59/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 59/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN) Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh: Nama : Muhammad Akbar Utomo Setiawan Jabatan : Ketua Kadin Kota Banjarmasin Alamat : Jalan Gerilya Komp. Graha Mahatama Blok Kuini Nomor 45 RT. 023 RW. 002 Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Syarifuddin Nisfuady Pekerjaan : Perdagangan Alamat : Jalan Banua Anyar Nomor 38 B RT. 005 RW. 001 Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Ali Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan M. Temon, Komp. Buana Permai Blok C Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Hamdani Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Alamat : Jalan Teluk Mesjid RT. 011 RW. 002, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Khairiadi Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Komp. Baktikarya Nomor 10 Blok. A RT. 033 RW. 000, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon V; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 April 2022 memberi kuasa kepada Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H., Hidayatullah, S.H., Matrosul, S.H., dan Muhammad Iqbal, S.H., M.H., kesemuanya Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum BORNEO LAW FIRM, berdomisili di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru; Membaca dan mendengar keterangan Ahli/Saksi para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru. 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 19 April 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 25 April 2022 dengan Nomor 59/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Juni 2022 dan diterima Mahkamah pada 6 Juni 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..................;” 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- 4 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 5. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materi), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bahwa yang menjadi objek pengajuan pengujian materiil ini adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) yang berbunyi: “Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.” terhadap: a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” c. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”; d. Pasal 28D UUD 1945 ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini. 5 8. Bahwa norma-norma tersebut dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1). 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka para Pemohon beranggapan Mahkamah berwenang dalam menguji materiil Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779). B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut dengan UU MK) menyatakan, Pemohon pengujian undang-undang adalah: “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.” 2. Bahwa kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan yang dimaksud “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang”, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. 4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur, “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila.” 6 a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni pertama, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian Undang. Kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Undang-Undang; 7 KUALIFIKASI PARA PEMOHON 7. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam materiil pengujian Pasal 4 UU 8/2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Para Pemohon memiliki Hak Konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1); b. Para Pemohon berkedudukan di Wilayah Kalimantan Selatan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Para Pemohon memiliki kepentingan atas Provinsi Kalimantan Selatan. 8. Bahwa perlu diuraikan kualifikasi para Pemohon adalah sebagai berikut: a. Pemohon I adalah Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN) Kota Banjarmasin, badan hukum privat yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri juncto Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (P-21) juncto Surat Keputusan No.16/SK/DP/KDKS/V/2021 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 (P-20), berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Lantai 2 Gedung Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Selatan), Menurut Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar menyebutkan “Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan merupaka pimpinan tertinggi Kadin tingkat yang bersangkutan, mewakili organinsasi keluar dan kedalam, dengan masa jabatan kepengurusan 5 (lima) tahun, terdiri dari Pengurus Harian, Pengurus Harian Lengkap dan Pengurus Lengkap”. kemudian, dan kemudian menurut Pasal 17 ayat (3) huruf a. Anggaran Rumah Tangga menyebutkan “Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organinasasi masing-masing berkewajiban: a. memimpin organinasi dan Dewan Pengurus masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya keluar maupun kedalam.” Dalam hal ini 8 berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) KADIN dan menurut Pasal 17 ayat (3) huruf a. Anggaran Rumah Tangga (ART) KADIN, KADIN Tingkat Kota Banjarmasin (Pemohon I) diwakili oleh Pengurusnya yakni Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin dan selain itu Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin juga mendapat dukungan mayoritas Dewan Pengurus KADIN Kota Banjarmasin berdasarkan hasil rapat pada Berita Acara Nomor: 01/BA/KADIN-BJM/VI/2022 tertanggal 04 Juni 2022 tentang Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmsin Masa Bakti 2021-2026, Pemohon I adalah Badan Hukum Privat. b. Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan warga Kalimantan Selatan. c. Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan warga Kalimantan Selatan. d. Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan warga Kalimantan Selatan. e. Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon V merupakan seorang tokoh seniman di wilayah Kalimantan Selatan. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 9. Bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007. 10. Bahwa para Pemohon memiliki kerugian kostitusional yang dirugikan secara dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan Pasal 4 UU 8/2022, karena materi muatan pada Pasal 4 bertentangan dengan UUD 1945. 11. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas Pasal 4 UU 8/2022, para Pemohon beranggapan berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan telah merugikan para Pemohon, dengan uraian sebagai berikut: a. Pemohon I merupakan badan hukum privat yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri juncto Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 9 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (P-21) juncto Surat Keputusan No.16/SK/DP/KDKS/V/2021 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 (P-20). Bahwa mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (P- 21): Pasal 3 huruf b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri Kamar Dagang menyebutkan “Kamar Dagang dan Industri bertujuan: bertujuan menciptakan dan mengambangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.” Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri menyebutkan: “Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa. Pasal 4 ayat (3) AD/ART KADIN menyebutkan “Daerah kerja Kadin Kabupaten/Kota meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.” Pasal 9 AD/ART KADIN menyebutkan “Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindutrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan, dan professional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.” Selain itu, KADIN Kota Banjarmasin merupakan wadah bagi para pengusaha, dampak pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan bagi lapangan usaha yang akan terpukul adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, kuliner-kuliner, kunjungan wisata, event-event, real 10 estate, dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib. Pada sektor kontruksi, arah berbagai pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang nantinya akan diikuti swasta akan bergeser ke Kota Banjarbaru dan hal tersebut secara substantif akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin. Bahwa jika dicermati secara seksama maka dalam perumusan Pasal 4 UU 8/2022 perlunya pandangan dari aspek daerah mengingat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan asalnya berada di Kota Banjarmasin, KADIN Kota Banjarmasin sebagai representasi pengusaha-pengusaha di Banjarmasin setidaknya harus didengar pandangannya berkaitan dengan pembentukan Pasal 4 UU 8/2022 khususnya dalam hal pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru akan berdampak pada perekonomian di Kota Banjarmasin khususnya bagi pengusaha-pengusaha di Banjarmasin mengenai kegiatan-kegiatan usahanya. Bahwa atas dasar tersebut dampak perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dinilai merugikan Pemohon I maka Pemohon I menolak perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan karena Pemohon I memiliki hak untuk menolak sebagai bentuk perlindungan pengakuan penolakan sebagaimana diatur yang diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” sehingga penolakan para Pemohon tersebut dilindungi oleh UUD 1945. b. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah warga negara (warga Provinsi Kalimantan Selatan) yang menolak perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa secara jangka panjang dapat dipastikan bahwa ketidakjelasan faktor-faktor yang mendasari perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel yang menjadi pokok utama isi muatan, secara langsung para Pemohon sudah merasa dirugikan dengan terjadinya gejolak ekonomi akibat covid-19, akibat harga semua kebutuhan bahan pokok semua naik, karena kedepan pasti Provinsi Kalsel dan Kota Banjarbaru akan mengalokasikan anggaran 11 Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel untuk merubah semua aturan Peraturan-Peraturan Daerah, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) perubahan biaya untuk Pembangunan sarana dan prasarana yang untuk menunjang Ibu Kota Provinsi yang baru yaitu Kota Banjarbaru, yang seharusnya anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalsel serta hal-hal prioritas lainnya. Bahwa selanjutnya jika Pasal 4 UU 8/2022 dibatalkan, maka kerugian Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V maupun masyarakat Kalimantan Selatan akan hilang karena pada hari-hari depan tidak ada gejolak masyarakat akibat dari Pasal 4 UU 8/2022 ini. Guna mencapai dibatalkannya perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel sebagaimana pada Pasal 4 UU 8/2022, menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) yang meliputi hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, hak atas lingkungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, Hak-hak tersebut secara umum diatur dalam Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Secara khusus hak EKOSOB juga diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional dan merupakan hak warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Hal ini menjadi sudut pandang Para Pemohon dalam mengajukan pengujian Materiil Pasal 4 UU 8/2022 ini. Bahwa dalam pandangan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel merupakan pertaruhan yang tidak jelas mengenai keuntungan yang signifikan, urgensinya dan alasan mendesaknya apa yang akan diperoleh untuk masyarakat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, Pasal 4 UU 8/2022 atau UU Provinsi Kalsel bertentangan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945. Menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, pendanaan besar untuk perpindahan Ibu kota Provinsi Kalsel sebaiknya digunakan untuk pemulihan covid 19, bantuan-bantuan kepada 12 masyarakat ditengah kondisi yang serba semua kebutuhan pokok naik dari harga minyak goreng naik, Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, dipergunakan untuk bidang pendidikan mencetak kader-kader handal bangsa di bidang pendidikan dan ekonomi. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pandangan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V maupun masyarakat Kalimantan Selatan telah dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 4 UU 8/2022, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dilatarbelakangi dan diuraikan sebagai berikut: - Bahwa masyarakat Kalimantan Selatan adalah kesatuan masyarakat hukum setempat yang memiliki kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Bahwa Keberadaan Masyarakat Kalimantan Selatan adalah kebanyakannya terdiri dari suku Banjar yang merupakan masyarakat yang hidup dalam kondisi keadatan dan tradisional/tradisi Banjar. - Karakteristik Kalimantan Selatan merupakan kelompok sosial yang memiliki ikatan yang erat, murni, kuat, alami (Gameinschaft) sebagai sebuah kelompok sosial Banjar yang secara turun temurun masih terus hidup di Kalimantan Selatan. - Bahwa dengan Kota Banjarmasin tidak lagi menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, maka kehidupan Masyarakat Adat Kalimantan Selatan kehilangan marwah keadatan dan tradisi karena sejarah kedudukan Ibu kotanya diubah. Bahwa atas dasar tersebut dampak perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dinilai merugikan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V maupun masyarakat Kalimantan Selatan maka Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V maupun masyarakat Kalimantan Selatan menolak perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan karena Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V maupun masyarakat Kalimantan Selatan memiliki hak untuk menolak sebagai bentuk perlindungan pengakuan penolakan sebagaimana diatur yang diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang 13 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” sehingga penolakan para Pemohon tersebut dilindungi oleh UUD 1945. Bahwa pada pokoknya para Pemohon memiliki hak untuk menolak perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur yang diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga penolakan para Pemohon tersebut dilindungi oleh UUD 1945. 12. Bahwa terkait pengujian Materiil para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang diatur dengan Pasal 4 pada UU 8/2022, dalam perwujudan Undang- Undang Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negara diatur dalam: a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” c. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”; d. Pasal 28D UUD 1945 ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: 1. perorangan warga negara Indonesia; 2. kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. badan hukum publik atau privat; atau 14 4. lembaga negara. 14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dengan kerugian konstitusional atas Pasal 4 UU 8/2022 untuk melakukan pengujian materiil pada Pasal 4 UU 8/2022. C. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) C.1. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL 1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 4 UU 8/2022 yang menyatakan “Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.”; 2. Bahwa menurut para pemohon ketentuan pasal a quo yang diatur dalam Pasal 4 UU 8/2022 mengenai Pasal Kedudukan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: 1) Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” 2) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” 3) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”; 4) Pasal 28D UUD 1945 ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 3. Bahwa adapun dalam kerangka substansi dalam konteks mengenai penetuan Ibu Kota sebuah wilayah pemohon turut pula memperhatikan salah satu Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 66/PUU-XI-2013 pada poin [3.23] dan [3. 24] yang pada pokoknya: [2.23] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, dalam penentuan lokasi ibu kota pada suatu wilayah harus didasarkan pada konsep yang jelas dan kajian yang transparan dari aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi dalam upaya menciptakan legitimasi pemerintahan, serta yang paling utama adalah dengan memperhatikan kemampuan dan kesiapan sumber daya di wilayah tersebut dengan tujuan agar pelayanan menjadi lebih dekat kepada 15 masyarakat sehingga dapat menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut; [2.24] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, penentuan Ibu kota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat secara faktual telah mengesampingkan prinsip-prinsip dalam penentuan lokasi ibu kota suatu wilayah. Aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan Ibu kota Kabupaten Maybrat dalam pembentukan UU 13/2009, padahal penyerapan aspirasi merupakan suatu pengejewantahan prinsip demokrasi. Pada kenyataannya penetapan Ibu kota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat malah menjauhkan masyarakat dari pelayanan kepemerintahan yang sudah sepantasnya diberikan kepada setiap warga negara. Selain itu, penentuan Ibu kota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat turut pula memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat. Menurut Mahkamah, pembentukan Kabupaten Maybrat yang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah tidak dapat terlaksana dengan ditetapkannya Ibu kota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat. Seharusnya, penetapan Ibu kota Kabupaten Maybrat ditetapkan berdasarkan aspirasi mayoritas masyarakat dan yang paling penting adalah dengan mempertimbangkan wilayah yang paling memberi kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat. Selain itu, secara de facto penyelenggaraan pemerintahan riil Kabupaten Maybrat berada di Ayamaru. Dengan demikian, Mahkamah dalam memutus permohonan a quo berdasarkan Pasal 1 UUD 1945 yang menentukan pada prinsipnya Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu demi kemanfaatan dan kepastian hukum yang adil dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan maka Pasal 7 UU 13/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru”; 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka ada beberapa hal yang mendasari Pasal 4 UU 8/2022 mengenai perpindahan Ibu kota Provinsi Kalimatan Selatan bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut: 4.1. Faktor Historis Dan Kultural - Bahwa kedudukan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang berbunyi “Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru” telah menggeser kedudukan kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 16 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (P-12), Pasal 2 ayat (1) Pemerintah daerah otonom: 1. Propinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak 2. Propinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin dan 3. Propinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda. Sebagai perbandingan: - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780) dalam Pasal 4 berbunyi “Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak” (P-13) - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781) dalam Pasal 4 berbunyi “Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda” (P-14) - Dari kedua Undang-Undang Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur tidak ada menggeser kedudukan ibu kotanya, hanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang tiba-tiba tanpa sepengetahuan para Pemohon berubah kedudukan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. - Bahwa secara historis, Kota Banjarmasin dari Zaman Kerajaan Banjar Islam Pertama adalah sebagai pusat pemerintahan Kerajaan, wilayahnya hampir 2/3 Pulau Kalimantan (Borneo), Sejarah berdirinya kota Banjarmasin pada tanggal 24 Desember 1526, tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari kemenangan Pangeran Samudera, dan cikal bakal Kerajaan Islam Banjar Pertama, sebagai ibu kota kerajaan baru yang menguasai sungai dan daratan Kalimantan Selatan. Sampai dengan tahun 1664 surat-surat dari Belanda ke Indonesia untuk kerajaan Banjarmasin masih menyebut Kerajaan Banjarmasin dalam ucapan Belanda “Bandzermash”. Setelah tahun 1664 sebutan itu 17 berubah menjadi Bandjarmassin, dan pertengahan abad 19, sejak jaman jepang kembali disebut Bandjarmasin atau dalam ejaan baru bahasa Indonesia menjadi Banjarmasin. Sejak tanggal 24 Desember 1526 tersebut, dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Banjarmasin secara resmi setiap Tahun yang sekarang Usia Kota Banjarmasin sudah 495 Tahun, dan sebagai kota bersejarah dan sebagai kota pusaka yang ada di Indonesia, maka akan menghilangkan identitas kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Borneo (Kalimantan) awal kemerdekaan Indonesia berdiri, maka menggeser atau merubah ibu Kota Provinsi Kalimantan yang berkedudukan di Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah menghilangkan identitas sejarah perjuangan bangsa Indonesia. - Bahwa secara historis pada abad ke-16 Banjarmasin tumbuh menjadi Kota perdagangan transito yakni pusat grosir internasional, daerah dimana berlangsung pengumpul dan pengiriman barang, serta pusat perdagangan import eksport, seperti halnya Singapore dan Hongkong sekarang. Kesultanan Banjarmasin masa itu telah pula menjadi salah satu negeri yang memiliki hubungan perdagangan dengan banyak negeri lain seperti Arab, Turki, Persia, India, dan China. Selain itu pula karena kedudukan asal usul negeri ini, yang terletak sangat strategis, karena berada di Laut Jawa, dan Selat Makassar yang menjadi perjalanan lalu lintas kapal-kapal asing. Hal ini mengakibatkan Banjarmasin selalu sibuk dikunjungi kapal-kapal niaga luar negeri. - Seperti Kesultanan Melayu yang lain di Nusantara, Banjarmasin juga merupakan sebuah negeri yang menjalankan aktivitas pertanian. Tanaman utama kesultanan Banjarmasin selain lada hitam, cengkeh dan kapas dan padi dan hasil hutan serta juga sebagian sayur-sayuran maupun lainnya. Sesuai dengan perkembangan perdagangan internasional ketika itu di abad ke-17, Banjarmasin mengubah produksi tanaman khususnya produksi padi menjadi perkebunan lada dan cengkeh. Disebabkan oleh perintah sultan kepada rakyat untuk melakukan penanaman itu, akhirnya rakyat banyak yang bertanam lada hitam maupun putih. Oleh karena itu pula akhirnya Banjarmasin merupakan penghasil lada terbesar di Nusantara Tengah, penduduk 18 pun melakukan penanaman benda-benda itu untuk diperdagangkan. Oleh karena tanaman rakyat yang dicari dunia kian bertambah produktifitasnya di Banjarmasin, bandar ini pun menjadi pusat perdagangan internasional, yang barang-barangnya kemudian dijual kepada para pedagang dari negeri China, India, dan Turki. (Yanuar Ikbar, MA., Ph.D, Perang Fi Sabilillah di Kalimantan 1859-1863 Menguak Peranan Sultan Hidayatullah, Penerbit Pustaka Banua: 2014) - Selanjutnya secara historis pemakaian terminologi Banjarmasin, berdasarkan penelusuran istilah yang lazim dipergunakan sejak sebelum abad ke-16. Istilah Mo-Ho-Sin, dalam berita I-Tsing abad ke- 7, ditafsirkan oleh Junjiro Takasusu sebagai sebutan untuk Banjarmasin. Dalam berbagai peta kuno yang dibuat orang-orang Eropa, sebutan untuk wilayah Kalimantan bagian Selatan, Tenggara dan Tengah adalah Banjarmasin. Dalam Fig. 74, peta yang dibuat Willem Lodewijcksz tahun 1598 disebutnya “Bandermacsin”. Dalam peta yang dibuat oleh Theodor de Bry tahun 1602, Fig. 102, dengan sebutan “Bandermach”. Selanjutnya, Antonio Sanches membuat peta dalam tahun 1641 dengan menyebut “Bandermasyn” dan peta yang dibuat oleh Jan Jansson tahun 1657, menyebut dengan tulisan “Banjermshin”. Berdasarkan peta kuno di atas, maka sebutan Banjarmasin adalah sebutan yang diberikan untuk seluruh kawasan geografis Kalimantan Selatan, Tenggara, Tengah, dan sebagian Kalimantan Timur sejak abad ke-15. (Yusliani Noor, Islamisasi Banjarmasin (Abad ke-15 Sampai ke-19), Penerbit Ombak: 2016) Bahwa Secara historis Kota Banjarmasin memiliki peranan penting dalam perkembangan Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah perkembangan Kalimantan Selatan tidak terlepas dari Kota Banjarmasin sejak tahun 1500an sebagai pusat pemerintahan. Pada era pemerintahan Hindia Belanda, Kota Banjarmasin menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi kawasan. Hal ini menjadi catatan bahwa Kota Banjarmasin sebagai ibu kota pemerintahan provinsi Kalimantan selatan memiliki nilai historis/sejarah panjang, yang 19 justru apabila diubah, sama dengan pembelokan sejarah, sehingga Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan UUD 1945. 4.2. Faktor Sosio-Geografis - Bahwa wilayah Kota Banjarmasin dikelilingi oleh beberapa sungai, yaitu Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Awang, dan Sungai Kuin. - Bahwa Banjarmasin memiliki berbagai peranan yang sangat strategis sebagai ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan. - Peranan strategis Banjarmasin dapat tercermin dari segi Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Sektor Ekonomi. - Bahwa berdasarkan uraian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin 2021- 2026 dari Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi mumpuni untuk menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor Pendidikan - Bahwa dilihat dari kondisi pendidikan di Kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin memiliki sarana pendidikan yang relatif lengkap dan berkualitas dibandingkan daerah- daerah lainnya di Kalimantan Selatan, yang ditandai dengan tersedianya fasilitas pendidikan dari jenjang prasekolah/taman kanak- kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidah, SMP/Madrasah Tsanawiah, SMA/SMK/Madrasah Aliyah sampai perguruan tinggi. Hingga sampai tahun 2004 tercatat 333 buah SD dan Madrasah Ibtidayah negeri dan swasta yang menampung 18.581 murid, 92 buah SMP dan Madrasyah Tsanawiah yang menampung 18.058 murid, 51 buah SMA,SMK dan Madrasah Aliyah yang menampung 14.931 murid. Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lambung Mangkurat dan IAIN 17 Antasari dengan jenjang studi sampai dengan Pascasarjana (S2/Magister), Politeknik Negeri Banjarmasin, serta sejumlah 12 buah perguruan tinggi swasta berstatus Universitas, Sekolah Tinggi dan Akademi. Sampai tahun 2004 Universitas Lambung Mangkurat memiliki 11 fakultas dan 5 20 diantaranya di Kota Banjarmasin, yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi, Ilmu Sosial dan Politik, Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Teknik Program Studi Arsitektur. Sedangkan IAIN Antasari dengan 5 fakultasnya, yaitu Fakultas Tarbiyah, Adab, Ushuluddin, Syariah dan Dakwah (P-6a). - Bahwa dalam sektor pendidikan Kota Banjarmasin semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pendidikan tingkat SMA/SMK/Madrasah Aliyah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, jika diulas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin 2021-2026 secara umum, fasilitas sekolah yang ada di Kota Banjarmasin untuk Sekolah tingkat dasar dan tingkat menengah telah memadai didukung dengan bangunan sekolah yang baik dan tersebar merata di setiap kecamatan. Secara umum, ketersediaan sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan di Kota Banjarmasin merupakan yang terbaik dan terlengkap jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang dikutip pada RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 sebagai berikut (P-6b): 21 Sektor Kesehatan - Bahwa dilihat dari kondisi pelayanan kesehatan di Kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, upaya pembangunan kesehatan ditunjang keberadaan sarana kesehatan dalam jumlah yang cukup memadai, yaitu Rumah Sakit sebanyak 13 buah (Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Swasta 10 buah dan Rumah Sakit Bersalin 3 buah); Puskesmas sebanyak 26 buah, yaitu Puskesmas dengan perawatan 2 buah dan Puskesmas Non Perawatan 24 buah, Posyandu 367 buah dan Balai Pengobatan 40 buah; Puskesmas Pembantu 30 buah, Puskesmas Keliling (roda 4) sebanyak 17 buah, Puskesmas Keliling (perahu) 1 buah dan Apotik sebanyak 71 buah. Menurut data statistik tahun 2004, kelahiran bayi yang ditolong dokter mencapai 17,43%, bidan 71,37%, dan dukun bayi 9,13%. Sebanyak 88,45% balita pernah disusui dengan Air Susu Ibu. Persentase memberikan ASI yang tertinggi adalah pada kelompok umur 18-24 bulan, yaitu 33,34% dan 12-17 bulan 21,16%. Keluhan kesehatan masyarakat umumnya adalah: panas 1,24%, batuk 2,89%, 18 pilek 8,62%, asma 0,70%, diare 0,62%, migrain 3,05%, gigi 1,36% dan lainnya 8,66%. Dari 27,13% penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang tersedia dengan berobat jalan sebanyak 11,25%, 14,74% mengobati sendiri dan berobat jalan dan 14,45% tidak berobat. Bagi yang berobat jalan, Puskesmas merupakan pilihan utama (45,03%), diikuti dokter praktek 24,56% dan Rumah Sakit Pemerintah 8,19%.(P-6a) - Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 sangat memadai. Seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kota Banjarmasin dari rumah sakit rujukan regional provinsi hingga tingkat kelurahan Posyandu. Secara umum, semua kecamatan di Kota Banjarmasin memiliki fasilitas kesehatan yang merata. Khusus untuk rumah sakit umum, kecamatan yang memiliki fasilitas paling banyak adalah Kecamatan Banjarmasin Tengah. Dengan perubahan sistem 22 pelayanan kesehatan, terdapat peningkatan jumlah klinik/balai kesehatan dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya sebanyak 56 klinik, dengan penguraian sebagai berikut (P-6b): Sektor Ekonomi - Bahwa dilihat dari kondisi ekonomi berdasarkan data statistik Kota Banjarmasin tahun 2004, PDRB tahun 2004 sebesar Rp. 4.356.037.359 (harga berlaku) atau Rp.1.416.590.341 (harga konstan, 1993). Sumbangan terhadap PDRB yang dominan berasal dari lapangan usaha (1) pengangkutan dan komunikasi (30,84%), terutama dari angkutan laut (15,63%), (2) industri pengolahan (22,96%), terutama dari industri besar dan sedang (22,23%), dan (3) perdagangan, restoran dan perhotelan (19,71%), terutama dari perdagangan besar dan eceran (17,00%). Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 mencapai 5,72%; 2004 hanya 3,11% dan PDRB per kapitanya sebesar Rp. 6.683.932 dengan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat relatif rendah dan ditunjukan dari angka Gini Rasio sebesar 0,27. Kota Banjarmasin memiliki pelabuhan pelayaran samudera dan pelabuhan nusantara yang merupakan pintu gerbang keluar masuknya barang melalui kegiatan impor-ekspor terutama dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 21 segi perkembangan nilai ekspor total selama kurun waktu 1996 – 2002 menunjukan kecenderungan menurun. Tahun 1999 nilai ekspor melalui pelabuhan di Banjarmasin tercatat $(US) 837.501,32; tahun 2002: $1.081.277,42 dan tahun 2004 $1.297.532,40. Jenis komoditas utama yang diekspor melalui Banjarmasin adalah karet, kayu, rotan, ikan, dan batu bara. Sebelum 1999 ekspor masih didominasi oleh komoditi kayu, tetapi tahun-tahun berikutnya terjadi perubahan. Ekspor kayu menunjukkan penurunan dan sejak tahun 2002 ekspor 23 justru didominasi oleh batu bara. Komodasi ekspor yang menurun nilai ekspornya adalah karet, kayu, rotan dan ikan (P-6a). - Bahwa dalam kurun waktu 2016-2020, nilai indeks di Kota Banjarmasin menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016, nilai indeks adalah sebesar 6,12, kemudian pada tahun 2020 nilainya sebesar 6,16. Selama periode tersebut, tercatat nilai indeks mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2020. Rata-rata pertumbuhan indeks pada tahun 2016-2020 adalah sebesar 0,42% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 2,78%. Dengan angka indeks yang masih berada kisaran nilai 6, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Banjarmasin termasuk dalam kategori memuaskan, Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, nilai indeks Kota Banjarmasin adalah yang tertinggi dimana Kota Banjarmasin merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki indeks dengan nilai di atas 6 (>6) (P-6b). - Bahwa seharusnya, sebelum dilakukan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, hendaknya dilakukan kajian yang meneliti secara terukur dan komprehensif. Pertama dari Faktor Lingkungan Makro. Bisa dilihat semenjak perkantoran provinsi Kalimantan Selatan pindah ke Kota Banjarbaru di wilayah Jalan Aneka Tambang, tidak ditemui signifikansi pertumbuhan pembangunan pada kawasan tersebut, baik properti maupun pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan, walaupun perkantoran pemerintah provinsi Kalimantan Selatan telah dipindah ke Kota Banjarbaru, hal ini tidak serta merta mendongkrak pembangunan disana. Tidak signifikannya pembangunan di Kota Banjarbaru, menandakan tidak adanya potensi Kota Banjarbaru dari sisi faktor lingkungan makro. Kedua, dari faktor endowment. Ketersediaan Sumber Daya Manusia bisa dilihat dari statistik usia produktif dengan keterampilan/keahlian. Mayoritas Perguruan tinggi maupun SDM yang mengenyam pendidikan, jumlah terbesar berada di Kota Banjarmasin. Termasuk sumber daya ketersediaan fasilitas publik/ kantor pelayanan umum dan pusat bisnis berada di Kota Banjarmasin. Ketiga, dari faktor budaya. 24 - Dampak pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru berkaitan dengan sektor jasa yang terkait dengan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) seperti, perhotelan, catering, perbankan, dan lain-lain ini akan menyebabkan menurunnya suplai barang dan tenaga kerja dibidang-bidang tersebut. - Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru juga berdampak pada proyek-proyek dan even-even berskala nasional atau provinsi yang digelar di Banjarmasin, Penyelenggaraan berbagai proyek dan even secara langsung berkontribusi pada peningkatan aktifitas ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, jika proyek dan even berkurang, tentu akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Bahwa Pemerintahan Daerah Banjarmasin merupakan satuan daerah yang harus dihormati sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan karena segi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah daerah yang mumpuni sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan sehingga adalah tidak berkeadilan apabila Kota Banjarmasin diambil haknya untuk tidak menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan secara otomatis menciderai hak Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin sebagai bagian yang mengelola Kota Banjarmasin. Bahwa masyarakat Kota Banjarmasin bahkan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan telah menggantungkan hidupnya dari segi sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi yang ada di Kota Banjarmasin, apabila ibu kota berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru maka akan menyebabkan menurunnya kualitas sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang ada di Kota Banjarmasin yang menyebabkan tidak ada terjaminnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi seperti biasanya yang dijalani amanat Pasal 28D UUD 1945 dan terhalangnya masyarakat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana amanat Pasal 28F UUD 1945, sehingga Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan UUD 1945. 25 4.3. Faktor Adat - Bahwa Provinsi Kalimatan Selatan sangat kental dengan keadatan Banjar, karena mayoritas warga Provinsi Kalimantan Selatan adalah beretnis dan suku banjar. - Bahwa Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang didiami oleh berbagai etnis dan suku dari pelosok Indonesia. Hal ini dikarenakan Kalimantan Selatan merupakan salah satu pusat perdagangan di Indonesia pada zaman kerajaan. Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 mayoritas etnis yang ada di Kalimantan Selatan adalah Suku Banjar dengan persentase 74,34% diikuti dengan suku Jawa, Bugis, dan Dayak. Gambaran tersebut disajikan pada Tabel sebagai berikut: Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis dan Suku Hasil Sensus Tahun 2000 dan Tahun 2010 berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2021-2026. No Suku Bangsa Jumlah (2010) (1) Persentase (2010) Jumlah (2000) (6) Persentase (2000) 1 Banjar 2.686.627 74,34% 2.271.586 76,34% 2 Jawa 524.276 14,51% 391.030 13,14% 3 Bugis 101.727 2,81% 73.037 2,45% 4 Dayak 80.708 2,23% Tidak ada data Tidak ada data 5 madura 53.002 1,47% 36.334 1,22% 6 Mandar 39.841 1,10% 29.322 0,99% 7 Sunda 24.592 0,68% 18.519 0,62% 8 Tionghoa 13.000 0,36% Tidak ada data Tidak ada data 9 Batak 12.408 0,34% Tidak ada data Tidak ada data 10 Bali 11.966 0,33% Tidak ada data Tidak ada data 11 Suku Lainnya 65.845 1,82% 99.165 3,34% Total 3.613.992 100,00% 2.975.440 100,00% - Bahwa ketentuan Pasal 4 UU 8/2022 yang menempatkan Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan sesungguhnya telah menghilangkan aspirasi keinginan masyarakat, sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar konstitusional kelompok masyarakat Banjarmasin sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 26 - Bahwa Pasal 4 UU 8/2022 yaitu: "Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru menghilangkan pengaturan dan pengurusan kepentingan kelompok masyarakat Banjarmasin menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar kelompok masyarakat Banjarmasin sehingga dapat memecah rasa persatuan di antara para anggota masyarakat Banjarmasin, serta adat dan kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilaksanakan serta dipertahankan secara turun temurun di wilayah Kelompok Masyarakat Banjarmasin. Bahwa Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat kental dengan Keadatan Banjar yang terpusat di Kota Banjarmasin, sehingga Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945 karena tidak adanya keadilan dalam menghargai historis Banjarmasin sebagai daerah yang masih kental dengan hak-hak tradisional Banjarmasin yang masih berkembang hingga saat ini sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 4.4. Faktor Anggaran - Bahwa jika mencermati Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimatan Selatan Tahun 2021-2026, dalam progress pembangunan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan progress pembangunan dalam isi substansi masih ibu kota Provinsi Kalimatan Selatan masih tetap berkedudukan di Banjarmasin hal ini dapat dilihat pada halaman II-1 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimatan Selatan Tahun 2021-2026, hal ini tentunya menunjukkan mengenai konsep anggaran untuk pengurusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.(P-5c) sehingga Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan UUD 1945. 4.5. Faktor Pengabaian Aspirasi Masyarakat - Bahwa pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, pasti akan menimbulkan polemik dan penolakan terutama terkait urgensi pemindahan ibu kota. Pemindahan pusat pemerintahan Kalimantan Selatan tersebut jika di lihat dari sudut pandang sosiologi yang menyebutkan ibu kota sebagai pusat aktivitas masyarakat, maka ketika ibu kota pindah pasti 27 membawa konsekuensi pada perubahan arus mobilitas sosial (urbanisasi). Selain itu ditinjau dari sudut pandang politik dimana pemindahan suatu ibu kota akan membawa perubahan pada alokasi nilai, terutama yang akan berkaitan dengan aspek anggaran. Selama ini Kota Banjarmasin dinilai masih bisa menjadi ibu kota Kalimantan Selatan, karena tidak ada ancaman yang berarti yang dapat mengakibatkan lumpuhnya pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga masih berada di Kota Banjarmasin dan tidak ada permasalahan terkait mekanisme operasional pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Kota Banjarbaru. Oleh karena itu, sekali lagi tidak ada urgensi untuk melakukan pemindahkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Idealnya, dalam pemindahan ibu kota provinsi, harus melalui alur dan mekanisme yang matang, sampai terlaksana untuk menjadi sebuah ibu kota yang baru di Kalimantan Selatan, yang di awali dengan pembahasan Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan Kalimantan Selatan bersama unsur masyarakat luas. Mengingat kemajuan teknologi, penyebaran informasi maupun proses konsultasi/uji publik dapat melalui media elektronik, sosial media contohnya. Maka tidak ada alasan keterbatasan ruang penyampaian informasi publik mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Namun dalam berbagai pemberitaan dimedia, beberapa legislator tingkat provinsi Kalimantan selatan menyampaikan keberatannya, mengingat mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Provinsi Kalimantan Selatan yang menyebutkan pemindahan ibu kota Kalimatan Selatan ke Kota Banjarbaru, sehingga kebijakan yang diambil dianggap tidak transparan dan terkesan top down dari Pemerintah Pusat (tidak mewakili mayoritas suara masyarakat di provinsi Kalimantan Selatan). - Bahwa ketentuan Pasal 4 UU 8/2022 yang menempatkan Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan sesungguhnya telah menghilangkan aspirasi keinginan masyarakat, sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar konstitusional kelompok 28 masyarakat Banjarmasin sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. - Bahwa banyaknya elemen-elemen masyarakat yang telah menolak perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan baik secara konkrit maupun secara tersirat dan dalam memberikan pandangan dengan uraian sebagai berikut: 1. Penolakan dari Dewan Kelurahan Kota Banjarmasin (P-18) 2. Penolakan Ikatan Mahasiswa Banjarmasin (P-19) 3. Pandangan Intakindo (P-8) - Bahwa aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembentukan UU 8/2022, padahal penyerapan aspirasi merupakan suatu pengejawantahan prinsip demokrasi. Banyaknya beragam penolakan dari masyarakat menunjukkan tidak terlaksanaya prinsip negara Indonesia yang hukum secara demokratis. Pada kenyataannya penetapan ibu kota Provinsi Kalimatan Selatan di Banjarbaru, turut pula memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana pemberitaan-pemberitaan sebagai berikut: a. https://kalsel.antaranews.com/berita/313373/legislator- pemindahan-ibu kota-kalsel-perlu-kajian-seksama (P-15a). b. Berdasarkan bukti berita klikkalsel.com https://klikkalsel.com/banjarbaru-gantikan-banjarmasin-sebagai- ibu kota-rifqi-nizamy-tak-ada-penolakan-saat-ruu/ (P-15b). c. Berdasarkan bukti berita kalimantanlive.com https://kalimantanlive.com/2022/02/26/anggota-dprd-kalsel-yani- helmi-pemindahan-ibu-kota-kalsel-ke-banjarbaru-pengkhianatan- sejarah/ (P-15c). d. Berdasarkann bukti berita sonara.id https://www.sonora.id/read/423152901/ibu-kota-kalsel-dipindah- dprd-provinsi-sebut-tak-ada-pembahasan (P-15d). e. Berdasarkan bukti maknanews.com https://maknanews.com/2022/02/25/ibu kota-provinsi-pindah-yani- saya-kaget/ (P-15e) 29 f. Berdasarkan bukti berita rri.co.id https://m.rri.co.id/banjarmasin/hukum-kriminal/1386770/dinilai-tak- transparan-muhammadiyah-dukung-uu-provinsi-kalsel-digugat-ke- mk (P-15f) g. Berdasarkan bukti berita jejakrekam.com https://jejakrekam.com/2022/03/13/dinilai-tak-transparan- muhammadiyah-dukung-uu-provinsi-kalsel-digugat-ke-mk/ (P-15g) h. Berdasarkan bukti berita banjarmasin.tribunnews.com https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/18/gerakan- penolakan-pemindahan-ibu-kota-kalsel-bermunculan-forkot- banjarmasin-ini-sinyal-untuk-mk (P-15h). i. Berdasarkan bukti berita Kalimantanpost.com https://jurnalkalimantan.com/dr-a-murjani-tidak-ada-renstra- pemindahan-ibu-kota-provinsi/ (P-15i) j. Berdasarkan bukti berita kalimantanpost.com https://kalimantanpost.com/2022/02/subhansyah-st-mt-tolak- pemindahan-ibu-kota-provinsi-kalsel-ke-banjarbaru/ (P-15j) k. Berdasarkan bukti berita kalimantanpost.com https://kalimantanpost.com/2022/03/reses-anggota-dewan-warga- sampaikan-penolakan-pemindahan-ibu-kota/ (P-15k) l. Berdasarkan bukti berita jejakrekam.com https://jejakrekam.com/2022/02/24/bukan-pemindahan-ibu kota- kalsel-lsm-sasangga-banua-justru-tuntutan-otsus-kalimantan/ (P- 15l) m. Berdasarkan bukti berita Banjarmasin.tribunnews.com https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/05/pemprov- terlambat-beri-masukan-ruu-pembentukan-provinsi-kalsel (P-15m) n. Berdasarkan bukti berita klikkalsel.com https://klikkalsel.com/melihat-history-banjarmasin-seharusnya-ibu- kota-provinsi-kalsel-tidak-perlu-dipindah/ (P-15n) o. Berdasarkan bukti berita jejeakrekam.com https://jejakrekam.com/2022/03/05/daripada-pindah-ibu kota- kalsel-ke-banjarbaru-pakar-kota-ulm-lebih-baik-bangun-kota- satelit/ (P-15o) 30 p. Berdasarkan bukti berita klikkalsel.com https://klikkalsel.com/sektor-ekonomi-di-banjarmasin-berdampak- besar-akibat-perpindahan-ibu-kota-provinsi-kalsel/ (P-15p) q. Berdasarkan bukti berita www.hallobanua.com https://www.hallobanua.com/2022/02/ibu-kota-pindah-ke- banjarbaru-ini.html?m=1 (P-15q) r. Berdasarkan bukti berita suaraindonesia.com https://suarindonesia.com/sektor-jasa-paling-terdampak- pemindahan-ibu kota-kalsel/ (P-15r) s. Berdasarkan bukti berita m.antarnews.com https://m.antaranews.com/berita/2719817/sekda-pemindahan-ibu- kota-provinsi-kalsel-janggal-tanpa-uji-publik (P-15s) t. Berdasarkan bukti berita hallobanua.com https://www.hallobanua.com/2022/03/ibu-kota-provinsi-pindah-ini- dampak.html?m=1 (P-15t) u. Berdasarkan bukti berita koranbanjar.net https://koranbanjar.net/ternyata-pemindahan-ibu-kota-kalsel- belum-pernah-diusulkan-ke-dprd-kalsel/ (P-15u) - Bahwa Pasal 4 UU 8/2022 tidak berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar kelompok masyarakat Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan sehingga dapat memecah rasa persatuan di antara para anggota masyarakat Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan, serta adat dan kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilaksanakan serta dipertahankan secara turun temurun di wilayah kelompok masyarakat Banjarmasin dan dan masyarakat Kalimantan Selatan serta membuat kelompok masyarakat Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan tidak diakui keberadaannya, sehingga Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para pemohon Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon tiba pada bagian 31 penting dari permohonan pengujian a quo berupa harapan timbulnya kembali keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon guna kelancaran pelayanan masyarakat dan kegiatan pemerintahan, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya “ex aequo et bono”. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22A sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asli; 2. Bukti P-1a : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Bukti P-2a : Naskah Akademik di website - BALEG-RJ-20211006- 035831-7097 4. Bukti P-2b : Rancangan Undang-Undang 58 Pasal di website - BALEG- RJ-20211006-035800-8803; 5. Bukti P-2c : Bahan Narasumber di website - BALEG-RJ-20210916- 031604-5531; 6. Bukti P-2d : Laporan Singkat di website -BALEG-RJ-20211011-120909- 1446; 7. Bukti P-3 : Laporan Singkat di website - BALEG-RJ-20211013-014651- 6651; 8. Bukti P-4a : Laporan BALEG di website - BALEG-RJ-20211006-035914- 4692; 9. Bukti P-4b : Rancangan Undang-Undang 50 Pasal di website - BALEG- RJ-20211006-035853-3571; 10. Bukti P-4c : Laporan Singkat BALEG di website - BALEG-RJ-20211013- 015317-8712; 32 11. Bukti P-5a : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; 12. Bukti P-5b : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021; 13. Bukti P-5c : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021- 2026; 14. Bukti P-6a : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banjarmasin Tahun 2006 – 2025; 15. Bukti P-6b : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2026; 16. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penggabungan Daerah; 17. Bukti P-8 : Fotokopi Draft Pandangan Umum Intakindo Terhadap Pemindahan Ibu kota Kalsel 01032022; 18. Bukti P-9 : Fotokopi Draft RUU 8 Pasal Persipar-RUU-yang-Disetujui- RUU-tentang-Kalimantan-Selatan-1644905046; 19. Bukti P-10 : Pikiran Wakil Rakyat terhadap RUU Kalsel; 20. Bukti P-11 : Fotokopi Kajian Terkait Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan; 21. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur; 22. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat; 23. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur; 24. Bukti P-15a : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Legislator: Pemindahan Ibu kota Kalsel Perlu Kajian Seksama” Pada website: https://kalsel.antaranews.com/berita/313373/legislator- pemindahan-ibu kota-kalsel-perlu-kajian-seksama; 25. Bukti P-15b : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Banjarbaru Gantikan Banjarmasin Sebagai Ibu kota, Rifqi Nazmy: Tak Ada Penolakan Saat RUU” pada website: https://klikkalsel.com/banjarbaru-gantikan- banjarmasin-sebagai-ibu kota-rifqi-nizamy-tak-ada- penolakan-saat-ruu/; 26. Bukti P-15c : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Anggota DPRD Kalsel Yani Helmi, Pemindahan Ibu kota Kalsel Ke Banjarbaru Pengkhianatan Sejarah” Pada website: https://kalimantanlive.com/2022/02/26/anggota-dprd-kalsel- 33 yani-helmi-pemindahan-ibu-kota-kalsel-ke-banjarbaru- pengkhianatan-sejarah/; 27. Bukti P-15d : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “ Ibu Kota Kalsel Dipindah, DPRD Provinsi Sebut Tak Ada Pembahasan” Pada Website: https://www.sonora.id/read/423152901/ibu-kota-kalsel- dipindah-dprd-provinsi-sebut-tak-ada-pembahasan; 28. Bukti P-15e : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Ibu kota Provinsi Pindah, Yani: Saya Kaget” pada website: https://maknanews.com/2022/02/25/ibu kota-provinsi- pindah-yani-saya-kaget/; 29. Bukti P-15f : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul ”Dinilai Tak Transparan, Muhammadiyah Dukung UU Provinsi Kalimantan Selatan Digugat Ke MK” pada website: https://rri.co.id/banjarmasin/hukum- kriminal/1386770/dinilai-tak-transparan-muhammadiyah- dukung-uu-provinsi-kalsel-digugat-ke-mk; 30. Bukti P-15g : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul ”Dinilai Tak Transparan, Muhammadiyah Dukung UU Provinsi Kalimantan Selatan Digugat Ke MK” pada website: https://jejakrekam.com/2022/03/13/dinilai-tak- transparan-muhammadiyah-dukung-uu-provinsi-kalsel- digugat-ke-mk/; 31. Bukti P-15h : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Gerakan Penolakan Pemindahan Ibu kota Kalsel Bermunculan, Forkot Banjarmasin: Ini Sinyal Untuk MK” pada website: https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/18/gerakan- penolakan-pemindahan-ibu-kota-kalsel-bermunculan-forkot- banjarmasin-ini-sinyal-untuk-mk; 32. Bukti P-15i : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Dr. A. Murjani: Tidak Ada Renstra Pemindahan Ibu Kota Kalsel” pada website: https://jurnalkalimantan.com/dr-a-murjani-tidak-ada-renstra- pemindahan-ibu-kota-provinsi/; 33. Bukti P-15j : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Subhansyah ST MT Tolak Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel Ke Banjarbaru” pada website: https://kalimantanpost.com/2022/02/subhansyah-st-mt- tolak-pemindahan-ibu-kota-provinsi-kalsel-ke-banjarbaru/; 34. Bukti P-15k : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Reses Anggota Dewan, Warga Sampaikan Penolakan Pemindahan Ibu Kota” Pada website: 34 https://kalimantanpost.com/2022/03/reses-anggota-dewan- warga-sampaikan-penolakan-pemindahan-ibu-kota/; 35. Bukti P-15l : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Bukan Pemindahan Ibu kota Kalsel, LSM Sasangga Banua: Justru Tuntutan Otsus Kalimantan!” pada website: https://jejakrekam.com/2022/02/24/bukan- pemindahan-ibu kota-kalsel-lsm-sasangga-banua-justru- tuntutan-otsus-kalimantan/; 36. Bukti P-15m : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul”Pemprov Terlambat Beri Masukan RUU Pembentukan Provinsi Kalsel” Pada Website: https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/05/pemprov- terlambat-beri-masukan-ruu-pembentukan-provinsi-kalsel; 37. Bukti P-15n : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Melihat History Banjarmasin, Seharusnya Ibu kota Provinsi Kalsel Tidak Perlu Pindah” pada website: https://klikkalsel.com/melihat-history-banjarmasin- seharusnya-ibu-kota-provinsi-kalsel-tidak-perlu-dipindah/; 38. Bukti P-15o : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Daripada Pindah Ibu kota Kalsel Ke banjarbaru, Pakar Kota ULM: Lebih Baik Bangun Kota Satelit!” pada website: https://jejakrekam.com/2022/03/05/daripada-pindah-ibu kota-kalsel-ke-banjarbaru-pakar-kota-ulm-lebih-baik- bangun-kota-satelit/; 39. Bukti P-15p : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Sektor Ekonomi di Banjarmasin Berdampak Besar Akibat Perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel” pada website: https://klikkalsel.com/sektor-ekonomi-di- banjarmasin-berdampak-besar-akibat-perpindahan-ibu- kota-provinsi-kalsel/; 40. Bukti P-15q : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Ibu Kota Provinsi Pindah, Ini Dampak Bagi Banjarmasin Menurut Pengamat” pada Website: https://www.hallobanua.com/2022/03/ibu-kota-provinsi- pindah-ini-dampak.html?m=1; 41. Bukti P-15r : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Sektor Jasa, Paling terdampak Pemindahan Ibu kota Kalsel” pada website: https://suarindonesia.com/sektor-jasa-paling-terdampak- pemindahan-ibu kota-kalsel/; 42. Bukti P-15s : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Sekda: Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel Janggal-Tanpa Uji Publik” pada website: https://www.antaranews.com/berita/2719817/sekda- 35 pemindahan-ibu-kota-provinsi-kalsel-janggal-tanpa-uji- publik; 43. Bukti P-15t : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Ibu Kota Pindah Ke Banjarbaru, Ini Kemungkinan Dampaknya Bagi Kota Banjarmasin” Pada website: https://www.hallobanua.com/2022/02/ibu-kota- pindah-ke-banjarbaru-ini.html?m=1; 44. Bukti P-15u : Screenshoot Berita tentang Pemindahan Ibu kota Kalsel yang berjudul “Ternyata, Pemindahan Ibu Kota Kalsel Belum Pernah Diusulkan Ke DPRD Kalsel” Pada website: https://koranbanjar.net/ternyata-pemindahan-ibu-kota- kalsel-belum-pernah-diusulkan-ke-dprd-kalsel/; 45. Bukti P-16a : Foto bangunan RSUD ULIN; 46. Bukti P-16b : Foto Gedung DPRD Kalsel; 47. Bukti P-16c : Foto bangunan RSUD DR. H. MOCH ANSARI saleh milik pemprov kalsel; 48. Bukti P-16d : Foto Bangunan Bank Indonesia Banjarmasin; 49. Bukti P-16e : Foto Pelabuhan Trisakti; 50. Bukti P-16f : Foto Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin; 51. Bukti P-16g : Foto Bangunan Universitas Islam Kalimantan (Uniska); 52. Bukti P-16h : Foto Bangunan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adama (STIHSA); 53. Bukti P-16i : Foto Bangunan Masjid Raya Sabilal Muhtadin; 54. Bukti P-16j : Foto Bangunan Masjid Sultan Suriansyah; 55. Bukti P-16k : Foto Bangunan Masjid Jami; 56. Bukti P-17 : Foto Alur Progres RUU Yang Tidak Selesai; 57. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Penolakan Perpindahan Ibu kota Kalsel - Dewan Kelurahan; 58. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Penolakan Ikatan Mahasiswa Kota Banjarmasin; 59. Bukti P-20 : Surat Keputusan Nomor 16/SK/DP/KDKS/V/2021 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021; 60. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri juncto Surat Keputusan; 61. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/KADIN-BJM/IV/2022 tentang Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2026; 62. Bukti P-22a : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pimpinan Dewan Pengurus KADIN Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2026. 36 Selain itu, para Pemohon dalam persidangan Mahkamah pada 13 September 2022 telah mendengarkan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. dan 1 (satu) orang Saksi bernama Syahmardian yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: AHLI PARA PEMOHON Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. 1. PENDAHULUAN Keterangan ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dalam menghadapi suatu fakta hukum, ditelusuri ketentuan hukum yang relevan, ketentuan hukum itu berada dalam pasal yang berisi norma. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang- undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam Pasal 5 ditegaskan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Sejumlah asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan 37 materiel sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut: a. Asas kejelasan tujuan (merupakan asas formil), b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (merupakan asas formil), c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan (merupakan asas formil dan materiil), d. Asas dapat dilaksanakan (merupakan asas formil), e. Asas kedayagunaan (merupakan asas materiil), f. Asas kejelasan rumusan (merupakan asas formil dan materiil), g. Asas keterbukaan (merupakan asas formil), Berdasarkan pandangan I.C. Van der Vlies, bahwa legislasi yang baik perlu memperhatikan prinsip (asas-asas) penyusunannya, yang terdiri dari asas formal dan material (buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang- Undangan, Depkum HAM RI, Jakarta, 2005). Bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas formal ialah yang menyangkut tata cara pembentukannya dan bentuknya, sedangkan asas-asas material ialah yang menyangkut isi atau materinya. (A.Hamid S. Attamimi - 1990) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan (beginsel van behoorlijke regelgeving) ialah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metoda pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan (A.Hamid S. Attamimi - 1990). Dalam konteks pengujian UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan sangat relevan mengaitkan dengan asas huruf c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Penjelasan Pasal 5 huruf c: Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 38 2. INSTRUMEN HUKUM PENGATURAN PEMINDAHAN IBU KOTA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam ayat (7) nya ditegaskan Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, undang-undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Undang-Undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125). Dalam Bab yang berkenaan dengan Penataan Daerah diatur dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 31 menegaskan dalam ayat (1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah. Ayat (2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Terdapat tujuh pokok tujuan berkenaan dengan penataan daerah yang harus menjadi perhatian seperti ditegaskan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 39 Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Dalam hal pengaturan tentang Penyesuaian Daerah ditegaskan dalam Pasal 48 (1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa: a. perubahan batas wilayah Daerah; b. perubahan nama Daerah; c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; d. pemindahan ibu kota; dan/atau e. perubahan nama ibu kota. (2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang. (3) Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkenaan dengan Penyesuaian Daerah Pasal 54 (1) Penyesuaian Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibu kota. (2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang. (3) Pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian secara terang benderang bahwa instrumen hukum untuk pemindahan ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP). Bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah jelas-jelas mendelegasikan kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dalam hal ini Peraturan Pemerintah dalam hal Pemindahan ibu kota. 40 Menelusuri Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hal pengaturan hal yang sama ditegaskan di dalam Pasal 7 ayat (2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibu kota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota, di dalam salah satu pertimbangannya menegaskan bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota, diperlukan adanya pedoman; Dalam pengaturan Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 ditegaskan bahwa, Pasal 1 angka 2: Ibu kota kabupaten/kota atau ibu kota provinsi adalah tempatkedudukan bupati, walikota, dan gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pasal 1 angka 8: Pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan adalah kegiatan memindahkan tempat kedudukan bupati/walikota atau gubernur dari tempat kedudukan semula ke tempat lain di dalam wilayah kabupaten/kota atau wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam hal PEMINDAHAN IBU KOTA, Pasal 7 Pemindahan ibu kota kabupaten/kota atau ibu kota provinsi dilakukan dalam hal: a. pusat penyelenggaraan pemerintahan berada di luar wilayah administrasi pemerintahan daerah yang bersangkutan; dan/atau b. keterbatasan daya dukung wilayah ibu kota yang bersangkutan, sehingga tidak tercipta keamanan, kenyamanan, produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan tidak memenuhi prinsip keberlanjutan; c. bencana alam; dan/atau 41 d. berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Gubernur atau bupati/walikota mengusulkan 1 (satu) calon lokasi ibu kota untuk pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan di wilayahnya. Pasal 9 (1) Persyaratan calon lokasi ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten/kota mencakup: a. kondisi geografis; b. kesesuaian dengan rencana tata ruang; c. ketersediaan lahan; d. sosial, budaya, dan sejarah; e. politik dan keamanan; f. sarana dan prasarana; dan g. aksesibilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat. (2) Kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kondisi fisik lahan yang: a. memiliki resiko bencana alam paling sedikit; b. tidak berada dalam kawasan lindung dan/atau kawasan hutan; c. memiliki kemiringan lereng kurang dari 21%; d. mempunyai potensi sumberdaya air bersih; e. memiliki kondisi drainase permukaan baik; dan f. memiliki daya dukung tanah yang baik. (3) Kesesuaian rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk provinsi dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk kabupaten/kota. (4) Ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu lahan yang tersedia di kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang daerah. (5) Sosial, budaya, dan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kondisi sosial, budaya masyarakat, sejarah, dan kearifan lokal yang ada di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota. (6) Politik dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kondisi masyarakat yang kondusif bagi berlangsungnya pemerintahan dan 42 kemasyarakatan serta adanya kesepakatan masyarakat terhadap calon lokasi ibu kota/pusat pemerintahan. (7) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu keberadaan sarana dan prasarana yang ada dalam wilayah calon ibu kota/pusat pemerintahan, yang menunjang kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. (8) Aksesibilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu sistem jaringan prasarana transportasi darat dan/ atau perairan serta udara yang memadai terhadap lokasi calon ibu kota/pusat pemerintahan dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi. Pasal 10 (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam naskah akademis dengan melampirkan peta calon lokasi ibu kota/pusat pemerintahan. (2) Naskah Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh gubernur atau bupati/walikota dapat mengikutsertakan perguruan tinggi dan/atau asosiasi profesi. Pasal 11 Ketentuan mengenai tata cara pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, dan perubahan nama ibu kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan. Dalam hal PENDANAAN, Pasal 12 Pendanaan proses usulan Pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor 30 Tahun 2012, Ketentuan mengenai tata cara pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, dan perubahan nama ibu kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan. 43 Dengan demikian tata cara/prosedur pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan adalah seperti berikut: a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan; b. aspirasi masyarakat dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur; c. gubernur menyusun naskah akademis tentang pemindahan ibu kota/pusat pemerintahan di wilayahnya bersama-sama dengan perguruan tinggi, dan/atau asosiasi profesi; d. aspirasi masyarakat dan naskah akademis disampaikan kepada DPRD Provinsi untuk mendapatkan persetujuan; e. persetujuan DPRD Kabupaten/kota diputuskan melalui sidang paripurna; f. gubenur menyampaikan usulan perubahan ibu kota/pusat pemerintahan provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dilampiri keputusan DPRD Provinsi; dan g. Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum memproses usulan perubahan ibu kota/pusat pemerintahan dengan melibatkan pemerintahan provinsi dan instansi terkait. Dengan demikian prosedur yang sedemikian inilah yang harus dipenuhi untuk pemindahan ibu kota baik provinsi, ataupun kabupaten/kota. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, yang menegaskan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru, adalah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 48 ayat (1) huruf d. pemindahan ibu kota. Dengan demikian materi/pengaturan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tersebut yang melakukan perubahan Ibu kota Provinsi dari Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah termasuk dalam pengaturan yang harus ditetapkan dengan instrumen hukum berupa peraturan pemerintah bukan dengan / atau diatur di dalam Undang-Undang. Karena Undang-Undang yang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur di dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan Pemerintah daerah otonom: 1. Propinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak, 44 2. Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan 3. Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Di dalam norma di atas bahwa sangat terang benderang bahwa Propinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Pasal 4 stagnan/floating/mengambang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan di dalam UU tersebut tidak diatur teknis seperti antara lain pengaturan masa transisi pemindahan ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, termasuk dalam hal pendanaan pemindahan ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tidak dinyatakan tegas dibebankan kepada anggaran mana. Inilah ratio legis mengapa hal berkenaan dengan pemindahan ibu kota harus diatur dengan penetapan dengan instrumen hukum berupa Peraturan pemerintah (PP). Dalam perspektif ini, maka Undang-undang Provinsi Kalimantan Selatan tidak memenuhi Asas dapat dilaksanakan (merupakan asas formil), sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Mencermati hal berkenaan tata cara/prosedur pemindahan ibu kota maka harus ada langkah-langkah/prosedur terukur dan pasti dengan dilengkapi dokumen- dokumen terukur yang valid dan absah apabila pemerintahan daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota mau melakukan pemindahan ibu kota. Dengan demikian tidak sekedar hanya dalam perspektif kesejarahan saja. Dalam arti perspektif kesejarahan ini adalah bahwa apabila suatu kota sejak dahulu kala digadang- gadang untuk dijadikan nanti nya sebagai ibu kota baru pengganti ibu kota yang lama tapi tidak diikuti dan dilakukan dengan prosedur dan tata cara terukur dan didukung dengan dokumen-dokumen terukur, maka tidak bisa secara instan kemudian dituangkan langsung di dalam Undang-Undang mengganti ibu kota yang lama dengan yang ibu kota baru. Bahwa tidak serta merta ikhwal pengaturan tentang pemindahan ibu kota disisipkan atau dititipkan begitu saja dalam salah satu Pasal di dalam Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan dengan dasar pertimbangan pembentuknya bahwa mumpung Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- 45 Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur mau diperbaharui kemudian ikut menyisipkan atau menitipkan Pasal tentang Perubahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tanpa sebelumnya disertai dengan tata cara/prosedur baku dengan pemenuhan berbagai aspek dan pemenuhan berbagai syarat-syarat yang terukur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/kota melakukan pemindahan ibu kota nya tidak ditemukan melakukan perubahan ibu kota dengan melakukan perubahan atau penyesuaiannya dengan memuatnya di dalam Undang- Undang. Dalam dinamika berpemerintahan berbagai pemerintahan daerah provinsi, maupun pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia yang melakukan pemindahan ibu kotanya dengan instrumen hukum berbentuk Peraturan Pemerintah, seperti dapat dipaparkan sebagai berikut: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ke Kecamatan Tigaraksa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai Perubahan Nama dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat IITapanuli Tengah dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga ke Kota Pandan di Wilayah Kecamatan Sibolga Kabupaten Darah Tingkat II Tapanuli Tengah; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1998 tentang 46 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dari Kota Bajawa Kecamatan Ngadabawa ke Kota Mbay Kecamatan Aesesa; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu Kota Daerah Kebupaten Simalungun dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke Wilayah Sentani Di Kabupaten Jayapura; - Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas; - Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kupang dari Wilayah Kota Kupang ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima dari Raba Wilayah Kota Bima ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang 47 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolonggo dari Wilayah Kota Probolinggo ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari Wilayah Kota Sungai penuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias dari Wilayah Kota Gunungsitoli ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara; Dengan mengikuti dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat wacana pemindahan Ibu Kota Sumatera Barat yang sekarang berkedudukan di Kota Padang mau dipindahkan ke Kota Payakumbuh, tetapi ketika DPR dan Pemerintah menyusun Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat mengganti Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu 48 diganti, ternyata di dalam Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat tetap menyatakan, Ibu kota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang. 3. NASKAH AKADEMIK Bahwa di dalam pembentukan suatu Undang-Undang harus dimulai dengan penyusunan suatu Naskah Akademik. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2017), dalam menuliskan latar belakang perlu dimulai dengan menjelaskan pentingnya penyusunan NA melalui suatu kajian yang mendalam dan komprehensif dalam pembentukan Undang-Undang (UU). Disamping itu, secara substantif menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. uraian secara umum mengenai permasalahan yang dihadapi saat ini terkait substansi NA 2. uraian secara umum urgensi pembentukan atau perubahan UU; dan 3. pernyataan perlunya solusi secara hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pembentukan atau perubahan UU. Bahwa di dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak terdapat kajian baik dari aspek landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menegaskan bahwa pentingnya berpindahnya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Bahwa hal itu telah ternyata dalam konsideran pertimbangan UU No. 8 Tahun 2022 tidak terdapat hal yang mempertimbangkan perlunya perpindahan ibu kota Provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Bahwa perpindahan suatu ibu kota adalah hal yang substantif, pokok dan mendasar karena dalam kajian perpindahan ibu kota banyak hal yang harus menjadi kajian dan pertimbangan. Dan itu sekali lagi menjadi wilayah penuangan dan pengaturannya dalam instrument hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP). 4. PENUTUP Bahwa sebenarnya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan baik pengujian formil dan pengujian material hanya berkenaan dengan satu pasal saja, yakni pasal 4 tentang pemuatan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru, padahal 49 berdasarkan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur di dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan Pemerintah daerah otonom Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Bahwa apabila dalam perkembangannya ingin melakukan perubahan terhadap Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan haruslah dilakukan dengan instrumen hukum berupa Peraturan Pemerntah. Hal ini secara terang benderang ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian menempatkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru mungkin merupakan keterabaian saja oleh Pembentuk Undang- Undang. Hal ini mungkin berkaitan/mempunyai relevansi erat dengan minimnya partisipasi publik/partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bermakna (meaningful participation) dari tahapan pengajuan rancangan undang-undang ini, tahapan pembahasan Bersama antara DPR dan Presiden, serta tahapan persetujuan Bersama antara DPR dan Presiden atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Dan mungkin juga sebagai titik lemahnya pembuatan Naskah Akademik yang mengiringi awal pembentukan Rancangan Undang-Undang ini. Karena apabila, pembuatan Naskah Akademik dilakukan secara cermat dan baik dengan khususnya memperhatikan aspek pertimbangan yuridisnya, maka penuangan Pasal 4 yang substansinya adalah berupa memindah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilakukan dan tidak dituangkan di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang ada sekarang. SAKSI PARA PEMOHON Syahmardian, S.ST. 1. Bahwa Saksi adalah Ketua Umum Sasangga Banua periode 2019-sekarang, berdasarkan AKTA Pendirian Yayasan Nomor 26 Oktober 2018 oleh Notaris Neddy Farmantom SH dan SK MENKUMHAM AHU-0019848.ah.01.02. Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018; 2. Bahwa terkait proses pembentukan Undang-Undang 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan dulu dari Ormas Sasangga Banua pada sekitar Agustus tahun 2020 ada menerima email dari Sekretariat DPR RI dan Komisi II 50 DPR RI ada rencana pembahasan terkait perubahan UU Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Bahwa kemudian print out surat undangan tersebut diperlihatkan kepada Saksi oleh Almarhum M. Deddy Permana (selaku Kepala Divisi Khusus Sasang Banua) sewaktu masih hidup, dan dibahas bersama dalam rapat pengurus untuk ditangapi isi suart email tersebut, kemudian sepengetahuan Saksi dibuat surat balasan oleh Almarhum M. Dedy Permana,SH. 4. Setelah surat balasan email dijadwalkan zoom online Bersama Panja Naskah Akademik DPR RI dan Komisi 2 DPR RI pada tanggal 19 oktober 2020 dengan tema acara Diskusi Pengumpulan Naskah Akademik Draft Rancangan Undang- Undang (RUU) Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di ruang Metting Hotel Aria Barito Kota banjarmasin dengan pelaksananan secara daring/zoom. Di mana diskusi tersebut penjelasan Rencana tahapan, Batasan, proges Kerja sasangga banua dalam usulan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang- Undang Darurat nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai tentang pembentukan swatantra tingkat I Kalsel sebagai Undang-Undang, dilaksanakan pada jam 14.00 – 17.30 WITA 5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 november 2020 Ormas Sasangga Banua melaksanakan dialog atau diskusi publik rencana perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai tentang pembentukan swatantra tingkat I Kalsel sebagai Undang-Undang dengan Tema “apa manfaat untuk Masyarakat Kalimantan Selatan?”, bertempat di hotel Best Western Banjarmasin. Pada waktu itu dengan menghadirkan para narasumber dari akademisi FISIP Universita Lambung Mangkurat (ULM) atas nama Fitriyadi, perwakilan Pemprov Kalsel dari Biro Hukum atas nama Said, dan sebagai moderator dari akademisi Fisip ULM atas nama Fakhriannor. 6. Bahwa dalam acara pada tanggal 11 November 2020 tersebut dapat diuraikan pembahasan-pembahasannya sebagai berikut: a. Membahas secara historis, Provinsi Kalsel berdiri pada 1 Januari 1957 dengan dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. 51 b. Sebelumnya, tiga provinsi menjadi satu di bawah satu Provinsi Kalimantan, hingga pada 23 Mei 1957, Provinsi Kalimantan Selatan pun dipecah menjadi Provinsi Kalsel dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar terbitnya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Provinsi Kalteng. c. Wilayah Kalsel pun sempat mengecil, ketika sebagian wilayah di Kabupaten Kotabaru dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur berdasar Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959. Hingga kini, Provinsi Kalsel pun terdiri atas dua kota dan 11 kabupaten beribu kotakan Banjarmasin. d. Membahas secara yuridis, dasar pembentukan Provinsi Kalsel dinilai telah kedaluwarsa (out of date), karena dibentuk menggunakan UUDS Tahun 1950, sehingga muatannya dianggap tak sesuai dengan perkembangan ketatanegara terkini. e. Masalah ini digodok LSM Sasangga Banua dengan menghadirkan narasumber dari akademisi, perwakilan Pemprov dan DPRD Kalsel agar bisa memberikan masukan ke Parlemen dan Pemerintah Pusat di Jakarta. f. Hingga mencuat dalam diskusi terbatas di Hotel Best Western Kindai Banjarmasin, Rabu (11/11/2020), usulan adanya otonomi khusus (otsus) dengan berbagai pertimbangan baik secara historis, yuridis dan lainnya, karena Kalimantan Selatan merupakan provinsi tertua di Pulau Borneo, baik era Kesultanan Banjar, kolonial Belanda hingga kemerdekaan RI. g. Pada waktu itu Ketua DPP Sentral Informasi Reformasi Rakyat Kalimantan (Sirrkal), Syamsul Daulah dalam menyikapi rencana perubahan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalsel, Apa Manfaat untuk masyarakat Kalsel? h. Pertimbangan beliau dalam pembahasan terrsebut adalah karena selama ini, dana perimbangan kedua daerah yang ditransfer pemerintah pusat tidak sebanding dengan kekayaan alam Kalsel yang dikeruk. Apalagi, Kalsel menjadi salah satu provinsi penyumbang pendapatan negara terbesar di Indonesia. i. Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PPP, Suwardi Sarlan pada waktu itu juga menyampaikan akan mengawal rencana perubahan UU Provinsi Kalsel, karena ke depan dalam pasal-pasal atau aturan itu harus memuat kondisi keadaan sosial yang terjadi di Banua. 52 j. Bahkan, Suwardi menegaskan perlu kajian khusus dan mendalam mengenai tuntutan otonomi khusus (otsus) bagi Kalsel, tak cukup hanya menggelar diskusi publik. k. Kemudian pada waktu itu akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Fitriyadi menyampaikan kajian soal otsus itu harus mendalam dari segala aspek, agar bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk mengabulkannya. l. Ia mengakui selama Undang-Undang lama tersebut hak ulayat masyarakat adat di Kalsel belum diatur dan memiliki payung hukum sekelas UU hingga produk hukum turunan. m. Makanya, soal pembagian keuangan secara berkeadilan, antara pemerintah pusat dan daerah yang selama ini jadi isu tuntutan daerah juga harus dikaji benar-benar menurut Fitriyadi waktu itu. n. Mengenai keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD), Fitriyadi waktu itu menyampaikan harus dipertegas dan diperjelas agar dapat diproteksi. Sebab, BUMN berusaha di daerah mendapat modal besar, maka kalah BUMD di daerah karena kapitalis pemerintah pusat lebih banyak dana yang disuntik ke BUMN. o. Kemudian menurut Said yang mewakili Biro Hukum Setdaprov Kalsel pada waktu itu menyampaikan kondisi Kalsel sangat ironis, kaya dengan SDA seperti batubara justru kondisi listrik sering byarpet atau padam. Ke depan, lewat regulasi yang ada, potensi angin dan air terjun yang cukup banyak di Kalsel bisa menjadi energi terbarukan sebagai pembangkit listrik,”. p. Said juga mengungkapkan dalam membangun tata kelola SDA yang berkeadilan, baik masyarakat adat, budaya dan lain sebagainya. Berikutnya, Said juga menyorot soal pengembangan wisata lokal harus dikelola secara profesional dan didukung dengan regulasi yang jelas dan berkepastian. Kemudian Kehidupan sungai harus dikembangkan, karena warga kalsel banyak memenuhi kebutuhan hidup di sungai. q. Selanjutnya, Divisi Khusus Sasangga Banua, M. Deddy Permana mengungkapkan UU tentang Provinsi Kalsel bisa membagi zonasi wilayah. Seperti Banua Anam mencakup Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungau Utara (HSU), Balangan dan Tabalong). Kemudian, Banjar Bakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut dan 53 Barito Kuala) dan Banua Hilir atau Pesisir (Tanah Bumbu dan Kotabaru). Agar menjadi pembangunan yang tersintegrasi untuk pembangunan di Kalsel, juga perlindungan Pegunungan Meratus dan memuat tentang sebagai gerbang ibu kota negara yang menjaga kekhasan lokal. r. Sebagai penutup pada waktu itu, moderator diskusi publik, Dr. Fahrianoor yang juga dosen komunikasi FISIP ULM mengakui banyak potensi yang bisa digali, apalagi jika rencana perubahan UU Provinsi Kalsel ini terealisasi. “Banyak hal yang bisa kita perkuat, karena bagaimana pun Kalsel memiliki potensi SDA melimpah agar tetap terjaga. Jangan sampai mengulang kisah- kisah lama, ketika habis minyak, kayu, batubara dan lainnya, hanya menyisakan banyak masalah,”. 7. Bahwa setelah pembahasan tersebut ada penyerahan rekomendasi sasangga banua mengenai perubahan Undang-Undang Provinsi Kalsel untuk disampaikan ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 2 Juni 2021. 8. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 DPRD Provinsi Kalsel ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) muncul kesimpulan yang mana pada intinya mengagendakan uji publik mengundang semua pihak yang berkepentingan yang juga akan menghadirkan Gubernur Kalimantan Selatan namun tindak lanjut hal tersebut tidak ada terealisasi sampai Undang-Undang disahkan. 9. Bahwa Saksi sebagai ormas Sasangga Banua justru malah terkejut ternyata ada Undang-Undang Provinsi Kalimatan Selatan yang baru bukan bentuknya perubahan tetapi malah terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. 10. Bahwa dalam setiap tahapan itu tidak ada pembahasan tentang pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru, fokus pembahasan hanya seputar seperti yang saya terangkan pada inti pokok diskusi publik pada tanggal 11 November 2020, namun dalam Undang-Undang terbaru ini ternyata ada substansi pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru padahal dulu tidak pernah dibahas. 11. Terakhir sewaktu penyerahan rekomendasi dari LSM Sasangga Banua ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan jika dilihat pada poin 12 Saksi tetap menyampaikan bahwa ibu kota Provinsi Kalimatan Selatan tetap di Banjarmasin. [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2022 54 dan DPR telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah (via email) pada tanggal 15 Agustus 2022, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Materiil. Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Para Pemohon menguraikan batu uji di dalam Permohonannya yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan mengenai bentuk Negara Indonesia yang merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara Indonesia, sehingga ketentuan Pasal 1 UUD 1945 tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Selain itu, bahwa KADIN sebagai salah satu para Pemohon Perkara 59, berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional 55 Dengan demikian KADIN tidak memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak terdapat kerugian atas materi UU a quo dan tidak terdapat kerugian konstitusional atau setidaknya potensial dengan berlakunya UU a quo. Dengan demikian berdasarkan uraian keterangan tersebut, DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai dasar adanya kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan a quo. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Para Pemohon menguraikan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan dengan berlakunya Pasal 4 UU 8/2022, sedangkan para Pemohon bukanlah bagian dari entitas masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan. Selain itu, profesi para Pemohon sebagai seorang pedagang, karyawan swasta, dan buruh harian lepas, tetap dapat dijalankan meskipun Pasal 4 UU 8/2022 diberlakukan. Dengan demikian, tidak adanya pertautan antara para Pemohon dengan entitas masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan dan profesi para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 UU 8/2022 menjadikan para Pemohon tidak memiliki kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Pasal a quo UU 8/2022. c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, sebagai pedagang, karyawan swasta, dan buruh harian lepas tidak menguraikan dalam hal apa para Pemohon memiliki pertautan dengan masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan. Para Pemohon tetap dapat menjalankan profesinya sebagai pedagang, karyawan swasta, dan buruh harian lepas meskipun Pasal 4 UU 8/2022 berlaku, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan. Dengan tidak adanya pertautan antara hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dengan masyarakat hukum adat Kalimantan selatan dan dengan ketentuan Pasal 4 UU 8/2022, maka tidak 56 ada kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual maupun potensial menurut penalaran wajar dapat dipastikan tidak akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa para Pemohon tidak menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya UU a quo. Oleh karena itu, DPR menerangkan bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada poin a, poin b, dan poin c di atas yang pada intinya menguraikan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal-pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo. Sebaliknya, berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo telah memberikan kepastian hukum serta hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi Pemohon. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan pasal-pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena para Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian pasal-pasal a quo. Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum. A. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika ketatanegaraan yang bergerak sesuai dengan situasi dan dinamika politik yang berkembang. Berbagai dinamika perubahan ketatanegaraan tersebut berpengaruh terhadap bentuk negara Indonesia itu sendiri yang mengalami berbagai perubahan mendasar dari negara kesatuan menjadi negara federal, dan kembali menjadi negara kesatuan. Dengan adanya perubahan-perubahan bentuk negara tersebut, tentunya berkonsekuensi terhadap konstitusi yang secara historis mengalami perubahan yaitu berdasarkan UUD 1945, UUD RIS 1950, UUDS 1950 dan UUD 1945 (vide Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel, Lampiran 2 dan Lampiran 6). 1. Selaras dengan perkembangan ketatanegaraan tersebut, pembentukan daerah otonom provinsi juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang- undang. Pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 58 1945 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis (vide Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel, Lampiran 2 dan Lampiran 6). 2. Berkaitan dengan pembentukan daerah provinsi tersebut, salah satu daerah provinsi yang dibentuk pada awal masa kemerdekaan adalah provinsi Kalimantan Selatan. Secara historis Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 1 Januari 1957 dengan dasar hukum Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (UU 25/1956). Sebelumnya ketiga Provinsi berada dalam satu Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan. Pada tanggal 23 Mei 1957 Provinsi Kalimantan Selatan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tahun 1959 sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 2 kota dan 11 Kabupaten/Kota (vide Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel, Lampiran 2 dan Lampiran 6). 3. Bahwa penyusunan UU 8/2022 dilatarbelakangi oleh dasar pembentukan provinsi Kalimantan Selatan yang sudah kadaluwarsa (out of date) karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan dimaksud adalah UU 25/1956. Dalam UU tersebut banyak materi muatan 59 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi di antaranya adalah mengenai nomenklatur status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Oleh karena itu perlu membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dan berkebudayaan. Lebih lanjut, dalam Bab V, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan, disebutkan bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru (vide Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel, Lampiran 2 dan Lampiran 6). B. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UU 8/2022 1) Bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 8/2022 tidak sepenuhnya berdasarkan aspirasi masyarakat serta tidak melibatkan KADIN Kota Banjarmasin (vide Perbaikan Permohonan hal. 38). Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: a) Bahwa pada dasarnya permohonan yang diajukan oleh para Pemohon Perkara 59 adalah pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 4 UU 8/2022 namun dalam uraian perbaikan permohonannya, para Pemohon Perkara 59 menyampaikan permasalahan tersebut yang seharusnya merupakan bagian dari pengujian formil, maka hal ini seharusnya menjadikan Perkara 59 tidak jelas/obscuur. Meski demikian, untuk memberikan kejelasan terhadap para Pemohon khususnya para Pemohon Perkara 59, DPR memberikan tanggapan atas apa yang didalilkan oleh para Pemohon Perkara 59 tersebut pada bagian keterangan DPR terhadap pengujian formil ini. b) Bahwa penempatan prinsip kedaulatan rakyat dalam proses pembentukan undang-undang tercermin dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Ketentuan tersebut 60 dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan, antara lain, melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. c) Bahwa dalam suatu pembentukan undang-undang hanya perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung atau mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam proses pembentukan UU tersebut (vide Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU). Sehingga tidak semua lapisan masyarakat memiliki urgensi atau kepentingan atas susbtasnsi rancangan peraturan perundang-undangan. DPR telah mengundang dan melakukan kegiatan audiensi, dan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RUU Provinsi Kalsel sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU 8 Provinsi Kalsel sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa poin di atas. C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UU 8/2022 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan secara faktor historis dan kultural Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berada di Banjarmasin, sehingga Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa, secara filosofis pembentukan UU 8/2022 dikarenakan sebelumnya masih menggunakan UU 25/1956 yang lahir dengan masih mendasarkan pada konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), hal ini jelas konsep yang berbeda dengan kondisi saat ini karena sudah terjadi perubahan konsep hubungan pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dalam konsep desentralisasi. b. Bahwa secara empiris aktivitas pemerintahan telah mulai beralih ke Banjarbaru telah tegas diuraikan secara terang, jelas, dan rinci dalam NA UU 8/2022 sebagai berikut: “Secara historis Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 1 Januari 1957 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sebelumnya ketiga Provinsi berada dalam satu Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan. Pada tanggal 23 Mei 1957 Provinsi Kalimantan Selatan 61 dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tahun 1959 sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 2 kota dan 11 Kabupaten/Kota. Walaupun beribu kota di Banjarmasin, namun sejak tanggal 14 Agustus 2011 sebagian aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan berpindah ke Kota Banjarbaru”. (vide Naskah Akademik UU 8/2022, hal.7). c. Selanjutnya, pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru telah terencana secara sistematis tercantum dalam Perda Kalsel 2/2011 juncto Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 (Perda Kalsel 7/2016), dengan alasan sebagai berikut: 1) Penetapan Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2005 sebagai pilot proyek penyelenggaran good governance, serta kebijakan rencana pemindahan perkantoran pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru, dikarenakan mendorong kondusifnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah. 2) Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan menempatkan Kota Banjarbaru sebagai fungsi pusat pemerintahan provinsi, industri nasional, perdagangan regional dan nasional, jasa transportasi udara nasional, dan pendidikan tinggi. 3) Dalam tujuan mewujudkan Daerah yang memiliki tata pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab dan berjiwa melayani dan mengayomi masyarakat dengan strategi pemindahan perkantoran Pemprov Kalsel ke Banjarbaru secara bertahap. d. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pembentukan UU 8/2022 diawali dengan konsep desentralisasi yang belum diakomodir undang- undang sebelumnya yaitu UU 25/1956, selanjutnya pemindahan ibu kota Provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru dikarenakan secara empiris aktivitas pemerintahan telah berpindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru sejak 2011 di mana aktivitas pemindahan telah terencana secara sistematis melalui RPJMD sejak tahun 2011. 62 2. Bahwa para Pemohon Perkara 59 mendalilkan masyarakat Kota Banjarmasin telah menggantungkan hidupnya dari sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang ada di Kota Banjarmasin, apabila ibu kota berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru maka akan menyebabkan tidak terjaminnya kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi sesuai amanat Pasal 28D UUD 1945. Terhadap dalil tersebut DPR memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa dengan dilakukannya pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tidak berarti fasilitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang ada di Kota Banjarmasin ikut berpindah ke Kota Banjarbaru. b. Bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya yang diatur melalui UU Pemda. c. Bahwa upaya pemerataan pembangunan nasional tengah ditekankan oleh Pemerintah dan DPR dalam pembangunan nasional untuk mengurangi tingkat kesenjangan dalam masyarakat Indonesia. Dalam RKP Tahun 2021, pemerintah telah mengembangkan Major Project Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM) di wilayah metropolitan Palembang, wilayah metropolitan Denpasar, wilayah metropolitan Banjarmasin, dan wilayah metropolitan Makassar. Pengembangan WM di Indonesia bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, dan diharapkan mampu meningkatkan share PDRB WM luar Jawa terhadap nasional serta Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam WM. Pengembangan WM difokuskan pada empat lokus utama yaitu WM Palembang, WM Denpasar, WM Banjarmasin, dan WM Makassar. Pada tahun 2021, pengembangan diarahkan untuk menyiapkan kondisi pemungkin (enabling environment) 63 bagi berkembangnya pariwisata dan mendorong investasi. Proyek tersebut direncanakan dilaksanakan pada 2021-2024. Dengan memperhatikan rencana kerja pemerintah pada tahun 2021 yang terdapat pada Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, lokasi prioritas dalam pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. d. Bahwa dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 pada bagian strategi pengembangan wilayah Kalimantan dinyatakan: Pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk menjaga perannya sebagai paru-paru dunia sekaligus memantapkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung energi nasional. Selain itu, sebagai upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, maka pengembangan wilayah Kalimantan akan difokuskan pada pembangunan wilayah Kalimantan bagian utara terutama di wilayah perbatasan. Potensi industrialisasi di wilayah Kalimantan bertumpu pada komoditas-komoditas utama seperti batu bara dan migas, serta komoditas lainnya seperti bauksit, pasir zirkon, pasir kuarsa, bijih besi, karet, kelapa sawit, dan perikanan yang sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah. Pengembangan hilirisasi komoditas tersebut diperlukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kalimantan. Pada tahun 2022, terdapat delapan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi wilayah Kalimantan. … Keempat, mengembangkan kawasan perkotaan termasuk WM Banjarmasin dan Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya, serta kota penyangga IKN baru yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. e. Bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (RPJP 2005-2025) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, terdapat Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Kalimantan Selatan 2025 Maju Dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan Dan Jasa Berbasis Agro Industri”. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut ditempuh berbagai Misi sebagai berikut: 64 1) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ. 2) Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik. 3) Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan 4) Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan. 5) Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama. f. Bahwa sebagai salah satu bentuk agar Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan terwujud, antara lain dengan mengatur tahapan persiapan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Tahapan persiapan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru dalam dokumen RPJP 2005-2025. Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah Provinsi Kalsel dalam RPJP 2005-2025 meliputi salah satunya Pusat Kegiatan Lokal yang menjadikan Kota Banjarbaru sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat regional yang merupakan simpul utama pusat layanan administrasi pemerintahan Provinsi Kalsel dan pusat layanan pendidikan perguruan tinggi regional dan nasional. g. Berdasarkan dokumen RPJP 2005-2025 tersebut, salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang sarana dan prasarana adalah terwujudnya pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dan tertatanya ruang dengan tahapan pencapaian sebagai berikut: 1) Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 10%. 2) Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 40%. 65 3) Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 70%. 4) Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 100% dan pemindahan ibu kota. h. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa proyek pemerataan pembangunan yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan sebagaimana rencana yang telah dibuat sehingga dilakukannya pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tidak serta merta menjadikan proyek pembangunan yang ada dan berjalan dihentikan dan dibuat perencanaan baru yang justru menimbulkan kerugian bagi negara dan perlambatan upaya pelaksanaan pemerataan pembangunan nasional di wilayah luar pulau Jawa. i. Bahwa upaya pemerataan layanan masyarakat dan upaya menjaga kualitas layanan tersebut tidak dilakukan berdasarkan kedudukan suatu kabupaten/kota sebagai ibu kota provinsi atau tidak melainkan dengan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan yang selama ini telah ada pengaturannya dan diupayakan pencapaiannya secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Pemenuhan standar pelayanan minimal tersebut menjadi salah satu parameter kesuksesan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dengan demikian apa yang dikhawatirkan oleh para Pemohon Perkara 59 sangat tidak berdasar. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (vide Perbaikan Permohonan hal. 45-47). Terhadap dalil tersebut DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Lampiran Perda Kalsel 7/2016, disebutkan: • Misi ke-2 Kepala Daerah Provinsi Kalsel adalah mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik. 66 • Prioritas 5 Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik yang ditegaskan dengan salah satu indikator kinerja/arahan/janji berupa Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemprov di Banjarbaru. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejatinya telah didesain oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin bahwa pembangunan perkantoran Pemprov Kalsel di Kota Banjarbaru sebelum tahun 2021 dan direncakan akan diselesaikan dalam rentang waktu 2021-2026. b. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-Xl/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat menyatakan, [3.24] … “pembentukan Kabupaten Maybrat yang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah tidak dapat terlaksana dengan ditetapkannya Ibu Kota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat. Seharusnya, penetapan Ibu kota Kabupaten Maybrat ditetapkan berdasarkan aspirasi mayoritas masyarakat dan yang paling penting adalah dengan mempertimbangkan wilayah yang paling memberi kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat. Selain itu, secara de facto penyelenggaraan pemerintahan riil Kabupaten Maybrat berada di Ayamaru.” Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, secara faktual penyelenggaraan aktivitas pemerintahan secara riil Provinsi Kalsel berada di Kota Banjarbaru sejak Agustus 2011 atau telah berjalan selama hampir 11 (sebelas) tahun. Tentu pemilihan Kota Banjarbaru tersebut berdasarkan pertimbangan wilayah yang paling memberi kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kalsel sesuai dengan aspirasi masyarakat Provinsi Kalsel, dan kesinambungan dengan program yang telah berjalan sebagaimana prinsip pembangunan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Keterangan DPR tersebut di atas, maka dalil-dalil para Pemohon sebagaimana tertulis dalam permohonan secara keseluruhan tidak 67 beralasan menurut hukum dan tidak dapat dijadikan dasar inkonstitusionalitas UU 8/2022 baik secara formil maupun secara materiil. D. TAMBAHAN KETERANGAN DPR BERDASARKAN PERTANYAAN DARI YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI PADA SIDANG PEMBACAAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PERKARA PENGUJIAN A QUO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TERTANGGAL 6 JUNI 2022 1. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, M.PA. • Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kalimantan Selatan tolong bukti-buktinya disampaikan ke Mahkamah segera. • Terkait Pasal 4, apakah persoalan ini dibahas ketika membahas undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan? 2. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. • Apakah kajian historis 1950-an tersebut juga menjadi bagian dari naskah akademik, ya, selain dia menjadi bagian dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, juga mungkin ada terkait dengan historisnya? • Meminta kepada DPR agar setiap tahapan pembentukan undang-undang ini dilampirkan bukti-buktinya, termasuk setiap pihak-pihak yang dilibatkan, dan apa pembahasannnya? Jawaban: 1. Bahwa DPR menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi karena senantiasa mengingatkan DPR untuk menyiapkan dokumen satu per satu dan per tahapan sebagai bukti meaningful participation dalam pembentukan undang-undang. DPR akan menyampaikan dokumen-dokumen tersebut sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keterangan DPR atas permohonan pengujian UU a quo. 2. Bahwa terhadap pengaturan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarbaru sejatinya telah dijelaskan dan diuraikan pada Keterangan DPR di atas yang pada intinya dirumuskan berdasarkan rangkaian kronologi sebagai berikut: a. Gagasan Gubernur ke-2 Provinsi Kalimantan bernama dr. Murdjani (1950- 1953) yang menganggap kondisi lingkungan kota Banjarmasin tidak layak sebagai ibu kota provinsi dan merencanakan pemindahannya ke daerah 68 Gunung Apam yang kemudian dikenal sebagai Banjarbaru (Hendraswati, “Dinamika Terbentuknya Kota Banjarbaru”, 2011, hal vii - viii). b. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dari Tahun 1950 hingga Tahun 1953 tersebut, DPRD Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Resolusi Nomor 261/DPRD/1958 yang mendesak Pemerintah Pusat agar dalam waktu dekat menetapkan Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi. c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2010 (Perda Kalsel 15/2006) d. Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Perda Kalsel 17/2009) f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Perda Kalsel 2/2011) g. Sejak tanggal 14 Agustus 2011 sebagian aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan berpindah ke Kota Banjarbaru walaupun beribu kota di Banjarmasin. (vide Naskah Akademik UU 8/2022, hal.7). h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 (Perda Kalsel 7/2016) 3. Bahwa proses pembentukan RUU Provinsi Kalsel hingga menjadi UU 8/2022 dilakukan tidak dalam waktu yang singkat (instan), melainkan melalui seluruh tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana telah dijabarkan pada halaman 53 sampai dengan halaman 60. PETITUM Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 69 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2022 dan telah membaca 70 keterangan tertulis Presiden yang diterima di Mahkamah pada 18 Juli 2022 (via email) dan pada 15 Agustus 2022, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa setelah Termohon pelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat diketahui: Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 adalah Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN Kota Banjarmasin). KADIN berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal - hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional. KADIN tugas dan fungsinya tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan, tidak terdapat kerugian atas terbitnya Undang-Undang a quo bagi KADIN, sehingga KADIN tidak memiliki kepentingan atas objek permohonan, dan/atau tidak terdapat kerugian atau potensi akan adanya kerugian konstitusional dengan terbitnya objek permohonan a quo. 2. Bahwa Penetapan objek permohonan oleh Termohon merupakan kebijakan dalam rangka menciptakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maju secara ekonomi berkpribadian dan berkebudayaan. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak memiliki kepentingan atas objek permohonan dan/atau tidak terdapat kerugian atau potensi akan adanya kerugian dengan diterbitkannya objek permohonan. Sehingga diartikan bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 tidak memenuhi persyaratan legal standing untuk mengajukan permohonan atas UU 8/2022, dengan demikian maka sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan menolak/tidak menerima. 71 PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP UJI MATERIIL YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa sebagai dasar pertimbangan dan alasan pembentukan UU 8/2022, dalam Naskah Akademik telah dijelaskan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, sebagai berikut: a. Landasan Filosofis Indonesia memiliki Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia dan sumber segala sumber hukum negara. Berdasarkan teori kausa materialis, Pancasila juga merupakan jati diri bangsa Indonesia karena Pancasila sejatinya ada dalam setiap adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan nilai- nilai religius bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan nilai- nilai yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu rakyat Indonesia sebagai local wisdom bangsa Indonesia. Adapun pemaknaan Pancasila berkorelasi dengan tujuan negara yang juga merupakan filosofi bangsa yakni dalam sila ke 5 (lima) yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lebih lanjut lagi, tujuan negara dalam pembangunan nasional tentunya harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi negara. Sumber falsafah dan kebijakan negara Indonesia juga tercantum dalam pembukaan atau Preambule UUD 1945 yang menyatakan, bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka negara memiliki kewajiban yang dijamin oleh Pancasila dan konstitusi yakni kesejahteraan rakyatnya, untuk Indonesia dengan wilayah yang begitu luas dan terbentang dari Sabang hingga Merauke, upaya perwujudan kesejahteraan harus melibatkan semua pihak baik pusat dan daerah. Bahwa konsep otonomi daerah yang gunakan saat ini merupakan perwujudan bahwa pembangunan suatu bangsa tidak bisa lepas dari pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan 72 otonomi daerah yang telah diterapkan, hendaknya memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Sebagai daerah otonom, daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri, menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu melakukan eksplorasi terhadap potensi-potensi ekonomi dan sumber daya unggulan yang ada di daerah. Hal ini diharapkan dapat membuat daerah lebih maju, progresif dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya. Jika dikaitkan dengan UU 25/1956, Undang-Undang tersebut lahir pada saat zaman konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dimana secara konsep waktu itu landasan konstitusinya saja sudah berbeda yakni UUDS Tahun 1950. Sehingga dari sisi filosofis pun pertimbangan dan alasan pembentukannya sudah tidak selaras dan berbeda dengan saat ini yang berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, perlu untuk dibentuk RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan. b. Landasan sosiologis Selama berlakunya UU 25/1956, bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, telah terjadi beberapa kali perubahan UUD yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di bidang politik terjadi desentralisasi kekuasaan, demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, di bidang ekonomi indonesia mengalami perubahan dari ekonomi terpimpin di masa orde lama ke ekonomi pasar bebas di masa orde baru, kemudian bergeser ke ekonomi kerakyatan yang sedang mencari bentuknya di masa reformasi. Sementara idi bidang sosial budaya, terjadi lompatan yang mengguncang sendi-sendi kehidupan sosial budaya masyarakat pasca agraris langsung masuk ke era masyarakat milenial dengan karakter connected (terhubung melalui internet dan gadget), creative (berpikir out of the box) dan confidence 73 (percaya diri). Perubahan tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain: Pertama, sumber daya manusia yang belum berdaya saing yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya angka pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah belum merata, angka partisipasi sekolah masih rendah, dan angka garapan hidup paling rendah se-Regional Kalimantan dan rendahnya daya saing tenaga kerja. Kedua, Belum kuatnya struktur perekonomian daerah yang disebabkan karena belum meratanya penanaman modal di setiap wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, realisasi ekspor didominasi produk pertambangan, dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian daerah, laju Inflasi yang fluktuatif, pengeluaran konsumsi masyarakat cukup rendah, tingkat produktivitas dan pengelolaan hasil belum optimal. Ketiga, pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal. seperti meningkatnya potensi banjir di beberapa wilayah, menurunnya kualitas air, dan meningkatnya kabut asap. Keempat, pembangunan infrastruktur yang belum merata dan berkualitas antar wilayah. Kelima, budaya masyarakat yang belum mencerminkan revolusi mental seperti rendahnya upaya mempertahankan karakteristik budaya lokal. Keenam, belum efektifnya reformasi birokrasi pemerintah daerah seperti belum terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal, belum terwujudnya optimalisasi prosedur pengawasan terhadap penyimpangan administrasi, kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur Negara yang perlu ditingkatkan. Beberapa permasalahan diatas merupakan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan desentralisasi Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga masih diperlukan upaya-upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan desentralisasi guna meneyelsaikan persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang 74 disusun berdasarkan Naskah Akademik ini akan mengatasi persoalan hukum tersebut. c. Landasan yuridis Sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan yang bergerak dinamis sejalan dengan upaya bangsa Indoensia untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang maju dan modern. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara. Dasar negara Indonesia juga mengalami perubahan yaitu berdasarkan UUD 1945, UUD RIS 1950, UUDS 1950 dan Kembali ke UUD 1945 dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 juga sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan yang dilakukan sebagai upaya untuk mereformasi sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi 1998. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang- undang. Pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana yang diatur dalam Ayat (2). Serta sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan pada Ayat (3). Selanjutnya Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selain itu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, maka sistem pemerintahan Indonesia saat ini menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Oleh sebab itu Undang-Undang mengenai pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan perlu 75 diubah dan disesuaikan antara lain karena landasan hukumnya berubah dan untuk memasukkan mengenai kekhasan daerah. Selain itu, urgensi untuk membentuk RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan disamping karena dasar pembentukannya sudah out of date/ketinggalan, semangat pembaharuan UU tentang Provinsi Kalimantan Selatan juga dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga pembangunan di provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maju secara ekonomi, berkepribadian dan berkebudayaan. Dengan demikian, dalam penyusunan RUU Provinsi Kalimantan Selatan perlu mencermati semua materi muatan yang ada dalam UU 25/1956 dan UU 21/1958 dengan semua Undang-Undang lain yang berkaitan, terutama UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 9/2015. Disamping itu perlu juga penyesuaian secara teknik peraturan perundang-undangan khususnya dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagimana telah diubah dengan UU 15/2019. 2. Bahwa selain landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang dijelaskan dalam Naskah Akademik, terdapat landasan historis dan geografis yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan UU 8/2022, sebagai berikut: a. Landasan Historis Bahwa pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan telah dimulai sejak Gubernur Murdjani (Gubernur Kalimantan tahun 1950-1953) mempunyai pandangan tentang Banjarmasin yang berawa dan bernyamuk banyak, sehingga memunculkan gagasan memindahkan ibu kota Kalimantan ke tempat yang ideal. Sebagai ahli kesehatan masyarakat, Gubernur Murdjani berkesimpulan Banjarmasin kurang ideal sebagai pusat pemerintahan. Tanahnya yang berawa-rawa mengakibatkan air menggenang sepanjang musim yang memungkinkan timbulnya berbagai penyakit. Untuk merealisasikan gagasannya, mulailah dicari tempat yang ideal. Gubernur Murdjani melakukan survei ke daerah-daerah di luar Kota Banjarmasin. Berbagai lokasi dikunjungi dan diamati, akhirnya ditemukan 76 daerah bertanah padat, yaitu lokasi Banjarbaru sekarang. Melalui sidang staf dan pimpinan, dibentuklah tim kajian kelayakan dipimpin D.A.W. Van der Peijl. Tim Peijl melakukan kajian awal, dalam perancangannya, planologi Banjarbaru digarap bekerjasama dengan para pakar dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian Gubernur Murdjani secara resmi melalui surat tanggal 9 Juli 1954 No. Des-1930-4-1, surat tersebut pada intinya mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, agar menyetujui pemindahan ibu kota Kalimantan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Dengan demikian, secara formal nama Banjarbaru “telah resmi” dan “baku”, serta Masyarakat tidak mempersoalkannya dan digunakan untuk alamat yang ditulis dalam surat- menyurat. Kemudian DPRD Tingkat I Kalimantan Selatan, melalui resolusi 10 Desember 1958 No. 26a/DPRD-58, mendesak Pemerintah Pusat supaya dalam waktu singkat segera menetapkan Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. b. Landasan Geografis Secara geografis Provinsi Kalimantan berada di antara 114 19’ 13” – 116 33’ 28” bujur timur dan 1 21’ 49” – 4 10’ 14” lintang selatan, dan terletak di bagian selatang Pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timu dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya sekitar 38.744., 23 Km Persegi atau 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 persen dari luas wilayah Indonesia. Berdasarkan letak geografis tersebut, maka Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi daerah penyangga rencana pembangunan Ibu kota Negara yang baru, sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Nasional. Dengan demikian pemindahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru, salah satu alasanya adalah untuk menunjang pelaksanaan peran Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga ibu kota negara. 3. Bahwa Banjarbaru memperoleh status kota setelah menjadi status kota administratif terlama di Indonesia, yaitu 23 tahun, dalam rekaman sejarah, pengembangan dan perjuangan status Banjarbaru sebenarnya bukanlah sekadar menjadikannya sebagai kotamadia. Bukan hanya sebagai ibu 77 kota Kalimantan Selatan, tetapi ibu kota Kalimantan sesuai dengan kondisi objektif tahun 1950-an ketika Kalimantan belum terbagi menjadi empat provinsi. Kota Banjarbaru dibentuk pada tanggal 19 April 1999 berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, kemudian sejak tanggal 14 Agustus 2011 sebagian aktifitas pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan berpindah ke Kota Banjarbaru. Dengan demikian tidak relevan apabila ketentuan Pasal 4 UU 8/2022 yang menentukan Kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan oleh Para Pemohon dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 1 UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, serta Indonesia adalah negara Hukum, karena secara faktual penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan secara efektif telah dilaksanakan di Kota Banjarbaru, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarbaru. 4. Bahwa Pasal 4 UU 8/2022 bertujuan untuk percepatan pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan secara adil dan merata, serta Provinsi Kalimantan Selatan merupakan penyangga rencana pembangunan ibu kota Negara yang baru, sehingga secara tidak langsung akan membantu percepatan pembangunan ibu kota Negara baru apabila daerah penyangga telah stabil pemerintahannya. Sehingga Pasal 4 UU 8/2022 tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, karena pemindahan ibu kota tidak menghilangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Masyarakat Kalimantan Selatan. 5. Bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (RPJP 2005-2025) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, terdapat Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan 78 yaitu KALIMANTAN SELATAN 2025 MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI WILAYAH PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS AGRO INDUSTRI. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut ditempuh berbagai Misi sebagai berikut: a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ. b. Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik. c. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan d. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan. e. Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama. Bahwa sebagai salah satu bentuk agar Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan terwujud, antara lain dengan mengatur tahapan persiapan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Tahapan persiapan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tergambar dalam dokumen RPJP 2005-2025, antara lain sebagai berikut: a. Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam RPJP 2005-2025 meliputi: 1) Sistem Perkotaan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi: a) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kota Banjarmasin, sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat lokal, pusat layanan regional industri, perdagangan dan jasa, pusat layanan kesehatan, pusat layanan jasa perbankan tingkat regional, nasional, dan internasional. b) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi: 79 (1) Martapura (Kabupaten Banjar) sebagai pusat layanan pendidikan keagamaan pondok pesantren, pusat layanan jasa kesehatan, pusat layanan sentra industri dan perdagangan batu permata, pusat layanan industri pariwisata religius dan pariwisata sungai, layanan perdagangan sumberdaya mineral, perkebunan, pertanian, dan holtikultura. (2) Kota Amuntai (Kabupaten Hulu Sungai Utara) sebagai pusat layanan regional untuk industri kerajinan rumah tangga, pusat layanan pendidikan pondok pesantren, pusat layanan pariwisata kerbau rawa, pusat layanan peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, dan holtikultura lahan rawa. (3) Kota Marabahan (Kabupaten Barito Kuala) sebagai pusat layanan regional peternakan, perikanan, pertanian, dan holtikultura lahan rawa, pusat layanan industri perkayuan dan industri kerajinan rumah tangga. (4) Kota Kotabaru (Kabupaten Kotabaru) sebagai pusat layanan regional perikanan laut, perkebunan, kehutanan, pusat layanan jasa kesehatan, pusat layanan perdagangan sumberdaya mineral. c) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: (1) Kota Banjarbaru sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat regional yang merupakan simpul utama pusat layanan administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan pusat layanan pendidikan perguruan tinggi regional dan nasional. (2) Kota Rantau sebagai pusat layanan regional pertanian dan holtikultura lahan rawa, pusat layanan perdagangan sumberdaya mineral. (3) Kota Tanjung sebagai pusat layanan regional untuk industri kehutanan, perkebunan, perikanan air tawar, pusat layanan perdagangan dan jasa di daerah perbatasan Kalimantan Selatan bagian utara dengan Kalimantan Timur bagian selatan. (4) Kota Paringin sebagai pusat layanan regional perdagangan dan jasa kehutanan, perkebunan dan sumberdaya mineral. 80 (5) Kota Pelaihari sebagai pusat dengan orientasi pelayanan regional industri, perdagangan dan jasa, pertanian, dan sumberdaya alam dan mineral. b. Isu-isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan di bidang politik, pemerintahan, dan hukum: 1) Penetapan Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2005 sebagai pilot project penyelenggaraan good governance, serta kebijakan rencana pemindahan perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru, mendorong kondusifnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah. 2) Penetapan rincian urusan oleh Pemerintah Pusat mendorong terlaksananya reformasi kelembagaan perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. c. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang prasarana dan sarana adalah terwujudnya pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perkantoran dan tertatanya ruang dengan tahapan pencapaian sebagai berikut: 1) Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 10%. 2) Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 40%. 3) Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 70%. 4) Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 100% dan pemindahan ibu kota. 6. Bahwa Pasal 4 UU 8/2022 tidak bertentangan dengan Pasal 18A UUD 1945: a. Ayat (1) yang menyatakan “Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. b. Ayat (2) yang menyatakan “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya atara Pemerintah 81 Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Oleh karena pembentukan UU 8/2022 adalah untuk melakukan penataan dasar hukum sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945, serta menyesuaikan konsep otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. 7. Bahwa UU 8/2022 merupakan pembaharuan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan, dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maju secara ekonomi berkpribadian dan berkebudayaan. 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan UU 23/2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam hal pengaturan tentang Penyesuaian Daerah ditegaskan dalam Pasal 48. Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 4 UU 8/2022, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru, adalah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian materi/pengaturan Pasal 4 a quo yang melakukan perubahan Ibu kota Provinsi dari Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah termasuk dalam pengaturan yang harus ditetapkan dengan instrumen hukum berupa Peraturan Pemerintah bukan dengan atau diatur di dalam Undang-Undang. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945, Presiden dan DPR mempunyai kewenangan untuk membentuk Undang-Undang. Pembentukan 82 undang-undang tersebut dilakukan melalui persetujuan Bersama antara DPR dan Presiden. b. Berdasarkan Butir 223 Lampiran II UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Peraturan Perundang- undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi”. c. Dalam praktik pembentukan Undang-Undang selama ini pernah dilakukan hal serupa yaitu dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dimana dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Namun atas pertimbangan tertentu DPR dan Presiden memandang instrumen pengaturannya perlu ditingkatkan yang semula dengan Peraturan Pemerintah kemudian diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa pengaturan norma yang telah didelegasikan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dalam peraturan yang lebih rendah dapat diangkat pengaturan normanya untuk diatur dalam suatu Undang-Undang. Hal ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan pembentuk Undang-Undang dengan memperhatikan antara lain dasar kewenangan, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, dan best practices yang telah dilakukan selama ini. Oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. 9. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang- Undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan 83 bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian formil dan materil Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan Prosedur Pembentukan Undang-Undang, dan sah secara konstitusional serta tidak memiliki cacat formil. 4. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Walikota Banjarbaru yang diterima pada 28 Juli 2022 dan telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada 3 Agustus 2022, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon dalam Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 dalam pengujian materiil. Terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian perkara a quo secara materiil, Walikota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait memberikan pandangan berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Nomor 06/PUU- III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. Berkaitan dengan adanya hak 84 dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan berkaitan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 59/PUU- XX/2022. Bahwa Para Pemohon menguraikan dasar hukum di dalam Permohonannya, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan mengenai bentuk negara. Pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (3) mengatur mengenai negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian telah sangat jelas bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara Indonesia, sehingga kedudukan Pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak relevan untuk dijadikan dasar adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Selain itu bahwa KADIN sebagai salah satu Pemohon Perkara Nomor 59/PUU- XX/2022 berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, dan persentasi konsultasi, fasilitasi, dan advokasi pengusaha Indonesia dengan pemerintah, dan pengusaha Indonesia dengan para pengusaha lainnya, sehingga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi dalam rangka membantu kegiatan usaha yang bersih, transparan, profesional, dan mewujudkan sinergi seluruh provinsi di Indonesia. Dengan demikian KADIN tidak memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan secara langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tidak terdapat kerugian atas materi Undang-Undang a quo dan tidak terdampak kerugian konstitusional atau setidaknya potensial atas berlakunya Undang‑Undang a quo. Dalam Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V sebagai pedagang, karyawan swasta, buruh harian lepas tidak menguraikan dalam hal apa para Pemohon memiliki hubungan dengan masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan. Para Pemohon tetap dapat menjalankan profesinya sebagai pedagang, karyawan swasta, dan buruh harian lepas meskipun Pasal 4 tetap berlaku. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan, bahwa dengan tidak adanya hubungan antara hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dengan masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan dan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 85 Tahun 2022, maka Walikota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait berpandangan bahwa dengan tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik, aktual maupun potensial menurut penalaran yang wajar yang dapat dipastikan tidak akan terjadi. Adanya hubungan sebab-akibat (clausaal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 tidak menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (clausaal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, Wali Kota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait menerangkan bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada hal di atas, dalam hal ini menerangkan tidak adanya kerugian hak atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal-pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab-akibat langsung antara kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo. Sebaliknya, berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo telah memberikan kepastian hukum serta hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi Pemohon. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi. Bahwa karena tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, baik yang bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan ketentuan pasal-pasal a quo. Maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apapun bagi para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022. B. URAIAN PANDANGAN HUKUM MATERIIL DALAM PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022 Terkait dengan pembentukan daerah provinsi Kalimantan Selatan, salah satu daerah provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan Provinsi Kalimantan Selatan secara historis Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 1 Januari 1957 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Sebelumnya, ketika provinsi tersebut berada dalam satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 23 Mei 1957, Provinsi Kalimantan 86 Selatan terpecah menjadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1957 tentang pembentukan daerah, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru dimasukkan kedalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 2 kota dan 11 kabupaten/kota. Bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dilatarbelakangi oleh dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah kedaluwarsa/out of date karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan dimaksud, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 dan Undang-Undang tersebut banyak materi muatan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi dengan monumen kultur status daerah, susunan pemerintahan dan pola relasi dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu pembentukan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara, secara menyeluruh dalam satu-kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara berpolitik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dan kebudayaan. C. HISTORY KOTA BANJARBARU 1. Bahwa Rencana Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru telah lama di rencanakan bahkan sebenarnya hal ini di apresiasi oleh Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina, S.Pi,. M.Si yang saat ini justru menjadi para Pemohon dalam persidangan yang sangat hikmat di Mahkamah Konstitusi ini. Hal ini tercantum di dalam Koran Barito Post, pada hari Jum’at tanggal 8 Agustus 2008, saat itu Bapak H. Ibnu Sina, S.Pi,. M.Si sebagai Ketua Komisi I menyatakan: “bahwa untuk pemindahan perkantoran tetap menggunakan dana APBD, meski polanya dengan tukar guling asset dan pembiayaan melalui multy years. Namun, politisi muda PKS Kalsel ini juga mengungkapkan, bahwa dengan persetujuan pemindahan 87 perkantoran itu merupakan tahapan dalam rencana Pemprov Kalsel untuk memindah ibuka provinsi”; (P.T – 1) Atas statement yang di berikan bapak Bapak H. Ibnu Sina, S.Pi,. M.Si sebagai Ketua Komisi I saat itu tentu sangat bertolak belakang dengan permohonan uji formiil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan karena Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam jabatan Walikota Banjarmasin sebagai pihak yang keberatan atas terbitnya Undang-Undang tersebut. Dan terhadap pemberitaan di Mass Media Barito Post tersebut menandakan bahwa usulan dan rencana pemindahan ibu kota provinsi tersebut telah tersirat dan digaungkan oleh Bapak H.Ibnu Sina, S.Pi,. M.Si sendiri pada tahun 2008, lantas apa yang menjadi motif Permohonan para Pemohon untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) khusunya Pasal 4 untuk di nyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; 2. Bahwa apabila dilihat dari kapasitas hukum KADIN Kota Banjarmasin, yang jelas bukan merupakan representatif dari masyarakat kota Banjarmasin, melainkan merupakan representatif dari kelompok tertentu yang tidak ada hubungan langsung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana dalam kaidahnya telah melalui kajian empiris dan normatif serta guna kemanfaatan untuk masyarakat, bahwa mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tersebut yang di buat secara tidak terbuka jelas hal itu kami bantahan karena seluruh elemen yang terkait telah dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tersebut, DPR RI telah menyampaikan Undangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor Surat: B/1837/LG.01.02/1/2022, perihal Kunjungan Kerja Panja, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM (Bapak LODEWIJK F. PAULUS)(P.T – 2), selanjutnya Undangan tersebut ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan membuat Surat 88 Undangan Nomor 005/00141/PEM/2021, tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel (Ir. Roy Rizali Anwar, ST, MT) dengan acara rapat “mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur”. (P.T – 3) 3. Dahulu wilayah Banjarbaru adalah perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah persitirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka. Pada era tahun 1950-an, Gubernur dr. Murdani dibantu seorang perencana Van der Pijl merancang Banjarbaru sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan. Namun pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif. Nama Banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur dr. Murjani, untuk membedakan dengan Kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Namun akhirnya melekat nama Banjarbaru hingga saat ini. Sebagai kota, administratif, Kota Banjarbaru berada dalam lingkungan Kabupaten Banjar, dengan ibu kotanya Martapura. Jadi Kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999. Lahirnya Undang-Undang tersebut menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif, sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia. Kini, jumlah penduduk di Kota Banjarbaru terus berkembang dengan adanya perpindahan penduduk dari luar Kota Banjarbaru, baik dari Kalimantan sendiri maupun dari luar Kalimantan hal tersbut membuat kota Banjarbaru menjadi kota yang moderat. Perkembangan penduduk ini beriringan dengan semakin terbukanya wilayah Kota Banjarbaru, baik untuk kawasan permukiman, Bandar Udara Syamsudin Noor, Perkantoran Provinsi Kalimantan, maupun peruntukan yang lain karena tekstur wilayah nya yang menarik. Gunung Apam termasuk wilayah Kampung Guntung Payung, Kampung Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Sumber: (https://humas.banjarbarukota.go.id/tentang-banjarbaru/sejarah) di akses pada tanggal 23 Juli 2022; 89 4. Bahwa uraian riwayat kota Banjarbaru terurai sebagai berikut: Tahun Keterangan a. 1950 Gubernur dr. Murdani dibantu seorang perencana Van der Pijl merancang Banjarbaru sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan. Namun perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif. Nama banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur dr. Murjani, untuk membedakan dengan Kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. b. 1951 Gubernur dr. Murdjani menyampaikan usulan untuk merancang Gunung Apam menjadi Kota Banjarbaru sebagai calon Ibu kota Provinsi Kalimantan. Wilayah Banjarbaru dulunya adalah perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah persitirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka. c. 1953 Pembangunan perkantoran dan pemukiman di Banjarbaru, dirancang oleh D.A.W. Van der Peijl. d. 9 Juli 1954 Gubernur K.R.T. Milono mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota Provinsi Kalimantan ke Banjarbaru, namun tidak ada realisasi. e. 27 Juli 1964 DPRD-GR Kalimantan Selatan mengeluarkan resolusi agar Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. f. 6 Oktober 1965 Panitia Penuntut Kotamadya Banjarbaru agar meningkatkan status Banjarbaru menjadi daerah tingkat II/kotapraja dan mendesak direalisirnya kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan g. 12 Oktober 1965 DPRD-GR Tingkat II Banjar di Martapura mendukung desakan direalisirnya kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. h. 17 Agustus 1968 DPRD-GR Tingkat II Banjar di Martapura mendukung desakan direalisirnya kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. i. 27 April 1999 Penetapan status Banjarbaru sebagai Kotamadya Sumber: (https://banjarbarukota.go.id/sejarah) di akses pada tanggal 23 Juli 2022; 90 5. Bahwa usulan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan telah ada sejak tahun 1964 atas resolusi dari DPRD-GR Kalimantan Selatan tertanggal 27 Juli 1964 No. 18a/DPRD-GR/KPT/1964 terkait realisasi penetapan Kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, atas resolusi tersbut DPRD-GR telah mendapat respon positif dari berbagai pihak, terutama masyarakat Kota Banjarbaru. Untuk itu terbentuk sebuah panitia dari berbagai elemen masyarakat dari unsur parpol, organisasi masyarakat, dan perseorangan. Terhadap tuntutan masyarakat agar terealisirnya Banjarbaru sebagai kotamadia sekaligus ibu kota Kalimantan Selatan, DPRD-GR Tingkat II Banjar di Martapura merespon dengan mengajukan sebuah resolusi tertanggal 12 Oktober 1965 Nomor 58./DPRD-GR/Res/1965, yang mendesak Pemerintah Pusat segera memindahkan ibu kota Kalsel ke Banjarbaru. Atas respon masyarakat tersebut, Mendagri pada masa itu Dr. Sumarno pada tanggal 20 Juni 1965 mengadakan kunjungan kerja ke Banjarbaru. Sebagai “Pejabat Pusat”, Soemarno melakukan peninjauan “menyeluruh” terhadap kondisi objektif Kota Banjarbaru dan daerah sekitarnya. Sumber: (https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kota_Banjarbaru) di akses pada tanggal 23 Juli 2022; 6. Bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru telah termuat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2005 – 2025. Pasal 3 menyebutkan: (P.T – 4) “RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini”. Kemudian lampiran halaman 33 dengan Nomor 2.3.5 Politik, Pemerintah dan Hukum berbunyi: (P.T-5) “Penetapan Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2005 sebagai pilot proyek penyelenggaraan Good Governance, serta kebijakan rencana pemindahan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru, untuk mendorong kondusif-nya penyelenggara pelayanan pemerintah daerah” dan “Penetapann rincian urusan oleh pemerintah 91 pusat, mendorong terlaksananya reformasi kelembagaan perangkat daerah di pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan”. 7. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Walikota Banjarbaru menyatakan bahwa Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan telah terencana dan terstruktur sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, telah melalui mekanisme yang alot di DPR. RI hingga akhirnya disetujui oleh Presiden tidak pernah ada prosedur yang di lewatkan maupun perencanaan secara diam-diam seperti disebutkan oleh para Pemohon. Dengan di sahkanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779). Menurut Walikota Banjarbaru H.M. Aditya Muffi Ariffin,SH,.MH bersama Wakil Walikota Wartono, SE menyambut baik atas pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan Berkedudukan di Kota Banjarbaru”. Dan akan melaksanakan amanah Undang-Undang sebaik mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatan-Nya. Hal ini juga selaras dengan visi Kota Banjarbaru dengan Tagline “BANJARBARU JUARA” yang berarti maJU, Agamis dan sejahteRA. Serta dimaknai sebagai motivasi atau semangat yang mampu menumbuhkan kekuatan dan daya juang sehingga Kota Banjarbaru memliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lainnya. Sementara itu Misi Kota Banjarbaru adalah Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia, Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah; D. SOSIAL-GEOGRAFIS 8. Bahwa letak geografis Kota Banjarbaru terletak pada koordinat 03°27' - 03°29' LS dan 114°45' - 114°48' BT. Posisi geografis Kota Banjarbaru terhadap Kota Banjarmasin adalah 35 km sebelah tenggara Kota Banjarmasin. Dengan luas wilayah 371,38 km² dan terbagi atas 5 kecamatan dan 20 kelurahan, dengan jumlah penduduk 258.753 jiwa . Selain itu, Kota Banjarbaru merupakan kota penghasil intan yang terdapat di Kecamatan 92 Cempaka. Saat ini Perkembangan kemajuan Kota Banjarbaru di dukung dari sektor Ekonomi, Perdangan, Perijinan, Pembangunan dan Transportasi. 9. Bahwa untuk Bidang Pendidikan Kota Banjarbaru memiliki 13 Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta sehingga untuk sektor pendidikan kota Banjarbaru menurut kami sangat unggul di Banding beberapa daerah lainya, di antara-Nya sebagai berikut: (sumber Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru) a. Universitas Lambung Mangkurat b. Universitas Achmad Yani c. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarbaru d. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Borneo (STIKES Husada Borneo) e. Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Dinamik (STIBA Dinamik) f. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) g. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Banjarbaru (STMIK Banjarbaru) h. Politeknik Kesehatan Banjarmasin i. Akademi Analis Kesehatan Borneo Lestari (AAK Borneo Lestari) j. Akademi Kebidanan Banjarbaru (AKBID Banjarbaru) k. Akademi Kebidanan Banua Bina Husada (AKBID Banua Bina Husada) l. Akademi Kebidanan YAPKESBI Banjarbaru (AKBID YAPKESBI Banjarbaru) m. Akademi Teknik Pembangunan Nasional (ATP Nasional) 10. Bahwa di bidang kesehatan Kota Banjarbaru memiliki beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas yang cukup memadai, di antaranya adalah sebagai berikut: (sumber dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru) a. RSUD Idaman Banjarbaru b. RS TNI-AU Syamsudin Noor c. RS Almansyur Medika d. RS Guntung Payung e. RSU Syifa Medika Banjarbaru f. RSU Mawar Banjarbaru g. RSU Permata Husada h. RSI Sultan Agung Banjarbaru 93 i. Puskesmas Banjarbaru Utara j. Puskesmas Banjarbaru Selatan k. Puskesmas Liang Anggang l. Puskesmas Landasan Ulin m. Puskesmas Guntung Payung n. Puskesmas Guntung Manggis o. Puskesmas Cempaka p. Puskesmas Sungai Besar q. Puskesmas Sei Ulin 11. Bahwa untuk Bidang Transportasi Udara Kota Banjarbaru memiliki Bandar Udara Syamsudin Noor yang letak wilayahnya sangat strategis serta akan terus di kembangkan hingga menjadi Bandar Udara International, sedangkan untuk bidang Transportasi darat Kota Banjarabaru terhubung dengan BRT Banjarbakula atau Trans Metro Banjarbakula, yaitu sistem bus rapid transit (BRT) yang melayani wilayah Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Kabupaten dan rencanaanya akan terus berkembang hingga kewilayah batola dan sekitarnya. (sumber dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru) Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang dimaksud dengan pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan Undang- Undang atau Perppu yang tidak memiliki ketentuan pembentukan Undang- Undang atau Perppu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, tanggal 4 Mei 2021, paragraph 3.15.1, halaman 361, 362. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengujian formil adalah pengujian suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan Undang-Undang. Secara umum kriteria dipakai untuk menguji konstitusional Undang-Undang dari segi formilnya adalah sejauh mana Undang-Undang itu diterapkan dalam bentuk 94 yang tepat (appropriate form) oleh institusi yang tepat (appropriate institution) dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan dari 3 kriteria tersebut, pengujian formil dapat mencakup pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Pengujian atas bentuk format dan struktur Undang- Undang. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga negara yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang dan pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian formil. Kesesuaian proses pembentukan Undang-Undang a quo terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas kejelasan tujuan. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVIII/2019 dijelaskan sebagai berikut. Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan, maka hal tersebut terlihat dari penjelasan umum yang telah diuraikan dengan latar belakangnya, maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang. Sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang di dalam penjelasan umum, maka telah memenuhi ketentuan asas kejelasan tujuan. Terlepas bahwa norma Undang-Undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan Undang-Undang, dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut. Terhadap hal demikian, haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan bukan melalui pengujian formil. Sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah menyatakan tujuan pembentukan Ibu Kota Provinsi sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XX/2022 halaman 330 - 331 “Terhadap dalil para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah akan menegaskan maksud “asas kejelasan tujuan” sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 adalah setiap pembentukan peraturan perundang- undangan …dst,.” Hal itu senada dengan amanah pembentukan Undang- Undang Provinsi Kalimantantan selatan sebagai berikut, Tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, karena berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari asas kejelasan tujuan. Berkaitan 95 dengan hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah dicantumkan tujuan dibentuknya Undang-Undang a quo sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan Berkedudukan di Kota Banjarbaru”. Dan selaras dengan Visi “BANJARBARU JUARA” yang berarti maJU, Agamis dan sejahteRA. Serta dimaknai sebagai motivasi atau semangat yang mampu menumbuhkan kekuatan dan daya juang sehingga Kota Banjarbaru memliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lainnya sehingga dapat menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi Kalimantan Selatan di masa depan dan menjadi symbol identitas daerah yang merepsentasikan keberagaman yang Agamis untuk mensejahteRAkan masyarakat Kalimantan Selatan yang Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Terkait dengan tujuan tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa: (1). “Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karekter kewilayahan berupa 2 ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa lahan gambut dan rawa yang kaya akan sumber daya keanekaragaman hayati dan kawasan dataran tinggi yang di bentuk oleh pengunungan meratus yang merupakan hutan tropis alami yang di lindungi oleh pemerintah”. (2). “Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter suku bangsa dan kultur yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan”. Tentunya Pasal 5 ayat (2) tersebut sejalan dengan Visi Walikota Banjarbaru dengan Tagline maJU, Agamis dan sejahteRA (JUARA) yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan Kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Provinsi sebagai: [vide Pasal 4 dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2022]. a. Kota yang maJU di Provinsi Kalimantan Selatan, yang menciptakan kenyamanan dengan karakter religius, keselarasan kultur alam dan lingkungan; b. Penggerak ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua kalangan melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta c. Simbol identitas kota idaman, merepresentasikan keharmonisan dalam 96 keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika”; Lebih lanjut, masih berkaitan dengan tujuan pembentukan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2022 pada Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang- Undang a quo dijelaskan dalam pasal demi pasal dengan sangat jelas. maksud dari visi "kota maJU" adalah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni, sehat, dan lingkungan alam binaan yang sinergis, yang di dalamnya juga menetapkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kota Smart City untuk Smart Living. Bahwa secara juridis, pembentukan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan, adalah merupakan semangat pembaharuan peraturan perundang- undangan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terpola secara menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa atas dalil hukum Pemohon mengenai kerugian yang di alami oleh Pemohon, jelas ditegaskan hal tersebut bersifat imajiner mengingat perkembangan tiap-tiap usaha daerah berkembang seusai dengan kultur dan keadaan daerahnya sehingga menurut kami tidak ada hubungan langsung antara Pemintahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, dikarenakan setiap daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kebijakan berdasarkan otonomi daerahnya masing-masing, sehingga jelas dampak yang dijabarkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, Walikota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait berpandangan tidak tepat apabila Pemohon menjabarkan kerugian yang dialami Pemohon dalam permohonan a quo. Bahwa atas kerugian jangka panjang yang dialami oleh Pemohon terkait Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, dimana hal tersebut sangat tidak relevan karena dengan berpindahnya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, sama sekali tidak mempengaruhi kebijakan provinsi kalimantan Selatan dalam mensejahterakan masyarakatnya, dan setiap kebijakan yang di terbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan 97 Selatan yang mana kita ketahui bersama harus melalui mekanisme yang bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mana setiap wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki hak yang sama dalam mengambil kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan dengan berpindahnya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru akan menghambat penyetaraan pembangunan, hal tersebut kembali tidak relevan untuk diketengahkan dalam permohonan a quo, karena jelas Program- Program Pemerintah Pusat salah satunya adalah Pembangunan Infratruktur yang merata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Provinsi Kalimantan Selatan juga mendapat hak yang sama untuk mengembangkan Insfrasruktur di setiap wilayahnya. Bahwa jelas setiap wilayah dalam satu Provinsi harus saling bersinkronisasi dalam memajukan wilayahnya masing-masing dalam permohonan a quo terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, karena menurut hemat kami sinergi antar wilayah kabupaten/kota harus selalu diutamakan guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Bahwa atas dalil permohonan para Pemohon a quo yang menyatakan pemindahan Ibu kota Provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru berdampak dari segi sejarah dan menghilangkan identitas masyarakat hal tersebut kembali kami sampaikan sangat tidak relevan untuk diketengahkan dalam permohonan a quo, karena Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru hanya memindahkan administratif Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sama sekali tidak ada bermuatan untuk menghilangkan sejarah dan identitas masyarakat Provinsi Kaliamntan Selatan, hal tersebut harus kita di jaga bersama-sama baik sejarah maupun identitas masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, karena hal tersebut juga merupakan bagian dari identitas masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Pemohon dalam menjabarkan permohonannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah melanggar konstitusi, jelas sangat tidak tepat dan tidak relevan, karena pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tersebut jelas memiliki marwah untuk memajukan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 98 yang menyatakan Peraturan Perundang-Undangan dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa apabila dilihat dari kelayakan Kota Banjarbaru dari sisi sosiologi dan geografis sangat layak menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan Tekstur (texture) tanah yang padat, luas, dipadu dengan wilayah dataran tinggi sehingga dari segi bencana alam seperti banjir tidak akan menggenang, ditambah banyaknya wilayah perkebunan, pertanian dan pendulangan; hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan di dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karekter kewilayahan berupa 2 ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa lahan gambut dan rawa yang kaya akan sumber daya keanekaragaman hayati dan kawasan dataran tinggi yang di bentuk oleh pengunungan meratus yang merupakan hutan tropis alami yang di lindungi oleh pemerintah”. 12. Bahwa terkait amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan Berkedudukan di Kota Banjarbaru” hal tersebut mendapat dukungan dari masyarakat di Kalimantan Selatan khusus-Nya Kota Banjarbaru, adapun dukungan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut: a. Dukungan dari beberapa Pemerintah Kabupaten di Kalimantan Selatan baik secara lisan maupun tertulis yang ditandatangani langsung oleh Kepala Daerah; b. Dukungan dari KNPI; (P.T – 6) c. Dukungan dari 3 (tiga) OKP yaitu: 1. Pengurus Cabang PMII Kota Banjarbaru; (P.T – 7) 2. IPPNU Kota Banjarbaru; (P.T -8) 3. Perhimpunan Al Irsyad Kota Banjarbaru. (P.T – 9) 4. Dewan Pengurus Daerah (DP) BKPMRI Kota Banjarbaru. (P.T – 9) 13. Bahwa Kota Banjarbaru mempunyai Indikator Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan Selatan dan jauh berada diatas Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan, diambil dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Tahun 2021. (P.T–11) 99 14. Bahwa Kota Banjarbaru mempunyai keberagaman agama, penduduk/ multi etnis yang dapat hidup berdampingan rukun, guyub, dan menjunjung toleransi tinggi yang dibuktikan dengan tidak pernah terjadi konflik agama, etnis, Sosial dan politik selama Kota Banjarbaru berdiri (Kota Paling aman), hal ini juga tercermin dari pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini dimana Wali Kota berasal suku Banjar (asli Orang Banjarbaru) sedangkan Wakil Wali Kota adalah berasal dari suku Jawa. 15. Bahwa Kota Banjarbaru merupakan barometer dari seluruh kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam hal: (P.T- 12) (Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Banjarbaru Tahun 2021. Hal terakhir Lampiran Penghargaan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021) a. Perencanaan Pembangunan Daerah 10 Kota terbaik nasional yang diberikan oleh Kementererian Perencanaan Pembangunan nasional/Bappenas; b. Kota layak anak; c. Smart City untuk Smart Living; d. Kota dengan kategori madya dalam hal Kesetaraan gender; e. Sertifikasi SNI Kelas A untuk Pasar bauntung Banjarbaru; f. Pengelolaan Sampah terbaik pada tahun 2021; 16. Bahwa penunjukan Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 dan Wali Kota Banjarbaru menjalankan amanah tersebut sesuai sumpah saat pelantikan (Pasal 7 Sumpah/Janji Jabatan Kepala Daerah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata cara Pelantikan); (P.T – 13) B. PETITUM WALIKOTA BANJARBARU Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil tersebut diatas beserta bukti-bukti terlampir, bahwa dalam permohonan uji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan menurut Walikota Banjarbaru tidak merugikan Hak Konstitusional para pemohon bersasarkam Undang-Undang Dasar 1945 sebab Provinsi Kalimantan Selatan Khusunya Kota Banjarbaru merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pihak Terkait dalam hal ini Walikota Banjarbaru memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan amar putusan sebagai berikut: 100 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat di terima; 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya, atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat di terima; 3. Menerima keterangan Pihak Terkait dalam hal ini Walikota Banjarbaru secara keseluruhan; 4. Meyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan telah Memiliki Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan Tetap Memiliki Kekutan Hukum Mengikat; 5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana mestinya: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. (ex aquo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Walikota Banjarbaru telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Kliping Koran Barito Post, pada hari Jum’at tanggal 8 Agustus 2008; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Undangan DPR RI Nomor B/1837/LG.01.02/ 1/2022, tanggal 24 Januari 2022 kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Kalimantan Timur, Perihal Kunjungan Kerja Panja; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Undangan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 005/00141/PEM/ 2021, tanggal 25 Januari 2022 dengan acara rapat mendapatkan masukan terkait pembahasan 101 RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur; 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2005-2025; 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Dukungan dari KNPI Kota Banjarbaru, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Dukungan dari Pengurus Cabang PMII Kota Banjarbaru, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Dukungan dari IPPNU Kota Banjarbaru, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Dukungan dari Perhimpunan Al Irsyad Kota Banjarbaru, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Dukungan dari Dewan Pengurus Daerah BKPMRI Kota Banjarbaru, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 11. Bukti PT-10.1 : Fotokopi Dukungan dari Bupati Banjar Nomor TM.01.00/879/PEM, tanggal 25 Juli 2022 perihal dukungan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan; 12. Bukti PT-10.2 : Fotokopi Dukungan dari Bupati Balangan Nomor 120/263/Setda-BJG/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan; 102 13. Bukti PT-10.3 : Fotokopi Dukungan dari Forum Komunikasi lintas Paguyuban Nomor 03/FKLP/22, tanggal 26 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan; 14. Bukti PT-10.4 : Fotokopi Dukungan dari Forum Silaturahmi Jawa Banjar Nomor 01/Adm.Forsiwajar/VII/22, tanggal 26 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan; 15. Bukti PT-10.5 : Fotokopi Dukungan dari Serbu Tanam Perkelompokan 12 Orang Nomor 05/ST12-07/22, tanggal 26 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan; 16. Bukti PT-10.6 : Fotokopi Dukungan dari Ikatan keluraga Bona Bulu Kota Banjarbaru dan sekitarnya Nomor S.001/IKBBS/07/2022, tanggal 26 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan; 17. Bukti PT-10.7 : Fotokopi Dukungan dari Reog Guno Seco Banjarbaru tanggal 26 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan; 18. Bukti PT-10.8 : Fotokopi Dukungan dari Komunitas Sound System Banjarbaru, Nomor 020/VII/KSBB/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan; 19. Bukti PT-10.9 : Fotokopi Dukungan dari Paguyuban Pandhemen Langen Beksan Campursari, Nomor 001/Sekt/PLP/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan; 20. Bukti PT-10.10: Fotokopi Dukungan dari Paguyuban Wajar Manunggal Sukowati Sragen Banjarbaru, Nomor B/3/VII/PWMS/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan; 21. Bukti PT-11 : Fotokopi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarbaru Tahun 2021; 103 22. Bukti PT-12 : Fotokopi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarbaru Tahun 2021; 23. Bukti PT-13 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; 24. Bukti PT-14 : Fotokopi Laporan Hasil Uji Konsep ke Daerah 22-24 Maret 2021 Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan oleh Pusat Perancang Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI; 25. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Latar Belakang Penyusunan dan Pembahasan RUU Kalimantan Selatan Terkait Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin Ke Banjarbaru; 26. Bukti PT-16 : Fotokopi Dukungan dari Bupati Tanah Laut Nomor005/2028/PEM/2022, tanggal 15 Agustus 2022 Perihal Dukungan Terhadap Kota Banjarbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. [2.7] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada 21 September 2022 dan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru pada 22 September 2022, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 104 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779, selanjutnya disebut UU 8/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 105 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 4 UU 8/2022, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 4 UU 8/2022 Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. 106 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon berkedudukan di wilayah Kalimantan Selatan sehingga sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Selatan maka para Pemohon memiliki kepentingan atas Provinsi Kalimantan Selatan; 4. Bahwa Pemohon I adalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin, badan hukum privat yang memiliki legalitas berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri juncto Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri [vide bukti P-21] juncto Surat Keputusan Nomor 16/SK/DP/KDKS/V/2021 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 [vide bukti P-20]. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar KADIN dan Pasal 17 ayat (3) huruf a Angaran Rumah Tangga KADIN, KADIN Tingkat Kota Banjarmasin diwakili oleh Pengurusnya yakni Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin. Hal itu juga berdasarkan hasil rapat pada Berita Acara Nomor 01/BA/KADIN-BJM/VI/2022 tertanggal 04 Juni 2022 tentang Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2026 [vide bukti P-22]; 6. Bahwa Pemohon I merupakan wadah bagi para pengusaha menganggap dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 4 UU 8/2022 karena pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berdampak bagi lapangan usaha seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, kuliner-kuliner, kunjungan wisata, event-event, real estate, administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib. Pada sektor kontruksi, arah berbagai pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang nantinya akan diikuti swasta akan bergeser ke Kota Banjarbaru dan hal tersebut secara substantif akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin; 7. Bahwa Pemohon I sebagai representasi pengusaha-pengusaha di Banjarmasin setidaknya harus didengar pandangannya berkaitan dengan pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan karena kebelakuan Pasal 4 UU 8/2022 akan 107 berdampak pada perekonomian di Kota Banjarmasin khususnya bagi pengusaha-pengusaha di Banjarmasin mengenai kegiatan-kegiatan usahanya; 8. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan warga Kalimantan Selatan; 9. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Tokoh Seniman di wilayah Kalimantan Selatan; 10. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merasa hak konstitusionalnya dirugikan akan potensi kerugian perpindahan ibukota Kalimantan Selatan yang akan mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan untuk merubah semua aturan Peraturan-Peraturan Daerah, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) perubahan biaya untuk Pembangunan sarana dan prasarana yang untuk menunjang Ibukota Provinsi yang baru yaitu Kota Banjarbaru, yang seharusnya anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan serta hal-hal prioritas lainnya; 11. Bahwa jika Pasal 4 UU 8/2022 dibatalkan, maka kerugian Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V maupun masyarakat Kalimantan Selatan akan hilang karena pada hari-hari depan tidak ada gejolak masyarakat akibat dari Pasal a quo; 12. Bahwa menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, masyarakat Kalimantan Selatan adalah kesatuan masyarakat hukum setempat yang memiliki kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Masyarakat Kalimantan Selatan adalah kebanyakannya terdiri dari suku Banjar yang merupakan masyarakat yang hidup dalam kondisi keadatan dan tradisional/tradisi Banjar sebagai sebuah kelompok sosial yang secara turun temurun masih terus hidup di Kalimantan Selatan. Dengan Kota Banjarmasin tidak lagi menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, maka kehidupan Masyarakat Adat Kalimantan Selatan kehilangan marwah keadatan dan tradisi karena sejarah kedudukan Ibukotanya diubah. 108 [3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh ihwal kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 13 Oktober 2016, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan siapa pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut: “... apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.” Pertimbangan Mahkamah demikian kemudian antara lain ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020 bertanggal 25 November 2020 yang dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat sebagai berikut: “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 ini menegaskan bahwa terhadap persoalan yang kewenangannya dipegang secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pihak yang dirugikan dengan berlakunya UU terkait dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai satu kesatuan dengan DPRD. Penegasan mengenai hal ini pun termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selain itu, Pasal 57 UU 23/2014 juga menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Atas dasar itu maka yang dapat mengajukan permohonan mewakili daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 109 Daerah yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk pemerintahan daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;” Oleh karena itu, pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan pemerintahan daerah adalah kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota); [3.6.2] Bahwa terkait dengan hal tersebut, oleh karena norma yang dimohonkan diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 4 UU 8/2022 yang berkenaan dengan pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, meskipun berkaitan erat dengan pemerintahan daerah namun karena permasalahan konstitusional norma a quo yang dimaksud adalah bukan semata- mata mengenai kewenangan daerah tetapi berkenaan dengan ibukota provinsi yang menyangkut kepentingan semua orang di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukum tidak semata-mata didasarkan pada kewenangan tetapi lebih berkait dengan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; [3.6.3] Bahwa Pemohon I dalam kualifikasinya sebagai badan hukum yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri juncto Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri (Kepres 17/2010) juncto Surat Keputusan Nomor 16/SK/DP/KDKS/V/2021 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021, yang diwakili oleh M. Akbar Utomo Setiawan selaku Ketua KADIN Kota Banjarmasin 2021-2026 yang mendapat persetujuan Rapat Pimpinan bahwa Ketua Umum dapat mewakil KADIN Kota Banjarmasin untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana Berita Acara Nomor 01/BA/KADIN-BJM/VI/2022 tentang Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2026 [vide Bukti P-22]. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 110 [3.6.4] Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam kualifikasinya masing-masing sebagai perseorangan warga negera Indonesia yang merupakan warga Kalimantan Selatan. Dalam kualifikasinya tersebut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas jaminan dan perlindungan hukum dengan berlakunya norma Pasal 4 UU 8/2022. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6.5] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I sebagai badan hukum serta Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dapat menguraikan dan menerangkan kualifikasinya sebagai pihak yang berdampak atas pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan pemohon V juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; 111 Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 4 UU 8/2022, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah ketentuan Pasal 4 UU 8/2022 yang menyatakan “Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru”. Pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, secara Historis, Kota Banjarmasin memiliki peranan penting dalam perkembangan Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah perkembangan Kalimantan Selatan tidak terlepas dari Kota Banjarmasin sejak tahun 1500-an sebagai pusat pemerintahan. Pada era pemerintahan Hindia Belanda, Kota Banjarmasin menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi kawasan. Hal ini menjadi catatan bahwa Kota Banjarmasin sebagai ibukota pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai historis/sejarah panjang, yang justru apabila diubah, sama dengan pembelokan sejarah; 3. Bahwa menurut para Pemohon, secara Sosio-Geografis, berdasarkan uraian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banjarmasin Tahun 2006- 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin 2021-2026 dari Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi mumpuni untuk menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan; 4. Bahwa menurut para Pemohon, dalam sektor Pendidikan, Kota Banjarmasin semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pendidikan tingkat SMA/SMK/Madrasah Aliyah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, jika diulas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin 2021- 2026. Secara umum, fasilitas sekolah yang ada di Kota Banjarmasin untuk Sekolah tingkat dasar dan tingkat menengah telah memadai didukung dengan bangunan sekolah yang baik dan tersebar merata di setiap kecamatan; 5. Bahwa menurut para Pemohon, dalam sektor Kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan di Kota Banjarmasin pada 112 tahun 2020 sangat memadai. Seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kota Banjarmasin dari rumah sakit rujukan regional provinsi hingga tingkat kelurahan posyandu; 6. Bahwa menurut para Pemohon, dalam sektor Ekonomi, masyarakat Kota Banjarmasin bahkan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan telah menggantungkan hidupnya dari segi sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi yang ada di Kota Banjarmasin, apabila ibukota berpindah akan menyebabkan menurunnya kualitas sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi yang ada di Kota Banjarmasin sehingga menyebabkan tidak ada terjaminnya kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi sebagaimana amanat Pasal 28D UUD 1945 dan terhalangnya Masyarakat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana amanat Pasal 28F UUD 1945, sehingga Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan UUD 1945; 7. Bahwa menurut para Pemohon, dari faktor Adat, Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat kental dengan Keadatan Banjar yang terpusat di Kota Banjarmasin, sehingga Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945 karena tidak adanya keadilan dalam menghargai historis Banjarmasin sebagai Daerah yang masih kental dengan hak-hak tradisional Banjarmasin yang masih berkembang hingga saat ini sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan; 8. Bahwa menurut para Pemohon, dari faktor Anggaran, jika mencermati Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimatan Selatan Tahun 2021-2026, dalam progress pembangunan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan progress pembangunan dalam isi substansi masih Ibukota Provinsi Kalimatan Selatan masih tetap berkedudukan di Banjarmasin hal ini dapat dilihat pada halaman II-1 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimatan Selatan Tahun 2021-2026, hal ini tentuanya menunjukkan mengenai konsep Anggaran untuk pengurusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan; 9. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 4 UU 8/2022 tidak berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar Kelompok Masyarakat Banjarmasin dan Masyarakat Kalimantan Selatan sehingga dapat memecah rasa persatuan di antara para anggota Masyarakat Banjarmasin dan Masyarakat Kalimantan Selatan, serta adat dan kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilaksanakan serta dipertahankan secara turun temurun di wilayah Kelompok Masyarakat Banjarmasin dan dan 113 Masyarakat Kalimantan Selatan serta membuat Kelompok Masyarakat banjarmasin dan Masyarakat Kalimantan Selatan tidak diakui keberadaannya, sehingga Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan UUD 1945; 10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22a serta mengajukan satu orang ahli bernama Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. dan satu orang Saksi bernama Syahmardian, S.ST., yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 13 September 2022 dan telah menyampaikan keterangan tertulis pada 16 September 2022. Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 21 September 2022 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan Mahkamah pada 19 Juli 2022 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah (via email) pada 15 Agustus 2022 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam persidangan Mahkamah pada 19 Juli 2022 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 18 Juli 2022 (via email) dan pada 15 Agustus 2022 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Walikota Banjarbaru yang diterima Mahkamah pada 28 Juli 2022 dan juga menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada 3 Agustus 2022. Selain itu juga, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-16 serta telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 22 September 2022 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 114 [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon bukti surat/tulisan, keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, kesimpulan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru, bukti surat/tulisan Pihak Terkait, kesimpulan Pihak Terkait, pada intinya permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma Pasal 4 UU 8/2022 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai pada Paragraf [3.8]. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa pemindahan ibukota merupakan bagian dari penataan daerah. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), penataan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah, yang terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Penyesuaian Daerah dapat berupa perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibukota, dan/atau perubahan nama ibukota [vide Pasal 48 ayat (1) UU 23/2014]; Bahwa secara historis, Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (UU 25/1956). Provinsi Kalimantan Selatan pernah dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang. Kemudian pada akhirnya Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 115 undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (UU 8/2022); Dalam Naskah Akademik RUU Provinsi Kalimantan Selatan, UU 8/2022 disusun dengan latar belakang dasar pembentukannya yang telah kadaluwarsa karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 sehingga banyak materi muatan yang tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi di antaranya adalah mengenai nomenklatur status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, perlu membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dan berkebudayaan. Lebih lanjut, dalam Bab V, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan, disebutkan bahwa Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru [vide Keterangan DPR hlm. 30]. Berkenaan dengan perubahan undang-undang Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Butir 223 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi”. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas bahwa untuk dapat mengubah materi muatan yang sudah tidak sejalan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian menurut Mahkamah, pengaturan perubahan mengenai Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang telah sesuai dengan ketentuan dalam UU 12/2011. Kemudian berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945, Presiden dan DPR mempunyai kewenangan untuk membentuk Undang-Undang. Pembentukan 116 UU 8/2022 telah dilakukan melalui persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Salah satu fokus utama bagi pembentuk undang-undang adalah melakukan penyesuaian sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dan berkebudayaan. [vide Keterangan Presiden, hlm. 15]. Adapun materi muatan mengenai pengaturan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu kesepakatan pembentuk undang-undang pada saat pembahasan, dan bukan merupakan satu-satunya materi muatan dalam UU 8/2022. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pengaturan pembaruan mengenai Provinsi Kalimantan Selatan dalam UU 8/2022 yang juga di dalamnya mencantumkan Kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun hal tersebut adalah baru dan berbeda dengan UU 25/1956 karena letak ibukota berada di Banjarmasin, hal demikian itu adalah tetap konstitusional. Sementara itu, terkait dengan pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022 yang telah diputus sebelumnya, pada Sub-paragraf [3.16.2] mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berkenaan dengan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Pasal 4 UU 8/2022, menurut Mahkamah bukanlah merupakan sebuah proses pemindahan ibukota yang baru ditentukan berdasarkan UU 8/2022 karena sebenarnya materi muatan Pasal 4 UU 8/2022 yang menentukan Kota Banjarbaru sebagai Ibukota lebih merupakan pemberian dasar hukum terhadap status Kota Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Mahkamah menemukan fakta berdasarkan Laporan Hasil Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan [vide Lampiran 1 Keterangan DPR, bagian Latar Belakang] secara faktual, walaupun ibukota di Kota Banjarmasin, namun sejak tanggal 14 Agustus 2011, sebagian aktivitas pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan berpindah ke Kota Banjarbaru. Bahkan secara historis, gagasan untuk memindahkan Ibukota ke Kota Banjarbaru telah diinisiasi oleh dr. Murdjani, Gubernur ke-2 Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1950-an [vide keterangan DPR RI, hlm. 42] dan pada tahun 1964 usulan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dituangkan dalam resolusi DPRD-GR Kalimantan Selatan tertanggal 27 Juli 1964 No. 18a/DPRD-GR/KPT/1964 terkait realisasi penetapan Kota Banjarbaru menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan [vide Keterangan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru, hlm. 22]. Oleh karena itu, rencana pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru sebenarnya bukanlah merupakan proses yang 117 baru dilaksanakan dan pemberlakuan UU 8/2022 adalah dalam rangka memberikan dasar hukum atas dinamika dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan. Selain itu, secara faktual, kantor-kantor pemerintahan telah dibangun dan aktivitas pemerintahan telah pula berjalan, sebagai bentuk “ibukota baru” sebelum pembentukan UU 8/2022. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon perihal pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru sebagaimana substansi Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 4 UU 8/2022 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah memberikan perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan, terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 118 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul 119 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah