PUU
Tahun 2026
58/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: Lina (Pemohon I) dan Sandra Paramita (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-04-16T14:51:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 58/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Lina
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Jalan Tambora I Gang Ikan Nomor 39, RT.008/
RW.002,
Kelurahan
Tambora,
Kecamatan
Tambora, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Sandra Paramita
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Jalan Cemara Nomor 20A RT.001/RW.011
Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Banten
sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II;
Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Februari 2026 memberikan kuasa
kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.,
Priskila Octaviani, S.H., Ratu Eka Shaira, S.H., Ni Kadek Sri Yulianti, dan Gusti Putu
Agung Cinta Arya Diningrat, yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum
Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, jalan S. Parman
Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk
dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon.
2
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 4 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 4 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 56/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 58/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 4 Februari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal
26 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945)
menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkunga peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
3
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e.
kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik;
dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, menyatakan:
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata
bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek
permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh
karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945
dalam perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
4
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu para
Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut:
3. Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3).
4. Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-4).
5. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan para
Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat
mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya,
para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami
sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya
dalam perkara a quo.
6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan
tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para
pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5
7. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dijamin
oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan
sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
b) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi”.
8. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD
1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang menyatakan:
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486
dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut
karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat
upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori V.”
9. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin (8),
para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat
spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia
(Bukti P-3), dimana Pemohon I sebelumnya berprofesi sebagai Staf
Keuangan di Perusahaan PT. Mega Mitra Konstruksi (Bukti P-5), dan
Pemohon II (Bukti P-4) berprofesi sebagai Staf Keuangan di
Perusahaan PT. Karya Jasa Bangsa (Bukti P-6).
b. Bahwa para Pemohon dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya,
bertindak semata-mata berdasarkan perintah atasan mereka, yaitu Sdr.
Budihardjo Hadisurjo sebagai Direktur Perusahaan para Pemohon,
dengan itikad baik tanpa memperoleh keuntungan pribadi apapun.
c. Bahwa para Pemohon bekerja dalam lingkungan perusahaan yang tidak
sehat. Kedua perusahaan tempat para Pemohon bekerja menerapkan
6
praktik yang tidak wajar, yaitu menggunakan rekening pribadi karyawan,
termasuk rekening para Pemohon, untuk melakukan transaksi
keuangan perusahaan. para Pemohon secara rutin menerima perintah
dari Sdr. Budihardjo Hadisurjo selaku atasan mereka, baik untuk
kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadinya, dengan
menggunakan dana perusahaan dan/atau dana pribadi para Pemohon.
Perintah-perintah tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp, baik
secara tertulis maupun lisan (Bukti P-8 dan Bukti P-9).
d. Bahwa pada awal Juli 2024, Kedua Perusahaan mulai mengalami
masalah keuangan dan dengan sengaja Sdr. Budihardjo Hadisurjo
menuding para Pemohon telah menggelapkan dana perusahaan,
melakukan pemecatan secara sepihak, dan melaporkan para Pemohon
atas tindak pidana penggelapan ke Polres Metro Jakarta Barat. Padahal,
para Pemohon tidak pernah melakukan penggelapan dana apapun.
Selama
ini,
para
Pemohon
hanya
melaksanakan
apa
yang
diperintahkan oleh atasannya (vide Bukti P-8 dan Bukti P-9) dan bahkan
para Pemohon sendiri telah dirugikan secara finansial akibat
menjalankan perintah atasannya untuk menggunakan uang perusahaan
dalam memenuhi kepentingan pribadi atasannya tersebut, yang mana
dalam hal ini adalah Sdr. Budihardjo Hadisurjo.
e. Bahwa dalam kondisi di bawah tekanan, para Pemohon dibuat seolah-
olah mereka telah menggunakan uang perusahaan. Padahal, seluruh
transaksi keuangan yang dilakukan oleh para Pemohon sudah jelas
dilaksanakan atas perintah langsung dari Sdr. Budihardjo Hadisurjo,
baik secara lisan maupun melalui pesan tertulis, dan seluruh
pelaksanaan perintah tersebut senantiasa dilaporkan kembali kepada
Sdr. Budihardjo Hadisurjo selaku Direktur PT. Mega Mitra Konstruksi
dan PT. Karya Jasa Bangsa dan tidak pernah dibantah atau
dipermasalahkan olehnya (vide Bukti P-8 dan P-9). Hal ini merupakan
implikasi langsung dari posisi para Pemohon yang tidak berada pada
kedudukan yang seimbang dan rentan terhadap kehendak pihak yang
memiliki kuasa. Ancaman implisit maupun eksplisit berupa konsekuensi
profesional menjadikan para Pemohon berada dalam kondisi tertekan
secara psikologis.
7
f. Bahwa akibat berlakunya norma a quo, para Pemohon justru diposisikan
sebagai pihak yang harus menanggung risiko hukum pidana atas
kebijakan dan praktik internal perusahaan yang berada di luar
kewenangan para Pemohon;
g. Kemudian, para Pemohon secara tiba-tiba dilaporkan dalam Laporan
Polisi di Polres Jakarta Barat dengan LP Nomor: LP/B/1314/X/2025/
SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya, tertanggal 06
Oktober 2025 (vide Bukti P-7).
h. Bahwa seluruh proses hukum yang dihadapi para Pemohon akan
menggunakan KUHP baru, sebagaimana ketentuan Pasal 618 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yang menyatakan:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang
sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-
Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana
tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.”
i. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin
perlindungan hukum yang adil, dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945
menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan diri dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Penerapan ketentuan Pasal 488 KUHP, dalam praktiknya membuka
ruang penyalahgunaan relasi kuasa, dimana pihak yang memiliki
kedudukan lebih tinggi dapat menjadikan bawahannya sebagai pihak
yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang
dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pekerjaan. Kondisi tersebut,
menempatkan para Pemohon dalam posisi terdesak dan tidak setara,
dan berakibat menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, serta
ancaman kriminalisasi terhadap para Pemohon yang bertindak dengan
itikad baik dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Pada akhirnya
telah menghilangkan rasa aman para Pemohon dalam menjalankan hak
dan kewajiban hukumnya sebagai warga negara;
10. Bahwa pada hari Minggu, 1 Februari 2026, para Pemohon mendapat
kelanjutan informasi perkaranya yaitu berupa Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor B/17/I/RES.1.11/2026/Restro JB,
8
tertanggal 26 Januari 2026 (Bukti P-10), tapi Mahkamah Konstitusi sudah
terlanjur memutus perkara 267/PUU-XXIII/2025 pada hari Senin, 2 Februari
2026. Dengan adanya surat tersebut, jelas bahwa para Pemohon saat ini
berhadapan dengan pasal 488 KUHP, yang sudah dimulai pada tingkat
penyidikan. Secara potensial juga (yang merupakan kemungkinan terburuk
dan semoga Tuhan berkenan agar hal ini tidak perlu terjadi), PARA
PEMOHON akan didakwa dan dituntut di hadapan pengadilan pidana
dengan pasal menggunakan 488 KUHP;
11. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah
nyata dialami para Pemohon, maka para Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang
dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1)
UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak
konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.
III. ALASAN PERMOHONAN
A. Ketentuan Pasal 488 KUHP yang tidak memberikan pengecualian, tidak
memberikan perlindungan hukum yang adil sebagaimana diamanatkan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
1. Bahwa ketentuan Pasal 488 KUHP menyatakan "Dalam hal perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang
penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja,
karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan
Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori V." Ketentuan ini hanya
memuat rumusan delik dan ancaman pidana, namun tidak disertai
dengan ayat lanjutan yang mengatur pengecualian, khususnya dalam
hal perbuatan dilakukan berdasarkan perintah atasan dalam konteks
hubungan kerja yang hierarkis;
2. Bahwa menurut teori keadilan dari Aristoteles, keadilan distributif
mengharuskan bahwa distribusi hak dan tanggung jawab pidana harus
proporsional dengan kontribusi dan peran masing-masing individu.
Dalam konteks relasi kerja yang hierarkis, pihak bawahan yang
9
bertindak atas perintah atasan memiliki posisi dan kontribusi yang
berbeda dengan atasan yang memberikan perintah. Oleh karena itu,
tidak adil jika pihak bawahan dan atasan diperlakukan secara sama
dalam hal pertanggungjawaban pidana, karena mereka memiliki peran
yang fundamentally berbeda. Ketiadaan pengaturan pengecualian (self-
executing exemption) dalam Pasal 488 KUHP mengakibatkan pihak
bawahan yang bertindak dengan itikad baik dan mengikuti perintah
atasan diperlakukan sama dengan atasan yang memberikan perintah,
sehingga melanggar prinsip keadilan distributif Aristoteles;
3. Bahwa meskipun terdapat Pasal 44 KUHP yang menyatakan "Perintah
jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya
pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik
mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan
pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya," namun
ketentuan tersebut tidak serta-merta menghapus pemidanaan. Pasal 44
KUHP hanya berfungsi sebagai dalil pembelaan (excuse) di tahap
pembuktian
dalam
proses
peradilan
pidana,
bukan
sebagai
perlindungan preventif (self-executing), sehingga perkara tetap
dilanjutkan ke pengadilan meskipun perbuatan dilakukan atas dasar
perintah atasan;
4. Bahwa dalam konteks relasi kerja yang hierarkis dan asimetris,
ketiadaan perlindungan preventif dalam Pasal 488 KUHP menciptakan
ketidakseimbangan yang fundamental. Pihak bawahan harus melalui
proses penyelidikan dan persidangan untuk membuktikan bahwa
mereka bertindak atas perintah atasan dengan itikad baik, sementara
dalam tahap penyelidikan bawahan tidak diberikan kesempatan yang
setara dengan pelapor untuk menyampaikan keterangan mereka.
Kondisi ini mengakibatkan pihak bawahan berada dalam posisi yang
sangat lemah dan tidak seimbang (unequal footing) sejak awal proses
penyelidikan, sehingga melanggar prinsip equality before the law;
5. Bahwa rumusan Pasal 488 KUHP yang demikian membuka celah
penyalahgunaan relasi kuasa, di mana pihak atasan atau pemberi
perintah dapat menjadikan ketentuan tersebut sebagai alat pemidanaan
terhadap bawahan untuk mengalihkan tanggung jawab atau menekan
10
pihak bawahan agar mengakui perbuatan tertentu dengan janji
pencabutan laporan pidana. Pola penyalahgunaan relasi kuasa ini
menciptakan ketidakseimbangan yang melanggar equality before the
law, sehingga menjadikan pihak subordinat sebagai pihak yang
dikorbankan dan dijadikan kambing hitam akibat relasi kuasa yang tidak
seimbang;
6. Bahwa Pasal 488 KUHP dirumuskan secara umum dan berlaku
terhadap “setiap orang”, tanpa memberikan pembedaan normatif
antara:
A. pelaku yang bertindak secara mandiri atas kehendaknya sendiri;
dan
B. pelaku yang bertindak dalam kapasitas sebagai bawahan, semata-
mata untuk melaksanakan perintah atasan dalam hubungan
jabatan.
7. Bahwa akibat dari rumusan tersebut, Pasal 488 KUHP menempatkan
bawahan dan atasan dalam posisi normatif yang identik, meskipun
secara faktual, struktural, dan fungsional keduanya berada dalam posisi
yang sama sekali berbeda;
8. Bahwa dalam sistem negara hukum, tanggung jawab pidana
mensyaratkan adanya otonomi kehendak dan kebebasan bertindak.
Namun dalam relasi kerja yang bersifat hierarkis—terutama dalam
birokrasi negara—bawahan secara inheren berada dalam posisi:
terikat pada perintah jabatan;
berada dalam hubungan subordinasi struktural;
menghadapi konsekuensi hukum dan administratif apabila menolak
perintah atasan.
9. Dengan demikian, menyamakan posisi bawahan dengan pelaku yang
bertindak secara bebas dan mandiri mengabaikan realitas konstitusional
relasi kekuasaan, serta menimbulkan ketidakadilan struktural sehingga
mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil.
B. Ketentuan Pasal 488 KUHP telah bertentangan dengan kepastian
hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945
11
1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan jaminan setiap
orang memiliki hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan ini sesuai
dengan prinsip due process of law dan equality before the law. Prinsip
tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat
dipisahkan, sehingga dalam pelaksanaannya hukum tersebut harus
memiliki keadilan yang menjamin sebuah kepastian serta sekaligus
memiliki kepastian yang tidak mengesampingkan keadilan;
2. Bahwa hak seseorang untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan
hukum serta pengakuan dan kepastian hukum yang adil juga telah diatur
dalam beberapa instrumen hukum internasional, diantaranya sebagai
berikut:
Universal Declaration of Human Rights Article (7) yang menyatakan”
“All are equal before the law and are entitled without any
discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal
protection against any discrimination in violation of this Declaration
and against any incitement to such discrimination.”
International Covenant on Civil and Political Rights Article 2 (1)
“Everyone shall have the right to recognition everywhere as a
person before the law”
Bahwa keberadaan instrumen hukum internasional menunjukkan
sejatinya hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat perlakuan
yang sama di hadapan hukum (equality before the law) merupakan hak
yang harus dijamin keberadaannya oleh setiap negara-negara berdaulat
di dunia;
3. Bahwa Pasal 488 KUHP tidak menyediakan mekanisme normatif di
tingkat rumusan pasal yang dapat memberikan kepastian hukum bagi
bawahan yang melaksanakan perintah atasan. Akibatnya, bawahan
baru dapat mengajukan pembelaan melalui mekanisme pembuktian di
tahap proses peradilan, tanpa adanya jaminan sejak awal bahwa
perbuatannya tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana;
4. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
karena:
A. warga negara tidak dapat mengetahui secara pasti sejak awal
apakah tindakannya merupakan tindak pidana;
12
B. perlindungan hukum baru muncul setelah melalui proses peradilan
yang panjang;
C. norma pidana kehilangan fungsi utamanya sebagai lex certa.
5. Bahwa akibat langsung dari rumusan Pasal 488 KUHP, bawahan
berada dalam situasi dilematis: apabila melaksanakan perintah,
berpotensi dipidana; apabila menolak perintah tersebut, berpotensi
dikenai sanksi administratif atau disiplin. Keadaan ini secara nyata
menempatkan warga negara dalam posisi tidak mungkin bertindak
benar secara hukum, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum
dan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil;
6. Bahwa permohonan a quo tidak meminta Mahkamah merumuskan
norma pidana baru, melainkan menegaskan batas konstitusional dari
Pasal 488 KUHP agar:
A. tidak diberlakukan terhadap bawahan yang bertindak semata-mata
untuk melaksanakan perintah jabatan;
B. tidak menimbulkan kriminalisasi struktural;
C. tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.
7. Bahwa relasi kuasa yang tidak seimbang, khususnya bawahan yang
bertindak atas perintah atasan, secara langsung mencederai prinsip due
process of law, equality before the law, serta asas praduga tidak
bersalah, yang merupakan inti dari jaminan hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
C. Ketentuan Pasal 488 KUHP tanpa pengecualian, telah bertentangan
dengan prinsip perlindungan diri dan hak atas rasa aman sebagaimana
yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945
1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin
hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa jaminan konstitusional tersebut
13
menghendaki agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan
secara proporsional;
2. Bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya
menjamin perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan diri dari
ancaman ketakutan, tekanan, dan dampak sosial yang timbul akibat
tindakan negara melalui aparat penegak hukumnya. Dalam perkara
a quo, Pasal 488 KUHP telah menempatkan para Pemohon dalam
proses hukum pidana tanpa kejelasan status hukum dan tanpa
perlindungan prosedural yang memadai, sehingga menimbulkan stigma
sosial sebagai pihak yang “bermasalah secara hukum”. Bahwa akibat
langsung dari stigma dan ketidakpastian hukum tersebut, para Pemohon
mengalami kesulitan serius untuk memperoleh pekerjaan kembali.
Status para Pemohon sebagai pihak yang sedang atau pernah diproses
secara pidana, meskipun belum pernah diperiksa secara patut dan
belum dinyatakan bersalah, telah menimbulkan penolakan dari calon
pemberi kerja, hilangnya kepercayaan profesional, serta tertutupnya
kesempatan kerja di bidang keahlian para Pemohon. Kondisi ini
menciptakan tekanan psikologis yang berkelanjutan dan rasa tidak
aman terhadap masa depan para Pemohon. Bahwa situasi tersebut
merupakan bentuk nyata dari “ancaman ketakutan” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena para
Pemohon harus menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi yang
berat sebagai akibat dari penerapan norma hukum yang tidak menjamin
perlindungan diri sejak tahap awal proses pidana. Negara, melalui
keberlakuan norma a quo, justru menciptakan ketidakamanan hidup dan
ketakutan untuk menjalani aktivitas sosial dan profesional secara wajar,
sehingga
telah
melanggar
kewajiban
konstitusionalnya
untuk
memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga negara;
3. Bahwa asas nemo tenetur se ipsum accusare merupakan prinsip
fundamental dalam hukum pidana modern yang melarang negara
memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang dapat
memberatkan atau menjerat dirinya sendiri. Asas tersebut merupakan
bagian tidak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri dan rasa aman
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
14
Akibatnya, para Pemohon dalam perkara ini berpotensi langsung
ditempatkan dalam posisi terancam oleh proses pidana meskipun sejak
awal laporan tersebut seharusnya tidak layak diterima;
4. Bahwa keseluruhan kondisi tersebut secara nyata dan fundamental
telah melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang merupakan
hak konstitusional yang fundamental dan tidak dapat dikurangi demi
sistem penegakan hukum apapun. Hak atas perlindungan diri dan rasa
aman merupakan prasyarat utama dalam negara hukum yang
demokratis, sehingga tidak dapat dikesampingkan dengan alasan
apapun.
D. Tidak adanya Dekriminalisasi terhadap ketentuan Pasal 488 KUHP,
mengakibatkan tiadanya Perlindungan Hukum Yang Adil sehingga
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
1. Bahwa Pasal 488 KUHP merupakan delik berkualifikasi atau
pemberatan terhadap pasal 486 KUHP, dimana adanya unsur khusus
yakni adanya suatu hubungan kerja dalam tindak pidana penggelapan.
Namun, unsur dalam pasal ini sama sekali menutup mata terhadap
relasi kuasa hierarkikal yang ada dalam suatu hubungan kerja;
2. Kualifikasi atau kekhususan karena adanya hubungan kerja ini
seharusnya tunduk bukan hanya pada paradigma pemidanaan
retributivisme yang berorientasi penghukuman, tapi seharusnya juga
memperhatikan paradigma ketenagakerjaan di mana adanya suatu
hubungan hierarkikal;
3. Mahkamah
Konstitusi
telah
menyatakan
“...
Pengusaha
dan
pekerja/buruh, secara sosial ekonomis tidaklah sejajar, melainkan pihak
yang satu, sebagai pengusaha tentu lebih kuat dan lebih tinggi, bila
dibandingkan pekerja/buruh, karena pekerja/buruh secara sosial
ekonomis jelas lebih lemah dan lebih rendah daripada pengusaha...”
(vide Paragraf [3.18] halaman 42 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
67/PUU-XI/2013);
4. Bahwa dari putusan tersebut, jelas secara sosial dan ekonomi, adanya
ketidaksetaraan yang nyata antara seorang pekerja dengan atasannya.
Dalam hubungan yang tidak setara tersebut, jika seorang pekerja
15
diperintah melakukan sesuatu oleh atasannya, apakah mungkin pekerja
tersebut melawan?
5. Karenanya, pasal 488 KUHP yang menutup mata terhadap paradigma
ketenagakerjaan ini lah yang bermasalah secara substansi pasal
sehingga mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil, dan
bukan merupakan permasalahan penerapan norma;
6. Dari semua pasal terkait penggelapan, kualifikasi khusus akan adanya
hubungan kerja hanya terdapat di dalam pasal 488 KUHP, sehingga
kekhususan ini hanya ada di dalam pasal 488 KUHP dan tidak
redundant dengan pasal-pasal lain terkait penggelapan;
7. Karenanya, haruslah ada dekriminalisasi terhadap ketentuan pasal 488
KUHP sehingga tidak serta merta substansi pasal ini seluas keadaan
sekarang ini. Perlu adanya penegasan bahwa untuk penggelapan dalam
hubungan kerja, ada pengecualian terhadap tindakan tersebut, yakni
sepanjang perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan perintah jabatan
dari atasan yang berwenang. Dekriminalisasi ini haruslah dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Pengecualian ini
bukan memperluas norma pasal 488 KUHP (criminal policy), namun
justru memangkas norma yang terlalu luas (decriminalization) sehingga
merupakan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
menegakkan hak konstitusional warga negara, yakni hak akan
perlindungan hukum yang adil;
IV. PETITUM
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
dengan ini para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai
berikut;
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
16
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486
dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut
karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat
upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori V.
(2) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dipidana, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan
berdasarkan perintah jabatan dari atasan yang berwenang.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 serta
tambahan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-11, sebagai berikut.
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Lina;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Sandra Paramita;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Gaji (Formulir 1721-A1)
atas nama Pemohon I, diterbitkan oleh PT MKON dan
ditandatangani oleh Budihardjo Hardisurjo;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Gaji (Formulir 1721-A1)
atas nama Pemohon II, diterbitkan oleh PT KJB dan
ditandatangani oleh Budihardjo Hardisurjo;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Nomor B/330/XII/RES.1.11/2025/SPKT/Restro JB, tertanggal
15 Desember 2025;
8.
Bukti P-8
: Bukti Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp Berisi
Perintah-perintah
Sdr.
Budihardjo
Hadisurjo
kepada
Pemohon I;
17
9.
Bukti P-9
: Bukti Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp Berisi
Perintah-perintah
Sdr.
Budihardjo
Hadisurjo
kepada
Pemohon II;
10. Bukti P-10
:
Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Lanjutan Nomor B/17/I/RES.1.11/2026/Restro JB, tertanggal
26 Januari 2026;
11. Bukti P-11
:
Fotokopi Putusan Perkara Nomor 524/Pdt.G/2025/PN.Jkt Brt.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu, norma Pasal 488 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI
Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
18
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu.
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu.
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud
pada huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu.
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
19
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada
Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, para Pemohon pada pokoknya
menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah norma Pasal 488 UU 1/2023, yang rumusan selengkapnya
sebagai berikut:
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan
oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada
hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk
penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
2. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga
negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum dan
perlakuan yang adil serta hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan
hak asasi sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak
konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh
berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, para
Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Bahwa para Pemohon sebelumnya bekerja sebagai staf keuangan di PT.
Mega Mitra Konstruksi (Pemohon I) dan PT. Karya Jasa Bangsa (Pemohon
II) yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan rekening pribadi
untuk melakukan transaksi keuangan perusahaan atas perintah atasannya.
Namun pada saat perusahaan mengalami masalah keuangan, atasan yang
20
memberikan perintah justru menuding para Pemohon telah melakukan
penggelapan dana perusahaan serta melaporkan kepada Polres Metro
Jakarta Barat dan telah menjalani proses penyidikan atas dugaan tindak
pidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 488 UU 1/2023.
b. Bahwa para Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan
dengan berlakunya norma Pasal 488 UU 1/2023 karena norma pasal a quo
tidak memberikan ruang perlindungan bagi hak konstitusional para
Pemohon yang dalam menjalankan pekerjaannya selalu berdasarkan
perintah atasan yang berwenang, akan tetapi justru diposisikan sebagai
pihak yang harus menanggung risiko hukum pidana atas kebijakan dan
praktik internal perusahaan yang berada di luar kewenangan para
Pemohon.
c.
Bahwa menurut para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional
akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
tersebut adalah bersifat spesifik, baik aktual maupun potensial, karena
sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan tindak pidana
penggelapan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam norma
Pasal 488 UU 1/2023.
Berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan
hukum, khususnya berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional serta
mencermati syarat kedudukan hukum pemohon dalam pengujian konstitusionalitas
norma suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut
Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga
negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum dan
perlakuan yang adil serta hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian
hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah pula
dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon
dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian, yakni norma Pasal 488 UU 1/2023. Anggapan kerugian hak
konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan aktual karena secara faktual, para
21
Pemohon sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan tindak pidana
penggelapan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam norma Pasal 488
UU 1/2023 yang dijadikan dasar hukum untuk mentersangkakan para Pemohon
[vide Bukti P-10]. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang
dialami oleh para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan
memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma
undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan
maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi.
Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas
norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 488 UU 1/2023
bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada
bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 488 UU 1/2023 hanya memuat
rumusan delik dan ancaman pidana, namun tidak disertai dengan ayat lanjutan
yang mengatur pengecualian, khususnya dalam hal perbuatan dilakukan
berdasarkan perintah atasan dalam konteks hubungan kerja yang hierarkis,
sehingga membuka celah penyalahgunaan dalam relasi hubungan kerja antara
pekerja dengan atasan yang memberikan perintah.
2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 488 UU 1/2023 tidak memberikan
perlindungan preventif (self-executing) bagi setiap orang karena setiap pekerja
baru dapat mengajukan pembelaan melalui mekanisme pembuktian di tahap
proses peradilan, tanpa adanya jaminan sejak awal bahwa perbuatannya tidak
22
termasuk perbuatan yang dapat dipidana, meskipun perbuatan dilakukan atas
dasar perintah atasan.
Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dalam petitum permohonannya,
para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan yang pada
pokoknya “Menyatakan Pasal 488 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan
oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada
hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk
penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
(2) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dipidana, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan
perintah jabatan dari atasan yang berwenang.”
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang
telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2026 serta
tambahan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-11 yang diterima Mahkamah pada
tanggal 6 April 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon telah
jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansi mendengarkan
keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama
dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7]
di atas, isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah
apakah tidak adanya pengaturan mengenai alasan pembenar yang secara khusus
ditentukan dalam norma Pasal 488 UU 1/2023 menyebabkan norma a quo
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional. Berkenaan
dengan permohonan para Pemohon tersebut, setelah dicermati lebih lanjut,
berkaitan dengan norma Pasal 488 UU 1/2023, ternyata sebelumnya telah pernah
diajukan permohonan pengujian oleh para Pemohon dan telah diputus oleh
23
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 267/PUU-XXIII/2025 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Februari 2026
dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
tidak dapat diterima. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
permohonan a quo, ternyata terdapat alasan permohonan yang berbeda dengan
permohonan sebelumnya, yaitu alasan permohonan yang pada pokoknya
mendalilkan pengecualian yang dimohonkan dalam permohonan a quo, bukan untuk
memperluas ruang lingkup norma Pasal 488 UU 1/2023 yang termasuk dalam politik
pemidanaan (criminal policy), namun justru untuk memangkas norma yang terlalu
luas (decriminalization) sehingga merupakan bagian dari tugas dan kewenangan
Mahkamah dalam rangka menegakkan hak konstitusional warga negara. Terkait
dengan adanya perbedaan alasan permohonan yang belum pernah digunakan
dalam permohonan sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan ketentuan dalam
norma Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 PMK 7/2025, maka menurut Mahkamah,
permohonan a quo dapat diajukan kembali.
[3.11]
Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat
diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah tidak
adanya pengaturan mengenai alasan pembenar yang secara khusus ditentukan
dalam norma Pasal 488 UU 1/2023 menyebabkan norma a quo bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional, sebagai berikut.
[3.11.1] Bahwa secara doktrinal, dalam sistem hukum pidana dikenal adanya
alasan penghapusan pidana (strafuitsluitingsgroden) yang menyebabkan tidak
dapat diterapkannya sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dan berfungsi
sebagai mekanisme korektif terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana.
Alasan penghapusan pidana terdiri atas alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond)
dan pemaaf (schulduitsluitingsgond) telah diakomodir dalam hukum positif
Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama) dan sampai dengan berlakunya UU 1/2023
yang menjadi payung hukum pidana Indonesia saat ini. Berkaitan dengan hal
tersebut, terdapat perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf, yaitu
alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan pelaku,
sehingga sebagai akibat hukumnya adalah tindakan pelaku tersebut dapat
dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Sementara itu, alasan pemaaf
24
menghilangkan kesalahan pelaku yang akibat hukumnya adalah perbuatan tersebut
tetap merupakan tindak pidana, namun menghilangkan pertanggungjawaban pidana
pelaku. Secara sistematis, pengaturan norma berkenaan dengan alasan
penghapusan pidana dalam UU 1/2023 memiliki perbedaan dengan pengaturan
dalam KUHP lama. Dalam KUHP lama, perumusan alasan pembenar dan pemaaf
masih diatur dalam 1 (satu) bab yang sama, yaitu Bab 1 Buku Ketiga KUHP lama,
bersama dengan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan dalam
penjatuhan sanksi pidana. Sedangkan dalam UU 1/2023, alasan pemaaf diletakkan
pada bagian pertanggungjawaban pidana dan secara tegas dipisahkan dengan
alasan pembenar yang diletakkan pada bagian tindak pidana. Lebih lanjut, alasan
pembenar dalam UU 1/2023 terdiri di antaranya perbuatan karena melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31), perintah jabatan dari pejabat
yang berwenang (Pasal 32), keadaan darurat (Pasal 33), pembelaan terpaksa
(Pasal 34), dan ketiadaan sifat melawan hukum (Pasal 35). Sedangkan, alasan
pemaaf dalam UU 1/2023 terdiri atas pelaku merupakan anak di bawah usia 12
tahun (Pasal 40), adanya daya paksa (Pasal 42), pembelaan terpaksa yang
melampaui batas (Pasal 43), dan perintah jabatan tanpa wewenang dengan itikad
baik (Pasal 44). Dengan demikian, semua norma pasal-pasal berkaitan dengan
alasan pembenar maupun pemaaf adalah merupakan instrumen yang berlaku
secara umum untuk semua tindak pidana yang diatur dalam UU 1/2023 dan dapat
diterapkan untuk semua tindak pidana sepanjang telah memenuhi unsur-unsur dari
adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Artinya, alasan pembenar dan alasan
pemaaf tersebut secara otomatis dapat melekat pada semua jenis tindak pidana,
meskipun tidak dirumuskan secara khusus dalam setiap pasal yang mengatur tindak
pidana pokoknya.
[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan pengaturan alasan penghapusan pidana di
samping secara umum sebagaimana diuraikan di atas, secara faktual terdapat juga
pengaturan mengenai penghapusan pidana yang berlaku secara khusus (lex
specialis) untuk mengakomodir situasi yang tidak dapat dijangkau oleh alasan-
alasan penghapus pidana yang bersifat umum dalam jenis tindak pidana tertentu,
sehingga diperlukan adanya pengaturan yang lebih spesifik dan kontekstual. Oleh
karena itu, berkaitan dengan pengaturan alasan penghapusan pidana secara
khusus dimaksud dalam UU 1/2023 diatur juga dalam beberapa tindak pidana yang
25
memiliki nuansa dapat diperlakukan secara khusus alasan penghapusan pidana
yang melekat pada norma pokok tindak pidana yang bersangkutan, yaitu tidak
memberitahukan kepada pejabat yang berwenang adanya orang yang berencana
melakukan tindak pidana [vide Pasal 255 juncto Pasal 253 dan Pasal 254 UU
1/2023], menyembunyikan atau memberikan pertolongan kepada pelaku tindak
pidana [vide Pasal 282 ayat (3) juncto Pasal 282 ayat (1) UU 1/2023], serta tindak
pidana pencemaran berkenaan dengan nama baik [vide Pasal 433 ayat (3) juncto
Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023]. Dalam konteks alasan penghapusan
pidana yang dirumuskan secara khusus ini, pembentuk undang-undang secara
sadar melakukan seleksi normatif terhadap delik tertentu yang tidak membutuhkan
pengecualian tambahan yang diatur secara tersendiri dan mengikuti pada ketentuan
yang bersifat umum. Berkenaan dengan pilihan kebijakan pembentuk undang-
undang yang demikian, menurut Mahkamah, merupakan bagian dari politik kriminal
(criminal policy) yang merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang
untuk merumuskannya dalam norma hukum positif di Indonesia yang tidak serta
merta dapat menjadi alasan bahwa secara umum pengecualian terhadap
penghapusan pidana dapat selalu melekat pada norma tindak pidana pokoknya.
[3.11.3] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan norma Pasal 488 UU 1/2023 yang
dipersoalkan oleh para Pemohon adalah norma yang merupakan hasil reformulasi
dari norma Pasal 374 KUHP lama yang memang sejak awal perumusannya tidak
dilekatkan adanya alasan penghapusan pidana secara khusus, sehingga berlaku
ketentuan umum berkaitan dengan alasan penghapusan pidana sebagaimana telah
diuraikan pada Sub-paragraf [3.11.1] di atas. Artinya, tidak dicantumkannya alasan
penghapusan pidana karena adanya “perintah jabatan” secara khusus dalam norma
Pasal 488 UU 1/2023 bukan merupakan kekosongan hukum, dalam arti norma yang
memberikan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang bertindak berdasarkan
perintah jabatan, melainkan pilihan yang secara sistematik telah ditentukan oleh
pembentuk undang-undang dalam rangka menjaga agar sistematika UU 1/2023
tetap utuh, konsisten, dan tidak terdapat adanya pengaturan duplikasi (redundan).
Selain itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 488 UU 1/2023 yang mengatur
mengenai delik penggelapan dalam hubungan kerja dengan menggunakan
kacamata teori kesalahan (schuld), justru pada umumnya dilakukan dengan
kesengajaan (dolus) dan kesadaran penuh atas risiko atau akibat hukum yang akan
26
ditimbulkan. Hal demikian menjadikan ruang untuk penghapusan pidana yang
menitikberatkan pada berkurang atau hilangnya unsur kesalahan menjadi sempit.
Berbeda dengan delik yang bersifat eksepsional serta terjadi dalam kondisi darurat
atau adanya konflik kepentingan secara langsung, oleh karena itu, dalam batas
penalaran yang wajar, memberikan ruang dibutuhkannya alasan penghapusan
pidana secara khusus. Dalam konteks ini, Mahkamah menegaskan bahwa alasan
penghapusan pidana berupa perintah jabatan pada hakikatnya merupakan bagian
dari konstruksi umum pertanggungjawaban pidana yang melekat dan berlaku
terhadap setiap perumusan tindak pidana yang mensyaratkan adanya pembatasan
dan pengujian yang ketat terhadap setiap alasan yang dapat dijadikan dasar adanya
penghapusan pidana. Oleh karenanya, sepanjang suatu perbuatan dilakukan dalam
rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah, atau dalam keadaan tertentu
perintah tersebut secara patut dipercaya sebagai sah, maka mekanisme
penghapusan pidana tetap dapat diterapkan melalui ketentuan umum dimaksud.
Dalam konteks jaminan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
menurut Mahkamah, sistem pengaturan yang menempatkan alasan penghapus
pidana, in casu adanya perintah jabatan, dalam ketentuan yang bersifat umum
dalam UU 1/2023 justru memberikan kepastian hukum kepada setiap subjek hukum
berada dalam kedudukan yang sama untuk mengajukan dan memperoleh penilaian
atas adanya alasan penghapus pidana, tanpa bergantung pada ada atau tidaknya
pencantuman dalam rumusan tindak pidana atau pasal tertentu.
[3.11.4] Bahwa lebih lanjut, Mahkamah menilai, permohonan para Pemohon agar
alasan penghapusan pidana tersebut dilekatkan secara khusus dalam norma Pasal
488 UU 1/2023, justru berpotensi menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum
baru dalam implementasinya, antara lain yaitu, membuka ruang adanya potensi
rekayasa pembenaran atau manipulasi bagi pelaku untuk berlindung di balik alasan
tertentu. Atau secara khusus dalam konteks hubungan kerja, juga dapat
menimbulkan potensi adanya persekongkolan jahat antara atasan dan bawahan
untuk bersama-sama melakukan perbuatan penggelapan dana perusahaan dengan
modus berlindung di balik adanya penghapusan pidana berupa perintah atasan,
padahal antara keduanya telah terjadi kerja sama persekongkolan. Lebih lanjut,
tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon,
27
Mahkamah memahami secara faktual proses hukum yang sedang dijalani oleh para
Pemohon akibat dari adanya perbuatan yang oleh penyidik dianggap memenuhi
unsur norma Pasal 488 UU 1/2023, padahal menurut para Pemohon, perbuatan
tersebut dilakukan karena adanya perintah jabatan dari atasan yang berwenang.
Dalam konteks ini, jika yang didalilkan benar, sesungguhnya para Pemohon dapat
menggunakan upaya hukum yang tersedia berkenaan dengan proses hukum yang
dihadapi, karena penilaian ada atau tidaknya alasan pembenar atau alasan pemaaf
yang dapat menjadi penghapusan pidana tidak semata-mata dilakukan oleh
tersangka atau terdakwa, tetapi juga dilakukan berdasarkan penilaian penegak
hukum, khususnya hakim berdasarkan penilaian fakta-fakta hukum yang terungkap
dalam persidangan. Oleh karena itu, berkenaan dengan keinginan para Pemohon
yang memohon agar norma Pasal 488 UU 1/2023 ditambahkan satu ayat agar dapat
mengakomodir perumusan norma yang memuat alasan pembenar atau pemaaf
sebagai penghapusan pidana, hal tersebut di samping justru berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum baru, juga akan menyebabkan adanya
pengaturan yang tumpang tindih (overlapping) dan berlebihan (overbodig)
berkenaan dengan ketentuan yang mengatur alasan pembenar atau alasan pemaaf
sebagai penghapusan pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan pada
pertimbangan hukum sebelumnya.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah,
dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 488 UU
1/2023 yang menurut para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan
bertentangan dengan prinsip perlindungan diri dan hak atas rasa aman dalam
penerapannya karena tidak secara khusus mengatur mengenai alasan pembenar,
in casu adanya “perintah jabatan” adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.
[3.12]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma Pasal 488 UU 1/2023
tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak bertentangan dengan prinsip
perlindungan diri dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam norma Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana
yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
28
[3.13]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan.
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu,
tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai
diucapkan pukul 14.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku
29
Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono
Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima
Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau
kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rahadian Prima Nugraha
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu, norma Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 18 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 19 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 488 UU 1/2023, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. 2. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil serta hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon sebelumnya bekerja sebagai staf keuangan di PT. Mega Mitra Konstruksi (Pemohon I) dan PT. Karya Jasa Bangsa (Pemohon II) yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan rekening pribadi untuk melakukan transaksi keuangan perusahaan atas perintah atasannya. Namun pada saat perusahaan mengalami masalah keuangan, atasan yang 20 memberikan perintah justru menuding para Pemohon telah melakukan penggelapan dana perusahaan serta melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Barat dan telah menjalani proses penyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 488 UU 1/2023. b. Bahwa para Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 488 UU 1/2023 karena norma pasal a quo tidak memberikan ruang perlindungan bagi hak konstitusional para Pemohon yang dalam menjalankan pekerjaannya selalu berdasarkan perintah atasan yang berwenang, akan tetapi justru diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung risiko hukum pidana atas kebijakan dan praktik internal perusahaan yang berada di luar kewenangan para Pemohon. c. Bahwa menurut para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut adalah bersifat spesifik, baik aktual maupun potensial, karena sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam norma Pasal 488 UU 1/2023. Berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, khususnya berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional serta mencermati syarat kedudukan hukum pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil serta hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah pula dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 488 UU 1/2023. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan aktual karena secara faktual, para 21 Pemohon sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam norma Pasal 488 UU 1/2023 yang dijadikan dasar hukum untuk mentersangkakan para Pemohon [vide Bukti P-10]. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh pa
