58/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 58/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Abdul Basir Pekerjaan : Dosen/Pengajar Alamat : Jalan Garuda Raya Nomor 34 Komplek Otorita Batam, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 April 2024 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Dr. Nahruddien Akbar M., S.H., M.H. dan Mohammad Sonhaji Akbar M, S.H., M.Kn., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pengacara NAM Law Office yang beralamat di Grand Wisata Bekasi, Market Place PR 06 Nomor 11, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 19 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan 2 Pemohon Nomor 53/PUU/PAN.MK/AP3/04/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor 58/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 April 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. (Bukti P-1) 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (Bukti P-2) 4. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi". (Bukti P-3). 3 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". (Bukti P- 4) 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. (Bukti P-5) 7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector a citizen's constitutional rights), MK berwenang untuk memberi kan tafsi ran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945, karena hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan ketentuan Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan obyek permohonan a quo. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah 4 terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020, yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-Ill/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian 5 dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (Bukti P-6) dan Pemohon ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPRD Kata Tegal sesuai Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tegal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-7). 4. Bahwa pengaturan dalam Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur pembagian kursi calon legislatif (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dihitung berdasarkan suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya (Metode Sainte Lague) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, karena metode penghitungan pembagian kursi dalam Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tersebut tidak mencerminkan prinsip kedaulatan di tangan rakyat. Prinsip kedaulatan ditangan rakyat harusnya diwujudkan melalui sarana pemilihan umum yang menggunakan sistem penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Dengan demikian metode penghitungan pembagian kursi dalam Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 berpotensi menjadikan calon legislatif yang mendapat dukungan suara banyak dari rakyat tidak menjadi anggota legislatif. 5. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2021 Lampiran III, jumlah kursi untuk daerah pemilihan Tegal Kota 1 adalah 9 kursi (Bukti P-8). 6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggora DPRD Kota Tegal Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 (Bukti P-9), perolehan kursi untuk calon 6 legislatif DPRD Kata Tegal Daerah Pemilihan Tegal Kota 1 dengan penerapan ketentuan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 (metode Sainte Lague) adalah PDI Perjuangan (PDIP) memperoleh 2 kursi. Partai Golkar 2 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi yang secara rinci dapat dilihat dalam penghitungan di Tabel 1 sebagai berikut: Tabel 1 Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Tegal Dapil Kota Tegal 1 Tahun 2024 7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tegal Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024, nama-nama calan legislatif yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tegal dari Dapil Kota Tegal 1 dari 9 kursi untuk Dapil Kota Tegal 1 berdasarkan ketentuan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 (Tabel 2) adalah sebagai berikut: Tabel 2 Calon Legislatif Terpilih DPRD Kota Tegal Dapil Tegal Kota 1 8. Bahwa akibat berlakunya ketentuan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 dalam penghitungan perolehan kursi DPRD Kota Tegal dengan 7 menggunakan metode Sainte Lague adalah Pemohon tidak dapat masuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dari Daerah Pemilihan Tegal Kota 1. Hal ini sangat merugikan hak konsitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, karena berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tegal Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024, perolehan suara sah Pemohon adalah sebesar 2.186 suara dan termasuk dalam urutan ke 6 (enam) besar dalam perolehan suara sah dari seluruh peserta caleg di Dapil Kota Tegal 1 (lihat Tabel 3), tetapi Pemohon tidak dapat masuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dari Daerah Pemilihan Tegal Kota 1. Tabel 3 Daftar Perolehan Suara Sah Calon Legislatif DPRD Kota Tegal dari Dapil Kota Tegal 1 Berdasarkan Perolehan Suara (Ranking) 9. Bahwa dalam Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tegal Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024, ada beberapa nama caleg yang perolehan suara sahnya di bawah perolehan suara pemohon tapi terpilih menjadi menjadi anggota DPRD Kota Tegal dari Dapil Kota Tegal 1 (Tabel 4), ini bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 28D ayat (1) UUD 1945. Tabel 4 Calon Legislatif Terpilih Dengan Suara Sah dibawah Perolehan Suara Sah Pemohon 10. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 415 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur pembagian kursi calon legislatif (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dihitung berdasarkan suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya (Metode Sainte Lague) adalah bertentangan dengan PasaI 1 ayat (2) UUD RI 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dan ketentuan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 ini sangat merugikan hak konsitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 11. Bahwa dengan terpilihnya calon legislatif dengan jumlah suara sah di bawah perolehan suara sah Pemohon tersebut di atas menunjukkan Pemilih tidak memiliki kebebasan untuk memilih calon yang dianggap paling sesuai dengan preferensi politiknya, baik dari partai politik maupun calon perseorangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dan ketentuan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Seharusnya penentuan caleg terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak sebagai wujud pilihan, kesukaan, 9 atau hak pemilih yang harus didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini. III. Alasan-Alasan Permohonan 1. Bahwa ketentuan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, berdasarkan suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”, atau dikenal dengan Metode Sainte Lague, adalah sangat bertentangan dengan makna substantif dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, jadi ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945 mengandung arti bahwa pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat dan rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat mestinya diwujudkan melalui sarana pemilihan umum yang menggunakan sistem penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. 2. Bahwa pemilihan umum merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD RI 1945, agar penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan sistim proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon legislatifnya dengan cara mencoblos nama calon legislatif yang ada dalam kertas suara, jadi rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian anggota legislatif (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) terpilih ditentukan berdasarkan suara atau dukungan rakyat paling banyak (majority principle) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945, bukan berdasarkan suara partai dibagi dengan bilangan ganjil 1; 3; 5; 7; dan seterusnya (sainte lague). 3. Bahwa perhitungan Sainte Lague dapat berakibat partai peserta pemilu kehilangan jatah kursinya karena pada tahap kedua suaranya dibagi 10 dengan bilangan 3 sehingga berakibat suara pemilih menjadi hangus dan perhitungan tersebut tidak dapat memberikan adanya suatu kepastian terhadap para peserta pemilu. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945. 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, keberlakuan ketentuan dalam Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 adalah bertentangan dan telah mereduksi makna kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945. Pemberlakuan metode sainte lague tersebut bisa mengakibatkan calon legislatif yang mendapatkan dukungan suara banyak dari rakyat tidak menjadi anggota legislatif (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota). Dan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaiman diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945, karena ada nama-nama caleg yang terpilih DPRD Kota Tegal Dapil Kota Tegal 1 dengan perolehan suara dibawah perolehan suara Pemohon. Dengan demikian penetapan calon terpilih harusnya berdasarkan suara terbanyak (majority principle) sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan. IV. Petitum Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejalan pemilihan umum calon legislatif 2024. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik lndonesia. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut: 11 1. Bukti P-1 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Bukti P-4 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Bukti P-5 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPRD Kota Tegal; 7. Bukti P-7 : NPWP Pemohon; 8. Bukti P-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 54 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 9. Bukti P-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Tahun 2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 12 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Di dalam permohonan a quo, yang pada pokoknya mempermasalahkan metode konversi suara Sainte Lague yang diterapkan UU 7/2017, Mahkamah tidak menemukan adanya tawaran alternatif metode konversi suara yang menurut Pemohon lebih tepat. Ketiadaan tawaran alternatif metode demikian mengakibatkan rangkaian argumentasi dalam pokok permohonan Pemohon menjadi terputus karena seharusnya permintaan untuk mengganti atau mengubah suatu norma disertai dengan tawaran alternatif pengganti norma dimaksud. Pemohon tidak boleh begitu saja meminta suatu norma dihilangkan, yang tentunya akan berakibat kekosongan hukum, kecuali apabila Pemohon memang menghendaki suatu norma atau aturan hukum dihilangkan/dihapuskan untuk kemudian pengaturannya dikehendaki Pemohon agar diserahkan pada kehendak bebas atau kesepakatan masyarakat. b. Bahwa rumusan petitum Pemohon (petitum angka 2) menurut Mahkamah tidak dapat dipahami. Bagian yang tidak dapat dipahami adalah anak kalimat “sejalan pemilihan umum calon legislatif 2024” pada petitum angka 2 yang rumusan 13 selengkapnya adalah “Menyatakan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejalan pemilihan umum calon legislatif 2024”. Rumusan petitum yang demikian, adalah tidak sejalan dengan perumusan petitum yang lazim dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, dalam hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan merujuk Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 dimaksud, seharusnya rumusan petitum yang lazim pada pokoknya adalah menyatakan Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekiranya, Pemohon menghendaki petitum yang demikian diberlakukan untuk hasil Pemilu 2024, hal demikian haruslah dicantumkan dalam petitum tersendiri. Begitu pula, anak kalimat “sejalan pemilihan umum calon legislatif 2024” dalam petitum Pemohon membuka pertanyaan dan tafsir yang seharusnya dijawab oleh Pemohon, namun tidak dijawab atau dijelaskan dalam posita permohonan a quo, yaitu apakah Pemohon menghendaki penghapusan norma Pasal 415 ayat (3) UU a quo hanya untuk sementara (in casu bagi hasil Pemilu 2024) atau dihapus untuk selamanya, serta bagaimana dampak hukum masing-masing pilihan dimaksud. c. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah secara formal permohonan Pemohon juga dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan. Hal demikian karena Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti namun UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas justru tidak diajukan sebagai alat bukti walaupun dalam Sidang Pendahuluan pada hari Kamis, 11 Juli 2024, Pemohon sudah diingatkan oleh Majelis Hakim untuk menyertakan UU 7/2017 sebagai alat bukti [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 58/PUU- XXII/2024 bertanggal 11 Juli 2024]. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai substansi/materi permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017 yang diajukan Pemohon tidak jelas. Dengan demikian, permohonan a quo merupakan permohonan yang kabur (obscuur libel) dan Mahkamah tidak perlu lagi 14 mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan substansi pokok permohonan Pemohon. [3.4] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kabur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 16.15 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo 15 selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo