kebijakan mengenai kewenangan penyidikan secara tunggal yang hanya dilakukan oleh OJK dalam hal penyelesaian tindak pidana di sektor keuangan patut dipertanyakan juga apabila melihat kebijakan di beberapa negara lain. Penyidikan tindak pidana di sektor keuangan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan penyidik lainnya, termasuk dalam hal ini adalah penyidik kepolisian. 147. Bahwa berdasarkan perbandingan di dua negara (Inggris dan Australia) dan Kawasan Uni Eropa tersebut menunjukkan bahwa kebijakn penyidikan tindak pidana di sektor keuangan (financial crimes) merupakan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh beberapa institusi. Dari kebijakan di kedua negara dan Kawasan Uni Eropa tersebut menegaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara tunggal melainkan dapat dilakukan secara bersama dengan isntitusi lain yang terkait, teramasuk dengan penyidik Kepolisian. 148. Bahwa, analisis tentang penentuan penyidik secara kaku dan terbatas juga pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara penyidik Tindak Pidana Asal (TPPU) yang sebelumnya dibatasi hanya 6 (enam) penyidik 99 kemudian dinyatakan terbuka untuk semua penyidik. Penyidik tindak pidana asal tidak terbatas pada 6 (enam) instansi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Hal tersebut dinyatakan dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021. 149. Bahwa dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa: “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”. 150. Berkaitan dengan perkembangan kelembagaan polri untuk merespon berkembangnya kejahatan misalnya terdapat unit khusus yang menangani kejahatan ekonomi dan lain-lain, maka PARA PEMOHON berpandangan sebagai berikut: a. Polri sebagai komponen utama dalam penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana telah banyak melakukan reformasi dan penyesuaian dengan berbagai perkembangan kriminalitas yang terjadi. Berbagai unit baru yang dibentuk Polri, seperti unit yang khusus menangani tindak pidana khusus seperti tindak pidana ekonomi, cyber crime, tindak pidana fiskal, dan lain-lain menunjukkan bahwa Polri telah menyesuaikan pengembangan kelembagaan dengan perubahan dan perkembangan kriminalitas yang ada. Menurut 100 para Pemohon, citra Polri semakin positif di mata publik atau masyarakat umum. b. Survei Indikator Politika juga menunjukan adanya peningkatan kepercayaan terhadap Polri oleh masyarakat. Survei yang dilakukan pada tanggal 11-17 April 2023 menujukan kepercayaan terhadap publik sebesar 73,2%. Angka ini meningkat cukup signifikan dalam rentang waktu hanya dua bulan, dimana Pada survei Bulan Februari 2023 tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri hanya menyentuh 70,8%. Data yang lain menunjukkan bahwa terdapat 71,5% masyarakat yang puas terkait kinerja Kepolisian dalam membangun komunikasi dengan warga. Data juga menunjukkan bahwa sejumlah 73,6% yang puas dengan usaha Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”. (Lihat dalam artikel: Kepercayaan Publik Terhadap Polri Bergerak Positif, dalam: https://www.tvonenews.com/berita/118673-kepercayaan-publik- terhadap-polri-bergerak-positif). 151. Bahwa terkait kewenangan penyidik kepolisian di KUHAP, penyidik PPNS dan lembaga lain (OJK) apakah benar kewenangan polisi hilang dengan kehadiran UU P2SK maka para Pemohon berpandangan sebagai berikut: (1) Pasal 1 butir 1 KUHAP menentukan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dengan demikian, KUHAP menegaskan bahwa Penyidik adalah: (1) pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan (2) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang seperti penyidik KPK. (2) Dengan pengaturan UU P2SK yang menyatakan bahwa kewenangan penyidikan dalam menindak perkara di sektor jasa keuangan hanya dapat ditangani oleh OJK menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan perkara dimaksud tidak dapat ditangani oleh lembaga Polri. Dengan kata lain, Kewenangan Polri sebagai lembaga penegak hukum (sebagai komponen sistem peradilan pidana) dalam melaksanaan penyidikan menjadi hilang. 101 IV. PENYIDIK PEGAWAI TERTENTU BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945, PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 DAN PASAL 30 AYAT (4) UUD 1945 152. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik dalam sistem penegakan hukum pidana. Pembatasan ditekankan pada 2 (dua) elemen institusi yakni pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 153. Keberadaan KUHAP, sebagai payung hukum dalam proses hukum acara pidana. Secara teoritik HLA Hart (H.L.A Hart, 1994, The Concept of Law, Second Edition, Clarendon Press, h. 91) membagi “primary rules” atau aturan dasar yang memberikan pedoman dalam tingkah laku atau pembatasan pada kebebasan setiap manusia. Begitu juga dengan “secondary rules” (peraturan tambahan). Salah satu secondary rules “rules of adjudication”. Apabila menganalogikan KUHAP sebaagai rules of adjudication. Maka KUHAP menjadi standar kebijakan hukum acara Pidana. Oleh Sebab itu, ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 (1) huruf c UU P2SK yang menambahkan penyidik pegawai tertentu pada OJK, adalah bertentangan dengan KUHAP. Selanjutnya Pasal 8 angka 21 Pasal 49 (1) UU P2SK menyatakan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 154. Bahwa atas dasar itu, tidak tepat jika UU P2SK, dianggap tidak hanya sebagai primary rules (hukum materiil) melainkan juga secondary rules (rule of adjudication) dalam kaitannya hukum formil. Penambahan pegawai tertentu, akan menimbulkan persoalan hukum, yakni: 102 a. bertentangan dengan KUHAP dan praktek penegakan hukum pidana; b. status pegawai tertentu yang bukan Pegawai Negeri Sipil. c. OJK bukan Lembaga eksekutif (diluar pemerintah) sehingga tidak dapat mengangkat penyidik. 155. Bahwa dengan pemberian subjectum litis Penyidik Pegawai Tertentu pada OJK, dalam menangani penyidikan tunggal di sektor jasa keuangan maka telah jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum khususnya yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik dalam sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta kedudukan konstitusional organ kewenangan Kepolisian RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. D. PERMOHONAN PROVISI 1. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 58 UU MK menyatakan “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Para Pemohon berpandangan bahwa ketentuan Pasal 58 tersebut dihubungkan dengan kondisi faktual yang mendesak dan terjadi ketidakpastian hukum dengan adanya penolakan yang dialami Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III pada saat akan membuat laporan polisi terhadap tindak pidana pada sektor jasa keuangan di Bareskrim Polri, Polda Bali yang diinformasikan secara resmi dalam bentuk pemberitahuan penyidik yang diterima oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan adanya dampak UU P2SK, hal demikian juga dialami oleh Pemohon IV yang sedang ditangani penyidikannya oleh Bareskrim Mabes Polri menjadi terhambat adanya ketidakpastian hukum, selanjutnya terhadap Pemohon V dan Pemohon VI kekhawatiran akan terjadinya permasalahan tindak pidana sektor keuangan setidaknya potensial terjadi dengan adanya pemberlakuan penyidikan tunggal OJK dalam UU P2SK jelas akan menyulitkan pencari keadilan apabila dalam kedepannya 103 dapat terjadi sewaktu-waktu adanya tindak pidana sektor perbankan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat mengakses keadilan untuk melapor ke OJK karena tidak adanya perwakilan kantor OJK dan tentunya permasalahan ini bisa terjadi kepada siapa pun berpotensi kehilangan akses keadilan diwilayah lain yang tidak terjangkau adanya kehadiran kantor OJK di tingkat Kabupaten. Sehingga menurut pandangan para Pemohon sangat aktual dan potensial dengan keberlakuan UU P2SK diberbagai daerah sebagaimana objek permohonan yang diuji materi saat ini telah memberikan dampak langsung kepada Insitusi Kepolisian melalui penyidik Kepolisian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang berjalan melakukan penanganan tindak pidana jasa keuangan dengan jumlah 1.000 lebih perkara yang ditangani Kepolisian se-Indonesia baik tingkat Bareskrim Polri, Satuan Wilayah Polda dan Polres yang tentunya dapat merugikan para pihak yang sedang ditangani dan akan melaporkan tindak pidana sektor jasa keuangan di Kepolisian sehingga para Pemohon berpandangan bahwa penundaan tersebut telah memenuhi alasan hukum yang faktual dan mendesak sehingga dimungkinkan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum oleh Kepolisian berserta Kejaksaan dapat saling berkoordinasi untuk tetap melanjutkan perkara yang sedang berjalan dan menerima laporan polisi dari para pihak agar masyarakat yang sedang dalam proses penyidikan dapat merasakan kepastian hukum yang adil. Maka, untuk mencegah hal tersebut yang dialami oleh para Pemohon berulang kembali dan terjadi dalam eskalasi yang masif sehingga dapat menimbulkan gejolak dimasyarakat akibat diberlakukanya UU P2SK yang saat ini menjadi objek pengujian materil para Pemohon, maka para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menunda pemberlakuan UU P2SK terkait ketentuan yang menjadi objek pengujian yang sedang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut sebelum ada putusan Mahkamah dalam perkara a quo. Selama penundaan tersebut, undang- undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Bahwa untuk memberikan pertimbangan dalam permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon, merujuk pada Putusan Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 tersebut Mahkamah juga bependapat bahwa “Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa 104 keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela. Bahwa berdasarkan argumen di atas telah nyata bahwa Mahkamah berwenang mengeluarkan putusan provisi (putusan sela) meskipun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan provisi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan, potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan mengabulkan permohonan provisi para Pemohon, sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara a quo. Selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. E. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar memeriksa, mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon, sebagai berikut: 105 DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 Angka 35 Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 Angka 55 Pasal 67A ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 Angka 41 Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 Angka 23 Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas tindak pidana Perasuransian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Menyatakan Ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-118, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon I: Rizky Yudha, NIK: 367403281800007; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon II: I Made Widia, NIK: 5171013112500278; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon III: Ida Bagus Made Sedana, NIK: 5171031310820017; 106 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon IV: Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati, NIK: 3674054311620001; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Koordinasi Dan Konsultasi Antara Penyidik Dan Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Agung RI) bulan Januari 2023; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/119/II/RES.1.24/2023/Dittipideksus tanggal 3 Februari 2023 yang ditujukan kepada Pemohon IV; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanggapan Dumas SP Niba AJB Bumiputera Nomor B/261/I/RES.2.2./2023/Dittipideksus tanggal 19 Januari 2023; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Dugaan Tindak Pidana Nomor 01/SP- NIBA/TA/I/2023 tanggal 17 Januari 2023; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 (SP NIBA AJB BUMIPUTERA 1912) Nomor 01 tanggal 01 Februari 2016; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 (SP BINA AJB BUMIPUTERA 1912) Tentang Anggaran Rumah Tangga Pekerja Niaga Bank, Jasa, Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 Nomor 02 tanggal 01 Februari 2016; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Musyawah Nasional (MUNAS) XV Tahun 2021 Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 Nomor 6 tanggal 07 Oktober 2021; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Unit Kerja Khusus AJB Bumiputera 1912 Nomor 439/V/P/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Bukti Perubahan Nama SP/SB Nomor 40791-1.83 tanggal 16 Desember 2015; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Deposito Berjangka Atas Nama I.B. Made Sedana Nomor DP-710235 tanggal 04 Agustus 2017; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Tabungan Koperasi “SIDI” Atas Nama I.B. Made Sedana Nomor TB-711348; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Tabungan Koperasi “SIDI” Atas Nama Ida Bagus Made Sedana Nomor TB-711257; 107 20. Bukti P-20 : Fotokopi Data Polis Dan Manfaat Nilai Tunai (Kerugian Endang SSKH dkk, LP Nomor LP/B/0108/II/2021) tanggal 16 Februari 2021; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Nomor Polis 9718030350 tanggal 28 Desember 2018; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Adendum Nomor 9718030350-01 Polis WAL INVEST No. 9718030350 tanggal 8 Maret 2018; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Perincian Hasil Investasi No. Polis 9718030350; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Pengaduan dan Permohonan Tindakan Law- Enforcement Serta Pengenaan Sanksi Terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WAL) Agar Memenuhi kewajibannya Kepada Klien Kami Selaku Pemegang Polis, Nomor 97/SRT/APD/XI/2020 tanggal 02 November 2020; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 4 November 2020; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pengaduan kepada Presiden RI Atas Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manfred Dan Afiliasnya Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Yang Merugikan Ribuan Pemegang Polis di Seluruh Indonesia Nomor 95/SRT/APD/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kwitansi Nomor 201803P01092410 tanggal 8 Maret 2018; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Adendum No. 9718030350-03 Polis WAL INVEST Nomor 9718030350 tanggal 6 Maret 2020; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Perincian Nilai Tunai Nomor Polis 9718030350; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Bukti Setoran Kepada Wana Artha Life tanggal 07 Maret 2019; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Pembatalan Perpanjangan dan/ atau Pengakhiran Polis Nomor 120/SRT/APD/XI/2020 tanggal 26 November 2020; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Permohonan Perubahan Polis Wanaartha Life Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Nomor Polis 9718030350 Tan GGAL 6 Desember 2020; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Pencairan Dana Tanpa Menyerahkan Polis Asli Terlebih Dahulu Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Nomor Polis 9718030350 tanggal 6 Desember 2020; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengajuan Pencairan Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Nomor Polis 9718030350 tanggal 07 Desember 2020; 108 35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Alwin Syarief Daulay dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Alwin Syarief Daulay NIK: 3674051211530003; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Alwin Syarief Daulay Nomor Polis 9719120049 tanggal 4 Desember 2019; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Alwin Syarief Daulay Nomor Polis 9718030348 tanggal 28 Desember 2018; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Gita Astari Alwin dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Gita Astari Alwin NIK: 3674055212890005; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Polis ASURANSI WANA SAVING PLUS Atas Nama Gita Astari Alwin Nomor Polis 9819120114 Tanggal 3 Desember 2019; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Muhammad Gilang Ramadhan dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Muhammad Gilang Ramadhan NIK: 36740503930003; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Muhammad Gilang Ramadhan Nomor Polis 9718120631 tanggal 19 Desember 2018; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Muhammad Gilang Ramadhan Nomor Polis 9719050109 tanggal 3 Mei 2019; 46. Bukti P-46 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Hendri Widjaya Tija NIK: 3175031404530003; 47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Kuasa Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Hendri Widjaya Tjia dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Hendri Widjaya Tija Nomor Polis 9719100025 tanggal 3 Oktober 2019; 49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Hendri Widjaya Tija Nomor Polis 971812191 tanggal 29 Desember 2018; 50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Hendri Widjaya Tija Nomor Polis 9719120336 tanggal 27 Desember 2019; 109 51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Ivan Prasodjo dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati; 52. Bukti P-52 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ivan Prasodjo NIK: 3174030608760008; 53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Ivan Prasodjo Nomor Polis 9719050352 tanggal 7 Mei 2019; 54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Soewito Limin dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati; 55. Bukti P-55 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sowito Limin NIK: 6171012404420002; 56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Polis ASURANSI WANA SAVING PLUS Atas Nama Soewito Limin Nomor Polis 9819111373 tanggal 28 November 2019; 57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Lie Liong Kim Sun dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati; 58. Bukti P-58 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Lie Liong Kim Sun NIK: 3173022612700001; 59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Lie Liong Kim Sun Nomor Polis 9716111093 tanggal 29 November 2016; 60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Lie Liong Kim Sun Nomor Polis 9718060186 tanggal 6 Juni 2018; 61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Lie Liong Kim Sun Nomor Polis 9717010230 tanggal 9 Januari 2017; 62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Yani Savitry Harahap dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati; 63. Bukti P-63 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Yani Savitry Harahap NIK: 3173084703580005; 64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Yani Savitry Harahap Nomor Polis 9718030069 tanggal 1 Maret 2018; 65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Yani Savitry Harahap Nomor Polis 9719010810 tanggal 18 Januari 2019; 66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Herman Subyantoro dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati; 67. Bukti P-67 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Herman Subyantoro NIK: 3173082906500003; 68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Herman Subyantoro Nomor Polis 9717060386 tanggal 9 Juni 2017; 110 69. Bukti P-69 : Fotokopi Tanggapan atas Pengaduan dan Pertanyaan Nomor S-1643/EP.1212/2021 tanggal 9 Juni 2021; 70. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/ Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 4 November 2020; 71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/056/II/2021/BARESKRIM tanggal 16 Februari 2021; 72. Bukti P-72 : Fotokopi Permintaan Keterangan dan Dokumen Nomor B/1850/III/RES.1.24/2020/Dittipideksus tanggal 31 Maret 2021; 73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1440/IV/Res.1.24/ 2021/Dittipideksus tanggal 29 April 2021; 74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1432/IV/Res.1.24/ 2021/Dittipideksus tanggal 29 April 2021; 75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1481/IV/Res.1.24/ 2021/Dittipideksus tanggal 30 April 2021; 76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1484/IV/Res.1.24/ 2021/Dittipideksus tanggal 30 April 2021; 77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1485/IV/Res.1.24/ 2021/Dittipideksus tanggal 30 April 2021; 78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1439/IV/Res.1.24/ 2021/Dittipideksus tanggal 29 April 2021; 79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1478/IV/Res.1.24/ 2021/Dittipideksus tanggal 30 April 2021; 80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1480/IV/Res.1.24/ 2021/Dittipideksus tanggal 30 April 2021; 81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1479/IV/Res.1.24/ 2021/Dittipideksus tanggal 30 April 2021; 82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1429/IV/Res.1.24 2021/Dittipideksus tanggal 29 April 2021; 83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/70/IV/RES.1.24/2021/Dittipideksus tanggal 23 April 2021; 84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/265/IV/RES.1.24./ 2021/ Dittipideksus tanggal 1 April 2021; 85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) B/285/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus tanggal 19 April 2021; 86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/564/VIII/RES.1.24/2021/ Dittipideksus tanggal 16 Agustus 2021; 87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/356/VI/RES.1.24/2022/ Dittipideksus tanggal 7 Juni 2022; 111 88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/852/XI/RES.1.24./2022/ Dittipideksus tanggal 8 November 2022; 89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/880/XI/RES.1.24/2021/ Dittipideksus tanggal 22 November 2021; 90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/190/VIII/RES.1.24./2022/ Dittipideksus tanggal 1 Agustus 2022; 91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Undangan Nomor B/2087/III/RES.1.24./ 2022/Dittipideksus tanggal 18 Maret 2022; 92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/5399/VIII/RES.1.24/2022/Dittipideksus tanggal 1 Agustus 2022; 93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/24/I/RES.1.24./2023/ Dittipideksus tanggal 11 Januari 2023; 94. Bukti P-94 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Langsng Sementara 2018 PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Nomor LHPLS-28/NB.211/2018 tanggal 28 September 2018; 95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/15/I/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2023; 96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/16/I/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2023; 97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Laporan Dugaan Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Praktek Bank Gelap dan TTPU Kepada Dirreskrimsus Polda Bali tanggal 26 Januari 2023 98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Laporan Tindak Pidana Perbankan dan/atau Penggelapan dan/atau TPPU Kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali tanggal 24 Januari 2023; 99. Bukti P-99 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon V: Bakhtaruddin, NIK: 1471081708660061; 100. Bukti P-100 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon VI: Muhammad Fachrorozi, NIK: 1403011504730003; 101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang di tanda tangani di atas materai oleh Pemohon V tertanggal 23 Juni 2023; 102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang ditandatangani oleh Ketua RT 01/ RW 01 atas nama Roni Pasla tertanggal 23 Juni 2023 yang membenarkan bahwa Pemohon V berdomisili di Bengkalis; 103. Bukti P-103 : Fotokopi Cover buku rekening tabungan Bank BRI Kantor Cabang Bengkalis Nomor rekening: 0189-01-018726-50-9 a/n Nasabah Pemohon V; 112 104. Bukti P-104 : Fotokopi Cover buku rekening tabungan Bank BCA Kantor Cabang Bengkalis Nomor Rekening: 8325009477 a/n Nasabah Pemohon V; 105. Bukti P-105 : Fotokopi Cover buku rekening tabungan Bank Mandiri livin online yang berkantor cabang di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan Nomor Kode online Tabungan Rekening Bank Mandiri: 1720003792100. a/n Nasabah Pemohon VI; 106. Bukti P-106 : Fotokopi Buku Tabungan Atas Nama Pemohon II yang tertulis alias Pak Mangku; 107. Bukti P-107 : Fotokopi Daftar lokasi sebaran Kantor OJK; 108. Bukti P-108 : Fotokopi Tanda Bukti Gugatan PHI yang diajukan oleh Pemohon I telah terdaftar di Kepaniteraan Muda PHI DKI Jakarta tertanggal 23 September 2022; 109. Bukti P-109 : Fotokopi Tanda Bukti Gugatan PHI yang diajukan oleh Pemohon I telah terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakpus Nomor Perkara 331/Pdr. Sus- PHI/2022/PN Jkt.Pst; 110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat dari Pemohon I yang ditujukan kepada OJK Nomor 019/SP-NIBA/AJBBP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan di AJB Bumiputera 1912; 111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat dari Pemohon I yang ditujukan kepada OJK Nomor 120/SP-NIBA/AJBBP/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Mosi Tidak Percaya Organ Perusahaan AJB Bumiputera 1912; 112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat dari Pemohon I yang ditujukan kepada OJK Nomor 001 /SP-NIBA/TA/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 Perihal Jutaan Pemegang Polis dan Pekerja AJB Bumiputera 1912 lama di UG Darurat, Saatnya diselamatkan; 113. Bukti P-113 : Fotokopi Lampiran 1 Surat dari Pemohon I yang ditujukan kepada OJK tentang Perkembangan Situasi dan Kondisi AJB Bumiputera 1912, Lampiran 2 Surat dari Pemohon I tentang Point-Point Keputusan Sidang Tahunan Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 Tanggal 9 s.d 10 Juni 2022, Lampiran 3 Surat dari Pemohon I tentang Kinerja Organ Perusahaan Serta Dugaan Praktek Tata Kelola Yang Tidak Mencerminkan GCG, Lampiran 4 Surat dari Pemohon I tentang Tinjauan Yuridis Berkaitan Dengan Remunerasi Anggota BPA, Lampiran 5 Surat dari Pemohon I tentang Rekomendasi Subjek dan Objek Pemeriksaan Langsung Terhadap AJB Bumiputera 1912, Lampiran 6 Surat dari Pemohon 1 tentang Kajian Mendesaknya 113 Penetapan Pengelola Statuter Terhadap AJB Bumiputera 1912; 114. Bukti P-114 : Fotokopi Siaran Pers OJK tentang Perkembangan Tugas Penyidikan OJK; 115. Bukti P-115 : Fotokopi Rekap data penanganan Kasus di Kepolisian yang berkaitan dengan unit sektor keuangan di seluruh Indonesia. 116. Bukti P-116 : Majalah Gatra Edisi 5-11 Januari 2023; 117. Bukti P-117 : Fotokopi Laporan Audit Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan; 118. Bukti P-118 : Fotokopi Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Perbankan dari Kejaksaan Tinggi Papua kepada Polda Papua No. B-1914/R.1.4/Eku.1/09/2023. Selain itu, para Pemohon dalam persidangan tanggal 25 September 2023 mengajukan 4 (empat) orang ahli yakni I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., Dr. Agus Riwanto, S.H., Wahyu Aji Wibowo, S.S., dan Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 September 2023 serta dalam persidangan tanggal 11 September 2023 mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Irwan Nuryanto, S.SI dan Johanes Buntoro Fistanio yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli para Pemohon 1. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. Bahwa sehubungan dengan permohonan pengujian 2 (dua) norma yang mengatur tentang penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) yang diajukan oleh para Pemohon, Ahli akan menyampaikan pandangan melalui kesempatan ini terkait hal-hal yang dijadikan pokok permohonan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian ahli. Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 49 ayat (1) huruf c dan Pasal 49 ayat (5) UU OJK setelah diubah dengan UU P2SK, yang mana diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK. Norma tersebut dinilai oleh para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal 49 ayat (1) huruf c mengatur bahwa Penyidik OJK juga terdiri atas “pegawai tertentu” selain pejabat penyidik Polri dan pejabat pegawai negeri sipil 114 PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya perluasan subyek dari penyidik OJK dalam UU P2SK, yaitu dengan dimasukkannya “pegawai tertentu” sebagai penyidik OJK. Kemudian, dalam Pasal 49 ayat (5) UU OJK menyatakan bahwa: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Pasal ini menunjukkan bahwa OJK adalah satu- satunya institusi yang dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pertanyaan yang muncul, apakah pengaturan yang menempatkan OJK sebagai penyidik tunggal dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam UU a quo bertentangan dengan kepastian hukum sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum? Sebelum membahas pertanyaan tersebut, dapat Ahli kemukakan bahwa tindakan penyidikan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) dengan tujuan “untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Dalam tahap penyidikan berbagai upaya paksa dapat dilakukan oleh penyidik, misalnya melakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan. Tindakan-tindakan tersebut sangat mungkin melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, wajar apabila pengaturan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyidikan patut mendapat kajian yang mendalam dan multi perspektif. Hal ini diperlukan agar negara tidak sewenang- wenang terhadap para pihak yang akan diproses dalam tahap penyidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa dalam uji materiil ini, perkenankan Ahli dapat memberikan 4 (empat) hal secara berturut-turut berikut ini: (1). Tugas dan peran Polri dalam penegakan hukum pidana; (2). Unsur “pegawai tertentu” sebagai Penyidik OJK; (3). Kewenangan penyidikan secara tunggal oleh Penyidik OJK dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan (4). Kesimpulan. 115 I. Tugas dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Pidana. Tugas dan peran Polri telah diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Polri ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas (garis bawah dari Ahli) melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Sejalan dengan itu, peran Polri diatur dalam 5 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang yang menyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan (garis bawah dari Ahli) dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Dari beberapa tugas dan peran Polri tersebut, salah satu tugas dan peran yang diemban oleh Polri adalah penegakan hukum. Dari perspektif sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), tugas dan peran penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri tersebut tentu masuk dalam konteks penegakan hukum pidana. Karena itu, pekerjaan seorang Polisi sangat dekat dengan penegakan hukum pidana. Prof. Satjipto Rahardjo (2002:xxv) menyatakan bahwa: “Polisi adalah hukum pidana yang hidup, atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana … Pada saat memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, pada hemat saya, polisi sudah menjalankan pekerjaan yang multifungsi, yaitu tidak sebagai polisi saja, tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus”. Apa yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo tersebut ditegaskan secara formal oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 21/PUU- XII/2014 yang meneguhkan bahwa pentingnya dukungan 2 (dua) alat bukti, dimana tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang Hakim pada saat akan menjatuhan pidana, melainkan juga menjadi tanggung jawab seorang Polisi sejak tahap Penyidikan. Artinya, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, Penyidik sudah harus mampu menunjukkan adanya minimal dukungan 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (halaman 109) berikut ini: 116 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 (garis bawah dari Ahli) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tugas Polri sangat penting dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam mengemban tugas penyelidikan dan penyidikan. KUHAP menganut prinsip diferensiasi fungsional dengan tujuan untuk menegaskan ”pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional” (Yahya Harahap, 2000:47). Pembagian tugas ini jangan dimaknai sebagai pemisahan kewenangan (separation of power) melainkan sebagai pembagian kekuasaan sebagai (division of power) guna menghindari fragmentasi dan ego sektoral kelembagaan. Pembagian tugas penyidikan dan penuntutan harus diletakkan dalam konteks sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system) sehingga akan terjadi hubungan koordinasi fungsional atara penyidik dan penuntut umum yang setara dan sederajat dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum pidan aitu sendiri. Prinsip diferensiasi fungsional merupakan upaya KUHAP untuk memperbaiki mekanisme kerja penyidikan yang diatur dalam HIR, dimana dalam HIR terdapat beberapa pejabat yang ditunjuk sebagai pegawai penyidik. Banyaknya pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik dalam HIR berakibat terjadinya ”campur aduk dan ketidakjernihan fungsi penyidikan” sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap (2000:48). KUHAP menegaskan bahwa kepolisian, dalam hal ini Polri merupakan pengemban fungsi penyidikan yang utama sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Sementara Kejaksaan atau penuntut umum mengemban fungsi penuntutan sebagaimana di atur dalam Pasal 18 KUHAP. Penegasan mengenai fungsi utama Polri dalam penyidikan juga dinyatakan dalam Pasal 14 ayat [1] huruf g UU Polri yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana Polri bertugas untuk: “melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lainnya”. Jadi, 117 peran dan tugas Polri dalam penegakan hukum pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana. Dari sebuah kajian komparasi menunjukkan bahwa di semua negara keberadaan Polisi merupakan ujung tombak dari sistem peradilan pidana, mulai dari menerima laporan kejahatan sampai hal-hal teknis dalam penyidikan. Terkait dengan itu, Prof. Shahid M. Shahidullah dari University of North Carolina dalam bukunya Comparative Criminal Justice Systems: Global and Local Perspectives (2014:301) menyatakan sebagai berikut: “The police stand at the front of criminal justice in all countries. They are responsible for receiving and responding to crime reports and information, arresting offenders, performing searches and seizures of criminal evidence, securing criminal property, protecting victims from immediate danger, putting offenders in secure detention, and conducting criminal investigations and interrogations”. II. Unsur “Pegawai Tertentu” sebagai Penyidik OJK Selain dari unsur pejabat Polri yang dapat menjadi penyidik, KUHAP juga memberikan ruang kepada pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu untuk dapat menjadi penyidik dan karenanya dapat melaksanakan kewenangan penyidikan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”. Sejalan dengan pengaturan tersebut, undang-undang pidana khusus di luar KUHP mengatur keberadaan PPNS sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu selain penyidik Polri. Pekembangan hukum pidana khusus di luar kodifikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada umumnya, pengundangan hukum pidana khusus di negara-negara yang ada di dunia ini merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pelaku kejahatan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut guna menemukan cara-cara (modus operandi) baru untuk melakukan kejahatan sekaligus agar mampu mengelabui aparat penegak hukum (Andi Hamzah, 1991:7). 118 Di samping Polri sebagai penyidik suatu tindak pidana, keberadaan PPNS adalah suatu keniscayaan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana tertentu. Adanya pengaturan mengenai hukum acara yang menyimpang dari ketentuan KUHAP pada dasarnya berkaitan erat dengan sifat dan karakteristik dari kejahatan tertentu sehingga keberadaan PPNS diperlukan sebagai penyidik selain penyidik Polri. Bahkan dibentuk lembaga khusus seperti KPK dan BNN yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Beberapa tindak pidana yang penegakan hukumnya dilakukan oleh PPNS adalah tindak pidana kehutanan, perikanan, dan kepabeanan. Terkait dengan perkembangan hukum pidana khusus diluar kodifikasi, Barda Nawawi Arief (1998:39-40) pernah mengungkapkan bahwa dalam produk perundang-undangan dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1995 yang beliau kaji trendnya mengalami peningkatan. Sejalan dengan itu, Andi Hamzah (1991:8) juga pernah menyatakan bahwa kalau perundang- undangan pidana khusus di luar KUHP dikumpulkan maka kita akan mendapat suatu bahan hukum pidana yang berlipat ganda besarnya dibandingkan dengan KUHP. Keberadaan PPNS sebagai penyidik juga diatur dalam berbagai undang- undang sektoral di luar KUHP tersebut. Adapun pola formulasi mengenai keberadaan Polri dan PPNS sebagai penyidik dalam suatu tindak pidana tertentu dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan berikut ini: a. Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku” b. Pasal 77 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri S i p i l tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana”. c. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang- 119 Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta”. d. Pasal 182 (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. e. Pasal 282 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran “Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. f. Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan”. g. Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”. Kemudian, dalam Pasal 82 ayat (1) disebutkan bahwa: “Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekusor Narkotika”. h. Pasal 102 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan “Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan”. Berdasarkan pola tersebut menunjukkan penegasan bahwa kewenangan penyidikan juga diberikan kepada PPNS atau penyidik dari suatu lembaga selain penyidik Polri dalam kerangka penegakan hukum pidana khusus atau penegakan hukum pidana di luar kodifikasi. Namun demikian, patut dicatat bahwa tidak semua undang-undang pidana khusus diluar kodifikasi mengatur 120 adanya ketentuan tentang keberadaan penyidik yang sifatnya khusus, seperti misalnya: UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Oleh karena itu, dalam hal ini maka penyidikan atas TPPO, Pornografi, dan TPKS adalah menjadi tanggung jawab penyidik Polri sebagaimana prinsip dalam KUHAP. Penyebutan unsur “pegawai tertentu” sebagai penyidik tidak dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dalam undang-undang pidana khusus juga tidak dikenal adanya unsur “pegawai tertentu” sebagai penyidik. Dalam tindak pidana korupsi misalnya, unsur penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU tentang KPK setelah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019. Keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa kualifikasi Penyidik hanya dapat berasal dari 2 unsur, yaitu Pejabat Polri dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebetulnya telah ditegaskan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 102/PUU-XVI/2018 terkait permohonan uji materiil kewenangan penyidikan oleh OJK. Dalam keterangan pemerintah yang dimuat dalam putusan tersebut dinyatakan (halaman 84): “Bahwa dipekerjakannya penyidik Polri dan PPNS merupakan salah satu upaya OJK untuk memperkuat pelaksanaan fungsi penyidikan di sektor jasa keuangan karena sudah barang tentu yang dapat menjadi penyidik sesuai dengan yang diketahui dalam KUHAP hanya berasal dari 2 (dua) unsur, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”, [vide Pasal 6 ayat (1) KUHAP]”. III. Kewenangan Penyidikan Secara Tunggal oleh Penyidik OJK dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Ahli berpendapat bahwa pengaturan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan secara tunggal oleh Penyidik OJK merupakan kebijakan formulasi yang tidak tepat. Tidak tepat karena tidak sinkron dengan UUD 1945, KUHAP, dan UU Polri yang menetapkan bahwa Polri adalah alat negara dengan tugas penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dalam konteks sinkronisasi vertikal, secara konstitusional tugas Polri dalam 121 menegakkan hukum telah dijamin dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Sementara dalam konteks sinkronisasi horizontal, peran Polri dalam penegakan hukum pidana telah ditegaskan dalam KUHAP dan UU Polri yang menyatakan bahwa salah satu tugas Polri dalam penegakan hukum adalah melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dengan demikian, kebijakan formulasi mengenai kewenangan penyidikan yang dirumuskan dengan tambahan frasa “hanya dapat” dilakukan oleh satu Lembaga tertentu di luar Polri merupakan kebijakan yang tidak tepat. Sebaiknya, dirumuskan dengan tetap menyebutkan bahwa selain penyidik Pejabat Polri, kewenangan penyidikan dapat dilakukan oleh PPNS atau penyidik dari suatu Lembaga negara tertentu. Pola ini tampak dari contoh beberapa undang-undang yang telah Ahli sebutkan sebelumnya. Atau, dengan merumuskan bahwa kewenangan penyidikan dapat diberikan kepada PPNS atau Lembaga negara tertentu dengan tanpa adanya frasa “hanya dapat”. Pola seperti yang kedua ini dapat dilihat dalam UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. UU No. 17 Tahun 2006. Kedua undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan dalam lingkup undang-undang tersebut namun tidak merumuskan adanya frasa “hanya dapat” dilakukan oleh PPNS. Berikut Ahli sertakan kutipan pasal dari kedua undang-undang tersebut. Pasal 105 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan: “PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang ini”. Demikian juga dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. UU No. 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”. Penggunaan frasa yang menyatakan bahwa kewenangan penyidikan “hanya dapat” dilakukan oleh suatu lembaga atau instansi tertentu di luar Polri maka akan menghilangkan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan untuk semua tindak pidana. Artinya, dengan kebijakan formulasi seperti dalam Pasal 122 49 ayat (5) UU a quo membawa konsekuensi bahwa Polri tidak dapat melakukan penyidikan untuk tindak pidana di sektor jasa keuangan. Selain argumentasi di atas, Ahli juga berpadangan bahwa perumusan demikian tidak tepat karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor 102/PUU- XVI/2018 yang menguji tentang kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan. Ahli sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 dengan menegaskan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh, baik Penyidik Polri maupun Penyidik OJK, merupakan hal yang dapat dibenarkan dan konstitusional. Oleh karena itu, kewenangan OJK meliputi juga kewenangan tidak hanya dalam konteks penegakan hukum administratif, melainkan juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro Justitia. Namun demikian, ditegaskan dalam pertimbangan mahkamah bahwa tindakan tersebut harus dilakukan “dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu” (halaman 235). Artinya, terdapat persyaratan dalam hal penyidikan dilakukan oleh Penyidik OJK, yaitu melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri guna menjamin adanya “kepastian hukum” (halaman 235). Lebih lanjut dinyatakan oleh mahkamah bahwa koordinasi dengan penyidik Polri dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Jadi, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh OJK adalah “konstitusional sepanjang dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian” (halaman 235). Dengan kata lain, ketika penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan akan dilakukan oleh Penyidik OJK maka wajib bagi Penyidik OJK untuk melakukan koordinasi dengan Penyidik dari Lembaga Polri. Merujuk pada Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 tersebut telah tampak ditegaskan bahwa penyidikan untuk tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan, baik oleh penyidik dari Lembaga Polri maupun penyidik dari Lembaga OJK. Akan tetapi, dengan pengaturan Pasal 49 ayat (5) UU a quo maka penyidik di Lembaga Polri tidak lagi memiliki dasar hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 123 Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, Ahli bependapat bahwa pengaturan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan secara tunggal oleh Lembaga OJK merupakan kebijakan formulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagaimana nasib perkara- perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang tengah ditangani Lembaga Polri, baik yang tengah dalam proses penyidikan maupun pra penuntutan? Hasil akhir dari perkara yang tengah diproses tersebut menjadi tidak berujung. Perkara yang tengah ditangani Polri menjadi tidak memiliki dasar hukum dengan ditetapkannya bahwa penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan “hanya” dapat dilakukan oleh Penyidik OJK. Jaksa bisa dipastikan akan menolak perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang penyidikannya dilakukan oleh Polri karena ada ketidakpastian hukum mengenai keabsahan penyidikan yang dilakukan lembaga Polri pasca dinyatakan bahwa Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK. Kekeliruan kebijakan formulasi dalam perumusan norma Pasal 49 ayat (5) UU OJK sebagaimana dirubah dalam UU a quo yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penindakan tindak pidana di sektor jasa keuangan tampaknya disadari oleh Pemerintah setelah UU a quo diberlakukan. Meskipun unsur-unsur yang ada dalam Penyidik OJK dinyatakan ada unsur penyidik Polri, hal ini bukan berarti bahwa para penyidik tersebut secara institusi di bawah Polri. Para penyidik Polri yang ditugaskan sebagai penyidik di OJK tersebut tentu berada di bawah institusi OJK. Oleh karena itu, mereka akan berstatus menjadi penyidik OJK sampai dengan masa tugasnya berakhir di OJK. Hal ini serupa dengan direkrutnya para penyidik Polri sebagai oleh KPK sebagai Penyidik di KPK. Kekeliruan dalam menentukan penyidikan secara tunggal tersebut kemudian dikoreksi oleh Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP No. 5 tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang didalamnya memberikan ruang kepada Penyidik Polri untuk dapat bersama-sama dengan Penyidik OJK dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana UU OJK sebelum perubahan melalui UU a quo. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 5 tahun 2023 dinyatakan bahwa: “Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 124 b. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” Namun demikian, pengaturan tentang pemberian kewenangan kepada penyidik Polri dalam payung hukum PP merupakan pengaturan yang masih menyisakan permasalahan. Permohonan uji materiil bisa saja diajukan ke Mahkamah Agung karena substansi PP tersebut bertentangan dengan UU a quo. Artinya, pemberian kewenangan melalui PP bukanlah menyelesikan masalah, sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru dari perspektif asas lex superior derogate legi inferiori. Apabila dilihat dari kapasitas dan kapabilitas dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan maka OJK tampak memiliki keterbatasan dibandingkan Polri. Kelebihan pejabat Penyidik Polri juga telah ditegaskan dalam Pasal 49 ayat 7 huruf g UU OJK sebagaimana diubah dengan UU a quo yang menyatakan bahwa Penyidik OJK dapat: “meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani”. Pengaturan ini merupakan pengakuan atas kelebihan yang dimiliki oleh penyidik Polri dalam menjalankan kewenangan penyidikan yang memang menjadi bagian dari tugas pokok Polri dalam penegakan hukum pidana. Jadi, tampak bertolak belakang dengan adanya pengaturan penyidikan secara tunggal atau mandiri oleh penyidik OJK namun di sisi lain masih meminta bantuan penyidik Polri dalam melaksanakan tindakan upaya paksa dalam tahap penyidikan. Pengaturan seperti ini adalah pengaturan yang mengandung kontradiksi. Di satu sisi penyidik OJK adalah satu-satunya penyidik dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan namun dalam melaksanakan tugasnya ternyata masih memerlukan bantuan dari penyidik Polri yang justru tidak diberikan kewenangan dalam menyidik tindak pidana yang sama. Hal seperti ini yang oleh Lon Fuller (1969) dalam bukunya Morality of Law dikatakan sebagai salah satu ciri pengaturan yang tidak baik karena mengandung kontradiksi. Harusnya, agar sebuah undang-undang tersebut baik maka undang-undang tersebut tidak boleh kontradiktori sebagaimana ditegaskan Fuller: “Laws must be non-contradictory” (Fuller, 1969:39). IV. Kesimpulan 1. Polri memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana 125 oleh karena memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP dan UU Polri. Penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan oleh Polri adalah penegakan hukum pidana umum maupun khusus. Penegakan hukum pidana umum merupakan penegakan atas tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup KUHP, misalnya tindak pidana pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sementara, penegakan hukum pidana khusus merupakan penegakan atas tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup undang-undang pidana khusus, seperti contoh penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang. 2. Dalam KUHAP, penyidik adalah pejabat penyidik Polri dan PPNS. Perkembangan undang-undang pidana di luar kodifikasi telah mengatur adanya penyidik tertentu di luar penyidik Polri, yang bahkan tidak hanya terbatas pada PPNS namun juga beberapa institusi seperti penyidik BNN dan penyidik KPK. Pengaturan demikian dapat dibenarkan karena hakikat dari perkembangan kejahatan tertentu yang membutuhkan keberadaan penyidik khusus selain penyidik Polri. Namun demikian, pengaturan mengenai adanya unsur “pegawai tertentu” sebagai penyidik OJK untuk tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan hal yang tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam kebijakan legislasi yang tersebar dalam undang-undang pidana khusus juga tidak dikenal adanya unsur “pegawai tertentu” sebagai penyidik. 3. Pengaturan kewenangan penyidikan secara tunggal oleh OJK adalah pengaturan yang tidak tepat oleh karena pengaturan tersebut merupakan pengaturan yang tidak sinkron, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengaturan tersebut juga tidak harmonis dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XVI/2018 yang menegaskan bahwa Penyidikan untuk tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan, baik oleh Penyidik dari Lembaga Polri maupun penyidik dari Lembaga OJK. Pengaturan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan secara tunggal oleh Lembaga OJK merupakan kebijakan formulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai dampaknya, perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang tengah ditangani oleh penyidik dari Lembaga Polri tidak memiliki alas hukum secara institusional. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, apabila diteruskan ke jaksa penuntut umum maka perkara tersebut bisa 126 ditolak sehingga semua pihak akan tidak mendapatkan kepastian hukum, baik korban, pelaku, maupun penyidik dari Lembaga Polri yang tengah menyidik perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Keadaan ini jelas bertentangan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 2. Dr. Agus Riwanto I. Konsep Lembaga Negara Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata staatsorgan dalam Bahasa Belanda atau political institutions dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Indonesia, hal ini identik dengan kata lembaga negara, badan negara, atau bisa juga disebut dengan organ negara. Oleh sebab itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, ataupun alat kelengkapan negara sering dipertukarkan satu sama lain. Istilah lembaga negara itu sendiri hampir tidak dapat ditemukan dalam berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi RIS Pasal 44 UUDS 1950 menggunakan istilah alat-alat perlengkapan federal. Ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan pun tidak menyebut istilah lembaga negara, Istilah yang muncul adalah badan, misal dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, badan dipergunakan untuk menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian halnya dalama Pasal 24 UUD 1945 menyebut badan untuk badan kehakiman. Ketentuan UUD 1945 hasil perubahan pun tidak mencantumkan ketentuan hukum yang mengatur tentang definisi lembaga negara. Satu-satunya petunjuk yang diberikan UUD 1945 hasil perubahan adalah Pasal 24 C ayat (1) yang meyebut salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Perkembangan tentang definisi lembaga negara terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diucapkan pada tanggal 28 Juli 2004, yang menyatakan bahwa: Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang dimaksudkan dalam UUD yang keberadaanya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden. 127 Untuk memahami istilah organ atau lembaga negara secara lebih dalam, dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ dalam bukunya General Theory of Law and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa (Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ). Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ. Dari berbagai pendapat tersebut, ahli berkecenderungan memiliki persamaan pendapat dengan definisi lembaga negara menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 ataupun Putusan Nomor 031/PUU-IV/2006 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pendapat Hans Kelsen, yang pada intinya menyatakan bahwa lembaga negara adalah lembaga yang tidak hanya dibentuk berdasar UUD 1945, tetapi juga lembaga yang dibentuk berdasar peraturan undang- undang dan bertujuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan serta bukan merupakan lembaga masyarakat. Dengan demikian berdasarkan landasan konsep dan norma UUD 1945 di atas, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Negara Negara Republik Indonesia (Polri) dalam perkara ini adalah lembaga negara. II. Kedudukan OJK Sebagai Lembaga Bantu Negara Dalam ketatanegaraan di Indonesia Lembaga negara dibedakan menjadi tiga jenis, yakni: 1. Lembaga alat kelengkapan negara, yaitu lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung yang bertindak untuk dan atas nama negara. Seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. 2. Lembaga administrasi negara, yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Atau dapat diartikan tidak bertindak untuk dan atas nama negara melainkan hanya menjalankan fungsi administratif. Seperti, Kementerian, badan dan dinas. 3. Lembaga penunjang alat negara (State auxiliary organ/agency/bodies), yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang termasuk dalam alat kelengkapan negara. Seperti Komisi-komisi negara dan aneka penyebutan lainnya namun tidak merupakan bagian dari alat kelengkapan negara dan lembaga admnitratif. 128 Bahwa berdasarkan ketiga jenis tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai State auxiliary organ/agency/bodies, yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang termasuk dalam alat kelengkapan negara. III. Sejarah Hukum Lahirnya OJK Sebagai Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan berdiri sejak 16 Juli 2012. Pembentukan OJK sebagai lembaga yang independent merupakan perintah dari Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa, “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”. Dalam persektif sejarah hukum kelembagaan negara berdirinya OJK adalah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 4 dalam UU OJK dibentuk dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan dan akuntabel. Maka eksistensi lembaga negara OJK sesungguhnya kedudukan dan fungsinya adalah mengambil alih fungsi regulator dan pengawasan pada perbankan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia (BI). Demikian pula OJK memiliki kewenangan untuk pengawasan lembaga keuangan non-bank yang sebelumnya oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Maka tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur, OJK adalah lembaga yang independent dan bebas dari campurtangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengatuarn, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU ini. 129 Pasal 5 UU OJK, yaitu: OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan 5 UU OJK maka sesungguhnya tugas pokok, fungsi dan wewenang utama OJK dalam adalah pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan untuk mewujudkan praktik tatakelola sektor jasa keuangan yang baik atau good corporate governance, kendati memiliki kewenangan penyidikan pada kejahatan di sektor jasa keuangan namun bukan sebagai kewenangan utama. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf g dan h UU OJK, ditegaskan bahwa OJK Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan huruf h. memberikan dan/atau mencabut ijin. Dengan demikian kewenangan OJK dalam pemberian sanksi pada pelaku pelanggar tindakan fraud di sektor jasa keuangan adalah saksi admistrasi berupa memberikan dan/atau mencabut ijin. Maka desain utama penegakan hukum di sektor jasa keuangan bukan mengutamakan pidana melalui proses penyidikan melainkan mengutamakan proses admnistrasi dan pemberian sanksi admnistrasi. Oleh karena itu, dari perspektif sejarah tujuan, fungsi dan wewenang pembentukan OJK, maka lembaga ini secara filosofi diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, diharapkan OJK mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik terhadap sektor jasa keuangan (Good financial governance). Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good Financial Governance dalam sektor jasa keuangan, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen 130 tersebut penting karena penerapan prinsip Good Financial Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas dan dapat meningkatkan aktivitas kinerja sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya adalah sebagai lembaga penunjang (auxiliary agencies) terhadap alat kelengkapan negara. Karena OJK dibentuk berdasarkan UU yang kewenangannya tidak secara langsung dinyatakan dalam UUD 1945, maka kewenangan OJK dalam penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan bukan merupakan penyidik utama, namun hanya sebagai penyidik penunjang (supporting system). Penyidik utama tindak pidana kejahatan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), karena Polri merupakan lembaga negara yang dikategorikan sebagai alat kelengkapan negara. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan norma Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Maka Polri merupakan alat utama negara dalam mewujudkan perlindungan, pengayoman serta penegakan hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh oleh Charles E Merriam bahwa tugas negara meliputi 5 (lima) bidang, antara lain: external security, internal order, justice, welfare dan freedom. (Merriam, Charles E. (1947). Systematic Politics. Journal of Philosophy 44 (18):500-501). Oleh karena itu kedudukan Polri sebagai penegak hukum merupakan bagian dari eksekutif atau Presiden, sedangkan OJK berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan “Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah.” Dengan demikian, maka keberadaan OJK yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif, menjadi tidak tepat diberikan kewenangan utama dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana di sektor jasa keuangan. IV. Perbandingan OJK di Negara Lain Sebagai Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan studi banding di beberapa negara terkait tugas, fungsi dan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan, antara lain: 1. Perancis. Lembaga Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 131 otoritas yang mengawasi sektor keuangan. Otoritas ini bertujuan menjaga stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. https://acpr.banque-france.fr/. 2. Australia. Lembaga Australian Prudential Regulation Authority (APRA) bertugas mengawasi sektor keuangan. APRA fokus pada pengawasan bank, perusahaan asuransi, serta dana pensiun di Australia. Tujuan APRA adalah menjaga kestabilan dan keamanan sektor keuangan Australia agar tetap terpercaya. https://www.apra.gov.au/. 3. Kanada. Lembaga Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) berperan sebagai otoritas pengawas sektor keuangan. FSRA mengawasi bank, asuransi, sekuritas, dan lembaga keuangan lainnya di Kanada. FSRA bekerja untuk menjaga kestabilan sektor keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. https://www.fsrao.ca/. 4. Jerman. Lembaga Federal Financial Supervisory Authorit (BaFin) adalah lembaga pengawas keuangan di Jerman yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Tujuan BaFin adalah menjaga stabilitas sistem keuangan Jerman serta melindungi kepentingan konsumen. https://www.bafin.de/EN/DieBaFin/diebafin_node_en.html. 5. Singapura. Lembaga Monetary Authority of Singapore (MAS) adalah otoritas jasa keuangan di Singapura. MAS bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi berbagai lembaga keuangan. Tujuan MAS adalah memastikan stabilitas sektor keuangan dan mendorong inovasi dalam industri keuangan. https://www.mas.gov.sg/. Maka secara filosofi pendirian lembaga OJK di beberapa negara tersebut dan pendirian OJK di Indonesia tujuan utama adalah menjalankan fungsi pengaturan (regulation) dan fungsi pengawasan (supervision) di sektor jasa keuangan. Sejauh ini terdapat 3 model pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu: 1. Multi Supervisiory Model yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh masing-masing regulator yang berbeda. Model ini diterapkan di Amerika Serikat dan Republik Rakyat China, 2. Twin Peak Supervisiory Model, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh dua otoritas utama yang pembagiannya didasarkan pada aspek prudential dan aspek market conduct. Model ini 132 diterapkan di Inggris, Australia dan Canada. 3. Unified Supervisiory Model, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh otoritas yang terintegrasi dibawah satu lembaga. Model ini yang paling banyak diadopsi oleh lebih dari 30 negara, antara lain, Jepang, Korea Selatan, Jerman. (vide Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2010, hal. 10-11). Dengan demikian keberadaan OJK berdasarkan UU OJK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mengadopsi model yang ketiga ini, yakni menetapkan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berada dalam satu lembaga di bawah OJK. V. Keterbatasan Infrastruktur OJK Sebagai Penyidik Tunggal di UU P2SK Keberadaan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menyatakan: Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut telah nyata menempatkan OJK sebagai penyidik tunggal dalam tindak pidana sektor jasa keuangan dan menghilangkan kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Jika dikaitkan dengan kedudukan lembaga negara OJK dalam desain sistem ketatanegaraan Indonesia tidak tepat, karena OJK sebagai lembaga bantu negara (auxiliary state agencies supporting system), maka dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan seharusnya hanya berkedudukan membantu Polri sebagai penyidik utama semua jenis tindak pidana yang kewenangannya diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sebagai organ utama negara (state organ). Ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menempatkan OJK sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan akan berpotensi menghambat dan menyulitkan masyarakat mendapatkan keadilan (access to justice) karena OJK adalah bukan sebagai organ utama negara (state organ) dalam penegakan hukum, maka dikhawatirkan tak memiliki sumberdaya penyidik yang memadai. Untuk saat ini, OJK hanya memiliki 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan 5 penyidik PPNS. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkembangan- Tugas-Penyidikan-OJK.aspx. Bahkan Penyidik tersebut berkedudukan hanya di 133 kantor pusat OJK di Jakarta, tidak ada yang berkantor OJK di tingkat cabang (provinsi). Jumlah kantor OJK saat ini hanya terdapat 6 Kantor Regional OJK dan 29 Kantor OJK. Kantor Regional berada di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Sementara Kantor OJK hanya di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Batam, Bengkulu, Cirebon, Denpasar, Jambi, Jayapura, Jember, Kediri, Kendari, Kupang, Malang, Manado, Mataram, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto, Samarinda, Solo, Tasikmalaya, Tegal, dan Yogyakarta. https://ojk.go.id/id/berita- dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/siaran-pers-kepala-kantor-regional-dan- kepala-kantor-ojk-di-seluruh-indonesia- dilantik.aspx#:~:text=Saat%20ini%20terdapat%20enam%20Kantor,Surabaya% 2C%20Medan%2C%20dan%20Makassar. Data ini menunjukkan lembaga OJK tidak menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi, 7.277 kecamatan, 514 kota/kabupaten, 83.763 desa/kelurahan. Berbeda dengan lembaga Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Markas Besar Polri. Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden. 2) Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri. 3) Kepolisian Resort (Polres) yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda. 4) Kepolisian Sektor (Polsek) yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres. 5) Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya. Data-data ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan Polri memiliki jumlah penyidik dan infrasstruktur yang memadai dan dapat menjangkau seluruh propinsi, kabupaten dan desa di seluruh Indonesia. Dengan kualifikasi jumlah penyidik yang terbatas dan hanya di kantor pusat, ini menunjukkan bahwa keberadaan penyidik OJK tak mampu 134 menjangkau pelayanan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Maka akan berpotensi tak terlayani secara memadai laporan masyarakat terkait kejahatan sektor jasa keuangan jika kewenangan penyidikan hanya oleh OJK. VI. Kewenangan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 tentang pengujian materil Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2011 tentag OJK terhadap kata “dan Penyidikan” dan Pasal 9 huruf c UU OJK terhadap kata “Penyidikan”. Pada pokoknya MK berpendapat bahwa OJK diberi wewenang untuk melakukan penyidikan pro justicia tindak pidana sektor jasa keuangan, namun harus dilakukan secara bersama dan koordinasi dengan Polri. Sebagaimana dinyatakan MK dalam pertimbangan hukumnya, yaitu dalam halam 235: [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa kewenangan penyidikan OJK yang merupakan inti dari dalil para Pemohon adalah konstitusional sepanjang dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Lebih jauh lagi MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam halam 325: [3.16] “….bahwa kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan Integrated Criminal Justice System karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak Pidana dalam sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non-perbankan yang menjadi wewenang Penyidik lembaga OJK, Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah sematamata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat- syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya, demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak 135 diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dalam pertimbangan putusan MK itu hendak menegaskan bahwa perlu adanya keterpaduan antar penyidik dalam penanganan tindak pidana sehingga tidak bekerja sendiri-sendiri dan menghindari tumpeng tindih. Lebih lanjut MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam halaman 233: [3.13.2] “…apabila diletakkan dalam bingkai integrated criminal justice system harus ada keterpaduan penyidik bidang tindak pidana lainnya dengan penyidik Kepolisian. Keterpaduan demikian penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks itu, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan prinsip integrated criminal justice system. Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban membangun koordinasi antara penyidik lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik Kepolisian. VII. Kesimpulan 1. Bahwa pemberian wewenang OJK untuk melakukan penyidikan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK terhadap kata “hanya dapat” dalam pokok perkara ini tidak tepat, karena bertentangan dengan maksud, tujuan, dan fungsi utama dibentuknya OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas pada sektor jasa keuangan dan pemberian wewenang penyidikan bukan tujuan utamanya. 2. Kedudukan lembaga OJK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga bantu negara (auxiliary state organ) sehingga jika kewenangan penyidikan tetap diberikan pada OJK haruslah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Polri sebagai sebagai lembaga negara utama (the main organ of the state) dalam penyidikan semua jenis tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, 136 KUHAP dan UU Kepolisian. 3. Koordinasi antara penyidik OJK dan Polri diletakkan dalam bingkai integrated criminal justice system, yakni keterpaduan dan saling kontrol (checks and balances) antar lembaga penyidik di sektor jasa keuangan sebagaimana ditegaskan dalam dalam putusan MK No.102/PUU-XVI/2018 dalam perkara uji materiil Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. 3. Wahyu Aji Wibowo, S.S. Salah satu objek yang diajukan dalam permohonan ini dan yang menjadi persoalan adalah terkait pemaknaan terhadap frasa hanya dapat dalam ketentuan Pasal 8 angka 21; Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang selengkapnya berbunyi, “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Dengan memperhatikan frasa hanya dapat tersebut dalam ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK sehingga para Pemohon memaknai kalimat dengan pemaknaan yang tegas dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5), hanya Penyidik OJK-lah satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, bukan yang lain, termasuk pihak kepolisian pun tidak diberikan kewenangan melakukan penyidikan tersebut. Berdasarkan pemaknaan secara leksikal, frasa hanya dapat terbentuk dari kata hanya dan dapat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI), kata hanya bermakna ‘cuma; tidak lain dari’, sedangkan kata dapat bermakna ‘mampu; sanggup; bisa’. Kata hanya merupakan kata keterangan yang berfungsi sebagai pembatas atau membatasi pada hal yang disebutkan atau tidak ada hal lain selain hal yang disebutkan itu. Kata dapat sendiri bermakna ‘mampu (kuasa melakukan sesuatu)’. Jika dikaitkan dengan konteks pada perkara ini, berdasarkan makna tiap kata itu, frasa hanya dapat bermakna ‘selain penyidik OJK, tidak ada pihak lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, satu- satunya pihak yang berwenang atau diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tidak pidana di sektor keuangan adalah penyidik OJK, bukan yang lainnya. 137 Pemaknaan frasa hanya dapat itu jika dihubungkan dengan pemberian kewenangan kepada OJK adalah bahwa satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tidak pidana di sektor keuangan adalah terbatas pada penyidik OJK. Jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2023, yaitu “Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan”, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menjadi pihak yang diberi kewenangan secara independen atau berdiri sendiri untuk melakukan penyidikan, tetapi bertindak sebagai bagian dari penyidik OJK. Dengan demikian, penyidikan tidak pidana di sektor jasa keuangan, apa pun bentuknya, tidak dapat dilakukan oleh pihak lain selain penyidik OJK. Berdasarkan pemaknaan tersebut, frasa hanya dapat telah memberikan makna: a) batasan kelembagaan yang berhak (berwenang) melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, yakni penyidik OJK; b) larangan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan; dan c) penyidik OJK merupakan satu-satunya pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, implikasi pemberlakukan ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK terhadap penanganan penyidikan di sektor jasa keuangan adalah hanya Penyidik OJK-lah satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian, sedangkan Kepolisian tidak diberikan kewenangan itu sehingga hal itu berdampak luas pada ketiadaan kewenangan Kepolisian yang seharusnya dapat melakukan penanganan penyidikan sebagaimana tersebar pada ketentuan pasal-pasal jenis tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam UU P2SK sebagai berikut. 1. Pasal 37D ayat (10): Penyidikan atas tindak pidana Perbankan hanya dapat 138 dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. 2. Pasal 67A ayat (10): Penyidikan atas tindak pidana Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. 3. Pasal 101 ayat (1): Penyidikan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. 4. Pasal 72A ayat (10): Penyidikan atas tindak pidana perasuransian hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Dengan keterangan ahli ini, para Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan uji materi ini dengan pemaknaan ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK menjadi berbunyi: “Penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penyidik Otoritas Jasa Keuangan” yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 Angka 23 Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas Tindak Pidana Perasuransian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 4. Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H. 1. Pada Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 29 Mei 1945, salah satu anggota, Wiranatakoesoema menyatakan suatu kalimat reflektif dalam pembicaraan pembentukan negara, bahwa: “kita mengetahui betapa besarnya jasa dan buah manusia di segala macam lapangan-lapangan itu. Tetapi janganlah kita lupakan, bahwa sejarah juga membuktikan dengan nyata, bahwa bersama-sama dengn hal-hal yang sungguh besar faedahnya bagi manusia ini dalam masyarakat manusia selalu ada kekusutan (kekacauan). Segala macam aturan-aturan dan hukum-hukum yang diadakan oleh sesuatu pemerintahan adalah suatu badan (moreel licham) yang sesungguhnya berdaya upaya untuk mencapai kebahagiaan keselamatan dan kemakmuran bagi penduduk negerinya, dapat diabaikan dan dilanggar. Hak-hak orang atau bangsa lain tak diperdulikan diinjak-injak, sedangkan kewajiban sendiri mereka lalai” (RM.AB Kusuma, Lahirnya UUD 1945, Badan Penerbit UI, 2004 hal 101). Pandangan ini, hendak menjelaskan pada arah kebijakan hukum pembentukan negara Indonesia yang mempertimbangkan agar hak-hak 139 warga negara tidak dilanggar. Sehingga rawannya perselisihan dan pertengkaran antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan, menjadi logika awal pemikiran. Termasuk adanya suatu adagium yang dikenal yaitu: “pro patria per orbi concordiam”(for the fatherland by means of global harmony/agreement atau 'world peace from our country). 2. Bahwa Konstruksi pemikiran pada agenda sidang BPUPK, menunjukkan adanya kehendak the founding fathers untuk menciptakan negara yang menjamin kebahagiaan, keamanan, ketertiban, maupun kemakmuran. Akhirnya, diaktualisasikan pada tujuan negara yang tertuang dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 salah satu tujuan negara yakni “…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia….”. 3. Dalam pandangan C.F Strong, Negara harus memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Otoritas suatu kekuasaan tertinggi ini disebut Pemerintah. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara; suatu negara tidak dapat eksis, tanpa adanya pemerintah, karena “pemerintah pada hakekatnya adalah kekuasaan yang terorganisir.” Oleh karenanya, Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan” Dalam pengertian yang lebih luas Pemerintah bertanggungjawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan di dalam dan diluar Negara (C.F Strong, 2008, Konstitusi-Konstitusi Modern “Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Nusa Media, Cetakan II, hlm. 10-11) . 4. Prinsip Negara Hukum yang dianut UUD 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam tradisi Civil Law (rechstaat) yang dikemukakan J.F Stahl maupun tradisi common law “rule of law” oleh A.V Dicey menempatkan hak asasi manusia sebagai syarat utama prinsip negara hukum. Bahkan, dalam UUD NRI 1945, Prinsip negara hukum dikembangkan dalam Pasal Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Serta 28I ayat (5) UUD 1945 (Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 140 diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan). Sehingga Negara bertanggung jawab atas perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan HAM yang diejawantahkan dalam kebijakan peraturan perundag-undangan. 5. H.J.W Hetherington dalam ucapannya “Negara adalah institusi atau seperangkat institusi yang menyatukan penduduknya dalam suatu wilayah territorial yang ditandai secara jelas dibawah otoritas tunggal untuk menjamin tercapainya tujuan dasar dan kondisi kehidupan Bersama” Otoritas tunggal yang dimaksud adalah kekuasaan atau otoritas untuk membuat hukum atau Undang-Undang. (C.F Strong, 2008, Konstitusi-Konstitusi Modern “Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Nusa Media, Cetakan II, hlm. 7-8). Pemikiran dari Hetherington, menjelaskan bahwa negara punya kewajiban untuk menjamin tercapainya tujuan dasar, yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 6. Bahwa implementasi UUD 1945, ini kemudian diejawantahkan melalui organ- organ negara maupun lembaga negara, salah satunya yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 7. Dalam penggunan istilah organ atau lembaga negara, Hans Kelsen menjelaskan the concept of the State Organ dalam bukunya General Theory of Law and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. (Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ). (Hans Kelsen, 1949, General Theory Of Law And State, Translated By Anders Wedberg, Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, p. 192) Ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) disebutkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, yakni “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Maka Polri merupakan organ negara yang ditentukan oleh suatu tata hukum yakni konstitusi. 8. Disisi lain, Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan dalam persepektif Van Vollen Hoven dalam teori Catur Praja (Victor Situmorang, Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara, 1988: 34) yang membagi fungsi pemerintahan, 141 diantaranya: Fungsi Bestuur/fungsi memerintah; Fungsi Politie/fungsi polisi; Fungsi Justitie/fungsi mengadili dan Fungsi Regelaar/fungsi mengatur. Van Vollenhoven mendefinisikan ”Politie” sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan- larangan perintah. Politie dalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive bestuur), badan perundang- undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan Kepolisian bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman (orde en rust). (Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, Cet II, hlm. 39) 9. Bahwa keberadaan Polri sebagai organ negara, secara historis telah menjadi pembahasan pengaturan dalam dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, salah seorang anggota PPKI yakni Otto Iskandardinata, setidaknya menyampaikan 3 (tiga) hal tentang pengaturan Polisi yakni: Pertama, dari segi susunan, supaya susunan kepolisian pusat dan daerah dipindahkan kedalam kekuasaan Pemerintah Indonesia; Kedua, pengisian SDM Polri, sehingga Polisi dan susunannya yang ada pada waktu ini, masih tetap adanya, ditambah dengan tenaga pimpinan dari bekas-bekas Peta dan pemimpin rakyat; Ketiga, Supaya diperintahkan dengan petunjuk-petunjuk sikap baru terhadap rakyat. (Sekretariat Negara RI, 1995, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945, hlm. 463) Hal ini menunjukkan bahwa peran dan kedudukan Polri, sejak awal didesain sebagai Lembaga negara utama dalam Konstitusi. Kendati, pada saat itu, lebih pada pembicaraan pengisian SDM Polri maupun susunan kepolisian. 10. Secara ketatanegaraan, politik hukum pengaturan kelembagaan, dapat terlihat dalam beberapa kebijakan sistem ketatanegaraan: a. UUD 1945 Pasal 30 UUD 1945, menyatakan bahwa (1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang. b. Konstitusi RIS 1949 142 Pasal 184 ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (RIS): “Undang-undang federal mengatur akibat2 pernjataan demikian itu dan dapat pula menetapkan, bahwa kekuasaan2 alat2-perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Konstitusi tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada alat2- perlengkapan sipil jang lain ataupun kepada kuasa ketenteraan, dan bahwa penguasa2 sipil takluk kepada penguasa2 ketenteraan.” c. UUDS 1950 Pasal 130 UUDS 1950, menyatakan: “Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan undang-undang” d. UUD NRI 1945 Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemananan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Beberapa konstruksi perkembangan pengaturan Polri dalam beberapa Konstitusi di Indonesia, setidaknya memberikan pemahaman sebagai berikut: 1) UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak mengatur Kepolisian Negara secara kelembagaan, melainkan lebih menekankan pada hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Soepomo, mengatakan, “kita membentuk Undang-Undang Dasar dalam suasana perang. Oleh karena itu, pertahanan negara ialah soal yang maha penting, maka perlu dimasukkan juga dalam Undang-Undang Dasar. (Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 1, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 59). Kendati, pada saat itu, tidak ada anggota BPUPK maupun anggota Panitia Perancang yang membahas isu keamanan. (ibid, hlm 58). Akan tetapi, kedudukan Polri disadari sebagai alat negara untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. 2) Pengaturan dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 menunjukkan politik hukum ketatanegaraan yang berkembang dengan tidak hanya mengatur pada sektor pertahanan semata, melainkan juga peran Negara dalam mewujudkan ketertiban Umum dan keamanan yang dilakukan oleh institusi Kepolisian Negara. 3) Pengaturan UUD NRI 1945 (pasca amandemen) menekankan kedudukan Polri sebagai alat negara dan tugas Polri dalam melindungi, mengayomi, 143 melayani masyarakat dan menegakkan hukum, merupakan penjabaran dari perkembangan tugas Kepolisian Negara. 11. Bahwa tugas Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum, perlu dipahami lebih lanjut dengan melihat perspektif historis regulasi Polri yang dimulai dari UU Nomor 13 Tahun 1961, UU Nomor 20 Tahun 1982, UU Nomor 28 Tahun 1997 dan UU No. 2 Tahun 2002, sebagai berikut: 1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, beberapa ketentuan menyatakan: Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas; (1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; a. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat; b. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam; c. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan d. mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara; (2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 menjelaskan tugas Polri dalam memelihara ketertiban dan menjamin keamanan, maupun mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas mengusahakan ketaatan warga negara itu memiliki relevansi dampak kewenangan yaitu Kepolisian mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran. 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (4) menggunakan frasa “kepolisian selaku alat negara penegak hukum” yang selebihnya menyatakan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: a. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;………” 144 Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4), menjelaskan kedudukan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berfungsi memelihara serta meningkatkan tertib hukum, mengayomi, melayani dan membimbing masyarakat. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1982, menjelaskan salah satu implementasi dari terselenggaranya tugas-tugas kepolisian selaku alat negara penegak hukum dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan, dengan salah satunya: “melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;” Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, telah menggunakan konsep Polisi sebagai alat negara penegak hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang memiliki relevansi dengan dengan melakukan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3) Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1997, menjelaskan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian dalam Pasal 13 UU No. 28 Tahun 1997, menjelaskan bahwa salah satu tugas Polri yakni sebagai alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dijelaskan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia: “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”; Penggunaan konsep Polri sebagai alat negara penegak hukum digunakan Kembali dalam UU No. 28 Tahun 1997, bahkan salah satu pelaksanaan tugas Polri tersebut yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan 145 terhadap semua tindak pidana. Selain itu, UU No. 28 tahun 1997, juga telah menggabungkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh Polri terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam Pasal 13 UU 2/2002, menjelaskan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;” Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tidak menggunakan konsep alat negara penegak hukum, melainkan menggunakan istilah salah satu tugas Polri adalah menegakkan hukum, yang dikaitkan dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana. Berdasarkan beberapa perkembangan Undang-Undang Polri tersebut, maka dapat dijelasan tesis sebagai berikut: Pertama, tugas Polri dalam menegakkan hukum telah diaktualisasikan sejak UU Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, kendati istilah yang digunakan yakni mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap peraturan- peraturan Negara, kemudian berkembang dalam istilah “Polri bertugas selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum”, dan pada akhirnya menggunakan istilah “menegakkan hukum” sebagai salah satu tugas Polri. Kedua, tugas penegakan hukum oleh Polri, tidak dapat dipisahkan dengan kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan 146 hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketiga, tugas menegakkan hukum tidak dibatasi pada kejahatan pidana pada suatu Undang-Undang saja, melainkan perundang- undangan lainnya. Keempat, secara historis kewenangan Kepolisian Negara, itu diberikan secara utama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada semua tindak pidana. 12. Konsep “menegakkan hukum” sebagai salah satu tugas Polri, dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dapat dilihat dari perspektif historis, adanya penggunaan konsep tersebut, yakni: a. Dilihat dari perkembangan Undang-Undang Polri (UU Nomor 13 Tahun 1961, UU Nomor 20 Tahun 1982, UU Nomor 28 Tahun 1997 dan UU No. 2 Tahun 2002), konsep “menegakkan hukum” merupakan perkembangan dari tugas Polri untuk mengusahakan keaatan warga negara terhadap peraturan Negara, kemudian berkembang menjadi “alat negara penegak hukum” sebagai salah satu Polri, kemudian bertransformasi dengan konsep Polri bertugas menegakkan hukum. b. Konsep “menegakkan hukum” dapat ditemukan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 6 TAP MPR VI/MPR/2000 tersebut, menyatakan bahwa: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. c. Dalam risalah perubahan kedua Undang-Undang Dasar NRI 1945, tepatnya tanggal 20 Desember 1999, pada rapat ke-6 PAH I BP-MPR, terdapat usulan untuk memasukkan dalam UUD perubahan, suatu redaksional berikut: “Kepolisian adalah alat negara yang memiliki tugas utama untuk mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam 147 perkara pidana. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2, hlm 338) Berdasarkan perpsektif historis, menjelaskan bahwa tugas Polri dalam tugas Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, merupakan aktualisasi dari tugas Polri dalam menegakkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. 13. Konsep “menegakkan hukum” dapat dilihat dari berbagai perspektif, dalam pandangan Patrick Colquhoun (1806), dinyatakan ‘Let it once become the duty of one body of men to charge themselves with the execution of the Laws for the prevention of crimes and the detection of offences-let them be armed with proper and apposite powers for that purpose, and the state of Society will speedily become ameliorated and improved; a greater degree of security will be extended to the peaceful subject, and the blessings of civil liberty will be enlarged.’ (Biarlah menjadi tugas dari satu kelompok orang untuk memikul tanggung jawab melaksanakan Hukum untuk pencegahan kejahatan dan deteksi pelanggaran-biarkan mereka dipersenjatai dengan kekuatan yang tepat dan sesuai untuk tujuan itu, dan keadaan Masyarakat. Akan segera menjadi lebih baik dan lebih baik; tingkat keamanan yang lebih besar akan diperluas ke wilayah yang damai, dan manfaat kebebasan sipil akan diperluas.) (Stuart Casey-Maslen, Sean Connoll, 2017, Police Use of Force Under International Law, Cambridge University Press, p. 10) Pemikiran Patrikc Colquhoun ini, menunjukkan bahwa secara universal, negara melalui alat negara yakni Kepolisian Negara yang memiliki tugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum. Karenanya, pengaturan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, dengan menjelaskan salah satu tugas Kepolisian yakni menegakkan hukum, itu terafiliasi dengan kewenangan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan semua perkara tindak pidana. 14. Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara, terdapat pandangan revisionis, yang membedakan antara polisi “lama” dan “baru”. Menurut pandangan revisionis Polisi baru telah menunjukkan bagaimana gagasan dan praktik kepolisian sebagai pengendalian kejahatan profesional, yang diorganisir dalam bentuk birokrasi terpusat, mendominasi pemikiran tentang polisi dan 148 kewenangannya, serta meminggirkan kesinambungan dan pemahaman lama tentang fungsi polisi. Selanjutnya pandagan tersebut diuraikan berikut: “The revisionist accounts have shown how this idea and practice of policing as professional crime control, organized in the form of a centralized bureaucracy, comes to dominate thinking about police and their powers, marginalizing continuities with and older understandings of the police function.” (The New Police Science, 2006, The Police Power in Domestic and International Governance, Stanford University Press, Stanford California, edited by Markus D. Dubber and Mariana Valverde, p. 148) Pandangan Revisionis ini menunjukkan keberadaan Kepolisian secara universal saat ini, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara fakta telah mengungkap kasus-kasus besar terorganisir dan dilakukan secara professional. Seperti, kasus Bank Century, pembobol Bank BNI 46 senilai Rp 1,7 Triliun, kasus Citibank, dan kasus-kasus besar lainnya. Hal ini menunjukkan, proses transformasi Polri dan adaptasi dengan kemajuan kejahatan telah dilakukan dengan baik serta professional. Hal ini sejalan, dengan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, yakni “….sebagai alat negara yang menjaga kemananan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” 15. Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), terdapat beberapa ketentuan yang berdampak pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), diantaranya: a. Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK, menyatakan: Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. b. Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10) UU PPSK, yang menyatakan “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” c. Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10) UU PPSK “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” d. Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1) UU PPSK; “Penyidikan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” e. Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10): “Penyidikan atas tindak pidana perasuransian hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” 149 Adapun frasa “Penyidikan atas tindak pidana ……….. hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” dalam Ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5), Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10), Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10), Pasal 22 Angka 41 Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 52 Angka 23 Pasal 72A ayat (10) UU PPSK (yang selanjutnya disebut dengan ketentuan penyidikan UU PPSK), berdampak pada: Pertama, Polri tidak lagi berwenang dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Perbankan, tidak pidana Perbankan Syariah, tindak pidana Pasar Modal dan tidak pidana perasuransian. Karena secara gramatikal hanya Penyidik OJK saja yang memiliki kewenangan Kedua, ketentuan penyidikan UU PPSK tersebut telah mereduksi tugas Polri dalam menegakkan hukum yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. Karena, tugas Polri dalam menegakkan hukum, sejalan dengan kewenangan Polri dalam penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, tidak adanya ketentuan penyidikan Polri terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Perbankan, tidak pidana Perbankan Syariah, tindak pidana Pasar Modal dan tidak pidana perasuransian dalam UU PPSK tersebut menempatkan Polri tidak lagi sebagai Lembaga negara utama dalam penegakan hukum, yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Karenanya, ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang PPSK tersebut, bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. 16. Dalam Pasal 2 PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, menyatakan bahwa: (1) Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. Pegawai Tertentu, 150 yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. (3) Pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2023, secara substansial memiliki kebijakan yang berbeda dengan Ketentuan Penyidikan Dalam UU PPSK (Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5), Pasal 14 Angka 35 Pasal 37D ayat (10), Pasal 15 Angka 55 Pasal 67A ayat (10), Pasal 22 Angka 41 Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 52 Angka 23 Pasal 72A ayat (10) UU PPSK). Kendati PP 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan ini, telah mengubah kebijakan dari beberapa ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang PPSK, namun harus dipahami: 1. Berdasarkan asas Inclaris non fit Interpretatio (ketentuan yang sudah jelas tidak dapat ditafsirkan kembali). Maka, ketentuan penyidikan dalam UU PPSK, tidak dapat ditafsirkan lain, selain hanya Penyidik OJK yang dapat melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, Polri tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan pada sektor tersebut. 2. Kendati Peraturan Pemerintah telah mengubah kebijakan penyidikan yang berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPSK, maka berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori (aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah) Pasal 2 PP No. 5 Tahun 2023 tetap bertentangan dengan ketentuan penyidikan dalam UU PPSK. Berdasarkan kepastian hukum, maka PP No. 5 Tahun 2023 tidak dapat diterapkan. 3. Perubahan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2023, tidak dapat menghidupkan kembali kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, mengingat pengaturan dalam UU PPSK merupakan induk regulasi PP 5 Tahun 2023. 4. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 13 Tahun 2022, kedudukan 151 Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-Undang. Berdasarkan teori penjenjangan norma hukum (stufenbau des rechts), maka Peraturan Pemerintah tidak dapat membuat kebijakan yang berbeda dari Undang-Undang (aturan yang lebih tinggi), melainkan harus bersumber dan berdasar pada Undang-Undang. 5. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023, tidak dapat menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan direduksinya kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. PENUTUP Berdasarkan uraian-uraian yang telah Ahli jabarkan, terdapat beberapa kesimpulan yang disampaikan: Pertama, dengan adanya Ketentuan Penyidikan dalam UU PPSK (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5), Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10), Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10), Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), dengan frasa “Penyidikan atas tindak pidana …... hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan asas Inclaris non fit Interpretatio, maka Polri tidak lagi berwenang dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kedua, Ketentuan dalam Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5), Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10), Pasal 15 Angka 55 Pasal 67A ayat (10), Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), merupakan ketentuan yang bertentangan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. Ketiga, berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, kewenangan Polri yang diberikan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2023 untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, bertentangan ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK. Karenanya atas dasar kepastian hukum, kewenangan dalam PP No. 5 Tahun 2023, tidak dapat dilaksanakan oleh Polri. 152 Saksi para Pemohon 1. Irwan Nuryanto, S.SI • Saksi dalah anggota Serikat Kerja NIBA Bumiputera; • Bahwa Serikat Kerja NIBA Bumiputera beranggotakan sekitar 1.400 dari seluruh cabang dan saat ini belum dibayarkan haknya sekitar Rp 800 Milyar sebagai akibat permasalahan likuiditas keuangan; • Bahwa serikat telah mengirimkan surat kepada OJK antara lain 1). Surat tanggal 5 April 2020 mengenai implementasi PP 87/2019; 2). Surat tanggal 23 April 2020 mengenai percepatan penanganan AJB Bumiputera 1912; 3). Surat mengenai Akta Putusan PN Jaksel Perkara 461 terkait pembentukan RUA atau BPA AJB Bumiputera 1912; 4). Surat berjudul jutaan pempol dan pekerja Bumiputera sudah lama di UGD dan saatnya diselamatkan; 5). Surat bulan Desember 2022 mengenai mosi tidak percaya kepada organ perusahaan; • Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, OJK menggelar pertemuan dengan pemegang polis, agen asuransi, dan serikat kerja untuk musyawarah mengenai kekosongan organ perusahaan yakni BPA. OJK sebelumnya telah mengeluarkan perintah tertulis untuk membentuk paniti apemilihan anggota BPA namun tidak ditindaklanjuti; • Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Saksi membuat laporan dugaan tindak pidana kepada Direktorat Tindak Pidana EKonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri sebagaimana dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; • Bahwa latar belakang laporan ini dimaksud adalah menyikapi desakan terhadap OJK perihal penunjukan dan penetapan pengelola statuter yang tidak pernah dipenuhi oleh OJK, di mana kondisi AJB Bumiputera saat ini sesuai ketentuan perundang-undangan telah memenuhi kriteria; • Bahwa laporan Pemohon tidak diterima sebagiamana diterangkan dalam Surat Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri Nomor B/261/1/res.2.2/2023/ Dittipideksus tanggal 19 Januari 2023 bahwa objek tindak pidana yang disampaikan oleh SP NIBA bukan kewenangan Kepolisian dan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 153 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) hanya menjadi kewenangan dari penyidik OJK; 2. Johanes Buntoro Fistanio • Saksi adalah pemegang polis dan Ketua Aliansi Korban Wannaartha; • Bahwa Saksi membeli polis PT Wanaartha Life pada bulan Maret 2018; • Bahwa Saksi mendapat info dari manajemen Wanaartha bahwa seluruh aset manajemen sebesar Rp4,7 triliun sesuai dengan laporan di Desember 2019 diblokir dan disita oleh negara, sehingga tidak bisa mencairkan polis yang sudah jatuh tempo; • Bahwa PT Asuransi Jiwa Wanaartha mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas penyitaan asset namun ditolak. Dalam proses praperadilan tersebut ditemukan fakta bahwa hanya sebagian asset yang disita yaitu senilai Rp2,4 triliun; • Bahwa Saksi telah mengirim surat kepada OJK untuk meminta perlindungan hukum namun hingga persidangan hari ini tidak mendapat respon lebih lanjut; • Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, PN Jakarta Pusat memutuskan bahwa asset PT Wanaartha Life dirampas oleh negara. Atas Putusan tersebut, Saksi mengajukan laporan pengaduan kepada OJK salah satunya minta dilakukan penyidikan namun dibalas tanpa menjawab pertanyaan yang ditanyakan; • Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011, Saksi sebagai Ketua mewakil anggota korban Wanaartha mengajukan permohonan keberatan pada PN Jakarta Pusat atas asset yang dirampas. Berdasarkan proses peradilan ditemukan fakta bahwa OJK sudah mengaudit Wanaartha dan sebagai pihak yang meminta aset Wanaartha diblokir dan disita; • Bahwa berdasarkan fakta tersebut Saksi bersama Pemohon IV pada tanggal 16 Februari 2021 mengajukan laporan ke Bareskrim. Dalam penyidikan ditetapkan owner sebagai Tersangka pada bulan Oktober 2022; • Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Saksi berkirim surat untuk meminta audiensi kepada OJK; • Bahwa pada tanggal 5 Desember 2021, OJK mencabut izin PT Wanaartha Life; • Bahwa dalam Majalah Gatra tanggal 10 Desember 2022 dinyatakan bahwa Dewan Komisioner OJK berkomunikasi dengan Tersangka Owner PT Wanaartha Life yang telah menjadi DPO. OJK juga memperbolehkan 154 Tersangka Owner untuk melakukan rapat sekuler memilih dan memutuskan Tim Likuidasi. Sedangkan menurut Saksi, pihak Kepolisian kesulitan untuk mencari Tersangka Owner; • Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023, Saksi mendapat informasi bahwa Pemohon IV mendapat SP2HP yang menyatakan perkara belum dapat ditindaklanjuti karena terbitnya UU P2SK khususnya Pasal 49 yang menjadikan OJK sebagai penyelidik tunggal; • Bahwa atas keberlakuan UU P2SK, Saksi merasa kehilangan hak konstitusinya mengingat kerugian materiil yang dialami sangat besar; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 3 Agustus 2023 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 4/2023 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (1) huruf c dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011) yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011: Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. .. b. ... c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011: Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Para Pemohon mengemukakan bahwa Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (1) huruf c dan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: 155 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Bahwa para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan a quo yang pada intinya sebagai berikut: a. Keberadaan ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 telah menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon dalam rangka pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil karena tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atas tindak pidana di sektor jasa keuangan kecuali hanya melalui proses penegakan hukum melalui penanganan penyidikan tunggal oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (vide Perbaikan Permohonan hlm. 16) b. Bahwa dengan pemberian kewenangan penyidikan tunggal kepada Penyidik OJK sangat berpotensi akan timbul tindakan sewenang-wenang dan abuse of power yang dilakukan OJK, mengingat kewenangan OJK yang begitu super body maka pelaku usaha dapat menjadi terhenti usahanya, masyarakat pun menjadi tidak terlayani dengan baik dalam penegakan hukum seperti yang telah dialami oleh Para Pemohon, dan karyawan-karyawannya pun termasuk Pemohon I menjadi tidak mendapatkan hak-haknya. Sehingga OJK yang memonopoli penyidikan di sektor jasa keuangan bertentangan dengan “Due Process of Law” berdasarkan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta mereduksi kewenangan POLRI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (vide perbaikan permohonan hlm. 16 dam hlm. 36) Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 156 Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara a quo. Selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 Angka 35 Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 Angka 55 Pasal 67A ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 Angka 41 Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 Angka 23 Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas tindak pidana Perasuransian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Menyatakan Ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 157 II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing). B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang akurat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Saat ini sektor keuangan Indonesia masih mengalami banyak permasalahan fundamental dan berbagai tantangan dari luar seperti disrupsi teknologi serta munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik. Sumber daya manusia di sektor keuangan juga masih mengalami ketertinggalan, baik dari kuantitas maupun kualitas. Dengan sejumlah permasalahan dan tantangan tersebut, diperlukan suatu reformasi di sektor keuangan, salah satunya pada aspek regulasi. 3. Dari sisi regulasi, kerangka hukum pengaturan mengenai sektor keuangan tersebar dalam berbagai undang-undang yang di antaranya telah berusia cukup lama sehingga belum optimal dalam mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan terkini yang terus mengalami perkembangan yang cepat dan pesat. Dengan demikian, untuk mewujudkan upaya-upaya reformasi sektor keuangan secara utuh, dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini melalui pembenahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam 1 (satu) 158 undang-undang mengenai sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 4. Undang-Undang ini mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan serta penguatan industri. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan dalam hal ini antara OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. 5. Upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan dalam undang-undang a quo dilakukan dengan mengubah Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif, yang terdiri dari: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 159 Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang; g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang; i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; m. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; n. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; o. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; p. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan; q. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PERMOHONAN PROVISI Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan UU 4/2023 sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara a quo dan selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah UU 21/2011. Terhadap permohonan provisi Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan bahwa permohonan tersebut berlebihan 160 mengingat dalil yang dimohonkan hanya satu Pasal, yaitu Pasal 8 Angka 21 UU 4/2023, terkait kewenangan Penyidik OJK. Penundaan keberlakukan UU 4/2023 tentu saja akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam UU 4/2023 yang meliputi 17 (tujuh belas) undang-undang yang terkait, sehingga akan berdampak kepada perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka DPR RI berpandangan, permohonan provisi para Pemohon berlebihan dan tidak memiliki sebab akibat antara permohonan provisinya dengan keberlakuan undang-undang a quo. Oleh karena itu, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi para Pemohon. D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) dalam konteks peradilan di Indonesia adalah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi diantara sub sistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana. Dengan demikian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Konsepsi Sistem Peradilan Pidana terpadu tersebut pada dasarnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Pengaturan mengenai penyidikan, antara lain pengertian penyidikan, aparat yang berwenang melakukan penyidikan, dan pemeriksaan penyidikan diatur dalam KUHAP dan juga peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP, namun peraturan lain tersebut tetap mengacu kepada KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia. Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”. 161 Selain dalam KUHAP, keberadaan PPNS sebagai penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dan peraturan perundang- undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 11 UU Polri menyebutkan: “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Polri disebutkan: “Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a…. b. penyidik pegawai negeri sipil.” Dengan demikian, PPNS mendapatkan kewenangan penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut dan PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu Penyidik Polri, sehingga kendali atas proses penyidikan tetap ada pada Insitusi Polri mengingat kedudukan institusi Polri sebagai Koordinator Pengawas (Korwas). 3. Urgensi diangkatnya PPNS didasarkan pada adanya pengaturan mengenai suatu tindak pidana khusus dalam undang-undang, dan penyidikan yang dilakukan memerlukan keahlian khusus, dimana jika tindak pidana tersebut ditangani oleh penyidik Polri dimungkinkan terjadinya keterbatasan dalam penyidikan atas tindak pidana khusus tersebut. PPNS membantu Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian dan hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan penyidik Polri terhadap PPNS sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu: a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pada Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan [Pasal 107 ayat (1) KUHAP]; 162 b. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri [Pasal 107 ayat (2) KUHAP]; c. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri [Pasal 107 ayat (3) KUHAP]; d. Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum yang dilakukan oleh PPNS, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum [Pasal 109 ayat (3) KUHAP]. e. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Polri, kemudian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k UU Polri, Polri mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan PPNS, serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum. Oleh karenanya, dari perspektif KUHAP dapat dikatakan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri dimulai pada tahap sebelum melakukan penyidikan sampai penyerahan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Penyidik Polri. 4. Terkait dengan pengaturan mengenai “Penyidik” dalam konteks penyidik yang berada di dalam institusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perkembangan politik hukum pengaturannya awalnya dalam Pasal 49 ayat (1) UU 21/2011 sebagai berikut: Pasal 49 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 163 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22//Pojk.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22) mengatur bahwa pejabat penyidik Polri yang dimaksud adalah yang dipekerjakan di OJK, bukan penyidik yang ada di institusi Polri, ketentuannya sebagai berikut: Pasal 3 Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: a. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK; dan/atau b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik. 6. Kemudian dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (1) UU 21/2011, memperkenalkan bahwa “pegawai tertentu” (menunjuk kepada pegawai OJK yang tidak berstatus PNS) dapat juga menjadi penyidik, bersama sama dengan PPNS, dan penyidik Polri untuk menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, dan menjadi satu kesatuan sub sistem sebagai penyidik OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (1) UU 21/2011 sebagai berikut: Penyidik OJK terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (4) UU 21/2011 tersebut bahwa yang termasuk dalam Penyidik OJK selain Penyidik Polri dan PPNS, juga meliputi penyidik pegawai tertentu. Penyidik pegawai tertentu adalah pejabat atau pegawai tertentu yang bekerja di lingkungan OJK setelah mendapat izin dari Polri untuk diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa adanya Penyidik OJK dari pegawai tertentu tersebut muncul karena tindak pidana atau hal-hal yang menyangkut pelanggaran pidana atau tindak pidana di sektor jasa keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub-sektor keuangan, baik dalam hal produk maupun 164 kelembagaan. Bahwa adanya kekhususan tersebut, maka permasalahan di sektor jasa keuangan perlu ditangani secara hati-hati oleh orang yang khusus dan ahli di bidangnya. Karena tindak pidana di sektor jasa keuangan seringkali melibatkan transaksi keuangan yang rumit dan terselubung. Aktivitas ilegal seperti insider trading (perdagangan orang dalam), manipulasi pasar, dan tindakan kejahatan keuangan lainnya dapat terjadi dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi. Untuk mengatasi jenis tindak pidana ini, diperlukan penyidik yang memiliki pengetahuan khusus tentang mekanisme keuangan, regulasi sektor keuangan, dan analisis keuangan yang mendalam. 8. Bahwa mengingat berdasarkan UU 21/2011 sifat dari OJK merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sebagai lembaga negara yang independen, OJK memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, tanpa campur tangan langsung dari pemerintah. Oleh karena itu, maka kepegawaian OJK berhak menetapkan status kepegawaiannya berstatus pegawai non-ASN namun berstatus pegawai OJK termasuk pegawai tertentu yang berstatus non- ASN. 9. Mekanisme koordinasi penyidik OJK dengan pejabat penyidik Polri dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perintah Nomor 5 Tahun 2023 (PP 5/2023) yang mengatur bahwa penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. Pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) PP 5/2023 dinyatakan bahwa, “Pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan KUHAP”. Selanjutnya, sesuai Pasal 6 PP 5/2023 menyatakan pada intinya Penyidik OJK dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri. 10. Merujuk pada pendapat hukum MK terhadap pengujian UU 21/2011 mengenai konstitusionalitas kewenangan OJK melakukan penyidikan 165 tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dalam pertimbangan hukum MK poin [3.16] Putusan MK No 102/PUU-XVI/2018 menyatakan sebagai berikut: [3.16] Menimbang bahwa terhadap argumentasi para Pemohon bahwa kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan Integrated Criminal Justice System karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak Pidana dalam sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non-perbankan yang menjadi wewenang Penyidik lembaga OJK, Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah sematamata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya, demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Ratio Decidendi pada pertimbangan tersebut ialah merupakan keharusan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK dikoordinasikan dengan penyidik Polri dari mulai sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. 11. Penyidik OJK (yang di dalamnya terdapat juga penyidik Polri yang ditugaskan di OJK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan harus tetap di bawah pengawasan dan koordinasi dengan pejabat penyidik Polri. Pejabat penyidik Polri yang merupakan bagian dari Integrated Criminal Justice System seharusnya juga dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan secara mandiri. 12. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011, yang menyatakan “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan, bertentangan dengan konsepsi Integrated Criminal Justice System sebagaimana diatur dalam KUHAP. 166 E. KETERANGAN TAMBAHAN Bahwa sehubungan pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., mengenai keterlibatan institusi POLRI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK), DPR RI menerangkan bahwa mengingat usulan mengenai rumusan pasal a quo adalah usul dari Pemerintah maka sepatutnya Pemerintah adalah pihak yang berhak untuk menjawab pertanyaan tersebut. F. RISALAH PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG A QUO Berikut disampaikan risalah yang relevan terkait dengan pembahasan pasal undang-undang a quo sebagai lampiran, yaitu Risalah rapat timus/timsin RUU P2SK, hari Senin tanggal 05 Desember 2022, agenda pembahasan RUU P2SK, dan yang mewakili pemerintah ialah Kepala Badan Fiskal Kemenkeu RI, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Kemenkeu RI dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Kemenkumham sebagai berikut: • Rapat Timus/Timsin RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Komisi XI DPR RI, hari Senin tanggal 05 Desember 2022 pukul 14.00 s.d. 17.12 WIB … PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Nomor Lima, Penyidik OJK. Usulan dari DPR adalah, Penyidik OJK meliputi Penyidik Kepolisian, ini Nomor Lima pak dari matriks, ini ada di DIM 1133 sampai 1136. Untuk usulan DPR penyidik OJK meliputi Penyidik Kepolisian, PPNS tertentu dan pegawai tertentu yang diangkat oleh Polri atau Kumham, ini belum diputuskan waktu itu, yang satu lagi adalah arahan, agar sinkronisasi dengan KUHAP. Sementara dari Pemerintah ini mirip, di dalam DIM Pemerintah tetapi tertulis, Penyidik OJK meliputi Penyidik Kepolisian, PPNS tertentu, dan pegawai OJK tertentu yang diangkat oleh Ketua DK OJK. Saat ini kami mengusulkan mendekati usulan DPR, lalu terkait dengan pegawai tertentu termasuk yang berasal dari OJK, kami usulkan diangkat oleh Kumham. Demikian pak. KETUA RAPAT Nah ini, penjelasannya apa, kenapa Kumham ? 167 PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Mungkin Pak Kumham bisa menjelaskan, mohon izin PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Izin Pimpinan. Di dalam KUHAP itu penyidik itu secara prinsip ada dua, Polri selaku penyidik umum, dan kemudian PPNS di kementerian lembaga yang ada. Untuk penyidik Polri itu tentunya di Polri, kemudian untuk penyidik PPNS yang ada di kementerian lembaga, itu diangkat kemudian penyumpahannya segala itu di Kemenkumham pak begitu, di Kemenkumham, dari mulai, KETUA RAPAT: Aturan itu ada di KUHAP ? PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Ada di PP pelaksanaan dari KUHAP. Ya. F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.): Kan mau diketuk nih, itu sudah KUHAP yang baru. PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Ini KUHAP bukan KUHP, KUHAP F-PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.) Kalau di KUHP-nya tidak ada ? PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Tidak ada. Tidak ada, peraturan penyelidikan itu ada di KUHAP. Kemudian ada PP-nya, ada beberapa PP, kemudian yang terakhir Permen Kumham. Jadi pengangkatan, pengangkatan kemudian mutasi, pemberhentian, pemberhentian sementara, kemudian pelantikan itu ada di Kemenkumham begitu, di luar penyidik Polri. KETUA RAPAT: Jadi KUHAP ya, jadi sesuai KUHAP. PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Sesuai KUHAP. KETUA RAPAT: 168 Jadi diangkat oleh Menteri. F-PKB (BERTU MERLAS, S.T.): Begini, izin-izin Pimpinan. KETUA RAPAT: Iya. F-PKB (BERTU MERLAS, S.T.): Berarti kan yang sesuai KUHAP ini dengan penyidiknya dua macam saja, satu Polri, satunya PPNS dengan kemampuan khusus dan pegawai tertentunya tuh enggak ada di KUHAP Pimpinan. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Nah, ini untuk mengakomodir yang huruf C ini bagaimana caranya ini, pegawai tertentu, apakah bisa dengan Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM. PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Yang kalau mendekati, artinya di luar Polri, mungkin lebih ke Kumham begitu Pak Pimpinan. F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Pimpinan. KETUA RAPAT: Iya silakan. F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.): Biar tidak rancu, saya pikir yang sudah memiliki lisensilah, kita tanda kutip, itu kan Polri pak. Jadi lebih baik mau itu mau KUHAP, tetap Kepala Penyidiknya di Polri, sumbernya dari sana. Demikian Pimpinan. PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Mohon izin menambahkan. Jadi setiap Penyidik PPNS itu Pak Pimpinan, jadi saat melaksanakan kegiatannya dia tetap berkoordinasi dan dibawah Polri melalui pengawas begitu namanya. Jadi saat proses termasuk nanti penahanan dan seterusnya dia tetap selalu ada di bawah Polri. PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): 169 Jadi kalau ayat (4) ini Pak, mohon izin, 1140 itu memang eksplisit kita sebutkan demikian pak, jadi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. KETUA RAPAT: Enggak, yang kita lagi bahas ini adalah pegawai tertentu yang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik, 1136 itu diangkatnya oleh siapa, itu kan ? KUHAP tadi PPNS, padahal ini bisa jadi bukan PPNS, yang huruf C, apakah masih bisa dalam lingkup itu, kayak. Pak Ecky F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM): Baik, terima kasih. Pimpinan, pertama, existing sekarang ada, jadi Pegawai Negeri Sipil ya. Sebetulnya simple saja, kalau memang kita secara politik ingin ada Pegawai OJK yang menjadi penyidik maka proses dan mekanisme bekerja sesuai dengan PPNS, begitu pak, kalau memang kita secara politik ingin, boleh. Nah, semua persis sama, sebagaimana existing di penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut yang tersebar di berbagai kementerian. Yang kedua adalah kalau, apakah bisa Pegawai OJK yang bukan PNS menjadi penyidik ? bisa dengan norma ini, norma undang-undang ini, demikian. Tinggal kesepakatan politiknya disana, kalau menurut saya untuk ke depan OJK, OJK memang udah memerlukan itu. Demikian Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT: Siapa tadi, Pak Misbakhun. F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.): Nah gini Pak, saya mau nanya mohon izin interaktif sama Kemenkumham. Pak, kita ini kan hanya ada Kepolisian dan PPNS, PPNS itu kan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berasal dari instansi atau lembaga iya kan, instansi atau lembaga. Yang selama ini dikhawatirkan adalah OJK ini kan tidak masuk dalam domain ASN, tidak masuk ke ASN, tetapi fungsi kelembagaan itu adalah menjalankan apa yang menjadi tugas negara, karena sektor OJK itu ada dikelola, menurut amanatnya itu harus independen, maka terpisah dari urusan kepemerintahan dari sisi independensi. Tetapi dalam rangka menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya negara, ini pak, makanya lahirlah kekhawatiran, lahir kekhawatiran bahwa dibuat penyidik, karena apa pak ? di dalam menjalankan tugas dan peran tanggung jawab menjalankan peran negara itu, mereka diberi kewenangan untuk melakukan penindakan secara hukum apabila terjadi pelanggaran, terjadi pelanggaran hukum atas aturan-aturan yang di menjadi tanggung jawab mereka. Oleh siapa ? oleh yang diatur siapa yang dianggap melanggar. Lah sementara kita menghadapi keterbatasan semantik yang ada di itu pak, tetapi secara fungsi, peran, ini kan tidak. Lah apakah kemudian kalau OJK itu mengangkat pegawainya 170 sebagai PPNS, apakah masuk dalam rumpun kategori ya, PPNS dari lembaga instansi atau lembaga itu, itu pak. Kalau kita bisa, karena ada ada keputusan yang mengatakan dari Mahkamah Agung bahwa OJK mempunyai kewenangan untuk menjalankan itu, melakukan itu. Cuma tinggal sekarang apabila dia bukan dari Polisi, bukan dari ini, karena apa, karena selama ini yang dijalankan oleh OJK adalah mengambil dari Kementerian Keuangan PPNS sana, diperbantukan, di BKO kan, ada Polisi di sana, dia ingin organik pegawai OJK itu, yang diangkat. Kalau dikatakan sebagai PPNS kan tidak, mereka bukan Pegawai Negeri Sipil, tetapi instansinya, fungsi kelembagaannya inikan menjalankan peran- peran negara menurut amanat undang-undang. Apakah kemudian, karena apa, mereka menghindarkan untuk apa, pertama independensi itu. Kedua, untuk menghilangkan bahwa oh koordinasi tetap dijalankan semua, ini tinggal masalah person in charge-nya, apakah bisa OJK mengangkat pegawainya, tidak dalam melebihi kewenangan yang lain-lain itu saja pak. Lah itu yang saya tanyakan ke bapak soal itu. F-P. NASDEM (FAUZI H AMRO, M. Si): Boleh izin Pimpinan. KETUA RAPAT: Coba bikin ininya dulu ya. F-P. NASDEM (FAUZI H AMRO, M. Si): Mungkin sebelum itu mungkin ini masih. KETUA RAPAT: Rumusan Pak, langsung pak. F-P. NASDEM (FAUZI H AMRO, M. Si): Iya, rumusan. Saya kira kan bahwa penyidik itu Polri dan PPNS kita merasa perlu juga ada dari pegawai tertentu dari internal OJK, di 1140 Pak Ketua, dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Rapublik Indonesia. Jadi saya kira, ya pengangkatan penetapan dari pegawai tertentu itu, begitu ya, senada dengan 1140, ya Kepolisian begitu loh Pak Ketua, saya kira begitu, karena garis koordinasinya nanti juga di 1140 adalah ke Polri, begitu Pak Ketua, biar di Polri saja. KETUA RAPAT: Kita rumuskan yang ayat (2) tadi, DIM 1138, coba 1138, itu penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat Hukum dan HAM untuk 171 PPNS, Penyidik PPNS ya kan, itu firm, iya kan. 1138 penyidik untuk, jadi Kumham hanya untuk PPNS. Nah, yang Non PPNS diangkat oleh Kepolisian Republik Indonesia, ditetapkan, ditetapkan. Nanti di penjelasan kita sampai dijelaskan di situ, supaya masih in line dengan undang-undang yang lain, bahwa itu misalnya diangkat oleh Kepolisian sebagai Penyidik Kepolisian, ya kan ? yang diperbantukan nanti. Enggak bisa. PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Kalau Penyidik Polri sudah ada Pak. KETUA RAPAT: Iya Penyidik Polri sudah ada. PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Kalau Penyidik Polri sudah ada, ini justru kita mau Penyidik OJK pak. Jadi Penyidik OJK ini yang belum tahu posisinya dia itu di Polri atau PPNS pak. KETUA RAPAT: Kalau PPNS sudah enggak, karena dia tidak PPNS, Pegawai OJK, sudah pasti enggak ini. PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Ini norma baru Pak, jadi ini kan norma baru, nah apakah kalau yang rezim Polri sudah ada, rezim Kumham sudah ada. Nah, sebagai pertimbangan tadi yang menambah apa yang disampaikan oleh Pak Unan adalah saat ini ketika PPNS itu diangkat oleh Kumham pun sebenarnya itu pelatihannya itu di Polri pak, nah jadi KETUA RAPAT: Kalau itunya enggak usah dimasalahin. Kita ini soal siapa yang mengangkat. PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Betul, betul. KETUA RAPAT: Kalau PPNS sudah selesai. PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Betul. KETUA RAPAT: Paham. Yang non PPNS kita cantum Kepolisian saja. 172 F-P. NASDEM (FAUZI H AMRO, M. Si): Karena peraturannya sudah di Polri Ketua, tadi Pak Febrio menyampaikan pelatihannya juga di Polri, jadi sekalian saja di Polri, biar lebih mudah administrasinya begitu. KETUA RAPAT: Iya ini soalnya ada PPNS dan non PPNS. PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Memang semua apa pelatihan baik Polri maupun PPNS ada di Polri pak, kemudian semua PPNS itu juga berkoordinasi dengan Polri melalui pengawas di Kepolisian, begitu. KETUA RAPAT: Jadi begini Pak, kita, bapak kasih inilah, perspektif ke kita. Ini ada kebutuhan, ini ahli perbankan, direktur perbankan swasta tertentu, ahli dia pak, dalam melakukan penyidikan dia mau diangkat sebagai penyidik, siapa yang mengangkat ? untuk membantu OJK. Siapa yang mengangkat menurut bapak ? dia enggak mau jadi PNS, dia direktur bank pak, sejahtera luar biasa. Siapa yang mengangkat menurut bapak? PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Sebenarnya kalau memang di draf awal Pemerintah itu langsung Ketua OJK, Bapak Pimpinan. KETUA RAPAT: Waduh itu seperti KPK jilid berikutnya itu, penyidik diangkat lembaganya sendiri, nanti OJK angkat penyidik, LPS angkat penyidik. F-P. NASDEM (FAUZI H AMRO, M. Si): Ketua, itu kan ada tiga pak, dari Kepolisian, dari Pegawai Negeri. Yang poin 136 ini, pegawai negeri tentu ditetapkan wewenang khusus, sebagai ditetapkan oleh Polri pak. Itu saja pak, konkret pak, masa jeruk makan jeruk pak. KETUA RAPAT: Iya, makanya tadi kita membuat dua, yang untuk PPNS Kementerian Hukum dan HAM, yang non PPNS Kepolisian Republik Indonesia. F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., SH.): Secara, Pak Ketua izin, izin Pak Ketua. 173 Ini secara prosedural kita tidak ingin memang ada OJK menetapkan penyidik sendiri, ini sudah selesai, sudah selesai, sudah sepakat kita, sudah sepakat, cuma sekarang sumbernya dari mana, pegawai OJK kan enggak masuk. Karena gini, ingat bahwa OJK ini ada undang-undang khusus yaitu perbankan, ada undang-undang asuransi, ada undang-undang pasar modal, apalagi nanti kemudian investasi dan sebagainya. Ini kan butuh keahlian khusus yang bukan bersifat umum dalam penyidikannya, di mana keahlian Polisi harus dibantu oleh yang bersifat khusus ini, yang mengerti seperti tadi, kata Pak Ketua ada ahli perbankan tahu jadi penyidik, ini bagaimana ini. Enggak maksudnya pak, kalau begini, kalau di PPNS itu kan dia dilatih oleh Polisi pak, dilatih oleh Polisi melalui kualifikasi tertentu, saya pernah ikut pak masalahnya, begitu. Saya pernah ikut dulu pak begitu. Nah, terus dilatih, dilatih semuanya pak mengenai ketentuan apa dan sebagainya dan sebagainya dan itu, lah ini kan kita kemudian dilantiklah oleh Polisi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena saya ASN pak. Nah, ini pegawai OJK yang bukan ASN bisa diperlakukan seperti itu enggak pak, itulah ini yang dilakukan oleh mereka. Kalau mengangkat sendiri, enggak bisa, begitu loh. Lah apakah mereka ini masuk domain mana pegawai OJK yang mau dibegitukan ini seperti apa pak, itulah. KETUA RAPAT: Mungkin kita coba rumuskan ya, coba rumuskan, penyidik tadi yang PPNS, Hukum dan HAM dan, kasih “dan: belakangnya dan itu, untuk penyidik non PPNS diangkat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu enggak ada 2A ya itu. PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Di 1138. (rekaman terputus pada menit 01:20:55 s.d. 01:24:19) … PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Izin Pak. Pak Unan sudah ada arahan dari Pak dari Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan-silakan ini Kepolisian tadi. PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya sudah melaporkan ke Pak Plt Dirjen PP, beliau menyampaikan bahwa sebaiknya untuk pengangkatan itu di Kementerian Hukum dan HAM. Pengangkatan itu pada prinsipnya bersifat 174 administratif saja, sedangkan Polri selama ini fokus di teknis. Seperti misalnya saat diklat, itu semua penyidik itu harus lulus diklat di Polri. Kemudian yang kedua, saat melaksanakan tugasnya penyidik di luar Polri itu harus dibawah kordinasi pengawas Polri atau Korwas. Yang satu lagi, saat nanti proses untuk diklat dan pengakatan itu pun harus mendapatkan persetujuan dari Polri eh pertimbangan bukan persetujuan, pertimbangan dari Polri dan Kejaksaan Agung. Demikian Bapak Pimpinan dari Bapak Dirjen. KETUA RAPAT: Termasuk yang non PP ini, non PNS ? PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Ini memang selama ini yang hanya PPNS, Pak Pimpinan. KETUA RAPAT: Yang isu kita yang non PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Ini usulannya begitu Pak, enggak apa-apa. Jadi kalau boleh pak kami usul formulasinya ini diangkat oleh Kumham setelah mendapatkan pertimbangan dari Polri pak. F-P. NASDEM (FAUZI H AMRO, M. Si): Apa muter-muter ya Pak Ketua ya. PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Selama ini juga memang demikian Pak, jadi mereka itu seperti yang tadi disampaikan tidak mungkin bisa diangkat oleh Kumham kalau tidak lulus diklatnya Polri pak. Jadi memang diklatnya Polri itu harus, itu selama ini juga sudah jalan pak. KETUA RAPAT: Iya, tapi ini tadi kan kalau yang jalur Kumham itu PPNS, clear. Nah yang isu ini kan non PPNS, itu dia. PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Yang Polri pun selama ini adalah Penyidik Polri, jadi sama saja pak, ini dua-dua cabang nih sekarang yang kita mau pilih. KETUA RAPAT: Ya jadi bisa saja, kan misalnya, mana tadi ya yang itu ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, diangkat ya. 175 PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Diangkat. KETUA RAPAT: Diangkat, ditetapkan. F-P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si): Pimpinan sebetulnya penjelasan Kementerian HukumHAM sudah bagus. Mulai dari teknis di Polri, pengawasan di Polri, pembinaan di Polri, sekalian saja pak administrasinya di Polri, supaya satu pintu birokrasinya. Jadi, itu lebih efisien. KETUA RAPAT: Ini kalau begitu bahasanya ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan diadministrasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi yang menetapkan sesuai dengan standar Kepolisian, Penyidik Kepolisian, tapi yang mengadministrasikan Kementerian Hukum dan HAM, ya kan sudah bagi-bagi kaplinglah pak. PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Kami ikut saja Bapak Pimpinan, hanya untuk administratif itu tadi mungkin apa saja begitu. KETUA RAPAT: Bagaimana ? PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Tadi Bapak kan menyampaikan bahwa diangkat oleh Polri. KETUA RAPAT: Ditetapkan. PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Ditetapkan, kemudian administrasinya di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang itu kami mohon pertanyaan begitu. KETUA RAPAT: Jadikan Polisi nanti setelah mendapatkan masukan dari OJK. PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): 176 Iya. KETUA RAPAT: Kami perlu pegawai-pegawai ini yang menjadi penyidik, Kepolisian melakukan fit and proper, oke. Ditetapkan ini sebagai penyidik, sampaikan Kementerian Hukum HAM, membuat SK nya atau apa, administrasinya. PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Setuju, setuju. KETUA RAPAT: Begitu saja, iya kan. Jadi yang menetapkan Kepolisian, Bapak membuat SK nya. PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Setuju Bapak. KETUA RAPAT: Setuju kan ? PEMERINTAH/DIREKTUR HPP II KEMENKUMHAM (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.): Setuju Bapak Pimpinan. KETUA RAPAT: Oke setuju ya, Pak Febrio, Pak Minto. PEMERINTAH/KEPALA BKF (FEBRIO NATHAN KACARIBU): Setuju. KETUA RAPAT: (RAPAT: SETUJU) G. PETITUM DPR RI Terhadap pengujian pasal-pasal dalam permohonan a quo, maka DPR RI “Menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo dalam pengujian UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945.” 177 [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan dan tahun yang diterima di Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, keterangan tertulis bertanggal 1 Agutus 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2023, dan bertanggal 2 Agustus 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2023 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 3 Agustus 2023 serta Keterangan Tambahan bertanggal 28 Agustus 2023 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan bertanggal 25 September 2023 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK: “Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. Pegawai tertentu; yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.” 2. Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” 3. Bahwa berlakunya Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK tersebut menurut para pemohon: a. bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai Indonesia adalah negara hukum, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 mengenai Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban; b. penyidik pegawai tertentu pada OJK bertentangan dengan asas kepastian hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetapkan penyidik adalah Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 178 c. membawa konsekuensi hanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dan selain penyidik OJK tidak ada lagi yang memiliki kewenangan tersebut. Kebijakan tersebut menghilangkan peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang- Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Ketentuan tersebut di atas dipertegas kembali dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam suatu permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 3. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena 179 berlakunya Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-V/2007), yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan tersebut, berakibat pada pemohon akan dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan kepada Majelis Hakim MK untuk menilai kedudukan hukum para pemohon, yaitu terkait dengan tepat/tidaknya dalil para pemohon yang menyatakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian. III. KETERANGAN PRESIDEN ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL TERHADAP PASAL 49 AYAT (1) DAN AYAT (5) DALAM PASAL 8 ANGKA 21 UU P2SK. YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI; sebelum menyampaikan tanggapan atas materi permohonan yang diuji, perkenankanlah terlebih dahulu kami menyampaikan tanggapan atas permohonan provisi para pemohon sebagai berikut: 180 A. DALAM PROVISI 1. Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan provisi untuk menunda keberlakuan UU P2SK sampai ada putusan dalam perkara a quo, selama penundaan tersebut Undang-Undang yang digunakan adalah UU OJK. 2. Pemerintah sangat keberatan dengan permohonan provisi para pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut: a. UU P2SK dibentuk untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam; perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang makin maju; serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Upaya pengembangan dan penguatan tersebut memerlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan. b. Upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan tersebut dilakukan dengan mengubah Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif, yang terdiri dari: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang- 181 Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang; 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; 8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang; 9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 10) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; 14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; 15) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; 16) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan; 182 17) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. c. Bahwa hal yang dipermasalahkan para pemohon hanya merupakan salah satu aspek yang diatur dalam UU P2SK yang berasal dari UU OJK. Bahkan yang dipersoalkan oleh para pemohon hanya 1 (satu) pasal dalam UU P2SK. Namun demikian, yang dimohonkan oleh para pemohon adalah penundaan keberlakuan UU P2SK secara keseluruhan. Kiranya permohonan ini merupakan hal yang berlebihan. d. Penundaan keberlakuan UU P2SK secara keseluruhan sebagaimana dimohonkan para pemohon tentu akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU P2SK, yang berasal dari 17 (tujuh belas) Undang-Undang lain, sehingga dapat membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. e. Selain itu, permohonan provisi dalam perkara pengujian Undang- Undang juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 UU MK yang mengatur “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang- undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” f. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Peraturan MK Nomor: 2/PMK/2021: 1) Pasal 76: “Undang-Undang atau Perppu yang diuji oleh Mahkamah tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang atau Perppu tersebut bertentangan dengan UUD 1945”; dan 2) Pasal 77: “Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.” g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemerintah, permohonan provisi para pemohon terlalu berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim MK menolak permohonan provisi para pemohon. B. DALAM POKOK PERKARA 183 1. Tanggapan terkait pemberlakuan Pasal 49 ayat (1) dan (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. a. Pada prinsipnya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembentuk Undang-Undang (policy maker) memiliki kewenangan yang disebut dengan open legal policy. Kewenangan tersebut memberikan kebebasan kepada policy maker untuk membentuk norma tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, apabila pembentuk Undang-Undang merasa perlu ada yang diperbaharui dari sistem sektor jasa keuangan termasuk kewenangan suatu lembaga, hal tersebut dapat saja dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Konstitusi. b. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa pembentukan UU P2SK salah satunya dilandasi oleh Pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang stabil dan tumbuh secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut UU P2SK mengatur agar kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. c. Pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang, telah mempertimbangkan pentingnya fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan. Dalam perkembangannya, lembaga jasa keuangan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif. d. Selain itu, terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, 184 dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) juga telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Kondisi ini menyebabkan regulasi yang didasarkan atas sektor menjadi tidak efisien karena adanya gap dalam regulasi dan supervisi. (Diperlukan keahlian khusus untuk menangani kompleksitas tersebut). e. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, antara lain kompleksitas bisnis akibat perkembangan teknologi informasi, disrupsi teknologi, munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan telah menjadi isu utama bagi lembaga pengawas dan lembaga pengatur. Lembaga-lembaga tersebut, yang pada awalnya belum memperhatikan masalah-masalah lintas sektoral di sektor jasa keuangan, kemudian mulai mencari struktur kelembagaan yang bersifat terintegrasi. f. Semakin kompleksnya permasalah-permasalahan di sektor jasa keuangan membuat kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi komponen utama good governance. Untuk meningkatkan good governance pada lembaga pengawas jasa keuangan, banyak negara melakukan revisi struktur lembaga pengawas jasa keuangannya. g. Seluruh uraian di atas merupakan original intent para pembentuk Undang-Undang untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK. Kewenangan penyidikan OJK tersebut sudah barang tentu untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi, disrupsi teknologi, dan lain- lain sebagaimana paparan di atas. Penambahan unsur penyidik OJK dari “pegawai tertentu” kiranya sudah semestinya mengingat penyidikan tindak pidana yang kompleks di sektor jasa keuangan memerlukan keahlian khusus. 185 h. Berdasarkan uraian di atas juga tampak bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 mengingat: 1) UU P2SK dibentuk oleh lembaga pembentuk Undang-Undang yaitu Pemerintah dan DPR. 2) Pembaharuan ketentuan dibuat untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, khususnya perkembangan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 3) Pembaharuan ketentuan secara tegas mengakui peran dan keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian/Lembaga lainnya sesuai tugas dan fungsinya. i. Selanjutnya, ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengingat: 1) POLRI tetap dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan serta menjalankan fungsi sebagai koordinator dan pengawas penyidikan, sesuai KUHAP. Hal ini ditegaskan dalam peraturan turunan UU P2SK, yaitu Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (PP 5 Tahun 2023). 2) Teknis pelaksanaan penyidikan sudah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP 5 Tahun 2023, termasuk koordinasi antara penyidik OJK dan penyidik POLRI. j. Selain itu, ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, karena UU P2SK dalam penyelenggaraannya juga wajib berdampingan dengan hukum positif lain yang ada, seperti Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP. Dengan demikian Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK tidak dimaksudkan untuk bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Bahkan dalam penyidikan, UU P2SK secara tegas mengakui perlunya peran dan keterlibatan POLRI. Hal ini terlihat pada Pasal 49 ayat (6) dalam Pasal 8 Angka 21 UU 186 P2SK yang mengamanatkan “Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” 2. Penyidik Pegawai tertentu pada OJK tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang termuat dalam KUHAP a. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK, Penyidik OJK tidak hanya terdiri dari penyidik pegawai tertentu di OJK, namun meliputi penyidik dari institusi lain yaitu pejabat penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana kutipan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK, sebagai berikut: “Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. Pegawai tertentu; yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.” b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK tersebut ternyata bahwa tidak ada penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh penyidik pegawai tertentu. Semua penyidikan dilakukan oleh tim penyidik OJK yang terdiri dari unsur POLRI, PPNS, dan pegawai tertentu. c. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK, pegawai di lingkungan OJK dapat diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai penyidik OJK dari pegawai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Adanya Penyidik OJK dari pegawai tertentu tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan dan kompetensi Penyidik OJK dalam melakukan penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan, yang memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri serta dengan spektrum yang sangat luas dengan berbagai model tindak pidana. 187 e. Selanjutnya, berkenaan dengan penyidik pegawai tertentu pada OJK, dapat kami berikan penjelasan: 1) Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK telah diatur bahwa penyidik pegawai tertentu ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah memenuhi kualifikasi oleh POLRI. 2) Selanjutnya, Pasal 49 ayat (4) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK mengatur bahwa administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. f. Bahwa terkait persyaratan dan kualifikasi penyidik pegawai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP 5 Tahun 2023. g. Selanjutnya ketentuan mengenai pengangkatan penyidik pegawai tertentu diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 PP 5 Tahun 2023, sebagai berikut: 1) Pasal 16 ayat (1) “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, selain Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil dapat diangkat sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan Pegawai Tertentu.” 2) Pasal 16 ayat (2) “Pegawai tetap Otoritas Jasa Keuangan dapat diangkat sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku atau sesuai jangka waktu yang disepakati oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ada pengaturan yang jelas mengenai persyaratan, kualifikasi, dan pengangkatan pegawai tertentu sebagai Penyidik OJK. Pengaturan tersebut telah melibatkan institusi lain di luar OJK, termasuk POLRI. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugasnya, Penyidik OJK juga berkoordinasi dengan POLRI. Dengan demikian, Penyidik Pegawai Tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU 188 P2SK jelas tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang termuat dalam KUHAP dan prinsip pembatasan kekuasaan. i. Bahwa penyidikan tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan melibatkan transaksi keuangan yang rumit dan terselubung. Selain itu, tindakan kejahatan keuangan dapat terjadi dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi. Untuk mengatasi jenis tindak pidana ini, diperlukan penyidik yang memiliki pengetahuan khusus tentang mekanisme keuangan, regulasi sektor keuangan, dan analisis keuangan yang mendalam. Dengan demikian penyidikan OJK sebagaimana diatur dalam UU P2SK kiranya merupakan lex specialis dari penyidikan tindak pidana pada umumnya sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ketika terdapat perbedaan antara UU P2SK dengan KUHAP, maka dalam menjalankan tugasnya OJK tetap terikat pada UU P2SK. Terlebih jika hal tersebut diatur secara khusus dalam UU P2SK. Hal ini sejalan dengan prinsip lex specialis derogat legi generalis. 3. Tanggapan terkait penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya merupakan kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK. a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1 UU P2SK telah diatur bahwa: “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” b. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK perlu di dukung dengan penyidik yang memiliki keahlian terkait sektor jasa keuangan, di mana tindak pidana di sektor jasa keuangan seringkali melibatkan transaksi keuangan yang rumit dan terselubung. Aktivitas ilegal seperti insider trading (perdagangan orang dalam), manipulasi pasar, dan tindakan kejahatan keuangan lainnya dapat terjadi dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi. Untuk mengatasi jenis tindak pidana ini, diperlukan penyidik yang memiliki pengetahuan khusus tentang 189 mekanisme keuangan, regulasi sektor keuangan, dan analisis keuangan yang mendalam. Wewenang penyidikan dilakukan oleh penyidik OJK pada Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK memberikan penekanan adanya tuntutan keahlian dan spesialisasi khusus dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas dari OJK. c. Dengan adanya penyidik OJK, penegakan hukum di sektor keuangan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Penyidik OJK memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi tindak pidana khusus di sektor keuangan, sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat dan cermat. Selain itu, penyidik OJK juga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan metode investigasi yang sesuai dengan lingkungan sektor keuangan yang dinamis dan cepat berubah. d. Bahwa ketentuan dalam Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang menyatakan: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” sesungguhnya tidak menghilangkan atau mengurangi kewenangan Polri sebagai penyidik umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, mengingat implementasi Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK, khususnya sinergi antara Polri dan OJK, telah diatur dalam PP 5 tahun 2023. Dalam Pasal 6 PP 5 Tahun 2023 tersebut, telah diatur bahwa: “Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berada di bawah Koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia” Hal tersebut mencerminkan bahwa antara Polri dan OJK terdapat koordinasi dalam melaksanakan penyidikan dan memproses penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan. e. Sinergi antara kedua lembaga ini merupakan kunci dalam upaya penegakan hukum yang berhasil di sektor keuangan. Penyidik OJK harus bekerja sama dengan POLRI untuk mengoptimalkan sumber daya dan memastikan penegakan hukum yang komprehensif dan 190 terintegrasi dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, tidak ada pembatasan/pemusatan wewenang penyidikan hanya pada penyidik OJK saja, tetapi juga melibatkan POLRI dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. f. Dengan demikian, berdasarkan UU P2SK dan PP 5 Tahun 2023, Penyidik POLRI dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dilaporkan oleh para pemohon, sehingga permasalahan yang diajukan oleh para pemohon terkait Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK, sebenarnya telah terselesaikan dalam implementasi praktek dengan terbitnya PP 5 Tahun 2023. 4. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: a. Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. b. Penyidik Pegawai tertentu pada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang termuat dalam KUHAP. c. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang telah dilengkapi dengan penerbitan PP 5 Tahun 2023, penyidik Polri tetap dapat melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan dan Polri tetap menjadi Koordinator dan Pengawas penyidikan sesuai KUHAP. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam Pokok Permohonan 191 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK tidak bertentangan dengan UUD 1945; atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN (BERTANGGAL 28 AGUSTUS 2023) Menindaklanjuti persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang dimohonkan oleh Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. dkk selaku kuasa hukum dari Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi AJB Bumiputera 1912 (Pemohon I), I Made Widia (Pemohon II), Ida Bagus Made Sedana (Pemohon III), Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati (Pemohon IV), Bakhtaruddin (Pemohon V), Muhammad Fachrorozi (Pemohon VI), untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon, sesuai registrasi permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor: 59/PUU- XXI/2023, perkenankan kami selaku kuasa Presiden Republik Indonesia, menyampaikan Keterangan Tambahan tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: A. Pertanyaan dari Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Konstitusi Saldi Isra 1. Mohon penjelasan terkait bagaimana bentuk keterlibatan Polri ketika pembahasan UU P2SK terutama soal norma kewenangan penyidikan. Penjelasan: a. UU P2SK merupakan undang-undang yang berasal dari inisiatif DPR dan telah dibahas bersama Pemerintah. Rancangan UU P2SK pada saat pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah ditayangkan di website DPR untuk mendapat masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). b. Pada saat Rancangan UU P2SK disampaikan kepada Presiden dan Pemerintah melakukan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Pemerintah membuka masukan dari kementerian/Lembaga (k/l) dan 192 melakukan koordinasi dengan k/l terkait, serta membuka akses agar masyarakat dapat memberikan masukan terhadap Rancangan UU P2SK melalui website yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) (https://e-partisipasi.peraturan.go.id ket: sudah tidak bisa diakses karena RUU sudah menjadi UU), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (https://www.kemenkeu.go.id/ partisipasipublik-ruup2sk), dan DPR (https://www.dpr.go.id/uu/detail/ id/449). Hal ini merupakan salah satu bentuk dari meaningful participation. c. Ketentuan mengenai penyidikan telah masuk dalam Daftar Inventaris Masalah Rancangan UU P2SK dan telah dibahas/disempurnakan rumusannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) serta telah disetujui oleh semua fraksi. d. Pembahasan tingkat satu dan tingkat dua Rancangan UU P2SK maupun proses selanjutnya hingga menjadi UU, telah mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Mohon penjelasan terkait dengan perdebatan yang terjadi dan pertimbangan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (PP 5 Tahun 2023) yang sebagian isinya mengoreksi UU P2SK, karena secara hierarkis Peraturan Pemerintah tidak bisa mengoreksi Undang-Undang. Penjelasan: a. Pemerintah melakukan pengaturan melalui pembentukan PP 5 Tahun 2023 dimaksudkan bukan untuk mengoreksi ketentuan dalam UU P2SK yang mengatur penyidikan, namun dimaksudkan untuk mendukung sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan sejalan dengan ketentuan Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang antara lain mendudukkan fungsi Polri sebagai bagian dari penyidik OJK dan memperhatikan kedudukan dan fungsi Polri sebagai koordinator pengawas penyidikan. b. Kewenangan Pemerintah membentuk PP 5 Tahun 2023 merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 193 Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah disusun untuk menjalankan undang-undang. c. Efektivitas penegakan hukum di sektor jasa keuangan memerlukan kerja sama dan sinergi yang baik antara Polri dan OJK. Oleh karena itu, PP 5 Tahun 2023 mengatur mengenai sinergi antara Polri dan OJK untuk mendukung efektivitas penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Selain itu, PP 5 Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan panduan bagi Penyidik OJK dalam pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan mengatur lebih lanjut mekanisme mengenai kewenangan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan oleh Polri kepada Penyidik OJK dalam pelaksanaan tugasnya. d. Diktum “Mengingat” pada PP 5 Tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah menggunakan berbagai ketentuan yang terkait dalam rangka menyinkronkan ketentuan penyidikan yang saling berkaitan antara UU P2SK dan ketentuan penyidikan yang terdapat dalam KUHAP sebagai pedoman untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dengan pencantuman KUHAP sebagai salah satu dasar hukum pembentukan PP 5 Tahun 2023, dapat dipahami bahwa PP 5 Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengharmonisasikan ketentuan penyidikan yang terdapat dalam UU P2SK dan KUHAP. e. Pokok-pokok yang diatur dalam PP 5 Tahun 2023 mengatur juga di antaranya mengenai: 1) kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilaksanakan baik oleh POLRI sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun oleh Penyidik OJK berdasarkan UU P2SK, 2) pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh POLRI kepada Penyidik OJK, 3) pembinaan teknis oleh POLRI kepada Penyidik OJK, 4) kewenangan dan tanggung jawab Penyidik OJK, 5) persyaratan dan kualifikasi Pegawai Tertentu untuk dapat diangkat menjadi Penyidik OJK, dan 6) kode etik Penyidik OJK. 194 f. Dengan demikian, jelas bahwa PP 5 Tahun 2023 tidak dimaksudkan untuk melakukan koreksi atas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang namun diterbitkan untuk menyelaraskan dan mempertegas ketentuan- ketentuan penyidikan secara umum yang diatur dalam KUHAP dengan ketentuan penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023. Keselarasan ketentuan-ketentuan penyidikan dimaksud penting untuk dilakukan dalam menciptakan integrated criminal justice system yang memadukan kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan yang diatur dalam UU P2SK dengan penyidikan secara umum sesuai ketentuan dalam KUHAP. 3. Mohon penjelasan atas status pegawai OJK yang diberi kewenangan penyidikan. Dalam KUHAP, penyidikan boleh dilakukan oleh pihak lain (selain POLRI) sepanjang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penjelasan: a. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK, telah diatur bahwa Penyidik OJK antara lain dapat berasal dari pegawai tertentu, yang sesuai dengan PP 5 Tahun 2023 adalah pegawai tetap OJK. Kewenangan OJK melakukan penyidikan penting dilakukan dalam mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Hal tersebut merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 halaman 234 paragraf [3.14] yang menyatakan: “Bahwa kewenangan OJK yang diberikan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari politik hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oleh karenanya diperlukan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu sehingga kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan dasar pemikiran tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK adalah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan perekonomian nasional. Artinya, penyidikan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dari pencapaian tujuan dimaksud.” b. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, status pegawai OJK bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberian 195 kewenangan bagi pegawai OJK untuk menjadi penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK. Pemberian kewenangan ini diperlukan untuk mendukung kelancaran penyidikan sektor jasa keuangan dan mengantisipasi tantangan ke depan yang semakin kompleks. c. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK, pegawai di lingkungan OJK dapat diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai penyidik OJK dari pegawai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Adanya Penyidik OJK dari pegawai tertentu tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan dan kompetensi Penyidik OJK bersama Penyidik lainnya dalam melakukan penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan, yang memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri serta dengan spektrum yang sangat luas dengan berbagai model tindak pidana. e. Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK telah diatur bahwa penyidik pegawai tertentu ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah memenuhi kualifikasi oleh Polri. Bahwa terkait persyaratan dan kualifikasi penyidik pegawai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK juga telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) PP 5 Tahun 2023. f. Dengan demikian berdasarkan Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK dan PP 5 Tahun 2023, telah ada pengaturan yang jelas mengenai persyaratan, kualifikasi, dan pengangkatan pegawai tertentu khususnya pegawai OJK untuk dapat ditetapkan sebagai sebagai Penyidik OJK. Pengaturan tersebut telah melibatkan institusi lain di luar OJK, termasuk Polri. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugasnya, Penyidik OJK juga berkoordinasi dengan Polri. Dengan demikian, ketentuan mengenai Penyidik OJK yang berasal dari Pegawai Tertentu dalam hal ini pegawai OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK telah sejalan dengan KUHAP. B. Pertanyaan dari Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo 196 1. Mohon penjelasan terkait ketentuan 49 ayat (5) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK yang menghapus kewenangan penyidik Polri, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102 tahun 2018 terdahulu telah menyatakan bahwa penyidik Polri dan penyidik OJK berwenang melakukan penyidikan serta adanya kewajiban untuk berkoordinasi. Penjelasan: a. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK perlu dibaca secara utuh, yang pada intinya pengaturan dalam Pasal 49 tersebut lebih banyak mengatur mengenai penyidik OJK yang terdiri dari unsur Polri, PPNS, dan pegawai tertentu. Sedangkan, untuk mekanisme koordinasi dengan penyidik lainnya seperti Polri telah diatur dalam Pasal 49 ayat (6) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang menyatakan “Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK menegaskan bahwa “Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai koordinator dan pengawas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana”. Oleh karena itu, peran Polri dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah sebagai koordinator dan pengawas penyidikan. b. Demikian juga kewenangan Polri terhadap penyidik dari pegawai tertentu tercermin dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang mengatur bahwa pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik ditetapkan setelah memenuhi kualifikasi oleh Polri. c. Bahwa ketentuan dalam Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang menyatakan “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK” sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi kewenangan Polri sebagai penyidik umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, mengingat penyidik dari Polri tetap menjadi bagian dari penyidik OJK dan fungsi Polri sebagai koordinator pengawas penyidikan telah ditegaskan pada Pasal 49 ayat (1) dan penjelasannya dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK. 197 d. Pada prinsipnya Pemerintah sependapat dengan pandangan Majelis Hakim MK dalam putusan MK Nomor 102 tahun 2018 bahwa perlu dilakukan koordinasi yang baik antara OJK dan Polri dalam rangka penyidikan sektor jasa keuangan. Hal tersebut sejalan dengan mekanisme koordinasi yang dituangkan dalam PP 5 Tahun 2023. e. Sebagai penjabaran Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK tersebut, Pemerintah telah mengatur mengenai sinergi antara Polri dan OJK dalam peraturan turunan UU P2SK yaitu PP 5 Tahun 2023, yang telah mengatur bahwa penyidik di sektor jasa keuangan termasuk pejabat penyidik pada institusi Polri. f. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK tidak dimaksudkan untuk menghapus kewenangan penyidik Polri, karena ketentuan Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK apabila dibaca secara utuh telah mengatur adanya koordinasi antara Polri dan OJK dalam melaksanakan penyidikan dan memproses penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan, dengan memperhatikan kedudukan Polri sebagai koordinator pengawas penyidikan. 2. Uraikan hubungan antara rumusan pasal yang diuji dengan KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 27/1983), UU Kepolisian, dan posisi serta kewenangan PPNS. Penjelasan: a. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi kewenangan Polri dan peran PPNS dalam menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan namun bertujuan untuk saling mendukung dan melengkapi, karena dalam penyelenggaraannya ketentuan tersebut juga wajib berdampingan dengan hukum positif lain yang ada, seperti KUHAP, PP 27/1983, Undang-Undang Kepolisian, dan pengaturan mengenai kewenangan PPNS. b. Keberadaan penyidik OJK yang terdiri atas Penyidik Polri, PPNS, dan pegawai tertentu pada OJK sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 198 8 angka 21 UU P2SK tidak menghapuskan kewenangan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP dan Pasal 2 PP 27/1983. Meskipun pegawai tertentu OJK yang diangkat sebagai Penyidik berstatus bukan PNS, pada hakikatnya kewenangan yang dimiliki oleh pegawai tertentu tersebut sama dengan Penyidik PNS. Keberadaan pegawai tertentu sebagai penyidik merupakan unsur pendukung dalam pengembanan fungsi Polri sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Kepolisian. c. Bahwa Polri tetap dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai KUHAP. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK dan dalam Pasal 2 ayat (3) PP 5 Tahun 2023 sebagai regulasi turunan UU P2SK yang pada pokoknya mengatur pejabat penyidik Polri berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan KUHAP. d. Selain itu, dalam hal penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, fungsi Polri sebagai koordinator dan pengawas penyidikan sesuai KUHAP telah diatur dalam Pasal 6 PP 5 Tahun 2023. e. Selanjutnya, teknis operasional penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan juga telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP 5 Tahun 2023, termasuk koordinasi antara penyidik OJK dan penyidik Polri. KETERANGAN WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA • Bahwa tanggal 11 Januari 2023, rancangan UU P2SK ada di meja Presiden di mana batas pengesahan adalah tanggal 12 Januari 2023; • Bahwa terdapat 2 (dua) versi yaitu naskah dengan Pasal 49 ayat (5) menyatakan “dapat dilakukan penyidikan oleh OJK” dan naskah yang menyatakan “hanya dilakukan penyidikan oleh OJK”. Namun yang berada di meja Presiden adalah naskah yang berisi “hanya”; • Bahwa selama tanggal 11-12 Januari 2023, Wamen mengadakan 3 (tiga) kali rapat terbatas dengan Presiden untuk membahas rancangan tersebut dan memberi masukan bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945; 199 • Bahwa menurut Wamen Kumham, ketentuan Pasal 49 ayat (5) jika ditafsirkan menurut hukum acara pidana berlaku asas exceptio firmat regulam. Hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain. Kata-kata penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh OJK, itu tidak ada interpretasi lain. Maka pasal a quo menghilangkan kewenangan penyidikan Polri yang otomatis bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945; • Bahwa menurut Wamen Kumham, jika naskah rancangan UU P2SK tersebut disahkan akan berimplikasi kepada 400 perkara yang sedang ditangani oleh Bareskrim atas tindakan penahanan, pemblokiran, penyitaan, dan lainnya; • Bahwa kemudian Presiden tetap menandatangani hasil Paripurna DPR dan naskah undang-undang a quo; • Bahwa PP 5/2023 dibuat oleh Wamen Kumham sebagai pintu darurat untuk menyelamatkan perkara-perkara yang ada di Bareskrim dan agar tidak ada terjadi kekosongan hukum yang akan menyebabkan perkara-perkara dihentikan seketika akibat Polri kehilangan kewenangan berdasarkan undang-undang a quo; • Bahwa dalam integrated criminal justice system boleh ada penyidik tertentu, boleh ada penyidik pegawai negeri sipil, tetapi tidak boleh menghilangkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia; • Oleh karena itu, Pemerintah tidak keberatan adanya penyidik tertentu karena diperbolehkan dalam system peradilan pidana dan terhadap frasa yang mengatakan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan oleh OJK bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. KETERANGAN TAMBAHAN (BERTANGGAL 25 SEPTEMBER 2023) I. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Bahwa sebenamya ada sesuatu yang ambigu atau keraguan di dalam memberikan penegasan soal keterangan atau sikap baik Pemerintah maupun OJK sendiri. Dari Pasal 49 dan Pasal 8 angka 21 itu, kalau di sana tetap ada kata atau frasa "hanya", Pak Wamen , bagaimana implementasi-implementasi yang katanya oleh Pemerintah maupun OJK sendiri tidak ada kendala , itu kemudian bisa secara inline dilaksanakan secara baik? Termasuk apa yang dicontohkan Kepolisian tadi bahwa ada kasus satu di Makassar yang kemudian berkas perkara dikembalikan. 200 Bahwa apakah intinya masih kemudian bisa kepolisian itu menggunakan dasar pasal tersebut? Sementara, pasal tersebut adalah mengkhususkan hanya OJK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Sementara, di keterangan-keterangannya mengatakan bahwa itu tidak menghilangkan. Bahkan, OJK mengatakan, "Tidak menganulir, pemerintah masih tetap bisa melakukan penyidikan tindak bidana sektor jasa keuangan kepolisian." Meskipun kemudian, bagaimana ketika itu dihadapkan pada normanya itu, Pak Wamen ? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi lsra Seberapa jauh melibatkan kepolisian dalam pembahasan undang-undang aquo? Tolong dijelaskan , ada atau tidaknya. Yang di dalamnya polisi, itu kan juga bagian dari Pemerintah. Nah, bagaimana keterlibatan polisi? ltu belum dijelaskan di keterangan tambahan yang dibuat oleh Pemerintah. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat Dari pasal a quo ini sebetulnya sudah menegasikan fungsi penyidik yang dilakukan oleh polisi, tapi kemudian ada ngeles-ngeles , ini lex spesialis, sehingga yang umum masih tidak berlaku. Bagaimana ini pembentuk undang- undang? Ada ketentuan umumnya begitu, ketentuan yang tidak spesialis begitu, kok undang-undang spesialisnya begini? Bagaimana ini proses penyusunannya? Tapi kemudian dikoreksi melalui PP, apa bisa Prof. Saldi menanyakan pada sidang yang lalu? Ada ketentuan undang-undang begitu, kok dikoreksi melalui PP. Penjelasan/Tanggapan: Keterangan Wakil Menteri Hukum dan HAM Saya memang sengaja datang pada hari ini untuk menceritakan duduk persoalan yang sebenarnya . Saya ingat persis waktu itu tanggal 11 Januari 2023, itu tinggal sehari naskah undang-undang ini sudah berada di meja Presiden. Sehingga setelah dikirim itu waktunya sudah 30 hari, maka mengapa sampai pengundangannya itu persis batas waktu hari terakhir, 12 Januari 2023. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, ada dua versi undang-undang ini. Yang satu, Pasal 49 ayat (5) itu berbunyi, "dapat dilakukan penyidikan oleh OJK", tapi satu naskahnya berbunyi "hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK". Lalu waktu itu kami menelusuri naskah yang dikirim kepada Presiden, 201 berbunyi bahwa Pasal 49 ayat (5), "penyidikan itu hanya dapat dilakukan oleh OJK". Dalam dua hari itu, Bapak/lbu Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, tiga kali kami mengadakan rapat terbatas . Saya ditanya oleh Bapak Presiden, saya katakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pasal 30 ayat (4) menyatakan polisi memegang kekuasaan penegakan hukum. Polisi sebagai pemegang kekuasaan penegakan hukum tidak lain dan tidak bukan dalam konteks hukum pidana, dia sebagai penyidik, dalam integrated criminal justice system di seluruh dunia tidak ada yang namanya selain polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil maupun penyidik tertentu, mereka itu adalah supporting system, artinya mereka memiliki kewenangan menyidik, tapi tidak menghilangkan kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan. Bapak/lbu Yang Mulia, Ketentuan Pasal 49 ayat (5) kalau kita diajari menafsirkan hukum acara pidana itu berlaku asas exceptio firmat regulam. Hukum acara pidana itu yang sudah jelas tidak boleh ditafsirkan lain. Kata- kata "penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan", itu tidak ada interpretasi lain. Berarti pasal itu menghilangkan kewenangan penyidikan Polri yang otomatis bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Bapak/lbu Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dalam rapat terbatas itu saya katakan kepada Bapak Presiden, "Pak, ini kalau disahkan, akan berimplikasi terhadap kurang-lebih 400 perkara yang sedang ditangani oleh Bareskrim. Karena Bareskrim tentunya sudah melakukan penahanan, melakukan pemblokiran, penyitaan dan lain sebagainya. Kalau undang- undang ini serta-merta berlaku, berarti kan penahanan, penyitaan yang telah dilakukan oleh Bareskrim itu dia kehilangan kekuatan. Lalu bagaimana? Terus terang saja Bapak/lbu, saya harus mengaku bahwa PP Nomor 5 Tahun 2023 itu saya yang buat, hanya sebagai ibarat pintu darurat untuk menyelamatkan perkara-perkara yang ada di Bareskrim pada saat itu. Tetapi saya sadar penuh kalau PP ini diuji di Mahkamah Agung, pasti dibatalkan karena PP itu bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5). Oleh karena itu, timbul di dalam Ratas itu ya sudah. Karena berdasarkan hasil Paripurna DPR dan naskah undang-undang yang dikirim ke Presiden itu 202 Pasal 49 ayat (5) itu tertulis hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK, maka waktu itu ya sudah, selesai ini disahkan, silakan diuji di Mahkamah Konstitusi. Sebelum Polri mengajukan uji materi ini, ternyata ada pihak yang melakukan uji materiil terhadap Pasal 49 ayat (5). Jadi saya sependapat betul dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Arief bahwa sepanjang kata-kata "penyidikan hanya dapat dilakukan oleh OJK", itu melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 30 ayat (4) karena mau-tidak mau, suka-tidak suka dengan menggunakan asas exceptio firmat regulam tidak diinterpretasikan lain, selain menegasikan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan. lntinya, Bapak/lbu Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, kami ingin mengatakan bahwa dalam integrated criminal justice system boleh ada penyidik tertentu,boleh ada penyidik pegawai negeri sipil, tetapi tidak boleh menghilangkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, mencoba mendudukkan persoalan mungkin saya sebagai Pemerintah, sekaligus sebagai saksi fakta yang kemudian memang melihat ketika undang-undang ini akan disahkan, memang terjadi ada beberapa hal yang kemudian mengapa sampai PP itu muncul dan mengapa pada hari terakhir baru kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan persis tanggal terakhir tanggal 12. Karena kebetulan kamilah yang membawa naskah itu ke DPR untuk ditandatangani oleh lbu Ketua DPR pada tanggal 12 Januari 2023. Jadi, Bapak/lbu Yang Mulia, sekali lagi kami tegaskan bahwa sepanjang penyidik tertentu, Pemerintah tidak keberatan karena itu dibolehkan dalam sistem peradilan pidana, tetapi frasa yang mengatakan bahwa "penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan", sependek pengetahuan kami itu bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan penegakan hukum kepada Polri, bukan kepada institusi manapun. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 25 Agustus 2023 yang diterima oleh pada tanggal 25 203 Agustus 2023 dan Keterangan Tambahan bertanggal 22 September 2023 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. PENDAHULUAN 1. Bahwa sesuai Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyebutkan: Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan. Atas permintaan keterangan tertulis dimaksud maka sesuai Pasal 41 ayat (3) UU MK, Lembaga negara wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima; 2. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan para pihak dalam perkara Pengujian Undang-Undang adalah (a) pemohon; (b) pemberi keterangan; dan (c) pihak terkait. Lebih lanjut di Pasal 5 ayat (2) disebutkan: dalam keadaan tertentu, Mahkamah dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai pihak terkait. Kemudian di Pasal 6 disebutkan salah satu pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Lembaga negara; 3. Bahwa Polri merupakan Lembaga negara yang kedudukannya diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yaitu: Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Lebih lanjut Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum; 204 4. Bahwa penegasan Polri sebagai Lembaga negara disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; 5. Bahwa mengingat Polri memenuhi unsur sebagai Lembaga Negara dan berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 23.59/PUU/TAP.MK/PT/7/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pihak terkait, maka sebagai bentuk ketaatan/kepatuhan terhadap UU MK, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi serta dalam rangka mendukung MK untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat UUD 1945, maka dengan ini Polri akan memberikan keterangan yang dibutuhkan yang terkait dengan permohonan dalam perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023; 6. Bahwa pemberian keterangan Polri atas permintaan MK, selama ini juga telah seringkali Polri berikan dalam berbagai perkara pengujian UU di MK. Sebagai contoh dalam 2 (dua) tahun terakhir Polri telah memberikan sebanyak 4 (empat) kali keterangan sebagai pihak terkait dalam persidangan Pengujian Undang-Undang di MK. II. POLRI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 7. Bahwa Polri merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan mendukung pencapaian tujuan negara sebagaimana dimaksud Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Hal ini dikarenakan Frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 205 tumpah darah Indonesia” juga mensyaratkan kebijakan Negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan negara; 8. Bahwa Polri merupakan lembaga negara yang tugas dan fungsinya disebut dalam UUD 1945, tepatnya Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan: Pasal 30 ayat (2): Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat (4): Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (5): Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang Ketentuan tersebut telah mendudukkan peran Polri dalam penyelenggaraan negara, yakni: Pertama, Polri menyelenggaraan urusan keamanan, disamping Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjalankan urusan pertahanan. Kedua, Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; Ketiga, Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Keempat, Polri sebagai main state organ (organ utama) dalam menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kelima, Polri sebagai Lembaga “Constitutional Importance” (Lembaga negara penting dalam Konstitusi); 9. Bahwa Polri adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Lebih lanjut jika undang-undang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, termasuk melawan kejahatan. Pada akhirnya, polisi akan menentukan secara konkrit apa yang 206 disebut penegakan ketertiban. (Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111 dan hlm 17). Karenanya, secara hakiki kebijakan legislasi yang mengurangi kewenangan Polri yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, dapat dikategorikan bentuk upaya mereduksi upaya perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban; 10. Bahwa negara menjalankan 4 (empat) fungsi, yaitu fungsi Regeling (pengaturan) yang kurang lebih identik dengan fungsi legislatif; fungsi Bestuur yang identik dengan fungsi pemerintahan eksekutif; fungsi Rechtspraak (peradilan); dan fungsi Politie yang merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (social order) dan peri kehidupan bernegara (Van Vollenhoven dalam Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, hlm. 14). Bahwa Fungsi Politie telah diejawantahkan dalam Pasal 30 UUD 1945 dalam penyelenggaraan tugas Polri; 11. Bahwa pengakuan terhadap keberadaan Polri secara ketatanegaraan, telah diakui kedudukannya dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, seperti: a. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949, pada Pasal 184 ayat (2), menyatakan “Undang-undang federal mengatur akibat2 pernjataan demikian itu dan dapat pula menetapkan, bahwa kekuasaan2 alat2-perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Konstitusi tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada alat2perlengkapan sipil jang lain ataupun kepada kuasa ketenteraan, dan bahwa penguasa2 sipil takluk kepada penguasa2 ketenteraan.” b. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, khususnya Pasal 130 yang menyatakan “Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian jang diatur dengan undang- undang.” Berdasarkan sejarah ketatanegaraan tersebut, menunjukkan keberadaan Polri sejak awal di desain sebagai lembaga yang berkharakteristik “Constitutional Importance” (Lembaga negara penting dalam Konstitusi) serta “Main State Organ” (Organ Utama) dalam menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan; 207 12. Bahwa, dalam perspektif ajaran “Trias Politika”, kedudukan Polri, merupakan bagian dari Kekuasaan Eksekutif yang berada di bawah Presiden dalam menjalankan fungsi Keamanan dan Ketertiban Umum. Dikatakan demikian, karena Penetapan Pemerintah 1946 No. 11/S.D tanggal 25 Juni 1946 menjelaskan bahwa mulai 1 Juli 1946 Djawatan Kepolisian merupakan djawatan tersendiri yang langsung dibawah pimpinan Perdana Menteri. Kemudian melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1949, yang diterbitkan tanggal 15 Juli 1949, dalam poin kedua, dijelaskan perubahan kedudukan Kepolisian menjadi dibawah Menteri Pertahanan. Seiring perkembangan ketatanegaraan, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Hal ini menunjukkan berdasarkan sejarah, garis lembaga Kepolisian memang berada pada wilayah kekuasaan Eksekutif dan berada di bawah Presiden dalam menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban; 13. Bahwa A.W Bradley & K.D Ewing dalam Constitutional And Administrative Law menjelaskan “Saat ini, dalam arti luas, eksekutif terdiri dari semua pejabat dan otoritas publik yang menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk layanan sipil dan angkatan bersenjata. Fungsi eksekutif juga dilakukan oleh polisi, otoritas lokal dan banyak badan hukum, serta oleh eksekutif…..” (AW Bradley & K D Ewing, 2007, Constitutional And Administrative Law, Fourteenth Edition, hlm 83); 14. Bahwa, kedudukan Kepolisian dalam menjalankan fungsi Keamanan yang ditegaskan dalam Pasal 30 UUD 1945, tidak lepas dari sejarah reformasi, yang dimulai dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah- Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Polri dari ABRI, kemudian Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri maupun Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, yang menjadi titik awal dimulainya proses reformasi Polri secara 208 menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri, serta sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Disisi lain, dihapuskannya Departemen Hankam dalam kabinet Persatuan Nasional dengan munculnya Departemen Pertahanan tanpa Kam (keamanan), menjadi upaya untuk memisahkan fungsi Han (pertahanan) dan kam (keamanan) tersebut. Dengan demikian, Polri sebagai ujung tombak dalam penanganan Keamanan dalam negeri, yang diberi otonomi yang lebih luas sesuai dengan fungsi, peranan, dan tugas pokoknya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sehingga, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan RI lebih kuat setelah tercantum dalam amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2, hlm. 1457-1458); 15. Bahwa, implementasi fungsi dan tugas Polri, yang diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 yakni “sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”, dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, diatur lebih lanjut diatur dalam UU Polri. Pasal 13 UU Polri menjelaskan perihal Tugas pokok Polri, diantaranya: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.; 16. Bahwa Penjelasan Pasal 13 UU Polri tersebut, menyatakan bahwa Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan; 17. Bahwa berkenaan dengan 3 (tiga) tugas pokok UU Polri, terdapat beberapa tugas Polri yang lebih rinci dalam Pasal 14 ayat (1) UU Polri, diantaranya: a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 209 d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Polri di huruf g untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan konsekuensi dari kewenangan Polri dalam tugas menegakkan hukum sebagaimana disebutkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945; 18. Bahwa selain UU Polri, secara praktik tugas Polri dalam menegakkan hukum terhadap semua tindak pidana yang merupakan amanat Konstitusi Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 telah diaktualisasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya: a. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 210 f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. h. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. k. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. m. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. n. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. o. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. p. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. q. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. r. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. s. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. t. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. u. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU. v. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. w. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 (Terkait Senjata Api, Senjata Tajam Dan Bahan Peledak). x. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. y. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. z. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. aa. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. bb. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. cc. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 211 dd. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. ee. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. ff. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. gg. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. hh. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ii. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. jj. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 19. Bahwa kewenangan Polri dalam menangani tindak pidana di bidang Ekonomi dalam berbagai Undang-Undang, memberikan pengakuan kepada Polri, untuk menyelenggarakan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Termasuk kewenangan Polri dalam penanganan Tindak Pidana Ekonomi yang telah dilakukan selama ini; 20. Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri SOTK), mengatur organisasi Polri yang menangani tindak pidana Ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Kapolri SOTK, yang menyatakan Susunan organisasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meliputi: a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Roenmin) b. Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) c. Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik) d. Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rokorwas PPNS) e. Urusan Keuangan (Urkeu) f. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud) g. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) h. Pusat Indonesian Automatic Finger Indentification System (Pusinafis) i. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) j. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) k. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) 212 l. Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) m. Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) n. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) o. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) p. Satuan Reserse Mobil (Satresmob) Kemudian dalam ketentuan tersebut, dijelaskan dalam susunan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) meliputi: a. Sub bagian Operasional (Subbagopsnal); b. Sub bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin ); c. Sub direktorat I (Subdit I): bidang industri dan perdagangan d. Sub direktorat II (Subdit II): bidang perbankan e. Sub direktorat III (Subdit III ): bidang pencucian uang f. Sub direktorat IV (Subdit IV ): bidang mata uang dan sistem pembayaran g. Sub direktorat V (Subdit V): bidang industri keuangan non bank (IKNB) h. Urusan Tata Usaha (Urtu); 21. Bahwa, penyelenggaraan penanganan terhadap tindak pidana Ekonomi dan khusus yang telah dilakukan oleh Polri berdasarkan UUD 1945 maupun berbagai UU diimplementasikan melalui Dittipideksus yang telah memiliki 279 orang personel yang memadai, dan juga personel- personel lainnya yang tersebar baik di setiap Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) serta Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) yang dapat menangani tindak pidana ekonomi dan khusus. Dengan banyaknya jumlah personel yang menangani tindak pidana ekonomi dan khusus di Polri menunjukkan hadirnya Negara dalam menjalankan tugas mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum di seluruh wilayah Indonesia; 22. Bahwa seluruh personel yang menangani tindak pidana ekonomi dan khusus, baik di Mabes Polri, Polda, Polres maupun Polrestabes telah dibekali dengan Pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kapasitas. Berdasarkan data yang ada para personel pada Dittipideksus, setidaknya telah mengikuti Pendidikan Kejuruan diantaranya di bidang: a. Pendidikan Pengembangan Spesial (Dikbangspes) Penyidik Reskrim Polri; b. Pendidikan Pengembangan Spesial (Dikbangspes) Pama Idik TPPU/Money Laundering; c. The International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP); 213 d. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Dan Keterampilan Penyelidikan Serta Penyidikan; e. Pendidikan Pengembangan Spesial (Dikbangspes) Perwira Pertama IDIK TP. Perbankan; f. Pendidikan Pengembangan Spesial (Dikbangspes) Perwira Pertama IDIK TP. Industri Keuangan NonBank (IKNB); g. Pendidikan Pengembangan Spesial (Dikbangspes) INSP. IDIK TP. Perbankan; h. The International Criminal Investigative Training Assistance Program (Instructor Financial Transaction Analyst); i. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus; dan j. JCLEC Financial Investigations Program. III. POLRI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA 23. Bahwa penegakan hukum merupakan salah satu peran Polri yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Polri, yang menyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), peran penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri adalah penegakan hukum pidana; 24. Bahwa Polri memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana oleh karena mengemban tugas untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya [Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri]. Polri telah mengatur langkah-langkah teknis dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara professional, salah satu contohnya adalah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Polri akan melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebaik mungkin agar 214 setiap tindak pidana yang terjadi dapat diproses dalam sistem peradilan pidana secara profesional; 25. Bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), antar sub sistem satu dengan lainnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pelaksana pidana) harus terintegrasi, sehingga mampu mewujudkan tujuan dari kebijakan kriminal yaitu social welfare dan social defence; 26. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, kewenangan Penyidikan dalam KUHAP dimiliki oleh Polri. Hal ini didasari dengan dianutnya asas diferensiasi fungsional oleh KUHAP. Dalam konteks peradilan pidana, pintu masuk untuk dapat ditegakkannya hukum dan keadilan (access to justice) adalah melalui penyelidikan dan penyidikan; 27. Bahwa terkait dengan peran Polri dalam penyidikan tindak pidana terdiri dari penegakan hukum pidana umum dan penegakan hukum pidana khusus. Polri diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Dalam penegakan hukum pidana khusus, beberapa undang-undang mengatur tentang adanya lembaga lain yang juga memiliki kewenangan penyidikan selain Polri, yang dikenal dengan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 28. Bahwa dalam praktiknya selama ini pelaksanaan penyidikan PPNS berada dibawah koordinasi dan diawasi oleh penyidik polisi. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi. Selain itu, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS merupakan salah satu tugas Polri yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Polri; 29. Bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS, diatur bahwa dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang kemudian diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri. Demikian juga pada saat 215 penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan melalui Penyidik Polri; 30. Bahwa kedudukan penyidik PPNS hanyalah membantu kepolisian dalam melaksanakan fungsi kepolisian. Dalam Pasal 1 angka 11 UU Polri, PPNS diartikan sebagai pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang- undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing; 31. Bahwa penegakan hukum pidana umum adalah penegakan hukum pidana untuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana amanat KUHAP dan UU Polri, Polri merupakan lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan untuk semua tindak pidana. Oleh karena itu, Polri memiliki tugas untuk melakukan penyidikan atas semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP; 32. Bahwa sebagai contoh, Polri akan melakukan tugas penyidikan ketika terjadi tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, atau pemerkosaan. Ketiga tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP. Penyidikan atas ketiga tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh Polri. Dalam konteks penegakan hukum pidana umum ini, KUHAP dan UU Polri menegaskan bahwa tidak ada institusi lain yang diberikan kewenangan penyidikan selain Polri; 33. Bahwa penegakan hukum pidana khusus adalah penegakan hukum pidana dengan dasar undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Negara telah membentuk beberapa undang-undang khusus untuk mengatur suatu tindak pidana tertentu yang tidak diatur dalam KUHAP. Hal ini dilakukan sebagai respon atas berbagai perkembangan tindak pidana yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Terkait dengan tugas penyidikan dalam penegakan hukum pidana khusus ini dapat diklasifikasi menjadi dua: (1) penyidikan hanya dilakukan oleh Polri; dan (2) penyidikan dapat dilakukan baik oleh Polri atau lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; 34. Bahwa selama tidak diatur dalam suatu undang-undang pidana khusus yang menyatakan bahwa penyidikan dapat juga dilakukan oleh PPNS dari lembaga lain atau institusi lain, maka penyidikan tindak pidana khusus akan 216 sepenuhnya dilakukan oleh penyidik yang berada di bawah institusi Polri. Dalam hal ini, kedudukan Polri adalah sebagai penyidik utama sebagaimana perannya dalam penegakan hukum pidana umum. Kewenangan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Polri. Namun demikian, yang menjadi pembedanya adalah dasar hukumnya. Dasar hukum penegakan hukum pidana umum oleh Polri sebagai penyidik utama adalah KUHP. Sementara dasar hukum penegakan hukum pidana khusus oleh Polri sebagai penyidik utama adalah UU Pidana Khusus di luar KUHP; 35. Bahwa dalam beberapa UU Pidana Khusus menunjukkan tidak disebutkan adanya pengaturan mengenai kewenangan penyidikan dari lembaga di luar Polri. Karena itu, Polri yang akan menjalankan tugas penyidikan tindak pidana tertentu tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa undang-undang pidana khusus, seperti UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam ke-empat undang-undang tersebut, tidak disebutkan adanya pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, penyidikan akan dilakukan oleh Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP dan peraturan pelaksanaanya (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo. PP Nomor 58 Tahun 2010); 36. Bahwa dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP dapat ditemukan adanya pengaturan mengenai penyidikan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada dibawah naungan lembaga atau instansi tertentu. KUHAP telah memberikan landasan tentang hal ini. Dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP dinyatakan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Penyidik adalah; (a) pejabat polisi Negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang”. Ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai penegasan bahwa KUHAP memberikan tempat bagi PPNS sebagai penyidik selain pejabat Polri; 217 37. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Polri. Dengan demikian wewenang yang dimiliki oleh PPNS sifatnya terbatas, sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus; 38. Bahwa sebagai contoh pengaturan adanya PPNS dari suatu lembaga atau institusi tertentu dapat dilihat dalam beberapa undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Misalnya: a. Pasal 182 (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. b. Pasal 102 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan “Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan”. c. Pasal 77 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”. d. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 218 Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta”. e. Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan”. f. Pasal 282 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran “Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. g. Pasal 84 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya”. h. Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku”; 39. Bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus merupakan bagian dari penegakan hukum yang harus dijalankan oleh Polri melalui tugas penyidikan. Sebagai rangkuman dari uraian tersebut dapat digambarkan dalam gambar berikut ini: 219 40. Bahwa Polri selalu meningkatkan (upgrading) kemampuan penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan, baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Berbagai bentuk pendidikan, pelatihan, dan kegiatan- kegiatan yang mampu menunjang kemampuan praktis para penyidik dilakukan secara kontinyu oleh Polri, terlebih lagi dengan perkembangan transnational organized crime (TOC) seperti contoh terorrism, illicit drugs trafficking, trafficking in persons, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling, dan termasuk juga international economic crime. Kasus-kasus TOC mengalami perkembangan yang begitu pesat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga para pelaku dengan sangat mudah untuk melakukan kejahatan lintas batas negara serta menjalankan aksinya dengan berbagai modus operandi baru; 41. Bahwa Polri menyadari bahwa penanggulangan kejahatan TOC harus dilakukan dengan kerjasama internasional antar aparat penegak hukum. Salah satu contoh yang dilakukan adalah kerjasama antara Polri dengan Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Toronto Metropolitan Police dan Integrated National Security Enforcement Team (INSET) Ontario, Canada dalam menangangi berbagai perkembangan TOC, baik di Indonesia maupun di Canada. Baik RCMP maupun Toronto Metropolitan Police Service bersedia bekerjasama dan saling mendukung dengan Polri dalam menghadapi berbagai perkembangan TOC. Contoh Lembaga Penegak Hukum Sumber Hukum Ruang Lingkup Penegakan Hukum Hukum Pidana Penegakan Hukum Pidana Umum KUHP Polri Pencurian, Pembunuhan, pemerkosaan, dll Penegakan Hukum Pidana Khusus UU Pidana Khusus Polri TP Terorisme, TP Pornografi, TPPO, dll Polri dan Lembaga Lain TPPU, Korupsi, Narkotika, Lingkungan Hidup, dll 220 IV. PENGATURAN DAN PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (UU OJK) 42. Bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri merupakan penyidik utama yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana secara umum, tanpa batasan ruang lingkup kejahatan tertentu. Pada masa sebelum dibentuknya UU OJK, penyidik Polri memiliki wewenang menangani penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 43. Bahwa kewenangan Polri dalam penyidikan kejahatan sektor jasa keuangan merupakan pelaksanaan dari berbagai undang-undang di sektor jasa keuangan, yaitu: a. Sektor Perbankan, diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998; b. Sektor Pasar Modal, diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; c. Sektor Perasuransian, diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana diubah menjadi UU No. 40 Tahun 2014; d. Sektor Dana Pensiun, diatur dalam UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; e. Sektor Perbankan Syariah, diatur dalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; f. Sektor Mata Uang, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 44. Bahwa dalam ketentuan undang-undang di atas, diatur mengenai berbagai jenis tindak pidana di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, perbankan syariah dan mata uang, yang merupakan bagian dari tindak pidana di sektor jasa keuangan; 45. Bahwa penanganan tindak pidana di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, perbankan syariah dan mata uang, dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP dinyatakan bahwa kewenangan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf g UU Polri ditegaskan bahwa Polri berwenang melakukan penyelidikan dan 221 penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 46. Dengan demikian, penyidikan terhadap tindak pidana di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, perbankan syariah dan mata uang, dilakukan oleh penyidik Polri. Dalam hal undang-undang sektor jasa keuangan sebagaimana disebutkan di atas menyatakan bahwa pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga berwenang, maka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS tersebut harus berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP; 47. Bahwa telah banyak kasus kejahatan sektor jasa keuangan yang berhasil diungkap oleh Polri sebelum berlakunya UU OJK, beberapa contoh diantaranya antara lain: a. Kasus Bank Century Pada 25 November 2008 Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perbankan dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun dalam kasus dana talangan (bail out) dari Lembaga Pejamin Simpanan (LPS) untuk menyelamatkan Bank Century. Dengan tersangka Robert Tantular. Tersangka diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selaku pemegang saham Robert telah diduga mempengaruhi direksi dan pegawai Bank Century sehingga gagal kliring. Robert telah meneken surat bodong yakni Letter of Commitment (LOC) tertanggal 15 Oktober 2008 dan 16 November 2008 dan Asset Management Agreement (AMA) pada 2005. Dalam perkara ini Robert Tantular akhirnya divonis dalam empat putusan pengadilan dengan total hukuman 21 tahun penjara. b. Kasus BNI 46 Pada 5 November 2003, Mabes Polri menangani kejahatan perbankan berupa Pembobol Bank BNI 46 Rp 1,7 Triliun dengan tersangka Edy Santosa, Kusadiyuwono (mantan Kepala Kantor Utama Cabang Bank BNI Kebayoran Baru), Jeffrey Baso (pengusaha pemilik PT Basomasindo dan PT Triranu Caraka Pacific), dan Aprilia Widharta (Direktur Utama PT Pan Kifros). Kemudian, Maria Pauline Lumowa alias Ny Erry,. Namun Maria Pauline Lumowa sudah kabur ke Singapura pada September 2003. Setelah buron selama 17 tahun. Akhirnya majelis hakim pengadilan 222 Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pada Maria Pauline Lumowa 18 tahun penjara pada Senin 24 Mei 2021. Hukuman ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 342 K/PID.SUS/2022 pada Jumat 4 Februari 2022. c. Kasus Citibank Pada 3 Maret 2011 penyidik dari Dittipideksus Bareskrim Polri berhasil menangkap Melinda Dee (Senior Relationship Manager di Citibank) tersangka pelaku kejahatan perbankan dalam bentuk transaksi palsu di Citibank yang dilakukan sejak Januari 2007-Februari 2011 yang menelan kerugian uang sejumlah nasabah Citibank sebesar Rp 46,1 miliar. Dalam kasus ini Melinda Dee disebut telah melakukan 117 transaksi ilegal terkait pemindahan isi rekening nasabah. Transaksi itu terdiri dari 64 transaksi dalam rupiah dengan nilai Rp 27.369.065.650 dan 53 transaksi dalam senilai 2.082.427 dollar AS. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 10 Miliar kepada Malinda. Diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Nomor1607/kasasi/2012 menjatuhkan putusan menghukumnya dengan penjara 8 tahun dengan denda 10 miliar dan subsider 1 tahun penjara pada Rabu, 17 Oktober 2012. d. Kasus Asuransi Sebelum diundangkannya UU OJK Polri telah berhasil mengungkap sejumlah perkara kejahatan sektor perasuransian. antara lain: 1) Pada tahun 2006 Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Penipuan dengan cara memberikan surat edaran kepada nasabah dan pembohongan publik kepada karyawan dan Nasabah PT Asuransi Jiwa Intan/Nussalife Financial. Pelaku dijerat menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP dan UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Asuransi; 2) Pada tahun 2008 Polri berhasil mengungkap kasus Penggelapan Kartu Peserta Asuransi milik TKI oleh Konsorsium dan Pialang Asuransi TKI. Pelaku dijerat dengan ketentuan Pasal 372 KUHP, 378 KUHP dan UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Asuransi; 3) Pada tahun 2008 Mabes Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana tidak melakukan pembayaran klaim asuransi dengan maksud 223 melakukan penggelapan premi dan atau penipuan pembayaran pertanggungan yang diajukan oleh PT. Hanjin Korindo. Pelaku diduga melanggar ketentuan 372 KUHP dan Pasal 21 ayat (2) dan (3), pasal 23 dan pasal 24 UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; 4) Pada tahun 2009 Mabes Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana TPPU, Asuransi atau Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan uang milik Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Pelaku diduga melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan (4) UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan atau pasal 3 dan Pasal 6 UU RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU RI Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP; 5) Pelaku kejahatan asuransi yang beroperasi sejak tahun 2010. Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengungkap kejahatan asuransi yang telah merugikan perusahaan asuransi besar PT Allianz Indonesia senilai Rp 4 miliar. Kejahatan asuransi ini dilakukan sebuah komplotan di wilayah Sukoharjo dengan melibatkan nasabah dan agen pihak asuransi. 48. Bahwa berdasarkan sejumlah contoh di atas maka praktik penyidikan oleh Polri dalam kasus-kasus kejahatan pidana sektor jasa keuangan selama kurun waktu sebelum diberlakukannya UU OJK berlangsung dengan baik. Karena Polri melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai KUHAP, UU Polri, UU sektoral sektor jasa keuangan, dan Perkapolri. V. PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN SETELAH BERLAKUNYA UU OJK 49. Bahwa setelah lahirnya UU OJK, penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan juga dapat dilakukan oleh OJK. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU OJK yang berbunyi: Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 224 50. Bahwa berdasarkan ketentuan UU OJK di atas, maka penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPNS) OJK. Ketentuan kewenangan penyidikan OJK tersebut pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018, MK pada pokoknya memutuskan bahwa kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum (kepolisian), sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya; 51. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 dinyatakan meskipun kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum (kepolisian), namun MK memberikan syarat agar kewenangan tersebut tidak berpotensi menjadi kesewenang-wenangan. Syarat utama agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, maka kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.15] Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018: “Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari”; 52. Bahwa selanjutnya dalam putusan a quo MK menyatakan bahwa apabila diletakkan dalam bingkai integrated criminal justice system harus ada keterpaduan penyidik bidang tindak pidana lainnya dengan penyidik Kepolisian. Keterpaduan demikian penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks itu, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga 225 lain yang mempunyai kewenangan penyidikan, masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan prinsip integrated criminal justice system; 53. Bahwa selanjutnya dalam putusan a quo MK menyatakan kewenangan penyidikan oleh OJK dilakukan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Koordinasi dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum; 54. Bahwa setelah putusan MK di atas, maka terdapat penegasan terhadap 3 (tiga) hal, sebagai berikut: a. Penyidik Kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. c. Pelaksanaan penyidikan oleh OJK harus dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian; 55. Bahwa Putusan MK a quo sebenarnya menegaskan keberlakuan ketentuan KUHAP mengenai koordinasi dan pengawasan penyidikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Koordinasi dan pengawasan ini telah diatur dalam UU Polri sebagai bagian dari salah satu tugas Polri. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Polri dinyatakan bahwa tugas Kepolisian diantaranya melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Koordinasi dan pengawasan tersebut dilakukan terhadap seluruh rangkaian kegiatan penyidikan, yakni sejak dimulainya penyidikan (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan), pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; 226 56. Bahwa dalam praktiknya, pada tahun 2020 disepakati Nota Kesepahaman antara Polri dan OJK tentang Kerjasama Pengamanan dan Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan (Nomor MOU-2/D.01/2020, Nomor NL/6/II/2020). Salah satu aspek dalam kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam penegakan hukum yang meliputi koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan; 57. Bahwa pelaksanaan kerjasama dalam penegakan hukum antara Polri dan OJK ditetapkan dalam Pedoman Kerja Nomor PRJ-1/MS.6/2020 dan PK/3/X/2020 tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Dalam pedoman kerja ini diatur mengenai Prosedur Bantuan Penegakan Hukum yang diberikan Polri kepada OJK bahwa dalam hal memerlukan bantuan penyidikan, maka penyidik OJK mengajukan permintaan tertulis kepada Kabareskrim Polri melalui pejabat pengemban fungsi Korwas (Koordinasi dan Pengawasan) PPNS Bareskrim Polri. Di tingkat daerah permintaan diajukan kepada Dirrekrimsus Polda melalui pejabat pengemban fungsi Korwas PPNS Polda dan Kapolres melalui Kasat Reskrim. Bantuan yang diberikan Kepolisian kepada OJK terdiri atas Bantuan Teknis, Bantuan Taktis, Bantuan Upaya Paksa dan Bantuan Pencarian Orang; 58. Bahwa bantuan teknis dalam rangka penyidikan diberikan kepada penyidik OJK dalam bentuk: a. bantuan pemeriksaan dokumen forensik dan digital forensik; b. pemeriksaan identifikasi sidik jari, pembuatan sinyalemen file foto daftar pencarian orang; c. pembuatan lukisan sketsa raut wajah pelaku kejahatan berdasarkan keterangan saksi; d. pemeriksaan psikologi meliputi motivasi melakukan tindak pidana, profil psikologi tersangka dan saksi; e. bantuan teknis kedokteran Kepolisian; 59. Bahwa bantuan taktis dari Polri diberikan kepada penyidik OJK dalam rangka melakukan penyidikan. Bantuan penyidikan dilaksanakan sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum. Kemudian bantuan peralatan dalam proses penyidikan sesuai kebutuhan; 227 60. Bahwa bantuan upaya paksa dalam rangka penyidikan yang diberikan Polri kepada penyidik OJK meliputi: a. Perintah membawa saksi/tersangka; b. Pemanggilan saksi/tersangka WNI di luar negeri; c. Penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan d. Penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan; 61. Bahwa bantuan pencarian orang terhadap tersangka yang telah dipanggil oleh penyidik OJK untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 2 (dua) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik Polri; 62. Bahwa terdapat beberapa contoh bantuan upaya paksa yang diberikan penyidik Bareskrim Polri kepada penyidik OJK: a. Memberikan bantuan penyidikan dalam upaya paksa berupa membawa tersangka dan/atau penangkapan kepada PPNS Departemen penyidikan Sektor Jaksa Keuangan OJK dalam perkara tindak pidana di bidang Perasuransian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1992 Jo Pasal 76 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu melakukan pengelapan premi atau kontribusi yang terjadi pada PT VEGA PRIMA INSURINDO periode 2012 s.d. 2013; b. Melaksanakan bantuan pendampingan bersama OJK dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (tahap II) sehingga diperlukan tindakan hukum berupa bantuan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan terhadap seorang tersangka terkait perkara atas dugaan tindak pidana dibidang perbankan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, lokasi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah; c. Melaksanakan bantuan upaya paksa kepada PPNS OJK dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umun (Tahap II) sehingga diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan seorang tersangka (mantan karyawan PT. CIMB Securities) di Tanggerang Selatan; 228 d. Melaksanakan bantuan upaya paksa kepada PPNS OJK dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum (Tahap II) sehingga diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan terhadap tersangka (Direktur Utama PT Sidomulyo Selaras, Tbk) terkait perkara dugaan tindak pidana di bidang pasar Modal, di Jakarta Pusat; e. Melaksanakan bantuan menghadirikan seorang tersangka kepada PPNS OJK berkaitan dengan dugaan tindak pidana asurasi yang diduga melanggar Pasal 73 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, di wilayah DKI Jakarta. VI. PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN SETELAH BERLAKUNYA UU OJK 63. Bahwa tindak pidana di sektor jasa keuangan termasuk dalam kategori kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan dengan nilai kerugian besar dan kejahatan yang berimplikasi luas bagi masyarakat; 64. Bahwa jumlah perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang ditangani oleh Bareskrim Polri, Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yakni sebanyak 1250 kasus. Dari data tersebut, tindak pidana di sektor perbankan sebanyak 618 kasus, kemudian di sektor mata uang sebanyak 606 kasus, dan tindak pidana di sektor asuransi dan pasar modal sebanyak 26 kasus; 65. Bahwa pada tahun 2020, Bareskrim Polri berhasil mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana ekonomi dan khusus di atas angka yang ditetapkan. Hasil yang dicapai Bareskrim Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Ekonomi dan Khusus di tahun 2020 dengan jumlah tindak pidana sebesar 161 Kasus. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah kasus tindak pidana sebanyak 114 kasus; 66. Bahwa beberapa contoh kasus di sektor jasa keuangan yang ditangani oleh Dittipideksus Bareskrim Polri pada tahun 2019 sampai dengan 2020 sebagai berikut: a. Pembobolan melalui aplikasi Mandiri online. Dugaan tindak pidana Transfer Dana Palsu dan/atau tindak pidana Perbankan yang merugikan berbagai kalangan mulai dari nasabah dan pihak Bank Mandiri dengan 229 total kerugian sekitar 13,3 Milyar rupiah dari Rekening nasabah sebanyak 251 orang. b. tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan penghimpunan dana dalam bentuk MTN/STN/RPH dan simpanan berjangka tanpa izin dengan menggunakan Koperasi Hanson Mitra Mandiri dan PT Hanson International, Tbk sejak tahun 2016 yang dilakukan secara bersama-sama, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan secara berkelanjutan di wilayah provinsi Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan wilayah lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Indonesia. c. Pada Tahun 2019-2020, Pengurus KSP Indosurya Cipta telah melakukan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo dari sertifikat simpanan berjangka tanpa persetujuan dari bukan anggota/bukan calon anggota dan anggota KSP Indosurya. Selama periode 2016-2020 telah melakukan penghimpunan dana masyarakat yang bukan merupakan anggota koperasi dengan produk berupa simpanan berjangka ISP & KOSPIN PREMIER. d. Kasus program Asuransi Protecto Investa Kresna (PIK) dan K-Lita pada PT Asuransi Jiwa Kresna. Oleh karena tertarik dengan bujuk rayu, promosi dan janji-janji yang disampaikan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna, para korban menjadi tertarik untuk mengikuti program Asuransi dari PT Asuransi Jiwa Kresna dan berjalannya waktu pihak PT Asuransi Jiwa Kresna tidak dapat memberikan keuntungan kepada para korban/nasabah dan juga dana investasi tidak dapat ditarik oleh para korban/nasabah. e. Dugaan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Pencucian Uang dengan cara terlapor yang tergabung pada Fikasa Group pada rentang waktu tanggal 14 Oktober 2016 hingga tanggal 25 April 2020 telah melakukan bujuk rayu kepada para korban yang mengatakan akan bertanggung jawab atas investasi, bunga minimum 9%/tahun, perusahaan terlapor telah memiliki ijin resmi dan untuk menyakinkan telah dibuatkan promisory note/perjanjian, namun faktanya terlapor tidak dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan; 230 67. Bahwa kinerja penyidik Bareskrim Polri dalam penanganan kasus tindak pidana ekonomi dan khusus tahun 2021 sebanyak 281 kasus dan berhasil diselesaikan sebanyak 237 kasus (84,34%). Berikut beberapa contoh kasus menonjol di sektor jasa keuangan yang ditangani oleh Dittipideksus Bareskrim Polri pada tahun 2021: a. Kasus Pinjaman online “rpcepat” (PT. Southeast Century Asia) Dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan/atau tindak pidana perlindungan konsumen dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana pencucian uang, yang diduga dilakukan oleh pengelola aplikasi rpcepat (PT. southeast century asia), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 jo Pasal 46 dan/atau Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Modus operandi dengan tersangka telah menawarkan pinjaman online melalui aplikasi rpcepat menawarkan peminjaman uang secara online dengan iming-iming tenor yang panjang dan suku bunga rendah, namun faktanya tenor dan suku bunga yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Diduga pembuatan aplikasi rpcepat dilakukan oleh PT. southeast century asia. Perusahaan tersebut melakukan verifikasi data simcard secara illegal (illegal acces) lalu dengan menggunakan sistem dan perangkat elektronik (modem poll, laptop, cpu, wifi, hp) melakukan SMS blasting berupa penawaran, pengiklanan dan penagihan kepada seluruh kontak handphone yang terdata dalam sistem. b. Kasus Pinjaman online illegal yang dilakukan PT. AFT Dugaan tindak pidana terkait pinjaman online illegal yang dilakukan PT. AFT sebagimana Laporan Polisi Nomor: LP/A/0617/VI/2021/ SPKT.DITTIPIDEKSUS/BARESKRIM POLRI tanggal 12 oktober 2021. Modus operandi PT AFT memberikan pinjaman online melalui desk collection pinjol ilegal dengan aplikasi kredit kilat/kredit kilat pro dimana 231 dalam proses penagihannya para pelaku menggunakan cara pengancaman, penghinaan, penistaan dan mengirim gambar porno (asusila) yang ditransmisikan melalui sms blast kepada peminjam (nasabah). Setelah dilakukan penindakan terhadap desk colection dari hasil pendalaman didapat fakta bahwa PT. AFT bertindak sebagai perusahaan penyelenggara transfer dana dalam kegiatan pijaman online ilegal tersebut. PT. AFT telah mengirim dana pinjaman kepada nasabah dan menerima pengembalian pinjaman dari nasabah. Dari keterangan para tersangka serta dokumen-dokumen yang ditemukan didapati fakta bahwa aplikasi kredit kilat/kredit kilat pro tersebut bermitra dengan KSP Inovasi milik bersama (KSP IMB). Setelah dilakukan pendalaman terhadap para tersangka desk collection didapat fakta bahwa pada saat melakukan sms blasting para desk collection menggunakan sim card yang sudah teregistrasi (illegal). c. Pengungkapan Kasus Investasi illegal dengan modus Cryptocurrency EDC cash Dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terkait investasi illegal dengan modus cryptocurrency EDC cash sebagaimana laporan polisi nomor: LP/B/0135/II/2021/BARESKRIM, tanggal 24 februari 2021; LP/1815/IV/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ, tanggal 5 April 2021; LP/1190/III/YAN.2.5./2021/ SPKT PMJ, tanggal 3 Maret 2021. Modus operandi korban mendaftarkan sebagai komunitas EDC cash dengan mendaftarkan sebagai member dengan cara membayar sejumlah uang dan akan mendapatkan koin, dan tersangka melakukan bujuk rayu kepada korban untuk melakukan top up. Namun koin yang diperoleh korban tidak bisa dijual karena sering terjadi perbaikan dalam aplikasi dan perubahan sistem yang terlalu sering dan tidak ada pemberitahuan kepada member, sehingga korban merasa tertipu dan melaporkan ke Bareskrim Polri. d. Pengungkapan Kasus Menerbitkan Deposito Bodong Bank BNI Cabang Makassar. Dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan terkait penerbitan deposito bodong bank BNI Cabang Makasar sebagaimana laporan polisi nomor: LP/B/0221/V/2021/BARESKRIM tanggal 1 April 2021. Modus operandi 232 tersangka memberikan deposito bilyet yang tidak pernah tercatat di sistem Bank BNI KCU Makassar dan nomor rekening yang tercantum dalam bilyet bukan rekening deposito melainkan nomor rekening tabungan taplus bisnis nasabah. e. Pengungkapan Kejahatan Investasi Suntik Modal Alat Kesehatan Dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana laporan Polisi Nomor: LP/B/744/XII/2021/BARESKRIM taggal 13 Desember 2021, dengan modus operandi tersangka memasang status dan testimoni tentang program suntik modal. Dimana tersangka memberikan informasi bahwa ada perusahaan pemenang tender Alkes dan memiliki SPK dari pemerintah (Kemenkes) sehingga aman dan menguntungkan. Selanjutnya Pelapor tertarik untuk ikut dalam investasi suntik modal tersebut dan mengajak keluarga dan teman-temannya untuk mengikuti program suntik modal dan menjadi downline dari pelapor. Total kerugian mencapai 52,5 Milyar rupiah yang bersumber dari 21 member/downliner; 68. Bahwa terdapat beberapa contoh kasus kejahatan Mata Uang yang berhasil diungkap dan ditangani oleh Dittipideksus, sebagai berikut: a. Jaringan wilayah Jakarta-Bogor Dugaan tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah dan mata uang asing (dolar USA) yang merupakan jaringan wilayah Jakarta-Bogor yang terjadi di hotel POP Jl. Prof. dr. Soepomo no. 29, kel. Tebet Barat, kec. Tebet, kota Jakarta Selatan sebagaimana Laporan Polisi Nopol: LP/A/0463/VIII/2021/SPKT.DITTIPIDEKSUS/BARESKRIMPOLRI, tanggal 05 Agustus 2021. Kasus terungkap berkait informasi masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi melakukan atau mengedarkan uang palsu berupa dollar us di hotel POP. Atas perkara tersebut berhasil diamankan 9 orang tersangka. b. Jaringan Tangerang Dugaan tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah dan mata uang asing (dolar USA) yang merupakan jaringan tangerang yang terjadi di Hotel Amaris, Jalan Husein Sastra Negara RT 06/07, Benda, Kota Tangerang, Banten sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/A/479/VIII /2021/SKT.DITTIPIDEKSUS/ BARESKRIM POLRI tanggal 10 Agustus 233 2021. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran dolar palsu dan penyidik telah mengamankan tersangka sebanyak 6 orang. c. Jaringan wilayah Sukoharjo Dugaan tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah dan mata uang asing (dolar USA) yang merupakan jaringan wilayah Sukoharjo-Jateng yang terjadi di daerah Gombol RT 03 02 Mojo Laban Gadongan Sukoharjo dan Sapen RT. 01 Kel. Sapen Kec. Jaten Kab. Sukoharjo Jateng sebagaimana laporan polisi nomor LP/0538/A/XI/BARESKRIM/2021 tanggal 09 september 2021. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran dolar palsu dan penyidik telah mengamankan 3 tersangka. d. Jaringan wilayah Demak-Jateng Dugaan tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah dan mata uang asing (dolar USA) yang merupakan jaringan wilayah jaringan wilayah Demak- Jateng yang terjadi di Jl. Tegalrejo, Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah sebagaimana laporan polisi nomor LP/A/546/IX/2021/SKT.DITTIPIDEKSUS/ BARESKRIM POLRI tanggal 11 september 2021. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran dolar palsu dan penyidik telah mengamankan 3 orang tersangka; 69. Kinerja penyidik Bareskrim Polri dalam penanganan kasus tindak pidana ekonomi khusus tahun 2022 sebanyak 270 kasus dan berhasil diselesaikan sebanyak 236 kasus (87,41%). Penanganan kasus yang diselesaikan pada tahun 2022, beberapa merupakan penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti kasus binomo, investasi illegal dan robot trading. Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik yang ditangani oleh Dittipideksus seperti binomo dan robot trading melibatkan jumlah korban ribuan orang; 70. Bahwa terdapat beberapa contoh kasus menonjol di sektor jasa keuangan yang ditangani oleh Dittipideksus Bareskrim Polri pada tahun 2022: a. Kasus Binary Option (BINOMO) Dugaan tindak pidana perjudian dan pemberitaan bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dan TPPU yang dimaksud dalam 234 ketentuan judi online dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penipuan/Perbuatan Curang sesuai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP sebagaimana Laporan Polisi: LP/B/0058/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 3 Februari 2022. Dengan modus operandi tersangka melakukan promosi melalui youtube, instagram, telegram dengan menawarkan keuntungan melalui aplikasi Trading Binomo (Binary Option) bahwa Binomo sudah legal dan resmi di Indonesia. Dalam video youtube terlapor mengajarkan strategi trading dan terus memamerkan hasil provitnya setiap upload video, sehingga korban tertarik bergabung untuk melakukan trading di Aplikasi Binomo dengan sekali deposit minimal Rp.140.000,- sampai dengan maksimal Rp.150.000.000,-. Pada awal transaksi korban dapat menerima provit, tetapi pada transaksi berikutnya korban selalu loss karena sistem yang dijalankan korban harus menebak transaki yang ditentukan berdasarkan waktu tertentu. b. Kasus Robot Trading Kasus Robot Trading dalam platform Viral Blast Global yang menggunakan skema ponzi, yang terjadi pada kurun waktu tahun 2020. Diduga terjadi TPPU dengan tindak pidana asal Tindak Pidana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 jo Pasal 10 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP sebagaimana laporan polisi: LP/A/0439/VII/2022/SPKT.DITTIPIDEKSUS/BARESKRIM POLRI, tanggal 27 Juli 2022. Dengan modus operandi investasi bodong. c. Kasus DNA Pro 235 Dugaan tindak pidana melakukan penjualan sarana investasi komoditi berjangka, yaitu robot trading yang dinamakan ROBOT TRADINGDNA PRO, PT DNA PRO AKADEMI menerapkan penjualan distribusi secara langsung kepada konsumen dengan sistem multilevel marketing (MLM) Yang dimaksud dalam pasal kejahatan tentang perdagangan di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 106 jo Pasal 24 sebagaimana laporan polisi nomor: LP/B/0116/III/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 19 Maret 2022. Dengan modus operandi DNA Pro Akademi yang menawarkan produk unggulan trading digital menggunakan Expert Advisor atau dikenal Robot Trading, dimana DNA Pro Akademi menjanjikan keuntungan konsisten dengan paket-paket tertentu yang dijalankan secara Auto Pilot oleh Robot Trading yang akan menghasilkan keuntungan. Oleh karena bujuk rayu serta menjanjikan keuntungan yang konsisten akhirnya para korban terbujuk untuk menempatkan modal investasi sekaligus membayar Expert Advisor atau Robot Trading. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 kegiatan DNA Pro Akademi dihentikan oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PTKN) dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI yang menyatakan bahwa DNA Pro Akademi sebagai perusahaan ilegal serta melarang kegiatan usaha. d. Kasus Fahrenheit Dugaan tindak pidana menawarkan investasi pada aset perdagangan berjangka dan/atau aset kripto berupa paket investasi newbie s.d. paket investasi legend dengan modal investasi $ 1,000 s.d. $ 50,000 dengan bonus kredit dari $ 20 s.d. $ 3,000. Untuk keuntungan yang dijanjikan sekitar 50 % s.d. 90 % dari nilai investasi selain itu apabila member melakukan penjualan paket maka akan mendapatkan: bonus penjualan robot, bagi hasil keuntungan trading dan bonus group penjualan kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin perdagangan berjangka atau aset kripto tanpa ijin. Profit yang ditawarkan trading sebesar 20%/bulan dari modal. Kemudian korban tertarik dengan mentransferkan dana dengan total Rp.767.700.000,- yang ditransferkan ke rekening milik terlapor, 236 setelah uang di transfer oleh korban, sampai saat ini profit yang dijanjikan oleh terlapor belum diterima oleh korban. e. Kasus Investasi Indosurya Dugaan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat (bukan anggota koperasi) dalam bentuk simpanan berjangka melalui para marketing dengan janji keuntungan 8-10% per tahun. Penghimpunan dana yang dilakukan terlapor tersebut tidak memiliki izin dari OJK. Modus operandi tindak pidana yang dilakukan bahwa KSP Indosurya Cipta menjanjikan keuntungan 9%, namun pada saat dana akan dicairkan sesuai jatuh tempo, KSP Indosurya Cipta mengubah secara sepihak waktu jatuh tempo pencairannya; 71. Bahwa sebagaimana terlihat dari data di atas, Dittipideksus Bareskrim Polri telah berhasil mengungkap kasus-kasus di berbagai sektor jasa keuangan yang melibatkan berbagai aktor kejahatan, baik perorangan maupun koorporasi dengan nilai kerugian besar dan berdampak luas bagi masyarakat; 72. Bahwa atas kinerja baik dalam keberhasilan mengungkap dan menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan selama ini, Penyidik tindak pidana sektor jasa keuangan Bareskrim Polri mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak, diantaranya: a. Penghargaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diberikan kepada 2 orang penyidik atas keberhasilan mengungkap kasus Investasi Ilegal dengan modus aplikasi EDC Cash. b. Penghargaan dari Menteri Keuangan kepada 87 orang penyidik atas keberhasilan penanganan kasus terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). c. Penghargaan dari Kapolri kepada 1 orang penyidik atas pengungkapan kasus penipuan internasional dan pencucian uang terkait pembelian alat medis dengan kerugian sebesar 58 Miliar rupiah. d. Penghargaan dari Bank Indonesia dan Kapolri atas keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan tindak pidana pemalsuan uang, diberikan kepada 1 orang penyidik. e. Penghargaan dari PPATK kepada 1 orang penyidik atas keberhasilan pengungkapan tindak pidana pencucian uang “Robot Trading Ilegal Fahrenheit” dan tindak pidana pasar modal yang dilakukan oleh PT 237 Jouska Finansial Indonesia. f. Penghargaan dari Satgas Waspada Investasi OJK kepada masing- masing 1 orang penyidik yang berhasil mengungkap tindak pidana Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Jouska Finansial Indonesia, tindak pidana Pencucian Uang Robot Trading Ilegal Fahrenheit dan investasi ilegal dengan modus aplikasi EDC Cash. g. Penghargaan dari Kapolri kepada 1 orang penyidik atas penanganan kasus jaringan peredaran dan tempat produksi Mata Uang Asing Palsu (Dollar Amerika, Dollar Singapore, dan Dollar Brunei). h. Penghargaan dari Bank Negara Indonesia (BNI 46) yang diberikan kepada 1 orang penyidik atas keberhasilan pengungkapan perkara Unpaid letter of Credit (L/C) di BNI 46 cabang Kebayoran Baru tahun 2002-2003; 73. Bahwa Bareskrim Polri senantiasa meningkatkan pelayanan prima dalam penegakan hukum, yaitu: meningkatkan transparansi dan penyajian informasi perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan dengan pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pelapor/Korban dan Tersangka serta meningkatkan penyelesaian komplain masyarakat terhadap penyidikan pada Bareskrim Polri dengan melakukan kegiatan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Bahwa dalam penanganan penyidikan, Bareskrim Polri selalu memberikan informasi kepada pelapor/pihak terkait (stakeholder) dalam bentuk SP2HP mengenai sejauh mana perkembangan kasus yang ditangani oleh Penyidik. Target untuk 1 LP minimal menyampaikan 3 (tiga) kali SP2HP; 74. Bahwa pada bidang pembangunan sarana dan prasarana, Bareskrim Polri telah berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan cara memodernisasi teknologi melalui penelitian dan pengembangan seperti monitoring center, laboratorium forensik, cyber lab, Inafis, sistem informasi kriminal nasional; 75. Bahwa guna pengungkapan kejahatan tindak pidana jasa keuangan melalui pembuktian ilmiah (Scientific Crime Investigation) serta pemenuhan alut/alsus perorangan dan kesatuan diseluruh wilayah Indonesia, maka 238 dilakukan pengadaan Alat Material Khusus (almatsus) dan pemenuhan pemeliharaan dan perawatan almatsus yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah. Melalui pemenuhan kebutuhan almatsus tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan penyelesaian dan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan, yakni Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara dan Kejahatan yang Berimplikasi Kontinjensi. VII. PENGATURAN DAN PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK) 76. Bahwa dengan diundangkannya UU PPSK tanggal 12 Januari 2023, maka terdapat perubahan pada kewenangan Polri dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Adapun beberapa ketentuan tersebut diantaranya: a. Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK, menyatakan: Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. b. Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10) UU PPSK, yang menyatakan “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” c. Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10) UU PPSK “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” d. Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1) UU PPSK; “Penyidikan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” e. Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10): “Penyidikan atas tindak pidana perasuransian hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” Beberapa ketentuan dalam UU PPSK tersebut jika ditinjau dari metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) membawa implikasi hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan (seperti Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, dan Perasuransian). Ketentuan tersebut, juga secara a contrario berimplikasi kepada ketiadaan wewenang penyidik Polri dalam melakukan Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana telah dilakukan sebelum berlakunya UU PPSK; 239 77. Bahwa akibat keberadaan ketentuan-ketentuan a quo dalam UU PPSK dalam praktik memunculkan berbagai peristiwa sebagai berikut: a. Dalam penanganan perkara BNI Makassar perihal dugaan tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan atau Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Saat penyidik Polri mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung, ternyata berkas dikembalikan oleh JPU dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum pada 26 Januari 2023 yaitu: “bahwa telah diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor Jasa keuangan dimana di dalam Pasal 49 ayat (5) disebutkan bahwa penyidikan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Pemberlakuan ketentuan UU PPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 341 yang berbunyi: undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sehingga ketentuan tersebut berlangsung sejak tanggal 12 Januari 2023. Oleh karena itu demi keabsahan penyidikan yang masih berlangsung, maka penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan agar dilaksanakan dan disesuaikan dengan mematuhi ketentuan UU PPSK”. b. Selain berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum yang garis besarnya menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan, bahwa keberadaan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK telah menimbulkan banyak persepsi di penyidik Polri. Ragam persepsi tersebut berdampak pada beberapa peristiwa berikut: 1) Pada kasus Made Widia, yang merupakan korban dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Made Widia mengadukan perkaranya kepada Kepolisian. Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali menerbitkan Surat No. B/16/I/RES.2.2./2023/Ditreskrimsus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 31 240 Januari 2023 yang ditujukan kepada Pelapor bahwa pengaduannya tidak dapat ditangani oleh Kepolisian karena adanya ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU PPSK, dimana kewenangan penyidikan perkara tindak pidana perbankan merupakan kewenangan tunggal penyidik OJK. 2) Pada kasus yang menimpa saudari Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati dan beberapa orang lainnya dengan dugaan kerugian sebesar Rp.26.233.344.732.19 yang diduga dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Wanaartha kemudian dilaporkan kepada polisi atas dugaan tindak pidana asuransi di Bareskrim Polri dengan Nomor LP: LP/B/0108/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 dengan terlapor PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Pelapor diinformasikan mengenai pemberitahuan perkembangan perkara dari Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri dengan Surat No. B/119/II/RES.1.24/2023.Dittipideksus Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 3 Februari 2023 yang ditujukan kepada Pelapor yang menyatakan: LP Pelapor untuk saat ini belum dapat ditindak lanjuti dikarenakan menunggu kebijakan hukum lebih lanjut terkait implementasi Pasal 49 ayat (5) UU PPSK. 78. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, yang di Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. 79. Bahwa Kehadiran PP a quo ini masih memerlukan suatu kajian terutama dikaitkan dengan kepastian hukum konsistensinya dengan UU PPSK. Mengingat sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan disebutkan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 241 Dengan melihat pada hierarki ini maka kedudukan PP adalah di bawah UU, yang artinya substansi PP seharusnya konsisten dengan UU. 80. Bahwa berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi setelah terbitnya UU PPSK diatas menjelaskan sekurang-kurangnya: a. Ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5), Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10), Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10), Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10) UU PPSK jika digabungkan maka dipahami menjadi frasa “Penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, perasuransian hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Apabila diartikan secara gramatikal bahwa hanya Penyidik OJK saja yang berwenang. Hal ini sekaligus dapat dimaknai hilangnya kewenangan penyidikan oleh Polri atas tindak pidana di sektor jasa keuangan seperti perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian. Padahal, sebelum berlakunya UU PPSK penyidik Polri telah menjalankan kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan KUHAP yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1), UU Polri Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 49 ayat (1) UU OJK dan Undang-Undang sektoral yaitu UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, UU Perasuransian. b. Dalam praktik penegakan hukum, berkaitan dengan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam UU PPSK telah diimplementasikan oleh aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yaitu Kejaksaan Agung, dimana pada 26 Januari 2023 melalui Berita Acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum dinyatakan mengenai keabsahan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan bahwa setelah diberlakukannya PPSK sesuai pasal 49 ayat (5) penyidikan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan. c. Keberadaan PP 5/2023 telah menimbulkan persepsi kepastian hukum perihal hierarki kedudukannya yang berada di bawah UU dikaitkan dengan konsistensinya terhadap isi UU PPSK. Mengingat adanya asas hukum perundang-undangan yaitu Lex Superior Derogat Legi Inferiori yakni bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 242 mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hal terdapat perbedaan pengaturan. 81. Bahwa ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK, yang menyatakan: Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (6) UU PPSK, yang menyatakan: “Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Ketentuan ayat (6) semakin menguatkan bahwa dengan adanya frasa “hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK” maka Polri kehilangan kewenangannya untuk memulai secara aktif dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Disisi lain, frasa “berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia” menunjukkan bahwa kewenangan Polri hanya melakukan koordinasi ketika diminta oleh penyidik OJK. 82. Bahwa pelaksanaan kewenangan Polri sebelum UU PPSK terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan selalu didasarkan pada Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur proses penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Disisi lain, implementasi kewenangan penyidikan Polri dalam tindak pidana sektor jasa keuangan bukan kewenangan yang tanpa pengawasan. Secara praktik Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2022, menjelaskan adanya Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik) yang memiliki tugas, melakukan pengawasan administrasi, materi dan memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Disamping itu, terdapat fungsi Rowassidik, yakni: a. penerimaan, pengkajian dan penganalisisan laporan/pengaduan atau keluhan atau komplin masyarakat terhadap kinerja penyidik; b. pengawasan dan pemberian bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik; dan 243 c. pelaksanaan supervisi, asistensi dan melaksanakan gelar perkara terhadap kasus yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik. Tidak hanya secara internal, pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan penyidik Kepolisian, juga dapat dilakukan melalui upaya Pra Peradilan kepada Pengadilan untuk memeriksa dan memutus: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP jo Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. VIII. PERBANDINGAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SEKTOR JASA KEUANGAN DI BEBERAPA NEGARA. 83. Bahwa kebijakan kewenangan penyidikan dalam penegakan tindak pidana di sektor jasa keuangan di beberapa negara lain menunjukkan kewenangan penyidikan tidak bersifat tunggal atau monopoli. Seperti misalnya di Inggris, Australia, dan Jepang, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik dari institusi kepolisian maupun Financial Conduct Authority-FCA (di Inggris), Australian Prudential Regulation Authority-APRA (di Australia), oleh Financial Services Agency of Japan-FSA (di Jepang); 84. Bahwa di Australia dalam dokumen APRA’s Enforcement Approach yang diterbitkan oleh Australian Prudential Regulation Authority (APRA) menyebutkan bahwa APRA memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan (financial crime) selain tindakan-tindakan administratif. Hal ini ditegaskan pada Bab 2 halaman 6 APRA’s Enforcement Approach yang menyatakan bahwa: “APRA has a number of formal legal powers which range from simple information gathering powers to more coercive and intrusive tools that enable APRA to investigate, direct entities to take action, impose license conditions, ban individuals, and 244 refer matters for civil or criminal court action”. Di sisi yang lain, tindakan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, khususnya fraud, juga dapat dilakukan oleh polisi Australia atau Australian Federal Police (AFP), sebagaimana ditegaskan dalam Commonwealth Fraud Control Framework 2017 pada halaman B2 yang menegaskan bahwa: “The AFP has the primary law enforcement responsibility for investigating serious or complex fraud against the Commonwealth”. Sebagai contoh dari tindakan penyidikan yang berhasil dilakukan oleh AFP adalah penyidikan atas pencurian dana pensiun pribadi atau yang disebut dengan dana superannuation. Dari hasil penyidikan tersebut, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan (sumber: https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/melbourne-woman- sentenced-after-stealing-millions-superannuation-and-share); 85. Bahwa di Inggris (UK) dalam dokumen The Enforcement Guide (sumber:https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/EG_Full_20 160321.pdf) yang diterbitkan oleh the Financial Conduct Authority (FCA) Inggris menyebutkan bahwa terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu: the Financial Conduct Authority (FCA); the Serious Fraud Office (SFO); the Department for Business, Innovation and Skills (BIS); the Crown Prosecution Service (CPS); the Association of Chief Police Officers in England, Wales and Northern Ireland (ACPO); the Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS); the Public Prosecution Service for Northern Ireland (PPS); the Association of Chief Police Officers in Scotland (ACPO), sebagaimana disebutkan dalam Annex 2 Paragraf 1 the Enforcement Guide. Dalam panduan tersebut dinyatakan bahwa tersedia indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan institusi mana yang lebih tepat melakukan penyidikan. Meski demikian, the Enforcement Guide tersebut menegaskan bahwa tidak ada satu institusi yang dikedepankan atau diprioritaskan dibandingan dengan institusi yang lainnya, sebagaimana disebut dalam paragraf 9 the Enforcement Guide (They are not listed in any particular order or ranked according to priority). 86. Bahwa di Jepang berdasarkan ketentuan The Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948) Chapter I Inquiry and Investigation Article 189 (1) & (2) dan menurut Act No. 136, July 12, 1948 as revised by: Act No. 163, June 8, 245 1954 and last revised Act No.94, June 23, 2006, Polisi sebagai penyidik utama dalam semua tindak pidana dan dapat menyidik tindak pidana sektor jasa keuangan, sebagaimana dinyatakan dalam Article 2, bahwa: Responsibilities and duties of the police are to protect the life, physical body and property of an individual, and take charge of prevention, suppression and investigation of crimes, as well as apprehension of suspects, traffic control and other affairs concerning the maintenance of public safety and order. Kemudian menurut ketentuan Financial Instruments and Exchange Act (Act No. 25 of 13 April 1948 and last revised Act No. 101 of 2000), Financial Services Agency of Japan (FSA) Jepang juga dapat melakukan penyidikan, namun, FSA di Jepang dapat meminta bantuan polisi, jaksa dan pihak berwenang lainnya. (Sumber: https://www.fsa.go.jp/common/about/organization/fsa_responsibility_en.pdf). Dengan demikian, maka Polisi dan Financial Services Agency of Japan (FSA) di Jepang sama-sama memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. 87. Bahwa berdasarkan perbandingan di 3 (tiga) negara tersebut menunjukkan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan (financial crime) merupakan kejahatan yang penyidikannya dapat dilakukan oleh beberapa institusi. Di samping itu, kebiijakan di ketiga negar atersebut menegaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan (financial crime) dilakukan dengan saling membantu di antara satu institusi dengan institusi yang lain. KETERANGAN TAMBAHAN (BERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2023) I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN UUD 1945, UU POLRI, DAN KUHAP. Bahwa Tugas pokok dan fungsi Polri diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mengatur: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Bahwa konsekuensi keberadaan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menjadikan kedudukan Polri sebagai “alat negara yang utama dalam penegakan hukum”. Sebagai lembaga utama penegakan hukum dapat dimaknai Polri memiliki 246 kewenangan permanen dalam fungsi penyidikan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan atributif (lahir karena perintah langsung dari UUD 1945). Tugas pokok dan fungsi Polri itulah yang melahirkan kewenangan Polri yang disusun dalam Undang-Undang organik yakni Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), dimana Pasal 14 UU Polri mengatur mengenai kewenangan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu proses yang mendahului pemeriksaan pengadilan berupa identifikasi tersangka, pengumpulan alat bukti, atau dokumen oleh Penyidik. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Bahwa Kepolisian diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua jenis tindak pidana, hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf g UU Polri, yang menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: ... melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat dimaknai termasuk kewenangan untuk melakukan penyidikan pada sektor Jasa Keuangan. Hal tersebut sejalan pula pada keterangan lisan Pemerintah yang disampaikan dihadapan persidangan MK tanggal 28 Agustus 2023 oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej yang menyatakan: “Pasal 30 ayat (4) menyatakan polisi memegang kekuasaan penegakan hukum. Polisi sebagai pemegang kekuasaan penegakan hukum tidak lain dan tidak bukan dalam konteks hukum pidana, dia sebagai penyidik, dalam integrated criminal justice system di seluruh dunia tidak ada yang namanya selain polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil maupun penyidik tertentu, mereka itu adalah supporting system, artinya mereka memiliki kewenangan menyidik, tapi tidak menghilangkan kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan”. 247 II. KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT MENJAWAB PERTANYAAN ATAU PERMINTAAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI. A. POKOK-POKOK MATERI PERTANYAAN/PERMINTAAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Pada intinya, materi pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi yang diperintahkan untuk dijelaskan oleh pihak terkait meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. PERTANYAAN YANG MULIA, HAKIM SUHARTOYO a. Bahwa atas keterangan OJK terdapat 51 perkara yang tetap ditangani oleh Mabes Polri yang masih progress serta meminta keahlian dari OJK dan tidak diterangkan tadi. Nah, ini apakah kemudian satu tadi yang terhambat, kemudian yang 50 tidak? Tolong nanti diberikan tambahan, Pak. Jangan kemudian ada data yang tidak secara klir atau fair disampaikan. b. Meskipun undang-undang yang baru ini sudah dinyatakan berlaku, ternyata kepolisian masih menyidik atau penyelidikan. Intinya apakah masih kemudian bisa kepolisian itu menggunakan dasar pasal tersebut? Sementara, pasal tersebut adalah mengkhususkan hanya OJK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 2. PERTANYAAN YANG MULIA, HAKIM SALDI ISRA a. bagaimana posisi mereka masing-masing terkait dengan PP Nomor 5 Tahun 2023 itu. Nah, itu kita minta kemarin, tapi Polisi sama sekali dengan OJK belum menjelaskan. Nah, nanti tolong ini ditambahkan, posisi masing-masing, supaya kami bisa menilainya. b. setelah putusan Mahkamah Konstitusi 102/PUU-XVI/2018 itu ada masalah enggak antara Kepolisian dengan OJK dalam mengimplementasikan putusan ini. 3. PERTANYAAN YANG MULIA ARIEF HIDAYAT Agar terdapat keterbukaan dari pemerintah, keterbukaan dari polisi, dan keterbukaan dari OJK. Kita bersama-sama mencapai atau mencari kebenaran demi anak bangsa, demi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Jangan saling tertutup, tidak dibuka di dalam persidangan. Oleh karena itu, mari tolong ditambahkan keterangan pemerintah, keterangan Pihak Terkait Polisi, dan OJK. Mana sih 248 sebetulnya? Jangan kekeliruan itu nanti akhirnya ditimpakan pada putusan hakim karena semua yang akan diputus berdasarkan seluruh informasi dari para pihak. Mari kita buka bersama di sini. Kita bersama- sama berpikir untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kemaslahan negara ini, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran di masa yang akan datang. B. KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT 1. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo, kami jelaskan sebagai berikut: Bahwa selama ini penyelenggaraan penanganan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah dilakukan oleh Polri berdasarkan UUD 1945 maupun berbagai UU (KUHAP, UU Polri, UU terkait sektor jasa keuangan) diimplementasikan melalui Penyidik di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri, dan juga penyidik yang tersebar di setiap Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) serta Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes). Bahwa setelah berlakunya UU PPSK meskipun muncul keraguan dan ketidakpastian hukum ihwal kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, namun pimpinan Polri secara resmi belum pernah mengeluarkan kebijakan yang memerintahkan penyidik Polri di semua tingkatan untuk menghentikan perkara atau tidak memproses laporan terhadap adanya dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Akibatnya muncul berbagai variasi dalam praktik penegakan hukum tindak pidana sektor jasa keuangan setelah berlakunya UU PPSK, ada penyidik yang atas dasar prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum belum memproses lebih lanjut laporan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan (contohnya di kasus Made Widia, yang merupakan korban dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Made Widia mengadukan perkaranya kepada Polda Bali. Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali menerbitkan Surat No. B/16/I/RES.2.2./2023/Ditreskrimsus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 31 Januari 2023 yang 249 ditujukan kepada Pelapor bahwa pengaduannya tidak dapat ditangani oleh Kepolisian). Sementara di tempat lain atas prinsip pelayanan dan akses keadilan untuk masyarakat ada juga penyidik Polri yang tetap memproses dan menangani tindak pidana sektor jasa keuangan yaitu salah satu contohnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau yang melakukan penegakan hukum kasus penipuan investasi bodong minuman Cimory Yogurt dan Sosis Kenzler, pelaku dalam kasus investasi bodong ini adalah seorang wanita berinisial MA (34). MA ditangkap karena melakukan penipuan berkedok investasi yang merugikan korban atau investor sebesar Rp.51.248.000.500, pelaku kemudian membeli sejumlah aset untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau menutupi harta kekayaan hasil penipuan. MA melakukan dugaan penipuan investasi itu sejak Desember 2020 hingga November 2021. Bahwa adanya fakta pengembalian berkas perkara penyidikan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Penyidik Polri berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Papua kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: B-1914/R.1.4./Eku.1/09/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Jonni Lodewik Dengga, S.E., yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1982 tentang Perbankan. (terlampir) 2. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Saldi Isra, kami jelaskan sebagai berikut: a. Terkait hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 30 Januari 2023 maka Polri memandang bahwa kedudukan PP adalah di bawah UU, yang artinya substansi PP seharusnya konsisten dengan UU dan tidak dapat bertentangan dengan substansi UU. Dengan demikian PP 5/2023 yang menyebutkan: “Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b, Penyidik Otoritas Jasa 250 Keuangan”, pada dasarnya justru tidak konsisten dengan UU PPSK yang mengatur hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Keberadaan PP 5/2023 pada dasarnya hanya bersifat darurat dan transisi (sementara), sehingga belum dapat manjadi landasan hukum permanen atas kewenangan Polri dalam penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, hal ini mengingat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat dipermasalahkan secara hukum ke Mahkamah Agung melalui pengujian materiil PP dimaksud oleh pihak- pihak yang terdampak oleh penegakan hukum yang Polri lakukan dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Sebagaimana juga diterangkan oleh keterangan lisan Pemerintah yang disampaikan dihadapan persidangan MK tanggal 28 Agustus 2023 oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej: “UU ini kalau disahkan, akan berimplikasi terhadap kurang-lebih 400 perkara yang sedang ditangani oleh Bareskrim. Karena Bareskrim tentunya sudah melakukan penahanan, melakukan pemblokiran, melakukan … apa namanya ... penyitaan dan lain sebagainya. Kalau undang-undang ini serta-merta berlaku, berarti kan penahanan, penyitaan yang telah dilakukan oleh Bareskrim itu dia kehilangan kekuatan. Lalu bagaimana? Terus terang saja Bapak/Ibu, saya harus mengaku bahwa PP Nomor 5 Tahun 2023 itu saya yang buat, hanya sebagai ibarat pintu darurat untuk menyelamatkan perkara-perkara yang ada di Bareskrim pada saat itu. Tetapi saya sadar penuh kalau PP ini diuji di Mahkamah Agung, pasti dibatalkan karena PP itu bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5).” b. Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi 102/PUU-XVI/2018 tidak terdapat persoalan dalam pengimplementasian putusan tersebut, yang secara garis besar putusan tersebut menyatakan meskipun kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum (kepolisian), namun MK memberikan syarat agar kewenangan tersebut tidak berpotensi menjadi kesewenang-wenangan. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.15] Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018: “Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan 251 penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang- tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari”; Bahwa atas putusan MK di atas, terdapat penegasan terhadap 3 (tiga) hal, sebagai berikut: a. Penyidik Kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. c. Pelaksanaan penyidikan oleh OJK harus dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian; Bahwa implementasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 102/PUU- XVI/2018 tersebut telah ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman antara Polri dan OJK tentang Kerjasama Pengamanan dan Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan (Nomor MOU- 2/D.01/2020, Nomor NL/6/II/2020) (terlampir). Salah satu aspek dalam kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam penegakan hukum yang meliputi koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan; Bahwa pelaksanaan kerjasama dalam penegakan hukum antara Polri dan OJK ditetapkan dalam Pedoman Kerja Nomor PRJ-1/MS.6/2020 dan PK/3/X/2020 tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (telampir). Seperti yang telah diuraikan pada Keterangan Pihak Terkait terdahulu dalam pedoman kerja ini diatur mengenai Prosedur Bantuan Penegakan Hukum yang diberikan Polri kepada OJK bahwa dalam hal memerlukan bantuan penyidikan, maka penyidik OJK mengajukan 252 permintaan tertulis kepada Kabareskrim Polri melalui pejabat pengemban fungsi Korwas (Koordinasi dan Pengawasan) PPNS Bareskrim Polri. Di tingkat daerah permintaan diajukan kepada Dirrekrimsus Polda melalui pejabat pengemban fungsi Korwas PPNS Polda dan Kapolres melalui Kasat Reskrim. Bantuan yang diberikan Kepolisian kepada OJK terdiri atas Bantuan Teknis, Bantuan Taktis, Bantuan Upaya Paksa dan Bantuan Pencarian Orang. Bahwa terdapat beberapa contoh bantuan upaya paksa yang diberikan penyidik Bareskrim Polri kepada penyidik OJK: • Memberikan bantuan penyidikan dalam upaya paksa berupa membawa tersangka dan/atau penangkapan kepada PPNS Departemen penyidikan Sektor Jaksa Keuangan OJK dalam perkara tindak pidana di bidang Perasuransian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1992 jo Pasal 76 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu melakukan pengelapan premi atau kontribusi yang terjadi pada PT. VEGA PRIMA INSURINDO periode 2012 s.d. 2013; • Melaksanakan bantuan pendampingan bersama OJK dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (tahap II) sehingga diperlukan tindakan hukum berupa bantuan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan terhadap seorang tersangka terkait perkara atas dugaan tindak pidana dibidang perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, lokasi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah; • Melaksanakan bantuan upaya paksa kepada PPNS OJK dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umun (Tahap II) sehingga diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan seorang tersangka (mantan karyawan PT. CIMB Securities) di Tanggerang Selatan; • Melaksanakan bantuan upaya paksa kepada PPNS OJK dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum 253 (Tahap II) sehingga diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan terhadap tersangka (Direktur Utama PT. Sidomulyo Selaras, Tbk) terkait perkara dugaan tindak pidana di bidang pasar Modal, di Jakarta Pusat; • Melaksanakan bantuan menghadirikan seorang tersangka kepada PPNS OJK berkaitan dengan dugaan tindak pidana asurasi yang diduga melanggar Pasal 73 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, di wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian pada hakikatnya tidak pernah ada kendala dalam proses penyidikan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Polri atau oleh OJK maupun kerjasama kedua lembaga ini pasca Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018. Sehingga memang menjadi pertanyaan besar, mengapa kemudian ada pengaturan dalam UU PPSK yang mengubah putusan MK dengan cara memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan hanya kepada OJK. 3. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Arief Hidayat, kami jelaskan sebagai berikut: Bahwa dengan diundangkannya UU PPSK, maka terdapat perubahan pada kewenangan Polri dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Adapun beberapa ketentuan tersebut diantaranya: a. Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK, menyatakan: Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. b. Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10) UU PPSK, yang menyatakan “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” c. Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10) UU PPSK “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” d. Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1) UU PPSK; “Penyidikan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” e. Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10): “Penyidikan atas tindak pidana perasuransian hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” 254 Beberapa ketentuan dalam UU PPSK tersebut jelas-jelas menyebutkan hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yang berimplikasi kepada ketiadaan wewenang penyidik Polri dalam melakukan Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana telah dilakukan sebelum berlakunya UU PPSK. Bahwa keterangan lisan Pemerintah yang disampaikan dihadapan persidangan MK tanggal 28 Agustus 2023 oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej yaitu: “Bapak/Ibu Yang Mulia, Ketentuan Pasal 49 ayat (5) kalau kita diajari menafsirkan hukum acara pidana itu berlaku asas exceptio firmat regulam. Hukum acara pidana itu yang sudah jelas tidak boleh ditafsirkan lain. Kata-kata tindak pidana … apa … penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, itu tidak ada interpretasi lain. Berarti pasal itu menghilangkan kewenangan penyidikan Polri yang otomatis bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945.” Adapun sikap Polri terkait dengan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK maupun pasal-pasal lainnya yang mengandung pengaturan sejenis adalah sama dengan keterangan pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM yaitu Pasal-pasal tersebut telah menghilangkan kewenangan penyidikan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang artinya bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena bertentangan dengan UUD 1945 maka sudah selayaknya MK melalui putusannya dapat mengoreksi kekeliruan dimaksud, sekaligus agar sejalan dengan putusan MK sebelumnya yaitu Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang dengan sangat bijak telah menyatakan baik Penyidik Kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1a : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi 255 Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (hlm. 13-14); 2. Bukti PT-1b : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (hlm. 13-14); 3. Bukti PT-1c : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (hlm. 13-14); 4. Bukti PT-1d : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (hlm. 13-14); 5. Bukti PT-1e : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (hlm. 13-14); 6. Bukti PT-2 : Fotokopi Data personel Dittipideksus dalam mengikuti Pendidikan Kejuruan. (hlm. 15); 7. Bukti PT-3 : Fotokopi Penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak. (hlm 45); 8. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum pada 26 Januari 2023. (hlm 48); 256 9. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Polda Bali Nomor B/16/I/RES.2.2./2023/Ditreskrimsus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 31 Januari 2023 kepada saudara Made Widia. (hlm 49); 10. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri dengan Surat No. B/119/II/RES.1.24/2023.Dittipideksus Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 3 Februari 2023 kepada Endang Sri Siti Kusuma (PT Asuransi Jiwa Wanartha). (hlm 49); 11. Bukti PT-7 : Fotokopi Dokumen APRA’s Enforcement Approach yang diterbitkan oleh Australian Prudential Regulation Authority (APRA). (hlm 54); 12. Bukti PT-8 : Fotokopi dokumen The Enforcement Guide (sumber:https://www.handbook.fca.org.uk/ handbook/document/EG_Full_20160321.pdf). (hlm 55); 13. Bukti PT-9 : Fotokopi The Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948). (hlm 55); 14. Bukti PT-10a : Fotokopi The Financial Instruments and Exchange Act (Act No. 25 of 13 April 1948 and last revised Act No. 101 of 2000), Financial Services Agency of Japan (FSA). (hlm 56); 15. Bukti PT-10b : Fotokopi Laws and Orders Relevant To Police Issues; 16. Bukti PT-10c : Fotokopi The Japanese Police Law, Presented in its Original Form; 17. Bukti PT-11a : Fotokopi Nota Kesepahaman antara Polri dan OJK Nomor MOU-2/D.01/2020, Nomor NK/6/II/2020 tentang Kerjasama Pengamanan dan Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan; 18. Bukti PT-11b : Fotokopi Pedoman Kerja Nomor PRJ-1/MS.6/2020 dan PK/3/X/2020 tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; 19. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Papua kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: B-1914/R.1.4./Eku.1/09/2023 257 tanggal 15 September 2023 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Jonni Lodewik Dengga, S.E., yang disangka melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1982 tentang Perbankan. Selain itu, Pihak Terkait Kepolisian dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2023 mengajukan 3 (tiga) orang ahli yakni Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., dan Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2023, yang masing- masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Terhadap isu konstitusionalitas pengaturan dalam UU PPSK yang menjadikan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan, maka terdapat 6 (enam) isu dalam perkara ini yang perlu diterangkan dalam perspektif ilmu perundang-undangan yaitu: (I) Kewenangan penegakan hukum sebagai materi muatan pengaturan UUD 1945; (II) Undang-Undang Polri Sebagai Undang-Undang organik dari Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945; (III) KUHAP sebagai pedoman dalam penyusunan Undang- Undang sektoral terkait kewenangan penyidikan; (IV) Batasan pengaturan Undang-Undang yang disusun melalui metode omnibus; (V) Batasan penggunaan asas hukum lex specialis derogat legi generali; dan (VI) Materi muatan Peraturan Pemerintah tidak dapat bertentangan dengan materi muatan Undang-Undang. Masing-masing isu tersebut diterangkan sebagai berikut: I. KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI MATERI MUATAN PENGATURAN UUD 1945 1. Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi dalam negara. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU P3) yaitu UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal ini menjelaskan yang dimaksud dengan “hukum dasar” 258 adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah UUD 1945; 2. Bahwa Manfred Nowak ( 2003) mengemukakan ada 2 (dua) bagian pokok konstitusi yaitu bagian formil dan bagian materiil. Bagian formil mengandung aturan-aturan yang berhubungan dengan badan-badan tertinggi dalam negara, prosedur dan penetapan badan- badan tersebut, dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara. Bagian formil konstitusi juga memuat masalah kekuasaan sekaligus batasan kekuasaan masing- masing badan-badan penyelenggara negara. Sementara bagian materiil memuat nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara, demokrasi, keadilan sosial, tata pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan dan hak-hak dasar manusia/warga negara; 3. Bahwa Sri Soemantri (2006) berpendapat bahwa konstitusi itu berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu: (1) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara; (2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Sementara Bagir Manan dan Kuntana Magnar (1997) berpendapat lazimnya suatu Undang-Undang Dasar berisi: (1) Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negara; (2) Dasar-dasar susunan atau organisasi negara; (3) Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara; dan (4) Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional; 4. Bahwa mendasarkan materi muatan konstitusi berdasarkan pandangan para ahli apabila dilihat dalam konteks UUD 1945 maka di dalamnya disebutkan di Pasal 1 ayat (2) kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat yang pelaksanaannya dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Dengan demikian kekuasaan negara atas nama rakyat tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang disebut maupun bersumber dari UUD 1945; 5. Bahwa di dalam UUD 1945, secara umum kekuasaan dibagi atas 4 (empat), yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan 259 yudikatif, dan kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksekutif adalah suatu kekuasaan menjalankan fungsi pemerintahan negara atau dapat juga disebut kekuasaan menjalankan Undang-Undang (UU) yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif. Sementara itu kekuasaan legislatif merupakan suatu kekuasaan yang diberikan kewenangan untuk membentuk UU. Adapun kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan dengan tujuan untuk menegakkan hukum. Kekuasaan yudikatif juga sering disebut dengan kekuasaan kehakiman. Berikutnya kekuasaan eksaminatif (inspektif) adalah kekuasaan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 6. Bahwa di dalam UUD 1945, lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif adalah presiden. Penegasan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945, ini mempertegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Sistem presidensil merupakan sistem pemerintahan di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden; 7. Bahwa salah satu kewenangan dalam cabang kekuasaan eksekutif adalah kewenangan penegakan hukum yaitu upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dimaknai sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya; 8. Bahwa UUD 1945 di Pasal 30 ayat (4) memuat kewenangan penegakan hukum oleh cabang kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pasal ini mengatur Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum; 9. Bahwa kewenangan penegakan hukum oleh Polri dalam UUD 1945 260 merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 89/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [pertimbangan 3.9, hlm. 172-173]: Bahwa tugas yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, secara doktriner maupun praktik di berbagai negara adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara. Hal tersebut ditegaskan pula dalam UU Kepolisian (vide Pasal 2 UU Kepolisian). Dengan demikian, kendatipun ruang lingkup fungsi-fungsi pemerintahan senantiasa berkembang dari masa ke masa sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, secara doktrinal maupun praktik, aspek keamanan dan ketertiban merupakan fungsi pemerintahan yang melekat pada tugas-tugas kepolisian; 10. Bahwa makna dan ruang lingkup penegakan hukum sebagai kewenangan Polri dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bisa ditelisik dalam risalah pembahasan pasal dimaksud Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat dilakukannya amandemen UUD 1945 pada tahun 2000: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakkan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai alat negara penegak hukum, Polri merupakan bagian integral dari criminal justice system. menegakkan hukum dalam rangka sistem penegakkan hukum yang mengadopsi katakanlah terminologi dari sistem itu mulai dari penyidikan, penuntutan dan sebagainya itu (Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945-Buku 4 Jilid 2; Setjen dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; hlm. 1582-1588, 2010); 11. Bahwa tugas menegakkan hukum oleh Polri dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dimaksudkan untuk semua jenis tindak pidana dalam bingkai criminal justice system. Tidak ditemukan maksud dari para perumus 261 perubahan UUD 1945 untuk mengecualikan Polri tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum di bidang atau sektor tertentu. Dengan demikian untuk penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa keuangan apabila mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 maka Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan; 12. Bahwa konstitusi atau undang-undang dasar mengatur materi muatan penegakan hukum dan lembaga yang melaksanakannya juga dapat dilihat pada konstitusi negara lain, diantaranya Afrika Selatan dan Peru. Dalam Konstitusi Afrika Selatan yang berlaku pada 1997 (yang sampai sekarang telah mengalami 17 kali amandemen, terakhir tahun 2012) di Pasal 205 ayat (3) mengatur: The objects of the police service are to prevent, combat and investigate crime, to maintain public order, to protect and secure the inhabitants of the Republic and their property, and to uphold and enforce the law. Kemudian di Konstitusi Peru 1993 (amandemen terakhir 2021) mengatur di Pasal 166 yaitu: It is primary duty of the National Police to guarantee, maintain, and restore internal order. They protect and aid individuals and the community. They ensure the enforcement of laws and the security of both public and private property. They prevent, investigate, and fight crime. They guard and control the national borders; II. UNDANG-UNDANG POLRI SEBAGAI UNDANG-UNDANG ORGANIK DARI PASAL 30 AYAT (4) DAN AYAT (5) UUD 1945 13. Bahwa Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya serta hubungannya dengan lembaga lain diatur dengan Undang-Undang, yaitu: Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang; 14. Bahwa frasa “kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya diatur dengan Undang-Undang” di Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 menunjukkan makna sebagai berikut: 262 a. Polri memiliki tugas yang diatur dalam UUD 1945 yaitu di Pasal 30 ayat (4) yang salah satunya adalah penegakan hukum; b. Akibat tugas tersebut maka Polri memiliki kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari UUD 1945 yaitu di Pasal 30 ayat (4) salah satunya adalah menegakkan hukum; c. Kewenangan dalam menegakkan hukum tersebut bersifat menyeluruh dan tidak dimaksudkan untuk dapat dikecualikan yaitu dapat dihilangkannya kewenangan penegakan hukum pada tindak pidana tertentu; dan d. Mengenai bagaimana pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan penegakan hukum tersebut diatur melalui UU yang juga mengatur mengenai susunan, kedudukan, kewenangan Polri serta hubungannya dengan lembaga lain.; 15. Bahwa dalam sistem perundang-undangan dikenal penggolongan UU Organik dan UU Non Organik. UU Organik, yaitu UU yang substansinya merupakan penjabaran langsung dari delegasi pengaturan yang disebut secara eksplisit dalam UUD 1945 atau UU yang dibentuk untuk melaksanakan perintah UUD yang disebutkan secara tegas. Sementara UU Non Organik adalah UU yang melaksanakan hal-hal yang sepatutnya diatur dalam UU atau UU yang melaksanakan delegasi pengaturan dari UU lainnya; 16. Bahwa dalam UU P3 mengenai UU Organik diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yaitu Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dimaknai hanya yang memerintahkan secara tegas); Sedangkan mengenai UU Non Organik diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, c, d, dan e yaitu materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi: b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c.pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat; 17. Bahwa UU yang mengatur mengenai susunan, kedudukan, kewenangan Polri serta hubungannya dengan lembaga lain merupakan jenis UU 263 Organik karena dibentuk dalam rangka melaksanakan perintah langsung Pasal 30 ayat (5) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Polri) sebagai UU Organik salah satu materi muatannya adalah mengenai pelaksanaan kewenangan Polri dalam penegakan hukum yaitu terkait kewenangan penyidikan tindak pidana; 18. Bahwa pengaturan di Pasal 13 huruf b UU Polri menjelaskan perihal: Tugas pokok Polri: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta pengaturan di Pasal 14 huruf g yang menyebutkan tugas Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 19. Bahwa beberapa UU yang diubah oleh UU PPSK seperti Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan, Undang- Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pasar Modal, Undang- Undang Perasuransian yang di dalamnya mengatur hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan kategori UU Non Organik yang pembentukannya bukan atas dasar perintah UUD 1945 yang disebutkan secara eksplisit/tegas; 20. Bahwa pengaturan dalam Pasal 13 huruf b dan Pasal 14 huruf g UU Polri sebagai UU Organik yang menyebutkan tugas Polri melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana tidak dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan oleh Undang-Undang yang berkategori sebagai UU Non Organik; 21. Bahwa ketentuan dalam UU Polri yang berkategori UU organik merupakan pedoman bagi pembentuk UU saat menyusun UU berkategori non organik yang memuat materi penegakan hukum khususnya penyidikan tindak pidana. Oleh karenanya saat penyusunan UU sektoral seperti di Sektor Jasa Keuangan yang subtansinya mengatur kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan sudah seharusnya mengacu dan menyelaraskan dengan 264 ketentuan UU Polri; 22. Bahwa dalam hal terjadi peristiwa UU tertentu seperti UU PPSK menyimpangi pengaturan dalam UU Polri yaitu menghilangkan kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu oleh Polri, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU (open legal policy), hal ini mengingat kewenangan penegakan hukum Polri yaitu kewenangan penyidikan terhadap semua tindak pidana bukan lahir dari UU Polri melainkan dari UUD 1945, yang mana UU Polri sebagai UU Organik hanya menegaskan saja sekaligus mengatur lebih lanjut segi pelaksanaannya; III. KUHAP SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN UNDANG- UNDANG SEKTORAL TERKAIT KEWENANGAN PENYIDIKAN 23. Bahwa hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Serta kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan (Moeljatno, 2008); 24. Bahwa secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan- perbuatan pidana. Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan hukum materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana; 25. Bahwa Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang Sejak Indonesia Merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 265 ini”, Wetbook van Strafrecht voor NederlandschIndie diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan perubahan dan tambahan hukum pidana materiil tersebut diberlakukan secara unifikasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang kemudian KUHP ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berdasarkan Pasal 624 akan mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan; 26. Bahwa proses hukum pidana formil dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam sistem hukum yang universal berlaku terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat. Dalam konteks sistem peradilan pidana, keempat aparat penegak hukum tersebut meskipun terpisah secara institusional namun merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum pidana; 27. Bahwa tugas polisi sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, akan dilakukan tindakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan atau pemutusan perkara oleh hakim di pengadilan. Sistem ini akan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim (hukuman) di Lembaga Pemasyarakatan; 28. Bahwa UUD 1945 telah mengatur pentingnya keberadaan hukum pidana formil dalam beberapa ketentuan yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 30 ayat (4), Keseluruhan Pasal tersebut garis besarnya adalah: a. Negara Indonesia adalah negara hukum dengan unsur penting di dalamnya yaitu adanya supremasi hukum, bahwa hukum di atas segala-galanya. Kemudian ada persamaan di hadapan hukum, semua warga negara dapat mengambil bagian dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Berikutnya ada proses hukum, proses peradilan yang betul-betul adil, sebagai pengejawantahan dari seluruh rakyat. b. Terkait proses hukum dan proses peradilan maka membutuhkan suatu kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 266 peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. c. Salah satu badan yang melaksanakan penegakan hukum dalam rangka proses hukum untuk mendukung penyelenggaraan peradilan adalah Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. d. Terkait proses hukum dan peradilan maka setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. e. Untuk menjamin proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.; 29. Bahwa untuk melaksanakan berbagai ketentuan dalam UUD 1945 proses penegakan hukum pidana yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis diperlukan pengaturan dalam bentuk UU yang mengatur hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Saat ini UU yang berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana diundangkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari 22 Bab dan 286 pasal. KUHAP ini tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana; 30. Bahwa semangat dibentuknya KUHAP sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang dan penjelasan umum KUHAP adalah sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana, yang dengan ini masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang- undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi. Dengan kodifikasi dan unifikasi ini maka diharapkan akan tercapai pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya 267 hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 31. Bahwa salah satu substansi dalam KUHAP adalah perihal penyidik yang oleh Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) disebutkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; 32. Bahwa frasa “diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” dapat diartikan bahwa dimungkinkan selain penyidik Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu memiliki kewenangan sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sepanjang wewenang tersebut diberikan oleh UU; 33. Bahwa frasa “pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) juga menegaskan sifat KUHAP sebagai Undang-Undang payung atau Undang-Undang pokok yaitu suatu Undang-Undang yang menjadi dasar bagi pembentukan Undang- Undang lain; 34. Bahwa dalam praktiknya kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh penyidik Polri saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus untuk itu, misalnya kewenangan penyidikan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 35. Bahwa KUHAP pada dasarnya mengatur kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar Polri sepanjang tidak menghilangkan dan tidak bertentangan dengan kewenangan Polri. Dengan kata lain setiap kali ada UU yang akan memberikan kewenangan pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana maka hal dimaksud dilakukan dengan 268 mempedomani Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP; 36. Bahwa MK dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 tentang pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah menegaskan kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar Polri sepanjang tidak menghilangkan dan tidak bertentangan dengan kewenangan Polri, [pertimbangan 3.13.1, hlm. 233] sebagai berikut: Bahwa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk itu, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, misalnya kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal. Artinya, dengan bukti tersebut, kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya. IV. BATASAN PENGATURAN UU YANG DISUSUN MELALUI METODE OMNIBUS 37. Bahwa UU PPSK sebagaimana dinyatakan dalam bagian menimbang huruf c disusun dengan menggunakan metode omnibus yaitu: upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, dapat dilakukan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif; 38. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1b) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan metode omnibus merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang- undangan dengan: a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. mencabut Peraturan Perundang- 269 undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu; 39. Bahwa implikasi penggunaan metode omnibus maka dalam UU PPSK selain memuat materi muatan baru, terdapat 17 (tujuh belas) Undang- Undang yang materi muatannya diubah atau dicabut yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; 40. Bahwa UU 13/2022 telah memuat pengaturan yang harus diikuti oleh pembentuk UU apabila membentuk UU dengan metode omnibus diantaranya yaitu: a. Penggunaan metode omnibus merupakan suatu pilihan dan bukan keharusan dimana penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus (Pasal 64 ayat (1b)); b. Apabila pembentuk memilih menggunakan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang- undangan, maka penggunaan metode omnibus harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pembentukan 270 Peraturan Perundang-undangan (Pasal 42A); c. Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut (Pasal 97A); dan d. Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan metode omnibus sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU 13/2022.; 41. Bahwa selain persyaratan khusus dalam penggunaan metode omnibus sebagaimana diatur dalam UU 13/2022, maka selebihnya pembentuk UU dengan metode omnibus tetap terikat untuk mengikuti berbagai kewajiban dalam pembentukan UU yang juga berlaku pada pembembentukan UU dengan metode biasa. Sebagaimana MK juga nyatakan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [pertimbangan 3.18.2.2, hlm.403]: teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. ….dalam membentuk undang-undang omnibus law selain harus berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas- asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.; 42. Bahwa penyusun UU PPSK dalam menggunakan metode omnibus selain harus berdasarkan tata cara pembentukan UU yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar sebagaimana diatur dalam UU 13/2022 juga wajib tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan UU yang baik yaitu asas materi muatan yang oleh Pasal 6 ayat (1) UU P3 disebutkan sebagai berikut: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan 271 pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; 43. Bahwa asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf I UU P3 menurut Penjelasan Pasal dimaksud yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; 44. Bahwa makna jaminan kepastian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum positif, pandangan doktrinal dan melalui pemaknaan MK dalam berbagai putusannya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (i) Kepastian hukum sebagai bentuk pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan (kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara); (ii) Kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) yang menekankan agar suatu aturan tersebut tidak bermasalah, baik dalam konteks norma kabur ataupun konflik norma, serta tidak ada istilah- istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan dan diterjemahkan sedemikian rupa (sewenang-wenang) sesuai dengan keinginan pemerintah atau penguasa; (iii) Kepastian hukum menekankan dapat diketahuinya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya; dan (iv) Kepastian hukum adalah adanya jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan, dan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya (adil); 45. Bahwa beberapa ketentuan dalam UU PPSK yaitu: a. Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK, menyatakan: Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. b. Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10) UU PPSK, yang menyatakan “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” c. Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10) UU PPSK “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan oleh 272 penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” d. Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1) UU PPSK; “Penyidikan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” e. Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10): “Penyidikan atas tindak pidana perasuransian hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” yang menjadikan hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan (seperti Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, dan Perasuransian) serta menghilangkan wewenang penyidik Polri dalam melakukan Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan secara nyata bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf I UU P3. Hal ini dikarenakan telah menimbulkan konflik norma dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU Polri dan KUHAP yang secara jelas telah menjamin wewenang penyidik Polri dalam melakukan penyidikan atas semua tindak pidana; V. BATASAN PENGGUNAAN ASAS HUKUM LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI 46. Bahwa untuk menyelesaikan konflik di antara norma-norma hukum positif, misalnya antar sejumlah UU yang menjadi hukum positif yang sama-sama berlaku dapat menggunakan asas-asas hukum. jika terdapat konflik antar UU maka dapat digunakan asas hukum untuk memastikan mana di antara UU itu harus dipakai sebagai acuan; 47. Bahwa terdapat beberapa asas-asas preferensi hukum untuk menyelesaian konflik diantara norma UU dalam sistem perundang- undangan yaitu: (i) asas Lex specialis derogat legi generali (undang- undang yang khusus menghilangkan nilai dari undang-undang yang umum,undang-undang khusus mengalahkan/mengenyampingkan undang-undang umum); (ii) asas lex superior derogat legi inferiori (undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan UU yang lebih rendah); dan (iii) asas lex posterior derogat legi priori (UU yang lebih baru mengalahkan UU yang lebih lama); 273 48. Bahwa khusus asas Lex specialis derogat legi generali (undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari undang-undang yang umum, undang-undang khusus mengalahkan/mengenyampingkan undang- undang umum) memiliki sejumlah persyaratan apabila akan digunakan untuk menyelesaikan konflik antar UU yaitu: a. dipakai untuk mengatasi konflik antara UU yang lebih luas substansi pengaturannya berhadapan dengan UU yang lebih sempit substansi pengaturannya; b. hierarki UU (lex) yang berkonflik haruslah sejajar. Jika secara hierarkis, UU ini tidak lagi sejajar, maka asas ini tidak dapat digunakan; dan c. terdapat norma dalam suatu UU yang secara eksplisit memberikan delegasi kepada UU lain untuk mengatur secara khusus yang dapat menyimpangi ketentuan dalam UU yang memberikan delegasi.; 49. Bahwa terkait syarat terdapat norma dalam suatu UU yang secara eksplisit memberikan delegasi kepada UU lain untuk mengatur secara khusus yang dapat berbeda dengan ketentuan dalam UU yang memberikan delegasi telah diadopsi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf UU P3 yang mengatur: Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi: ..b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 50. Bahwa terdapat preseden Putusan MK Nomor 32/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Putusan a quo MK berpendapat terbitnya UU 10/2008 yang didalamnya memuat ketentuan tentang penyiaran dan pers tidak lantas membuatnya bersifat lex spesialis terhadap UU 40/1999 tentang Pers dan UU 32/2002 tentang Penyiaran, karena menyalahi prinsip kebebasan pers yang termuat dalam UUD 1945. Bagian pertimbangan Putusan MK [pertimbangan 3.16, hlm 74] menyatakan: Bahwa pertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan Undang- Undang yang lain tidak serta merta dapat dikategorikan atau dinilai sebagai perbenturan antara lex specialis dan legi generali, sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah yang menganggap UU 10/2008 adalah lex specialis sedangkan yang 274 merupakan legi generali adalah UU 40/1999 dan UU 32/2002, sehingga prinsip kebebasan pers yang tanpa membutuhkan perizinan yang tercantum dalam UU 40/1999 dapat dinegasi atau ditiadakan oleh UU 10/2008. Pandangan yang demikian merupakan penyederhanaan masalah yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan Konstitusi/UUD 1945. […]. 51. Bahwa munculnya konflik norma antara beberapa ketentuan dalam UU PPSK yang menghilangkan kewenangan penyidik Polri dalam melakukan Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan UU Polri dan KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana tidak dapat diberikan justifikasi dengan penggunaan asas hukum Lex specialis derogat legi generali (undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari undang-undang yang umum, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat penggunaan asas hukum Lex specialis derogat legi generali yaitu: a. Konflik terkait kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak bersifat antar Undang-Undang yang hierarkinya sejajar yaitu antara UU PPSK dengan UU Polri dan KUHAP, melainkan konflik ini antara UU PPSK dengan UUD 1945 khususnya Pasal 30 ayat (4) yang secara tegas memberikan kewenangan Polri sebagai penegak hukum untuk semua tindak pidana. Oleh karena konflik ini tidak bersifat sejajar maka asas Lex specialis derogat legi generali tidak dapat digunakan; b. Tidak ada norma dalam KUHAP ataupun UU Polri yang secara eksplisit memberikan delegasi kepada UU lain untuk mengatur secara khusus kewenangan penyidikan yang dapat menyimpangi ketentuan dalam UU Polri atau KUHAP; VI. MATERI MUATAN PERATURAN PEMERINTAH TIDAK DAPAT BERTENTANGAN DENGAN MATERI MUATAN UU 52. Bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan memiliki arti penting mengingat hukum adalah sah jika hukum tersebut dibentuk atau disusun oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu kaidah hukum 275 yang berjenjang atau hierarki; 53. Bahwa keharusan bagi setiap Peraturan Perundang-undangan memiliki letak kedudukan yang jelas dalam hierarki Peraturan Perundang- undangan adalah dalam rangka memudahkan pengujian atas keabsahan atau validitasnya. Dalam konsep negara hukum demokratik, setiap pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya kepada rakyat; 54. Bahwa Hans Nawiasky (dalam A Hamid S. Attamimi, 1990) mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara menjadi 4 kelompok besar, yang terdiri atas: Kelompok I: staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara); Kelompok II: staatsgrundgezets (aturan dasar/pokok negara); Kelompok III: formell gezets (Undang-Undang “formal”); Kelompok IV: verordnung & autonome satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom). Pengelompokkan norma-norma hukum menurut Hans Nawiasky tersebut, apabila diterapkan dan diterjemahkan dalam konteks Indonesia didapati pengelompokkan sebagai berikut: staatsfundamentalnorm (Pancasila); staatsgrundgezets (UUD 1945); formell gezets (Undang-Undang [formal]); verordnung & autonome satzung (peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom yang berkedudukan di bawah UU); 55. Bahwa saat ini tata urutan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3, yang menyebutkan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 56. Bahwa Peraturan Pemerintah sesuai Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 5 UU P3 adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Sesuai Pasal 12 UU P3 Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Dalam penjelasan Pasal dimaksud disebutkan: 276 Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan; 57. Bahwa salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik menurut Pasal 5 huruf c UU P3 adalah ..kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Penjelasan Pasal dimaksud menerangkan yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan; 58. Bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, yang di Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan” bertentangan dengan UU PPSK yang secara jelas menyebutkan hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan; 59. Bahwa terdapat inkonsistensi dan pertentangan dalam PP dimaksud, di bagian menimbang secara jelas menyebutkan: bahwa untuk mendukung sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Sementara itu secara jelas dalam Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK, menyatakan: Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) PP 5/2023 yang menyebutkan: “Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri 277 atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan telah bertentangan dengan Pertimbangan yang melandasi lahirnya PP ini sekaligus juga dengan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK. 2. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. Keterangan ahli dalam perkara konstitusional pengujian UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini, khususnya terkait pengaturan wewenang penyidikan tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 Angka 35 Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10) tentang penyidikan atas tindak pidana Perasuransian sebagaimana diatur dalam UU P2SK. Norma UU yang dimohonkan untuk diuji tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10): Penyidikan atas tindak pidana Perbankan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10): Penyidikan atas tindak pidana Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1): Penyidikan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10): Penyidikan atas tindak pidana perasuransian hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Konstruksi norma UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di atas menempatkan OJK sebagai satu-satunya institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. Pemohon menilai bahwa ketentuan dimaksud bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 278 Alasannya, norma tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum jaminan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon, di antaranya karena Pemohon tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di kepolisian pada saat terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan yang merugikan Pemohon. Sehubungan dengan pokok permohonan dimaksud, ahli akan menyampaikan keterangan terkait tiga pertanyaan yang berhubungan dengan masalah konstitusional yang dimohonkan untuk diuji. Pertama, bagaimana kedudukan konstitusional Polri sebagai institusi yang diberi tugas melakukan penegakan hukum sesuai Pasal 30 ayat (4) UUD 1945? Kedua, sesuai kerangka Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, apakah tugas penegakan hukum dapat diberikan kepada institusi selain Polri? Ketiga, bagaimana konsekuensi hilangnya wewenang institusi Polri dalam melakukan penegakan hukum (penyidikan) terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam UU P2SK terhadap desain hubungan kelembagaan antar cabang kekuasaan negara sesuai UUD 1945? Jawaban terhadap tiga pertanyaan ini mudah-mudah dapat membantu membuat terang persoalan konstitusionalitas norma UU P2SK yang dimohonkan untuk diuji saat ini. Berkenaan dengan kedudukan Polri dalam Konstitusi, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Norma ini secara tegas menentukan bahwa salah satu tugas utama Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menegakkan hukum. Dalam konteks ini, tugas penegakan hukum merupakan mandat konstitusional yang diserahkan UUD 1945 kepada Polri. Lahirnya norma konstitusi yang demikian berasal dari pembahasan terkait peran Polri sebagai alat keamanan negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum pada perubahan UUD 1945 tahun 1999-2000. Berikut dapat dibaca sejumlah pandangan yang muncul dalam proses lahir dan terbentuknya norma Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Roesdihardjo (Kapolri): Salah satu kewenangan (Presiden) adalah kewenangan menyelenggarakan fungsi kepolisian yaitu penegakan hukum dalam rangka menjamin tertib hukum dan terbinanya ketenteraman 279 masyarakat. Ruang lingkup kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibatasi oleh lingkungan kuasa hukum berdasarkan: 1. Lingkungan kuasa soal-soal atau zaken gebied yang termasuk kompetensi hukum publik. 2. Lingkungan kuasa orang atau personen gebied yang terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara atau prosedur dilakukan tindakan kepolisian. 3. Lingkungan kuasa tempat atau ruang atau ruinte gebied yakni lingkup berlakunya hukum nasional publik dan hukum internasional publik serta hukum adat di suatu daerah atau wilayah atau lokasi tertentu. 4. Lingkungan kuasa waktu, yakni lingkup batas waktu yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kepolisian dan ketentuan daluarsa masalah tertentu. (Sumber: Naskah Komprehensif, Buku 4 Jilid 2, hlm. 1461) Bibit S.R. (Koordinator Staf Ahli Kapolri): Kepolisian adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negara. Kenapa ini kita cantumkan? Supaya ini berbeda dengan pertahanan sehingga nanti kalau judul bab adalah keamanan dalam negeri sudah menyambung melalui apa? Melalui penegakan hukum sebagai penyelidik dan penyidik mohon nanti tidak dirancukan. (Sumber: Naskah Komprehensif, Buku 4 Jilid 2, hlm. 1484) Asnawi Latief (F-PDU): Yang kedua, bab ini dipecah menjadi tiga bab dengan penambahan dua bab yaitu bab tentang Tentara Nasional Indonesia dan bab tentang Kepolisian Negara. Yang ketiga khusus kepolisian, sebenarnya bisa saja masuk dalam komponen bab baru tentang penegakan hukum bersama kejaksaan dan bisa berdiri sendiri dalam satu bab. Namun fraksi kami berpendapat karena kepolisian mempunyai multi tugas yaitu sebagai penyelidik, penyidik, pengamanan, penertiban dan pengayoman terhadap masyarakat. Di samping disebut tugas penyelidik dan penyidik dalam bab tentang Penegakan Hukum juga bisa berdiri sendiri dalam satu bab mengenai Kepolisian Negara. (Sumber: Naskah Komprehensif, Buku 4 Jilid 2, hlm. 1523) Sutjipno (F-PDIP): Nah, keseluruhan matrik korelatif yang berjalan di dunia militer tersebut, 1000% akan berlaku di dunia kepolisian atau di dunia keamanan namun dalam ruang lingkup yang lebih sempit yaitu di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum terutama dalam rangka criminal justice system atau yang disebut dengan sistem peradilan pidana, yang sangat- sangat dibatasi oleh hak-hak asasi manusia dalam staats form demokrasi. Dan dibatasi oleh bingkai faham dan asas negara hukum yang kita kenal dengan democratisch rechtsstaat. Hal ini nampak sekali dalam hukum acara pidana, KUHAP kita. Di mana wewenang penyidikan terhadap suatu tersangka yang pada hekekatnya adalah merupakan vrijheid beroving atau perampasan kemerdekaan seseorang, namun 280 diberikan kepada penyidik mutlak harus atas kuasa Undang-undang dalam batas-batas pemenuhan persyaratan bukti-bukti yang cukup. (Sumber: Naskah Komprehensif, Buku 4 Jilid 2, hlm. 1528-1529) Gregorius Seto Hariyanto (F-PDKB): “Kepolisian Negara bertanggungjawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya penegakan hukum dan memberikan pelayanan pada masyarakat”. (Sumber: Naskah Komprehensif, Buku 4 Jilid 2, hlm. 1537) Agun Gunajar Sudarsa (F-PG): …..dan Polri sebagai kekuatan yang memang betul-betul handal, betul- betul profesional, betul-betul mampu melindungi, mengayomi rakyat, dan polisi juga di samping melindungi, dia mampu melakukan tugas- tugas penegakan hukum. (Sumber: Naskah Komprehensif, Buku 4 Jilid 2, hlm. 1613) Berangkat dari rumusan norma Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 serta dinamika pembahasan lahirnya norma tersebut, terkait kedudukan dan tugas konstitusional Polri dapat disampaikan beberapa fakta hukum sebagai berikut. Pertama, Polri merupakan organ konstitusional yang berkedudukan sebagai alat negara yang melaksanakan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan, pengaturan kedudukan demikian juga menempatkan Polri sebagai satu-satunya organ negara yang melaksanakan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negara. Dalam hal ini, tidak ada organ lain selain Polri yang diperkenankan melaksanakan fungsi pengamanan dan ketertiban masyarakat, kecuali hanya dalam bentuk membantu Polri. Sebab, Polri- lah yang memiliki mandat konstitusional menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dimaksud. Kedua, fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan oleh Polri dengan melaksanakan tugas: (1) melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat; dan (2) menegakkan hukum. Dengan demikian, Polri dalam melaksanakan fungsinya bertugas untuk memastikan masyarakat terlindungi, terayomi dan terlayani, sehingga keamanan dan ketertiban mereka terjaga dengan baik. Tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat juga disertai dengan tugas penegakan hukum. Dua tugas ini menjadi sangat penting disatukan menjadi tugas Polri karena bagaimana mungkin perlindungan terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal jika tugas penegakan hukum tidak diemban Polri. Sebab, dalam suatu tatanan masyarakat akan selalu ada oknum atau pihak-pihak yang melakukan 281 perbuatan/tindakan yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga terhadap yang bersangkutan perlu dilakukan penegakan hukum. Ketiga, tugas konstitusional penegakan hukum yang dimiliki Polri mencakup tugas melakukan penyidikan dugaan perbuatan pidana, sehingga Polri menjadi salah satu sub sistem peradilan pidana yang ada. Hal ini tergambar dengan sangat jelas dari pembahasan lahirnya norma tugas penegakan hukum Polri sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana diuraikan sebelumnya. Berangkat dari kerangka normatif kedudukan dan fungsi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 di atas, dapat disimpulkan bahwa Polri merupakan satu-satunya alat negara yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut Polri diberi tugas melakukan penegakan hukum, dalam hal ini bertindak selaku penyidik terhadap perbuatan yang dinilai telah mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (perbuatan pidana). Oleh karena itu, apa pun bentuk perbuatan yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat, Polri memiliki mandat konstitusional untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan/tindakan tersebut. Selanjutnya Ahli masuk ke persoalan Kedua, apakah tugas penegakan hukum juga dapat diberikan kepada institusi selain Polri? Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tugas penegakan hukum adalah tugas konstitusional Polri sesuai Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Hanya saja, UUD 1945 tidak menutup ruang bahwa penegakan hukum juga dapat dilakukan atau melibatkan organ negara lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan norma Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Norma ini membuka ruang dibentuknya badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dalam risalah perubahan UUD 1945 dapat diketahui bahwa frasa “badan-badan lain” dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 adalah seperti lembaga Kejaksaan, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan, dan Notaris yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Artinya, UUD 1945 mengakui keberadaan organ-organ lain yang fungsinya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu fungsi yang berhubungan 282 dengan penegakan hukum dan keadilan. Hanya saja, ruang tersebut sama sekali tidak menegasikan tugas utama penegakan hukum (tugas penyidikan) oleh institusi Polri sebagai alat keamanan negara. Dikatakan demikian karena semua fungsi penegakan hukum tentu ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan Polri merupakan institusi negara yang diberi mandat konstitusional untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat tersebut. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa dalam rangka melakukan penegakan hukum, ada organ negara lain yang diberi wewenang untuk melakukan tugas penegakan hukum (penyidikan). Dalam konteks penegakan hukum di sektor jasa keuangan, hal tersebut juga sudah ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang menyatakan: Bahwa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk itu, ..dst. Artinya, dengan bukti tersebut, kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya”. Pemberian wewenang penegakan hukum (penyidikan) kepada institusi selain Polri (dalam hal ini OJK) juga tidak dapat dilepaskan begitu saja. MK bahkan menegaskan bahwa pemberian wewenang penegakan hukum kepada OJK mengharuskan untuk tetap dilakukan secara terkoordinasi dengan Polri. Hal ini ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 102/PUU- XVI/2018 sebagai berikut: “[3.15] Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari”. 283 [3.16] ....Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya, demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Pertimbangan MK dalam Putusan di atas menegaskan bahwa wewenang penyidikan yang diberikan kepada OJK sama sekali tidak dapat dilepas dari Polri, karena harus dilakukan OJK dalam kerangka koordinasi dengan Polri. Koordinasi OJK dengan Polri dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulai penyidikan sampai perkara tersebut dilimpahkan kepada JPU. Dengan demikian, secara implisit dapat dipahami bahwa wewenang utama penyidikan tetap ada pada Polri, sementara OJK memiliki wewenang penyidikan yang bersifat pendukung bagi tugas penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, pemberian wewenang dan tugas penegakan hukum kepada organ selain Polri sama sekali tidak dapat meniadakan tugas penegakan hukum Polri. Bisa saja organ negara tertentu diberi wewenang melakukan penegakan hukum (penyidikan) terhadap perbuatan tertentu (pidana) yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, namun pemberian wewenang tersebut dengan tidak menghilangkan tugas penegakan hukum oleh Polri terhadap perbuatan tertentu dimaksud. Artinya, Polri akan selalu ada dan memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap jenis perbuatan apa saja yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, sekalipun terdapat organ negara lain yang juga diberi wewenang melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan/tindakan pelanggaran hukum tertentu. Tidak ada satu perbuatan yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di mana Polri tidak dapat melakukan penyidikan terhadapnya. 284 Selanjutnya, kenapa institusi Polri selalu mesti ada dan hadir untuk tugas penegakan hukum pada setiap aspek kehidupan bermasyarakat? Jawabannya tidak lain adalah karena tugas penegakan hukum yang diemban oleh setiap negara pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negara itu sendiri. Bahkan tugas menjaga ketertiban dan keamanan ini merupakan tugas dan wewenang paling awal dan tradisional setiap pemerintahan negara. Kita tentu memahami bahwa agenda penegakan hukum tentunya tidak akan diperlukan jika tatanan masyarakatnya sudah aman dan sudah tertib. Namun, hampir tidak mungkin dalam sebuah kehidupan masyarakat yang begitu beragam tidak ada potensi ancaman ketertiban dan keamanan, sehingga tugas penegakan hukum dalam setiap tatanan masyarakat mana pun (apalagi negara), sangat diperlukan dan akan selalu ada. Bagi negara kita, sesuai UUD 1945, alat utama negara yang memiliki mandat konstitusional untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat itu adalah Polri. Berangkat dari kerangka berpikir peran negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana salah satu cara yang digunakan adalah melalui penegakan hukum, maka pada organ negara yang memegang mandat konstitusional untuk menjaga ketertiban dan keamanan juga harus selalu melekat tugas penegakan hukum. Apabila untuk satu atau beberapa jenis aspek kehidupan bernegara, misalnya sektor jasa keuangan, alat keamanan negara (Polri) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, maka dia akan kehilangan alat untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga secara optimal pada sektor dimaksud. Pada gilirannya, kondisi demikian akan dapat memicu terjadinya kekacauan. Jika hal demikian terjadi, lalu alat negara mana yang akan diminta tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Apakah organ negara yang diberi wewenang melakukan penyidikan pada sektor jasa keuangan, dalam hal ini OJK? OJK secara konstitusional tidak memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada gilirannya, masalah dan potensi kekacauan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan kembali kepada Polri. Sementara salah satu tools yang akan digunakan Polri untuk melaksanakan tugas tersebut justru dihapus/dihilangkan. Oleh karena itu, sekali lagi ahli ingin menegaskan bahwa pemberian wewenang penyidikan 285 kepada organ selain Polri seharusnya tidak menghilangkan atau menegasikan tugas penegakan hukum Polri. Tugas penegakan hukum Polri mesti terus melekat pada institusi tersebut sekalipun terdapat organ negara lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya, ahli akan membahas masalah terkait pertanyaan Ketiga, bagaimana konsekuensi hilangnya wewenang institusi Polri dalam melakukan penegakan hukum (penyidikan) di sektor jasa keuangan dalam UU P2SK terhadap desain hubungan kelembagaan antar cabang kekuasaan negara sesuai UUD 1945? Bahwa dengan diubahnya Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK melalui UU P2SK, maka institusi Polri tidak lagi memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Wewenang penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan bergeser menjadi hanya menjadi wewenang OJK. Polri secara kelembagaan tidak lagi berwenang melakukan penyidikan. Fakta hukum ini menimbulkan dampak ketatanegaraan yang cukup serius, di mana terjadi peralihan satu wewenang dari organ Presiden (Polri) kepada lembaga negara independen. Peralihan wewenang dimaksud terjadi secara penuh dari cabang kekuasaan eksekutif kepada cabang kekuasaan lembaga negara independen. Dengan peralihan tersebut, Presiden tidak lagi memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban umum melalui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Sebab, tugas itu sudah berpindah menjadi wewenang OJK. Padahal secara ketatanegaraan, salah satu kekuasaan eksekutif yang tidak dapat dilepaskan dari Presiden adalah tugas dibidang keamanan dan ketertiban umum dengan menggunakan instrumen penegakan hukum untuk semua sektor kehidupan bernegara. Tidak ada ranah kehidupan bernegara yang seharusnya boleh lepas dari kekuasaan penegakan hukum Presiden. Sebab, Presiden-lah yang memegang tanggung jawab penegakan hukum (khususnya dalam lingkup penyidikan dan penuntutan) dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban umum terjaga dengan baik sesuai amanat UUD 1945. Lalu, bagaimana mungkin Presiden dapat menjalankan kekuasaan penegakan hukumnya pada sektor jasa keuangan jika peran dari “tangannya” Presiden (Polri) untuk itu dihilangkan? Memang wewenang itu dialihkan ke OJK, tetapi 286 OJK bukanlah organ Presiden. OJK ditentukan oleh undang-undang sebagai lembaga negara independen yang dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Apabila Presiden membutuhkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, Presiden tidak bisa memerintah OJK sebagaimana Presiden dapat memerintah Polri. Sebab, posisi OJK bukanlah sebagai suborgan Presiden, melainkan sebagai lembaga negara independen (independent regulatory agencies) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, di mana Presiden tidak dapat mengintervensinya. Bahwa dengan dampak ketatanegaraan yang demikian, tidak seharusnya wewenang penegakan hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat pada sektor jasa keuangan dihilang dari Polri. Wewenang Polri melakukan penegakan hukum pada sektor jasa keuangan mesti tetap dipertahankan agar pelaksanaan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan Presiden dibidang keamanan dan ketertiban umum melalui tugas penegakan hukum tidak terganggu. 3. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. Kebijakan hukum pidana atau disebut juga sebagai politik hukum pidana mengandung pengertian tentang bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang harus menjadi satu pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) (Barda Nawawi Arief,. 1996. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang: Undip. hlm. 29.) Undang-Undang Dasar 1945 didalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa Polri sebagai alat negara mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum. 287 Selanjutnya peraturan yang mengatur tentang Kepolisian diatur didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, serta peraturan perundang- undangan. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan tugas pokok kepolisian adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 menguraikan tentang tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan; d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 288 j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyidikan tindak pidana yang dimiliki oleh Polri telah diatur dengan jelas dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan: Penyidik adalah: a. Pejabat Polisi Negara b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang” . Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa pejabat penyidik tidak hanya dari Kepolisian Negara RI saja, namun juga dari PPNS yang diberikan wewenang khusus. Lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9 huruf c disebutkan bahwa OJK mempunyai wewenang melakukan penyidikan. Secara lengkap berbunyi: c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan disektor jasa keuangan. Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan (Pra Adjudikasi) yang menjadi pintu gerbang masuknya penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Begitu pentingnya fase penyidikan sehingga harus dilakukan oleh pihak sebagaimana diatur oleh KUHAP. Penyidikan-penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil dilakukan secara terkoordinir dengan penyidik Polri. Beberapa penyidikan yang selama ini telah berjalan bisa dilihat pada penyidikan PPNS pada, PPNS Perpajakan, PPNS Perbangkan, PPNS Merek, PPNS Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu: 1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pada Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan [Pasal 107 ayat (1)]; 2. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana 289 sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, PPNS melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri [Pasal 107 ayat (2)]; 3. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri [Pasal 107 ayat (3)]; 4. Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum yang dilakukan oleh PPNS, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum [Pasal 109 ayat (3)]. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, kemudian pada Pasal 16 ayat (1) huruf k Polri mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan PPNS, serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 juga menyebutkan bahwa OJK didalam melaksanakan penyidikan adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak Penyidik Polri. Dari uraian diatas perlu kiranya kita dapat mengingat adanya asas hukum yang sudah sangat populer didalam menerapkan ketentuan perundangan yaitu Asas lex superior derogate legi inferiori yang dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Ketentuan tersebut dibahas didalam Teori Stufenbau dari Hans Kelsen adalah teori ini menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti Konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak). Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila. 290 Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dari yang superior ke yang lebih inferior adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang 4. Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu); 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah Provinsi 8. Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten 9. Peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain- lain Dari hierarki tersebut terlihat bahwa norma yang paling superior adalah UUD 1945 yang menjadi norma dasar (grundnorm). Artinya, semua norma di bawahnya harus dibuat berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dengan tegas mengatur bagaimana kedudukan Polri yaitu sebagai alat negara mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum. Ketentuan ini menjadi norma dasar bagi semua peraturan dibawahnya bahwa Polri mempunyai kedudukan sebagaimana tertera dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tidak bisa digeser maupun diubah. Didalam sistem penegakan hukum di Indonesia kedudukan Polri diatur dengan tegas didalam Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Ketentuan yang diatur didalam KUHAP tentang penyidikan tindak pidana, merupakan pedoman utama didalam pengaturan hal- hal yang berkaitan dalam Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP merupakan jenis perundangan yang kedudukannya berada dibawah UUD 1945 apabila dilihat dalam Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. 291 Oleh sebab itu, semua ketentuan perundangan yang berkait dengan kedudukan penyidik didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia harus selaras dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Ketentuan selanjutnya yang lebih lebih konkrit perihal penyidikan ini berada didalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketentuan asas lex superior derogate legi inferiori ini harus selalu diperhatikan pada saat membuat ketentuan perundangan agar tidak terjadi kekacauan didalam penerapannya dilapangan, khususnya peraturan mengenai kewenangan penyidikan dalam UU P2SK. Kedudukan Polri sebagai koordinator dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS harus tetap dilakukan dan tidak boleh diingkari. Oleh sebab itu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 juga menyebutkan bahwa OJK didalam melaksanakan penyidikan adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak Penyidik Polri merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Konsep koordinasi yang dilakukan lebih bersifat pasif artinya penyidik Polri “hanya menerima” hasil dari penyidik PPNS. Ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menyatakan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK. Dalam hal ini mengakibatkan tidak berwenangnya lagi Penyidik Kepolisian melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana sebelum adanya UU P2SK. Dengan kondisi demikian maka hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK, berpotensi tidak dapat diterima oleh pihak Kejaksaan. Oleh sebab itu ketentuan pasal yang mengatur adanya penyidik selain penyidik sebagaimana diatur oleh KUHAP akan mempersulit proses penegakan hukum selanjutnya, karena bertentangan dengan kewenangan penyidikan dalam Sistem peradilan Indonesia Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia, apapun jenis tindak pidananya, Penyidik Polri adalah sebagai bagian dari penyidik tindak pidana sektor jasa keuangan. 2. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan oleh OJK, tidak selaras dengan konsep Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sehingga walaupun dalam UU P2SK 292 tersebut merumuskan adanya penyidik sendiri, tetapi tidak boleh menghilangkan keberadaan Polri sebagai penyidik. 3. Dampak yang terjadi, penyidik otoritas jasa keuangan yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Nomor 4 Tahun 2023 menjadi tidak sah, demikian pula Penyidik Polri, tidak dapat melakukan penyidikan tindak pidana tersebut, hal ini akan berpotensi menimbulkan kondisi ketidak pastian hukum dalam penanganan tindak pidana pada sektor jasa keuangan. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 24 Agustus 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2023 serta keterangan tambahan bertanggal 7 September 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa para Pemohon berpendapat bahwa: 1). Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” yang memberikan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan hanya kepada OJK bertentangan dengan konsep Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengenal doktrin pemisahan kekuasaan, bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan bertentangan dengan fungsi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Kepolisian Negara RI) sebagai lembaga utama di bidang penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan merupakan bagian dari integrated criminal justice system; dan 2). Mengenai keberadaan penyidik “pegawai tertentu” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D, dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 293 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK), diatur bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka para Pemohon terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; dan c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 3. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 294 b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan kembali persyaratan Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 dan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK terhadap Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 5. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, OJK menyampaikan bahwa berdasarkan Permohonan dan Perbaikannya dari Para Pemohon pengujian a quo, identitas para Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam halaman 2 sampai dengan halaman 5 yang pada pokoknya: 1) Pemohon I merupakan badan hukum privat SP NIBA AJBB; dan 2) Pemohon II sampai dengan Pemohon VI merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan (Pemohon II), karyawan swasta (Pemohon III), karyawan badan usaha milik negara (BUMN) (Pemohon IV), wartawan (Pemohon V), dan wiraswasta (Pemohon VI). 6. Berdasarkan pandangan OJK, hal yang disampaikan oleh para Pemohon pada dasarnya adalah permasalahan penerapan norma (implementasi) serta tidak terkait dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan untuk diuji. Selanjutnya kami akan menjelaskan satu persatu permasalahan penerapan norma tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini. 7. Pemohon I merupakan serikat pekerja perusahaan asuransi, yaitu SP NIBA AJBB yang mempermasalahkan bahwa OJK tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan penunjukan dan penetapan pengelola 295 statuter sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK). Menurut Pemohon I, tidak dilaksanakannya kewenangan penunjukan dan penetapan pengelola statuter tersebut merupakan sikap pengabaian dan merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dalam Pasal 8 angka 22 dan Pasal 54 dalam Pasal 8 angka 23 UU P2SK. 8. Pemohon I merasa bahwa Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang menjadikan OJK sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan telah menghalangi hak konstitusionalnya untuk menempuh satu-satunya upaya hukum lainnya berupa akses keadilan melalui sarana penegakan hukum pidana di sektor jasa keuangan kepada Kepolisian Negara RI. Menurut Pemohon I, jika pelaporan dilakukan kepada Penyidik OJK maka akan terjadi conflict of interest karena saat ini OJK sedang melaksanakan kewenangan pengawasan yang dimilikinya. 9. Terhadap alasan Pemohon I, OJK berpandangan sebagai berikut: a. OJK berpendapat bahwa pelaksanaan kewenangan OJK untuk menunjuk dan menetapkan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan (termasuk perusahaan asuransi AJBB) merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan OJK. Di mana kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. b. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 huruf e dan penjelasan Pasal 8 huruf g UU OJK diatur bahwa: Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: e. melakukan penunjukan pengelola statuter; f. melakukan penunjukan pengelola statuter; Yang dimaksud dengan “pengelola statuter” adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK. Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, 296 dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan. c. Terhadap alasan para Pemohon tersebut, dapat kami sampaikan bahwa OJK menerima beberapa surat dari Pemohon I dan telah menindaklanjuti surat tersebut sebagai berikut: 1) Surat Nomor 019/SP-NIBA/TA/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 hal Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Di AJB Bumiputera 1912, yang pada pokoknya mengenai penyelesaian masalah tenaga kerja di AJBB. 2) Menindaklanjuti surat tersebut, OJK telah meminta AJBB untuk memberikan penjelasan/klarifikasi terkait permasalahan tenaga kerja di AJBB melalui surat nomor S-474/NB.122/2023 tanggal 26 April 2023. 3) Selanjutnya OJK juga menerima surat terkait adanya mosi tidak percaya SP NIBA AJBB terhadap organ AJBB melalui surat nomor 120/SPNIBA/AJBBP/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan surat terkait concern SP NIBA terkait pemegang polis AJBB melalui surat Nomor 001/SP-NIBA/TA/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dan lampirannya tanggal 05 Agustus 2022. 4) Surat-surat tersebut di atas telah ditindaklanjuti OJK dengan mengundang SP NIBA secara fisik pada tanggal 12 Januari 2023 dan dihadiri oleh Ketua SP NIBA (Sdr. Rizky). Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal yang menjadi concern SP NIBA terkait permasalahan AJBB. 5) Dapat juga kami informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa sebelumnya OJK pernah menetapkan pengelola statuter dalam rangka penyehatan AJBB yaitu pada periode Oktober 2016- Oktober 2018 sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-87/D.05/2016 tentang Penunjukkan dan Penetapan Penggunaan Pengelola Statuter pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, untuk menggantikan peran manajemen AJBB. Namun, dalam perkembangannya pengelola statuter tidak dilanjutkan karena adanya komitmen Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk melakukan penyehatan/penyelesaian permasalahan pada AJBB 297 sehingga meminta OJK untuk mengakhiri penggunaan pengelola statuter di AJBB. OJK telah mengakhiri penunjukkan pengelola statuter berdasarkan KEP-89/D.05/2018 tentang Penetapan Pengakhiran dan Penunjukkan Pengelola Statuter pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 6) Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I sebagai Serikat Pekerja AJBB sudah selayaknya mengetahui perkembangan dan keberadaan BPA yang saat ini disebut Rapat Umum Anggota AJBB mengingat kondisi dan perkembangan tersebut juga telah dimuat dalam berbagai berita secara nasional. 7) Selain itu, sebelum BPA AJBB terbentuk SP NIBA AJBB mengikuti beberapa kali pertemuan tanggal 16 Maret 2021 dan 9 September 2021 dalam rangka pemenuhan kekosongan BPA AJBB. Setelah melalui proses panjang, AJBB kembali memiliki BPA sebagaimana ditetapkan dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-264/NB.11/2022 sampai dengan KEP- 276/NB.11/2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Badan Perwakilan Anggota selaku Pihak Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan Sidang Luar Biasa tanggal 27 Mei 2022 dalam rangka penetapan BPA. Pemenuhan kekosongan RUA d/h BPA merupakan hal yang penting dalam rangka mendukung penyehatan keuangan AJBB. RUA merupakan organ/badan tertinggi di AJBB, yang sesuai dengan Anggaran Dasar berperan antara lain untuk menentukan pokok- pokok kebijakan AJBB, mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, mengesahkan neraca dan perhitungan laba/rugi, dan menetapkan pembagian kerugian, serta menentukan hal-hal strategis yang dipandang perlu. 8) Dapat kami sampaikan bahwa pembentukan BPA telah melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. OJK memfasilitasi agar proses pembentukan panitia pemilihan BPA dilanjutkan berdasarkan kesepakatan bersama antara manajemen AJBB, perwakilan 298 pemegang polis, serikat pekerja, dan asosiasi agen. Pada tanggal 2 November 2021, manajemen AJBB telah menetapkan susunan panitia pemilihan Anggota BPA periode 2021-2026 melalui Keputusan Direksi Nomor SK.6/Dir/XI/2021 (SK). 9) Selanjutnya panitia pemilihan BPA mulai bekerja sejak ditetapkannya SK oleh manajemen AJBB dan melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan anggota BPA dengan penetapan calon BPA AJBB yang disampaikan oleh direksi AJBB kepada OJK melalui surat nomor 09/DIR/Eks/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 mengajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk 9 (sembilan) calon BPA AJBB, surat nomor 107/DIR/Eks/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 mengajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk 2 (dua) calon BPA AJBB lainnya, dan surat nomor 179/DIR/Eks/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 mengajukan 2 calon pengganti untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK. 10) Menindaklanjuti hal tersebut OJK melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon BPA terpilih AJBB yang disampaikan kepada OJK dan melalui surat nomor S-1771/NB.111/2022 tanggal 13 Mei 2022, OJK menyampaikan hasil uji kemampuan dan kepatutan 11 calon BPA AJBB terpilih kepada direksi AJB Bumiputera 1912. 11) Dapat OJK sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa calon BPA yang terpilih tersebut mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris di antaranya menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, tata kelola, manajemen, anggaran, dan bisnis, menetapkan anggaran dasar dan perubahannya, mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota direksi AJBB dan/atau anggota dewan komisaris AJBB, dan menetapkan persetujuan langkah lanjutan dalam rangka penyehatan keuangan (vide Pasal 58 UU P2SK). Hal mana merupakan fungsi yang strategis dalam rangka penyehatan dan perbaikan AJBB. 12) Adapun perkembangan AJBB setelah adanya BPA, AJBB telah menyampaikan dokumen RPK dan OJK memberikan pernyataan 299 tidak keberatan atas dokumen RPK tersebut melalui surat nomor SR-1/D.05/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan pertimbangan utama bahwa program penyehatan yang dilakukan oleh AJBB menerapkan prinsip Usaha Bersama dan telah sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan yang mengatur ketentuan mengenai kondisi dalam hal perusahaan mengalami kerugian. Dalam RPK, AJBB merencanakan beberapa program penyehatan di antaranya penyelesaian utang klaim melalui kebijakan pembagian kerugian (penurunan nilai manfaat), optimalisasi aset, dan penyelesaian melalui bisnis asuransi. Saat ini OJK memantau secara ketat terkait ketersediaan likuiditas AJBB dalam rangka pembayaran klaim kepada pemegang polis AJBB. 13) Dengan adanya RPK AJBB yang sejalan dengan prinsip Usaha Bersama sesuai Anggaran Dasar AJBB tersebut, data keuangan AJBB menunjukan perbaikan. Per 30 Juni 2023, baik Risk Based Capital (RBC), Rasio Kecukupan Investasi (RKI), dan ekuitas menunjukkan perbaikan yang signifikan. OJK saat ini dalam proses monitoring untuk memastikan target dan program yang ada dalam RPK dapat terlaksana. 14) Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, OJK mempertanyakan iktikad baik dari Pemohon I sebagai SP NIBA AJBB yang justru berniat melaporkan OJK melakukan tindak pidana atas tidak ditunjuknya pengelola statuter tanpa melihat perkembangan di AJBB sendiri. 15) Selanjutnya, mengenai dalil Pemohon I dalam angka 15 halaman 18 Permohonan yang pada pokoknya tindakan OJK tidak melakukan penunjukan dan penetapan pengelola statuter merupakan sebuah tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu Pasal 53 dalam Pasal 8 angka 22 UU P2SK adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum. 16) Dapat OJK sampaikan Pasal 53 dalam Pasal 8 angka 22 UU P2SK mengatur bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1), Pasal 9 300 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk perseorangan atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) untuk korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya. 17) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 51 UU P2SK diatur bahwa: Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya. 18) Mengacu pada ketentuan Pasal 53 dalam Pasal 8 angka 22 jo. Pasal 1 angka 51 UU P2SK jelas bahwa yang dimaksud dengan ”Setiap Orang” dalam tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK untuk melakukan penetapan dan penunjukan pengelola statuter. Sehingga dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa tidak dilakukannya penunjukan atau penetapan pengelola statuter oleh OJK menjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dalam Pasal 8 angka 22 UU P2SK adalah dalil yang tidak tepat secara hukum. Selain itu, secara prinsip sebuah ketentuan berlaku bagi subyek yang dituju (addressat) dalam ketentuan tersebut, dan ketentuan Pasal 53 dalam Pasal 8 angka 22 UU P2SK tersebut ditujukan kepada ”Setiap Orang” dalam batasan pengertian Pasal 1 angka 51 UU P2SK dan bukan ditujukan kepada OJK. 19) Dengan demikian dalil pemohon yang menyebutkan OJK melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dalam Pasal 8 angka 22 UU P2SK adalah tidak berdasarkan hukum. 301 20) Berdasarkan uraian tersebut di atas, OJK berpendapat permasalahan Pemohon I tersebut bukan merupakan permasalahan konstitusional di Mahkamah Konstitusi melainkan permasalahan pelaksanaan kewenangan OJK terkait pengelola statuter dan pelaksanaan pengawasan kepada Lembaga Jasa Keuangan. 10. Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon II pada tahun 2008 mengalami dugaan tindak pidana perbankan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan) dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, yang diduga dilakukan oleh inisial HV, dengan uraian kejadian sebagai berikut: a. Pemohon II menabung sejumlah uang secara tunai kepada inisial HV karena inisial HV menjanjikan bunga kurang lebih 1% per bulan. Adapun kegiatan penghimpunan dana dilakukan tanpa adanya izin dari Bank Indonesia. b. Pemohon II tertarik untuk menabung sejumlah uang adalah karena dijanjikan bunga yang cukup tinggi. c. Pada awalnya pembayaran bunga lancar namun sekitar bulan Juli 2020, Pemohon II berniat untuk menarik uang tabungannya namun inisial HV mengelak dengan alasan yang memegang dan mengelola uang tabungan tersebut bukan yang bersangkutan, melainkan adalah karyawan yang bernama SJ. d. Selain Pemohon II terdapat juga 5 (lima) orang korban lainnya. e. Atas peristiwa tersebut, Pemohon II dan 5 (lima) orang korban lainnya mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp392.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah). 11. Untuk menentukan apakah persoalan yang didalilkan oleh Pemohon II adalah merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan (dalam hal ini tindak pidana perbankan) atau tidak, diperlukan penelaahan yang mendalam mengenai pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 46 UU Perbankan. 12. Adapun unsur-unsur Pasal 46 UU Perbankan adalah: a. Barang siapa; 302 b. Menghimpun dana dari masyarakat; c. Dalam bentuk simpanan; dan d. Tanpa izin usaha dari pimpinan BI (saat ini pimpinan OJK), dengan penjabaran sebagai berikut: 1) Unsur Barang Siapa meliputi setiap pihak, baik orang maupun badan: a) Orang: perorangan/individu yakni orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan. b) Badan, dapat berupa: (1) Badan Hukum, yakni badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti Perseroan Terbatas (PT Tertutup atau PT Terbuka/go public), Koperasi, Yayasan, dan Perserikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengaturnya. (2) Badan usaha non badan hukum, yakni badan yang didirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti CV, Firma dan Persekutuan Perdata. (3) Badan lainnya. 2) Unsur menghimpun dana dari masyarakat: a) “menghimpun dana” merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. b) “masyarakat” meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan. 303 3) Unsur dalam bentuk simpanan (giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan (vide Pasal 1 angka 5 UU Perbankan): Ditandai dengan adanya penyerahan dana dari masyarakat, dan adanya penyerahan bilyet, bukti, sertifikat bukti penyimpanan/alat lain yang dipersamakan dengan itu serta terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu. 4) Unsur tanpa izin usaha dari pimpinan BI (saat ini pimpinan OJK): Unsur ini menegaskan bahwa hanya pihak tertentu yang memperoleh izin usaha sebagai bank (Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat) dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) saja yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri, misalnya kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi (vide Buku Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan Hal 15 s.d 21). 13. Merujuk pada uraian unsur-unsur di atas dan dikaitkan dengan uraian Pemohon II, menurut pandangan OJK belum dapat diyakini apakah unsur “menghimpun dana dari masyarakat” tersebut terpenuhi karena Pemohon II secara tegas menyampaikan bahwa yang membuat Pemohon II tertarik untuk menabung uang karena dijanjikan bunga yang cukup tinggi. Hal ini belum menunjukkan adanya “perbuatan aktif” dari inisial HV menawarkan kepada masyarakat untuk menabung. Dengan demikian, permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon II belum memenuhi unsur tindak pidana perbankan dalam Pasal 46 UU Perbankan dan memerlukan pendalaman lebih lanjut. 14. Selain itu, dapat OJK sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Penyidikan) diatur bahwa setiap pihak dapat menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada OJK secara langsung atau tertulis. 15. Mengenai alasan Pemohon II dalam angka 20 halaman 22 permohonan yaitu terhambatnya akses keadilan melalui Kepolisian Negara RI, perubahan ketentuan tersebut tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon II untuk 304 melakukan laporan/pengaduan atas dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada OJK. 16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, OJK berpendapat permasalahan Pemohon II tersebut bukan merupakan permasalahan konstitusional di Mahkamah Konstitusi karena dugaan tindak pidana yang didalilkan oleh Pemohon II bukan merupakan tindak pidana sektor jasa keuangan karena memerlukan pendalaman lebih lanjut, serta tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon II melakukan pelaporan kepada OJK. 17. Selanjutnya, Pemohon III mendalilkan bahwa pada tahun 2014 terdapat dugaan tindak pidana perbankan yang dialami oleh Pemohon III dengan uraian peristiwa sebagai berikut: a. Pemohon III menempatkan uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Koperasi UUO SP. Sedhana Kerti untuk ikut program deposito. b. Bilyet deposito Pemohon III telah diperpanjang dan diperbaharui menjadi bilyet deposito nomor DP-710235 tertanggal 4 Agustus 2017 atas nama I.B Made Sedana dengan jangka waktu 12 bulan, suku bunga 12% per tahun, jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh manajer koperasi. c. Awalnya pihak Koperasi lancar membayar bunga, namun pada Februari 2018, pihak Koperasi tidak dapat lagi membayar bunga dengan alasan di Koperasi tersebut tidak ada yang menabung dan deposito Pemohon III tidak dapat dicairkan oleh Koperasi serta tabungan Pemohon III, sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak bisa ditarik. d. Selain Pemohon III, terdapat korban lainnya atas nama Ida Bagus Anom Miana dan Ida Bagus Oka Yadnya di Koperasi tersebut dengan masing- masing kerugian sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berupaya untuk melakukan mediasi dengan pihak koperasi namun tidak menemukan titik terang. 18. Berdasarkan analisa pendahuluan OJK, permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon III adalah terkait dengan Koperasi UUO SP. Sedhana Kerti pada tahun 2017 s.d 2018. Hal mana pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pengawasan OJK 305 berdasarkan UU OJK melainkan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 19. Sejak berlakunya UU P2SK tanggal 12 Januari 2023, dapat OJK sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa berdasarkan Pasal 44B ayat (3) dalam Pasal 202 UU P2SK diatur bahwa perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh OJK sesuai dengan undang-undang. 20. Mengacu ketentuan dalam Pasal 321 UU P2SK diatur ketentuan peralihan terkait koperasi di sektor jasa keuangan, yaitu bahwa pada saat UU P2SK mulai berlaku (12 Januari 2023), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi harus melakukan penilaian terhadap koperasi yang dapat melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan dan diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan dan menyerahkan daftar koperasi tersebut kepada OJK untuk dapat ditindaklanjuti. 21. Dengan demikian, ruang lingkup perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai ketentuan UU P2SK belum merupakan ruang lingkup kewenangan OJK. 22. Selain itu, untuk menentukan apakah persoalan yang didalilkan oleh Pemohon III adalah merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan (dalam hal ini tindak pidana perbankan) atau tidak, diperlukan penelaahan yang mendalam mengenai pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidananya. 23. Sebagaimana didalilkan oleh Pemohon III, pihak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Koperasi UUO SP. Sedhana Kerti. Mengacu pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Dengan demikian, sepanjang kegiatan simpan pinjam tersebut dilakukan antara koperasi dengan para anggotanya, maka hal tersebut merupakan ruang lingkup kegiatan koperasi. 24. Mengenai alasan Pemohon III dalam angka 23 halaman 24 permohonan yaitu adanya penolakan laporan pidana dari Kepolisian Negara RI, dalam pandangan OJK tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon III untuk melakukan laporan/pengaduan atas dugaan tindak pidana di sektor jasa 306 keuangan kepada OJK, mengingat sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 10 ayat (1) POJK Penyidikan, Pemohon III dapat menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan kepada OJK secara langsung atau tertulis. 25. Dengan demikian, tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon III karena permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon III bukan merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan dan tidak berkaitan dengan konstitusionalitas kewenangan penyidikan OJK sebagaimana diatur dalam UU P2SK. 26. Bahwa pada dasarnya Pemohon IV mendalilkan ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK telah menghalangi hak konstitusional Pemohon IV untuk menempuh upaya hukum lainnya melalui sarana penegakan hukum sektor jasa keuangan dan dahulu Pemohon IV membuat pengaduan kepada OJK melalui surat tertanggal 2 November 2020 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK perihal Pengaduan dan Permohonan Tindakan Law Enforcement serta Pengenaan Sanksi terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. 27. Berdasarkan penelaahan OJK pada pokoknya pemohon menyampaikan pengaduan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. MAP selaku Pemegang Saham Pengendali dan afiliasinya di PT WAL. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara RI dengan melakukan penyidikan dugaan atas tindak pidana umum dan tindak pidana di bidang perasuransian yang terjadi di PT WAL yang melibatkan direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali PT WAL. Dalam perkembangannya, terhadap orang-orang tersebut saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta red notices yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri dan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI). 28. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah menanggapi surat pengaduan Pemohon IV sebagaimana surat OJK Nomor: S-1643/EP.1212/2021 tanggal 9 Juni 2021 perihal Tanggapan atas Pengaduan dan Pertanyaan yang pada pokoknya mendorong perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya pada seluruh pemegang polis termasuk meminta pemegang saham pengendali dan manajemen PT WAL untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan dan kewajiban kepada pemegang polis dan OJK telah mengenakan sanksi kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 307 29. Dengan demikian, dalil Pemohon IV yang menyatakan telah dirugikan hak konstitusionalnya karena keberadaan ketentuan UU P2SK untuk pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil dengan tidak dapat menempuh upaya hukum melalui Kepolisian Negara RI adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut sebagaimana diuraikan di atas. 30. Lebih lanjut, terhadap alasan Pemohon V dan Pemohon VI yang menekankan pada adanya potensi pelanggaran hak Pemohon V dan Pemohon VI terhadap kepastian hukum yang adil, mereduksi kewenangan Kepolisian Negara RI, dan tidak memberikan kemudahan akses keadilan (access to justice), OJK berpendapat bahwa hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan penerapan norma (implementasi) kewenangan penyidikan OJK agar dapat tetap mengedepankan perlindungan hak Pemohon V dan Pemohon VI, tidak terkait dengan konstitusionalitas kewenangan penyidikan OJK dimaksud. 31. Berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 10 ayat (1) POJK Penyidikan diatur bahwa setiap pihak dapat menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada OJK secara langsung atau tertulis. 32. Dengan demikian, dalil Pemohon V dan VI yang membutuhkan waktu tersebut tidak relevan karena OJK menyediakan pilihan pengaduan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan secara langsung ataupun tertulis. 33. Selain laporan melalui surat, saat ini OJK berupaya untuk mengoptimalkan teknis penyampaian laporan jika terdapat dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan cara optimalisasi sistem informasi dan teknologi dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan untuk mempercepat proses pelaporan/pengaduan sehingga keberadaan kantor OJK yang belum tersedia di seluruh wilayah Indonesia (termasuk di domisili Pemohon V dan Pemohon VI) tidak memengaruhi proses dan tindak lanjut atas pengaduan/pelaporan tersebut. 34. Dalam Persidangan Pendahuluan Pemohonan a quo tertanggal 19 Juni 2023, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan masukan/perbaikan atas permohonan mengenai legal standing Pemohon II sampai dengan Pemohon IV mengenai keterkaitan antara tidak ditindaklanjutinya laporan Para Pemohon dengan kerugian konstitusional 308 Para Pemohon. Menurut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tidak menghilangkan hak yang bersangkutan untuk melakukan pelaporan kepada penyidik OJK. 35. Selain itu Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon lebih menguraikan disharmoni antara kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (untuk selanjutnya disebut UU Kepolisian RI) sebagai lex generalis dalam melakukan penyidikan dengan kewenangan penyidikan OJK berdasarkan UU P2SK. Sehingga disarankan agar Para Pemohon menguraikan disharmoni antara kewenangan penyidikan dalam UU P2SK dengan pasal-pasal Konstitusinya. 36. Selanjutnya, dalam persidangan perbaikan permohonan yang dibacakan oleh para Pemohon pada tanggal 3 Juli 2023, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV belum melakukan perubahan dalam menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami tetapi hanya menambahkan Pemohon V dan Pemohon VI yang menurut para Pemohon memiliki potensi kerugian secara nyata terhadap kewenangan penyidikan yang diatur dalam UU P2SK karena belum tersedianya kantor-kantor perwakilan OJK di seluruh wilayah Indonesia. 37. Oleh karena itu, kiranya adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UU MK sehingga dengan demikian Permohonan Para Pemohon layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 38. Namun jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat yang berbeda, maka OJK menyerahkan kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, dan putusan-putusan berikutnya). 309 III. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON SEPANJANG MENGENAI KOORDINASI TELAH DINILAI DAN DIPUTUS OLEH YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018 YANG BERSIFAT FINAL AND BINDING 1. Terkait dengan dalil para Pemohon angka 130 s.d 132 halaman 115 s.d 116 permohonan, yang pada pokoknya mengenai koordinasi antara Kepolisian Negara RI dengan kewenangan Penyidik OJK sudah menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 102/PUU-XVI/2018, menurut pemohon berdasarkan Putusan MK tersebut penyidik OJK tidak dapat melaksanakan penyidikannya sendiri dan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan bukan kewenangan penyidik mandiri penyidik OJK. 2. Selanjutnya Para Pemohon juga menyampaikan bahwa setiap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian Negara RI dari dimulainya penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum diserahkan ke jaksa penuntut umum. 3. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, OJK berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi RI telah mempertimbangkan hal-hal yang menjadi argumentasi Para Pemohon terkait dengan koordinasi dalam Putusan Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 berkaitan dengan kewenangan penyidikan OJK in casu Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK. 4. Bahwa dalam putusan perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pertimbangan hukum: “…Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya, demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum…” (vide hlm 235, 3.16). 310 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI telah menyatakan kewenangan penyidikan OJK di sektor jasa keuangan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian Negara RI. 6. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 49 ayat 6 dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK dan Penjelasannya telah diatur: Pasal 49 ayat (6) “Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Penjelasan Pasal 49 ayat (6) “Sebagai bagian sistem peradilan pidana terpadu integrated criminal justice system, Otoritas Jasa Keuangan perlu menegaskan kewenangan dengan tetap mengedepankan fungsi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 6 dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang telah mengatur adanya koordinasi dengan Kepolisian Negara RI dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh OJK maka hal tersebut telah sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018. 8. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final yakni Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya. 9. Sehingga, dalam tataran pelaksanaannya yang diperlukan adalah mengatur bagaimana fungsi koordinasi antara OJK dan Kepolisian Negara RI dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal mana, menurut hemat kami bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas kewenangan penyidikan OJK, melainkan pada tataran teknis pelaksanaan kewenangan tersebut agar dapat efektif dan sesuai dengan tujuan pembentukan OJK dan kebutuhan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. 10. Sesuai dengan Pasal 60 UU MK dinyatakan bahwa: 311 “terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. 11. Dengan demikian dalil para Pemohon terkait koordinasi merupakan tataran implementatif yang dapat diselesaikan antara OJK dengan Kepolisian Negara RI sehingga permohonan a quo tidak memenuhi kriteria sebagai permohonan yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. IV. TANGGAPAN OJK SECARA UMUM TERHADAP DALIL PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN Sebelum OJK menyampaikan tanggapan terhadap norma materi yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon, terlebih dahulu OJK akan menyampaikan tanggapan secara umum dengan menguraikan terlebih dahulu dasar hukum dan tujuan pembentukan OJK, latar belakang kewenangan penyidikan OJK, dan pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh OJK merupakan bagian dari Integrated Criminal Justice System sebagai berikut: 1. Dasar Hukum dan Tujuan Pembentukan OJK 1.1. Pembentukan OJK merupakan salah satu pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang mengamanatkan untuk membentuk undang- undang yang mengatur mengenai perekonomian nasional. 1.2. Selain itu berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI) juga telah mengamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. 1.3. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU BI dijelaskan bahwa lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. 1.4. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut, kemudian dengan UU OJK disebut OJK. UU OJK tersebut pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor 312 jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu UU Perbankan, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk selanjutnya disebut UU PM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (untuk selanjutnya disebut UU Perasuransian), Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 Angka 1.6 hlm. 165). 1.5. Tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (vide Penjelasan Umum UU OJK). Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi (vide Penjelasan Pasal 4 UU OJK). 1.6. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pembentukan OJK tersebut di atas, para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa cita-cita tersebut hanya akan terwujud dengan memberikan 4 (empat) pilar kewenangan OJK dalam UU OJK, yaitu meliputi kewenangan pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan penyidikan di sektor jasa keuangan (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 angka 1.8 hlm. 166). 313 1.7. Dengan demikian tujuan pembentukan OJK sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah untuk kepentingan perekonomian nasional dan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembentukan OJK untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, adalah merupakan hal yang pertama kali secara eksplisit diatur dan dimuat dalam UU OJK, yang selain fokus kepada pencapaian stabilitas sistem keuangan juga pertama kali memperhatikan pengupayaan level of playing field (kesetaraan dan keseimbangan) antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen atau masyarakat pengguna jasa keuangan (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 Angka 1.9 hlm. 166). 1.8. Dalam perjalanan pelaksanaan kewenangan OJK tersebut, terdapat perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam. Sehingga untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan sektor keuangan yang sejalan dengan perkembangan industri tersebut serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan yaitu dengan perubahan beberapa Undang-Undang di sektor keuangan melalui UU P2SK (vide Bagian Menimbang UU P2SK). 1.9. Sebagaimana dimuat dalam Naskah Akademik UU P2SK dinyatakan bahwa otoritas keuangan perlu meningkatkan faktor peningkatan literasi dan penegakan peraturan, khususnya yang terkait dengan perlindungan konsumen dan dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lebih kuat untuk secara bersamaan mengembangkan sektor keuangan dan menjaga stabilitas keuangan (vide Naskah Akademik UU P2SK Hlm. 40) 1.10. Bentuk penguatan penegakan hukum ini dituangkan dalam rumusan berbagai pasal yang ada dalam UU P2SK, dimulai dari penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan, jenis pelanggaran dan perbuatan tindak pidana di sektor jasa 314 keuangan, termasuk ketentuan mengenai mekanisme pemidanaan dan konsep penegakan hukumnya (vide Penjelasan Umum UU P2SK). 1.11. Selain itu, UU P2SK juga memperluas kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK terhadap kegiatan di keuangan derivatif, bursa karbon, kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto, dan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (vide Pasal 6 dalam Pasal 8 Angka 4 UU P2SK). 1.12. Dengan demikian, tujuan pembentukan OJK dan adanya perluasan pengaturan kewenangan OJK tersebut menunjukkan adanya urgensi dan kebutuhan untuk mengikuti perkembangan industri jasa keuangan terkini. 2. Latar Belakang Kewenangan Penyidikan OJK 2.1. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa pembentukan UU OJK dilandasi oleh Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dengan mengatur kegiatan di dalam sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (vide Keterangan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 Huruf A angka 1 hlm. 72). 2.2. Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan pentingnya fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan. Dalam perkembangannya, lembaga jasa keuangan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 angka 2.5 hlm. 168). 315 2.3. Selain itu, terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Kondisi ini menyebabkan regulasi yang didasarkan atas sektor menjadi tidak efisien karena gap dalam regulasi dan supervisi (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 angka 2.6 hlm. 168) 2.4. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan telah menjadi isu utama bagi lembaga pengawas (dan lembaga pengatur) yang awalnya belum memperhatikan masalah-masalah tersebut untuk mulai mencari struktur kelembagaan yang bersifat terintegrasi (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 angka 2.7 hlm. 169). 2.5. Semakin kompleksnya permasalah-permasalahan di sektor jasa keuangan membuat kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi komponen utama good governance. Untuk meningkatkan good governance pada lembaga pengawas jasa keuangan, banyak negara melakukan revisi struktur lembaga pengawas jasa keuangannya (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 angka 2.8 hlm. 169). 2.6. Selanjutnya, dalam rangka menjamin terselenggaranya fungsi pengawasan secara terintegrasi tersebut serta membawa sektor jasa keuangan nasional yang kuat dan berkembang, Pemerintah dan DPR sebagai pihak yang punya kewenangan pembentuk undang-undang memandang perlu pengembangan dan penguatan sektor keuangan di antaranya aspek penegakan hukum di sektor jasa keuangan. 316 2.7. Kewenangan penyidikan OJK sebagaimana dituangkan dalam UU P2SK diberikan untuk mewujudkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi setiap orang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2.8. Maka menjadi hal yang sangat penting bagi OJK untuk memiliki kewenangan penyidikan dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi dan tugas OJK sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 dalam Pasal 8 angka 3 jo. Pasal 6 dalam Pasal 8 angka 4 UU P2SK yang pada pokoknya telah mengamanatkan kepada OJK untuk melakukan fungsi pengawasan secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 2.9. Sebagaimana dipahami bersama, industri jasa keuangan merupakan industri yang bertumpu pada “kepercayaan” masyarakat. OJK hadir sebagai sebuah struktur regulasi dalam membentuk trust dari para pelaku pasar. Kepercayaan dari konsumen dan investor akan terbentuk apabila sebuah struktur regulasi dapat mengontrol penyalahgunaan pasar seperti insider trading, money laundering atau jenis kejahatan keuangan lainnya (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 angka 2.15 hlm. 170). 2.10. Industri sektor jasa keuangan yang meliputi industri perbankan, industri pasar modal, dan industri keuangan nonbank memiliki karakteristik masing-masing seperti prudensialitas di bidang perbankan dan perasuransian dan prinsip transparansi di bidang pasar modal. Namun demikian bidang-bidang tersebut memiliki kesamaan yaitu adanya ketergantungan yang tinggi terhadap kepercayaan masyarakat atas keberlangsungan dan pertumbuhan industri di masing-masing bidang. 2.11. Kepercayaan masyarakat perlu dijaga dengan adanya penegakan hukum yang efektif antara lain dengan memiliki aparat penyidik yang sudah memahami secara baik karakteristik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal ini selain diperlukan untuk melindungi stabilitas sistem keuangan dan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 2.12. Dengan demikian, pengaturan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam UU P2SK merupakan upaya Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang (policy maker) 317 dalam melaksanakan kewenangan open legal policy untuk membentuk norma tertentu yang tidak bertentangan dengan konstitusi. 2.13. Oleh karena itu OJK sebagai pelaksana undang-undang tentunya akan melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 49 dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK agar penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan terlaksana secara optimal dan efektif. 2.14. Selain hal tersebut, dapat pula OJK sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa pasca keberlakuan UU P2SK sampai dengan saat ini, Kepolisian RI masih menangani perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 2.15. Berdasarkan data yang ada pada OJK sampai dengan Juni 2023, OJK menerima 51 (lima puluh satu) permintaan saksi dan ahli dari Kepolisian RI dengan rincian: a. 11 (sebelas) permintaan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan/Penyidikan (Sprinlidik/Sprindik) yang diterbitkan setelah berlakunya UU P2SK dan sebelum PP Penyidikan berlaku; dan b. 40 (empat puluh) permintaan berdasarkan Sprinlidik/Sprindik yang diterbitkan sejak PP Penyidikan berlaku. 2.16. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik Kepolisian RI atas perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan tetap dilaksanakan pasca keberlakuan UU P2SK. 2.17. Bahwa mengenai pengujian norma dalam ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK dalam permohonan a quo, OJK berpandangan bahwa UU P2SK pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan OJK melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, OJK hanya diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan berdasarkan undang- undang sektoral, antara lain UU OJK, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perasuransian, dan UU P2SK. OJK berpandangan bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatur ataupun menganulir kewenangan Kepolisian RI untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur secara khusus dalam UU Kepolisian Negara RI dan KUHAP. 318 2.18. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 halaman 97 dan 98 angka 3.13.3 dan 3.13.6: “…Diferensiasi fungsi dalam hal ini juga mengandung pengertian pembagian peran (sharing of power) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Diferensiasi yang demikian bersifat internal, yaitu pembedaan wewenang di antara aparat penegak hukum dalam ranah eksekutif…” “…Dengan demikian, kewenangan Polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari undang-undang. Kata “sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan…”. 2.19. Mengacu pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam pandangan OJK kewenangan penyidikan tidak dimaksudkan untuk tersentralisasi dalam satu lembaga tertentu namun tertata dalam suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). 2.20. Selain itu, apabila Pasal 49 ayat (5) UU P2SK ditafsirkan hanya penyidik OJK yang berwenang melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan maka dalam penerapannya memerlukan penguatan infrastruktur, dukungan anggaran, dan SDM serta masa transisi (peralihan perkara) yang cukup bagi OJK. 2.21. Dalam hal terdapat penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK, OJK menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK terhadap UUD 1945. 3. Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan oleh OJK Merupakan Bagian dari Integrated Criminal Justice System 3.1. Integrated criminal justice system adalah sistem yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga penyelesaian di tingkat lembaga pemasyarakatan (vide Keterangan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- V/2007 hlm. 18). 319 3.2. Dalam konteks peradilan di Indonesia adalah suatu keadaan di mana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional, yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing (vide Keterangan DPR dalam Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023). 3.3. Mardjono Reksodipoetro dalam tulisannya “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)” (1994) mengatakan, bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. 3.4. Pemberian kewenangan “penyidikan” kepada Lembaga/Institusi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Industri Jasa Keuangan bukanlah hal baru dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Sejak tahun 1995, melalui UU PM telah dibentuk lembaga Bapepam yang merupakan regulator Pasar Modal di bawah Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan sekaligus memiliki kewenangan penyidikan khusus terhadap industri pasar modal. 3.5. Sebagaimana dimaklumi penegakan hukum sektor jasa keuangan mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu mengikuti kebutuhan hukum di sektor jasa keuangan. 3.6. Bahwa sebelum berlakunya UU OJK, penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan dilakukan oleh: a. tindak pidana pasar modal dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Bapepam (vide Pasal 101 ayat (2) UU PM). b. tindak pidana lain selain pasar modal dilakukan oleh Kepolisian Negara RI karena kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya (vide Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). 3.7. Sejak berlakunya UU OJK, penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara RI atau 320 pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan OJK, selain Penyidik Kepolisian Negara RI (vide Pasal 49 ayat (1) UU OJK). 3.8. Dalam perkembangannya, penyidikan OJK pernah dilakukan Uji Materiil yang pada pokoknya dalam putusannya Mahkahmah Konstitusi menyatakan penyidikan OJK bersifat konstitusional sepanjang dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian Negara RI. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata- mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. (vide Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 Angka 3.16 hlm. 235). 3.9. Mengenai permasalahan koordinasi juga telah diatur dalam UU P2SK yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam melaksanakan penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan tersebut, OJK berkoordinasi dengan Kepolisian Negara RI (vide Pasal 49 ayat (6) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK). Hal ini telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang menekankan kewenangan Penyidikan OJK memerlukan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara RI. 3.10. Berdasarkan hal tersebut dan untuk menindaklanjuti amanat koordinasi antara OJK dengan penyidik Kepolisian Negara RI dalam Pasal 49 ayat (6) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018, sudah selayaknya OJK bekerja sama dengan Kepolisian Negara RI agar penanganan kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif. 3.11. Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan OJK tersebut UU P2SK telah mengamanatkan agar OJK melaksanakan kewenangannya berdasarkan KUHAP, kecuali diatur khusus dalam UU P2SK yaitu: Pasal 49 ayat (1) “Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. … 321 b. … c. … Yang diberi wewenang khusus berdasarkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan”. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) “Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai koordinator dan pengawas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Pasal 49 ayat (6) “Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Penjelasan Pasal 49 ayat (6) “Sebagai bagian sistem peradilan pidana terpadu integrated criminal justice system, Otoritas Jasa Keuangan perlu menegaskan kewenangan dengan tetap mengedepankan fungsi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 3.12. Dengan demikian, kewenangan penyidikan OJK tersebut merupakan bagian dari integrated criminal justice system dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk menciptakan penguatan dan pengembangan sektor keuangan nasional. V. Pengaturan Mengenai Penyidik Pegawai Tertentu Setelah membaca dan mempelajari permohonan a quo, selain yang berkaitan dengan keberatan para Pemohon terhadap kewenangan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, terdapat juga keberatan Para Pemohon yang berkaitan dengan penyidik pegawai tertentu yang menurut Para Pemohon, ketentuan pegawai tertentu tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP yang telah memberikan batasan terhadap penyidik dalam sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) serta kedudukan organ kewenangan Kepolisian Negara RI sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Mengacu pada dalil Para Pemohon mengenai pengaturan Pegawai Tertentu sebagai Penyidik OJK dalam permohonan: 322 a. Angka 19 halaman 22 dan angka 24 halaman 25, Pemohon II mendalilkan keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal tindak pidana perbankan hanya dapat ditangani oleh penyidik Pegawai Tertentu OJK. b. Angka 27 halaman 26 dan angka 34 halaman 28, Pemohon III mendalilkan keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu menimbulkan persoalan konstitusional dalam hal tindak pidana perbankan hanya dapat ditangani oleh penyidik Pegawai Tertentu OJK. c. Angka 50 halaman 35, Pemohon IV mendalilkan Pegawai Tertentu akan bertentangan dengan due process of law dan mereduksi kewenangan Kepolisian Negara RI sebagai organ utama negara yang bertugas menegakan hukum. d. Angka 97 halaman 97, mengatur perluasan makna penyidik tidak hanya Penyidik Kepolisian Negara RI dan Penyidik PPNS namun juga penyidik Pegawai Tertentu yang diangkat oleh OJK sebagai Penyidik OJK. e. Angka 111 halaman 105, dalam KUHAP dan juga PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP ditegaskan bahwa kewenangan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara RI dan/atau Penyidik PPNS dan tidak dikenal adanya kualifikasi Pegawai Tertentu sebagai Penyidik. f. Angka 153 dan angka 154 halaman 123 s.d 124, bahwa penyidik Pegawai Tertentu pada OJK bertentangan dengan KUHAP dan akan menimbulkan persoalan hukum yaitu bertentangan dengan KUHAP dan praktik penegakan hukum pidana status Pegawai Tertentu yang bukan PNS dan OJK bukan lembaga eksekutif (di luar Pemerintah) sehingga tidak dapat mengangkat penyidik. Berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas OJK berpandangan bahwa Para Pemohon pada prinsipnya hanya mempertentangkan norma dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam 8 angka 21 UU P2SK dengan KUHAP dan tidak terhadap pasal-pasal dalam Konstitusi. Menanggapi hal tersebut, OJK berpandangan sebagai berikut: 1. Pegawai Tertentu Berlandaskan Asas Kepastian Hukum 323 1.1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan konsep Negara Hukum, semua penyelenggaraan kegiatan bernegara didasarkan pada hukum. 1.2. Dalam paham Negara Hukum, pada hakikatnya hukum sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (nomcrasy) dan doktrin “the Rule of Law and not of Man”. Dalam kerangka ‘the rule of Law’, pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (equality before the law), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktik (due process of law). 1.3. Gagasan Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Sehingga sistem hukum tersebut dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing). 1.4. Menurut Julius Stahl (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 Angka 3.14 hlm. 175), konsep Negara Hukum memiliki empat ciri penting yaitu: a. Perlindungan hak asasi manusia; b. Pembagian kekuasaan; c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan d. Peradilan tata usaha negara (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 Angka 3.14 hlm. 175). 1.5. Sejalan dengan ciri Negara Hukum menurut Julius Stahl tersebut, dalam menjalankan pemerintahan, para aparatur negara harus berdasarkan pada undang-undang yang dibentuk sesuai dengan kewenangannya. 1.6. Pengaturan mengenai penyidik OJK dimuat Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK, yang pada pokoknya mengatur bahwa Penyidik OJK terdiri atas pejabat penyidik Kepolisian RI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan pegawai tertentu yang pelaksanaannya mengacu/berdasar pada koridor hukum acara 324 pidana yang diatur dalam KUHAP (vide Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK). 1.7. Berdasarkan uraian tersebut serta pendapat filsuf ahli hukum di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penyidikan OJK sejalan dengan asas supremasi hukum dimana pelaksanaannya didasarkan pada hukum yaitu UU P2SK yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR. 1.8. Alasan para Pemohon terkait adanya ketidakpastian hukum karena berlakunya ketentuan mengenai “pegawai tertentu” sebagai salah satu komponen Penyidik OJK tidak sejalan dengan KUHAP yang hanya mengenal 2 (dua) elemen institusi yakni pejabat Kepolisian Negara RI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, adalah kurang tepat. 1.9. Menurut pandangan OJK dalam tataran norma peraturan perundang-undangan, tidak terdapat konflik norma sebagaimana didalilkan Para Pemohon. 1.10. KUHAP merupakan ketentuan umum yang mengatur tata cara dalam menyelenggarakan hukum pidana secara formil termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Namun demikian dalam pelaksanaan hukum pidana formil selain KUHAP juga terdapat undang-undang lain yang mengatur secara khusus mengatur hukum pidana formil antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, termasuk UU P2SK. Dengan demikian ketentuan KUHAP terkait dengan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan secara umum masih berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU P2SK. 325 1.11. Bahwa dalam hal dipandang terdapat pertentangan norma dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diperlukan penafsiran hukum dengan menggunakan asas-asas hukum yang berlaku. 1.12. Pertama, penafsiran mengacu asas lex superiori derogat lex inferiori, yang pada pokoknya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini KUHAP dan UU P2SK memiliki kedudukan/hierarki yang sama yaitu berbentuk ”undang- undang”. 1.13. Selanjutnya, pertentangan norma tersebut diuji dengan mengacu asas lex specialis derogat legi generali, bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Dalam hal ini KUHAP secara umum mengatur pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan penyidikan secara umum, sementara UU P2SK secara khusus mengatur mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 1.14. Hal ini sejalan juga dengan asas lex posterior derogat legi priori, yang pada pokoknya bahwa peraturan yang baru dapat mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Adapun asas ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang secara hierarki sederajat dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, UU P2SK merupakan peraturan yang terbaru dibandingkan dengan KUHAP. 1.15. Artinya, ketentuan yang diatur dalam UU P2SK mengutamakan landasan peraturan perundang-udangan dan keadilan dalam penyelenggaraannya, termasuk wajib berdampingan dengan hukum positif lain dan tetap berjalan sesuai koridor yang diatur di dalamnya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tanpa melangkahi atau pun menyalahi kewenangannya masing-masing. 1.16. Dengan demikian, mengacu pada teori hierarki norma hukum dan asas-asas hukum yang berlaku, tidak terdapat ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. 2. Kekhususan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan Teknik Investigasi Memerlukan Penyidik Pegawai Tertentu 326 2.1. Tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan tindak pidana ekonomi sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ditekankan pada perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan secara finansial. Oleh karena itu, sanksi pidana harus lebih ditekankan atau difokuskan untuk mengembalikan hak finansial pihak yang dirugikan melalui ganti rugi dan perampasan atas hasil kejahatan (ill-gotten money) oleh negara. 2.2. Untuk melakukan investigasi/penyidikan yang efektif di sektor jasa keuangan, menurut pandangan OJK Penyidik perlu memahami: a. unsur tindak pidana yang ditegakkan; b. lingkungan dan teknologinya; c. teknik-teknik untuk mendapatkan bukti; d. kewenangan akses terhadap data, area atau orang yang diperlukan; dan e. going concern lembaga jasa keuangan dan keterkaitan antar lembaga jasa keuangan yang satu dengan yang lainnya yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. 2.3. Tindak pidana sektor jasa keuangan sangat beragam terdiri dari tindak pidana sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, industri keuangan nonbank, serta penambahan dalam UU P2SK antara lain kegiatan usaha bulion, kegiatan jasa keuangan derivatif dan bursa karbon, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang meliputi aset keuangan digital dan aset kripto. 2.4. Perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam tersebut juga akan diikuti oleh tindak pidana yang semakin kompleks dan beragam. Sebagai contoh tindak pidana di bidang pasar modal dilakukan dengan modus khusus yang pada umumnya menggunakan skema, struktur, ataupun media yang tidak konvensional, misalnya informasi, data, sistem, ataupun diagram data. 2.5. Oleh karena itu, dalam pandangan OJK penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut juga memerlukan penyidik yang mendalami kegiatan sektor jasa keuangan dan memiliki pengetahuan/kompetensi khusus yang pada dasarnya memahami 327 mekanisme bisnis, modus, skema, serta bentuk pelanggaran di bidang pasar modal. 2.6. Pegawai OJK selaku pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan memiliki pengetahuan/kompetensi khusus tersebut dan memahami industri jasa keuangan secara detail termasuk teknologi yang melekat pada industri jasa keuangan karena telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman kerja sebagai pengawas yang kesehariannya mengawasi industri jasa keuangan baik bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan efek, dan lainnya. 2.7. Sebagai contoh, dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi efek, pengawas di OJK melakukan daily watching menggunakan tools dari RTI Business (aplikasi pemantau pergerakan saham), Bloomberg serta alert pada Sistem Pemantauan Transaksi Efek OJK (SIPETRO). Selain itu pengawas di OJK juga melakukan analisis atas kasus, data Single Investor Identification (SID), data pemegang saham, dan data mutasi efek serta analisis atas data yang bersumber dari: a. JATS (Jakarta Automated Trading System) dan IDX Net bagi Saham; b. CTP PLTE (Centralized Trading Platform-Penerima Laporan Transaksi Efek) bagi surat utang, derivatif, dan efek lain; c. C-BEST (The Central Depository and Book Entry Settlement System) Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan d. Website Indonesia Bond Pricing Agency. 2.8. Selain pengetahuan/kompetensi khusus tersebut di atas, Penyidik juga perlu memahami teknik-teknik penyidikan/investigasi khusus di sektor jasa keuangan, antara lain: memeriksa dokumen secara masif dan historikal, memeriksa pembukuan (akuntansi keuangan), analisa rekening (transaksi bank), melacak aliran uang (follow the money), menganalisis data keuangan terstruktur (data analytical), dan komputer forensik termasuk analisis data digital dengan tujuan untuk mendapatkan alat bukti dan menemukan tersangkanya. 2.9. Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK mengatur secara khusus terkait Pegawai Tertentu (Pegawai OJK non PNS) 328 yang dapat juga menjadi penyidik di sektor jasa keuangan dalam upaya menanggulangi tindak pidana di sektor jasa keuangan yang semakin kompleks. 2.10. Selain hal tersebut, Pegawai Tertentu di OJK memiliki nilai tambah sebagai penyidik di sektor jasa keuangan karena: a. tugas dan fungsi sebagai pengawas serta pola rotasi pegawai di OJK mendukung terbentuknya keahlian penyidik yang khusus di sektor jasa keuangan; b. pengalaman dan kemampuan mengawasi sektor jasa keuangan akan mempercepat mempelajari jenis tindak pidana di sektor jasa keuangan termasuk perluasan tindak pidana dalam UU P2SK; dan c. Saat beralihnya tugas dan fungsi Bapepam LK kepada OJK, penyidik PPNS Bapepam LK juga beralih ke OJK dan telah memiliki pengetahuan khusus di sektor jasa keuangan. 2.11. Selain itu dapat disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa dalam konteks pengaturan di sektor jasa keuangan antara lain dalam UU PM telah ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal tidak hanya memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana tetapi juga memperhatikan apakah penyidikan tersebut dapat menghambat kegiatan penawaran dan/atau transaksi efek secara keseluruhan dan apakah tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul (vide Penjelasan Pasal 101 UU Pasar Modal). 2.12. Demikian pula dalam Penjelasan Pasal 48B dalam pasal 8 angka 20 UU P2SK yang mengamanatkan bahwa pada prinsipnya penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun, dengan mempertimbangkan dampak dari tindak lanjut ke tahap penyidikan tersebut terhadap stabilitas sistem keuangan, sektor jasa keuangan dan/atau pelindungan konsumen, OJK dapat melakukan langkah penyelesaian yang bersifat restoratif. Dengan demikian pendekatan yang digunakan oleh penyidik OJK memperhatikan pula going concern dan keterkaitan antar lembaga jasa keuangan yang satu dengan yang lainnya, jika hal tersebut 329 dapat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan. 2.13. Dengan demikian, adanya kekhususan tindak pidana dan teknik investigasi di sektor jasa keuangan serta nilai tambah yang telah dimiliki oleh Pegawai OJK tersebut di atas, ketentuan mengenai Pegawai Tertentu sebagai penyidik telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa keuangan yang efektif dan optimal dalam melindungi masyarakat/konsumen sektor jasa keuangan serta perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks. 3. Konsep Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan Tidak Harus Selalu dengan Pemberian Sanksi Pidana, Tetapi Perlu Mengedepankan Pemulihan Keadaan Pihak Yang Dirugikan Terlebih Dahulu 3.1. Jenis pelanggaran dan perbuatan tindak pidana di sektor keuangan juga menjadi substansi penting dalam pengaturan UU P2SK. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelindungan bagi aktivitas sektor keuangan, termasuk pihak yang terlibat di dalam aktivitas sektor keuangan tersebut. Dalam rangka menjaga ketertiban dan memberikan efek jera, dibutuhkan mekanisme pemidanaan guna menjerat pelaku pelanggaran dengan menetapkan tindakan/perbuatan tersebut menjadi tindak pidana ekonomi (vide Penjelasan Umum UU P2SK, hlm. 533). 3.2. Ketentuan pidana dalam UU P2SK tidak hanya terbatas pada tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan tetapi juga oleh korporasi. Dalam merespon perkembangan tindak pidana ekonomi yang terjadi di sektor jasa keuangan tersebut, konsep penegakan hukumnya tidak harus selalu dengan pemberian sanksi pidana, tetapi perlu mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu (vide Penjelasan Umum UU P2SK, hlm. 533). 3.3. Beberapa hal yang diatur secara khusus dalam UU P2SK adalah pengaturan mengenai penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan pada tahap 330 penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 48B ayat (3) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK, Prinsip Una Via dalam Pasal 100A dalam Pasal 22 angka 40 UU P2SK, dan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dalam Pasal 100B dalam Pasal 22 angka 40 UU P2SK yang menekankan pada prinsip restoratif yang mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu. 3.4. Adapun kekhususan dalam mekanisme pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut: a. Penyelesaian Pelanggaran atas Peraturan Perundang- Undangan di Sektor Jasa Keuangan Pada Tahap Penyelidikan 1) Pada prinsipnya, penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan dilanjutkan ke tahap penyidikan, namun dengan mempertimbangkan dampak dari tindak lanjut ke tahap penyidikan tersebut terhadap stabilitas sistem keuangan, sektor jasa keuangan, dan/atau pelindungan konsumen, OJK dapat melakukan langkah penyelesaian yang bersifat restoratif. 2) Penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan bertujuan untuk memberikan kesempatan pihak yang diduga melakukan tindak pidana sektor jasa keuangan pada tahap penyelidikan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3) Mekanisme penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan diatur dalam Pasal 48B dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK sebagai berikut: (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. 331 (2) Sebelum menetapkan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. (3) Pada tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang diduga melakukan tindak pidana sektor jasa keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud dan menghitung nilai kerugian atas pelanggaran. (5) Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan minimal: a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak Pidana; b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran; dan c. dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat. 4) Konsep “penyelesaian pelanggaran” ini merupakan konsep yang telah umum dikenal secara internasional dengan istilah non-prosecution agreements dan dipandang sebagai alat yang efektif untuk memerangi kejahatan korporasi. Secara umum, metode ini merupakan alternatif untuk menghukum korporasi dan/atau orang-perorangan, di mana tersangka mengaku bersalah atas dugaan tindak pidana tertentu, setuju untuk bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan pembayaran sejumlah denda serta Otoritas Jasa 332 Keuangan menghentikan kemungkinan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan terhadap korporasi dan/atau orang- perorangan tersebut. Konsep non-prosecution agrements lazim digunakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan di Inggris, Jepang, dan Singapura b. Prinsip Una Via 1) Pelanggaran di bidang pasar modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud. 2) Prinsip Una Via adalah pemilihan antara sanksi pidana dan sanksi atau tindakan administratif lainnya berdasarkan pertimbangan OJK untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap penyidikan atas pelanggaran yang terjadi di pasar modal (vide Penjelasan Pasal 100A ayat (1) dalam Pasal 22 angka 40 UU P2SK). 3) Prinsip ini merupakan perluasan dari prinsip ne bis in idem. Penerapan prinsip Una Via atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal melalui pengenaan sanksi atau tindakan administratif lainnya tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk memperbaiki tatanan hukum yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. 4) Prinsip Una Via diatur dalam Pasal 100A dalam Pasal 22 angka 40 UU P2SK sebagai berikut: (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan: a. tidak melanjutkan ke tahap penyidikan; atau b. dimulainya tindakan penyidikan, terhadap dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 333 (2) Dalam menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan: a. nilai transaksi dari pelanggaran atau dampak pelanggaran; b. ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana; c. akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan Efek secara keseluruhan; dan d. dampak kerugian terhadap sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal atau investor dan/atau masyarakat. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tidak melanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis terhadap Pihak yang melakukan tindak pidana. 5) Ketentuan Pasal tersebut di atas merupakan penguatan atas dasar hukum Prinsip Una Via yang sebelumnya didasarkan atas Pasal 101 ayat (1) dan penjelasannya UU PM juncto Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal. 6) Berdasarkan ketentuan tersebut, berarti tidak semua pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang pasar modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan jika hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan pasar modal secara keseluruhan. 7) Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal atau investor dan/atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, OJK dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana. Tindakan untuk memulai penyidikan oleh penyidik 334 OJK dilakukan setelah memperoleh penetapan dari pimpinan OJK (vide Penjelasan Pasal 100A ayat (2) dalam Pasal 22 angka 40 UU P2SK). 8) Penegakan hukum di bidang pasar modal menekankan pada prinsip restoratif yang menitikberatkan pada upaya pemulihan atau perbaikan kondisi akibat suatu pelanggaran dengan tetap mengupayakan terwujudnya efek jera bagi pelaku pelanggaran. 9) Sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, OJK telah menggunakan pendekatan Una Via terhadap 24 (dua puluh empat) kasus tindak pidana di bidang pasar modal yang melibatkan 109 (seratus sembilan) pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan terbukti cukup efektif dan lebih cepat dalam penyelesaian dan penegakan hukum. c. Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) 1) Penerapan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal. Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dilakukan agar Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah. 2) Untuk memastikan agar pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah melalui pengalihan atau pencairan asetnya yang ada pada lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan perintah tertulis berupa permintaan pemblokiran kepada lembaga jasa keuangan dimaksud serta perintah tertulis berupa pemindahbukuan dan pencairan aset kepada Pihak yang melakukan pelanggaran serta lembaga jasa keuangan. 335 3) Selanjutnya dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kerugian kepada korban pelanggaran dan/atau pengembangan industri pasar modal. Melalui pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan aksi remedial (remedial action) dengan membentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) yang akan dikembalikan kepada investor yang dirugikan. Dengan adanya pengaturan mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor dimaksud diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal. 4) Penerapan Perintah Tertulis Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) diatur dalam Pasal 100B: Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (3) terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perintah tertulis kepada Pihak yang melakukan tindak pidana dimaksud untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dan/atau kemgian yang dapat dihindari secara tidak sah dari pelanggaran administratif atau tindak pidana. 3.5. Dengan demikian dan memperhatikan adanya mekanisme penyelesaian pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Jasa Keuangan Pada Tahap Penyelidikan, prinsip Una Via, dan Disgorgement dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan dan penekanan pada pemulihan keadaan pihak yang dirugikan, keberadaan penyidik Pegawai Tertentu OJK akan mendukung tercapainya tujuan pembentukan UU P2SK, yaitu untuk memberikan kontribusi positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang 336 inklusif dan berkelanjutan (sustainable) menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat, serta terpercaya. 3.6. Bahwa hal ini juga sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 4. Keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu Merupakan Pondasi Penguatan Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan 4.1. Keberadaan ketentuan mengenai penyidik Pegawai Tertentu tidak dapat dilepaskan dari wewenang OJK untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan. 4.2. Dalam konteks penguatan penegakan hukum di sektor jasa keuangan, kejahatan di sektor jasa keuangan sering memiliki kompleksitas yang tinggi karena bersifat lintas sektoral dan berdampak masif yang merusak kepercayaan masyarakat. Hal ini menuntut penegakan hukum pidana dan pengungkapan tindak pidana di sektor jasa keuangan menuntut kompetensi dan keahlian khusus bagi para penyidik. 4.3. Penegakan hukum di sektor jasa keuangan sudah seharusnya sejalan dengan tujuan pembentukan OJK secara umum, yaitu untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus-menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional (vide Penjelasan Umum UU OJK, Paragraf 1). 4.4. Aspek penegakan hukum di sektor jasa keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam upaya mencapai tujuan tersebut. 4.5. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terdahulu, bahwa “…kewenangan OJK yang diberikan undang-undang tidak dapat 337 dilepaskan dari politik hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oleh karenanya, diperlukan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu sehingga kegiatan dalam sektor jasa keuanganan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat…” (Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018, hlm 234, angka 3.14) 4.6. Ketentuan mengenai penyidik Pegawai Tertentu sebagai bagian dari Penyidik OJK sudah selayaknya dipandang juga sebagai kelengkapan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu dalam mewujudkan tujuan pembentukan OJK dan UU P2SK, yaitu untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 4.7. Keberadaan penyidik Pegawai Tertentu ini akan menciptakan penyidik yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus di sektor jasa keuangan dan kemandirian OJK dalam memiliki penyidik di sektor jasa keuangan. Hal mana, kompetensi dan keahlian khusus ini telah dimiliki oleh pegawai OJK yang secara faktual dan terus menerus telah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. 4.8. Kompetensi dan keahlian khusus penyidik di sektor jasa keuangan memiliki korelasi positif dengan penguatan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat terlaksana dengan optimal dan efektif. 4.9. Mengacu pada rumusan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK secara lengkap, yaitu: Penyidik OJK terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. pegawai tertentu, yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 338 4.10. Ketentuan “Penyidik Tertentu” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK tentu dimaksudkan sebagai penyidik yang berbeda dari 2 (dua) penyidik lainnya yang telah disebutkan dalam UU P2SK, yaitu penyidik Pegawai Tertentu selain pejabat penyidik Kepolisian Negara RI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu. 4.11. Penyidik Pegawai Tertentu dalam hal ini merupakan pegawai OJK yang diangkat sebagai penyidik karena memiliki keahlian dan kompetensi dalam menangani tindak pidana keuangan yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam dalam bidang keuangan. 4.12. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan penguatan penegakan hukum di sektor jasa keuangan tersebut, keberadaan penyidik Pegawai Tertentu merupakan pondasi penguatan penegakan hukum di sektor jasa keuangan yang bersinergi dengan penyidik dari instansi/lembaga lainnya. 5. Ketentuan Penyidik Pegawai Tertentu Berlaku dan Mempunyai Kekuatan Mengikat Sejak Tanggal UU P2SK Diundangkan 5.1. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 341 UU P2SK diatur bahwa “...Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan...”, yaitu pada tangal 12 Januari 2023. 5.2. Adapun makna dari pengundangan dalam konteks undang-undang adalah penempatan undang-undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan jo. Pasal 82 huruf a dan Pasal 84 ayat (1) UU 12/2011). 5.3. Sejalan pula dengan pandangan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. dalam buku Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya (hal. 151) bahwa suatu undang-undang yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara. 339 5.4. Hal ini telah ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 87 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa: “...Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan...” 5.5. Dengan demikian, keberlakuan ketentuan mengenai Pegawai Tertentu juga berlaku seketika saat UU P2SK diundangkan dan tidak bergantung pada suatu jangka waktu tertentu untuk mengimplementasikannya. 5.6. Dengan memperhatikan uraian dalam Romawi V angka 1 sampai dengan angka 4 yang pada pokoknya menguraikan landasan hukum dan urgensi keperluan penyidik Pegawai Tertentu di sektor jasa keuangan, maka penundaan pemberlakuan/pelaksanaan ketentuan Pegawai Tertentu tersebut tidak sesuai dengan hukum dan hanya akan menghambat penegakan hukum yang efektif dan optimal di sektor jasa keuangan. 5.7. Untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dan optimal di sektor jasa keuangan, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pertimbangan hukum terkait keberlakuan ketentuan Pegawai Tertentu tersebut. 6. Ketentuan Pegawai Tertentu Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 6.1. Ketentuan Pegawai Tertentu sebagai bagian dari Penyidik telah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pandangan hukum mengenai kedudukan hukum Pegawai Tertentu adalah konstitusional. 6.2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 340 Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU KPK) sepanjang frasa penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai hanya penyidik yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. 6.3. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum bahwa: “... perbedaan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP tidak dapat dianggap sebagai ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan melainkan sebuah pengaturan khusus yang merupakan instrumen hukum pendukung dalam pelaksanaan tugas KPK agar menjadi lebih optimal...”. “...selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan KPK sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan yang dengan demikian seharusnya tidak memiliki ketergantungan secara tidak rasional dengan lembaga lain. Ketergantung terhadap lembaga lain akan membuka peluang intervensi lembaga lain tersebut kepada KPK yang dapat menyebabkan KPK menjadi tidak optimal dalam melaksanakan fungsinya bahkan dapat melemahkannya...”. “...berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah Pasal 45 ayat (1) UU KPK tidak dapat ditafsirkan bahwa KPK hanya dapat merekrut penyidik dari kepolisian sebagaimana didalilkan oleh pemohon namun KPK juga dapat merekrut sendiri penyidiknya. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum...”. 6.4. Dengan demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 dan dikaitkan dengan tujuan pembentukan OJK sebagai lembaga negara independen, sudah selayaknya dipahami bahwa di luar penyidik yang diberikan wewenang berdasarkan KUHAP juga dikenal secara hukum penyidik 341 yang diberikan wewenang berdasarkan oleh undang-undang di luar KUHAP, dan hal ini bukan merupakan hal yang baru. 7. Dampak Jika Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon Mengenai dampak jika dikabulkannya permohonan a quo, OJK menyampaikan pandangan sebagai berikut: a. Dampak dikabulkannya Permohonan Para Pemohon terhadap Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK 7.1. Mengingat ketentuan dalam UU P2SK menggunakan pendekatan yang baru dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan maka terlepas dikabulkan atau tidaknya permohonan ini, menurut pandangan OJK diperlukan koordinasi lebih lanjut antara OJK dengan Kepolisian Negara RI agar pelaksanaan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat dilakukan secara optimal dan efektif. 7.2. Pendekatan baru dalam UU P2SK dalam rangka penegakan hukum di sektor jasa keuangan menekankan pada pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu yaitu melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan pada tahap penyelidikan, Prinsip Una Via, dan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana kami telah kami jelaskan dalam Romawi V angka 3. 7.3. Bahwa menurut pandangan OJK, pelaksanaan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan harus tetap memperhatikan mekanisme sebagaimana angka 7.2 di atas agar tercipta kepastian hukum bagi industri jasa keuangan serta memperhatikan kewenangan masing-masing baik Kepolisian Negara RI maupun OJK, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antara penyidik Kepolisian Negara RI dan penyidik OJK. 7.4. Untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), OJK berpandangan bahwa diperlukan penegasan atas eksistensi Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK tersebut 342 bahwa Kepolisian Negara RI juga memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan di sektor jasa keuangan. 7.5. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas bentuk koordinasi antara OJK dengan Kepolisian Negara RI dilaksanakan meliputi: a. terkait dengan fungsi Kepolisian Negara RI yang bertindak sebagai koordinator dan pengawas penyidikan terhadap penyidik OJK; b. terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh OJK maupun Kepolisian Negara RI, termasuk pelaksanaan mekanisme penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan pada tahap penyelidikan, Prinsip Una Via, dan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan penyidikan; dan c. terkait bantuan Kepolisian Negara RI dalam rangka upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani OJK; sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan sebagai bagian sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). b. Dampak dikabulkannya Permohonan Para Pemohon terhadap Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK 7.6. Dikabulkannya permohonan a quo dapat menganggu keefektifan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, pengaturan, dan penyidikan oleh OJK di sektor jasa keuangan berdasarkan UU P2SK. 7.7. Sebagaimana kami telah jelaskan di atas pada Romawi V angka 2 di atas, pendekatan yang akan dilakukan penyidik Pegawai Tertentu di lingkungan OJK tidak semata-mata melakukan penegakan hukum yang bersifat punitif tetapi juga memperhatikan aspek-aspek: 343 1) unsur tindak pidana yang ditegakkan; 2) lingkungan dan teknologinya; 3) teknik-teknik untuk mendapatkan bukti; 4) kewenangan akses terhadap data, area atau orang yang diperlukan; dan 5) going concern dan keterkaitan antara lembaga jasa keuangan yang satu dengan yang lainnya. 7.8. Mengingat adanya kekhususan tindak pidana di sektor jasa keuangan dan teknik investigasi yang memerlukan kompetensi khusus dari penyidik sebagaimana telah kami uraikan dalam Romawi V angka 2 di atas maka keberadaan Pengawai Tertentu sebagai penyidik yang bersumber dari pegawai OJK sangat dibutuhkan. VI. PERMOHONAN MENGENAI AMAR PUTUSAN 1. Sebagai penutup, sebagaimana telah kami jabarkan melalui uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa: a. Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK terhadap frasa “…hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan…” pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan OJK melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan dan tidak dimaksudkan mengurangi kewenangan penyidikan yang telah dimiliki oleh Kepolisian Negara RI; b. Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 terhadap frasa “pegawai tertentu” UU P2SK adalah Pegawai OJK dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta memiliki kekuatan hukum mengikat. 2. Para Pemohon dalam permohonannya meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan UU P2SK sampai ada putusan dalam Perkara a quo dan selama penundaan tersebut adalah UU OJK. Terhadap permohonan provisi tersebut, OJK berpandangan bahwa: a. permohonan provisi tersebut adalah berlebihan dan tidak beralasan secara hukum, mengingat pasal yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon hanya 2 (dua) ayat dalam satu pasal yaitu Pasal 49 ayat (5) dan ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK mengenai kewenangan penyidikan OJK dan keberadaan pegawai tertentu sebagai penyidik OJK; dan 344 b. penundaan keberlakuan seluruh UU P2SK akan memengaruhi ketentuan lainnya dalam UU P2SK yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. 3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, OJK berpendapat dan memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya. 4. Dengan demikian kami mohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 dan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, dengan memberikan putusan sebagai berikut: A. DALAM PROVISI Menolak permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya. B. DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap norma Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 dan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK. 2. Menyatakan permohonan Para Pemohon secara keseluruhan tidak berkaitan dengan konstitusionalitas atau tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK. 3. Menyatakan bahwa Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK terhadap frasa “…hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK..” pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan OJK melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan dan tidak dimaksudkan untuk mengatur maupun menganulir kewenangan Kepolisian RI melakukan penyidikan sebagaimana diatur secara khusus dalam UU Kepolisian Negara RI dan KUHAP. 4. Menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK terhadap frasa “…pegawai tertentu…” adalah Pegawai OJK tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya tidak bergantung pada suatu jangka waktu tertentu. 345 Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, ex aequo et bono. KETERANGAN TAMBAHAN (BERTANGGAL 7 SEPTEMBER 2023) I. DATA JUMLAH PENYIDIK OJK DAN JUMLAH PERKARA DI SEKTOR JASA KEUANGAN SETIAP TAHUN Berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI mengenai data jumlah Penyidik OJK dan jumlah perkara di sektor jasa keuangan setiap tahunnya, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan penyidikan di sektor jasa keuangan oleh OJK dilaksanakan oleh satuan kerja Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK). Adapun fungsi satuan kerja DPJK adalah pelaksanaan penyidikan, pengembangan kebijakan penyidikan, melakukan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam lingkungan OJK dan dengan lembaga penegak hukum lainnya, merumuskan kerja sama dengan pihak eksternal di bidang penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan melaksanakan dan mengoordinasikan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka penegakan hukum (vide Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mencabut Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Manajemen Strategis II). 2. Saat ini (per 31 Agustus 2023), OJK memiliki 16 (enam belas) penyidik yang terdiri dari 11 (sebelas) penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Kepolisian Negara RI) dan 5 (lima) penyidik PPNS. 16 (enam belas) penyidik tersebut berada pada Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan (setingkat Direktorat). 3. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyidikan di DPJK, penyidik OJK tersebut didukung oleh unit kerja Direktorat Kebijakan dan Dukungan Penyidikan yang pada pokoknya memberikan dukungan penyidikan antara lain menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi kebijakan penyidikan, melaksanakan kerja sama penegakan hukum, memberikan dukungan 346 kepada Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, antara lain penyediaan tempat penyimpanan barang bukti, dokumen dan informasi penyidikan, serta koordinasi pemanfaatan fasilitas pihak lain dalam rangka penyidikan Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Manajemen Strategis II). Pegawai pada Direktorat Kebijakan dan Dukungan Penyidikan merupakan pegawai OJK yang tidak melaksanakan fungsi penyidikan. 4. Dapat disampaikan bahwa penyidikan OJK sebelum UU P2SK berlaku dilakukan berdasarkan laporan internal dari pengawas Perbankan, Pasar Modal, IKNB, masyarakat, serta berdasarkan pelimpahan dari Kepolisian Negara RI atau aparat penegak hukum lain. Untuk laporan masyarakat kepada DPJK, terlebih dahulu diteruskan kepada pengawas terkait untuk penentuan tindak lanjutnya. 5. Penyidikan sebelum UU P2SK berdasarkan ketentuan UU OJK maka ruang lingkupnya terbatas pada penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB (vide Pasal 9 jo. Pasal 49 ayat (1) UU OJK). 6. Dalam perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, berdasarkan data pada OJK dapat disampaikan jumlah perkara yang diterima oleh penyidik OJK pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, yaitu: Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Tahun 2019 Perbankan = 11 Pasar Modal = 0 Perasuransian dan Dana Pensiun = 6 Perbankan = 12 Pasar Modal = 9 Perasuransian dan Dana Pensiun = 1 Perbankan = 9 Pasar Modal = 1 Perasuransian dan Dana Pensiun = 3 Perbankan = 22 Pasar Modal = 3 Perasuransian dan Dana Pensiun = 0 7. Selain dari penyidikan yang dilakukan berdasarkan sumber informasi pengawasan tersebut, OJK juga menerima 1 (satu) pelimpahan penyidikan tindak pidana dari Kepolisian Negara RI. 8. Pada tahun 2022, penyidik OJK berhasil menyelesaikan 20 (dua puluh) (termasuk perkara yang diterima pada tahun 2021) perkara di sektor jasa 347 keuangan yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) dan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) (vide Siaran Pers OJK Nomor SP 9/DHMS/OJK/I/2023 tanggal 25 Januari 2023). 9. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 Penyidik OJK telah menyelesaikan total 99 (sembilan puluh sembilan) perkara yang telah P-21 terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) perkara Perbankan, 5 (lima) perkara Pasar Modal dan 16 (enam belas) perkara IKNB (vide Siaran Pers OJK Nomor SP 9/DHMS/OJK/I/2023 tanggal 25 Januari 2023). 10. Dapat OJK sampaikan juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI bahwa pelaksanaan tugas Penyidikan OJK telah mendapatkan penghargaan sebagai Penyidik Terbaik dari Bareskrim Kepolisian Negara RI pada 24 November 2022 lalu atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan selama 2022. OJK menjadi lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian/Lembaga (vide Siaran Pers OJK Nomor SP 9/DHMS/OJK/I/2023 tanggal 25 Januari 2023). Terkait dengan hal ini, dapat kami sampaikan bahwa penghargaan tersebut terkait dengan dengan produktivitas/efektivitas penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan (P-21) dibandingkan dengan jumlah PPNS yang ada di OJK. 11. Dapat kami sampaikan bahwa penugasan penyidik di OJK memiliki jangka waktu yang terbatas, yaitu untuk penugasan penyidik Kepolisian Negara RI dan PPNS selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan OJK. Dalam hal permohonan perpanjangan tidak disetujui oleh instansi asal maka penyidik tersebut akan ditarik kembali ke instansi asalnya. Dalam hal terjadi pergantian personil penyidik dari instansi asal yang ditugaskan sebagai penyidik di OJK maka penyidik baru tersebut harus memulai siklus adaptasi dan pembelajaran kembali terkait pengetahuan di sektor jasa keuangan. 12. Dengan demikian, kesinambungan (continuity) penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan menjadi terganggu, dikarenakan penyidik penugasan yang baru memerlukan waktu untuk mempelajari kasus mengingat perkara di sektor jasa keuangan biasanya melibatkan data dan informasi yang memerlukan pengetahuan spesifik mengenai sektor jasa keuangan. 348 13. Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, OJK berpandangan bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo, tidak mengubah urgensi diperlukannya keberadaan penyidik Pegawai Tertentu yang berasal dari pegawai OJK sebagai pelengkap dalam tim penyidik. Sehingga dalam hal terdapat perubahan penyidik dari Kepolisian Negara RI atau PPNS karena rotasi di instansi asal, selesainya jangka waktu penugasan, atau hal lain (pensiun), maka penyidik Pegawai Tertentu dapat memastikan kontinuitas penyidikan di sektor jasa keuangan. II. IMPLEMENTASI PENYIDIKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 102/PUU-XVI/2018 1. Mengenai implementasi penyidikan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018, dapat OJK sampaikan bahwa dalam perkembangannya OJK telah memiliki Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara RI, yaitu Nomor PRJ- 36/D.01/2014 dan Nomor B/44/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang diperpanjang dengan Nota Kesepahaman Nomor MOU-2/D.01/2020 dan Nomor NK/6/II/2020 tentang Kerja Sama Pengamanan dan Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan yang pada pokoknya bermaksud sebagai pedoman bagi OJK dan Kepolisian Negara RI dalam rangka kerja sama pengamanan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dengan ruang lingkup meliputi bantuan pengamanan, penegakan hukum (termasuk melaksanakan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan), pemanfaatan sarana dan prasarana, pemanfaatan dan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, pertukaran data dan/atau informasi, dan kegiatan lain yang disepakati. 2. Sebagai implementasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut yaitu adanya: 1) pemberitahuan dimulainya penyidikan (vide Bukti Surat Rahasia Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan selaku Penyidik OJK Nomor SR/2/III/2016/DPJK tanggal 15 Maret 2016); 2) permintaan saksi dan ahli dari Kepolisian RI kepada OJK: 349 a. 11 (sebelas) permintaan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan/Penyidikan (Sprinlidik/Sprindik) yang diterbitkan setelah berlakunya UU P2SK dan sebelum PP Penyidikan berlaku; dan b. 40 (empat puluh) permintaan berdasarkan Sprinlidik/Sprindik yang diterbitkan sejak PP Penyidikan berlaku (vide Keterangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 21, angka 2.15); 3) kegiatan konsultansi dan koordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim Kepolisian Negara RI (vide Bukti Keputusan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Nomor KEP-67/MS.62/2022 dan Bukti Keputusan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Nomor KEP-40/MS.62/2023 tanggal 20 Juni 2022); 4) pemberian bantuan upaya paksa baik oleh OJK maupun Kepolisian Negara RI, dari OJK antara lain berupa bantuan penyitaan/pemblokiran rekening efek (vide Pasal 59 ayat (3) UUPM), pemberian informasi rekening bank nasabah terkait tindak pidana (vide Pasal 42 UU Perbankan). 3. Dapat disampaikan juga bahwa dalam pelaksanaannya, koordinasi antara OJK dengan Kepolisian Negara RI juga dilakukan berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana antara lain menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Korwas, melakukan gelar perkara dengan penyidik Kepolisian Negara RI dalam hal terdapat pelimpahan perkara dari penyidik OJK kepada penyidik Kepolisian Negara RI, dan penyampaian pemberitahuan kepada Korwas PPNS mengenai pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. 4. Dengan demikian, dapat disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa konsep koordinasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 telah dilaksanakan dan tidak terdapat hambatan yang berarti mengingat baik OJK maupun Kepolisian Negara RI melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang 350 berlaku dan nota kesepahaman dimaksud serta tetap memperhatikan kewenangan masing-masing. 5. Namun demikian, sebagaimana telah disampaikan OJK dalam Keterangan OJK sebelumnya bahwa terdapat pendekatan baru dalam UU P2SK dalam rangka penegakan hukum di sektor jasa keuangan, yaitu melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan pada tahap penyelidikan, Prinsip Una Via, dan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (vide Keterangan OJK, Romawi V angka 3, hlm. 30-36), menurut OJK diperlukan pendekatan pola koordinasi baru untuk melengkapi pola koordinasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 guna mengefektifkan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. 6. Adapun pendekatan pola koordinasi baru dimaksud dapat meliputi, namun tidak terbatas pada: a. terkait dengan fungsi Kepolisian Negara RI yang bertindak sebagai koordinator dan pengawas penyidikan terhadap penyidik OJK; b. terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh OJK maupun Kepolisian Negara RI, termasuk pelaksanaan mekanisme penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan pada tahap penyelidikan, Prinsip Una Via, dan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan penyidikan; dan c. terkait bantuan Kepolisian Negara RI dalam rangka upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani OJK; sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan sebagai bagian sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) (vide Keterangan OJK Romawi V angka 7, hlm 40-41). III. PERKEMBANGAN PENYIDIKAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OJK 1. Selanjutnya setelah adanya UU P2SK, OJK diberikan kewenangan tambahan berupa pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan di keuangan derivatif, bursa karbon, kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto, dan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (vide Pasal 6 dalam Pasal 8 angka 4 UU P2SK), termasuk 351 juga penyidikan tindak pidana terhadap kegiatan di keuangan derivatif, bursa karbon, kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto tersebut. Pasal 6 dalam Pasal 8 angka 4 UU P2SK: Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon; c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun; d. kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya; e. kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto; f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan g. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait. 2. Selain itu, sebagai informasi tambahan dapat disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI bahwa berdasarkan Bab XXIV Ketentuan Pidana UU P2SK terdapat ketentuan pidana baru dalam berbagai kegiatan, antara lain ketentuan pidana terkait usaha jasa pembiayaan (vide Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302 UU P2SK), ketentuan pidana terkait kegiatan usaha bulion (bullion) (vide Pasal 303 UU P2SK), ketentuan pidana terkait inovasi teknologi sektor keuangan (vide Pasal 304 UU P2SK), ketentuan pidana pelindungan konsumen (vide Pasal 305 jo. Pasal 237 dan Pasal 306 UU P2SK), dengan rincian sebagai berikut: Pasal 298 (1) Setiap Orang yang menjalankan usaha tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dipidana dengan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku juga dipidana dengan pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang. (3) …dst 352 Pasal 299 (1) Anggota dewan komisaris, anggota pengawas, anggota direksi, anggota pengurus, pengelola, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang: a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah; b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan; dan/atau c. …dst Pasal 300 (1) Anggota dewan komisaris, anggota pengawas, anggota direksi, anggota pengurus, pengelola, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang: a. meminta atau menerima suatu imbalan di luar biaya resmi, berupa uang atau barang untuk keuntungan pribadi atau keluarganya; b. menjadikan orang lain mendapatkan uang muka atau fasilitas pembiayaan dari Usaha Jasa Pembiayaan; c. …dst Pasal 301 (1) Pemegang saham dan/atau pihak terafiliasi Usaha Jasa Pembiayaan yang menyuruh anggota dewan komisaris, anggota pengawas, anggota direksi, anggota pengurus, pengelola, pegawai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan, dan/atau pihak terafiliasi lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Usaha Jasa Pembiayaan tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Usaha Jasa Pembiayaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya bagi Usaha Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) …dst Pasal 302 (1) Anggota dewan komisaris, anggota pengawas, anggota direksi, anggota pengurus, pengelola, pegawai, dan atau pihak terafiliasi penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan yang memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) …dst. Pasal 303 LJK yang menjalankan kegiatan usaha bulion (bullion) tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 353 belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah). Pasal 304 LJK yang menjalankan kegiatan usaha bulion (bullion) tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RpS0.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah). Pasal 305 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, penjatuhan pidana dilakukan terhadap badan hukum, pihak yang memberi perintah melakukan perbuatan itu, dan/atau yang memimpin perbuatan itu. Pasal 237 Setiap Orang dilarang melakukan: a. penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat; b. penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat; c. penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran; dan d. kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran,selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari otoritas sektor keuangan. Pasal 306 (1) PUSK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf 1, atau huruf m, atau ayat (4) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, atau huruf f, atau Pasal 238 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (4) tidak dilaksanakan pada batas pemenuhan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (5), PUSK dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). 354 3. Dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan, Penyidik OJK dapat memproses penyidikan berdasarkan pengaduan masyarakat serta melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan (vide Pasal 49 ayat (7) huruf m dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK) bahwa: Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan. 4. Berdasarkan jumlah pelaku dan asetnya, dapat kami sampaikan bahwa saat ini OJK melakukan pengawasan terhadap industri di sektor jasa keuangan dengan rincian sebagai berikut: 355 5. Data tersebut menunjukkan banyaknya jumlah pelaku pada sektor jasa keuangan serta nilai aset (termasuk dana masyarakat) di industri jasa keuangan yang dikelola para pelaku tersebut yang diawasi oleh OJK dan memerlukan penguatan penegakan hukum yang efektif pada saat terjadinya pelanggaran undang-undang, termasuk dalam hal terjadinya tindak pidana di sekotr jasa keuangan. 6. Mengacu pada Keterangan OJK sebelumnya bahwa terdapat pendekatan baru dalam UU P2SK dalam rangka penegakan hukum di sektor jasa keuangan menekankan pada pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu yaitu melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran atas 356 peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan pada tahap penyelidikan, Prinsip Una Via, dan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (vide Keterangan OJK, Romawi V angka 3, hlm. 30-36). 7. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas maka diperlukan Penyidik Pegawai Tertentu yang merupakan Pegawai OJK. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya pada Keterangan OJK, dapat kami sampaikan kembali nilai tambah Penyidik Pegawai Tertentu di OJK yaitu: a. tugas dan fungsi sebagai pengawas serta pola rotasi pegawai di OJK mendukung terbentuknya keahlian penyidik yang khusus di sektor jasa keuangan; b. pengalaman dan kemampuan mengawasi sektor jasa keuangan akan mempercepat mempelajari jenis tindak pidana di sektor jasa keuangan termasuk perluasan tindak pidana dalam UU P2SK; dan c. Saat beralihnya tugas dan fungsi Bapepam LK kepada OJK, penyidik PPNS Bapepam LK juga beralih ke OJK dan telah memiliki pengetahuan khusus di sektor jasa keuangan. 8. Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, dapat OJK sampaikan bahwa saat beralihnya tugas dan fungsi Bapepam LK kepada OJK, penyidik PPNS Bapepam LK juga beralih menjadi pegawai OJK dan telah memiliki pengetahuan khusus di sektor jasa keuangan. Berdasarkan data yang ada, kurang lebih terdapat 92 (sembilan puluh dua) orang ex-PPNS Bapepam LK yang saat ini merupakan pegawai OJK. Dengan demikian, penyidik Pegawai Tertentu akan dapat dipenuhi pada saat ini dengan mengaktifkan kembali ex-PPNS Bapepam LK melalui pendidikan investigasi/penyidikan oleh Kepolisian Negara RI dengan mempertimbangkan kesesuaian level jabatan, umur, dan pengetahuan yang perlu dipetakan kembali serta mempertimbangkan pelaksanaan tugas existing yang diemban oleh ex-PPNS Bapepam LK tersebut. 9. Berdasarkan pemetaan awal oleh internal OJK, kebutuhan penyidik OJK terdiri dari 5 (lima) tim yang masing-masing tim beranggotakan 10 (sepuluh) penyidik untuk dapat melaksanakan kewenangan penyidikan secara optimal dan efektif berdasarkan UU P2SK. Pemenuhan jumlah penyidik tersebut akan sangat sulit dipenuhi jika hanya bergantung pada penugasan dari Kepolisian Negara RI dan PPNS (vide Bukti Surat Deputi Komisioner Sistem Informasi 357 dan Keuangan selaku Plt. Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia dan Manajemen Strategis Nomor kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia SR-1/MS.7/2022 tanggal 13 Oktober 2022 hal Penghadapan dan Permintaan Pegawai Penugasan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Otoritas Jasa Keuangan). IV. PANDANGAN OJK MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYIDIKAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN 1. Dalam pandangan OJK, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PP Penyidikan) tersebut memerlukan pendalaman dan kajian komprehensif dalam kaitannya dengan asas-asas hukum, yaitu di antaranya asas kepastian hukum, asas lex superior derogate lex inferiori, serta konsistensinya dengan UU P2SK. 2. Secara umum dapat disampaikan bahwa pada pokoknya seluruh ketentuan perundang-undangan sudah selayaknya harmonis dan sinkron. Baik antar peraturan perundang-undangan dengan derajat yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan ataupun peraturan perundang-undangan dengan derajat yang berbeda. 3. Pentingnya harmonisasi antar norma dalam ketentuan perundang-undangan menjadi sebuah konsekuensi logis agar sebuah ketertiban tercapai dalam sebuah tata hukum yang dibentuk suatu negara. Jika terjadi disharmoni, maka peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah dapat kehilangan daya laku dan daya gunanya. 4. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang- undangan yang baik, tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut UUP3). 5. Berdasarkan UUP3, jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan juga telah diatur dengan jelas, yaitu terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 358 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (vide Pasal 7 ayat (1) UUP3). 6. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (vide Pasal 1 angka 5 UUP3). 7. Berkaitan dengan permohonan a quo dan mengacu Bagian Menimbang PP Penyidikan dimaksud diuraikan: bahwa untuk mendukung sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. 8. Sebagai ketentuan pelaksanaan norma Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK maka norma-norma dalam PP Penyidikan tidak boleh bertentangan dengan norma pasal yang dilaksanakan tersebut. 9. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK diatur bahwa: (1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan setelah memenuhi kualifikasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (5) Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 359 (7) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab: a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; c. Melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan; d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/ a tau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan; f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; g. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani; h. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan; i. memblokir rekening pada Bank atau lembaga keuangan lain dari Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; j. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen; k. meminta keterangan dari WK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; m. melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan; n. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan o. menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Selanjutnya, pokok-pokok pengaturan dalam PP Penyidikan yang perlu memperoleh kajian lebih lanjut, yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 2 ayat (3) PP Penyidikan Pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dan 360 bertanggung jawab melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pandangan OJK, frasa “berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” dapat dimaknai bahwa penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh pejabat penyidik pada Kepolisian Negara RI hanya berdasarkan KUHAP. Dengan pemaknaan ini terdapat potensi adanya perlakuan yang berbeda dari Penyidik Kepolisian Negara RI dengan Penyidik OJK serta tidak sejalan dengan mekanisme pemidanaan yang dibangun dalam UUP2SK yang konsep penegakan hukumnya tidak harus selalu dengan pemberian sanksi pidana, tetapi perlu mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu (vide Penjelasan Umum UU P2SK, hlm. 533) serta kekhususan mekanisme pemidanaan di sektor jasa keuangan, yaitu penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan pada tahap penyelidikan, prinsip una via, dan perintah pengembalian keuntungan tidak sah (disgorgement) sebagaimana telah disampaikan OJK dalam Romawi V angka 3 Keterangan OJK (hlm. 30- 36). Dengan demikian, diperlukan penegasan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh pejabat penyidik pada Kepolisian Negara RI juga tetap memperhatikan kekhususan mekanisme pemidanaan di sektor jasa keuangan dalam UU P2SK. 2) Pasal 6 PP Penyidikan Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berada di bawah Koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pandangan OJK, frasa “Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berada di bawah Koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara RI” dapat dimaknai bahwa secara kelembagaan OJK berada di bawah Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XV/2018, Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pertimbangan bahwa: 361 Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Dalam pandangan OJK, frasa “dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian” dalam Putusan MK dimaksud menunjukkan tidak ada suatu lembaga yang kedudukannya di atas lembaga lain, melainkan dalam suatu bentuk hubungan kerja dalam menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing dengan tetap memperhatikan kewenangan lembaga lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan juga sepatutnya memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing lembaga demi efektifnya penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Keberadaan Pasal 6 PP Penyidikan dimaksud juga berkaitan dengan pasal-pasal lainnya dalam PP yang mengacu pada Pasal 6 PP Penyidikan tersebut, antara lain Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 PP Penyidikan. Selain itu, dapat disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa mengacu ketentuan Pasal 49 ayat (6) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK diatur bahwa: Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3) Pasal 7 ayat (3) huruf e PP Penyidikan (3) Koordinasi kegiatan operasional Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: (e) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan meneruskan kepada penuntut umum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 362 Dalam pandangan OJK, ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e PP Penyidikan ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (7) huruf o dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang pada pokoknya mengatur bahwa Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam pandangan OJK ditujukan untuk mengefektifkan dan percepatan pelaksanaan penyidikan di sektor jasa keuangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, selama ini penyidik OJK menyampaikan berkas penyidikan langsung kepada Jaksa dengan tetap menembuskan surat tersebut kepada Korwas PPNS. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e PP Penyidikan tersebut berpotensi menambah satu jenjang prosedur penyidikan di sektor jasa keuangan oleh penyidik OJK. 4) Pasal 9 dan Pasal 10 PP Penyidikan Tidak Sinkron (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk berdasarkan informasi dan temuan adanya Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. (3) Pada tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan. (4) Penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan melibatkan penyelidik, penyidik, dan/atau pihak lain. (5) Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan paling sedikit: (a) ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana; (b) nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran; dan (c) dampak terhadap sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat. (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan penyelesaian pelanggaran, pihak yang mengajukan permohonan 363 penyelesaian pelanggaran wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi. (7) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dipenuhi seluruhnya oleh pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penyelidikan. (8) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hak dari pihak yang dirugikan dan bukan merupakan pendapatan Otoritas Jasa Keuangan. (9) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan administratif berupa pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi: a. Peringatan tertulis; b. pembatasan produk dan/ atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; c. pembekuan produk dan/ atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; d. pemberhentian pengurus; e. denda administratif; f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; g. pencabutan izin usaha; dan/ atau h. sanksi administratif lain Otoritas Jasa Keuangan. (11) Dalam hal: a. Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui permohonan penyelesaian atas pelanggaran; atau b. pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran tidak memenuhi sebagian atau seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melanjutkan ke tahap penyidikan. (12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor jasa keuangan. (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran dan permohonan penyelesaian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pandangan OJK, Pasal 9 dan Pasal 10 PP Penyidikan tidak sinkron mengingat dalam Pasal 9 yang diatur adalah kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan (termasuk adanya mekanisme penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan), namun dalam Pasal 10 diatur bahwa penyidik pada Kepolisian Negara RI berkoordinasi dengan OJK. Pasal 10 PP Penyidikan Dalam pelaksanaan penyelidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif dan prinsip ultimum remedium sebagaimana dimaksud 364 dalam Pasal 9, penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. 5) Pasal 16 PP Penyidikan (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, selain Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil dapat diangkat sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan Pegawai Tertentu. (2) Pegawai tetap Otoritas Jasa Keuangan dapat diangkat sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku atau sesuai jangka waktu yang disepakati oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pandangan OJK, frasa “dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia” dapat dimaknai bahwa keberlakuan ketentuan “Pegawai Tertentu” bergantung pada suatu jangka waktu tertentu, yaitu 5 (lima) tahun sejak PP Penyidikan berlaku atau jangka waktu yang disepakati oleh OJK dan Kepolisian Negara RI. Menurut hemat kami, ketentuan ini tidak sejalan dengan norma dalam UU P2SK yang mengatur bahwa UUP2SK mulai berlaku pada tanggal diundangkan (vide Pasal 341 UU P2SK) dan sebagaimana telah diuraikan oleh OJK dalam Romawi V angka 5 Keterangan OJK (hlm. 38 s.d. 39) yang pada pokoknya ketentuan Penyidik Pegawai Tertentu berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sejak UU P2SK diundangkan, yaitu 12 Januari 2023. 11. Berdasarkan penelaahan OJK, setidaknya terdapat beberapa ketentuan dalam PP Penyidikan tersebut yang tidak konsisten dengan UU P2SK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai konsistensinya. 12. Namun demikian, OJK menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk menilai konsistensi keseluruhan norma dalam PP Penyidikan dikaitkan dengan dengan UU P2SK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018. 365 [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT OJK-1 sampai dengan bukti PT OJK-6, sebagai berikut: 1. Bukti PT OJK-1 : Fotokopi Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mencabut Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Manajemen Strategis II (untuk selanjutnya disebut sebagai SEDK Organisasi); 2. Bukti PT OJK-2 : Fotokopi Siaran Pers OJK Nomor SP 9/DHMS/OJK/I/2023 tanggal 25 Januari 2023; 3. Bukti PT OJK-3 : Fotokopi Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara RI, yaitu Nomor PRJ-36/D.01/2014 dan Nomor B/44/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang diperpanjang dengan Nota Kesepahaman Nomor MOU- 2/D.01/2020 dan Nomor NK/6/II/2020 tentang Kerja Sama Pengamanan dan Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman); 4. Bukti PT OJK-4 : Fotokopi Data Permintaan Saksi/Ahli Terkait Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Sprindik Setelah UU P2SK 1. Ban/77/II/Res.22/2023/Ditreskrimsus tanggal 23 Februari 2023 hal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli 2. B/141/II/Res.2.2/2023/Respessel tanggal 6 Februari 2023 hal Bantuan Keterangan Ahli 3. B/15/II/RES.2.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 6 Februari 2023 hal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli 4. R/5/I/2023/Ditreskrimsus tanggal 1 Februari 2023 hal Permintaan Keterangan Ahli Perbankan 366 5. B/10/II/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 17 Februari 2023 hal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli 6. B/16/II/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Februari 2023 hal Permintaan Keterangan Ahli Perbankan 7. B/77/III/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 30 Maret 2023 hal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli 8. B/500/I/2023/Dittipidum tanggal 25 Januari 2023 hal Permohonan Penunjukan Ahli Pasar Modal 9. S.Pgl/130/II/2023/Tipidkor tanggal 3 Februari 2023 hal Surat Panggilan 10. S.Pgl/131/II/2023/Tipidkor tanggal 3 Februari 2023 hal Surat Panggilan 11. S.Pgl/132/II/2023/Tipidkor tanggal 3 Februari 2023 hal Surat Panggilan 12. B/698/II/RES.5.1./2023/Dittipideksus tanggal 6 Februari 2023 hal Permintaan Keterangan dan Dokumen 13. B/1055/II/Res.5.1./2023/Dittipideksus tanggal 17 Februari 2023 hal Permintaan Keterangan dan Dokumen 14. B/1056/II/Res.5.1./2023/Dittipideksus tanggal 17 Februari 2023 hal Permintaan Keterangan dan Dokumen 15. B/3201/III/RES.2.2./2023/Bareskrim tanggal 28 Maret 2023 hal Permintaan Informasi dan Keterangan 16. B/7354/VII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 24 Juli 2023 hal Permintaan Keterangan 17. B/2000/V/RES.2.6/2023/Ditreskrimsus tanggal 23 Mei 2023 hal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli 18. B/2506/V/RES.1.11/2023/Dittipideksus tanggal 9 Mei 2023 hal Permintaan Keterangan dan Data 19. B/3012/V/RES.1.24./2023/Dittipideksus tanggal 31 Mei 2023 hal Permintaan Keterangan dan 367 Dokumen 20. B/3014/V/RES.1.24./2023/Dittipideksus tanggal 31 Mei 2023 hal Permintaan Keterangan dan Dokumen 21. B/3015/V/RES.1.24./2023/Dittipideksus tanggal 31 Mei 2023 hal Permintaan Keterangan dan Dokumen 22. B/2526/V/RES.2.2./2023/Dit Reskrimsus tanggal 30 Mei 2023 hal Mohon Bantuan Penunjukan Ahli 23. B/5016/V/RES.2.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2023 hal Permintaan Keterangan dan Dokumen 24. B/5348/V/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Mei 2023 hal Koordinasi Penanganan Perkara Perbankan Syariah 25. B/2705/VI/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 8 Juni 2023 hal Permohonan Bantuan Ahli Perbankan 26. B/5515/VI/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tgl 8 Juni 2023 hal Koordinasi Penanganan Perkara Perbankan 27. B/120/II/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 9 Februari 2023 hal Permintaan Keterangan Ahli Perbankan 28. B/148/III/ 2023/Reskrim tanggal 20 Maret 2023 hal Permintaan Keterangan Ahli 29. B/246/V/RES.2.2./2023/Direskrimsus tanggal 19 Mei 2023 hal Permintaan Keterangan Ahli 30. R/80/V/2023/Ditreskrimsus tanggal 10 Mei 2023 hal Permintaan Keterangan Ahli 31. R/79/V/2023/Ditreskrimsus tanggal 10 Mei 2023 hal Permintaan Keterangan Ahli 32. B/105/IV/2023/Reskrim/Res Nagekeo tanggal 10 April 2023 hal Permintaan Pendapat Ahli OJK 33. B/61/V/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 25 Mei 2023 hal Permintaan Keterangan Ahli 34. B/133/VII/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 4 Juli 2023 hal Permintaan Keterangan Ahli 35. B/1428/V/RES.2.2/2023/Reskrim tanggal 22 Mei 2023 368 hal Permintaan Ahli 36. K/502/IV/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 10 April 2023 hal Permintaan Ahli 37. Ban/23/I/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Januari 2023 hal Permintaan Ahli 38. K/183/II/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 14 Februari 2023 hal Permintaan Ahli 39. K/609/IV/RES.1.24/2023/Ditreskrimsus tanggal 28 April 2023 hal Permintaan Keterangan Ahli 40. B/620/V/2023/Subdit-II/Reskrimsus tanggal 12 Mei 2023 hal Permintaan Keterangan Ahli 41. B/1517/V/2023/Reskrim tanggal 29 Mei 2023 hal Permintaan Ahli 42. Ban/203/V/Res.2/2/2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Mei 2023 hal Permintaan Ahli 43. B/620/V/2023/Subdit-II/ Reskrimsus tanggal 12 Mei 2023 hal Permintaan Ahli 44. K/809/VI/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 12 Juni 2023 hal Permintaan Ahli 45. K/1772/VI/RES.22/2023/Ditreskrimsus tanggal 9 Juni 2023 hal Permintaan Ahli 46. B/I/I/Res.1.11./2023/Dittipideksus tanggal 5 Januari 2023 hal Permintaan Keterangan Ahli 47. B/26/II/RES.2.2./2023/Dittipideksus tanggal 2 Februari 2023 hal Permohonan Penunjukan Ahli 48. B/1118/II/RES.1.24./2023/Dittipideksus tanggal 21 Februari 2023 hal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara 49. B/2069/V/RES.2.1./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Mei 2023 hal Permohonan Keterangan Ahli Perbankan 50. B/2341/RES.2.6./2023/Ditreskrimsus tanggal 12 Juni 2023 hal Permohonan Penunjukan Saksi 51. B/5875/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Mei 2023 hal Permintaan Keterangan sebagai Ahli; 5. Bukti PT OJK-5 : 1. Fotokopi Keputusan Kepala Departemen Penyidikan 369 Sektor Jasa Keuangan Nomor KEP-67/MS.62/2022 tanggal 21 Juni 2022; 2. Fotokopi Keputusan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Nomor KEP-40/MS.62/2023 tanggal 14 April 2023; 3. Fotokopi Surat Rahasia Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan selaku Penyidik OJK Nomor SR/2/III/2016/DPJK tanggal 15 Maret 2016 hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; 6. Bukti PT OJK-6 : Fotokopi Surat Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan selaku Plt. Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia dan Manajemen Strategis Nomor kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia SR-1/MS.7/2022 tanggal 13 Oktober 2022 hal Penghadapan dan Permintaan Pegawai Penugasan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Pihak Terkait OJK dalam persidangan tanggal 2 November 2023 mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Jus Marfinnoor dan Ahmad Sathori yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2023 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. bertindak sebagai Ahli yang hanya menyampaikan keterangan secara tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2023, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi Pihak Terkait OJK 1. Jus Marfinnoor Saksi selaku Penyidik OJK yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penugasan BPKP sejak tahun 2015. Bahwa kami selaku Penyidik OJK ingin menyampaikan beberapa hal terkait proses penyidikan berdasarkan pengalaman kami sebagai berikut. 1. Terkait access to justice dengan tidak adanya perwakilan Kantor OJK di seluruh Indonesia serta perluasan tindak pidana sektor jasa keuangan yang diatur dalam UU P2SK. 370 Saat ini Penyidik OJK telah menyelesaian 115 perkara yang dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21) yang terdiri dari 90 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal dan 20 perkara IKNB (asuransi dan dapen). Dari 115 perkara tersebut sebaran tempat kejadian tersebar di berbagai wilayah. Berikut sebaran tempat kejadian perkara. Dari sebaran tempat kejadian tersebut, ada beberapa perkara yang terjadi dimana kantor perwakilan OJK tidak ada sebanyak 33 perkara dimana 8 di antaranya dalam penanganan saksi selaku Penyidik OJK. No Lokasi Kejadian Jumlah P-21 1 Magetan Jatim 1 22 Januari 2018 2 Pasuruan Jatim 5 02 April 2018 25 Juni 2020 25 Juni 2020 25 Juni 2020 27 April 2022 3 Depok Jabar 2 04 September 2018 3 Juni 2020 4 Parigi Moutong Sulteng 2 12 Oktober 2018 24 Januari 2019 5 Muara Uya Kalsel 1 3 Desember 2018 6 Tangerang, Banten 3 23 April 2019 29 Mei 2019 24 Juli 2019 7 Banjarnegara, Jateng 1 4 Juli 2019 371 8 Sambas, Kalbar 2 10 Juli 2019 9 Indramayu, Jabar 3 24 Februari 2020 18 Maret 2020 18 Maret 2020 10 Cibinong, Jabar 2 30 September 2020 30 September 2020 11 Bontang, Kaltim 2 24 September 2021 24 September 2021 12 Buton, Sulteng 2 2 Desember 2021 04 November 2022 13 Padang Lawas, Sumut 2 6 Desember 2021 6 Desember 2021 14 Pangkalan Bun, Kalteng 1 11 April 2022 15 Ngawi, Jatim 2 20 Juli 2022 20 Juli 2022 16 Cilacap, Jateng 1 04 November 2022 17 Banyuwangi, Jatim 1 25 September 2023 TOTAL 33 Sebagai contoh saksi menangani perkara pada BPR Bahteramas Buton, dimana kantor perwakilan OJK ada di Kota Kendari. Dalam proses penyidikan, Penyidik OJK berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian wilayah Buton, Kejaksaan Negeri Buton serta Pengadilan Pasarwajo Buton. Pemeriksaan saksi dilakukan di kantor BPR. Sampai dengan perkara tersebut P-21 dan tersangka diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Buton, Penyidik selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan Kepolisian wilayah Buton dan juga Kejaksaan Negeri Buton. Bahwa penanganan perkara oleh Penyidik OJK dapat dilakukan di tempat yang tidak terdapat kantor OJK disana, dengan kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan di daerah setempat. Demikian juga dari daftar statistik di atas penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan pengalaman saksi selama ini, maka penanganan perkara di Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK terdiri dari: 372 a. Pelimpahan perkara yang berasal dari pelimpahan satuan kerja pengawasan/pemeriksaan di OJK. b. Pelaporan masyarakat ke DPJK yang dikoordinasikan dengan pengawas/pemeriksaan di OJK. c. Temuan hasil penyidikan yang dikoordinasikan dengan pengawas/pemeriksaan di OJK. Selanjutnya penyidik OJK akan melakukan penyelidikan atas perkara yang dilimpahkan dari satuan kerja pengawasa/pemeriksa OJK. Apabila ditemuan adanya peristiwa hukum berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan maka penyidik OJK akan meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Kemudian penyidik akan menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), dimana dimulai dilakukannya koordinasi kepada Kepolisian Republik Indonesia Cq. Korwas PPNS Bareskrim Polri. Disamping itu, koordinasi dengan Korwas PPNS juga dilakukan pada saat proses upaya paksa berupa pencarian, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Bahwa disamping koordinasi yang erat dengan Kepolisian Republik Indonesia Cq. Korwas PPNS Bareskrim Polri, penyidik OJK juga melakukan koordinasi yang erat dengan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sejak proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap 2). Dalam struktur organisasi Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan terdapat unsur Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Analis Perkara dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sehingga proses penyidikan bisa berjalan efektif dan efisien. 2. Mengenai pegawai tertentu dan evaluasi terhadap penyidikan saat ini. Dapat disampaikan kebutuhan penyidik sesuai dengan data yang ada. Saat ini terdapat 16 penyidik OJK yang terdiri dari 11 penyidik penugasan dari Polri dan 5 penyidik penugasan dari BPKP. Dengan bertambahnya kewenangan serta perluasan tindak pidana di sector jasa keuangan serta dibukanya pengaduan langsung dari masyarakat maka sangat dibutuhkan tambahan penyidik. Koordinasi serta permintaan penambahan penugasan penyidik terus dilakukan oleh OJK baik ke Polri, BPKP dan Kementerian (PPNS Pajak dan Bea Cukai) namun karena masing-masing instansi memiliki 373 kebijakan terkait penugasan pegawai maka sering kali penambahan pegawai tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pemenuhan penyidik OJK diharapkan dapat dipenuhi dari pegawai tertentu, Dengan adanya penyidik dari pegawai tertentu dan diharapkan dapat berasal dari pegawai internal OJK maka jumlah penyidik OJK dapat lebih ideal sesuai dengan jumlah perkara yang ditangani OJK sejalan degan perkembangan kewenangan yang diberikan UU P2SK yaitu berupa bursa karbon, keuangan derivative, Aset Crypto, Bullion Bank. Bahwa berdasarkan pengalaman saksi selaku penyidik OJK, maka diperlukan pengetahuan dan kompetensi yang cukup dalam rangka mengenal proses bisnis industri jasa keuangan. Sebelum adanya UU P2SK, penyidik OJK menjadi penyidik PPNS yang membawahi UU terbanyak dalam proses penegakan hukum. Bahwa dengan pengalaman selama 8 tahun, belum dapat mengusai seluruh UU yang mengatur ketentuan pidana dan proses bisnis industrinya, sehingga dibutuhkan penyidik tertentu yang berasal dari internal OJK yang mengenal bisnis industrinya untuk didik menjadi Penyidik tertentu. Keterangan Tambahan A. Berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.: 1. Apa kelebihan dan kekurangan penyidik polisi yang ditempatkan di OJK dalam konteks untuk menjawab kebutuhan penyidikan di OJK? Dapat kami sampaikan bahwa kelebihan penyidik Kepolisian Negara RI adalah lebih berpengalaman dalam melakukan teknik investigasi berdasarkan KUHAP dan memiliki jaringan yang kuat yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun yang menjadi hal yang menurut Saksi perlu ditingkatkan adalah perlunya peningkatan pengetahuan dari sisi proses bisnis industri jasa keuangan serta modus kejahatan tindak pidana sektor jasa keuangan. Hal tersebut juga dirasakan oleh saksi dimana belum dapat mendalami sektor jasa keuangan selama 8 tahun ditugaskan sebagai Penyidik PPNS di OJK. Sebagai bentuk peningkatan pengetahuan maka Saksi telah mengikuti antara lain: - Mengikuti workshop di pasar modal, perbankan, dan Industri Keuangan Non Bank (Lampiran 1); dan 374 - Pada saat PPNS ditugaskan di OJK sebagai Penyidik maka akan diikutsertakan dalam kegiatan orientasi pengenalan sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB (Lampiran 2). 2. Apabila OJK memiliki penyidik mandiri, mandiri dalam pengertian apa dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023)? Apa saja yang harus diperbaiki dari proses penyidikan yang ada sekarang? Dapat kami sampaikan bahwa: a. Penyidik OJK maupun penyidik Polri tergabung dalam criminal justice system yaitu secara bersama-sama melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana sektor jasa keuangan. Dalam prakteknya saling bekerjasama dan membutuhkan satu sama lain, contohnya melalui mekanisme joint investigation pada penyelidikan salah satu BPD (Lampiran 3) dimana dapat terlihat masing-masing penyidik dari instansi asal melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangan. Dalam pelaksanaannya akan dilihat apakah tindak pidana yang disidik cenderung memenuhi unsur tindak pidana perbankan atau tindak pidana korupsi. b. Dalam hal terjadi penanganan perkara yang sama di sektor jasa keuangan maka penyidik yang melakukan proses penyidikan terlebih dahulu (dari penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)) akan menyelesaikan penyidikan tersebut. Pada mekanisme penyidikan OJK, yang lebih berperan dalam melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara RI adalah Penyidik OJK yang berasal dari kepolisian karena memiliki jaringan yang kuat dengan institusi Polri. Demikian pula sebaliknya jika Polri menangani kasus tindak pidana sektor jasa keuangan, maka prakteknya polisi akan berkoordinasi dengan OJK untuk memastikan apakah sudah dilakukan penyidikan oleh Penyidik OJK. c. Terkait dengan upaya paksa, Penyidik OJK sangat membutuhkan bantuan dari Penyidik Kepolisian Negara RI karena Kepolisian Negara RI memiliki kewenangan upaya paksa serta fasilitas yang mendukung hal tersebut antara lain sarana dan prasarana pencarian dan tempat penahanan. Sebagai contoh Penyidik OJK meminta bantuan kepada Kepolisian Negara RI untuk melakukan pencarian dan penangkapan 375 terhadap tersangka pada kasus CV Duta Asuransi Indonesia (Lampiran 4). d. Berkaitan dengan perbaikan atas proses penyidikan dalam konteks OJK memiliki penyidik mandiri maka dibutuhkan sumber daya penyidik yang cukup memadai, baik secara jumlah maupun kompetensi khusus. Dalam hal ini salah satunya terpenuhi dari adanya penyidik pegawai tertentu yang berasal dari pegawai OJK sesuai dengan jumlah perkara yang ditangani OJK sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan Saksi sebelumnya serta sejalan dengan perkembangan kewenangan yang diberikan kepada OJK berdasarkan UU 4/2023 yaitu berupa pengaturan dan pengawasan bursa karbon, keuangan derivatif, aset crypto, dan bullion bank. B. Berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.: 1. Bagaimana proses pelimpahan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap perkara yang ditangani? Apakah ada koordinasi penyidik PPNS kepada Bareskrim Polri saat pelimpahan ke JPU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIX/2021? Dapat kami sampaikan bahwa: a. Penyidik OJK sejak awal melakukan koordinasi dengan penyidik Polri dengan menembuskan SPDP kepada Bareskrim Polri. Koordinasi ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIX/2021 dimana pengiriman SPDP disampaikan kepada Bareskrim Polri (Lampiran 5). b. Disamping itu dilakukan penunjukan kepada pegawai Korwas PPNS untuk melakukan fungsi koordinasi dan konsultasi dalam penanganan perkara dimaksud dan dilakukan Focus Group Discussion pada setiap penanganan perkara oleh penyidik OJK dengan Bareskrim (Lampiran 6). Dengan demikian, koordinasi bukan dimaknai adanya pelimpahan berkas penyidik PPNS kepada Bareskrim namun dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dijelaskan di atas. Mengacu pada UU P2SK, ke depannya diperlukan koordinasi yang memperhatikan adanya mekanisme penyelesaian secara Una Via, NPA dan Perintah Pengembalian 376 Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) sesuai kewenangan masing- masing. c. Secara desain penyidikan di OJK, Penyidik OJK dipimpin oleh penyidik yang berasal dari penyidik kepolisian yang berbintang 2 dan disupervisi oleh oleh penyidik kepolisian berbintang 1. Hal ini terbukti lebih efektif karena sifat pengawasan bukan hanya sekedar ekspos kasus saja tetapi pengawasan penyidik OJK dilakukan secara melekat dan rutin. d. Dengan mekanisme sebagai diuraikan di atas, terbukti Penyidik OJK menjadi penyidik terbaik tahun 2022 dalam penilaian tingkat efektivitas penanganan perkara dibandingkan dengan penyidik yang ada di OJK (Lampiran 7). Dari sisi produktivitas, dengan jumlah penyidik OJK yang sedikit terbukti dapat menyelesaikan perkara penyidikan yang lebih banyak dibandingkan dengan penyidik di luar Polri di seluruh wilayah Indonesia. 2. Data jumlah perkara setelah UU 4/2023 berlaku yang telah dilimpahkan kepada Kejaksaan dan dikoordinasikan dengan Bareskrim Polri? Dapat kami sampaikan bahwa: a. Berdasarkan Data Perkembangan Penyidikan OJK, jumlah perkara yang ditangani oleh Penyidik OJK setelah UU 4/2023 adalah sebanyak 63 perkara dengan 17 perkara yang dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21) dan dikoordinasikan dengan Bareskrim Polri. b. Dari data tersebut maka dapat disampaikan bahwa keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara RI pada sidang tanggal 2 November 2023 yang menyatakan bahwa hanya sebanyak 1 (satu) perkara yang dilakukan koordinasi setelah UU 4/2023 adalah tidak benar, justru OJK telah berkoordinasi secara erat dengan Kepolisian Negara RI (Lampiran 8). 3. Status penyidik yang bersumber dari kepolisian serta peran/tugasnya dalam penyidikan oleh OJK? Dapat kami sampaikan bahwa: Status Penyidik Kepolisian adalah penugasan (Lampiran 9). Adapun peran Penyidik Kepolisian dapat kami uraikan sebagai berikut: a. Mengendalikan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di Perbankan/ IKNB/ Pasar Modal. 377 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perbankan/ IKNB/ Pasar Modal, termasuk pelaksanaan gelar perkara dengan satuan kerja terkait. c. Merekomendasikan kerja sama dengan pihak-pihak lain terkait pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perbankan/ IKNB/ Pasar Modal d. Melakukan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Lampiran10). C. Berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.: 1. Berapa data jumlah perkara yang ditangani OJK dan berapa yang diselesaikan? (untuk melihat persentase penyelesaian dan kemampuan SDM untuk meng-cover seluruh kasus di seluruh Indonesia) Dapat kami sampaikan bahwa: a. Berdasarkan Data Perkembangan Penyidik OJK dapat kami sampaikan Penanganan Perkara Tahun 2016 s.d 2023 (Periode November 2023) yaitu sebanyak 301 perkara yang terdiri dari 208 perkara perbankan, 48 perkara pasar modal, dan 45 perkara IKNB (asuransi dan dana pensiun) yang ditangani oleh Penyidik OJK. Dari sebanyak 301 perkara tersebut, sebanyak 115 perkara yang dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21) yang terdiri dari 90 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal dan 20 perkara IKNB (asuransi dan dana pensiun), dengan demikian secara persentase Penyidik OJK telah menyelesaikan ±38% dari jumlah perkara yang ditangani dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia penyidik OJK yaitu hanya 16 penyidik OJK yang terdiri dari 11 penyidik penugasan dari Polri dan 5 penyidik penugasan dari BPKP. b. Dengan demikian agar penanganan perkara sektor jasa keuangan dapat semakin optimal serta dengan adanya tambahan kewenangan perluasan tindak pidana di sektor jasa keuangan maka sangat dibutuhkan tambahan penyidik yang berasal dari penyidik pegawai tertentu yaitu dari unsur pegawai OJK. 2. Apakah ada pedoman/SOP dimana Pengawas OJK dapat memantau penanganan perkara yang dilakukan oleh Penyidik OJK? (Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan pedomannya) 378 Dapat kami sampaikan bahwa: a. Tugas dari Penyidik OJK adalah melakukan penanganan perkara atau kasus yang dilimpahkan oleh satuan kerja pengawasan/pemeriksaan di OJK untuk dilihat apakah terdapat indikasi pidana sektor jasa keuangan. b. Berdasarkan pasal 9 Peraturan Dewan Komisioner Penyidikan Nomor 6/PDK.02/2023 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dapat disampaikan bahwa sumber penanganan perkara yang berasal dari satker pengawasan akan dilakukan ekspos kemudian dilimpahkan ke DPJK. Kemudian dilakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan serta pelimpahan perkara ke JPU (Lampiran 11). c. Dalam proses penyidikan di OJK maka peran pengawas tidak mengawasi proses penyidikan tetapi mengawasi industri sektor jasa keuangan. d. Penyidik akan meminta masukan kepada satker pengawas/pemeriksaan pada forum ekspos dari tahap penyelidikan ke penyidikan maupun tahap penetapan tersangka. Dengan demikian posisi pengawas dan penyidik OJK adalah sejajar. 3. Apakah ada penanganan perkara yang bersumber dari kepolisian ke OJK? Dapat kami sampaikan bahwa tidak ada penyidikan yang bersumber dari kepolisian karena kepolisian dapat melakukan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan kecuali terjadi penanganan yang bersamaan maka dilakukan koordinasi sebagaimana telah kami sampaikan di atas. Penyidik OJK menerima pelimpahan perkara dari Polda Jawa Timur terkait perkara Perbankan yang ditangani melalui surat nomor B/849/I/RES.2.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 20 Januari 2023 perihal pelimpahan laporan polisi. (lampiran 12) 2. Ahmad Sathori Saksi selaku Pengawas Eksekutif OJK yang melakukan tugas pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) dalam pengawasan khusus. Bahwa kami selaku Pengawas OJK ingin menyampaikan beberapa hal terkait pengawasan LJKNB berdasarkan pengalaman kami sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kami selaku Pengawas pada Otoritas Jasa Keuangan telah diberikan mandat oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan 379 Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan pemberitaan yang dimuat dalam majalah Gatra, dapat kami sampaikan bahwa yang saksi ketahui, komunikasi Pengawas dengan Sdri. Evelina Larasati Fadil dilakukan dalam kapasitas Sdri. Evelina selaku Pemegang Saham PT WAL sebagai salah satu upaya untuk memperoleh keyakinan atas proses penyehatan PT WAL. Kami selaku pengawas meminta penyelesaian permasalahan dalam bentuk Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Komunikasi yang dilakukan dengan para pihak terkait termasuk dengan Pemegang Saham semata-mata untuk memastikan bahwa RPK mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari OJK. Untuk itu, kami telah menjalankan berbagai langkah-langkah pengawasan antara lain melakukan penilaian terhadap kesanggupan Pemegang Saham untuk dapat mengambil langkah-langkah yang konkrit untuk menyelamatkan PT WAL yang merupakan tanggung jawab dari Pemegang Saham Perusahaan. Pada setiap komunikasi dan pertemuan yang melibatkan pemegang saham, sepengetahuan saksi, OJK meminta agar pertemuan dihadiri secara fisik oleh Pemegang Saham dan kehadiran Pemegang Saham tidak dapat diwakilkan. Namun demikian, PT WAL menginformasikan bahwa Pemegang Saham tidak dapat hadir secara fisik karena sedang menjalani pengobatan di luar negeri. Informasi tersebut disampaikan kepada OJK dengan melampirkan surat keterangan Dokter yang telah memperoleh legalisasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Menindaklanjuti informasi tersebut, kami melakukan komunikasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles untuk meminta klarifikasi keaslian dokumen Surat Keterangan Dokter tersebut. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2022, kami menilai bahwa PT PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada sehingga kami melaksanakan penegakan kepatuhan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dengan meningkatkan sanksi administratif PT WAL melalui sanksi Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WAL) tanggal 5 Desember 2022 380 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan nomor KEP-71/D.05/2022 karena PT WAL tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi minimum dan ekuitas minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi. Selanjutnya, keputusan cabut ijin usaha telah diumumkan dan berdasarkan pengumuman tersebut meminta kepada PT WAL untuk: 1. Menghentikan seluruh kegiatan usaha baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha; 2. Menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha; 3. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha serta membentuk tim likuidasi; dan 4. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Menindak lanjuti hal tersebut, saksi memperoleh informasi dari Direksi PT WAL bahwa telah terdapat pemanggilan RUPS yang ditujukan kepada seluruh Pemegang Saham PT WAL untuk mengadakan RUPS dengan agenda Pembubaran Perseroan dan Pembentukan Tim Likuidasi. Pengumuman tersebut dimuat pada Harian Terbit tanggal 7 Desember 2022. Untuk itu, kami mengundang seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT WAL pada pertemuan tatap muka untuk menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pada kesempatan tersebut, Pemegang Saham sekaligus Komisaris Utama PT WAL tidak dapat menghadiri pertemuan secara fisik sehingga menghadiri pertemuan tersebut secara virtual. Adapun secara tatap muka, Komisaris Utama sekaligus Pemegang Saham diwakili oleh kuasa hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AHN Lawyers yaitu Sdr. Fajri Yusuf, Sdr. Rommy Tahrizi, dan Sdr. J. Omrie N. Dapat saksi sampaikan pula bahwa melalui surat Pemegang Saham Pengendali PT WAL nomor 014/BOD/FCC/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 diketahui bahwa Pemegang Saham telah mengadakan RUPS secara sirkuler 381 sebagaimana termuat dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS PT WAL yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana akta nomor 11 dihadapan Hajjah Rora Roikhani ER, SH, MM, M.Kn, Cla Notaris berkedudukan di Kota Depok menerangkan bahwa seluruh Pemegang Saham setuju untuk menyatakan pembubaran perseroan dan membentuk Tim Likuidasi. Apa yang dilakukan oleh OJK secara konsisten dilakukan untuk perlindungan kepada Pemegang Polis demi kepastian pegembalian hak-hak bagi pemegang polis. Selain itu, dalam beberapa kesempatan baik tertulis maupun melalui pertemuan secara virtual OJK telah meminta kepada Pemegang Saham PT WAL untuk kembali ke Indonesia untuk dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya termasuk melalui Tim Likuidasi untuk melakukan semua upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pengembalian asset pemegang polis. Dapat saksi informasikan, bahwa sebagai bentuk dukungan OJK terhadap proses hukum yang berjalan, pada tanggal 5 Oktober 2023 OJK telah memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Polri terkait dengan dugaan tindak pidana pada PT WAL yang diduga dilakukan oleh pihak pengurus maupun pihak lain di PT WAL. Ahli Pihak Terkait OJK Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. A. Pendahuluan Pada Pengujian Undang-Undang (PUU) Perkara Nomor 59/ PUU-XXI/ 2023, pihak pemohon menyoal aturan dalam Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) dimana dinyatakan bahwa: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” (huruf tebal ditambahkan). Disamping itu, Pemohon juga mempersoalkan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang merumuskan bahwa: “Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab 382 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. (huruf tebal ditambahkan). Pendapat Hukum ini terfokus kepada permohonan kedua yang menyoal keberadaan penyidik pegawai tertentu. Dalam isu ini Pemohon dalam perkara a quo berargumen bahwa adanya penyidik “Pegawai Tertentu” sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Menurut pemohon juga, ketentuan KUHAP hanya mengatur penyidik adalah kepolisian dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Dalam isu ini, Pemohon perkara a-quo memohon kepada mahkamah menyatakan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. B. Legal Issue (Pertanyaan Hukum) Berdasarkan uraian di atas, maka Legal Issue (Pertanyaan Hukum) dalam Perkara ini menurut hemat Ahli terdapat permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan konsep Integrated Criminal Justice System dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan penegakan hukum atau fungsi penyidikan oleh lembaga lain di luar Kepolisian RI? 2. Bagaimana konstitusionalitas dan Urgensi kewenangan OJK memiliki penyidik secara mandiri selain pegawai penugasan Kepolisian Negara RI dan PPNS? 3. Bagaimana hubungan antara Kewenangan Penyidikan OJK dan Keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu OJK Una Via Principle dan Non-Prosecution Agreement (NPA) serta bagaimana Mekanisme Koordinasi dengan Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam hal tersebut? C. Pelaksanaan konsep Integrated Criminal Justice System (sistem peradilan pidana) dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan penegakan hukum atau fungsi penyidikan oleh lembaga lain di luar Kepolisian RI Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdapat di setiap negara dengan tujuan utama keberadaannya adalah untuk menanggulangi tindak pidana. Menanggulangi di sini adalah menekan semaksimal mungkin adanya 383 tindak pidana, jika memang tidak mungkin menghilangkannya. Dengan demikian sistem peradilan pidana mempunyai beberapa tugas yakni: (1). prevention/deterrence (mencegah/menangkal) terjadinya tindak pidana; baik dengan general prevention/general deterrence (pencegahan/penangkalan umum) maupun special prevention/special deterrence (pencegahan/ penangkalan khusus); (2). memproses setiap dugaan tindak pidana yang terjadi hingga selesai. Di sini tentu termasuk proses-proses seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, hingga penjatuhan putusan (baik putusan bebas, lepas maupun putusan berupa pemidanaan) dan pelaksanaan putusan. Terdakwa yang tindak pidananya terbukti dan kesalahannya terpenuhi (maka hakim menjatuhkan putusan pemidanaan; Termasuk dalam proses di sini adalah upaya hukum biasa (banding dan kasasi) maupun luar biasa (peninjauan kembali); (3). melakukan proses pembinaan dan pemasyarakatan kembali bagi mereka yang telah dijatuhi pidana penjara oleh hakim dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Di samping adanya istilah penyelidikan dan penyidikan yang terdapat pada semua tindak pidana, untuk tindak pidana khusus di luar KUHP, adanya istilah- istilah seperti pengumpulan bahan dan keterangan, pemeriksaan, dll yang biasanya dimiliki oleh berbagai instansi yang juga memiliki kewenangan di bidang administratif, termasuk wewenang melakukan pengawasan, menjatuhkan sanksi administratif, memilih jenis proses yang dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi dll. Biasa nya ini terjadi sebelum adanya penyelidikan tindak pidana dan penyidikan tindak pidana jika kemudian ditetapkan bahwa proses secara pidana yang akan dilakukan. Hal ini seperti ini terjadi pada perundang-undangan bidang perekonomian, seperti perpajakan, kepabeanan, sektor jasa keuangan, dll. Setelah penyelidikan maka terdapat penyidikan tindak pidana. Tahap penyidikan merupakan tahapan guna mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan pihak- pihak yang diduga kuat merupakan pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Tahapan ini dilakukan oleh penyidik. Selanjutnya, apabila bukti-bukti yang diperoleh dipandang telah cukup serta tersangka atau para tersangka telah ditemukan, tahapan selanjutnya adalah tahap penuntutan. Penuntutan 384 merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan hukuman. KUHAP mengatur bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam KUHAP, untuk jenis-jenis tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS, tidak terdapat ketentuan terkait lembaga penyelidikan maupun penyelidik PPNS. Dengan pengaturan KUHAP yang tidak diatur adanya penyelidik PPNS, maka hal tersebut menunjukkan bahwa penyidikan dalam tindak pidana-tindak pidana tersebut dapat dilakukan tanpa didahului oleh tahap penyelidikan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat ketentuan hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan beberapa lembaga penegak hukum di dalamnya yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun itu adalah yang berkaitan dengan tindak pidana pada umumnya (yang umumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ “KUHP”). Hal itu berbeda jika bertemu dengan tindak pidana yang khusus karena lembaga-lembaga yang ada di dalamnya akan berbeda lagi. Kita bisa melihat hal itu dalam hal: a. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus (seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia); b. Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana (misalnya Undang-Undang tentang Perbankan, Undang- Undang tentang Pasar Modal, Undang-Undang tentang Perpajakan, Undang- Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Narkotika,dll); c. Tindak pidana yang terjadi di lautan (misalnya tindak pidana perikanan, tindak pidana terkait Landas Kontinen), hal ini antara lain diatur dalam UU tentang Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). 385 Pada beberapa macam tindak pidana di luar KUHP tersebut, terdapat beberapa lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan juga proses yang berbeda dari ketentuan untuk tindak pidana umum, misalnya: 1. Pada tindak pidana khusus yang diatur dalam UU Pidana Khusus (seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia), Terdapat hukum acara khusus yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP (misalnya dalam hal penyidikan, alat bukti, pembuktian, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dll); Terdapat lembaga penegak hukum yang masuk dalam sistem peradilan pidana khususnya, seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberi wewenang penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi; PPATK pada tindak pidana pencucian yang diberi wewenang melakukan analisis transaksi keuangan dan memberikan hasil pemeriksaannya pada kepolisian, kejaksaan dan KPK; KOMNASHAM yang dapat melakukan penyelidikan tindak pidana HAM Berat (UU No 26 Tahun 2000). 2. Pada tindak pidana yang diatur dalam UU Administrasi yang memuat ketentuan pidana (misalnya tindak pidana dalam UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Imigrasi, UU Ketentuan Perpajakan, UU Narkotika, UU Pemilu, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Ketenagalistrikan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Perkebunan, UU Perikanan,UU Pemerintahan Daerah, UU Penataan Ruang, dll). Terdapat lembaga penegakan hukum yang berwenang melakukan penyidikan yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada berbagai tindak pidana yang disebutkan di atas (misalnya PPNS Imigrasi, PPNS Kehutanan, dll). Ada penyidik di OJK (yang terdiri atas penyidik polisi, PPNS, dan penyidik internal OJK) yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan (UU No. 21 Tahun 2011 dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan/ UU P2SK). 3. Pada tindak pidana yang terjadi di lautan (misalnya tindak pidana perikanan, tindak pidana terkait Landas Kontinen), misalnya yang diatur dalam UU 386 Zona Ekonomi Eksklusif terdapat penyidik TNI Angkatan Laut dan PPNS dari Kementrian Perikanan dan Kelautan yang berwenang melakukan penyidikan di laut. Dari uraian tersebut khusus terkait dengan penyidikan, terdapat sejumlah lembaga yang berwenang menyidik, yakni: 1. Polisi (berdasarkan KUHAP dan UU Kepolisian); 2. Kejaksaan (berdasarkan KUHAP Pasal 284 dan UU Kejaksaan, UU Pengadilan HAM); 3. PPNS (Berdasarkan KUHAP dan beberapa UU seperti UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Imigrasi, UU Perpajakan, UU Kehutanan, dll); 4. BNN (berdasarkan UU Narkotika); 5. Penyidik OJK (PPNS, Polisi, dan Pegawai Tertentu); 6. Petugas TNI AL (UU Kelautan/ UU Perikanan); dan 7. PPNS Pemda (KUHAP, UU Pemerintahan Daerah). Jadi, sudah merupakan politik hukum di Indonesia, dan telah berlangsung dalam waktu panjang, yang berwenang melakukan penyidikan bukan hanya kepolisian saja, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian jelaslah bahwa politik hukum di Indonesia, sebagaimana dipaparkan di atas, ternyata yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan selain polisi adalah: jaksa, PPNS, pejabat TNI AL, BNN, dan pegawai tertentu OJK. Jadi merupakan suatu kekeliruan adanya pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan penyidik di luar penyidik polri dan PPNS melanggar UUD 1945 dengan dasar bahwa di UUD 1945 kedudukan dan tugas dan kewenangan Polri diatur. Selain itu juga acapkali disebutkan bahwa dalam KUHAP hanya dikenal penyidik Polri dan PPNS. Adanya lembaga di luar Polri, seperti kejaksaaan, penyidik TNI AL, meskipun tidak terdapat aturannya di KUHAP bukan berarti berlawanan dengan konstitusi. Sebab, KUHAP merupakan suatu undang- undang (UU No. 8 Tahun 1981) sehingga tidak dapat digunakan sebagai batu uji bagi ketentuan dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Lagipula, KUHAP mengatur hukum acara pidana umum, sedangkan yang khusus diatur di luar KUHAP, misalnya ada ketentuan yang berbeda dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang diatur di luar KUHAP bukan berarti merupakan suatu penyimpangan yang dilarang, apalagi dipandang sebagai pelanggaran terhadap integrated criminal 387 justice system ataupun Konstitusi Republik Indonesia. Demikian juga jika ada lembaga-lembaga yang memiliki wewenang khusus dalam undang-undang di luar KUHAP. Hal yang sama juga terjadi dalam hukum pidana materiil, dimana ketentuan- ketentuan dalam KUHP merupakan ketentuan yang bersifat umum, dan ada ketentuan dalam undang-undang di luar KUHP yang bersifat khusus yang adakalanya berbeda dari ketentuan KUHP. Tentu hal itu tidaklah boleh dipandang bertentangan dengan integrated criminal justice system di Indonesia, apatah lagi bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia. Perlu Ahli tegaskan di sini bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU.XVI/2018, maka sudah sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat: kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan demikian keberadaan atau eksistensi adanya kewenangan dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam UU tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah konstitusional. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penyidikan, disamping tugas lainnya dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal ini juga membantah anggapan bahwa tugas OJK itu semata-mata hanya melakukan pengaturan dan pengawasan saja. Kewenangan penyidikan OJK di sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dll) ini justru sangat erat berkaitan dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sektor jasa keuangan, karena OJK sesuai dengan kasus yang dihadapi dapat memutuskan apakah suatu kasus akan diselesaikan secara administrasi ataukah diproses secara pidana. Untuk penyelesaian secara administrasi padahal ada substansi pidana, ini juga bukan hal aneh. Dalam dunia hukum ini sering disebut sebagai suatu quasi criminal law. Jadi, substansi perkaranya ada aspek pidananya, tapi penyelesaiannya dapat dilakukan dengan proses hukum lain, misalnya secara administrasi. Hal ini terjadi juga di sektor perpajakan dan kepabeanan dimana lembaga seperti Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai memiliki kewenangan serupa. Di luar bidang hukum perekonomian hal ini juga terjadi, misalnya dalam Kepemiluan, ada tindak pidana berupa money politics/vote buying (memberikan/menjanjikan uang atau materi lainnya untuk membujuk para pemilih), hal itu jika dilakukan secara TSM 388 (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) bisa diselesaikan dengan proses penyelesaian pelanggaran administratif oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berkaitan dengan “koordinasi” seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU.XVI/2018 tersebut dan juga adanya kewenangan Polri untuk melakukan koordinasi dan pengawasan (sesuai KUHAP) dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS ataupun penyidik OJK, bukan berarti menempatkan lembaga seperti OJK berada di bawah Polri. Sebab, sistem hukum Indonesia tidak menempatkan lembaga yang mengawasi dan mengkoordinir suatu urusan terhadap lembaga lain dipandang secara yuridis sebagai lembaga yang lebih tinggi. Hal ini sama halnya misalnya Kejaksaan dalam hal prapenuntutan diberi kewenangan memberikan petunjuk kepada penyidik Polri, bukan berarti kejaksaan secara lembaga di atas Polri. Begitu pula dalam UU KPK, KPK diberi wewenang melakukan supervisi kepada Polisi dan Jaksa, bukan berarti KPK berada di atas Polisi dan Jaksa. Adanya argumen lain yang menyatakan bahwa, karena Polri diatur di UUD 1945 maka kedudukannya lebih tinggi daripada OJK yang tidak diatur di UUD 1945, argument ini juga tidak tepat. Bukankah kejaksaan secara institusi juga tidak disebut secara eksplisit di dalam UUD 1945? Namun justru dalam proses prapenuntutan, jaksa yang memberi petunjuk kepada penyidik Polri. Dengan demikian jelas bahwa dua argumen tersebut tidak dapat diterima. Baik Polri maupun OJK merupakan dua lembaga yang sangat penting, meskipun yang satu diatur di UUD 1945, yang satunya tidak tegas diatur. Apakah di negara-negara lain, disamping polisi ada lembaga yang berwenang melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan (seperti perbankan dan pasar modal)? Di beberapa negara, ada lembaga penyidik tindak pidana selain polisi yang bertanggung jawab dalam penanganan tindak pidana perbankan dan pasar modal. Contohnya adalah Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat yang memiliki divisi penegakan hukum untuk penyidikan pelanggaran pasar modal. Lembaga ini dapat memproses pelanggaran secara administrasi dan juga melakukan penegakan hukum pidana, seperti melakukan penyidikan tindak pidana pasar modal, sebagaimana halnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. 389 Di negara lain seperti Inggris, ada Financial Conduct Authority (FCA) yang memiliki peran sebagai regulator pasar modal dan memiliki kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran di sektor keuangan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi. Lembaga ini merupakan suatu lembaga yang bekerja secara independent dari pemerintah. Lembaga ini dapat melakukan pengawasan dan menatuhkan tindakan administratif, namun juga melakukan penyidikan. Lembaga ini dapat melakukan pembekuan asset yang kasusnya tengah disidik. Selain itu, di Inggris ada juga lembaga seperti Serious Fraud Office (SFO) yang fokus pada penyidikan tindak pidana keuangan, termasuk tindak pidana perbankan. Keberadaan lembaga penyidik independen ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum di sektor keuangan dan pasar modal, serta memberikan fokus yang lebih khusus dan pengetahuan yang mendalam mengenai tindak pidana yang terkait dengan dunia keuangan. Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum dan penegakan hukum yang berbeda-beda, sehingga struktur dan keberadaan lembaga penyidik tindak pidana bisa bervariasi di setiap negara. D. Konstitusionalitas dan Urgensi Kewenangan OJK memiliki Penyidik secara Mandiri selain pegawai penugasan Kepolisian Negara RI dan PPNS 1. Bagaimana konstitusionalitas kewenangan OJK untuk memiliki penyidik secara mandiri selain pegawai penugasan Kepolisian Negara RI dan PPNS sejalan dengan prinsip lex specialis derogat legi generalis berdasarkan UU P2SK yang menyimpangi KUHAP? Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang adil dan beradab dilakukan melalui upaya pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, serta pelayanan kepada masyarakat." Konkretisasi mengenai siapa yang dapat menjadi penyidik tindak pidana dan proses pengaturannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun instansi yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana meliputi Kepolisian, PPNS dan Kejaksaan Republik Indonesia. Konstitusi Indonesia tidak melarang adanya penyidik yang bukan polisi, PPNS, dan jaksa. Secara konstitusional, penyelenggaraan penyidikan tindak 390 pidana dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Namun, peran penyidik juga dapat dilakukan oleh instansi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Sebelum adanya perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi, ada banyak penyidik yang bukan anggota Polisi, bukan jaksa, dan bukan PPNS, dengan demikian ada penyidik independen dari KPK sendiri (penyidik yang diangkat oleh KPK). Dari berbagai komisi independent antikorupsi di berbagai negara, penyidiknya diangkat sendiri oleh lembaga independepen tersebut seperti di Singapura dan Hongkong. Hanya Brazil, Nigeria dan Srilangka yang penyidiknya adalah pegawai tidak tetap. Dengan demikian, dalam hal penegakan hukum, keberadaan penyidik independent yang diangkat sendiri dari pegawai suatu lembaga penegakan hukum bukan hal yang aneh, bukan hal yang asing, dan sama sekali tidak ada urusan dengan pelanggaran terhadap prinsip integrated criminal justice system serta hukum acara pidana. Hukum acara pidana ada pengaturan yang umum yakni dalam KUHAP, dan ada pengaturan secara khusus, dalam UU yang mengatur acara pidana khusus di luar KUHAP. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Perkara No. 109/PUU-XIII/2015 yang menguji UU Komisi Pemberantasan Korupsi, MK berpendapat jelas bahwa penyidik KPK tidak harus berasal dari institusi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Menurut MK, KPK juga memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya. Dalam putusan a-quo, MK juga pada intinya berpendapat bahwa adanya UU No, 30/ 2002 sebagai Lex Specialis terhadap KUHAP. Dengan kedudukan demikian maka adanya penyidik di luar kepolisian merupakan suatu lex specialis terhadap KUHAP. Lagipula perlu dijelaskan di sini bahwa, berdasarkan Putusan MK pada Perkara No. 28/PUU-V/2007, yang dikutip kembali dalam Putusan MK No. 16/PUU-X/2012 dan kembali ditegaskan dalam Putusan No. 2/PUU-X/2012 yang antara lain menyatakan bahwa kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari undang-undang. Pada pertimbangan Putusan MK itu, Mahkamah bahkan tegas bahwa:”…maka dalil 391 Pemohon yang menyatakan bahwa tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menurut Mahkamah tidaklah tepat.” (Huruf tebal ditambahkan) Di sini titik persamaan dengan OJK adalah, bahwa KPK dan OJK sama-sama merupakan lembaga independent yang menangani tindak pidana khusus di luar KUHP. Meskipun perkara No 109/PUU-XIII/2015 bukan berkaitan dengan penyidik OJK, melaikan penyidik KPK, namun ada substansi yang erat yakni sebagai lembaga independen penegakan hukum, maka penyidiknya tidak terbatas hanya penyidik polisi atau PPNS sebagaimana diatur dalam KUHAP (yang merupakan aturan hukum acara pidana umum). Jadi, meskipun polisi adalah penyidik tindak pidana yang umum, juga ada kemungkinan instansi lain dapat menjadi penyidik berdasarkan undang- undang yang berlaku. 2. Apakah karakteristik tindak pidana sektor jasa keuangan yang tindak pidananya seringkali bersifat kompleks dan khusus sehingga memerlukan keahlian dan pengetahuan dasar khusus dan spesifik yang tidak dimiliki penyidik Kepolisian Negara RI dan PPNS dapat dijadikan dasar perlunya OJK memiliki penyidik sendiri? Apa tujuan/ maksud atau prinsip yang berada dibalik atau yang mendasari suatu aturan undang-undang yang memberikan kewenangan menyidik tindak pidana tertentu? Sekurangnya ada 3 (tiga) alasan dibalik politik hukum mengapa penyidik pegawai tertentu Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan penyidikan, yakni: a. Alasan Expertise and Resources Pegawai OJK seringkali memiliki pengetahuan dan pelatihan khusus dalam bidang sektor jasa keuangan seperti perbankan dan pasar modal, mengetahui modus operandi tindak pidana di sektor ini, mengetahui business proses di bidang jasa keuangan, mengetahui kerumitan tindak pidana yang terjadi, dll. Mereka juga memiliki sumber daya di bidang sektor jasa keuangan yang sangat membantu proses penyelidikan dan penyidikan di bidang ini. b. Alasan Mempercepat Proses (Streamlining the Process) Dengan diberikannya kewenangan penyidikan kepada pegawai tertentu OJK (pada tindak pidana-tindak pidana di sektor jasa keuangan) maka hal 392 ini membantu terjadinya proses penanganan perkara pidana khusus yang lebih efisien, focus dan cepat. Otoritas Jasa Keuangan dapat berinisiatif memproses secara administratif ataukah memulai penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah lembaga ini lakukan, mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian memutuskan apakah akan meneruskan kepada pihak penuntut umum ataukah tidak. Proses yang cepat ini akan mengurangi berlarut-larutnya perkara. c. Alasan Pengetahuan yang Khusus dan Fokus Pegawai OJK mengkhususkan pada penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, dan membangun pemahaman yang lebih dalam (in-depth understanding) dan juga keahlian (expertise) dalam bidang (area) ini. Mereka menjadi lebih familiar dengan kerangka hukumnya, standar- standar internasional, dan pengalaman terbaik (best practices) yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam penyidikan tindak pidana khusus tersebut. 3. Apakah terdapat lembaga independen di Indonesia dan di negara lain yang berwenang untuk memiliki penyidik secara mandiri di luar dari kewenangan yang dimiliki Kepolisian Negara RI namun tetap dalam konteks integrated criminal justice system? Dalam sistem hukum di Jerman, Belanda, dan Perancis, penyidikan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh penyidik kepolisian. Di negara-negara tersebut, juga ada instansi atau lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan, seperti jaksa atau pegawai di lembaga penegak hukum. Mereka dapat melakukan penyidikan sendiri atau bekerja sama dengan kepolisian dalam proses penyidikan. Di negara-negara tersebut, umumnya terdapat perbedaan antara penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik pegawai biasa. Penyidik pegawai negeri sipil atau sering juga disebut sebagai penyidik publik biasanya merupakan pegawai yang bekerja di lembaga penegak hukum seperti kejaksaan atau instansi pemerintah lainnya yang memiliki wewenang penyidikan tindak pidana. Sementara itu, penyidik pegawai biasa merujuk kepada penyidik yang bukan merupakan pegawai negeri sipil. Namun, perbedaan ini dapat bervariasi di setiap negara dan tergantung pada regulasi hukum yang berlaku di masing-masing negara tersebut. 393 Ada beberapa negara di dunia di mana penyidik tindak pidana bukan hanya terbatas pada polisi dan jaksa. Sistem penegakan hukum dapat bervariasi di setiap negara, dan beberapa negara mengizinkan atau memiliki lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Misalnya, beberapa negara memiliki Komisi Antikorupsi atau badan serupa yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Norwegia memiliki lembaga independen yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Keberadaan penyidik selain polisi dan jaksa dalam penegakan hukum dapat memiliki aspek positif terhadap sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Keunggulan dari kehadiran lembaga penyidik independen adalah adanya diversitas dan perspektif yang berbeda dalam menyelidiki tindak pidana. Ini dapat meningkatkan objektivitas dan kesempatan menemukan bukti yang lebih kuat. Lembaga independen juga dapat membantu mengurangi potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi jika penyidik hanya berasal dari polisi atau jaksa. 4. Pegawai Tertentu OJK dan Kaitan dengan PPNS sebagaimana diatur dalam KUHAP Apakah ketentuan adanya penyidik pegawai tertentu OJK yang diatur dalam UU P2SK itu bertentangan dengan Konstitusi? Bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Polri? Bertentangan dengan anggapan bahwa penyidik Polri merupakan penyidik tunggal untuk semua tindak pidana? Jawabannya adalah Tidak. Sebagaimana berbagai pertimbangan MK dalam Putusan pada Perkara No. 109/PUU-XIII/2015, MK berpendapat jelas bahwa penyidik KPK tidak harus berasal dari institusi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Menurut MK, KPK juga memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya. Dalam putusan a quo, MK juga pada intinya berpendapat bahwa adanya UU No, 30/ 2002 sebagai Lex Specialis terhadap KUHAP. Dengan kedudukan demikian maka adanya penyidik di luar kepolisian merupakan suatu lex specialis terhadap KUHAP. 394 Pada pertimbangan Putusan MK itu, Mahkamah bahkan tegas bahwa: “…maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menurut Mahkamah tidaklah tepat.” Lalu, apakah penyidik di luar Polri dan Kejaksaan hanya boleh ada dalam jenis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)? Di sini perlu ahli jelaskan bahwa ketentuan mengenai penyidik PPNS itu diatur dalam KUHAP yang lahir pada tahun 1981 (42 tahun yang lalu). Yakni ketika sistem kepegawaian sangat berbeda dengan saat ini. Saat ini selain ada PNS juga ada PPPK (pegawai pemerintah perjanjian kerja). Ada juga pegawai-pegawai tetap dari berbagai lembaga yang tidak termasuk dalam PNS dan PPPK. Mereka itu adalah pegawai tetap, bekerja dalam suatu institusi independent yang dibentuk oleh suatu undang-undang. Hal ini jelas dalam hal pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Mereka memiliki skill, profesionalitas, dengan penguasaan di bidangnya (sektor jasa keuangan). Seharusnya KUHAP justru yang harus diamandemen, atau ada KUHAP baru dengan banyaknya perkembangan dalam hukum acara pidana dan juga lahirnya KUHP Baru dan adanya berbagai lembaga independent yang dibentuk dengan undang-undang. Jadi, bisa Ahli tegaskan bahwa keberadaan penyidik “hanya” polisi dan PPNS bukan merupakan norma dalam UUD 1945 merupakan norma dalam undang-undang. Tentu saja hal ini tidak bisa dijadikan sebagai batu penguji bagi norma tentang penyidik pegawai tertentu OJK dalam UU P2SK. E. Hubungan Kewenangan Penyidikan OJK dan adanya Penyidik Pegawai Tertentu dari OJK dengan Kewenangan OJK untuk Menggunakan Una Via Principle, Non-Prosecution Agreement (NPA) serta Disgorgement (Perintah Tertulis) Otoritas Jasa Keuangan memiliki sejumlah kewenangan baik regulasi, pengawasan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi administratif hingga penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Mengingat sifat khusus di bidang keuangan, dan hal ini bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di hampir seluruh negara, maka kewenangan lembaga independepen seperti OJK ini dalam bidang keuangan memiliki diskresi untuk memproses suatu pelanggaran UU (misalnya UU Pasar Modal atau UU Perbankan) dengan proses administratif, 395 memberikan surat peringatan hingga menjatuhkan sanksi administratif. Namun OJK setelah melakukan pemeriksaan dapat juga memutuskan untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana melalui para penyidik OJK. Hal ini dalam bidang hukum biasa disebut dengan prinsip Una Via (arti harfiahnya adalah satu jalan/ jalan administratif ataukah jalan pidana). Dengan demikian jika OJK telah menjatuhkan sanksi administratif (misalnya denda), maka OJK tidak melakukan proses pidana berupa pidana. Demikian pula sebaliknya. Prinsip una via ini sudah lama dijalankan di Belanda dan Belgia untuk tindak pidana perpajakan, kemudian berkembang ke tindak pidana lainnya. Hal ini yang sama juga berkembang di berbagai negara Eropa. Dan, kini juga telah berlaku di Indonesia untuk tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kewenangan OJK untuk menggunakan Una Via Principle serta Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) itu diatur pada Pasal 100A dan 100B dalam Pasal 22 UU P2SK. Selain dapat menggunakan prinsip Una Via, ada perkembangan terbaru dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan ini, yakni OJK dapat menyelesaian suatu perkara pidana di luar proses pengadilan pidana dengan kesepakatan bersama pelanggar UU. Hal ini dalam kepustkaan hukum dikenal sebagai kesepakatan/ perjanjian untuk tidak melakukan penuntutan (Non Prosecution Agreement/ NPA). Regulasi dan Praktik NPA ini sudah lama berjalan di negara-negara lain di sektor perekonomian, misalnya di Amerika Serikat dan Inggris, dan kemudian diikuti di Kanada, Australia dan negara-negara lainnya. Penyelesaian secara NPA itu dilakukan dengan sejumlah persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks Indonesia, penyelesaian secara Una Via, NPA dan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) sudah berjalan dapat OJK berwenang melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam: Pasal 48 B dalam Pasal 8 UU P2SK, Pasal 100A dalam Pasal 22 angka 40 UU P2SK dan Pasal 100B dalam Pasal 22 angka 40 UU P2SK. Lalu, apa hubungan antara pentingnya kewenangan OJK untuk menyidik dan memiliki penyidik pegawai tertentu? Di sini perlu Ahli jelaskan bahwa hubungannya adalah sangat erat, karena kasus pelanggaran UU di bidang keuangan seperti Perbankan dan Pasar Modal yang sedang diperiksa oleh OJK, sesuai dengan pemeriksaan yang mendalam serta pertimbangan perekonomian, OJK dapat saja menggunakan pendekatan secara administratif, namun juga 396 dapat memprosesnya secara pidana. Namun, ketika akan memproses secara pidana, karena substansi pelanggarannya ada unsur pidana, OJK juga dapat menyelesaikan di luar pengadilan yakni secara NPA. Dengan demikian sangat penting penegasan, jika OJK sudah memproses perkara secara adminstratif dan bukan secara pidana (penyelesaian dengan prinsip Una Via) ataupun menyelesaikan di luar pengadilan dengan jalan NPA, jangan sampai kasus yang sama kemudian masih diproses lagi oleh aparat penegak hukum lainnya (misalnya kepolisian). Hal ini untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam sektor perekonomian. Dengan demikian, kerja sama dan koordinasi antara lembaga tersebut (OJK, Polri dan Kejaksaan) juga sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi khsusunya dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi adalah koordinasi yang efektif antara penyidik independen, polisi, dan jaksa, serta penyedia layanan hukum lainnya. Adanya kesenjangan informasi atau kurangnya komunikasi dapat menghambat pertukaran bukti dan koordinasi yang efisien. Dengan demikian perlu adanya semacam Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk penanganan di sektor ini. Bahkan lebih tepat lagi bisa ketentuan mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan baik berupa NPA (atau variannya berupa Diferred Prosecution Agreement/ DPA), Suspended Prosecution, Restorative Justive (untuk tindak pidana tertentu yang menimbulkan korban), denda damai, dll dapat diatur di KUHAP yang baru, atau dalam perubahan KUHAP saat ini yang sudah sangat tertinggal. [2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis para Pemohon bertanggal 9 November 2023 yang diterima Mahkamah pada 9 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon menegaskan kembali terkait Objek Permohonan Pengujian Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah terpenuhi terdapat pertentangan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10) 397 tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas tindak pidana Perasuransian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Terhadap objek permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon terkait ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga telah terpenuhi terdapat adanya pertentangan dengan UUD 1945. 2. Bahwa adapun batu uji UUD 1945 terhadap permohonan pengujian ketentuan pasal a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah berikut: - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan: “Negara Indonesia adalah negara hukum” - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” - Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” 3. Bahwa untuk menunjang dalil-dalil alasan pengujian aquo oleh para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam perbaikan Permohonan yang merupakan satu kesatuan dalam kesimpulan ini, adapun lebih lanjut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain: No. Kode Bukti Nama Bukti Surat/Dokumen Keterangan 1. P-1 KTP atas nama Pemohon I: Rizky Yudha, NIK: 367403281800007 Identitas Pemohon I 2. P-2 KTP atas nama Pemohon II: I Made Widia, NIK: 5171013112500278 Identitas Pemohon II 3. P-3 KTP atas nama Pemohon III: Ida Bagus Made Sedana, NIK: 5171031310820017 Identitas Pemohon III 4. P-4 KTP atas nama Pemohon IV: Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati, NIK: 3674054311620001 Identitas Pemohon III 398 5. P-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Batu Uji Permohonan 6. P-6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan Objek Permohonan Uji Materi 7. P.7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Rujukan aturan hukum perbandingan tentang kewenangan Penyidikan tindak pidana sistem keuanga dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian 8. P-8 Berita Acara Koordinasi Dan Konsultasi Antara Penyidik Dan Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Agung RI) bulan Januari 2023 Petunjuk dari jaksa bahwa sejak berlakunya UU P2SK terhitung tanggal 12 Januari 2023, oleh karena itu demi keabsahan penyidikan yang masih berlangsung maka penyidikan tindak pidana sektor keuangan agar mematuhi ketentuan UU P2SK. 9. P-9 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/119/II/RES.1.24/2023/DittipideksUs tanggal 3 Februari 2023 yang ditujukan kepada Pemohon IV Menerangkan bahwa penyidikan tidak dapat dilaksanakan akibat adanya UU P2SK 10. P-10 Tanggapan Dumas SP Niba AJB Bumiputera Nomor B/261/I/RES.2.2./2023/Dittipideksus tanggal 19 Januari 2023 Menerangkan bukti penyidik Polri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan akibat adanya UU P2SK 11. P-11 Laporan Dugaan Tindak Pidana Nomor 01/SP-NIBA/TA/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 Bukti Pengaduan LP tindak pidana ke Bareskrim PEMOHON 1 12. P-12 Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 (SP Menerangkan Anggaran Dasar Badan Hukum Privat Serikat 399 NIBA AJB BUMIPUTERA 1912) No. 01 tanggal 01 Februari 2016 Pekerja Niaga Bank Jasa Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 13. P-13 Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 (SP BINA AJB BUMIPUTERA 1912) Tentang Anggaran Rumah Tangga Pekerja Niaga Bank, Jasa, Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 No. 02 Tanggal 01 Februari 2016 Menerangkan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 14. P-14 Akta Pernyataan Keputusan Musyawah Nasional (MUNAS) XV Tahun 2021 Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 No. 6 Tanggal 07 Oktober 2021 Menerangkan status Ketua Umum Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 Atas nama Rizky Yudha Pratama 15. P-15 Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Unit Kerja Khusus AJB Bumiputera 1912 Nomor 439/V/P/X/2005 Tanggal 26 Oktober 2005 Menerangkan sebagai tanda bukti telah dilakukan Pencatatan Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 16. P-16 Bukti Perubahan Nama SP/SB Nomor 40791-1.83 Tanggal 16 Desember 2015. Menerangkan perubahan nama Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 17. P-17 Deposito Berjangka Atas Nama I.B. Made Sedana No. DP-710235 Tanggal 04 Agustus 2017 Menerangkan bukti faktual PEMOHON III adanya deposito berjangka 18. P-18 Tabungan Koperasi “SIDI” Atas Nama I.B. Made Sedana Nomor TB-711348 Menerangkan bukti faktual PEMOHON III adanya buku tabungan koperasi 19. P-19 Tabungan Koperasi “SIDI” Atas Nama Ida Bagus Made Sedana Nomor TB-711257 Menerangkan bukti faktual PEMOHON III adanya buku tabungan koperasi 20. P-20 Data Polis Dan Manfaat Nilai Tunai (Kerugian Endang SSKH dkk, LP No LP/B/0108/II/2021) Tanggal 16 Februari 2021 Sebagai bukti polis nasabah PEMOHON IV 21. P-21 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati No. Polis 9718030350 Tanggal 28 Desember 2018 Sebagai bukti polis nasabah PEMOHON IV 400 22. P-22 Adendum No. 9718030350-01 Polis WAL INVEST No. 9718030350 Tanggal 8 Maret 2018 Sebagai bukti polis nasabah PEMOHON IV 23. P-23 Perincian Hasil Investasi No. Polis 9718030350 Sebagai bukti polis nasabah PEMOHON IV 24. P-24 Pengaduan dan Permohonan Tindakan Law- Enforcement Serta Pengenaan Sanksi Terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WAL) Agar Memenuhi kewajibannya Kepada Klien Kami Selaku Pemegang Polis, Nomor 97/SRT/APD/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 Copy 25. P-25 Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan Tanggal 4 November 2020 Copy 26. P-26 Surat Pengaduan kepada Presiden RI Atas Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manfred Dan Afiliasnya Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Yang Merugikan Ribuan Pemegang Polis di Seluruh Indonesia Nomor 95/SRT/APD/X/2020 Tanggal 30 Oktober 2020 Copy 27. P-27 Kwitansi No. 201803P01092410 Tanggal 8 Maret 2018 Copy 28. P-28 Adendum No. 9718030350-03 Polis WAL INVEST No. 9718030350 Tanggal 6 Maret 2020 Copy 29. P-29 Perincian Nilai Tunai No. Polis 9718030350 Copy 30. P-30 Bukti Setoran Kepada Wana Artha Life Tanggal 07 Maret 2019 Copy 31. P-31 Pembatalan Perpanjangan dan/ atau Pengakhiran Polis Nomor 120/SRT/APD/XI/2020 Tanggal 26 November 2020 Copy 32. P-32 Formulir Permohonan Perubahan Polis Wanaartha Life Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati No. Polis 9718030350 Tanggal 6 Desember 2020 Copy 33. P-33 Surat Pernyataan Pencairan Dana Tanpa Menyerahkan Polis Asli Terlebih Dahulu Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati No. Polis 9718030350 Tanggal 6 Desember 2020 Copy 34. P-34 Tanda Terima Dokumen Pengajuan Pencairan Atas Nama Endang Sri Siti Copy 401 Kusuma Hendrawati No. Polis 9718030350 Tanggal 07 Desember 2020 35. P-35 Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Alwin Syarief Daulay dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Copy 36. P-36 Kartu Tanda Penduduk Alwin Syarief Daulay NIK: 3674051211530003 Copy 37. P-37 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Alwin Syarief Daulay No. Polis 9719120049 Tanggal 4 Desember 2019 Copy 38. P-38 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Alwin Syarief Daulay No. Polis 9718030348 Tanggal 28 Desember 2018 Copy 39. P-39 Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Gita Astari Alwin dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Copy 40. P-40 Kartu Tanda Penduduk Gita Astari Alwin NIK: 3674055212890005 Copy 41. P-41 Surat Polis ASURANSI WANA SAVING PLUS Atas Nama Gita Astari Alwin No. Polis 9819120114 Tanggal 3 Desember 2019 Copy 42. P-42 Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Muhammad Gilang Ramadhan dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Copy 43. P-43 Kartu Tanda Penduduk Muhammad Gilang Ramadhan NIK: 36740503930003 Copy 44. P-44 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Muhammad Gilang Ramadhan No. Polis 9718120631 Tanggal 19 Desember 2018 Copy 45. P-45 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Muhammad Gilang Ramadhan No. Polis 9719050109 Tanggal 3 Mei 2019 Copy 46. P-46 Kartu Tanda Penduduk Hendri Widjaya Tija NIK: 3175031404530003 Copy 47. P-47 Surat Kuasa Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Hendri Widjaya Tija dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Copy 48. P-48 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Hendri Widjaya Tija No. Polis 9719100025 Tanggal 3 Oktober 2019 Copy 49. P-49 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Hendri Widjaya Tija No. Polis 971812191 Tanggal 29 Desember 2018 Copy 50. P-50 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Hendri Widjaya Tija No. Polis 9719120336 Tanggal 27 Desember 2019 Copy 51. P-51 Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Ivan Prasodjo dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Copy 52. P-52 Kartu Tanda Penduduk Ivan Prasodjo NIK: 3174030608760008 Copy 402 53. P-53 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Ivan Prasodjo No. Polis 9719050352 Tanggal 7 Mei 2019 Copy 54. P-54 Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Soewito Limin dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Copy 55. P-55 Kartu Tanda Penduduk Sowito Limin NIK: 6171012404420002 Copy 56. P-56 Surat Polis ASURANSI WANA SAVING PLUS Atas Nama Soewito Limin No. Polis 9819111373 Tanggal 28 November 2019 Copy 57. P-57 Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Lie Liong Kim Sun dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Copy 58. P-58 Kartu Tanda Penduduk Lie Liong Kim Sun NIK: 3173022612700001 Copy 59. P-59 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Lie Liong Kim Sun No. Polis 9716111093 Tanggal 29 November 2016 Copy 60. P-60 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Lie Liong Kim Sun No. Polis 9718060186 Tanggal 6 Juni 2018 Copy 61. P-61 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Lie Liong Kim Sun No. Polis 9717010230 Tanggal 9 Januari 2017 Copy 62. P-62 Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Yani Savitry Harahap dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Copy 63. P-63 Kartu Tanda Penduduk Yani Savitry Harahap NIK: 3173084703580005 Copy 64. P-64 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Yani Savitry Harahap No. Polis 9718030069 Tanggal 1 Maret 2018 Copy 65. P-65 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Yani Savitry Harahap No. Polis 9719010810 Tanggal 18 Januari 2019 Copy 66. P-66 Surat Kuasa Atas Nama Pemberi Kuasa Herman Subyantoro dan Penerima Kuasa Atas Nama Endang Sri Siti Kusuma Hendrawati Copy 67. P-67 Kartu Tanda Penduduk Herman Subyantoro NIK: 3173082906500003 Copy 68. P-68 Surat Polis WAL INVEST Atas Nama Herman Subyantoro No. Polis 9717060386 Tanggal 9 Juni 2017 Copy 69. P-69 Tanggapan atas Pengaduan dan Pertanyaan Nomor S-1643/EP.1212/2021 Tanggal 9 Juni 2021 Copy 70 P-70 Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan Tanggal 4 November 2020 Copy 71. P-71 Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/056/II/2021/BARESKRIM Tanggal 16 Februari 2021 Copy 403 72. P-72 Permintaan Keterangan dan Dokumen Nomor B/1850/III/RES.1.24/2020/Dittipideksus Tanggal 31 Maret 2021 Copy 73. P-73 Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1440/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 29 April 2021 Copy 74. P-74 Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1432/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 29 April 2021 Copy 75. P-75 Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1481/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 30 April 2021 Copy 76. P-76 Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1484/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 30 April 2021 Copy 77. P-77 Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1485/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 30 April 2021 Copy 78. P-78 Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1439/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 29 April 2021 Copy 79. P-79 Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1478/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 30 April 2021 Copy 80. P-80 Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1480/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 30 April 2021 Copy 81. P-81 Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1479/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 30 April 2021 Copy 82. P-82 Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1429/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 29 April 2021 Copy 83. P-83 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/70/IV/RES.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 23 April 2021 Copy 84. P-84 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/265/IV/RES.1.24./2021/Dittipideksus Tanggal 1 April 2021 Copy 85. P-85 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) B/285/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 19 April 2021 Copy 86. P-86 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/564/VIII/RES.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 16 Agustus 2021 Copy 87. P-87 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/356/VI/RES.1.24/2022/Dittipideksus Tanggal 7 Juni 2022 Copy 88. P-88 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor Copy 404 B/852/XI/RES.1.24./2022/Dittipideksus Tanggal 8 November 2022 89. P-89 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/880/XI/RES.1.24/2021/Dittipideksus Tanggal 22 November 2021 Copy 90. P-90 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/190/VIII/RES.1.24./2022/Dittipideksus Tanggal 1 Agustus 2022 Copy 91. P-91 Surat Undangan Nomor B/2087/III/RES.1.24./2022/Dittipideksus Tanggal 18 Maret 2022 Copy 92. P-92 Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/5399/VIII/RES.1.24/2022/Dittipideksus Tanggal 1 Agustus 2022 Copy 93. P-93 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/24/I/RES.1.24./2023/Dittipideksus Tanggal 11 Januari 2023 Copy 94. P-94 Laporan Hasil Pemeriksaan Langsng Sementara 2018 PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Nomor LHPLS-28/NB.211/2018 Tanggal 28 September 2018 Copy 95. P-95 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/15/I/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus Tanggal 31 Januari 2023 Copy 96. P-96 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/16/I/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus Tanggal 31 Januari 2023 Copy 97. P-97 Surat Laporan Dugaan Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Praktek Bank Gelap dan TTPU Kepada Dirreskrimsus Polda Bali Tanggal 26 Januari 2023 Copy 98. P-98 Surat Laporan Tindak Pidana Perbankan dan/atau Penggelapan dan/atau TPPU Kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Tanggal 24 Januari 2023 Copy 99 P-99 KTP atas nama Pemohon V: Bakhtaruddin, NIK: 1471081708660061 Identitas Pemohon V 100. P-100 KTP atas nama Pemohon VI: Muhammad Fachrorozi, NIK: 1403011504730003 Identitas Pemohon VI 101. P-101 Surat Keterangan Domisili yang di tanda tangani diatas materai oleh Pemohon V tertanggal 23 Juni 2023 Menerangkan Pemohon V sudah 10 Tahun sejak Maret 2013 berdomisili di Kabupaten Bengkalis 405 102. P-102 Surat Keterangan Penduduk yang ditandatangani oleh Ketua RT 01/ RW O1 atas nama Roni Pasla tertanggal 23 Juni 2023 yang membenarkan bahwa Pemohon V berdomisili di Bengkalis Keterangan Ketua RT 01 di Kab. Bengkalis terkait domisili Pemohon V 103. P-103 Cover buku rekening tabungan Bank BRI Kantor Cabang Bengkalis Nomor rekening: 0189-01-018726-50-9 a/n Nasabah Pemohon V Copy 104. P-104 Cover buku rekening tabungan Bank BCA Kantor Cabang Bengkalis Nomor Rekening: 8325009477 a/n Nasabah Pemohon V Copy 105. P.105 Cover buku rekening tabungan Bank Mandiri livin online yang berkantor cabang di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan Nomor Kode online Tabungan Rekening Bank Mandiri: 1720003792100. a/n Nasabah Pemohon VI Copy 106. P-106 Buku Tabungan Atas Nama Pemohon II yang tertulis alias Pak Mangku Copy 107. P-107 Daftar lokasi sebaran Kantor OJK Copy 108. P-108 Tanda Bukti Gugatan PHI yang diajukan oleh Pemohon I telah terdaftar di Kepaniteraan Muda PHI DKI Jakarta tertanggal 23 September 2022 Copy 109. P-109 Tanda Bukti Gugatan PHI yang diajukan oleh Pemohon I telah terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakpus No Perkara: 331/Pdr. Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst Copy 110. P-110 Surat dari Pemohon I yang ditujukan kepada OJK No: 019/SP-NIBA/AJBBP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan di AJB Bumiputera 1912 Copy 111. P-111 Surat dari Pemohon I yang ditujukan kepada OJK No: 120/SP-NIBA/AJBBP/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Mosi Tidak Percaya Organ Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Copy 112. P-112 Surat dari Pemohon I yang ditujukan kepada OJK No: 001 /SP-NIBA/TA/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 Perihal Jutaan Pemegang Polis dan Pekerja AJB Bumiputera 1912 lama di UG Darurat, Saatnya diselamatkan Copy 113. P-113 Lampiran 1 Surat dari Pemohon I yang ditujukan kepada OJK tentang Perkembangan Situasi dan Kondisi AJB Bumiputera 1912, Lampiran 2 Surat dari Pemohon I tentang Point-Point Keputusan Sidang Tahunan Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 Tanggal 9 s.d 10 Juni 2022, Lampiran 3 Surat dari Pemohon I tentang Kinerja Organ Perusahaan Serta Dugaan Praktek Tata Kelola Yang Tidak Copy 406 Mencerminkan GCG, Lampiran 4 Surat dari Pemohon I tentang Tinjauan Yuridis Berkaitan Dengan Remunerasi Anggota BPA, Lampiran 5 Surat dari Pemohon I tentang Rekomendasi Subjek dan Objek Pemeriksaan Langsung Terhadap AJB Bumiputera 1912, Lampiran 6 Surat dari Pemohon 1 tentang Kajian Mendesaknya Penetapan Pengelola Statuter Terhadap AJB Bumiputera 1912 114. P-114 Siaran Pers OJK tentang Perkembangan Tugas Penyidikan OJK Copy 115. P-115 Rekap data penanganan Kasus di Kepolisian yang berkaitan dengan unit sektor keuangan di seluruh Indonesia Copy 116. P-116 Majalah Gatra Edisi 5-11 Januari 2023 (Asli) Pada halaman 9 tertuang keterangan adanya pengakuan dari Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non- Bank (IKNB) OJK- Ogi Prastomiyono terkait adanya komunikasi OJK dalam bentuk rapat dengan buronan Asuransi PT. Wanaartha Life. 117. P-117 Laporan Audit Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan (Copy) 118. P-118 Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Perbankan dari Kejaksaan Tinggi Papua kepada Polda Papua No. B- 1914/R.1.4/Eku.1/09/2023 Terdapat keterangan yang beralasan bahwa Jaksa menilai bahwa sejak berlakunya UU P2SK terhitung tanggal 12 Januari 2023, oleh karena itu penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan sebagaimana dalam UU P2SK hanya dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian yang ditugaskan di OJK, PPNS dan Pegawai Tertentu 407 4. Bahwa Keterangan Saksi Irwan Nuryanto dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon I dipersidangan pada tanggal 11 September 2023 pada intinya menerangkan sebagai berikut: - Saksi yang di hadirkan dari Pemohon I Serikat Pekerja NIBA Bumiputera menjelaskan bahwa saksi adalah bagian dari pekerja NIBA Bumiputera dan menjadi bagian dari seluruh anggota Serikat Pekerja Bumiputera, yang anggotanya sekitar 1.400-an di cabang seluruh Indonesia, kemudian ada hak- hak Serikat Pekerja NIBA Bumiputera yang belum dibayarkan hingga saat ini kurang lebih Rp800 miliaran sebagai akibat dari permasalahan likuiditas keuangan yang dialami oleh perusahaan AJB Bumiputera. - Saksi menjelaskan telah mengirimkan beberapa surat kepada OJK terkait permasalahan AJB Bumiputera yang menjadi objek pengawasan OJK. Yang pertama di tahun 2020, tanggal 5 April, saksi pernah mengirimkan surat yang berisikan implementasi PP 87/2019 tentang usaha bersama. Yang kedua, ada surat Nomor 28, tanggal 23 April 2020, dengan poin utama adalah percepatan penanganan AJB Bumiputera 1912. Yang ketiga, saksi juga menyampaikan surat terkait dengan pendapat akta putusan PN Jaksel atas Perkara 461, waktu itu adalah terkait dengan pembentukan RUA atau BPA AJB Bumiputera 1912. Kemudian, yang keempat saksi juga mengirimkan surat yaitu judulnya jutaan pemegang polis dan pekerja Bumiputera sudah lama di UGD dan saatnya diselamatkan. Kemudian setelah itu yang kelima saksi juga mengirimkan lagi surat terakhir di tahun 2022 bulan Desember, dengan poin utama mosi tidak percaya kepada organ perusahaan. - Saksi menjelaskan bahwa OJK sebelumnya pernah mengeluarkan ada surat perintah tertulis kepada organ perusahaan AJB Bumiputera untuk membentuk panitia pemilihan anggota BPA, dan sebagai akibat pada bulan Desember 2020 masa tugas anggota BPA sebelumnya telah habis dan sudah kosong. Namun, organ perusahaan AJB Bumiputera saat itu faktanya tidak melaksanakan surat perintah tertulis hingga akhir waktu yang diberikan dalam surat perintah tertulis itu. Sebagai konsekuensinya surat perintah tertulis itu sebenarnya ada konsekuensi pidana sebagai akibat tidak melaksanakan surat perintah tertulis dan hingga saat ini memang tidak pernah ada pidana, tidak ada sanksi yang dijatuhkan oleh OJK kepada Organ AJB Bumiputera. - Saksi menjelaskan bahwa mengingat OJK tidak menanggapi dengan serius 408 surat-surat Serikat Pekerja NIBA Bumiputera sebelumnya serta OJK tidak menanggapi dengan serius tindak lanjut dari sanksi pidana akibat tidak dilaksanakannya surat perintah tertulis tersebut, maka sikap OJK tersebut menjadi pertimbangan terhadap langkah Serikat Pekerja AJB NIBA Bumiputera, untuk mengambil sikap atas keadaan faktual AJB Bumiputera saat ini yang semakin memburuk melalui Surat Pengaduan Laporan Pidana ke Bareskrim Polri yang dibuat oleh Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera. - Saksi menjelaskan bahwa latar belakang pengaduan laporan pidana ke Bareskrim Polri ini dimaksudkan untuk menyikapi desakan terhadap OJK perihal penunjukan dan penetapan pengelola statuter yang tidak pernah dipenuhi oleh OJK, dimana kondisi AJB Bumiputera saat ini sesuai ketentuan perundang-undangan telah memenuhi kriteria. Kemudian urgensinya adalah untuk dilakukannya penunjukkan dan penetapan penggunaan pengelola statuter berdasarkan penilaian OJK bahwa kondisi AJB Bumiputera 1912 telah memenuhi kriteria, antara lain Pertama, kondisi keuangan lembaga jasa keuangan dapat membahayakan kepentingan konsumen, Kemudian, kedua, penyelenggaraan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, pemegang saham direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah lembaga jasa keuangan diduga melakukan tidak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional pada lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Berikutnya, keempat, direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas Syariah lembaga jasa keuangan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di lembaga jasa keuangan. - Saksi menjelaskan bahwa atas laporan yang disampaikan tersebut, ternyata faktanya Mabes Polri menolak. Dan kami baru mengetahui bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK sebagaimana Surat Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri Nomor B/261/1/res.2.2/2023/Dittipideksus tanggal 19 Januari 2023 dengan pertimbangan bahwa objek tindak bidana yang disampaikan oleh SP NIBA bukan kewenangan kepolisian dan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan hanya menjadi kewenangan dari penyidik OJK, sehingga hal Itu yang menjadi kendala. 409 5. Bahwa Keterangan Saksi Johanes Buntoro Fistanio dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon IV dipersidangan pada tanggal 11 September 2023 pada intinya menerangkan sebagai berikut: - Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah selaku pemegang polis dan juga selaku Ketua Aliansi Korban Wannartha yang berbentuk badan hukum. - Saksi menjelaskan bahwa saksi mau membeli polis PT Wanaartha Life ini karena percaya bahwa lembaga OJK memiliki visi, misi, dan tujuan yang dimandatkan oleh negara untuk menjamin dan melindungi uang konsumen atau masyarakat yang tidak akan digelapkan atau dibawa kabur. - Saksi menjelaskan sejak bulan Januari sampai April itu, dimana kami mendapat info dari pihak manajemen Wanaartha bahwa seluruh aset manajemen sebesar Rp4,7 triliun sesuai dengan laporan di Desember 2019 diblokir dan disita oleh negara, sehingga mulai saat itu kami tidak bisa mencairkan polis kami yang sudah jatuh tempo. - Saksi menjelaskan bahwa atas kondisi gagal bayar terssebut, saksi dan aliansi korban telah mensurati pihak OJK, karena saksi menganggap OJK sebagai tempat perlindungan konsumen karena kepercayaan saksi dan aliansi korban saat itu sangat tinggi kepada OJK, tetapi ternyata itu malah membuat saksi jadi sangat sedih, karena sampai persidangan saat ini, tidak ada respons balasan apapun dari Pihak OJK. Padahal saksi sebagai konsumen dan rakyat sangat butuh informasi yang benar dan jelas dari Pihak OJK. - Saksi menjelaskan bahwa saksi menerima informasi bahwa OJK sudah mengaudit Wanaartha sejak kasus Jiwasraya dan OJK sudah mengetahui kondisi dan tindakan PT Wanaartha sebelum aset tersebut diblokir OJK pada Januari 2020. - Saksi menjelaskan karena surat Aliansi korban kepada OJK belum direspon untuk dilakukan penanganan penyidikan tindak pidana terhadap PT. Wanaartha maka saksi menyarankan Pemohon IV dan bersama sejumlah anggota aliansi korban lainnya untuk mengajukan laporan pidana ke pihak Bareskrim. - Saksi menjelaskan bahwa tanggal 16 Februari 2021, dilakukan laporan ke Bareskrim. Dan ternyata Bareskrim langsung merespons hanya dalam jangka waktu dua bulan, langsung naik penyidikan. Dan langsung berlanjut sampai 410 jadi tersangka dan hingga ditetapkan status rednotice pada bulan Oktober 2022. - Saksi menjelaskan bahwa ada pengakuan salah satu Dewan Komisioner OJK di Gatra bahwa pada tanggal 10 Desember 2022, bisa berkomunikasi dengan tersangka wanartha yang sudah DPO. Dan bahkan disampaikan bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Padahal saat itu saksi dan semua aliansi korban berpikir betapa sulit Polri mencari pemilik owner Wanaartha ini yang kabur ke luar negeri, tapi saksi melihat OJK dengan mudah menghubungi para tersangka ini. Bahwa para buronan ini yang di luar negeri diperbolehkan OJK untuk melakukan rapat sekuler untuk memilih dan memutuskan tim likuidasi. Ini sangat janggal dimana owner ini sebagai buronan, tapi dia menentukan orang-orangnya, dan memutuskan sendiri siapa yang akan mengurus masalah ini di pihak manajemen Wanaartha. - Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 dimana anggota aliansi korban, Pemohon IV menginformasikan bahwa beliau menerima SP2HP dari Bareskrim Polri yang menyatakan perkara belum dapat ditindaklanjuti karena terbitnya Undang-Undang PPSK Pasal 49 ini yang menjadikan OJK sebagai penyidikan tunggal. Ini yang membuat saksi dan aliansi korban semakin bingung dan resah. 6. Bahwa keterangan Ahli Hukum Pidana Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M. Hum., Ph.D, yang dihadirkan para Pemohon dipersidangan pada tanggal 25 September 2023 pada intinya menerangkan sebagai berikut: - Ahli menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c mengatur bahwa Penyidik OJK juga terdiri atas “pegawai tertentu” selain pejabat penyidik Polri dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya perluasan subyek dari penyidik OJK dalam UU P2SK, yaitu dengan dimasukkannya “pegawai tertentu” sebagai penyidik OJK. Kemudian, dalam Pasal 49 ayat (5) UU OJK menyatakan bahwa: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Pasal ini menunjukkan bahwa OJK adalah satu-satunya institusi yang dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. - Ahli menjelaskan bahwa dari perspektif sistem peradilan pidana terpadu 411 (integrated criminal justice system), tugas dan peran penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri tersebut tentu masuk dalam konteks penegakan hukum pidana. Karena itu, pekerjaan seorang Polisi sangat dekat dengan penegakan hukum pidana. Tugas Polri sangat penting dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam mengemban tugas penyelidikan dan penyidikan, KUHAP menganut prinsip diferensiasi fungsional dengan tujuan untuk menegaskan ”pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional”. - Saksi menjelaskan bahwa Prinsip diferensiasi fungsional merupakan upaya KUHAP untuk memperbaiki mekanisme kerja penyidikan yang diatur dalam HIR, dimana dalam HIR terdapat beberapa pejabat yang ditunjuk sebagai pegawai penyidik. KUHAP menegaskan bahwa kepolisian, dalam hal ini Polri merupakan pengemban fungsi penyidikan yang utama sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Sementara Kejaksaan atau penuntut umum mengemban fungsi penuntutan sebagaimana di atur dalam Pasal 18 KUHAP. - Saksi menjelaskan bahwa Penegasan mengenai fungsi utama Polri dalam penyidikan juga dinyatakan dalam Pasal 14 ayat [1] huruf g UU Polri yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana Polri bertugas untuk: “melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lainnya”. Jadi, peran dan tugas Polri dalam penegakan hukum pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana. Dari sebuah kajian komparasi menunjukkan bahwa di semua negara keberadaan Polisi merupakan ujung tombak dari sistem peradilan pidana, mulai dari menerima laporan kejahatan sampai hal-hal teknis dalam penyidikan. - Ahli menjelaskan bahwa penegasan kewenangan penyidikan juga diberikan kepada PPNS atau penyidik dari suatu lembaga selain penyidik Polri dalam kerangka penegakan hukum pidana khusus atau penegakan hukum pidana di luar kodifikasi. Namun demikian, patut dicatat bahwa tidak semua undang- undang pidana khusus diluar kodifikasi mengatur adanya ketentuan tentang keberadaan penyidik yang sifatnya khusus, seperti misalnya: UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 412 (TPPO), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Oleh karena itu, dalam hal ini maka penyidikan atas TPPO, Pornografi, dan TPKS adalah menjadi tanggung jawab penyidik Polri sebagaimana prinsip dalam KUHAP. Penyebutan unsur “pegawai tertentu” sebagai penyidik tidak dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dalam undang-undang pidana khusus juga tidak dikenal adanya unsur “pegawai tertentu” sebagai penyidik. Dalam tindak pidana korupsi misalnya, unsur penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU tentang KPK setelah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019. - Ahli menjelaskan bahwa Keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa kualifikasi Penyidik hanya dapat berasal dari 2 unsur, yaitu Pejabat Polri dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebetulnya telah ditegaskan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 102/PUU-XVI/2018 terkait permohonan uji materiil kewenangan penyidikan oleh OJK. Dalam keterangan pemerintah yang dimuat dalam putusan tersebut dinyatakan (halaman 84): “Bahwa dipekerjakannya penyidik Polri dan PPNS merupakan salah satu upaya OJK untuk memperkuat pelaksanaan fungsi penyidikan di sektor jasa keuangan karena sudah barang tentu yang dapat menjadi penyidik sesuai dengan yang diketahui dalam KUHAP hanya berasal dari 2 (dua) unsur, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”, [vide Pasal 6 ayat (1) KUHAP]”. - Ahli menjelaskan bahwa pengaturan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan secara tunggal oleh Penyidik OJK merupakan kebijakan formulasi yang tidak tepat. Tidak tepat karena tidak sinkron dengan UUD 1945, KUHAP, dan UU Polri yang menetapkan bahwa Polri adalah alat negara dengan tugas penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dalam konteks sinkronisasi vertikal, secara konstitusional tugas Polri dalam menegakkan hukum telah dijamin dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Sementara dalam konteks sinkronisasi horizontal, peran Polri dalam penegakan hukum pidana telah ditegaskan dalam KUHAP dan UU Polri yang 413 menyatakan bahwa salah satu tugas Polri dalam penegakan hukum adalah melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. - Ahli menjelaskan bahwa penggunaan frasa yang menyatakan bahwa kewenangan penyidikan “hanya dapat” dilakukan oleh suatu lembaga atau instansi tertentu di luar Polri maka akan menghilangkan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan untuk semua tindak pidana. Artinya, dengan kebijakan formulasi seperti dalam Pasal 49 ayat (5) UU a quo membawa konsekuensi bahwa Polri tidak dapat melakukan penyidikan untuk tindak pidana di sektor jasa keuangan. Ahli juga berpadangan bahwa perumusan demikian tidak tepat karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang menguji tentang kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan. Ahli sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 102/PUUXVI/2018 dengan menegaskan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh, baik Penyidik Polri maupun Penyidik OJK, merupakan hal yang dapat dibenarkan dan konstitusional. Oleh karena itu, kewenangan OJK meliputi juga kewenangan tidak hanya dalam konteks penegakan hukum administratif, melainkan juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro Justitia. Namun demikian, ditegaskan dalam pertimbangan mahkamah bahwa tindakan tersebut harus dilakukan “dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu” (halaman 235). Artinya, terdapat persyaratan dalam hal penyidikan dilakukan oleh Penyidik OJK, yaitu melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri guna menjamin adanya “kepastian hukum”, Lebih lanjut dinyatakan oleh mahkamah bahwa koordinasi dengan penyidik Polri dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. - Ahli menjelaskan bahwa kekeliruan dalam menentukan penyidikan secara tunggal tersebut kemudian dikoreksi oleh Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang didalamnya memberikan ruang kepada Penyidik Polri untuk dapat bersama-sama dengan Penyidik OJK dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan. 414 - Ahli menjelaskan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh penyidik Polri dalam menjalankan kewenangan penyidikan yang memang menjadi bagian dari tugas pokok Polri dalam penegakan hukum pidana. Jadi, tampak bertolak belakang dengan adanya pengaturan penyidikan secara tunggal atau mandiri oleh penyidik OJK namun di sisi lain masih meminta bantuan penyidik Polri dalam melaksanakan tindakan upaya paksa dalam tahap penyidikan. Pengaturan seperti ini adalah pengaturan yang mengandung kontradiksi. Di satu sisi penyidik OJK adalah satu-satunya penyidik dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan namun dalam melaksanakan tugasnya ternyata masih memerlukan bantuan dari penyidik Polri yang justru tidak diberikan kewenangan dalam menyidik tindak pidana yang sama. 7. Bahwa keterangan Ahli Hukum Tata Negara Bapak Dr. Agus Riwanto, S.H., yang dihadirkan para Pemohon dipersidangan pada tanggal 25 September 2023 pada intinya menerangkan sebagai berikut: - Ahli menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai State auxiliary organ/agency/bodies, yaitu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang termasuk dalam alat kelengkapan negara. - Ahli menjelaskan bahwa oleh karena OJK dibentuk berdasarkan UU yang kewenangannya tidak secara langsung dinyatakan dalam UUD 1945, maka kewenangan OJK dalam penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan bukan merupakan penyidik utama, namun hanya sebagai penyidik penunjang (supporting system). - Ahli menjelaskan bahwa Penyidik utama tindak pidana kejahatan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), karena Polri merupakan lembaga negara yang dikategorikan sebagai alat kelengkapan negara. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan norma Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Maka Polri merupakan alat utama negara dalam mewujudkan perlindungan, pengayoman serta penegakan hukum. Dengan demikian, maka keberadaan OJK yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif, menjadi tidak tepat 415 diberikan kewenangan utama dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana di sektor jasa keuangan. - Ahli menjelaskan bahwa keberadaan OJK berdasarkan UU OJK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mengadopsi model Unified Supervisiory Model, yakni pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh otoritas yang terintegrasi dibawah satu lembaga. Model ini yang paling banyak diadopsi oleh lebih dari 30 negara, antara lain, Jepang, Korea Selatan, Jerman. (vide Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2010, hal. 10-11). - Ahli menjelaskan bahwa Keberadaan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menyatakan: Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut telah nyata menempatkan OJK sebagai penyidik tunggal dalam tindak pidana sektor jasa keuangan dan menghilangkan kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan seharusnya OJK hanya berkedudukan membantu Polri sebagai penyidik utama semua jenis tindak pidana yang kewenangannya diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sebagai organ utama negara (state organ). Selain itu ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menempatkan OJK sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan akan berpotensi menghambat dan menyulitkan masyarakat mendapatkan keadilan (access to justice) karena OJK adalah bukan sebagai organ utama negara (state organ) dalam penegakan hukum, maka dikhawatirkan tak memiliki sumberdaya penyidik yang memadai. - Ahli menjelaskan bahwa Berbeda dengan lembaga Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Markas Besar Polri. Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden. 2) Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri. 416 3) Kepolisian Resort (Polres) yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda. 4) Kepolisian Sektor (Polsek) yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres. 5) Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya. Data-data ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan Polri memiliki jumlah penyidik dan infrasstruktur yang memadai dan dapat menjangkau seluruh propinsi, kabupaten dan desa di seluruh Indonesia. 8. Bahwa keterangan Ahli Bahasa Bapak Wahyu Aji Wibowo dari Balai Bahasa Provinsi Bali Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Ristek, yang dihadirkan para Pemohon dipersidangan pada tanggal 25 September 2023 pada intinya menerangkan sebagai berikut: - Ahli menjelaskan bahwa terkait pemaknaan terhadap frasa hanya dapat dalam ketentuan Pasal 8 angka 21; Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang selengkapnya berbunyi, “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Dengan memperhatikan frasa hanya dapat tersebut dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK sehingga para Pemohon memaknai kalimat dengan pemaknaan yang tegas dalam ketentuan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5), hanya Penyidik OJK-lah satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, bukan yang lain, termasuk pihak kepolisian pun tidak diberikan kewenangan melakukan penyidikan tersebut. - Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan pemaknaan secara leksikal, frasa hanya dapat terbentuk dari kata hanya dan dapat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI), kata hanya bermakna ‘cuma; tidak lain dari’, sedangkan kata dapat bermakna ‘mampu; sanggup; bisa’. Kata hanya merupakan kata keterangan yang berfungsi sebagai pembatas atau membatasi pada hal yang disebutkan atau tidak ada hal lain selain hal yang disebutkan itu. Kata dapat sendiri bermakna ‘mampu (kuasa melakukan sesuatu)’. Jika dikaitkan dengan konteks pada perkara ini, berdasarkan makna tiap kata itu, frasa hanya dapat bermakna ‘selain penyidik OJK, tidak ada pihak lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas 417 tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, satu-satunya pihak yang berwenang atau diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tidak pidana di sektor keuangan adalah penyidik OJK, bukan yang lainnya. - Ahli menjelaskan bahwa Pemaknaan frasa hanya dapat itu jika dihubungkan dengan pemberian kewenangan kepada OJK adalah bahwa satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tidak pidana di sektor keuangan adalah terbatas pada penyidik OJK. Jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2023, yaitu: “Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. pegawai tertentu, Yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan”, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menjadi pihak yang diberi kewenangan secara independen atau berdiri sendiri untuk melakukan penyidikan, tetapi bertindak sebagai bagian dari penyidik OJK. Dengan demikian, penyidikan tidak pidana di sektor jasa keuangan, apa pun bentuknya, tidak dapat dilakukan oleh pihak lain selain penyidik OJK. - Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, frasa hanya dapat telah memberikan makna: a) batasan kelembagaan yang berhak (berwenang) melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, yakni penyidik OJK; b) larangan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan; dan c) penyidik OJK merupakan satu-satunya pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. - Ahli menjelaskan bahwa dengan demikian, implikasi pemberlakukan ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK terhadap penanganan penyidikan di sektor jasa keuangan adalah hanya Penyidik OJK- lah satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian, sedangkan Kepolisian tidak diberikan kewenangan itu 418 sehingga hal itu berdampak luas pada ketiadaan kewenangan Kepolisian yang seharusnya dapat melakukan penanganan penyidikan sebagaimana tersebar pada ketentuan pasal-pasal jenis tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam UU P2SK. 9. Bahwa keterangan Ahli Hukum Tata Negara Bapak Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H. yang dihadirkan para Pemohon dipersidangan pada tanggal 25 September 2023 pada intinya menerangkan sebagai berikut: - Ahli menjelaskan bahwa Ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) disebutkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, yakni “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Maka Polri merupakan organ negara yang ditentukan oleh suatu tata hukum yakni konstitusi. - Ahli menjelaskan bahwa tugas Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum, perlu dipahami lebih lanjut dengan melihat perspektif historis regulasi Polri yang dimulai dari UU Nomor 13 Tahun 1961, UU Nomor 20 Tahun 1982, UU Nomor 28 Tahun 1997 dan UU No. 2 Tahun 2002. - Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan beberapa perkembangan Undang- Undang Polri tersebut, maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, tugas Polri dalam menegakkan hukum telah diaktualisasikan sejak UU Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, kendati istilah yang digunakan yakni mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap peraturan- peraturan Negara, kemudian berkembang dalam istilah “Polri bertugas selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum”, dan pada akhirnya menggunakan istilah “menegakkan hukum” sebagai salah satu tugas Polri. Kedua, tugas penegakan hukum oleh Polri, tidak dapat dipisahkan dengan kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 419 Ketiga, tugas menegakkan hukum tidak dibatasi pada kejahatan pidana pada suatu Undang-Undang saja, melainkan perundang- undangan lainnya. Keempat, secara historis kewenangan Kepolisian Negara, itu diberikan secara utama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada semua tindak pidana. - Ahli menjelaskan bahwa Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), terdapat beberapa ketentuan yang berdampak pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), diantaranya: Pertama, Polri tidak lagi berwenang dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Perbankan, tidak pidana Perbankan Syariah, tindak pidana Pasar Modal dan tidak pidana perasuransian. Karena secara gramatikal hanya Penyidik OJK saja yang memiliki kewenangan Kedua, ketentuan penyidikan UU PPSK tersebut telah mereduksi tugas Polri dalam menegakkan hukum yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. Karena, tugas Polri dalam menegakkan hukum, sejalan dengan kewenangan Polri dalam penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, tidak adanya ketentuan penyidikan Polri terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Perbankan, tidak pidana Perbankan Syariah, tindak pidana Pasar Modal dan tidak pidana perasuransian dalam UU PPSK tersebut menempatkan Polri tidak lagi sebagai Lembaga negara utama dalam penegakan hukum, yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Karenanya, ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang PPSK tersebut, bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. - Ahli menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2023, secara substansial memiliki kebijakan yang berbeda dengan Ketentuan Penyidikan Dalam UU PPSK. Kendati PP 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan ini, telah mengubah kebijakan dari beberapa ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang PPSK, namun harus dipahami: 420 1. Berdasarkan asas inclaris non fit Interpretatio (ketentuan yang sudah jelas tidak dapat ditafsirkan kembali). Maka, ketentuan penyidikan dalam UU PPSK, tidak dapat ditafsirkan lain, selain hanya Penyidik OJK yang dapat melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, Polri tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan pada sektor tersebut. 2. Kendati Peraturan Pemerintah telah mengubah kebijakan penyidikan yang berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPSK, maka berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori (aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah) Pasal 2 PP No. 5 Tahun 2023 tetap bertentangan dengan ketentuan penyidikan dalam UU PPSK. Berdasarkan kepastian hukum, maka PP No. 5 Tahun 2023 tidak dapat diterapkan. 3. Perubahan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2023, tidak dapat menghidupkan kembali kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, mengingat pengaturan dalam UU PPSK merupakan induk regulasi PP 5 Tahun 2023. 4. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 13 Tahun 2022, kedudukan Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-Undang. Berdasarkan teori penjenjangan norma hukum (stufenbau des rechts), maka Peraturan Pemerintah tidak dapat membuat kebijakan yang berbeda dari Undang-Undang (aturan yang lebih tinggi), melainkan harus bersumber dan berdasar pada Undang- Undang. 5. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023, tidak dapat menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan direduksinya kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. 10. Bahwa para Pemohon mencermati keterangan Pemerintah yang disampaikan Oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: 421 “Saya memang sengaja datang pada hari ini untuk menceritakan duduk persoalan yang sebenarnya. Saya ingat persis waktu itu tanggal 11 Januari 2023, itu tinggal sehari naskah undang-undang ini sudah berada di meja Presiden. Sehingga setelah dikirim itu waktunya sudah 30 hari, maka mengapa sampai pengundangannya itu persis batas waktu hari terakhir, 12 Januari 2023. Ada dua versi undang-undang ini. Yang satu, Pasal 49 ayat (5) itu berbunyi, dapat dilakukan penyidikan oleh OJK, tapi satu naskahnya berbunyi hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Lalu waktu itu kami menelusuri naskah yang dikirim kepada Presiden, berbunyi bahwa Pasal 49 ayat (5), penyidikan itu hanya dapat dilakukan oleh OJK. Dalam dua hari itu, tiga kali kami mengadakan rapat terbatas. Saya ditanya oleh Bapak Presiden, saya katakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pasal 30 ayat (4) menyatakan polisi memegang kekuasaan penegakan hukum. Polisi sebagai pemegang kekuasaan penegakan hukum tidak lain dan tidak bukan dalam konteks hukum pidana, dia sebagai penyidik, dalam integrated criminal justice system di seluruh dunia tidak ada yang namanya selain polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil maupun penyidik tertentu, mereka itu adalah supporting system, artinya mereka memiliki kewenangan menyidik, tapi tidak menghilangkan kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan. Bapak/Ibu Yang Mulia, Ketentuan Pasal 49 ayat (5) kalau kita diajari menafsirkan hukum acara pidana itu berlaku asas exceptio firmat regulam. Hukum acara pidana itu yang sudah jelas tidak boleh ditafsirkan lain. Kata-kata tindak pidana penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, itu tidak ada interpretasi lain. Berarti pasal itu menghilangkan kewenangan penyidikan Polri yang otomatis bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rapat terbatas itu saya katakan kepada Bapak Presiden, “Pak, ini kalau disahkan, akan berimplikasi terhadap kurang-lebih 400 perkara yang sedang ditangani oleh Bareskrim. Karena Bareskrim tentunya sudah melakukan penahanan, melakukan pemblokiran, melakukan penyitaan dan lain sebagainya. Kalau undang-undang ini serta-merta berlaku, berarti kan penahanan, penyitaan yang telah dilakukan oleh Bareskrim itu dia kehilangan kekuatan. Lalu bagaimana ? Terus terang saja, saya harus mengaku bahwa PP Nomor 5 Tahun 2023 itu saya yang buat, hanya sebagai ibarat pintu darurat untuk menyelamatkan perkara-perkara yang ada di Bareskrim pada saat itu. Tetapi saya sadar penuh kalau PP ini diuji di Mahkamah Agung, pasti dibatalkan karena PP itu bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5). Oleh karena itu, timbul di dalam Ratas itu ya sudah. Karena berdasarkan hasil Paripurna DPR dan naskah undang-undang yang dikirim ke Presiden itu Pasal 49 ayat (5) itu tertulis hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK, maka waktu itu ya sudah, selesai ini disahkan, silakan diuji di Mahkamah Konstitusi. Sebelum Polri mengajukan uji materi ini, ternyata ada pihak yang menguji pasal ini. Jadi saya sependapat betul dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Arief bahwa sepanjang kata-kata penyidikan hanya dapat dilakukan oleh OJK, itu melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 30 ayat (4) karena dia mau tidak mau, suka-tidak suka dengan menggunakan asas exceptio firmat regulam tidak diinterpretasikan lain, selain menegasikan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan. Jadi itu kan tidak hanya satu pasal, Bapak/Ibu Yang Mulia, ada sejumlah pasal, ada 8 pasal atau 9 pasal yang ada dalam Undang- Undang OJK. Jadi mengapa PP Nomor 5 berbunyi demikian, itu saya harus 422 mengaku dosa sebagai ibarat pintu darurat menyelamatkan sejumlah perkara yang ada ditangani oleh Bareskrim, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan perkara-perkara itu kemudian tidak dihentikan seketika karena Polri kemudian kehilangan kewenangan berdasarkan undang-undang a quo. Intinya, kami ingin mengatakan bahwa dalam integrated criminal justice system boleh ada penyidik tertentu, boleh ada penyidik pegawai negeri sipil, tetapi tidak boleh menghilangkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, mencoba mendudukkan persoalan mungkin saya sebagai Pemerintah, sekaligus sebagai saksi fakta yang kemudian memang melihat ketika undang-undang ini akan disahkan. Frasa yang mengatakan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sependek pengetahuan kami itu bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan penegakan hukum kepada Polri, bukan kepada institusi manapun”. 11. Bahwa para Pemohon menolak keterangan Pihak DPR yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 3 Agustus 2023, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh para Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan dalil para Pemohon yang termuat dalam Perbaikan Permohonan sebagai berikut: Pada keterangan DPR bagian angka ke 11 dan 12, Penyidik OJK yang di dalamnya terdapat penyidik Polri yang ditugaskan di OJK dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, harus tetap berada di bawah pengawasan dan koordinasi dengan pejabat penyidik Polri yang merupakan bagian dari integrated criminal justice system, seharusnya juga dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan secara mandiri. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 angka 21 Undang-Undang 4/2023 yang mengubah Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang 21/2011 yang menyatakan, “Penyelidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan,” bertentangan dengan konsepsi integrated criminal justice system sebagaimana diatur dalam KUHAP. 12. Bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan Pihak Terkait Polri yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2023. 13. Bahwa para Pemohon menolak keterangan Pihak Terkait OJK yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2023, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh para Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan dalil para Pemohon yang termuat dalam Perbaikan Permohonan. 14. Bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan 3 (tiga) Ahli yang di hadirkan oleh Pihak Terkait Polri yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 2 November 2023, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: 423 1). Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH (Ahli Perundang-Undangan) - Ahli menjelaskan bahwa makna dan ruang lingkup penegakan hukum sebagai kewenangan Polri dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bisa ditelisik dalam risalah pembahasan pasal dimaksud Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat dilakukannya amandemen UUD 1945 pada tahun 2000: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakkan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai alat negara penegak hukum, Polri merupakan bagian integral dari criminal justice system. menegakkan hukum dalam rangka sistem penegakkan hukum yang mengadopsi katakanlah terminologi dari sistem itu mulai dari penyidikan, penuntutan dan sebagainya itu. - Ahli menjelaskan bahwa tugas menegakkan hukum oleh Polri dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dimaksudkan untuk semua jenis tindak pidana dalam bingkai criminal Justice system. Tidak ditemukan maksud dari para perumus perubahan UUD 1945 untuk mengecualikan Polri tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum di bidang atau sektor tertentu. Dengan demikian untuk penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa keuangan apabila mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 maka Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. - Ahli menjelaskan bahwa frasa “kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya diatur dengan Undang- Undang” di Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 menunjukkan makna sebagai berikut: a. Polri memiliki tugas yang diatur dalam UUD 1945 yaitu di Pasal 30 ayat (4) yang salah satunya adalah penegakan hukum; b. Akibat tugas tersebut maka Polri memiliki kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari UUD 1945 yaitu di Pasal 30 ayat (4) salah satunya adalah menegakkan hukum; c. Kewenangan dalam menegakkan hukum tersebut bersifat menyeluruh dan tidak dimaksudkan untuk dapat dikecualikan yaitu dapat dihilangkannya kewenangan penegakan hukum pada tindak pidana tertentu; dan d. Mengenai bagaimana pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan penegakan hukum tersebut diatur melalui UU 424 yang juga mengatur mengenai susunan, kedudukan, kewenangan Polri serta hubungannya dengan lembaga lain. - Ahli menjelaskan bahwa beberapa UU yang diubah oleh UU PPSK seperti Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, UndangUndang Pasar Modal, Undang-Undang Perasuransian yang di dalamnya mengatur hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan kategori UU Non Organik yang pembentukannya bukan atas dasar perintah UUD 1945 yang disebutkan secara eksplisit/tegas. Pengaturan dalam Pasal 13 huruf b dan Pasal 14 huruf g UU Polri sebagai UU Organik yang menyebutkan tugas Polri melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana tidak dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan oleh Undang-Undang yang berkategori sebagai UU Non Organik. - Ahli menjelaskan bahwa UU PPSK menyimpangi pengaturan dalam UU Polri yaitu menghilangkan kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu oleh Polri, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU (open legal policy), hal ini mengingat kewenangan penegakan hukum Polri yaitu kewenangan penyidikan terhadap semua tindak pidana bukan lahir dari UU Polri melainkan dari UUD 1945, yang mana UU Polri sebagai UU Organik hanya menegaskan saja sekaligus mengatur lebih lanjut segi pelaksanaannya; - Ahli menjelaskan bahwa KUHAP pada dasarnya mengatur kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar Polri sepanjang tidak menghilangkan dan tidak bertentangan dengan kewenangan Polri. Dengan kata lain setiap kali ada UU yang akan memberikan kewenangan pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana maka hal dimaksud dilakukan dengan mempedomani Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. - Ahli menjelaskan bahwa MK dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 tentang pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah menegaskan kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar Polri sepanjang tidak 425 menghilangkan dan tidak bertentangan dengan kewenangan Polri, [pertimbangan 3.13.1, hlm. 233] sebagai berikut: Bahwa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk itu, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, misalnya kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal. Artinya, dengan bukti tersebut, kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya. - Ahli menjelaskan bahwa penyusun UU PPSK dalam menggunakan metode omnibus selain harus berdasarkan tata cara pembentukan UU yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar sebagaimana diatur dalam UU 13/2022 juga wajib tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan UU yang baik yaitu asas materi muatan yang oleh Pasal 6 ayat (1) UU P3 disebutkan sebagai berikut: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. 15 kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Bahwa asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf I UU P3 menurut Penjelasan Pasal dimaksud yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. - Ahli menjelaskan bahwa Bahwa munculnya konflik norma antara beberapa ketentuan dalam UU PPSK yang menghilangkan kewenangan penyidik Polri dalam melakukan Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan UU Polri dan KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap 426 semua tindak pidana tidak dapat diberikan justifikasi dengan penggunaan asas hukum Lex specialis derogat legi generali (undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari undangundang yang umum, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat penggunaan asas hukum Lex specialis derogat legi generali yaitu Konflik terkait kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak bersifat antar Undang-Undang yang hierarkinya sejajar yaitu antara UU PPSK dengan UU Polri dan KUHAP, melainkan konflik ini antara UU PPSK dengan UUD 1945 khususnya Pasal 30 ayat (4) yang secara tegas memberikan kewenangan Polri sebagai penegak hukum untuk semua tindak pidana. Oleh karena konflik ini tidak bersifat sejajar maka asas Lex specialis derogat legi generali tidak dapat digunakan. - Ahli menjelaskan bahwa Bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, yang di Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan” bertentangan dengan UU PPSK yang secara jelas menyebutkan hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dengan demikian pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) PP 5/2023 yang menyebutkan: “Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan telah bertentangan dengan Pertimbangan yang melandasi lahirnya PP ini sekaligus juga dengan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK. 2). Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum (Ahli Pidana) - Undang-Undang Dasar 1945 di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa Polri sebagai alat negara mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum. Selanjutnya peraturan yang mengatur tentang Kepolisian diatur didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 khususnya Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 menguraikan tentang tugas-tugas sebagaimana diatur dalam 427 Pasal 14 huruf f adalah sebagai berikut: f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; - Ahli menjelaskan bahwa didalam sistem penegakan hukum di Indonesia kedudukan Polri diatur dengan tegas didalam Ketentuan Pasal 6 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Ketentuan yang diatur didalam KUHAP tentang penyidikan tindak pidana, merupakan pedoman utama didalam pengaturan hal-hal yang berkaitan dalam Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP merupakan jenis perundangan yang kedudukannya berada dibawah UUD 1945 apabila dilihat dalam Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, semua ketentuan perundangan yang berkait dengan kedudukan penyidik didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia harus selaras dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Ketentuan selanjutnya yang lebih lebih konkrit perihal penyidikan ini berada didalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. - Ahli menjelaskan bahwa Ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU P2SK yang menyatakan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK. Dalam hal ini mengakibatkan tidak berwenangnya lagi Penyidik Kepolisian melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana sebelum adanya UU P2SK. Dengan kondisi demikian maka hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, berpotensi tidak dapat diterima oleh pihak Kejaksaan. 3). Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara) - Ahli menjelaskan bahwa berkenaan dengan kedudukan Polri dalam Konstitusi, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Norma ini secara tegas menentukan bahwa salah satu tugas utama Polri sebagai alat negara 428 yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menegakkan hukum. Dalam konteks ini, tugas penegakan hukum merupakan mandat konstitusional yang diserahkan UUD 1945 kepada Polri. - Ahli menjelaskan bahwa dengan demikian, pemberian wewenang dan tugas penegakan hukum kepada organ selain Polri sama sekali tidak dapat meniadakan tugas penegakan hukum Polri. Bisa saja organ negara tertentu diberi wewenang melakukan penegakan hukum (penyidikan) terhadap perbuatan tertentu (pidana) yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, namun pemberian wewenang tersebut dengan tidak menghilangkan tugas penegakan hukum oleh Polri terhadap perbuatan tertentu dimaksud. Artinya, Polri akan selalu ada dan memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap jenis perbuatan apa saja yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, sekalipun terdapat organ negara lain yang juga diberi wewenang melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan/tindakan pelanggaran hukum tertentu. Tidak ada satu perbuatan yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di mana Polri tidak dapat melakukan penyidikan terhadapnya. 15. Bahwa para Pemohon dengan tegas keberatan dan menolak terhadap keterangan 2 (dua) saksi fakta yang dihadirkan oleh Pihak Terkait OJK atas nama: Jus Marfinoorr dengan jabatan selaku penyidik PPNS dan atas nama: Ahmad Sathori dengan jabatan selaku Divisi Pengawasan OJK. 16. Bahwa kesimpulan terhadap dalil ketentuan Pasal a quo yang dimohonkan para Pemohon untuk pengujian sebagaimana yang termuat dalam perbaikan permohonan telah terpenuhi adanya pertentangan terhadap batu uji UUD 1945 sebagai berikut: 1) Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf C UU P2SK telah terpenuhi bertentangan dengan batu uji ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan, yakni: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun dalil tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ahli para Pemohon, Ahli Polri, Keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI dan Keterangan DPR sepanjangan diakui dengan tegas keterangannya oleh para Pemohon yang 429 termuat dalam kesimpulan yang telah diuraikan diatas terkait inti dari keterangannya masing-masing tersebut. 2) Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf C UU P2SK telah terpenuhi bertentangan dengan batu uji ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan,: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Adapun dalil tersebut berkesesuian dengan keterangan Ahli para Pemohon, Ahli Pihak Terkait Polri, Keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI dan Keterangan DPR sepanjangan diakui dengan tegas keterangannya oleh para Pemohon yang termuat dalam kesimpulan yang telah diuraikan diatas terkait inti dari keterangannya masing-masing tersebut. 3) Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf C UU P2SK telah terpenuhi bertentangan dengan batu uji ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Adapun dalil tersebut berkesesuian dengan keterangan Ahli para Pemohon, Ahli Pihak Terkait Polri, Keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI dan Keterangan DPR sepanjangan diakui dengan tegas keterangannya oleh para Pemohon yang termuat dalam kesimpulan yang telah diuraikan diatas terkait inti dari keterangannya masing-masing tersebut. 17. Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam kesimpulan diatas, para Pemohon mohon dengan hormat kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan mengabulkan permohonan provisi para Pemohon yang telah diuraikan dalam perbaikan permohonan, sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara 430 a quo. Selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. PETITUM: Berdasarkan kesimpulan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan, perbaikan permohonan, alat bukti surat para Pemohon, keterangan 2 (dua) saksi fakta yang dihadirkan para pemohon dan keterangan 4 (empat) ahli dari para Pemohon, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar memeriksa, mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon, sebagai berikut: DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas tindak pidana Perasuransian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Menyatakan Ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. 431 [2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Presiden bertanggal 10 November 2023 yang diterima Mahkamah pada 10 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang- Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Ketentuan tersebut di atas dipertegas kembali dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam suatu permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 3. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 432 MK (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-V/2007), yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian atas hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan tersebut, berakibat pada pemohon akan dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan kepada Majelis Hakim MK untuk menilai kedudukan hukum para pemohon, yaitu terkait dengan tepat/tidaknya dalil para pemohon yang menyatakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian. II. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON A. Proses Pengundangan UU P2SK Adanya dinamika perkembangan geopolitik perekonomian global dan keuangan global serta perkembangan instrumen dan transaksi keuangan yang semakin kompleks dan terkoneksi membutuhkan respon yang lebih antisipatif, sehingga reformasi sektor keuangan yang menyeluruh telah 433 menjadi kebutuhan saat ini. Untuk itu, DPR berinisiatif menyusun RUU P2SK yang selanjutnya dibahas bersama Pemerintah menjadi Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) P2SK dalam RUU Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2022. RUU tersebut juga pernah masuk dalam Prolegnas 2021 dan termasuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. UU P2SK merupakan omnibus law yang terdiri dari 27 bab dan 341 pasal yang terkandung di dalamnya. UU ini akan menggantikan di antaranya 17 Undang-Undang terkait dengan sektor keuangan yang telah cukup lama berlaku, bahkan UU yang diundangkan 30 tahun lalu. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan zaman. Berbagai indikator memperlihatkan urgensi reformasi sektor keuangan Indonesia, seperti masih dangkalnya sektor keuangan, belum optimalnya peran intermediasi sektor keuangan, dan masih rendahnya pelindungan konsumen di sektor keuangan. Harapannya, UU P2SK ini dapat menguatkan sistem keuangan dalam menghadapi berbagai skenario global. Sementara isi dari UU P2SK itu sendiri mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan, yaitu (1) penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi; (2) penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik; (3) mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; (4) perlindungan konsumen; dan (5) literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan. Berdasarkan informasi yang terbuka untuk publik melalui laman situs https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/449, dapat dijelaskan bahwa proses legislasi UU P2SK secara garis besar terdiri dari proses penyusunan dan pembahasan. Proses penyusunan diawali dengan RUU Usulan Komisi XI DPR RI sebagai hasil dari Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan praktisi, akademisi, dan asosiasi yang dilakukan pada tanggal 4-6 Juli 2022. RUU Usulan Komisi kemudian diharmonisasi dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) tanggal 23 dan 24 Agustus 2022. Setelah Fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atas RUU Usulan Insiatif Komisi XI 434 DPR RI tersebut, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI pada tanggal 20 September 2022. Proses pembahasan RUU Usulan DPR RI dimulai dengan Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Panja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Investasi/Kepala BPKM dan Menteri Hukum dan HAM dalam kurun waktu mulai tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan 8 Desember 2022. Pembahasan kemudian ditingkatkan menjadi Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 15 Desember 2022, yang secara resmi menyetujui RUU P2SK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan: “Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.” Sidang Paripurna DPR telah menyetujui RUU P2SK yang di dalamnya memuat ketentuan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK yang terdiri dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu serta pegawai tertentu, dan naskah RUU tersebut kemudian disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden. Untuk itu, dalam rangka mengawal transparansi dan prosedur formil yang berlaku, Pemerintah tetap berpegang bahwa naskah Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR adalah naskah Undang-Undang yang disahkan dan diundangkan oleh Presiden pada tanggal 12 Januari 2023. Uraian tersebut di atas, kiranya dapat menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi pada persidangan tanggal 28 Agustus 2023 terkait proses pengundangan UU P2SK. B. Ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK Tidak Dimaksudkan Untuk Menghilangkan atau Membatasi Penyidik POLRI Dalam Melakukan Penyidikan atas Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Sehingga Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang menyatakan: 435 “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi kewenangan Polri sebagai penyidik umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, mengingat implementasi Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK, khususnya sinergi antara Polri dan OJK, telah diatur dalam PP 5 tahun 2023. Pasal 6 PP 5 Tahun 2023 tersebut, menentukan bahwa: “Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berada di bawah Koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia” Hal tersebut mencerminkan bahwa antara Polri dan OJK terdapat koordinasi dalam melaksanakan penyidikan dan memproses penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XVI/2018 dan putusan Nomor: 33/PUU-XIX/2021. Sinergi antara kedua lembaga ini merupakan kunci keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Penyidik OJK harus bekerja sama dengan Polri untuk mengoptimalkan sumber daya dan memastikan penegakan hukum yang komprehensif dan terintegrasi dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, tidak ada pembatasan/pemusatan wewenang penyidikan hanya pada penyidik OJK saja, tetapi juga melibatkan POLRI dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, berdasarkan UU P2SK dan PP 5 Tahun 2023, Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dilaporkan oleh para pemohon, sehingga permasalahan yang diajukan oleh para pemohon terkait Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK, sebenarnya telah terselesaikan dalam implementasi praktek dengan terbitnya PP 5 Tahun 2023. Selain itu, ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengingat: 1) Polri tetap dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan serta 436 menjalankan fungsi sebagai koordinator dan pengawas penyidikan, sesuai KUHAP. Hal ini ditegaskan dalam peraturan turunan UU P2SK, yaitu Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (PP 5 Tahun 2023). 2) Teknis pelaksanaan penyidikan sudah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP 5 Tahun 2023, termasuk koordinasi antara penyidik OJK dan penyidik Polri. Ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, karena UU P2SK dalam penyelenggaraannya wajib berdampingan dengan hukum positif lain yang ada, seperti Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP. Dengan demikian Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK tidak dimaksudkan untuk bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Bahkan dalam penyidikan, UU P2SK secara tegas mengakui perlunya peran dan keterlibatan Polri. Hal ini terlihat pada Pasal 49 ayat (6) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK yang mengamanatkan “Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Berdasarkan keterangan saksi dari pihak terkait OJK Sdr. Jusmarfinoor (Penyidik OJK), diperoleh data di lapangan bahwa sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 OJK telah menyelesaikan penyidikan 115 perkara pidana di sektor jasa keuangan dan dalam penanganan perkara tersebut penyidik OJK telah melakukan koordinasi dengan penyidik Polri baik di masa sebelum diundangkan UU P2SK maupun setelah diundangkannya UU P2SK. C. Keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu Sebagai Penyidik OJK Sebagaimana Diatur Pada Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK Tidak Bertentangan dengan UUD 1945 dan Sangat Dibutuhkan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Bahwa dalam melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK perlu didukung dengan penyidik yang memiliki keahlian terkait sektor jasa keuangan, di mana tindak pidana di sektor jasa keuangan seringkali melibatkan transaksi keuangan yang rumit dan terselubung. Aktivitas ilegal seperti insider trading (perdagangan orang 437 dalam), manipulasi pasar, dan tindakan kejahatan keuangan lainnya dapat terjadi dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi. Untuk mengatasi jenis tindak pidana ini, diperlukan penyidik yang memiliki pengetahuan khusus tentang mekanisme keuangan, regulasi sektor keuangan, dan analisis keuangan yang mendalam. Wewenang penyidikan dilakukan oleh penyidik OJK pada Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK memberikan penekanan adanya tuntutan keahlian dan spesialisasi khusus dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas dari OJK. Kewenangan penyidikan OJK tersebut sudah barang tentu untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi, disrupsi teknologi, dan lain-lain. Penambahan unsur penyidik OJK dari “pegawai tertentu” kiranya sudah semestinya mengingat penyidikan tindak pidana yang kompleks di sektor jasa keuangan memerlukan keahlian khusus. Dengan adanya penyidik OJK dari berbagai unsur yaitu Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Penyidik Pegawai tertentu, maka penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Penyidik dari unsur Polri dan PPNS memiliki keunggulan dalam bidang investigasi, pemeriksaan saksi-saksi, dan pengumpulan barang bukti. Sedangkan Penyidik dari unsur pegawai tertentu memiliki pengetahuan dan pengalaman di sektor jasa keuangan, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan yang tepat dan cermat. Selain itu, Penyidik pegawai tertentu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan metode penyidikan yang sesuai dengan lingkungan sektor keuangan yang dinamis dan cepat berubah. Sinergi di antara ketiga unsur Penyidik ini merupakan kunci dalam upaya penegakan hukum yang berhasil di sektor jasa keuangan. Penjelasan tersebut di atas sejalan dengan pendapat ahli pihak terkait OJK yaitu Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. dalam pendapat hukumnya tanggal 30 Oktober 2023 yang telah disampaikan OJK kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa terdapat 3 (tiga) alasan pentingnya keberadaan penyidik pegawai tertentu sebagai penyidik OJK, yaitu: 1) Alasan expertise dan resources 438 Penyidik pegawai tertentu yang berasal dari pegawai internal OJK memiliki pengetahuan dan pelatihan khusus dalam bidang sektor jasa keuangan seperti perbankan dan pasar modal, mengetahui modus operandi tindak pidana di sektor jasa keuangan, dan memahami kerumitan tindak pidananya. Mereka juga memiliki sumber daya di bidang sektor jasa keuangan yang sangat membantu proses penyelidikan dan penyidikan di bidang ini. 2) Alasan untuk mempercepat proses Penyidik Pegawai tertentu pada OJK dapat membantu proses penanganan perkara pidana khusus yang lebih efisien, fokus dan cepat. OJK dapat memulai inisiatif untuk memproses suatu kasus secara administratif atau memulai penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, mengumpulkan bukti-bukti, dan kemudian memutuskan akan meneruskannya kepada pihak penuntut umum atau akan menggunakan kewenangan OJK berdasarkan Una Via Principle (hanya memilih salah satu jalan di antara sanksi administratif atau sanksi pidana) serta pengembalian keuntungan tidak sah (disgorgement) sebagaimana diatur pada Pasal 48 B dalam Pasal 8 UU P2SK, Pasal 100A dalam Pasal 22 angka 40 UU P2SK, dan 100B dalam Pasal 22 angka 40 UU P2SK. 3) Alasan pengetahuan yang khusus dan fokus Penyidik pegawai tertentu pada OJK dapat mengkhususkan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dan membangun pemahaman yang lebih dalam serta keahlian dalam bidang ini. Mereka juga lebih familiar dengan kerangka hukumnya, standar-standar internasional, dan best practices yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dari sisi konstitusionalitas, ahli Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. dalam pendapat hukumnya juga menyampaikan bahwa konsitusi Indonesia tidak melarang adanya penyidik yang bukan Polri, PPNS, dan Jaksa. Secara konstitusional, penyelenggaraan penyidikan tindak pidana dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Namun, peran penyidik juga dapat dilakukan oleh instansi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, KPK 439 memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sebelum adanya perubahan terhadap UU KPK, ada banyak penyidik yang bukan anggota Polri, bukan anggota Kejaksaan, dan bukan PPNS. Penyidik tersebut merupakan penyidik independen dari KPK (penyidik yang diangkat oleh KPK sendiri). Dalam hal penegakan hukum, keberadaan penyidik independen yang diangkat sendiri dari pegawai suatu lembaga penegakan hukum bukan hal yang baru dan bukan merupakan pelanggaran atas prinsip integrated criminal justice system serta hukum acara pidana. Sebagai contoh, Komisi independen antikorupsi di Singapura dan Hongkong juga mengangkat sendiri penyidiknya. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya pada Perkara No. 109/PUU-XIII/2015 yang menguji UU KPK, berpendapat bahwa penyidik KPK tidak harus berasal dari Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Menurut Mahkamah Konstitusi, KPK juga memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa UU KPK merupakan lex specialis terhadap KUHAP. Dengan demikian maka keberadaan penyidik di luar Polri merupakan suatu lex specialis terhadap KUHAP. Selain itu, berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara No. 28/PUU-V/2007, yang dikutip kembali dalam Putusan No. 16/PUU-X/2012, dan kembali ditegaskan dalam Putusan No. 2/PUU-X/2012, menyatakan bahwa kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari undang-undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah tidak tepat. KPK dan OJK sama-sama merupakan lembaga independen yang menangani tindak pidana khusus di luar KUHP. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 109/PUU-XIII/2015 bukan mengenai penyidik OJK, melainkan terkait penyidik KPK, namun terdapat kesamaan yakni sebagai lembaga independen yang menegakkan hukum di bidangnya masing-masing, maka penyidiknya tidak terbatas hanya penyidik Polri atau PPNS sebagaimana diatur dalam KUHAP, mengingat Polri adalah 440 penyidik dalam hukum acara pidana umum (KUHAP), namun terdapat penyidik pada instansi lain yang memperoleh kewenangan menyidik berdasarkan suatu undang-undang secara khusus. Pendapat tersebut juga dipertegas oleh ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait, yaitu Polri di persidangan yaitu Prof. Hibnu Nugroho yang menyatakan “Bisa saja organ negara tertentu diberi wewenang melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan tertentu yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, namun pemberian wewenang tersebut dengan tidak menghilangkan tugas penegakan hukum oleh Polri terhadap perbuatan tertentu dimaksud dan dalam KUHAP baru itu, bukan lagi hanya penyidik Polri, tapi adalah PPNS dan pejabat fungsional tertentu yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Jadi tambah satu lagi. Mungkin ke depan kalau memang itu pejabat fungsional tertentu, bisa OJK masuk ke sana”. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK tidak bertentangan dengan UUD 1945; dan selebihnya atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggal 9 November 2023 yang diterima Mahkamah pada 9 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. PENDAHULUAN Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023 terkait dengan pengujian materiil UU PPSK, berkaitan dengan pengujian beberapa ketentuan sebagai berikut: 441 a. Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK, yang berbunyi: Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. b. Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10) UU PPSK, yang berbunyi: “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” c. Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10) UU PPSK, yang berbunyi: “Penyidikan atas tindak pidana Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” d. Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1) UU PPSK, yang berbunyi: “Penyidikan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” e. Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10), yang berbunyi: “Penyidikan atas tindak pidana perasuransian hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” f. Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU PPSK, yang selengkapnya berbunyi: “Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.” terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang selengkapnya berbunyi: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 442 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. B. PEMBAHASAN KETERANGAN DPR DAN PEMERINTAH Bahwa DPR telah menyampaikan keterangan pada tanggal 3 Agustus 2023. Terhadap keterangan DPR tersebut, dapat disampaikan hal-hal berikut: 1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) mengharuskan terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional, yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing, sebagaimana fungsi dan kewenangannya diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana. Sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Konsepsi sistem peradilan pidana terpadu tersebut pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 2. Kendati, adanya peraturan lain yang mengatur penyidikan namun tetap harus mengacu kepada KUHAP sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penyidikan kedudukan maupun eksistensi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus untuk undang-undang untuk melakukan penyidikan; 3. Urgensi diangkatnya PPNS didasarkan pada adanya pengaturan mengenai suatu tindak pidana khusus dalam undang-undang dan penyidikan yang dilakukan memerlukan keahlian khusus, dimana jika tindak pidana tersebut ditangani oleh penyidik Polri, dimungkinkan terjadinya keterbatasan dalam penyidikan dan tindak pidana tersebut PPNS membantu; 4. Bahwa berdasarkan keterangan DPR, pada pokoknya menegaskan bahwa kewenangan penanganan penyidikan suatu tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada KUHAP. 443 Bahwa Pemerintah telah menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM: Edward Omar Sharif Hiariej, dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2023, terdapat beberapa hal penting yang disampaikan: 1. Bahwa Pasal 49 ayat (5) UU PPSK bertentangan dengan UUD 1945 karena Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan Polisi memegang kekuasaan penegakan hukum. Polisi sebagai pemegang kekuasaan penegakan hukum dalam konteks hukum pidana. Bahkan, Polisi sebagai penyidik dalam integrated criminal justice system di seluruh dunia; 2. Bahwa keberadaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) maupun penyidik tertentu, adalah supporting system, bahwa kendati PPNS memiliki kewenangan menyidik, tapi tidak menghilangkan kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan; 3. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU PPSK berdasarkan asas exceptio firmat regulam, maka hukum acara pidana yang sudah jelas tidak boleh ditafsirkan lain. Kata-kata “penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”, itu tidak ada interpretasi lain. Berarti pasal itu menghilangkan kewenangan penyidikan Polri yang otomatis bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945; 4. Bahwa hilangnya kewenangan Polri pada tindak pidana sektor jasa keuangan pasca UU PPSK, akan berimplikasi terhadap kurang lebih 400 perkara yang sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Karena Bareskrim Polri tentunya sudah melakukan penahanan, melakukan pemblokiran, penyitaan dan lain sebagainya; 5. Bahwa kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, diibaratkan pintu darurat untuk menyelamatkan perkara-perkara yang ada dan sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Akan tetapi perlu dipahami bahwa jika PP ini diuji di Mahkamah Agung, pasti dibatalkan karena PP itu bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5) UU PPSK. Bahwa berdasarkan keterangan Pemerintah yang disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut, pada pokoknya pemerintah telah menegaskan 444 bahwa ketentuan kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan yang hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK sebagaimana diatur dalam UU PPSK, merupakan ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Selanjutnya, terhadap PP Nomor 5 Tahun 2023, diakui juga bahwa keberadaannya hanya sebagai peraturan darurat untuk menjaga keabsahan proses penyidikan yang sedang dilakukan Polri. C. PEMBAHASAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT (POLRI DAN OJK) Terdapat beberapa dalil yang disampaikan oleh Pihak Terkait Polri dan OJK dalam persidangan MK pada tanggal 28 Agustus 2023: PIHAK TERKAIT POLRI 1. Bahwa Polri merupakan salah satu lembaga negara yang tugas dan fungsinya disebut dan diatur dalam UUD 1945 yaitu di Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945; 2. Bahwa Pengaturan dalam Konstitusi, telah mendudukkan peran Kepolisian, sebagai Main state organ (organ utama) dan Konstitusi “Constitutional Importance Organ” dalam menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 3. Bahwa kedudukan Polri merupakan bagian dari Kekuasaan Eksekutif yang berada di bawah Presiden dalam menjalankan fungsi penegakan hukum; 4. Bahwa implementasi fungsi dan tugas Polri yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Kemudian diatur dalam UU Polri, khususnya Pasal 13 yang menjelaskan perihal Tugas Pokok Polri, diantaranya: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; 5. Bahwa berkenaan dengan 3 (tiga) tugas pokok dalam Pasal 13 UU Polri, kemudian diatur lebih rinci dalam Pasal 14 ayat (1) UU Polri, salah satunya pada huruf g, dinyatakan bahwa Kepolisian: “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”; 6. Bahwa secara praktek, tugas Polri dalam menegakkan hukum terhadap semua tindak pidana yang merupakan amanat konstitusi Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, telah diaktualisasikan dalam berbagai peraturan 445 perundangundangan selain UU Polri, bahkan telah mencakup 36 Undang- Undang sektoral; 7. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 pada pokoknya memutuskan bahwa kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum (kepolisian), sepanjang tidak menghilangkan kewenangan penyidikan Polri. Dengan kata lain melalui putusan ini, MK menegaskan bahwa Penyidik Kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Disamping penyidik Polri, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK juga mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; 8. Bahwa penyelenggaraan penanganan terhadap tindak pidana ekonomi khusus dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus). Hingga saat ini, Polri telah memiliki personil yang bertugas menangani tindak pidana ekonomi khusus, di Mabes Polri sebanyak 279 orang, dan juga ditambah dengan personil yang tersebar di setiap Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resort (Polres) serta Kepolisian Kota Besar (Poltabes) yang dapat menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dengan jumlah personil tersebut, menunjukkan bahwa Polri hadir dalam menjalankan tugas mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum di seluruh wilayah Indonesia; 9. Bahwa para Penyidik tindak pidana sektor jasa keuangan dibekali dengan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kapasitas. Personil pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, setidaknya telah mengikuti Pendidikan Kejuruan diantaranya di bidang: Pendidikan Pengembangan Spesial (Dikbangspes) Penyidik Reskrim Polri; Pendidikan Pengembangan Spesial (Dikbangspes) Pama Idik TPPU/Money Laundering; The International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP); Pelatihan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Penyelidikan serta Penyidikan; Pendidikan Pengembangan Spesial (Dikbangspes) Perwira Pertama IDIK TP. Perbankan; Pendidikan Pengembangan Spesial (Dikbangspes) Perwira Pertama IDIK TP. Industri Keuangan NonBank (IKNB); The International Criminal Investigative Training Assistance Program (Instructur Financial Transaction Analyst); Pelatihan Peningkatan 446 Kemampuan Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus; serta JCLEC Financial Investigations Program; 10. Bahwa jumlah perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang ditangani oleh Bareskrim Polri, Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yakni sebanyak 1250 kasus. Dari data tersebut, tindak pidana di sektor perbankan sebanyak 618 kasus, kemudian di sektor mata uang sebanyak 606 kasus, dan tindak pidana di sektor asuransi dan pasar modal sebanyak 26 kasus. Adapun jumlah penanganan perkara dalam 4 (empat) tahun terakhir sejumlah 748 kasus dengan rincian sebagai berikut: a. Tahun 2019, jumlah kasus tindak pidana ekonomi dan khusus yang diselesaikan sebanyak 114 kasus; b. Tahun 2020, hasil yang dicapai Bareskrim Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ekonomi dan khusus sebanyak 161 Kasus; c. Tahun 2021, penyidik Bareskrim Polri berhasil menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana ekonomi dan khusus sebanyak 237 kasus; d. Tahun 2022, Bareskrim Polri berhasil menyelesaikan sebanyak 236 kasus tindak pidana ekonomi dan khusus. 11. Bahwa dengan diundangkannya UU PPSK tanggal 12 Januari 2023, khususnya Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5), Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10), Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10), Pasal 22 Angka 41 Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10), berakibat terdapat kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hilang terkait penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian; 12. Bahwa ketentuan-ketentuan a quo dalam UU PPSK merupakan rumusan yang jelas dan terang benderang, bahwa hanya penyidik OJK yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Akibatnya dalam praktek di lapangan terdapat beberapa fakta pengaduan masyarakat yang tidak dapat ditindaklanjuti, diantaranya: 1. Perkara BNI Makasar perihal dugaan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana pencucian uang. Dalam perkembangannya penyidik 447 mengirimkan SPDP atas tersangka baru, akan tetapi berkas tersebut dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum pada bulan Januari 2023 dengan alasan telah diberlakukannya UU PPSK bahwa penyidikan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Hal yang sama juga terjadi di Polda Papua saat melakukan penyidikan tindak pidana perbankan pada BPD Papua, yaitu adanya pengembalian berkas perkara dari Kejaksaan Tinggi Papua dengan nomor surat B- 1914/R.1.4/Eku.1/09/2023, kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua, dengan alasan bahwa dengan diberlakukannya UU PPSK, maka penyidikan tindak pidana perbankan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. 2. Perkara PT Asuransi Jiwa Wanaartha yang dilaporkan kepada polisi atas dugaan tindak pidana asuransi di Bareskrim Polri dengan Nomor LP: LP/B/0108/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021. Melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri dengan Surat No. B/119/II/RES.1.24/2023. Dittipideksus tertanggal 3 Februari 2023 yang ditujukan kepada pelapor, dinyatakan LP pelapor untuk saat ini belum dapat ditindak lanjuti dikarenakan menunggu kebijakan hukum lebih lanjut terkait implementasi Pasal 49 ayat (5) UU PPSK. 3. Dalam kasus Made Widia, korban dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melaporkan perkaranya kepada Kepolisian. Akan tetapi, Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali menerbitkan Surat No. B/16/I/RES.2.2./2023/Dittipideksus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 31 Januari 2023 yang ditujukan kepada pelapor bahwa pengaduannya tidak dapat ditangani oleh Kepolisian karena adanya ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU PPSK, terhadap kewenangan penyidikan perkara tindak pidana perbankan merupakan kewenangan tunggal penyidik OJK. 13. Bahwa beberapa fakta yang terjadi dalam proses penegakan hukum di bidang sektor jasa keuangan tersebut, menjelaskan: 448 1. Ketentuan a quo UU PPSK dipahami secara praktik bahwa hanya Penyidik OJK saja yang berwenang, sehingga Polri kehilangan kewenangan penyidikan sektor jasa keuangan di bidang Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, dan Perasuransian. 2. Frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam ketentuan a quo, menimbulkan keraguan dari penyidik Polri, untuk melakukan suatu tindakan penanganan pengaduan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan di bidang Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, dan Perasuransian. 14. Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan di beberapa negara lain menunjukkan kewenangan penyidikan tidak bersifat tunggal. Seperti misalnya di Inggris, Australia, dan Jepang, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik dari institusi kepolisian maupun lembaga sejenis OJK yaitu Financial Conduct Authority- FCA (di Inggris), Australian Prudential Regulation Authority-APRA (di Australia), oleh Financial Services Agency of Japan-FSA (di Jepang); 15. Bahwa telah diundangkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian pada ayat (3) dinyatakan: Pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 16. Secara substansial materi Pasal 2 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2023 memiliki kebijakan yang berbeda dan bertentangan dengan Ketentuan penyidikan dalam UU PPSK. Padahal sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah hirarkinya berada di bawah Undang-Undang. PIHAK TERKAIT OJK 1. Bahwa Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK terhadap frasa hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK pada pokoknya 449 mengatur mengenai kewenangan OJK yang melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan dan tidak dimaksudkan mengurangi kewenangan penyidikan yang telah dimiliki oleh Kepolisian Negara RI. 2. Pengaturan mengenai penyidik OJK dimuat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang PPSK, yang pada pokoknya mengatur bahwa penyidik OJK terdiri atas penyidik Kepolisian RI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan pegawai tertentu yang pelaksanaannya mengacu atau berdasar pada koridor hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. 3. Mengacu pada asas lex specialis derogat legi generali, bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), dan sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori, dalam hal ini Undang-Undang PPSK merupakan peraturan yang terbaru dibandingkan dengan KUHAP dan merupakan pengaturan yang bersifat lebih khusus daripada KUHAP. Berdasarkan keterangan Pihak Terkait OJK, dapat diberikan pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa pendapat Pihak Terkait OJK mengatakan bahwa Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK, tidak dimaksudkan mengurangi penyidikan Kepolisian, bertentangan dengan kondisi faktual di lapangan. Bahwa kata “hanya dapat” secara nyata telah menghilangkan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan sektor jasa keuangan. 2. Penyebutan unsur “pegawai tertentu” sebagai penyidik tidak dikenal dalam hukum acara pidana (KUHAP) di Indonesia. Dalam undangundang pidana khusus juga tidak dikenal adanya unsur “pegawai tertentu” sebagai penyidik. Dalam tindak pidana korupsi misalnya, unsur penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU tentang KPK setelah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019. 3. Bahwa untuk melaksanakan berbagai ketentuan dalam UUD 1945, proses penegakan hukum pidana yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, diperlukan 450 pengaturan dalam bentuk UU yang mengatur hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Bahwa KUHAP mengatur Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini menegaskan sifat KUHAP sebagai Undang-Undang payung atau Undang-Undang pokok yaitu suatu Undang-Undang yang menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang lain. Dengan kata lain setiap kali ada UU yang akan memberikan kewenangan pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, maka hal dimaksud dilakukan dengan mempedomani KUHAP. Karenanya, tidak tepat atas dasar asas lex specialis derogat legi generali dan asas lex posterior derogat legi priori mengenyampingkan KUHAP dalam mengatur hukum acara pidana pada UU tersendiri. 4. Munculnya konflik norma antara beberapa ketentuan dalam UU PPSK dengan UU Polri dan KUHAP tidak dapat diberikan justifikasi dengan penggunaan asas hukum Lex specialis derogat legi generali. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat penggunaan asas hukum Lex specialis derogat legi generali yaitu konflik terkait kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak bersifat antar UU yang hierarkinya sejajar yaitu antara UU PPSK dengan UU Polri dan KUHAP, melainkan konflik ini antara UU PPSK dengan UUD 1945 khususnya Pasal 30 ayat (4) yang secara tegas memberikan kewenangan Polri sebagai penegak hukum untuk semua tindak pidana. D. PEMBAHASAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI PEMOHON Bahwa para Saksi dari para Pemohon telah menyampaikan keterangan pada agenda sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 11 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan Saksi: Irwan Nuryanto (Pekerja NIBA Bumiputera) 1) Secara fakta, Serikat Pekerja NIBA Bumiputera telah mengirimkan beberapa surat kepada OJK, yakni: a. Pada tahun 2020, tanggal 5 April, NIBA pernah mengirimkan surat yang berisikan implementasi PP 87/2019 tentang usaha bersama. 451 b. Surat Nomor 28 tanggal 23 April 2020, dengan poin utama adalah percepatan penanganan AJB Bumiputera 1912. Surat terkait dengan pendapat akta putusan PN Jakarta Selatan atas perkara 461, perihal pembentukan RUA atau BPA AJB Bumiputera 1912. c. Surat terakhir di tahun 2022, Desember, dengan poin utama mosi tidak percaya kepada organ perusahaan. 2) Bahwa OJK tidak menanggapi dengan serius surat yang diadukan tersebut, serta tidak ada tindak lanjut dari sanksi pidana akibat tidak dilaksanakannya surat perintah tertulis tersebut. Atas dasar itu, Serikat Pekerja membuat laporan pada tanggal 17 Januari 2023, laporan dugaan tindak pidana yang terjadi di AJB Bumiputera dengan mengirimkan surat kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 3) Latar belakang laporan dimaksud adalah menyikapi desakan terhadap OJK perihal penunjukan dan penetapan pengelola statuter yang tidak pernah dipenuhi oleh OJK, dimana kondisi AJB Bumiputera saat ini sesuai ketentuan perundang-undangan telah memenuhi kriteria. 4) Atas laporan yang disampaikan tersebut, ternyata faktanya Bareskrim Polri menyampaikan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK sebagaimana Surat Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri Nomor B/261/1/res.2.2/2023/Dittipideksus tanggal 19 Januari 2023 dengan pertimbangan bahwa objek tindak pidana yang disampaikan oleh SP NIBA bukan kewenangan kepolisian dan sesuai ketentuan dalam UU PPSK hanya menjadi kewenangan dari penyidik OJK. Keterangan Saksi: Johanes Buntoro Fistanio (Ketua Aliansi Korban Wannartha) 1) Pasca Pengadilan Jakarta Pusat memutuskan bahwa aset PT Wanaartha dirampas oleh negara, maka korban membuat surat laporan pengaduan kepada OJK. Dalam surat itu juga dituliskan permohonan sesuai dengan aturan OJK dan Undang-Undang Perasuransian. Namun setelah 7 (tujuh) bulan, OJK merespon dan dalam surat tersebut tidak menjawab apa-apa terhadap pertanyaan yang diajukan. 452 2) Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, bahwa OJK sudah mengaudit Wanaartha sejak kasus Jiwasraya dan OJK sudah meminta aset Wanaartha diblokir dan disita. 3) Korban Wannartha mengajukan laporan ke Bareskrim Polri pada tanggal 16 Februari 2021. Laporan tersebut langsung direspon oleh Bareskrim Polri. Hanya dalam jangka waktu dua bulan, laporan tersebut langsung naik ke penyidikan dan langsung berlanjut sampai adanya penetapan tersangka pada bulan Oktober 2022, dimana saat itu ternyata owner Wannartha sudah kabur ke luar negeri. 4) Setelah diundangkannya UU PPSK, Polri tidak berwenang menjadi penyidik di sektor jasa keuangan, maka korban Wanaartha kehilangan hak konstitusional. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, terlihat bahwa UU PPSK telah berdampak pada proses penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Bahwa setelah lahirnya UU PPSK, kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Akibatnya, penyidik Bareskrim Polri tidak dapat menangani lebih lanjut pengaduan/laporan dari masyarakat korban kejahatan di sektor jasa keuangan. Dalam praktiknya di lapangan, terdapat beberapa laporan kasus yang akhirnya tidak dilanjutkan penanganan penyidikannya. Kondisi ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat (pelapor) sebab kehilangan akses keadilan (acces to justice) dan kehilangan hak atas kepastian hukum. Bahwa Ahli dari para Pemohon telah menyampaikan keterangan pada sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Keterangan Ahli Bahasa: Wahyu Aji Wibowo (Ahli Bahasa dari Balai Bahasa Provinsi Bali) 1) Berdasarkan pemaknaan secara leksikal, frasa “hanya” dapat terbentuk dari kata hanya dan “dapat”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata hanya bermakna cuma, tidak lain dari. Sedangkan kata dapat bermakna mampu, sanggup, bisa. Kata hanya merupakan kata keterangan yang berfungsi sebagai pembatas atau membatasi pada hal yang disebutkan atau tidak ada hal lain, selain hal yang disebutkan itu. 453 2) Pemaknaan frasa hanya dapat itu jika dihubungkan dengan pemberian kewenangan kepada OJK adalah satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor keuangan adalah terbatas pada penyidik OJK. Penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan apa pun bentuknya, tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, selain penyidik OJK. 3) Berdasarkan pemaknaan tersebut, frasa “hanya dapat“ telah memberikan makna: a. Batasan kelembagaan yang berhak berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, yakni penyidik OJK. b. Larangan bagi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan, dan c. Penyidik OJK merupakan satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. 4) Implikasi pemberlakuan ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU PPSK terhadap penanganan penyidikan di sektor jasa keuangan adalah hanya penyidik OJK lah satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perasuransian, sedangkan Kepolisian tidak diberikan kewenangan itu. 2. Keterangan Ahli Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana) 1) Bahwa pemahaman terhadap konsep “menegakkan hukum” dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan salah satu tugas Polri, dapat dilihat dari perspektif historis, konsep menegakkan hukum tidak lepas dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. 2) Dalam pandangan revisionis dengan melihat paradigma fungsi Kepolisian dulu dan sekarang, bahwa Polisi baru (Polisi saat ini) telah menunjukkan bagaimana gagasan dan praktik kepolisian sebagai pengendalian kejahatan profesional, yang diorganisir dalam bentuk birokrasi terpusat, mendominasi pemikiran tentang polisi dan kewenangannya, serta meminggirkan kesinambungan dan pemahaman lama tentang fungsi 454 polisi. Maka, ketika secara faktual Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah mengungkap kasus-kasus besar terorganisir dan dilakukan secara professional. Seperti, kasus Bank Century, pembobol Bank BNI 46 senilai Rp 1,7 Triliun, kasus Citibank, dan kasus-kasus besar lainnya. Hal ini menunjukkan, proses transformasi Polri dan adaptasi dengan kemajuan kejahatan telah dilakukan dengan baik serta professional. 3) Pasca diundangkannya UU PPSK terutama Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5), Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10), Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10), Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10). Beberapa Ketentuan tersebut dalam UU PPSK, berdampak pada: Kesatu, Polri tidak lagi berwenang dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Perbankan, tidak pidana Perbankan Syariah, tindak pidana Pasar Modal dan tidak pidana perasuransian. Kedua, ketentuan penyidikan UU PPSK telah mereduksi tugas Polri dalam menegakkan hukum yang dijamin secara konstitusional. Ketiga, menempatkan Polri tidak lagi sebagai lembaga negara utama dalam penegakan hukum, yang dijamin dalam UUD 1945. 4) Bahwa dengan adanya Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, maka: a. Berdasarkan asas inclaris non fit interpretatio, maka Polri tetap tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan pada beberapa sektor dalam UU PPSK tersebut. b. Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, Pasal 2 PP No. 5 Tahun 2023 bertentangan dengan ketentuan penyidikan dalam UU PPSK. c. Berdasarkan asas kepastian hukum, pelaksanaan Pasal 2 PP No. 5 Tahun 2023 yang memberikan kewenangan kepada Polri sebagai penyidik tindak pidana jasa keuangan tidak dapat diterapkan. d. Perubahan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2023, tidak dapat menghidupkan kembali kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan. 455 e. Berdasarkan teori penjenjangan norma hukum (stufenbau des rechts), maka seharusnya Peraturan Pemerintah tidak dapat membuat kebijakan yang berbeda dari Undang-Undang (aturan yang lebih tinggi), karena harus bersumber dan berdasar pada Undang-Undang. 3. Keterangan Ahli I Gede Widhiana Suardha, SH.,MH, Ph.D (Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jember) 1) Tugas Polri sangat penting dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam mengemban tugas penyelidikan dan penyidikan. KUHAP menganut prinsip diferensiasi fungsional dengan tujuan untuk menegaskan ”pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional”. Pembagian tugas penyidikan dan penuntutan harus diletakkan dalam konteks sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system) sehingga akan terjadi hubungan koordinasi fungsional atara penyidik dan penuntut umum yang setara dan sederajat dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum pidana itu sendiri. KUHAP menegaskan bahwa kepolisian, dalam hal ini Polri merupakan pengemban fungsi penyidikan yang utama sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. 2) Bahwa selain dari unsur pejabat Polri yang dapat menjadi penyidik, KUHAP juga memberikan ruang kepada pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk dapat menjadi penyidik dan karenanya dapat melaksanakan kewenangan penyidikan. Sejalan dengan pengaturan tersebut, undang-undang pidana khusus di luar KUHP mengatur keberadaan PPNS sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu selain penyidik Polri. Hal ini berkaitan erat dengan sifat dan karakteristik dari kejahatan tertentu sehingga keberadaan PPNS diperlukan sebagai penyidik selain penyidik Polri. 3) Penyebutan unsur “pegawai tertentu” sebagai penyidik tidak dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dalam undang-undang pidana khusus juga tidak dikenal adanya unsur “pegawai tertentu” sebagai penyidik. Dalam tindak pidana korupsi misalnya, unsur penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undangundang, dan penyelidik KPK 456 sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU tentang KPK setelah diubah dengan UU No. 19 tahun 2019. 4) Bahwa pengaturan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan secara tunggal oleh Penyidik OJK merupakan kebijakan formulasi yang tidak tepat. Karena tidak sinkron dengan UUD 1945, KUHAP, dan UU Polri yang menetapkan bahwa Polri adalah alat negara dengan tugas penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dalam konteks sinkronisasi vertikal, secara konstitusional tugas Polri dalam menegakkan hukum telah dijamin dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 5) Bahwa Pengaturan kewenangan penyidikan secara tunggal oleh OJK juga tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU- XVI/2018 yang menegaskan bahwa penyidikan untuk tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan, baik oleh penyidik dari Polri maupun penyidik dari OJK. Sebagai konsekuensi, apabila diteruskan ke jaksa penuntut umum maka perkara tersebut bisa ditolak sehingga semua pihak akan tidak mendapatkan kepastian hukum, baik korban, pelaku, maupun penyidik dari Polri yang tengah menyidik perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Keadaan ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 4. Keterangan Ahli Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta) 1) Dalam persektif sejarah hukum kelembagaan negara, berdirinya OJK adalah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), OJK dibentuk dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan dan akuntabel. Maka eksistensi lembaga negara OJK sesungguhnya kedudukan dan fungsinya adalah mengambil alih fungsi regulator dan pengawasan pada perbankan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia (BI). Demikian pula OJK memiliki kewenangan untuk pengawasan Lembaga keuangan non-bank yang sebelumnya dilakukan 457 oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). 2) Berdasarkan UU OJK maka sesungguhnya tugas pokok, fungsi dan wewenang utama OJK adalah pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk mewujudkan praktik tata kelola sektor jasa keuangan yang baik atau good corporate governance, kendati memiliki kewenangan penyidikan pada kejahatan di sektor jasa keuangan namun bukan sebagai kewenangan utama. 3) OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya adalah sebagai lembaga penunjang (auxiliary agencies) terhadap alat kelengkapan negara. Karena OJK dibentuk berdasarkan UU yang kewenangannya tidak secara langsung dinyatakan dalam UUD 1945, maka kewenangan OJK dalam penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan bukan merupakan penyidik utama, namun hanya sebagai penyidik penunjang (supporting system). 4) Penyidik utama tindak pidana kejahatan adalah Polri, karena Polri merupakan lembaga negara yang dikategorikan sebagai alat kelengkapan negara yang berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5) Koordinasi antara penyidik OJK dan Polri diletakkan dalam bingkai integrated criminal justice system, yakni keterpaduan dan saling kontrol (checks and balances) antar lembaga penyidik di sektor jasa keuangan sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK No.102/PUU-XVI/2018 dalam perkara uji materiil Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK. E. PEMBAHASAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT POLRI Bahwa para Ahli dari Pihak Terkait Polri telah menyampaikan keterangan pada sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Oktober 2023. Terhadap keterangan para Ahli tersebut, dapat disampaikan hal-hal berikut: 1. Keterangan Ahli Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH (Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan FH Universitas Jember) 1) Bahwa salah satu materi muatan konstitusi adalah memuat dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara. 458 Dalam UUD 1945, lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (1), dimana salah satu kewenangan dalam cabang kekuasaan eksekutif adalah kewenangan penegakan hukum. 2) Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 memuat kewenangan penegakan hukum oleh cabang kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan penegakan hukum oleh Polri dalam UUD 1945 sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara juga telah ditegaskan oleh MK dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 89/PUU-XIII/2015. 3) Makna dan ruang lingkup penegakan hukum sebagai kewenangan Polri dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 apabila mengacu kepada risalah pembahasan pasal dimaksud oleh MPR saat amandemen UUD 1945 adalah: Sebagai alat negara penegak hukum, Polri merupakan bagian integral dari criminal justice system. Menegakkan hukum dalam rangka sistem penegakkan hukum yang mengadopsi katakanlah terminologi dari sistem itu mulai dari penyidikan, penuntutan dan sebagainya. 4) Tugas menegakkan hukum oleh Polri dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dimaksudkan untuk semua jenis tindak pidana dalam bingkai criminal justice system. Tidak ditemukan maksud dari para perumus perubahan UUD 1945 untuk mengecualikan Polri tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum di bidang atau sektor tertentu. 5) Bahwa dalam sistem perundang-undangan dikenal UU Organik, yaitu UU yang substansinya merupakan penjabaran langsung dari delegasi pengaturan yang disebut secara eksplisit/tegas dalam UUD 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengatur mengenai susunan, kedudukan, kewenangan Polri serta hubungannya dengan lembaga lain merupakan jenis UU Organik karena dibentuk dalam rangka melaksanakan perintah langsung Pasal 30 ayat (5) UUD 1945. 6) Salah satu substansi UU Polri adalah pelaksanaan kewenangan Polri dalam penegakan hukum yaitu terkait kewenangan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Pengaturan dalam Pasal 13 huruf b dan Pasal 14 huruf g UU Polri sebagai UU Organik yang menyebutkan tugas Polri 459 melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana tidak dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan oleh UU yang berkategori sebagai UU Non Organik. Sebaliknya ketentuan dalam UU Polri yang berkategori UU organik merupakan pedoman saat menyusun UU berkategori non organik yang memuat materi penegakan hukum khususnya penyidikan tindak pidana. 7) Dalam hal terjadi peristiwa UU tertentu seperti UU PPSK menyimpangi pengaturan dalam UU Polri yaitu menghilangkan kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu oleh Polri, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU, hal ini mengingat kewenangan penegakan hukum Polri yaitu kewenangan penyidikan terhadap semua tindak pidana bukan lahir dari UU Polri melainkan dari UUD 1945, yang mana UU Polri sebagai UU Organik hanya menegaskan saja sekaligus mengatur lebih lanjut segi pelaksanaannya. 8) Untuk melaksanakan berbagai ketentuan dalam UUD 1945 terkait proses penegakan hukum pidana yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis diperlukan pengaturan dalam bentuk UU yang mengatur hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. 9) Bahwa salah satu substansi dalam KUHAP adalah perihal penyidik yang oleh Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) disebutkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Frasa “pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” menegaskan sifat KUHAP sebagai Undang-Undang payung atau Undang-Undang pokok yaitu suatu Undang-Undang yang menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang lain. 10) KUHAP pada dasarnya mengatur kewenangan penyidikan dimungkinkan diberikan kepada lembaga lain di luar Polri sepanjang tidak menghilangkan dan tidak bertentangan dengan kewenangan Polri. Dengan kata lain setiap kali ada UU yang akan memberikan 460 kewenangan pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana maka hal dimaksud dilakukan dengan mempedomani KUHAP. 11) Bahwa UU PPSK disusun dengan menggunakan metode omnibus. Selain persyaratan khusus dalam penggunaan metode omnibus sebagaimana diatur dalam UU 13/2022, maka selebihnya metode omnibus tetap terikat untuk mengikuti berbagai kewajiban dalam pembentukan UU yang juga berlaku pada metode biasa. Salah satunya adalah wajib tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan UU yang baik yaitu asas materi muatan yang oleh Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan salah satunya adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. 12) Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah menekankan agar suatu aturan tersebut tidak bermasalah, baik dalam konteks norma kabur ataupun konflik norma. Beberapa ketentuan dalam UU PPSK yang menjadikan hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan secara nyata bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan telah menimbulkan konflik norma dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU Polri dan KUHAP yang secara jelas telah menjamin wewenang penyidik Polri dalam melakukan penyidikan atas semua tindak pidana. 13) Bahwa terdapat asas preferensi hukum untuk menyelesaian konflik diantara norma UU salah satunya adalah lex specialis derogat legi generali yaitu undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari undang-undang yang umum. Munculnya konflik norma antara beberapa ketentuan dalam UU PPSK dengan UU Polri dan KUHAP tidak dapat diberikan justifikasi dengan penggunaan asas hukum Lex specialis derogat legi generali. 14) Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat penggunaan asas hukum lex specialis derogat legi generali yaitu konflik terkait kewenangan 461 penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak bersifat antar UU yang hierarkinya sejajar yaitu antara UU PPSK dengan UU Polri dan KUHAP, melainkan konflik ini antara UU PPSK dengan UUD 1945 khususnya Pasal 30 ayat (4) yang secara tegas memberikan kewenangan Polri sebagai penegak hukum untuk semua tindak pidana. 15) Keberadaan PP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, yang pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan” bertentangan dengan UU PPSK yang secara jelas menyebutkan hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. 2. Keterangan Ahli Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman) 1) Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Polri telah diatur dengan jelas dalam KUHAP, Pasal 6 KUHAP dapat dimaknai bahwa pejabat penyidik tidak hanya dari Kepolisian Negara RI saja, namun juga dari PPNS yang diberikan wewenang khusus. 2) Ketentuan yang diatur didalam KUHAP merupakan pedoman utama dalam pengaturan hal-hal yang berkaitan dalam Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu semua ketentuan perundangan yang berkait dengan kedudukan penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia harus selaras dengan KUHAP. 3) Ketentuan selanjutnya yang lebih lebih konkrit perihal penyidikan berada dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan Polri sebagai koordinator dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS harus tetap dilakukan dan tidak boleh diingkari. 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 juga menyebutkan bahwa OJK dalam melaksanakan penyidikan harus melakukan koordinasi dengan pihak Penyidik Polri. 5) Dalam implementasinya, Kejaksaan tidak akan menerima penyidikan yang dilakukan selain oleh penyidik Polri, apabila penyidikan dilakukan oleh PPNS sebagaimana diatur KUHAP maka tetap harus merupakan hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang dikoordinasikan oleh 462 Penyidik Polri. Oleh sebab itu ketentuan perundangan yang mengatur adanya penyidik selain penyidik sebagaimana diatur oleh KUHAP akan mempersulit proses penegakan hukum selanjutnya. 6) Dalam UU PPSK yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana sektor keuangan hanya oleh OJK, tidak selaras dengan konsep Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, sehingga walaupun dalam UU tersebut merumuskan adanya penyidik sendiri, tetapi tidak boleh menghilangkan keberadaan Polri sebagai penyidik. Hal ini akan berpotensi menimbulkan kondisi chaos dalam penanganan tindak pidana pada sektor jasa keuangan. 3. Keterangan Ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas) 1) Berkenaan dengan kedudukan Polri dalam Konstitusi, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 secara tegas menentukan bahwa salah satu tugas utama Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menegakkan hukum. Dalam konteks ini, tugas penegakan hukum merupakan mandat konstitusional yang diserahkan UUD 1945 kepada Polri. 2) Secara konstitusional Polri merupakan organ konstitusional yang berkedudukan sebagai alat negara yang melaksanakan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan, pengaturan kedudukan demikian juga menempatkan Polri sebagai satu-satunya organ negara yang melaksanakan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negara. Dalam hal ini, tidak ada organ lain selain Polri yang diperkenankan melaksanakan fungsi pengamanan dan ketertiban masyarakat, kecuali hanya dalam bentuk membantu Polri. Sebab, Polri-lah yang memiliki mandat konstitusional menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dimaksud. 3) Polri dalam melaksanakan fungsinya bertugas untuk memastikan masyarakat terlindungi, terayomi dan terlayani, sehingga keamanan dan ketertiban mereka terjaga dengan baik. Tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat juga disertai dengan tugas penegakan hukum. Dua tugas ini menjadi sangat penting disatukan menjadi tugas Polri karena bagaimana mungkin perlindungan 463 terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal jika tugas penegakan hukum tidak diemban Polri. 4) Bahwa tugas penegakan hukum adalah tugas konstitusional Polri sesuai Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Hanya saja, UUD 1945 tidak menutup ruang bahwa penegakan hukum juga dapat dilakukan atau melibatkan organ negara lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan norma Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Norma ini membuka ruang dibentuknya badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 5) Dalam risalah perubahan UUD 1945 dapat diketahui bahwa frasa “badan- badan lain” dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 adalah seperti lembaga Kejaksaan, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan, dan Notaris yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Artinya, UUD 1945 mengakui keberadaan organ-organ lain yang fungsinya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu fungsi yang berhubungan dengan penegakan hukum dan keadilan. Hanya saja, ruang tersebut sama sekali tidak menegasikan tugas utama penegakan hukum (tugas penyidikan) oleh institusi Polri sebagai alat keamanan negara. Dikatakan demikian karena semua fungsi penegakan hukum tentu ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan Polri merupakan institusi negara yang diberi mandat konstitusional untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat tersebut. 6) Dalam konteks penegakan hukum di sektor jasa keuangan, hal tersebut juga sudah ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018. Pertimbangan MK dalam Putusan tersebut menegaskan bahwa wewenang penyidikan yang diberikan kepada OJK sama sekali tidak dapat dilepas dari Polri, karena harus dilakukan OJK dalam kerangka koordinasi dengan Polri. Koordinasi OJK dengan Polri dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulai penyidikan sampai perkara tersebut dilimpahkan kepada JPU. Dengan demikian, secara implisit dapat dipahami bahwa wewenang utama penyidikan tetap ada pada Polri, sementara OJK memiliki wewenang penyidikan yang bersifat pendukung bagi tugas penegakan hukum di sektor jasa keuangan. 464 7) Pemberian wewenang dan tugas penegakan hukum kepada organ selain Polri sama sekali tidak dapat meniadakan tugas penegakan hukum Polri. Bisa saja organ negara tertentu diberi wewenang melakukan penegakan hukum (penyidikan) terhadap perbuatan tertentu (pidana) yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, namun pemberian wewenang tersebut dengan tidak menghilangkan tugas penegakan hukum oleh Polri terhadap perbuatan tertentu dimaksud. Artinya, Polri akan selalu ada dan memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap jenis perbuatan apa saja yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, sekalipun terdapat organ negara lain yang juga diberi wewenang melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan/tindakan pelanggaran hukum tertentu. 8) Institusi Polri selalu mesti ada dan hadir untuk tugas penegakan hukum pada setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Karena tugas penegakan hukum yang diemban oleh setiap negara pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negara itu sendiri. Bahkan tugas menjaga ketertiban dan keamanan ini merupakan tugas dan wewenang paling awal dan tradisional setiap pemerintahan negara. 9) Bahwa berangkat dari kerangka berpikir peran negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana salah satu cara yang digunakan adalah melalui penegakan hukum, maka pada organ negara yang memegang mandat konstitusional untuk menjaga ketertiban dan keamanan juga harus selalu melekat tugas penegakan hukum. Apabila untuk satu atau beberapa jenis aspek kehidupan bernegara, misalnya sektor jasa keuangan, alat keamanan negara (Polri) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, maka dia akan kehilangan alat untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga secara optimal pada sektor dimaksud. 10) Pada gilirannya, kondisi demikian akan dapat memicu terjadinya kekacauan. Jika hal demikian terjadi, lalu alat negara mana yang akan diminta tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Apakah organ negara yang diberi wewenang melakukan penyidikan pada sektor jasa keuangan, dalam hal ini OJK? OJK secara 465 konstitusional tidak memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada gilirannya, masalah dan potensi kekacauan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan kembali kepada Polri. Sementara salah satu tools yang akan digunakan Polri untuk melaksanakan tugas tersebut justru dihapus/dihilangkan. 11) Bahwa dengan diubahnya Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK melalui UU PPSK, maka institusi Polri tidak lagi memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Wewenang penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan bergeser menjadi hanya wewenang OJK. Polri secara kelembagaan tidak lagi berwenang melakukan penyidikan. Fakta hukum ini menimbulkan dampak ketatanegaraan yang cukup serius, di mana terjadi peralihan satu wewenang dari organ Presiden (Polri) kepada lembaga negara independen. Peralihan wewenang dimaksud terjadi secara penuh dari cabang kekuasaan eksekutif kepada cabang kekuasaan lembaga negara independen. Dengan peralihan tersebut, Presiden tidak lagi memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban umum melalui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Sebab, tugas itu sudah berpindah menjadi wewenang OJK. 12) Secara ketatanegaraan, tidak ada ranah kehidupan bernegara yang seharusnya boleh lepas dari kekuasaan penegakan hukum Presiden. Sebab, Presiden-lah yang memegang tanggung jawab penegakan hukum (khususnya dalam lingkup penyidikan dan penuntutan) dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban umum terjaga dengan baik sesuai amanat UUD 1945. Bagaimana mungkin Presiden dapat menjalankan kekuasaan penegakan hukumnya pada sektor jasa keuangan jika peran dari “tangannya” Presiden (Polri) untuk itu dihilangkan? Memang wewenang itu dialihkan ke OJK, tetapi OJK bukanlah organ Presiden. OJK ditentukan oleh undang-undang sebagai lembaga negara independen yang dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Apabila Presiden membutuhkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, 466 Presiden tidak bisa memerintah OJK sebagaimana Presiden dapat memerintah Polri. Sebab, posisi OJK bukanlah sebagai sub organ Presiden, melainkan sebagai lembaga negara independen (independent regulatory agencies) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, di mana Presiden tidak dapat mengintervensinya. 13) Bahwa dengan dampak ketatanegaraan yang demikian, tidak seharusnya wewenang penegakan hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat pada sektor jasa keuangan dihilangkan dari Polri. Wewenang Polri melakukan penegakan hukum pada sektor jasa keuangan mesti tetap dipertahankan agar pelaksanaan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan Presiden dibidang keamanan dan ketertiban umum melalui tugas penegakan hukum tidak terganggu. F. PEMBAHASAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT OJK Dalam agenda mendengarkan keterangan Saksi Pihak Terkait OJK, tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: Diungkapkan oleh Saksi Jus Marfinnoor selaku Penyidik OJK dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menyampaikakan bahwa: 1. Sejak tahun 2015, Penyidik OJK telah menyelesaikan 115 perkara yang dianggap lengkap oleh JPU atau P21, yang terdiri dari 90 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal, dan 20 perkara industri keuangan non-bank, khususnya pada asuransi dan dana pensiun. 2. Adanya koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia c.q Korwas PPNS Bareskrim Polri, dilakukan pada: a. setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan atau SPDP. b. saat proses upaya paksa dalam pencarian, penangkapan, penahanan terhadap tersangka. 3. Dalam struktur organisasi penyidikan sektor jasa keuangan terdapat unsur Polri yang memimpin kelompok penyidikan yang dipimpin oleh Irjen Pol berpangkat bintang 2 dan terdapat supervisor seorang Brigjen Pol bintang 1 dan terdapat ketua tim penyidik berpangkat Komisaris Besar Polisi. 467 4. Saat ini di OJK terdapat 16 penyidik OJK yang terdiri dari 11 penyidik penugasan dari Polri dan 5 penyidik penugasan dari BPKP. 5. Bahwa selaku penyidik OJK, maka diperlukan pengetahuan dan kompetensi yang cukup dalam rangka mengenal proses bisnis industri jasa keuangan. Keterangan Saksi, Ahmad Sathori selaku pengawas eksekutif OJK, yang menyatakan: Bahwa Pengawas Otoritas Jasa Keuangan diberikan mandat oleh Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan PT. Wanartha Life, OJK telah menjalankan berbagai langkah-langkah pengawasan, antara lain melakukan penilaian terhadap kesanggupan pemegang saham untuk dapat mengambil langkah-langkah yang konkret untuk menyelamatkan PT. WAL yang merupakan tanggung jawab dari pemegang saham perusahaan. Terhadap keterangan saksi pihak terkait OJK, dapat disampaikan tanggapan sesuai beberapa fakta berikut: 1. Dengan jumlah 115 perkara yang telah diselesaikan oleh penyidik OJK sejak tahun 2015 sampai saat ini, maka rata-rata penanganan perkara setiap tahun sebanyak 14 perkara. Sementara, data jumlah penanganan perkara oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, diantaranya: a. Tahun 2019, jumlah kasus tindak pidana ekonomi dan khusus yang diselesaikan sebanyak 114 kasus; b. Tahun 2020, hasil yang dicapai Bareskrim Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Ekonomi dan Khusus sebanyak 161 Kasus; c. Tahun 2021, penyidik Bareskrim Polri berhasil menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana ekonomi dan khusus sebanyak 237 kasus; d. Tahun 2022, Bareskrim Polri berhasil menyelesaikan sebanyak 236 kasus tindak pidana ekonomi dan khusus. Atas dasar itu, dengan hilangnya kewenangan Polri sebagai penyidik tindak pidana sektor jasa keuangan pasca diundangkannya UU PPSK, maka berpotensi melumpuhkan penegakan hukum di sektor jasa keuangan secara signifikan. 468 2. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan pemeriksaan saksi OJK bahwa saksi membenarkan bahwa tidak ada koordinasi fisik berkas perkara. Koordinasi dilakukan hanya melalui surat pengantar saja yang ditujukan kepada Bareskrim Polri. Koordinasi yang diakui oleh saksi OJK tersebut jelas bertentangan dengan Putusan MK No. 102/PUUXVI/2018 dan mengabaikan Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP. Bahwa KUHAP menegaskan PPNS tetap di bawah koordinasi penyidik Polri dalam setiap tahapan penyidikan. 3. Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 menyatakan penyidik polri memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana jasa keuangan. Dalam putusan dimaksud juga menyatakan OJK memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana jasa keuangan, yang dalam pelaksanaan penyidikan oleh OJK wajib berkoordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dipersyaratkan penyidik lembaga lain, mengingat jika dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Namun dalam praktiknya berdasarkan data dari Korwas PPNS Bareskrim Polri tidak seluruh perkara yang disidik oleh OJK dilakukan melalui koordinasi dengan Polri. Sebagai contoh pada tahun 2019 sampai dengan 2022 dari total 86 perkara yang diselesaikan oleh OJK, hanya 7 perkara yang dilakukan koordinasi dengan Polri dalam proses penyidikannya. 4. Berkenaan dengan keberadaan anggota Polri yang memimpin kelompok penyidikan di OJK, adalah berstatus Penyidik OJK, bukan sebagai bentuk koordinasi antara 2 (dua) lembaga, yakni penyidik OJK dengan Bareskrim Polri. 5. Jumlah Penyidik OJK yakni 16 penyidik yang terdiri dari 11 penyidik penugasan dari Polri dan 5 penyidik penugasan dari BPKP. Hal ini akan menjadi kesulitan bagi penegakan hukum di sektor jasa keuangan di seluruh wilayah Indonesia pasca diundangkannya UU PPSK. Sementara, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, telah memiliki personil yang memadai, di Mabes Polri sebanyak 279 orang, dan juga tersebar di setiap Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resort (Polres) serta Kepolisian 469 Kota Besar (Poltabes) yang dapat menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan. 6. Bahwa Para Penyidik Polri tindak pidana sektor jasa keuangan telah dibekali dengan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. G. PENUTUP Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka dapat disampaikan kesimpulan berikut: 1. Bahwa sesuai dengan norma Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 Polri diberikan kewenangan konstitusional dalam penegakan hukum berupa penyidikan semua tindak pidana sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam: (i) Undang-Undang Polri yang berkategori sebagai undang-undang organik yaitu pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g yang menyatakan kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang dalam hal ini termasuk penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan (ii) KUHAP Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) yang menegaskan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; 2. Bahwa mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan sudah pernah diputus MK melalui Putusan Nomor 102/PUU- XVI/2018 tentang pengujian UU OJK, dalam putusan ini MK pada pokoknya menyatakan: (i) Penyidik Kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; (ii) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan (iii) Pelaksanaan penyidikan oleh OJK harus dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian; 3. Bahwa Polri secara profesional telah melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan kemampuan mengungkap dan menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan di seluruh wilayah Indonesia oleh Mabes Polri, Polda maupun Polres, Penyidik Polri telah mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak, diantaranya: Penghargaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 470 Keuangan (PPATK), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Satgas Waspada Investasi OJK, maupun lembaga perbankan; 4. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5), Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10), Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10), Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1), Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10), dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) Huruf c UU PPSK, maka berakibat: a. Polri kehilangan kewenangan penyidikan sektor jasa keuangan yang dijamin oleh UUD 1945, UU Polri dan KUHAP. b. Menimbulkan keraguan dari penyidik Polri, untuk melakukan tindakan penanganan pengaduan masyarakat terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. c. Adanya penolakan dari lembaga penegak hukum lainnya terutama kejaksaan sebagai penuntut umum untuk melanjutkan proses penegakan hukum tindak pidana jasa keuangan yang dilakukan melalui penyidikan oleh Polri. d. Penegakan hukum dan acces to justice bagi setiap warga negara menjadi terhambat. 5. Bahwa Polri berpendapat dan meyakini ketentuan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5), Pasal 14 angka 35 Pasal 37D ayat (10), Pasal 15 angka 55 Pasal 67A ayat (10), Pasal 22 angka 41 Pasal 101 ayat (1), Pasal 52 angka 23 Pasal 72A ayat (10), dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c UU PPSK yang menjadikan hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 30 ayat (4), UU Polri dan KUHAP yang secara jelas telah menjamin wewenang penyidik Polri dalam melakukan penyidikan atas semua tindak pidana; dan 6. Bahwa keberadaan PP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan” bertentangan dengan UU PPSK yang secara jelas menyebutkan hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. 471 [2.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan bertanggal 10 November 2023 yang diterima Mahkamah pada 10 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Secara umum, OJK berpendapat para Pemohon tidak memiliki legal standing dan tidak terdapat kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan a quo. Selain itu, permasalahan yang disampaikan oleh Para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusional di Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang telah disampaikan OJK secara lengkap dalam Keterangan pada tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya: a. permasalahan Pemohon I adalah terkait pelaksanaan kewenangan OJK mengenai pengelola statuter dan pelaksanaan pengawasan kepada Lembaga Jasa Keuangan. Dengan demikian, dalil Pemohon I bahwa OJK telah melakukan pengabaian dan memenuhi tindak pidana dalam Pasal 53 dalam Pasal 8 angka 22 UU P2SK adalah tidak tepat secara hukum karena Pasal 53 ditujukan kepada “Setiap Orang” dalam batasan pengertian Pasal 1 angka 55 UU P2SK, yaitu kepada pihak-pihak yang menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, dan bukan ditujukan kepada OJK; b. permasalahan Pemohon II merupakan dugaan tindak pidana yang bukan merupakan tindak pidana sektor jasa keuangan serta tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon II melakukan pelaporan kepada OJK; c. permasalahan Pemohon III berkaitan dengan perkoperasian dan ruang lingkup perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai ketentuan UU P2SK bukan merupakan ruang lingkup kewenangan OJK; d. permasalahan Pemohon IV sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. MAP selaku Pemegang Saham Pengendali dan afiliasinya di PT WAL, OJK telah menanggapi surat pengaduan Pemohon IV sebagaimana surat OJK Nomor: S-1643/EP.1212/2021 tanggal 9 Juni 2021 perihal Tanggapan atas Pengaduan dan Pertanyaan yang pada pokoknya mendorong perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya 472 pada seluruh pemegang polis termasuk meminta pemegang saham pengendali dan manajemen PT WAL untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan dan kewajiban kepada pemegang polis dan OJK telah mengenakan sanksi kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. alasan Pemohon V dan Pemohon VI yang menekankan pada adanya potensi pelanggaran hak Pemohon V dan Pemohon VI terhadap kepastian hukum yang adil, mereduksi kewenangan Kepolisian Negara RI, dan tidak memberikan kemudahan akses keadilan (access to justice), OJK berpendapat bahwa hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan penerapan norma (implementasi) kewenangan penyidikan OJK agar dapat tetap mengedepankan perlindungan hak Pemohon V dan Pemohon VI, tidak terkait dengan konstitusionalitas kewenangan penyidikan OJK dimaksud. Selain itu, mengacu pada ketentuan dalam Pasal 9 jo. Pasal 10 ayat (1) POJK Penyidikan, setiap pihak dapat menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada OJK secara langsung atau tertulis. Sehingga, dalil Pemohon V dan VI yang membutuhkan waktu tersebut tidak relevan karena terdapat pilihan pengaduan secara langsung ataupun tertulis. 2. Selain itu OJK membantah keterangan Saksi dari Pemohon atas nama Johanes Buntoro Fistanio pada tanggal 11 September 2023 mengenai adanya pengakuan salah satu Dewan Komisioner OJK di Gatra bahwa pada tanggal 10 Des 2022 bisa berkomunikasi dengan tersangka yang sudah DPO sebagaimana disampaikan oleh Saksi atas nama Ahmad Sathori yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 2 November 2023 bahwa OJK secara konsisten melakukan perlindungan kepada Pemegang Polis. Selain itu, dalam beberapa kesempatan baik tertulis maupun melalui pertemuan secara virtual OJK telah meminta kepada Pemegang Saham PT WAL untuk kembali ke Indonesia untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya termasuk melalui Tim Likuidasi untuk melakukan semua upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pengembalian aset pemegang polis. Sebagai bentuk dukungan OJK terhadap proses hukum yang berjalan, pada tanggal 5 Oktober 2023 OJK telah memenuhi panggilan Badan Reserse 473 Kriminal Polri terkait dengan dugaan tindak pidana pada PT WAL yang diduga dilakukan oleh pihak pengurus maupun pihak lain di PT WAL. 3. Oleh karena itu, OJK berpendapat bahwa telah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UU MK sehingga dengan demikian Permohonan Para Pemohon layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 4. Namun jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat yang berbeda, maka OJK menyerahkan kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, dan putusan-putusan berikutnya). B. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON SEPANJANG MENGENAI KOORDINASI TELAH DINILAI DAN DIPUTUS OLEH YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018 YANG BERSIFAT FINAL AND BINDING 1. OJK berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi RI telah mempertimbangkan hal-hal yang menjadi argumentasi para Pemohon sepanjang terkait dengan koordinasi dalam Putusan Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 berkaitan dengan kewenangan penyidikan OJK in casu Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK. 2. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pertimbangan hukum bahwa kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian (vide hlm 235, 3.16). 3. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 49 ayat 6 dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK dan Penjelasannya telah diatur bahwa dalam melaksanakan 474 penyidikan di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sebagai bagian sistem peradilan pidana terpadu integrated criminal justice system, Otoritas Jasa Keuangan perlu menegaskan kewenangan dengan tetap mengedepankan fungsi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 6 dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang telah mengatur adanya koordinasi dengan Kepolisian Negara RI dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh OJK telah sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018. 5. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final yakni Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya. 6. Sehingga, dalam tataran pelaksanaannya yang diperlukan adalah mengatur bagaimana fungsi koordinasi antara OJK dan Kepolisian Negara RI dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal mana, menurut hemat kami bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas kewenangan penyidikan OJK, melainkan pada tataran teknis pelaksanaan/tataran implementatif kewenangan tersebut agar dapat efektif dan sesuai dengan tujuan pembentukan OJK dan kebutuhan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, permohonan a quo tidak memenuhi kriteria sebagai permohonan yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. C. KESIMPULAN OJK TERHADAP DALIL PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN Sebelum OJK menyampaikan kesimpulan terhadap norma materi yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon, terlebih dahulu OJK akan menyampaikan kesimpulan secara umum mengenai dasar hukum dan tujuan pembentukan OJK, latar belakang kewenangan penyidikan OJK, dan pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh OJK merupakan bagian dari integrated criminal justice system sebagai berikut: 1. Dasar Hukum dan Tujuan Pembentukan OJK 475 1.1. Pembentukan OJK merupakan salah satu pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang mengamanatkan untuk membentuk undang- undang yang mengatur mengenai perekonomian nasional. 1.2. Selain itu berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI) juga telah mengamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. 1.3. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut kemudian dibentuk berdasarkan UU OJK dengan tujuan pembentukan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (vide Penjelasan Umum UU OJK). 1.4. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pembentukan OJK tersebut di atas, para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa cita-cita tersebut hanya akan terwujud dengan memberikan 4 (empat) pilar kewenangan OJK dalam UU OJK, yaitu meliputi kewenangan pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan penyidikan di sektor jasa keuangan (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 Angka 1.8 hlm. 166). 1.5. Sebagaimana dimuat dalam Naskah Akademik UU P2SK dinyatakan bahwa otoritas keuangan perlu meningkatkan faktor peningkatan literasi dan penegakan peraturan, khususnya yang terkait dengan perlindungan konsumen dan dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lebih kuat untuk secara bersamaan mengembangkan sektor keuangan dan menjaga stabilitas keuangan (vide Naskah Akademik UU P2SK hlm. 40) 1.6. Bentuk penguatan penegakan hukum ini dituangkan dalam rumusan berbagai pasal yang ada dalam UU P2SK, dimulai dari penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan, jenis pelanggaran dan perbuatan tindak pidana di sektor jasa 476 keuangan, termasuk ketentuan mengenai mekanisme pemidanaan dan konsep penegakan hukumnya (vide Penjelasan Umum UU P2SK). 2. Latar Belakang Kewenangan Penyidikan OJK 2.1. Kewenangan penyidikan OJK diberikan untuk mendukung tercapainya tujuan pembentukan OJK sebagaimana diuraikan dalam angka 1 tersebut di atas. Hal tersebut sejalan pula dengan Keterangan Pemerintah dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2023 yang menekankan bahwa pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK merupakan original intent para pembentuk undang-undang (dalam hal ini adalah DPR dan Pemerintah) untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi dan disrupsi teknologi. 2.2. Dengan demikian, pengaturan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam UU P2SK merupakan upaya Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang (policy maker) dalam melaksanakan kewenangan open legal policy untuk membentuk norma tertentu yang tidak bertentangan dengan Konstitusi. 2.3. Oleh karena itu OJK sebagai pelaksana undang-undang tentunya akan melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 49 dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK agar penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan terlaksana secara optimal dan efektif. 2.4. Bahwa mengenai pengujian norma dalam ketentuan Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK dalam permohonan a quo, OJK berpandangan bahwa UU P2SK pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan OJK melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan. OJK berpandangan bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatur ataupun menganulir kewenangan Kepolisian RI untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur secara khusus dalam UU Kepolisian Negara RI dan KUHAP. 2.5. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 halaman 97 dan 98 angka 3.13.3 dan 3.13.6 yang pada pokoknya kewenangan penyidikan tidak dimaksudkan untuk tersentralisasi dalam satu lembaga tertentu namun 477 tertata dalam suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). 3. Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan oleh OJK Merupakan Bagian dari Integrated Criminal Justice System 3.1. Dalam pelaksanaan konsep criminal justice system (sistem peradilan pidana), tujuan utamanya adalah untuk menanggulangi tindak pidana. 3.2. Sejalan dengan pandangan DPR dalam Keterangan yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 September 2023, integrated criminal justice system dalam konteks peradilan di Indonesia adalah suatu keadaan di mana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional, yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing, sebagaimana fungsi dan kewenangannya diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana. 3.3. Penanggulangan tindak pidana dalam penegakan hukum sektor jasa keuangan mengalami perkembangan dan perubahan mengikuti kebutuhan hukum di sektor jasa keuangan. Sebelum UU OJK, penyidikan: a. tindak pidana pasar modal dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Bapepam (vide Pasal 101 ayat (2) UU PM). b. tindak pidana lain selain pasar modal dilakukan oleh Kepolisian Negara RI karena kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya (vide Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). 3.4. Sejak berlakunya UU OJK, penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan OJK, selain Penyidik Kepolisian Negara RI (vide Pasal 49 ayat (1) UU OJK). 3.5. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana Prof Dr. Topo Santoso, S.H., M.H dalam Affidafit tanggal 30 Oktober 2023: a. Di Indonesia, terdapat sejumlah lembaga yang berwenang menyidik, yakni: 478 1. Polisi (berdasarkan KUHAP dan UU Kepolisian); 2. Kejaksaan (berdasarkan KUHAP Pasal 284 dan UU Kejaksaan, UU Pengadilan HAM); 3. PPNS (Berdasarkan KUHAP dan beberapa UU seperti UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Imigrasi, UU Perpajakan, UU Kehutanan, dll); 4. BNN (berdasarkan UU Narkotika); 5. Penyidik OJK (PPNS, Polisi, dan Pegawai Tertentu); 6. Petugas TNI AL (UU Kelautan/ UU Perikanan); dan 7. PPNS Pemda (KUHAP, UU Pemerintahan Daerah). b. Jadi, sudah merupakan politik hukum di Indonesia, dan telah berlangsung dalam waktu panjang, yang berwenang melakukan penyidikan bukan hanya kepolisian saja, tetapi juga lembaga- lembaga lainnya. c. Lagipula, KUHAP mengatur hukum acara pidana umum, sedangkan yang khusus diatur di luar KUHAP, misalnya ada ketentuan yang berbeda dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang diatur di luar KUHAP bukan berarti merupakan suatu penyimpangan yang dilarang, apalagi dipandang sebagai pelanggaran terhadap integrated criminal justice system ataupun Konstitusi Republik Indonesia. Demikian juga jika ada lembaga-lembaga yang memiliki wewenang khusus dalam undang- undang di luar KUHAP. d. Hal yang sama juga terjadi dalam hukum pidana materiil, dimana ketentuan-ketentuan dalam KUHP merupakan ketentuan yang bersifat umum, dan ada ketentuan dalam undang-undang di luar KUHP yang bersifat khusus yang adakalanya berbeda dari ketentuan KUHP. Tentu hal itu tidaklah boleh dipandang bertentangan dengan integrated criminal justice system di Indonesia, apatah lagi bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia. e. Di negara lain seperti Inggris, ada Financial Conduct Authority (FCA) yang memiliki peran sebagai regulator pasar modal dan memiliki kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran di sektor keuangan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi. 479 f. Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum dan penegakan hukum yang berbeda-beda, sehingga struktur dan keberadaan lembaga penyidik tindak pidana bisa bervariasi di setiap negara. g. Dalam politik hukum di Indonesia dan telah berlangsung dalam waktu panjang, yang berwenang melakukan penyidikan bukan hanya kepolisian saja, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya, antara lain jaksa, PPNS, pejabat TNI AL, BNN, dan pegawai tertentu OJK. 3.6. Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan OJK tersebut UU P2SK telah mengamanatkan agar OJK melaksanakan kewenangannya berdasarkan KUHAP, kecuali diatur khusus dalam UU P2SK yaitu: Pasal 49 ayat (1) “Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. … b. … c. … Yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan”. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) “Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai koordinator dan pengawas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Pasal 49 ayat (6) “Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Penjelasan Pasal 49 ayat (6) “Sebagai bagian sistem peradilan pidana terpadu integrated criminal justice system, Otoritas Jasa Keuangan perlu menegaskan kewenangan dengan tetap mengedepankan fungsi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 3.7. Hal ini sejalan pula dengan pandangan Ahli Agus Riwanto dari Pemohon dalam persidangan tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam bingkai integrated criminal justice system, sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan prinsip integrated criminal justice system dan prinsip kewajiban membangun koordinasi antara penyidik lembaga negara dan 480 dengan penyidik kepolisian (vide Risalah Persidangan tanggal 25 September 2025, hlm. 12). 3.8. Dengan demikian, kewenangan penyidikan OJK tersebut merupakan bagian dari integrated criminal justice system dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk menciptakan penguatan dan pengembangan sektor keuangan nasional. D. KESIMPULAN OJK MENGENAI PENGATURAN PEGAWAI TERTENTU TELAH BERLANDASKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM 1. OJK berpandangan bahwa pengaturan mengenai penyidik pegawai tertentu adalah konstitusional, berlandaskan asas kepastian hukum serta sangat dibutuhkan karena kekhususan tindak pidana di sektor jasa keuangan dan teknik investigasi yang memerlukan keahlian khusus. 2. Selain itu, penegakan hukum di sektor jasa keuangan tidak harus selalu dengan pemberian sanksi pidana, tetapi perlu mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu sehingga ketentuan penyidik pegawai tertentu merupakan pondasi penguatan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. 1. Pegawai Tertentu Berlandaskan Asas Kepastian Hukum 1.1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan konsep Negara Hukum, semua penyelenggaraan kegiatan bernegara didasarkan pada hukum. 1.2. Dalam paham Negara Hukum, pada hakikatnya hukum sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (nomocrasy) dan doktrin “the Rule of Law and not of Man”. Dalam kerangka ‘the rule of Law’, pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (equality before the law), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktik (due process of law).(Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. (b), “Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”, 2006) 1.3. Gagasan Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan 481 berkeadilan. Sehingga sistem hukum tersebut dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing). 1.4. Menurut Julius Stahl (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 angka 3.14 hlm. 175), konsep Negara Hukum memiliki empat ciri penting yaitu: a. Perlindungan hak asasi manusia; b. Pembagian kekuasaan; c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan d. Peradilan tata usaha negara (vide Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 Angka 3.14 hlm. 175). 1.5. Sejalan dengan ciri Negara Hukum menurut Julius Stahl tersebut, dalam menjalankan pemerintahan, para aparatur negara harus berdasarkan pada undang-undang yang dibentuk sesuai dengan kewenangannya. 1.6. Pengaturan mengenai penyidik OJK dimuat Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK, yang pada pokoknya mengatur bahwa Penyidik OJK terdiri atas pejabat penyidik Kepolisian RI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan pegawai tertentu yang pelaksanaannya mengacu/berdasar pada koridor hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP (vide Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK). 1.7. Berdasarkan uraian tersebut serta pendapat filsuf ahli hukum di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penyidikan OJK sejalan dengan asas supremasi hukum dimana pelaksanaannya didasarkan pada hukum yaitu UU P2SK yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR. 1.8. Alasan Para Pemohon terkait adanya ketidakpastian hukum karena berlakunya ketentuan mengenai “pegawai tertentu” sebagai salah satu komponen Penyidik OJK tidak sejalan dengan KUHAP yang hanya mengenal 2 (dua) elemen institusi yakni pejabat Kepolisian Negara RI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, adalah kurang tepat. 482 1.9. Mengacu asas lex specialis derogat legi generali, bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), dan sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori, dalam hal ini, UU P2SK merupakan pengaturan yang bersifat lebih khusus daripada KUHAP dan merupakan pengaturan yang terbaru dibandingkan dengan KUHAP. 1.10. Namun demikian, ketentuan yang diatur dalam UU P2SK tetap mengutamakan landasan peraturan perundang-udangan dan keadilan dalam penyelenggaraannya, termasuk wajib berdampingan dengan hukum positif lain dan tetap berjalan sesuai koridor yang diatur di dalamnya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tanpa melangkahi atau pun menyalahi kewenangannya masing-masing. 1.11. Hal ini sejalan juga dengan pandangan Ahli Hukum Pidana Prof Dr. Topo Santoso, S.H., M.H dalam Affidafit tanggal 30 Oktober 2023 bahwa: a. Konstitusi Indonesia tidak melarang adanya penyidik yang bukan polisi, PPNS, dan jaksa. Secara konstitusional, penyelenggaraan penyidikan tindak pidana dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Namun, peran penyidik juga dapat dilakukan oleh instansi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Sebelum adanya perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi, ada banyak penyidik yang bukan anggota Polisi, bukan jaksa, dan bukan PPNS, dengan demikian ada penyidik independen dari KPK sendiri (penyidik yang diangkat oleh KPK). b. Lagipula perlu dijelaskan di sini bahwa, berdasarkan Putusan MK pada Perkara No. 28/PUU-V/2007, yang dikutip kembali dalam Putusan MK No. 16/PUU-X/2012 dan kembali ditegaskan dalam Putusan No. 2/PUU-X/2012 yang antara lain menyatakan bahwa kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 483 1945 tetapi dari undang-undang. Pada pertimbangan Putusan MK itu, Mahkamah bahkan tegas bahwa:”…maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menurut Mahkamah tidaklah tepat.” c. Di sini titik persamaan dengan OJK adalah, bahwa KPK dan OJK sama-sama merupakan lembaga independen yang menangani tindak pidana khusus di luar KUHP. Meskipun perkara No 109/PUU-XIII/2015 bukan berkaitan dengan penyidik OJK, melainkan penyidik KPK, namun ada substansi yang erat yakni sebagai lembaga independen penegakan hukum, maka penyidiknya tidak terbatas hanya penyidik polisi atau PPNS sebagaimana diatur dalam KUHAP (yang merupakan aturan hukum acara pidana umum). Jadi, meskipun polisi adalah penyidik tindak pidana yang umum, juga ada kemungkinan instansi lain dapat menjadi penyidik berdasarkan undang-undang yang berlaku. d. Jadi merupakan suatu kekeliruan adanya pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan penyidik di luar penyidik polri dan PPNS melanggar UUD 1945 dengan dasar bahwa di UUD 1945 kedudukan dan tugas dan kewenangan Polri diatur. Selain itu juga acapkali disebutkan bahwa dalam KUHAP hanya dikenal penyidik Polri dan PPNS. Adanya lembaga di luar Polri, seperti kejaksaan, penyidik TNI AL, meskipun tidak terdapat aturannya di KUHAP bukan berarti berlawanan dengan konstitusi. Sebab, KUHAP merupakan suatu undang-undang (UU No. 8 Tahun 1981) sehingga tidak dapat digunakan sebagai batu uji bagi ketentuan dalam norma yang diatur dalam undang-undang. e. Ketentuan mengenai penyidik PPNS itu diatur dalam KUHAP yang lahir pada tahun 1981 (42 tahun yang lalu). Yakni ketika sistem kepegawaian sangat berbeda dengan saat ini. Saat ini selain ada PNS juga ada PPPK (pegawai pemerintah perjanjian kerja). Ada juga pegawai-pegawai tetap dari berbagai lembaga yang tidak termasuk dalam PNS dan PPPK. Mereka itu adalah 484 pegawai tetap, bekerja dalam suatu institusi independen yang dibentuk oleh suatu undang-undang. Hal ini jelas dalam hal pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Mereka memiliki skill, profesionalitas, dengan penguasaan di bidangnya (sektor jasa keuangan); f. Bahwa seharusnya KUHAP justru yang harus diamandemen, atau ada KUHAP baru dengan banyaknya perkembangan dalam hukum acara pidana dan juga lahirnya KUHP Baru dan adanya berbagai lembaga independen yang dibentuk dengan undang- undang. Jadi, bisa Ahli tegaskan bahwa keberadaan penyidik “hanya” polisi dan PPNS bukan merupakan norma dalam UUD 1945 tetapi merupakan norma dalam undang-undang. Tentu saja hal ini tidak bisa dijadikan sebagai batu penguji bagi norma tentang penyidik pegawai tertentu OJK dalam UU P2SK. 1.12. Bahwa selain itu, pandangan ahli Para Pemohon I Gede Widhiana Suarda yang disampaikan dalam persidangan tanggal tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya menekankan bahwa penyebutan unsur pegawai tertentu tidak dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia dan dalam undang-undang pidana khusus juga tidak dikenal adanya untur pegawai tertentu sebagai penyidik adalah pandangan yang tidak tepat dan tidak berdasar secara hukum, mengingat sebagaimana disampaikan oleh Ahli Prof Dr. Topo Santoso, S.H., M.H dalam Affidafit tanggal 30 Oktober 2023 bahwa ketentuan mengenai penyidik PPNS itu diatur dalam KUHAP yang lahir pada tahun 1981 (42 tahun yang lalu) ketika sistem kepegawaian sangat berbeda dengan saat ini. Selain itu, keberadaan penyidik “hanya” polisi dan PPNS bukan merupakan norma dalam UUD 1945 merupakan norma dalam undang-undang yang berdasarkan UU P2SK telah menegaskan norma pegawai tertentu sebagai penyidik. 1.13. Dengan demikian, mengacu pada teori hierarki norma hukum dan asas-asas hukum yang berlaku, tidak terdapat ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. 485 E. KEKHUSUSAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN TEKNIK INVESTIGASI MEMERLUKAN PENYIDIK PEGAWAI TERTENTU 1. Tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan tindak pidana ekonomi sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ditekankan pada perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan secara finansial. 2. Untuk melakukan investigasi/penyidikan yang efektif di sektor jasa keuangan, menurut pandangan OJK, Penyidik perlu memahami: a. unsur tindak pidana yang ditegakkan; b. lingkungan dan teknologinya; c. teknik-teknik untuk mendapatkan bukti; d. kewenangan akses terhadap data, area atau orang yang diperlukan; dan e. going concern lembaga jasa keuangan dan keterkaitan antar lembaga jasa keuangan yang satu dengan yang lainnya serta dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. 3. Pegawai OJK selaku pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan memiliki pengetahuan/kompetensi khusus tersebut dan memahami industri jasa keuangan secara detail termasuk teknologi yang melekat pada industri jasa keuangan. 4. Selain hal tersebut, Pegawai Tertentu di OJK memiliki nilai tambah sebagai penyidik di sektor jasa keuangan karena: a. tugas dan fungsi sebagai pengawas serta pola rotasi pegawai di OJK mendukung terbentuknya keahlian penyidik yang khusus di sektor jasa keuangan; b. pengalaman dan kemampuan mengawasi sektor jasa keuangan akan mempercepat mempelajari jenis tindak pidana di sektor jasa keuangan termasuk perluasan tindak pidana dalam UU P2SK; dan c. Saat beralihnya tugas dan fungsi Bapepam LK kepada OJK, penyidik PPNS Bapepam LK juga beralih ke OJK dan telah memiliki pengetahuan khusus di sektor jasa keuangan. 5. Hal ini sejalan juga dengan pandangan Ahli Hukum Pidana Prof Dr. Topo Santoso, S.H., M.H dalam Affidafit tanggal 30 Oktober 2023 bahwa tujuan/maksud atau prinsip yang berada dibalik atau yang mendasari suatu aturan undang-undang yang memberikan kewenangan menyidik tindak pidana tertentu sekurangnya ada 3 (tiga) alasan dibalik politik hukum 486 mengapa penyidik pegawai tertentu Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan penyidikan, yakni: a. Alasan Expertise and Resources Pegawai OJK seringkali memiliki pengetahuan dan pelatihan khusus dalam bidang sektor jasa keuangan seperti perbankan dan pasar modal, mengetahui modus operandi tindak pidana di sektor ini, mengetahui business proses di bidang jasa keuangan, mengetahui kerumitan tindak pidana yang terjadi, dll. Mereka juga memiliki sumber daya di bidang sektor jasa keuangan yang sangat membantu proses penyelidikan dan penyidikan di bidang ini. b. Alasan Mempercepat Proses (Streamlining the Process) Dengan diberikannya kewenangan penyidikan kepada pegawai tertentu OJK (pada tindak pidana-tindak pidana di sektor jasa keuangan) maka hal ini membantu terjadinya proses penanganan perkara pidana khusus yang lebih efisien, fokus dan cepat. Otoritas Jasa Keuangan dapat berinisiatif memproses secara administratif ataukah memulai penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah lembaga ini lakukan, mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian memutuskan apakah akan meneruskan kepada pihak penuntut umum ataukah tidak. Proses yang cepat ini akan mengurangi berlarut-larutnya perkara. c. Alasan Pengetahuan yang Khusus dan Fokus Pegawai OJK mengkhususkan pada penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, dan membangun pemahaman yang lebih dalam (in-depth understanding) dan juga keahlian (expertise) dalam bidang (area) ini. Mereka menjadi lebih familiar dengan kerangka hukumnya, standar- standar internasional, dan pengalaman terbaik (best practices) yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam penyidikan tindak pidana khusus tersebut. 6. Hal ini sejalan dengan pandangan Pemerintah dan DPR yang disampaikan dalam Keterangan pada persidangan tanggal 3 Agustus 2023 bahwa pada pokoknya adanya penyidik OJK dari pegawai tertentu tersebut muncul karena tindak pidana atau hal-hal yang menyangkut pelanggaran tindak pidana atau tindak pidana di sektor jasa keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun 487 kelembagaan. Bahwa adanya kekhususan tersebut, maka permasalahan di sektor jasa keuangan perlu ditangani secara hati-hati oleh orang yang khusus dan ahli di bidangnya. Sehingga penambahan unsur penyidik OJK dari pegawai tertentu, kiranya sudah semestinya mengingat penyidik tindak pidana yang kompleks di sektor keuangan, memerlukan keahlian khusus. 7. Selain itu, hal ini diperkuat dengan Keterangan Saksi OJK atas nama Jus Marfinnoor yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 2 November 2023 bahwa dengan pengalaman selama 8 tahun, belum dapat mengusai seluruh Undang-Undang yang mengatur ketentuan pidana dan proses bisnis industrinya, sehingga dibutuhkan penyidik tertentu yang berasal dari internal OJK yang lebih mengenal bisnis industrinya untuk di didik menjadi Penyidik tertentu. 8. Dengan demikian, adanya kekhususan tindak pidana dan teknik investigasi di sektor jasa keuangan serta nilai tambah yang telah dimiliki oleh Pegawai OJK tersebut di atas, ketentuan mengenai Pegawai Tertentu sebagai penyidik telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa keuangan yang efektif dan optimal dalam melindungi masyarakat/konsumen sektor jasa keuangan serta perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks. F. KONSEP PENEGAKAN HUKUM DI SEKTOR JASA KEUANGAN TIDAK HARUS SELALU DENGAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA, TETAPI PERLU MENGEDEPANKAN PEMULIHAN KEADAAN PIHAK YANG DIRUGIKAN TERLEBIH DAHULU 1. Pada pokoknya, OJK berpandangan bahwa terdapat kekhususan mekanisme pemidanaan di sektor jasa keuangan yakni 3 (tiga) mekanisme yang mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu yaitu Penyelesaian Pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Jasa Keuangan Pada Tahap Penyelidikan, prinsip Una Via, dan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (disgorgement). 2. Memperhatikan mekanisme tersebut, keberadaan penyidik Pegawai Tertentu OJK akan mendukung tercapainya tujuan pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu. 488 3. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 4. Selain itu sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ijinkan kami mengutip pendapat hukum Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H dalam Affidafit tanggal 30 Oktober 2023 bahwa: a. Ada beberapa negara di dunia di mana penyidik tindak pidana bukan hanya terbatas pada polisi dan jaksa. Sistem penegakan hukum dapat bervariasi di setiap negara, dan beberapa negara mengizinkan atau memiliki lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Misalnya, beberapa negara memiliki Komisi Antikorupsi atau badan serupa yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Negara- negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Norwegia memiliki lembaga independen yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Keberadaan penyidik selain polisi dan jaksa dalam penegakan hukum dapat memiliki aspek positif terhadap sistem peradilan pidana yang terintegrasi. b. Keunggulan dari kehadiran lembaga penyidik independen adalah adanya diversitas dan perspektif yang berbeda dalam menyelidiki tindak pidana. Ini dapat meningkatkan objektivitas dan kesempatan menemukan bukti yang lebih kuat. Lembaga independen juga dapat membantu mengurangi potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi jika penyidik hanya berasal dari polisi atau jaksa. G. KEBERADAAN PENYIDIK PEGAWAI TERTENTU MERUPAKAN PONDASI PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM DI SEKTOR JASA KEUANGAN 1. Sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-XV/2018, bahwa “…kewenangan OJK yang diberikan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari politik hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oleh karenanya, diperlukan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu sehingga kegiatan dalam sektor jasa keuanganan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh 489 secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat…”. 2. Ketentuan penyidik Pegawai Tertentu sudah selayaknya dipandang sebagai kelengkapan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu dalam mewujudkan tujuan pembentukan OJK dan UU P2SK, yaitu untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. H. KETENTUAN PENYIDIK PEGAWAI TERTENTU BERLAKU DAN MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT SEJAK TANGGAL UU P2SK DIUNDANGKAN 1. OJK berpandangan bahwa keberlakuan ketentuan mengenai Pegawai Tertentu juga berlaku seketika saat UU P2SK diundangkan dan tidak bergantung pada suatu jangka waktu tertentu untuk mengimplementasikannya. 2. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 341 UU P2SK diatur bahwa “...Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan...”, yaitu pada tangal 12 Januari 2023. 3. Sejalan pula dengan pandangan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. dalam buku Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya (hal. 151) bahwa suatu undang-undang yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara. 4. Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, dapat OJK sampaikan bahwa saat beralihnya tugas dan fungsi Bapepam LK kepada OJK, penyidik PPNS Bapepam LK juga beralih menjadi pegawai OJK dan telah memiliki pengetahuan khusus di sektor jasa keuangan. Berdasarkan data yang ada, kurang lebih terdapat 92 (sembilan puluh dua) orang ex-PPNS Bapepam LK yang saat ini merupakan pegawai OJK. Dengan demikian, penyidik Pegawai Tertentu akan dapat dipenuhi pada saat ini dengan mengaktifkan kembali ex-PPNS Bapepam LK melalui pendidikan investigasi/penyidikan oleh Kepolisian Negara RI dengan mempertimbangkan kesesuaian level jabatan, umur, dan pengetahuan yang perlu dipetakan kembali serta mempertimbangkan pelaksanaan tugas existing yang diemban oleh ex-PPNS Bapepam LK tersebut. 490 5. Berdasarkan pemetaan awal oleh internal OJK, kebutuhan penyidik OJK terdiri dari 5 (lima) tim yang masing-masing tim beranggotakan 10 (sepuluh) penyidik untuk dapat melaksanakan kewenangan penyidikan secara optimal dan efektif berdasarkan UU P2SK. Pemenuhan jumlah penyidik tersebut akan sangat sulit dipenuhi jika hanya bergantung pada penugasan dari Kepolisian Negara RI dan PPNS [vide Surat Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan selaku Plt. Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia dan Manajemen Strategis Nomor kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia SR-1/MS.7/2022 tanggal 13 Oktober 2022 hal Penghadapan dan Permintaan Pegawai Penugasan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Otoritas Jasa Keuangan (Bukti PT OJK-6)]. 6. Dapat kami sampaikan bahwa penugasan penyidik di OJK memiliki jangka waktu yang terbatas, yaitu untuk penugasan penyidik Kepolisian Negara RI dan PPNS selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan OJK. Dalam hal permohonan perpanjangan tidak disetujui oleh instansi asal maka penyidik tersebut akan ditarik kembali ke instansi asalnya. Dalam hal terjadi pergantian personil penyidik dari instansi asal yang ditugaskan sebagai penyidik di OJK maka penyidik baru tersebut harus memulai siklus adaptasi dan pembelajaran kembali terkait pengetahuan di sektor jasa keuangan. 7. Dengan demikian, kesinambungan (continuity) penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan menjadi terganggu, dikarenakan penyidik penugasan yang baru memerlukan waktu untuk mempelajari kasus mengingat perkara di sektor jasa keuangan biasanya melibatkan data dan informasi yang memerlukan pengetahuan spesifik mengenai sektor jasa keuangan. 8. Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, OJK berpandangan bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo, tidak mengubah urgensi diperlukannya keberadaan penyidik Pegawai Tertentu yang berasal dari pegawai OJK sebagai pelengkap dalam tim penyidik. Sehingga dalam hal terdapat perubahan penyidik dari Kepolisian Negara RI atau PPNS karena rotasi di instansi asal, selesainya jangka waktu penugasan, atau hal lain (pensiun), maka penyidik Pegawai Tertentu dapat memastikan kontinuitas penyidikan di sektor jasa keuangan. 491 9. Untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dan optimal di sektor jasa keuangan, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pertimbangan hukum terkait keberlakuan ketentuan Pegawai Tertentu tersebut. I. KETENTUAN PEGAWAI TERTENTU SEJALAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 109/PUU-XIII/2015 1. Ketentuan Pegawai Tertentu sebagai bagian dari Penyidik telah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pandangan hukum mengenai kedudukan hukum Pegawai Tertentu adalah konstitusional. 2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU KPK) sepanjang frasa penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai hanya penyidik yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. 3. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum bahwa: “... perbedaan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP tidak dapat dianggap sebagai ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan melainkan sebuah pengaturan khusus yang merupakan instrumen hukum pendukung dalam pelaksanaan tugas KPK agar menjadi lebih optimal...”. “...selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan KPK sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan yang dengan demikian seharusnya tidak memiliki ketergantungan secara tidak rasional dengan lembaga lain. Ketergantung terhadap lembaga lain akan membuka peluang intervensi lembaga lain tersebut kepada KPK yang dapat menyebabkan KPK menjadi tidak optimal dalam melaksanakan fungsinya bahkan dapat melemahkannya...”. 492 “...berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah Pasal 45 ayat (1) UU KPK tidak dapat ditafsirkan bahwa KPK hanya dapat merekrut penyidik dari kepolisian sebagaimana didalilkan oleh pemohon namun KPK juga dapat merekrut sendiri penyidiknya. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum...”. 4. Selain itu sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hal ini sejalan juga dengan pandangan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H dalam Affidafit tanggal 30 Oktober 2023 bahwa: a. Sebagaimana berbagai pertimbangan MK dalam Putusan pada Perkara No. 109/PUU-XIII/2015, MK berpendapat jelas bahwa penyidik KPK tidak harus berasal dari institusi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Menurut MK, KPK juga memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya. Dalam putusan a quo, MK juga pada intinya berpendapat bahwa adanya UU No, 30/2002 sebagai Lex Specialis terhadap KUHAP. Dengan kedudukan demikian maka adanya penyidik di luar kepolisian merupakan suatu lex specialis terhadap KUHAP. b. Pada pertimbangan Putusan MK itu, Mahkamah bahkan tegas bahwa: “…maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menurut Mahkamah tidaklah tepat.” 5. Dengan demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 dan dikaitkan dengan tujuan pembentukan OJK sebagai lembaga negara independen, sudah selayaknya dipahami bahwa di luar penyidik yang diberikan wewenang berdasarkan KUHAP juga dikenal secara hukum penyidik yang diberikan wewenang berdasarkan oleh undang-undang di luar KUHAP, dan hal ini bukan merupakan hal yang baru. Untuk melengkapi Kesimpulan OJK tersebut izinkan juga OJK menyampaikan implementasi penyidikan yang dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-XVI/2018, dampak dikabulkannya permohonan, dan pandangan OJK mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan, sebagai berikut: 493 A. IMPLEMENTASI PENYIDIKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 102/PUU-XVI/2018 1. Mengenai implementasi penyidikan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018, dapat OJK sampaikan bahwa dalam perkembangannya OJK telah memiliki Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara RI, yaitu Nomor PRJ- 36/D.01/2014 dan Nomor B/44/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang diperpanjang dengan Nota Kesepahaman Nomor MOU-2/D.01/2020 dan Nomor NK/6/II/2020 tentang Kerja Sama Pengamanan dan Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan yang pada pokoknya bermaksud sebagai pedoman bagi OJK dan Kepolisian Negara RI dalam rangka kerja sama pengamanan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dengan ruang lingkup meliputi bantuan pengamanan, penegakan hukum (termasuk melaksanakan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan), pemanfaatan sarana dan prasarana, pemanfaatan dan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, pertukaran data dan/atau informasi, dan kegiatan lain yang disepakati (Bukti PT OJK-3). 2. Sebagai implementasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut yaitu adanya: 1) pemberitahuan dimulainya penyidikan (vide Bukti Surat Rahasia Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan selaku Penyidik OJK Nomor SR/2/III/2016/DPJK tanggal 15 Maret 2016); 2) permintaan saksi dan ahli dari Kepolisian RI kepada OJK (Bukti PT OJK-4): a. 11 (sebelas) permintaan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan/ Penyidikan (Sprinlidik/Sprindik) yang diterbitkan setelah berlakunya UU P2SK dan sebelum PP Penyidikan berlaku; dan b. 40 (empat puluh) permintaan berdasarkan Sprinlidik/Sprindik yang diterbitkan sejak PP Penyidikan berlaku (vide Keterangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan 494 Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 21, angka 2.15); 3) kegiatan konsultansi dan koordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim Kepolisian Negara RI (vide Bukti Keputusan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Nomor KEP-67/MS.62/2022 dan Bukti Keputusan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Nomor KEP-40/MS.62/2023 tanggal 20 Juni 2022); 4) pemberian bantuan upaya paksa baik oleh OJK maupun Kepolisian Negara RI, dari OJK antara lain berupa bantuan penyitaan/pemblokiran rekening efek (vide Pasal 59 ayat (3) UUPM), pemberian informasi rekening bank nasabah terkait tindak pidana (vide Pasal 42 UU Perbankan). 3. Dapat disampaikan juga bahwa dalam pelaksanaannya, koordinasi antara OJK dengan Kepolisian Negara RI juga dilakukan berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana antara lain menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Korwas, melakukan gelar perkara dengan penyidik Kepolisian Negara RI dalam hal terdapat pelimpahan perkara dari penyidik OJK kepada penyidik Kepolisian Negara RI, dan penyampaian pemberitahuan kepada Korwas PPNS mengenai pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum [vide Keputusan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Nomor KEP-67/MS.62/2022 tanggal 21 Juni 2022, Keputusan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Nomor KEP-40/MS.62/2023 tanggal 1 4 April 2023, dan Surat Rahasia Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan selaku Penyidik OJK Nomor SR/2/III/2016/DPJK tanggal 15 Maret 2016 hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Bukti PT OJK-5)]. 4. Dengan demikian, dapat disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa konsep koordinasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 telah dilaksanakan dan tidak terdapat hambatan yang berarti mengingat baik OJK maupun Kepolisian Negara RI melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan nota kesepahaman dimaksud serta tetap memperhatikan kewenangan masing-masing. 495 B. DAMPAK DIKABULKANNYA PERMOHONAN PARA PEMOHON TERHADAP PASAL 49 AYAT (5) DALAM PASAL 8 ANGKA 21 UU P2SK 1. Ketentuan dalam UU P2SK menggunakan pendekatan yang baru dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Terlepas dikabulkan atau tidaknya permohonan ini, menurut pandangan OJK diperlukan koordinasi lebih lanjut antara OJK dengan Kepolisian RI agar pelaksanaan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat dilakukan secara optimal dan efektif. 2. Pendekatan baru dalam UU P2SK dalam rangka penegakan hukum di SJK menekankan pada pemulihan keadaan pihak yang dirugikan terlebih dahulu yaitu melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di SJK pada tahap penyelidikan, Prinsip Una Via, dan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (disgorgement). 3. Selain itu diperkuat dan sejalan juga dengan pandangan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H dalam Affidafit tanggal 30 Oktober 2023 bahwa: a. Otoritas Jasa Keuangan memiliki sejumlah kewenangan baik regulasi, pengawasan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi administratif hingga penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Mengingat sifat khusus di bidang keuangan, dan hal ini bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di hampir seluruh negara, maka kewenangan lembaga independepen seperti OJK ini dalam bidang keuangan memiliki diskresi untuk memproses suatu pelanggaran UU (misalnya UU Pasar Modal atau UU Perbankan) dengan proses administratif, memberikan surat peringatan hingga menjatuhkan sanksi administratif. Namun OJK setelah melakukan pemeriksaan dapat juga memutuskan untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana melalui para penyidik OJK. Hal ini dalam bidang hukum biasa disebut dengan prinsip Una Via (arti harfiahnya adalah satu jalan/ jalan administratif ataukah jalan pidana). Dengan demikian jika OJK telah menjatuhkan sanksi administratif (misalnya denda), maka OJK tidak melakukan proses pidana berupa pidana. Demikian pula sebaliknya. Prinsip una via ini sudah lama dijalankan di Belanda dan Belgia untuk tindak pidana perpajakan, kemudian berkembang ke tindak pidana lainnya. Hal yang sama juga berkembang di berbagai negara Eropa. Dan, kini juga telah berlaku di Indonesia untuk tindak pidana di sektor jasa 496 keuangan. Kewenangan OJK untuk menggunakan Una Via Principle serta Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) itu diatur pada Pasal 100A dan 100B dalam Pasal 22 UU P2SK. b. Selain dapat menggunakan prinsip Una Via, ada perkembangan terbaru dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan ini, yakni OJK dapat menyelesaian suatu perkara pidana di luar proses pengadilan pidana dengan kesepakatan bersama pelanggar UU. Hal ini dalam kepustakaan hukum dikenal sebagai kesepakatan/perjanjian untuk tidak melakukan penuntutan (Non Prosecution Agreement/NPA). Regulasi dan Praktik NPA ini sudah lama berjalan di negara-negara lain di sektor perekonomian, misalnya di Amerika Serikat dan Inggris, dan kemudian diikuti di Kanada, Australia dan negara-negara lainnya. Penyelesaian secara NPA itu dilakukan dengan sejumlah persyaratan yang diatur dalam undang-undang. c. Dalam konteks Indonesia, penyelesaian secara Una Via, NPA dan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) sudah berjalan dan OJK berwenang melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam: Pasal 48 B dalam Pasal 8 UU P2SK, Pasal 100A dalam Pasal 22 angka 40 UU P2SK dan Pasal 100B dalam Pasal 22 angka 40 UU P2SK. d. Lalu, apa hubungan antara pentingnya kewenangan OJK untuk menyidik dan memiliki penyidik pegawai tertentu? Di sini perlu Ahli jelaskan bahwa hubungannya adalah sangat erat, karena kasus pelanggaran UU di bidang keuangan seperti Perbankan dan Pasar Modal yang sedang diperiksa oleh OJK, sesuai dengan pemeriksaan yang mendalam serta pertimbangan perekonomian, OJK dapat saja menggunakan pendekatan secara administratif, namun juga dapat memprosesnya secara pidana. Namun, ketika akan memproses secara pidana, karena substansi pelanggarannya ada unsur pidana, OJK juga dapat menyelesaikan di luar pengadilan yakni secara NPA. Dengan demikian sangat penting penegasan, jika OJK sudah memproses perkara secara adminstratif dan bukan secara pidana (penyelesaian dengan prinsip Una Via) ataupun menyelesaikan di luar pengadilan dengan jalan NPA, jangan sampai kasus yang sama kemudian masih diproses lagi oleh aparat penegak 497 hukum lainnya (misalnya kepolisian). Hal ini untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam sektor perekonomian. e. Dengan demikian, kerja sama dan koordinasi antara lembaga tersebut (OJK, Polri dan Kejaksaan) juga sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi khususnya dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi adalah koordinasi yang efektif antara penyidik independen, polisi, dan jaksa, serta penyedia layanan hukum lainnya. Adanya kesenjangan informasi atau kurangnya komunikasi dapat menghambat pertukaran bukti dan koordinasi yang efisien. Dengan demikian perlu adanya semacam Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk penanganan di sektor ini. Bahkan lebih tepat lagi bisa ketentuan mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan baik berupa NPA (atau variannya berupa Diferred Prosecution Agreement/ DPA), Suspended Prosecution, Restorative Justive (untuk tindak pidana tertentu yang menimbulkan korban), denda damai, dll dapat diatur di KUHAP yang baru, atau dalam perubahan KUHAP saat ini yang sudah sangat tertinggal. 4. Dengan demikian, diperlukan penegasan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah dilakukan oleh OJK agar tidak diproses lagi oleh aparat penegak hukum lainnya untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam sektor perekonomian. 5. Untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), menurut OJK diperlukan pendekatan pola koordinasi baru untuk melengkapi pola koordinasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 guna mengefektifkan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. 6. Adapun pendekatan pola koordinasi baru dimaksud dapat meliputi, namun tidak terbatas pada: a. terkait dengan fungsi Kepolisian Negara RI yang bertindak sebagai koordinator dan pengawas penyidikan terhadap penyidik OJK; b. terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh OJK maupun Kepolisian Negara RI, termasuk pelaksanaan mekanisme penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor 498 jasa keuangan pada tahap penyelidikan, Prinsip Una Via, dan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan penyidikan; dan c. terkait bantuan Kepolisian Negara RI dalam rangka upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani OJK; sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan UU P2SK dan sebagai bagian sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) (vide Keterangan OJK Romawi V angka 7, hlm 40-41). C. DAMPAK DIKABULKANNYA PERMOHONAN PARA PEMOHON TERHADAP PASAL 49 AYAT (1) HURUF C DALAM PASAL 8 ANGKA 21 UU P2SK 1. Dikabulkannya permohonan a quo dapat mengganggu keefektifan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, pengaturan, dan penyidikan oleh OJK di SJK berdasarkan UU P2SK. 2. Mengacu pada penjelasan OJK di atas, pendekatan yang akan dilakukan penyidik Pegawai Tertentu di lingkungan OJK tidak semata-mata melakukan penegakan hukum yang bersifat punitif tetapi juga mempertimbangkan aspek kekhususan sektor jasa keuangan, kompleksitas tindak pidana, teknik investigasi, mekanisme penyelesaian tindak pidana di SJK, serta going concern lembaga jasa keuangan dan keterkaitan antar lembaga jasa keuangan yang satu dengan yang lainnya serta dampaknya pada stabilitas sistem keuangan. 3. Mengingat adanya kekhususan tindak pidana di SJK dan teknik investigasi yang memerlukan kompetensi khusus dari penyidik sebagaimana dalam Romawi V angka 2 Keterangan OJK, maka tanpa adanya penyidik Pegawai Tertentu di SJK, penegakan hukum di SJK akan kurang optimal dan efektif dalam melindungi masyarakat atau konsumen SJK. 4. Selain itu sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ijinkan kami mengutip Keterangan Saksi Tambahan OJK atas nama Jus Marfinnoor bahwa: a. Berdasarkan Data Perkembangan Penyidik OJK dapat kami sampaikan Penanganan Perkara Tahun 2016 s.d 2023 (Periode November 2023) yaitu sebanyak 301 perkara yang terdiri dari 208 perkara perbankan, 48 perkara pasar modal, dan 45 perkara IKNB (asuransi dan dana pensiun) 499 yang ditangani oleh Penyidik OJK. Dari sebanyak 301 perkara tersebut, sebanyak 115 perkara yang dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21) yang terdiri dari 90 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal dan 20 perkara IKNB (asuransi dan dana pensiun), dengan demikian secara persentase Penyidik OJK telah menyelesaikan ±38% dari jumlah perkara yang ditangani dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia penyidik OJK yaitu hanya 16 penyidik OJK yang terdiri dari 11 penyidik penugasan dari Polri dan 5 penyidik penugasan dari BPKP. b. Dengan demikian agar penanganan perkara sektor jasa keuangan dapat semakin optimal serta dengan adanya tambahan kewenangan perluasan tindak pidana di sektor jasa keuangan maka sangat dibutuhkan tambahan penyidik yang berasal dari penyidik pegawai tertentu yaitu dari unsur pegawai OJK. D. PANDANGAN OJK MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYIDIKAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN 1. Dalam pandangan OJK, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PP Penyidikan) tersebut memerlukan pendalaman dan kajian komprehensif dalam kaitannya dengan asas-asas hukum, yaitu di antaranya asas kepastian hukum, asas lex superior derogate lex inferiori, serta konsistensinya dengan UU P2SK. 2. Sebagai ketentuan pelaksanaan norma Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK maka norma-norma dalam PP Penyidikan tidak boleh bertentangan dengan norma pasal yang dilaksanakan tersebut. 3. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK diatur bahwa: (1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. pegawai tertentu, d. yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang e. Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan setelah memenuhi kualifikasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 500 (4) Administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (5) Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (7) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab: a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; c. Melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan; d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/ a tau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan; f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; g. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani; h. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan; i. memblokir rekening pada Bank atau lembaga keuangan lain dari Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; j. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen; k. meminta keterangan dari WK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; m. melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan; n. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan o. menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 501 4. Selanjutnya, pokok-pokok pengaturan dalam PP Penyidikan yang perlu memperoleh kajian lebih lanjut, yaitu khususnya namun tidak terbatas terhadap Pasal 2 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (3) huruf 3, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 16 PP Penyidikan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap oleh OJK dalam Keterangan Tambahan yang disampaikan pada tanggal 7 September 2023 (hlm. 16 s.d 25). 5. Berdasarkan penelaahan OJK, setidaknya terdapat beberapa ketentuan dalam PP Penyidikan tersebut yang tidak konsisten dengan UU P2SK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai konsistensinya dan agar sejalan dengan kewenangan OJK untuk menggunakan mekanisme penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan pada tahap penyelidikan, Prinsip Una Via, dan Perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (vide Keterangan OJK, Romawi V angka 3, hlm. 30- 36). 6. Namun demikian, OJK menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk menilai konsistensi keseluruhan norma dalam PP Penyidikan dikaitkan dengan dengan UU P2SK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018. Selain itu untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 2 November 2023, berikut kami sampaikan Keterangan Tambahan Saksi Fakta OJK Selaku Pihak Terkait atas nama Jus Marfinnoor beserta daftar lampiran sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji materi sebagai satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Kesimpulan OJK. PERMOHONAN MENGENAI AMAR PUTUSAN Sebagai penutup, sebagaimana telah kami jabarkan melalui poin-poin di atas, kami berkesimpulan bahwa: 1) Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK terhadap frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan OJK melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan dan tidak dimaksudkan mengurangi kewenangan penyidikan yang telah dimiliki oleh Kepolisian Negara RI; 502 2) Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 terhadap frasa “pegawai tertentu” UU P2SK adalah konstitusional dan mengikat secara hukum. Selain itu, para Pemohon dalam permohonannya meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan UU P2SK sampai ada putusan dalam Perkara a quo dan selama penundaan tersebut yang berlaku adalah UU OJK. Terhadap permohonan provisi tersebut, OJK berpandangan: 1) Permohonan provisi tersebut berlebihan dan tidak beralasan secara hukum, mengingat pasal yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon hanya pada 2 (dua) ayat dalam satu pasal yaitu Pasal ayat (1) huruf c dan ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK mengenai kewenangan penyidikan OJK dan keberadaan pegawai tertentu sebagai penyidik OJK. 2) Penundaan keberlakuan seluruh UU P2SK akan mempengaruhi ketentuan lainnya dalam UU P2SK yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas OJK berpendapat dan memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian kami mohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, dengan memberikan putusan sebagai berikut: A. DALAM PROVISI Menolak permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya. B. DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap norma Pasal 49 ayat (5) dan ayat (1) huruf c dalam Pasal Pasal 8 angka 21 UU P2SK. 2. Menyatakan permohonan Para Pemohon secara keseluruhan tidak berkaitan dengan konstitusionalitas atau tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 49 ayat (5) dan ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK. 3. Menyatakan bahwa Pasal 49 ayat (5) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK terhadap frasa “…hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK..” pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan OJK melakukan penyidikan di 503 sektor jasa keuangan dan tidak dimaksudkan untuk mengatur maupun menganulir kewenangan Kepolisian RI melakukan penyidikan sebagaimana diatur secara khusus dalam UU Kepolisian Negara RI dan KUHAP. 4. Menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK terhadap frasa “…pegawai tertentu…” adalah Pegawai OJK, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya tidak bergantung pada suatu jangka waktu tertentu. Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, atau ex aequo et bono. [2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 504 [3.2] Menimbang bahwa meskipun dalam permohonan para Pemohon a quo tertulis “Pengujian Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”, namun Mahkamah dapat memahami bahwa yang sebenarnya untuk dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut sebagai UU 4/2023) yang memuat perubahan atas norma frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253, selanjutnya disebut sebagai UU 21/2011) sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 505 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011, yang rumusannya adalah sebagai berikut: 506 “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) diubah sebagai berikut: 1. …. 21. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 (1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. …; c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.” (2) … (5) Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” 2. Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum Privat Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, didirikan berdasarkan Keputusan Munas Nomor Kep. 5/MUNAS/SPNIBS/BP/VIII/2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 Nomor 01 tanggal 1 Februari 2016, yang telah terdaftar pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintahan Kota Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 439/V/P/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 40791-1.83 perihal Bukti Perubahan Nama SP/SB tertanggal 16 Desember 2015. Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 Nomor Kep. 09/Munas/SP NIBA/AJBBP/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 tentang Pengurus Harian Terpilih SP NIBA AJB Bumiputera 1912 masa bakti 2021-2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Munas XV Tahun 2021 SP Niaga Bank Jasa Asuransi AJB Bumiputera 1912 Nomor 6 tanggal 7 Oktober 2021 dan merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) ART, Rizky Yudha Pratama selaku Ketua Umum berwenang mewakili ke dalam dan ke luar; 3. Bahwa menurut Pemohon I, pemberlakuan ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 telah 507 menghilangkan hak konstitusional Pemohon I dalam rangka memenuhi tujuan organisasi yaitu memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan pekerja, serta meningkat kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya karena tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian) dalam hal penegakan hukum di sektor jasa keuangan yang terjadi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kecuali hanya melalui penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan yang hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Organisasi Pemohon I saat ini dalam pegawasan dan penanganan administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan kesehatan keuangan (solvabilitas dan likuiditas) sebagaimana tuntutan Gugatan Perkara Nomor 331/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 4. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia selaku nelayan yang atas keberlakuan ketentuan pasal a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon II yaitu terhambatnya akses keadilan oleh Pemohon II dalam rangka pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil karena tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian dalam hal penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan khususnya tindak pidana perbankan yang dialami oleh Pemohon II sehubungan dengan adanya praktek bank gelap sebagaimana laporan Pemohon II pada tanggal 24 Januari 2023 perihal Tindak Pidana Perbankan dan/atau Penggelapan dan/atau TPPU yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. Terhadap laporan tersebut Surat Tanggapan dari Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Nomor B/16/I/RES.2.2./ 2023/Dittipideksus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 31 Januari 2023 menyatakan : terhadap pengaduan Pemohon II sudah kami terima, namun belum dapat kami tindak lanjuti oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, terhadap kewenangan penyidikan perkara tindak pidana perbankan merupakan kewenangan tunggal penyidik OJK; 5. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia selaku karyawan swasta yang atas keberlakuan ketentuan pasal a quo telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon III dalam rangka pemenuhan 508 jaminan kepastian hukum yang adil yaitu terhambatnya akses keadilan karena tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian dalam hal penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan khususnya tindak pidana perbankan yang dialami oleh Pemohon III sebagaimana laporan bertanggal 26 Januari 2023 perihal Dugaan Penipuan dan/atau Penggelapan dan TPPU yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. Terhadap laporan tersebut Surat Tanggapan dari Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Nomor B/15/I/ RES.2.2./2023/Dittipideksus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 31 Januari 2023 yang ditujukan kepada Pemohon III yang menyatakan : terhadap pengaduan Pemohon III sudah kami terima, namun belum dapat kami tindak lanjuti oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU P2SK, terhadap kewenangan penyidikan perkara tindak pidana perbankan merupakan kewenangan tunggal penyidik OJK; 6. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia selaku korban nasabah pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Wanaartha yang atas keberlakuan ketentuan pasal a quo telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon IV dalam rangka pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil karena tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian RI dalam hal penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan khususnya tindak pidana asuransi yang dialami sebagaimana Laporan Nomor LP/B/0108/II/2021 bertanggal 16 Februari 2021. Terhadap laporan tersebut Surat Nomor B/119/II/RES.1.24/2023.Dittipideksus perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 3 Februari 2023 menyatakan: LP Pemohon IV untuk saat ini belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan menunggu kebijakan hukum lebih lanjut terkait implementasi Pasal 49 ayat (5) UU P2SK; 7. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia selaku nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Central Asia (BCA) di Kabupaten Bengkalis. Menurut Pemohon V, ketentuan pasal a quo memberikan batasan terhadap penyidikan yang akan menyulitkan pencari keadilan apabila dalam kedepannya sangat potensial dapat terjadi sewaktu- waktu adanya tindak pidana sektor perbankan yang dialami dan merugikan Pemohon V sehingga tidak dapat 509 menggunakan akses keadilan untuk melapor ke OJK Kabupaten Bengkalis karena secara faktual tidak adanya perwakilan kantor OJK; 8. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia selaku nasabah Bank Mandiri di Kabupaten Bengkalis. Menurut Pemohon VI, ketentuan pasal a quo memberikan batasan terhadap penyidikan yang akan menyulitkan pencari keadilan apabila dalam kedepannya sangat potensial dapat terjadi sewaktu- waktu adanya tindak pidana sektor perbankan yang dialami dan merugikan Pemohon VI sehingga tidak dapat menggunakan akses keadilan untuk melapor ke OJK Kabupaten Bengkalis karena secara faktual tidak adanya perwakilan kantor OJK; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I adalah serikat pekerja, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pasal-pasal yang dimohonkan pengujian telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon I dalam rangka memenuhi tujuan organisasi yaitu memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan pekerja, serta meningkat kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya karena tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian dalam hal penegakan hukum di sektor jasa keuangan; 2. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengalami dugaan sebagai korban tindak pidana di sektor jasa keuangan khususnya tindak pidana perbankan dan telah melaporkan kepada Kepolisian namun pengaduannya tidak dapat ditindaklanjuti karena ketentuan pasal a quo. Selain itu, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV terhambat memeroleh akses keadilan dalam rangka pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil dengan tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian dalam hal penegakan hukum; 3. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia selaku nasabah bank di daerah yang tidak memiliki kantor OJK yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya secara potensial, sebab ketentuan pasal a quo 510 dapat melanggar hak Pemohon V dan Pemohon VI terhadap kepastian hukum yang adil apabila sewaktu-waktu adanya tindak pidana sektor perbankan yang dialami Pemohon V dan Pemohon VI sebagai nasabah; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I sebagai badan hukum privat telah dapat membuktikan bahwa kepentingannya diwakili oleh pihak yang berhak mewakili sesuai dengan AD/ART maupun syarat mandat dari organisasi. Sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon II sampai dengan Pemohon VI dirugikan maupun potensial dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011. Di samping itu, Pemohon II sampai dengan Pemohon VI juga telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional yang dimilikinya mempunyai hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian maupun potensi kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon; Dalam Provisi [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela guna menunda pemberlakuan ketentuan UU 4/2023 sampai adanya putusan Mahkamah dalam perkara a quo yang berkekuatan mengikat dan selama 511 penundaan tersebut undang-undang yang digunakan adalah UU 21/2011, dengan alasan untuk memberikan kepastian hukum yang adil dalam proses penyidikan tindak pidana jasa keuangan yang sedang ditangani oleh Kepolisian serta mencegah kerugian para Pemohon maupun para pihak yang sedang ditangani dan yang akan melaporkan tindak pidana sektor jasa keuangan di Kepolisian. Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena norma Pasal yang dimohonkan pengujian masih efektif berlaku. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan adanya dampak yang lebih luas jika norma a quo tidak dilakukan penundaan pemberlakuannya. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa undang- undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk menunda keberlakuan norma dari suatu undang-undang sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Terlebih, di dalam menilai konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah memerlukan pendalaman dan pembahasan yang komprehensif melalui persidangan pemeriksaan lanjutan. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: a. bahwa kebijakan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan sistem penegakan hukum menempatkan Kepolisian sebagai penyidik utama. Oleh sebab itu, kebijakan suatu undang-undang yang menghilangkan peran 512 Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum. b. bahwa peran penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dalam kekuasaan eksekutif. Dengan demikian keberadaan OJK yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif, kemudian diberikan kewenangan utama dalam melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan adalah bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan; c. bahwa kewenangan penyidikan tunggal OJK telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegakan hukum untuk tindak pidana di sektor keuangan memiliki kerumitan dan kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dalam melakukan penegakan hukum. Adanya lembaga khusus yang dapat melakukan penegakan hukum untuk kejahatan di sektor keuangan tentu sebuah keniscayaan. Namun apabila kewenangan penyidikan dilakukan oleh satu lembaga saja maka akan menimbulkan kesulitan untuk dapat mengungkap praktik-praktik tindak pidana di sektor jasa keuangan; d. bahwa makna filosofi integrasi (integrated) dalam criminal justice system tidaklah dapat dikatakan bahwa terintegrasi itu haruslah dipegang oleh satu lembaga saja dalam penegakan hukum pidana. Terintegrasi tentu saja bermakna dapat juga dilakukan oleh multi-pihak dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sepanjang dilakukan secara terkoordinasi dengan relasi yang baik dan jelas. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 telah menyatakan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan penyidikan dan penyidik OJK melakukan koordinasi dengan Kepolisian; 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011 bertentangan dengan asas kepastian hukum khususnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik dalam sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta kedudukan konstitusional organ kewenangan Kepolisian sebagai organ utama 513 alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah pada pokoknya menyatakan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 angka 35 yang memuat perubahan atas Pasal 37D ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan, ketentuan Pasal 15 angka 55 yang memuat perubahan atas Pasal 67A ayat (10) tentang tindak pidana Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 22 angka 41 yang memuat perubahan atas Pasal 101 ayat (1) tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal, ketentuan Pasal 52 angka 23 yang memuat perubahan atas Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas Tindak Pidana Perasuransian dalam UU 4/2023. [3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-118, serta 2 (dua) orang Saksi yakni Irwan Nuryanto, S.SI dan Johanes Buntoro Fistanio yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 11 September 2023 dan 4 (empat) orang ahli, yaitu I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., Dr. Agus Riwanto, S.H., Wahyu Aji Wibowo, S.S., dan Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H. yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 25 September 2023. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 9 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan pada tanggal 3 Agustus 2023 serta telah 514 menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 1 Agustus 2023, tanggal 2 Agustus 2023, dan tanggal 3 Agustus 2023 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 3 Agustus 2023 serta Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 25 September 2023. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 10 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 November 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian) pada tanggal 25 Agustus 2023 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 28 Agustus 2023 serta Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 September 2023. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Kepolisian telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, dan mengajukan 3 (tiga) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2023. Selain itu, Pihak Terkait Kepolisian juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 9 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 24 Agustus 2023 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 28 Agustus 2023 serta Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pihak Terkait OJK telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT OJK-1 sampai dengan bukti PT OJK-6, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Jus Marfinnoor dan Ahmad Sathori yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 2 November 2023 dan 1 (satu) orang ahli yakni Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. yang hanya menyampaikan keterangan secara tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2023. Selain itu, Pihak Terkait OJK 515 juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 10 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 November 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, saksi, ahli, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden dan kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait Kepolisian beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait OJK beserta alat-alat bukti surat/tulisan, saksi, ahli serta kesimpulan yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon. [3.16] Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mempermasalahkan kewenangan penyidikan tunggal oleh OJK dan frasa “pegawai tertentu” dalam penyidik pada tindak pidana di sektor jasa keuangan yang menurut para Pemohon telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik dalam sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta kedudukan konstitusional organ kewenangan Kepolisian sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa proses penegakan hukum di Indonesia dalam hal penanganan tindak pidana umum, termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, merupakan suatu mekanisme yang dikenal dengan konsep sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Adapun yang dimaksudkan dengan sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang menempatkan proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak di tingkat penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada lembaga pemasyarakatan. Berkaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu di atas, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan KUHAP, khususnya berkenaan dengan fungsi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan 516 bahwa “Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Oleh karena itu, Pasal a quo menjadi pijakan utama dalam menegaskan bahwa Kepolisian dalam hal ini Polri merupakan pengemban fungsi penyidikan yang utama. Penegasan mengenai fungsi utama Polri dalam penyidikan juga dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2022) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana, Polri bertugas untuk “melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya”. Dengan demikian, peran dan tugas Polri dalam penegakan hukum pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana adalah menjadi kewenangan utama dari Kepolisian. Terlebih, kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian yang fundamental dalam proses pengejawantahan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. [3.16.2] Bahwa lebih lanjut OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU 21/2011. Pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen merupakan perintah dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang yang menyatakan, “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang- undang”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 21/2011, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015, Mahkamah menegaskan “Otoritas Jasa Keuangan, yang 517 selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Bahwa berkenaan dengan kewenangan penyidikan OJK, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2019 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.13] di atas, sebelum lebih jauh menilai konstitusionalitas kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK penting bagi Mahkamah mempertimbangkan apakah kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK dapat dibenarkan ataukah sebaliknya. Bahwa kewenangan OJK yang diberikan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari politik hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oleh karenanya diperlukan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu sehingga kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan dasar pemikiran tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK adalah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan perekonomian nasional. Artinya, penyidikan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dari pencapaian tujuan dimaksud. Bahwa namun demikian apabila kewenangan penyidikan yang diberikan kepada OJK dilaksanakan tanpa mempersyaratkan koordinasi dengan penyidik Kepolisian, apakah berpotensi menimbulkan kesewenang- wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip integrated criminal justice system, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut. [3.15] Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem 518 penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari. [3.16] Menimbang bahwa terhadap argumentasi para Pemohon bahwa kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan Integrated Criminal Justice System karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak Pidana dalam sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non- perbankan yang menjadi wewenang Penyidik lembaga OJK, Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya, demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kembali tentang syarat pembatasan kewenangan penyidikan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.11] …. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan OJK dalam melakukan proses penyidikan harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Hal demikian selain untuk menghindari potensi timbulnya kesewenang-wenangan dan tumpangtindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu, yang lebih penting menurut Mahkamah adalah terwujudnya perlindungan dan jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, sekalipun ia dalam posisi sebagai tersangka. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum kedua Putusan di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Polri. Namun demikian, oleh karena kedudukan OJK secara kelembagaan dibentuk berdasarkan undang-undang yang kewenangannya tidak 519 secara langsung dinyatakan dalam UUD 1945 maka sesungguhnya OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya sebagai lembaga penunjang (auxiliary agencies) terhadap organ negara lainnya, khususnya yang memiliki kewenangan sejenis atau saling mempunyai relevansi. Dengan demikian, berkenaan dengan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dalam hal ini penyidikan pada sektor jasa keuangan yang merupakan bagian dari jenis tindak pidana umum, OJK bukan merupakan penyidik utama, namun sebagai penyidik penunjang (supporting system) dari penyidik utama yang kewenangannya berada pada Kepolisian. [3.16.3] Bahwa UU 4/2023 merupakan upaya pembentuk undang-undang yang bertujuan untuk melakukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan dengan mengubah undang-undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif. Berdasarkan Penjelasan UU 4/2023, salah satu tujuan disusunnya UU 4/2023 antara lain yaitu mempertegas mandat OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. Dalam hal ini, penguatan mandat atas pemberian kewenangan penyidikan dalam tindak pidana pada sektor jasa keuangan secara absolut kepada OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011. Namun demikian, penguatan mandat atas kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pada sektor jasa keuangan kepada OJK secara tunggal tersebut telah mengakibatkan tidak berwenangnya lagi penyidik Polri untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pada sektor jasa keuangan. Lebih lanjut apabila dicermati, berkaitan dengan kewenangan penyidikan oleh OJK, UU 4/2023 telah mendelegasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (PP 5/2023) yang secara a contrario memiliki pengaturan yang berbeda mengenai ketentuan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU 4/2023. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP 5/2023 dinyatakan, “Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” 520 Kemudian Pasal 2 ayat (3) PP 5/2023 menyatakan, “Pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai legalitas PP 5/2023 dimaksud, pemberian payung hukum terhadap penyidikan dalam sektor jasa keuangan kepada penyidik Polri melalui PP 5/2023 yang mengatur adanya mekanisme koordinasi penyidik OJK dengan penyidik Polri jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, karena adanya perbedaan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pada sektor jasa keuangan antara ketentuan yang terdapat dalam PP 5/2023 dengan UU 4/2023. Terlebih jika hal tersebut dikaitkan dengan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri dalam tindak pidana umum yang terdapat dalam KUHAP yang merupakan implementasi dari kewenangan Kepolisian dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana amanat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah .. “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”, artinya dalam pembentukan peraturan perundang- undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan keterangan Presiden dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023, yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PP 5/2023 a quo disusun sebagai “pintu darurat” bagi perkara di Bareskrim yang tertunda penanganannya akibat keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujian [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023, Senin, 28 Agustus 2023, hlm. 28 dan Keterangan Tambahan Presiden Tanggal 25 September 2023, hlm. 4]. Sehingga dengan adanya fakta hukum a quo semakin menegaskan pertentangan antara norma yang mengatur tentang kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 dengan yang ada dalam PP 5/2023. Dengan demikian, fakta hukum adanya pertentangan 521 antara norma-norma tersebut di atas, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menegaskan dengan memberikan pemaknaan terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah kewenangan penyidikan OJK pada tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik Polri, sehingga hal ini dapat menimbulkan pengingkaran terhadap kewenangan Kepolisian selaku lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik utama sekaligus tidak sejalan dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK sepanjang berkoordinasi dengan penyidik Polri. Selain itu, hal tersebut berpotensi bahkan berakibat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh Kepolisian dalam tindak pidana umum dan/atau tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana pada sektor jasa keuangan. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah akan menyatakan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Oleh karena itu, disebabkan dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 telah dapat dibuktikan meskipun tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon seperti tertuang dalam Petitum permohonan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 522 [3.18] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 inkonstitusional secara bersyarat maka terhadap pasal-pasal lain yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana sektor jasa keuangan yang diatur dalam UU 4/2023, pemberlakuannya menyesuaikan dengan putusan a quo. [3.19] Menimbang bahwa berkenaan dalil para Pemohon mengenai isu konstitusionalitas dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.19.1] Bahwa penyidik dalam proses penegakan hukum memilki peran sentral dan strategis. Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan “Penyidik adalah; a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang- undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”. Bahwa berkenaan dengan penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 19 November 2016 pada pokoknya sebagai berikut: [3.13] Menimbang bahwa dalam konteks permohonan Pemohon, permasalahan yang harus dijawab adalah apakah secara konstitusional KPK dapat dibenarkan memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya, ataukah penyidik KPK hanya boleh berasal dari institusi Kepolisian dan PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Pemohon dalam permohonannya mendasarkan argumentasinya pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: Pasal 6 ayat (1) KUHAP Penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan 523 (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (2) KUHAP Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-udangnya yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Kedua ketentuan di atas mengatur bahwa hanya ada dua penyidik yaitu polisi dan PPNS. PPNS meskipun memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya namun tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian. Pertanyaannya kemudian adalah apakah ketentuan dalam KUHAP ini dapat dimaknai bahwa tidak ada penyidik lain selain polisi dan PPNS? Menurut Mahkamah, dalam konteks permohonan a quo, anggapan Pemohon bahwa penyidik hanya polisi dan PPNS adalah tidak tepat. Jaksa, selain merupakan penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), yang mengatur bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yang di antaranya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang- Undang. Terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan pernah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah karena ketentuan yang mengatur kewenangan peyidikan oleh Kejaksaan dianggap bertentangan dengan KUHAP. Namun Mahkamah telah berpendirian sebagaimana Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, bertanggal 27 Maret 2008, yang dikutip kembali dalam Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, dan kembali ditegaskan dalam Putusan Nomor 2/PUU-X/2012, bertanggal 3 Januari 2013, antara lain menyatakan sebagai berikut: “[3.13.6] .. kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari Undang-Undang,”. Kata “sesuai” dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Undang-Undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang- undang”. Selanjutnya dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa tidak beralasan menurut hukum dalil yang menyebutkan bahwa kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menurut Mahkamah tidaklah tepat. 524 Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum. Bahwa dalam konteks demikian, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan, masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya, sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan penerapan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban selalu membangun koordinasi antara penyidik yang bukan penegak hukum dari lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik Polri. [3.19.2] Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU 21/2011, pegawai OJK diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisioner. Sekalipun pegawai OJK bukan pegawai negeri sipil namun pengaturan dalam Pasal 27 ayat (2) UU 21/2011 memberikan payung hukum untuk memperkerjakan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri yang bekerja pada OJK tersebut dalam rangka menunjang kewenangan OJK di bidang pemeriksaan, penyidikan, atau tugas-tugas yang bersifat khusus. Bahwa kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan penting dilakukan dalam mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dalam rangka memperkuat kewenangan dan kompetensi penyidik OJK untuk melakukan penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan yang memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi microprudential perbankan yang dilakukan, OJK telah memiliki beberapa kantor perwakilan yang ditempatkan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdapat 16 penyidik OJK yang terdiri dari 11 penyidik penugasan dari Polri dan 5 penyidik penugasan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKP) [vide Keterangan Saksi Pihak Terkait OJK Jus Marfinnoor]. Dengan melihat kondisi faktual penanganan penyidikan saat ini, adanya keterbatasan kemampuan untuk 525 melakukan penyidikan hanya sampai tingkat provinsi dan keterbatasan jumlah penyidik maka OJK masih harus tetap bersinergi dengan Kepolisian yang memiliki jumlah penyidik dan infrastruktur yang lebih memadai dan dapat menjangkau seluruh provinsi, kabupaten, dan desa di seluruh Indonesia. Sementara itu, terhadap kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya penambahan “pegawai tertentu” yang dianggap menimbulkan persoalan hukum dalam praktik penegakan hukum pidana, menurut Mahkamah, kekhawatiran demikian adalah berlebihan karena dalam memenuhi tujuan penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa keuangan yang efektif dan optimal dalam melindungi masyarakat/konsumen sektor jasa keuangan serta perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks, OJK dapat meningkatkan profesionalitas pegawainya dengan memberikan pengetahuan/kompetensi khusus untuk lebih memahami teknik-teknik penyidikan/investigasi khusus di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian kewenangan penyidikan kepada penyidik pada instansi lain yang memperoleh kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan suatu undang-undang secara khusus dalam pelaksanaan tugasnya sepanjang tetap berkoordinasi dengan Penyidik Polri adalah hal yang dapat dibenarkan. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan terhadap permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan“ dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 8 angka 21 UU 526 4/2023 yang memuat perubahan frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 21/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 527 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Sehingga norma Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selengkapnya berbunyi: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian 528 Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah