58/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 58/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rega Felix Pekerjaan : Advokat Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A-57/52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 24 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 58/PUU-XXI/2023 pada 26 Mei 2023, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 26 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3 Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”); 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.5. Bahwa selain pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan memiliki kewenangan pengujian materiil peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perppu”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No.2/2021”) : “Objek permohonan PUU adalah undang – undang dan perppu” 1.6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XXI/2023 yang pada intinya pengujian terhadap Perppu Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan oleh DPR menjadi UU Cipta Kerja menjadikan permohonan Pemohon kehilangan objek atau setidak–tidaknya kabur atau prematur, maka pengujian terhadap UU yang menetapkan Perppu menjadi UU menjadi objek pengujian baru Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya menguji undang– undang terhadap UUD 1945; 1.7. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 34 ayat (2) UU JPH dan Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat 4 perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH yang berbunyi : Pasal 34 ayat (2) UU JPH “Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.” Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH “Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.” Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH “Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.” Terhadap: Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 5 Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 1.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan objek pengujian materiil telah nyata ada dan tidak prematur, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 6 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-4) yang memiliki hak konstitusional yaitu hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta dalam rangka untuk melaksanakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud tersebut Pemohon juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut dalam kenyataan, Pemohon memiliki hak konstitusional yaitu tersedianya prasyarat lembaga serta proses yang memungkinkan 7 Pemohon menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan keyakinan agamanya dalam suatu proses yang fair dan terbuka berdasarkan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 2.5. Bahwa dalam rangka pelaksanaan hak konstitusional tersebut, Pemohon memiliki usaha di bidang kuliner dengan nama dagang “Felix Burger”. Sesuai dengan namanya, maka produk yang dijual oleh usaha Pemohon adalah burger dan hotdog (Bukti P-5). Mengingat produk yang dijual adalah produk populer panganan dari “masyarakat barat” dan bahkan nama dagang yang digunakan tidak terlalu familiar sebagai nama masyarakat Indonesia menyebabkan banyak konsumen yang menanyakan kehalalan produk yang dijual. Padahal Pemohon beragama Islam sejak lahir dan menseleksi agar bahan-bahan yang digunakan adalah halal sesuai dengan keyakinan agama Pemohon. Bahkan Pemohon selalu memperjuangkan prinsip syariah dalam menjalankan usaha baik secara akademis maupun sebagai praktisi hingga menggunakan fasilitas pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya, Pemohon hendak mendaftarkan produk usaha Pemohon agar mendapatkan sertifikat halal, namun ternyata terjadi pandemi Covid-19 sehingga Pemohon terpaksa menutup usaha tersebut. Setelah Pemerintah mencabut PPKM, Pemohon berniat untuk membuka kembali usaha Pemohon, sehingga Pemohon kembali mencari informasi mengenai prosedur mendapatkan sertifikat halal serta memikirkan strategi pembukaan kembali gerai usaha Pemohon dengan merombak menu-menu Pemohon termasuk nama-nama produk usaha Pemohon; Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo 2.6. Bahwa setelah itu, Pemohon melakukan penelitian terhadap pengaturan sistem jaminan halal sebagaimana diatur dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja termasuk standart halal yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari jaminan produk halal, dan menemukan Halal Assurance System 23000 (“HAS 23000”) yang salah satu poin syarat untuk mendapatkan sertifikat halal adalah: “Merk/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang 8 mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam”. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal. Setelah itu, Pemohon melihat nama-nama yang tidak dapat diberikan sertifikat halal adalah seperti hotdog, rootbeer, setan, kuntilanak, dan lain sebagainya sebagaimana dilihat dalam laman: https://halalmui.org/kriteria-bentuk-dan-nama-produk- bersertifikat-halal/ (Bukti P-6 dan Bukti P-7). Syarat ketidakbolehan menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau kekufuran atau kebatilan bersifat subjektif karena tolak ukurnya dapat berbeda-beda. Selanjutnya, Pemohon melihat terdapat penolakan untuk melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk yang bernama “Mie Setan” di Jawa Timur (Bukti P-7), sedangkan terdapat produk mie instan yang menggunakan merek dagang “Ghost Pepper” telah beredar luas dan mendapatkan sertifikat halal MUI (Bukti P-8). Padahal kata “Setan/Hantu” dan “Ghost” merupakan sinonim yang sama, sehingga Pemohon asumsikan ada standar yang berbeda dalam penetapan kehalalan suatu nama itu sendiri; 2.7. Bahwa permohonan Pemohon bukan hendak mempermasalahkan HAS 23000 atau standart halal yang telah ditetapkan ataupun meminta agar kata hotdog dihalalkan oleh Mahkamah. Permohonan Pemohon lebih melihat kepada permasalahan mengapa terhadap hal yang bersifat subjektif dan dapat diperdebatkan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keputusan sidang fatwa yang menyatakan suatu produk tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU JPH. Jika memang tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan, maka mungkin saja ke depannya terdapat “standar ganda” terhadap suatu kata/nama yang bersifat halal/haram yang pada akhirnya justru menjadi polemik di masyarakat. Terlebih, melalui Pasal 48 angka 1 dan angka 5 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 1 dan Pasal 10 UU JPH kewenangan lembaga yang menetapkan fatwa halal diperluas, 9 sehingga mungkin saja masing-masing lembaga fatwa memberikan tafsir yang berbeda-beda terhadap suatu kata/nama; 2.8. Bahwa selain itu, ternyata setelah adanya UU Cipta Kerja, di mana Pemerintah membentuk Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH mengakibatkan ruang penafsiran akan fatwa halal semakin luas. Akan terdapat perdebatan apakah keputusan Komite Fatwa Produk Halal merupakan keputusan tata usaha negara (“KTUN”) atau bukan? Jika dikategorikan sebagai KTUN, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”), sedangkan perkara halal/haram adalah perkara hukum Islam yang mungkin saja hakim PTUN tidak familiar dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ini harus diselesaikan sebelum UU Cipta Kerja benar-benar dilaksanakan; Sifat Kerugian Konstitusional 2.9. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, jika Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal dalam keadaan tidak jelasnya kedudukan hukum fatwa halal dan belum adanya mekanisme dan upaya hukum yang jelas terhadapnya, maka Pemohon hanya akan masuk dalam lingkaran perdebatan yang tidak ada ujungnya tanpa adanya putusan akhir yang memberikan kepastian hukum. Keadaan ini berdasarkan penalaran yang wajar jelas secara potensial merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan diri melalui usahanya yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengembangkan diri melalui usahanya yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta hak untuk mendapatkan lembaga dan proses yang menjamin Pemohon untuk dapat menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan keyakinan agamanya dalam suatu proses yang fair dan terbuka berdasarkan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 10 Hubungan Causa Verband Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional 2.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terlihat dengan jelas sebab- akibat (causa verband) Pasal 34 ayat (2) UU JPH dan Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH terhadap kerugian konstitusional Pemohon yaitu ketika lembaga fatwa bersifat banyak tanpa adanya upaya hukum yang jelas akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon yang berdampak kepada Pemohon sulit mendapatkan sertifikat halal sehingga sulit mengembangkan diri Pemohon melalui usahanya. Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional 2.11. Bahwa karena UU JPH maupun UU Cipta Kerja tidak menyediakan mekanisme dan lembaga upaya hukum yang jelas, maka agar pasal a quo ketika dilaksanakan tidak menimbulkan kekacauan yang menyebabkan kerugian konstitusional perlu diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan kewenangannya sebagai the sole interpreter of constitution, maka jika Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang jelas terhadap kedudukan fatwa halal baik yang ditetapkan oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo dengan memperjelas mekanisme/langkah upaya hukum yang dapat dilakukan dan pengadilan mana yang berwenang mengadili, maka kerugian konstitusional Pemohon yang didalilkan tidak akan terjadi; 3. ALASAN PERMOHONAN Mendapatkan Jaminan Produk Halal Adalah Hak Konstitusional Bagi Pelaku Usaha 11 3.1. Bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika masyarakat memiliki harapan jika apa yang dikonsumsinya adalah halal sesuai dengan keyakinan agamanya. Berdasarkan hal tersebut, mendapatkan jaminan produk halal terhadap makanan yang dikonsumsinya adalah hak konstitusional konsumen. Di sisi lain, menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk yang diperdagangkannya yang dalam pelaksanaannya diperantarai oleh negara yang memiliki kewenangan menetapkan sertifikat halal sebagai bukti kehalalan suatu produk. Kewajiban bagi pelaku usaha tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 4 UU JPH : “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” 3.2. Bahwa Pasal 4 UU JPH tidak bermakna bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan hanya produk yang halal saja, karena barang tidak halal juga boleh beredar di Indonesia dan dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU JPH : “Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.” Dan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU JPH terhadap produk tidak halal diwajibkan untuk: “Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.” Dengan adanya kewajiban sertifikat halal sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU JPH dan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU JPH, maka masyarakat Indonesia akan merasa nyaman dan aman untuk mengkonsumsi produk makanan di Indonesia karena jelas antara produk halal dan tidak halal; 3.3. Bahwa kewajiban tersebut di atas adalah kewajiban bagi pelaku usaha atau pihak yang memperdagangkan produk di Indonesia. Jika pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya, maka terpenuhi hak masyarakat (konsumen) untuk mendapatkan jaminan produk halal atas apa yang dikonsumsinya. 12 Namun, apa hak bagi pelaku usaha? Untuk menjawab hal ini penting untuk mengutip pendapat Immanuel Kant: “The action to which the ought applies must indeed be possible under natural condition”. Dalam kajian filsafat pernyataan Kant sering disebut dengan proposisi “ought implies can”. Secara sederhana dapat diartikan jika mewajibkan sesuatu, maka mengimplikasikan kebisaan akan sesuatu tersebut. Tidak mungkin mewajibkan sesuatu terhadap seseorang yang tidak mungkin / tidak bisa untuk dilakukan oleh orang tersebut. Dalam notasi logika disimbolkan OB(p) → ◊(p), OB bermakna obligatory dan simbol ◊ adalah simbol aletik yang bermakna possible (notasi dalam modal logic), yaitu jika suatu kewajiban untuk p maka adalah mungkin untuk p; 3.4. Bahwa postulat Kant dalam logika deontik (deontic logic) atau logika terhadap proposisi normatif/imperatif juga dapat dinotasikan dengan OB(p) → PE(p), yaitu jika suatu kewajiban (obligatory) untuk p, maka adalah kebolehan (permissible) untuk p. Proposisi ini adalah prinsip yang berguna untuk merumuskan suatu norma yang logis. Pasal 4 UU JPH mewajibkan produsen / pelaku usaha untuk mensertifikatkan halal produknya, maka konsekuensi logisnya harus tersedia kondisi yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkannya, sehingga produknya dapat dikategorikan sebagai halal (p). Jika tidak dapat dikategorikan halal maka menjadi tidak halal (¬p); 3.5. Bahwa Pemohon akan memberikan argumentasi matematis terhadap makna “possible”. Asumsikan Pasal 4 UU JPH bermakna "untuk semua produk bagi semua pelaku usaha". Secara faktual MUI telah lebih dari 20 tahun di dunia sertifikat halal. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya kita dapat menghitung berapa rasio sertifikat halal yang telah dikeluarkan MUI dan berapa jumlah produk yang beredar di Indonesia termasuk jumlah gerobak bakso, cilok, pentol, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2022, dalam setahun MUI telah menetapkan fatwa halal sebanyak 105.326 pelaku usaha. Berdasarkan data dari Kemenag dalam 40 hari semenjak dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal telah berhasil menetapkan 78.948 fatwa halal. 13 sumber:https://www.kemenag.go.id/nasional/lebih-78-ribu-ketetapan halalditerbitkan-komite-fatwa-sejak-maret-2023-WN0q0 3.6. Bahwa adalah masuk akal jika Kemenag menargetkan sebesar 10.000.000 sertifikat halal pada 2024 mengingat dapat kita bayangkan total pedagang bakso, cilok, pentol, dan lain-lain yang sangat banyak di Indonesia. Dengan asumsi target tersebut, maka coverage ratio MUI adalah sebesar 1,053% dari target, sedangkan jika Komite Fatwa Produk Halal konsisten dengan pencapaiannya, maka dalam satu tahun coverage ratio-nya adalah sebesar 7,105%, dengan digabungkan keduanya, maka menjadi 8,158%; 3.7. Bahwa jika kebijakan UU Cipta Kerja hendak dikembalikan dengan fakta kondisi tahun 2022 yang hanya memiliki coverage ratio 1,053% dari total target produk, sedangkan jumlah produk terus meningkat setiap tahunnya, maka di masa yang akan datang akan tercipta deret tunggu yang eksponensial. Selain itu, jika ternyata kata "hotdog" termasuk kata yang sulit mendapatkan sertifikat halal, maka Pemohon akan masuk ke dalam "waiting list" khusus. Dalam sidang fatwa halal yang tertutup Pemohon tidak mengetahui harus melakukan upaya apa untuk mendapatkan sertifikat halal. Pemohon membayangkan dari petunjuk yang ada, hal yang mungkin dilakukan adalah merubah 'urf. Untuk itu, Pemohon harus memberikan bukti bahwa makna dog adalah sosis telah diterima oleh masyarakat Indonesia dengan memberikan bukti 50%+1 persetujuan dari seluruh warga Indonesia; 3.8. Bahwa dengan perhitungan tersebut, maka bisa saja diasumsikan Pemohon baru bisa mendapatkan sertifikat halal pada pertengahan abad ke-22, dan mungkin saja pedagang mie tuyul baru bisa mendapatkan sertifikat halal pada abad ke-23 karena harus melewati perdebatan teologis-filosofis yang rumit. Bisa saja hal tersebut terjadi setelah harus melewati masa renaissance yang menyebabkan pamor tuyul sebagai jin/setan menurun dan berubah menjadi tokoh kartun anak-anak; 3.9. Bahwa perlu diketahui makna possible memiliki beberapa derajat pengertian yaitu sesuatu yang mungkin dalam beberapa dunia kemungkinan dan sesuatu yang mungkin dalam semua dunia kemungkinan (necessary). Secara matematis dengan kondisi tersebut di atas, tanpa adanya prosedur 14 upaya hukum apapun, mungkin saja dengan jerih upaya Pemohon bisa mendapatkan sertifikat halal. Namun, jika dihadapkan pada kondisi faktual seperti angka harapan hidup masyarakat, kondisi tersebut menjadi suatu hal yang mendekati kepada impossible. Jika kondisi ini terus dipertahankan, maka dapat dibayangkan tingkat kesulitan pedagang mie tuyul sama sulitnya dengan membuktikan bahwa sate unicorn adalah halal dengan syarat orang tersebut harus membuktikan unicorn itu ada dan bukan merupakan hewan yang diharamkan. Hal ini sama sulitnya seperti membuktikan secara ilmiah tuyul memang ada dan ternyata bukan sesuatu yang diharamkan; 3.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak-lah masuk akal jika mewajibkan semua produk untuk bersertifikat halal dengan kondisi faktual seperti itu. Untuk mewujudkan hal tersebut maka makna possible dalam semua dunia kemungkinan (in all possible world) untuk mencapai kepastian hukum yang nyata adalah dengan terpenuhinya syarat kondisi : 1) ada lembaga yang memungkinkan untuk menetapkan halal pada semua produk yang beredar, dan 2) ada lembaga yang memungkinkan bagi pelaku usaha untuk membela keyakinan atas kehalalan produknya; 3.11. Bahwa untuk mengatasi permasalahan pada angka 1), UU JPH mendistribusikan tugas dengan yang menerbitkan sertifikat halal adalah BPJPH, sedangkan sertifikat halal hanya dapat dikeluarkan setelah ada fatwa MUI, yang mana MUI mengeluarkan fatwa setelah ada pemeriksaan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Untuk mengurangi deret tunggu pemeriksaan, maka LPH tidak bersifat tunggal melainkan dapat bersifat banyak. Setelah UU JPH dijalankan ternyata masih terjadi potensi deret tunggu karena adanya bottleneck di fatwa MUI yang terpusat, sehingga BPJPH harus menunggu hasil dari fatwa MUI. UU Cipta Kerja mengatasi permasalahan bottleneck tersebut dengan pendekatan “desentralisasi” fatwa, sehingga berdasarkan Pasal 48 angka 1 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat perubahan terhadap norma Pasal 1 angka 10 UU JPH menyatakan : “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis 15 Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.” Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengakui kehalalan produk melalui pernyataan halal (self declare) bagi pelaku usaha mikro yang penetapan halalnya kemudian dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal (bukan MUI) dalam rangka untuk mempercepat proses jaminan sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha; 3.12. Bahwa UU Cipta Kerja memang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan lembaga fatwa yang memungkinkan untuk memberikan fatwa halal terhadap semua produk yang beredar, namun UU Cipta Kerja belum menjawab permasalahan angka 2) yaitu ketika terdapat pelaku usaha yang tidak bisa mendapatkan sertifikat halal apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Padahal kebijakan desentralisasi fatwa halal juga mempunyai permasalahan lain yang harus diselesaikan; 3.13. Bahwa secara penalaran hukum frasa “MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota” yang seolah-olah seperti konsep desentralisasi otonomi daerah sesungguhnya agak sulit diterima oleh logika hukum, karena MUI adalah “organisasi kemasyarakatan” yang telah ditetapkan bentuk badan hukumnya oleh Kemenkumham. Sehingga, MUI Provinsi ataupun MUI Kabupaten/Kota sesungguhnya adalah satu badan hukum yang sama. Tanpa perlu menyebutkannya-pun dapat dimaknai sama sepanjang secara organisatoris MUI memberikan delegasi kewenangan ke cabang. Dengan dinyatakan dalam UU secara terpisah menjadikan seolah-olah masing – masing adalah entitas yang berbeda-beda. Hal ini berimplikasi pada masing- masing daerah dapat menafsirkan sendiri-sendiri persoalan halal/haram. Selain itu, ternyata makna desentralisasi tersebut termasuk menyerahkan kewenangan kepada otoritas negara untuk menjadi lembaga fatwa dengan membentuk Komite Fatwa Produk Halal yang merupakan bentukan dari Menteri (Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33B dalam UU JPH). Dengan demikian, pembentukan Komite Fatwa Produk Halal tersebut selain mempercepat proses sertifikasi halal juga mempunyai implikasi hukum lain yang lebih luas yang harus dipertimbangkan lebih lanjut; 16 3.14. Bahwa “desentralisasi” fatwa ini berimplikasi kepada semakin besarnya kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap standart halal/haram. Dapat saja di suatu daerah menafsirkan produk tertentu halal tetapi di daerah lain terhadap produk yang sama menjadi tidak halal. Begitupula dapat terjadi fatwa antara MUI dengan Komite Fatwa yang dibentuk Pemerintah berbeda terhadap produk yang sejenis. Terlebih berdasarkan HAS 23000 penentuan merek/nama produk juga menjadi indikator penentuan halal/haram suatu produk. Hal ini akan menjadi ruang dengan penafsiran yang sangat luas. Jika fatwa sampai dengan saat ini belum memiliki bentuk hukum yang jelas, tetapi masing – masing dapat memberikan fatwa tanpa ada bentuk upaya hukum apapun yang dapat dilakukan pemohon fatwa, maka dapat diduga kuat akan menimbulkan kekacauan terhadap persoalan kehalalan produk di Indonesia; 3.15. Bahwa kekacauan tersebut dapat terjebak dalam paradoks berkepanjangan. Asumsikan jika norma yang ada mewajibkan semua produk untuk bersertifikat halal (p) (Pasal 4 UU JPH) tetapi dikecualikan untuk produk dengan bahan non halal dengan kewajiban menyatakan produknya tidak halal (¬p) (Pasal 26 UU JPH) sebagai proposisi normatif yang memiliki nilai kebenaran. Tetapi, ternyata sesuai dengan HAS 23000 indikator halal termasuk juga terhadap merek/nama dari produk. Karena tiap daerah dapat saja menafsirkan berbeda-beda terhadap merek/nama, bisa saja terhadap produk “Mie Setan” di daerah tertentu lembaga fatwa menolak untuk memproses permohonan halal sehingga tidak menyatakan halal atau tidak halal produk tersebut, tetapi di daerah lain tetap memproses dengan memberikan fatwa tidak halal sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (2) UU JPH. Jika dinyatakan dalam fatwa bahwa produknya tidak halal karena namanya “Mie Setan”, maka secara logika produknya adalah negasi dari halal (¬p). Namun, meskipun tidak halal tetapi produknya tidak termasuk kategori produk tidak halal sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU JPH sehingga tidak wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Dengan demikian, ada suatu kondisi yang memungkinkan adanya suatu produk tidak halal yang tidak masuk sebagai produk tidak halal (syubhat/ abu-abu). Tidak halal menjadi 17 dua pengertian dia bisa menjadi halal dalam konteks tertentu (p) dan menjadi tidak halal dalam konteks tertentu (¬p), tetapi dua-duanya memiliki nilai kebenaran. Dalam konteks logika, dua proposisi yang saling bertentangan dalam satu kondisi yang sama mengimpikasikan suatu kondisi ex falso quodlibet (from contradiction anything follows). Implikasinya dinotasikan dengan (p Ʌ ¬p) → q; 3.16. Bahwa dalam kajian filsafat kondisi ex falso quodlibet sangat problematik. Jika terjadi kondisi tersebut, maka terdapat dua kemungkinan yaitu reductio ad absurdum (menunggu sampai terdapat proposisi yang menentukan kebenaran) atau menolak prinsip non-kontradiksi. Kedua-nya memiliki implikasi yang tidak mudah untuk diselesaikan. Dalam kajian logika hukum (deontic logic) kondisi tersebut disebut dengan deontic explosion atau dapat digambarkan dengan notasi (OB(p) ꓥ OB(¬p)) → OB(q). Kondisi deontic explosion adalah ketika terdapat dua norma yang secara bersamaan saling kontradiksi dan keduanya memiliki nilai kebenaran (berada dalam posisi tingkat yang setara). Dalam konteks contoh halal/haram di atas, norma yang ditetapkan dalam fatwa tersebut adalah tidak halal, namun tidak halal tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan norma Pasal 26 UU JPH dan tidak bisa mendapatkan sertifikat halal sebagaimana dalam Pasal 4 UU JPH. Akibatnya adalah sesungguhnya dengan kategori halal/tidak halal dalam UU JPH produk tersebut apa tidak jelas dan apa implikasi kewajiban bagi pelaku usaha tersebut juga tidak jelas. Dalam kondisi tersebut terjadi kondisi everything is obligatory atau nothing is obligatory. Halal/tidak halal tidak ada maknanya, maka penjual makanan tersebut tetap berjualan dan konsumen tetap membeli produknya tanpa menghiraukan halal/tidak halal (kondisi riil saat ini). Dalam kondisi seperti ini biasanya kita sering mendengar himbauan “sebaiknya menghindari hal yang bersifat syubhat”. Bagaimana jika terdapat pendapat lembaga fatwa yang menyatakan secara expressis verbis bahwa nama tersebut adalah haram dan bertentangan dengan akidah dan menghimbau masyarakat untuk tidak makan dan terdapat sebagian masyarakat yang menafsirkan demi menjaga keyakinannya melakukan tindakan tertentu terhadap pelaku usaha 18 karena dianggap “pemuja setan” atau pedagang hotdog harus ditafsirkan sebagai “pedagang anjing”. Dalam konteks deontic explosion segala sesuatu adalah mungkin terjadi karena memang ada kekosongan hukum (negara tidak menjangkau hal tersebut atau dapat saja terjadi justru negara memasuki wilayah syubhat); 3.17. Bahwa dapat dibayangkan hanya karena sebuah kata segala sesuatu mungkin terjadi, oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang menjamin tidak adanya perbedaan tafsir terhadap fatwa halal yang ditetapkan. Lembaga yang tepat untuk itu adalah lembaga kekuasaan kehakiman karena sifatnya yang ajudikatif. Ketika terjadi kondisi tersebut di atas, setidak- tidaknya berikanlah ruang bagi Pelaku Usaha untuk membuktikan secara fair dan terbuka di pengadilan. Terlepas dari apapun putusannya, setidaknya putusan hakim dapat menjadi landasan hukum yang sah bagi pelaku usaha tersebut; 3.18. Bahwa berdasarkan hal tersebut, ketika UU JPH memberikan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal (mandatory), seharusnya diberikan mekanisme dan proses yang memungkinkan untuk mendapatkan hal tersebut termasuk melalui segala upaya hukum yang memungkinkan, karena menjalankan kewajiban hukum adalah hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Jika kita berangkat dari postulat “ought implies can”, dapat kita analogikan, jika seseorang ingin mengendarai mobil maka implikasinya dia harus bisa mengendarai mobil. Dengan seseorang bisa mengendarai mobil maka orang tersebut bisa mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan menjadi supir taksi online. Oleh karenanya, mengendarai mobil menjadi keharusan bagi dirinya, tetapi ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa mengendarai mobil untuk itu ada Surat Izin Mengemudi (“SIM”). Memiliki SIM adalah kewajiban hukum untuk mengendarai mobil, oleh karena itu menjalankan kewajiban hukum untuk mengikuti tes untuk mendapatkan SIM adalah hak konstitusional orang tersebut untuk dapat mengembangkan dirinya. Selain itu, demi kepastian hukum yang adil tidak bisa karena orang tersebut adalah orang daerah A maka diberikan tes yang sulit sedangkan 19 orang daerah B diberikan tes yang mudah. Berdasarkan hal tersebut, mendapatkan syarat dan proses yang sama bagi setiap masyarakat untuk menjalankan kewajiban hukumnya adalah hak konstitusional berdasarkan Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak konstitusional tersebut dengan menyediakan lembaga dan proses yang adil bagi masyarakat; 3.19. Bahwa berdasarkan analogi tersebut tersedianya lembaga, proses, dan upaya penyelesaian sengketa yang sama bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 4 UU JPH adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945 (in all possible worlds). Bahwa selain itu, karena penetapan halal/haram suatu produk berkaitan dengan hukum agama yang dianut masyarakat, maka lembaga, proses, dan upaya penyelesaian sengketa yang tersedia harus menjamin hak konstitusional masyarakat yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Problematika Bahasa Dalam Halal Dan Haram 3.20. Bahwa logika hanya dapat bekerja di dalam ruang bahasa, hal yang serupa dengan hukum. Hukum ada jika dan hanya jika ada bahasa, sehingga hukum tersebut dapat dimengerti dan dipahami. Bahasa adalah perantara pikiran, dan logika adalah yang meluruskan pikiran agar pikiran konsisten hingga menciptakan kepastian. Filsuf analitik, Wittgenstein menekankan bahwa bahasa hanya dapat mengungkapkan fakta-fakta. Fakta adalah proposisi yang kemudian dapat dianalisis dalam hubungan logis. Dari pandangan Wittgenstein tersebut, yang menjadi pertanyaan di mana letak bahasa normatif yang bersifat preskriptif?; 3.21. Bahwa Wittgenstein selanjutnya merubah pandangannya dan menyatakan bahwa bahasa memiliki fungsi berbagai macam dan dapat dilihat dalam penggunaannya sehari – hari (language games). Pandangan kedua Wittgenstein ini lebih ke arah sifat pragmatik dari bahasa. Selanjutnya John Langshaw Austin menjelaskan lebih detail aspek pragmatik dari bahasa. Salah satu fungsi bahasa adalah illocutionary act yaitu suatu tindakan 20 bahasa yang termasuk di dalamnya penggunaan untuk memberikan perintah maupun wewenang. Selain itu, terdapat juga tindakan bahasa perlocutionary act yaitu suatu tindakan bahasa sebagai implikasi dari illocutionary act. Dari aspek pragmatik bahasa, maka terdapat bahasa yang bersifat imperatif atau normatif. Hukum berada dalam ruang bahasa, maka untuk memahami hukum harus memahami bahasa. Jika berharap akan adanya kepastian hukum, maka diperlukan logika untuk menguraikan konsistensi dalam penggunaan bahasa hukum. Salah satu cabang logika yang menguraikan struktur logika terhadap hal yang bersifat imperatif/normatif adalah logika deontik (deontic logic); 3.22. Bahwa halal dan haram bersifat biner (p ꓦ ¬p), meskipun secara materiil ada hal-hal yang bersifat syubhat, sehingga dapat berada dalam posisi apakah mubah atau makruh. Namun, disitulah fungsi ‘ulama dan negara untuk memperjelas agar tercapai kepastian hukum. Logika UU JPH adalah memberikan kepastian hukum bagi konsumen, maka mau tidak mau harus menyatakan sesuatu itu sebagai halal (Pasal 4 UU JPH) atau tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Namun, faktanya hampir sebagian besar produk yang beredar justru berada di antara, sehingga tujuan kepastian hukum dari UU JPH juga tidak terlaksana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya permasalahan bahasa sangat mungkin menyebabkan deontic explosion. Namun, perlu dipahami ketika kewajiban halal sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang, maka demi menjaga kepastian hukum harus ada lembaga yang menjamin penggunaan bahasa yang konsisten secara logika. Tanpa hal tersebut penggunaan bahasa dalam suatu produk/merek akan menjadi sangat problematik. Masing-masing dapat menggunakan secara sesukanya (arbitrary) termasuk terhadap kata/nama/bahasa yang halal dan haram. Menentukan suatu kata/nama/bahasa sebagai halal/haram juga tidak mudah, sebagaimana akan dijelaskan berikut; 3.23. Bahwa Pemohon contohkan dengan kata “hotdog”. Hotdog merupakan suatu kata yang melalui proses aglutinasi. hotdog terdiri dari dua kata yaitu “hot” dan “dog”. Secara harfiah memang hotdog mempunyai arti “anjing 21 panas”, namun tidak ada bukti pasti bahwa pengertian “dog” yang dimaksud adalah anjing, mungkin saja awal mula ditemukan sosis adalah menggunakan daging anjing karena bisa saja ditemukan oleh masyarakat yang terbiasa memakan anjing, namun fakta saat ini anjing justru menjadi hewan kesayangan masyarakat barat. Jika diibaratkan di Indonesia, kucing adalah hewan kesayangan masyarakat yang jika ada yang menjual sate kucing mungkin akan menjadi pergunjingan. Terlepas apakah benar atau tidak benar dog yang dimaksud adalah daging anjing, namun jika dahulu benar daging anjing adalah bahan utama sosis, maka saat ini sudah ada pergeseran makna karena jarang ditemukan sosis daging anjing. Justru makna dog diasosiasikan dengan sosis bukan anjing. Hal ini sebagaimana dalam liputan pada Evansville (Indiana) Daily Courier (14 September tahun 1884). Sosis-pun tidak harus dari daging haram, karena sosis bisa dari daging sapi, kalkun, maupun ayam sepanjang proses pembuatannya dibentuk dalam bentuk lonjong panjang. Memang masyarakat barat terbiasa menggunakan daging babi dalam pembuatan sosis, tetapi tidak mutlak harus dengan daging babi, sehingga sosis tidak harus terasosiasi dengan daging babi atau binatang yang haram. Dengan demikian karena kata “dog” dalam hotdog sesungguhnya adalah asosiasi dengan kata sosis, maka tidak harus dimaknai secara harfiah bahwa hotdog berarti anjing panas. Pelekatan dengan kata “hot” karena memang sosis disajikan dalam keadaan panas, oleh karena itu diletakan di atas roti agar dapat digenggam dan dimakan; 3.24. Bahwa hingga hotdog masuk ke Indonesia akhirnya hotdog terasosiasi dengan makanan khas yaitu sosis yang disajikan di atas roti lonjong di atasnya. Hotdog menjadi kata populer di masyarakat seiring dengan populernya jenis makanan tersebut. Selain itu, tidak ada padanan kata lain yang tepat untuk mendeskripsikan hotdog karena ke-khas-annya. Jika dipadankan dengan “roti sosis” tidak sesuai karena roti sosis bisa saja diproses dengan cara sosis dimasukan ke dalam adonan roti dan dioven bersama dengan adonan roti tersebut hingga roti mengembang menyelimuti sosis. Hal yang berbeda dengan proses penyajian hotdog yang khas dengan hanya diletakkan di antara roti. Kata “hotdog” sudah menjadi tanda yang 22 terasosiasi dengan mental pikiran masyarakat akan makanan yang khas tersebut. Merubah hal tersebut membutuhkan effort yang tidak mudah; 3.25. Bahwa sulitnya mencari padanan kata hotdog yang tepat sama seperti sulitnya mencari padanan kata “ketoprak” ke dalam bahasa Inggris. Bayangkan jika di suatu masyarakat penutur bahasa Inggris ternyata melarang “tahu” sebagai makanannya. Di satu sisi, tahu adalah salah satu unsur dari ketoprak, namun karena masyarakat tersebut melarang makan “tahu” maka kata “ketoprak” dilarang karena diasosiasikan dengan “tahu”. Padahal selain tahu ada unsur lainnya yang juga mempunyai nilai signifikan. Masyarakat tersebut akhirnya harus memberikan penamaan terhadap jenis yang sama dengan nama yang lain, akhirnya tahu digantikan dengan tempe, namun masyarakat tetap mengetahuinya makanan tersebut adalah “ketoprak”. Akhirnya pedagang ketoprak di masyarakat tersebut meletakan dalam menunya menjadi: “mixed compressed rice, tempe, and vermicelli with peanut sauce”. Yang menjadi pertanyaan kenapa di Indonesia dinamakan “ketoprak” sehingga sampai harus kata ketoprak tidak bisa digunakan di masyarakat tersebut? Jawabannya adalah karena memang sesuka-nya atau arbitrary apakah mau dinamakan “ketoprak” atau “kataprak”. Hal ini sama seperti hotdog kenapa masyarakat barat tidak menamakannya dengan hotmeat padahal tidak menggunakan daging anjing? Karena kalau hotmeat jadi bisa digunakan di Indonesia. Tentu kita tidak dapat menuntut masyarakat barat yang menamakannya dengan hotdog agar menjadi hotmeat. Yang jadi pertanyaan mengapa suatu istilah harus diharamkan atau apakah penjual hotdog harus menamakan produknya menjadi “roti yang berbentuk oval terbuka dengan isi sosis daging sapi dan bumbu ala barat” agar dapat menjadi halal?; 3.26. Bahwa selain itu ternyata ada perlakuan yang berbeda terhadap penggunaan kata yang bersifat ghaib, seperti “setan”, “hantu”, atau “ghost”. Berdasarkan temuan Pemohon ada beberapa produk yang berlaku/diperlakukan secara berbeda untuk mendapatkan sertifikat halal, yaitu : 23 Tidak Diproses/Ditolak Hanya Pada Bahan Baku / Bukan Pada Produk Akhir Produk Akhir “Mie Setan” “Mie Gacoan” “Ghost Pepper” (Bukti P-7) (Bukti P-9) (Bukti P-8) Berdasarkan penelitian yang telah dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam, Maliyah, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021 (Bukti P-7) terdapat bukti penolakan pemberian sertifikat halal oleh LPPOM MUI Jawa Timur karena produk yang dijual menggunakan nama “Mie Setan”. Dalam penelitian tersebut permohonannya tidak diproses karena pada awal pertemuan langsung ditolak dan dimintakan untuk mengganti nama terlebih dahulu. Produk “Mie Gacoan” sempat menjadi polemik di masyarakat karena sudah viral tetapi belum memiliki sertifikat halal. Hal tersebut terkendala dengan nama “Gacoan” yang bermakna ganda dan salah satunya memiliki makna “taruhan” dalam masyarakat penutur bahasa tertentu. Selain itu, produk yang dijual memiliki nama “Mie Setan”, “Mie Iblis”, “Es Pocong”, “Es Sundelbolong”, dan lain sebagainya sebagai nama yang dilarang digunakan (Bukti P-10). Namun, akhirnya PT Pesta Pora Abadi selaku pemilik merek dagang Mie Gacoan mendapatkan sertifikat halal namun tidak pada produk akhir melainkan hanya produk-produk bahan bakunya yang sebenarnya bukan produk yang dipasarkan. Di sisi lain, ditemukan terdapat produk yang telah luas beredar berupa produk mie instan dengan merek dagang “Ghost Pepper” yang telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Menariknya kata “Ghost” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Hantu” atau sinonim dari “Setan”. Jika diterjemahkan secara harfiah maka “Ghost Pepper” berarti “Cabai Setan”; 3.27. Bahwa dalam konteks Mie Gacoan produk yang mendapatkan sertifikat halal adalah “minyak mie”, “Siomay Dimsum”, “Lumpia Udang”, “Udang Rambutan (Pentol)”, “Adonan Pangsit”, “Ayam Cincang”, “Adonan Pangsit”, “Basic Mie”, “Biang Kering Adonan Pangsit”, “Bawang Goreng”. Jika kita lihat padahal produk tersebut bukan produk jadi yang dijual ke masyarakat. Jika merujuk 24 pada Pasal 4 UU JPH seharusnya yang diberikan sertifikat halal adalah produk yang beredar yaitu produk yang dijual kepada masyarakat. Akibatnya, masih ada masyarakat yang mempertanyakan apakah produk jadinya halal atau tidak halal dan sejauh apa pertanggungjawaban sertifikat halalnya. Karena produk yang disertifikatkan bukan produk yang dijual, dengan demikian Mie Gacoan seolah seperti supplier saja, bisa saja dibuatkan badan hukum yang berbeda antara supplier dan retail dengan merek dagang yang sama (lisensi), tentu terdapat implikasi hukum yang berbeda. Hal yang berbeda dengan Ghost Pepper yang jelas merupakan produk jadi yang beredar di masyarakat. Masyarakat menjadi dapat kejelasan jika produk jadi Ghost Pepper tersebut-lah yang benar-benar halal tanpa perlu mengetahui supplier-nya; 3.28. Bahwa dengan adanya contoh tersebut, dapat menjadi perdebatan apakah karena “ghost” berasal dari bahasa Inggris meskipun mempunyai sinonim yang sama dengan yang ghaib seperti hantu atau setan, maka menjadi halal. Lalu, bagaimana dengan rootbeer yang juga dari bahasa Inggris? “Bir Pletok” dihalalkan karena ‘urf. Mengapa Bir Pletok menggunakan kata “Bir” tidak dengan kata lainnya? Mungkin saja karena pada saat ditemukan masyarakat kolonial terbiasa minum bir, namun masyarakat pribumi tidak bisa ikut minum karena tidak halal. Karena itu, diciptakan minuman berasa dari rempah- rempah yang halal. Namun, karena tidak ada padanan kata yang pas saat itu yang dapat digunakan dan hanya kata bir yang tersedia sebagai kata populer untuk menunjukan minuman yang memiliki rasa, maka digunakan kata bir. Bagaimana jika “rootbeer” ternyata memiliki ‘urf yang sama? Ternyata kata “beer” secara populer digunakan untuk menunjuk minuman yang memiliki rasa dan kata “root” karena pada saat ditemukan memang menggunakan bahan dasar akar-akaran. Jika memang demikian maka sesungguhnya ada ‘urf yang sama. Hanya saja yang satu ‘urf tradisi masyarakat luar yang satu ‘urf tradisi masyarakat Indonesia, meskipun dari bahan maupun sensori rasa dan bentuk berbeda dengan “beer” yang asli dan sudah secara umum diketahui masyarakat Indonesia. Jika dalil yang digunakan adalah ‘urf, maka sesungguhnya banyak ruang tafsir dalam 25 ‘urf terlebih yang dimaksud adalah ‘urf qawli. Seharusnya kita tidak memutlakkan ‘urf, dan membuka ruang kesempatan bagi masyarakat untuk membuktikan ‘urf-nya masing-masing; 3.29. Bahwa dapat dipahami salah satu metode ijtihad adalah sadd ad-dzariah atau mencegah suatu perbuatan agar tidak masuk ke dalam perbuatan yang diharamkan. Sesuatu yang sesungguhnya tidak haram dapat dinyatakan tidak halal karena dapat menjerumuskan lebih lanjut kepada melakukan perbuatan yang haram. Prinsip ini yang kadang digunakan, namun tetap akan banyak perbedaan tafsir terhadap satu kasus tertentu, terutama ketika berkaitan dengan ‘urf. Seperti pedagang hotdog menjual produknya adalah hajat bagi hidupnya. Menggunakan kata hotdog bukan berarti bersifat fudhul (berlebihan), tetapi memang sulit mencari padanan kata lainnya. Hal yang mustahil bagi pedagang kecil untuk melakukan penelitian linguistik untuk mencari padanan kata yang sesuai, jadi pedagang tersebut bukan bermaksud untuk menghalalkan yang haram atau menjerumuskan orang lain. Metode sadd ad-dzariyah sering dilekatkan kepada penggunaan nama- nama yang baik dalam produk yang dijual. Disebutkan dalam penelitian yang telah dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam, Maliyah, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021 (Bukti P-7). Menurut salah satu ketua LPH daerah dikatakan makanan yang berlabel setan atau yang mengarah pada nama – nama musuh Allah atau yang diharamkan oleh Allah, seperti setan, kuntilanak, babi, bir, kafir, munafik, dan lain-lainnya tidak akan mendapatkan sertifikasi label halal MUI sebelum nama-nama tersebut dirubah terlebih dahulu dengan nama-nama yang baik sesuai dengan standart yang telah ditentukan. Disebutkan juga nama tersebut tidak ada makna lain dalam mengartikan nama tersebut yang dapat menjauhkan kita dalam mengingat Allah. Hal ini agar tidak membiasakan menggunakan nama yang tidak disukai Allah. Dikatakan pula menurutnya apabila seseorang sudah mengidolakan suatu makanan yang memiliki nama yang menjadi musuhnya Allah maka nama tersebut akan mempengaruhi alam bawah sadarnya, sehingga dapat membuat seseorang sering menyebutkan hal yang menjadi 26 idolanya dan pada akhirnya dikhawatirkan jauh dari Allah, karena yang sering disebut adalah kata setan (Bukti P-7). 3.30. Bahwa jika kita lihat sesungguhnya merek “Ghost Pepper” telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Apakah seseorang yang memakan mie Ghost Pepper akan berkurang keyakinannya dan menjauh dari Tuhan? Ghost Pepper secara harfiah bermakna “cabai hantu/setan”. Namun, harus dipahami penggunaan kata dalam merek bukan suatu tindakan bahasa yang bersifat illocutionary. Tidak ada makna yang bersifat menganjurkan / imperatif agar seseorang hanya mengingat kepada hantu/setan. Kata tersebut hanya mendeskripsikan produknya bersifat pedas di luar spektrum pedas yang biasanya. Makna ghost/setan/hantu terasosiasi dengan panas karena setan/hantu terbuat dari “api”, dan karena pedas adalah juga proses panas maka ghost/setan/hantu mendeskripsikan proses/sensasi panas/pedas yang luar biasa tersebut. Penggunaan kata tersebut adalah bersifat arbitrary yaitu hanya untuk memudahkan untuk disebutkan saja. Bayangkan jika harus menggunakan kata yang bersifat ilmiah, maka produk tersebut akan bernama : “Mie Pedas Dengan Spektrum 500.000 Skala Scolvile Heat Unit”. Dengan nama ini, tentu pelaku usaha akan kesulitan menjual produknya. Jika produk Ghost Pepper ternyata telah dihalalkan, maka seharusnya produk dengan kata yang bersinonim sama yang memiliki asosiasi ke sensori pedas juga diperlakukan sama karena memang bukan bermakna anjuran/imperatif; 3.31. Bahwa jika setiap jenis/nama hantu/setan dilarang, maka kita juga akan sulit melakukan identifikasi nama-nama hantu/setan apa saja. Bahkan nama- nama hantu juga bertambah sesuai dengan legenda yang berkembang di masyarakat. “kuntilanak” mengalami proses aglutinasi dari kata “kunti-punti” dan “anak”. Secara harfiah bermakna perempuan yang memiliki anak. Legenda menjadikan proses mistifikasi dengan memberikan cerita bahwa perempuan tersebut meninggal kemudian arwahnya bergentayangan. Secara harfiah tidak ada yang haram dengan kata “perempuan” dan “anak”. Dengan demikian, harus diperjelas sesungguhnya bagian mana yang menjadi musuh Tuhan? Apakah “sosok kuntilanak” atau “legenda tentang 27 kuntilanak” atau makna harfiahnya “perempuan yang memiliki anak”? Jika dikaitkan dengan Mie Ayam Kuntilanak, maka pengertian mana yang dimusuhi? Bahkan jika semua legenda harus diikuti, banyak sekali perkembangan perubahan kata itu sendiri. Karena kata/bahasa memang mengalami proses evolusi secara diakronik. Sebagai contoh “kolor ijo” yang sempat menjadi legenda urban pada tahun 2000-an. Ternyata ditemukan juga akronim “kolor ijo” sebagai singkatan “kol telor cabe ijo”. Andaikan term “kolor ijo” berkembang baik sebagai “kol telor cabe ijo” maupun sebagai legenda “setan”, apakah “kol telor cabe ijo” harus mengalah? Siapa yang paling berhak atas kata “kolor ijo”? Evolusi diakronik ini juga terjadi pada kata “gacoan”. “gacoan” dalam penutur bahasa tertentu mungkin dimaknai “taruhan”. Namun, dalam penutur bahasa lain dimaknai “jagoan” atau “yang dapat diandalkan”. Makna yang mana yang benar? Tentu akan menjadi perdebatan oleh para ahli linguistik. Selain itu, bisa saja kata “jeruk purut” sebenarnya menunjuk pada entitas jenis jeruk tertentu, namun kemudian diasosiasikan dengan legenda “hantu jeruk purut”. Bisa saja “jerukpurut” kemudian akan satu level dengan “kuntilanak” di masa yang akan mendatang. Terlebih jeruk purut dikenal dengan nama lain sebagai “kaffir lime”. Apakah “jerukpurut” dan ”kaffir lime” karena diasosiasikan dengan “hantu/setan” dan “kafir” yang merupakan musuh Tuhan, kemudian harus dinyatakan tidak halal (haram)?; 3.32. Bahwa dalam konteks berandai, bayangkan jika salah satu legenda hantu di Indonesia ternyata adalah sosok pejuang yang gigih menentang kolonial, namun jika sosok tersebut dikenang akan membangkitkan semangat juang masyarakat oleh karenanya dibuatkan legenda bahwa nama tersebut adalah nama setan yang kerap mengganggu masyarakat, sehingga mendapatkan konotasi buruk sampai sekarang. Kita tidak pernah tahu kejadian yang sebenarnya, namun untuk apa memperdebatkan legenda dalam konteks halal/haram. Andai-pun jika kita harus sepakati harus menggunakan nama – nama yang baik, maka pemangku kebijakan halal seharusnya membuat “Kamus Besar Bahasa Halal” yang menjelaskan morfologi, fonologi, maupun etimologi suatu kata yang dapat digunakan sehingga 28 dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk menentukan nama produknya. Dalam konteks ini sehingga Pemohon mendapatkan padanan kata selain “hotdog” yang diterima secara luas oleh masyarakat; 3.33. Bahwa jangan sampai produk usaha seseorang kemudian harus diharamkan karena ternyata masyarakat melakukan mistifikasi terhadap nama tersebut. Permasalahan kata/bahasa ini bukan berarti tidak terjadi. Bahkan Pemerintah menggunakan “perangkat negara” (Satpol PP) pernah melakukan penyitaan terhadap usaha UMKM dengan nama dagang minuman “Ngocok Yuk” yang merupakan akronim dari “Ngopi” dan “Coklat” (Bukti P-11). Hal ini terjadi karena ada kondisi deontic explosion yaitu multitafsirnya kata sebagai norma yang baik, sehingga perangkat negara dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan polisionil atas sebuah kata yang baik/buruk dengan alasan ketertiban umum. Bayangkan jika ternyata faktanya lembaga fatwa daerah tertentu menyatakan dengan tegas bahwa suatu kata adalah haram dan bertentangan dengan akidah serta menghimbau agar masyarakat tidak mengkonsumsinya (Bukti P-12), kemudian ada sebagian masyarakat yang menafsirkan dengan mengambil tindakan tertentu terhadap pelaku usaha tersebut demi menjaga keyakinannya. Padahal-pun tidak ada standart kata/bahasa yang dapat digunakan, sebagaimana tidak ada Kamus Besar Bahasa Halal. Selain itu, juga ternyata lembaga fatwa memiliki standart ganda terhadap penggunaan kata yang memiliki sinonim dengan “setan/hantu”. Ketika fatwa halal dimaknai sebagai mutlak/final dan tidak ada upaya hukum apapun terhadapnya, sedangkan lembaga fatwa sendiri tidak memiliki standart yang pasti, maka dapat dibayangkan kekacauan yang terjadi. Ketika ada pihak yang menyatakan bahwa hanya ada satu otoritas agama yang berwenang dengan fatwa yang bersifat final, bukankah justru hal tersebut membawa kepada pengertian “teokrasi” pada abad pertengahan?; 3.34. Bahwa perlu diketahui juga jika ternyata pemangku kebijakan dapat membuat “kamus bahasa yang baik” juga berpotensi menimbulkan permasalahan lain. Karena, kata/bahasa berkembang secara alamiah dalam masyarakat penutur bahasa. Andai jika Pemerintah diberikan kewenangan 29 untuk merubah makna leksikal suatu kata, sebagaimana contoh merubah kata “rumah sakit” menjadi “rumah sehat” yang mana secara leksikal sudah dipahami oleh masyarakat tetapi hendak dirubah oleh Pemerintah. Jika perubahan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan maka kata tersebut menjadi imperatif, sehingga setiap penggunaan kata selain kata yang ditetapkan dapat memiliki akibat hukum tertentu. Kita dapat bayangkan jika Pemerintah akan selalu melakukan tindakan polisionil terhadap kata-kata yang berkembang di masyarakat. Hal ini akan berdampak kepada hilangnya evolusi alamiah suatu kata/bahasa di masyarakat; 3.35. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, apakah dengan serta-merta tidak perlu ada standart halal pada penamaan produk, sehingga hanya cukup memeriksa kehalalan bahan saja? Jika standart halal dalam penamaan dihapuskan sama sekali juga akan problematik. Mungkin saja kemudian muncul “Sate Babi Halal”. Ini akan sangat bermasalah. Term “Sate Babi” tidak dapat menjadi halal karena “babi” secara expressis verbis jelas dinyatakan haram dalam Al-Quran, dan term “babi” secara denotatif jelas merujuk kepada objek tertentu yaitu hewan yang memang diharamkan (tidak/belum ada makna lain). Jika dilekatkan term “Sate Babi Halal” jelas bertentangan dengan Al Quran maupun logika. Secara logika term tersebut bersifat contradictio in terminis. Jika dipecah maka terdiri dari dua proposisi yaitu “babi adalah haram” (¬p) dan “babi adalah halal” (p). Karena jelas secara akal sehat adalah kacau, maka bertentangan dengan maqashid syariah yaitu untuk menjaga akal sehat; 3.36. Bahwa perlu diketahui, permohonan ini bukan hendak menyatakan/menentukan mana suatu kata yang benar atau suatu kata yang salah. Penjelasan tersebut di atas hanya untuk menunjukan bahwa dalam menentukan apakah suatu kata/nama/bahasa bersifat halal/haram akan sangat rumit dan problematik. Di level masyarakat permasalahan ini sudah terjadi, bahkan orang harus kehilangan usaha hanya karena kata/bahasa. Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian terhadap permasalahan 30 tersebut agar mencapai kepastian hukum sesuai dengan akal sehat kita; Upaya Hukum Bagi Pemohon Sertifikat Halal Sebagai Wujud Kepastian Hukum Yang Adil 3.37. Bahwa hal yang perlu ditanamkan dalam pikiran adalah mungkin saja satu benda memiliki berbagai nama, dan berbagai benda memiliki satu nama. Sebagai ilustrasi : kita dapat melihat kepada benda – benda langit. Bisa saja sebenarnya apa yang ditunjuk adalah objek yang berbeda tetapi sama – sama diberikan nama bintang. Di lain hal, bisa saja sebenarnya objek yang ditunjuk adalah objek yang sama tetapi diberikan nama yang berbeda karena dilihat dari posisi yang berbeda, seperti morning star (Phosporus) dan evening star (Hesperus) yang padahal menunjuk kepada objek yang sama di langit yaitu sebuah planet. Berdasarkan hal tersebut, maka mungkin saja jumlah nama lebih banyak dari jumlah benda ataupun sebaliknya; 3.38. Bahwa prinsip ini penting untuk memahami konteks halal/haram terhadap suatu produk, sehingga dapat dilanjutkan kepada pertanyaan : apakah penentuan halal / haram ditentukan dari aspek bahan dan proses saja atau termasuk kepada aspek nama? Permasalahan relasi antara nama dan benda (bahan) ini dalam konteks UU Cipta Kerja dapat sangat bermasalah. Misal produsen A menjual produk mie dengan nama “Mie X”, oleh karena A yang mengajukan permohonan halal maka ditandai dengan “Mie X (A)” atau “Mie X milik A”. Asumsikan nama X ternyata dinyatakan tidak halal oleh lembaga fatwa Y, sehingga permohonan A atas Mie X (A) ditolak. Ternyata, produsen B juga mengajukan sertifikat halal atas produk “Mie X (B)”. Namun, karena lembaga fatwa Y telah overload dalam penetapan sidang fatwa, dengan demikian waktu yang telah ditentukan telah lewat, maka dari itu sesuai Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja, kewenangan lembaga fatwa tersebut dialihkan kepada Komite Fatwa Produk Halal. Ternyata, oleh Komite Fatwa Produk Halal “Mie X (B)” dinyatakan halal. Berdasarkan ilustrasi tersebut, ternyata terhadap bahan, proses, dan nama yang sama tetapi dengan orang yang berbeda dapat menghasilkan keputusan yang 31 berbeda. Bukankan ini suatu masalah? Bagaimana problema ini diselesaikan?; 3.39. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja kewenangan lembaga fatwa bagi usaha mikro dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, maka mungkin saja jika “rootbeer” ternyata dinyatakan halal oleh Komite Fatwa Produk Halal karena dalam rangka percepatan sertifikasi halal bagi usaha mikro yang tidak memerlukan lembaga fatwa MUI. Di lain hal, ternyata “rootbeer” yang dijual oleh restoran besar tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Asumsikan ternyata rootbeer milik usaha mikro tersebut berkembang pesat menjadi rantai jaringan makanan yang bersifat nasional bahkan internasional. Dengan melihat kepada Pasal 48 angka 25 Lampiran UU Cipta Kerja yang merubah norma Pasal 42 ayat (1) UU JPH : “Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.” Maka, ketika usaha mikro tersebut besar jika tidak ada perubahan komposisi bahan maka seharusnya rootbeer tersebut tetap halal. Jika terjadi kondisi demikian, maka akan terdapat perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama. Permasalahan ini juga belum diantisipasi oleh UU Cipta Kerja. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan antara nama dan bahan (benda) menjadi sangat bermasalah yang jika didiamkan akan menjadi permasalahan besar; 3.40. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, kembali kepada pertanyaan apakah bisa standart halal disederhanakan dengan tidak mencantumkan syarat penamaan produk? Ketika hal tersebut dilakukan, maka permasalahan lain akan muncul sebagai berikut : ketika ada pemohon sertifikat halal yang menamakan produknya dengan “Sate Babi” tetapi seluruh proses dan bahan telah sesuai dengan standart halal, maka mau tidak mau harus diberikan sertifikat halal. Bayangkan jika ternyata restoran tersebut tutup, lalu beberapa ratus tahun kemudian ilmuwan sejarah melakukan penelitian dan menemukan bukti sejarah berupa sertifikat halal restoran tersebut. Peneliti melakukan penelitian bahwa kata “babi” pada masa dan penutur masyarakat tersebut ternyata secara denotatif bermakna 32 hewan yang diharamkan dan tidak ada bukti adanya konotasi yang lain. Akhirnya peneliti menyimpulkan : “ada suatu masa di mana ‘ulama menghalalkan babi”. Tentu ini akan bermasalah dalam kacamata ilmu sejarah; 3.41. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas, maka aspek penamaan juga menjadi hal yang penting. Tetapi, hak produsen A untuk mendapatkan kepastian hukum yang sama terhadap produknya juga tidak dapat diabaikan. Andaikan untuk mengatasi permasalahan ini BPJPH sebagai pihak yang memiliki kewenangan menetapkan standart halal menciptakan Kamus Besar Bahasa Halal tentu akan sangat tidak efektif dan efisien mengingat banyaknya jumlah kata dan evolusinya di dunia. Andaikan juga jika politik hukum JPH dikembalikan kepada lembaga fatwa halal yang bersifat tunggal sehingga mengurangi probabilitas penafsiran yang berbeda. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengurangi permasalahan bottleneck jika terdapat permohonan halal yang bersifat masif dalam waktu yang sama? Dan faktanya saat ini ternyata standart ganda juga mungkin terjadi dalam lembaga fatwa yang bersifat tunggal. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan permasalahan jaminan produk halal bersifat pelik. Dari unsur kata/nama saja permasalahan sengketa halal bisa muncul, terlebih ketika UU Cipta Kerja mendelegasikan lembaga fatwa halal ke banyak lembaga pasti akan memunculkan berbagai macam perbedaan penafsiran. Selain itu, dalam UU JPH maupun UU Cipta Kerja telah mengakui adanya berbagai macam LPH sehingga bisa saja terjadi human error dalam pemeriksaan halal yang mengakibatkan sesuatu yang halal menjadi haram dan sesuatu yang haram menjadi halal. Hal ini tentu problematik dan berpotensi menjadi sengketa hukum. Oleh karena itu, solusi untuk menghormati hak konstitusional pelaku usaha adalah dengan disediakannya upaya hukum terhadap keputusan fatwa yang menyatakan suatu produk tidak halal; 3.42. Bahwa bagi Pemohon solusi yang diberikan UU Cipta Kerja belum menyelesaikan permasalahan konstitusional yang timbul ketika dilaksanakan. Justru akibat dari sifat multitafsir konsep yang digunakan UU 33 Cipta Kerja berpotensi menimbulkan permasalahan konstitusional sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sebelum UU Cipta Kerja diundangkan permasalahan jaminan produk halal sesungguhnya sudah terjadi di lapangan, tetapi ternyata UU Cipta Kerja belum memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Namun, UU Cipta Kerja patut diapresiasi sebagai upaya untuk mempercepat hak pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal termasuk adanya kebolehan self declare halal, tetapi bukan berarti menjadi apologi untuk menutupi kekurangannya. Bahkan, jika direnungkan lebih dalam konsep UU Cipta Kerja dapat menjadi perdebatan ideologis maupun praktis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sebelum menjawab lebih jauh terhadap persoalan praktis, penting untuk menjawab pertanyaan apakah adanya Komite Fatwa Produk Halal memiliki landasan filosofis konstitusional? Atau justru seharusnya politik hukum JPH dikembalikan kepada konsep awal UU JPH atau bahkan konsep sebelum UU JPH?; 3.43. Bahwa sebelum adanya UU JPH, penggunaan sertifikat halal lebih didasari pada kesadaran masyarakat yang difasilitasi oleh MUI. Sertifikat halal lebih bersifat “sukarela/voluntary” dari masyarakat bukan merupakan suatu kewajiban hukum. MUI berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek kehalalan suatu produk. Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan jaminan produk halal, akhirnya negara turun tangan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. UU JPH bahkan mewajibkan terhadap produk yang beredar di Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal (Pasal 4 UU JPH). Ketika UU sudah mewajibkan sesuatu, maka konsekuensi logisnya adalah negara wajib bertanggung jawab. Untuk itu, akhirnya Pemerintah bekerja sama dengan MUI yang sebelumnya sebagai insiator jaminan produk halal dengan membagi peran antara MUI dengan Pemerintah di mana Pemerintah membentuk BPJPH yang berwenang menerbitkan sertifikat halal. Namun, sertifikat halal hanya terbit jika dan hanya jika telah ada fatwa MUI; 34 3.44. Bahwa hadirnya UU JPH bukan berarti tidak ada resistensi dari masyarakat. Dalam perjalanannya, UU JPH telah beberapa kali diuji sebagaimana dalam Putusan MK No.49/PUU-XVIII/2019 dan Putusan MK No.67/PUU-XX/2022. Namun, pada akhirnya MK menyatakan adanya peran negara (dhi. : BPJPH) dalam sistem jaminan produk halal bukan merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, dalam masyarakat juga ada yang menafsirkan bahwa UU JPH menggunakan paradigma simbiotik dengan membagi peran negara yang berada dalam wilayah administratif dan MUI yang berada dalam wilayah agama. Namun, dengan hadirnya Komite Fatwa Produk Halal dalam UU Cipta Kerja dianggap ada pergeseran dari paradigma simbiotik menjadi paradigma integralistik. Penafsiran yang berkembang adalah adanya Komite Fatwa Produk Halal dianggap sebagai “kesalahan kalkulasi dalam merumuskan materi muatan” maupun sebagai “penyelundupan hukum”. Terdapat juga penafsiran bahwa UU Cipta Kerja telah menjauh dari konsensus bernegara. Kita ketahui sendiri bahwa konsensus tertinggi dalam hukum adalah konstitusi, maka agar tidak tejadinya multitafsir yang berkembang di masyarakat, hal ini menjadi penting untuk diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi sejauh apa negara masuk ke dalam wilayah agama dan apa konsekuensinya; 3.45. Bahwa secara teoritis terdapat tiga model hubungan negara dan agama yang berkembang yaitu : 1) hubungan integralistik yaitu bersatunya lembaga politik dengan lembaga agama sehingga sering disebut dengan negara agama (ada yang menyebutnya teokrasi), 2) hubungan sekularistik yaitu memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara, 3) hubungan simbiotik yaitu agama dan negara berhubungan secara simbiotik, suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie melalui buku “Teokrasi, Sekularisme, dan Khilafahisme” memberikan istilah negara Pancasila sebagai : “mutual support and brotherly or fraternal relation between state and religion” (Jimly Asshiddiqe, 2022 : 44). Untuk memahami relasi negara dan agama dalam perspektif konstitusi, Pemohon memandang secara lebih konkrit dalam Putusan MK No.100/PUU- 35 XX/2022 secara khusus dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan (halaman 54) : “….Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 memberi legitimasi kepada Pemerintah untuk menunjuk lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah selain MUI dan hal itu tidak dimaksudkan untuk membuat ketidakjelasan tetapi justru memberikan kepastian hukum terhadap fatwa yang diberikan dengan syarat sepanjang lembaga tersebut merupakan lembaga yang dimintai pendapatnya oleh Pemerintah.” Setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon a quo, hal yang diinginkan Pemohon justru telah diakomodir oleh pembentuk undang- undang melalui Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 di mana norma a quo memberikan landasan dan legitimasi kepada Pemerintah ketika akan membentuk lembaga lain selain MUI untuk memberi fatwa dalam rangka penerbitan Sukuk Negara. Sehingga, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia khususnya yang beragama Islam apabila ingin menggunakan Sukuk Negara sebagai instrumen investasinya. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 khususnya frasa “lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah“ dan frasa “Yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia” tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.” Pemohon memandang relasi agama dan negara dalam Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 justru lebih tepat disebut dengan istilah “fluid relation”. Fluid relation menunjukan hal yang lebih dinamis bahkan cenderung tidak terlihat garis batasnya. Ilustrasi ini dapat dianalogikan “ketika di tengah samudera tidaklah perlu memisahkan garam dari air laut, jika bahtera telah sampai bersepakatlah terhadap mata air yang dapat diminum bersama”. Bukankah Indonesia berada di tengah samudera peradaban? 36 Mengapa kita selalu berdebat siapa yang bisa memisahkan garam dari air laut, namun melupakan mata air yang dapat diminum bersama?; 3.46. Bahwa memahami fluid relation memerlukan kerangka logika berfikir tertentu agar makna yang dimaksud dapat dipahami. Seringkali kita terjebak dalam adagium “Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler” sebagai proposisi yang dapat membawa ke dalam logika trivial. Seringkali untuk menarik kesimpulan dari proposisi di atas, kita dipaksa untuk memilih bentuk ke dalam tiga kategori bentuk "integralistik – sekularistik – simbiotik” yang padahal secara logika garis batas antara-nya sangat tipis, sehingga seringkali perdebatan relasi negara dan agama hanya berputar dalam vicious circle. Padahal yang menjadi titik poin permasalahan relasi negara dan agama adalah dua konsep yaitu “negara” dan “agama”, ketika kesimpulannya menjadi tiga konsep, tentu secara logika ada permasalahan, karena dalam logika terdapat prinsip penyisihan jalan ketiga (principium exclusi terti). Munculnya konsep ketiga adalah ketika terdapat kondisi ex falso quodlibet yaitu ketika dua hal yang kontradiksi harus diakui dan diterima, maka kesimpulan apapun darinya adalah benar (baik dinamakan simbiotik atau apapun). Yang menjadi masalah adalah seseorang yang merasa telah melalui jalan sintetik merasa harus menegasikan konsep selain dirinya, padahal sebenarnya argumentasinya hanya berputar; 3.47. Bahwa karena suatu yang sintetik adalah posteriori, maka kita harus dapat membuktikan dalam logika suatu yang posteriori juga dapat niscaya. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa hukum itu niscaya, namun keniscayaannya juga berada dalam fakta (posteriori). Konsep keniscayaan suatu yang posteriori diperkenalkan oleh Saul Kripke terutama dalam buku “Naming And Necessity” yang menyatakan : “an identity statement between names, when true at all, is necessarily true, even though one may not know it a priori” (Saul A. Kripke, 2001 : 108) (Bukti P-13). Untuk itu, Pemohon mencoba untuk memahami dan mengimplementasikan dalam konteks pengujian posteriori suatu produk hukum dalam konteks fatwa halal/haram; 3.48. Bahwa sebelum melangkah lebih jauh, hal yang perlu diperjelas adalah konsep “integralistik” dan “sekularistik” dan bagaimana konsep “simbiotik” 37 muncul setelahnya. Konsep integralistik pada intinya adalah penyatuan antara agama dan negara, sehingga sesuai dengan prinsip identitas sesungguhnya negara dan agama adalah identik (a = b). Berbeda dengan konsep sekularistik yang harus memisahkan negara dengan agama karena agama dan negara tidak identik (a ≠ b), oleh karena itu konsep sekuler bersifat (a = a) dan (b = b). Asumsikan b adalah agama, di sisi lain, dalam konteks tertentu agama justru dapat menjadi pembebasan dari politik, seperti Musa yang membebaskan Bani Israil dari belenggu politik Firaun, sehingga dapat saja b bermakna negasi/resistensi dari politik a quo (Ͱ ¬a). Rumitnya memahami ini berakibat pada munculnya kesimpulan ketiga yaitu konsep simbiotik. Konsep simbiotik sebenarnya dapat bermakna keduanya, dalam konteks tertentu dapat (a = b) dalam konteks tertentu lainnya (a ≠ b) tergantung penafsir yang menggunakannya dalam waktu tertentu. Pihak yang menolak keberadaan Komite Fatwa Produk Halal pasti akan menyatakan bahwa UU Cipta Kerja telah menggeser pola simbiotik menjadi pola integralistik yang kemungkinan sebenarnya hanya berputar dalam ruang penafsiran saja; 3.49. Bahwa umumnya dasar argumentasi yang digunakan adalah Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 yang menyatakan (halaman 624-625) : “Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara adalah dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, oleh karena dalam hal perkawinan terdapat kepentingan dan tanggungjawab agama dan negara yang saling berkait erat maka melalui kedua putusan di atas Mahkamah telah memberikan landasan kontitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama 38 menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum.” Bahwa dari pandangan Mahkamah tersebut memang terlihat keabsahan (hukum) agama ditentukan oleh agama yang dalam hal ini dinyatakan oleh organisasi keagamaan. Negara hanya “mencatat” penafsiran hukum agama yang diberikan oleh organisasi keagamaan, karena itu ditafsirkan kewenangan negara sebatas bersifat “administratif”. Namun, apakah hal ini mempunyai arti negara dilarang menafsirkan hukum agama? Fakta sesungguhnya adalah banyak produk hukum negara yang sebenarnya secara substansi berkaitan dengan hukum agama tetapi tidak bersumber dari penafsiran organisasi keagamaan (otoritas agama) tertentu, apakah hal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi? Jika dinyatakan bertentangan dengan konstitusi tentu akan sangat problematik; 3.50. Bahwa jika dicermati lebih lanjut pendapat Mahkamah pada halaman 628 Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 yang menyatakan: ”dalam hal ini, peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran yang disepakati oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Terlebih lagi, salah satu sumber hukum dalam pengertian materil adalah ajaran-ajaran agama dan adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat.” Menunjukan sesungguhnya hukum agama itu sendiri termasuk dalam hukum yang hidup di masyarakat (living law). Dengan pengertian tersebut maka tidak ada otoritas tunggal dalam penafsir hukum agama. Hal terlihat di mana Mahkamah mendengarkan berbagai macam masukan dari organisasi keagamaan seperti MUI, DDII, PBNU, PP Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, PHDI, Matakin, dan lain sebagainya. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi di antara satu dengan lainnya, karena itu memang tidak ada kewajiban bagi seseorang yang menikah harus mendapatkan persetujuan dari organisasi keagamaan tertentu terlebih dahulu. Hanya saja dalam konteks ini Mahkamah memutuskan apakah pernikahan berbeda agama diperbolehkan atau tidak merujuk kepada hasil penafsiran organisasi keagamaan yang dimaksud dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut, Putusan MK No. 39 24/PUU-XX/2022 tidak dapat dijadikan dasar bahwa hanya ada satu organisasi keagamaan yang paling otoritatif; 3.51. Bahwa selain itu, Mahkamah juga menyatakan pada halaman 630 Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022: “Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya.” Apakah ini memiliki makna bahwa negara tidak bisa menafsirkan hukum agama karena tidak memiliki kewenangan menyelesaikan perbedaan tafsir antar otoritas agama? Untuk menjawab hal ini kita dapat bayangkan contoh berikut: asumsikan terdapat 2 organisasi keagamaan di suatu yurisdiksi tertentu yaitu organisasi X dan organisasi Y. Dalam hal tertentu Organisasi X memiliki penafsiran yang berbeda dengan Organisasi Y, di satu sisi A sebagai konsumen membutuhkan kepastian penafsiran mana yang benar. Dengan asumsi negara tidak berwenang menyelesaikannya, maka A harus mencari penyelesaian kepada Organisasi X atau Organisasi Y itu sendiri. Padahal permasalahan yang ada berada di organisasi X dan Y tersebut, lalu bagaimana menyelesaikannya? Jika ditafsirkan negara mutlak tidak dapat memasuki wilayah agama maka makna kalimat tersebut sangat tidak masuk akal. Dengan demikian, dapat ditafsirkan Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 sesungguhnya bukan berarti negara tidak berwenang menafsirkan hukum agama. Hanya saja negara memberikan ruang kepada otoritas agama untuk menafsirkan agamanya masing-masing tanpa bermaksud untuk memonopoli tafsir agama itu sendiri. Dengan penafsiran demikian, maka baik Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 maupun Putusan MK No. 100/PUU-XX/2022 dapat diterima oleh kita karena tidak ada monopoli tafsir yang berpotensi disalahgunakan; 3.52. Bahwa jika tidak ada monopoli tafsir atas hukum agama, maka dapat dimungkinkan dalam suatu wilayah dan waktu tertentu terdapat “fatwa a” maupun “fatwa b”. Namun, karena masing – masing adalah sebagai fatwa maka mungkin saja “fatwa a = fatwa b”. Pemohon akan melakukan analogi 40 terhadap konsep yang diperkenalkan Kripke yang mungkin saja dua nama berbeda sesungguhnya menunjuk kepada satu objek yang sama. Misalkan “Hesperus is Phosporus” adalah proposisi yang mungkin meskipun dua nama yang berbeda tetapi sebenarnya menunjuk objek yang sama (Planet Venus) (Saul A. Kripke, 2001 : 103). Karena itu, mungkin saja (a = b), tetapi bukan berarti a menegasikan b dan b menegasikan a, dua nama tetap dengan nama-nya tetapi secara posteriori karena objek yang sama maka keduanya niscaya. Dalam konteks hubungan negara dan agama, seringkali bergesernya makna simbiotik ke integralistik dikarenakan harus berbedanya “otoritas negara” dengan “otoritas agama”. Negara dianggap hanya bertugas sebagai “pencatat” saja atau administratif, sedangkan otoritas agama yang berwenang menentukan hukum. Ketika negara menentukan hukum agama, maka dianggap sudah “offside” atau menjadi negara agama (teokrasi). Logika tersebut berarti harus niscaya (a = a) dan (b = b), sedangkan materi muatan hukum agama kadangkala beririsan dengan hukum negara. Hal ini yang menjadikannya sangat rumit untuk dipahami; 3.53. Bahwa fakta materi muatan hukum agama yang saling beririsan dengan hukum negara dalam kenyataannya terkadang kita sulit untuk membedakannya. Pemohon contohkan terdapat hadist: “laa tabi’ maa laisa ‘indaka”. Dalam kitab-kitab fiqih kemudian dijelaskan “maa laisa ‘indaka” atau sesuatu yang tidak ada padamu dengan mengkaitkan kepada konsep penguasaan/pemilikan. Di sisi lain, dalam bahasa Latin juga dikenal prinsip “nemo dat quod non habet”. Yang menjadi pertanyaan apakah aturan hukum yang diturunkan dari “nemo dat qoud non habet” yang menjadi domain negara, sedangkan aturan hukum yang diturunkan dari “laa tabi’ maa laisa ‘indaka” yang menjadi domain agama? Padahal kedua-nya berkaitan pada objek yang sama yaitu kepemilikan atas benda; 3.54. Bahwa contoh konkrit dapat dilihat pada Fatwa MUI Nomor 110/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang menyatakan penjual yang hendak menjual barangnya dalam kondisi kepemilikan “al-milk al-tam”. Penggunaan istilah tersebut bersifat multitafsir, apakah istilah tersebut harus merujuk kepada kitab fiqih atau kepada hukum negara? Jika dikaitkan dengan 41 kewajiban OJK untuk menuangkan fatwa, bagaimana OJK menuangkannya? Atau apakah memang seharusnya MUI tidak perlu menyatakan nomenklatur al-milk al-tam karena hal tersebut seharusnya menjadi domain negara. Jika demikian apakah berarti MUI telah memasuki domain negara? Mari gunakan contoh lain dengan melakukan analisis terhadap kalimat pertanyaan berikut: “Apakah hotdog halal atau haram?”. Berdasarkan kalimat tersebut kita dapat sepakati bahwa halal dan haram adalah terminologi agama (Islam), namun apakah “hotdog” merupakan terminologi agama? Bagaimana menentukan garis batas dari kalimat pertanyaan tersebut sehingga kita bisa menentukan garis batas yang mana kewenangan negara dengan agama? Andaikan jika kita telah sepakati garis batasnya, maka dapat dikatakan kewenangan MUI untuk menentukan makna “hotdog” telah “mengkooptasi” wilayah yang bukan domain otoritas agama karena term “hotdog” tidak ditemukan dalam kitab-kitab keagamaan yang menjadi rujukan. Dengan memberikan garis batas wilayah “garapan” masing–masing, bukankah justru membatasi ijtihad itu sendiri?; 3.55. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka secara logika, sesungguhnya permasalahan relasi negara dan agama yang berusaha memberikan garis batas secara tegas sesungguhnya hanya berputar dalam vicious circle saja. Oleh karena itu, diperlukan konklusi secara logis untuk keluar dari permasalahan ini agar berhati-hati dalam meniup “pluit” untuk menyatakan offside; 3.56. Bahwa untuk mengurai permasalahan tersebut, Putusan MK No.100/PUU- XX/2022 menjadi sangat penting sebagai proposisi normatif yang menjadi pijakan konstitusional. Oleh karena itu, perlu ditafsirkan menggunakan prinsip-prinsip dalam logika deontik. Pernyataan Mahkamah: “melalui Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 di mana norma a quo memberikan landasan dan legitimasi kepada Pemerintah ketika akan membentuk lembaga lain selain MUI untuk memberi fatwa” makna ini perlu ditafsirkan kembali dengan melihat pada kalimat dalam Penjelasan Pasal 25 UU SBSN yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki 42 kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah” adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah”. 3.57. Bahwa sebelum melanjutkan penting bagi kita untuk memahami logika deontik. Dalam logika deontik kata “atau” di sebuah kalimat preskriptif memiliki makna yang berbeda dengan kalimat deskriptif. Sebagai contoh: “pergilah ke pasar atau mall!”. Bukan suatu kesalahan jika subjek yang diperintah pergi ke pasar dan mall. Berbeda dengan kalimat yang bersifat deskriptif seperti: “siang ini x pergi ke pasar atau mall.” yang mana nilai kebenaran suatu kalimat dengan penghubung “atau” hanya dapat benar salah satunya. Dengan demikian, kata “atau” dalam kalimat preskriptif juga dapat bermakna “dan”. Namun, permasalahan dalam logika deontik adalah ketika kalimat preskriptif dengan alternatif kewajiban yang berbeda tetapi maknanya menegasikan perintah lainnya. Sebagai contoh : “kirimlah surat x atau bakar surat x!”. Pada kalimat perintah tersebut terdapat alternatif kewajiban yang berbeda, tetapi masing-masing menegasikan perintah lainnya. Oleh karena itu, perlu ditafsirkan kata “atau” dalam penjelasan Pasal 25 UU SBSN juncto Putusan MK No. 100/PUU-XX/2022 bermakna apa? Secara implisit Pasal 25 UU SBSN dapat ditafsirkan memberikan perintah yaitu : “patuhi MUI atau selain MUI!”. Secara eksplisit makna Pasal 25 UU SBSN bersifat kontradiktoris atau bahkan bersifat self reference karena memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menunjuk lembaga fatwa, lalu apakah berarti Pasal 25 UU SBSN juncto Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 memberikan ketidakpastian hukum? Perlu kehati- hatian dalam menafsirkan norma tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, kita dapat menggunakan pengujian inferensi menggunakan kaidah operator logika sebagai berikut : asumsikan notasi OB bermakna obligatory, ꓦ bermakna “atau”, ꓥ bermakna “dan”, → bermakna “implikasi”, Ͱ bermakna “tautologi”, (p) dan (q) bermakna “variabel bebas”. Asumsikan p bermakna “mematuhi MUI” dan q bermakna “mematuhi selain MUI”. Asumsikan q Ͱ ¬p, serta p dan q adalah suatu proposisi dengan nilai kebenaran, maka OB(p) dan OB(¬p) menjadi premis yang terberikan. Berdasarkan prinsip – prinsip 43 inferensi dalam logika deontik, maka model inferensi logika yang dapat dilakukan menjadi : i) OB(p) ii) OB(¬p) iii) OB(p) Ʌ OB(¬p) iv) OB(p) Ʌ OB(¬p) → OB(p ꓦ ¬p) v) OB((p ꓦ ¬p) Ʌ ¬p) vi) OB(¬p) Berikut adalah gambaran logis untuk menafsirkan Pasal 25 UU SBSN juncto Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 menggunakan model inferensi tersebut: • p bermakna “mematuhi MUI”; • ¬p bermakna “mematuhi selain MUI”; • Karena secara faktual baik p dan ¬p telah diakui, maka : OB(p) yaitu “suatu kewajiban untuk mematuhi MUI” adalah benar dan OB(¬p) yaitu “suatu kewajiban untuk mematuhi selain MUI” adalah benar; • Karena baik p dan ¬p masing – masing adalah benar, maka adalah benar “mematuhi MUI” (p) atau “mematuhi selain MUI” (¬p); • Dengan prinsip penyatuan dapat dirumuskan Pasal 25 UU SBSN dengan notasi OB(p ꓦ ¬p) yaitu “suatu kewajiban untuk mematuhi MUI atau selain MUI”; • Dari benarnya ¬p, maka dapat dimungkinkan (p ꓦ ¬p) Ʌ ¬p yang dapat dimaknai : “mematuhi MUI atau selain MUI dan ternyata selain MUI”; • Karena baik frasa “mematuhi MUI” atau “mematuhi selain MUI” telah diakui dalam UU dan ditegaskan dalam Putusan MK No.100/PUU- XX/2022, maka OB((p ꓦ ¬p) Ʌ ¬p) yang bermakna : “suatu kewajiban untuk mematuhi MUI atau selain MUI dan ternyata selain MUI” adalah suatu norma yang benar; • Jika ternyata faktanya adalah selain MUI (¬p), maka dapat ditarik kesimpulan OB(¬p) yang bermakna “suatu kewajiban untuk mematuhi selain MUI”; 44 3.58. Bahwa dalam logika deontik suatu kewajiban (obligatory) memiliki hubungan implikatif dengan suatu kebolehan (permissible) serta memiliki hubungan kontradiktoris dengan bukan kewajiban (omissible). Suatu kebolehan mempunyai hubungan kontradiktoris dengan larangan/ ketidakbolehan (impermissible). Jika adalah suatu larangan untuk menunjuk selain MUI, maka suatu kebolehan untuk menunjuk MUI. Jika kebolehan menunjuk MUI, maka adalah mungkin mewajibkan untuk mematuhi MUI. Namun, dalam proposisi normatif ada kemungkinan suatu proposisi bersifat pilihan (optional). Ketika bersifat optional, maka memiliki hubungan kontradiktoris dengan tidak ada pilihan (non optional). Sesuatu tidak ada pilihan jika sesuatu itu adalah suatu kewajiban dan merupakan larangan untuk selain sesuatu tersebut. Jika sesuatu bersifat pilihan, maka sesuatu itu adalah kebolehan, namun bukan merupakan larangan untuk tidak sesuatu; 3.59. Bahwa perlu diketahui secara semantik masuk akal jika dihadapkan pada dua kewajiban yang kontradiktif tidak mungkin melaksanakannya secara sekaligus. Oleh karena itu, logis jika untuk mengatasi permasalahan tersebut dua kewajiban yang bertentangan untuk dijadikan satu. Memenuhi salah satu kewajiban dari kewajiban yang ada adalah hal yang paling mungkin dilakukan. Hal ini menjadi pilihan bagi subjek yang diatur, namun untuk menentukan pilihan yang mana yang paling tepat untuk dilaksanakan tidak cukup dengan pemahaman abstrak formal semata. Untuk mengatasi hal tersebut tetap diperlukan pemahaman kontekstualisasi yang matang; 3.60. Bahwa untuk memudahkan dalam memahami, di dalam hukum Islam sesungguhnya sudah dikenal konsep wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Konsep optional sudah dikenal dengan konsep sunnah, mubah, dan makruh tergantung derajat kewajiban (perintah) dan larangannya. Di sisi lain, ada fleksibilitas dalam memahami suatu ketentuan yang bersifat kewajiban atau larangan. Sesuatu yang dilarang (haram) dapat menjadi boleh ketika terdapat hajat yang lebih utama (menghindari dharar). Sesuatu yang wajib dapat menjadi boleh tidak wajib ketika ada rukhsah. Hal ini diberlakukan tergantung konteks dalam kenyataan; 45 3.61. Bahwa Pasal 25 UU SBSN memberikan sifat wajib yaitu ketika hendak melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti fatwa. Namun, kewajiban tersebut diikuti dengan pilihan (optional) untuk memilih lembaga fatwa, sehingga norma tersebut bersifat membolehkan (permissible). Jika selain MUI yang dimaksud Pasal 25 UU SBSN juncto Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 adalah negara atau setidaknya terdapat kewenangan negara untuk menunjuk / membentuk lembaga fatwa, maka p dan q harus ceteris paribus sebagai lembaga fatwa. Ceteris paribus bermakna dalam kondisi tertentu terdapat kesamaan (identik) terhadap hal-hal tertentu (a ≈ b) atau dapat dimaknai “a is at least as ideal as b”. Bagaimana norma ini diterapkan dalam kenyataan untuk menghindari apapun bisa disimpulkan dari suatu norma yang bersifat kontradiktif? Dalam konteks ini Pemohon memandang perlu adanya post factum untuk menghindari deontic explosion. Cara memahami ini sama seperti memahami konsep dharar dalam hukum Islam yaitu dengan pendekatan kontekstualisasi, karena jika optional yang dimaksud adalah a priori dapat menimbulkan problema lain. Kita dapat contohkan sebagai berikut: Pemerintah hendak menerbitkan sukuk dan dalam pikiran Pemerintah secara a priori sukuk tersebut adalah halal. Namun, karena menurut Pasal 25 UU SBSN Pemerintah wajib meminta fatwa kepada lembaga fatwa maka Pemerintah meminta fatwa kepada MUI, dan ternyata MUI menyatakan sukuk yang hendak diterbitkan tidak halal. Karena klausul Pasal 25 UU SBSN berbunyi “atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah” ditafsirkan bahwa Pemerintah boleh menunjuk lembaga lain selain MUI, maka Pemerintah menunjuk terus lembaga fatwa sampai mendapatkan fatwa halal yang sesuai dengan pikiran a priori Pemerintah yang beranggapan bahwa sukuk tersebut halal. Jika Pasal 25 UU SBSN juncto Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 dimaknai demikian, maka yang terjadi adalah adanya kontradiksi dari substansi fatwa yang ada. Kontradiksi dari norma yang memiliki nilai kebenaran yang sama menimbulkan deontic explosion. Kita selalu mengandaikan bahwa suatu norma yang valid adalah ketika diturunkan dari norma dasar, dan norma dasar bersifat pengandaian 46 (presuposisi). Di lain hal, kita jarang mengandaikan bagaimana jika apa yang kita presuposisi-kan secara a priori ternyata bersifat kontradiktif. Bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan untuk mencegah explosion? Untuk menjawab hal ini maka Pasal 25 UU SBSN juncto Putusan MK No.100/PUU- XX/2022 perlu ditafsirkan secara komprehensif untuk memahami apakah “mematuhi MUI” dan “mematuhi selain MUI” dapat dipahami sebagai norma; 3.62. Bahwa kewenangan Pemerintah menunjuk lembaga lain selain MUI memang dapat paradoksal karena bersifat self reference (Pemerintah yang membutuhkan Pemerintah yang menentukan). Pemohon khawatir jika tafsir paradoksal secara a priori ini yang digunakan. Namun, jika secara a priori MUI dianggap “mutlak” satu – satunya lembaga fatwa yang diakui UU juga akan terjebak dalam kondisi paradoks lainnya. Oleh karena itu, escape clause sebagai bentuk optional seperti dalam penjelasan Pasal 25 UU SBSN juga penting agar tidak terjebak dalam kondisi paradoks lainnya. Faktanya MUI adalah organisasi kemasyarakatan yang serupa dengan ormas lainnya karena juga ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Untuk memahami paradoks MUI perlu memahami teori himpunan yang terdapat prinsip bahwa kita dapat membuat himpunan dalam bentuk apapun dengan anggota apapun. Berdasarkan prinsip tersebut kita dapat membentuk suatu himpunan yang anggotanya seluruh himpunan yang bukan anggotanya sendiri. Kita asumsikan bahwa MUI adalah himpunan yaitu himpunan dari himpunan organisasi masyarakat Islam. Karena predikatnya adalah himpunan dari himpunan, maka dinisbatkan sebagai wakil umat Islam. Ormas Islam itu sendiri sesungguhnya adalah himpunan yang merupakan wakil dari umat Islam yang secara kuantitas sesungguhnya lebih mewakili dari MUI. Dari banyaknya himpunan yang menjadi wakil umat Islam, hanya MUI yang merupakan himpunan yang bukan seperti himpunan lainnya, jadi MUI adalah himpunan seluruh himpunan yang bukan merupakan anggota dari himpunan. MUI menegaskan bahwa dirinya bukan merupakan bagian dari Pemerintahan, melainkan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), dan tidak berbeda dengan ormas lainnya sehingga MUI bukan merupakan suprastruktur ormas. Namun, karena MUI adalah 47 himpunan dari himpunan-himpunan, maka sering ditafsirkan sebagai “wakil umat Islam” paling representatif. Wakil Presiden bahkan menyebutnya dengan imamah institusionaliyah. Apa makna “imamah” yang dimaksud? Apakah karena kedudukannya sebagai “himpunan dari himpunan”? 3.63. Bahwa di dalam anggaran dasar MUI dinyatakan bahwa MUI bukan suprastruktur ormas lainnya. Faktanya, secara yuridis, MUI adalah ormas yang sama dengan ormas lainnya. MUI memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang sama seperti ormas lainnya yaitu melalui musyawarah nasional (munas) yang dihadiri anggotanya. Bayangkan jika anggotanya adalah ormas Islam, maka munas yang dilakukan harus mewakili ormas Islam. Asumsikan ormas lain ternyata tidak menghadiri munas MUI, apakah MUI tetap sebagai wakil umat Islam? Namun, karena hanya MUI yang dinyatakan dalam UU, maka MUI tetap dianggap sebagai wakil umat Islam. Ini adalah norma yang bersifat self reference. MUI hendak dijadikan imamah tetapi tetap menundukan diri sebagai ormas. Mungkin saja terjadi kondisi keterwakilan umat Islam melekat tanpa keterwakilan umat Islam; 3.64. Bahwa Bertrand Russel dalam bukunya “Principia Mathematica” Vol.1 menyatakan : “an analysis of the paradoxes to be avoided shows that they all result from a certain kind of vicious circle. The vicious circle in question arise from supposing that a collection of objects may contain members which can only be defined by means of the collection as a whole” (Bertrand Russel, 1963 : 37) (Bukti P-14). Dalam bukunya “Philosophy Of Logical Atomism” Russel juga menjelaskan bagaimana paradoks himpunan ini terjadi pada bagian the theory of types and symbolism : classes (Bertrand Russel,1972 : 92-108). Paradoks ini sebenarnya serupa dengan paradoks Epimenides dan Orang Kreta, di mana Epimenides mengatakan “semua orang Kreta adalah pembohong”, sedangkan Epimenides sendiri adalah orang Kreta, lalu apakah pernyataan Epimenides benar atau salah? Permasalahan ini terjadi karena pernyataannya sendiri bersifat self reference. Russel mengatasi paradoks ini dengan membedakan kelas tipe dari objeknya, karena itu dikatakan : “if you take the class of all the teaspoons in the world, that is not in itself a teaspoon.”(Bertrand Russel, 1972 : 100). Dalam pengertian ini 48 dapat dikatakan : “the class of all Islamic organization is not an Islamic organization in itself, but rather a collection of individual Islamic organization”. Yang menjadi pertanyaan “collection of individual Islamic organization” dalam pengertiannya sebagai “wakil umat Islam” apakah satu atau plural? Hal ini masih menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab secara pasti; 3.65. Bahwa namun, pembentuk UU nampaknya belum memahami paradoks ini karena seringkali antara batang tubuh dengan penjelasan hanya memberikan pengertian yang berputar. Sebagai contoh Pasal 337 huruf h Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang berusaha memberikan abstraksi (epagoge) terhadap makna MUI dengan menyatakan :“semua istilah "Majelis Ulama Indonesia" yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dalam perundang-undangan di sektor keuangan dibaca sebagai "lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Namun, jika kita melihat kepada penjelasan Pasal 337 huruf h UU P2SK yang menyatakan : “Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah Majelis Ulama Indonesia.” antara batang tubuh dengan penjelasan menjadi circular definition. Seolah – olah pengertian “MUI adalah lembaga fatwa yang berwenang menetapkan prinsip syariah” dan “lembaga fatwa yang berwenang menetapkan prinsip syariah adalah MUI” memiliki makna serupa karena hanya menukar subjek dan predikat. Hal ini dapat dicontohkan “Budi adalah orang baik” dan “orang baik adalah Budi” walaupun secara eksplisit terlihat serupa tetapi sebenarnya mempunyai struktur logika yang jauh berbeda karena antara subjek dan predikat tersebut terdapat dua kelas yang berbeda. Dapat dianalogikan dua term dengan kelas yang berbeda ibarat kata yang bersifat “nakirah” dengan kata yang bersifat “ma’rifat”; 3.66. Bahwa kita bayangkan MUI sebagai dirinya sendiri yaitu sebagai ormas dan penjelasan Pasal 337 huruf h UU P2SK diberlakukan terhadap perundang- undangan lainnya. Jika diterapkan di Pasal 25 UU SBSN dengan memaknai hanya MUI yang berwenang menetapkan fatwa, dan ternyata jika faktanya 49 MUI membubarkan dirinya dengan mekanisme anggaran dasarnya (karena dimungkinkan sebagai ormas), atau ada permasalahan internal MUI yang menyebabkan tidak dapat menetapkan fatwa, atau Pemerintah mencabut SK pendirian MUI itu sendiri (karena dimungkinkan oleh konstitusi), maka Pasal 25 UU SBSN menjadi “denoting to nothing”. Berdasarkan hal ini secara logika terbukti bahwa ketika UU menyatakan secara definitif partikular suatu ormas sebagai organisasi satu-satunya akan menimbulkan permasalahan serius. Karena itu, seharusnya pengertian dalam teori perundang-undangan memang tidak diperkenankan menempatkan satu ormas tertentu dalam level UU; 3.67. Bahwa menempatkan MUI sebagai satu-satunya ormas yang memiliki legitimasi sebagai otoritas agama di UU bukan berarti tidak ada masalah. Pasal 26 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”) menggunakan konsep prinsip syariah difatwakan MUI kemudian dituangkan BI/OJK. Pada tahun 2017, MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang menyatakan bahwa penjual memiliki benda yang hendak dijual dalam kondisi al-milk al-tam. Dalam ilmu fiqih, dikenal konsep kepemilikan yaitu al-milk al-tam dengan al-milk an-naqish. al-milk al-tam yaitu kepemilikan benda secara sempurna yaitu baik terhadap benda-nya maupun manfaat-nya, sedangkan al-milk an-naqish dapat salah satunya baik manfaat-nya saja atau benda-nya saja. Konsep al-milk an-naqish ini memungkinkan adanya hak manfaat yaitu suatu hak meskipun seseorang tidak memiliki benda-nya. Dengan adanya Fatwa MUI Nomor 110/DSN- MUI/IX/2017 kemudian tafsir keabsahan transaksi jual beli dalam perbankan syariah menjadi problematik. Di sisi lain, OJK harus menuangkan fatwa MUI, di mana makna “dituangkan” ditafsirkan menuangkan secara “bulat-bulat”. Bagaimana OJK menuangkan al-milk al-tam sedangkan praktiknya berbeda? Dilema OJK terlihat di keterangan yang diberikan OJK dalam Putusan MK No.65/PUU-XIX/2021 yang memberikan keterangan berbeda terkait keabsahan transaksi di perbankan syariah dengan POJK yang dibuatnya sendiri. Beruntungnya permasalahan ini tidak berlarut – larut 50 karena DPR (Pembentuk UU) akhirnya mengakui konsep “Hak Manfaat” dalam transaksi perbankan syariah dengan merevisi UU Perbankan Syariah melalui Pasal 15 UU P2SK yang menambahkan norma Pasal 2A pada UU Perbankan Syariah. Tidak hanya disitu, Pembentuk UU ternyata juga merevisi Pasal 26 UU Perbankan Syariah sehingga tidak ada lagi konsep fatwa MUI dituangkan oleh OJK, sehingga bunyi Pasal 26 UU Perbankan Syariah menjadi: (1) “Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21A dan/atau produk dan jasa syariah wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (3) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh otoritas terkait dengan membentuk peraturan untuk mengatur kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan oleh otoritas terkait dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (5) Dalam rangka penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), otoritas terkait dapat membentuk komite perbankan syariah, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan masing-masing otoritas.” 3.68. Bahwa selain itu UU P2SK juga mengatur bagaimana jika ternyata dibutuhkan suatu produk syariah tetapi belum / tidak ada fatwa yang mengaturnya dalam perubahan UU Perasuransian yaitu Pasal 52 UU P2SK yang menambahkan norma Pasal 3A ayat (4) dalam UU Perasuransian yang menyatakan: “Dalam hal lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah belum memberikan fatwa atau tidak ada fatwa atas suatu aktivitas atau produk asuransi syariah, otoritas terkait wajib berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan dapat mengikuti rekomendasi 51 lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Bayangkan jika norma penjelasan Pasal 337 huruf h UU P2SK dimaknai secara letterlijk, maka ketika diterapkan dalam Pasal 3A UU Perasuransian masalah hanya berputar – putar disitu saja (vicious circle fallacy) (pengertian ini lihat dalam Bertrand Russel, 1963 : 37). Karena, logikanya jika lembaga fatwa belum memberikan fatwa maka solusinya adalah memberikan fatwa. Jika lembaga fatwa yang dimaksud adalah satu lembaga fatwa dan permasalahannya ada di lembaga fatwa tersebut, maka solusi dari Pasal 3A UU Perasuransian hanya berputar-putar saja dalam masalah itu sendiri. Karena itu, maksud Pasal 337 huruf h UU P2SK dengan melakukan epagoge sesungguhnya sudah benar, hanya saja ketika merumuskan norma penjelasan seharusnya menggunakan kata “seperti” bukan “adalah”. Jika menggunakan kata “seperti”, maka makna Pasal 337 huruf h UU P2SK menjadi tautologis dengan UU SBSN, UU Perbankan Syariah, UU Perasuransian, dan perundang-undangan lainnya. Kata tersebut juga bukan berarti menegasikan peran MUI dalam kenyataan; 3.69. Bahwa Pasal 3A UU Perasuransian menjadi contoh bagaimana makna Pasal 25 UU SBSN diterapkan. Dalam konteks inilah “pengujian posteriori” yang Pemohon maksud, yaitu ketika belum ada / tidak adanya fatwa yang padahal diperlukan fatwa secara cepat. Pengujian posteriori berfungsi sebagai escape clause jika terjadi kondisi MUI tidak dapat menjalankan fungsinya dalam menetapkan fatwa, maka Pemerintah dapat menunjuk lembaga lain termasuk membentuk lembaga fatwa jika dan hanya jika terdapat kondisi faktual yang tidak memungkinkannya MUI menetapkan fatwa. Inilah tafsir paling logis dari Pasal 25 UU SBSN juncto Putusan MK No. 100/PUU-XX/2022 untuk mengurangi probabilitas kontradiksi antar substansi fatwa; 3.70. Bahwa konsep tersebut serupa dengan konsep yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja khususnya mengenai pembentukan Komite Fatwa Produk Halal. UU Cipta Kerja menggunakan rumus Komite Fatwa Produk Halal mempunyai kewenangan jika dan hanya jika MUI tidak melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang diberikan, sehingga kewenangan MUI 52 menjadi omissible dan digantikan dengan selain MUI (Komite Fatwa Produk Halal). Dengan demikian, adanya Komite Fatwa Produk Halal tidak bermakna menghilangkan / menegasikan MUI, tetapi justru melindungi kepastian hukum pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal; 3.71. Bahwa hukum agama sendiri sesungguhnya tidak memberikan ketegasan apakah hukum agama harus ditegakkan hanya oleh negara atau non negara. Adalah suatu keanehan jika atas dasar agama menyatakan bahwa hukum agama hanya dapat ditegakkan oleh non negara. Selain itu, tidak ada konsensus bernegara yang menyatakan secara eksplisit bahwa negara sama sekali tidak dapat menetapkan hukum agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti menetapkan hari raya keagamaan. Apakah ada yang mempermasalahkan jika Pemerintah menetapkan pada hari tertentu? Apakah negara harus tunduk pada ormas tertentu? Sepanjang negara tidak melarang pihak lain untuk merayakan pada hari raya yang berbeda, maka disitulah letak fluid-nya relasi negara dan agama di Indonesia. Menafsirkan makna simbiotik perlu pemaknaan yang komprehensif melalui pengujian logika yang valid. Tanpa hal tersebut kita dapat terjebak dalam vicious circle; 3.72. Bahwa atas dasar argumentasi di atas, jika Komite Fatwa Produk Halal adalah lembaga fatwa selain MUI dan proposisi “kewajiban mematuhi selain MUI” atau notasi OB(¬p) adalah norma yang konstitusional, maka pembentukan Komite Fatwa Produk Halal telah memiliki landasan logika yang valid dan konstitusional. Hal ini merupakan pemahaman relasi negara dan agama yang fluid, sehingga dapat dikatakan UU P2SK dan UU Cipta Kerja telah nyata menggeser arah politik hukum relasi negara dan agama menjadi lebih fluid. Namun, hal tersebut bukan berarti tanpa masalah. Terdapat permasalahan yang harus dapat dijawab yaitu bagaimana mengatasi permasalahan terhadap objek yang serupa terdapat kondisi halal dan haram yang berbeda sebagaimana yang diilustrasikan dalam dalil 3.38 dan 3.39? Untuk menjawab hal ini Pemohon akan melakukan pendalaman terhadap makna “pengujian posteriori” melalui lembaga kekuasaan kehakiman (yudikatif); 53 3.73. Bahwa untuk melanjutkan kita harus sepakat terlebih dahulu dengan adanya Putusan MK No. 100/PUU-XX/2022 secara konstitusional relasi negara dan agama menjadi lebih fluid, sehingga tidak perlu lagi memperdebatkan wilayah otoritas negara atau otoritas agama. Namun, fokus selanjutnya adalah ketika wilayah agama diselenggarakan oleh otoritas negara maka memiliki implikasi kecenderungan terhadap upaya hukum yang tersedia melalui PTUN (jika dalam konteks halal/haram yang bersifat konkrit individual). Pertanyaannya, apakah hal itu tepat? Namun, jika tetap diselenggarakan oleh otoritas agama, maka saluran upaya hukum apa yang tersedia? Atau jika otoritas agama dan otoritas negara keduanya tetap diakui, maka saluran upaya hukum apa yang paling tepat bagi masyarakat? Ini yang sesungguhnya harus dijawab; 3.74. Bahwa ruang pengadilan ini yang menjadi tafsir pengujian posteriori dalam konteks fatwa halal. Asumsikan secara a priori lembaga fatwa X menganggap bahwa “dog” dalam “hotdog” adalah “anjing”, sedangkan lembaga fatwa Y menganggap “dog” adalah “sosis”. Maka, terhadap nama yang sama terdapat pemaknaan yang berbeda. Jika fatwa adalah final karena bersifat a priori yang berasal dari hukum Tuhan, maka kontradiksi makna “dog” adalah niscaya. Kripke memperkenalkan konsep causal theory of reference. Pada prinsipnya terhadap satu objek yang diberikan nama tertentu, nama tersebut diakui secara link to link oleh masyarakat sehingga nama tersebut diakui sebagai tanda terhadap objek yang dinamai (Saul A Kripke, 2001 : 91). Tetapi, sesungguhnya nama tersebut tidak mutlak karena dapat saja berubah maknanya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menentukan bahwa makna suatu nama berubah? Apakah MUI bisa menetapkan dalam t waktu tertentu bahwa makna bir telah berubah? Atau kapan tepatnya “bak” dalam bakpao berubah makna dari “babi”, pada t kapan? Jika hanya dalam pengandaian a priori kita pasti akan sulit menemukannya. Oleh karena itu, kapan Pemohon harus menunggu sampai suatu makna kata berubah? Kapan MUI tepatnya sampai menerima permohonan Pemohon? Jika hal tersebut hanya pengandaian subjektif MUI, 54 bagaimana Pemohon mendapatkan kepastian hukum? Berdasarkan landasan berfikir ini, Pengadilan adalah tempat pengujian posteriori yaitu menguji apakah secara post factum terdapat pergeseran makna “dog” dalam kenyataan. Dalam sifat yang kontentius bukti-bukti sejarah dapat dipersaksikan, ahli-ahli bahasa dapat dihadirkan, data-data dapat disajikan dan masyarakat luas dapat mengetahui karena bersifat terbuka untuk umum, dan mungkin saja ternyata “dog is sausage” adalah benar; 3.75. Bahwa adalah benar jika urusan halal/ haram adalah urusan agama. Namun, jika dicermati lebih lanjut dalam kitab-kitab keagamaan apakah ada suatu kewenangan yang diberikan kepada otoritas agama untuk menentukan manakah proposisi yang benar antara “dog is dog” atau “dog is sausage”? perlu diketahui bahwa benda tidak berkata tentang dirinya sendiri, kita yang berkata tentang benda tersebut. Namun, perkataan kita terhadap benda yang membeda-bedakan hal tersebut menyebabkan kita sendiri yang kesulitan menggapai hakikatnya. Memang Tuhan mengajari Adam seluruh nama-nama benda, namun apakah kita mengetahui secara pasti apa yang diajarkannya? Atau kita sebenarnya hanya berdebat dalam kabut kata yang tidak pasti dan saling mengklaim siapa yang paling berwenang menetapkan kata. Namun, jika faktanya saat ini kita di dunia, bukankah sebuah kehendak Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan karenanya-lah menjadi terdapat berbagai macam bahasa. Lalu, mengapa harus hanya ada satu otoritas yang menentukan satu tafsir atas bahasa yang pendapatnya bersifat final?; 3.76. Bahwa dari pendapat yang menyatakan bahwa ketika negara memasuki wilayah agama, maka dianggap telah keluar dari konsensus bernegara, dapat dipertanyakan konsensus bernegara mana yang menjadikan negara tidak dapat mengatur/menentukan urusan agama? Tidak dapat dipungkiri perdebatan siapa yang paling otoritatif dalam menafsirkan hukum agama adalah permasalahan yang sangat rumit. Karena sifat agama yang khusus, maka seringkali otoritas agama dianggap wilayah yang tidak mungkin disentuh negara. Terlepas dari apapun dasarnya, yang Pemohon ketahui adalah belum ada mekanisme hukum yang tersedia untuk menguji 55 produk hukum otoritas agama sehingga hal ini juga tidak sesuai dengan konteks negara hukum yang demokratis. Apalagi konteks UU JPH sudah mewajibkan secara hukum kepada masyarakat, maka adalah tidak logis jika peran negara dibatasi; 3.77. Bahwa perlu diketahui bahwa ‘ulama adalah pewaris nabi. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah mewarisi kewenangan otoritatif yang sama seperti nabi? Nabi adalah mufti sekaligus pemimpin dalam pengertian politik. ‘Ulama sesuai dengan masdar-nya, maka yang diwarisi adalah pengetahuannya, sehingga tidak serta-merta mewarisi otoritas yang sama. Jika dicermati lebih lanjut justru ayat Al-Quran memerintahkan bermusyawarah dan taat kepada ‘ulil amri. Dari penafsiran ‘ulil amri ini yang memungkinkan adanya cabang kekuasaan seperti kekuasaan kehakiman (qadhi). Dari penafsiran musyawarah kemudian memungkinkan adanya demokrasi. Dua makna ini kemudian yang memungkinkan adanya hak bagi warga negara untuk mendapatkan due process of law dalam ruang publik yang terbuka. Bahwa konsep ini tidak menegasikan peran ‘ulama, tetapi tidak juga memutlakan peran ‘ulama. Kita dapat belajar dari kisah Imam Abu Hanifah yang menolak jabatan qadhi, sehingga keilmuan Imam Abu Hanifah tetap sebagai pendapat yang bersifat terbuka, karena dengan kapasitasnya ketika menjadi qadhi tentu akan sangat berdampak kepada perkembangan hukum Islam. Dari kisah tersebut kita dapat pelajari bahwa sesungguhnya ‘ulama memiliki kewenangan otoritatif berdasarkan keilmuannya untuk memberikan pendapat, tetapi tidak serta – merta memiliki kewenangan otoritatif untuk memutus suatu sengketa atau perkara. Karena itu, jika ada sengketa tetap harus dapat dibawa kepada qadhi. Dalam konteks UU JPH ternyata ‘ulama tidak hanya memberikan pendapat, tetapi termasuk memutuskan suatu peristiwa/ perkara konkrit yang memiliki akibat hukum tertentu. Sesungguhnya dengan adanya UU JPH ‘ulama telah memiliki kedudukan yang berbeda karena sudah menjadi penentu peristiwa hukum tertentu. Jika kedudukan fatwa tersebut bersifat mutlak/ absolut tanpa adanya ruang pengujian melalui qadhi, maka bagi Pemohon ada sesuatu hal yang bermasalah. Hal yang 56 berbeda jika sertifikat halal hanya bersifat sukarela (voluntary) seperti sebelum dilaksanakannya UU JPH. Konsekuensi ketika negara mengatur kewajiban sertifikat halal (mandatory), maka ikut sertanya negara dalam menentukan bukanlah suatu yang dilarang. Jika memang aspek penentu akan diserahkan kepada ‘ulama, maka sepatutnya politik hukum produk halal dikembalikan kepada sebelum berlakunya UU JPH. Jika sudah diwajibkan oleh UU dan ketika negara mengambil peran justru dinyatakan offside, maka secara a contrario jika telah diwajibkan negara melalui UU tetapi kewenangan ‘ulama bersifat mutlak dan tidak bisa diuji bukankah hal tersebut juga offside?; 3.78. Bahwa oleh karena itu, hubungan ‘ulama dan qadhi harus dimaknai bersifat resiprokal. Qadhi menjadikan pendapat ‘ulama sebagai salah satu sumber hukum dan ‘ulama bersedia jika pendapatnya diuji melalui qadhi (dalam pengertian ini Pemohon memahami makna simbiotik). Perlu diperhatikan ‘ulama yang dimaksud adalah ‘ulama dalam pengertian lembaga bukan dalam pengertian orang. Mungkin saja seseorang merupakan ‘ulama tetapi menjadi pejabat dalam institusi negara. Hal tersebut bukan suatu yang Pemohon permasalahkan dan bukan sesuatu yang patut dipermasalahkan. Ini adalah kondisi yang fluid. Berdasarkan hal tersebut, maka negara mengambil peran dalam urusan agama bukan suatu yang bertentangan dengan konstitusi dan hal ini telah ditegaskan dalam Putusan MK No.100/PUU-XX/2022; 3.79. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara konseptual UU Cipta Kerja yang membentuk Komite Fatwa Produk Halal telah memiliki landasan konstitusional. Hanya saja UU Cipta Kerja pengaturannya bersifat kurang karena belum mengatur jika muncul sengketa halal akibat dari adanya lembaga baru tersebut. Pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya adalah jika terdapat sengketa halal, maka masyarakat dapat mengajukan upaya hukum melalui apa? Desain dalam UU JPH menempatkan BPJPH sebagai lembaga yang memiliki fungsi regulatif dan administratif. Untuk mengurangi potensi sengketa, dengan fungsi regulatifnya, bisa saja BPJPH merubah kebijakan standart halal dengan hanya memperhatikan aspek 57 bahan dan proses saja tanpa perlu melihat aspek nama. Namun, hal tersebut bukan solusi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya; 3.80. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bisakah BPJPH diberikan kewenangan ajudikatif atau selayaknya lembaga banding? Kita ilustrasikan : ketika lembaga fatwa menyatakan suatu produk tertentu tidak halal, apakah BPJPH mempunyai kewenangan untuk menjadikannya halal atau sebaliknya? Dengan fungsi administratifnya, tidak ada desain bagi BPJPH untuk melakukan tindakan korektif atas fatwa halal. Hal ini dikarenakan desain kerangka logika berfikir UU JPH menggunakan kaidah biimplikasi (↔). Logika ini dalam bahasa sehari-hari disebut “jika dan hanya jika” yaitu syarat yang saling mengkondisikan (biconditional clause). BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan halal, dan BPJPH dapat menerbitkan surat keterangan tidak halal jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan tidak halal. Hal ini berdasarkan kepada Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (4) dalam UU JPH yang menyatakan : “Berdasarkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.” Kemudian aturan pelaksana dari Pasal 34 ayat (2) UU JPH yaitu Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyatakan : “Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan produk, BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal dalam jangka waktu 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan ketidakhalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.” Jika BPJPH dijadikan lembaga banding yang bersifat ajudikatif, maka bangunan konstruksi logika sistem jaminan produk halal tersebut akan berubah total karena sifat ajudikatif dapat menegasikan putusan lembaga fatwa; 3.81. Bahwa andaipun BPJPH dijadikan sebagai “lembaga penengah”, maka kedudukan BPJPH sebatas sebagai banding administratif atau alternatif 58 penyelesaian sengketa (APS). Dan konteks yang diberikan-pun sebatas pada konteks administrasi dan tidak memberikan putusan terkait penetapan hukum Islamnya. Andaipun terdapat kewenangan APS, maka tetap tidak menutup pintu upaya hukum melalui kekuasaan kehakiman. Hal ini sama seperti OJK yang berfungsi sebagai regulator dan administratif, namun juga mempunyai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk melindungi konsumen, tetapi bukan berarti OJK dapat memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas suatu sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka memberikan kewenangan ajudikatif kepada BPJPH adalah suatu yang tidak mungkin; 3.82. Bahwa bagi Pemohon adalah lebih tepat jika lembaga upaya hukum yang bersifat ajudikatif diserahkan kepada lembaga kekuasaan kehakiman (qadhi). Hal ini dikarenakan lembaga kekuasaan kehakiman dapat bersifat kontentius dan terbuka untuk umum, sehingga terdapat due process of law yang memberikan kepastian hukum. Jika tanpa melalui proses yang terbuka untuk umum, maka kondisi seperti: “ada suatu masa dimana ‘ulama menghalalkan babi” seperti di atas mungkin saja terjadi. Berbeda jika diberikan upaya hukum bagi masyarakat untuk mengujinya melalui pengadilan. Sebagaimana diilustrasikan : asumsikan jika standart halal juga termasuk kepada nama produk. Pedagang hotdog ternyata tidak bisa mendapatkan sertifikat halal karena ada kata “dog”. Jika diberikan ruang upaya hukum melalui due process of law yang terbuka di pengadilan, maka baik pemohon atau lembaga fatwa diberikan kesempatan untuk memberikan argumentasi termasuk mengajukan ahli – ahli bahasa untuk menjelaskan makna “hotdog”. Proses di pengadilan akan menjadi bukti sejarah dan terekam dengan jelas karena melalui proses yang terbuka. Hingga akhirnya peneliti sejarah dapat menyimpulkan : “ada suatu masa di mana kata dog berubah makna menjadi sosis”. Proses pengadilan sangat penting untuk menghindari fitnah sejarah. Dengan ilustrasi tersebut bukankah dengan adanya proses pengadilan ‘ulama menjadi terlindungi dari fitnah sejarah? Inilah kondisi paling fair yang mungkin untuk diwujudkan; 59 3.83. Bahwa pengadilan yang terbuka sangat penting untuk merekam sejarah. Tradisi agama Abrahamik sangat familiar dengan sistem kontentius yang terbuka. Kisah Ibrahim dan Musa melewati proses due process yang terbuka ketika adanya perdebatan dengan penguasa. Bahkan dalam satu kitab yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secara eksplisit menggunakan istilah Mahkamah Agama. Jika dicermati lebih lanjut tidak ada penegasian terhadap keberadaan Mahkamah Agama, tetapi dapat ditemukan pernyataan adanya suatu perkara yang harus dihadapkan kepada Mahkamah Agama. Oleh karena itu, maka sesuai kaidah logika adanya pengadilan agama sesungguhnya adalah hal yang bersifat permissible. Kebenaran hanya bisa didapatkan di dalam situasi yang terbuka untuk umum. Melihat kepada kisah Ibrahim dan Musa bukankah karena yang terbuka untuk umum kita semua mengetahui jalan yang lurus? Bahkan dalam tradisi filsafat-pun, tragedi Sokrates menjadi tonggak baru dalam sejarah filsafat, dan karenanya lah filsafat dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, menggeser tradisi hukum dengan memberikan ruang yang lebih besar kepada kekuasaan kehakiman seharusnya bukan suatu yang perlu dihindari; 3.84. Bahwa pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya adalah melalui pengadilan apa? Jika melihat kepada Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33B dalam UU JPH menyatakan : “Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pejabat Komite Fatwa Produk Halal dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara karena dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi 60 tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Maka keputusan Fatwa Halal yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal sesungguhnya telah memenuhi unsur sebagai Keputusan TUN. 3.85. Bahwa dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal tersebut sesungguhnya langkah upaya hukum melalui pengadilan terhadap Fatwa Halal telah tersedia. Namun, pertanyaan konstitusional yang perlu dijawab selanjutnya adalah: 1) Jika dalam kondisi yang sama negara tetap mengakui fatwa dari lembaga non-pemerintah, apakah fatwa halal MUI memiliki kedudukan yang sama? 2) Apakah tepat jika fatwa halal diajukan upaya hukum melalui PTUN? 3) Bentuk upaya hukum apa yang tepat? Bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, maka secara logika dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah yang memiliki kedudukan yang sama adalah tidak logis jika Fatwa Halal yang ditetapkan Komite Fatwa dapat diajukan ke PTUN sedangkan Fatwa MUI tidak dapat diajukan ke PTUN. Sesungguhnya dengan merujuk kepada Pasal 48 angka 5 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 10 UU JPH yang menyatakan: “(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.” 61 Maka, dapat dikatakan dasar kewenangan MUI atau lembaga fatwa lainnya adalah karena adanya kerja sama dengan BPJPH. Tanpa adanya kerja sama maka tidak akan ada kewenangan lembaga fatwa tersebut, sehingga sesungguhnya MUI mendapatkan pelimpahan kewenangan dari BPJPH yang merupakan organ Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, konsekuensi logisnya adalah sesungguhnya produk hukum yang dikeluarkan memiliki kedudukan yang sama dengan Fatwa Halal yang ditetapkan oleh Komite Fatwa Produk Halal; 3.86. Bahwa meski demikian, jika merujuk kepada Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka akan menjadi perdebatan apakah yang menjadi objek TUN adalah “Surat Keterangan Tidak Halal” yang dikeluarkan BPJPH atau Fatwa Halal yang ditetapkan MUI? BPJPH dapat menetapkan sertifikat halal jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan halal, dan BPJPH dapat menetapkan surat keterangan tidak halal produk jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan tidak halal. Tidak tepat jika tindakan/keputusan BPJPH yang mengembalikan kepada pemohon sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU JPH yang dijadikan objek permasalahan, karena alasan pengembalian permohonan tersebut ditentukan oleh fatwa halal itu sendiri. Akan menjadi “obscure” jika Surat Keterangan Tidak Halal menjadi objek gugatan/sengketa ketika tidak ada kewenangan BPJPH untuk merumuskan alasan bagi penolakannya. Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya yang menjadi objek penentu dan dapat menjadi objek permasalahan hukum adalah fatwa halal bukan produk akhir BPJPH. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan fatwa harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas. Kejelasan tersebut salah satunya dengan menempatkan kedudukan yang sama antara fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas negara maupun fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas agama serta memberikan lembaga penyelesaian sengketa yang sama; 3.87. Bahwa pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah apakah tepat jika Fatwa Halal dapat diajukan upaya hukum melalui PTUN? Apakah hakim 62 PTUN memiliki kompetensi untuk menyatakan kehalalan suatu produk yang notabene-nya adalah berdasarkan hukum Islam? Tentu akan menjadi permasalahan baru ketika sesuatu yang bersumber dari hukum agama harus diputus oleh hakim yang tidak memahami hukum agama. Hal ini justru akan menciptakan ketidakpastian hukum karena akan terdapat ketidaksepahaman antar hakim mengenai dasar hukum yang digunakan; 3.88. Bahwa dengan adanya Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja yang secara khusus memuat penambahan norma Pasal 33B UU JPH, maka konsekuensi logisnya terhadap Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) dalam UU JPH yang mengatur mengenai kewenangan Komite Fatwa Produk Halal untuk menetapkan kehalalan produk menjadi bersifat KTUN. Kondisi ini dapat menjadi bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena sifat yang berbeda dari hukum agama. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus dalam rangka penegakkan hukum agama. Pengadilan Agama adalah salah satu wujud pelaksanaan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 untuk menjamin bagi umat Islam agar dapat menegakkan hukum agamanya. Perkara halal/ haram adalah perkara hukum agama karena itu maka adalah wajar jika masyarakat mengharapkan kepastian hukum yang bersumber dari keyakinan agamanya; 3.89. Bahwa perlu diketahui secara sejarah sesungguhnya inisiatif pembentukan pengadilan agama telah ada sejak zaman Pemerintahan kolonial Belanda dengan nama priestraad. Pemerintah kolonial Belanda mengetahui dengan mengakui pluralisme hukum, maka konsekuensinya harus menyediakan lembaga peradilan sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pasal 29 UUD 1945 pada saat itu belum ada, maka adalah suatu keanehan jika Pemerintah kolonial Belanda saja sampai membentuk priestraad untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam, tetapi Pemerintah Republik 63 Indonesia tidak mau hanya sekedar untuk menambahkan kewenangan Pengadilan Agama tanpa perlu membentuk lembaga baru; 3.90. Bahwa sesungguhnya Indonesia juga telah memiliki payung hukum untuk menambahkan kewenangan pengadilan agama untuk memutus sengketa halal. Hal ini didasarkan kepada Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana dinyatakan : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. … i. Ekonomi syariah;” Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, di mana Pasal 1 angka 4 Perma tersebut memberikan penjelasan yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah yaitu: “Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.”; hanya saja jika melihat ketentuan Perma di atas, perkara sengketa halal belum masuk kategori sebagai perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Padahal jika melihat kepada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 industri halal justru adalah bagian dari ekonomi syariah bahkan merupakan penopang dari industri 64 ekonomi syariah. Dengan demikian, seharusnya sengketa mengenai industri halal juga dimasukan sebagai perkara ekonomi syariah. Selanjutnya, frasa “antara orang-orang yang beragama Islam” juga perlu ditafsirkan kembali karena pemohon sertifikat halal tidak harus orang beragama Islam. Kita ketahui sendiri pihak yang menggunakan ekonomi syariah tidak harus orang beragama Islam, maka frasa tersebut tidak relevan jika ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan pengadilan agama; 3.91. Bahwa penegasan kewenangan pengadilan agama ini sesungguhnya juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjadi landmark decision sebagai tonggak penegasan kewenangan pengadilan agama di bidang ekonomi syariah. Dinyatakan dalam Putusan tersebut “Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh Pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud”; 3.92. Bahwa dapat dikatakan sesungguhnya adanya Perma No. 14/2016 secara tersirat juga akibat dari adanya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Jika dalam sistem JPH ternyata menyimpan potensi sengketa, maka penegasan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa halal adalah mungkin sebagaimana seperti pada Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Perbedaan antara Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 dengan perkara ini adalah pada perkara perbankan syariah dilema yang terjadi adalah kebebasan terhadap choice of forum dengan kewenangan absolut pengadilan agama, tetapi dalam perkara ini dilema yang terjadi adalah akibat dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal yang menjadi wilayah kewenangan 65 PTUN dengan wilayah hukum agama yang merupakan kewenangan pengadilan agama; 3.93. Bahwa meskipun dapat dipahami bahwa dengan adanya pembedaan pengadilan bukan berarti hakim PTUN tidak bisa memutus dengan berdasar kepada hukum Islam, karena hakim dapat saja bersifat aktif menggali hukum yang hidup. Namun, Pemohon khawatir jika beban pembuktian kemudian harus dibebankan kepada Pemohon untuk menghadirkan ahli hukum Islam. Sedangkan, jika hakim yang dimaksud adalah hakim Pengadilan Agama, maka secara umum pengetahuan hukum Islam sudah inheren dengan hakim tersebut. Hal ini mengurangi beban pembuktian kepada Pemohon yang sudah seharusnya telah diketahui oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, Pemohon berasumsi memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal akan lebih mudah dan logis daripada memperluas kewenangan PTUN. Hal ini juga sesuai dengan asas peradilan cepat dan mudah dikarenakan hakim Pengadilan Agama memang lebih terbiasa dengan hukum Islam maupun kitab fiqih. Jika harus tetap diserahkan kepada PTUN, maka PTUN harus mempersiapkan SDM hakim-hakim yang menguasai hukum Islam dalam jumlah yang besar untuk memenuhi asas tersebut; 3.94. Bahwa pertanyaan selanjutnya jika telah ditetapkan pengadilan yang berwenang, lalu bentuk upaya hukum apa yang tepat? Pemohon mencoba membuat pengertian upaya hukum adalah prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa/pelanggaran bagi seseorang untuk mendapatkan hak-nya. Ini adalah pengertian upaya hukum dalam pengertian luas. Pengertian ini mencakup upaya administrasi, upaya keberatan, upaya hukum di tingkat pengadilan yang lebih tinggi seperti banding dan kasasi, termasuk upaya hukum luar biasa. Upaya hukum dalam pengertian sempit adalah upaya hukum sebagaimana dinyatakan dalam hukum acara yang berlaku seperti hukum acara perdata (H.I.R.) maupun hukum acara pidana (KUHAP) dalam 66 lingkup kekuasaan pengadilan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali; 3.95. Bahwa dalam permohonan ini pengertian upaya hukum yang dimaksud adalah pengertian dalam artian luas. Sepanjang terdapat prosedur yang diberikan oleh perundang-undangan bagi seseorang untuk "memperjuangkan" hak-nya, maka hal tersebut adalah bentuk upaya hukum. Terlepas dari bentuk maupun nomenklatur yang akan digunakan baik itu gugatan, keberatan, banding, atau apapun, menurut Pemohon setidaknya harus ada upaya yang diberikan oleh hukum atas ketidaksetujuan terhadap fatwa yang menyatakan produk seseorang tidak halal. Selama ini fatwa tidak memiliki bentuk hukum yang jelas padahal memiliki akibat hukum tertentu. Oleh karena itu, diterapkan "piercing the fatwa veil" adalah hal yang wajar. Andaipun jika diharuskan untuk mencari bentuk prosedur yang paling tepat, maka Pemohon berpendapat bentuk yang tepat adalah upaya hukum keberatan sebagaimana dalam proses gugatan sederhana. Hal ini mengingat asas peradilan cepat dan sederhana serta asas proses kemudahan sertifikasi halal maka putusan pengadilan tingkat pertama sudah cukup untuk menjadi putusan yang final dan mengikat. Selain itu, mengingat dalam pengujian posteriori sengketa halal sesungguhnya hal yang penting adalah proses judex factie, maka pengadilan tingkat pertama dianggap sudah cukup. Namun demikian, mungkin saja dalam kasus tertentu dibuka peluang upaya hukum luar biasa untuk menjaga putusan dengan preseden yang baik; 3.96. Bahwa di lain hal, mengingat pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka baik dari segi bentuk, nomenklatur, hingga prosedur beracara sebaiknya ditentukan oleh pembentuk peraturan perundang- undangan bukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi cukup melihat bahwa ada potensi sengketa dalam kebijakan mandatory halal yang belum diakomodasi oleh UU. Mengingat kebijakan UU Cipta Kerja membentuk Komite Fatwa Produk Halal, maka jelas keputusan yang dibuatnya menjadi KTUN yang merupakan objek PTUN. Bagi Pemohon hal ini justru dapat menciptakan permasalahan lainnya terlebih perkara halal 67 / haram tidak hanya bersifat administratif. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam petitum yang dimintakan Pemohon bersifat inkonstitusional bersyarat yaitu membatasi lingkup penafsiran terhadap objek pasal yang diuji agar tidak menimbulkan penafsiran bahwa fatwa dari Komite Fatwa Produk Halal atau MUI adalah KTUN yang merupakan wilayah kewenangan PTUN, karena materi muatan fatwa berkaitan dengan hukum Islam yang seharusnya lebih tepat menjadi wilayah kewenangan pengadilan agama sesuai Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 3.97. Bahwa secara konstruksi logika, permohonan ini sesungguhnya memiliki kemiripan dengan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 meskipun memiliki konteks yang berbeda. Perkara ini menghadapi dilema yang sama, hanya saja karena berbasis kepada KTUN maka menjadi dilema apakah ini permasalahan administratif atau permasalahan hukum Islam. Oleh karena adanya konstruksi logika yang sama, maka jika diputuskan hal yang serupa, Mahkamah Konstitusi masih dalam batas konstitusional yang wajar; 3.98. Bahwa hal ini juga bukan menambah sama sekali kewenangan Pengadilan Agama dari ketiadaan, karena telah ada payung hukum melalui Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 49 UU No. 3/2006, dan Putusan MK No. 93/PUU- X/2012. Namun, karena belum pernah ada preseden sebelumnya, sudah pasti putusan MK akan menambah kebaruan tugas dari Pengadilan Agama. Perlu diingat, andaipun jika permohonan pengujian ini tidak ada, tanpa adanya putusan MK ini-pun sesungguhnya UU Cipta Kerja sudah menambah kewenangan lembaga PTUN itu sendiri. Konsekuensi logis dari UU Cipta Kerja adalah memasukan hukum Islam sebagai domain administrasi yang juga dapat menimbulkan permasalahan lainnya. Permasalahan ini tentu perlu diperhatikan secara mendalam. Dengan mengingat Mahkamah Konstitusi tidak dapat terlalu jauh untuk mengatur, dan faktanya ternyata UU Cipta Kerja tidak mengatur hal susbtansial yang seharusnya diatur, maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Pembentuk UU (adressat) untuk merubah UU Cipta Kerja paling lama 3 68 (tiga) tahun semenjak Putusan MK dibacakan khususnya yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa halal sebagai bentuk antisipatif dari pelaksanaan Putusan MK. Konstruksi putusan seperti ini juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017; 3.99. Bahwa penetapan batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun didasari kepada alasan: 1) saat ini sedang mendekati masa pemilu, sehingga terdapat kemungkinan jika diberikan jangka waktu di bawah 3 (tiga) tahun akan terlalu cepat dan sulit dipenuhi oleh pemerintahan di masa transisi; 2) Pemerintahan Indonesia sudah mengenal “fastrack legislation” sehingga dapat diandaikan baik dilakukan oleh pemerintahan saat ini maupun kemudian dapat menerapkan hal yang sama dengan batas waktu yang telah ditentukan; 3) Pemerintah telah membentuk dan menjalankan tugas Komite Fatwa Produk Halal meskipun sebelum batas waktu yang ditentukan oleh UU Cipta Kerja; 4) Mahkamah Agung sudah terbiasa menerapkan hukum Islam, bahkan telah mampu membentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, Mahkamah Agung telah menjalankan prosedur gugatan sederhana dan upaya hukum keberatan terhadapnya termasuk di dalam lingkungan peradilan agama. Berdasarkan alasan tersebut batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun menjadi hal yang rasional untuk ditindaklanjuti; 3.100. Bahwa terlepas dari persoalan teknis yang akan dihadapi, Pemohon berharap jika persoalan - persoalan teknis tidak menghalangi warga negara untuk mendapatkan hak konstitusionalnya. Andaipun agar Putusan MK tidak hanya berdasarkan kepada asumsi/praduga Pemohon belaka dan agar berdasarkan kepada pemahaman yang komprehensif, maka adalah beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerapkan Pasal 54 UU MK, mengingat perlunya keterangan lebih lanjut dari pembentuk UU untuk menjelaskan original intent, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis UU Cipta Kerja, karena ketika membentuk UU Cipta Kerja seharusnya permasalahan ini sudah dituangkan dalam naskah akademik. Selain itu, karena pelaksanaan UU Cipta Kerja mempunyai implikasi langsung terhadap kewenangan Mahkamah Agung, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim 69 Mahkamah Konstitusi agar memanggil Mahkamah Agung untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait. Sesuai dengan prinsip due process of law yang baik, Pemohon berhak mendapatkan penjelasan dari lembaga yang mendapatkan kewenangan dari UUD 1945 yang terkait langsung untuk menjelaskan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap permasalahan yang Pemohon hadapi, sehingga terang dan jelas permasalahan ini tanpa asumsi/praduga; 3.101. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1) Pelaksanaan sistem jaminan produk halal yang bersifat wajib (mandatory) memiliki potensi adanya sengketa hukum, seperti sengketa terhadap penentuan suatu nama produk yang halal atau tidak halal; 2) UU JPH dan UU Cipta Kerja yang membentuk berbagai macam lembaga fatwa termasuk adanya MUI dan Komite Fatwa Produk Halal meningkatkan potensi sengketa menjadi lebih tinggi; 3) Pasal 34 ayat (2) UU JPH, Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH tidak memberikan penjelasan jika terdapat sengketa yang diakibatkan oleh Keputusan Sidang Fatwa yang menyatakan produk tidak halal atau keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diselesaikan melalui mekanisme apa; 4) Tanpa adanya penafsiran yang jelas, pasal a quo ketika dilaksanakan akan menciptakan kekacauan dalam sistem jaminan produk halal, seperti pertentangan antara fatwa MUI dengan fatwa Komite Fatwa Produk Halal terhadap kehalalan suatu nama. Ketika tidak ada upaya hukum yang tersedia terhadap Pemohon akan hal tersebut, hal ini dapat menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 70 5) Berdasarkan hal tersebut, maka harus ada tafsir konstitusional terhadap pasal a quo agar ketika dilaksanakan tidak menciptakan permasalahan konstitusional yang serius. Berdasarkan hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan klausa "Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal" dalam Pasal 34 ayat (2) UU JPH bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “terhadap Keputusan Sidang Fatwa Halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”, klausa “penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal” dalam Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”, dan klausa “penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal” dalam Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.” Serta, mengingat agar tidak ada kekosongan hukum akibat pelaksanaan putusan MK ini adalah beralasan hukum untuk memberikan perintah (judicial order) kepada Pembentuk UU untuk melakukan perubahan terhadap UU Cipta Kerja; 3.102. Bahwa memang dapat dikatakan dengan adanya UU Cipta Kerja politik hukum relasi negara dan agama di Indonesia mengalami pergeseran. Jika diperbandingkan dengan negara-negara lain di dunia, kebijakan Indonesia sangat unik karena umumnya penetapan kehalalan suatu produk ditetapkan oleh otoritas negara seperti di Malaysia melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) atau secara sukarela yang ditetapkan oleh otoritas masyarakat sipil seperti di Jepang dan Singapura. Politik hukum di Indonesia memiliki keunikan sendiri karena otoritas yang ada bersifat “hybrid”. Lalu, apakah politik hukum sebelum UU Cipta Kerja atau setelah UU Cipta Kerja 71 yang konstitusional dengan mempertimbangkan baik Putusan MK No. 24/PUU-XX/2022 maupun Putusan MK No. 100/PUU-XX/2022 yang sama- sama memiliki kekuatan hukum tetap? Dengan pemahaman fluid relation setidak – tidaknya kita tidak perlu kembali memperdebatkan secara ideologis yang sampai dapat menimbulkan perpecahan. Kita dapat bayangkan bahwa UU Cipta Kerja adalah upaya membangun bangunan rumah relasi negara dan agama di Indonesia. Ketika terdapat kekurangan berupa lubang dalam bangunan rumah tersebut, tidak perlu dirobohkan seluruh bangunan rumah, melainkan cukup ditambahkan batu bata untuk menyempurnakannya. Karena itu, tidak perlu dibatalkan keberadaan Komite Fatwa Produk Halal dalam UU Cipta Kerja, cukup disempurnakan dengan disediakannya upaya hukum yang menjamin hak warga negara melalui Pengadilan Agama. Keunikan Indonesia ini kemudian dapat menjadi benchmark bagi negara lain dalam memahami bentuk relasi negara dan agama. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Melalui Putusan Mahmakah Konstitusi inilah ikhtiar penyempurnaan relasi negara dan agama di Indonesia diwujudkan; 4. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan klausa "Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal" dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Keputusan Sidang Fatwa Halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”; 72 3. Menyatakan klausa “penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal” dalam Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”; 4. Menyatakan klausa “penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal” dalam Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) khususnya berkenaan dengan prosedur penyelesaian sengketa halal; 73 6. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Screenshot/Tangkap Layar Bukti Usaha Pemohon dan Salinan Kontrak Perjanjian Usaha Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Screenshot/Tangkap Layar berita : “Kriteria Bentuk dan Nama Produk Bersetifikat Halal”. Dari website: https://halalmui.org/kriteria-bentuk-dan-nama-produk- bersertifikat-halal/diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 13:45 WIB; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Jurnal Hukum Bisnis Islam, Maliyah, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021, dengan judul: “Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada 74 Produk “Mie Setan” Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang No 33 Tahun 2014” Penulis : Siti Nur Faiza; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Foto Produk “Mie Instan Ghost Pepper” dengan label halal MUI; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Screenshot / Tangkap Layar berita: “Sah! MUI Terbitkan Sertifikat Halal Bahan Baku Mie Gacoan, Selangkah Lagi Sudah Halal”. Dari website: https://pemalang.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr- 2405924600/sah-mui-terbitkan-sertifikat-halal-bahan-baku- mie-gacoan-selangkah-lagi-sudah-halal?page=3 diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 10:00 WIB; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Screenshot / Tangkap Layar berita : “Mie Gacoan Tak Dapat Sertifikasi Halal MUI karena Masalah Menu, Kenapa?”. Dari website : https://traveling.bisnis.com/read/20220820/223/1568763/m ie-gacoan-tak-dapat-sertifikasi-halal-mui-karena-masalah- menu-kenapa diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 10:05 WIB; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Screenshot / Tangkap Layar berita: “Satpol PP Padang Amankan Mobil Penjual Minuman ‘Ngocok Yuk’”. Dari website: https://news.detik.com/berita/d- 4767791/satpol-pp-padang-amankan-mobil-penjual- minuman-ngocok-yuk diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 10:10 WIB; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Salinan Putusan dan Rekomendasi Rapat Koordinasi Daerah MUI Sumatera Barat dan MUI Kab/Kota Se Sumatera Barat di Bukittinggi tertanggal 20 Juli 2019, dari sumber : https://www.ranahriau.com/berita-11955-mui- sumbar-haramkan-makanan-bertemakan-setan-dan- neraka-.html diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 13:54 WIB; 75 13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Buku : Saul A. Kripke, Naming And Necessity, Harvard University Press, Twelfth Printing, 2001; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Buku : Whitehead and Russel, Principia Mathematica Vol.1, Cambridge University Press, reprinted, 1963; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 6 Desember 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2023 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada 16 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Pemohon dalam perkara a quo pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 19 Pasal 33 ayat (5), Pasal 48 angka 20 Pasal 33A ayat (1) UU 6/2023, sebagai berikut: Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 yang menyatakan: Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan. Pasal 48 angka 19 Pasal 33 ayat (5) UU 6/2023 yang menyatakan: Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Pasal 48 angka 20 Pasal 33A ayat (1) UU 6/2023 yang menyatakan: Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Bertentangan dengan UUD NRI 1945 dalam ketentuan: 1. Pasal 28C ayat (1) 76 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” 2. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 3. Pasal 28E ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” 4. Pasal 29 ayat (1) “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 5. Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” dengan alasan sebagai berikut: Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 19 Pasal 33 ayat (5), Pasal 48 angka 20 Pasal 33A ayat (1) UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “terhadap keputusan penetapan kehalalan produk oleh MUI/Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama”. II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 77 A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal 78 standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 1. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; dan 3. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. B. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: 1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; 3. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. C. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan 79 Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah kerugian konstitusional yang dimaksud Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab- akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji. D. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut: 1. bahwa tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan UU 33/2014 dan UU 6/2023. Pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun pekerjaannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan UU 33/2014 dan UU 6/2023 yang diuji. Hak asasi Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan karena berlakunya ketentuan UU 33/2014 dan UU 6/2023 yang diuji; dan 2. bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara tidak menguraikan secara spesifik, konkret, kerugian konstitusional yang dideritanya atas berlakunya ketentuan Pasal a quo yang diuji sehingga menjadi tidak jelas/kabur permohonan Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, maka Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing). Sehingga menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah 80 Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan undang- undang yang mengatur secara khusus mengenai jaminan produk halal karena sebelumnya pengaturan materi terkait dengan produk halal tersebut masih bersifat parsial yang tertuang dalam berbagai undang-undang, sehingga secara teknis tidak mungkin dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dapat mengikat semua pihak khususnya pelaku usaha (produsen) terkait dengan penentuan kehalalan suatu produk yang dapat memberikan jaminan kepada konsumen. Terlebih lagi, sebelum berlaku Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sistem produk halal di Indonesia tidak memiliki label standar halal secara nasional sebagaimana yang sudah dipraktikkan di banyak negara, misalnya Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Bahwa dibentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, selain memberikan kejelasan pengaturan mekanisme pensertifikatan halal sekaligus menjawab tantangan perkembangan global saat ini yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim sesuai dengan ajaran agamanya, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat non-muslim yang menghendaki adanya jaminan kehalalan produk yang akan digunakan atau dikonsumsinya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sistem pasar bebas, misalnya ASEAN- AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization) yang sudah melakukan penandaan kehalalan suatu produk. Bahkan dalam sistem perdagangan internasional sudah diatur ketentuan halal dalam Codex Allimentarius (1997) yang didukung oleh organisasi internasional antara lain WHO, FAO, dan WTO. Kehalalan suatu produk bahkan kini berkembang menjadi kecenderungan gaya hidup di berbagai belahan dunia, tidak dikaitkan sama sekali dengan agama tertentu. Oleh karena itu beberapa perusahaan berskala global saat ini telah menerapkan sistem halal, misalnya Japan Airlines, Singapore Airlines, Qantas, America 81 Airlines dengan menyediakan menu halal (moslem meal). Gejala penandaan halal suatu produk juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin (vide Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal). Sebagai contoh, negara Singapura melalui Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) atau Islamic Religions Council of Singapore telah mengembangkan MUIS Halal Certification Standard melalui penerapan General Guidelines for the Development, Implementation and Management of Halal System. Setiap tahun terjadi peningkatan signifikan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha kepada MUIS. Hal itu disebabkan antara lain karena dukungan dan peningkatan kesadaran tentang potensi industri makanan halal, konsumen yang memilih produk halal, serta pertumbuhan ekspor makanan ke dunia Islam. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, termasuk terlambat dalam memberlakukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Adanya ketentuan jaminan produk halal bukan merupakan upaya menerapkan syariat Islam kepada semua masyarakat termasuk masyarakat non-muslim. Secara sosiologis Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan bagi umat Islam sesuai dengan ajaran agamanya. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan suatu produk ditentukan dari proses dan bahan yang digunakan. Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Sedangkan bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. Bahwa terhadap proses dan bahan yang dapat dinyatakan halal didasarkan atas fatwa halal atau penetapan kehalalan produk oleh MUI/Komite Fatwa Produk Halal yang kemudian atas dasar penetapan kehalalan produk, selanjutnya Pemerintah melalui BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. 82 Bahwa definisi tentang fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, al-fatwa. Pemberi fatwa dalam istiliah fikih disebut mufti (ulama), sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dikemukakan seorang mufti (ulama), baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti. Fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur’an, sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan ijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti. Bahwa berkaitan dengan fatwa produk halal yang dikeluarkan oleh MUI/Komite Fatwa Produk Halal, hal itu merupakan domain agama yang menjadi kewenangan ulama untuk menentukannya. Hubungan negara dan agama dalam konteks Indonesia terbentuk atas dasar kerja sama keduanya tidak saling menegasikan peran yang lain. Peran agama dan negara di Indonesia dikategorikan dalam kelompok hubungan simbiotik/dinamis- dialektik. Di Indonesia terjadi relasi yang saling menguntungkan dimana keduanya (negara dan agama) dijalin oleh Pancasila sebagai penghubungnya. Negara dalam hal ini Pemerintah mempunyai peran untuk melindungi dan menjamin kehidupan warga negara, hal ini sebagai bentuk pengamalan Alinea ke-4 UUD NRI 1945 yaitu: “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…” namun demikian dalam posisi ini, Pemerintah tidak bisa menjalankan perannya sendiri tanpa pelibatan unsur/komponen yang lain, dalam hal ini agama/ulama. 83 Agama/ulama sesuai dengan konteks negara simbiotik ikut berperan dalam penyusunan kebijakan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah dalam kerangka penerapan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. Dalam kerangka ini, terjadi pembagian peran antara agama dan negara. Negara dalam upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana ditentukan dalam pembukaan UUD NRI 1945 berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya yang beragama Islam dengan memberikan Sertifikat Halal. Namun Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah membutuhkan dukungan agama/ulama dalam hal ini untuk menerbitkan fatwa halal yang kemudian menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Negara tidak akan mengintervensi wilayah penetapan fatwa halal yang menjadi area agama/ulama, negara hanya akan melakukan pengadministrasian atasnya (Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 UU 6/2023). Sehingga negara tidak berwenang memutuskan apakah suatu produk berstatus halal atau haram karena itu menjadi kewenangan agama/ulama termasuk didalamnya kewenangan untuk mengembalikan permohonan atas sertifikasi produk yang dilakukan oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Bahwa kewajiban sertifikasi halal yang diberlakukan mulai dari UU 33/2014 merupakan bentuk peran negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bagi seorang muslim makanan/produk halal merupakan hal mutlak dalam berkehidupan yang kemudian harus dijamin oleh negara. Menurut Islamic Services of America bahwa sertifikasi halal akan memberikan dampak positif yaitu: a. meningkatkan akses pelaku usaha kepada konsumen muslim; b. meningkatkan kredibilitas dan transparansi; c. meningkatkan brand image dan reputasi produk; d. meningkatkan keamanan dan kualitas produk; dan e. memperbaiki manajemen rantai logistik/pasok. Sedangkan dari sisi konsumen, sertifikasi halal mempunyai dampak positif berupa: 84 a. meningkatkan keamanan pangan; b. membuka opsi pilihan yang luas bagi konsumen; dan c. menenangkan hati dan pikiran. Merujuk pada Indonesia Halal Market Overview Tahun 2020, Indonesia merupakan pasar halal terbesar di dunia dengan rincian sebagai berikut: 85 Posisi strategis di atas tentunya harus diperhatikan secara serius oleh Pemerintah agar Indonesia sebagai pasar halal terbesar di dunia tidak hanya berhenti menjadi pasar produk, tetapi juga dapat tumbuh menjadi key actor yang tidak hanya skala regional tetapi juga skala global. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam petitum yang menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 19 Pasal 33 ayat (5), Pasal 48 angka 20 Pasal 33A ayat (1) UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “terhadap keputusan penetapan kehalalan produk oleh MUI/Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama” dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: a. Dalam ilmu hukum, fatwa merupakan doktrin atau pendapat hukum yang tidak bisa diuji atau dibatalkan oleh lembaga peradilan karena doktrin, fatwa atau pendapat hukum merupakan sumber hukum materiil. b. Penentuan fatwa bukan kewenangan negara tetapi kewenangan agama (ulama). negara tidak dapat mengambil alih kewenangan atau tugas yang seharusnya memang dijalankan oleh agama (ulama), menguji atau membatalkan fatwa kehalalan produk. c. Upaya hukum melalui pengadilan agama adalah upaya terhadap produk hukum yang menjadi kewenangan absolut, sementara penetapan kehalalan produk oleh MUI/Komite Fatwa Produk Halal tidak termasuk dalam produk hukum ketatanegaraan yang menjadi kewenangan dimaksud. d. Pengadilan agama bukan lembaga fatwa yang berwenang mengeluarkan atau menguji fatwa kehalalan produk. e. Apabila pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal ditolak atau dikembalikan atas fatwa kehalalan produk yang ditetapkan oleh MUI/ Komite Fatwa Produk Halal, maka pelaku usaha dapat memperbaiki permohonannya (bahan, proses produksi, nama produk, dan lain-lain). 86 f. Apabila penetapan kehalalan produk oleh MUI/Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon yang ingin memaknai penetapan kehalalan produk MUI/Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan ke Pengadilan Agama hal itu bukan merupakan persoalan konstitusional norma yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi, sehingga berdasarkan uraian tersebut tidak terdapat persoalan konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 19 Pasal 33 ayat (5), Pasal 48 angka 20 Pasal 33A ayat (1) UU 6/2023. Dalam hal ini menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian materiil Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 48 angka 19 Pasal 33 ayat (5), Pasal 48 angka 20 Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang- Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 87 [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Presiden dalam persidangan tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama, Ahmad Ngisomudin, M.Ag. dan Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Februari 2024, dan 2 (dua) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A. menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Presiden 1. Ahmad Ngisomudin, M.Ag. 1. Di Indonesia peluang untuk menerapkan syariat islam bagi umat islam selalu terbuka melalui mekanisme yang sah dan resmi, melalui para wakil rakyat di DPR-RI dan Pemerintah. Dalam konteks negara modern seperti Republik Indonesia, penerapan keseluruhan syariat islam hampir mustahil, mengingat dalam syariat islam juga terdapat hukum publik yang bisa diterima sebagian warga negara, namun tidak bisa diterima oleh seluruh masyarakat karena kemajemukan agama dan perbedaan pandangan politik, seperti hudud dan qishash, dan lain-lain dari bagian syariat islam yang bersifat sensitif bagi mereka yang menolaknya. Dalam syariat islam juga terdapat bagian-bagian hukum publik yang mengatur kepentingan umum yang bisa diterapkan untuk seluruh warga negara dengan tanpa membedakan agama, seperti larangan korupsi, suap menyuap, narkoba, minuman keras, perjudian, dan prostitusi. Dalam hal ini hukum publik yang berasal dari syariat islam bisa menjadi sumber hukum nasional yang mengisi, menjiwai, dan menyumbangkan nilai produk hukum nasional melalui proses eksleksasi, sehingga produk undang-undang ditampilkan atas nama hukum nasional, dan bukan atas nama hukum agama. Namun, di dalam syariat islam juga terdapat hukum privat, seperti hukum perdata yang memuat aturan syariat tentang perkawinan, perceraian, waris, wakaf, zakat, haji, perbankan syariah, dan sebagainya. Terkait hal tersebut Syariat islam diformalkan oleh negara. Undang-Undang yang berlaku terkait 88 hal ini dapat diatasnamakan sebagai hukum agama dan diberlakukan khusus untuk umat islam. Selain itu, terdapat bagian syariat islam yang sama sekali tidak baku, tidak mengatur secara detil, rinci, dan jelas urusan kenegaraan seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan, administrasi, mekanisme dan teknis penyelenggaraan negara, dan lain-lain. Pada bagian ini, nilai-nilai dan substansi syariat islam seperti asas ketuhanan, maqashid al-syariáh, keadilan, keseteraan, dan permusyawaratan harus tetap mengisi dan menjiwai pembentukan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu saja ada bagian syariat islam yang tidak perlu diformalkan karena tidak memiliki relevansi dengan undang-undang negara, seperti halal-haram makanan-minuman-obat-kosmetik dan sebagainya, ibadah anggota masyarakat, dan sebagainya. Dalam hal ini yang paling pokok adalah bahwa negara dan pemerintah berkewajiban melindungi, menjamin, dan mengatur kebebasan pelaksananya. Khusus ibadah haji dan umrah karena terkait dengan administrasi dan hubungan dengan negara lain memang perlu campur tangan negara agar dapat berjalan dengan lancar, tidak ada pihak yang dirugikan, dan terjamin keselamatannya. Uraian di atas, cukup menjelaskan bahwa ada bagian-bagian tertentu dari syariat islam yang perlu campur tangan negara/pemerintah, ada bagian tertentu dari syariat islam yang terkait hukum privat yang negara perlu ikut mengurusnya dan hanya berlaku bagi umat islam, ada bagian dari syariat islam yang terkait hukum publik dan perlu diformalkan dan tidak bisa diberlakukan untuk warga negara degan kemajemukan agama dan pandangan politiknya, sehingga syariat islam hanya diambil spiritnya, menjadi jiwa dari sebuah undang-undang sebagai hukum nasional (bukan sebagai hukum agama), dan yang terakhir ada bagian dari syariat islam yang bersifat privat yang tidak perlu diformalkan dan diatur oleh undang-undang atau campur tangan negara, seperti ibadah shalat dan puasa. 2. Dalam pola hubungan kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah hukum NKRI adanya keragaman agama menjadi fakta yang mustahil diingkari. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengelola, melindungi dan 89 mengayominya demi mewujudkan kedamaian dan kemashlahatan, sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya yang merupakan hak asasi mereka. Di sisi lain, seluruh rakyat Indonesia wajb tunduk dan taat kepada pemerintah sebagai pemimpin negara, sepanjang tidak memerintahkan apa yang bertentangan dengan keyakinan mereka dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Dalam ajaran islam, kewajiban menaati pemerintah (ulil amri) yang sah itu bersifat syarí (lihat Qs. Al-Nisa’ ayat 59) dan áqli (rasional). 3. Bahwa menurut pandangan islam, benar atau tidaknya sebuah peraturan atau kbijakan pemimpin pemerintahan/penyelenggara negara berkaitan erat dengan apa implikasinya terhadap rakyat. Bila tujuannya untuk kemashlahatan rakyat, maka dinilai benar dan wajib didukung karena sejalan dengan tujuan syariat. Sebaliknya, jika aturan dan kebijakan pemerintah berdampak mafsadat yang menimpa rakyat, berarti telah menyimpang dari tujuan syariat. Sejalan dengan ini al-Imam al-Syathibi menyatakan, “Kita dapati al-Syari’ (Allah SWT) telah membuat aturan untuk tujuan kemashlahatan manusia, sedangkan hukum-hukum yang berlaku itu beredar bersamaan dengan tujuan tersebut, sehingga anda dalam suatu situasi ada satu aturan yang ditolak karena tidak mengandung kemshlahatan, namun bila dalam aturan itu ada kmshlahatan maka boleh.” (al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariáh, Jilid 2, halaman 213) 4. Pembentukan Komite Fatwa Produk Halal di Kementerian Agama merupakan langkah dan kebijakan politik dari Menteri Agama Republik Indonesia yang meskipun tidak terdapat dalil yang memerintahkannya secara langsung dalam wahyu (al-Qurán dan al-Sunnah), namun juga tidak terdapat satu pun dalil yang melarangnya, sehingga hukum asalnya adalah mubah (boleh). Peraturan Menteri Agama tersebut berkesesuaian dengan pernyataan Ibnu ‘Aqil al-Hanbali, 90 “Kebijakan politik adalah aktifitas yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak pula berdasarkan wahyu” 5. Konstitusi, Undang-Undang berikut turunannya dalam perspektif islam hanyalah wasilah atau instrumen untuk pencapaian tujuan kemashlahatan rakyat. Sehingga keseluruhan instrumen itu hukumnya sama dengan hukum dari tujuan-tujuannya. Menteri Agama yang menindaklanjutinya dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 297 Tahun 2023 yang mengesahkan Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal adalah sejalan dengan Kaidah Fikih yang menyatakan bahwa, lil-wasail hukmul- maqashid. “Instrumen itu memiliki status hukum yang sama dengan tujuannya.” (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, A’lam al-Muwaqqi’in, Juz III, halaman 108). Dalam Kaidah Fikih yang lain juga dinyatakan bahwa Ma la yutimmu al wajib illa bihi fahuwa wajib.” (Ahmad bin Muhammad al-Zarqa’, Syarh al- Qawa’id, halaman 486). 6. Undang-Undang terkait yang mempertimbangkan kemashlahatan yang meskipun terkadang tidak sama persis dengan ketentuan syariat, namun tidak bertentangan dengannya adalah hukum yang wajib dipatuhi sebagai aturan yang bersifat mengikat. Suatu tindakan yang oleh syariat disebut “mandub” (lebih baik dilakukan) atau “mubah”, kadangkala diwajibkan oleh Negara, sehingga status hukumnya menjadi meningkat lebih kuat, contohnya adalah pencatatan perkawinan yang menurut fikih islam hukum asalnya hanyalah “mubah” (boleh memilih antara dilakukan atau ditinggalkan), namun setelah ada undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan, maka hukum pencatatan perkawinan itu menjadi wajib bagi setiap warga negara Indonesia yang hendak melakukan perkawinan. Contoh lainnya, bahwa menaati peraturan lalu lintas meskipun tidak ada dalil dari ayat al-Qur’an dan hadits Nabi yang memerintahkannya, namun hukumnya wajib, sebaliknya mengabaikannya hukumnya haram. Hal ini sejalan dengan apa yang tertera dalam kitab fikih, 91 “Ketahuilah, sesungguhnya perintah seorang pemimpin pemerintahan, jika hal itu wajib, maka menjadi semakin wajib. Jika itu sunnah maka hukumnya meningkat menjadi wajib. Apabila itu mubah, maka juga menjadi wajib sepanjang di dalamnya ada kemshlahatan umum.” 7. Bahwa dengan demikian, pembentukan Komite Produk Halal dalam perspektif Islam perlu didukung dan diperkuat lagi, keberadannya tidak patut dilarang, karena tidak ada dalil yang melarangnya dan bukan pula termasuk dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum yang berlaku. Dasarnya adalah al-Mashlahah al-Mursalah, karena tidak terdapat dalil yang mendukungnya (al-mashlahah al-Mulghah), baik secara langsung maupun tidak. 8. Komite Fatwa Produk Halal adalah sesuatu yang niscaya untuk dibentuk lil- hajah, karena amat dibutuhkan. Lembaga Fatwa bentukan Kementerian Agama ini dalam proses penetapan fatwanya bersifat independen, yakni bebas, merdeka, tidak memihak dan tidak ada campur tangan pemerintah, namun secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Lembaga Fatwa Produk Halal akan merespon dan mengantisipasi pertanyaan dari para pelaku usaha terkait kasus hukum baru yang berhubungan dengan produk halal yang berkembang cepat, dinamis dan semakin problematik. Berkesesuaian dengan hal tersebut, ahli kutipkan pernyatan al-Syahrastani, Kesimpulannya, kita tahu dengan pasti dan yakin bahwa peristiwa-peristiwa hukum baru dalam ibadah dan adat istiadat jumlah tak terhitung, sangat banyak. Dan dengan yakin kita juga tahu bahwa tidak setiap kasus hukum baru terdapat teks (dalil) yang mengaturnya, yang demikian itu tidak terbayangkan dalam pikiran kita. Jika al-nushush (al-Qur’an dan al-Sunnah) itu terbatas, sedangkan kasus-kasus hukum baru tidak terbatas, maka dengan pasti dapat diketahui bahwa al-ijtihad dan al-qiyas wajib dilakukan, 92 sehingga setiap ada kasus hukum baru selalu dilakukan ijtihad. (al- Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal, halaman 209). 9. Bahwa tidak ada alasan logis yang relevan dan tidak pula argumentasi yang kokoh dari pihak Pemohon dan keterangan ahlinya -- yang sejatinya tidak lebih hanya berdasarkan asumsi -- yang patut diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait usulan agar Komite Fatwa Produk Halal ditiadakan, dengan permohonan yang tujuan intinya untuk menetapkan hanya satu lembaga fatwa, yakni Komisi Fatwa MUI, yang mana hal ini memberi kesan adanya segelintir orang yang ingin memonopoli fatwa, tidak bercermin pada Negara-negara muslim lain yang pemerintahannya membentuk lembaga fatwa resmi dan menutup mata dari berbagai pihak/ulama di luar Komisi Fatwa MUI yang memiliki otoritas, integritas dan kapabilitas untuk merumuskan suatu fatwa. Penutup Demikianlah keterangan yang sebenar-benarnya yang dapat ahli sampaikan pada kesempatan baik ini agar menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dengan putusan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. 2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. 1. Ahli ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ahli untuk bersaksi pada persidangan yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia, khususnya dalam konteks Kahalalan Produk, baik makanan, minuman, obata-obatan dan kosmetik, serta kehalalan pruduk atau usaha lain yang menyangkut hajat umat Muslim Indonesia secara komprehensip, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim; 2. Ahli merasa mendapat kehormatan untuk memberikan keterangan Ahli dari pihak Pemerintah pada Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 Tanggal 24 Mei 2023 Dengan Perbaikan Permohonan Tanggal 26 Juni 2023 tentang Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) di 93 depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hari ini tanggal 21 Februari 2024 tentang urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). Ahli mengharapkan agar penyampaian pandangan dan keahlian ahli pada hari ini dapat menambah bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat dalam memberikan putusan. Bagi ahli pribadi, yang telah membantu Pemerintah dalam hal jaminan Produk halal, duduk di Komisi Fatwa Provinsi dan Tim Auditor Halal dari Tahun 2005. keberhasilan Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menurut ahli langkah penting dan luar biasa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan secara berkesinambungan. Karena UU tersebut meningkatkan taraf hidup yang lebih Sejahtera, banyak menyerap tenaga kerja, terutama para penyelia Halal, Pendamping Proses Produk Halal, bahkan terserap para ulama, cendekia, dan Akademisi tergabung dalam Komite Fatwa halal. Disamping para Pelaku bagian besar Pelaku Usaha merasa terbantu dan terlindungi dan lebih percaya diri, terutama yang berskala (UMK ), Mikro dan Kecil bahkan menengahpun mendapatkan pelayanan sertifikat Gratis. Ini adalah sebuah komitmen pemerintah untuk menjamin kehalalan produk yang legetimij sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya dalam hal menjamin produk halal. Di masa lalu, upaya untuk memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia dengan reformasi struktural telah dilakukan oleh setiap pemerintahan dengan berbagai eksperimen landasan hukum kebijakan mulai pembuatan UU baru, perubahan Peraturan Pemerintah hingga perubahan Peraturan Presiden (Perpres), penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) dan sebagainya. Pembuatan UU Cipta Kerja dengan cara Omnibus Law ini merupakan terobosan penting untuk mengatasi kompleksitas dari sejumlah UU baik yang baru dan lama dalam suatu benang merah yang utuh dari suatu reformasi struktural; 94 3. Ahli sebagai peneliti, Akademisi, Ketua Komisi Fatwa, Dewan Pengawas Syariah dan Juga Audtor Halal yang sehari-hari bergelut dengan data, analisis dan permasalahan Hukum Islam, Pemenuhan Fatwa dari Masyarakat, Mengaudit Pelaku Usaha sejak tahun 2005, serta menerbitkan Fatwa MUI Bersama LPPOM MUI yang sekarang menjadi LPH LPPOM MUI, Bahwa masyarakat Muslim Indonesia baik Produsen maupun Konsumen sangat membutuhkan jaminan produk yang halal dan thoyib; 4. Indonesia sebagai negara kebangsaan (Relegious Nation State), maka negara mempunyai kewajiban melindungi warga Negara yang akan melaksanakan perintah agamanya dengan demikian UU yang terkait dengan agama, seperti UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH dan UU Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja sifatnya melindungi dan memfasilitasi, bukan menghukumkan. Negara tidak membuat hukum yang mewajibkan orang Islam naik haji atau membayar zakat tetapi negara bisa membuat hukum yang memberi perlindungan agar umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji dan mebayar zakat dapat melakukannya dengan baik dan aman. Demikian halnya negara tidak membuat hukum yang mewajibkan orang Islam mengkonsumsi yang halal, tetapi negara membuat hukum yang dapat memberi perlindungan dan jaminan agar umat Islam Indonesia yang ingin mengkonsumsi produk produk makanan minuman, obat-obatan dan kosmetik mendapatkan akan jaminan kehalanya dan aman. Bentuk perlindungan hukum itu adalah UU JPH dan Cipta Kerja. Jadi UU itu bukan intervensi negara terhadap masalah keagaamaan warga negaranya tetapi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara dalam menjalankan perintah agamanya. UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maupun UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja ini menurut ahli adalah sebagai wujud sekaligus mengimplementasikan dari UUD 1945 Pasal 29 ayat (2), bukan sebaliknya dianggap bertentangan; 5. Komite Fatwa Produk Halal dan Fatwa Halal MUI, 2 (dua) lembaga fatwa yang berdampinga dan komplementatif. Karena Fatwa, bisa terjadi 95 dengan beberapa nama tetapi hasil putusan tetap indefendent, tergantung kedudukanya dan wilayahnya kompetensinya, seperti produk LKS ada Fatwa DSN, masalah kenegaraan, kebangsaan, sosial dan hukumpun bisa dikeluarkan melalui Ijtima Ulama itu juga disebut Fatwa. Ada Lembaga Fatwa yang dibentuk Oleh Pemerintah dalam bidang Kesehatan Namanya Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak melalui Keputusan meteri Kesehatan RI Nomor HK.02,02/MENKES/493/2014, hasilnya disebut Fatwa. Ada fatwa MUI yang bersifat Umum oleh Komisi Fatwa, otomatis hasilnya adalah Fatwa, demikian juga dengan Adaya Komite Fatwa Halal dalam Pasal 33A, Pasal 33B, dan Pasal 63C, sejumlah orang yang ditunjuk untuk melakasanakan tugas. Komite Fatwa diberi dua tugas, Pertama, memberikan penetapan fatwa kehalalan produk secara bersyarat apabila MUI dan Majelis Permusyawaratan Ulama (di aceh) melampaui batas waktu penetapan kehalalan yang telah ditetapkan undang-undang. Kedua memberi Fatwa terhapa Pelaku Usaha yang Mikro dan Kecil, dengan standar kehalalanya sama dengan Pelaku Usaha yang menengah dan besar. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 297 Tahun 2023 yang mensahkan Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal. Komite Fatwa ini berisi 25 orang yang terdiri atas unsur ulama dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, maka hasil yang dikeluarkan juga Fatwa. Hasil fatwa dari beberapa lembaga sah, dan keabsahan dari produk fatwa itu bisa dilegitimasi ole negara, tetapi negara di sini tidak bisa intervensi kinerja dari Lembaga Fatwa; 6. Komite Fatwa Halal merupakan komite transisi untuk mengisi kekosongan dan sekaligus menyiapkan fondasi serta segala aspek kelembagaan sampai terbentuk komite fatwa definitif yang dimandatkan maksimal harus sudah terbentuk paling lambat satu tahun terhitung sejak Perppu Ciptaker diundangkan. Dalam Perppu Ciptaker hanya memberikan legitimasi pada tiga lembaga yang berwenang memberikan fatwa yaitu Majelis Ulama Indoneia (MUI), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dan Komite Fatwa Produk Halal. Sebelum terbit Perrpu Cipta Kerja, hanya MUI 96 dan MPU yang diberikan mandat. MPU sesuai namanya, hanya beroperasi dan menjangkau di Aceh. Adapun Cara Memperoleh Sertifikat Halal untuk Pelaku Usaha, Komite Fatwa diberi dua tugas, yaitu memberikan penetapan fatwa kehalalan produk secara bersyarat apabila MUI dan MPU melampaui batas waktu penetapan kehalalan yang telah ditetapkan undang-undang. Selain itu, Komite Fatwa diberi tanggung jawab memfatwa kehalalan produk yang dimohonkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Eksistensi lembaga Komite fatwa Halal memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat vital dalam proses sistem jaminan produk halal sebagai pemberi garansi pada setiap produk baik barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau yang dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah Indonesia layak dan aman dikonsumsi setelah memenuhi aspek dan standar syariat sehingga dapat memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah melewati proses pemeriksaan, uji, dan audit di Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang diakui oleh pemerintah. Proses sertifikasi halal ketika ditangani pemerintah (BPJPH) dan menjadi syarat dalam kegiatan ekonomi maka harus tunduk pada sistem, standar-standar baku, proses dan aturan-aturan yang transparan baik dari segi administrasi, prosedur, target waktu, besaran biaya, dan segala ketentuan yang akan diberlakukan secara adil kepada semua lapisan pelaku usaha sehingga semua aspek harus berjalan fair. Karena itu, jika produk fatwa bertumpu pada MUI semata, maka jika muncul kendala Kemenag maupun BPJPH tidak dapat memberikan tindakan atau langkah antisipasi karena MUI adalah mitra strategis bukan subordinat pemerintah; 7. Komite Fatwa Halal harus diperkuat, bahkan harus diperluas jangkauanya, tidak hanya pada Tingkat Nasional, tetapi justru sampai pada Tingkat Provinsi bahkan sampai Kabupaten sebagai mana eksstensi dari Komisi Fatwa MUI. Hadirnya komite Halal justru membantu komisi fatwa, dalam hal melayani Fatwa umat Islam dalam hal pelaku usaha 97 untuk mendapatkan legitimasi kehalalan Produknya. Komite Fatwa dibentuk oleh Menetri Agama melalui BPJPH untuk membantu melayani pemberian Fatwa terhadap produk produk dari pelaku Usaha yang kecil dan Miro dan tidak berbayar, artinya Pemerintah memberikan pelayan kepada Masyarakat tentang Pelayanan Sertifikat produk halal, yang untuk usaha skala mikro dan kecil dan tidak berbayar. Pelaku Usaha untuk mendapatkan sertifikat Halal dari BPJPH melalui proses yang sama dengan PU yang lain. PU yng standar Mikro dan Kecil (UMKM) harus ada Penyelia Halal dan didampingi juga oleh LP3H lembanga Pendamping Proses Produk Halal, artinya Produk diawasi oleh Penyelia halal dan didampingin oleh LP3 H, sebagai bentuk auditing. Ketetapan fatwa dari Komite Fatwa, membari ketetapan Fatwa terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, Mohon maaf contoh dikampung yang usahanya hanya jualan gorengan pisang setelah didamping oleh LP3 H. dilhat pisangnya (PL=Positif List) karena nabati, minyak goreng sanco halal, tepungnya segitiga biru halal selesai, dengan pendampingan dari LP3 H, kemudian oleh Komite Fatwa diberikan Ketetapan Halal; 8. Adapun Proses Sertifikat Halal yang menjadi Wewenang Komite Fatwa, sebenaranya tidak berbeda dengan alur pengajuan sertifikat secara regular, tetap ada audit, baik dari bahan baku proses maupun distribusinya, Alur lengkapnya digambarkan sebagai berikut: 98 9. Fatwa Halal haram memang menjadi wewenang ulama yang mempunyai keahlian di bidangnya, selama ini dipegang MUI, bahkan Ketika dihadapkan kepada persolan,ekonomi global, kebangsaan, kenegaraan politik, Fatwa menjadi wewenang ulama secara kolaboratif, dengan melibatkan MUI, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Pimpinan Pesantren, melaui Ijtima Ulama. Kenapa halal Haram harus menjadi wewenang Ulama dan harus melibatkan para pakar yang ahli dibidangnya.Karena halal haram terhadap suatu produk tidak sesederhana yang diucapkan. Maka untuk Fatwa Ulama ada yang bersifat umum dan khusus, Fatwa Khusus ulama tidak bisa bekerja sendiri dan harus melibatkan para pakar yang ahli di bidangnya. Contoh jika ulama dihadapkan dengan 2 daging babi dan sapi, pasti akan tegas mengatakan bahwa daging sapi itu halal dan daging babi haram. Berbeda dengan di hadapakan dengan daging yang sudah menjadi rendang dan siap saji dalam suatu restoran, tentu ulama manapun tidak bisa menghukumi langsung halal atau haram. Maka untuk menyatakan menu berupa Rendang yang ada di restoran itu halal haram harus ada proses yang Panjang, tentang penelusurannya, dari segi sumber daging, proses penyembelihanya, cara masak, bumbu campuranya, penyajianya, Maka dalam hal ini perlu lembaga, bahkan yag 99 mendukung MUI dalam menentapkan Fatwa Halal. Mengingat Anggota MUI sendiri kekurangan SDM dalam halal keahlian di bidang Industri hasil Pangan. Maka perlu Fatwa Khusus, yang melibatkan para Ahli, dulu MUI dibantu oleh LPPOM dan sekarang di Bantu oleh LPH, dengan proses yang Panjang, dari PU harus membuat SJPH, desk evalution, penugasan audit, laporan audit, sidang para pakar (ahli) sampai sidaang Fatwa dan akhirnya melahirkan surat ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI dan juga Ketetapan halal dari Komite Halal yang dibentuk oleh Pemerintah. Tugas dan wewenang dari Komisi Fatwa dan Komite Fatwa maupun Majelis Permusyawaratn Ulama (ACEH) adalah menetapkan halal sebagai suatu Lembaga yang independen, kemudian negara melegitimasi kehalalan produk dengan mengeluarkan Sertifikat Halal. Maka sertifikat halal bukan lagi valenturi tetapi mandatori; 10. Negara berhak membentuk tim Fatwa demi kemaslahatan umat, sebagaimana di negara negara lain yang juga membentuk tim Fatwa, seperti Mesir Eirat Arab dan Saudi Arabiya Misalnya Lembaga Fatwa dapat dikeluarkan atas perintah Negara, a. Dar Al-Ifta di Mesir adalah salah satu Lembaga fatwa pertama yang mengeluarkan fatwa di seluruh dunia Islam. Didirikan dan berafiliasi dengan Kementerian Kehakiman pada 21 November 1895 oleh Khedive Abbas Helmi. Lembaga ini dimulai sebagai salah satu divisi dari Kementerian Kehakiman Mesir. Sejak didirikan, Dar Al-Ifta Mesir telah memainkan peran penting dalam konsultasi agama, hukuman mati, dan tugas-tugas hukum lainnya yang merujuk pada lembaga yang meminta keputusan Mufti Agung. Peran Dar al-Ifta Mesir tidak berhenti sampai di sini; lembaga ini tidak dibatasi oleh batas-batas domestik namun meluas melampaui Mesir sebagai lembaga ahli yang mengeluarkan panduan bagi umat Islam di seluruh dunia. Sejak didirikan, Dar Al-Ifta Mesir telah menjadi lembaga utama yang mewakili Islam dan pentingnya penelitian hukum Islam. Peran utama Dar al-Ifta dapat ditunjukkan melalui catatan fatwa-fatwanya sejak didirikan hingga saat ini. Dar Al-Ifta memainkan peran penting dalam memberikan 100 keputusan (fatwa) kepada umat Islam di seluruh dunia dan konsultasi peradilan di Mesir. b. Berdirinya lembaga al-Lajnah al-Daimah li al-Buhus wa al-Ifta atau dapat disebut al-Lajnah ad-Daimah li al-Fatwa atas Instruksi Raja No. 1/137 tanggal 8/7/1391 H. Majelis Ulama Besar Arab Saudi (Hai’ah Kibar al-Ulama) diperintahkan untuk membentuk suatu komite tetap yang anggotanya dipilih dari anggota Majelis Ulama Besar. Ruang lingkup kerjanya adalah mempersiapkan penelitian-penelitian ilmiah yang diperlukan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk dipelajari dalam forum-forum diskusi ilmiah, kemudian menerbitkan fatwa-fatwa yang diperlukan oleh masyarakat dalam masalah keimanan, muamalat dan hukum perorangan. Lembaga fatwa membawahi dua aturan penting di negara ini: Pertama, mengeluarkan fatwa yang menjadi kebutuhan masyarakat baik berbentuk lisan maupun tulisan. Kedua, mempersiapkan dan melaksanakan penelitian atau karya ilmiah seputar isu-isu kontemporer yang diperlukan. c. Dewan Fatwa Syariah UEA (Majlis al-Imarat li al-Ifta asy-Syar’i) didirikan di Uni Emirat Arab sebagai satu-satunya badan yang berwenang mengeluarkan fatwa syariah umum di negara tersebut. Dewan ini memiliki independensi finansial dan administratif serta melapor kepada Menteri Sekretariat Kepresidenan sesuai dengan Resolusi Kabinet No. 31 Tahun 2017 beserta amandemennya dan bertujuan untuk: mengendalikan fatwa-fatwa syariah dan menyatukan kewenangannya, dan mengatur urusan-urusan serta mekanisme penerbitannya di negara, dan melawan penghinaan terhadap kesucian, kekafiran, dan fanatisme mazhab dengan cara menjelaskan pendapat hukum tentang masalah- masalah tersebut. Dewan Fatwa Syariah UEA mengkhususkan diri dalam perizinan dan otorisasi praktik fatwa hukum di negara bagian dan memenuhi syarat para mufti, melatih mereka dan mengembangkan keterampilan mereka. Di antara tugasnya adalah: mengeluarkan fatwa hukum publik tentang masalah-masalah dan berbagai topik atau atas permintaan pejabat resmi pemerintah, lembaga, badan hukum atau 101 perseorangan, menerbitkan kajian dan penelitian hukum yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan, menindaklanjuti dan mengawasi fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh instansi terkait di negara, dan mewakili negara dalam segala hal yang terkait dengan konferensi internasional dan seminar tentang masalah fatwa hukum. Bahkan Pemerintah Indonesia juga membentuk Lembaga Fatwa di dunia Kesehatan. Keputusan Menkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/493/2014 tentang Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak ang disngkat MPKS, audit oleh Lembaga survey yang disebut MUKISI. Oleh dan ini berjalan lancer tidak ada kendala dan tidak bermasalah. 11. Ketetapan Produk Fatwa yang menggunakan istilah tidak etis seperti soju, hot dog, sambal syaetan, Gacoan, tidak akan diberikan kepada pelaku Usaha, karena memang Dalam hal sertifikasi halal, penamaan produk tidak boleh menggunakan kata yang berkonotasi haram. Namun, bagaimana dengan makanan hot dog? Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memiliki syarat dan ketentuan bagi produk yang ingin mendapat sertifikasi halal. Salah satunya penamaan produk yang tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada hal kebatilan. Hal itu tercatat dalam SK LPPOM MUI Nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14. PU usaha tidak perlu menggugat karena itu wilayah Fatwa, karena Fatwa hanya mengikat kepada pihak yang meminta Fatwa, jika ingin ada Fatwa Halal, maka Pelaku Usaha harus mengganti nama yang terindikasi atau berkonotasi halal. Adapun jika sampai pada tidak keluarnya sertifikat Halal oleh BPJPH dan ini menyangkut wilayah UU, maka PU yang bersangkutan hanya memohon kepada Komisi Fatwa untuk memfatwakan Kembali dengan Perubahan Namam Produk yang tidak terindikasi unsur haramnya (contoh sejumlah nama produk yang tidak dapat diproses sertifikat halal. Misalnya, rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir nol persen alkohol, babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog, rawon setan, es pocong, mi ayam kuntilanak, cokelat Valentine, 102 biskuit Natal, mie Gong Xi Fa Cai) dan mengganti nama, yang terindikasi nama itu halal dan Thoyib; 12. Berdasarkan pernyataan-pernyaatan tersebut di atas, menurut ahli, bahwa UU nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Thaun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah dapat memenuhi aspek kepentingan yang memaksa dari perspektif perekonomian dan Kepastian hukum dan pada akhirnya menunjukkan bahwa Perpu Cipta Kerja memiliki urgensi yang penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus mengurangi limitasi yang ada dalam hal opsi pencegahan krisis ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini. 3. Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie Terhadap isu konstitusionalitas pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 48 angka 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 ayat (5), Pasal 48 angka 20, Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 48 angka 32, Pasal 63C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka terdapat tiga isu dalam perkara ini yang perlu Ahli sampaikan, sebagai berikut: I. PARADIGMA RELASI AGAMA DAN NEGARA: DARI PARADIGMA SIMBIOTIK KE INTEGRALISTIK 1. Bahwa persoalan relasi agama dan negara sejatinya telah final sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 dan pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Keberadaan Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana tertuang dalam Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 63C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 dipersepsikan telah mengubah hubungan agama dan negara dari simbiotik 103 menjadi integralistik merupakan pandangan yang cenderung asumtif tanpa mendasarkan pada basis argumentasi hukum yang berlaku; 2. Bahwa bangunan dasar hubungan agama dan negara secara terang- benderang telah ditegaskan oleh para pendiri bangsa (the founding fathers) melalui UUD 1945 yang sama sekali jauh dari sebutan “hubungan integralistik” antara agama dan negara. Pelbagai temuan akademik yang muncul justru menempatkan Indonesia sebagai bangsa berkarakter religius (religious character) yang salah satu indikatornya adalah keberadaan Kementerian Agama (Kemenag). Di poin ini Indonesia bukanlah negara agama (religious state) (Dian Abdul Hamid Shah, 2017). Karakteristik hubungan integralistik antara agama dan negara di antaranya diwujudkan melalui negara teokrasi murni yang menempatkan pemimpin agama merupakan pemimpin politik tertinggi (Ran Hirchl. 2010); 3. Bahwa kebijakan hukum negara terkait keberadaan Komite Fatwa Produk Halal sama sekali tidak mengarah pada praktik hubungan agama dan negara yang integralistik. Negara tidak melakukan kooptasi dalam praktik dan ekspresi keagamaan warganya. Namun, sebaliknya, keberadaan Komite Fatwa Produk Halal merupakan manifestasi dari komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara di bidang keagamaan yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komite Fatwa Produk Halal; 4. Bahwa penyebutan hubungan agama dan negara berada dalam area integralistik, hanya akan memutar perdebatan yang tidak perlu dan tidak produktif. Padahal, anggapan tersebut sama sekali tidak memiliki pijakan historis, sosiologis, politis, maupun filosofis. Tudingan praktik integrasi agama dan negara yang direpresentasikan oleh keberadaan Komite Fatwa Produk Halal tidak memiliki pijakan historisnya; 5. Bahwa berbeda saat awal reformasi 1998, yang secara spesifik muncul aspirasi dari sebagian kelompok dengan memasukkan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta yang pendulumnya berasal dari ruang Parlemen (Umar Basalim, 2002). Bila menilik sejarah politik Indonesia, aspirasi mengenai hubungan integralistik agama dan negara munculnya dari ranah parlemen, 104 bukan dari ranah eksekutif. Artinya, keberadaan Komite Produk Halal ini yang dinilai sebagai representasi hubungan agama dan negara yang menampilkan wajah integralistik tidak menemukan konteks dan basis historis maupun politisnya. II. DUALISME KELEMBAGAAN: MUI DAN KOMITE FATWA PRODUK HALAL 6. Bahwa keberadaan Komite Fatwa Produk Halal sejatinya mengukuhkan komitmen negara dalam pembangunan di sektor keagamaan sekaligus mewujudkan perlindungan kepada warga negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945 khususnya Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Serta Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”; 7. Bahwa kedudukan Komite Fatwa Produk Halal dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam ranah fatwa halal sejatinya dalam posisi yang equal tidak saling menegasikan satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, bila dibaca secara jernih, kedua lembaga tersebut saling mendukung satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan posisi dan kedudukan MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal dalam hubungan tata kerja dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki pola yang sama yakni koordinatif bukan instruktif; 8. Bahwa kedudukan Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri (Pasal 33B ayat (1) UU 6/2023) sejatinya berkoordinasi dengan BPJPH sebagaimana tertuang dalam Diktum Kelima Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 297 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal. Artinya, hubungan organisatoris yang lazim dilakukan dalam tata kelola pemerintahan yang sama sekali tidak terkait dengan substansi fatwa yang dihasilkan. Dengan demikian, pendapat yang menyebutkan bahwa 105 kedudukan Komite Fatwa Produk Halal merupakan subordinasi pemerintah merupakan pandangan yang tidak tepat dan mendasar; 9. Bahwa eksistensi MUI dalam penetapan sertifikasi halal sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan konsekuensi dari atribusi oleh Undang- Undang sebagai pihak yang bekerja sama dengan organ negara, dalam hal ini BPJPH, untuk menjalankan kewenangan, di antaranya berupa penetapan sertifikasi halal. Hal ini dikuatkan pula dalam Putusan MK Nomor 67/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan ihwal penetapan produk halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk oleh MUI. Dengan demikian, pelibatan lembaga di luar MUI dalam hal penetapan halal produk dikembalikan pada politik hukum (legal policy) perumus Undang- Undang (law maker); 10. Bahwa atas keberadaan Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana tertuang dalam Pasal 33A Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 dan pelibatan lembaga di luar MUI dalam urusan isu keagamaan, bukanlah sesuatu hal yang baru. Seperti yang terjadi dalam Putusan 24/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, MK menghadirkan organisasi-organisasi keagamaan untuk menjelaskan keberadaan perkawinan dalam setiap agama di antaranya: MUI, PBNU, PP Muhammadiyah, dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Poin penting dari putusan tersebut, MUI bukanlah satu-satunya otoritas tunggal yang diminta penjelasan tentang persoalan isu keagamaan. Peran negara, sebagaimana bunyi putusan tersebut, “Menindaklanjuti hasil penafsiran yang disepakati oleh Lembaga atau organisasi keagamaan”. Peristiwa ini mengonfirmasi tentang tidak adanya otoritas tunggal dan eksklusif dalam persoalan isu keagamaan karena memang realitasnya otoritas keagamaan di Indonesia yang tercermin dari pelbagai organisasi kemasyarakatan keagamaan yang sangat beragam ditambah dengan keberadaan sarjana dan akademisi yang berbasis di perguruan tinggi keagamaan; 106 11. Bahwa definisi dualisme kelembagaan dapat menemukan konteksnya ketika objek atau area kerja memiliki kesamaan. Namun, dualisme tidak terjadi bilamana addressaat norm-nya berbeda. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tak sedikit lembaga atau organisasi negara yang tampak memiliki kesamaan fungsi, namun saling menguatkan satu dengan lainnya. Ini yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah lembaga penegak hukum seperti: Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejakgung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara konstitusional, ketiga lembaga tersebut tidak ada soal; 12. Bahwa dalam penyelenggaraan di lapangan terjadi persoalan seperti koordinasi antarlembaga, bukan berarti keberadaan lembaga yang belakangan lahir lantas disebut inkonstitusional. Justru, secara teoretis, keberadaan lembaga penunjang, dalam konteks ini Komite Fatwa Produk Halal, sebagai bentuk kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang- Undang dalam rangka mempercepat penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks kerja Komite Fatwa Produk Halal dan Komisi Fatwa Halal MUI, keberadaan BPJPH dapat berperan sebagai conductor dalam orkestrasi pelayanan jaminan produk halal kepada masyarakat. Apalagi, objek norma antara Komisi Fatwa Halal MUI dan Komite Fatwa Produk Halal berbeda satu dengan lainnya; 13. Bahwa kekhawatiran tidak ada jaminan dan kepastian hukum bagi warga menjadi tidak relevan diketengahkan. Dengan demikian, kekhawatiran dualisme dalam urusan sertifikasi halal merupakan sikap yang berlebihan dan tidak memiliki pijakan hukumnya. Bila pun terdapat persoalan teknis di lapangan, masalahnya bukan terletak pada penormaan dalam aturan hukum, namun lebih kepada teknis penyelenggaraan yang dapat dicarikan jalan keluar melalui mekanisme administrasi penyelenggaraan pemerintahan seperti instrumen koordinasi dan pengawasan; 14. Bahwa keberadaan Komite Fatwa Produk Halal harus dibaca sebagai ikhtiar negara untuk melakukan akselerasi sertifikasi halal, khususnya ditujukan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya ini juga dibaca 107 sebagai manifestasi dari kebijakan hukum terbuka yang dimiliki penyelenggara negara (Presiden), dalam rangka pemenuhan pelayanan publik yang bersifat inovatif. Keberadaan Komite Fatwa Produk Halal sekaligus merupakan bagian dari inovasi penyelenggara pemerintahan dalam pemenuhan hak warga negara, khususnya dalam hal kehalalan sebuah produk; 15. Bahwa objek dan area kerja Komite Fatwa Produk Halal yang fokus pada 2 (dua) hal yakni pelaku UMKM dan pemohon yang belum mendapat penetapan halal yang telah melewati batas maksimal 3 (tiga) hari di Komisi Fatwa MUI, bukan berarti mengabaikan prosedur formal dalam penetapan kehalalan sebuah produk. Keberadaan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) menunjukkan komitmen soal kehati-hatian dalam proses penetapan produk halal di sektor UMKM; 16. Bahwa pembedaan objek area kerja yang dibebankan kepada Komite Fatwa Produk Halal semata-mata untuk mempercepat proses birokratisasi dalam penetapan halal. Apalagi, karakteristik pengajuan penetapan kehalalan pelaku UMKM masuk kategori self declare sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; 17. Bahwa keberadaan Komite Fatwa Produk Halal ini semata-semata sebagai upaya percepatan proses birokratisasi dalam penetapan halal, apalagi objeknya masuk kategori self declare secara jelas disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, yakni penggunaan produksi teknologi sederhana, atau secara manual atau semi otomatis, proses produksi tidak mengalami proses iridiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, serta penggunaan teknologi hurdle serta lokasi, tempat, dan alat proses produksi sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Jadi, tidak tepat bila menganggap pembedaan objek area kerja di sektor UMKM ini merupakan pengabaian substansi atas proses penetapan kehalalan sebuah produk. 108 III. KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY) PEMBENTUK UNDANG-UNDANG 18. Bahwa keberadaan Komite Fatwa Produk Halal hakikatnya masuk dalam isu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang (law maker), yang sama sekali tidak terkait dengan urusan konstitusionalitas sebuah norma. Kebijakan hukum terbuka merupakan manifestasi dari kekuasaan yang dimiliki DPR dan Presiden di bidang legislasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan kewenangan yang diberikan (detournement de pouvoir) yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad). Keberadaan Komite Fatwa Produk Halal yang dituangkan dalam norma di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 sama sekali tidak memenuhi unsur penyalahgunaan tujuan dan wewenang yang diberikan konstitusi kepada DPR dan Presiden termasuk juga tidak masuk kategori perbuatan melawan hukum; 19. Bahwa Kebijakan hukum terbuka dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk Undang-Undang dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam Undang-Undang, hal mana terdapat kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum karena UUD 1945 tidak mengatur atau tidak memberikan batasan yang jelas; 20. Bahwa kebijakan pembentukan Undang-Undang dikatakan bersifat terbuka ketika UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh Undang-Undang. Sebaliknya, kebijakan pembentukan Undang-Undang dikatakan bersifat tertutup manakala UUD 1945 telah memberikan batasan yang jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur dalam Undang-Undang; 21. Bahwa pilihan kebijakan hukum (legal policy) yang ditempuh pembentuk undang-undang (law maker) dengan merumuskan Komite Fatwa Produk Halal merupakan manifestasi dari implementasi cita hukum (rechtsidee) dan norma dasar bernegara (staatsfundamental norm). Pilihan kebijakan hukum yang dipilih DPR dan Presiden harus ditempatkan sebagai bagian dari supremasi 109 konstitusi (constitutional supremacy) di mana kewenangan pembentukan Undang-Undang dimiliki oleh badan-badan pembentuk Undang-Undang yakni DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945) dan Presiden (Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945); 22. Bahwa sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pelaksanaannya menurut MK tetap perlu diberikan batasan-batasan agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan yang merugikan masyarakat. Batasan yang diberikan oleh MK dinyatakan dalam Pertimbangan Putusan Nomor 86/PUU-XI/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. MK dalam putusan ini menyatakan, ”... Pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk Undang-Undang tidak dapat pula dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum”; 23. Bahwa keberadaan Komite Fatwa Produk Halal tidaklah melanggar batasan- batasan bagi sebuah kebijakan hukum terbuka yaitu tidak melanggar tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Hal ini dikarenakan terdapat alasan logis dan rasional mengapa kebijakan hukum ini diberlakukan. 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. I. Pokok Permohonan Pemohon Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan pengujian beberapa ketentuan dalam Lampiran UU 6/2023 sebagai berikut: 1. Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 yang menyatakan: “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.” 2. Pasal 48 angka 19 Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6) yang menyatakan: 110 Pasal 33 (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. (6) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja. 3. Pasal 48 angka 20 Pasal 33 A ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 B ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan: Pasal 33A (1) Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. (2) Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH. Pasal 33B (1) Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas unsur: a. ulama; dan b. akademisi. 4. Pasal 48 angka 32 Pasal 63 C ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan: Pasal 63C (1) Komite Fatwa Produk Halal sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan. (2) Pemerintah menjalankan tugas Komite Fatwa Produk Halal sampai dengan terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal. Bertentangan dengan UUD NRI 1945 dalam ketentuan: 111 1. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 2. Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah dan meninggalkannya serta berhak kembali”. 3. Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. 4. Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. 5. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. II. Perihal Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 1. Bahwa menurut Pemohon, Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 33B ayat (1) UU 6/2023 merupakan bagian dari institusi Pemerintah, maka penetapan yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal masuk dalam kualifikasi obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, maka dapat disampaikan hal berikut; 2. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sangat berkaitan dengan istilah dalam konsep hukum administrasi Belanda yang dikenal dengan istilah “beschikking” (Perancis menggunakan istilah “acte administratif”). Istilah ini dimaknai sebagai “ketetapan atau keputusan”. Beschikking diartikan sebagai sebuah ketetapan/keputusan pemerintah yang bersifat kongkrit dan individual. Berbeda dengan “regeling” yang dimaknai sebagai peraturan yang bersifat abstrak dan umum (Utrecht:1988, WE.Prins dan R.Kosim Adisapoetra:1983, Sjahran Basah:1995, Philipus M Hadjon:1993, Ridwan HR:2003); 112 3. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur dari KTUN adalah sebagai berikut: a. Penetapan tertulis; b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN; c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Bersifat konkret, individual dan final; f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 4. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), terjadi perubahan makna KTUN. Menurut Pasal 1 angka 7 Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya dalam ketentuan peralihan, Pasal 87, diatur bahwa: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 113 b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”. 5. Secara historis, menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN bahwa istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk menentukan apakah suatu surat tertulis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak, dapat dilihat dari unsur-unsur sebagaimana yang ada dalam ketentuan UU Administrasi Pemerintahan dan juga UU PTUN. Pada akhirnya, esensi utama sebuah Keputusan Tata Usaha Negara adalah sepanjang badan/pejabat pemerintahan melaksanakan Tindakan hukum administrasi dan menimbulkan kerugian yang aktual atau kerugian potensial bagi pihak yang dituju secara langsung maupun tidak langsung (pihak ketiga terkait); 7. Bahwa penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena 3 (tiga) alasan. Pertama, penetapan kehalalan produk terebut bukanlah tindakan hukum administrasi negara, melainkan merupakan pelaksanaan hukum agama Islam yang diserap dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan kehalalan produk tidak dilakukan berdasarkan kaidah hukum administrasi, melainkan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah fatwa halal yang merujuk pada hukum agama; 8. Kedua, Komite Fatwa Produk Halal tidak dapat dikatakan sebagai Badan/Pejabat pemerintahan (tata usaha negara). Meskipun Komite Fatwa Produk Halal diangkat oleh Menteri atau pemerintah, Komite ini 114 sejatinya bukanlah badan yang menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintahan, tapi menjalankan salah satu urusan yang menjadi domain agama (urusan kehalalan produk); 9. Ketiga, secara bentuk, penetapan kehalalan produk seolah-olah mengandung makna “penetapan” atau membuat keputusan. Padahal apabila dilihat secara substansi (secara isi), maka substansi dari penetapanan kehalalan produk tidak berhubungan dengan kewenangan administrasi pemerintahan, melainkan soal urusan halal yang menjadi kewenangan agama (domain agama); 10. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan kehalalan produk yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal tidak dapat dikualifikasikan sebagai produk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek dalam sengketa tata usaha negara; 11. Bahwa hukum administrasi mengenal konsep pengecualian atas Keputusan Tata Usaha Negara. Pengacualian ini diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Pasal 2 UU a quo dinyatakan bahwa: Pasal 2 Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang- undangan lain yang bersifat hukum pidana; 115 e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.” 12. Ketentuan di atas mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara; 13. Kemudian, pengecualian juga diatur dalam ketentuan Pasal 49 UU a quo yang berbunyi: Pasal 49 Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Dalam doktrin hukum administrasi negara, pembatasan (pengecualian) yang ditetapkan dalam Pasal 2 merupakan pembatasan absolut. Penegasan sifat pembatasan secara absolut itu dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai objek mana saja yang dapat menjadi objectum litis di pengadilan tata usaha negara. Sementara pengecualian yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 merupakan pembatasan relatif. Sebab pembatasan kompetensi peradilan terjadi hanya dalam hal kondisi tertentu saja, yaitu dalam waktu perang, 116 keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 15. Bahwa pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara terus berkembang sesuai dinamika putusan peradilan administrasi (yurisprudensi). Selain pengecualian sebagaimana telah ditentukan dalam UU PTUN, terdapat beberapa pengecualian lain yang dilakukan atas dasar yurisprudensi peradilan administrasi. Misalnya Keputusan Presiden tentang Pemberian Grasi, yang menurut yurisprudensi PTUN tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara. Hal ini tergambar dalam putusan perkara nomor: 71/PLW/2015/PTUN-Jkt, 2015. PTUN menegaskan bahwa Keputusan Presiden tentang Grasi merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga tidak dapat diuji keabsahannya (legalitasnya) oleh pengadilan (PTUN); 16. Selanjutnya dalam beberapa perkara lain, PTUN selalu menolak untuk menguji surat atau keputusan yang dikategorikan sebagai keputusan dalam hukum tata negara atau keputusan yang bersifat tata negara. Keputusan-keputusan tersebut dikecualikan dari makna keputusan tata usaha negara, sebab keputusan tersebut bukan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 17. Bahwa penetapan kehalalan produk merupakan penetapan yang dikecualikan dari konsep keputusan tata usaha negara. Sebab, penetapan kehalalan produk ditetapkan berdasarkan hukum agama. Produk penetapan yang lahir dari domain agama tersebut, tidak termasuk dalam karakter keputusan tata usaha negara, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara. III. Perihal Keputusan Konstitutif dan Deklaratif 18. Bahwa berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, keputusan administrasi terdiri atas 2 jenis, yaitu keputusan konstitutif dan keputusan 117 deklaratif. Dalam ketentuan Pasal 54 UU Administrasi Pemerintahan diatur bahwa: “Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat: 1. konstitutif; atau 2. deklaratif. Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat konstitutif” adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat deklaratif” adalah Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif. 19. Bahwa menurut Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 UU 6/2023 yang menyatakan: Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal; 20. Bahwa dari konstruksi Pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Sertifikasi Halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan keputusan yang bersifat deklaratif. Sementara penetapan kehalalan produk, baik oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, merupakan keputusan yang bersifat konstitutif; 21. Bahwa oleh karena Sertifikasi Halal BPJPH merupakan keputusan yang bersifat deklaratif, maka sertifikasi tersebut diterbitkan setelah adanya penetapan kehalalan produk. Sertifikasi halal oleh BPJPH bersifat pengakuan atau pengesahan dan administratif semata yang tidak menimbulkan akibat hukum baru; 22. Bahwa keputusan deklaratif sebagaimana di atas, bukanlah objek sengketa tata usaha negara. Sebab sebagaimana ditegaskan dalam 118 ketentuan Pasal 54 UU Administrasi Pemerintahan bahwa “Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif”. Maknanya dalam konteks keputusan kehalalan produk, oleh karena penetapan kehalalan produk (keputusan konstitutif) tidak termasuk keputusan tata usaha negara atau dikecualikan dari keputusan tata usaha negara, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa TUN, maka sertifikasi halalnya (keputusan deklaratif) juga tidak dapat dijadikan objek sengketa TUN; 23. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, baik penetapan kehalalan produk maupun sertifikasi halal, tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara. [2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2024 dan 29 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 1. Kesimpulan Pemohon 1. Bayangkan di suatu masa di suatu wilayah terdapat seorang pedagang kecil. Pedagang kecil tersebut datang kepada hakim dan menyatakan: “saya diperintahkan raja untuk meminta fatwa terhadap dagangan saya, dan saya diberikan fatwa tidak halal padahal saya meyakini dagangan saya halal”. Hakim kemudian bertanya: “apakah saudara mengetahui apa itu fatwa?”, pedagang tersebut menjawab: “setau saya fatwa merupakan pendapat”. Hakim tersebut kemudian menjawab: “dengan demikian, anda sudah mengetahui, bagaimana mungkin kami menghukumi pendapat”. Pedagang tersebut berjalan sambil terbingung, lalu datang utusan raja dan menanyakan: “mengapa dagangan anda tidak memiliki sertifikat halal?”, pedagang tersebut menjawab: “karena fatwa menyatakan dagangan saya tidak halal”. Utusan raja menyampaikan: “jika demikian, maka berikanlah tanda tidak halal!”. Pedagang tersebut membalas: “akan tetapi dagangan saya sebenarnya halal!”. Utusan raja segera memerintahkan kepada pasukannya: “sita dagangan ini!” 119 2. Bahwa selama persidangan belum ditemukan titik temu perdebatan antara pihak pemohon Perkara No.49/PUU-XXI/2023 beserta ahlinya dengan pihak Pemerintah beserta ahlinya mengenai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa. Sehingga, terdapat dilema apakah yang benar adalah menyerahkan kepada ormas atau menyerahkan kepada negara? Jikalau kepada ormas apakah mungkin secara ketatanegaraan? Bagaimana jika ormas itu sendiri mengalami permasalahan? Sejauh apa batas tanggung jawab ormas itu sendiri? Andaikan jika diserahkan kepada negara, apakah kewenangan negara menjadi terlalu luas? Andaikan untuk mengakomodir keduanya, kedua lembaga tersebut diakui, apakah dapat menjamin kepastian hukum? 3. Bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut sangat sulit ditemukan. Namun, andaikan kita akomodir keduanya, maka terdapat beberapa solusi yaitu antara lain menyamakan standar dan membentuk lembaga rekonsiliasi atau penyelesaian sengketa. Pertama, kita akan bahas mengenai persamaan standar. Ahli Presiden menyatakan bahwa standar halal suatu produk itu termasuk kepada nama-nya. Melihat kepada standar yang telah ditetapkan, standar nama-pun sangat rumit karena harus ada parameter nama yang tidak mendekati “kufur” dan “erotis”. Pemohon juga telah menjelaskan, misalkan kita hilangkan standar tentang nama, maka nama “sate babi” kemudian dapat menjadi halal. Hal ini akan menjadi perdebatan yang sangat panjang. Selain itu, kalau kita lihat standar halal baik yang digunakan oleh PPH (self declare) maupun MUI, standar halal di luar bahan dan proses sebenarnya bukan hanya faktor nama saja, tetapi mencakup juga sensori bahkan visual. Misalkan produknya mem-visualisasikan erotis maka tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Terkait sensori misalkan mie rasa bacon atau es krim rasa rhum, meskipun secara bahan halal tetapi jika terdapat sensori rasa yang serupa dengan rasa benda yang tidak halal maka tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Dengan demikian, perdebatan tentang standar halal tidak akan sangat panjang, tetapi sangat sangaat sangaaat panjang. 4. Belum lagi kalau kita dalami kemajemukan bahasa dan makanan di Indonesia. Permasalahan masih harus kita kuadratkan lagi hanya sekedar 120 untuk mendapatkan identifikasi masalah tentang jaminan produk halal. Itu baru merumuskan identifikasi masalah belum kepada pembahasan. Namun, hebatnya Pemerintah dengan sangat yakin secepat mungkin sertifikat halal dapat diterapkan sampai kepada pedagang kecil. Mungkin dalam pikiran Pemerintah segala sesuatu dapat berhasil jika ada sanksi bahkan sanksi pidana (vide Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 62 ayat (1) UU No.8/1999). Mungkin kerangka teoritis yang digunakan Pemerintah: cukup buat juknis, berikan sanksi, maka permasalahan selesai. Mungkin saja Pemerintah juga memiliki strategi cadangan berupa: andaikan terjadi masalah, ketika ada kekacauan, nanti aktivis – aktivis akan bereaksi memberikan solusi. Pemerintah tinggal akomodir solusi tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan. Sehingga, Pemerintah tidak perlu repot meneliti dan Pemerintah tetap dapat tampil mendapatkan legitimasi sebagai pemberi jawaban atas segala permasalahan. Semoga dugaan Pemohon tersebut tidak benar, meskipun dengan berat hati untuk menyatakan tidak benar. Terhadap hal tersebut, Pemohon tidak mengetahui kebenarannya. Namun, sepengetahuan Pemohon kita harus berhati – hati bermain di ranah agama dan budaya. Yang Pemohon dapatkan selama menempuh pendidikan hukum, guru besar bidang hukum Mochtar Kusumaatmadja mengajarkan pembaharuan hukum yang berkaitan dengan nilai agama dan budaya harus sangat hati – hati. Pembangunan hukum dapat dilakukan lebih dahulu dalam bidang yang netral akan nilai agama dan budaya. Di sisi lain, kita tidak mungkin membendung nilai agama memasuki ranah yang tadinya kita anggap bebas nilai. Oleh karena itu, perlu kepiawaian pemimpin dalam mengelola hal ini. Bukan kebijakan yang cenderung asal – asalan yang hanya mementingkan percepatan tanpa pertimbangan matang. Hal yang sangat berbahaya jika isu – isu agama digunakan hanya untuk kepentingan politik elektoral semata. 5. Untuk mengatasi problema bangsa yang sangat serius ini, Pemohon mencoba sedikit menguraikan betapa sulitnya membangun standar yang baku. Pemohon contohkan dengan kue khas daerah Pulau Simeule, kue khas dari daerah Cilegon, kue khas dari daerah Bantul yang memiliki nama yang mungkin akan kontroversial. Bagaimana menyatakannya halal/tidak halal? 121 Kita tidak pernah terbayangkan mengapa ada nama tersebut dan apakah kemudian harus kita rubah nama-nya? Atau, apakah harus kita lokalisir saja peredaran produk tersebut? Ini sangat rumit sekali mencari jawabannya. Pemohon contohkan lagi, akronim dari “ngopi dan coklat” menjadi “ngocok” dengan penyajian minumannya yang dikocok. Mungkin saja sebagian masyarakat akan menganggap “erotis” atau tidak etis, tetapi masyarakat lain menganggap biasa saja karena memang ada minuman seperti “milkshake” atau “susu kocok” yang memang dikocok. Dan, kebetulan mungkin karena bahan dasarnya kopi dan coklat menjadi “ngocok”. Hal ini seperti “Alpukat Kocok” yang tidak dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat. Indonesia kaya akan budaya, dan makanan juga adalah produk budaya. Oleh karena itu, hal ini bisa sangat sensitif. Pemohon contohkan kasus bumbu makanan yang dikombinasikan dengan bahan makanan non-halal. Apa yang terjadi? Terjadi kegaduhan di masyarakat dan Kepolisian harus sampai turun tangan. Hal serupa juga mungkin terjadi dengan nasib pedagang hotdog. Pemerintah dalam keterangannya hanya memberikan solusi : jika permohonan belum memenuhi kriteria standar halal, maka permohonan dikembalikan agar pemohon memperbaikinya. Jika tidak ada padanan kata yang tepat, apakah maksudnya menjadi tidak perlu berjualan dan cukup melamar menjadi pegawai BI? Hal ini penting sekali dijawab dikarenakan norma UU yang ada memuat sanksi. Perlu diketahui, kesalahpahaman sedikit dalam hal budaya dan agama dapat menjadi gesekan di masyarakat. Kita mempunyai banyak pengalaman terkait hal tersebut. Namun, di Tengah kerumitan hal tersebut, Pemerintah seolah berbangga akan mempercepat proses sertifikasi halal secepat mungkin, akan tetapi dalam persidangan yang terbuka untuk umum ternyata pertanyaan terkait dengan bagaimana jaminan standarisasi-nya belum ada jawaban memuaskan. Pemohon berharap kita harus sangat hati – hati, jangan sampai seolah menjadi budaya berbentur dengan agama atau budaya berbentur dengan budaya, dan lain sebagainya. Jangan terlalu dipaksakan atau setidak – tidaknya jika memang benar tidak ada jawabannya, putuskan saja perintah konstitusi untuk melakukan penundaan atas pelaksanaan UU JPH dan UU Cipta Kerja sampai benar – benar 122 ditemukan standar yang jelas, atau perintahkan Pembentuk UU untuk mencari solusinya agar tidak menjadi kebiasaan membuat UU yang hanya untuk mempercepat tetapi tidak dipikirkan secara matang dampaknya. 6. Namun, andaikan kita anggap mungkin saja kita membuat standar-nya menjadi lebih baku. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin pernah menjadi bahasan bagaimana kalau menggunakan artificial intelligence (AI) agar terdapat standar baku atas produk halal. Secara akademis, hal ini akan menjadi perdebatan yang sangat menarik. Perdebatannya adalah apakah mungkin kita meminta fatwa kepada AI? Tentu jawaban umum akan menjawab tidak mungkin karena harus ada faktor manusia, sedangkan AI hanya mungkin sebagai alat saja. Perdebatan akan semakin menarik jika terdapat fatwa atas jawaban mustafti berupa “apakah diperbolehkan meminta fatwa kepada AI?” Kemudian mufti menjawab “meminta fatwa kepada AI adalah haram”. Ini akan sangat menarik karena term “haram” dalam masyarakat awam memiliki dampak yang luar biasa. Di sisi lain, AI sendiri adalah suatu permodelan matematika yang terwujud dalam program komputasi. Pertanyaan “apakah diperbolehkan meminta fatwa kepada AI?” memiliki makna yang sama dengan “apakah diperbolehkan meminta fatwa kepada matematika?”, atau untuk menyederhanakan misalkan “apakah diperbolehkan meminta fatwa kepada komputer?”. Permasalahan ini sebenarnya ada pada pertanyaan mustafti, mengapa mempertanyakan sesuatu yang belum definitif diketahuinya. Misalkan kita tanyakan kepada ahli matematika pertanyaan “apakah diperbolehkan meminta fatwa kepada AI?”, maka kemungkinan akan dijawab : “saya tidak mengerti maksud pertanyaan saudara, bisakah saudara definisikan kembali proposisinya sehingga dapat kita cari buktinya secara bersama – sama”. Matematikawan yang terbiasa dengan argumentasi rigorous akan sangat berhati – hati karena “1+1 = 2” yang sudah umum diketahui-pun masih harus dibuktikan. 7. Untuk memperjelas mari kita perluas contohnya : “apakah boleh bertanya kepada ulama melalui telepon?” Telepon adalah permodelan matematika atas suara yang kemudian menggunakan alat tertentu dapat ditransmisikan ke tempat lain. Dalam praktik mungkin bisa terdapat masalah apakah benar 123 yang berbicara adalah ulama yang dimaksud atau bukan. Permasalahan tersebut dimisalkan ada kasus ternyata jawaban ulama salah, karena yang menjawab ternyata adalah orang yang mengaku ulama. Hal ini bisa menjadi problematik. Permasalahannya adalah bagaimana memastikan yang berbicara di telepon adalah ulama. Bisa saja karena ada kasus tertentu, kemudian ada yang menyatakan karena tidak ada dalil yang mencontohkan penggunaan telepon pada masa nabi, maka tidak boleh bertanya kepada ulama melalui telepon. Hal ini sama seperti AI, kita tidak mengetahui data yang diberikan oleh suatu alat. Hanya saja mungkin lebih kompleks dibandingkan telepon karena telepon memiliki input/output yang lebih sederhana, sedangkan AI mengolah data yang lebih kompleks dengan kemungkinan jawaban ampliasi, sehingga seolah AI dianggap person / legal entity tersendiri. Namun, secara hakikat sebenarnya terdapat keserupaan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa telepon / AI yang menjadi masalah? 8. Pertanyaan mustafti berupa “apakah boleh meminta fatwa kepada AI?” sangat problematik. Di sisi lain, mufti harus menjawab pertanyaan mustafti kepada jawaban boleh/tidak boleh. Permasalahannya mungkin kita memahami AI seperti produk jadi selayaknya “ChatGPT” yang seolah seperti person yang menjawab. Jangan – jangan AI itu sendiri sebenarnya hanya sebuah permodelan logika matematika yang tidak memiliki bentuk pasti. Kalau demikian, itu sama saja kita bertanya “apakah kita bisa bertanya kepada matematika?”. Jika memang pertanyaan “apakah kita boleh meminta fatwa kepada AI?” memiliki makna yang sama, maka jika matematika adalah apa yang ada pada pikiran kita, maka sama seperti menanyakan “apakah kita bisa bertanya kepada pikiran kita sendiri?” Bagaimana kita menghukumi hal tersebut? Hal ini sangat menarik karena terdapat tarik – menarik antara teknologi dan manusia. Di satu sisi AI menjanjikan koherensi yang lebih pasti dan konsisten, di sisi lain manusia menjanjikan otoritas legitimasi yang lebih valid. Atas pertanyaan sulit tersebut, mufti harus menjawab pertanyaan dari mustafti atas pertanyaan yang multiinterpretasi. Pemohon menjadi berandai – andai, apakah boleh mufti tidak menjawab pertanyaan dari mustafti? Pertanyaan ini sangat penting yang nanti akan dibahas. 124 9. Permasalahan ini menarik karena muara pertanyaan tersebut adalah kepada siapa yang memberikan jawaban menggunakan tools AI tersebut. Jika data yang diberikan ambigu, maka ampliasi jawaban semakin tinggi. Andai jika data yang diberikan diberikan oleh otoritas yang berwenang, maka sejauh apa dapat menjangkau luasnya informasi. Misalkan kita ingin mengetahui apakah dog dalam hotdog bermakna sosis atau anjing, jika kita batasi data yang ada, maka tidak akan ditemukan dalam kitab keagamaan yang membahas hotdog. Namun, ada kemungkinan ulama sebagai manusia juga memiliki keterbatasan mengetahui semua jumlah nama/kata yang beredar di dunia. Sehingga, kita harus dudukan di mana faktor manusia dan di mana faktor teknologi. Pemohon berpikir memang ulama seharusnya mengembangkan AI. Namun, yang menjadi permasalahan adalah andaikan dikatakan bertanya fatwa kepada AI adalah haram, maka secara sosial orang – orang akan takut menggunakan AI karena term “haram” yang melekat. Menggunakan saja sudah takut bagaimana bisa mengetahui. Dengan demikian, bagaimana integrasi AI dengan agama itu tergantung dengan ulama-nya. Jika ulama-nya mewariskan kitab mengembangkan AI dan ilmu fiqih akan sangat baik, namun jika ulama-nya ternyata sibuk kampanye akan sangat repot. Apa yang diwarisi selain rasa takut? 10. Dalam pemahaman awam Pemohon, AI sebagai tools akan sangat membantu dalam memberikan derajat kepastian yang lebih tinggi. Misalkan faktor bahan, proses, nama, visual, sensori kita definisikan secara tertentu. Kita buat permodelannya, lalu lakukan pengujian inferensi hingga semantik atas kemungkinan model yang ada. Lalu, kita dapat membuat negative list yang diintegrasikan dengan AI agar meminimalisir bias. Selain halal/haram sebagai value output, kita memiliki instrumen fiqih yang disebut syubhat. Untuk mengatasi persoalan tersebut kita dapat gunakan tools seperti deontic logic dan non monotonic logic untuk menarik penalaran secara defeasible. Hal ini dikarenakan sistem seperti deontic logic sesungguhnya mengakui contingent obligation “O(pV¬p)” dan non monotonic memungkinkan conflict resolution. Namun, asumsi Pemohon dengan bias budaya dan bahasa yang sangat majemuk tidak akan dapat 100% mengandalkan kepada teknologi, 125 tetapi setidaknya mampu mengurangi bias sampai pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, akan tetap memerlukan faktor manusia yang menentukan yaitu fatwa, terutama dalam pemahaman konteks tertentu. 11. Sebelum melanjutkan Pemohon akan contohkan problema jika fatwa halal diletakan di otoritas tunggal berupa ormas juga dapat menimbulkan ampliasi yang lebar. Mari kita kembali kepada pertanyaan apakah boleh mufti tidak menjawab pertanyaan dari mustafti? Terkadang problema dari ormas adalah tidak ada batasan kewenangan selain tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan maksud dan tujuan anggaran dasar. Oleh karena itu, ormas Islam dapat saja membuat fatwa apapun sepanjang mempunyai kehendak untuk itu dan/atau terdapat mustafti. 12. Kita misalkan Fatwa tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Hal ini berdampak kepada “produk yang terafiliasi Israel”. Sebenarnya permasalahan mendukung pihak yang dizalimi adalah baik, tetapi dampaknya di masyarakat ternyata berbeda. Ternyata segera beredar daftar produk yang terafiliasi Israel yang belum diketahui kebenarannya. Apa yang terjadi di masyarakat? Bahkan sampai kepada level anak – anak, mengkonsumsi produk tertentu dapat dicap sebagai pro Israel. Di sisi lain, produknya telah mendapatkan sertifikat halal. Pada level anak - anak dengan pengetahuan yang masih terbatas justru menjadi bahan pergunjingan. Tentu kita tidak dapat batasi sebuah ormas untuk memberikan fatwa karena berbeda dengan lembaga negara yang kewenangannya dibatasi. Bayangkan jika terjadi perang dunia dengan kompleksitasnya. Pada level tersebut jika ada fatwanya akan sulit sekali mengkonsumsi sesuatu karena akan di cap ini itu. Berapa banyak daftar list produk yang beredar secara asal-asalan. Meskipun maksud fatwa berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat, tetapi apa yang terjadi di masyarakat terkadang ternyata melampaui apa yang dikira. 13. Mari kita ambil contoh lain: misalkan pada tahun 2016, MUI mengeluarkan fatwa tentang penistaan agama yang melahirkan GNPF-MUI. Implikasi di masyarakat ternyata luas sekali hingga terjadi polarisasi. Kemudian ternyata, muncul minimarket yang dianggap sebagai hegemoni ekonomi dari dominasi 126 minimarket yang ada. Di level akar rumput yang terjadi adalah membeli mie instan di minimarket tertentu adalah pro pribumi, sedangkan membeli mie instan di tempat lain tidak pro pribumi. Bayangkan belum pernah terjadi perkara membeli makanan sehari – hari harus dilabeli dengan pro pribumi atau tidak. Hal ini menunjukan fatwa memang memiliki dampak sosial yang sangat luar biasa. MUI sebagai ormas tentu tidak dapat dilarang untuk mengeluarkan fatwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan anggaran dasarnya. Kita bayangkan dengan kewenangan yang luas tersebut dan diberikan mandat untuk memberikan fatwa produk halal. Ketika ada fatwa yang berdampak luas, masyarakat tentu melihat fatwa MUI sebagai satu paket. Ampliasi terhadap fatwa halal/haram akan semakin lebar. Kondisi ini yang menyebabkan Pemohon dag dig dug jika terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Pemaknaan atas halal/haram bisa saja berubah – ubah di masyarakat. Terkadang Pemohon berpikir jika di lembaga negara kewenangannya pasti dibatasi UU bukan sekedar menunjuk, sehingga tidak selalu mufti harus menjawab pertanyaan mustafti. Dapat diibaratkan tidak mungkin Komite Fatwa Produk Halal akan menetapkan fatwa tentang penistaan agama. Akan tetapi, jika bentuknya adalah ormas, siapa yang bisa batasi mufti untuk tidak selalu menjawab pertanyaan mustafti? Pemohon meminta tolong kepada Mahkamah Konstitusi hal ini juga dipertimbangkan. 14. Bahwa di sisi lain, jika diletakan seluruhnya di negara juga bukan berarti permasalahan 100% hilang. Kekuasaan negara dengan instrumennya akan sangat besar. Di tengah kemajemukan bahasa dan budaya akan sangat rumit sekali membuat standar yang benar–benar rigorous. Kita bayangkan negara memiliki instrumen paksa seperti sanksi kemudian memaksakan standar yang dibuatnya hingga akhirnya terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan gesekan di masyarakat. Jika dipaksakan sangat mungkin terjadi benturan antara budaya–agama maupun budaya–budaya. Namun, Pemohon berasumsi setidaknya hal tersebut dapat diminimalisir dengan teknologi, meskipun tidak bisa 100% kita serahkan kepada teknologi. 15. Pemohon sangat tertarik untuk mengembangkan deontic logic dan non monotonic logic atau permodelan lainnya yang cocok untuk menguraikan 127 problema fatwa dan halal ini. Meskipun Pemohon menyadari hanya secara otodidak mempelajarinya sehingga sangat tertatih–tatih dalam memahaminya dan cenderung banyak kesalahan, terlebih berkaitan dengan konsep dalam agama yang sangat kompleks dan sensitif. Tetapi, setidaknya Pemohon berupaya semampu yang Pemohon sanggup, bukan sibuk rangkap jabatan atau mengklaim hasil keringat orang. Namun, ternyata reaksi dalam kenyataan berat sekali karena Pemohon harus mengalami berbagai penolakan hingga penghalangan kesempatan kerja dengan alasan fisik gemuk. Pemohon tidak mengetahui, mungkin saja di wilayah dan dunia lainnya, gemuk dan pemuda, isu halal dan UMKM, dan digitalisasi diolah sedemikian rupa menjadi alat pendongkrak elektabilitas. Setidaknya apa yang Pemohon lakukan benar benar untuk memahami persoalan bangsa ini dan tidak ada kaitannya elektabilitas. Meskipun terus mendapat penolakan dan tekanan, Pemohon teringat perkataan Soekarno : “Toh. Diberi hak–hak atau tidak diberi hak–hak; diberi pegangan atau tidak diberi pegangan; diberi penguat atau tidak diberi penguat, tiap–tiap makhluk, tiap–tiap umat, tiap–tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti akhirnya berbangkit, pasti akhirnya bangun, pasti akhirnya menggerakkan tenaganya, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan celakanya diri teraniaya oleh suatu daya angkara murka! Jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa, walau cacing pun tentu bergerak berkeluget–berkeluget kalau merasakan sakit!”. Mungkin saja kekuasaan lupa dengan perjalanan sejarah bangsa ini. Sehingga, semoga tidaklah salah untuk mengingatkan. Semoga tulisan ini juga dapat berkeluget–berkeluget dalam alam pikiran yang menularkan akal sehat. 16. Bahwa perlu diketahui menguraikan problema jaminan produk halal pasti membutuhkan dedikasi dan waktu yang luar biasa karena kemajemukan bahasa dan budaya Indonesia serta belum pernah ada benchmark di negara lain. Selain itu, kita tidak dapat 100% menyerahkan kepada teknologi, oleh karena itu faktor manusia masih sangat diperlukan. Hanya saja kita tidak dapat menyangkal bahwa manusia adalah makhluk yang mungkin salah. Maka dari itu, Pemohon akan mencoba mendalami kemungkinan solusi kedua yaitu adanya lembaga penyelesaian sengketa atau lembaga 128 rekonsiliasi. Perlu diketahui, untuk menjamin kepastian hukum, sistem standar yang dibangun nanti seharusnya terintegrasi juga dengan lembaga rekonsiliasi karena secara logika dimungkinkan dengan mekanisme conflict resolution. 17. Salah satu faktor yang menarik dari standar halal adalah nama produk. Oleh karena itu, Pemohon mencoba sedikit memberikan sesuatu yang menarik untuk direnungi : dalam teks keagamaan, terdapat kisah Tuhan mengajari Adam seluruh nama (al-asma kullaha). Kemudian pengetahuan tersebut dikontestasi dengan makhluk – makhluk lainnya. Andaikan kita membuat kesamaan standar yang universal apakah kita akan mengetahui al-asma kullaha, sehingga tidak mungkin lagi ada kesalahan dan tidak dapat dikontestasikan kembali? Dengan kerendahan hati, sebaiknya kita katakan : “ilmu kami sangat terbatas, kami membuka diri terhadap hal tersebut”. Sifat ulama harus memiliki kerendahan hati. Misalkan terdapat seseorang meminta fatwa kepada ulama, ulama tersebut akan menyodorkan ulama lain untuk menjawab. Ketika ulama lain tidak menjawab, barulah ulama tersebut menjawab. Ulama tidak menyodorkan dirinya untuk menjawab. Dengan kondisi tersebut, konsekuensi logisnya adalah seorang ulama juga tidak akan mempermasalahkan jika ulama lain memiliki jawaban yang berbeda dengan jawaban ulama tersebut. Jika secara alamiah sifat ulama seperti itu, maka kita dapat bayangkan kemajemukan dalam Islam. 18. Yang menjadi permasalahan adalah menurut keterangan Presiden pada pokoknya adalah secara bentuk atau forma, fatwa bukan merupakan objek yang bisa diuji secara hukum, maka tidak dapat diajukan pengujian melalui pengadilan. Sebatas pengetahuan awam Pemohon, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ulama adalah tidak dapat salah (infallible). Andai jika kita hendak melekatkan tidak dapat salah kepada manusia, rasanya lebih tepat kepada nabi dibandingkan ulama. Hal menarik lainnya, dalam teks keagamaan nabi Musa ditegur Tuhan dan diperintahkan menemui Khidir. Kisah ini akan sangat menarik direnungkan dalam konteks pengetahuan. Secara logika, jika dapat salah, maka dapat dikoreksi. Jika tidak dapat salah, maka tidak dapat dikoreksi. Jika suatu pendapat salah, maka dapat dikoreksi 129 dengan yang memberikan pendapat menyatakan pendapatnya salah dan/atau menyatakan pendapat lainnya benar, atau dengan cara pihak lain menyampaikan bahwa pendapatnya adalah salah dan/atau memberikan pendapat yang benar. Bisakah hal ini diterapkan dalam hukum? Jawabannya adalah bisa, karena terdapat konsep yang bernama ajudikasi. Bisakah fatwa diuji secara hukum? Jawabannya sederhana, jika terdapat perintah dari UU untuk tunduk kepada fatwa, maka berdasarkan hukum fatwa memiliki bentuk hukum. Fatwa yang didasari atas perintah UU memiliki bentuk yang berbeda dengan pendapat A dalam kitab X. Jika tidak ada perintah dari UU, maka ketundukan kepada fatwa hanya bersifat voluntary. Akan sangat aneh jika suatu pendapat yang bersifat tidak wajib untuk dipatuhi diajukan sengketa di pengadilan. Dalam konteks sertifikasi halal yang bersifat voluntary, hakim dapat menyatakan : jikalau Penggugat yakin bahwa produknya adalah halal, maka silahkan mencari lembaga yang dapat menyatakan halal karena tidak ada kewajiban untuk meminta kepada lembaga yang menyatakan tidak halal. Ini adalah argumentasi yang sangat sederhana dan mudah untuk dimengerti dibandingkan mencari dalil menggunakan etimologi dan kaidah kebahasaan yang rumit yang secara esensial sebenarnya tidak menjawab permasalahan. 19. Bahwa terkait dengan kewenangan pengadilan agama, berikut adalah argumentasinya : Kita ketahui sendiri bahwa pengadilan agama berwenang mengadili berdasarkan hukum agama, salah satunya adalah dalam bidang perkawinan. UU Perkawinan memerintahkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini jelas perintah dari UU bukan perintah dari Pak Kelsen. Karena ada perintah dari UU untuk tunduk kepada hukum masing – masing agama, maka seseorang yang hendak membatalkan perkawinan atau hendak mengajukan cerai akan datang ke pengadilan agama bukan kantor dinas PU. Pengadilan agama akan menegakan hukum agama, oleh karena itu terdapat peraturan yang bernama Kompilasi Hukum Islam. Jika terdapat pihak yang mempertanyakan kewenangan pengadilan agama untuk menegakan hukum Islam, maka seharusnya kita mempertanyakan mengapa judulnya Kompilasi Hukum Islam bukan Kompilasi Hukum Perkawinan, 130 padahal judul dalam UU adalah UU Perkawinan. Kita sepakati bahwa “halal” adalah terminologi agama Islam, karena itu berkaitan dengan penegakan hukum Islam. Oleh karena itu, sertifikat yang diberikan bernama “sertifikat halal” bukan “sertifikat baik” meskipun baik juga unsur yang dapat dipadupadankan dengan halal. Jika terdapat perintah dari UU untuk melaksanakan perkawinan menurut agamanya masing–masing, sehingga terdapat pengadilan agama yang berwenang memutus, lalu mengapa permasalahan halal yang jelas sudah ada perintah dari UU kita sulit berpikir hal yang sama? Ini argumentasi yang sangat sederhana sekali, namun tidak ditemukan jawaban dalam persidangan selain hanya karena masalah etimologis/kebahasaan bahwa fatwa memiliki bentuk sebagai pendapat/jawaban atas pertanyaan. 20. Andaikan terdapat pertanyaan apakah pengadilan agama saat ini sudah siap? Akan terdapat berapa permohonan jika dibuka keran kepada pengadilan agama. Berikut argumentasinya: dalam petitum Pemohon yang dimintakan adalah upaya hukum jika dan hanya jika fatwa menyatakan produknya tidak halal. Dengan sistem standarisasi yang sudah baik, maka dapat meminimalisir bias yang terjadi. Berbeda dengan terhadap produk yang telah bersertifikat halal, namun ternyata pelaksanaannya tidak sesuai standar halal. BPJPH memiliki kewenangan secara langsung untuk mencabut sertifikat halal tanpa perlu meminta kepada pengadilan. Dengan demikian, jumlah upaya “banding” akan tidak sebanyak yang akan diperkirakan. Andaikan diperlukan lembaga buffer agar tidak terlalu menumpuk di pengadilan agama, maka Pemohon sediakan petitum judicial order agar supaya Pembentuk UU dapat memperkirakan jumlah sengketa yang mungkin muncul serta kemungkinan dibuatnya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pemohon misalkan seperti sengketa informasi melalui Komisi Informasi dan sengketa konsumen melalui BPSK. Mungkin saja Pembentuk UU membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Halal (BPSH) sebagai lembaga buffer sebelum kepada pengadilan agama atau mungkin saja melalui UU Ekonomi Syariah dibentuk lembaga khusus. Tetapi, perlu diketahui meskipun ada lembaga alternatif, karena sifatnya sengketa, maka 131 akan memiliki muara kepada lembaga kekuasaan kehakiman. Hal ini seperti sengketa informasi yang bermuara ke PTUN dan sengketa konsumen yang bermuara ke peradilan umum. Hal ini adalah suatu lumrah. Mahkamah Konstitusi tidak perlu mengatur terlalu detail terhadap hal tersebut. Hanya cukup memberikan muaranya kemana seperti Putusan MK No. 93/PUU- X/2012. Kemudian Pembentuk UU yang akan menindaklanjuti. 21. Bahwa sepertinya model di Indonesia seperti ini belum ada contohnya di negara lain. Di Saudi dan Mesir dilakukan oleh otoritas negara, sedangkan di berbagai negara lainnya oleh otoritas sipil. Indonesia sangat menarik dan mungkin akan menjadi benchmark negara lain. Sepatutnya Indonesia sudah menjadi percontohan bagi pengembangan jaminan produk halal dunia. Jangan kita terlalu silau dengan benchmark dari luar yang belum tentu bisa memahami problema di Indonesia. Terlebih menggunakan parameter yang dibuat hanya oleh perusahaan konsultan swasta. Namun, istilah SGIE sah – sah saja digunakan untuk unjuk pengetahuan, namun jangan lupa kita pikirkan jangan – jangan standar SGIE tidak mampu membaca kompleksitas persoalan halal di Indonesia. Misalkan bisa saja kita pertanyakan bagaimana parameter menghitung suatu negara memiliki index halal yang baik? Apakah dari persentase jumlah produk yang telah tersertifikasi halal dengan jumlah produk yang beredar? Apakah SGIE memiliki tools untuk menilai kesaktian kreasi pikiran manusia Indonesia dalam membuat makanan. Indonesia sudah mampu memasukan sarung keris ke dalam keris, jadi kreativitas budaya termasuk persoalan makanan tidak perlu diragukan. Pusatnya makanan “aneh”-pun banyak di Indonesia. Kita mencari – cari parameter di luar, setelah sadar ternyata parameternya ada di Indonesia. Karena kreativitas manusia Indonesia, SGIE bisa saja kita rubah menjadi Sengketa Global Islam Ekonomi, di mana Indonesia menjadi negara pertama yang melahirkan lembaga penyelesaian sengketa halal yang menguji fatwa halal dari otoritas negara dan otoritas non negara. Dunia yang harus lihat Indonesia. Bolehlah kita percaya diri. Toh, jika kita berdebat apakah Indonesia pernah membuat peradaban berskala dunia, sampaikan lihatlah Borobudur! Lihatlah bagaimana kami memindahkan India ke Nusantara! Jika kita melihat negara 132 barat mengalami persoalan dengan imigrasi orang Islam, sampaikan lihatlah bagaimana Islam menyebar di Indonesia! Jika kita melihat negara Timur Tengah terus berperang dan melihat bagaimana kemerdekaan India gagal bersatu dengan Pakistan, sampaikan lihatlah bagaimana kami merdeka! Lihatlah bagaimana kami merumuskan negara! Jika kita berdebat persoalan trust, sampaikan lihatlah gadai dalam masyarakat Minangkabau! Jika kita berdebat persoalan musyarakah mutanaqisah, sampaikan lihatlah ngajual tutung dan dondon susut! Jika kita berdebat kemajemukan masyarakat, sampaikan lihatlah masyarakat Indonesia! Jika kita berdebat pluralisme hukum, sampaikan lihatlah sistem hukum Indonesia! Andaikan Pemohon diperkenankan untuk memilih dan berbangga, maka Pemohon katakan kita memiliki pengalaman yang melebihi bangsa manapun di dunia ini!. 22. Akhir kata, setelah mengikuti persidangan, Pemohon berpikir belum ada solusi yang ditemukan dari pihak pemohon perkara No. 49/PUU-XXI/2023 dan pihak Pemerintah. Berdasarkan penalaran yang wajar dalam persidangan yang terbuka untuk umum terungkap fakta bahwa sengketa terkait penetapan fatwa yang berbeda tidak dapat dielakan. Di sisi lain, solusi penyesuaian standar mungkin dilakukan, tetapi membutuhkan proses panjang yang ternyata Pemerintah belum memiliki standar pasti. Andaipun standar tersebut ada, tidak menutup kemungkinan perbedaan masih terjadi mengingat kemajemukan mazhab fiqih para ulama. Jangan sampai masyarakat terbingung dan justru ketika dipaksakan menjadi kesalahpahaman yang berujung kepada hal yang tidak diinginkan. Perlu ada rekonsiliasi bukan hanya sekedar mengembalikan berkas permohonan. Instrumen norma yang ada memiliki sanksi bahkan sampai sanksi pidana. Oleh karena itu, memberikan pintu rekonsiliasi melalui Pengadilan Agama berdasarkan penalaran yang wajar adalah konstitusional. Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi pernah menegaskan kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah. Putusan ini adalah penegasan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 2. Kesimpulan Presiden A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 133 Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 dan perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023, Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana disampaikan pada Keterangan Presiden yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam pengujian perkara a quo karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial, maupun kerugian oleh karena hubungan sebab-akibat (causal verband) berlakunya ketentuan UU 33/2014 dan UU 6/2023 yang diuji. Sehingga tidak memenuhi syarat dan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing). Sehingga menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). B. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI Pada masa persidangan atas permohonan pengujian materiil UU a quo, terdapat pertanyaan dan/atau pernyataan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 dan Nomor 58/PUU-XXI/2023, Keterangan Ahli Pemohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Ahli Pemerintah. Terhadap hal-hal tersebut, Pemerintah pada intinya memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa melalui Keterangan Tambahan Presiden yang disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Februari 2024, Pemerintah telah memberikan jawaban atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., 134 M.A., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. pada persidangan tanggal 16 Januari 2024 dan 5 Februari 2024. 2. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2024 terdapat pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada pokoknya menanyakan sebagai berikut: a. Apakah percepatan penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI yang semula 3 (tiga) hari menjadi 2 (dua) hari oleh Komite Fatwa Produk Halal signifikan dari sisi filosofis? Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa terkait dengan tujuan dilahirkannya Komite Fatwa Produk Halal, pada dasarnya telah Pemerintah jawab dalam Keterangan Presiden tanggal 13 Desember 2023 dan Keterangan Tambahan Presiden tanggal 20 Februari 2024, yaitu untuk percepatan layanan dan percepatan kepastian hukum kehalalan produk. Kelahiran Komite Fatwa Produk Halal diharapkan dapat menjadi solusi atas kebutuhan percepatan jangkauan sertifikasi halal di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa sejak terbitnya UU 33/2014 yang kemudian dilanjutkan dengan UU 11/2020 dan terakhir UU 6/2023, cakupan sertifikasi halal ini berubah dari yang awalnya sukarela (voluntary) menjadi kewajiban (mandatory). Dengan adanya perubahan cakupan tersebut, pelaku usaha kemudian wajib mengurus sertifikasi halal agar produknya dapat beredar dan diperdagangkan di Indonesia (Pasal 4 UU 33/2014) hal ini membuat target sertifikasi halal melonjak secara drastis. Lonjakan permohonan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal ini jika tidak diantisipasi secara baik maka berpotensi menimbulkan chaos hukum yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum. 135 2) Mengenai signifikansi 3 (tiga) hari di Komisi Fatwa MUI dan 2 (dua) hari di Komite Fatwa Produk Halal, kami sampaikan bahwa 2 (dua) hari di Komite Fatwa Produk Halal tersebut merupakan emergency exit apabila tidak dapat ditangani oleh Komisi Fatwa MUI dalam waktu 3 (tiga) hari sesuai dengan Service Level Agreement (selanjutnya disingkat SLA) yang diatur dalam UU 6/2023. Hal ini bertujuan agar Pemerintah perlu menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha bahwa paling lama 5 (lima) hari kerja, pelaku usaha sudah mendapatkan kepastian hukum mengenai proses ketetapan fatwa halal. Apabila Komisi Fatwa MUI tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, maka secara otomatis melalui sistem elektronik akan diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Komite Fatwa Produk Halal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja. SLA 3 (tiga) hari kerja di Komisi Fatwa MUI dan 2 (dua) hari kerja di Komite Fatwa Produk Halal merupakan jangka waktu penetapan kehalalan produk untuk permohonan sertifikasi halal melalui jalur reguler (untuk pelaku usaha menengah, besar, dan pelaku usaha mikro, dan kecil (selanjutnya disingkat UMK) yang produknya high risk). Sementara khusus untuk selfdeclare, ketetapan halal seluruhnya dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal dengan SLA selama 1 (satu) hari kerja. Sehingga antara Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal untuk permohonan sertifikasi halal melalui jalur reguler tidak bisa dibandingkan secara apple to apple, karena Komite Fatwa Produk Halal hanya terlibat mengeluarkan fatwa apabila Komisi Fatwa MUI tidak melaksanakan sesuai SLA dalam menetapkan kehalalan produk melalui jalur reguler. (Sebaliknya jika Komisi Fatwa MUI menetapkan kehalalan produk secara tepat waktu melalui jalur reguler, maka Komite Fatwa Produk Halal tidak memiliki kewenangan menetapkan kehalalan produk). 136 3) Salah satu tujuan dilahirkannya Komite Fatwa Produk Halal adalah untuk memberikan afirmasi terhadap pelaku UMK (Pasal 33A UU 6/2023). Komite Fatwa Produk Halal mendorong peningkatan secara signifikan atas capaian sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang didasarkan atas pernyataan halal (selfdeclare). Hal ini dapat dilihat dari data capaian produk (SiHalal per 28 Februari 2024) yang telah bersertifikasi halal sebagai berikut: Tabel 1 Perbandingan Pelaksanaan Sertifikat dan Produk Bersertifikat Halal Dari grafik di atas, dapat terlihat bahwa capaian sertifikat halal dan produk bersertifikat halal meningkat secara signifikan setelah kebijakan sertifikasi halal dikelola oleh Pemerintah (kurun waktu 2019-2024). Dimana MUI selama kurun waktu 2012-2018 hanya mampu mensertifikasi produk halal sebanyak 688.615 produk dengan jumlah sebanyak 65.116 sertifikat halal. Sedangkan setelah dikelola oleh Pemerintah (kurun waktu 2019-2024), capaian produk bersertifikat halal meningkat secara signifikan yaitu sebanyak 3.971.588 produk yang telah bersertifikat halal dengan jumlah sebanyak 1.564.201 sertifikat halal. Selanjutnya pelaksanaan sertifikasi halal melalui jalur selfdeclare baru dimulai pada bulan November 2021, dimana belum terdapat Komite Fatwa Produk Halal, maka dapat digambarkan signifikansi percepatan sertifikasi halal 137 selfdeclare, sebagai berikut (Data SiHalal per 28 Februari 2024): Tabel 2 Implementasi UU 11/2020, Perpu 2/2022 dan UU 6/2023 Dari grafik di atas, dapat terlihat bahwa selama kurun waktu November 2021-Desember 2022 (masa UU 11/2020) sertifikasi halal selfdeclare ketetapan halalnya diterbitkan oleh Komisi fatwa MUI dengan capaian sebanyak 188.316 produk yang bersertifikat halal dengan jumlah sebanyak 90.310 sertifikat halal. Sementara setelah terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022, UU 6/2023, dimana dalam masa Perpu 2/2022 dibentuk Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal (pada tanggal 19 Maret 2023) selama kurun waktu Maret 2023-28 Februari 2024, maka terlihat peningkatan yang sangat signifikan, dimana Komite Fatwa Produk Halal telah memfatwakan kehalalan produk sebanyak 2.315.600, dengan jumlah sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat BPJPH) sebanyak 1.405.115 sertifikat. 138 4) Capaian ketetapan halal yang diterbitkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk sertifikasi halal selfdeclare selama kurun waktu November 2021-Desember 2022 sebanyak 90.310 sertifikat halal, itu pun penyelenggaraannya sidang fatwanya dibantu oleh BPJPH melalui kegiatan fullboard sebanyak 6 (enam) kali kegiatan di berbagai hotel di Jakarta dengan menggunakan anggaran dari BPJPH. Apabila sidang fatwa Komisi Fatwa MUI tersebut tidak dibantu oleh BPJPH, maka kami meyakini bahwa Komisi Fatwa MUI tidak akan mampu untuk mencapai target sertifikasi halal yang telah ditentukan atau capaiannya di bawah 90.310 sertifikat halal. 5) Berdasarkan data-data tersebut di atas, menunjukan bahwa keberadaan Komite Fatwa Produk Halal jauh lebih efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan dibandingkan Komisi Fatwa MUI. Dimana target sertifikat halal tahun 2023 sebanyak 1 juta sertifikat halal dan Komite Fatwa Produk Halal sanggup menyelesaikan di atas target yaitu sebanyak 1.207.741 sertifikat halal dengan jumlah sebanyak 1.945.235 produk yang tersertifikasi halal. 6) Keberadaan Komite Fatwa Produk Halal dapat memberikan dampak positif berupa mempercepat pelayanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha serta mempercepat kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat mengenai kehalalan suatu produk. Lebih lanjut, untuk mengetahui ukuran kesyariahan/kehalalan suatu produk, diterapkan standar halal dalam proses sertifikasi halal. Standar halal yang berlaku di Indonesia adalah standar halal sebagaimana terangkum dalam Sistem Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat SJPH). Apabila standar halal dimaksud telah terpenuhi, maka secara langsung validitas kehalalannya juga telah terpenuhi. Ketentuan mengenai SJPH ini disebutkan dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 139 Bidang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut PP 39/2021) dan ketentuan lebih teknis ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Sejak ditangani Pemerintah, terjadi peningkatan kualitas pendampingan dan pengawasan untuk pelaku UMK. Sejak tahun 2021, Pemerintah membentuk pendamping bagi pelaku UMK dimana Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendamping Proses Produk Halal (selanjutnya disingkat P3H). Selain P3H, Pemerintah juga meningkatkan kuantitas dan kualitas Auditor Halal, Lembaga Periksa Halal (selanjutnya disingkat LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (selanjutnya disingkat LP3H), dan lembaga pelatihan. Adapun jumlah P3H, Auditor Halal, LPH, LP3H, dan lembaga pelatihan dapat Pemerintah sampaikan dalam bentuk data sebagai berikut (Data SiHalal per 27 Februari 2024): a) P3H Tabel 3 Data Jumlah P3H 140 b) Auditor Halal Tabel 4 Data Jumlah Auditor Halal c) LPH Tabel 5 Data Jumlah LPH 141 d) LP3H Tabel 6 Data Jumlah LP3H e) Lembaga pelatihan BPJPH juga melakukan penilikan/surveilans terhadap pelaku usaha (UMK, menengah, dan besar) yang telah mendapatkan sertifikat halal. Kegiatan penilikan/surveilans dilakukan oleh BPJPH secara mandiri maupun bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya. Saat ini BPJPH telah mempunyai Memorandum of Understanding dengan 6 (enam) kementerian/lembaga (vide bukti PK-01). b. Siapa sesungguhnya yang menetapkan ketentuan Fatwa Halal itu? Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: Tahun Terbit Lembaga Jumlah Lembaga Pelatihan 2023 17 Total 17 142 Ketentuan fatwa halal merupakan standardisasi fatwa halal yang seharusnya ditetapkan oleh negara bukan oleh suatu organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam karena organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam bukan penyelenggara negara. Penyusunan standar ketentuan fatwa halal tersebut dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan ulama dan akademisi yang kompeten di bidangnya. Ulama tersebut dapat berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam di Indonesia, termasuk juga ulama dari negara-negara lain di dunia. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan konsultasi publik terlebih dahulu terhadap draf ketentuan fatwa halal sebelum kemudian ditetapkan. c. Kenapa kemudian tidak membangun birokratisasinya yang ada di MUI? Apakah ada kendala yang muncul di Komite MUI itu, sehingga kemudian harus dibentuk sebuah Komite Fatwa Produk Halal sekalipun ada LP3H-nya tadi, ya? Terhadap pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Politik hukum Pemerintah membentuk Komite Fatwa Produk Halal untuk memberikan perlakuan khusus bagi UMK agar mampu bersaing dengan usaha menengah dan besar sehingga mendorong lahirnya wiraswasta. Dengan contoh perhitungan secara sederhana, dalam 1 RT di Kabupaten Bogor terdapat 10 pelaku UMK (misalnya penjual gorengan, penjual rempeyek, penjual basreng, penjual jamu, penjual cimol, penjual es doger, penjual tahu gejrot, penjual rempeyek, dan penjual cilor) maka jika ditotal di Kabupaten Bogor akan terdapat 10 pelaku usaha x 15.198 RT=151.980 pelaku usaha (Sumber: https://bogorkab.bps.go.id/indicator/101/85/1/jumlah-rt-dan-rw- menurut-kecamatan.html diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 15.04 WIB). Di Indonesia terdapat 514 kabupaten/kota 143 (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2023/08/31/00150051/jumlah- kabupaten-dan-kota-di-indonesia-2023 diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 15.13 WIB) sehingga, dengan asumsi tersebut (1 RT terdapat 10 pelaku UMK maka seluruh Indonesia akan terdapat 151.980 pelaku UMK makanan dan minuman x 514 Kabupaten/Kota= 78.117.720. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka MUI akan kesulitan dalam melayani pelaku UMK sekaligus dengan pelaku usaha menengah dan besar. 2) Bahwa Pemerintah pada awalnya telah berupaya untuk bekerja sama dan menyelesaikan birokratisasi yang ada di Komisi Fatwa MUI guna mengejar target sertifikasi sebagaimana cakupan sertifikasi halal yang bersifat mandatory di Pasal 4 UU 33/2014. Upaya penyelesaian tersebut sebagai contoh terjadi pada tahun 2022, dimana ditargetkan sebanyak 324.834 sertifikat halal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara namun hanya tercapai 126.796 sertifikat halal. Walaupun BPJPH telah melakukan koordinasi secara intens dengan Komisi Fatwa MUI, target tersebut tetap tidak dapat tercapai karena beberapa hal. Salah satunya karena jumlah pemohon sertifikasi halal jauh lebih besar dari yang mampu diselesaikan oleh Komisi Fatwa MUI. 3) Guna mencapai target di atas pada tahun 2022 Pemerintah memfasilitasi anggota Komisi Fatwa MUI untuk melaksanakan sidang penetapan kehalalan produk melalui kegiatan fullboard meeting selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam. Hasil yang dicapai melalui kegiatan tersebut menunjukkan hasil yang positif sehingga pelaku usaha dapat segera menerima sertifikat halalnya. Namun fasilitasi ini pada akhirnya menciptakan ketergantungan bagi Komisi Fatwa MUI, dikarenakan tanpa fasilitasi dari Pemerintah cq. BPJPH, Komisi Fatwa MUI tidak terdorong untuk melaksanakan sidang penetapan kehalalan 144 produk secara rutin dan mandiri. Padahal di sisi lain pendaftaran sertifikasi halal oleh UMK terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan penumpukan antrean pendaftaran sertifikasi halal yang harus segera dikeluarkan penetapan kehalalan produknya. 4) Lebih lanjut, Pemerintah telah berupaya melakukan beberapa kali audiensi dan koordinasi dengan Komisi Fatwa MUI melalui pertemuan dan korespondensi, baik di kantor MUI Pusat maupun tempat lainnya dalam rangka koordinasi percepatan penerbitan sertifikat kehalalan produk. Akan tetapi, sampai dengan saat ini Komisi Fatwa MUI belum mau melaksanakan optimalisasi penyelenggaraan sidang fatwa berbasis sistem elektronik terintegrasi. Adapun kegiatan audiensi dan koordinasi tersebut dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut (vide bukti PK-02): a) Bertempat di Kantor BPJPH pada tanggal 4 Februari 2022. b) Rapat Koordinasi Sistem Penetapan Kehalalan Produk melalui Zoom Meeting pada tanggal 27 Juli 2022. c) Bertempat di Kantor MUI Pusat pada tanggal 29 Juli 2022. d) Surat permohonan spesimen tanda tangan penerbitan ketetapan halal melalui sistem pada tanggal 29 Agustus 2022. e) Bertempat di Hotel Santika Taman Mini, koordinasi penyiapan fatwa halal pada tanggal 9 September 2022. f) Bertempat di Kantor BPJPH pada tanggal 26 September 2022. g) Bertempat di Restoran Plataran Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 12 Oktober 2022. h) Bertempat di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat pada tanggal 24 November 2022. i) Bertempat di Kantor MUI Pusat pada tanggal 29 Maret 2023. j) Bertempat di Hotel Novotel Cikini, Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2023. 145 k) Surat BPJPH kepada MUI dan MPU Aceh terkait SLA dalam penyelenggaraan sidang fatwa pada tanggal 25 September 2023. l) Surat BPJPH kepada MUI dan MPU Aceh dalam penyelenggaraan sidang fatwa No: B- 031/BD.II/P.II.I.2/HM.00/01/2024 tanggal 12 Februari 2024. 5) Pelaksanaan audiensi dan koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah bersama MUI bertujuan untuk melakukan mitigasi pelaksanaan mandatory halal yang mana tahapan pertama akan jatuh pada tanggal 17 Oktober 2024. Hasil audiensi dan koordinasi dimaksud, tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat mempercepat pelaksanaan sidang penetapan kehalalan produk. Hal ini menyebabkan penerbitan sertifikat halal oleh Pemerintah cukup terhambat dan Pemerintah banyak menerima masukan dari pelaku usaha, LPH, LP3H, dan P3H untuk mempercepat sertifikasi halal terutama untuk pelaku UMK. 6) Selain pelaksanaan audiensi dan koordinasi di atas, Pemerintah juga berusaha membangun komitmen bersama secara tertulis dengan Komisi Fatwa MUI dalam rangka percepatan layanan sertifikasi halal khususnya dalam penerbitan penetapan kehalalan produk berbasis sistem elektronik, akan tetapi Komisi Fatwa MUI masih belum mau menandatangani komitmen bersama dengan Pemerintah (vide bukti PK-03). 7) Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 6) dapat disimpulkan kemudian bahwa birokrasi yang ada di Komisi Fatwa Halal MUI belum mampu mengakomodasi percepatan penerbitan penetapan kehalalan produk yang dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat halal, sehingga Pemerintah terpaksa melakukan reformasi lembaga yang menetapkan kehalalan produk dengan tetap memegang prinsip bahwa negara tidak sama sekali men- 146 takeover/mengambil alih peran agama (ulama) dalam menetapkan kehalalan suatu produk. 3. Bahwa terhadap Keterangan Ahli Pemohon perkara Nomor 49/PUU- XXI/2023 Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA dalam persidangan tanggal 5 Februari 2024 Pemerintah memberikan Tanggapan sebagai berikut: a. Legal Standing dari Ahli Pemohon 1) Ahli Pemohon secara resmi menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga (sumber: https://www.kemenpora.go.id/pejabat/3/prof-dr-h-m- asrorun-ni-am-sholeh-ma diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 16.40 WIB) sehingga seharusnya surat tugas yang disampaikan adalah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun, pada faktanya tidak ada surat tugas dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2) Surat tugas Ahli Pemohon selaku dosen dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, padahal Ahli Pemohon telah dibebastugaskan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oleh karenanya, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum akhirnya mencabut surat tugas Ahli Pemohon (vide Bukti PK-04). 3) Bahwa berhubung surat tugas Ahli Pemohon telah dicabut maka seharusnya status Ahli Pemohon yang bersangkutan batal demi hukum. b. Tanggapan atas keterangan Ahli Pemohon. Dalam keterangan yang disampaikan secara lisan, Ahli Pemohon antara lain menyampaikan sebagai berikut: 1) Tidak ditemukannya kendala dalam penetapan fatwa oleh Komisi Fatwa MUI selama ini. Tanggapan Pemerintah: Pada faktanya terdapat kendala-kendala dalam penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI, antara lain: 147 a) Kecepatan Komisi Fatwa MUI tidak mencukupi untuk memenuhi target sertifikasi halal yang diperlukan. Selama tahun 2022 pelaksanaan penetapan kehalalan produk melalui selfdeclare masih dilaksanakan oleh MUI pusat dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas sehingga sulit untuk memenuhi target sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Capaian penetapan kehalalan produk UMK selfdeclare oleh Komisi Fatwa MUI tahun 2022 tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam memfasilitasi pelaksanaan sidang yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut (vide bukti PK-05): Tabel 7 Daftar Fasilitasi Pemerintah dalam Sidang Fatwa Kehalalan Produk No Nama Kegiatan Tanggal Kegiatan Lokasi 1 Rekonsiliasi Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat Halal bersama dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 24-26 Agustus 2022 Hotel Amaroossa Grande Bekasi 2 Rekonsiliasi Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat Halal bersama dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 9-11 November 2022 Ken Raudhah Inn Puncak 148 No Nama Kegiatan Tanggal Kegiatan Lokasi 3 Percepatan Pendaftaran SH bagi UMK bersama dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 30 November - 2 Desember 2022 Merapi Merbabu Hotel Bekasi 4 Percepatan Pendaftaran SH bagi UMK bersama dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 10 - 12 Desember 2022 Mercure Hotel Cikini 5 Percepatan Pendaftaran SH bagi UMK bersama dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 16 - 18 Desember 2022 Mercure Hotel Cikini 6 Percepatan Pendaftaran SH bagi UMK bersama dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 25 - 27 Desember 2022 Mercure Hotel Cikini Berdasarkan hal tersebut di atas menyebabkan terjadinya penumpukan antrean pendaftaran sertifikasi halal yang akan 149 dilakukan sidang penetapan kehalalan dan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi: 1. Pelaku usaha yang telah mendaftarkan sertifikasi halal untuk mendapatkan status kehalalan produk; dan 2. Masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal serta mengonsumsi dan menggunakan produk. b) Keterbatasan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan sidang penetapan kehalalan produk. Komisi Fatwa MUI dalam melakukan sidang penetapan kehalalan produk tidak dapat memaksimalkan penggunaan sistem penyelenggaraan sidang fatwa yang telah disiapkan oleh Pemerintah (SIHALAL), dengan alasan keterbatasan pemahaman teknologi yang terdapat di Komisi Fatwa MUI. Selain itu, berdasarkan laporan pengaduan beberapa LPH bahwa sidang penetapan kehalalan produk untuk sertifikasi halal reguler yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI sering dilakukan secara tradisional dimana baru akan dilaksanakan sidang apabila telah memenuhi kuota/jumlah tertentu yang ditentukan sepihak oleh Komisi Fatwa MUI dan pungutan biaya penyelenggaraan siding fatwa di luar biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian Service Level Agreement (selanjutnya disingkat SLA) dalam penyelenggaraan sidang penetapan kehalalan produk. (vide bukti PK-06). Hal ini secara langsung dapat memperlambat proses pencapaian target penetapan kehalalan produk yang ada di Komisi Fatwa MUI. Pemerintah dalam upaya untuk menyelesaikan kendala pada Komisi Fatwa MUI sebagaimana dimaksud di atas, membentuk Komite Fatwa Produk Halal untuk melahirkan terobosan hukum dan afirmasi Pemerintah kepada pelaku 150 usaha agar percepatan layanan sertifikasi halal dan percepatan kepastian hukum terhadap halal dan haram produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. 2) Telah terjadi kekacauan akibat penetapan ketetapan halal produk Nabidz tanpa mengacu ke standar MUI. Tanggapan Pemerintah: a) Bahwa Ahli Pemohon menyampaikan dalam sidang tanggal 5 Februari 2024 yang seolah-olah menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan atas penerbitan Sertifikat Halal atas produk Nabidz yang dilakukan Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana berikut: “Salah satu masalah yang muncul adalah pada saat Komite Fatwa atau pejabat Komite Fatwa menetapkan fatwa kehalalan terhadap produk jus anggur merek Nabidz. Produk Nabidz telah mengajukan sertifikasi halal pada 25 Mei 2023 melalui jalur pernyataan kehalalan atau dikenal mekanisme selfdeclare dengan pendampingan PPH yang dilakukan oleh pendamping PPH dan ditetapkan kehalalan produknya pada 12 Juni 2023 oleh Komite Fatwa atau oleh pejabat Komite Fatwa yang dibentuk oleh Menteri Agama. Belakangan muncul kegaduhan di tengah masyarakat karena ternyata itu tidak sesuai dengan fatwa standar halal yang ditetapkan oleh MUI. Komisi Fatwa MUI pun melakukan pemeriksaan dan ternyata produk tersebut mengandung alkohol yang sesuai standar fatwa MUI, itu diharamkan dan tidak bisa disertifikasi halal. Kasus ini mengundang kegaduhan di tengah masyarakat, bahkan ada pelaporan terhadap aparat penegak hukum kepada produsen. Pemberian sanksi pada pendamping PPH dan pencabutan sertifikat halal terhadap produk Nabidz.” b) Bahwa dapat kami sampaikan terkait dengan penerbitan Sertifikat Halal atas produk Nabidz, permohonan sertifikasi halalnya yang masuk melalui SiHalal telah terjadi manipulasi (kebohongan) data, yaitu: 1. Pelaku UMK yang menghasilkan produk Nabidz ini telah secara sadar berbohong atas proses yang tidak sejalan 151 dengan kaidah halal serta pelaku usaha tidak menjaga kehalalan atas produk yang telah diterbitkan sertifikat halalnya; dan 2. PPPH telah lalai dalam melakukan verifikasi dan validasi, sehingga telah memenuhi ketentuan pelanggaran Pasal 65 jo. Pasal 150 PP 39/2021 untuk dilakukan pencabutan atas Sertifikat Halal yang telah diberikan merujuk pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Sertifikat Halal kepada Produsen Beni Yulianto. c) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) di atas, tidak ada kelalaian atau bahkan kesengajaan yang dilakukan Komite Fatwa Produk Halal dan/atau BPJPH terhadap penerbitan Sertifikat Halal atas produk jus anggur Nabidz. Sehingga tidak benar yang disampaikan oleh Ahli Pemohon bahwa kegaduhan yang terjadi terhadap Produk jus anggur Nabidz diakibatkan proses sertifikasi yang dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal dan/atau BPJPH. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ahli Pemohon telah tidak berdasar menyampaikan tuduhan atau setidak-tidaknya telah salah memahami fakta yang sebenarnya terkait dengan peristiwa produk jus anggur Nabidz. d) Bahwa sebenarnya terjadi justru inkonsistensi terhadap proses penetapan fatwa halal yang dilakukan Komisi Fatwa MUI, hal ini dapat terlihat dalam contoh penetapan fatwa halal terhadap produk Mie Instan Ghost Pepper (vide bukti PK-07). Padahal jika merujuk pada Diktum Kedua angka 1 Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal (selanjutnya disebut Fatwa MUI 44/2020) seharusnya Merek 152 Mie Instan Ghost Pepper tidak dapat diberikan penetapan halal dikarenakan menggunakan nama dan/atau simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif, namun Komisi Fatwa MUI tetap menerbitkan fatwa halal atas merek ini. Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Fatwa MUI tidak konsisten dalam penerapan ketentuan fatwa MUI 44/2020. 4. Bahwa terhadap Legal Standing Ahli Pemohon perkara Nomor 49/PUU- XXI/2023 Dr. Aminudin Yaqub, MA dalam keterangan tertulis Ahli Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Legal Standing dari Ahli Pemohon Ahli Pemohon secara resmi menjabat sebagai dosen PNS pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sumber: https://staff.uinjkt.ac.id/profile.php?staff=6a6c36f0-25b2- 95b8-4bc7-5f249b9bc6f0, Diakses pada tanggal 28 Februari 2024, Pukul 19.000 WIB). Akan lebih tepat jika surat tugasnya diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun, pada faktanya tidak ada surat tugas dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. b. Tanggapan atas keterangan Ahli Pemohon 1) Bahwa Pemerintah menemukan Keterangan Ahli Pemohon tidak dibubuhi tanda tangan asli. Hal ini berpotensi pada validitas/keabsahan dokumen Keterangan Ahli yang disampaikan. 2) Terkait pendapat Ahli tentang P3H yang hanya lulusan SMA dan hanya dilatih selama 3 (tiga) hari, berbeda dengan auditor LPH yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai spesifikasi. Pemerintah beranggapan bahwa alasan P3H disyaratkan kualifikasi minimum lulusan SMA karena mempertimbangkan bahwa persyaratan selfdeclare terkait UMK adalah bahannya harus halal, proses produksinya sederhana dipastikan kehalalannya. Misalnya, selfdeclare pada pedagang gorengan; bahannya harus sudah bersertifikat halal atau termasuk positive list, dan prosesnya sederhana. Hal ini berbeda dengan auditor 153 halal yang melakukan pemeriksaan kehalalan untuk produk yang lebih kompleks, misalnya produk biologi, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan, dan lainnya. 3) Terkait pendapat Ahli yang menyatakan bahwa sidang fatwa halal oleh Komite Fatwa Produk Halal hanya dilakukan secara perorangan sehingga menyebabkan kualitas fatwa halal yang tidak sebaik sidang fatwa halal yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI secara collegial. Pemerintah tidak setuju terhadap Keterangan Ahli dengan alasan sebagai berikut: a) Bahwa pelaksanaan sidang Fatwa yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI pada dasarnya juga dilakukan oleh satu orang, hal ini terlihat dalam kegiatan sidang fatwa yang difasilitasi oleh Pemerintah sebagaimana keterangan kami pada Kesimpulan Presiden ini, vide halaman 15-16. Hal ini menandakan bahwa Ahli Pemohon tidak konsisten dengan keterangan yang disampaikan. b) Sidang fatwa yang dilakukan secara perseorangan tersebut memungkinkan untuk diterapkan karena dokumen dasar yang akan dijadikan bahan penetapan sidang fatwa telah disajikan secara terintegrasi di sistem dan berdasarkan standar yang sama yaitu Sistem Jaminan Produk Halal. c) Baik laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor halal dan P3H disajikan berdasarkan Sistem Jaminan Produk Halal yang dijadikan dasar awal bahan penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal, justru apabila dilakukan lebih dari satu orang akan menyebabkan inefisiensi/inefektivitas waktu dan biaya. 5. Bahwa terhadap Keterangan Pihak Terkait Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (selanjutnya disingkat PP KBPII) pada persidangan tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komite Fatwa Produk Halal tidak memberikan kepastian hukum 154 terhadap perlindungan konsumen, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: Terhadap pernyataan Pihak Terkait tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan bahwa terkait dengan tujuan keberadaan Komite Fatwa Produk Halal dan statusnya yang berada di bawah Pemerintah, pada dasarnya telah Pemerintah jawab dalam Keterangan Presiden tanggal 13 Desember 2023, Keterangan Tambahan Presiden tanggal 20 Februari 2024, dan Keterangan Ahli Pemerintah, Dr. Oce Madril, S.H., M.H. 6. Bahwa terhadap Keterangan Ahli Presiden KH. Ahmad Ishomuddin, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., dan Dr. Oce Madril, S.H., M.H. dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2024, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. bahwa secara umum, keterangan Ahli Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. yaitu: 1) Komite Fatwa Produk Halal dan Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia merupakan dua lembaga yang saling berdampingan dan komplementatif. Karena fatwa bisa terjadi dengan beberapa nama, tetapi hasil tetap independen, tergantung kedudukan dan wilayah kompetensinya (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum); 2) Pada dasarnya terkait adanya kemungkinan perbedaan fatwa memang benar. Namun perbedaan fatwa itu terjadi karena ada perbedaan landasan fikihnya, yang juga terdiri dari banyak mazhab. Bahkan ada sebuah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang katak justru ternyata ada fatwa yang berbeda. Satu lembaga saja bisa mengeluarkan fatwa yang berbeda. Maka agar lembaga fatwa yang dilegitimasi oleh Pemerintah, seperti Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal harus memiliki kesamaan pandangan dalam mengeluarkan fatwa dengan memperhatikan standar. 3) Kita perlu standar yang sama dalam menetapkan fatwa halal. Mengingat fatwa merupakan sebuah penafsiran terhadap ajaran- 155 ajaran agama. Oleh karena itu, dengan adanya standar yang sama, saya kira ini perlu diusahakan oleh Pemerintah untuk membuat standar-standar berfatwa yang bisa disepakati agar nanti tidak ada ambiguitas dan dengan demikian tidak akan ada ketidakpastian hukum. 4) Komite Fatwa Produk Halal memberikan ketetapan produk halal sebagai fatwa yang bersifat khusus (minum, makanan, dan obat yang berskala mikro dan kecil) yang dilakukan secara selfdeclare sebagaimana fatwa khusus yang diberikan kepada dewan syariah nasional MUI yang mengeluarkan fatwa khusus untuk produk-produk lembaga keuangan syariat. b. Terhadap keterangan ahli tersebut, Pemerintah sependapat dengan jawaban Ahli Presiden atas pertanyaan Prof. Dr. Guntur Hamzah., S.H., M.H. yang berbunyi “Bagaimanakah cara Ahli untuk menjawab kekhawatiran pemohon bahwa akan timbul ambiguitas apabila ada dua lembaga yang menetapkan fatwa halal? apakah ada jaminan bahwa ketetapan fatwa halal yang dikeluarkan tidak menimbulkan perbedaan?” dimana Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Bahwa dapat Pemerintah tegaskan jika tidak ada dualisme/ambiguitas atau tumpang tindih kewenangan antara Komite Fatwa Produk Halal dengan Komisi Fatwa MUI, hal ini telah Pemerintah uraikan dalam Keterangan Presiden yang telah disampaikan pada tanggal 13 Desember 2023 halaman 35, 36, 37, dan 43. 2) Bahwa antara Komisi Fatwa Halal MUI dengan Komite Fatwa Produk Halal mempunyai area kerja dan kewenangan yang berbeda sehingga keduanya sulit untuk bekerja secara beririsan atau tumpang tindih. Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal dipastikan akan berjalan sesuai kewenangan masing-masing tanpa menimbulkan efek ketidakpastian hukum dan perbedaan ketetapan fatwa halal. 156 3) Khusus untuk penetapan produk non-UMK dimana Komisi Fatwa MUI berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU 6/2023 diberikan standar waktu (SLA) 3 (tiga) hari kerja untuk memutuskan kehalalan suatu produk, dalam hal SLA 3 (tiga) hari ini terlampaui maka penetapan kehalalan produk dimaksud dilimpahkan kepada Komite Fatwa Produk Halal untuk diputuskan kehalalan produknya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tumpang tindih, atau jika ada irisan, hal tersebut sudah dipastikan untuk tidak saling menegasikan kewenangan satu sama lain. 4) Penguatan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, makin diperkuat dengan mekanisme dimana BPJPH (sebagai filter terakhir dalam menerbitkan sertifikat halal) selaku penerbit dan pengadministrasi sertifikat halal dimana hanya dapat menerbitkan dan mengadministrasi berdasarkan 1 (satu) penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. 5) Keberadaan Komite Fatwa Produk Halal adalah khusus menetapkan kehalalan produk bagi pelaku usaha UMK dengan pernyataan halal pelaku usaha (selfdeclare) dan pengajuan sertifikat halal regular yang penetapan kehalalan produknya tidak dapat diselesaikan oleh Komisi Fatwa MUI dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Apabila penetapan kehalalan produk bagi sertifikasi halal reguler dapat diselesaikan oleh Komisi Fatwa MUI dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, maka Komite Fatwa Produk Halal tidak bisa menetapkan kehalalan produk terhadap produk yang telah ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI. Untuk memperjelas uraian dimaksud, berikut disampaikan tabel perbedaan kewenangan/cakupan antara Komisi Fatwa MUI dengan Komite Fatwa Produk Halal sebagai berikut: 157 Tabel 8 Perbedaan Kewenangan/Cakupan antara Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal Keterangan Komisi Fatwa Komite Fatwa Produk Halal Pelaku Usaha a. Pelaku Usaha luar negeri; b. Pelaku Usaha besar; c. Pelaku Usaha menengah; d. Pelaku Usaha kecil dan mikro selain dari kategori selfdeclare 1. Pelaku Usaha kecil dan mikro dengan kriteria (vide Pasal 79 PP No. 39 Tahun 2021): a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya (Penjelasan lebih lanjut ada di Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri a. Agama Nomor 20 Tahun 2021); dan b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana (Penjelasan lebih lanjut ada di Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021). Contoh produk yang masuk kategori ini antara lain keripik dari buah-buahan, roti, jus dari buah- buahan, dan produk lain yang bahan bakunya sudah bersertifikat halal atau paling tidak sudah dipastikan kehalalannya. 2. Semua kategori Pelaku Usaha yang menjadi domain atau 158 Keterangan Komisi Fatwa Komite Fatwa Produk Halal kewenangan Komisi Fatwa MUI, namun proses Penetapan kehalalan produknya telah melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 angka 19 Pasal 33 ayat (5) UU 6/2023. Metode Reguler SelfDeclare dan Reguler Yang Melebihi Batas Waktu Pembiayaan Berbayar sesuai tarif Rp. 0,- (Gratis) 6) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1) s.d 5) di atas, maka dapat disimpulkan jika tidak mungkin ada ambiguitas/ketidakjelasan/ketidakpastian dalam penerbitan ketetapan halal baik yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI maupun yang dilakukan Komite Fatwa Produk Halal. c. Bahwa secara umum, keterangan Ahli Dr. Oce Madril, S.H., M.H., sebagai berikut: 1) Penetapan kehalalan produk yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal tidak dapat dikualifikasikan sebagai produk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek dalam sengketa tata usaha negara. Alasannya antara lain: a) penetapan kehalalan produk tersebut bukanlah tindakan hukum administrasi negara, melainkan merupakan pelaksanaan hukum agama Islam yang diserap dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan kehalalan produk tidak dilakukan berdasarkan kaidah hukum 159 administrasi, melainkan dilakukan berdasarkan kaidah- kaidah fatwa halal yang merujuk pada hukum agama. b) Komite Fatwa Produk Halal tidak dapat dikatakan sebagai Badan/Pejabat pemerintahan (tata usaha negara). Meskipun Komite Fatwa Produk Halal diangkat oleh Menteri atau pemerintah, Komite ini sejatinya bukanlah badan yang menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintahan, tapi menjalankan salah satu urusan yang menjadi domain agama (urusan kehalalan produk); c) Secara bentuk, penetapan kehalalan produk seolah-olah mengandung makna “penetapan” atau membuat keputusan. Padahal apabila dilihat secara substansi (secara isi), maka substansi dari penetapanan kehalalan produk tidak berhubungan dengan kewenangan administrasi pemerintahan, melainkan soal urusan halal yang menjadi kewenangan agama (domain agama); 2) Sertifikasi halal BPJPH merupakan keputusan yang bersifat deklaratif, maka sertifikasi tersebut diterbitkan setelah adanya penetapan kehalalan produk. Sertifikasi halal oleh BPJPH bersifat pengakuan atau pengesahan dan administratif semata yang tidak menimbulkan akibat hukum baru. d. Terhadap Keterangan Ahli tersebut Pemerintah sependapat dengan jawaban Ahli Presiden: 1) Pemerintah sepakat dengan Ahli bahwa Pemohon telah keliru terhadap pemahaman KTUN, bahwa tidak semua penetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah secara mutatis mutandis dapat diartikan sebagai KTUN. Dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat untuk dapat mengkualifikasikan sebuah ketetapan atau penetapan menjadi sebuah KTUN. Namun, jelas jika dilihat dari hukum positif di Indonesia dapat diketahui bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal tidak masuk ke dalam kriteria KTUN sehingga tidak dapat menjadi objek. 160 2) Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal merupakan termasuk ke dalam ranah agama dan tidak menjadi domain negara. Dalam hal ini Pemerintah hanya sebagai fasilitator memberikan solusi percepatan sertifikasi halal kepada Pelaku Usaha, khususnya UMK. Sementara untuk penetapan fatwa yang dilakukan tetap menggunakan ilmu agama dan fiqih. 3) Bahwa Komite Fatwa Produk Halal walaupun secara structural bertanggungjawab kepada Pemerintah melalui Menteri Agama namun dalam pelaksanaan tugasnya Komite Fatwa Produk Halal merupakan lembaga independen yang bebas dari intervensi Pemerintah, sehingga penetapan yang dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal tidak dapat diafiliasikan dengan Pemerintah. 4) Bahwa alur penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH harus dilakukan berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa penetapan yang dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal merupakan domain agama sehingga sertifikat halal yang hanya merupakan keputusan deklaratif dari penetapan fatwa juga tidak bisa dikategorikan sebagai KTUN sehingga tidak bisa menjadi objek dalam PTUN. e. Bahwa terhadap Keterangan Ahli Pemerintah (Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A.), Pemerintah sependapat dengan keterangan sebagai berikut: 1) Kedudukan Komite Fatwa Produk Halal dan Komisi Fatwa MUI dalam ranah fatwa halal sejatinya dalam posisi yang equal tidak saling menegasikan satu dengan yang lainnya. Keberadaan Komite Fatwa Produk Halal dan pelibatan lembaga di luar MUI dalam urusan isu keagamaan, bukanlah sesuatu hal yang baru, Seperti yang terjadi dalam Putusan 24/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 161 2) Dualisme kelembagaan tidak dapat terjadi bilamana addressaat norm-nya berbeda. secara teoretis, keberadaan lembaga penunjang, dalam konteks ini Komite Fatwa Produk Halal, sebagai bentuk kebijakan hukum terbuka pembentuk undang- undang dalam rangka mempercepat penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat proses birokratisasi dalam penetapan halal. 3) Objek dan area kerja Komite Fatwa Produk Halal yang fokus pada 2 (dua) hal yakni pelaku UMK dan pemohon yang belum mendapat penetapan halal yang telah melewati batas maksimal 3 (tiga) hari di Komisi Fatwa MUI, bukan berarti mengabaikan prosedur formal dalam penetapan kehalalan sebuah produk. 7. Adapun terkait Keterangan Presiden yang telah disampaikan Pemerintah pada tanggal 13 Desember 2023 halaman 41 huruf b, perlu Pemerintah jelaskan bahwa dokumen yang diterbitkan ulama yang berada di Komisi Fatwa MUI maupun yang berada di Komite Fatwa Produk Halal dalam sertifikasi halal adalah dalam bentuk kehalalan produk (sesuai urutan nomor 8 pada gambar 3 dan nomor 4 pada gambar 4) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Komite Fatwa Produk Halal khusus menetapkan kehalalan produk bagi pelaku usaha UMK dengan pernyataan halal (selfdeclare) dan pengajuan sertifikat halal regular yang penetapan kehalalan produknya tidak dapat diselesaikan oleh Komisi Fatwa MUI dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan b. Komisi Fatwa MUI khusus menetapkan kehalalan produk bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui jalur reguler dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. C. DAMPAK APABILA PERMOHONAN PEMOHON DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: 1. Terhambatnya pertumbuhan sertifikasi halal untuk pelaku UMK a. Pasca kelahiran Komite Fatwa Produk Halal di tahun 2023, jumlah penerbitan sertifikat halal untuk pelaku UMK khususnya yang melalui 162 pernyataan halal (self declare) jauh melampaui penerbitan jumlah sertifikat halal pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana telah disebutkan dalam Keterangan Presiden yang telah disampaikan pada tanggal 13 Desember 2023 halaman 48. Hal ini selain karena keberadaan Komite Fatwa Produk Halal sebagai instrumen yang mempercepat, turut didukung juga dengan optimalnya penggunaan sistem elektronik terintegrasi SIHALAL. Adaptasi teknologi untuk penyelenggaraan sidang penetapan kehalalan produk menjadi salah satu kunci tingginya pencapaian sertifikasi halal tersebut. b. Lain hal dengan Komisi Fatwa MUI yang belum secara maksimal menggunakan SIHALAL, membuat pencapaian yang dicapai Komisi Fatwa MUI menjadi tidak optimal. Apabila diputuskan tidak sesuai dengan UUD 1945, maka hal tersebut dikhawatirkan berdampak negatif pada pertumbuhan sertifikasi halal kembali melambat dan tidak sebaik pencapaian tahun 2023. 2. Menghambat percepatan akses dan cakupan pemberian jaminan kehalalan produk kepada masyarakat a. Dengan meningkatnya pertumbuhan sertifikasi halal di Indonesia akan berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah produk halal yang dipasarkan di Indonesia. Hal ini secara langsung akan semakin mempermudah masyarakat dalam mencari opsi atas produk yang biasa dikonsumsinya, khususnya untuk pemeluk agama Islam yang memerlukan produk halal, sebagaimana tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal. b. Dengan turunnya jumlah sertifikasi halal sebagaimana dipaparkan dalam poin 1, akan memperlambat negara untuk segera memberikan cakupan dan akses yang luas kepada masyarakat atas produk halal. 3. Hilangnya kesempatan Indonesia untuk menjadi Pusat Industri Halal Dunia di tahun 2024 a. Dalam Keterangan Presiden yang telah disampaikan pada tanggal 13 Desember 2023 halaman 44 telah disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Trade Expo Indonesia 163 Digital Edition Tahun 2021 telah menargetkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada tahun 2024. (sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20211021135226-4- 285485/jokowi-ingin-ri-jadi-pusat-industri-halal-dunia-di-2024 diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 17.02 WIB) (vide bukti PK-08). b. Di tahun 2023 berdasarkan State of The Global Islamic Economy (selanjutnya disingkat SGIE) yang dirilis oleh DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia menduduki peringkat ketiga, naik satu peringkat dari tahun 2022 yang berada di peringkat keempat. Hasil positif tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya strategis pemerintah Indonesia, terutama dalam penguatan ekosistem halal. SGIE menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan dukungan besar terhadap UMKM lintas sektor. (sumber:https://bpjph.halal.go.id/detail/indonesia-masuk- tiga-besar-sgie-report-2023-bpjph-penguatan-ekosistem-halal-makin- menunjukkan-hasil-positif diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 17.03 WIB) (vide bukti PK-09). c. Berdasarkan hal tersebut telah terlihat secara jelas hubungan dari peningkatan sertifikasi halal khususnya bagi pelaku UMK terhadap potensi Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia. Hilangnya momentum peningkatan sertifikasi halal ini tentu akan menurunkan peringkat Indonesia di dunia, kemudian Indonesia juga akan kehilangan peluang ekonomi halal global yang bernilai triliunan dolar. 4. Menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pelaku Usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui jalur reguler Berdasarkan Pasal 48 angka 19 Pasal 33 ayat (5) UU 6/2023, Komite Fatwa Produk Halal melakukan penetapan kehalalan produk dalam hal MUI melewati batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk oleh LPH. Pasal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi masukan pelaku usaha dalam negeri dan LPH dalam rangka menutup kekosongan hukum terkait dengan layanan penetapan kehalalan produk yang melewati batas waktu sesuai dengan ketentuan tersebut. Jika ketentuan tersebut dihilangkan akan 164 menyebabkan pelaku usaha dalam negeri yang mengajukan sertifikasi halal dan kemudian terlampaui jangka waktu penetapan kehalalan produknya oleh Komisi Fatwa MUI akan tidak memiliki kepastian hukum atas kapan terbitnya penetapan kehalalan atas produknya. Atas hal tersebut, pelaku usaha dalam negeri hanya memiliki sisa opsi menunggu tanpa kejelasan. 5. Menghilangkan kepuasan terhadap pelaku UMK dalam negeri yang telah mendapatkan sertifikasi halal melalui pernyataan halal (selfdeclare). a. bahwa dengan terbitnya UU 6/2023 serta lahirnya Komite Fatwa Produk Halal telah memberikan kepuasan atas kinerja sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Hal tersebut tertuang dalam beragam testimoni oleh pelaku UMK dalam negeri pada tabel sebagai berikut (vide bukti PK- 10): Tabel 9 Testimoni Pelaku Usaha dan P3H No Kategori Perihal Link 1 Instagram Post Feeds Instagram @satgasciptakerja tanggal 27 November 2023: Sertifikasi Halal Pempek Syamil Tanpa Biaya https://www.instagram. com/reel/C0Im7WWPg W0/?igsh=MThjNXRkb TBsNTdybA%3D%3D 2 Post Feeds Instagram @halal.indonesia tanggal 3 Agustus 2023: Berkat https://www.instagram. com/reel/CveGMzdgvF Q/?igsh=OG9nMzhuY2 1zMnl3 165 No Kategori Perihal Link SelfDeclare, Usaha Kopi Masuk Ritel Kenamaan 3 Post Feeds Instagram @halal.indonesia tanggal 1 Agustus 2023: Dua Minggu Sertifikat Halal Jadi https://www.instagram. com/reel/CvZHlrpgOj6/ ?igsh=OGRtNDU0cnB sZWlo 4 Post Feeds Instagram @halal.indonesia tanggal 21 Juni 2023: Bisnis Keripik “Budeddys” Telah Sampai Kuwait dan Nigeria karena Sertifikat Halal https://www.instagram. com/reel/CtwLCBEt1Pf /?igsh=MTcxZXBkcjdm Nmt5Yw%3D%3D 5 Post Feeds Instagram @halal.indonesia tanggal 19 Mei 2023: Bu Mubaroh Usia Kepala 6 Semangat Jadi PPH https://www.instagram. com/reel/CsahNQjOzY y/?igsh=Z2c5a2c1MW YwZ2Mz 6 Post Feeds https://www.instagram. 166 No Kategori Perihal Link Instagram @halal.indonesia tanggal 11 Mei 2023: Pak Yazid Semangat Jadi PPH com/reel/CsFyHBJrIcy/ ?igsh=ODBvOW93cW 1wZDZl 7 G-Drive/Video Testimoni pelaku usaha di berbagai daerah mengenai sertifikasi halal https://drive.google.co m/drive/folders/16jZSa zB40w5kELMZFrRhN8 sQl_98KKZQ 6. Memberikan kesan negatif bahwa negara berpihak terhadap salah satu organisasi kemasyarakatan Islam dan diskriminatif terhadap organisasi masyarakat Islam lainnya Sebagaimana disebutkan dalam Keterangan Presiden yang telah disampaikan pada tanggal 13 Desember 2023 halaman 38, Pemerintah berpandangan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 100 (seratus) organisasi kemasyarakatan Islam yang terdaftar, di dalam organisasi kemasyarakatan Islam itu juga terdapat ulama. Oleh karena itu dominasi dan monopoli penetapan fatwa halal hanya oleh 1 (satu) organisasi kemasyarakatan Islam (MUI) merupakan praktik yang tidak adil dan diskriminatif terhadap organisasi kemasyarakatan Islam yang lainnya. Hal ini idealnya tidak dilakukan sepanjang telah tersedia standar atas kualifikasi ulama karena dapat menimbulkan kesan bahwa negara bersikap diskriminatif terhadap organisasi kemasyarakatan Islam selain MUI. Hal ini telah ditegaskan oleh Ahli Pemerintah (K.H. Ahmad Ishomuddin) bahwa beberapa organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam juga telah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap dominasi MUI tersebut yang diurai dalam tabel sebagaimana tercantum di bawah ini (Vide Bukti PK-11): 167 Tabel 10 Artikel Berita Pandangan Ormas Islam terhadap Dominasi MUI atas Fatwa Halal No Ormas Sumber 1 Syarikat Islam https://ekonomi.bisnis.com/read/20200727/9/12 71526/syarikat-islam-minta-ruu-cipta-kerja- hapus-monopoli-ormas-dalam-uu-jaminan- produk-halal diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 17.21 WIB 2 Badan Halal NU https://khazanah.republika.co.id/berita/q4i7l443 0/badan-halal-nu-usulkan-kewenangan-fatwa- halal-di-ormas-islam diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 17.21 WIB 3 PBNU https://www.nu.or.id/nasional/soal-monopoli- fatwa-mui-pbnu-nilai-uu-jaminan-produk-halal- problematik-MvgiI diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 17.21 WIB 7. Kebijakan strategis Pemerintah seperti kemudahan sertifikasi halal untuk UMK, akan kehilangan basis regulasi atau payung hukumnya. Sebagaimana yang telah Pemerintah sampaikan melalui UU 6/2023, terdapat kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui pernyataan halal pelaku usaha (selfdeclare), selain itu terhadap pembiayaan sertifikasi halal pelaku UMK melalui selfdeclare tidak dikenai biaya. Kemudian, penyelia halal bagi pelaku UMK melalui selfdeclare boleh berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan. Melalui UU 11/2020 dan sekarang UU 6/2023 pula dibuka peluang kerja bagi masyarakat sebagai P3H yang bertugas 168 mendampingi pelaku UMK dalam pengajuan sertifikasi halal. Berdasarkan data tanggal 27 Februari 2024 terdapat sejumlah 237 LP3H dan P3H sejumlah 84.867 orang. Adapun, data-data tersebut dapat dilihat secara real time melalui tautan berikut: https://info.halal.go.id/pendampingan/. Selain terkait dengan LP3H dan P3H, berdasarkan data yang diperoleh dari BPJPH per tanggal 27 Februari 2024, berkenaan dengan sertifikat halal yang telah diterbitkan, terdapat data sebagai berikut: Tabel 11 Sertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha Tabel 12 Sertifikat Halal Berdasarkan Tahun 8. Terjadinya deakselerisasi pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai target Pemerintah. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS), bahwa kenaikan data pertumbuhan ekonom padai Q3 2023 adalah sebesar 4,94% (year on year) (sumber: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2000/ekonomi-indonesia- triwulan-iii-2023-tumbuh-4-94-persen--y-on-y-.html diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 20.39 WIB), sedangkan BPS mencatat pertumbuhan 169 ekonomi pada Q4 2023 adalah sebesar 5,04% (year on year) (https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi- indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 20.39 WIB). Padahal sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ahli Presiden Dendi Ramdani, S.E., M.SE., M.Phil., Ph.D., pada persidangan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 pada tanggal 23 Agustus 2023 bahwa Periode sekarang ini sampai dengan tahun 2040 adalah kesempatan emas bangsa Indonesia untuk melakukan akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, resiko bangsa Indonesia jika telat melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat adalah terjebak dalam negara berpendapatan menengah, atau dikenal dengan istilah middle-income-trap. 9. Terhambatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka. Dimana pada tahun 2021 setelah berlakunya UU 11/2020 berdasarkan data BPS (sumber: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/ tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata- upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html, Diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 20.40 WIB) bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (selanjutnya disingkat TPT) pada Februari Tahun 2021 sebesar 6,26% kemudian turun menjadi 5,83% pada Februari Tahun 2022, dan turun kembali menjadi 5,32% pada Agustus Tahun 2023. Sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan, berpotensi meningkatkan kembali angka TPT karena berkurangnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang disebabkan menurunnya investasi dan kepercayaan investor. Terkait dengan sertifikasi halal, 84.867 orang yang bekerja sebagai P3H akan kehilangan pekerjaannya karena dibentuk berdasarkan UU 6/2023. Selain itu, pegawai pada 237 LP3H pun akan terkena dampak negatif tersebut. Karena dibentuk berdasarkan UU 6/2023. Jika diasumsikan terdapat 3 orang pegawai pada masing-masing LP3H, maka 711 orang (3 x 237) akan kehilangan pekerjaannya. Asumsi ini pun masih belum memperhitungkan potensi tenaga kerja pada UMK yang mendapatkan afirmasi berdasarkan UU 6/2023. 170 10. Terhambatnya upaya pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan UMK. Percepatan sertifikasi halal kepada Pelaku UMK merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan Pelaku UMK sekaligus memberikan jaminan dan rasa aman kepada konsumen muslim untuk mengakses produk halal. Padahal sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% (sumber: https://ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go- export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi Diakses pada tanggal 27 Februari 2024, pukul 15.30 WIB) (Vide Bukti PK- 12). Oleh karena itu sektor ini merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan demi mendongkrak perekonomian negara sehingga penting untuk dilindungi dan diberdayakan. 11. Terhambatnya upaya untuk meningkatkan persentase penduduk bekerja. Pada Agustus Tahun 2021 persentase jumlah penduduk bekerja sebesar 93,51% (131.050.000 pekerja) yang kemudian naik menjadi 94,14% (135.300.000 pekerja) pada A Tahun 2022 dan meningkat kembali sebesar 94,68% (139.850.000 pekerja) pada Februari Tahun 2023 (sumber;https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat- pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah- buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html, Diakses pada tanggal 27 Februari 2024, pukul 20.43 WIB). Sehingga apabila permohonan dikabulkan, persentase jumlah penduduk bekerja dapat turun karena terbatasnya lapangan kerja baru yang disebabkan menurunnya investasi, kegiatan usaha, serta turunnya kepercayaan investor. 12. Produk UMK dalam negeri Indonesia akan kalah bersaing dengan produk luar negeri Dengan semakin meningkatnya pembelian produk melalui toko online (marketplace), terdapat indikasi bahwa produk UMK dalam negeri Indonesia kalah bersaing dengan produk luar negeri karena produk luar negeri tersebut 171 telah dilengkapi dengan sertifikat halal dari negara yang mempunyai perjanjian saling pengakuan sertifikat halal (Mutual Recognition Agreement) dengan Indonesia. Negara-negara tersebut antara lain Malaysia, Arab Saudi, Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, Taiwan, Thailand, Chile, dan Selandia Baru. Sebaliknya, produk Indonesia (terutama UMK) mengalami kesulitan memperoleh sertifikat halal. Dengan berlakunya UU 6/2023, Pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dan berkomitmen untuk memberikan afirmasi bagi produk UMK untuk mendapat sertifikat halal, sehingga apabila permohonan dikabulkan dikhawatirkan berdampak negatif pada lemahnya dasar hukum bagi Pemerintah untuk memberikan afirmasi bagi UMK. D. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing); 3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 48 angka 1 butir 10 angka 19 Pasal 33 ayat (5), Pasal 48 angka 20, Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 48 angka 32 Pasal 63C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 48 angka 19 Pasal 33 ayat (5), Pasal 48 angka 20 Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 172 Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, selanjutnya disebut UU 33/2014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 173 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 174 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014, Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, dan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014: (1) …; (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal; (6) …; Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 (1) Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk 175 dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal; (2) …; Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 (1) ...; (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki usaha di bidang kuliner dengan nama dagang “Felix Burger” dan produk usahanya yaitu burger dan hotdog [vide bukti P-5]; 4. Bahwa produk yang dijual Pemohon adalah produk populer panganan dari “masyarakat barat” dan bahkan nama dagang yang digunakan tidak terlalu familiar sebagai nama masyarakat Indonesia, sehingga menyebabkan banyak konsumen yang menanyakan kehalalan produk yang dijual. Padahal Pemohon beragama Islam sejak lahir dan memilih bahan-bahan yang digunakan dalam produk usahanya adalah halal, karena Pemohon selalu memperjuangkan prinsip syariah dalam menjalankan usaha; 5. Bahwa Pemohon hendak mendaftarkan produk usahanya agar mendapatkan sertifikat halal, namun ternyata terjadi pandemi COVID-19 sehingga Pemohon terpaksa menutup usaha tersebut. Setelah Pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemohon berniat untuk membuka kembali usahanya dan mencari informasi mengenai prosedur mendapatkan sertifikat halal serta memikirkan strategi pembukaan kembali gerai usaha Pemohon dengan merombak menu-menu termasuk nama-nama produk usahanya; 6. Bahwa Pemohon melakukan penelitian terhadap pengaturan sistem jaminan halal sebagaimana diatur dalam UU 33/2014 dan UU 6/2023 termasuk standar halal yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari jaminan produk halal, dan menemukan Halal Assurance System 23000 (“HAS 23000”) yang menyatakan 176 salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat halal adalah “Merk/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam”. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal. Setelah itu, Pemohon melihat nama-nama yang tidak dapat diberikan sertifikat halal adalah seperti hotdog, rootbeer, setan, kuntilanak, dan lain sebagainya [vide bukti P-6 dan Bukti P-7]; 7. Bahwa syarat suatu produk mendapatkan sertifikasi halal yaitu, dilarang menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau kekufuran atau kebatilan. Namun, penilaian tersebut bersifat subjektif karena tolak ukurnya dapat berbeda-beda. Sebab, dalam praktiknya, Pemohon melihat terdapat penolakan untuk melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk yang bernama “Mie Setan” di Jawa Timur [vide Bukti P-7]. Sementara itu, terdapat produk mie instan yang menggunakan merek dagang “Ghost Pepper” telah beredar luas dan mendapatkan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) [vide Bukti P-8]. Padahal kata “Setan/Hantu” dan “Ghost” merupakan sinonim, sehingga menurut Pemohon terdapat standar yang berbeda dalam penetapan kehalalan suatu nama; 8. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keputusan sidang fatwa yang menyatakan suatu produk tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014, padahal ke depannya dimungkinkan terdapat “standar ganda” terhadap suatu kata/nama yang bersifat halal/haram yang pada akhirnya justru menjadi polemik di masyarakat; 9. Bahwa UU 33/2014 telah diubah dengan UU 6/2023 sehingga Pemerintah membentuk Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan norma atas Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 yang mengakibatkan ruang penafsiran akan fatwa halal semakin luas; 10. Bahwa terdapat perdebatan mengenai keputusan Komite Fatwa Produk Halal tersebut, apakah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) sehingga 177 dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau tidak. Namun jika hal tersebut benar, maka perkara halal/haram adalah perkara hukum Islam yang mungkin saja hakim PTUN tidak familiar dengan permasalahan tersebut sehingga seharusnya diselesaikan oleh pengadilan agama. Oleh karena itu, permasalahan ini harus diselesaikan sebelum UU 6/2023 benar-benar dilaksanakan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya bagi Pemohon dalam mengembangkan diri melalui usahanya. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon potensial dirugikan dengan berlakunya Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014, Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, dan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 karena tidak memberikan jamian kepastian hukum untuk menyelesaikan persoalan jaminan produk halal ke pengadilan agama. Di samping itu, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma Pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan potensi kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 178 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014, Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, dan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonan (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, UU 6/2023 berupaya untuk menyelesaikan permasalahan lembaga fatwa yang memungkinkan untuk memberikan fatwa halal terhadap semua produk yang beredar. Namun, UU 6/2023 belum menjawab permasalahan berkenaan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terdapat pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal; 2. Bahwa menurut Pemohon, pembentukan Komite Fatwa Produk Halal bertujuan selain mempercepat proses sertifikasi halal juga mempunyai implikasi hukum lain yang lebih luas yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, karena UU 33/2014 dan UU 6/2023 yang membentuk berbagai macam lembaga fatwa termasuk adanya MUI dan Komite Fatwa Produk Halal justru akan meningkatkan potensi sengketa yang tidak dapat diselesaikan olah pengadilan agama; 3. Bahwa menurut Pemohon, UU 33/2014 memberikan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal (mandatory), seharusnya juga diberikan mekanisme dan proses yang memungkinkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut melalui segala upaya hukum yang memungkinkan. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak konstitusional tersebut dengan menyediakan lembaga dan proses yang adil bagi masyarakat melalui pengadilan agama; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 mengatur mengenai kewenangan Komite Fatwa Produk 179 Halal untuk menetapkan kehalalan produk sehingga menjadikan keputusan fatwa bersifat KTUN. Hal ini dapat bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak sejalan dengan sifat dalam hukum agama. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian, pengadilan agama perlu diberi kewenangan untuk menegakkan persoalan kehalalan produk sesuai dengan hukum agama; 5. Bahwa menurut Pemohon, tanpa adanya penafsiran yang jelas terhadap pasal- pasal yang dimohonkan a quo, mengakibatkan kekacauan dalam implementasinya, seperti pertentangan antara fatwa MUI dengan fatwa Komite Fatwa Produk Halal terhadap kehalalan suatu nama. Ketika tidak ada upaya hukum yang tersedia terhadap persoalan tersebut maka dapat menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon; 6. Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada pokoknya: a. Menyatakan frasa “penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal” dalam Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama”; b. Menyatakan frasa "Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal" dalam Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “terhadap Keputusan Sidang Fatwa Halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama”; c. Menyatakan frasa “penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal” dalam Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Keputusan 180 Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama”; d. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU 6/2023 khususnya berkenaan dengan prosedur penyelesaian sengketa halal. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2023. Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 16 Januari 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2024. Terhadap keterangan tertulis tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah, karena diserahkan setelah melewati proses pemeriksaan persidangan dan penyerahan kesimpulan. [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 6 Desember 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2023 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada tanggal 16 Januari 2024. Untuk mendukung dalilnya Presiden telah mengajukan 4 (empat) orang ahli bernama Ahmad Ngisomudin, M.Ag. dan Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., yang menyampaikan keterangan pada persidangan tanggal 21 Februari 2024, serta ahli yang bernama Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A., seluruhnya menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah tanggal 19 Februari 2024, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-11 yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Februari 2024. Terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena telah melewati batas waktu penyampaian alat bukti, yaitu disampaikan setelah proses pemeriksaan persidangan selesai. Presiden telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 29 Februari 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. 181 [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta kesimpulan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, serta kesimpulan Presiden, persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014, Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, dan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak dapat diajukan upaya hukum terhadap penetapan kehalalan produk kepada pengadilan agama. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014. Sekalipun dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas argumentasi pertentangan norma yang dimohonkan pengujiannya dengan konstitusi, namun dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan Pemohon adalah tidak adanya kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa kehalalan produk yang dilakukan oleh keputusan Komite Fatwa Produk Halal. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting terlebih dahulu dipahami secara komprehensif rumusan norma yang dimohonkan pengujiannya yang telah diubah dengan UU 6/2023. Rumusan norma Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 selengkapnya sebagai berikut: (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. (3) Sidang Fatwa Halal MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan kehalalan Produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian Produk dari LPH. (4) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis 182 Permusyawaratan Ulama Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal. (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Dengan mencermati secara saksama keseluruhan norma Pasal 33 a quo, pada prinsipnya norma Pasal 33 ayat (5) yang dimohonkan pengujian tidak berdiri sendiri karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari norma di atasnya yang mengatur mengenai “Penetapan Kehalalan Produk” [vide Bagian Keempat UU 33/2014]. Norma tersebut menentukan bahwa MUI, in casu MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) diberi kewenangan untuk menetapkan kehalalan produk melalui proses yang telah ditentukan. Dengan berlakunya UU 6/2023 ditentukan keberadaan Komite Fatwa Produk Halal yang dipersoalkan oleh Pemohon karena adanya berbagai lembaga yang turut menetapkan kehalalan produk. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas pembentukan Komite Fatwa Produk Halal. Komite dimaksud dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 297 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal, yang beranggotakan 25 orang terdiri atas para ulama dari berbagai organisasi masyarakat serta akademisi yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Meskipun Komite Fatwa Produk Halal diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Menteri, Komite ini bukanlah badan yang menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintahan, tetapi menjalankan salah satu urusan yang menjadi domain agama, in casu urusan kehalalan produk. Sebagai lembaga baru, Komite Fatwa Produk Halal diberi tugas antara lain memberikan penetapan fatwa kehalalan produk secara bersyarat, yakni apabila MUI dan MPU Aceh melampaui batas waktu dalam menetapkan kehalalan produk yang telah ditentukan oleh undang-undang [vide Pasal 48 Angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014]. Adanya syarat dimaksud menunjukkan bahwa pada prinsipnya penetapan kehalalan produk merupakan kewenangan MUI yang dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal [vide Pasal 48 Angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan norma Pasal 33 UU 33/2014], dan harus ditetapkan kehalalan produk dimaksud dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau MPU 183 Aceh menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Semula, dalam UU 33/2014 menentukan bahwa berkenaan dengan penetapan kehalalan produk, MUI bertanggung jawab dalam melakukan penetapan tersebut melalui Sidang Fatwa Halal yang melibatkan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Kemudian sidang ini harus memutuskan kehalalan produk dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh MUI dan disampaikan kepada BPJPH untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal [vide Pasal 33 UU 33/2014]. Perubahan jangka waktu penanganan sertifikasi halal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian waktu dan percepatan dalam proses penetapan kehalalan produk. Selain itu, Komite Fatwa Produk Halal juga diberi tanggung jawab memberikan penetapan fatwa kehalalan produk yang dimohonkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat menjadi solusi kebutuhan percepatan jangkauan sertifikasi halal di Indonesia. Sekalipun dilakukan percepatan, namun penetapan kehalalan produk tersebut tetap didasarkan pada ketentuan fatwa halal. Dalam kaitan ini, penting dilakukan percepatan sertifikasi halal karena adanya sifat wajib bersertifikasi halal terhadap setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia [vide Pasal 4 UU 33/2014]. Artinya, dengan berlakunya UU 6/2023 memperjelas proses verifikasi setiap permohonan yang masuk ke BPJPH, mengenai data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan serta cara pengolahan produk, yaitu paling lama 1 (satu) hari kerja. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dimohonkan tersebut. Demikian pula dengan penetapan hasil LPH juga dipercepat waktunya, yang semula tidak dipertegas waktunya sekarang ditentukan menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap [vide Pasal 48 angka 15 dan angka 16 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan norma Pasal 29 dan Pasal 30 UU 33/2014]. Fase berikutnya dari proses permohonan sertifikasi halal adalah dilakukannya pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh auditor halal, yakni orang yang memiliki kemampuan 184 melakukan pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan syariat Islam yang diangkat oleh LPH sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan [vide Pasal 48 angka 9 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan norma Pasal 14 UU 33/2014]. Pemeriksaan produk yang dimohonkan sertifikasi halal tersebut dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Apabila dalam proses pemeriksaan auditor halal meragukan kehalalan bahan yang digunakan maka dilakukan proses pengujian ke laboratorium. Dalam kaitan ini, pemohon atau pelaku usaha wajib memberikan informasi secara terbuka mengenai bahan-bahan yang digunakan. Berkaitan dengan waktu untuk proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk ini, UU 6/2023 juga membatasi waktunya yakni paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan dapat diperpanjang apabila dalam proses pengujian di laboratorium tersebut ternyata masih membutuhkan waktu [vide Pasal 48 angka 17 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan norma Pasal 31 UU 33/2014]. Setelah seluruh proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk selesai dilakukan, LPH menyerahkan hasil tersebut kepada MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau MPU Aceh dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH, melalui sistem elektronik terintegrasi. Fase berikutnya adalah penetapan kehalalan produk yang menjadi ranah kewenangan MUI yang dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal yang diberi kewenangan memutus apakah suatu produk yang dimohonkan pelaku usaha tersebut, halal atau tidak. Jika suatu produk dinyatakan halal maka diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH sebagai bentuk pengakuan kehalalan produk. Pada pokoknya ketentuan norma Pasal 33 UU 33/2014 tidak berbeda jauh dengan perubahannya dalam UU 6/2023 karena norma yang diubah hanya terkait dengan penentuan batasan waktu. Termasuk, batasan waktu apabila MUI tidak segera menetapkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk yang telah dilakukan oleh LPH. Dalam konteks waktu inilah, UU 6/2023 memberikan kewenangan kepada Komite Fatwa Produk Halal untuk melakukan percepatan penentuan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan fatwa halal apabila MUI tidak segera memutus kehalalan produk setelah menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH sebagaimana proses yang telah dipertimbangkan di atas [vide Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014]. 185 Berkenaan dengan rangkaian proses penetapan kehalalan produk tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 dalam Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon bahwa “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama”. Terhadap petitum Pemohon demikian sama sekali tidak berkorespondensi dengan keseluruhan substansi norma Pasal 33 UU 33/2014 yang telah diubah dengan UU 6/2023. Sebab, Komite Fatwa Produk Halal dalam memutus penetapan kehalalan produk didasarkan pada ketentuan fatwa halal yang telah melalui proses pemeriksaan dan pengujian produk halal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Bahwa mekanisme penetapan kehalalan Produk sebagaimana diatur dalam UU 6/2023 lebih berorientasi pada pengaturan mengenai percepatan dan efisiensi dalam proses penetapan kehalalan produk. Namun demikian, proses pengajuan permohonan produk halal, mulai dari pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh LPH sampai dengan penetapan oleh MUI tetap dilakukan sesuai dengan prinsip ketelitian dan transparansi berdasarkan syariat Islam, serta terdapat mekanisme penanganan jika batas waktu penetapan kehalalan produk tersebut tidak terpenuhi [vide Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014]. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang meminta agar ada penambahan mekanisme upaya hukum ke pengadilan agama terhadap keputusan Komite Fatwa Produk Halal menjadi tidak selaras dengan prinsip dan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Sebab, kewenangan Komite Fatwa Produk Halal untuk menetapkan kehalalan produk tetap didasarkan pada hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam kaitan ini, keberadaan Komite dimaksud hanya untuk mempercepat penetapan kehalalan produk yang tidak dapat segera dilakukan oleh MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau MPU Aceh setelah menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk oleh LPH. Apabila mengikuti petitum Pemohon dengan menambahkan mekanisme upaya hukum ke pengadilan agama atau di luar proses yang sudah ada selain tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam menjamin kehalalan produk 186 justru bertentangan dengan tujuan percepatan yang dimaksud dalam UU 6/2023. Terlebih, jika petitum Pemohon dikabulkan dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menetapkan kehalalan suatu produk justru tidak sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan agama [vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 7/1989) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (UU 50/2009)] yang menyatakan, “peradilan agama adalah peradilan bagi orang- orang yang beragama Islam”. Demikian pula jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 3/2006) menyatakan bahwa, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Lebih lanjut, dalam Pasal 49 UU 3/2006 menyatakan bahwa “ruang lingkup tugas dan wewenang pengadilan agama adalah perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah”. Dengan demikian, pengadilan agama tidak memiliki kompetensi absolut untuk menilai atau menguji fatwa kehalalan produk. Jika suatu produk diputus dalam sidang fatwa halal adalah tidak halal maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal tersebut kepada pelaku usaha dengan disertai alasan, agar pelaku usaha tersebut mengetahui ihwal ketidakhalalan tersebut dan memperbaikinya. Artinya, ketidakhalalan produk yang telah ditetapkan dalam sidang fatwa halal, tidak dapat diuji oleh pengadilan agama apalagi diputus menjadi produk yang halal. Bahwa dalam kaitan dengan penetapan kehalalan suatu produk sekalipun mendasarkan salah satunya pada ketentuan syariat Islam karena berkaitan dengan bahan produk dan pihak-pihak yang memeriksa kehalalan produk, namun penetapan kehalalan produk tersebut tidak semata-mata dimaksudkan hanya ditujukan untuk kepentingan agama tertentu, in casu agama Islam sebagaimana hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Penjelasan Umum UU 33/2014 bahwa: Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta 187 profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, jika diikuti petitum Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan justru mempersempit berlakunya UU 33/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2023. Sebab, hal tersebut akan membatasi kehalalan produk hanya untuk orang yang beragama Islam, sehingga tidak sejalan dengan amanat Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 [vide Pasal 2 huruf a UU 33/2014] yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang beragama apapun dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal [vide Pasal 3 huruf a UU 33/2014]. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11.2] Bahwa Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, yang menyatakan, “Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal”. Menurut Pemohon, norma a quo inkonstitusional jika tidak dimaknai “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama”. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang memohon agar ada penambahan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan persoalan penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu keseluruhan ketentuan norma Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, sebagai berikut: (1) Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk 188 dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. (2) Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya basil pendampingan PPH. (3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Berdasarkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Setelah membaca secara saksama ketentuan a quo, penambahan norma Pasal 33A ayat (1) dalam UU 6/2023 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal yang dimohonkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mewajibkan setiap produk untuk memiliki sertifikat halal baik bagi produk yang masuk, beredar atau diperdagangkan di Indonesia [vide Pasal 4 UU 33/2014], termasuk produk dari pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban tersebut, khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang merupakan salah satu tumpuan perekonomian Indonesia maka diberikan kemudahan dalam memohonkan kehalalan produknya dengan didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH [vide Pasal 48 Angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 4A ayat (2) UU 33/2014]. Adanya kemudahan tersebut bukan berarti dapat dilakukan penyimpangan dalam proses penerbitan sertifikat halal karena Komite Fatwa Produk Halal yang diberi kewenangan menerbitkan sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil tetap harus mendasarkan pada ketentuan fatwa halal. Artinya, Komite harus menerima terlebih dahulu hasil pendampingan Proses Produk Halal (PPH) kepada usaha mikro dan kecil yang dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil. Kegiatan dalam proses pendampingan tersebut dilakukan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk [vide Pasal 48 Angka 1 Lampiran UU 6/2023 yang memuat 189 perubahan atas norma Pasal 1 angka 3 UU 33/2014]. Selanjutnya, untuk memberi kemudahan penetapan kehalalan produk bagi usaha mikro dan kecil oleh UU 6/2023 dipercepat waktunya paling lama 1 (satu) hari setelah menerima hasil pendampingan PPH. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Petitum Pemohon yang memohon agar keputusan penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan agama merupakan Petitum yang tidak mungkin dikabulkan Mahkamah karena hal tersebut bukan merupakan kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.11.1]. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 mengenai pengembalian permohonan sertifikasi halal oleh BPJPH kepada pelaku usaha dengan disertai alasan yang menyatakan produk tidak halal dalam Sidang Fatwa Halal, di mana menurut Pemohon semestinya permohonan sertifikasi halal tidak dikembalikan kepada pelaku usaha namun dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama agar tidak bertentangan dengan syariat Islam, hak mengembangkan diri, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengutip secara lengkap norma Pasal 34 UU 33/2014 sebagai berikut: a. Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. b. Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan. Norma tersebut menentukan bahwa BPJPH berperan sebagai badan penyelenggara yang melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh Sidang Fatwa Halal. Apabila dalam Sidang Fatwa Halal dinyatakan bahwa produk yang 190 dimohonkan merupakan produk yang tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal tersebut kepada pelaku usaha dengan disertai alasan yang jelas mengenai ketidakhalalan produk tersebut. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh tentang konstitusionalitas norma a quo yang dipersoalkan Pemohon, perlu dipahami bahwa norma yang dimohonkan pengujiannya adalah bagian dari ketentuan yang mengatur mengenai “Penerbitan Sertifikat Halal”. Berkenaan dengan sertifikat halal dimaksud, merupakan syarat pencantuman label halal pada produk yang memenuhi syarat halal sesuai dengan syariat Islam, sedangkan label halal pada suatu produk dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen, khususnya umat Islam bahwa produk tersebut diolah, diproduksi, atau disimpan dengan menggunakan cara atau bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam kaitan ini, Pasal 48 angka 1 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 1 UU 33/2014 memberikan definisi sertifikat halal yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, MPU Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. Berdasarkan konstruksi definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH merupakan keputusan yang bersifat deklaratif. Sementara penetapan kehalalan produk, baik oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal, merupakan keputusan yang bersifat konstitutif yang tidak termasuk atau yang dikecualikan dari Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, baik sertifikat halal maupun penetapan kehalalan produk tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan pertimbangan di atas, mekanisme permohonan sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal dan perubahan peran BPJPH. Terlebih, keputusan Komite Fatwa Produk Halal telah didasarkan pada hasil pemeriksaan dan/atau pengujian yang ketat sesuai dengan syariat Islam [vide Pasal 48 Angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan norma Pasal 33 UU 33/2014]. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai persoalan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 yang menurut Pemohon semestinya permohonan sertifikasi halal yang dinyatakan tidak halal tidak dikembalikan kepada pelaku usaha namun 191 dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama telah ternyata juga bukan merupakan kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.11.1] dan [3.11.2] di atas. Pengadilan agama tidak dapat menilai apakah suatu produk yang telah dinyatakan tidak halal melalui Sidang Fatwa Halal dapat berubah status menjadi halal atau sebaliknya. Sebab, terhadap setiap produk yang telah dinyatakan tidak halal harus dikembalikan kepada pelaku usaha untuk memperbaikinya sesuai dengan alasan ketidakhalalan yang telah disampaikan kepada pelaku usaha demi mewujudkan tujuan dibentuknya undang-undang jaminan produk halal, yakni memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk [vide Pasal 3 huruf a UU 33/2014]. Secara normatif, berkenaan dengan kompetensi suatu pengadilan hanya dapat ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014, dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, serta Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 tidak menimbulkan ketidaksejahteraan, ketidakpastian hukum, dan tidak terlindunginya umat Islam sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI 192 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 09.59 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul 193 Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita