58/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 58/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Hidayatuddin Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kavling Sagulung Baru Asri Blok A/132 RT 001/ RW 01, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kepulauan Riau sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Respati Hadinata Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Anggrek Mas II Baloi Blok C3 Nomor 10 RT 003/ RW 019, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Maret 2025, memberi kuasa kepada Risky Kurniawan, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Otniel Raja Maruli Situmorang, dan Jamaludin Lobang, kesemuanya adalah mahasiswa fakultas hukum Universitas Internasional Batam dan Universitas Riau Kepulauan, beralamat di Blok D6 Nomor 3, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau; Jalan Nusantara Timur KM. 20, RT 004/ RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau; Perum Masyeba Permai Blok J Nomor 10, RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, 2 Kepulauan Riau; dan Sei Binti, RT 001/ RW 019, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kepulauan Riau, bertindak bersama-sama maupun sendiri- sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 April 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 58/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 25 April 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” b. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 3 Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” b. Pasal 51A ayat (3) UU MK “dalam hal permohonan pengujan berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan” c. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; …” d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU 12/2011”): “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” e. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”): “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan 4 Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” f. Bahwa Permohonan para Pemohon diajukan pada tanggal 18 April 2025 sejak UU TNI diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 26 Maret 2025. Sehingga Permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PMK PUU, yang menyatakan: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang … diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” g. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD NRI 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD NRI 1945;” Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu 5 dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 3. Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon akan menguraikan perluasan batu uji terhadap objek Pengujian Formil yang dimohonkan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104). Peraturan tersebut, di antaranya, tidak sejalan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: a. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Selanjutnya disebut “UU 12/2011”) [Bukti P-3]. b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut sebagai “UU 15/2019”) [Bukti P-15] c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut sebagai “UU 13/2022”) [Bukti P-17] d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut “UU KIP”) [Bukti P-4]; e. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Selanjutnya disebut “Pertib”) [Bukti P-5]; 4. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution) • Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) 6 • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights) 5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil UU TNI yang secara nyata dan terang benderang menabrak asas pembentukan peraturan sebagaimana ditentukan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan lainnya sebagaimana pada poin 3 (tiga). 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon. II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG- UNDANG 1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;” 2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: 7 “Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.” 3. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 sampai dengan angka 5 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: “3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang- undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian formil UU 7/2021 ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/ AP3/01/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 26 Januari 2022 dengan Nomor 14/PUUXX/2022; 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena UU 7/2021 diundangkan pada 29 Oktober 2021, maka tenggat 45 hari sejak Undang-Undang a quo diundangkan dalam Lembaran Negara adalah pada 12 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 7/2021 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan bertanggal 21 Januari 2022 diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan sebagaimana ditentukan oleh angka 1 dan angka 3 di atas”. 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu “setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 5. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 8 Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022; 6. Bahwa dalam Perkara a quo, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU TNI ke Mahkamah Konstitusi pada 21 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 25 April 2025 dengan Nomor 58/PUU- XXIII/2025. Sementara itu, UU TNI diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, maka dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan pada hari ke 26 (empat puluh enam) sejak UU TNI diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104; 9 7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU TNI terhadap UUD NRI Tahun 1945 diajukan tidak melewati tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU TNI diundangkan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan : “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: “a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;” 10 4. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, perlu dijelaskan, sebagai berikut: a. Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-6]. Pemohon I merupakan aktivis dan Mahasiswa Aktif Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora Universitas Putera Batam [Bukti P-8], sekaligus menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam Periode 2024-2025; b. Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-7]. Pemohon II merupakan aktivis dan Mahasiswa Aktif Fakultas Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam [Bukti P-9], sekaligus menjabat sebagai Koordinator Wilayah Sumatera Bagian Utara Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan Periode 2024-2025. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Maka Pemohon I, dan Pemohon II masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, para Pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007. Bahwa dalam hal ini para Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU TNI. 6. Bahwa Hak Konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945 berdasarkan buku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan APHTN-HAN serta Fakultas Hukum Universitas Jember, terdiri dari 66 ikon hak konstitusional warga negara, di antaranya adalah: a. Pasal 28D ayat (1): Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. 11 Hal ini berkaitan dengan hak individual para Pemohon untuk mendapatkan Kepastian Hukum yang adil khususnya mengenai pembentukan UU TNI yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “DPR RI”) sebagai Pembentuk Undang Undang dan Presiden maupun Perwakilannya. b. Pasal 28F: Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal ini berkaitan dengan hak kolektif para Pemohon mengenai Keterbukaan dan Partisipasi dalam Pembentukan UU TNI terhadap Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memperoleh Informasi. c. Pasal 27 ayat (1): Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan hak kolektif para Pemohon yang menunjukan tidak ada pembedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum, maupun dalam pemerintahan antara setiap warga Negara atau lebih dikenal dengan prinsip equality before the law dalam Pembentukan UU TNI. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dapat terjadi, antara lain: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 7. M. Fajrul Falaakh mengemukakan bahwa Hak Menguji Formil (prosedural) untuk menentukan benar tidaknya cara menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan, atau wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah memenuhi semua prosedur (procedure) pembentukannya 12 sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku ataukah tidak. 