59/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 59/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Kurniawan, S.IP. Pekerjaan : Karyawan Swasta dan Peneliti Sinergi Kawal BUMN Alamat : KP. Pulo Nomor 52, RT 003 RW 004, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M. Pekerjaan : Dosen dan Konsultan Hukum Lingkungan dan Pertambangan Alamat : Jalan Turi Raya Nomor 225, RT 007 RW 013, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon II Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal bertanggal 10 Juli 2020 dan bertanggal 31 Juli 2020 memberi kuasa kepada Tezar Yudhistira, S.H., M.H., Arief Rachman, S.H., M.H., Abdul Rohim, S.H., M.H., dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat pada ART & Co. Law Firm, berkedudukan di Jalan Ampasit Nomor 15C Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Untuk selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ para Pemohon. [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; 2 Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Daerah; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Presiden; Mendengar keterangan saksi dan ahli Presiden; Membaca kesimpulan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Nomor 59/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah 1) Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, mengatur: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2) Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.” 3 3) Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU Mahkamah Konstitusi”), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4) Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” 5) Bahwa para Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Formil dikarenakan terhadap pembentukan UU Minerba tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 yang mengatur: “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.” 6) Bahwa dalam hal pengujian formil, terdapat Putusan No. 27/PUU-VII/2009, yang memberikan batasan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari dalam 4 mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang, setelah Undang- undang dimuat dalam Lembaran Negara. Sementara UU Minerba diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 dan Permohonan ini didaftarkan pada tanggal 10 Juli 2020, artinya 30 hari sejak objek permohonan diundangkan, sehingga permohonan ini masih dalam jangka waktu pengujian formil. 7) Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian formil UU Minerba terhadap UUD 1945. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1) Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara.” 2) Bahwa Putusan No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu : a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 5 d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.” 3) Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk dapat melakukan Pengujian Formil terhadap UU Minerba telah diatur, dijamin dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang mengatur: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 4) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, pertama memiliki kualifikasi sebagai Para Pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian undang-undang dan kedua adanya kerugian konstitusional Para Pemohon oleh berlakunya suatu undang-undang. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 5) Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia (“WNI”) dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) (Bukti P-3, KTP) yang berprofesi sebagai Peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN (Bukti P-4, Curriculum Vitae) dengan concern mengawasi dan menyikapi serta memberikan masukan kepada Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) terutama yang bergerak di bidang Mineral dan Batubara (“Minerba”) (Bukti P-5, Kumpuan Berita-Berita Online). 6) Bahwa Pemohon II adalah WNI dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P- 6, KTP) yang berprofesi sebagai seorang akademisi/dosen (Bukti P-7, Surat Keputusan) dan banyak berkontribusi pada ilmu pengetahuan dibidang lingkungan serta pertambangan. Bentuk nyata kontribusi Pemohon II yakni menjadi narasumber di forum akademik maupun professional (Bukti P-8, Sertifikat). Selain aktif menjadi narasumber, Pemohon II juga sering diminta menjadi ahli lingkungan hidup salah satunya di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Bukti P-9, Permohonan Bantuan Ahli dari 6 Polda Jawa Barat). Pemohon II juga berkontribusi dalam dunia lingkungan hidup dan pertambangan dengan membuat karya tulis dalam bentuk buku diantaranya 1. Pengelolaan Tambang Berkelanjutan, Penerbit Graha Ilmu; 2. Pengelolaan Limbah, Penerbit Teknosain; 3. Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, Penerbit Salemba Teknika (Bukti P-10, Cover Buku). Pemohon II pernah Menjadi Tenaga Ahli Komisi D (Transportasi dan Lingkungan) DPRD DKI Jakarta, dan pernah menjadi Staf Ahli DPR RI Komisi 7 bidang Energi, Ristek, dan Lingkungan Periode 2004-2009, serta pernah menjadi Konsultan Rencana Jangka Menengah Daerah (Bukti P-11, Curriculum Vitae). Kerugian Konstitusional Para Pemohon 7) Bahwa Pemohon I yang berprofesi sebagai Peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN dalam aktivitas kesehariannya aktif mengawal isu-isu yang terkait dengan BUMN, termasuk Badan-Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta yang bergerak dibidang pertambangan, dimana Pemohon I sering menyampaikan gagasan-gagasannya ke publik terkait dengan polemik pembentukan UU Minerba. 8) Bahwa Pemohon II yang berprofesi sebagai akademisi sering memberikan sumbangsih pemikirannya melalui penelitian yang dituangkan dalam karya tulis buku-bukunya menjadi tidak berarti ketika proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di DPR RI dilakukan secara nyata- nyata bertentangan dengan Konstitusi dan cenderung tertutup bahkan menutup diri dari publik. Praktik Politik dalam membentuk UU Minerba tentunya merugikan kepentingan Pemohon II karena apa yang dilakukannya menjadi tidak dapat terakomodir dalam proses pembentukan yang dipraktikan oleh DPR RI dalam membentuk UU Minerba. Hal ini tentunya merugikan Hak Konstitusional Pemohon II. 9) Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam pembetukan UU Minerba mengakibatkan masuknya ketentuan-ketentuan norma yang merugikan masyarakat, salah satunya ketentuan Pasal 169A UU Minerba yang memberikan jaminan terhadap perusahaan pemilik Kontrak Karya (“KK”) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) untuk 7 mendapatkan IUPK. Hal ini menimbulkan persoalan yang serius karena batubara merupakan sumber energi untuk pembangkit listrik nasional pada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Batubara merupakan cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karenanya Pemohon II selaku akademisi memiliki tanggung jawab dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, incasu Pengabdian Masyarakat, dimana dengan berlakunya ketentuan Pasal 169A UU Minerba mengakibatkan BUMN/BUMD tidak memiliki kesempatan melakukan penguasaan untuk mengelola secara langsung sumber daya batubara “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 10) Bahwa selain itu, Para Pemohon merupakan WNI yang telah memberikan kedaulatan yang dimiliki kepada wakil-wakilnya di DPD RI melalui Pemilu 2019. Dimana peran DPD RI sangat penting dalam Pembentukan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan dan Agama. Faktanya dalam Proses Pembentukan UU Minerba, DPD RI tidak dilibatkan dan mengakibatkan kepentingan daerah yang dijamin dalam ketentuan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945 diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Hal ini tentunya telah menciderai kedaulatan Rakyat yang diberikan oleh Para Pemohon melalui Pemilu. 11) Bahwa institusi DPD RI merupakan Lembaga Negara yang dibentuk oleh UUD 1945 dan mendapatkan kedaulatan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui Pemilu yang diberikan oleh Para Pemohon sebagai WNI dalam Pemilu untuk mengawal kepentingan daerah dalam setiap pembentukan UU terkait dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tidak mengikutsertakan DPD RI dalam Proses 8 Pembentukan UU Minerba incasu RUU Minerba, tentunya telah nyata-nyata dan terang benderang menciderai hak konstitusional Para Pemohon yang telah diberikan kepada DPD RI saat Pemilu 2019. Terlebih lagi, dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam Pembahasan pada tingkat manapun dalam proses pembentukan UU Minerba incasu RUU Minerba mengakibatkan munculnya ketentuan-ketentuan norma yang dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah. 12) Bahwa dengan demikian, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan menyatakan Pembentukan UU Minerba tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-undang berdasarkan UUD 1945 oleh karena bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dapat dipastikan kerugian Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi dikemudian hari. Selain itu peran serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution dan sebagai The Protector of Citizen Constitutional Rights akan semakin kokoh dan semakin mendapatkan kepercayaan publik karena mampu menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme tanpa pandang bulu. 13) Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 011/PUU-V/2007. III. Alasan Permohonan Bahwa Pengujian Formil UU Minerba dikarenakan terhadap pembentukannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang mengatur: “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas 9 rancangan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.” Terhadap ketentuan norma pasal a quo yang bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 DPR RI mengelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“RUU Minerba”) menjadi undang- undang. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparworo dalam pandangan mini Fraksi, 8 Fraksi setuju, 1 Fraksi menolak. Pembahasan pada rapat paripurna yang juga bagian dari pembahasan tingkat II ini adalah keberlanjutan dari hasil pembahasan di tingkat I yang sudah diselesaikan di Komisi VII DPR RI pada hari sebelumnya (Vide halaman resmi DPR RI “Paripurna DPR Sahkan RUU Minerba jadi UU” http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28748/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+ Minerba+Jadi+UU diakses tanggal 07 Juli 2020) (Bukti P-12, Print out dari Website DPR RI) atau pada tanggal 11 Mei 2020. Tindak lanjut dari pengesahan tersebut, pada tanggal 10 Juli 2020 telah ditetapkan dan diundangkan RUU Minerba menjadi UU Minerba. 2) Bahwa RUU Minerba merupakan draf RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) tahun 2015-2018 yang sejak tahun 2018 telah dilakukan pembahasan oleh pemerintah dan DPR, menjelang berakhirnya masa jabatan DPR di akhir tahun 2019, RUU ini sempat ingin di sahkan, namum memperoleh penolakan dari publik (bersamaan dengan RUU Omnibus law, RKUHP dan lainnya) sehingga diambil kesepakatan untuk dilakukan penundaan. Kemudian memasuki periode keanggotaan DPR RI tahun 2019-2024, pada tanggal 22 Januari 2020 RUU Minerba ditetapkan masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020. Kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 13 Februari 2020 dilaksanakan rapat kerja (“Raker”) dengan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan/pembicaraan Tingkat I. Pembahasan RUU Minerba dan pembahasan sejumlah 938 (semibilan ratus 10 tiga puluh delapan) Daftar Inventarisasi Masalah (“DIM”) dan penetapan anggota panitia kerja (“Panja”). 3) Bahwa dari sejumlah rangkaian diatas pada tahap perencanaan dan penyusunan (dibaca: Prolegnas) menyimpan sejumlah masalah diantaranya. Pertama, tidak dilibatkanya DPD RI pada tahapan penyusunan Prolegnas. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan”) mengatur DPD RI adalah unsur yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Prolegnas. Kedua, tidak dilibatkanya DPD RI pada tahapan pembahasan. RUU Minerba masuk pada rezim pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi (Vide : Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945) maka materi RUU ini adalah menjadi kewenangan dari DPD RI. Oleh karena itu, maka keterlibatan DPD RI pada proses pembahasan merupakan suatu keharusan yang perlu dilewati sebelum tahapan berikutnya dilanjutkan. Dari uraian tersebut diatas, diperoleh 2 (dua) pertanyaan hukum yang perlu dijawab. Pertama, bagaimana keabsahan fomil UU Minerba yang tidak melibatkan DPD RI ? Kedua, mengapa DPD RI perlu dilibatkan dalam tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan RUU Minerba? Keabsahan Formil Dan Pengujian Formil Undang-Undang 4) Bahwa dalam kaidah hukum dikenal istilah kaidah formil dan materiil yang menurut Jimly Asshiddiqie paralel dengan pembedaan antara hukum materil dan hukum formil. Hukum materiil atau substantive law mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau procedur law mengatur mengenai prosedur penegakkan norma hukum materil itu (Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP), 2007, hlm. 590). 5) Dalam kaitanya dengan proses pembentukan suatu Undang-Undang Lon L. Fuller dalam bukunya Morality of Law New mengajukan 8 (delapan) asas 11 yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah. Pertama, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu. Kedua, diumumkan kepada publik. Ketiga, tidak berlaku surut. Keempat, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. Kelima, tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. Keenam, tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan. Ketujuh, tidak boleh sering diubah-ubah. Kedelapan, harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. (Lon L. Fuller, Morality of Law New, Haven and London: Yale University Press, 1964, hlm. 39). 6) Bahwa jika dikaji lebih lanjut tentang keabsahan norma, Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida menyatakan bahwa “setiap pelaksanaan wewenang harus diikuti dengan prosedur tertentu yang tetap.” Pelaksanaan wewenang ini diperlukan guna mengukur validitas pelaksanaan wewenang tersebut dan pada akhirnya pengukuran ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum. (Maria Farida, dkk., Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang- undangan, Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham 2008, hlm. 4). 7) Bahwa lebih lanjut dari hasil kajian Kompendium Bidang Hukum Perundang- Undangan disebutkan bahwa ada 3 (tiga) komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pembentukan Undang- undang. Pertama, lembaga pembentuk Undang-undang. Kedua, prosedur atau tata cara pembentukannya. Ketiga, substansi yang akan diatur dalam undang-undang. Jika salah satu komponen utama pembentukan undang- undang tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah suatu produk hukum yang cacat dan dapat dibatalkan melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi. 8) Bahwa akan tetapi pada tataran praktik dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang legislasi, masalah tata cara atau prosedur terkadang dinilai sebagai sesuatu yang "tidak penting-penting amat" atau cenderung diabaikan. Apabila cara berpikir seperti itu yang digunakan, menimbulkan sebuah pertanyaan kemudian, bahwa untuk apa ada segala 12 ketentuan menyangkut tata cara pembentukan undang-undang diatur lagi ? Sikap ini pula akan menegasikan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang memberikan delegasi kepada Undang-undang untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang. Maka kekhawatirkan akan ada kecenderungan “pembentuk undang-undang hanya menilai secara substansi undang-undang saja, tanpa harus dilihat dan diperiksa lagi apakah prosedur pembentukannya telah atau belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan undang-undang” akan terjadi pada proses legislasi berikutnya. 9) Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi Negara melalui ketetuan Pasal 22A mengganggap penting untuk mengatur tata cara pembentukan undang- undang, dimana pengaturan tata cara tersebut didelegasikan kepada undang-undang untuk mengaturnya. Dengan demikian, tata cara pembentukan undang-undang bukanlah sesuatu yang keberadaannya sama saja “antara ada dan tiada”, melainkan kehadirannya memiliki urgensi konstitusional. Oleh karena itu, mengikuti tata cara pembentukan undang- undang sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang pembentukannya diamanatkan UUD 1945) menjadi sebuah kewajiban yang mesti dipatuhi oleh pembentuk undang-undang. 10) Bahwa berangkat dari urgensi konstitusional menaati tata cara pembentukan undang-undang, tentunya sebuah undang-undang yang pembentukannya tidak mengikuti tata cara pembentukan undang-undang tidak dapat dikatakan konstitusional. Setidak-tidaknya penilaian atas konstitusionalitas substansi sebuah undang-undang baru dapat dilakukan apabila pertanyaan terkait konstitusionalitas tata cara pembentukannya dijawab terlebih dahulu. Artinya, penilaian terhadap konstitusionalitas sebuah undang-undang haruslah didahului dengan penilaian tentang konstitusionalitas pembentukannya. Bagaimana mungkin substansi sebuah Undang-undang dapat dikatakan konstitusional sementara tata cara pembentukannya tidak mengikuti tata cara yang dimandatkan UUD 1945 yang diturunkan melalui UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 13 11) Bahwa tidak hanya berhenti pada UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, penilaian terhadap keabsahan formil undang-undang juga dapat merujuk peraturan perundang-undangan lainya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, misalnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan” 12) Bahwa dalam pengujian formil, Mahkamah Konstitusi juga telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009 paragraf [3.19], halaman 82- 83 yang menyatakan: “Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil- proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil- prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka 14 peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 13) Bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dalam pengujian formil yang terdapat dalam Putusan No. 79/PUUXII/2014 pengujian atas UU MD3 pada halaman 203-204, berpandangan sama dengan Putusan No. 27/PUU- VII/2009 paragraf [3.19], halaman 82-83. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan ”Dalam pengujian formil Mahkamah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang yaitu undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” 14) Bahwa jika mencermati secara seksama ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, dikatakan bahwa, “... rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.” Bahkan lebih jauh, pada level komisi bidang pembentukan undang-undang pun memiliki kewajiban berkonsultasi dengan DPD RI, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. 15) Bahwa urgensi menghadirkan kepatuhan pembentuk undang-undang yang memperhatikan tata cara pelaksanaan kekuasaan adalah untuk: Pertama, keberadaan tata cara atau prosedur merupakan salah satu jalan untuk mengontrol agar kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan juga Presiden tidak disalahgunakan. Kedua, prosedur atau tata cara dapat dijadikan indikator untuk menilai semangat atau motif apa yang ada dibalik perumusan sebuah norma. Secara kasat mata, substansi yang dimuat 15 dalam undang-undang bisa saja dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena yang diatur di dalamnya merupakan open legal policy pembentuk undang-undang, namun sebuah norma sangat mungkin lahir dari sebuah moral hazard. Dalam konteks itu, pengujian secara formil sebetulnya harus menyentuh ranah semangat pembentuk undang-undang ketika melahirkan norma undang-undang. Ketiga, proses dan hasil pembentukan sebuah undang-undang bukanlah dua hal yang terpisah, sekalipun keduanya dapat dibedakan, namun keduanya tidak dapat diletakkan secara dikotomis. Proses sangat menentukan hasil. Oleh karena itu, proseslah terlebih dahulu yang harus dinilai, baru kemudian hasilnya. Jika proses (formil) bermasalah secara konstitusional, maka penilaian terhadap substansi (materiil) belum dapat dilakukan. 16) Bahwa dalam konteks menguji secara formil pembentukan RUU Minerba yang saat ini telah disahkan menjadi UU Minerba ialah tidak dilibatkanya DPD RI pada tahapan pembahasan (baik pada pembahasana tingkat I dan II). Kewajiban mengikutsertakan DPD RI pada tahapan pembahasan RUU Minerba adalah konsekuensi logis dari masuknya rezim Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai bagian dari “sumber daya alam dan sumber daya ekonomi”. Hal ini menjadi kewenangan DPD RI untuk membahas beberapa materi RUU Minerba sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 yang mengatur: “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.” 17) Bahwa hal yang patut untuk di pertimbangkan juga ialah disamping UU Minerba menjadi rezim “sumber daya alam dan sumber daya ekonomi” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, UU 16 a quo juga memiliki dimensi pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah (desentralisasi) dikarenakan lokus dari pertambangan, mineral dan batubara berada pada daerah-daerah (provinsi, kabupaten dan Kota), kewenangan mengatur, mengelola, dan mengawasi pertambangan, mineral dan batubara adalah keterlibatan yang tidak terputus antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga keikutsertaan DPD RI pada tahapan pembahasan semakin memiliki alasan konstitusional yang kuat, karena DPD RI menjadi bagian dari perwakilan daerah di parlemen. 18) Bahwa peran DPD RI dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, sehingga sulit mencarikan argumentasi untuk menyatakan bahwa ketidakikutsertaan DPD RI dalam membahas RUU yang materi muatan berkaitan kewenanganya diatas adalah konstitusional. Hal yang tidak kalah penting dari agenda menjaga spirit konstitusionalitas juga terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi telah turut terlibat dalam upaya melakukan perbaikan terhadap kelembagaan DPD RI, yaitu melalui Putusan No. 92/PUU-X/2012. Bila dibaca secara tepat semangat dan substansi Putusan No. 92/PUU-X/2012, hampir dapat dipastikan, anggota DPD RI memiliki kesempatan luas mengoptimalkan peran mereka sebagai representasi kepentingan daerah dalam proses pembentukan undang-undang. Paling tidak, optimalisasi fungsi legislasi DPD RI terkait dengan wewenang dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 19) Bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, saat menjadi ahli pada persidangan Perkara No. 79/PUU-XII/2014 di Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “dikaitkan dengan putusan, penafsiran MK hanya memperjelas fungsi legislasi DPD pada frasa "dapat mengajukan" dan "ikut membahas" tersebut. Tidak hanya menjernihkan, putusan MK mengembalikan fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 D UUD 1945. Karena akan mengubah pola yang telah berlangsung selama ini, banyak pihak berpendapat putusan MK akan menghadirkan paradigma baru, yaitu 17 keterlibatan/ketersambungan tiga institusi, yaitu DPR, DPD, dan Presiden. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi akan menghadirkan praktik tripartite” (Vide Putusan No. 79/PUU-XII/2014, hlm. 68). 20) Bahwa Putusan No. 92/PUU-X/2012, Paragraf [3.19], halaman 250, yang pada pokoknya berisi lima hal, yaitu: (1) DPD RI terlibat dalam penyusunan Prolegnas; (2) DPD RI dapat mengajukan RUU (tertentu), termasuk RUU pencabutan Perpu (tertentu); (3) DPD RI ikut membahas RUU (tertentu); (4) Pembahasan RUU (tertentu) bersifat tiga pihak (tripartit), yaitu antara DPR, DPD, dan Presiden; (5) Seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD RI dalam UU MD3 dan UU PPP, baik yang dimohonkan atau tidak, bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi. 21) Bahwa dalam kaitan dengan kewenangan untuk membahas RUU, Putusan No. 92/PUU-X/2012 menyatakan, “Menurut Mahkamah, kewenangan DPD untuk membahas RUU telah diatur dengan tegas dalam Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang- Undang … dst, serta memberikan pertimbangan … dst.” Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD RI sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa “ikut membahas” dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 karena ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Penggunaan frasa “ikut membahas” adalah wajar karena ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, sedangkan ketentuan Pasal 22 D UUD 1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Hal itu berarti bahwa, “ikut membahas” harus dimaknai DPD RI ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dst … bersama DPR dan Presiden. 18 22) Bahwa dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD RI sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas DIM serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD RI menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Menurut Mahkamah Konstitusi, pembahasan RUU dari DPD RI harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD RI memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD RI memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD RI, yaitu DPD RI diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. 23) Bahwa dalam kaitan dengan model pembahasan RUU yang bersifat tripartit, Putusan No. 92/PUU-X/2012 pada halaman 247, menyatakan, “Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing- masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. Walaupun demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU sebelum Perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan. 24) Bahwa secara sederhana sesungguhnya ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan ruang pembahasan RUU yang bersifat tripartit yang berkaitan dengan kewenangan DPD RI yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, akan 19 tetapi, pembahasan RUU yang bersifat tripartit pada ketentuan Pasal 65 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ayat (1) dan ayat (2) di reduksi oleh ayat (3) yang mengatur pembahasan tersebut dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I. Akan tetapi pasca lahirnya Putusan No. 92/PUU- X/2012 rumusan ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi sendiri telah menafsirkan bahwa frasa “ikut membahas” harus dimaknai DPD RI ikut membahas terhadap RUU yang berkaitan dengan kewenanganya, di segala tingkatan yang diatur oleh undang-undang (tingkat I dan II). 25) Bahwa UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur proses pembahasan rancangan undang-undang yang mesti dilakukan melalui dua tingkat pembahasan. Dimana, pada masing-masing tingkatan terdapat rangkaian kegiatan pembahasan yang mesti dilakukan, khusus untuk pembahasan atau pembicaraan tingkat I, salah satu kegiatan yang dilakukan di dalamnya adalah membahas DIM. Di mana pembahasan DIM dilakukan setelah penyampaian pengantar musyawarah dan sebelum penyampaian pendapat mini. Pembahasan DIM merupakan substansi dari seluruh kegiatan pembicaraan tingkat I. Dalam pembahasan DIM itulah terjadi kegiatan pembahasan rancangan undang-undang. Di dalam pembahasan DIM akan muncul perbedaan pendapat dan kesepakatan-kesepakatan terkait norma yang akan ditetapkan. Oleh karena itu dengan tidak mengikut serta DPD RI pada pembahasan tingkat I dan II secara formil telah menghilangkan kewenangan DPD RI yang diatur secara konstitusional, sehingga ketidakikutsertaan DPD RI pada tahapan pembahasan UU Minerba selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, juga bertentangan dengan Putusan No. 92/PUU-X/2012. 26) Bahwa menurut Bagir Manan saat memberikan Keterangan Ahli di Perkara No. 79/PUU-XVII/2020, di dalam konteks UUD 1945, aspek formil adalah proses atau tata cara atau prosedur pembentukan undang-Undang sebagaimana ditentukan UUD 1945, berbagai undang-undang dan 20 peraturan-peraturan lain, serta berbagai asas, seperti asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk wetgeving). (Vide Risalah Sidang Perkara No. 79.PUU-XVII/2020, Rabu, 24 Juni 2020, hlm. 13). Berdasarkan pandangan tersebut, maka pengujian formil ternyata tidak hanya terbatas pada UUD 1945, undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, ternyata asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pun dapat dijadikan rujukan. 27) Bahwa keabsahan formil yang terdapat dalam pembentukan UU Minerba juga dapat ditinjau dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan (Vide Pasal 5 huruf b dan huruf g UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), sebagaimana mengutip Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Maria Farida pada Putusan No. 79/PUU-XII/2014 yang menghendaki harusnya perkara pengujian formil terhadap UU MD3 dapat dikabulkan, menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah, “bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah, “bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan” (vide Putusan No. 79/PUU-XII/2014, hlm. 209) 28) Bahwa dari pernyataan Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 79/PUU-XII/2014, hlm. 209 tersebut, pada pokoknya memandang tidak dilibatkanya DPD RI dalam pembahasan perubahan UU MD3, sehingga tindakan tersebut secara formil 21 bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Pada konteks yang sama dengan perkara yang di persoalkan saat ini, dalam Pembentukan UU Minerba yang tidak melibatkan DPD RI sesungguhnya telah melanggar proses formil pembentukan undang-undang karna bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. 29) Bahwa berdasarkan sejumlah uraian tersebut diatas, sekalipun alat ukur melakukan pengujian secara formil adalah UU PPP dan peraturan tata tertib DPR, namun hal itu bukanlah sesuatu yang terlarang dalam pengujian secara formil. Menguji undang-undang dengan menggunakan undang-undang memang tidak dapat dibenarkan sepanjang itu menyangkut substansi undang-undang. Adapun terkait tata cara pembentukan, maka alat ukur mengujinya adalah undang-undang. Sebab, UUD 1945 sama sekali tidak mengatur secara detail bagaimana tata cara pembentukan undang-undang, melainkan hanya mendelegasikannya kepada undang-undang. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut UUD 1945 adalah tata cara yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 30) Bahwa dalam praktik yang pernah terjadi melalui Putusan No. 27/PUU- VII/2009, Mahkamah Konstitusi pernah berpendapat bahwa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya yang secara tegas dan jelas dituangkan dalam pertimbangan hukum pada paragraf [3.35] halaman 92 yang menyatakan: “Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, proses pembentukan Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan formil pengambilan keputusan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 08/DPR RI/2005- 2006 dan Pasal 20 UUD 1945 sehingga cacat prosedur. Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR tersebut sangatlah penting untuk menentukan apakah DPR telah menyatakan persetujuannya terhadap suatu Rancangan Undang-undang sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945. Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses 22 pembentukannya, namun untuk dinyatakan bahwa Undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah sebelum perkara a quo diajukan belum pernah memutus permohonan pengujian formil Undang-undang yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh; 2. Bahwa sementara itu proses pembentukan Undang-undang berlangsung secara ajeg dengan tata cara yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan yang berkembang dalam proses tersebut; 3. Bahwa proses pembentukan Undang-undang yang didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan tersebut oleh DPR dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945; 4. Bahwa adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, harus difahami sebagai koreksi atas proses pembentukan Undang-undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan UUD 1945; 5. Bahwa temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan Undang-undang agar sesuai dengan UUD 1945, baru disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara a quo sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan Undang-undang sebelum putusan ini; 6. Bahwa meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang a quo, namun secara materiil Undang-undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum; 7. Bahwa apabila Undang-undang a quo yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena: 8. dalam Undang-undang a quo justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-undang yang diubah 9. sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam Undang-undang a quo ... dsb Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang- undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-undang a quo tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku. Pertimbangan dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009 tersebut, memperlihatkan bahwa menyatakan undang-undang cacat secara formil adalah hal yang pernah diungkapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. 31) Bahwa akan tetapi adanya alasan-alasan Mahkamah Konstitusi yang telah menyatakan undang-undang cacat secara formil namun engan untuk 23 menyatakan undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam konteks pengujian UU Minerba, perlu ditinjau kembali relevansinya karena beberapa alasan. Pertama, praktik permohonan uji formil di Mahkamah adalah bukan hal yang baru, sehingga sudah cukup banyak pelajaran yang dipetik dari proses pembentukan undang-undang yang cacat secara formil. Kedua, bahwa adanya cacat formil pembentukan UU Minerba yang tidak sesuai dengan UUD 1945, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib adalah hal yang dapat dibuktikan berdasarkan sejumlah alat bukti yang akan diajukan oleh Para Pemohon. Ketiga, upaya koreksi Mahkamah terhadap proses pembentukan undang-undang yang cacat secara formil tidak cukup hanya dinyatakan dalam putusan (yang menyatakan cacat formil), tetapi perlu diikuti dengan amar putusan yang tegas untuk menyatakan undang-undang yang dimohonkan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” agar koreksi tersebut menjadi nyata, dapat dirasakan, dan perlu ditindak lanjuti secara riil oleh pembentuk undang-undang. Keempat, bahwa dalam berbagai putusan pengujian formil, termasuk melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi telah menemukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan UUD 1945 yang harusnya dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, akan tetapi dalam praktik, pembentuk undang-undang masih menyimpangi hal tersebut. Sehingga koreksi tersebut harus dilakukan secara tegas dengan menyatakan undang-undang telah cacat secara formil dan harus dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Kelima, ketidakikutsertaan DPD RI dalam tahapan pembahasan pembentukan UU Minerba justru berimplikasi secara subtansi (materil) dalam berbagai batang tubuh undang-undang yang diuji sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan UU Minerba cacat secara formil tetapi tidak dinyatakan, “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Keenam, Mahkamah Konstitusi belum memiliki indikator yang jelas untuk menyatakan sebuah undang-undang memiliki asas manfaat tetapi cacat secara formil. Indikator memiliki asas manfaat hal yang 24 cukup bias ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi ditengah kecacatan formil pada proses pembentukanya. 32) Bahwa oleh karena itu, penting kiranya Mahkamah Konstitusi sebagai “The Guardian of Constitusion” dalam menjaga spirit konstitusionalitas, yang salah satunya tertuang dalam Putusan No. 92/PUU-X/2012 yang mana Mahkamah Konstitusi telah turut terlibat dalam upaya melakukan perbaikan terhadap kelembagaan DPD RI, bahkan secara tegas memperkuat posisi DPD RI dalam proses pembentukan undang-undang baik yang bersifat formil dan materil. Permasalahan keabsahan secara formil (cacat formil) dalam UU Minerba terjadi karena RUU Minerba yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, tidak mengikutsertakan DPD RI sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. 33) Bahwa UU Minerba masuk dalam rezim pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta memiliki keterkaitan dengan dimensi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, sehingga menjadi objek kewenangan DPD RI. Oleh karena, dapat disimpulkan pembentukan UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dikarenkan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, karena tidak memiliki keabsahan secara formil atau cacat formil dan harus dinyatakan UU Minerba tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2) Menyatakan Pembentukan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6525) 25 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Menyatakan Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4) Menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon I; 5. Bukti P-4 : Fotokopi Curriculum Vitae Pemohon I; 6. Bukti P- 5 : Print out kumpulan berita berita-berita online; 7. Bukti P- 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 8. Bukti P-7 : Fotokopi SK Jabatan Fungsional Akademik Pemohon II; 9. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Pelatihan Pengolahan dan Penanganan Limbah B3 Pemohon II; 26 10. Bukti P-9 : Fotokopi Permohonan Bantuan Ahli B3 dari Polda Jawa Barat; 11. Bukti P-10 : Fotokopi Cover buku Pemohon II; 12. Bukti P-11 : Fotokopi Curriculum Vitae Pemohon II; 13. Bukti P-12 : Print out berita dari website DPR RI. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan hari Rabu, 21 Oktober 2021 dan keterangan tertulis bertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2021, mengemukakan sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Secara Formil Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara formil, DPR memberikan pandangan dengan berdasarkan 2 (dua) batasan kerugian konstitusional yang disimpulkan dari Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, yaitu: a. Persyaratan kedudukan hukum secara formil mengenai pelaksanaan hak pilih Para Pemohon sebagai pemegang kedaulatan yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil sebagai fiduciary duty dalam pemilihan umum; 1.) Bahwa Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60 mendalilkan telah memberikan kedaulatan yang dimiliki kepada wakil- wakilnya di DPD melalui pemilu 2019 namun DPD tidak dilibatkan dalam pembahasan UU 3/2020 sehingga telah menciderai kedaulatan rakyat yang diberikan melalui pemilu. Namun sepanjang uraian permohonannya, Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60 tidak dapat membuktikan sama sekali mengenai pemberian kedaulatan atau penggunaan hak pilih dimaksud. Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60 sama sekali tidak menunjukkan bukti konkret bahwa 27 telah mengikuti Pemilu 2019 dan telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPD sesuai dengan domisili Para Pemohon 59 dan Para Pemohon Perkara 60 sebagai pemegang kedaulatan yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil sebagai fiduciary duty dalam pemilihan umum. 2.) Sejatinya dapat dikatakan terjadi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilu jika wakil rakyat yang dipilihnya tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara jujur, wajar, dan bertanggung jawab. Bahwa tugas tersebut dilaksanakan dengan kerja sungguh-sungguh melalui rapat-rapat yang menghasilkan undang-undang. Maka dari itu dalam konteks proses pembentukan UU 3/2020, DPR dan DPD telah melaksanakan tugasnya dengan hadir dalam rapat-rapat pembahasan UU 3/2020 secara jujur, wajar, dan bertanggung jawab serta mengambil keputusan sesuai prosedur. Selain itu dalam risalah Rapat Panitia Kerja RUU Perubahan UU 4/2009 tanggal 27 April 2020 (vide Lampiran XXI) sudah jelas bahwa telah adanya keterlibatan Anggota DPD dalam pembahasan UU 3/2020. Dengan demikian jelas bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional terhadap Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60. b. Persyaratan kedudukan hukum secara formil mengenai ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang- Undang yang dimohonkan pengujian. 1) Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon Perkara 59 yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda, DPR berpandangan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon I dalam Perkara 59 menyatakan bahwa profesinya ialah sebagai peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN yang concern mengawasi dan menyikapi serta memberikan masukan kepada BUMN terutama yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara (vide Perbaikan Permohonan Perkara 59 poin 5 hal. 5). Kemudian Pemohon II adalah seorang akademisi/dosen yang merasa 28 dirugikan karena proses pembentukan UU a quo yang berlangsung di DPR dilakukan secara nyata-nyata bertentangan dengan Konstitusi dan cenderung tertutup bahkan menutup diri dari publik (vide Perbaikan Permohonan Perkara 59 poin 6 dan 8 hal. 5-6). Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 59 tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon bukanlah subjek (addressat norm) yang diatur oleh UU 3/2020 karena pada intinya UU 3/2020 memberikan pengaturan yang harus dilaksanakan antara lain oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha pertambangan. Tidak ada ketentuan dalam UU a quo yang memberikan pengaturan kepada peneliti atau akademisi. Oleh karenanya Para Pemohon Perkara 59 sama sekali tidak memiliki pertautan yang langsung dengan UU a quo. Selain itu pemikiran yang dituangkan oleh seorang peneliti atau akademisi tidak selalu digunakan seluruhnya sebagai landasan dalam proses pembentukan undang-undang karena pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan UU a quo. Bahwa berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat kewajiban bagi akademisi untuk melakukan 3 (tiga) yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sehingga tanpa ada keharusan bahwa pemikirannya diakomodir dalam pembentukan sebuah undang-undang, seorang akademisi/dosen tetap wajib untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. b) Bahwa untuk menentukan adanya kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian formil maka harus terlebih dahulu dipastikan sejauh mana adanya kepentingan hukum (legal interest) Para Pemohon. Bahwa legal interest adalah kepentingan yang bersumber dari prinsip-prinsip, standar-standar dan aturan-aturan yang dikembangkan undang-undang atau oleh pengadilan, dan yang diakui oleh hukum. Bahwa macam legal interest dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 29 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK) dan yurisprudensi yang telah dibangun oleh Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa untuk mengabulkan atau menerima adanya kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Bahwa tidak semua subjek hukum, demi hukum boleh menjadi Pemohon; 2) Bahwa untuk menjadi subjek hukum di Mahkamah Konstitusi harus memiliki salah satu dari 4 (empat) kualifikasi hukum [vide Pasal 51 ayat (1) UU MK]; 3) Bahwa bagi Pemohon tidak cukup hanya memiliki legal rights dan legal interest semata, tetapi Pemohon juga harus membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c) Bahwa esensi utama untuk adanya suatu kedudukan hukum (legal standing) bagi Para Pemohon selain harus dapat membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran/invasi hak-hak hukum (legal rights), Para Pemohon juga harus memiliki kepentingan hukum (legal interest) yang hendak dilindungi dalam ranah kepentingan hukum menurut undang-undang. Para Pemohon Perkara 59 hanya menyampaikan berbagai alasan yang sama sekali tidak memiliki pertautan dengan UU a quo. Selain itu Pemohon I tidak dapat membuktikan bahwa gagasan- gagasannya dijadikan acuan oleh DPD dalam pembahasan UU 3/2020, begitupun halnya dengan Pemohon II yang tidak dapat membuktikan bahwa hasil penelitiannya yang dituangkan dalam karya tulis buku menjadi referensi bagi DPD dalam pembahasan UU 3/2020. Lebih jauh, Para Pemohon tidak memiliki bukti mengenai ketidakterlibatan DPD dalam pembahasan pada rapat manapun dalam proses pembentukan UU 3/2020. d) DPR menegaskan tidak ada ketentuan dalam UU a quo yang mengurangi hak konstitusional Para Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai peneliti dan akademisi. Dengan demikian, Para 30 Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki pertautan langsung dengan UU a quo. Adapun concern Para Pemohon tidak lantas menjadikan Para Pemohon memiliki keterkaitan dengan UU a quo. 2) Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon Perkara 60 yang memiliki latar belakang profesi yang beragam, DPR berpandangan sebagai berikut: a) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, dalam Perbaikan Permohonannya mendalilkan berprofesi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai Anggota DPD dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD dan Anggota Komite II DPD (vide Perbaikan Permohonan hal. 7). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon Perkara 60 tidak secara jelas mendalilkan kedudukannya, sebagai perorangan WNI atau sebagai Anggota DPD yang mewakili lembaga DPD. Jika Para Pemohon Perkara 60 sebagai WNI, maka Para Pemohon harus membuktikan pertautannya secara langsung dengan ketentuan UU a quo. Tetapi jika Para Pemohon Perkara 60 sebagai Anggota DPD yang mewakili institusi DPD, maka Para Pemohon harus dapat membuktikan legalitas bahwa Para Pemohon diberikan kuasa oleh Pimpinan DPD untuk mewakili lembaga DPD dalam pengujian UU a quo ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukanlah Anggota DPD yang ditugaskan secara resmi oleh Pimpinan DPD untuk mewakili Komite II DPD dalam membahas RUU Perubahan UU 4/2009. Berdasarkan Lampiran XXI, Komite II DPD RI yang memberikan pandangan dan masukan adalah Yorrys Raweyai (Ketua), Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, MSi (Waka I), H. Bustami Zainudin, SPd, MH (Waka II), dan Hasan Basri SE, MH (Waka III). Selanjutnya DPD telah menunjuk Anggota untuk membacakan Keterangan DPD dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yaitu Hasan Basri SE, MH. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kapasitas untuk mewakili DPD. Bahwa yang bersangkutan tidak mengikuti dan tidak 31 terlibat dalam pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 sehingga tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman serta informasi yang utuh terkait dengan pembahasan UU a quo. Oleh karena itu mohon Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan permohonan a quo karena Pemohon I dan Pemohon II Perkara 60 tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum. b) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon III yang berprofesi sebagai Gubernur Provinsi Bangka Belitung, DPR memberikan keterangan bahwa tidak terdapat kepentingan hukum antara profesi Pemohon III sebagai Kepala Daerah dengan UU a quo karena UU a quo bersifat umum mengatur pertambangan minerba dan tidak secara spesifik mengatur mengenai daerah tertentu dalam hal ini Provinsi Bangka Belitung. Tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengharuskan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberlakuan dan proses pembentukan UU a quo sama sekali tidak merugikan hak konstitusional dari Pemohon III. Perlu untuk diketahui bahwa: a.) Kebijakan pemerintah merupakan kesepakatan/komitmen bagi seluruh penyelenggara negara, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten apalagi hal yang diujikan adalah undang-undang yang berlaku umum dan mengikat di seluruh wilayah NKRI. b.) DPR mempertanyakan mengapa Pemohon III sebagai kepala daerah begitu reaktif terkait dengan UU a quo mengingat UU a quo berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia. Banyak daerah yang mengalami hal yang sama tetapi tidak reaktif seperti Pemohon III. Selain itu kepala daerah merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di daerah. c.) Bahwa sebagai kepala daerah Pemohon III seharusnya memahami sumpah/janji kepala daerah yang telah diucap berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 32 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah wajib untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. d.) Saudara Pemohon III seharusnya memahami apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka wajib diselesaikan secara administrasi kedinasan antar lembaga pemerintah. e.) Perlu kiranya Saudara Pemohon III memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Desember 2019 perihal Peran Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah angka 1 yang menyatakan “Agar dalam penyelesaian permasalahan hukum antar Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ditempuh dengan upaya administratif ketatanegaraan, dengan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, serta tidak melakukan upaya penyelesaian di lembaga peradilan.” Selain itu DPR mempertanyakan apakah Pemohon III bertindak untuk mewakili daerahnya karena terdapat institusi lain di daerah, yaitu DPRD Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XII/2014 bahwa untuk mewakili kepentingan daerah di muka pengadilan maka harus dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Dalam hal ini Pemohon III sama sekali tidak menunjukkan persetujuan DPRD dalam permohonan a quo. c) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon IV yang mendalilkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Perkumpulan Syarikat Islam, DPR memberikan keterangan bahwa Pemohon IV tidak menguraikan dimana letak terjadinya ketidakadilan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam proses pembentukan UU a quo. Tidak terlibatnya Pemohon IV dalam pembentukan UU a quo bukan berarti serta merta UU a quo telah melanggar keadilan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 33 Indonesia. Pemohon IV harus bisa menunjukkan berdasarkan Anggaran Dasarnya memiliki wewenang untuk dapat bertindak mewakili organisasinya yaitu Perkumpulan Syarekat Islam. Selain itu tidak ada kaitannya antara tujuan organisasi Pemohon IV sebagai organisasi yang tidak bergerak dan tidak berkepentingan di bidang minerba dengan proses pembentukan formil UU a quo. d) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon V mendalilkan diri sebagai wiraswasta dan Pemohon VI mendalilkan diri sebagai karyawan namun di satu sisi Pemohon V dan Pemohon VI dalam permohonannya menyatakan diri sebagai pengurus pimpinan LSM Advokasi Sumber Daya Alam. Oleh karenanya DPR mempertanyakan apa kapasitas sebenarnya kedudukan hukum Pemohon V dan Pemohon VI memposisikan dirinya dalam permohonan pengujian formil UU a quo. Jika Pemohon V dan Pemohon VI memposisikan dirinya sebagai pengurus pimpinan LSM Advokasi Sumber Daya Alam, Pemohon V dan Pemohon VI harus dapat menunjukkan bukti bahwa mereka dapat mewakili organisasinya. Selain itu baik profesi sebagai wiraswasta, karyawan, maupun sebagai Pengurus/Pimpinan LSM Advokasi Sumber Daya Alam, kesemua kedudukan hukum tersebut sama sekali tidak memiliki pertautan dengan UU a quo. e) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon VII dan Pemohon VIII sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan, DPR memberikan keterangan bahwa sebagai organisasi mahasiswa tidak memiliki pertautan dengan UU a quo dan tidak ada ketentuan dalam pasal UU a quo yang mengurangi hak Pemohon VII dan Pemohon VIII untuk melakukan tugasnya sebagai pengurus organisasi. f) Bahwa dengan tidak terlibatnya keseluruhan Para Pemohon Perkara 60 untuk memberikan aspirasi dan kontribusi dalam pembahasan UU a quo, hal ini tidak serta merta menyalahi prosedur pembentukan undang-undang yang sebagaimana mestinya, karena dalam proses pembentukan undang-undang dapat banyak melibatkan pihak lain 34 yang berkaitan dengan UU a quo selain dari Para Pemohon Perkara 60. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 3/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian formil, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan perkara-perkara a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. B. Pandangan Umum DPR 1. Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum NKRI melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara. 2. Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No 4/2009) dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral 35 antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penyempurnaan terhadap UU No 4/2009 untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara. C. Keterangan DPR Terhadap Pokok Permohonan 1. Keterangan DPR Terhadap Pengujian Formil UU Minerba Perubahan Dalam Perkara 59 dan 60/PUU-XVIII/2020 Terhadap pengujian formil yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Proses Pembentukan UU 3/2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU 12/2011), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR 2020). Bahwa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12 /2011 sebagai berikut: 1) perencanaan; 2) penyusunan; 3) pembahasan; 4) pengesahan/ penetapan; dan 5) pengundangan. Berikut adalah tahapan yang telah dilakukan dalam pembentukan UU 3/2020: 1) Tahap Perencanaan a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 12/2011 dinyatakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas tersebut 36 adalah suatu perencanaan penyusunan undang-undang dan merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Ketentuan Pasal 16 UU 12/2011 menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”. b) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2015 telah dilaksanakan Rapat Kerja Baleg DPR dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI dengan agenda Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Selain dihadiri oleh Anggota Baleg dan Menteri Hukum dan HAM, rapat tersebut juga dihadiri oleh 6 (enam) orang Anggota Panitia Perancangan UU DPD RI dan menyepakati/menyetujui 158 RUU dalam Prolegnas Tahun 2015- 2019 dan 37 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 (vide Lampiran I). c) Bahwa RUU Perubahan UU 4/2009 telah masuk dalam tahap perencanaan sejak tahun 2015 dengan masuk dalam Prolegnas tahun 2015-2019 sebagaimana berdasarkan Keputusan DPR Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 dan masuk dalam Prolegnas prioritas sejak tahun 2015 (vide Lampiran II). d) Bahwa RUU Perubahan UU 4/2009 juga telah termuat dalam daftar Prolegnas yang dapat dilihat publik dalam website DPR, http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list: (1) Prolegnas Prioritas tahun 2015 pada urutan ke-25; (2) Prolegnas Prioritas tahun 2016 pada urutan ke-32; (3) Prolegnas Prioritas tahun 2017 pada urutan ke-29; (4) Prolegnas Prioritas tahun 2018 pada urutan ke-19; (5) Prolegnas Prioritas tahun 2019 pada urutan ke-16; (6) Prolegnas Prioritas tahun 2020 pada urutan ke-8. (pada tanggal 22 Januari 2020 RUU Perubahan UU 4/2009 ditetapkan masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020). e) Bahwa penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah, yang ditetapkan untuk jangka menengah (5 tahun) 37 dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang (vide Pasal 20 UU 12/2011). Penyusunan Prolegnas dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (vide Pasal 21 ayat (1) UU 12/2011). f) Bahwa dalam rapat kerja Baleg DPR dengan agenda Pengambilan Keputusan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada tanggal 5 Desember 2019 dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM dan Pimpinan Panitia Perancangan UU DPD RI. Dalam rapat tersebut menetapkan jumlah RUU dalam Prolegnas Tahun 2020 – 2024 sebanyak 248 RUU, yang salah satunya adalah RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU carry over (vide Lampiran III) g) Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 59 yang menyatakan bahwa DPD tidak dilibatkan pada tahapan penyusunan Prolegnas dan melanggar ketentuan Pasal 20 UU 12/2011 (vide Perbaikan Permohonan hal. 9), DPR menerangkan bahwa (vide Lampiran IV): h) Berdasarkan keputusan Rapat Bamus pada tanggal 16 Desember 2019 terkait surat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI No. LG/20399/DPR RI/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 perihal Penyampaian Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, Bamus menugaskan Baleg untuk menyusun kembali RUU Prolegnas Tahun 2020 bersama dengan Pemerintah dan DPD RI untuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Bamus dan Rapat Paripurna pada awal Masa Sidang II Tahun 2019-2020. (1) Tindak lanjut dari keputusan Rapat Bamus tersebut Baleg melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Hukum & HAM RI dan Panitia Perancang UU DPD RI pada tanggal 16 Januari 2020 dalam acara Pembahasan Kembali Prolegnas RUU 38 Prioritas Tahun 2020 sesuai amanat Keputusan Rapat Bamus tanggal 16 Desember 2019. (2) Dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPD yang diwakilkan oleh Ketua PPUU DPD RI, yaitu Dr. H. Alirman Sori, SH., M. Hum., M.M., menyetujui Hasil Penyusunan kembali Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 yang termasuk di dalamnya RUU Carry Over, yang salah satunya adalah RUU usul DPR yaitu RUU Perubahan UU 4/2009. (3) Bahwa berdasarkan data-data tersebut, maka jelas terlihat bahwa DPD terlibat dalam tahap perencanaan RUU Perubahan UU 4/2009, yaitu dalam Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019, Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2020-2024, dan Rapat Penyusunan Kembali Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang didalamnya terdapat RUU Perubahan UU 4/2009. i) Bahwa urgensi perubahan UU 4/2009 adalah sebagai berikut: (1) Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- VIII/2010 terkait penghapusan luas minimum WIUP Eksplorasi, Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 terkait keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan Wilayah Pertambangan (WP), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 terkait penentuan WP oleh Pemerintah Daerah; (2) Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, dimana kewenangan pengelolaan mineral dan batubara dibagi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi (tidak terdapat kewenangan kabupaten/kota); (3) Perubahan ketentuan sesuai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan UU 4/2009 yang dilakukan oleh Komisi VII DPR RI; dan (4) Penambahan materi dan substansi baru untuk penyempurnaan UU 4/2009. 39 2) Tahap Penyusunan Tahap penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009 telah dimulai sejak tahun 2015, setelah RUU Perubahan UU 4/2009 masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019. Dengan telah ditetapkannya RUU Perubahan UU 4/2009 ke dalam Prolegnas, maka kemudian dilaksanakan serangkaian tahapan penyusunan Naskah Akademik dan RUU sebagaimana data dari website dpr.go.id berikut: a) Dalam proses penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009, Tim Penyusun RUU dari Badan Keahlian Dewan (BKD) Setjen DPR RI telah menerima berbagai masukan dari stakeholder di antaranya (vide Lampiran V) Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pertambangan Provinsi, Dispenda Provinsi, Jatam Provinsi, BLH Provinsi, Kadin Provinsi, Kanwil BPN, dan akademisi. b) Komisi VII DPR RI melakukan RDP/RDPU dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan rumusan RUU Perubahan UU 4/2009. Beberapa stakeholder yang memberikan masukan di antaranya (vide Lampiran VI): (1) Pakar, yaitu Felix Sembiring Ph.D., Dr. Ir. Thamrin Sihite, ME, Dr. Ir. Bambang Setiawan, dan Ir. Sukhyar. (2) Lembaga Pendidikan (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, dan Universitas Sriwijaya). (3) Assosiasi (Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Asosiasi Nickel Indonesia (ANI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO)). (4) Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. (5) Melakukan pertemuan dengan stakeholders daerah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan. c) Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 10.00 WIB dilaksanakan rapat penyampaian paparan tenaga ahli terkait harmonisasi RUU 40 Perubahan UU 4/2009 yang membahas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU tersebut dan dihadiri 24 orang anggota dan sifat rapat terbuka (vide Lampiran VII). d) Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, Panja menyampaikan laporan kerja Panja terkait hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU menyangkut Aspek Teknis dan Aspek Substansi dalam Rapat Pleno Baleg DPR. Dalam rapat tersebut seluruh fraksi menyampaikan pendapat sebagai berikut: (1) terdapat 9 (sembilan) fraksi yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Gerindra, PKS, PAN, dan PPP yang menyatakan menyetujui perubahan UU 4/2009; (2) terdapat 1 (satu) fraksi (Demokrat) belum menyetujui dengan memberikan catatan. Berdasarkan rapat tersebut menyepakati RUU Perubahan UU 4/2009 dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018 (vide Lampiran VIII). e) RUU Perubahan UU 4/2009 merupakan rancangan undang- undang prakarsa/inisiatif DPR yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 10 April 2018 dan telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 April 2018 (vide Lampiran IX). f) Terhadap RUU Perubahan UU 4/2009 tersebut, Presiden RI telah menyampaikan surat Nomor R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Perubahan UU Minerba. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dimaksud (vide Lampiran X). 3) Tahap Pembahasan a) Tahap Pembahasan Periode 2014-2019 41 Bahwa tahap pembahasan pada keanggotan DPR periode 2014- 2019 dimulai melalui surat Presiden No. R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 dimana Presiden memberikan penugasan kepada kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya terdapat beberapa agenda rapat pembahasan RUU Minerba sebagai berikut: (1) Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah pada 19 Maret 2019 pukul 19.00 yang beragendakan sebagai berikut (vide Lampiran XI): • Evaluasi perusahaan yang tidak memenuhi DMO batubara tahun 2018; • Evaluasi persetujuan ekspor mineral tahun 2018 dan proyeksi tahun 2019; • Mekanisme penetapan produksi minerba berbasis provinsi termasuk IUP daerah; dan lain-lain. (2) Raker pada tanggal 18 Juli 2019 dengan agenda pembicaraan tingkat I RUU Perubahan UU 4/2009 dan Pembahasan DIM Minerba (vide Lampiran XII). Dalam rapat tersebut, Pimpinan Komisi VII DPR menyampaikan penjelasan atas RUU Perubahan UU 4/2009 dan dilanjutkan dengan pandangan dari Pemerintah mengenai summary tentang garis besar DIM RUU berupa 12 usulan Pemerintah yang terurai dalam 884 poin DIM. Namun masih terdapat beberapa catatan dari kementerian lain sehingga Pemerintah memerlukan waktu untuk sinkronisasi. (3) Raker pada tanggal 12 September 2019 dengan agenda pembahasan DIM RUU Perubahan UU 4/2009. Namun pada saat itu Pemerintah belum siap untuk menyampaikan DIM yang telah disinkronisasi antar kementerian (vide Lampiran XIII). (4) Raker pada tanggal 25 September 2019 dengan agenda penyerahan DIM dan pembentukan Panja RUU Perubahan UU 42 4/2009. Dalam rapat tersebut, Pemerintah menyerahkan DIM yang diwakili oleh Sekjen Kementerian ESDM dan Sekjen Kementerian Perindustrian dengan surat pengantar dari Wakil Menteri ESDM Nomor 393/30/MEM.B/2019 tanggal 24 September 2019 perihal DIM RUU Perubahan UU 4/2009 (vide Lampiran XIV). (5) Bahwa melalui rapat internal tanggal 25 September 2019 Komisi VII DPR RI membentuk Panitia Kerja pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 (vide Lampiran XV). b) Pandangan DPR mengenai RUU Perubahan UU 4/2009 telah memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasan (carry over); (1) Bahwa agar suatu RUU yang dibahas pada periode keanggotaan DPR sebelumnya dapat dilanjutkan pembahasannya pada periode keanggotaan DPR selanjutnya, maka harus memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU 12/2011 yang berketentuan sebagai berikut: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang- Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”. (2) Bahwa rumusan tersebut diatas jika ditafsirkan secara gramatikal, maka terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus terpenuhi jika RUU yang dibahas pada periode keanggotaan DPR sebelumnya dapat dilanjutkan pembahasannya pada periode keanggotaan DPR selanjutnya yaitu: • “telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu”; dan • “berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD”. 43 (3) Terkait dengan persyaratan “telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu”, DPR menjelaskan sebagai berikut: i. Bahwa pembahasan dan pengesahan rancangan Undang- Undang mengacu kepada UU 12/2011 Bab VII Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Undang-Undang mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 71A. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah adalah masuk ke dalam tahapan pembahasan Undang-Undang pembicaraan tingkat I. ii. Bahwa berdasarkan Pasal 151 Tatib DPR 2020, Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau rapat tim sinkronisasi (sebelumnya diatur dalam Pasal 153 Tatib 2014). Rapat Kerja tersebut merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislatif, panitia khusus, atau Badan Anggaran bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan RUU serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM (vide Pasal 153 Tatib DPR RI 2020). iii. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan telah disepakatinya jadwal pembahasan DIM tersebut dalam rapat kerja, maka kegiatan pembahasan DIM tersebut telah dimulai pelaksanaannya. iv. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Kerja pada tanggal 18 Juli 2019 dengan agenda Pembahasan DIM (vide Lampiran XII), Pemerintah menyampaikan mengenai jumlah DIM sebanyak 884 poin. Bahwa frasa “pembahasan DIM” dapat dimaknai sebagai forum untuk melakukan pembahasan DIM. v. Bahwa selain Rapat Kerja tanggal 18 Juli 2019 tersebut, tercatat telah dilakukan beberapa kali rapat kerja dengan agenda pembahasan DIM bersama dengan Pemerintah pada 44 periode keanggotaan DPR sebelumnya, yaitu tanggal 12 dan 25 September 2019 (vide Lampiran XIII dan Lampiran XIV) (4) Terkait dengan persyaratan “berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD”, DPR menjelaskan sebagai berikut: i. Bahwa di dalam Rapat Kerja Baleg DPR dengan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancangan UU DPD RI pada tanggal 5 Desember 2019 dengan agenda Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015 (vide Lampiran III). ii. Bahwa rapat tersebut menyetujui Pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 untuk dapat dilanjutkan pada periode keanggotaan DPR selanjutnya, sehingga DPR, Presiden, dan DPD telah menyetujui untuk menjadikan RUU Perubahan UU 4/2009 masuk dalam Prolegnas 2020-2024 sebagai RUU Carry Over. iii. Bahwa Prolegnas tahun 2020-2024 telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2019 dengan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 yang memasukkan RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU Carry Over nomor urut 57 (vide Lampiran XVI). iv. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 telah dilaksanakan rapat kerja Baleg DPR dengan Menteri Hukum & HAM RI dan Panitia Perancang UU DPD RI yang menyepakati RUU Perubahan UU 4/2009 untuk tetap menjadi RUU carry over dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran IV) v. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka DPR, Presiden, dan DPD telah menyepakati RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU carry over dan oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 71A UU 12/2011. vi. Bahwa secara teknis pengaturan mengenai carry over suatu RUU diatur dalam Pasal 110 ayat (1), ayat (3), dan ayat (7) Tatib DPR 2020 yang berketentuan sebagai berikut: 45 (1) Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki daftar inventaris masalah pada periode keanggotan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. … (3) Rancangan undang-undang operan yang ditetapkan dalam Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat I dengan menggunakan surat Presiden dan daftar inventaris masalah yang sudah ada pada DPR periode keanggotan sebelumnya. … (7) Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyarawah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang daftar inventaris masalah tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa carry over dilakukan terhadap suatu RUU yang telah masuk dalam Pembicaraan Tingkat I dan memiliki DIM pada masa keanggotaan DPR periode sebelumnya. Oleh karena itu carry over memberikan hak sepenuhnya kepada anggota DPR periode berikutnya untuk menyetujui melanjutkan RUU carry over tanpa atau dengan pembahasan ulang atas seluruh materi RUU Perubahan UU 4/2009. Bahwa faktanya penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009 telah dimulai sejak tahun 2015 dan masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019, merupakan usul inisiatif DPR yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna tanggal 10 April 2018 untuk kemudian disampaikan kepada Presiden pada tanggal 11 April 2018. c) Tahap Pembahasan Periode 2019-2024 (1) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Kerja pada tanggal 13 Februari 2020 (vide Lampiran XVII), dengan agenda sebagai berikut: 46 • Pembahasan DIM RUU Perubahan UU 4/2009; • Pengesahan Tim Panja RUU Perubahan UU 4/2009. Dalam rapat kerja tersebut terdapat kesimpulan rapat sebagai berikut: i. Komisi VII DPR bersama Pemerintah bersepakat terhadap rumusan “tetap” (sebanyak 235 DIM) langsung disetujui sesuai dengan rumusan dan terhadap “Substansi” yang belum disetujui (sebanyak 703 DIM) dibahas lebih lanjut dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan UU 4/2009; ii. Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah menyetujui susunan nama–nama anggota panja RUU Perubahan UU 4/2009 yang berasal dari unsur Komisi VII DPR RI dan Pemerintah iii. Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati jadwal pembahasan panja RUU Perubahan UU 4/2009 pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020. (2) Bahwa kemudian Panja yang telah disahkan tersebut melakukan Rapat Kerja Pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 secara intensif pada tanggal 18, 20, 21, 24, 25, 26 Februari 2020 dan pada tanggal 11 Maret 2020. (vide Lampiran XVIII) (3) Pada tanggal 7 April 2020, Panja RUU Perubahan UU 4/2009 menerima Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam penyampaian hasil kajian hukum atas beberapa isu penting dalam revisi/perubahan RUU Perubahan UU 4/2009. Tim peneliti Fakultas Hukum UI terdiri dari Prof. Hikmahanto Juwana (Ketua Peneliti), Dr. Yetty Komalasari Dewi (Anggota Peneliti), Dr. Arie Afriansyah (Anggota Peneliti), Tanita Dhiyaan (Asisten Peneliti), dan Rizky Banyualam Permana, LL.M (Asisten Peneliti) (vide Lampiran XIX); (4) Pada tanggal 21 April 2020, Panja RUU bersama Pemerintah melakukan konsolidasi kelanjutan pembahasan RUU 47 Perubahan UU 4/2009 untuk diharmonisasi dengan RUU tentang Cipta Kerja (vide Lampiran XX); (5) Pada tanggal 27 April 2020, Panja menerima Pandangan dan Masukan dari Komite II DPD RI yang disampaikan oleh Yorrys Raweyai (Ketua), Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, MSi (Waka I), H. Bustami Zainudin, SPd, MH (Waka II), dan Hasan Basri SE, MH (Waka III) (vide Lampiran XXI); (6) Pada tanggal 6 Mei 2020, Panja RUU Perubahan UU 4/2009 melakukan rapat dengan Pemerintah, dengan agenda penyampaian hasil harmonisasi RUU Perubahan UU 4/2009 dengan RUU Cipta Kerja (vide Lampiran XXII); (7) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 telah dilaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan RUU Perubahan UU 4/2009 yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII). Melalui Pembicaraan Tingkat I tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan Pandangan Mini Fraksi dengan posisi 8 fraksi menyatakan setuju untuk dilanjutkan pembahasannya pada Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat II) dan 1 fraksi menyatakan menolak pembahasan dan pengambilan keputusan untuk diteruskan pada tingkat selanjutnya (vide Lampiran XXIII); (8) Bahwa berdasarkan uraian kronologis tahap pembahasan di atas, terlihat jelas terdapat keterlibatan DPD RI dalam pembahasan RUU Perubahan UU Perubahan UU 4/2009. 4) Tahapan Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU Perubahan UU 4/2009 dengan agenda pengambilan keputusan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 (vide Lampiran XXIV). Pada Rapat Paripurna tersebut tercatat: a) bahwa konsep RUU Perubahan UU 4/2009 telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja dan menghasilkan beberapa perubahan Bab dan Pasal; 48 b) bahwa Pemerintah yang diwakili oleh Menteri ESDM menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah yang pada pokoknya menyetujui RUU Perubahan UU 4/2009 untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang; c) bahwa persetujuan oleh 8 (delapan) Fraksi atas RUU Perubahan UU 4/2009 untuk menjadi Undang-Undang; d) bahwa peserta Rapat menyetujui RUU Perubahan UU 4/3009 untuk disahkan menjadi undang-undang tanpa adanya catatan dan interupsi. b. Terkait implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan UU 3/2020, diuraikan sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan UU 12/2011, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah: “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” (vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011). Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, DPR memberikan keterangan bahwa dalam menentukan legalitas formal suatu pembentukan undang-undang yang telah berlandaskan kaidah asas keterbukaan, haruslah diukur dengan sifat transparan dan terbuka dalam seluruh rangkaian pembentukan undang-undang. Wujud nyata sebagai inti pelaksanaan asas keterbukaan yang bersifat transparan dan terbuka adalah dengan memberikan akses keleluasaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembentukan suatu undang-undang. Bahwa dalam pemberian masukan oleh masyarakat dalam proses pembentukan undang- undang harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur aturan dalam Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246 Tatib DPR 2020. 2) Bahwa dalam proses pembentukan UU a quo DPR dan Presiden tidak pernah menutup akses kepada masyarakat luas untuk memberikan 49 masukan (baik lisan maupun tulisan) terhadap pembentukan UU a quo. Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246 Tatib DPR 2020 telah jelas menyatakan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyiapan dan pembahasan RUU sehingga hak masyarakat tersebut tidak dikurangi sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedurnya. 3) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon 60 yang menyatakan hampir seluruh pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR, DPR memberikan keterangan bahwa ketentuan Pasal 254 ayat (3) Tatib DPR 2020 menyatakan “semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR”. Ketentuan tersebut tidak menutup ruang bagi DPR untuk melakukan rapat di luar gedung DPR sebagaimana telah dilaksanakannya beberapa rapat Panja RUU Perubahan UU 4/2009 dengan Pemerintah dari tanggal 20-26 Februari 2020. Rapat-rapat tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi tanggal 16 Desember 2019 (vide Lampiran XXVI). Dengan demikian pelaksanaan rapat pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 tetap dapat diadakan walaupun di luar gedung DPR untuk memaksimalkan dan mendukung efektivitas tugas dan fungsi legislasi. Apalagi RUU Perubahan UU 4/2009 merupakan RUU carry over yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan harus diselesaikan oleh Anggota DPR. Oleh karena itu tidak melanggar asas keterbukaan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. 4) DPR dan Pemerintah pada prinsipnya sepakat untuk selalu taat hukum, taat asas, dan tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah maupun DPR 50 mempergunakan semua sarana dan prasarana untuk memastikan seluruh kegiatan dapat tunduk dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara formil maupun materil. 5) Bahwa ketentuan Pasal 276 Tatib DPR 2020 menyatakan: “(1)Setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.” “(2)Rapat terbuka merupakan rapat yang selain dihadiri oleh Anggota juga dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang. “(3)Rapat tertutup merupakan rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan bukan Anggota yang diundang.” Berdasarkan uraian di atas, dalam proses pembentukan RUU Perubahan UU 4/2009, rapat-rapat dimulai sejak penyusunan hingga pembahasan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Tatib DPR 2020 dengan melibatkan berbagai pihak, sangat terbuka dan transparan, dan disetujui bersama secara aklamasi oleh DPR dan Presiden. Oleh karena itu, opini Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU a quo dilakukan melalui rapat tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat adalah opini yang keliru, menyesatkan, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selain itu, berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa diadakan kegiatan public hearing mengenai kajian hukum atas rancangan amandemen UU 4/2009 (vide Lampiran XIX). Sehingga tidak benar bahwa dalam penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009 tidak melibatkan partisipasi publik. 6) Bahwa Para Pemohon telah keliru menafsirkan isi Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak untuk ikut terlibat dalam pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009, karena apabila mencermati secara baik maka pesan utama dari pasal tersebut adalah keterlibatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam terjadi pada tataran pelaksanaan undang-undang dan bukan pada tataran pembahasan maupun pengesahan undang-undang. Lagipula Para 51 Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik dari ketidakterlibatan pemerintah daerah dalam pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009. Seandainya memang benar adanya kewajiban yang melekat pada pembentuk undang-undang maupun pemerintah untuk melibatkan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembahasan dan pengesahan RUU Perubahan UU 4/2009, quod non, maka faktanya pemerintah telah melibatkan unsur pemerintah daerah dalam proses pembentukan RUU Perubahan UU 4/2009 dan evaluasi terhadap UU 4/2009, lengkap dengan daftar kehadiran dan tanda tangan dari masing-masing peserta, diantaranya adalah Kepala Dinas Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. 7) Bahwa terkait partisipasi publik dalam pembuatan RUU Perubahan UU 4/2009, sejatinya hal tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah dan DPR sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan melibatkan unsur- unsur publik yang terdiri dari perguruan tinggi, organisasi pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku usaha pertambangan, mahasiswa dan wahana lingkungan hidup (vide Lampiran VI), bahkan salah satu ahli yang telah diundang oleh DPR saat ini menjadi kuasa hukum dari Para Pemohon Perkara 60. Tidak hanya itu, Pemohon VI dan Pemohon VII Perkara 60 juga pernah diundang oleh Pemerintah untuk memberikan pandangannya dalam forum atau kesempatan diskusi yang diadakan sehubungan dengan upaya pelibatan unsur- unsur publik agar dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan RUU Perubahan UU 4/2009. 8) Dengan demikian, tidak benar dali-dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembuatan RUU Perubahan UU 4/2009 tidak melibatkan aspirasi dan partisipasi publik, karena fakta-fakta di lapangan justru membuktikan sebaliknya, dimana faktanya DPR dan 52 Pemerintah telah sepenuhnya menerapkan asas keterbukaan yang diamanatkan oleh Pasal 5 huruf g UU 12/2011. 9) DPR bersama dengan Pemerintah telah mengadakan road show ke 7 (tujuh) kota besar di Indonesia untuk memetakan permasalahan- permasalahan yang timbul dari UU 4/2009 dan solusi yang ditawarkan oleh RUU Perubahan UU 4/2009 dalam rapat-rapat pelaksanaan konsultasi publik terhadap RUU Perubahan UU 4/2009, yaitu di kota Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makasar, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bandung, dan sebagainya. Sebagai contoh di Jakarta melibatkan ITB, Unpad, Usakti, dan lain-lain. 10) Bahwa saat ini seperti rumah kaca dimana masyarakat dapat melihat segala sesuatu perbuatan negara, DPR dan Pemerintah, karena sangat mudah terakses oleh publik dan terdokumentasi dengan rekam jejak digital yang begitu hebatnya. Secara khusus, Komisi VII telah menerima masukan dari stakeholder, di antaranya dari Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan, Pakar, Lembaga Pendidikan, dan Asosiasi (vide Lampiran VI). c. Terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa rapat dan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat, DPR berpandangan sebagai berikut: 1) Bahwa Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020 dan Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna pada tanggal 12 Mei 2020 diselenggarakan pada saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Dalam kondisi demikian, maka DPR sebagai wakil rakyat harus tetap melaksanakan tugasnya dalam fungsi legislasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPT dan Presiden tetap berjalan dengan menggunakan sarana informasi dan teknologi berupa video meeting atau virtual meeting. 53 2) Berdasarkan kondisi tersebut, agar pelaksanaan fungsi DPR dapat tetap dilaksanakan, DPR melakukan terobosan hukum dengan menetapkan Tatib DPR 2020 yang mulai berlaku pada tanggal 2 April 2020. Pasal 254 ayat (4) Tatib DPR 2020 menyatakan bahwa: “Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.” Oleh karenanya, DPR dapat melaksanakan semua jenis rapat di DPR secara virtual termasuk dalam pengambilan keputusan. 3) Dengan menggunakan dasar hukum tersebut, maka Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020 dan Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat II dalam rapat paripurna pada tanggal 12 Mei 2020 dilaksanakan dengan menggunakan rapat kombinasi secara fisik oleh perwakilan fraksi maupun secara virtual dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu dalil Para Pemohon Perkara 59 dan Para Pemohon Perkara 60 yang menyatakan bahwa Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I dan Tingkat II tidak memenuhi syarat karena dilakukan secara virtual adalah tidak beralasan. Selain itu dalam risalah Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan seluruh fraksi dan pemerintah, Pimpinan DPR memberikan keputusan menetapkan RUU Perubahan UU 4/2009 menjadi undang-undang yang mana keputusan tersebut mengikat anggota yang hadir baik secara fisik maupun virtual (non fisik) (vide Lampiran XXIV). 4) Bahwa berdasarkan Pasal 232 UU MD3 dan Pasal 281 Tata Tertib DPR 2020 bahwa rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum, yaitu apabila rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari ½ (setengah) jumlah fraksi. 5) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 dilaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan RUU Perubahan UU 54 4/2009. Raker dipimpin oleh Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII). Dalam raker ini secara fisik hadir 39 anggota terdiri dari 9 fraksi dari 52 anggota komisi VII (vide Lampiran XXV). 6) Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan dalam sidang paripurna dihadiri oleh 83 (delapan puluh tiga) orang hadir fisik, 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang hadir virtual dari 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang Anggota terdiri dari (vide Lampiran XXV): • Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 19 orang hadir fisik dan 90 orang hadir virtual dari 128 orang Anggota; • Fraksi Partai Golongan Karya 21 orang hadir fisik dan 40 orang hadir virtual dari 85 orang Anggota; • Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 10 orang hadir fisik dan 42 orang hadir virtual dari 78 orang Anggota; • Fraksi Partai Nasional Demokrat 5 orang hadir fisik dan 52 orang hadir virtual dari 59 orang Anggota; • Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 11 orang hadir fisik dan 33 orang hadir virtual dari 58 orang Anggota; • Fraksi Partai Demokrat 5 orang hadir fisik dan 27 orang hadir virtual dari 54 orang Anggota; • Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 5 orang hadir fisik dan 29 orang hadir virtual dari 50 orang Anggota; • Fraksi Partai Amanat Nasional 6 orang hadir fisik dan 25 hadir virtual dari 44 orang Anggota; • Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 10 orang hadir fisik dan 16 orang hadir virtual dari 19 orang Anggota. 55 Oleh karenanya, Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I dan Tingkat II telah memenuhi ketentuan kuorum rapat, sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa rapat tersebut tidak memenuhi syarat adalah tidak berdasar. 7) Bahwa Para Pemohon mendalilkan pengambilan keputusan Tingkat II tersebut tidak mufakat karena terdapat satu fraksi yang menyatakan tidak setuju. DPR menerangkan bahwa pengambilan keputusan secara mufakat tersebut berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang dinyatakan dalam Sila ke-4 bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang kemudian dituangkan kembali dalam Pembukaan Alinea ke-IV UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 Ketetapan MPRS RI No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (TAP MPRS 1968) menyatakan sebagai berikut: “Hakekat daripada Musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti faham Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak Rakyat dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran (ratio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan Bangsa, kepentingan Rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan Pemerintahan negara termaksud dalam alinea ke- IV Pembukaan UndangUndang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil/utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh Rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diiktikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.” 8) Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) TAP MPRS 1968 menyatakan sebagai berikut: (2) Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara semua golongan-golongan musyawarah. (3) Apabila yang tersebut dalarn ayat (2) pasal ini tidak dapat segera terlaksana, maka Pimpinan musyawarah 56 mengusahakan/berdaya-upaya agar musyawarah dapat berhasil mencapai mufakat. (4) Apabila yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak juga dapat terlaksana, maka keputusan ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan Sila ke-4 Pancasila, maka mekanisme pengambilan suara terbanyak dalam menghasilkan suatu putusan merupakan jalan terakhir setelah melakukan usaha/daya-upaya yang sungguh- sungguh untuk mencapai mufakat. 9) Bahwa Pasal 171 ayat (3) UU MD3 menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.” 10) Bahwa dalam praktiknya, sebelum pengambilan keputusan atas suatu rancangan undang-undang dilakukan dengan mekanisme voting, maka telah dilakukan berbagai diskusi dan berbagai lobi sebagai usaha semaksimal mungkin untuk mencapai mufakat dalam musyawarah tersebut. Meskipun dalam pandangan mini fraksi pada Pengambilan Keputusan Tingkat I terdapat 1 fraksi yang menyatakan tidak setuju, namun dalam pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat II semua fraksi telah memberikan persetujuannya tanpa adanya catatan maupun interupsi (vide Lampiran XXIV). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan persetujuan atas penetapan RUU Perubahan UU 4/2009 tersebut pada dasarnya telah disetujui oleh seluruh fraksi, sehingga dalil Para Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. d. Terkait Keterlibatan DPD dalam Pembahasan Tingkat I RUU Perubahan UU 4/2009 1) Bahwa DPR telah mengirimkan surat Nomor LG/04430/DPRRI/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 kepada Pimpinan DPD (vide Lampiran XXVII) yang pada intinya DPR menyampaikan 57 naskah RUU Perubahan UU 4/2009 dan DIM untuk dapat diberikan masukan dan tanggapan dalam pembahasan oleh DPD. Bahwa DIM tersebut merupakan DIM yang diterima DPR dari Pemerintah pada tanggal 25 September 2019 (5 hari sebelum periode keanggotaan DPR 2015-2019 berakhir). 2) Setelah itu diadakan Rapat Panja RUU Perubahan UU 4/2020 tanggal 27 April 2020 dengan agenda rapat Pandangan dan Masukan DPD RI atas RUU Perubahan UU 4/2020. Dalam rapat tersebut DPD diwakili oleh Yorrys Raweyai (Ketua), Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, MSi (Waka I), H. Bustami Zainudin, SPd, MH (Waka II), dan Hasan Basri SE, MH (Waka III) yang memberikan pernyataan bahwa masukan DPD yang dibacakan dalam rapat tersebut adalah masukan dari seluruh Anggota DPD RI berjumlah 34 orang yang sudah dielaborasi oleh Kesekretariatan DPD (vide Lampiran XXI). 3) Bahwa masukan yang diberikan oleh DPD RI tersebut telah diakomodir, antara lain penambahan pada bagian konsiderans, Penambahan pada bagian ketentuan umum, penambahan pada perencanaan pengelolaan minerba, keterlibatan koperasi dan badan usaha milik desa, pelestarian lingkungan, wilayah kerja pertambangan, keterlibatan pengusaha kecil dalam usaha pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara, tenaga kerja, jangka waktu divestasi, pengaturan bagi hasil, jangka waktu penambang, izin usaha pertambangan, dan sinkronisasi kewenangan pemerintah. Ini adalah bentuk kontribusi oleh DPD yang hadir pada saat pembahasan dan diklaim oleh Para Pemohon tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan UU 3/2020. 4) Perlu DPR sampaikan bahwa terdapat preseden pada saat beberapa Anggota DPR mengajukan uji materiil terhadap Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 bahwa para pemohon tersebut 58 yang bertindak selaku Anggota DPR tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, karena DPR memiliki mekanisme dan tata cara tersendiri untuk melakukan legislative review. 5) Selain itu DPD juga menyampaikan pandangan dan pendapat terhadap RUU Perubahan UU 4/2009 yang tertuang dalam Keputusan DPD RI Nomor 32/DPDRI/III/2019-2020 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap RUU Perubahan Atas UU 4/2009 tertanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan DPD RI (vide Lampiran XXVIII). 6) Berdasarkan fakta di atas, maka telah jelas bahwa DPD terlibat langsung dan aktif dalam Pembahasan Tingkat I RUU Perubahan UU 4/2009, sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan keterlibatan DPD adalah sangat menyesatkan, tidak benar, dan tidak berdasar. e. Terkait dengan dalil Para Pemohon 60 yang menyatakan DPR mengakui tidak adanya pembahasan DIM pada DPR Periode lalu sebagaimana ditegaskan dalam Surat Ketua Komisi VII DPR RI No. LG/00733/DPR RI/I/2020 dan Surat Ketua DPR RI No. LG/04430/DPR RI/III/2020, DPR menerangkan sebagai berikut 1) Bahwa surat-surat tersebut memuat informasi praktis dan fakta mengenai perkembangan pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 dan tidak pernah ada pengakuan dari DPR bahwa RUU Perubahan UU 4/2009 tidak dapat dikategorikan sebagai RUU carryover karena belum dilaksanakannya pembahasan DIM pada keanggotaan DPR Periode 2015-2019. Informasi dan fakta yang termuat dalam surat-surat tersebut tidak dapat disandingkan dengan ketentuan Pasal 71A UU 12/2011 yang mengatur mengenai persyaratan RUU carry over. 2) Bahwa surat-surat tersebut menunjukkan terdapat konsensus politik dari semua fraksi di Komisi VII DPR RI Periode 2019-2024 untuk mengulang kembali pembahasan DIM secara utuh guna 59 mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait materi muatan dalam RUU Perubahan UU 4/2009. 3) Dengan demikian surat-surat tersebut bukan merupakan permasalahan hukum karena tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai dapat tidaknya RUU Perubahan UU 4/2009 dikategorikan sebagai RUU carry over. f. Terkait dengan dalil Para Pemohon 60 bahwa UU 3/2020 telah mengalami perubahan lebih kurang 82% dari undang-undang sebelumnya yaitu UU 4/2009, sehingga UU 3/2020 tidak layak disebut sebagai UU Perubahan, seharusnya dalam bentuk UU penggantian 1) Bahwa berdasarkan Poin 237 Lampiran II UU 12/2011 tentang Teknik Penyusunan Peratuan Perundang-Undangan, mengatur sebagai berikut: Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang- undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Dalam ketentuan tersebut terdapat frasa “lebih baik” yang bermakna memberikan saran dan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. 2) Selain itu, UU 3/2020 merupakan undang-undang usul inisiatif DPR yang sejak prolegnas tahun 2010-2014, kemudian prolegnas 2015- 2019, dan prolegnas 2020-2024 selalu diusulkan dengan nomenklatur Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu sedari awal komitmen 60 pembentuk undang-undang untuk melakukan penyempurnaan materi muatan UU 4/2009 dalam bentuk perubahan undang- undang telah dilaksanakan secara konsisten dengan tetap mempertahankan nomenklatur Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 3) Bahwa DPR juga memberikan pandangan terhadap dalil Para Pemohon Perkara 60 yang menilai bahwa UU 3/2020 telah mengalami perubahan lebih kurang 82% dari UU 4/2009 merupakan dasar penilaian yang tidak memiliki mekanisme yang jelas mengenai penghitungan besaran prosentase, karena dalam Lampiran II UU 12/2011 tentang Teknik Penyusunan Peratuan Perundang-Undangan tidak diberikan panduan atau petunjuk mengenai bagaimana cara perhitungan prosentase perubahan suatu undang-undang. 4) Bahwa semangat dan suasana kebatinan saat pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 adalah untuk menyelaraskan dengan RUU Cipta Kerja yang memiliki keterkaitan materi muatan dengan UU 4/2009, khususnya mengenai diksi perizinan berusaha. Sinkronisasi tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja DPR selaku pembentuk undang- undang sehingga ketika RUU Cipta Kerja disahkan, DPR tidak perlu lagi melakukan perubahan UU 4/2009 yang baru saja direvisi. Salah satu ketentuan yang diselaraskan dengan RUU Cipta Kerja adalah terkait dengan penarikan wewenang pengeluaran IUP dari Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Pemerintah Pusat namun tetap diberikannya ruang pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. 5) Bahwa sejak tahun 2015 telah dimulai proses penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009 dengan kebutuhan dan suasana kebatinan yang tentunya sudah berbeda dari tantangan kekinian dalam industri pertambangan, yaitu hilirisasi, sehingga perlu adanya 61 upaya mendorong industrialisasi di sektor pertambangan sebagaimana yang dituangkan dalam materi muatan RUU Perubahan UU 4/2009. g. Bahwa Para Pemohon Perkara 59 menuliskan perihal Permohonannya dengan keterangan pengujian formil, namun dalam uraian Posita, Pemohon menyinggung juga materi Pasal 169 A UU a quo (vide Perbaikan Permohonan poin 9 hal. 6). Selain itu, pada awal Permohonan, Pemohon menuliskan bahwa UU a quo bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 namun pada bagian lain Permohonan, Para Pemohon juga menuliskan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan poin 3 hal. 4 dan poin 10 hal. 7). Menurut DPR, jika Para Pemohon Perkara 59 merasa bahwa materi yang terdapat dalam rumusan Pasal 169A UU a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka Para Pemohon seharusnya mengajukan pengujian UU a quo secara materiil. Namun dalam permohonan a quo, Para Pemohon jelas-jelas mengujikan secara formil pembentukan UU a quo. Selain itu petitum yang dimintakan oleh Para Pemohon dalam Permohonan a quo adalah petitum permohonan pengujian secara formil. Oleh karena itu Permohonan a quo membingungkan karena tidak jelas apa yang hendak dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon Perkara 59, apakah formil atau materiil? h. Bahwa Para Pemohon Perkara 59 mendalilkan pada tanggal 12 Mei 2020 DPR menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mengesahkan UU a quo (vide Perbaikan Permohonan poin 1 hal. 8). DPR menerangkan bahwa rapat paripurna merupakan forum untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan bukan forum untuk mengesahkan undang-undang. Selain itu Para Pemohon juga menuliskan bahwa UU 3/2020 ditetapkan dan diundangkan pada 10 Juli 2020. DPR menegaskan bahwa Para Pemohon Perkara 59 keliru memahami 62 mekanisme pembentukan undang-undang dan tanggal pengundangan UU a quo karena sebagaimana yang tertera dalam dokumen UU a quo adalah 10 Juni 2020. Oleh karena itu Para Pemohon Perkara 59 perlu untuk mempelajari dan memahami terlebih dahulu keseluruhan proses atau tahapan dalam penyusunan sebuah undang-undang. KETERANGAN TAMBAHAN DPR Bahwa terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 21 Oktober 2020, DPR menyampaikan Keterangan Tambahan DPR sebagai berikut. A. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. mengenai penggunaan DIM dalam pembahasan RUU carry over, DPR menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan dokumentasi Rapat Kerja Komisi VII DPR Periode 2014-2019 dengan Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 September 2019 dengan acara Penyerahan DIM RUU Perubahan UU 4/2009 dan Pembentukan Panja RUU Minerba, Sekjen Kementerian ESDM menyampaikan bahwa Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penyusunan DIM dan telah mendapatkan berbagai masukan yang dituangkan dengan total 938 DIM dan seluruh kementerian kecuali Kementerian Perindustrian telah menyepakati serta membubuhkan paraf pada DIM 938 yang diajukan oleh Kementerian ESDM. Penyerahan DIM ini dilakukan secara fisik dengan menyertakan surat Wakil Menteri ESDM No. 393/30/MEM.B/2019 dan dicatat dalam Berita Acara Serah Terima DIM yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Ego Syahrial selaku Sekjen Kementerian ESDM, Achmad Sigit Diwahjono selaku Sekjen Kementerian Perindustrian, dan Ir. H. M. Ridwan Hisjam selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Periode 2014-2019. 63 2. Bahwa agenda berikutnya terkait dengan DIM dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 yakni pada forum Rapat Kerja Komisi VII Periode 2019- 2024 dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan dengan acara Pembahasan DIM RUU Minerba dan Pengesahan Tim Panja RUU Minerba. Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan 938 DIM sebagaimana DIM yang diserahkan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI Periode 2014-2019 dengan Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 25 September 2019. Lebih rinci, dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan antara Komisi VII DPR RI Periode 2019-2024 dengan Pemerintah bahwa terhadap rumusan “tetap” sebanyak 235 DIM langsung disetujui sesuai dengan rumusan dan terhadap “substansi” yang belum disetujui sebagai 703 DIM dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja RUU Minerba. 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah jelas pembahasan RUU Perubahan UU 4/2009 pada tahun 2020 atau pada periode keanggotaan Komisi VII DPR RI saat ini (Periode 2019-2024) menggunakan DIM yang diserahkan Pemerintah pada periode keanggotaan Komisi VII DPR RI sebelumnya (Periode 2014-2019) yakni 938 poin DIM. B. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengenai persyaratan dalam perpanjangan KK dan PKP2B, DPR menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa dasar hukum mengenai persyaratan perpanjangan KK dan PKP2B merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (PP No. 77/2014). Beberapa persyaratan tersebut antara lain: a. Pasal 112B angka 3: “Permohonan IUPK operasi produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. administratif; 64 b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.” b. Pasal 112B angka 4, 5, 6, dan 7 yang mengatur lebih rinci mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, yaitu sebagai berikut: “Persyaratan adminstratif meliputi: a. surat permohonan; b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; c. surat keterangan domisili.” “Persyaratan teknis meliputi: a. peta dan batas koordinat wilayah; b. laporan akhir kegiatan operasi produksi; c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; d. rencana kerja dan anggaran biaya; e. neraca sumber daya dan cadangan; f. rencana reklamasi dan pascatambang; g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.” “Persyaratan lingkungan meliputi: a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” “Persyaratan finansial meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.” c. Pasal 112B angka 9: “Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik.” d. Pasal 112 angka 1 dan angka 2 huruf a: 1. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 65 Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. 2. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1: a. yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. 2. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan syarat-syarat peningkatan penerimaan negara sebagai berikut: a. Administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; b. Kinerja pengusahaan pertambangan yang baik; c. Penerimaan negara lebih menguntungkan. 3. Bahwa ketentuan Pasal 86 UU 4/2009 pada intinya mengatur bahwa Badan usaha (BUMN, BUMD, badan usaha swasta) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. Ketentuan tersebut merupakan pengaturan terkait IUPK baru dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang ditetapkan Pemerintah dengan persetujuan DPR. 4. Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 86 UU 4/2009 diatur lebih lanjut melalui Pasal 56 ayat (1) PP 23/2010 sebagai persyaratan untuk mengikuti lelang: “Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dan Pasal 52 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; dan c. finansial.” Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 4/2009, masing-masing persyaratan tersebut diatur lebih rinci sebagai berikut: Persyaratan administratif meliputi: a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang; b. profil badan usaha; 66 c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan d. nomor pokok wajib pajak. Persyaratan teknis meliputi: a. pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan; b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun. Persyaratan finansial meliputi: a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik; b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK yang telah berakhir; c. pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. Dengan demikian, terdapat perbedaan syarat pelaksanaan ketentuan Pasal 86 UU 4/2009 dengan Pasal 169A UU 3/2020. 5. Adapun terkait letak ketentuan Pasal 169 UU 4/2009 dan Pasal 169A UU 3/2020 yang berada di ketentuan peralihan tersebut karena secara khusus mengatur mengenai KK dan PKP2B yang tetap diberlakukan dan perpanjangannya menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Sehingga perbedaan antara IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan IUPK baru dari WPN terletak dari aspek penerbitan izinnya, penerimaan negara, luas wilayah, serta letak pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. C. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. mengenai kewenangan pemerintah daerah yang direduksi, DPR menyampaikan jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa dari aspek perizinan, UU 3/2020 telah mengatur kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerbitan perizinan di 67 bidang pertambangan yang merupakan bagian dari keselarasan atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tidak sepenuhnya kewenangan daerah direduksi oleh Pemerintah Pusat. 2. Bahwa telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (4) UU 3/2020 yang telah secara eksplisit menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan untuk pemberian perizinan berusaha, seperti: a. Nomor induk berusaha; b. Sertifikat standar; dan/atau c. Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Terkait keselarasan antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pengusahaan pertambangan yang bersifat strategis senyatanya telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, baik sejak pengelolaan pertambangan masih dalam bentuk kontrak karya atau perjanjian karya berdasarkan UU 1/1967 dan Keppres 75/1996 maupun ketika telah bertransformasi menjadi IUPK berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Pemerintah Daerah pada saat yang sama juga telah diberikan kewenangan untuk mengelola perizinan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. 4. Bahwa PP 23/2010 mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh IUPK yang terdiri atas IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. Lebih lanjut dalam Pasal 63 PP 23/2010 mengatur bahwa untuk memperoleh IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. 5. Oleh karena itu tidak seluruh kewenangan pemerintah daerah direduksi oleh Pemerintah Pusat dalam ketentuan UU 3/2020 dengan masih terdapatnya pendelegasian kewenangan dalam pemberian perizian berusaha seperti nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 68 PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Menyatakan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 69 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2020 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertama, kami perlu menyampaikan bahwa sebelum memberikan keterangan terkait Pokok materi yang digugat Pemohon, maka perlu kami sampaikan perihal Kedudukan Hukum Pemohon (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia (WNI); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Sedangkan parameter untuk menilai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 70 c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2020 bahwa persyaratan Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang secara perorangan WNI, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud; 2. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, yang menyebutkan tentang kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di mana salah satunya: “kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, maka kami berpandangan bahwa dalam hal Kedudukan Hukum (Legal Standing) di antara Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan undang-undang a quo. Hal ini didasarkan pada alasan mengacu pada asas hukum tentang ketentuan umum tiada kepentingan maka tiada gugatan yang mengandaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka dalam hal ini di antara Pemohon berdasarkan domisili tidak memiliki kepentingan langsung dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat terhadap undang-undang a quo. 71 Kedua, terkait keterangan dalam Pokok materi yang digugat Pemohon yaitu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) tidak melibatkan DPD. Sebagaimana alasan Pemohon yang disampaikan pada Perkara Nomor 59, 60, dan 64/PUU-XVIII/2020 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kami memberikan keterangan sebagai berikut: 1. DPD telah dilibatkan dalam tahapan perencanaan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 2. Penyusunan Pandangan dan Pendapat terhadap RUU Minerba oleh Komite II dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua DPR No. LG/04430/DPR RI/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 perihal: Pembahasan RUU Minerba yang disampaikan kepada Pimpinan DPD. Surat tersebut disertai lampiran RUU dari DPR dalam bentuk matriks DIM. Rencana pada tanggal 8 April 2020 Komisi VII akan mengundang DPD dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian terkait namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan disebabkan merebaknya pandemi COVID-19 sehingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku leading sector dari pihak pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menunda agenda tersebut. 3. Pada tanggal 22 April 2020, Pimpinan DPR menyampaikan surat No. LG/05225/DPR RI/2020 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Pimpinan Komite II. Agenda Pembahasan berupa Rapat Panja Minerba mendengarkan Pandangan dan masukan DPD RI atas RUU tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan undangan tersebut, Panja Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD pada tanggal 27 April 2020 pukul 11.00 WIB melaksanakan rapat secara virtual. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Komite II DPD. 72 4. Pasal 169A tidak mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Menteri, dalam hal memberikan jaminan perpanjangan IUPK kepada pemegang KK atau PKP2B yang masa kontrak atau perjanjiannya telah berakhir. Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang pemberian jaminan perpanjangan IUPK bagi pemegang KK atau PKP2B yang tidak melanggar ketentuan dari Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Hal ini mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang tidak memerlukan rekomendasi atau keterlibatan Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan perpanjangan IUPK. Artinya, pelaksanaan teknis dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait perpanjangan IUPK tidak memberikan ketentuan kehadiran Pemerintah Daerah di dalam prosesnya, baik secara teknis maupun administratif. Sehingga, ketentuan yang diatur dalam Pasal 169A masih menggunakan konsep yang sama dengan aturan sebelumnya atau yang selama ini berjalan di bawah naungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 5. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 169A tidak mengandung unsur diskriminasi antara Badan Usaha swasta mana pun dalam hal memperoleh IUPK. Perlu digaris bawahi bahwa Pasal 169A mengatur ketentuan mengenai jaminan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Sedangkan, ketentuan yang mengatur tentang pemberian IUPK diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Minerba. Sehingga, badan usaha yang berhak memperoleh IUPK sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Minerba yaitu BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian selama badan usaha tersebut adalah pemegang KK atau PKP2B. Sehingga, Pasal 169A tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala 73 warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 6. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan batubara sebagai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, serta mengingat pemenuhan kebutuhan kelistrikan nasional atas batubara yang masih didominasi oleh badan usaha swasta nasional sehingga dirasa perlu agar PKP2B dapat dialihkan ke BUMN/BUMD agar negara dapat mengelola secara langsung sumber daya batubara yang dimiliki. Namun, keterlibatan badan usaha swasta dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya masih diperkenankan dengan batasan-batasan tertentu yang diatur oleh Pemerintah dan bersifat sementara, sebagaimana yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD 1945 seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012, Paragraf [3.12], Halaman 101. Hal ini juga sejalan dengan tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945 di mana Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara, c.q. Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Ketentuan ini juga linear dengan ketentuan divestasi saham yang harus dilakukan oleh pemegang IUPK secara bertahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga, pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan batubara yang selama ini masih didominasi oleh badan usaha swasta tidak menyalahi ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan keterangan yang kami sampaikan tersebut di atas, maka kami berkesimpulan: 1. Bahwa dalam tahapan perencanaan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 DPD RI telah 74 dilibatkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; 2. Bahwa dalam tahapan pembahasan RUU Minerba DPD RI menyampaikan pandangan dan pendapat di rapat Panja DPR RI; dan Bahwa untuk ketentuan Pasal 169A tidak bertentangan dan masih sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945 [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, pihak Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, Keterangan Presiden secara tertulis bertanggal 19 Oktober 2020, yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2020, serta Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 11 November 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 November 2020, mengemukakan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON (BODEM GESCHIL) PERMOHONAN UJI FORMIL Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) formil karena menganggap UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945, yang pada intinya menurut Para Pemohon adalah sebagai berikut: a. Proses pembentukan UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 karena ketika pembahasan RUU Minerba tidak ikut melibatkan DPD RI, sehingga melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945; dan b. Proses pembentukan UU Minerba bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) UU P3 serta Pasal 170 UU MD3, karena tidak melibatkan DPD RI dalam pembahasan rancangan UU Minerba pada tingkat pertama. II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 75 2. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) juga diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan Para Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon tersebut, Pemerintah mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Ketentuan tersebut di atas dipertegas kembali dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam suatu 76 permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-V/2007), yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan tersebut, berakibat pada Pemohon akan dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) 77 untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan masing-masing Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya UU Minerba. Selain itu apakah memang benar terdapat kerugian kontitusional dari Para Pemohon yang bersifat khusus (specific) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang timbul dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Pertanyaan tersebut muncul diantaranya karena: a. Ada Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020) yang mengaku sebagai anggota DPD RI dan merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat tidak dilibatkannya DPD RI dalam pembahasan RUU Minerba, namun DPD RI sendiri sebagai lembaga negara tidak pernah mempersoalkan dugaan pelanggaran kewenangan konstitusional tersebut dengan mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berpandangan bahwa dalam permohonan tersebut sejatinya tidak jelas kapasitas Pemohon ini bertindak untuk dan atas nama DPD RI atau bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri/ pribadi; Hal ini sangat penting dan harus dipastikan dengan jelas agar dapat dilihat apakah betul Pemohon ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam mengajukan permohonan perkara a quo; Selain itu dalam permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, Pemohon I dan Pemohon II secara tegas menyatakan bertindak atas nama pribadi (perorangan) dan sekaligus sebagai “Ketua Panitia Perancangan UU DPD” dan “Anggota DPD”, justru ini semakin membuat tidak jelas kedudukannya serta hak konstitusional mana dari Para 78 Pemohon yang sebenarnya telah dirugikan dengan diberlakukannya UU Minerba; Andaikata memang benar DPD RI mempersoalkan keterlibatannya dalam pembentukan RUU Minerba, quod non, maka seharusnya pihak yang menjadi Pemohon adalah DPD RI dalam pengertian “lembaga negara” dan kemudian menunjuk perwakilannya yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama DPD RI dengan dilengkapi surat kuasa khusus atau surat tugas yang relevan untuk itu; Namun apabila diajukan oleh perorangan, maka Pemohon juga seharusnya menjelaskan hak konstitusional mana dari dirinya secara pribadi yang dirugikan atas pemberlakuan UU Minerba; b. Ada Pemohon perorangan (Pemohon I Perkara Nomor 64/PUU- XVIII/2020) yang mengaku dirugikan akibat pemberlakuan UU Minerba, namun justru kerugian konstitusional yang diuraikan dalam permohonannya adalah kerugian pemerintah daerah dan badan usaha publik atau privat; Andaikata memang benar perusahaan tempat Pemohon I bekerja yang mengalami kerugian akibat diberlakukannya UU Minerba, quod non, maka sesungguhnya yang layak untuk mengajukan pengujian UU Minerba adalah perusahan tersebut selaku “badan hukum publik atau privat” di wilayah hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK bukan malah Pemohon I selaku konsultan pertambangan di perusahaan tersebut; c. Ada juga pemohon yang mengaku sebagai badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan yang merasa dirugikan akibat adanya pemberlakuan UU Minerba, namun justru malah kerugian konstitusional yang diuraikan dalam permohonannya adalah kerugian konstitusional dari DPD sebagai lembaga negara; Apalagi tidak ada relevansinya sama sekali antara badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dengan instansi pemberi izin usaha pertambangan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dan tidak pula ada hubungannya antara badan hukum 79 yang bergerak di bidang keagamaan dengan kekhususan yang didalilkan telah diberikan kepada pemegang KK atau PKP2B; d. Ada Pemohon yang menyatakan bertindak selaku kepala daerah sekaligus perorangan (Pemohon III dalam Perkara Nomor 60/PUU- XVIII/2020) yang mengaku hak konstitusionalnya dirugikan karena pada pokoknya merasa dirinya tidak pernah diminta pendapatnya atau dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap pembahasan UU Minerba; Padahal yang perlu digaris bawahi adalah apakah ada keharusan untuk melibatkan yang bersangkutan baik secara perorangan atau selaku kepala daerah yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilibatkan dalam prosesnya; e. Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dan Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) pada Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang dalam salah satu pokok permohonannya telah menyatakan bahwa pembahasan UU Minerba tidak pernah melibatkan partisipasi publik adalah merupakan suatu upaya pembangunan opini yang tidak berdasarkan fakta, karena pada kenyataannya ketiga Pemohon tersebut sudah pernah diundang dan hadir dalam forum yang diadakan Pemerintah sehubungan dengan pembahasan RUU Minerba (Vide Bukti T-1); atau f. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 juga sangat perlu dikaji kedudukan hukumnya karena tidak menjabarkan secara jelas terkait hak konstitusional mana atas diri mereka secara pribadi yang dirugikan atas pemberlakukan UU Minerba. Dalam permohonannya tersebut para pemohon justru menitik beratkan atas tidak dilibatkannya DPD RI dalam proses pembentukan UU Minerba, yang mana pada kenyataannya DPD RI sendiri selaku “lembaga negara” sudah pernah dimintai pendapatnya sebelum UU Minerba diberlakukan. Bahwa Para Pemohon perkara a quo dalam menjelaskan bentuk kerugian konstitusionalnya juga membahas terkait keberatannya terhadap Pasal 169A UU Minerba yang memberikan jaminan kepada perusahan pemegang KK/PKP2B untuk mendapatkan IUPK, yang menurut anggapan Para Pemohon berpotensi merugikan “BUMN/ BUMD” karena 80 tidak memiliki kesempatan melakukan pengelolaan secara langsung, padahal kedua pemohon sama sekali tidak ada kaitannya dengan BUMN/BUMD yang menjalankan usaha pengelolaan batubara. g. Pemohon II (Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M.) dalam Perkara Nomor 59/PUU- XVIII/2020 yang menerangkan bahwa dengan berlakunya UU Minerba telah menyebabkan hak pemohon yang berprofesi sebagai akademisi menjadi tidak berarti ketika proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang berlangsung dilakukan secara nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi adalah tidak mendasar, karena dengan diberlakukannya UU Minerba Pemohon II tetap dapat memberikan konstribusi sebagai akademisi di bidangnya, terlebih lagi kerugian yang didalilkan Pemohon II a quo sama sekali tidak bersifat spesifik, hal ini serupa dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PUU- XVI/2018 (Vide Bukti T-2) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XVI/2018 (Vide Bukti T-3); Pada kenyataannya Para Pemohon dalam Perkara Nomor 64/PUU- XVIII/2020 tidak dalam posisi yang terganggu, terkurangi dan/ atau setidak-tidaknya terhalangi kegiatan sehari-harinya karena keberadaan dari UU Minerba; Para Pemohon bukan pula perwakilan yang sah dari BUMN atau BUMD yang menganggap dirinya telah terdampak langsung dengan adanya Pasal 169A UU Minerba. Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 60/ PUU-XVIII/2020 dalam permohonan a quo juga tidak dapat membuktikan secara aktual dan nyata dari kerugian konstitusional dan kerugian potensial selaku perwakilan yang sah dari lembaga negara DPD karena menganggap lembaganya tidak ikut dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, serta tidak terdapat causal verband antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan UU Minerba yang dimohonkan pengujian. Dengan perkataan lain, permohonan Para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi norma yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Sehingga 81 menurut Pemerintah kedudukan hukum (legal standing) dari Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 (Vide Bukti T- 2 dan Bukti T-3), diketahui bahwa Majelis Hakim tetap dapat mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon walaupun persidangan telah masuk dalam materi pokok permohonan; Dalam Yurisprudensi tersebut, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan bahwa para pemohon dalam perkara Nomor 74/PUU- XVI/2018 dan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) setelah Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut dalam materi pokok perkara. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan perkara a quo maka dapat disimpulkan bahwa meskipun permohonan a quo telah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan dalam suatu Rapat Permusyawaratan Hakim yang membahas kedudukan hukum pemohon, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga dapat memutuskan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum pada akhir pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu, maka menurut Pemerintah adalah sudah tepat dan sepatutnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana dapat menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan, apakah Para Pemohon memang benar- benar memiliki kedudukan hukum sebagaimana dipersyaratkan Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah 82 Konstitusi terdahulu, diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 2-3/PUU-V/2007 (Vide Bukti T-4). IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA Terhadap materi permohonan Para Pemohon dalam 3 (tiga) perkara tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dibutuhkannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sebagai berikut: 1. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; Sebagai kekayaan alam Indonesia yang tidak terbarukan dan habis pakai, maka kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi Negara karena sifatnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diintrodusir oleh Pasal 33 UUD 1945 tersebut, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara dengan tujuan agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Apabila mengacu pada Putusan MK Nomor 002/PUU-l/2003 tanggal 21 Desember 2004 halaman 208 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, maka pengertian "dikuasai oleh negara" harus dimaknai mencakup sebagai penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud; Rakyat secara kolektif dikonstruksikan UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan 83 (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Putusan MK tersebut sejalan dengan pendapat dari Bagir Manan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 49 Nomor 3 tanggal 21 September 2019, yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak menguasai negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan pertambangan oleh Negara bukan merupakan suatu pemilikan tetapi Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengurusan atas segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pertambangan; Artinya bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan dari Pasal 33 UUD 1945, dimana konsep “dikuasai oleh negara” tersebut sebenarnya telah dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 UU Minerba yang mengatur bahwa “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan”. 3. Dalam pengertian yang demikian tersebut, penguasaan dalam arti kepemilikan perdata yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dikuasai oleh negara, tergantung pada dinamika perkembangan kondisi kekayaan masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah: (i) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 84 Dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, halaman 209 dan 210 dinyatakan bahwa untuk menilai apakah suatu cabang produksi bernilai penting bagi negara atau menguasai hajat hidup orang banyak, sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan/atau tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. 4. Iskandar Zulkarnain dalam bukunya berjudul “Dinamika dan peran pertambangan rakyat di Indonesia” halaman 33-34 yang diterbitkan oleh LIPI Jakarta tahun 2007 menjelaskan secara umum konsepsi kewenangan pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam (SDA) terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu: a. Sumber daya alam milik negara (state property). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya berada dalam penguasaan negara. Dengan demikian, pemanfaatannya pun diatur oleh negara. Sumber daya alam alam seperti gas alam, hutan, minyak bumi, bahan mineral dan batubara termasuk dalam kategori ini. b. Sumber daya alam milik pribadi (private property). Sumber daya ini dapat dimiliki secara pribadi tetapi pengelolaannya harus tetap sejalan dengan norma-norma yang ditetapkan Negara. Menyadari bahwa pengelolaannya pun harus melibatkan aspek kelestarian, maka pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara eksesif, sebagai contoh lahan pertanian. c. Sumber daya alam milik bersama (common property). Sumber daya dalam kategori ini dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat dan terikat dengan sistem sosial tertentu yang pengelolaannya juga harus memperhatikan aspek kelestarian. Kepemilikan dan pengelolaan tanah marga atau ulayat mencerminkan kategori ini; d. Sumber daya alam tidak bertuan (open access). Dalam konsep administrasi negara, secara prinsip, sebenarnya tidak ada sumber daya yang tidak bertuan di suatu negara. Namun demikian, dalam praktiknya, ketika status kepemilikan suatu sumber daya belum memiliki kejelasan, 85 setiap orang atau kelompok masyarakat merasa memiliki privilege untuk memanfaatkannya. Dengan menggunakan konsepsi hak dan kepemilikan sumber daya alam tersebut di atas, maka mineral dan batubara termasuk kategori sumber daya milik negara. Oleh karena itu, pengelolaannya secara normatif berada dalam penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Apabila dikaitkan lebih lanjut antara penguasaan sumber daya alam oleh Negara dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, maka kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang cakupannya wilayahnya lintas provinsi atau kabupaten, perlu diatur dalam skala nasional, sebagaimana yang telah diterapkan pada industri minyak dan gas bumi, serta pengaturan pengelolaan hutan; 6. Beberapa contoh permasalahan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan oleh pemerintah daerah, diantaranya adalah: a. Masih maraknya jual beli IUP dari satu perusahaan kepada perusahaan lain dan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Minerba menyebabkan penjualan IUP dari pemegang IUP kepada pihak lain tetap dilakukan; b. Masih banyak data IUP yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Bahwa semenjak adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemda”), terjadi peningkatan jumlah IUP yang signifikan; Tanpa adanya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah, maka penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan IUP menjadi tidak tepat sasaran. Dengan kondisi yang demikian tersebut, maka kewajiban pelaporan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat menjadi tidak berjalan; c. Pemerintah daerah tidak mengalokasikan cukup dana untuk kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, padahal mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU Minerba telah diatur bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka untuk mempersiapkan wilayah pertambangan; 86 d. Banyak konflik pertambangan yang terjadi antara pemegang IUP dengan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara baik, padahal idenya adalah pemerintah daerah dianggap lebih memahami aspek sosio- ekonomi masyarakat setempat; e. Izin pertambangan banyak diberikan tanpa mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan; Dokumen AMDAL yang dibuat sering bersifat copy paste dari dokumen AMDAL lain yang tidak menggambarkan kondisi real di lapangan dan jarang sekali ada upaya pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar syarat izin lingkungan tersebut; Permasalahan terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah daerah terkait penerbitan AMDAL. f. Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada umumnya pemberian izin pertambangan dilakukan melalui mekanisme perizinan dari Dinas Pertambangan dan Energi, namun banyak ditemukan Kepala Dinas yang menjabat tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi terkait pertambangan; g. Kurangnya teknologi pemerintah daerah dalam pertambangan, sebagai contoh masih banyak daerah yang tidak memiliki Geospacial Information System (GIS) dalam pengukuran wilayah izin usaha pertambangan; dan h. Kurangnya Inspektur Tambang dalam praktik pengawasan kegiatan pertambangan, karena sebagian besar provinsi dan kabupaten/ kota tidak mempunyai inspektur tambang yang merupakan jabatan fungsional. 7. Sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya alam Indonesia, Negara sebisa mungkin harus mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan yang paling utama memiliki tanggungjawab untuk memberikan nilai tambah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dalam pelaksanaanya, pertambangan mineral dan batubara menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: 87 a. Terdapat beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang tidak implementatif dan belum cukup diatur, sebagai contoh: (i) Permasalahan antar sektor terkait kewenangan perizinan pengolahan dan pemurnian; (ii) Tidak adanya peningkatan kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit mineral dan batubara; (iii) Masih belum konsistennya kebijakan peningkatan nilai tambah; (iv) Adanya anggapan bahwa divestasi saham menghambat investasi; (v) Penyempurnaan pertambangan rakyat; (vi) Pengaturan khusus izin pengusahaan batuan; (vii) Isu lingkungan yang masih menjadi masalah; (viii) Penguatan peran BUMN; dan (ix) Kelanjutan operasional pemegang KK/ PKP2B. b. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan penyelarasan dengan UU Pemda yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; c. Adanya kebutuhan untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa beberapa pasal dalam undang- undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. 8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR memandang penting untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai upaya untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batubara agar dapat lebih memberikan kontribusi nyata bagi Negara dan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam pelaksanaanya tentu saja mengacu pada asas manfaat, asas keadilan yang merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, kepastian hukum, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. 88 BAHWA PADA POKOKNYA PEMERINTAH MENOLAK SELURUH DALIL- DALIL YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA PEMOHON PERKARA A QUO KECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH PEMERINTAH. Terhadap Permohonan Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, Pemerintah akan memberikan penjelasan sebagai berikut: Pemohon a quo beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya UU Minerba, karena: a. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan DPD sehingga melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945; dan b. Pembentukan UU Minerba tidak melibatkan DPD dalam pembahasannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) UU P3 dan Pasal 170 UU MD3. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon tersebut dan oleh karena memiliki persamaan pokok dengan salah satu bagian dari pokok permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, maka untuk tujuan efisiensi dan tanpa mengurangi rasa hormat Pemerintah kepada Pemohon dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah akan menanggapinya bersama-sama dalam uraian Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 di bawah ini. V. PETITUM Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) terhadap Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI: 1. Menolak permohonan provisi Para Pemohon perkara Nomor: 60/PUU- XVII/2020 untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tetap berlaku dan mengikat; 89 DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya (void) atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 169A UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 18 A ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 serta memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan proses pembentukan UU Minerba telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tetap berlaku dan mengikat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, Presiden juga telah menyampaikan keterangan tambahan untuk menjawab pertanyaan dari para hakim konstitusi, sebagai berikut: I. BUKTI KETERLIBATAN PEMOHON VI (IR. BUDI SANTOSO), PEMOHON VII (ILHAM RIFKI NURFAJAR) DAN PEMOHON V (DR. MARWAN BATUBARA, M.SC) DALAM PARTISIPASI PUBLIK PEMBENTUKAN UU MINERBA Bahwa dalam persidangan sebelumnya salah satu dari Hakim Panel, yaitu Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih meminta Pemerintah untuk dapat membuktikan fakta adanya keterlibatan dari Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dan Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) dalam proses pembentukan UU Minerba sebagaimana 90 yang telah Pemerintah uraikan dan bacakan pada huruf c halaman 55 Keterangan Presiden tanggal 21 Oktober 2020. Terhadap permintaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: Terkait pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, dengan ini sekaligus penegasan Pemerintah atas fakta-fakta keterlibatan Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar), Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dan juga Pemohon V (Dr. Marwan Batubara M.Sc) dalam proses pembentukan UU Minerba, yang akan diuraikan sebagai berikut: a. PEMOHON VII (ILHAM RIFKI NURFAJAR) Bahwa Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) sudah pernah diundang dan ikut hadir dalam forum yang diadakan Pemerintah sebagai sarana partisipasi publik dalam proses pembentukan UU Minerba tanggal 9 Oktober 2019; Sehubungan dengan penjelasan pada bagian ini, selain telah diuraikan pada poin huruf c halaman 55 Keterangan Presiden, Pemerintah juga telah menguraikan keterlibatan Pemohon VII dalam poin huruf e halaman 11 dan 12 Keterangan Presiden, karena kedua penjelasannya sama-sama mengacu pada fakta yang terungkap dalam Bukti T-1. Apabila mencermati kembali Bukti T-1 yang telah diajukan oleh Pemerintah, terdapat beberapa lampiran bukti yang membuktikan bahwa Pemohon VII ikut terlibat dalam diskusi publik pembentukan UU Minerba, diantaranya: (i) Daftar hadir diskusi publik tanggal 9 Oktober 2019, yang dikutip sebagai berikut: NO NAMA UNIT/ INSTASI NO HP/EMAIL 1. .. 2. … 3. Ilham Rifki PERMATA 0815… (ii) Notulensi diskusi publik pada tanggal 9 Oktober 2019, dimana Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) telah hadir sebagai perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan (PERMATA) dan telah memberikan saran dan masukannya dalam diskusi tersebut, yang dikutip sebagai berikut: 91 “6. PERMATA - Berharap konstitusi terhadap pengimplementasian inkonsistensi dalam Penegakan Peraturan. - Tumpang tindih Regulasi. - Pandangan publik akan pertambangan PERMATA juga meng-counter antaranya: I. Pembinaan dan Pengawasan Pertama Inspektur Tambang penegasan konsep dalam hal pengaturan dari pusat tapi perlu ada wakil regional di daerah. II. IPR banyak sekali yang akan di bahas pendekatan dan sistem serta dampak lingkungan seperti apa.” (iii) Foto-foto ketika berlangsungnya diskusi publik tanggal 9 Oktober 2019; (iv) Foto bersama setelah diskusi publik tanggal 9 Oktober 2019, dan juga diperkuat kembali dengan bukti foto Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar) seorang diri pada diskusi publik tanggal 9 Oktober 2019. (Vide Bukti T-43) b. PEMOHON VI (Ir. BUDI SANTOSO) Bahwa terhadap Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) selaku perwakilan dari CIRRUS (Center for Indonesian Resources Strategic Studies) juga sudah pernah diundang dan hadir dalam forum diskusi publik yang diadakan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Februari 2020 yang membahas tentang rencana amandemen Pasal 169 UU Minerba, sebagaimana dapat dibuktikan dari foto yang bersangkutan dalam forum diskusi tersebut (Vide Bukti T-44). Lebih lanjut, fakta keterlibatan Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dalam forum diskusi publik pembentukan UU Minerba tersebut bersesuaian dengan keterangan tertulis yang dibuat oleh Bambang Gatot Ariyono tanggal 11 November 2020 selaku pimpinan rapat dalam diskusi publik tersebut (Vide Bukti T-45) dan keterangan tertulis dari Muhammad Aditya Putra tanggal 11 November 2020 selaku peserta diskusi publik (Vide Bukti T-46); Dalam keterangan tertulisnya, Bambang Gatot Ariyono menjelaskan bahwa dalam forum diskusi publik tanggal 3 Februari 2020 dirinya telah menyampaikan rencana amandemen Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan membenarkan kehadiran Pemohon VI (Ir. Budi Santoso) dalam forum tersebut, yang akan dikutip sebagai berikut: “4. Bahwa dalam forum diskusi publik tersebut saya telah memaparkan beberapa materi yang berkaitan dengan pembentukan UU 3/2020, 92 khususnya terkait dengan rencana amandemen Pasal 169 Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009, diantaranya adalah: a. Bahwa pengaturan mengenai PKP2B telah di atur dalam beberapa instrumen hukum peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu: (i) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; (ii) Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta; (iii) Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor; dan (iv) Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. b. Bahwa pemegang PKPB2B berhak untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pengelolaan pertambangan sepanjang memenuhi persyaratan yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Bahwa rencana perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 khususnya dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara; d. Bahwa dengan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK, maka penerimaan negara dalam bentuk dana hasil produksi batubara (DHPB) akan meningkat; dan e. Bahwa Pemerintah juga sedang berupaya untuk mengevaluasi aspek eksplorasi, teknis pertambangan, konservasi batubara dan lingkungan dalam kegiatan usaha pertambangan. 5. Bahwa berdasarkan pengamatan saya secara langsung ketika memimpin diskusi publik tersebut, saya melihat dan mengetahui bahwa forum tersebut telah dihadiri oleh: a. Ir. Budi Santoso selaku perwakilan dari Center for Indonesian Resources Strategic Studies (CIRRUS); dan b. Dr. Marwan Batubara, M.Sc selaku perwakilan dari Indonesian Resources Studies (IRESS). 6. Bahwa terhadap pemaparan materi yang telah saya sampaikan, kedua peserta di atas juga telah menyampaikan pendapat dan pandangannya masing-masing; c. PEMOHON V (Dr. MARWAN BATUBARA, M.Sc) Bahwa terhadap Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 ternyata juga sudah pernah diundang dan hadir dalam forum yang diadakan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Februari 2020 93 yang membahas tentang rencana amandemen Pasal 169 UU Minerba, yang bertempat di Gedung Muhammad Sadli Lantai 5, Ditjen Minerba; Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) pada saat itu hadir untuk mewakili Indonesian Resources Studies (IRESS) sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Daftar hadir diskusi publik tanggal 3 Februari 2020, yang dikutip sebagai berikut: (Vide Bukti T-47) No NAMA JABATAN UNIT 36. .. 37. … 38. Marwan B IRESS (ii) Foto kehadiran Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) pada forum diskusi publik tanggal 3 Februari 2020. (Vide Bukti T-48) Bahwa kedua bukti keterlibatan Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) dalam proses pembentukan UU Minerba tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan tertulis yang dibuat Bambang Gatot Ariyono tanggal 11 November 2020 yang telah dikutip di atas (Vide Bukti T-45) dan keterangan tertulis yang dibuat Muhammad Aditya Putra tanggal 11 November 2020 (Vide Bukti T-46), serta keterangan saksi-saksi yang akan Pemerintah hadirkan dalam persidangan berikutnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada keragu-raguan dan telah terbukti menurut hukum bahwa baik Pemohon VI (Ir. Budi Santoso), Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar), maupun Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M.Sc) dalam Perkara Nomor 60/ PUU-XVIII/2020 telah ikut dilibatkan dalam diskusi publik pembentukan UU Minerba. Hal ini sekaligus untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa ketiga pemohon tersebut tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU Minerba dalam perkara a quo. Bahwa Pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa pelibatan unsur publik merupakan salah satu elemen penting dan sebagai upaya yang dapat Pemerintah lakukan untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam pembentukan UU Minerba. Unsur-unsur publik yang telah Pemerintah libatkan, 94 diantaranya dapat dibaca dari Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26.Und/30/SJN.R/2020 tanggal 28 Januari 2020 (Vide Bukti T-49), yang terdiri dari Indonesian Corruption Watch, Jaringan Advokasi Tambang, Pusat Studi Hukum, Energi, dan Pertambangan, Wahana Lingkungan hidup Indonesia, Djakarta Mining Club, Indonesian Parliamentary Center, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, Trend Asia, dan sebagainya. II. PERPANJANGAN KK/ PKP2B MENJADI IUPK TIDAK BERLAKU OTOMATIS Bahwa Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih juga meminta Pemerintah mempertegas maksud dari frasa “jaminan perpanjangan” yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 169A UU Minerba, apa memang benar berlaku serta-merta/ otomatis dan apakah ada perbedaan persyaratan yang dibutuhkan apabila mengacu pada ketentuan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang ketentuannya mengatur sebagai berikut: “(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.” Terhadap permintaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: Bahwa sebagaimana yang telah Pemerintah sampaikan di halaman 34 - 35 Keterangan Presiden, yang menerangkan bahwa “jaminan perpanjangan” bagi para pemegang KK/ PKP2B menjadi IUPK tidak berlaku secara otomatis, karena pemegang KK/PKP2B yang ingin memperoleh IUPK sebagai kelanjutan KK/PKP2B juga wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang serupa dengan persyaratan yang diterapkan kepada pemegang IUPK operasi produksi yang di atur dalam Pasal 86 Undang-Undang 95 Nomor 4 Tahun 2009; Bahkan jika dilihat lebih seksama, Pemerintah justru menetapkan persyaratan yang lebih ketat bagi pemegang KK/PKP2B apabila dibandingkan dengan persyaratan pemegang IUPK operasi produksi pada umumnya, yaitu adanya keharusan peningkatan penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak, penyesuaian wilayah dalam bentuk rencana pengembangan seluruh wilayah, dan kewajiban untuk melaksanakan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara di dalam negeri, dimana ketentuan tersebut hanya mengikat pemegang KK/ PKP2B, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 169A ayat (2) dan ayat (4) UU Minerba. Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial, bagi pemegang KK/PKP2B yang ingin memperoleh perpanjangan dalam bentuk IUPK kelanjutan dari KK/PKP2B juga harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan, yaitu: a. Melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; b. Adanya kewajiban untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, serta barang dan jasa dari dalam negeri; c. Adanya penyesuaian luas wilayah; d. Penambahan penerimaan Negara; e. Adanya kewajiban divestasi; dan f. Tambahan persyaratan dari aspek hukum, administratif, teknis, finansial dan pengelolaan lingkungan. Contoh konkrit adanya penambahan persyaratan di luar dari persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang di atur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, dapat dibaca dari ketentuan Pasal 31 Amandemen Kontrak Karya yang dibuat oleh dan antara PT GAG Nikel dengan Pemerintah pada tanggal 12 April 2017, yang akan dikutip sebagai berikut: “PASAL 31 JANGKA WAKTU Ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dari Persetujuan dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan ketentuan sebagai berikut: 31. Perusahaan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan dalam bentuk izin usaha di bidang pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah dapat memberikan 96 kelanjutan operasi pertambangan APABILA PERUSAHAAN MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM AMANDEMEN, yaitu: a. Pengolahan dan Pemurnian dalam negeri, b. Kewajiban pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang-barang dan jasa dalam negeri, c. Penyesuaian luas wilayah, d. Penerimaan Negara, e. Divestasi, dan f. Persyaratan aspek hukum, administratif, teknis, finansial dan pengelolaan lingkungan. PEMERINTAH AKAN MENYAMPAIKAN SECARA TERTULIS KEPADA PERUSAHAAN APABILA TERDAPAT SUATU PENILAIAN DARI PEMERINTAH BAHWA PERUSAHAAN, SECARA MATERIAL, TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA DALAM PARAGRAF INI. Para Pihak akan mendiskusikan penilaian Pemerintah tersebut dan Perusahaan setuju untuk melakukan perbaikan terhadap ketidakpatuhan dimaksud sesegera mungkin. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan kutipan Amandemen Kontrak Karya tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perpanjangan jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang KK/PKP2B tidak berlaku otomatis, artinya perpanjangan hanya dapat diberikan apabila terhadap pemegang KK/PKP2B telah dilakukan evaluasi dan memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pemerintah tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 169 B ayat (4) UU Minerba, yang akan dikutip sebagai berikut: “(4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik” Bahwa selain bentuk persyaratan perpanjangan yang sama (bahkan lebih ketat), yang telah Pemerintah terapkan kepada pemegang KK/PKP2B yang ingin mendapatkan IUPK perpanjangan, Pemerintah juga telah menerapkan ketentuan yang sama pula dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban serta larangan yang berlaku bagi kedua pemegang IUPK operasi produksi dan pemegang IUPK kelanjutan dari KK/ PKP2B. 97 Hal tersebut dapat dibaca dari ketentuan Pasal 172 A UU Minerba yang akan dikutip sebagai berikut: “Pasal 172 A Ketentuan terkait hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian kecuali yang ditentukan lain dalam Undang- Undang ini” Dengan demikian, maka perpanjangan yang diberikan kepada pemegang KK/PKP2B jelas tidak bersifat diskriminatif, karena faktanya baik syarat perpanjangannya maupun ketentuan hak dan kewajiban serta larangan yang melekat padanya juga berlaku sama dengan yang telah diterapkan kepada pemegang IUPK operasi produksi lainnya, karena sepenuhnya telah didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan dan kepastian investasi yang wajar diberikan dalam kegiatan usaha pertambangan yang beresiko tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berharap agar Mahkamah Konstitusi juga sependapat dengan pandangan Pemerintah, khususnya dalam kaitannya dengan pemahaman jaminan hak perpanjangan jangka waktu tidak berlaku secara otomatis, karena ada hal-hal yang perlu dipenuhi oleh pemegang KK/PKP2B agar mendapatkan IUPK perpanjangan tersebut; Selain itu, Pemerintah juga berharap agar Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa jaminan perpanjangan waktu yang diberikan kepada pemegang KK/PKP2B bukan untuk membedakan perlakuan, melainkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai upaya Pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan negara yang lebih superior dalam pengelolaan pertambangan, sebagaimana juga telah ditegaskan oleh kuasa hukum dari Pemohon Perkara 60/PUU-XVIII/2020, Dr. Ahmad Redi, S.H. M.H., ketika memberikan keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 (Vide Bukti T-5). III. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Bahwa Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih juga meminta konfirmasi apakah memang ada kewenangan pemerintah daerah yang tereduksi sejak pemberlakukan UU Minerba dan apakah masih ada perizinan terkait lainnya yang masih menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. 98 Terhadap permintaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: Bahwa apabila mengacu pada halaman 209 dan 210 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003, telah dinyatakan secara tegas bahwa untuk menilai apakah suatu cabang produksi bernilai penting bagi Negara atau menguasai hajat hidup orang banyak, sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat; Dengan menggunakan konsepsi hak dan kepemilikan sumber daya alam tersebut di atas, maka mineral dan batubara termasuk dalam kategori sumber daya alam milik Negara yang pengelolaannya dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa apabila dikaitkan antara penguasaan sumber daya alam oleh Negara dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, maka kegiatan usaha tertentu yang cakupan wilayahnya lintas provinsi atau kabupaten, perlu diatur dalam skala nasional, sebagaimana yang telah diterapkan secara baik dalam industri minyak dan gas bumi, serta pengaturan pengelolaan hutan. Bahwa apabila mencermati industri pertambangan yang bersifat holistik, maka kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak melulu hanya berkaitan dengan izin usaha pertambangan semata; Artinya dengan diberlakukannya UU Minerba tidak serta-merta membuat seluruh kewenangan atas “seperangkat” perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (termasuk izin pendahuluannya) ikut menjadi beralih kepada pemerintah pusat seluruhnya; Perlu dipahami bersama bahwa perizinan untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya sebatas pada dibutuhkannya IUPK saja, akan tetapi masih ada banyak perizinan atau persyaratan yang sangat erat kaitannya dengan pengelolaan mineral dan batu bara yang juga harus diperhatikan dan dipenuhi oleh para pelaku usaha di bidang ini, yang kewenangan terhadap perizinan atau persyaratan tersebut masih dipegang penuh oleh pemerintah daerah, diantaranya adalah: a. Rekomendasi tentang penggunaan kawasan hutan, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, diketahui bahwa ada persyaratan 99 rekomendasi Gubernur setempat yang wajib dipenuhi sebelum diterbitkannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Bahwa Rekomendasi Gubernur ini diperlukan bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan yang wilayah pertambangannya masuk dalam kawasan hutan; b. Izin Lokasi, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi secara tegas di atur bahwa kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c. Izin Lingkungan apabila mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas telah diatur bahwa dalam hal untuk perlindungan lingkungan hidup baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait AMDAL, UKL-UPL, dan termasuk Izin Lingkungan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juga telah diatur bahwa Gubernur dan Bupati/ Walikota berwenang untuk menerbitkan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Bahkan jika dicermati secara baik, izin usaha pertambangan operasi produksi tidak akan diterbitkan sebelum dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya diterbitkan oleh masing-masing pemerintah daerah yang berwenang tersebut. d. Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, jika mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri secara tegas telah diatur bahwa Gubernur dan Bupati/ Walikota berwenang untuk menerbitkan persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang lokasinya berada di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal; Bahwa 100 Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diperlukan bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan yang melakukan kegiatan bongkar muat batubara dalam pelabuhan pengumpan lokal; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh perangkat perizinan-perizinan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diterbitkan oleh pemerintah pusat, melainkan sebagian besar dari kewenangan perizinan tersebut masih melekat pada pemerintah daerah. Bahwa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah yang di atur dalam UU Minerba sendiri, ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Minerba telah mengatur bahwa pemerintah daerah dapat didelegasikan untuk menerbitkan sejumlah perizinan tertentu, diantaranya yaitu nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau perizinan, seperti izin pertambangan rakyat dan izin penambangan batuan; Dalam proses pengujian dan konsultasi publik dengan pemerintah daerah melalui perangkat di Dinas-Dinas ESDM daerah, tidak ada keberatan dari pemerintah daerah berkaitan dengan hal-hal tersebut. (Vide Bukti T-17 s.d T-28) Lebih lanjut, jika berbicara lebih khusus terhadap seluruh kewenangan yang berkenaan dengan KK/PKP2B yang bersifat strategis, senyatanya pengawasan terhadap para pemegang KK/ PKP2B telah menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya, baik sejak pengaturan pengelolaan pertambangan masih dalam format perjanjian karya atau kontrak karya berdasarkan UU 1/1967 dan Keppres 75/ 1996 maupun ketika pengaturan pengelolaan pertambangan telah bertransformasi menjadi IUPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan, termasuk UU Minerba yang baru. Sehingga dengan kata lain, tidak ada kewenangan pemerintah daerah terkait perpanjangan jangka waktu pengelolaan pertambangan dari KK/PKP2B menjadi IUPK yang tereduksi, karena sejak awal memang seluruh kewenangan terkait KK/PKP2B tidak pernah diberikan kepada pemerintah daerah. Bahwa Pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa perizinan di bidang pertambangan harus diberikan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan 101 evaluasi yang seksama; Pemerintah berpendapat berdasarkan bukti dan penilaian yang komprehensif bahwa terkait pembagian kewenangan, khususnya pengelolaan kegiatan usaha pertambangan oleh pemerintah daerah, belum mencapai tujuan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan cenderung timbul beberapa permasalahan di berbagai daerah. Bahwa namun demikian, walaupun tidak seluruh kewenangan penerbitan perizinan pertambangan diberikan kepada pemerintah daerah, namun faktanya manfaat ekonomi yang diterima pemerintah daerah jauh lebih besar dari manfaat ekonomi yang diterima pemerintah pusat, sebagaimana dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 129 UU Minerba dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berharap Majelis Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa adanya pembagian kewenangan dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang di atur dalam UU Minerba merupakan bentuk keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Apalagi tata kelola sumber daya alam nasional (dalam hal ini bidang pertambangan) memerlukan perhatian khusus yang tepat agar beberapa permasalahan yang selama ini timbul akibat kewenangannya berada di pemerintah daerah tidak terjadi lagi. IV. TIDAK ADA NORMA BARU YANG DISISIPKAN DALAM RUU MINERBA SETELAH PERSETUJUAN CARRY OVER DIBERIKAN, SELAIN DARI NORMA YANG TELAH MASUK DALAM DAFTAR INVENTARIS MASALAH SEBELUM CARRY OVER Bahwa Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic P. Foekh juga meminta konfirmasi terkait materi Keterangan Presiden pada halaman 52 (Vide Bukti T-39), yang pada pokoknya menyatakan ada kekhawatiran penambahan norma baru dalam RUU Minerba setelah dilakukan carry over, padahal norma baru tersebut tidak pernah ada dalam pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) pada periode sebelumnya. 102 Atas permintaan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic P. Foekh tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: Pemerintah mengapresiasi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mencermati materi muatan RUU Minerba, baik ketika RUU Minerba masih dalam tahap pembahasan oleh para anggota DPR periode 2014- 2019 maupun setelah RUU Minerba dilakukan carry over berdasarkan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRRI/II/ 2019-2020 tanggal 22 Januari 2020 (Vide Bukti T-15). Mengacu pada Risalah Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM tanggal 12 September 2019 dan tanggal 25 September 2019, diketahui bahwa jumlah DIM RUU Minerba yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Komisi VII DPR adalah sebanyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) DIM RUU Minerba (Vide Bukti T-7 dan Bukti T-9); Jumlah DIM RUU Minerba tanggal 12 dan 25 September 2019 tersebut sama dengan jumlah DIM RUU Minerba yang dibahas dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM pada tanggal 13 Februari 2020; Jumlah DIM RUU Minerba tanggal 12 dan 25 September 2019 serta 13 Februari 2020 di atas juga bersesuaian dengan jumlah DIM RUU Minerba yang menjadi pembahasan Komite II DPD, sebagaimana yang dapat dilihat dari Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD tanggal 27 April 2020 (Vide Bukti T-32); Jumlah DIM RUU Minerba tanggal 12 dan 25 September 2019, tanggal 13 Februari 2020 dan tanggal 27 April 2020 di atas kembali bersesuaian dengan jumlah DIM RUU Minerba yang disampaikan dalam Laporan Ketua Panja RUU Minerba kepada Komisi VII DPR mengenai hasil pembahasan Panja atas RUU Minerba tanggal 11 Mei 2020. Jumlah DIM RUU Minerba tanggal 12 dan 25 September 2019, tanggal 13 Februari 2020, tanggal 27 April 2020 dan tanggal 11 Mei 2020 tersebut juga dikuatkan dengan jumlah DIM RUU Minerba yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPR, sebagaimana tercermin dalam Risalah Rapat Paripurna DPR tanggal 12 Mei 2020 (Vide Bukti T-36). 103 Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam kesempatan yang baik ini Pemerintah memberikan konfirmasi bahwa tidak ada penambahan norma baru dalam RUU Minerba setelah adanya persetujuan carry over berdasarkan Pasal 71 A UU P3, selain daripada norma yang telah dimasukkan dalam DIM RUU Minerba sebelum dilakukan carry over. [2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden/Pemerintah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-49. Sesuai perintah majelis, pada saat pengesahan bukti tersebut kemudian diubah tandanya menjadi Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK- 49 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Partisipasi Publik tanggal 9 Oktober 2019; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVI/2018; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XVI/2018; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/ PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2- 3/PUU-V/2007; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- XII/2014; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R- 29/Pres/06/2018 bertanggal 5 Juni 2018 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah Untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 September 2019 dengan agenda Pembahasan DIM masalah RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 September 2019 agenda Pembahasan DIM RUU Minerba; 104 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Risalah Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VII DPR RI tanggal 25 September 2019; 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Menteri ESDM Nomor 393/30/MEM.B/2019 tanggal 24 September 2019 perihal DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat DPR Nomor LG/14948/DPR RI/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Undangan Rapat Kerja untuk tanggal 12 September 2019 dengan agenda rapat Pembahasan DIM RUU Minerba kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan; 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat DPR Nomor LG/16007/DPR RI/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal undangan rapat kerja kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan; 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat DPR Nomor LG/16113/DPR RI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 perihal Penjadwalan Ulang Rapat Kerja kepada kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan; 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Catatan Rapat Kerja Badan Legislasi Dengan Menkumham dan PPUU DPD RI dalam rangka pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020; 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019- 2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020; 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Tata Tertib; 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara Provinsi Nangroe Aceh Darusalam pada tanggal 27 April 2015 s.d. 30 April 2015; 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengumpulan Data Provinsi Kalimantan Timur RUU Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Notulensi Rapat Pembahasan tentang Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Sesi 2) Tanggal 9 Oktober 2019 di Gedung 105 Muhamad Sadli I Lantai 5 Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tanggal 9 s.d. 11 Januari 2020 di Hotel Marriot Jalan Ring Road Utara, Kaliwaru, Condongcatur, Kec. Depok Yogyakarta 55283; 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 21 s.d. 23 November 2019 di Swiss Belhotel Makassar Jalan Ujung Pandang Nomor 8 Bontoala Kec. Makasar Kota Makassar Sulawesi Selatan 90111; 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Notulensi Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 21 s.d. 23 November 2019 di Swiss Belhotel Makasar Jalan Ujung Pandang Nomor 8 Bontoala Kec. Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan 90111; 23. Bukti T-23 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 7 November 2019 di Aston Hotel Palembang Jalan Jenderal Basuki Rachmat Nomor 189 Talang Aman, Kota Palembang, Sumatera Selatan; 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Notulen Rapat Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 7 November 2019 di Palembang; 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 14 s.d. 16 November 2019 di Four Points by Sheraton Balikpapan Jalan Pelita Nomor 19 Sepingan Raya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur; 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Notulensi Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 14 s.d. 16 November 2019 di Four Points by Sheraton Balikpapan 106 Jalan Pelita Nomor 19 Sepingan Raya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur; 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 22 s.d. 24 Januari 2020 di Ruang Rapat Hotel Crowne Plaza Bandung Jalan Lembong Nomor 19 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40111; 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Notulensi Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 22 s.d. 24 Januari 2020 di Ruang Fotokopi Rapat Hotel Crowne Plaza Bandung Jalan Lembong Nomor 19 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40111; 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Risalah Rapat Dengar Pendapat Antara Komisi VII DPR dengan beberapa stake holders dalam penyempurnaan rumusan RUU Minerba yaitu: a. Risalah Rapat tanggal 17 Desember 2015; b. Risalah Rapat tanggal 4 Februari 2016; dan c. Risalah Rapat tanggal 17 Februari 2016. 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019- 2020 tanggal 17 Desember 2019 tentang Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024; 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat DPR RI Nomor LG/05225/DPR RI/IV/2020 tanggal 22 April 2020 perihal undangan rapat kerja untuk memberikan pandangan dan masukan atas RUU Minerba melalui virtual meeting untuk memenuhi protokol waspada Covid-19; 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Pimpinan Komite II DPD tanggal 27 April 2020; 33. Bukti PK-33 : Fotokopi Daftar Hadir Anggota Panja RUU Minerba Komisi VII DPR- RI tanggal 27 April 2020; 34. Bukti PK-34 : Fotokopi Masukan Komite II DPD RI terkait Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara; 35. Bukti PK-35 : Fotokopi Daftar Hadir Anggota Komisi VII DPR tanggal 11 Mei 2020; 36. Bukti PK-36 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020; 37. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-175/KF/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Penyampaian Tanggapan dan Pemarafan atas Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang 107 Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara (DIM RUU Perubahan UU Minerba); 38. Bukti PK-38 : Fotokopi Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 614/M-IND/IX/2019 tanggal 19 September 2019 perihal Tanggapan atas Permohonan Paraf; 39. Bukti PK-39 : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 40. Bukti PK-40 : Fotokopi Surat Nomor 1734/06/SJN.R/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Penundaan Pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019; 41. Bukti PK-41 : Fotokopi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, tanggal 16 September 2014; 42. Bukti PK-42 : Fotokopi Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, tanggal 2 April 2020; 43. Bukti PK-43 : Foto Pemohon VII (Ilham Rifki Nurfajar); 44 Bukti PK-44 : Foto Pemohon VI (Ir. Budi Santoso); 45 Bukti PK-45 : Fotokopi Surat Pernyataan/Affidavit Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM tanggal 11 November 2020, yang telah di legalisasi oleh Emmyra Fauzia Kirana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan No. 925/EFK/XI/Leg/2020-R2 tanggal 11 November 2020; 46. Bukti PK-46 : Fotokopi Surat Pernyataan/Affidavit Muhamad Aditya Putra tanggal 11 November 2020, yang telah di legalisasi oleh Emmyra Fauzia Kirana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan Nomor 926/EFK/XI/Leg/2020-R2 tanggal 11 November 2020; 47. Bukti PK-47 : Fotokopi Daftar Hadir Forum Diskusi Publik tanggal 3 Februari 2020; 48. Bukti PK-48 : Foto Pemohon V (Dr. Marwan Batubara, M. Sc); 49. Bukti PK-49 : Fotokopi Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26.Und/30/SJN.R/2020 tertanggal 28 Januari 2020 perihal Undangan Sosialisasi dan Diskusi. [2.7] Menimbang bahwa selain menyampaikan keterangan lisan dan tertulis, Presiden juga mengajukan 1 (satu) saksi yakni Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., dan 3 (tiga) ahli yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal masing-masing pada tanggal 17 Juni 108 2021 dan 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1) Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M. 1. TUJUAN DAN URGENSI PERUBAHAN UU 4/2009 a. Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu dari pemenuhan kewajiban Negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945; b. Selanjutnya di dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 4 UU 4/2009 secara tegas diatur bahwa penguasaan Negara atas mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan; c. Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, halaman 209 dan 210 menyatakan bahwa untuk menilai apakah cabang produksi bernilai atau menguasai hajat hidup orang banyak, sepenuhnya dilakukan pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat; d. Urgensi dilakukannya perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 semata- mata dilakukan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk memenuhi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 4 UU 4/2009 tersebut, diantaranya supaya: (i) Menyesuaikan dengan 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas pengujian UU 4/2009; (ii) Terjadi sinkronisasi kewenangan dan data pemerintah pusat dan daerah; (iii) Optimalisasi pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca-tambang; (iv) Optimalisasi pelaksanaan dan mekanisme pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan mineral tertentu; 109 (v) Perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak dalam penerbitan IUP; (vi) Peningkatan dalam penegakan sanksi administratif maupun pidana untuk menegakkan kewajiban dan larangan. e. Selain urgensi di atas, tujuan dan manfaat dari perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 adalah: (i) Peningkatan penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk kewajiban tambahan kepada Pemegang IUPK sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan sebesar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dan juga peningkatan dana hasil produksi batubara (DHPB); dan (ii) Terjadi peningkatan nilai tambah batubara dalam bentuk pengembangan atau pemanfaatan batubara di dalam negeri untuk pertumbuhan ekonomi. 2. PROSES DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UU 3/2020 a. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dari apa yang saya alami, pembentukan UU 3/2020 telah memperhatikan aspek prosedural dan substansial berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta telah mempertimbangkan keseluruhan etika dan rasionalitas penerimaan publik; Oleh karenanya, tuduhan yang tanpa disertai bukti kepada kami bahwa perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 adalah pesanan oligarki dan kapitalis sangat melukai hati Pemerintah dan secara khusus seluruh jajaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, karena selain usulan perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 merupakan inisiatif DPR, faktanya tuduhan tersebut juga menafikkan kerja keras yang telah kami lakukan untuk meng-goal-kan ketentuan mengenai peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak atau bukan pajak yang akhirnya telah diadopsi dalam UU 3/2020; b. Bahwa ruang partisipasi dalam proses pembentukan UU 3/2020 telah dilakukan secara adil, karena Pemerintah menyadari bahwa partisipasi diperlukan karena 2 (dua) alasan utama, yaitu penguatan demokratisasi 110 dan penghargaan HAM dan penguatan keadilan serta keseimbangan dalam pengelolaan SDA minerba c. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pada saat saya menjabat sebagai Dirjen Minerba, saya dapat memastikan bahwa proses pembentukan UU 3/2020 mulai dari tahap perencanaan sampai pengundangan telah dilakukan sesuai hukum; Dari yang saya alami, jajaran Direktorat Jenderal Minerba beserta Menteri ESDM, Bapak Ignatius Jonan juga telah menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk kemudian melakukan pembahasan dengan Komisi VII DPR dan Komite II DPD selaku wakil Pemerintah sesuai amanat konstitusi, dan faktanya rapat-rapat pembahasan tersebut dilakukan dengan waktu yang cukup secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi, dan bahkan juga telah dilakukan secara online melalui berbagai platform media DPR yang tersedia, yang pada pokoknya: (i) Penyusunan RUU Minerba mulai dilakukan dan termasuk dalam prolegnas prioritas tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 10 April 2018 dan disampaikan ke Presiden tanggal 11 April 2018; (ii) Penunjukan wakil Pemerintah dan proses pembahasan RUU Minerba telah mulai dilakukan sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai 27 September 2019; (iii) Dalam rapat paripurna ke-VI masa persidangan II tahun 2019-2020 tanggal 22 Januari 2020, DPR, Pemerintah dan DPD telah menyepakati pembahasan RUU Minerba dilanjutkan (carry over) kepada DPR periode 2019-2020; dan (iv) Setelah ada persetujuan carry over, pembahasan RUU Minerba dilanjutkan sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020. d. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebagai seorang pejabat publik dalam tata pemerintahan, kami sepenuhnya menyadari bahwa kami diberikan gaji dari pajak yang telah dibayarkan rakyat, sehingga dalam pembentukan UU 3/2020 secara hukum dan moral kami tentu senantiasa 111 menjaga kepercayaan rakyat tersebut dan memang dalam prosesnya telah melibatkan aspirasi dan partisipasi publik, sebagaimana affidavit yang telah saya sampaikan sebelumnya pada tanggal 11 November 2020, sesuai bukti Pemerintah Nomor T-45, diantaranya: (i) Adanya dialog terbuka dan konsultasi publik yang memadai serta telah mendengar dan mempertimbangkan aspirasi para pemangku kepentingan yang mewakili unsur akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah daerah melalui dinas-dinas ESDM Kabupaten/ Kota, organisasi pengamat pertambangan dan wahana lingkungan hidup, termasuk juga pendapat dan aspirasi dari Dr. Marwan Batubara, M.Sc, Ir. Budi Santoso dan Ilham Rifki Nurfajar, yang ternyata saat ini mengajukan permohonan pengujian UU 3/2020 kepada Mahkamah Konstitusi masing-masing selaku Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, padahal seluruh pemohon tersebut telah mengikuti forum diskusi publik yang saya adakan tanggal 9 Oktober 2019 dan 3 Februari 2020 bertempat di Gedung Muhammad Sadli Lantai 5, Ditjen Minerba; Pada saat saya memimpin rapat tersebut ada yang setuju dengan perubahan UU 4/2009 dan ada yang menolak, namun sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi maka tentu tidak seluruh aspirasi dapat diakomodir, melainkan perlu dipertimbangkan mana yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan bangsa dan Negara. (ii) Jajaran di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga telah melakukan road show ke-7 (tujuh) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makasar, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bandung, yang semuanya dilakukan dengan tujuan untuk sosialiasi dan penyerapan aspirasi publik sebelum pemberlakuan UU 3/2020; e. Pelibatan unsur publik dalam pembentukan UU 3/2020 bersifat nyata, dialogis dan penuh makna, dan bukan pelibatan publik yang bersifat 112 manipulatif seperti yang diasumsikan para pemohon, karena dapat dibuktikan dengan daftar hadir dan wujud manusianya, ada materi diskusinya, terdapat respon dari stakeholders terhadap diskusinya, serta telah dilakukan dalam rentang waktu yang memadai. 3. PERPANJANGAN KK/ PKP2B MENJADI IUPK TIDAK BERLAKU OTOMATIS a. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebagai saksi hidup yang terlibat langsung dalam proses perumusan perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020, saya juga ingin memberikan penegasan terhadap maksud dari ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 yang belakangan menjadi sorotan publik, yang diasumsikan seolah-olah dengan adanya pasal tersebut, maka pemegang KK/PKP2B dijamin 100% (seratus persen) pasti diberikan perpanjangan jangka waktu pertambangan tanpa adanya filter dan evaluasi yang ketat dan menyeluruh dari Pemerintah Pusat; b. Melalui forum persidangan yang terhormat ini saya ingin menegaskan bahwa asumsi tersebut adalah salah dan sangat tidak berdasar, karena: (i) Pemberian perpanjangan pemegang KK/ PKP2B menjadi IUPK merupakan bentuk penguatan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap kegiatan usaha pertambangan, dimana pengertian “dikuasai Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintah, akan tetapi pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak swasta disertai dengan pengawasan Pemerintah; Terhitung sejak diundangkannya UU 4/ 2009, Pemerintah tidak pernah lagi membuat KK/PKP2B dengan swasta; (ii) Pemegang KK/PKP2B tetap wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang juga berlaku pada pemegang IUP lain kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; (iii) Selain syarat-syarat di atas, pemegang KK/PKP2B juga wajib memenuhi persyaratan tambahan lainnya, yaitu: - Adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; 113 - Adanya kewajiban untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, serta barang dan jasa dari dalam negeri; - Adanya kewajiban penyesuaian luas wilayah; - Adanya kewajiban penambahan penerimaan Negara; dan - Adanya kewajiban divestasi. (iv) Adanya kewenangan absolut dari Pemerintah untuk menolak permohonan IUPK sebagai kelanjutan dari KK/PKP2B jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK/PKP2B tidak menunjukkan kinerja yang baik; dan (v) Penerapan hak, kewajiban, dan larangan yang sama antara pemegang IUPK operasi produksi dengan pemegang IUPK sebagai kelanjutan KK/PKP2B. c. Selain itu, saya ingin menambahkan bahwa tidak ada kewenangan pemerintah daerah yang tereduksi sehubungan dengan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK, karena sejak peraturan pertambangan dalam UU 11/1967 dan Keppres 75/ 1996 sampai berlakunya UU 3/ 2020, kewenangan pengelolaan KK/PKP2B yang bersifat strategis tersebut tetap melekat pada Pemerintah Pusat dan tidak pernah diberikan kepada Pemerintah Daerah; Sebagai contoh, Kontrak Karya yang pertama kali dibuat adalah antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Pusat pada bulan April 1967 dan bukan dengan Pemerintah Daerah; dan d. Sebagai bukti keseriusan dan ketegasan Pemerintah dalam melakukan evaluasi permohonan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK pasca diberlakukannya UU 3/2020, dapat dilihat dari penerbitan IUPK sebagai kelanjutan PKP2B PT Arutmin Indonesia pada bulan November 2020, dimana Pemerintah Indonesia memangkas wilayah tambang PT Arutmin Indonesia sebanyak 40% (empat puluh persen) atau setara dengan 22.900 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus hektar) dari total keseluruhan wilayah tambang yang dimilikinya saat masih berstatus PKP2B. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya UU 3/2020, khususnya berlakunya ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 sama sekali 114 tidak menyebabkan penguasaan dan pengawasan yang dilakukan negara menjadi melemah. Sehingga, argumentasi yang menyatakan bahwa dengan diberikannya jaminan perpanjangan izin bagi pemegang KK/PKP2B menyebabkan terkikisnya hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah tidak tepat. 4. PEMBERIAN PRIORITAS KEPADA BUMN UNTUK MENGELOLA TAMBANG a. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, salah satu bentuk keberpihakan Negara terhadap kepentingan nasional melalui BUMN dapat dilihat dari peristiwa paling fenomenal yang terjadi pada tahun 2018 ketika saya menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, yaitu peralihan 51% (lima puluh satu persen) saham PT Freeport Indonesia kepada BUMN PT Inalum Indonesia, dimana trend positif tersebut terus berlanjut dengan kepemilikan PT Inalum Indonesia dalam PT Vale Indonesia sebagai pelaksanaan divestasi saham pada tahun 2020; b. Selain peralihan saham mayoritas Freeport dan penyertaan dalam Vale Indonesia, bentuk prioritas lain yang diberikan kepada BUMN adalah sebagai berikut: (i) Sesuai dengan amanat Pasal 40 ayat (3) UU 3/2020, BUMN dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP/ IUPK, sebagaimana yang telah dimiliki oleh PT Antam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk; (ii) Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tanpa dilakukan penciutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 C UU Minerba; (iii) BUMN dapat mengalihkan sebagian wilayah IUP/ IUPK kepada pihak lain, dengan kepemilikan saham mayoritas (minimal 51%) wajib dimiliki BUMN; (iv) BUMN diberikan perpanjangan IUP/IUPK seumur cadangan tambang; (v) Hak prioritas BUMN dalam mengusahakan IUPK dari WPN/ WIUPK; dan 115 (vi) IUP BUMN yang telah berakhir mendapatkan hak perpanjangan 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tetap mempertahankan luas wilayah saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara tegas saya katakan bahwa, tidak benar kalau dikatakan bahwa Pemerintah berpihak pada kepentingan kapitalis dan oligarki, karena sebagaimana sejalan dengan apa yang selama ini diberitakan, pemberlakukan UU 3/ 2020 ini justru menjadi “Karpet Merah” bagi BUMN, yang mana ini juga sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya berkenaan dengan hak menguasai negara. 2) Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Pertama, berkenaan dengan Partisipasi publik/masyarakat pada waktu pembahasan revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba di DPR (yang sekarang menjadi UU No. 3 Tahun 2020). Dalam konteks partisipasi publik atau masyarakat, kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah terakomodir dalam ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sejalan dengan dianutnya Asas Keterbukaan dalam ketentuan Pasal 5 huruf g UU a quo. Dengan dianutnya Asas Keterbukaan tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau public hearing, Kunjungan Kerja, Sosialisasi, seminar, loka karya, dan/atau diskusi. Partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang merupakan wujud nyata dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, di antaranya adalah keterlibatan masyarakat (partisipasi), akuntabilitas, dan transparansi. Keputusan dan hasil peran serta masyarakat mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan menjadi sumber informasi yang berguna sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi. Dikatakan demikian, karena dalam sebuah Negara demokrasi, sistem dan kelembagaan negara idealnya dibangun atas dasar prinsip penyelenggaraan negara yang partisipatif. Hal ini berarti warga negara 116 tidak hanya memiliki hak, namun juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam struktur dan proses kenegaraan. Sebab, tidaklah cukup apabila hanya mengandalkan demokrasi perwakilan sepenuhnya lewat pemilu, dan mempercayai wakil rakyat akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilih. Rakyat perlu memastikan bahwa permasalahan dan aspirasinya didengar oleh wakil mereka di parlemen. Dalam konsep participatory governance, rakyat tidak semestinya berdiam diri dan mengeluhkan pemerintahan yang tidak peduli persoalan rakyat. Dalam konsep ini, rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk menyampaikan pesan pada pemerintah tentang kebutuhannya. Selanjutnya, pemerintah seharusnya memenuhi kebutuhan mereka tersebut dengan menyusun kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Partisipasi bertujuan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Tujuan ini terkait dengan efektivitas, pembagian beban, dan efisiensi. Meningkatkan partisipasi akan membantu memastikan bahwa kepentingan rakyat dapat lebih besar dipenuhi. Meningkatkan partisipasi juga dapat menghasilkan titik temu kepentingan tersebut, dengan solusi yang diambil yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan banyak pihak akan suatu kebijakan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa ketika kelompok-kelompok yang dituju oleh suatu kebijakan terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (termasuk dalam melaksanakan kegiatan tersebut), maka hasil kebijakan yang lebih baik dapat dicapai. Sehubungan dengan itu, paling tidak ada 5 (lima) model yang dapat dikembangkan dalam pelembagaan partisipasi masyarakat, yaitu: 1. Mengikut sertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen di dalam Tim atau Kelompok Kerja (Pokja) dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan public sharing (diskusi publik) melalui seminar, lokakarya, atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rapat- rapat penyusunan peraturan perundang-undangan; 3. Dengan melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan; 117 4. Mengadakan kegiatan musyawarah atas peraturan perundang-undangan sebelum secara resmi dibahas oleh institusi yang berkompeten; dan 5. Mempublikasi rancangan peraturan perundang-undangan melalui media (cetak dan elektronik) dengan memanfaatkan kemajuan IT guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Atas dasar itu, maka terkait dengan partisipasi publik dalam pembentukan UU Minerba, Pemerintah sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 telah melibatkan unsur-unsur publik yang terdiri dari kalangan perguruan tinggi, organisasi pengamat pertambangan, masyarakat sipil, pelaku usaha pertambangan, mahasiswa, wahana lingkungan hidup, bahkan penasehat hukum dari salah satu Pemohon juga pernah diundang oleh Komisi VII DPR dalam RDP untuk menyempurnakan RUU Minerba. Demikian pula Pemohon VI dan VII pernah diundang untuk memberikan pandangannya dalam forum diskusi yang diadakan sehubungan dengan upaya pelibatan unsur-unsur publik agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam proses pembentukan RUU Minerba. Dengan menunjuk konstatasi yang demikian itu, Pemerintah telah sepenuhnya menerapkan Asas Keterbukaan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dilakukan, karena Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa UU Minerba adalah produk legislatif yang berdampak pada hajat hidup orang banyak dan karenanya bergantung pada aspirasi dan partisipasi dari berbagai kalangan yang terkait. Bahkan sebelum UU No. 3 Tahun 2020 diundangkan, Pemerintah telah mengadakan road show ke 7 (tujuh) kota besar di Indonesia (dengan melibatkan berbagai kalangan) untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang timbul dari UU Minerba yang lama (UU No. 4 Tahun 2009) dan solusi yang ditawarkan oleh UU No. 3 Tahun 2020 dalam rapat-rapat pelaksanaan konsultasi publik terhadap RUU Minerba. Ketujuh kota besar yang dijadikan lokasi road show adalah Jakarta, Bandung, D.I. Yogyakarta, Palembang, Medan, Balikpapan, dan Makassar. Selain melibatkan partisipasi publik dari segenap stakeholder yang disebutkan di atas, Pemerintah telah pula melibatkan partisipasi pemerintah daerah dalam proses pembentukan UU Minerba, meskipun tidak ada satu 118 ketentuanpun dalam UUD 1945 dan UU P3 yang mewajibkan pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) untuk mengikutsertakan ataupun melibatkan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses pembentukan UU. Bahwa Pemohon menjadikan ketentuan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan UU Minerba, adalah tidak beralasan secara hukum, karena norma yang terkandung dalam ketentuan a quo tidak bicara tentang proses pembentukan UU, melainkan bicara tentang UU (yang substansinya terkait dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA, dan sumber daya lainnya antara Pusat dan Daerah) yang dalam pelaksanaan UU tersebut dilakukan secara adil dan selaras. Seandainyapun ada kewajiban yang melekat pada pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) untuk melibatkan pemerintah daerah dalam proses pembentukan UU Minerba, quod non faktanya Pemerintah telah melibatkan unsur pemerintah daerah dalam proses pembentukan UU Minerba dan evaluasi terhadap UU No. 4 Tahun 2009, lengkap dengan daftar kehadiran dan tanda tangan masing- masing peserta yang berasal dari beberapa Dinas ESDM : Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Keseluruhan fakta yang disebutkan di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa DPR dan Pemerintah sudah melibatkan partisipasi publik dan pemerintah daerah secara representatif dalam proses pembentukan UU Minerba. Dalam proses pelibatan partisipasi publik dari segenap stakeholder yang disebutkan di atas, tidaklah dilakukan secara formalitas, melainkan dilakukan secara dialogis di mana segenap stakeholder didengar (right to be heard) dan dipertimbangkan (right to be considered) serta dilakukan secara terbuka dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga masukan ataupun umpan balik (feedback) dari keterlibatan partisipasi stakeholder bermakna sigifikan dalam pembahasan UU Minerba (meaningful participation). Bahwa kemudian ada beberapa pihak yang menolak keberlakuan UU Minerba tidaklah dapat dijadikan patokan bahwa UU Minerba yang cakupannya berskala nasional tidak memenuhi 119 substantive due process, karena tidak ada keharusan bahwa suatu RUU harus disetujui dan memuaskan semua pihak. Adalah suatu hal yang musyikil bahwa suatu produk legislatif berupa UU akan dapat disetujui dan memuaskan semua pihak yang memiliki beragam kepentingan yang berbeda-beda. Lagi pula ketiadaan format ideal dan tolok ukur partisipasi publik menjadi sebab lain dari musyikilnya suatu UU bisa memuaskan semua pihak. Kedua, berkenaan dengan beban pembuktian terbalik. Hukum Acara sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya beban pembuktian terbalik, sebagai suatu hal yang berbeda dengan beban pembuktian terbalik yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 yang pada intinya menentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Sementara itu, Ketentuan Pasal 54 UU MK terkait dengan Hukum Acara yang berkenaan dengan pemeriksaan persidangan (termasuk permohonan Pengujian Undang-Undang/PUU) di Mahkamah Konstitusi - sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 yang menyebutkan: (1) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga Negara yang terkait dengan permohonan (3) Lembaga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima. Dalam perkara a quo, karena yang dimohonkan oleh (para) Pemohon adalah pengujian UU (Minerba), maka Termohon (DPR dan Pemerintah) sebagai lembaga negara pembentuk UU memberikan keterangan secara tertulis sebagai 120 respon atau jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Sesudah itu, bila kemudian Hakim MK memandang keterangan tertulis yang disampaikan oleh DPR dan/atau Pemerintah belum cukup memadai, maka barulah berlaku ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohoann yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” Frasa “dapat” dalam norma pasal a quo, bukanlah bersifat imperatif ataupun perintah, melainkan bersifat fakultatif, tergantung sepenuhnya pada pertimbangan hakim MK, apakah masih dipandang perlu untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat ataukah tidak, Hakim MK lah yang menentukan. Atas dasar itu, adalah sangat tidak beralasan secara hukum dan keliru Ahli Hukum Pemohon memahami ketentuan Pasal 54 UU MK sebagai norma yang mengandung substansi pembuktian terbalik. Ketiga, berkenaan dengan carry over RUU Minerba Pengaturan mengenai carry over dijumpai dalam ketentuan Pasal 71 A UU P3 yang pada pokoknya mengatur bahwa: “Dalam hal pembahasan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan” Secara teknis, pengaturan mengenai carry over suatu RUU tertuang dalam ketentuan Pasal 110 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, yang menyebutkan: (1) Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan RUU yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan RUU Operan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan; (2) DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan RUU Operan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas Prioritas Tahunan; 121 (3) RUU Operan yang ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I dengan menggunakan Surat Presiden dan DIM yang sudah ada pada DPR periode keanggotaan sebelumnya; (4) Dalam hal Pembicaraan Tingkat I pada periode Keanggotaan DPR sebelumnya dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi, pembicaraan Tingkat I tetap dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi; (5) Dalam hal pembicaraan tingkat I pada periode keanggotaan DPR sebelumnya dilakukan oleh Panitia Khusus, pembicaraan tingkat I dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; (6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR ini; (7) Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang DIM tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya. Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 71 A UU P3 yang sudah disebutkan di atas, bahwa suatu RUU bisa di carry over berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan DPD. Bila kemudian dalam praktik, salah satu pihak, misalnya DPD tidak menyetujui, sementara DPR dan Presiden sudah menyetujuinya, tentu membutuhkan waktu untuk menghasilkan suara bulat yang berdampak pada berlarut-larutnya waktu untuk memulai pembahasan. Padahal, RUU yang di carry over itu sudah masuk ke dalam Prolegnas prioritas tahunan. Oleh karena itu, maka dengan atau tanpa mekanisme voting, RUU carry over bisa dilanjutkan pembahasannya. Dalam konteks Pasal 169A UU Minerba yang dimihonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi yang oleh Pemohon dinyatakan bahwa proses pembentukan UU Minerba tersebut tidak memenuhi kualifikasi lanjutan pembahasan RUU (carry over), dapat ditunjukkan konstatasi sebagai berikut: 122 1. Dengan mengacu pada catatan hasil Rapat Kerja pada tanggal 16 Januari 2020 antara Badan Legislasi, Menkumham, dan DPD telah menyepakati Prolegnas termasuk RUU yang di carry over; 2. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Presiden, DPR, dan DPD berdasarkan Surat Keputusan DPR No. 1/DPR RI / II / 2019-2020 tanggal 22 Januari 2020 yang isinya menyatakan Prolegnas Prioritas 2020 dan Status RUU Minerba sebagai RUU carry over tanpa danya sanggahan dari Presiden atau DPD, maka dapat disimpulkan bahwa baik DPR maupun Presiden dan DPD telah menyepakati adanya carry over RUU Minerba sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 71 A UU P3. Dengan menunjuk konstatsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU Minerba telah memenuhi kualifikasi carry over RUU. Keempat, berkenaan dengan keterlibatan DPD Secara konstitusional, dalam pembentukan Undang-Undang pasca amandemen UUD 1945, terdapat beberapa perubahan mendasar, yaitu: (1) bahwa original power pembentukan Undang-Undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”; (2) meskipun original power pembentukan undang-undang ada di tangan DPR, namun tidak menghilangkan hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR (vide Pasal 5 ayat 1 UUD 1945); (3) selain Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan: - Otonomi daerah; - Hubungan Pusat dan Daerah; - Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Daerah; - Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta - Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. (vide Pasal 22 D ayat 1 UUD 1945); 123 (4) setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (vide Pasal 20 ayat 2 UUD 1945). Artinya, dari manapun prakarsa pengajuan RUU itu berasal, dilakukan pembahasan untuk disetujui bersama DPR dan Presiden sebagai sebuah bentuk sharing power DPR dan Presiden; (5) keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan hal-hal yang tersebut pada diktum Ketiga di atas, dilakukan hanya pada Pembicaraan Tingkat I (Pasal 65 ayat 3 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan / UU P3), sebagaimana tampak pada proses pembentukan undang-undang yang diuraikan di bawah ini sebagai berikut: Dengan merefer Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-ndangan (UU P3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD 3), dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, maka proses pembentukan Undang-Undang meliputi tahapan sebagai berikut: a. Perencanaan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Prolegnas, baik menengah maupun tahunan; b. Penyusunan. Pada tahap ini Rancangan Undang-Undang (RUU) diajukan oleh: (i) DPR (Anggota, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi); atau (ii) Presiden, atau DPD (untuk RUU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah; Hubungan Pusat dan Daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah), yang dilengkapi dengan Naskah Akademik (kecuali untuk RUU APBN, Penetapan Perpu menjadi UU dan pencabutan UU/Pencabutan Perpu) disesuaikan / dimasukan dalam Prolegnas. c. Pembahasan Pada tahap ini, Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan kepada seluruh anggota DPR dalam Rapat 124 Paripurna yang akan memutuskan apakah RUU tersebut dapat disetujui dengan catatan (perubahan) atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Jika disetujui, maka akan ditindak lanjuti dengan 2 (dua) Tingkat Pembicaraan: (i) Pembahasan Tingkat I dilakukan dalam: - Rapat Kerja; - Rapat Panitia Kerja; - Rapat Tim Perumus; dan - Rapat Tim Sinkronisasi. Kegiatan dalam Pembahasan Tingkat I meliputi: - Pengantar Musyawarah; - Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); dan Penyampaian Pendapat Mini oleh Fraksi, Presiden, dan DPD Pengambilan Keputusan dalam Pembahasan Tingkat I meliputi: - Pengantar Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus; - Pembacaan Naskah RUU; - Pendapat akhir mini - Penandatangan Naskah RUU; - Pengambilan Keputusan untuk lanjut ke Pembahasan Tingkat II. Pengambilan keputusan RUU dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) peserta rapat yang terdiri dari unsur fraksi di tingkat rapat panitia kerja, apabila tidak bisa, dapat dilanjutkan pembahasannya ke rapat kerja atau Rapat Paripurna DPR. Apabila DPD tidak memberikan pendapatnya dalam pengantar musyawarah dan pendapat mini, maka Pembicaraan Tingkat I tetap dilaksanakan. (ii) Pembahasan Tingkat II dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang meliputi rangkaian kegiatan: - Laporan proses, pendapat mini fraksi, DPD, dan hasil pembicaraan tingkat; - Pernyataan persetujuan dan penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan (musyawarah gagal, maka dapat melalui voting); apabila tidak 125 disetujui oleh Presiden dan DPR maka RUU tersebut tidak dapat diajukan dalam persidangan DPR pada saat itu; - Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri. d. Pengesahan Pada tahap ini, setelah disetujui DPR dan Presiden, maka Presiden harus menandatangani RUU tersebut dan jika tidak ditandatangani, maka apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah terlewati, RUU tersebut otomatis menjadi UU dan wajib untuk diundangkan. e. Pengundangan Pada tahap ini dilakukan penempatan UU tersebut dalam Lembaran Negara. Dengan demikian, maka sesuai dengan perintah ketentuan Pasal 65 ayat 3 UU P3, keikutsertaan DPD dalam pembahasan UU hanya terbatas pada Pembicaraan Tingkat I, sehingga apapun bentuk keterlibatan ataupun keikutsertaan DPD dalam Pembicaraan Tingkat I, dianggap sudah cukup dan juga sudah menanggapi. Kelima, berkenaan dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Pengaturan tentang (tata cara) pengambilan keputusan dijumpai dalam ketentuan Pasal 308 sampai dengan Pasal 317 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Terbit. Dalam ketentuan a quo, pada pokoknya mengatur cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah-mufakat dan suara terbanyak, beserta mekanisme ataupun tata cara pengambilan keputusan. Dalam hal cara pengambilan keputusan, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) ketentuan yang dapat dijadikan acuan, yaitu: 1. ketentuan Pasal 308 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib (Tatib) yang menyebutkan: (1) Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak 126 2. Ketentuan Pasal 309 ayat (1) Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tatib, yang menyebutkan: (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan 3. Ketentuan Pasal 311 Peraturan DPR No. 1 / 2020 tentang Tatib, yang berbunyi: Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil jika keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain Berdasarkan ketentuan di atas, menjadi beralasan bila mayoritas fraksi di DPR yang sudah setuju mengambil keputusan untuk menyetuji RUU tersebut. Pengambilan keputusan yang sudah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR terhadap RUU tersebut bukanlah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional suara minoritas (yaitu 1 fraksi yang tidak setuju), karena pengambilan keputusan oleh mayoritas fraksi sudah sejalan atau sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Dalam hal ini, bila mufakat tidak tercapai / terpenuhi, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Apalagi dalam Demokrasi Pancasila yang dipraktikan selama ini di DPR, tidak mengenal Diktator Mayoritas dan Tirani Minoritas. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (karena sudah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR) bukanlah cermin dari Diktator Mayoritas. Sebaliknya 1 (satu) fraksi yang menolak menyetujui RUU tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tirani minoritas, sepanjang sikapnya tidak menghalang-halangi pengambilan keputusan yang sudah disetujui oleh mayoritas fraksi. Akan beda, misalnya, satu fraksi yang menolak itu berusaha keras menghalang-halangi pengambilan keputusan, maka sikap yang demikian itu dapat dikatakan sebagai cerminan Tirani Minoritas. 3) Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 127 Pertama, Kedudukan Pasal 169A dalam Ketentuan Peralihan. Bahwa Pasal 169A UU Minerba, merupakan bagian dan kelanjutan dari Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 169A dalam struktur UU Minerba berada dalam Bab Ketentuan Peralihan. Pasal 169A, terdiri atas 5 ayat antara lain sebagai berikut: (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan: a. Kontrak/perjanjian yang belum memperolah memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan menjadi IUPK, masing- masing untuk jangka 10 tahun setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama, dijamin diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi untuk jangka waktu paling lama 10 tahun setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. (2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagimana dimaksud, pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. Pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dan/atau; b. Luas wilayah WIUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak/perjanjian yang disetujui Menteri (3) ... dst. Ketentuan Peralihan atau Aturan peralihan merupakan bagian dari politik hukum (rechtspolitiek) di bidang perundang-undangan, karena dengan aturan peralihan menentukan keberlakuan hukum yang lama, demi untuk mencegah terjadinnya kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) bagi penyelenggara negara untuk 128 bertindak akibat adanya peraturan baru yang kemungkinan roh atau jiwa dan filosofinya berbeda dengan peraturan lama. Sebagai ilustrasi politik hukum bagi ketatanegaraan Indonesia setelah merdeka yang ditetapkan dengan aturan peralihan yaitu Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyebutkan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Dengan politik hukum yang ditentukan secara konstitusional tersebut, maka keberlakuan hukum-hukum yang berasal dari masa Pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku sekedar untuk mencegah kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum serta diberlakukan secara efektif sesuai dengan martabat Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Hakikat aturan peralihan yang intinya adalah “(i) menyederhanakan masalah yang akan timbul akibat lahirnya peraturan perundandang-undangan yang baru, bukan sebaliknya menimbulkan masalah baru (ii) mencegah kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan kekosongan kekuasaan (machtsvacuum); (iii) menciptakan kepastian hukum (legal certainty) dalam arti memberikan perlindungan hukum (legal protection) kepada semua perbuatan hukum yang lahir berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang lama. Selain tujuan yang bersifat teknis di atas, pada hakikatnya aturan peralihan sejalan dengan salah satu sifat dari hukum yaitu hukum tidak berlaku surut (non- retroactive). Perbuatan hukum, peristiwa hukum dan hubungan hukum yang sudah terjadi, baik yang bersifat publiekrechtelijk maupun privaatrechtelijk tidak akan mengikuti hukum yang belum ada, melainkan hanya tunduk kepada hukum yang sudah ada sebelumnya. Kemudian bagaimana apabila perbuatan hukum itu berupa perjanjian/ kontrak (KK/PKP2B) dan/atau izin (Kuasa Pertambangan atau IUP) yang waktunya belum berakhir, sedangkan peraturan yang menjadi dasar pembuatan kontrak/perjanjian dan/atau izin yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut oleh peraturan yang baru? Karena tadi Saya sebutkan bahwa perbuatan hukum yang sudah ada, tidak akan mengikuti hukum yang belum diadakan, sementara peraturan hukum yang menjadi dasarnya pun sudah dinyatakan tidak berlaku, maka disinilah dibutuhkan 129 aturan peralihan. Karena perbuatan hukum tidak serta merta atau otomatis mengikuti hukum yang baru diadakan/dibuat, maka perbuatan hukum dan hubungan hukum yang sudah terjadi tetap berlaku sampai waktu yang ditentukan dalam perbuatan dan tindakan hukum tersebut. Oleh karena itu, menurut pandangan Saya bahwa Pasal 169A tidak bisa dilepaskan pada penempatan nya dalam Bab Aturan Peralihan dengan sejarah panjang investasi pada industri pertambangan. Kemudian sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, kita harus selalu menghormati segala perjanjian dan komitmen yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satu bentuk dan cara penghormatan itu adalah mengajak kembali pemegang KK/PKP2B yang waktunya akan berakhir, untuk berinvestasi dengan dasar pengusahaan dalam bentuk perizinan IUPK dengan catatan saling menguntungkan. Selanjutnya Pasal 169A UU Minerba, sejalan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia, yang saat ini gencar-gencarnya mempromosikan potensi SDA dan mengundang Investor asing untuk berinvestasi di segala bidang terutama untuk pengelolaan dan pengusahaan pertambangan. Dengan demikian tepatlah kebijakan (beleid) pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada pemegang KK/PKP2B yang akan berakhir, untuk melanjutkan investasinya dengan dasar hukum pengusahaan pertambangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Berdasarkan uraian di atas, menurut pandangan Saya bahwa Pasal 169A tidak memiliki masalah konstitusional dan pertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. Pasal 169A justeru telah mendukung kebijakan pemerintah yang saat ini berusaha dan berjuang untuk mendatangkan investor di Indonesia. Sementara investor yang sudah ada dan memiliki trade record yang baik dalam berinvestasi di sektor pertambangan, adalah sangat tepat dan logis apabila pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada pemegang KK/PKP2B untuk melanjutkan usahanya dalam rangka peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan Minerba Pasal 169A sungguh menjadi ketentuan yang bermartabat dan menghargai jasa-jasa dan kontribusi mitra pemerintah selaku pemegang KK/PKP2B. 130 Kemudian ketentuan Pasal 169A inilah, mengubah posisi pemerintah dari mitra atau principal dalam KK/PKP2B menjadi pemberi izin. Dalam kapasitasnya sebagai pemberi izin, Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi perjanjian/kontrak, bekas mitranya. Kedua, Relevansi Pasal 169A UU Minerba dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap amanah Pasal 18A ayat (2) “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. UU Minerba sebelum perubahaan telah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan IUPK. Kemudian dalam UU Minerba perubahan telah menambah kewenangan Menteri untuk menerbitkan IUPK Kelanjutan operasi bagi KK/PKP2B yang Kontrak/perjanjiaanya berakhir. Kewenangan Menteri dalam pemberian IUP, IUPK dan IUPK Kelanjutan Operasi tidak terdapat pertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana amanah ketentuan Pasal 18 A ayat (2) yang saya sebutkan di atas. Bahkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat (1) huruf f UU Minerba diatur secara tegas bahwa “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” Kemudian frasa yang sama dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) “Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur”. Dari aspek hukum administrasi negara, frasa ditetapkan oleh Menteri adalah kewenagan deklaratif, sedangkan frasa ditentukan oleh Gubernur adalah kewenangan konstitutif. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana amanah Pasal 18A ayat (1) memiliki kewenangan yang seimbang. Khusus untuk SDA pertambangan terkait dengan Pasal 169A UU Minerba, pemerintah daerah memiliki 131 kewenangan untuk menentukan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebelum ditetapkan oleh Menteri. IUPK Kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, harus dibedakan dengan IUPK yang wadahnya dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN), baik dari segi historisnya maupun dari segi luas wilayahnya. Terkait dengan luasan wilayah sesungguhnya untuk kepentingan good mining practice. Sebab luasan wilayah akan terkait dengan kewajiban untuk peningkatan penerimaan negara yang lebih besar, ketimbang dengan penerimaan negara sebelumnya melalui royalty pada KK dan 13, 5 % deviden dari PKP2B. Pertimbangan penetapan ketentuan 169A, selain untuk jaminan kepastian hukum juga untuk memastikan bahwa penerimaan negara tidak akan pernah mengalami penurunan dan memastikan usaha peningkatan penerimaan negara akan terwujud sebagaimana amanah ketentuan Pasal 169A. Dalam UUD 1945 hubungan pusat dan daerah sudah jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan pola hubungan semua kabupaten/kota dan provinsi yang disebut daerah adalah bagian tak terpisahkan dengan NKRI dan NKRI adalah terdiri atas provinsi, dan kabupaten/kota. Tidak ada kabupaten/kota dan/atau Provinsi yang bukan bagian dari NKRI. Demikian juga sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah semua asset negara (nasional) yang keberadaannya di daerah. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran penduduk atau rakyat di daerah yang juga merupakan penduduk dan rakyat NKRI. Berdasarkan pemahaman di atas, untuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, apakah kewenangan perizinan diberikan kepada Pemerintah Pusat atau kewenangan kepada Pemerintah daerah? Hal ini tidak perlu dipersoalkan lagi, apalagi dikotomikan secara tajam. Sebab dalam hukum administrasi negara, dikenal kewenangan bersumber dari atribusi, delegasi dan/atau mandat. Dalam UU Minerba ketentuan Pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan perizinan berusaha dalam UU Minerba 132 bersumber dari Hak Menguasai negara yang sudah memiliki makna dan tafsir dari Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari pelaksanaan fungsi beleid, regelen, bestuuren, beheren dan tozichouden harus bermuara kepada tujuan hak menguasai negara yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam tataran pelaksanaan inilah yang harus diberikan perhatian khusus dan pengawasan yang ketat, sebab secara kasat mata, banyak penduduk dan masyarakat yang berada disekitar usaha pertambangan belum merasakan manfaat secara optimal dari pengusahaan pertambangan yang ada di wilayahnya. Disinilah seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berkala melakukan evaluasi dalam rangka mengukur perwujudan tujuan penguasaan negara terutama bagi masyarakat disekitar pengusahaan pertambangan. Masalah pengusahaan sumber daya alam pertambangan dan SDA lainnya di Indonesia, bukan persoalan kewenangan pusat atau di daerah, akan tetapi persoalannya adalah ketidak adilan di dalam pemanfaatan hasil pengusahaan sumber daya alam kepada masyarakat disekitar usaha pertambangan dan pengusahaan SDA lainnya. Pasal 169A UU Minerba tidak bertentangan dengan amanah Pasal 18A ayat (2), bahkan UU Minerba secara keseluruhan sama sekali tidak menciptakan dikotomi hubungan pusat dan daerah baik dari segi kewenangan, fungsi dan tanggungjawab terhadap pemanfaatan hasil pengusahaan pertambangan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sesungguhnya dikotomi hanya akan memberi peluang dan jalan terjadinya disintegrasi bangsa, terutama bagi wilayah atau daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, akan tetapi memiliki semangat dan rasa nasionalisme Keindonesiaan yang rendah. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan adalah “pola konsultasi ke atas dan berkoordinasi ke bawah”. Pola hubungan yang demikian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diterapkan dalam ketentuan UU Minerba. Semua pengelolaan dan pengusahaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tetap dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sebagai satuan dan 133 tingkatan pemerintahan di bawahnya pada wilayah sumber daya alam pertambangan diusahakan, sebaliknya kewenangan pemerintah daerah tetap dikonsultasikan kepada pemerintah pusat sebagai pemegang fungsi penguasaan negara atas sumber daya alam pertambangan. Untuk jelas nya dalam konteks pengujian Pasal 169A terhadap amanah konstitusi Pasal 18A ayat (2), dapat dilihat beberapa ketentuan dalam UU Minerba yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan. Ketentuan tersebut antara lain; Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17A ayat (2) dan (3) UU Minerba. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan Saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Terhadap amanah Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba mengatur bahwa Izin Usaha pertambangan (IUP) memiliki 7 (tujuh) tahapan kegiatan yang izinnya dibagi menjadi dua jenis yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Apabila hasil eksplorasi memiliki prospektif untuk dilakukan penambangan, maka pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Minerba: (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 47 huruf a dan huruf e terdapat frasa dijamin memperoleh perpanjangan...... “Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan: 134 a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian frasa yang sama dari ketentuan Pasal 46 dan 47 di atas secara mutatis mutandi juga terdapat dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan b: (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian b. masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. c. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Ketentuan di atas memberikan jaminan kepada Pemegang IUP Eksplorasi untuk mendapatkan peningkatan izin dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Kemudian Pemegang IUP Operasi Produksi mendapatkan jaminan perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Selanjutnya terhadap pemegang KK/PKP2B yang akan berakhir, akan mendapatkan jaminan IUPK 135 sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dan setelah dievaluasi oleh Menteri. Dengan demikian semua jenis izin usaha pertambangan diberikan jaminan untuk dapat melanjutkan usahanya ketahapan berikutnya dan jaminann perpanjangan waktu dengan satu syarat yaitu memenuhi semua persyaratan. Frasa dijamin dan memberikan jaminan, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap waktu dan kelanjutan usaha pertambangan Minerba. Namun untuk mendapatkan perpanjangan yang dimaksud memiliki syarat yang berbeda. IUP dan IUPK Eksplorasi akan diberikan apabila memenuhi persyaratan umum untuk ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi yaitu: administrasi, teknis, lingkungan dan finansial). Sedangkan untuk jaminan perpanjangan waktu bagi KK/PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian selain memenuhi persyaratan umum: syarat administrasi, teknis, lingkungan dan finasial, juga harus memenuhi persyaratan tambahan yaitu mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara dan hasil evaluasi kinerja pengusahaan pertambangannya oleh Menteri. Syarat tambahan upaya peningkatan penerimaan negara diatur dalam ketentuan Pasal 169A ayat (2) huruf a dan b, sebagai berikut: (2). Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dan/atau; b. luas wilayah IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak/perjanjian yang disetujui Menteri” Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 169A, dapat dimaknai bahwa UU Minerba telah menciptakan keseimbangan dan keselarasan perlakuan antara pemegang IUP/IUPK dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian tentang jaminan kepastian hukum untuk kelanjutan dan waktu kegiatan pengusahaan pertambangan. Keseimbangan dan keselarasan yang sama juga terhadap pelaku usaha pertambangan baik 136 kepada usaha perseorangan, koperasi, dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta nasional maupun kepada badan usaha penanaman modal asing. Meskipun terdapat keselarasan perlakuan, namun terdapat kewajiban yang berbeda antara IUP dengan IUPK/IUPK sebagai Kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian yang berkaitan dengan: (1) upaya peningkatan penerimaan negara, (ii) luas wilayah dan (iii) kewajiban membayar 4 % (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6 % kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih selama operasi produksi. Konsep keadilan mengajarkan bahwa keadilan hukum adalah menempatkan perbedaan dimana dibutuhkan perbedaan, dan menempatkan persamaan dimana dibutuhkan persamaan. Terkadang untuk mendapatkan keadilan harus diperlakukan berbeda, artinya perlakuan berbeda tidak selamanya tidak adil, dan perlakuan sama tidak selamanya adil. Kemudian, keberlakuan ketentuaan Pasal 169A UU Minerba tidak mengurangi peluang badan usaha lain, termasuk BUMN dan BUMD untuk mengelola wilayah pertambangan bekas KK/PKP2B, sebab wilayah KK/PKP2B eksisting belum berakhir. Dalam ketentuan Pasal 36A UU Minerba mengatur tentang “Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran” Apabila ketentuan tersebut dilaksanakan oleh pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian, maka potensi wilayah usaha pertambangan minerba kedepan akan bertambah banyak untuk dapat diusahakan oleh badan usaha lainnya. Oleh karena itu, wilayah KK/PKP2B eksisting justeru lebih tepat dan adil, apabila dilanjutkan pengusahaannya dengan bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dalam rangka upaya peningkatan penerimaan negara. Sebab jika dilepas kepada negara dan kemudian diserahkan kepada badan usaha yang belum tentu memiliki kesungguhan dan tanggung jawab yang tinggi, maka tidak ada jaminan untuk mewujudkan usaha peningkatan penerimaan negara. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi objek bagi-bagi oleh 137 pelaku usaha yang belum tentu profesional dan tidak memiliki kesungguhan serta tanggungjawab tinggi di bidang pertambangan. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan Saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Terhadap amanah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hak menguasai negara yang bersumber dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, telah diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-l/2003 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 diartikan menjadi negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan beleid, regelen, besturen, beheren dan tozichhoden. Dari lima bentuk kewenangan yang bersumber dari hak menguasai negara, sudah dijabarkan dalam beberapa ketentuan UU Minerba, bahkan dalam ketentuan Pasal 4 UU Minerba secara tegas mengatur sebagai berikut; (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.” Indikator keberhasilan hak menguasai negara atas pengusahaan pertambangan adalah pemerintah menetapkan kebijakan, membuat pengaturan, menerbitkan perizinan sebagai fungsi pengurusan, memberikan peluang kepada badan- badan usaha BUMN, BUMD dan badan usaha perorangan serta koperasi. Kemudian telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 138 Indikator keberhasilan pelaksanaan hak menguasai negara dalam sektor pertambangan adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak antara lain; dipastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), ketersediaan dan keterjangkauan listrik, ketersediaan dan keterjangkauan gas, ketersediaan batubara sebagai sumber energi dan ketersediaan mineral logam dasar untuk industri perhubungan, industri pengelolaan makanan dan industri perumahaan serta mineral logam tertentu dan mineral bukan logam, untuk industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak. Ketentuan Pasal 169A UU Minerba secara signifikan akan memberikan kepastian terhadap keberhasilan hak menguasai negara terutama untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjuatan atas kebutuhan energi (batubara) dan mineral logam (tembaga, nikel, bouxit, timah, timbal dan emas), yang penting bagi negara dan juga menguasai hajat hidup orang banyak (rakyat). Substansi Pasal 169A UU Minerba telah memberikan kepastian hukum dan jaminan kepastian berusaha dibidang pertambangan mineral dan batubara. Dalam pengusahaan pertambangan kepastian hukum investasi dan waktu yang cukup serta wilayah yang luas untuk mendukung good mining practice menjadi penting dan utama. Mengapa kepastian hukum dalam investasi pertambangan penting? Karena karakter usaha pertambangan yang high capital, high risk, high technology dan long yielding dapat memberi jaminan untuk memperoleh dan memperediksi profit dan benefit baik bagi investor maupun bagi negara dan masyarakat. Bahkan ada istilah yang lebih relevan dengan usaha pertambangan yaitu mining is gambling. Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum disamping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian dan jaminan hukum investasi berkorelasi dengan perlindungan hukum dan jaminan investasi serta kenyamanan berusaha. Kenyamanan dan keamanan berusaha harus didapatkan, agar pengelolaan dan pengusahaan pertambangan sebagai dasar dan upaya mempercepat 139 perwujudan keadilan dan kemanfaatan hasil usaha pertambangan. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus secara simultan bermuara kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagai indikator keberhasilan hak penguasaan negara atas pertambangan dan sumber daya alam lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan Saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Ketiga, Pemberian IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dalam Ketentuan Pasal 169A tidak berlaku otomatis. Terhadap ketentuan Pasal 169A pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi kepada pemegang KK/PKP2B tidak secara otomatis. Jaminan mendapatkan perpanjangan atau kelanjutan operasi tidak serta merta atau tidak otomatis. Sebab sebelum diberikan IUPK Kelanjutan operasi, terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Menteri. Bahkan Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik. Dalam pengusahaan pertambangan baik bentuk perjanjian usaha pertambangan (PUP) maupun bentuk izin usaha pertambangan (IUP) tidak pernah ada pemberian izin dan/atau persetujuan yang otomotis atau serta merta. Akan tetapi selalu mengikuti tahapan teknis kegiatan pertambangan serta harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finasial. Selain persyaratan yang ketat juga selalu diawali dengan permohonan baik dari pemegang IUP, IUPK, maupun dari pemegang KK/PKP2B. Saya tegaskan bahwa dalam jaminan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian bagi pemegang KK/PKP2B TIDAK OTOMATIS. Pernyataan Saya ini diperkuat dan sejalan dengan ketentuan Pasal 169B ayat (2) dan ayat (4) sebagai berikut: Pasal 169B (2) Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka 140 waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir. (4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik. Untuk mendapatkan perizinan berusaha baik IUP/IUPK maupun IUPK Kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, selalu diawali dengan permohonan atau lelang WIUP. Kemudian semua IUP/IUPK dan IUPK Kelanjutan operasi akan diberikan setelah memenuhi syarat baik syarat umum (administrasi, teknis, lingkungan dan finansial) maupun syarat khusus (upaya peningkatan penerimaan negara dan setelah dievaluasi dan menunjukkan kinerja yang baik oleh Menteri). Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pandangan Saya, tidak terdapat permasalahan konstitusional dengan norma Pasal 169A UU Minerba. Dalam ketentuan Pasal 169A tidak terdapat norma yang diskriminatif dan juga tidak terdapat ketentuan yang memberikan jaminan untuk mendapatkan IUPK Kelanjutan operasi secara otomatis bagi KK/PKP2B yang waktu kontrak/perjanjianya berakhir. 4) Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN a. Bahwa sebagai salah satu kegiatan usaha yang memberikan revenue cukup tinggi kepada Negara, industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia termasuk industri yang padat modal (high capital), padat resiko (high risk), dan padat teknologi (high technology); Sehingga, apabila secara objektif membandingkan Indonesia dengan negara penghasil tambang terbesar lain di dunia, maka kegiatan pertambangan tidak pernah dilakukan dalam waktu sebentar, melainkan memerlukan waktu puluhan tahun lamanya, mulai dari persiapan permodalan, penemuan sumber cadangan, persiapan peralatan dan teknologi, perekrutan tenaga kerja, upaya komersialisasi produk pertambangan, sampai pemulihan lingkungan hidup; 141 b. Dengan lamanya waktu yang diperlukan tersebut, maka kesempatan yang cukup merupakan elemen kunci yang paling esensial dan harus dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan untuk memperoleh return of investment bagi pengusaha dan jaminan pemulihan lingkungan hidup di sekitar lokasi pertambangan bagi masyarakat dan Negara, sehingga sejak rezim kontrak dan perjanjian karya yang tunduk pada UU 11/1967 dan Keppres 75/1996 telah diatur sedemikian rupa jangka waktu kegiatan pertambangan dan hak para pemegang KK/PKP2B untuk memperoleh perpanjangannya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan; c. Sebagai bentuk penghormatan terhadap KK/PKP2B yang telah ditandatangani, dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi pemegang KK/PKP2B, maka hak perpanjangan jangka waktu kegiatan pertambangan yang telah berlaku dan dijalankan sejak tahun 1967 tersebut diatas tetap diakomodir oleh Pemerintah dalam UU 4/2009 dan UU 3/2020 tanpa mengesampingkan perlakuan yang sama bagi para pemegang IUP atau IUPK lainnya dari pihak swasta maupun BUMN. Hal tersebut karena Pemerintah telah diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 4 UU Minerba untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia; d. Selain itu, apabila hak pemegang KK/PKP2B untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu kegiatan pertambangan dikaitkan dengan Pasal 169A UU 3/2020 yang mensyaratkan perubahan konsep pengusahaan tambang dari KK/PKP2B menjadi IUPK, maka beberapa aspek positif yang diperoleh diantaranya adalah: (i) Kedudukan Negara dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan IUPK akan lebih tinggi dari pemegang KK/PKP2B, karena: - IUPK bersifat publik, sementara KK/PKP2B bersifat perdata, yang menempatkan Negara pada posisi yang setara; - IUPK diterbitkan oleh Pemerintah, sementara KK/PKP2B dibuat oleh Pemerintah dan perusahaan swasta berdasarkan perjanjian; - IUPK memberikan hak-hak dan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah, sementara hak dan kewenangan Pemerintah 142 dalam KK/ PKP2B ditetapkan secara seimbang berdasarkan perjanjian; - IUPK dapat menerapkan akibat hukum yang sepihak dari Pemerintah kepada pemegang KK/PKP2B, sementara akibat hukum dalam KK/ PKP2B berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan perusahaan swasta; (ii) Menjaga citra positif atas kepastian hukum investasi di Indonesia; (iii) Adanya peningkatan penerimaan negara berupa kewajiban tambahan yang dikenakan kepada pemegang KK/PKP2B sebesar 10% (sepuluh persen), dimana 6% (enam persen) diberikan kepada Pemerintah Daerah, sementara 4% (empat persen) sisanya diberikan kepada Pemerintah Pusat; (iv) Menjaga keberhasilan reklamasi area sampai tingkat keberhasilan 100%; (v) Mempercepat pembangunan smelter, sehingga terjadi peningkatan harga jual produk mineral yang diolah atau dimurnikan; (vi) Menjaga stabilitas penerimaan negara dari pajak penghasilan karena tidak ada pemutusan hubungan kerja; dan (vii) Peningkatan dana hasil produksi batubara (DHPB) yang signifikan. PERPANJANGAN KK/ PKP2B MENJADI IUPK TIDAK BERLAKU OTOMATIS a. Bahwa sebagai seorang ahli pertambangan yang juga terlibat dalam proses perumusan perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020, saya ingin memberikan penegasan terhadap maksud dari ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 yang belakangan menjadi sorotan publik, yang diasumsikan seolah- olah dengan adanya pasal tersebut, maka pemegang KK/PKP2B dijamin 100% (seratus persen) pasti diberikan perpanjangan jangka waktu pertambangan tanpa adanya evaluasi yang ketat dan menyeluruh dari Pemerintah Pusat; b. Melalui forum persidangan yang terhormat ini, saya ingin menegaskan bahwa asumsi tersebut adalah keliru, karena: (i) Pemberian perpanjangan pemegang KK/ PKP2B menjadi IUPK merupakan bentuk penguatan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap 143 kegiatan usaha pertambangan, dimana pengertian “dikuasai Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintah, akan tetapi pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak swasta disertai dengan pengawasan Pemerintah; Terhitung sejak diundangkannya UU 4/ 2009, Pemerintah tidak pernah lagi membuat KK/PKP2B dengan swasta; (ii) Pemegang KK/PKP2B tetap wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang juga berlaku pada pemegang IUP lain kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; (iii) Selain syarat-syarat di atas, pemegang KK/PKP2B juga wajib memenuhi persyaratan tambahan lainnya, yaitu: - Adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; - Adanya kewajiban untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, serta barang dan jasa dari dalam negeri; - Adanya kewajiban penyesuaian luas wilayah; - Adanya kewajiban penambahan penerimaan Negara; dan - Adanya kewajiban divestasi. (iv) Adanya kewenangan absolut dari Pemerintah untuk menolak permohonan IUPK jika pemegang KK/PKP2B tidak menunjukkan kinerja yang baik; (v) Penerapan hak, kewajiban, dan larangan yang sama antara pemegang IUPK operasi produksi dengan pemegang IUPK sebagai kelanjutan KK/PKP2B; c. Selain itu, saya ingin menambahkan bahwa tidak ada kewenangan pemerintah daerah yang tereduksi sehubungan dengan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK, karena sejak peraturan pertambangan dalam UU 11/1967 dan Keppres 75/ 1996 sampai berlakunya UU 3/2020, kewenangan pengelolaan KK/PKP2B yang bersifat strategis tersebut tetap melekat pada Pemerintah Pusat dan tidak pernah diberikan kepada Pemerintah Daerah; Sebagai contoh, Kontrak Karya yang pertama kali dibuat adalah antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Pusat pada bulan April 1967 dan bukan dengan Pemerintah Daerah. d. Sebagai bukti keseriusan dan ketegasan Pemerintah dalam melakukan evaluasi permohonan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK pasca diberlakukannya UU 3/2020, dapat dilihat dari penerbitan IUPK sebagai kelanjutan PKP2B PT Arutmin 144 Indonesia pada bulan November 2020, dimana Pemerintah Indonesia memangkas wilayah tambang PT Arutmin Indonesia sebanyak 40% (empat puluh persen) atau setara dengan 22.900 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus hektar) dari total keseluruhan wilayah tambang yang dimilikinya saat masih berstatus PKP2B. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya UU 3/2020, khususnya berlakunya ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 sama sekali tidak menyebabkan penguasaan dan pengawasan yang dilakukan negara menjadi melemah. Sehingga, argumentasi yang menyatakan bahwa dengan diberikannya jaminan perpanjangan izin bagi pemegang KK/PKP2B menyebabkan terkikisnya hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah tidak tepat. PEMBERIAN PRIORITAS KEPADA BUMN UNTUK MENGELOLA TAMBANG a. Bahwa salah satu bentuk keberpihakan Negara terhadap kepentingan nasional melalui BUMN dapat dilihat dari peristiwa paling fenomenal yang terjadi pada tahun 2018 ketika terjadi peralihan 51% (lima puluh satu persen) saham PT Freeport Indonesia kepada BUMN PT Inalum Indonesia, dimana trend positif tersebut terus berlanjut dengan porsi kepemilikan PT Inalum dalam PT Vale Indonesia sebagai pelaksanaan divestasi saham pada tahun 2020; b. Selain peralihan saham mayoritas Freeport dan penyertaan dalam Vale Indonesia, bentuk prioritas lain yang diberikan kepada BUMN adalah sebagai berikut: (i) Sesuai dengan amanat Pasal 40 ayat (3) UU 3/2020, BUMN dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP/ IUPK, sebagaimana yang telah dimiliki oleh PT Antam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk; (ii) Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi tanpa dilakukan penciutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 C UU Minerba; (iii) BUMN dapat mengalihkan sebagian wilayah IUP/ IUPK kepada pihak lain, dengan kepemilikan saham mayoritas (minimal 51%) wajib dimiliki BUMN; (iv) BUMN diberikan perpanjangan IUP/IUPK seumur cadangan tambang; 145 (v) Hak prioritas BUMN dalam mengusahakan IUPK dari WPN/ WIUPK; dan (vi) IUP BUMN yang telah berakhir mendapatkan hak perpanjangan 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tetap mempertahankan luas wilayah saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara tegas saya katakan bahwa, tidak benar kalau dikatakan bahwa Pemerintah berpihak pada kepentingan kapitalis dan oligarki, karena sebagaimana sejalan dengan apa yang selama ini diberitakan, pemberlakukan UU 3/2020 ini justru menjadi “Karpet Merah” bagi BUMN, yang mana ini juga sejalan dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya berkenaan dengan hak menguasai negara. [2.8] Menimbang bahwa pihak Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya. [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 146 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Sedangkan Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian menurut pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, pada Paragraf [3.34] menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau 147 tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang- Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang; Oleh karena UU 3/2020 diundangkan pada 10 Juni 2020, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu pada tanggal 25 Juli 2020, dan permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2020, dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara 148 pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Bahwa terkait dengan penyelesaian pengujian formil undang-undang di Mahkamah sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, menurut Mahkamah oleh karena perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaaan persidangan ketika putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan, maka perkara a quo tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan persyaratan rentang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK untuk diselesaikan oleh Mahkamah karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, diucapkan dan mulai mempunyai kekuatan hukum mengikat pada 4 Mei 2021 sehingga tidak dapat diberlakukan surut pada permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 149 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 berkaitan dengan kedudukan hukum Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 150 untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil. [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menguraikan kedudukan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I adalah perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) (vide Bukti P-3) yang berprofesi sebagai Peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN (vide Bukti P-4) yang concern mengawasi dan menyikapi serta memberikan masukan kepada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) terutama yang bergerak di bidang Mineral dan Batubara (vide bukti P-5). 2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (vide Bukti P-6) yang berprofesi sebagai akademisi/dosen (vide Bukti P-7) dan banyak berkontribusi pada ilmu pengetahuan di bidang lingkungan serta pertambangan. Salah satu bentuk nyata kontribusi Pemohon II yakni menjadi narasumber di forum akademik maupun profesional (vide Bukti P-8). Selain itu, Pemohon II juga sering diminta menjadi ahli lingkungan hidup di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (vide Bukti P-9) dan juga berkontribusi dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan pertambangan dengan menulis buku antara lain Buku Pengelolaan Tambang Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Penerbit Graha Ilmu, Buku Pengelolaan Limbah yang diterbitkan oleh Penerbit Teknosain dan buku Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba Teknika (vide Bukti P-10). Pemohon II juga pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi D (Transportasi dan Lingkungan) DPRD DKI Jakarta dan pernah menjadi Staf Ahli DPR RI Komisi VII Bidang Energi, Ristek, dan Lingkungan Periode 2004-2009, serta pernah menjadi Konsultan Rencana Jangka Menengah Daerah (vide Bukti P-11). Bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut: 151 1. Bahwa Pemohon I yang berprofesi sebagai Peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN menyatakan dalam kesehariannya aktif mengawal isu-isu yang terkait dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang pertambangan, di mana Pemohon I sering menyampaikan gagasan- gagasannya ke publik terkait dengan polemik pembentukan UU 3/2020. Sedangkan, Pemohon II yang berprofesi sebagai akademisi menyatakan sering memberikan sumbangsih pemikirannya melalui penelitian yang dituangkan dalam buku-bukunya yang menurut Pemohon II hal tersebut menjadi tidak berarti apabila proses pembentukan undang-undang di DPR RI dilakukan secara nyata-nyata bertentangan dengan Konstitusi dan cenderung tertutup dari publik. Menurut Pemohon II, pembentukan UU 3/2020 telah merugikan kepentingan Pemohon II karena apa yang dilakukannya sebagai akademisi menjadi tidak dapat terakomodir dalam proses pembentukan yang dipraktikan oleh DPR RI dalam membentuk UU Minerba. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sebagai Pemilih telah memberikan kedaulatan yang dimiliki kepada wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) melalui Pemilu 2019, sehingga semestinya DPD dilibatkan dalam Pembentukan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan dan Agama. Namun, faktanya DPD tidak dilibatkan sehingga mengakibatkan kepentingan daerah yang dijamin dalam ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 diambil alih oleh Pemerintah Pusat yang dapat menciderai kedaulatan Rakyat yang diberikan oleh para Pemohon melalui mekanisme Pemilu. 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak dilibatkannya DPD dalam pembentukan UU Minerba sehingga mengakibatkan masuknya ketentuan-ketentuan norma yang merugikan masyarakat, salah satunya ketentuan Pasal 169A UU Minerba yang 152 memberikan jaminan terhadap perusahaan pemilik Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk mendapatkan IUPK. Hal ini menimbulkan persoalan yang serius karena batubara merupakan cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk sumber energi pembangkit listrik nasional pada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dengan berlakunya ketentuan Pasal 169A UU 3/2020 mengakibatkan BUMN/BUMD tidak memiliki kesempatan melakukan penguasaan untuk mengelola secara langsung sumber daya batubara “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I dan Pemohon II perihal tidak terpenuhinya syarat formil pembentukan Undang-Undang, in casu UU 3/2020, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya UU 3/2020 dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 22A dan Pasal 22D UUD 1945. Pemohon I dan Pemohon II menganggap berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dalam melaksanakan profesinya sebagai peneliti dan akademisi, khususnya dalam bidang pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam pertambangan yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat serta dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan peran Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan pengabdian masyarakat sebagaimana diatur dalam tridharma perguruan tinggi. Terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II adalah “konstituen” yang telah berperan aktif di masyarakat dalam upaya mengawasi setiap kebijakan Pemerintah terkait dengan pertambangan yang juga telah memberikan “mandat konstitusional” kepada DPD dalam proses pemilu sehingga terdapat hubungan sebab akibat dan keterpautan secara langsung dengan proses pembentukan UU 3/2020 yang menekankan DPD ikut membahas dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang terkait dengan pengelolaan sumber daya, in casu UU 153 3/2020. Potensi kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil dan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pengujian formil UU 3/2020, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). 1. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat sejumlah masalah dalam pembentukan UU 3/2020 sejak tahap perencanaan dan penyusunan karena tidak dilibatkannya DPD pada tahapan penyusunan Prolegnas sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 15/2019). DPD juga tidak dilibatkan pada tahapan pembahasan padahal RUU 3/2020 merupakan bagian dari rezim pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang merupakan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 bahwa “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-undang anggaran pendapatan dan 154 belanja Negara dan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama’, padahal keterlibatan DPD pada proses pembahasan merupakan suatu keharusan. 2. Bahwa menurut para Pemohon, dengan tidak dilibatkannya DPD dalam pembentukan UU 3/2020 tidak sejalan dengan pandangan ahli mengenai asas- asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan suatu undang-undang (pandangan Lon L. Fuller) dan jika hal ini dibiarkan akan menegasikan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang memberikan delegasi kepada Undang-undang untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang. Sehingga, dikhawatirkan akan ada kecenderungan pada proses legislasi berikutnya “pembentuk undang- undang hanya menilai secara substansi undang-undang saja, tanpa harus dilihat dan diperiksa lagi apakah prosedur pembentukannya telah atau belum sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang tentang pembentukan undang-undang”. 3. Bahwa menurut para Pemohon, keharusan pelibatan DPD selain diatur dalam UU 15/2019 juga diatur dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, bahwa“... rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.” Bahkan lebih jauh, komisi bidang pembentukan undang-undang pun memiliki kewajiban berkonsultasi dengan DPD jika suatu undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. 4. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU- X/2012, telah memberikan penguatan fungsi legislasi DPD terkait dengan wewenang DPD dalam ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang pada pokoknya berisi lima hal, yaitu : (1) DPD terlibat dalam penyusunan Prolegnas; (2) DPD dapat mengajukan RUU (tertentu), termasuk RUU pencabutan Perpu (tertentu); (3) DPD ikut membahas RUU (tertentu); (4) Pembahasan RUU (tertentu) bersifat tiga pihak (tripartit), yaitu antara DPR, 155 DPD, dan Presiden; (5) Seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD RI dalam UU MD3 dan UU PPP, baik yang dimohonkan atau tidak, bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa menurut para Pemohon, pelibatan DPD seharusnya dilakukan sejak mulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas DIM serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. 6. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.19], halaman 82-83 yang menyatakan: “Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-undang yang diharuskan oleh UUD 1945. Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil- proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil- 156 prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 7. Bahwa menurut para Pemohon, dengan mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 pada halaman 247 model pembahasan RUU yang bersifat tripartit adalah “Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing- masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. Walaupun demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU sebelum Perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan. 8. Bahwa menurut para Pemohon, urgensi menghadirkan kepatuhan pembentuk undang-undang yang memperhatikan tata cara pelaksanaan kekuasaan adalah untuk, pertama, keberadaan tata cara atau prosedur merupakan salah satu jalan untuk mengontrol agar kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan juga Presiden tidak disalahgunakan. Kedua, prosedur atau tata cara dapat dijadikan indikator untuk menilai semangat atau motif apa yang ada dibalik perumusan sebuah norma. Secara kasat mata, substansi yang dimuat dalam undang-undang bisa saja dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena yang diatur di dalamnya merupakan open legal policy pembentuk undang- undang, namun sebuah norma sangat mungkin lahir dari sebuah moral hazard. Dalam konteks itu, pengujian secara formil sebetulnya harus menyentuh ranah semangat pembentuk undang-undang ketika melahirkan norma undang- undang. Ketiga, proses dan hasil pembentukan sebuah undang-undang bukanlah dua hal yang terpisah, sekalipun keduanya dapat dibedakan, namun keduanya tidak dapat diletakkan secara dikotomis. Proses sangat menentukan hasil. Oleh karena itu, proseslah terlebih dahulu yang harus dinilai, baru 157 kemudian hasilnya. Jika proses (formil) bermasalah secara konstitusional, maka penilaian terhadap substansi (materil) belum dapat dilakukan. 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan diberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). [3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12. [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di persidangan pada 21 Oktober 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 10 Desember 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.13] Menimbang bahwa Pemberi Keterangan dari DPD telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Oktober 2020 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.14] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada 19 Oktober 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Oktober 2020 serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 11 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 16 November 2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang bernama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. serta 1 (satu) orang saksi bernama Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan 17 Juni 2021 dan persidangan 4 Agustus 2021 [selengkapnya 158 termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Sementara itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Agustus 2021; [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan DPD, keterangan saksi dan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana kesemuanya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. [3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, oleh karena isu pokok pengujian formil yang dijadikan alasan permohonan pengujian a quo adalah mengenai tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan UU 3/2020 yang mempunyai kesamaan dengan perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, yang putusannya telah diucapkan sebelumnya, sehingga penting bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 ihwal pelibatan DPD tersebut, sebagai berikut: [3.17.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga merupakan pelanggaran terhadap UU 12/2011, UU 17/2014, dan Tatib DPR. Menurut para Pemohon, tidak terlibatnya DPD dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Berkenaan dengan dalil a quo, DPD telah menyampaikan keterangan tertulis dan telah disampaikan pula pada persidangan Mahkamah yang pada pokoknya DPD menyatakan telah dilibatkan mulai dari tahapan perencanaan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 yang dilanjutkan dengan Prolegnas 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan, termasuk Prioritas Tahun 2020 sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DPD juga menerangkan bahwa penyusunan Pandangan dan Pendapat terhadap RUU Minerba oleh Komite II dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua DPR Nomor LG/04430/DPR RI/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 perihal: Pembahasan RUU Minerba yang disampaikan kepada Pimpinan DPD. Surat tersebut disertai lampiran RUU dari DPR dalam bentuk matriks DIM yang pada intinya mengagendakan pada 8 April 2020 Komisi VII akan mengundang DPD dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian terkait namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan disebabkan merebaknya pandemi Covid-19 sehingga Menteri ESDM selaku leading sector dari pihak pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menunda 159 agenda tersebut. Bahwa pada 22 April 2020, Pimpinan DPR menyampaikan surat No. LG/05225/DPR RI/2020 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Pimpinan Komite II DPD. Agenda Pembahasan berupa Rapat Panja Minerba mendengarkan Pandangan dan masukan DPD RI atas RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan undangan tersebut, Panja Minerba Komisi VII DPR dengan Pimpinan Komite II DPD pada 27 April 2020 pukul 11.00 WIB melaksanakan rapat secara virtual. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Komite II DPD. Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa DPD terlibat mulai tahap perencanaan RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009), yaitu dalam Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019, Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2020-2024, dan Rapat Penyusunan Kembali Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009). Pemerintah berpandangan bahwa keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba telah dilakukan secara proper dan komprehensif, di antaranya dibuktikan dengan: a. Adanya persetujuan DPD atas carry over RUU Minerba sebagaimana tercermin dalam Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRRI/II/2019-2020 tanggal 22 Januari 2020; b. Adanya musyawarah/rapat pembahasan RUU Minerba sesuai dengan undangan DPR RI sebagaimana dibuktikan dalam Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Pimpinan Komite II DPD RI; dan c. Adanya pandangan tertulis dari Komite II DPD terhadap RUU Minerba pada 27 April 2020. Setelah mencermati keterangan DPD, Keterangan Presiden dan Keterangan DPR, beserta lampiran dan bukti-buktinya tersebut didapatkan fakta hukum bahwa DPD telah dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, hal ini khususnya dibuktikan dengan adanya Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD RI/III/2019-2020 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pembahasan UU 3/2020 tidak melibatkan DPD adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 3/2020, di mana pada saat yang sama telah diperiksa pula perkara lain yakni perkara Nomor 60/PUU- XVIII/2020 yang juga menguji formil konstitusionalitas pembentukan UU 3/2020, yang diajukan oleh Pemohon yang berbeda. Dengan demikian, karena substansi permohonan pengujian formil yang diajukan para Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan konstitusionalitas pembentukan UU 3/2020, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang telah diucapkan sebelumnya, dan Mahkamah telah menyatakan pembentukan UU 3/2020 160 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 mutatis mutandis menjadi bagian dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU- XVIII/2020 a quo, sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon terkait dengan keterlibatan DPD; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 3/2020 sesuai dengan UUD 1945, maka permohonan para Pemohon dalam perkara a quo mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 3/2020 harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum; [3.18] Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian Mahkamah bahwa pembentukan UU 3/2020 telah memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang berdasarkan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon yang dipandang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum pengujian formil dalam perkara Nomor 60/PUU- XVIII/2020 mutatis-mutandis menjadi pertimbangan hukum perkara a quo, sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon terkait dengan keterlibatan DPD; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 161 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; ---------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal permohonan pengujian formil UU 3/2020 sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa dalam pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan para Pemohon. Terhadap pengujian formil a quo, kami: Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan sebagai berikut: [6.2] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian formil a quo para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 162 [6.3] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mengemukakan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil di atas, terlebih dahulu kami akan menguraikan beberapa hal-hal berikut: Bahwa secara doktriner, pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses atau tata cara pembentukannya. Bilamana diletakkan dalam konteks negara hukum, pengujian formil akan “menjamin” dan “memastikan” perlindungan warga negara (protect citizens) dari penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila dikaitkan dengan pembentukan undang-undang, pengujian formil merupakan instrumen untuk menilai atau menguji kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang, terutama menilai konstitusionalitas aspek proses pembentukan (formil) suatu undang-undang. Bahkan, secara doktriner pun dipahami penilaian ihwal konstitusionalitas pembentukan undang-undang untuk menilai ketepatan bentuk (appropriate form), ketepatan institusi pembuatnya (appropriate institution), dan ketepatan prosedur (appropriate procedure). Bahwa selain secara doktriner, secara yuridis, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, menentukan standarisasi untuk menilai pengujian formil (Sub-paragraf [3.15.1] hlm. 361-362), yaitu: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; 2. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Bahwa dengan merujuk doktriner dan putusan pengadilan, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penilaian terhadap keabsahan formalitas pembentukan undang-undang adalah keabsahan dari semua tahapan atau terpenuhinya semua standar yang dikemukakan di atas. Dalam hal ini, jikalau satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua 163 standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil suatu undang-undang tidak perlu dibuktikan telah terjadi kecacatan dari semua tahapan atau kecacatan dari semua standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti- bukti yang tidak diragukan sudah cukup untuk menyatakan adanya cacat formal pembentukan undang-undang. [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pendapat berbeda kami tidak perlu menguraikan semua kemungkinan tahapan atau standar kecacatan formil pembentukan UU Minerba dalam permohonan a quo. Namun kami cukup menentukan salah satu saja di antara tahapan atau standar pembentukan undang- undang, in casu pembentukan UU Minerba, terutama yang dapat kami jelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan. [6.5] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian dalam sistem hukum Indonesia, wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang secara formil adalah demi menjaga kesesuaian prosedur pembentukan undang-undang dengan ketentuan dalam konstitusi, serta dengan peraturan lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 22A UUD 1945. Bahkan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, pengujian formil dimaksudkan untuk menilai keterpenuhan syarat formil dalam proses pembentukan undang-undang atau biasa disebut juga dengan istilah due process of law-making. Di samping itu, pembedaan antara uji formil dan uji materiil membawa konsekuensi pada proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara. Dalam rangka memeriksa kesesuaian prosedur, pembuktian menitikberatkan fakta-fakta yang terjadi selama proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh pembentuk UU. Pentingnya pembuktian fakta-fakta tersebut, implisit, juga telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 menyatakan: “…untuk kepentingan pembuktian pengujian formil selanjutnya, pemohon dan pembentuk undang-undang tidak cukup hanya mengajukan bukti untuk membuktikan kehadiran anggota DPR secara fisik dengan hanya menyampaikan daftar hadir yang ditandatangani anggota DPR apalagi hanya 164 menyerahkan jumlah rekapitulasi kehadiran, namun harus menyerahkan bukti visual dan/atau bukti audio visual rekaman persidangan yang dapat menunjukkan jumlah kehadiran secara fisik anggota DPR.” [para. 3.15.6] [6.6] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut meskipun di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pembahasan RUU Minerba telah mendapat pertimbangan dari DPD (vide bukti keterangan DPD bertanggal 21 Oktober 2020) namun oleh karena telah kami tegaskan di atas, penilaian terhadap keabsahan formalitas pembentukan undang-undang adalah keabsahan dari semua tahapan atau terpenuhinya semua standar yang dikemukakan di atas. Dalam hal ini, jikalau satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil suatu undang-undang tidak perlu dibuktikan telah terjadi kecacatan dari semua tahapan atau kecacatan dari semua standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan sudah cukup untuk menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang sebagaimana pendapat kami dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020, bahwa terhadap pembentukan UU Minerba telah cacat formil karena tidak terpenuhinya syarat carry over yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi yang tidak bisa dipisahkan dengan syarat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Oleh karena itu terhadap perkara a quo pun kami berpendapat pembentukan UU Minerba cacat hukum secara formil. [6.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada keraguan bagi kami untuk menyatakan pembentukan UU 3/2020 adalah cacat secara formil. Dengan telah terbuktinya secara menyakinkan bahwa terhadap UU 3/2020 cacat formil, oleh karena itu seharusnya Mahkamah menyatakan UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 165 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, dan pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams 166 ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani