59/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 59/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : DR. Yudi Latif NIK : 3174042608640003 Pekerjaan : Dosen Alamat : Jalan Bunga Lily 18 RT.002 RW 001 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan Sebagai ----------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Adhie M. Massardi NIK : 3275022601560017 Pekerjaan : Swasta Alamat : Persada Kemala Blok 25/3, RT. 011 – RW. 013 Kelurahan Jaka Sempurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Ratna Sarumpaet NIK : 3174015607490002 Pekerjaan : Seniman Alamat : Kampung Melayu Kecil V/24, RT.004 RW.009 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon III; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 4. Nama : Eka Gumilar NIK : 3201052608710001 Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Parahyangan Nomor 26. Medi I, Sentul City RT.003, RW. 008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Trijono Hardjono NIK : 3578041105650008 Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Darmokali 2/11 RT. 007 RW. 003, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya Sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon V; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan ahli para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 13 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 April 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 12/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 8 Mei 2015 dengan Nomor 59/PUU-XIII/2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. Hak dan/atau Kerugian Konstitusional. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; sebagaimana ketentuan ayat (1), Pasal 27, Warga Negara Dan Penduduk, BAB X, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara; sebagaiaman ketentuan ayat (1) Pasal 30, PERTAHANAN DAN KEMANANAN NEGARA, BAB XII, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa PEMOHON – sebagaimana substansi materi “MAKLUMAT SURABAYA” yang menjadi landasan dasar pelaksanaan Program Demokrasi Musyawarah Indonesia, terlampir bukti P.2 – telah merencanakan menyelenggarakan kegiatan “MUSYAWARAH KEDAULATAN RAKYAT ”guna turut memberikan masukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat – Republik Indonesia, masa jabatan 2014 - 2019 dalam melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui PERUBAHAN UUD 1945; sebagaimana Keputusan Angka 1, Pasal 1, KEPUTUSAN MPR.RI Nomor 4/MPR/2014 tentang REKOMENDASI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MASA JABATAN 2009 -2014 , tertanggal 29 September 2014; terlampir bukti P. 7; Keputusan MPR.RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR.RI Masa Jabatan 2009-2014 Pasal 1 Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2009-2014 sebagai berikut: 1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan kesepakatan dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum. Bahwa dalam rangka melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 akan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019 dengan tetap berdasarkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara; sebagaimana Keputusan Angka 1, Pasal 1, KEPUTUSAN MPR.RI Nomor 4/MPR/2014; Bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan sistem ketata-negaraan Indonesia melalui PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 sebagaimana dimaksudkan oleh Keputusan 1, Pasal 1, KEPUTUSAN MPR.RI Nomor 4/MPR/2014 tersebut di atas; PEMOHON menilai konstitusionalitas kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara tidak cukup memadai bila dipergunakan sebagai dasarformal-material atas dilaksanakannya PERUBAHAN UUD 1945, sebagaimana dimaksudkan oleh Keputusan Angka 1, Pasal 1, KEPUTUSAN MPR.RI Nomor 4/MPR/2014; Demikian karenanya PEMOHON berpendapat, bahwa sesungguhnya kedudukan Pancasila sebagaimana pada pada awalnya dimaksudkan oleh The Founding Fathers adalah sebagai Philosofische Grondslag atas Indonesia Merdeka; Maka dalam konteks sebagai dasar nilai atas rencana PERUBAHAN UUD NRI Tahun 1945,sebagaimana Keputusan Angka 1, Pasal 1, KEPUTUSAN MPR.RI Nomor 4/MPR/2014; kedudukan Pancasila tidak lah cukup memiliki konstitusionalitas jika “hanya” dinyatakan sebagai sumber segala sumber hukum negara; Demikian kedudukan PANCASILA sebagai dasar PERUBAHAN UUD NRI Tahun 1945, baru akan memiliki konstitusionalitas material dan formal secara cukup, jika PANCASILA ternyatakan formal sebagai DASAR NEGARA; Demikian dijelaskan sebagai latar belakang atas fakta sejarahnya; Bahwa selepas Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, atas hasil Amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak terdapat satu pun Ayat dan Pasal- dalam Batang Tubuhnya yang menetapkan dan/atau menyatakan PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. Bahkan tekstualitas Alinea IV Preambule UUD NRI Tahun 1945 pun tidak ternyatakan secara tegas bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia; Bahwa karena itu dapatlah dipahami, ketika didapati beberapa ketentuan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang arah, nilai dan semangatnya bertentangan dengan nilai dan semangat Pancasila, sebagaimana penetapan PEMILIHAN LANGSUNG misalnya yang berakibat pada hilangnya kemampuan- institusional Lembaga Permusyawaratan MPR.RI dan Lembaga Perwakilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 DPR.RI di dalam mempergunakan rasionalitas “hikmah-kebijaksanaan”yang menjadi “roh” Sila IV Pancasila guna menangkap suasana kebathinan rakyat, pada saat mengambil keputusan strategis kenegaraan. Demikian diterangkan bahwa satu-satunya dokumen hukum ketatanegaraan yang menetapkan menegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara hanya ada pada Pasal 1, KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR.RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Demikian diterangkan bahwa Pasal 1, KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/ MPR/1998 tentang Penetapan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, di dalam Ketentuan Angka 91, Pasal 6, KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003 diputus dinyatakan sebagai Ketetapan MPR.RI yang dinyatakantidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final – sekali selesai (einmalig), telah dicabut, maupun telah dilaksanakan; Demikian diterangkan bahwa Pasal 1, KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/ MPR/1998 tentang Penetapan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, di dalam Ketentuan Angka 91, Pasal 6, KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003 diputus dinyatakan sebagai Ketetapan MPR.RI yang hanya SEBATAS dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, secara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh Ketentuan Penjelasan Pasal 7, ayat (1) huruf b UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DINYATAKAN sebagai Ketetapan MPR.RI yang sudah tidak berlaku; Bahwa atas Hak Konstitusional PEMOHON sebagaimana ketentuan ayat (1), Pasal 27, WARGA NEGARA DAN PENDUDUK, BAB X juncto ayat (1) Pasal 30, PERTAHANAN DAN KEMANANAN NEGARA, BAB XII, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Demikian sebagaimana diterangkan di depan, bahwa dalam rangka menjalankan program demokrasi musyawarah PEMOHON merencanakan melaksanakan kegiatan MUSYAWARAH KEDAULATAN RAKYAT - maka menjadi Kepentingan dan/atau Kerugian Konstitusional PEMOHON atas terdapat dan/atau tidak terdapatnya pemberlakuan formal Pasal 1, KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penetapan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Demikian dijelaskan secara spesifik, hubungan kausalitas antara PEMOHON dengan Permohonan a quo , bahwa karena PEMOHON meyakini bahwa Pancasila adalah sebuah Philosofische Grondslag atas Indonesia Merdeka; demikian berkaitan dengan Rencana PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 yang akan dilaksanakan oleh MPR.RI Masa Jabatan 2014-2019 – sebagaimana Rekomendasi 1, Pasal 1, KEPUTUSAN MPR.RI Nomor 4/MPR/2014 tertanggal 29 September 2014; Dengan ini diterangkan bahwa yang menjadi kepentingan konstitusional PEMOHON dalam rencana penyelenggaraan MUSYAWARAH KEDAULATAN RAKYAT adalah menjadikan Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penetapan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagai dasar pijakan materiil formil atas PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945, sebagaimana direncanakan akan dilakukan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 oleh MPR.RI Masa Jabatan 2014-2019, berdasar atas KEPUTUSAN MPR.RI Nomor 4/MPR/2014 tentang REKOMENDASI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MASA JABATAN 2009 -2014 Demikian akhirnya agar menjadi terang benderang, atas hak dan/atau kepentingan konstitusional PEMOHON dalam pengujian Undang Undang a quo dengan ini disampaikan bahwa apa yang menjadi tujuan perjuangan konstitusional PEMOHON adalah ditetapkannya PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ke dalam ayat, Pasal, dan Batang Tubuh, UUD NRI Tahun 1945; Untuk itu, kepada Majelis Hakim Konstitusi, dimohonkan untuk dapat menerima kedudukan hukum PEMOHON sebagai Pihak yang Hak Konstitusionalnya dirugikan atas pemberlakuan Ketentuan Penjelasan Pasal 7, ayat (1) huruf b UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011; sebagaimana pihak yang dimaksudkan oleh ketentuan pada huruf a, ayat (1), Pasal 51, UU 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi; 1. OBYEK PERMOHONAN. terlampir bukti P5 dan bukti P6 Ketentuan Penjelasan Pasal 7, ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003, tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MajleisPermusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan MajleisPermusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. --------------------------------------------- T e r h a d a p ------------------------------------------- 1. Alinea IV Preambule Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; juncto ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Pasal 22A, DEWAN PEREWAKILAN RAKYAT, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; juncto ----------------------------------------------------- 3. Pasal I, ATURAN TAMBAHAN, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; --------------------------------------------------------------------------- Demikian secara spesifik terkait dengan ternyatakannya tidak berlaku PENETAPAN DEKLARATIF TENTANG PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; sebagaimana keberadaan Pasal 1 KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 dalam Ketentuan Angka 91, Pasal 6 KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003, yang diputus hanya sebatas tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut; 2. KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI - Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ketetapan ayat (1), Pasal 24 KEKUASAAN KEHAKIMAN, BAB IX, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -------------------- - Bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, liungkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; sebagaimana ketentuan ayat (2) Pasal 24, KEKUASAAN KEHAKIMAN, BAB IX, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -------------------------------- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 - Bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang undang; sebagaimana ketentuan ayat (1), Pasal 24A, KEKUASAAN KEHAKIMAN, BAB IX, UUD NRI Tahun 1945; --------------------------------------------- - Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ; sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal 24C, KEKUASAAN KEHAKIMAN BAB IX, UUD NRI Tahun 1945; ---------------------------------------------------------------------- - Bahwa keberadaan UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan perbaikan dari UU Nomor 10 Tahun 2004 – dalam hal mana sebagai salah satu bentuk perbaikannya adalah menempatkan kembali kedudukan dan status hukum KETETAPAN MPR-RI - yang sebelumnya tidak terkualifikasi formal - sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berkekuatan hukum sesuai dengan hierarkinya; ------------------------------------------- - Bahwa penempatan kembali KETETAPAN MPR-RI sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berkekuatan hukum; berimplikasi secara formal konstitusional atas kedudukan KETETAPAN MPR- RI terhadap Sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional, berikut timbulnya pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar; ----------------------------- - Bahwa secara formal peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana ketentuan angka 2, Pasal 1, KETENTUAN UMUM, BAB I, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; - Bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara formal merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang sah diberlakukan, yang secara hierarkis keberadaannya menempati urutan kedua tertinggi setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; demikian sebagaimana penetapan jenis, hierarki, dan muatan Peraturan Perundang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 undangan, pada ketentuan huruf b, ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; ------------------------------------------------------------------------------------- - Demikian secara lengkap jenis peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, yang kekuatan hukum- nya sesuai dengan hierarki (tata urutan) nya sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: ---------------------------------------------------------------------------------------- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Demikian karena terkait diterangkan, bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, sebagaimana ketentuan Pasal 2, KETENTUAN UMUM, BAB I, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; ---------------------------------------------- Demikian karena terkait diterangkan, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan; sebagamana ketentuan ayat (1) Pasal 3, KETENTUAN UMUM, BAB I, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; ---------------------------------- Demikian atas substansi permohonan, sangat perlu untuk dicatat bahwa dalam Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan Peraturan Perundangan-undangan di bawah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ---------- - Bahwa penempatan kembali KETETAPAN MPR-RI sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang secara hirerarki terletak di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas Undang-Undang, sesuai dengan Teori Algemeine Rechtslehre dari Hans Nawiasky, yang membagi Norma Hukum menjadi empat tingkatan; Pertama merupakan Staatsfundamenlanorm (Norma Fundamental Negara), kedua merupakan Staatsgerundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara), ketiga merupakan Formell Gesetz (Undang-Undang Formal) dan keempat merupakan Verordnung dan Autonome Satzung (Aturan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Pelaksana dan Aturan Otonom); Demikian KETETAPAN MPR.RI terkualifikasi sebagai sebuah Staatsgerundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara); ---------------- - Bahwa sebagaimana konstitusionalitas kewenangan pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Kekuasaan Kehakiman, demikian bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang [ayat (1) Pasal 24A UUD NRI 1945]; demikian bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar [ayat (1) Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945); ------------------------------------------------ - Demikian teoritik dibedakan, bahwa pengujianPeraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar adalah merupakan pengujian konstitusionalitas, yakni pengujian nilai-nilai konstitusionalitas undang-undang, baik dari segi materiil atau formil prosedur pembentukannya; sedangkan pengujian Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang Undang merupakan pengujian legalitas, yakni pengujian nilai-nilai legalitas peraturan perundang-undangan baik secara materiil atau pun formil prosedur pembentukannya; ---------------------------------------------------------------------------------- - Demikian karena “kaca-pantul” pengujiannya juga berbeda, antara pengujian konstitusionalitas yang menggunakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat ukur pengujian dan pengujian legalitas yang menggunakan Undang Undang sebagai alat ukur pengujian nya; Oleh karenanya menjadi sangat relevan dengan Permohonan, jika dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menguji the constitutionality of legislative law or legislation, sedangkan Mahkamah Agung menguji the legality of regulation; ------------------------------------------------- - Demikian penting diterangkan dalam konsep pengujian konstitusionalitas adalah tentang cakupan pengertiankonstitusionalitas itu sendiri. Sebab konstitusi itu tidak dapat diidentikkan hanya sebagai Undang-Undang Dasar (groundwet) sebagaimana apa yang tertulis sebagai naskah Undang-Undang Dasar. Demikian sebagaimana dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang telah DIHAPUSKAN terdapat uraian yang menyatakan bahwa undang undang dasar itu hanyalah sebagian dari konstitusi yang tertulis. Demikian ada konstitusi tidak tertulis yaitu yang terdapat dalam nilai-nilai yang hidup dalam praktek ketata-negaraan; ----------------------------------------------------------------------------------- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 - Demikian karenanya dalam menilai atau menguji sebuah konstitusionalitas dapat menggunakan beberapa alat pengukur; (i) naskah uud yang resmi tertulis, beserta (ii) dokumen dokumen tertulis yang terkait dengan naskah uud, seperti risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu, peraturan tata-tertib dan lain lain, serta (iii) nilai nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketata-negaraan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam kegiatan bernegara; dan (iv) nilai nila yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan ideal dalam bernegara; ---------------------------------------------------------------------------------- - Bahwa KETETAPAN MPR-RI merupakan keputusan normatif yang merupakan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract norms), bukan bersifat individual dan nyata (individual and concrete norms); oleh karena itu KETETAPAN MPR-RI lebih tepat dipandang sebagai sebuah keputusan normatif yang berisi dan bersifat hal-hal pengaturan (regeling) yang diberlakukan secara umum – demikian sepaham dengan kualifikasi Teori AlgemeineRechtslehredari Hans Nawiasky - merupakan Staatsgerundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara); demikian bukan merupakan pengaturan administratif (beschikking) dan bukan pula penghakiman (vonis) atau (judgement); ----------------------------------------------------------------------------------------- - Bahwa dengan memperbandingkan keberadaan Undang-Undang karena sama- sebagai norma Umum, bukan penetapan bersifat administratif, bukan pula merupakan penghakiman yang kongkrit terhadap individu-individu; demikian maka KETETAPAN MPR-RI dan Undang-Undang secara formal terkualifiasisama sebagai Keputusan Normatif yang berisi dan bersifat PENGATURAN (regeling); ----------------------------------------------------------------------- - Bahwa dengan mempertimbangkan karena TIDAK TERDAPAT satu pun Lembaga Negara, baik legislatif, eksekutif atau pun yudikatif yang diberikan kewenangan (toetsinggrecht) oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melakukan PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS atas Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , selain MAHKAMAH KONSTITUSI ; -------------- - Bahwa dengan memperhatikan atas Permohonan pengujian KETETAPAN MPR.RI terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana Perkara Nomor 24/PUU- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 XI/2003 – yang telah diputus dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum atas implikasi yuridis konstitusional akibat penempatan kembali KETETAPAN MPR-RI sebagai Peraturan Perundang-undangan yang berkekuatan hukum – sebagaimana kedudukan huruf b Pasal 7 UU 12 Tahun 2011; -------------------------------------------------------------------------------------------------- - Demikian selanjutnya dibedakan antara Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan dengan Kewajiban Hakim Konstitusi sebagai Pribadi atas kontroversi implikasi yuridis konstitusional penempatan kembali Ketetapan MPR sebagai Peraturan Perundang-undangan sebagaimana pemberlakukan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; --------------------------- 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. o Bahwa Objek Permohonan uji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam permohonan ini secara formal terbatasi hanya pada Ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ------------------------------------------------------------------- o Bahwa Ketentuan Penjelasan Undang Undang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang Undang - demikian Penjelasan Undang Undang berfungsi sebagai tafsir resmi dari Pembentuk Undang-Undang atas norma tertentu dalam Batang Tubuh; sebagaimana pengertian dalam Angka 176 Lampiran II Undang Undanga Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ---------------------- o Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal 24C KEKUASAAN KEHAKIMAN BAB IX, UUD NRI Tahun 1945; -------------------------------------------------------------------------- o Demikian keberadaan Obyek Permohonan – yakni pengujian Ketentuan huruf b, ayat (1), Pasal 7 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana dimaksudkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 10 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; ------------------------------------------------- 2. Kewajiban Hakim Konstitusi o Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan penafsiran hukum (rechtsinterpretatie) yakni berupa perluasan kaidah Pasal 22 A, UUD NRI Tahun 1945 yang HANYA memerintahkan dibentuknya ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Pembentukan Undang Undang yang kemudian diperluas oleh Pembentuk UU terlahir menjadi tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ----------------------------------------------------- o Demikian penafsiran hukum berupa perluasan kaidah Pasal 22 A, UUD NRI Tahun 1945 itu dikerjakan dengan memasukkan secara hierarkis keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri sebagai Staatsfundamenlanorm dan KETETAPAN Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai Staatsgerundgesetz ke dalam bagian Peraturan Perundang-undangan - selain yang terkualifikasi di dalamnya berupa Undang-Undang/PERPPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; ------------------------------------------- o Bahwa keberadaan formal KETETAPAN MPR-RI dalam Sistem Peraturan Perundang-undang selain ditetapkan oleh ketentuan huruf b, ayat (1) Pasal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; secara konstitusional ditetapkan pula oleh Pasal I, ATURAN TAMBAHAN, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Sebagaimana keberadaan formal KETETAPAN Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 dalam Sistem Peraturan Perundang undangan Nasional; ------------------------------- o Bahwa benar, ayat (1) Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, kepada Mahkamah Konstitusi, tekstual hanya memberikan kewenangan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; ---------------------------------------------------------------------------------------- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 o Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan wewenang pengujian, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan sebagaimana menjadi ketentuan Pasal 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi; -------------------------------------------------------- o Bahwa benar, sebagaimana Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman - Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal di mana bagi seorang Hakim Konstitusi yang dipersyaratkan sebagai seorang Negarawan yang yang menguasai Konstitusi dan Ketata-negaraan [ayat (5) Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945] harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (rechstvinding) – sebagaimana dinamika Sistem Peraturan Perundang undangan yang berlaku; ------------------------------------------------- o Demikian penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa peristiwa hukum yang konkrit yang bisa dilakukan dengan metoda penafsiran dalam memberikan keterangan atas apa yang kurang dan/atau tidak jelas mengenai teks hukum agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan terdapatnya peristiwa hukum tertentu; --------------- o Demikian penafsiran dapat dikerjakan secara gramatikal dan sosiologis atau bahkan bila DIPERLUKAN penafsiran dibenarkan dilakukan secara historis dan sistematis, atas implikasi yuridis konstitusional dikembalikannya KETETAPAN MPR-RI secara hierarkis sebagai Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana ketentuan huruf b, ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; ---------------------------- o Bahwa benar Hakim dalam melakukan penemuan hukum tidak dibenarkan melakukan penafsiran hukum tanpa memiliki dasar yuridis; Demikian dalam Permohonan ini dimaksudkan sebagai dasar formal konstitusional kewajiban penemuan hukum oleh Hakim atas Obyek Permohonan adalah sebagaimana keberadaan sistemik-historik UU Nomor 12 Tahun 2011 dan KETETAPAN MPR-RI Nomor 1/MPR/2003 terhadap konstitusionalitas Pasal 22A dan Pasal I ATURAN TAMBAHAN, UUD NRI Tahun 1945; ------------------------------------------------------------------- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 o Demikian Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana ayat (5) Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 berkewajiban menggali secara historik, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana keberadaan dinamika Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; sebagaimana pula telah menjadi SUMPAH dan JANJI Hakim Konstitusi akan memenuhi Kewajiban Jabatan se-baik-baik dan se-adil-adilnya dengan memegang teguh UUD NRI Tahun 1945 dan menjalankan Peraturan Perundangan-undangan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ---------------------------------- 3. KEDUDUKAN PERKARA PERMOHONAN Bahwa apa yang dimohonkan untuk diuji secara materiil adalah Ketentuan Penjelasan Pasal 7, ayat (1) huruf b UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Yang dimaksud dengan “Ketetapam Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003, tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majleis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan MajleisPermusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. --------------------------------------------- T e r h a d a p ------------------------------------------- 1. Alinea IV Preambule Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; juncto ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Pasal 22A, DEWAN PEREWAKILAN RAKYAT , Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; juncto ----------------------------------------------------- 3. Pasal I ATURAN TAMBAHAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; --------------------------------------------------------------------------- Demikian Obyek Permohonan secara spesifik terkait dengan ternyatakannya tidak berlaku PENETAPAN DEKLARATIF TENTANG PENEGASAN PANCASILA Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 SEBAGAI DASAR NEGARA sebagaimana keberadaan Pasal 1 KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 dalam Ketentuan Angka 91, Pasal 6 KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003, yang diputus hanya sebatas tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut; Demikian diterangkan, secara lengkap bahwa KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, telah mengkualifikasikan secara formal kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 ke dalam 6 (enam) kategori yuridis: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- o Kategori I; kualifikasi TAP MPRS /TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana Pasal 1 TAP MPR.RI Nomor I/MPR/2003; terdapat 8 Ketetapan; ------------------------------------------------------------------------------------------ o Kategori II; kualifikasi TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan; sebagaimana Pasal 2 TAP MPR.RI Nomor I/MPR/2003; terdapat 3 Ketetapan; ----------------------------------------------------------------------------- o Kategori III; kualifikasi TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 sebagaimana Pasal 3 TAP MPR.RI Nomor I/MPR/2003; terdapat 8 Ketetapan; ------------------- o Kategori IV; kualifikasi TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang sebagaimana Pasal 4 TAP MPR.RI Nomor I/MPR/2003; terdapat 11 Ketetapan; ------------------------------------ o Kategori V; kualifikasi TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 sebagaimana Pasal 5 TAP MPR.RI Nomor I/MPR/2003; terdapat 5 Ketetapan; ------------------------------------------------------------------------------------------- o Kategori VI; kualifikasi TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan sebagaimana Pasal 6 TAP MPR.RI Nomor I/MPR/2003; terdapat 104 Ketetapan; --------------------------------------------- Demikian selanjutnya diterangkan tentang kedudukan perkara atas UU a quo dalam Permohonan ini bahwa Pasal 1 KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/ MPR/1998, merupakan satu-satunya dokumen hukum ketatanegaraan yang menetapkan menegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Bahwa Pasal 1, KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998, merupakan Keputusan yang secara materiil sama sekali berbeda sifat, jenis dan kedudukannya dengan Pasal 2 KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998; Demikian Pasal 1, KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penetapan Tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, merupakan ketentuan yang bersifat Deklaratif sebagai sumber hukum sedangkan Pasal 2 KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), merupakan ketentuan yang bersifat Penetapan yang berisi perintah untuk dilaksanakan; Bahwa penamaan 2 (dua) Penetapan MPR.RI dalam sebuah Surat Keputusan MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 termaksud tersebut dibuat tersusun secara TERBALIK sehingga memunculkan persepsi yang keliru atas 2 (dua) Penetapan MPR.RI yang senyatanyasecara materiil sama sekali berbeda sifat, jenis dan kedudukannya masing-masing; Demikian selengkapnya ternyatakan formalbahwa KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR.RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara; Pasal 1 Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara; ----------------------------- Pasal 2 Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR.RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara terkualifikasi dalam keputusan Angka 91, Pasal 6, Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 sebagai Ketetapan MPR.RI yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 karena bersifat final – sekali selesai (einmalig), telah dicabut, maupun telah dilaksanakan; Demikian perlu diterangkan, bahwa KARENA Pasal 1 KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998, merupakan PENETAPAN PENEGASAN DEKLARATIF atas keberadaan Pancasila sebagai Dasar Negara yang harus dilaksanakan secara konsisten, maka BUKAN merupakan ketetapan MPR.RI yang bersifat sekali selesai (einmalig); juga BUKAN merupakan Ketetapan MPR.RI yang ternyatakan dicabut ; dan BUKAN pula merupakan Ketetapan MPR.RI yang sudah SELESAI DILAKSANAKAN; Demikian perlu diterangkan, bahwa KARENA Pasal 2 KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998, merupakan Penetapanyang berisi perintah PENCABUTAN atas keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) demikian untuk dilaksanakan; maka BENAR merupakan ketetapan MPR.RI yang bersifat sekali selesai (einmalig) juga BENAR merupakan Ketetapan MPR.RI yang ternyatakan dicabut; dan BENAR pula merupakan Ketetapan MPR.RI yang sudah SELESAI DILAKSANAKAN; Bahwa karena fakta hukum terurai tersebut di atas, maka keberadaan PENETAPAN PENEGASAN DEKLARATIF atas keberadaan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pasal 1, KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998, secara material BERBEDA dengan PENETAPAN PENCABUTAN atas keberadaan Ketetapan MPR.RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa); Demikian secara material ternyatakan bahwa Ketentuan Angka 91, Pasal 6 KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002; SEPANJANG berkaitan dengan keberadaan Pasal 1, KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 terbukti inkonstitusional; Demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menjadi tidak memiliki relevansi yuridis formal dengan keberadaan PENETAPAN PENEGASAN DEKLARATIF atas keberadaan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pasal 1 KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Demikian bahkan, KetentuanPenjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998, secara formal ternyatakan melanggar beberapa ketentuan yuridis teknis terkait, sebagaimana dimaksudkan dan diatur oleh LAMPIRAN II, UU Nomor Tahun 2011: Poin 177 Bahwa Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma Poin 178 Bahwa Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; ----- Poin 186 Bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut: a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau e. Tidak memuat rumusan pendelegasian; Point 187 Bahwa Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan; -------------------------------------------------- 4. KESIMPULAN 1. Bahwa Penetapan-Deklaratif, Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998, secara material ternyatakan bukan sebagai Ketetapan MPR.RI yang bersifat final, sekali-pakai (einmalig), secara formal tidak telah dicabut, dan faktual belum selesai tuntas dikerjakan; -------------------------------------------------------------- 2. Dengan demikian, konstitusionalitas ketentuan Angka 91, Pasal 6, Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003 sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998; terbukti bertentangan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 Alinea IV Preambule UUD NRI Tahun 1945, juncto Pasal I ATURAN TAMBAHAN, UUD 1945; ------------------------------------------------------------------------ 3. Dengan demikian, konstitusionalitas ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 7 Penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 di dalam ketentuan angka 91 Pasal 6 Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003, terbukti bertentangan dengan Pasal I ATURAN TAMBAHAN juncto Pasal 22A, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, BAB VII, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; --------------------------------------------------------------- 5. PETITUM Sebagaimana kewenangan serta dengan mempertimbangkan kewajiban dan sumpah jabatan Hakim Konstitusi, kepada Yang Mulia Rapat Permusyawaratan Hakim – Mahkamah Konstitusi, dimohonkan atas sifat kenegarawanan-nya untuk meng-kabulkan hal berikut: 1. Menerima Permohonan dengan semua alasan hukum yang menyertainya secara keseluruhan; ------------------------------------------------------------------------------- 2. Menyatakan bahwa Ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 12, Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR. RI Nomor XVIII/MPR/1998 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ---------------------------------------------------- 3. Menetapkan bahwa Ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 12, Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR. RI Nomor XVIII/MPR/1998 tidak berkekuatan hukum mengikat; ---------------------- 4. Menyatakan bahwa KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003 secara formal konstitusional tidak sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kedudukan MPR-RI , Pasal 2 dan Pasal 3 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, BAB II UUD NRI Tahun 1945 yang ternyatakan formal sudah tidak berkewenangan membuat KETETAPAN MPR.RI yang bersifat regeling sebagai SUMBER HUKUM; ------- 5. Merekomendasikan kepada MPR.RI untuk segera melaksanakan Parlemen Review atas kedudukan formal konstitusional KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003 sebagai sumber hukum dalam Sistem Peraturan Perundang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 undangan Nasional; berikut pula terkait dengan penetapan status hukum 104 Ketetapan MPR.RI pada Pasal 6 Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003 yang patut diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; --------------------------------------------------------------------------- 6. Dimuat dalam Berita Negara atas apa yang dikabulkan, atau ex aquo et bono; [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON; 2. Bukti P-1a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Eka Gumilar; 3. Bukti P-2 Fotokopi Pernyataan Politik, “MAKLUMAT SURABAYA”; 4. Bukti P-2a Fotokopi kliping koran dengan judul “Revolusi Konstitusi Dimulai dari Surabaya”; 5. Bukti P-3 Fotokopi KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002; 6. Bukti P-4 Fotokopi KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang PENCABUTAN PENETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan PENETAPAN TENTANG PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; 7. Bukti P-5 Fotokopi Obyek Permohonan: Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 7 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. Bukti P-6 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Bukti P-7 Fotokopi KEPUTUSAN MPR.RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Indonesia Masa Jabatan 2009-2014; 10. Bukti P-8 Fotokopi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; 11. Bukti P-9 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-119-125- 126-127-129-130-135/PUU-XII2014; yang diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015; dibacakan pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015; 12. Bukti P-10 Fotokopi KETETAPAN MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan; tertanggal 18 Agustus 2000; masih berlaku sampai dengan hasil peninjauan materi dan status hukum KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003; 13. Bukti P-11 Fotokopi Dokumen Hasil Amandemen I, II, III dan IV; yang diputus dan diberlakukan TANPA MENGGUNAKAN KETETAPAN MPR sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR.RI Nomor III/MPR/2000; 14. Bukti P-12 Fotokopi Pernyataan tertulis Ketua Komisi Konstitusi Prof. DR. Sri Soemantri, tentang peninjauan atas hasil amandemen UUD 1945; Buku Reformasi Gagal Selamatkan NKRI, Wisnu Notonagoro, 2016. Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli yaitu Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan Dr. Mochamad Isnaeni Ramadhan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2015 dan 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Sri Edi Swasono  Bahwa meskipun Pancasila tidak disebutkan sebagai pasal atau ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun sila-silanya persis sama, tersurat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Pancasila haruslah berkekuatan hukum sebagai dasar hukum. Pandangan ahli ini menentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 pendapat yang mengatakan bahwa preambule atau Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 bukanlah suatu dasar hukum.  Bahwa Pancasila adalah dasar negara dan Pancasila merupakan payung dari Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi sumber segala sumber hukum negara. Tap MPR Nomor 13 Tahun 1998 telah menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Namun, secara semena-mena, Tap MPR RI 1998 ini dilumpuhkan oleh Tap MPR RI Nomor 1 Tahun 2003 yang tentu dapat diperkirakan sebagai tindakan legislasi anti-Orde Baru.  Bahwa dalam pengembangan kehidupan bernegara, muncul Keputusan Tap MPR Nomor 4 Tahun 2014 yang Pasal 1-nya menegaskan, “Melaksanakan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan lengkap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan kesepakatan dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensiil, serta melakukan perubahan dengan cara addendum.  Pasal 1 Keputusan MPR Nomor 4 Tahun 2014 ini tentu membesarkan hati para kaum Pancasilais. Namun, belum sepenuhnya memadai karena sesungguhnya kedudukan Pancasila pada awalnya dimaksudkan oleh para pendiri negara ini sebagai philosophische grondslag bagi Indonesia merdeka, sehingga konstitusionalitasnya terpotong.  BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) didirikan pada tanggal 29 April 1945. Di dalam sidang pembukaannya tanggal 29 Mei, Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat menyampaikan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang, “Negara Indonesia merdeka yang akan kita dirikan, apa dasarnya? Sekali lagi, apa dasarnya?”  Bahwa kebanyakan anggota panitia tidak mau menjawab pertanyaan itu. Mereka khawatir perdebatan tentang itu akan berlarut-larut menjadi diskusi filosofi. Mereka memusatkan pikirannya pada pembentukan undang-undang dasar. Salah satu yang menjawab pertanyaan itu ialah Bung Karno dalam suatu pidato yang berapi-api yang lamanya kira-kira 1 jam. Jawaban Soekarno ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 diterima penuh oleh seluruh anggota BPUPKI yang bersidang pada tanggal 1 Juni 1945. Jawaban Bung Karno yang berupa pidato lisan menjadi kesepakatan luhur yang kemudian diterbitkan dengan nama lahirnya Pancasila.  Bahwa dari pertanyaan Ketua BPUPKI tanggal 29 Mei sampai pada 1 Juni, tidak bisa tidak merupakan penegasan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Selanjutnya, pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berbunyi adalah lima sila Pancasila. Meskipun di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak disebutkan sebagai butir-butir Pancasila.  Bahwa ahli sering mendengar adanya sikap-sikap acuan pola pikir yang naïf yang mengatakan bahwa perkataan Pancasila tidak termuat di dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang barangkali juga merupakan suatu intellectualatau suatu academic poverty, sehingga berkesimpulan absurd bahwa Pancasila tidak ada di Undang-Undang Dasar 1945.Lebih lanjut, itulah sebabnya para founding fathers menyebut Pancasila sebagai philosophische grondslag, sebagai suatu staat fundamental norm. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup.  Bahwa titik tolak multietnikal dan dimensi multikultural yang menyertainya untuk menegaskan bahwa Pancasila tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Indonesia. Pancasila adalah rukun eksistensialisme dan gestalten Indonesia dan dalam Bahasa Jawa dikenal sebagai guoyo atau perwujudan atau bentuk atau barangkali sebagai perangai bangsa Indonesia.  Bahwa Pancasila adalah memberi perangai kepada apa itu Indonesia. Begitu pentingnya Pancasila, sehingga ahli berkesimpulan bila tidak ada Pancasila, maka tidak ada Indonesia. Pancasila adalah ruh eksistensial Indonesia.  Bahwa Indonesia memiliki 750 suku bangsa dan bahkan ada yang mengatakan 1.000 suku bangsa, namun tanpa rincian. Apa yang dapat ahli sajikan adalah angka pada tahun 1995 yang dapat diperiksa pada lampiran 1, seluruh suku bangsa di Indonesia.  Bahwa dari suku bangsa-suku bangsa yang satu sama lain-lain berbeda-beda dan diekspresikan dengan istilah Bhinneka, kemerdekaan Indonesia telah menjadi Tunggal Ika. Kemerdekaanlah yang menjadikan ke-Bhinneka-an menjadi ke-Tunggal Ika-an.  Bahwa cita-cita persatuan Indonesia adalah suatu idaman lama. Perlunya ke- Bhinneka-an ditransformasi menjadi ke-Tunggal Ika-an yang telah diantisipasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 oleh M. Mohammad Hatta pada tahun 1932, 83 tahun yang lalu. Mohammad Hatta sebagai salah satu tokoh perintis perjuangan kemerdekaan menyatakan, “Tidak ada kemerdekaan tanpa persatuan. Dengan persatuan itu kita maksud persatuan bangsa. Satu bangsa yang tidak dapat dibagi-bagi.  Bahwa dalam pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik dan kalau datang marabahaya yang menimpa pergerakan, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita berdiri sebaris, kita menyusun persatuan, dan kita menolak persatean.”  Bahwa oleh karena itu, 13 tahun kemudian, pada 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya di BPUPKI yang kemudian pidato itu diberi judul “Lahirnya Pancasila”, langsung oleh Hatta direnggut dan disambut sebagai dasar persatuan hati yang lama dia idam-idamkan itu agar persatuan tidak sekedar menjadi persatean.  Dengan demikian Pancasila menjadi command denominator, suatu penyebut yang sama dalam angka-angka pecahan yang berbeda-beda pembilangnya yang mentransformasikan ke-Bhinneka-an menjadi ke-Tunggal Ika-an. Telah ahli kemukakan pada Kongres Pancasila Tahun 2004 di Gajah Mada bahwa Pancasila ibarat penyebut yang sama bagi multietnisitas dan multikulturalisme Indonesia. Ibarat pecahan setengah tidak akan terjumlahkan dengan pecahan sepertiga, seperempat, manakala ketiganya tidak tertransformasikan dalam penyebut yang sama yaitu setengah menjadi 6/12, sepertiga menjadi ... setengah menjadi 6/12, sepertiga menjadi 4/12, dan seperempat menjadi 3/12. Tanpa ruh atau penyebut yang sama, persatuan itu hanya menjadi persatean. Sekali lagi, Pancasilalah yang mentransformasikan ke-Bhinneka-an menjadi ke- Tunggal Ika-an.Oleh karena itu, Pancasila adalah asas bersama bagi yang bhinneka agar menjadi tunggal ika. Pancasila merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia. Pancasila adalah doktrin kebersamaan dan ke-Tunggal Ika- an sebagai persatuan hati, sebagai togetherness, yang tetap memelihara keanekaragaman tanpa melebur dinamika dan keindahan berbhinneka.  Bahwa Pancasila sebagai asas bersama adalah milik bersama tanpa mengabaikan bahwa Pancasila dilahirkan oleh Bung Karno dan hal ini ditegaskan oleh Bung Hatta pada wasiat Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra. Dengan kata lain, Bung Hatta menegaskan originalitas Pancasila adalah dari Bung Karno, bukan dari anggota BPUPKI yang lainnya. Namun sesudah itu, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 originalitas Pancasila Bung Karno direformasi beberapa kali yaitu pada tanggal 8 Juni, 22 Juni, dan pada tangal 18 Agustus dalam bentuk finalnya seperti terumuskan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  Bahwa di sini kita menemukan Pancasila sebagai persatuan hati yang bermula dari kehendak bersatu atau kebutuhan bersatu (the desire to ensemble), artinya yang merupakan the core values dalam mencapai tujuan meraih dan mempertahankan kemerdekaan nasional.Kehendak bersatu yang membentuk persatuan bisa terjadi hanya bila ada rasa bersama dan persatuan hati itu yang selanjutnya Pancasila mengukuhkan budaya kebersamaan atau mutualism dan asas kekeluargaan atau brotherhood yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara yang menolak budaya individualisme atau asas liberallisme yang berseberangan dengan budaya Pancasila. Dapat diperiksa pada lampiran dua bagan.  Bahwa yang sering kita pertentangkan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi dalam berbagai judicial reviews. Yang ahli maksudkan adalah pertentangan antara kebersamaan versus individualisme dan asas kekeluargaan vs liberalisme. Pancasila sebagai dasar negara disebutkan oleh Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan kata-kata yang ahli garis bawahi.  Bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat lebih jelas dengan mengutip pandangan founding fathers. Berikut ini, ahli kutipkan pandangan Mohammad Hatta dalam pidato pengukuhannya sebagai penerima anugerah doktor honoris causa pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini ahli pilih bukan karena kebetulan ahli mengenal Bung Hatta, kebetulan pidato ini adalah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul pidatonya “Menuju Negara Hukum”, dan ruang ini adalah ruang para ahli-ahli hukum yang memberi penegasan betapa mendasarnya posisi Pancasila dalam kenegaraan sebagai berikut “Berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara, ditegaskan di situ dirancangkan undang-undang dasar yang akan menjadi sendi politik negara dan politik pemerintah. Jadi, Pancasila tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kenegaraan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusan Pancasila termuat di dalamnya dapat dipandang sebagai dasar pokok daripada Undang- Undang Dasar 1945. Ini mempertegas meskipun tidak ada perkataan Pancasila dalam pembukaan, tetapi founding fathers sendiri yang menyusunnya sendiri mengatakan termuat di dalamnya. Apabila kita merenungkan Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Dasar Tahun 1945 sedalam-dalamnnya bahwa segala yang penting bagi bangsa, apalagi yang ditimpakan kepada rakyat sebagai beban materiil dan idiil harus berdasar Undang-Undang. Nyatalah bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang berdasar Pancasila.Pemimpin- pemimpin negara sering menyebut bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila baru dapat hidup apabila negara Indonesia sudah menjadi negara hukum. Selanjutnya, Bung Hatta mengatakan, “Mudah-mudahan dengan bimbingan Pancasila, pemuda pelajar Indonesia dapat berhasil menegakkan negara hukum yang diciptakan di dalam Undang- Undang Dasar 1945.”Pancasila yang disebut Bung Hatta Tahun 1966 sebagai tuntunan hidup, merintis jalan lurus untuk melaksanakan tujuan revolusi adalah untuk menegaskan pentingnya Pancasila untuk ditegakkan oleh Orde Baru.  Sementara itu, tercatat Prof. Dr. Mr. Soepomo pendekar hukum dan tokoh menonjol dalam BPUPKI menegaskan agar kita membangun universitas kita sesuai filsafat Pancasila, pidato Dies Natalis UI pada tahun 1993 di mana UI namanya waktu itu masih Universitat Indonesia dan Rektor Prof. Soepomo masih Presiden Universitat Indonesia (the president of the University of Indonesia), atau Presiden van Universiteit van Indonesia.Perlu dicatat pula bahwa Prof. Notonegoro menyatakan bahwa Pancasila adalah paradigma ilmu, pidato sebagai promotor untuk menganugerahkan gelar doctor honoris causa kepada Ir. Soekarno di UGM tahun 1959, paradigma ilmu. Jadi, lebih mendalam menyangkut kehidupan kita sedalam-dalamnya.  Prof. Dr. Sudjito tahun 2004 mencemaskan keberadaan Pancasila sebagai pondasi, sebagai dasar negara, dan sebagai paradigma ilmu yang akan mudah tersingkir dengan sendirinya apabila tidak dipahami benar makna dan dimensinya. Barangkali kecemasan inilah yang mengakibatkan lahirnya kerancuan-kerancuan perundang-undangan antara lain seperti lahirnya TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003.  Sementara itu, ahli mencatat pula pandangan Prof. Dr. Jawahir Tontowi tahun 2014 bahwa Pancasila yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum negara tertinggi dan sekaligus merupakan sertifikat kelahiran negara. Sertifikat kelahiran hanya sekali diberikan untuk memasuki peradaban (an entry to civilization).Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprojo dalam bukunya Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tahun 2010 menegaskan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia tidak perlu diperdebatkan lagi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan tuntunan menuju cita-cita bangsa ini.Barangkali perlu pula dicatat bahwa Pancasila sebagai dasar negara telah ditegaskan oleh Undang-Undang yang dengan sendirinya Pancasila menjadi ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.  Bahwa Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan oleh para pendiri negara khususnya oleh para Anggota BPUPKI dan PPKI yang menyusun dan memfinalisasi naskah Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar 1945 seperti kita ketahui sekarang.  Bahwa hal tersebut menegaskan kebenaran Pancasila adalah philosophische grondslag yang mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia dan dalam pada itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan oleh pendiri republik sebagai recht ideologi. Negara kita sebagai staat fundamental norm yang dalam hierarki tertib hukum Indonesia berada pada kedudukan tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam peraturan perundangan lain di bawahnya.  Oleh karena itu pula, para penyelenggara negara wajib mengemban Pancasila sebagai philosophische grondslag dan mengamalkannya sebagai dasar penyelenggaraan negara, sebagai dasar penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan pemerintah negara yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila harus pula dapat dinyatakan sebagai pelanggaran moral yaitu pelanggaran terhadap kesepakatan luruh dan melanggar hukum. Namun, tentu tidak mudah menetapkan bahwa suatu kebijaksanaan negara atau undang- undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan Pancasila. Misalnya salah satu contoh apakah bertentangan atau tidak dengan Pancasila terutama adalah sila ke-5 apabila kita melihat kenyataan pemerintah membiarkan terjadinya generasi yang makin melebar dari 0,32, sepuluh tahun yang lalu menjadi 0,4. Bahkan, teman-teman IPB mengatakan 0,46, bukan lagi 44. Apakah ini melanggar Pancasila? Dimana kesenjangan makin meningkat, dimana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terpinggir. Dengan kata lain, harus ada Undang-Undang yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 mengartikulasikan, articulating istilah-istilah Pancasila ke dalam Undang- Undang.  Undang-Undang Dasar 1945 asli dalam penjelasannya ada menyebutkan tentang perlunya memperhatikan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai semangat penyelenggaraan negara.  Undang-Undang Dasar 1945 negara mana pun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksud Undang- Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui, keterangan-keterangan dan juga harus diketahui suasana apa teks itu dibikin. Aliran pikiran apa yang menjadi dasar pemikiran itu?  Undang-Undang Dasar 1945 jelas bukan merupakan produk hukum saja, tetapi produk filosofis. Sudah disebutkan sebagai philosophische grondslag. Dia juga adalah produk budaya, produk ideologi, ideologi kebangsaan, kerakyatan, dan patriotisme Indonesia. Produk kenegarawanan yaitu kedaulatan dan kewarganegaraan, pertahanan, keamanan negara, dan lain-lain. Produk kenegarawanan, produk politik, produk sejarah, produk humanisme, produk sosial ekonomi yang keseluruhannya merupakan produk dari mimpi-mimpi bangsa yang menolak keterjajahan, mengidamkan cita-cita keadilan, kemuliaan, berharkat martabat, berpendidikan, dan berketuhanan. Bahkan, barangkali masih ada yang tertinggal di sini produk apa lagi.  Dengan demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 harus dibaca, tidak saja secara tekstual gramatika, tetapi harus dibaca dalam konteks sosiologika, filosofika, moral, etika, bahkan barangkali mistika, karena di Indonesia kita tidak bisa melepaskan diri dari budaya sacred atau mistik. Betapa tidak, Undang- Undang Dasar 1945 adalah masterpiece dari para founding fathers dan negarawan-negarawan adiluhung.  Ketua BPUPKI adalah seorang doktor atau filsuf, K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat. Ketua PPKI adalah seorang insinyur, Ir. Soekarno. Dan Wakil Ketua PPKI adalah seorang drs, yaitu Drs. Mohammad Hatta. Di dalam 75 Anggota BPUPKI dan 27 Anggota PPKI, tidak lebih dari 17 orang saja yang bergelar sarjana hukum (meester in de rechten). Beberapa saja yang bergelar universiter seperti insinyur, dokterandes, dokter, gelar susastra, dan empat orang profesor doktor. Dua per tiga lainnya adalah cendekiawan, tokoh-tokoh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 bijak, rohaniwan, dan kesemuanya boleh dibilang nasionalis dan negarawan.Sebagai catatan kecil, dari 27 Anggota PPKI, 16 adalah Anggota BPUPKI.Oleh karena itu, di sinilah ahli menjelaskan tidak bisa bahwa Undang- Undang Dasar 1945 hanya merupakan produk hukum, titik. Dia adalah produk filosofi dan impinya bangsa-bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.Oleh karena itu, janganlah kita mereduksi Undang-Undang Pasal 5 sekadar sebagai kepedulian eksklusif atau exclusive concern bagi para ahli hukum saja.  Pertama, penegasan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Tap MPR Nomor 18 Tahun 1998 adalah bersifat deklaratif. Jadi, secara materiil bukan pernyataan sebagai Tap MPR RI yang bersifat final. Sekali selesai toh, eenmalig atau einmalig yang secara formal tidak termasuk yang dicabut.Kedua, Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003 secara formal konstitusional. Menurut pendapat ahli, tidak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kedudukan MPR RI.Oleh karena itu, saya berpendapat MPR RI tidak lagi berperan membuat ketetapan bersifat sebagai sumber hukum, sebagai suatu internal consistency bagi Tap MPR Nomor 1 itu sendiri. Mempertahankan dan menegaskan Pancasila adalah kehendak sakral dari para pendiri Republik yang kita semua wajib terikat secara historis, ideologis, dan moral kultural untuk melanjutkannya. Hendaknya kita tidak dijegal oleh kekuatan-kekuatan apa pun, oleh perangkat hukum atau oleh apa pun yang dapat melumpuhkan eksitensi Negara Republik Indonesia. 2. Dr. Mochamad Isnaeni Ramadhan  Bahwa pertama kali Undang-Undang itu merupakan satu sistem. Jadi, peraturan perundangan itu senantiasa terkait melalui tata susunan peraturan perundangan yang memang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang yang kita kenal dengan Undang-Undang P3.  Bahwa terkait dengan posisi permohonan yang menghapus Penjelasan Pasal 7, itu memiliki dampak secara luas terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, meskipun tidak mengikat, tapi Penjelasan Pasal 7 merupakan penjelasan resmi, sehingga dalam Penjelasan Pasal 7 yang membatasi Ketetapan MPR yang masih berlaku hanya pada Ketetapan MPR yang sudah ditetapkan dalam TAP MPR I Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 2003, menutup kemungkinan pemberlakuan TAP MPR Nomor XVIII Tahun 1998 yang mencabut TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.  Bahwa legal standing para Pemohon yang terkait dengan kehendak untuk menerapkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan sampai tingkat terendah, ini perlu diapresiasi sebagai bentuk keprihatinan kurangnya konsistensi pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum dalam suatu paradigma yang sistemik [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Juni 2015 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2015, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merencanakan kegiatan Musyawarah Kedaulatan Rakyat untuk menjadikan Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penetapan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, menjadi dasar pijakan materiil formil atas Perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 oleh MPR RI sebagaimana direncanakan akan dilakukan pada masa jabatan tahun 2014-2019; 2. Menurut Pemohon pula, penataan system ketatanegaraan Indonesia dimaksud harus dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas system pemerintahan presidensial, serta melakukan perubahan dengan cara addendum sebagaimana tercantum dalam Keputusan MPR-RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR-RI Masa Jabatan 2009 – 2014; 3. Bahwa menurut Pemohon kedudukan hukum Pancasila tidaklah cukup memiliki konstitusionalitas jika hanya dinyatakan sebagai sumber segala sumber hukum Negara, dan tidak memadai bila dipergunakan sebagai dasar formal-material atas dilaksanakannya Perubahan UUD 1945, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 sebagaimana dimaksud Keputusan angka 1 Pasal 1 Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Perubahan UUD 1945 baru akan memiliki konstitusionalitas material dan formal secara cukup, jika Pancasila ternyatakan formal sebagai Dasar Negara; 4. Bahwa selepas Penjelasan UUD 1945, hasil pada Amandemen UUD 1945 tidak terdapat satu ayat pun dan Pasal dalam Batang Tubuh yang menyatakan tegas bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara, bahkan tidak juga dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945. Satu-satunya dokumen hukum ketatanegaraan yang menegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara hanya ada pada Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998; 5. Ketentuan Angka 91 Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 dinyatakan bahwa Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 sebagai Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final – sekali selesai (einmalig). Kemudian secara bertentangan dengan UUD 1945 oleh Ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU P3 dinyatakan sebagai Ketetapan MPR RI yang sudah tidak berlaku. Sehingga, Penjelasan pasal a quo UU P3 sepanjang berkaitan dengan Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 di dalam ketentuan angka 91, Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 bertentangan dengan UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Menurut Pemerintah, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan atas berlakunya ketentuan pasal a quo dan juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Karena menurut Pemerintah tidak ada kerugian yang terlanggar pada diri Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang a quo dan Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 tidak dalam rangka dihalang-halangi dan tidak terkurangi hak konstitusionalnya dalam menjalankan kegiatannya. Dalam dalilnya Pemohon berkeinginan mengubah Undang-Undang a quo dengan mengusulkan materi Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai pijakan materiil formil Perubahan UUD 1945 sebagaimana yang akan dilakukan oleh MPR RI masa jabatan 2014-2019, menurut Pemerintah hal tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi menafsir dan mengubahnya melainkan sebagai kewenangan legislative reviewuntuk menilai dan mengubahnya. Selain itu, ketentuan a quo yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon sama sekali tidak terkait dengan pengaturan hak asasi seseorang namun mengatur mengenai pentahapan dan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga menurut Pemerintah ketentuan a quo tidak ada pengurangan hak asasi seseorang melainkan semata-mata hanya menjelaskan bahwa Ketetapan MPR yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b yang merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan adalah Ketetapan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing). Sehingga sudah sepatutnyalah permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU P3 bertentangan dengan Alinea IV, Pasal 22A dan Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Pemohon menganggap ketentuan a quo tidak terdapat penegasan bahwa “Pancasila merupakan Dasar Negara RI” sebagaimana ditegaskan pada TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 dibentuk berdasarkan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang” dan merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang antara laindengan ditambahkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Penempatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hirarki sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang a quo dimaksudkan sebagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003, tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. [vide Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU a quo]. 3. Bahwa terkait dengan pemberlakuan TAP MPR dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang a quo yang diberlakukan dengan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003, menurut Pemerintah hal ini dilakukan sebagai Pelaksanaan sebagai berikut: a. Pasal 2 - TAP Nomor XXV/MPRS/1966… “ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. - TAP Nomor XVI/MPR/1998… “Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD 1945. - TAP Nomor V/MPR/1999… “sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 TAP MPR Nomor V/MPR/1999. b. Untuk Pasal 4, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang- Undang (artinya terbentuknya Undang-Undang yang mengatur hal/masalah yang diatur dalam masing-masing TAP sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 tersebut). Sedangkan TAP yang terdapat pada nomor urut 91 dalam Pasal 6 TAP/MPR Nomor I/MPR/2003 yakni TAP/MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang dipermasalahkan oleh Pemohon sama sekali tidak terdapat keterkaitannya untuk diatur kembali atau ditegaskan kembali dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 karena sesuai dengan ketentuan Pasal 6 itu sendiri yang menyatakan “tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan” adalah kebijakan politik ketatanegaraan yang ditetapkan MPR-RI setelah adanya penegasan bahwa Pancasila dinyatakan sebagai Dasar Negara. 4. Bahwa Berkaitan dengan KETETAPAN MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan danPengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), ini berarti MPR-RI pada waktu itu memandang Pancasila cukup dinyatakan sebagai Dasar Negara berdasarkan KETETAPAN MPR-RI Nomor I/MPR/2003. 5. Bahwa Dalam Penjelasan pasal a quo UU P3 memang tidak menyinggung tentang ketentuan TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang memberikan penegasan tentang Pancasila sebagai dasar Negara, tetapi perlu dipahami bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa “Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara” yakni sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu: Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indnesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Sehingga atas penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara pada setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. 6. Jika Pemohon berpendapat perlu menghidupkan kembaliPedoman Penghayatan danPengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), maka hal tersebut tentu harus ditempuh melalui pembahasan dalam Sidang MPR-RI, yang berwenang memutuskan dengan KETETAPAN MPR apakah pemikiran tersebut diterima atau ditolak. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima permohonan mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar. Bukan melakukan pengujian terhadap suatu KETETAPAN MPR-RI. Dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan a quo telah merugikan hak konstitusionalnya, menurut Pemerintah adalah tidak benar dan tidak terbukti karena berdasarkan argumen dan bukti di atas, ketentuan a quo sama sekali tidak menyatakan klarifikasi dan tidak memuat frasa “tidak berlaku” sebagaimana anggapan Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4) Menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangantidak bertentangan dengan Alinea IV, Pasal 22Adan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 25 Juni 2015, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan : a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 dalam mengkonstruksikan adanyakerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. Pengujian atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap permohonan pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, DPR-RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang a quo menyatakan peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; b. Bahwa Ketetapan MPR (untuk selanjutnya disebut TAP MPR) masih diakui sebagai sumber hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian Aturan Tambahan Pasal I yang menyatakan bahwa:“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”; c. Bahwa TAP MPR sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo, dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003, telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 diputuskan yang mana saja TAP MPRS dan TAP MPR dari total 139 ketetapan sejak tahun 1966 hingga 2002, yang masih berlaku dan tidak berlaku lagi; d. Bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang a quo,“Penjelasan tidak dapat menyebutkan lebih luas dari hal yang disebutkan dalam suatu pasal yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, apabila yang disebutkan tersebut mengandung suatu norma baru atau memperluas norma yang terkandung dalam pasal pada batang tubuh peraturan perundang- undangan.Pada dasarnya penjelasan hanya memberikan tafsiran dari norma yang terkandung dalam suatu pasal. Penjelasan tidak dapat berisi suatu rumusan norma baru atau memperluas, mempersempit, atau menambah norma yang terkandung dalam pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Artinya, yang mengikat sebagai norma (dan dapat dijadikan suatu dasar hukum) adalah pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan bukan penjelasannya, karena penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh.”Bahwa dalam aturan tambahan UUD 1945 hasil amademen, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR sehingga MPR mengeluarkan TAP MPR NOMOR I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002 yang mencantumkan kategorisasi TAP MPRS dan TAP MPR. TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku sampai saat ini adalah Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo. Bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (1) hurub b Undang-Undang a quo hanya menjelaskan materi dan status hukum TAP MPR yang masih berlaku yang sudah dinyatakan dalam TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 sehingga penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b tidak membatasi atau membuat norma baru. e. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 6 angka 91 Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003 yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai di laksanakan, namun Pancasila sebagai Dasar Negara tercantum dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang a quo yang menyatakan Penempatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pernyataan Pancasila sebagai dasar negara telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan; f. Berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan a quo, para Pemohon sangat sumir menguraikan kedudukan hukumnya, khususnya berkenanaan dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon, danbercampur- aduknya hal-hal yang berada di luar kewenangan Mahkamah dengan hal-hal yang menjadi kewenangan Mahkamah dan tidak taat asasnya permohonan a quo dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi khususnya berkenaan format permohonan. Namun setelah Mahkamah mendengarkan keterangan para Pemohon dalam persidangan, Mahkamah memahami maksud permohonan a quo pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang dalam Program Demokrasi Musyawarah Indonesia merencanakan kegiatan “Musyawarah Kedaulatan Rakyat’’ guna memberi masukan kepada MPR RI periode 2014-2019 dalam melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, melalui perubahan UUD 1945 sebagaimana termuat dalam Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 angka 1, Pasal 1. Para Pemohon menilai konstitusionalitas kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara tidak cukup memadai bila digunakan sebagai dasar formal materiil atas dilaksanakannya perubahan UUD 1945 sebagai rekomendasi Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata dalil para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional terkait langsung dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, tentang kedudukan hukum (legal standing)para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 [3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa sistematika permohonan para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan hal sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum Pemohon 2. Objek Permohonan 3. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi 4. Kedudukan Perkara Permohonan 5. Kesimpulan 6. Petitum [3.4.2] Bahwa sistematika permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraph [3.4.1] di atas tidak memenuhi sistematika permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUMK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005 yang seharusnya terdiri dari: a. Identitas Pemohon b. Uraian mengenai dasar permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon danalasan permohonan pengujian yang diuraikan secara jelas dan rinci. c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan. [3.4.3] Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 7 Penjelasan UU 12/2011, ketentuan angka 91, Pasal 6, Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan pada pokoknya sebagaimana diuraikan di bawah ini: 1. Bahwa Penetapan-Deklaratif, Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 KETETAPAN MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998, secara material ternyata bukan sebagai Ketetapan MPR.RI yang bersifat final, sekali-pakai (einmalig), secara formal tidak telah dicabut, dan faktual belum selesai tuntas dikerjakan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 2. Bahwa konstitusionalitas ketentuan angka 91 Pasal 6 Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003 sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 terbukti bertentangan dengan Alinea IV Preambule UUD 1945, juncto Pasal I ATURAN TAMBAHAN UUD 1945; 3. Bahwa konstitusionalitas ketentuan huruf b, ayat (1), Pasal 7, Penjelasan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR.RI Nomor XVIII/MPR/1998 di dalam ketentuan angka 91 Pasal 6 Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003, terbukti bertentangan dengan Pasal I ATURAN TAMBAHAN juncto Pasal 22A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, BAB VII, UUD 1945; [3.4.4] Bahwa dalam petitum permohonannya, para Pemohon menguraikan hal sebagai berikut: 1. Menerima Permohonan dengan semua alasan hukum yang menyertainya secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR. RI Nomor XVIII/MPR/1998 bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menetapkan bahwa Ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; sepanjang berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 Ketetapan MPR. RI Nomor XVIII/MPR/1998 tidak berkekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan bahwa KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003 secara formal konstitusional tidak sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kedudukan MPR-RI, Pasal 2 dan Pasal 3, MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, BAB II, UUD 1945 yang ternyatakan formal sudah tidak berkewenangan membuat KETETAPAN MPR.RI yang bersifat regeling sebagai SUMBER HUKUM; 5. Merekomendasikan kepada MPR.RI untuk segera melaksanakan Parlemen Review atas kedudukan formal konstitusional KETETAPAN MPR.RI Nomor I/MPR/2003 sebagai sumber hukum dalam Sistem Peraturan Perundang- undangan Nasional; berikut pula terkait dengan penetapan status hukum 104 Ketetapan MPR.RI pada Pasal 6 Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR/2003 yang patut diduga bertentangan dengan UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 [3.5] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon sebagaimana dituangkan ke dalam angka 1 dan 2 petitum permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 hanyalah menjelaskan bahwa TAP MPR yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) huruf b tersebut adalah TAP MPRS/MPR yang masih berlaku berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 [vide angka 176 Lampiran II UU 12 Tahun 2011]. Dengan demikian Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 bukanlah memuat norma baru yang bertentangan dengan substansi norma Undang-Undang yang dijelaskan. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo telah menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang di dalamnya dicantumkan TAP MPR sebagai hierarki kedua setelah UUD 1945 dimana sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 TAP MPR tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pembentuk Undang- Undang dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang a quo menjelaskan bahwa TAP MPR yang dimaksud adalah TAP MPR/MPRS yang masih berlaku menurut Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003. Bahwa lahirnya TAP MPR Nomor I/MPR/2003 adalah atas perintah dari Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”. Bahwa TAP MPR Nomor I/MPR/2003 telah mengkualifikasi secara formil kedudukan TAP MPRS dan TAP MPR RI Tahun 1960 s.d. Tahun 2002 ke dalam 6 (enam) kategori yuridis [vide Pasal 1 s.d. Pasal 6 Tap MPR Nomor 1/MPR/2003]. [3.6] Menimbang bahwa yang dipermasalahkan para Pemohon sebenarnya adalah TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang dimasukkan dalam kategori VI sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 angka 91 TAP MPR Nomor I/MPR/2003, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 bahwa TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 adalah kategori,’’dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig) telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan”.Bila diperhatikan TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 isinya terdiri dari 2 (dua) pasal yakni: Pasal 1: “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”. Pasal 2: “Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi”. Sehingga dapat diartikan bahwa yang secara tegas dicabut oleh TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 adalah TAP MPR Nomor II/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagaimana isi dari Pasal 2 tersebut. Menurut Mahkamah keberatan para Pemohon adalah keberadaan dari Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998, yang oleh TAP MPR Nomor I/MPR/2003 dikualifikasikan dalam kategori VI. Menurut para Pemohon Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII/MPR/2008 seharusnya dikualifikasikan dalam kategori yang dinyatakan tetap berlaku dengan alasan bahwa Pasal 1 tersebut merupakan penetapan penegasan deklaratif atas keberadaan Pancasila sebagai dasar negara yang harus dilaksanakan secara konsisten, dan bukan merupakan TAP MPR RI yang bersifat sekali selesai (einmalig), juga bukan merupakan TAP MPR yang telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh para Pemohon adalah tiadanya penegasan formal bahwa Pancasila adalah dasar negara. Terhadap kekhawatiran demikian Mahkamah memandang penting untuk menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu ada atau terjadi. Sebab terhadap hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan “Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal”. Sementara itu pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat secara substantif memuat Pancasila sebagai dasar negara. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 menyatakan, “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia ....... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatau susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian, Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945. Kedua, sementara itu, Pasal 37 UUD 1945 menyatakan: (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dengan demikian, maka yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar adalah hanya pasal-pasal UUD 1945, tidak termasuk Pembukaan UUD 1945. Oleh karena Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945 maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara.Sementara itu, berkenaan dengan permohonan para Pemohon yang sebagaimana tertuang pada angka 4 dan angka 5 petitum para Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, sebab para Pemohon pada dasarnya meminta agar MPR melakukan legislative review yang oleh para Pemohon disebut “Parlemen Review” (sic!). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 [3.7] Menimbang bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon kabur (obscuur libel), baik mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon maupun pokok permohonan. Namun seandainyapun yang dimaksud oleh para Pemohon ingin menguji TAP MPR maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon kabur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Maria Farida Indrati ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id