8. Bahwa terhadap kerugian konstitusional para Pemohon, para Pemohon adalah mahasiswa aktif yang mempelajari ilmu hukum ketatanegaraan serta aktivis yang peduli terhadap bangsa dan negara. Para Pemohon mengimplementasikan ilmu tersebut dalam mengamati sistem ketatanegaraan di Indonesia serta berupaya memperjuangkan demokrasi dan kestabilan pemerintahan dalam ketatanegaraan. Para Pemohon dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum mengenai pembentukan UU TNI yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “DPR RI”) sebagai Pembentuk Undang- Undang, pada tanggal: a. 14 Maret 2025 dengan agenda Konsinyering Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan Tim Panja Pemerintah; b. 15 Maret 2025 dengan agenda Konsinyering Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan Tim Panja Pemerintah; c. 17 Maret 2025 dengan agenda Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Mendengarkan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Timus dan Timsin; adalah tidak transparan karena tidak disiarkan dan/atau setidak-tidaknya dipublikasikan secara terbuka kepada Para Pemohon yang pada umumnya dipublikasikan melalui Channel Youtube/Whatsapp “TVR PARLEMEN” milik DPR RI [vide Bukti P-10], Bahwa tentunya karena para Pemohon merupakan Warga yang bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga tidak memungkinkan mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk melihat secara langsung agenda diatas. Bahwa sebagai bentuk kepedulian para Pemohon terhadap bangsa dan negara, para Pemohon mempelajari Hukum Tata Negara terkait bagaimana Pembentukan suatu undang-undang, sehingga diperlukan untuk mengakses informasi pada Channel diatas untuk dipelajari agar kiranya dapat mengembangkan diri dan 13 aktivis lainnya, namun oleh karena kesulitan mengakses para Pemohon merasa dirugikan, Hal ini berbeda dengan yang dimaksud dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 9. Bahwa selain kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan pada poin 7 (tujuh) di atas. Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon dalam melakukan upaya Pengujian Formil suatu Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah menyatakan: • Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandat yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD NRI Tahun 1945. Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota 14 legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the sovereign) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat. • Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang- Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon a quo, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan. • Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, 15 sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. 10. Bahwa berdasarkan uraian poin 8 (delapan), para Pemohon berkedudukan pula sebagai Pemilih serta telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) dan Pemilihan Umum (“Pemilu”) Tahun 2024 yang secara notoire feiten notorious (generally known) [vide Bukti P-6, dan Bukti P-7] berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun. 11. Bahwa terhadap kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 pada angka 8 di atas, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses pembentukan UU TNI secara nyata- nyata dan terang benderang, serta telah diketahui publik, dalam membentuk UU TNI, Pembentuk Undang-Undang menggunakan cara yang menunjukan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka, fair, jujur dan bertanggung jawab. Bahkan selama proses pembentukan UU TNI, pembentuk Undang-Undang melakukan prosesnya secara tertutup, tidak fair, dan banyak melakukan kebohongan publik. 12. Bahwa oleh karenanya kembali kami ulangi penekanan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/209, di mana mahkamah menyatakan, tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan- keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, 16 maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih oleh Para Pemohon, namun dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. 13. Bahwa berdasarkan penjelasan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang dirugikan baik secara langsung maupun potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila UU TNI dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU TNI. 14. Bahwa oleh karenanya, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON Alasan Pokok Permohonan Sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk kami jelaskan kembali bahwa ketentuan Pembentukan Undang-Undang secara konstitusional, tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang undang yakni UU 12/2011, UU 15/2019, dan UU 13/2022. Artinya UUD NRI Tahun 1945 telah hanya mendelegasikan kewenangan 17 konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada UU 12/2011, UU 15/2019, dan UU 13/2022. Sehingga semua pembentukan perundang-undangan harus tunduk pada UU 12/2011, UU 15/2019, dan UU 13/2022 tanpa terkecuali termasuk UU TNI. Oleh karenanya sepanjang Undang- Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil- proseduralnya. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.19], halaman 82-83). Pengujian Formil UU TNI yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan pendelegasian norma pada ketentuan tersebut, maka tolok ukur pengujian formil perkara a quo selain mendasarkan pada batu uji/tolok ukur UUD NRI Tahun 1945, juga menggunakan: 1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Selanjutnya disebut “UU 12/2011”) [Bukti P-3]; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut sebagai “UU 15/2019”) [Bukti P-15]; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut sebagai “UU 13/2022”) [Bukti P-17]; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut “UU KIP”) [Bukti P-4]; 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Selanjutnya disebut “Pertib”) [Bukti P-5]; 18 Oleh karenanya terhadap pengujian formil dalam Perkara a quo tolok ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut: UUD NRI Tahun 1945 1. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 2. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 3. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” UU 12/2011 Pasal 5 huruf g UU 12/2011: “Dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: … g. Keterbukaan.” Pasal 6 ayat (1) huruf UU b 12/2011: “Materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan asas: … b. kemanusiaan;...” Pasal 6 ayat (1) huruf UU i 12/2011: “Materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan asas:... i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau…” Pasal 6 ayat (1) huruf UU h 12/2011: “Materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan asas:...h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;...” Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.” Pasal 88 ayat (1) UU 12/2011 “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.” 19 Pasal 95 UU 12/2011: “Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.” UU 15/2019 Pasal 71A UU 15/2019: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutrya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan” UU 13/2022 Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022: “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” UU KIP Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP: “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: … b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; …” Pertib Pasal 66 huruf F Pertib: “memberikan pertimbangan terhadap rancangan undangundang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan;” Pasal 67 ayat (3) Pertib: “Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang- undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan.” 20 Pasal 290 ayat (2) Pertib: “Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.” Pasal 291 ayat (1) Pertib: “Dalam keadaan memaksa , Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung.” Pasal 301 ayat (1) Pertib: “Untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat.” A. KEPUTUSAN MENYETUJUI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA MASUK PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS) PRIORITAS 2025 PADA SIDANG RAPAT PARIPURNA TANGGAL 18 FEBRUARI 2025, TELAH SECARA TERANG BENDERANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN 27 ayat (1) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945, PASAL 290 AYAT (2) PERTIB, DAN PASAL 291 AYAT (1) PERTIB. 1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 Rapat Paripurna diadakan agenda [vide Bukti P-13 hal 1, 35-36]: 1. PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RUU TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA; 2. LAPORAN KOMISI I DPR RI ATAS HASIL PEMBAHASAN MENGENAI PENERIMAAN HIBAH ALPALHANKAM DARI LUAR NEGERI, DILANJUTKAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN. 21 (DILANJUTKAN DENGAN PELANTIKAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPR RI DAN ANGGOTA MPR RI MASA JABATAN TAHUN 2024-2029) Bahwa agenda Pengusulan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai “RUU TNI”) adalah tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah Tata Cara Mengubah Acara Rapat berdasarkan Pertib [vide Bukti P-5]: Paragraf 6 Tata Cara Mengubah Acara Rapat Pasal 290 (1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah. (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan. (3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan. (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). (5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Pasal 291 (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung. (2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut. Pasal 54 Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak dapat dilaksanakan, Pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah yang dihadiri oleh Pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi. Bahwa berkenaan dengan Pasal 290 ayat (2) Pertib, tidak diajukan 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan, Faktanya agenda Pengusulan RUU TNI secara tiba-tiba masuk dalam acara tersebut. Berdasarkan Pasal 291 ayat (1) Pertib yang menyatakan 22 keadaan memaksa (overmacth). Bahwa “kegentingan yang memaksa”, yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVIII/2009 tertanggal 8 Februari 2010, yang menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan memaksa, yaitu: (1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) UndangUndang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memakai waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Padahal pada kenyataannya, ketika UU TNI dilahirkan, tidak terdapat keadaan yang masuk kategori “kegentingan yang memaksa” dimaksud mengingat Tentara Nasional Indonesia masih dapat menjalankan hak dan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bahkan berdasarkan data Kemenhan 2019, Sebaran Jumlah Prajurit TNI yang Menduduki Jabatan Sipil pada Instansi Pusat Tertentu No Instansi Pusat Tertentu Berdasarkan UU TNI Instansi Pusat Tertentu yang Telah Diisi TNI Aktif Jumlah Sebaran Prajurit Aktif 1 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 67 personel 2 Kementerian Pertahanan Kementerian Pertahanan 887 personel 3 Sekretaris Militer Presiden Sekretaris Militer Presiden 60 personel 4 Badan Intelijen Negara Badan Intelijen Negara 225 personel 5 Badan Sandi Negara Badan Siber dan Sandi Negara 8 personel 6 Lembaga Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional 110 personel 7 Wantannas Dewan Ketahanan/Pertahanan Nasional 34 personel 8 Search and Rescue (SAR) Nasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Perpres No. 83 Tahun 2016) 8 personel 9 Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional 1 personel 23 10 Mahkamah Agung Mahkamah Agung 81 personel 11 Badan Keamanan Laut (Perpres No. 178 Tahun 2014) 71 personel 12 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perpres No. 1 Tahun 2019) 10 personel 13 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres No. 1 Tahun 2019) 1 personel Pada Poin 11-13 jelas adanya dasar hukum sehingga mendapatkan kepastian hukum, dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVIII/2009 tertanggal 8 Februari 2010, yang menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan memaksa, adalah tidak terpenuhi. 2. Bahwa Prolegnas terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan berdasarkan Pasal 20 UU 12/2011, Bahwa benar Perpindahan RUU TNI yang semula dari Prolegnas Jangka Menengah ke Prioritas Tahunan dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna karena Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, sebagaimana pada Pasal 256 ayat (2) Pertib. Namun oleh karena agenda tersebut tidak diubah, Para Pemohon menilai bahwa proses tersebut adalah tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Berbeda dengan Pasal 23 ayat (2) UU 15/2019 yang menyatakan: (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan UndangUndang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Perpindahan RUU TNI masuk Prolegnas Prioritas Tahunan BUKANLAH terjadi karena hal diatas, bilamana pun terjadi keadaan tertentu, Dalam naskah akademik tidak pernah menyoalkan mengenai 24 urgensi nasional, berdasarkan penafsiran gramatikal pada Pasal 66 huruf F Pertib sebagai berikut: Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pasal 66 Badan Legislasi bertugas: f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undangundang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan; 1. "memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang" → Artinya, ada proses evaluasi atau penilaian oleh suatu lembaga yang memiliki wewenang (dalam hal ini biasanya Baleg DPR RI) terhadap suatu RUU tertentu yang diajukan. 2. "yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi" → Menunjukkan bahwa subjek yang mengusulkan RUU bisa berasal dari internal DPR, baik perorangan (Anggota), kolektif (Komisi), atau lintas Komisi (Gabungan Komisi). 3. "di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas" → Maksudnya RUU tersebut tidak termasuk dalam daftar resmi Prolegnas, baik jangka menengah maupun prioritas tahunan. 4. "untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan" → Artinya, meskipun awalnya RUU tersebut tidak tercantum, ada mekanisme untuk mengusulkannya agar masuk ke dalam revisi Prolegnas, melalui Prolegnas Perubahan (revisi Prolegnas). Berdasarkan Keputusan DPR RI NOMOR: 64/DPR RI/I/2024-2025 TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2025 DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2025-2029 [vide Bukti P-14] menunjukkan bahwa RUU TNI masuk sebagai Prolegnas Jangka Menengah. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagai negara yang berlandaskan hukum (rechtstaat) tentunya menjunjung tinggi: 1. Supremasi Hukum; 2. Persamaan dalam Hukum; 3. Proses 25 Hukum yang baik dan benar;. Bahwa Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang tertulis, sah, dan berlaku. Dalam hal ini, due process of law sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undanga baik aspek formil maupun materil. Berdasarkan uraian diatas telah jelas melanggar ketentuan Pasal 290 ayat (2) dan Pasal 291 ayat (2) Pertib, 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, dikarenakan proses pembentukan RUU TNI yang tidak sesuai aturan yang berlaku. 5. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas pembentukan peraturan perundang-undangan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan 27 ayat (1), 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 290 ayat (2) Pertib, dan Pasal 291 ayat (1) Pertib. B. PERUBAHAN PROLEGNAS MELALUI RAPAT PARIPURNA TANGGAL 18 FEBRUARI 2025 TELAH BERTENTANGAN DENGAN 27 ayat (1) UUD NRI 1945, PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945, PASAL 66 HURUF F PERTIB, DAN 67 AYAT (3) PERTIB. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Huruf F Pertib, menyatakan: Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pasal 66 Badan Legislasi bertugas: f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undangundang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan; Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Pertib, menyatakan: (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang- undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan. 26 Menurut hipotesa para Pemohon, Bahwa RUU TNI telah diputus masuk Prolegnas Prioritas Tahunan 2025 tanpa adanya pertimbangan Badan Legislasi (selanjutnya disebut sebagai “Baleg”) untuk masuk ke dalam Prolegnas perubahan. Bahwa kelalaian pelaksanaan tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Baleg DPR RI yang bertugas memastikan tata kelola legislasi di DPR RI dapat berjalan secara akuntabel. 7. Bahwa berdasarkan 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagai negara yang berlandaskan hukum (rechtstaat) tentunya menjunjung tinggi: 1. Supremasi Hukum; 2. Persamaan dalam Hukum; 3. Proses Hukum yang baik dan benar;. Bahwa Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang tertulis, sah, dan berlaku. Dalam hal ini, due process of law sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undanga baik aspek formil maupun materil. Berdasarkan uraian diatas telah jelas melanggar ketentuan Pasal 66 Huruf F Pertib, dan Pasal 67 Ayat (3) Pertib. 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, dikarenakan proses pembentukan RUU TNI yang tidak sesuai aturan yang berlaku. 9. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas pembentukan peraturan perundang-undangan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan 27 ayat (1), 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 66 Huruf F Pertib, dan Pasal 67 Ayat (3) Pertib. C. PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 35, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7104) TIDAK 27 SESUAI DENGAN ASAS KETERBUKAAN SERTA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28F UUD NRI TAHUN 1945, PASAL 11 AYAT (1) HURUF B DAN C UU KIP, PASAL 5 HURUF G UU 12/2011, PASAL 43 AYAT (3) UU 12/2011, PASAL 88 AYAT (1) UU 12/2011, PASAL 96 AYAT (4) UU 13/2022, DAN PASAL 301 AYAT (1) PERTIB. 10. Bahwa pertama-tama, para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga secara geografis dan finansial tidak dimungkinkan bagi para Pemohon untuk secara mandiri mengeluarkan dana pribadi guna melakukan perjalanan pergi-pulang hanya untuk memastikan apakah rapat yang bersifat terbuka tersebut benar-benar diselenggarakan sebagaimana mestinya atau dalam hal ini memperoleh informasi publik. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.“ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.” Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU KIP “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan 28 mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022 “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: … g. Keterbukaan.” Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022 “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).” Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011 “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.” Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU 12/2011 “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.” Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 88 Ayat (1) UU 12/2011 “Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.” Bahwa berdasarkan Pasal 95 UU 12/2011 “Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.” 29 TENTANG RAPAT KONSINYERING 11. Bahwa Pada Pasal 301 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan: “Untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat.” Bahwa secara faktualnya Pengaksesan terhadap Risalah Rapat DPR tersebut susah untuk dijangkau, sehingga proses perjalanan RUU TNI tersebut menjadi cacat dalam formil dan lagi-lagi melanggar asas keterbukaan, berikut adalah agendanya pada tanggal: a. 14 Maret 2025 dengan agenda Konsinyering Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan Tim Panja Pemerintah; b. 15 Maret 2025 dengan agenda Konsinyering Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan Tim Panja Pemerintah; c. 17 Maret 2025 dengan agenda Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Mendengarkan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Timus dan Timsin; 12. Bahwa mengingat keterbatasan para Pemohon, baik secara geografis maupun finansial, para Pemohon sangat bergantung pada media elektronik sebagai sarana utama untuk memperoleh informasi publik. Berdasarkan vide Bukti P-10, diketahui bahwa TVR Parlemen yang merupakan bagian dari atau berada di bawah otoritas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, secara nyata dan terang-terangan tidak menayangkan atau mempublikasikan proses pembahasan rapat tersebut kepada publik, sehingga para Pemohon tidak dapat memberikan pendapat dan adapun awak media tidak bisa meliput rapat tersebut padahal sifatnya terbuka, hal ini tidak sesuai dengan Bahwa pentingnya partisipasi masyarakat kembali ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, khususnya pada halaman 393 bagian Sub-paragraf [3.17.8] alinea pertama, yang menyatakan: 30 “Masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat.” Selanjutnya, dalam alinea ketiga ditegaskan: “Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.” Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada halaman 393 bagian Sub-paragraf [3.17.8] alinea ketiga, Mahkamah telah merumuskan tiga prasyarat partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), yaitu: (1) hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); (2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan (3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Ketiga prasyarat tersebut juga telah ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), sebagai bentuk penguatan atas prinsip meaningful participation. Bahwa Mahkamah juga secara eksplisit mengakui eksistensi meaningful participation dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 halaman 393 bagian Sub-paragraf [3.17.8] alinea keempat, yang menyatakan: “Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.” Para Pemohon baru mengetahui adanya pembahasan rapat konsinyering setelah melakukan pertemuan dengan Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, dalam masa reses sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-16 [tautan: https://youtu.be/e6PqUZTtZ9Q?si=r9nYl4djH4tht_mC]. Endipat menjelaskan bahwa rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI di Hotel 31 Fairmont, Jakarta Pusat, yang sempat digeruduk koalisi masyarakat sipil, hanya membahas soal tata bahasa. Endipat mengaku baru tahu bahwa pembahasan undang-undang bisa sedetail itu, sampai seharian dihabiskan untuk mengurus tanda baca dan konjungsi. Karena itu, ia berkata: “Kalau tahu [hanya membahas tata bahasa] malas juga untuk datang ngurusin itu aja.” Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 UU MD3 17/2014, yang menyatakan “Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.” dan Pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib (Pertib), yang menyatakan bahwa "Setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup," maka telah jelas bahwa rapat sebagaimana dimaksud dalam Poin 11 merupakan rapat yang bersifat terbuka. 13. Bahwa para Pemohon memiliki itikad untuk mempelajari penggunaan tanda baca dan tata bahasa dalam perumusan peraturan perundang- undangan sebagai bagian dari upaya pengembangan diri dan kontribusi terhadap masyarakat melalui tidak lain dari Rapat tersebut. Namun demikian, karena rapat dimaksud tidak ditayangkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen—yang merupakan media resmi milik DPR RI— Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengakses informasi melalui media elektronik. Akibatnya, para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TENTANG NASKAH AKADEMIK; SURPRES NOMOR R12/PRES/02/2025 TANGGAL 13 FEBRUARI 2025; PERTIMBANGAN BALEG MENGENAI PROLEGNAS PERUBAHAN; DAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH. 14. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP menyatakan, “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: … b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; …” Bahwa Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah Castro menilai gugatan uji formil UU TNI memiliki peluang dikabulkan MK. Ia sepakat proses penyusunan RUU itu di DPR 32 tidak terbuka dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. "Dia tidak transparan dan tidak akuntabel. Bahkan, sampai hari ini rasanya kita susah dapat draftnya. Dilaksanakan di hotel-hotel. Kita tahu proses pembahasannya. Ada yang disembunyikan," kata Herdiansyah. 15. Bahwa para Pemohon ingin mempelajari mengenai proses pembentukan Undang-Undang sebagai bahan untuk mengembangkan diri tidak lain berasal dari website resmi dpr.go.id milik DPR RI, namun oleh karena tidak dipublikasikan, para Pemohon merasa dirugikan: a. Bahwa benar Naskah Akademik telah dipublikasikan pada tanggal 26 Maret 2025 itupun Naskah Akademik Tahun 2024 vide Bukti P-11 2, namun setelah para Pemohon memeriksa kembali Pada Tanggal 19 April 2025, Naskah Akademik tersebut tidak dicantumkan kembali seperti Bukti P-11 1, padahal Naskah Akademik merupakan hal yang wajib untuk disebarluaskan sebagaimana pada Pasal 95 UU 12/2011. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (hlm. 412), Mahkamah berpendapat: “Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.” Sehingga para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh informasi dan mengembangkan diri berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011, Pasal 95 UU 12/2011, dan Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022. b. Bahwa SURPRES Nomor R12/PRES/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, tidak dipublikasikan di website dpr.go.id, bahkan para Pemohon tidak mengetahui ada atau tidaknya dokumen tersebut, sehingga para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh informasi dan mengembangkan diri berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. c. Bahwa PERTIMBANGAN BALEG MENGENAI PROLEGNAS PERUBAHAN, tidak dipublikasikan di website dpr.go.id, para Pemohon tidak dapat mempelajari ALASAN PERTIMBANGAN 33 BALEG RUU TNI DAPAT BERUBAH MENJADI PROLEGNAS PRIORITAS MELALUI PERTIMBANGAN BALEG MENGENAI PROLEGNAS PERUBAHAN, Dalam hal ini RUU TNI diputuskan masuk dalam prolegnas 2025 tanpa ada pertimbangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR (sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f Pertib DPR), yaitu mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapatnya suatu RUU masuk ke dalam prolegnas perubahan (Pasal 67 ayat (3) Pertib DPR). Sehingga para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh informasi dan mengembangkan diri berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, d. Bahwa Daftar Inventaris Masalah, tidak pernah diterbitkan oleh DPR RI, sehingga para Pemohon tidak dapat memastikan apakah benar bahwa RUU TNI merupakan carry over periode sebelumnya, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 5 huruf g UU 12/2011. e. Bahwa pelanggaran penyebarluasan sebagaimana pada Pasal 88 ayat (1) UU 12/2011 itu adalah Bukti ketertutupan keberadaan, Surat Presiden Naskah akademik, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan draf UU TNI serta Risalah Rapat DPR. Di tengah polemik substansi RUU TNI, pemerintah dan DPR semestinya melipatgandakan transparansi pembahasan revisi UU tersebut. 16. Bahwa para Pemohon telah meminta Permohonan Informasi kepada PPID DPR RI melalui laman https://ppid.dpr.go.id/akun dengan nomor 260/KIP/IV/2025, 261/KIP/IV/2025, 262/KIP/IV/2025 masing-masing bertanggal 23 April 2025 , namun hingga saat ini (21 Mei 2025) PPID DPR RI tidak memproses pengajuan permohonan informasi dan tidak mengajukan perpanjangan waktu, adapun yang diminta oleh Para Pemohon berupa: a. Naskah Akademik RUU TNI; b. Pertimbangan BALEG DPR RI mengenai RUU TNI; c. Risalah Rapat Konsinyering Panitia Kerja Komisi I dalam Pembahasan RUU TNI tanggal 14-15 Maret 2025. Bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 (“Persekjen 6/2023”), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) 34 Persekjen 6/2023 pada Pokoknya menyatakan Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh DPR RI; maka tenggang waktu yang dimiliki oleh PPID DPR RI dalam memproses permohonan informasi oleh Para Pemohon sejak diterima pada tanggal 23 April 2025 adalah 8 Mei 2025. Adapun sanksi pidana berdasarkan Pasal 52 UU KIP, menyatakan bahwa: “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).” Bahwa hal ini tidak sesuai dengan prinsip good governance dan asas keterbukaan, perlu diingatkan lagi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kepulauan Riau, sehingga opsi terbaik yaitu dengan mengajukan permohonan informasi secara online. Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (hlm. 412), Mahkamah berpendapat: “Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang- undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.” D. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 35, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7104) BUKAN MERUPAKAN CARRY OVER, SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BERTENTANGAN DENGAN 27 ayat (1) UUD NRI 1945 DAN PASAL 71A UU 15/2019 35 17. Bahwa berdasarkan 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Bahwa berdasarkan Pasal 71A UU 15/2019: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutrya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan” Bahwa oleh karena Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tidak dipublikasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maka Para Pemohon merujuk pada Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025– 2029 [vide Bukti P-14 halaman 12] dan Keputusan DPR RI Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2020–2024 [vide Bukti P-18], yang dalam keterangannya tidak mencantumkan status carry over. Hal ini berbeda dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara eksplisit mencantumkan keterangan carry over. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RUU TNI bukan merupakan RUU carry over, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selanjutnya, hal ini dapat dikatakan membantah Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh yang disampaikan Oleh Soleh dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (24/3/2025), “Undang-undang ini sudah dibahas pada periode yang lalu sesungguhnya, ini kan sudah hampir 6 sampai 7 tahun ya sifatnya carry 36 over (meneruskan),” ucap Oleh. Pada proses pembentukan RUU Revisi UU TNI periode lalu, Presiden belum pernah mengirimkan Surat Presiden dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk pembahasan. Hal itu terungkap dalam penyampaian paparan Panglima TNI, Agus Subiyanto, pada Rapat Kerja bersama Komisi I pada 13 Maret 2025, yang menyampaikan bahwa pada 7 Februari 2025, Menteri Pertahanan mengirimkan surat bernomor B/244/M/II/2025 kepada Ketua Komisi I, yang meminta agar RUU revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas 2025 dan Menhan mengajukan permohonan untuk mengagendakan pembahasan RUU revisi UU TNI. Bahwa Surat dari Menteri Pertahanan kepada Ketua Komisi I ialah dilampirkannya draft RUU Revisi UU TNI dan Naskah Akademik. Padahal dalam dokumen Prolegnas jangka menengah 2025– 2029, RUU Revisi UU TNI adalah usul inisiatif dari DPR. Draft RUU dan Naskah Akademik yang dikirimkan Menteri Pertahanan kepada Ketua Komisi I itu patut dicurigai digunakan langsung oleh Komisi I dalam pembahasan. Hal itu mencederai fungsi legislasi yang dimiliki DPR, yang seharusnya mengimbangi, justru melayani kepentingan dari Pemerintah. Hal itu juga mengkonfirmasi pola praktik yang sama terjadi di berbagai RUU yang diusulkan oleh DPR, dimana draft dan naskah akademik sudah disusun terlebih dahulu oleh Pemerintah. E. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 35, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7104) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 AYAT (1) HURUF B UU 12/2011, DAN PASAL 6 AYAT (1) HURUF H UU 12/2011. TENTANG PASAL 6 AYAT (1) HURUF B UU 12/2011 18. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang.Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menyatakan: “mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis” 37 Selanjutnya sebagaimana pada penjelasan Pasalnya, menyatakan: “Yang dimaksud dengan "objek vital nasional yang bersifat strategis" adalah objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan Pemerintah.” Hal ini bertentangan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 12/2011 menyatakan: “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: …b. kemanusiaan;...” Selanjutnya sebagaimana pada penjelasan Pasalnya, menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.” Maka dalam hal ini akan ada penafsiran yang cukup kompleks atau bisa kita sebut dengan pasal karet mengingat tentara yang menjalankan tugas selain perang akan menggunakan diksi kepentingan nasional: beberapa kasus sebut saja kasus SUTT di kota batam yang pernah didemonstrasikan oleh mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Batam mengalami represif dari kepolisian (tentara juga akan demikian) yang berlindung di balik kepentingan nasional. Kasus lain adalah proyek rempang Eco City, yang mana akan menjadi abuse of power dalam ranah sipil yang dilakukan oleh tentara dalam menggusur masyarakat rempang dan berlindung di balik kepentingan nasional berdasarkan keputusan pemerintah. Hal hal seperti ini sebenarnya menjadi multitafsir dalam melihat hukum, karena dalam RUU TNI yang telah disahkan ada celah bagi TNI untuk melakukan pelanggaran HAM TENTANG PASAL 6 AYAT (1) HURUF I UU 12/2011 19. Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menyatakan: “Yang dimaksud dengan "membantu tugas pemerintahan di daerah" adalah membantu pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk 38 menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.” Hal ini bertentangan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011 menyatakan: “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:.. i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau…” Selanjutnya sebagaimana pada penjelasan Pasalnya, menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.” Bahwa dalam UU TNI soal penyelesaian konflik komunal tidak memiliki kepastian sama sekali terutama terhadap masyarakat. Dalam membantu pemerintah daerah untuk penyelesaian konflik komunal disebutkan pula soal pemogokan. Pemogokan yang dimaksud tidak ada kejelasan lebih lanjut seperti apa substansi yang dimaksud. Dalam pemogokan kita mengenal nya dengan mogok kerja buruh pabrik atau lebih lengkap nya Pemogokan adalah tindakan kolektif pekerja yang berhenti bekerja untuk sementara waktu sebagai bentuk protes terhadap pengusaha atau perusahaan. Tujuan pemogokan bisa untuk menekan pengusaha memenuhi tuntutan pekerja, seperti kenaikan gaji atau perbaikan kondisi kerja, atau untuk menunjukkan solidaritas terhadap teman sekerja yang dipecat atau mengalami perlakuan tidak adil. Dalam hal ini, pemogokan buruh adalah bentuk ekspresi kemaharan maupun pendapat yang di atur oleh UUD NRI Tahun 1945 dan dalam penyelesaiannya dan yang menangani nya adalah masyarakat sipil yang beri senjata yaitu kepolisian. Tentara bukanlah bagian dari masyarakat sipil yang diberi senjata, tetapi alat pertahanan negara. Maka dari itu tentara seharusnya fokus terhadap isu pertahanan. Bukan berbenturan dengan masyarakat sipil yang menuntut hak-hak nya ketika melakukan pemogokan. Di lain sisi masyarakat sipil dalam melakukan pemogokan sejatinya bukan lah ancaman bagi negara melainkan suara yang harus didengarkan pemerintah seperti yang dikatakan oleh Soekarno Mengenai Sosio- 39 demokrasi yaitu bentuk demokrasi yang tidak hanya menekankan pada demokrasi politik (kedaulatan rakyat dalam pemerintahan), tetapi juga demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat dalam perekonomian). Sejatinya pemerintah seharusnya menjalankan hak politik masyarakat, karena masyarakat menitipkan hak politiknya kepada pemangku kebijakan. TENTANG PASAL 6 AYAT (1) HURUF H UU 12/2011 20. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengenai Ranah Sipil yang diduduki bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU 12/2011 menyatakan: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:.. “h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;...” Selanjutnya sebagaimana pada penjelasan Pasalnya, menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.” Bahwa dalam Teori "Equality Before the Law" atau "Kesetaraan di Depan Hukum" adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, politik, atau latar belakang lainnya. Prinsip-prinsip utama dari teori ini adalah pertama Kesetaraan misalnya, yang berarti Semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi. Selanjutnya kedua Keadilan yang artinya Hukum harus diterapkan secara adil dan tidak memihak. Berikut nya adalah Akuntabilitas yang berarti Semua orang, termasuk pejabat dan lembaga negara, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka di depan hukum. Teori ini memiliki beberapa implikasi penting, seperti Melindungi hak asasi manusia, Meningkatkan kepercayaan dan Mendorong keadilan. Dari apa yang telah disampaikan diatas, sejatinya teori Equality before the law bertentangan dengan UU TNI, mengingat jabatan sipil yang diduduki tentara tidak mengatur mengenai sistem peradilan yang adil bagi militer yang melakukan 40 pelanggaran di ranah Sipil. Hal ini justru bertentangan dengan Equality before the law Seperti masyarakat sipil lainnya. Hal inilah sejatinya dinilai bertentangan dengan teori yang dimaksud. Seharusnya perlu kejelasan hukum mengenai peradilan bagi militer yang melakukan pelanggaran di jabatan sipil. F. PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEMICU DEMONSTRASI DI BERBAGAI DAERAH 21. Berdasarkan Berita yang dirangkum detikcom, Pada Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025 yang berjudul “Gelombang Demo Tolak UU TNI Meluas ke Berbagai Daerah” [Vide.https://news.detik.com/berita/d- 7840265/gelombang-demo-tolak-uu-tni-meluas-ke-berbagai-daerah]. Massa demo tolak UU TNI yang digelar sejak Kamis Tanggal 20 Maret hingga Senin 24 Maret kemarin tersebar di berbagai wilayah, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Majalengka dan Bandung Jawa Barat, di Surabaya Jawa Timur, Makassar Sulawesi Selatan, Mataram NTT, Palangkaraya, Semarang, serta Lumajang Jatim. Ada beragam tuntutan massa demo, salah satunya menuntut agar pengesahan RUU TNI dibatalkan. No. Daerah Aksi 1. Jakarta Massa demo menolak pengesahan revisi UU TNI di depan gedung DPR pada Kamis Tanggal 20 Maret. Massa mempersoalkan pembahasan RUU TNI yang dianggap tidak transparan. Dalam Aksinya menyatakan, Proses pembahasan RUU TNI di Komisi I DPR tidak memiliki etika. Lalu, menegaskan rakyat harus bersatu agar supremasi sipil ditegakkan. 2. Surabaya Massa aksi membeberkan ada delapan poin penolakan dalam demo tolak UU TNI. Berikut ini rinciannya: 1) ⁠Tolak revisi UU TNI yang sekarang 2) Tolak fungsi TNI dalam ranah sipil 3) ⁠Tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber 4) Bubarkan komando territorial 5) Tarik militer dari semua tanah Papua 6) ⁠Revisi UU Peradilan Militer 7) Kembalikan TNI ke barak 8) ⁠Copot TNI dari jabatan-jabatan sipil 3. Blitar Sedikitnya ada tiga tuntutan yang mereka suarakan. Salah seorang massa aksi, Anwar Yusuf mengatakan, 41 agar revisi UU TNI dibatalkan karena mengancam demokrasi, supremasi sipil, dan hasil-hasil reformasi. Ini bisa membuka kembali peluang dwifungsi TNI yang telah kita hindari setelah reformasi. Mahasiswa juga mengecam keras aksi intimidasi terhadap jurnalis. "Kami para mahasiswa juga menolak aksi teror terhadap jurnalis dan masyarakat sipil. Ini menunjukkan tidak adanya atensi terhadap demokrasi. 4. Bandung Dalam aksinya, massa mahasiswa menuntut agar pengesahan Undang-Undang TNI dicabut karena dikhawatirkan dapat mengaktifkan kembali dwifungsi TNI. Selain itu, mereka juga menyoroti salah satu pasal pada revisi UU TNI yakni Pasal 7 ayat 2. Di mana isinya adalah tentang tugas pokok TNI yang kini memiliki dua yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang yang salah satunya soal pertahanan siber. 5. Makassar Perwakilan koalisi masyarakat sipil Ahkamul Ihkam menyatakan, Terdapat tiga isu yang menjadi pembahasan dalam revisi Undang-Undang TNI ini. Yang pertama status dan kedudukan TNI di Pasal 3. (Kemudian) perluasan kedudukan TNI yang sebelumnya hanya dibatasi 10 lembaga/kementerian menjadi 15. Selanjutnya ada penambahan masa pensiun prajurit, 6. Kupang Mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus menggelar demonstrasi di gedung DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menolak Undang-Undang TNI (UU TNI) yang baru disahkan karena khawatir dapat menghidupkan lagi dwifungsi ABRI/TNI seperti era Orde Baru. 7. Lumajang Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lumajang Bergerak menggelar demonstrasi di gedung DPRD Lumajang, Jawa Timur. Mahasiswa meminta agar UU TNI yang sudah disahkan dibatalkan karena bisa menjadi pintu masuk dwifungsi TNI. 8. Palangkaraya massa mahasiswa itu mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS). Mereka menuntut undang-undang TNI yang baru disahkan untuk dibatalkan. 9. Semarang Falsafi menyatakan, Kita melihat pemerintah melakukan revisi RUU TNI dan agaknya itu merugikan masyarakat karena hal itu menimbulkan dwifungsi TNI. Lanjutnya, Salah satu yang sangat berdampak, yakni ketakutan terhadap direbutnya lapangan pekerjaan oleh anggota TNI nantinya. 10. Mataram Badawi menyatakan, hentikan seluruh proses perundangan revisi UU TNI. Sejak awal seluruh 42 pembahasan RUU ini tidak transparan, tertutup, tidak melibatkan rakyat. Apalagi pembahasan sempat dilakukan di hotel mewah di tengah efisiensi anggaran. 22. Berdasarkan Berita yang dirangkum BBC News Indonesia, Pada Selasa tanggal 24 Maret dan diperbarui pada tanggal 25 Maret tahun 2025 yang berjudul “Demo mahasiswa menolak UU TNI menjalar ke berbagai kota” [Vide https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn4yk9r8ye3o]. Mahasiswa di berbagai kota bangkit menolak Revisi UU TNI yang telah disahkan DPR pada 20 Maret lalu. Aksi unjuk rasa tak hanya berlangsung di kota-kota besar semacam Jakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya, tapi juga dilakukan di Tasikmalaya, Sukabumi, Jember, Majalengka, Lumajang, Kupang, Ende, dan Blitar. Aksi demonstrasi diwarnai intimidasi, kekerasan, dan penangkapan oleh aparat keamanan—yang melibatkan tentara. 23. Adapun juga Pergejolakan dari daerah Batam terkait Pembentukan UU TNI ini, Berdasarkan Berita yang dirangkum Batamnews, Pada Selasa tanggal 24 Maret tahun 2025 yang berjudul “Demo Mahasiswa Batam Tolak RUU TNI: Tabur Bunga & Cacing Tanah Simbol Matinya Demokrasi” [Vide https://www.batamnews.co.id/berita-118617-demo- mahasiswa-batam-tolak-ruu-tni-tabur-bunga-cacing-tanah-simbol matinya demokrasi.html]. Puluhan mahasiswa di Kota Batam menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Batam, Senin, 24 Maret 2025 sore. Aksi ini menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang baru disahkan pemerintah pusat. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Supremasi Sipil Bukan Lelucon, Rakyat Ditekan” dan “Rezim Gemuk, Rakyat Remuk”, serta mengangkat kertas berisi penolakan terhadap RUU tersebut. Seorang orator menyatakan, aksi ini bisa menjadi yang terakhir sebelum terjadi pembungkaman suara rakyat. 24. Bahwa Redaktur Jurnal Prisma dan Senior Research Fellow LP3ES, Rahadi Wiratama, menyebut menyebarnya aksi demonstrasi penolakan revisi UU TNI ke berbagai wilayah tidak lepas dari tumbuhnya kelompok- kelompok kritis di berbagai kota di seluruh Indonesia. Rahadi Wiratama menyatakan, Itu satu tanda bahwa kelompok atau kelas kritis itu relatif menyebar di Indonesia, Konsolidasi demokrasi ini adalah semacam buah 43 setelah 25 tahun Reformasi. Para mahasiswa yang menjadi motor utama gerakan ini juga lahir setelah era Reformasi. Lanjutnya, Kembalinya militer pada jabatan-jabatan sipil, menurut Rahadi, adalah ancaman serius bagi supremasi sipil. Prinsip supremasi sipil merupakan elemen fundamental dalam negara demokratis untuk memastikan bahwa militer dan lembaga keamanan tetap tunduk pada kontrol politik yang sah dan tidak mengambil alih peran pemerintahan. 25. Bahwa Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (utility) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (benefit, advantage, pleasure, good, or happiness). Dari proses menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Proses memaksimalkan kedayagunaan ini kemudian diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di Masyarakat. Berdasarkan Demonstrasi di berbagai Daerah tersebut menunjukkan Bahwa Proses Pembentukan UU TNI tersebut tidak menghasilkan Kebahagian Masyarakat yang banyak, seperti Jeremy Bentham yang menekankan "the greatest happiness of the greatest number" apabila diterjemahkan “kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak” 26. Jeremy Bentham kemudian menempatkan tujuh variabel kuantitatif untuk melakukan proses penghitungannya, yang mana tujuh variabel tersebut akan menentukan tingkat pleasure yang akan muncul dari suatu tindakan, yaitu: 1) Intensitas kenikmatannya; 2) Durasi kenikmatan yang diberikan; 3) Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut; 4) Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut; 5) Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa (rasa senang harus diikuti dengan rasa senang, dan rasa sakit akan diikuti dengan rasa sakit); 44 6) Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan (rasa senang diikuti dengan rasa penderitaan); dan 7) Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut. 27. Lebih lanjut, di dalam konsep teori utilitarianismenya tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak banyaknya orang atau dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya. Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari pleasure dan pain-nya tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indicator. Oleh karenanya, perhitungan antara pleasure dengan pain dapat dilakukan apabila terdapat tindakan/peristiwa/fenomena yang secara moralitas masyarakat menganggap itu penting, sehingga apabila tidak ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut, akan timbul ketidaktertiban di dalamnya. G. REVISI UNDANG UNDANG PERADILAN MILITER LEBIH PENTING DARIPADA REVISI UNDANG UNDANG TNI DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM DI JABATAN SIPIL 28. Bahwa Agenda revisi Undang-Undang Pengadilan Militer memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Rancangan Undang- Undang TNI. Agenda perubahan undang-undang ini lebih signifikan dibandingkan RUU TNI, karena agenda tersebut adalah tanggung jawab konstitusional negara untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Reformasi dalam sistem peradilan militer adalah arahan yang ditetapkan oleh TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan Undang-Undang 45 Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kami mengevaluasi RUU TNI yang akan mengembalikan peran ganda TNI, yaitu militer yang aktif menjalankan posisi-posisi sipil. Selanjutnya, Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) malah akan berisiko mengurangi independensi dan profesionalisme anggota TNI, yang seharusnya fokus pada urusan pertahanan negara. Perluasan peran TNI di luar tugas utamanya dalam pertahanan negara akan menghidupkan kembali peran sosial politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melalui dwifungsi, yang menjadi ancaman bagi demokrasi dan profesionalisme TNI. Keterlibatan militer dalam masalah di luar kewenangan, seperti penanganan narkoba, memungkinkan TNI terlibat dalam penegakan hukum yang seharusnya bukan menjadi tugas pokok dan fungsi mereka. Situasi ini sangat berbahaya, mengingat kurangnya sistem pengawasan dalam peradilan militer TNI terhadap kekuasaan tersebut. 29. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, MH Menyatakan, jika perluasan Militer tetap dilakukan, maka revisi terhadap UU Peradilan Militer juga perlu dilakukan dengan menegaskan batas yurisdiksi peradilan militer agar tidak mencakup anggota militer yang menduduki posisi-posisi baru sebagaimana diatur dalam revisi UU TNI, dan memastikan agar perkara mereka diproses melalui peradilan umum. 30. Bahwa Dalam konteks Teori Supremasi Sipil Objektif, profesionalisme militer hanya akan terjaga jika militer dibatasi secara fungsional dalam domain pertahanan, dan tidak diberi peran tetap dalam birokrasi sipil. Revisi yang memperluas penempatan TNI yang sedang aktif di lembaga sipil, meskipun ada pembatasan daftar, tetap menyebabkan potensi masalah dalam hal akuntabilitas, terutama karena anggota yang aktif berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer, bukan hukum sipil. Ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang setara dalam sistem demokrasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip equal accountability dalam demokrasi. 31. Bahwa Penempatan TNI yang aktif dalam posisi sipil menimbulkan masalah dalam hal tanggung jawab hukum. Amnesty International 46 Indonesia menyebut revisi ini “pengkhianatan terhadap Reformasi 1998” jika tetap dipaksakan karena membuka jalan bagi militerisme baru. Amnesty menekankan suatu permasalahan: prajurit aktif yang bertugas di luar sistem militer, apabila melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya, akan diadili di pengadilan militer (berdasarkan UU Peradilan Militer), bukan di pengadilan umum seperti halnya pejabat sipil yang lain. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang No. 31/1997 masih mengatur bahwa anggota TNI (aktif) dalam segala kasus akan diadili di peradilan militer. Akibatnya, apabila terdapat seorang kolonel yang sedang menjabat di Kementerian A terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, ia dapat mencari perlindungan di peradilan militer yang tidak setransparan dan tidak seindependen peradilan umum. Hal ini menghalangi penerapan hukum dan merusak Prinsip Equality Before The Law. 32. Bahwa Koalisi sipil justru mendesak revisi UU Peradilan Militer lebih urgen ketimbang RUU TNI ini. Koalisi sipil menilai bahwa situasi ini merupakan suatu kemunduran dalam hukum warga sipil dan militer seharusnya diperlakukan setara di hadapan hukum, tetapi peraturan yang ada saat ini menciptakan pembagian kelas dalam hukum. Oleh karena itu, mereka meminta agar Undang-Undang Peradilan Militer direvisi sehingga anggota militer yang melakukan kejahatan umum diadili di pengadilan umum. Tanpa hal tersebut, menambah jumlah prajurit di sektor sipil akan sama dengan memperbesar "zona impunitas" militer dalam aspek-aspek sipil. 33. Anggota militer yang sedang bertugas di posisi sipil dan melakukan tindakan melanggar hukum wajib mengikuti proses peradilan umum, bukan peradilan militer. Oleh sebab itu, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu dijadikan prioritas utama guna menjamin bahwa prajurit tidak terbebas dari jeratan hukum dan untuk menerapkan prinsip kesetaraan di depan hukum. Thomas C. Bruneau dan Harold A. Trinkunas menyatakan, bahwa akuntabilitas peradilan merupakan pilar penting dalam demokrasi, dan anggota militer yang terlibat dalam urusan 47 sipil tidak seharusnya dilindungi oleh yurisdiksi militer. Pengadilan militer hanya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan selama menjalankan tugas militer, dan tidak berlaku untuk posisi sipil. Revisi Undang-Undang Peradilan Militer akan menghilangkan celah yang memungkinkan impunitas, meningkatkan transparansi hukum, dan menjamin kontrol sipil yang signifikan terhadap militer. H. STUDI PERBANDINGAN NEGARA LAIN TENTANG MILITER MASUK KE RANAH SIPIL 34. Berdasarkan Penelitian Jacob Junian Endiartia yang berjudul ”Pembatasan Peran TNI di Lembaga Sipil: Rekomendasi Kebijakan atas Revisi Pasal 47 dan 53 UU TNI” menyatakan Bahwa, Isu militer masuk ke ranah sipil bukan hanya perhatian Indonesia; negara negara lain memiliki pendekatan berbeda sesuai sejarahnya: a. Filipina: Konstitusi Filipina 1987 secara tegas menegakkan supremasi sipil: “Civilian authority is at all times supreme over the military”. Prinsip ini lahir dari pengalaman darurat militer Marcos (1972-1986), di mana militer Filipina dilibatkan luas dalam pemerintahan dan terjadi banyak pelanggaran HAM. Pasca-Marcos, Filipina menjalankan reformasi untuk memastikan militer kembali ke barak. Aktif personel militer dilarang berpolitik dan umumnya harus mundur jika mau menduduki jabatan sipil atau maju dalam pemilu. Praktiknya, beberapa presiden (seperti Duterte) memang mengangkat banyak pensiunan jenderal ke pos sipil, tetapi mereka sudah purna tugas, bukan perwira aktif. Jadi, meskipun militer Filipina tetap berpengaruh (misal dalam penanganan narkotika atau pemberontakan), legalitasnya dijaga: tidak ada Dwifungsi formal seperti dulu. Pelibatan militer dalam fungsi sipil biasanya melalui koordinasi ad-hoc (misal task force anti-narkoba) dengan penugasan sementara, bukan penempatan struktural jangka panjang. Dengan kata lain, Filipina berusaha menghindari jalur militer ke birokrasi agar kontrol sipil tidak tergerus. Prinsip ini konsisten dengan tren global di mana perwira aktif wajib menanggalkan dinas sebelum pegang jabatan sipil, menjaga garis demarkasi sipil-militer. 48 b. Thailand: Berbanding terbalik, Thailand kerap dijadikan contoh bagaimana dominasi militer di ranah sipil bisa menghambat demokrasi. Militer Thailand memiliki sejarah kudeta berulang dan intervensi dalam politik sepanjang era modern. Sejak kudeta 2014, banyak perwira aktif menjabat posisi sipil strategis: Jenderal Prayuth Chan-ocha sebagai Perdana Menteri (2014–2019 saat masih aktif, lalu pensiun tetapi tetap berkuasa hingga 2023), berbagai jenderal menjabat menteri, serta 250 kursi Senat Thailand ditunjuk oleh junta militer pasca-konstitusi 2017. Ini membuat pemerintahan “sipil” Thailand pasca pemilu 2019 tetap dipandang sebagai perpanjangan kekuasaan militer. Dominasi militer di birokrasi Thailand terlihat dari bagaimana pemerintahan sipil baru “retained much of the previous military leadership” –banyak figur militer tidak mundur, hanya berganti baju sipil. Akibatnya, institusi demokrasi Thailand rapuh: militer bebas merancang aturan (UU keamanan, konstitusi) yang melanggengkan pengaruhnya, sementara kontrol sipil lemah. Walaupun militer berdalih stabilitas, kasus Thailand menunjukkan risiko ketika militer terlalu dalam di ranah sipil: kebijakan bias militer, kultur hak asasi menyusut, dan demokrasi prosedural semata. Pelajaran dari Thailand bagi Indonesia cukup jelas – mengizinkan terlalu banyak peran untuk militer di sipil berpotensi mengembalikan politik militeristis dan mengurangi akuntabilitas pemerintah kepada rakyat sipil. c. Korea Selatan: Korea Selatan memberikan contoh transisi berhasil menuju supremasi sipil melalui reformasi hukum. Setelah berakhirnya rezim militer pada 1987, Korsel membangun aturan ketat bahwa “no active member of the armed forces can be appointed to a government position” –tak ada personel militer aktif boleh menduduki jabatan pemerintahan. Para jenderal yang dahulu memegang jabatan politik (era Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan) digantikan oleh pejabat sipil, atau militer harus pensiun terlebih dahulu. Walaupun dalam praktiknya Kementerian Pertahanan Korsel kerap dipimpin purnawirawan jenderal, mereka bukan militer aktif lagi. Militer juga dilarang berbisnis atau terlibat politik; perwira aktif yang melanggar 49 (misal menyatakan dukungan politik) diberi sanksi. Hasilnya, sejak 1990-an, militer Korea Selatan relatif terkonsentrasi pada tugas pertahanan menghadapi ancaman Korea Utara, sementara kebijakan nasional ditentukan pemerintah sipil. Kasus Korsel menyoroti bahwa pemagaran norma (legal prohibition) adalah hal yang krusial, yaitu aturan konstitusional dan UU mereka memastikan militer profesional: tidak berpolitik dan tidak rangkap jabatan. Budaya civil-military relations di Korsel kini dianggap sehat –militer dihormati dengan tenang di bawah kendali sipil yang tegas. Ini membuktikan bahwa setelah reformasi, komitmen melarang Dwifungsi bisa dijaga melalui payung hukum yang jelas. Dari ketiga contoh di atas, tampak bahwa konteks sejarah menentukan kebijakan. Filipina dan Korsel, setelah pengalaman diktator militer, memilih pendekatan tegas menjaga militer di bawah sipil (tidak boleh aktif di jabatan sipil). I. INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 BERTENTANGAN DENGAN UU TNI SERTA PEMBENTUKANNYA - Bahwa mengenai penambahan usia pensiun prajurit TNI dinilai akan memberatkan anggaran negara. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, perpanjangan usia pensiun prajurit TNI justru akan semakin membebani anggaran negara. Selain itu, perpanjangan usia pensiun pada prajurit TNI juga akan menghambat regenerasi di dalam tubuh TNI sendiri. Regenerasi yang melambat ini berpotensi menyebabkan inefisiensi birokrasi dan politisasi jabatan. - Bahwa Sekjen Laskar Trisakti yaitu Ahmad Kurniawan menegaskan terkait jika anggota TNI ditempatkan di salah satu lembaga. Tentunya ada gaji yang harus diberikan kepada anggota TNI tersebut. Ini kan bertentangan dengan rencana efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Lanjutnya, jika memang mengedepankan efisiensi anggaran, harusnya para Anggota TNI yang ditugaskan itu tak perlu lagi menerima 50 gaji maupun fasilitas yang menyertai jabatan kedua tersebut. Kalau satu orang menerima dua penyaluran anggaran, maka yang terjadi bukan lah efisiensi tapi pembengkakan anggaran. - Bahwa Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang kini telah disahkan menuai polemik dan kritikan oleh berbagai kalangan Alih-alih menggunakan gedung DPR sebagai tempat pembahasan RUU TNI, Komisi 1 DPR justru menggunakan hotel sebagai tempat berlangsungnya pembahasan; sesuatu yang berbanding terbalik dengan apa yang selalu didengungkan pemerintah saat ini yakni efisiensi anggaran. - Bahwa Dilansir Bisnis, Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti turut menyoroti revisi Undang-Undang (UU) TNI yang menuai kontroversi lantaran sejumlah aspek yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip efisiensi serta berpotensi mengancam demokrasi. Ray Rangkuti menilai bahwa rapat pembahasan revisi UU TNI yang digelar di hotel mewah bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah, terutama oleh Presiden Prabowo Subianto. V. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), bertentangan dengan 51 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 7104); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hidayatuddin; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Respati Hadinata; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Hidayatuddin; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Respati Hadinata; 10. Bukti P-10 : Printout tangkapan layar Youtube dan WhatsApp TVR Parlemen tanggal 26 Maret 2025; 11. Bukti P-11 : Printout tangkapan layar Website dpr.go.id pada laman RUU TNI tanggal 26 Maret 2025; 12. Bukti P-12 : Printout tangkapan layar Website dpr.go.id pada laman RUU TNI tanggal 26 Maret 2025; 52 13. Bukti P-13 : Fotokopi salinan Risalah Rapat Paripurna Ke-13 masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, 18 Februari 2025; 14. Bukti P-14 : Fotokopi salinan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029; 15. Bukti P-15 : Fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 16. Bukti P-16 : Printout tangkapan layar aplikasi Youtube tanggal 19 April 2025; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 18. Bukti P-18 : Fotokopi salinan Keputusan DPR RI Nomor 10/DPR RI/I/ 2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2020-2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 53 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 54 [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub- paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan pengujian formil yaitu tanggal 9 Mei 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PUU/PAN.MK/ AP3/04/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. 55 Kedudukan Hukum para Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang- Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 56 b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, pada pokoknya para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putra Batam dan aktivis serta pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-6 dan Bukti P-8]; 2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa Fakultas Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam dan aktivis serta pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-7 dan Bukti P-9]; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) sebagai mahasiswa yang aktif mempelajari ilmu hukum ketatanegaraan serta aktivis yang peduli terhadap bangsa dan negara, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena kesulitan mengakses informasi dan tidak adanya kepastian hukum mengenai pembentukan UU 3/2025 yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) [sic!] sebagai pembentuk undang-undang. Hal ini terjadi karena tidak adanya transparansi dan tidak disiarkannya dan/atau setidak-tidaknya dipublikasikannya secara terbuka kepada para Pemohon yang pada umumnya, melalui Youtube atau TVR Parlemen milik DPR RI, sehingga para Pemohon sebagai warga yang tinggal di Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat melihat secara langsung agenda tersebut dan tidak dapat mengakses informasinya. Padahal kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian para Pemohon terhadap bangsa dan negara, sehingga para Pemohon perlu untuk mempelajarinya agar dapat mengembangkan diri. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat, para Pemohon 57 tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan potensi kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para Pemohon sebagai mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatannya sebagai aktivis, walaupun para Pemohon menyatakan diri sebagai aktivis, terutama aktivitas yang berkenaan dengan proses pembentukan UU 3/2025, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukkan UU 3/2025. Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan partisipasi nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum para Pemohon, sementara uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas, tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 58 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap 59 Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita