58/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 58/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh: Nama : Muhammad Akbar Utomo Setiawan. Jabatan : Ketua KADIN Kota Banjarmasin. Alamat : Jalan Gerilya Komplek Graha Mahatama Blok Kuini Nomor 45, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Syarifuddin Nisfuady Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Banua Anyar No. 38B, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Ali Pekerjaan : Karyawan swasta Alamat : Jalan M. Temon, Komplek Buana Permai Blok C, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Hamdani Pekerjaan : Buruh harian lepas Alamat : Jalan Teluk Mesjid, RT. 011 RW. 002, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Khairiadi Pekerjaan : Karyawan swasta Alamat : Komplek Baktikarya No. 10 Blok. A, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon V; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-PUU/MK/BLF/IV/2022, bertanggal 18 April 2022 memberi kuasa kepada Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H., Hidayatullah, S.H., Matrosul, S.H., dan Muhammad Iqbal, S.H., M.H., kesemuanya advokat, pengacara, dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor hukum Borneo Law Firm, yang berdomisili hukum di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Nomor 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru; 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 19 April 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 58/PUU-XX/2022 pada 25 April 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 6 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..................; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4 5. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materi), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dikemukakan Mahkamah, kriteria pengujian formil diatas dapat mencakup: a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi undang- undang; b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur Undang-Undang; c. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses Pembentukan Undang-Undang; dan d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materi; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang menyebutkan “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 8. Bahwa yang menjadi objek pengajuan pengujian formil ini adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 9. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 16 Maret 2022, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil atas Undang- Undang ini paling lambat pada tanggal 30 April 2022; 10. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi; 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi; 12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka para pemohon beranggapan Mahkamah berwenang dalam menguji formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779). B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut dengan UU MK) menyatakan, Pemohon pengujian undang-undang adalah: “Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.” 2. Bahwa kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan yang dimaksud “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang”, yaitu: a. perorangan WNI; 6 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. 4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur, “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila.” a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7 b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” 7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yakni pertama, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau Legal Standing dalam perkara pengujian undang-undang. Kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya undang-undang; KUALIFIKASI PARA PEMOHON 8. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil pengujian UU 8/2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut: 8 a. Para Pemohon memiliki Hak Konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D dan 28F UUD 1945; b. Para Pemohon berkedudukan di Wilayah Kalimantan Selatan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Para Pemohon memiliki kepentingan atas Provinsi Kalimantan Selatan. 9. Bahwa perlu diuraikan kualifikasi para Pemohon adalah sebagai berikut: a. Pemohon I adalah Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN) Kota Banjarmasin, badan hukum privat yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri Jo. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri (P-21) Jo. Surat Keputusan No.16/SK/DP/KDKS/V/2021 Tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 (P-20), berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Nomor 37, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Lantai 2 Gedung Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Selatan), Menurut Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar menyebutkan “Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin tingkat yang bersangkutan, mewakili organinsasi keluar dan kedalam, dengan masa jabatan kepengurusan 5 (lima) tahun, terdiri dari Pengurus Harian, Pengurus Harian Lengkap dan Pengurus Lengkap”. kemudian, dan kemudian menurut Pasal 17 ayat (3) huruf a. Anggaran Rumah Tangga menyebutkan “Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban : a. memimpin organinasi dan Dewan Pengurus masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya keluar maupun kedalam.” dalam hal ini berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) KADIN dan menurut Pasal 17 ayat (3) huruf a. Anggaran Rumah 9 Tangga (ART) KADIN, KADIN Tingkat Kota Banjarmasin (Pemohon I) diwakili oleh Pengurusnya yakni Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin dan selain itu Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin juga mendapat dukungan mayoritas Dewan Pengurus KADIN Kota Banjarmasin berdasarkan hasil rapat pada Berita Acara Nomor :01/BA/KADIN-BJM/VI/2022 tertanggal 04 Juni 2022 Tentang Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Kota Banjarmsin Masa Bhakti 2021-2026, Pemohon I adalah Badan Hukum Privat. b. Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Warga Kalimantan Selatan. c. Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Warga Kalimantan Selatan. d. Pemohon IV adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Warga Kalimantan Selatan . e. Pemohon V adalah perorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon V merupakan seorang Tokoh Seniman di Wilayah Kalimantan Selatan. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 10. Bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007. 11. Bahwa para Pemohon memiliki kerugian kostitusional yang dirugikan secara dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU 8/2022, karena proses pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945 dan materi muatan pada Pasal 4 bertentangan dengan UUD 1945. 12. Bahwa terkait pengujian formil para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan UU 8/2022, para Pemohon beranggapan dengan proses pembentukan UU 8/2022 yang dilakukan tanpa melakukan hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard) berkaitan dengan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan telah merugikan para Pemohon, hal ini sejalan dengan pemaknaan Partisipasi 10 Masyarakat, yang dapat bersandarkan Pada Paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menyebutkan : “Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh- sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang- undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.” 13. Bahwa terkait pengujian formil para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan UU 8/2022, para Pemohon beranggapan dengan proses pembentukan UU 8/2022 yang dilakukan tanpa melakukan hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard) berkaitan dengan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan telah merugikan para Pemohon, dengan uraian sebagai berikut: a. Pemohon I merupakan badan hukum privat yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri Jo. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri (P-21) Jo. Surat Keputusan Nomor.16/SK/DP/KDKS/V/2021 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021- 2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021. Bahwa mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (P-21): 11 Pasal 3 huruf b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri Kamar Dagang menyebutkan “Kamar Dagang dan Industri bertujuan: bertujuan menciptakan dan mengambangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas- luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.” Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri menyebutkan: “Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa. Pasal 4 ayat (3) AD/ART KADIN menyebutkan “Daerah kerja Kadin Kabupaten/Kota meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.” Pasal 9 AD/ART KADIN menyebutkan “Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindutrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan, dan professional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.” Selain itu, KADIN Kota Banjarmasin merupakan wadah bagi para pengusaha, dampak pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan bagi lapangan usaha yang akan terpukul adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, kuliner-kuliner, kunjungan wisata, event-event, real estate, dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib. Pada sektor kontruksi, arah berbagai pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang nantinya akan diikuti swasta akan bergeser ke Kota Banjarbaru dan hal tersebut secara substantif akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin. 12 Bahwa jika dicermati secara saksama maka dalam perumusan UU 8/2022 perlunya pandangan dari aspek daerah mengingat Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan asalnya berada di Kota Banjarmasin, KADIN Kota Banjarmasin sebagai representasi pengusaha- pengusaha di Banjarmasin setidaknya harus didengar pandangannya berkaitan dengan pembentukan UU 8/2022 khususnya dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru akan berdampak pada perekonomian di Kota Banjarmasin khususnya bagi pengusaha-pengusaha di Banjarmasin mengenai kegiatan-kegiatan usahanya. b. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah warga negara (warga Provinsi Kalimantan Selatan), dalam uji formil ini perlu dipertimbangkan kaidah hukum yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XII/2009, yaitu pada pokoknya bahwa (i) Pemohon memiliki hak pilih dan telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; (ii) dalam uji formil kerugian konsitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandate yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih, dan (iii) Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang- Undang yang dimohonkan, namun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil. Adapun kaidah hukum tersebut dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2009 poin [3.9] diuraikan sebagai berikut: [3.9] Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah para Pemohon dalam permohonan a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) terdapat perbedaan pendapat di antara Hakim Konstitusi sebagai berikut: Enam Hakim Konstitusi menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dengan pertimbangan: a. Dengan menerapkan syarat adanya kerugian pada para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil, 13 1.a. Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan legal standing antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat legal standing yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil. Demikian juga dalam praktik Mahkamah 2003- 2009, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Perkara Nomor 009-014/PUU III/2005, tanggal 13 September 2005 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. • Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995). • Mengingat bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden keduanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat, ke depan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. • Dalam kasus a quo, para Pemohon adalah para pekerja bantuan hukum (advokat/lawyers, penggiat antikorupsi) yang concern dan/atau berkepentingan dengan Mahkamah Agung, termasuk Undang-Undang yang mengaturnya (UU 3/2009) apakah konstitusional atau tidak, baik dalam proses pembentukannya maupun materi muatannya. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2009. 1.b. Dalam uji formil Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan Undang-Undang yang meliputi institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk Undang-Undang, prosedur persiapan sampai dengan pengesahan Undang-Undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap- 14 tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR, dan pengambilan keputusan menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali. • Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatanrakyat dalam pembentukan Undang- Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the sovereign) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat. 15 • bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiilsebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saatini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil. • bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang memerlukan kepastian hukum atas tegaknya negara hukum maka oleh karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian UndangUndang. Khusus dalam permohonan a quo yang menyangkut permohonan uji formil atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon I, karena profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung Pemohon memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung dengan demikian terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I dengan UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji secara formil;”. Bahwa secara jangka panjang dapat dipastikan bahwa ketidakjelasan faktor-faktor yang mendasari perpindahan ibukota Provinsi Kalsel yang menjadi pokok utama isi muatan, secara langsung para Pemohon sudah merasa dirugikan dengan terjadinya gejolak ekonomi akibat covid-19, akibat harga semua kebutuhan bahan pokok semua naik, karena kedepan pasti Provinsi Kalsel dan Kota Banjarbaru akan mengalokasikan anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 16 Daerah (APBD) Provinsi Kalsel untuk merubah semua aturan Peraturan-Peraturan Daerah, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) perubahan biaya untuk Pembangunan sarana dan prasarana yang untuk menunjang Ibu Kota Provinsi yang baru yaitu Kota Banjarbaru, yang seharusnya anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalsel serta hal-hal prioritas lainnya. Bahwa selanjutnya jika UU 8/2022 dibatalkan, maka kerugian Pemohon akan hilang karena pada hari-hari depan tidak ada gejolak masyarakat akibat dari UU 8/2022 ini. Guna mencapai tujuan dihapusnya UU 8/2022 yang juga dibatalkannya perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel, menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) yang meliputi hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, hak atas lingkungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, Hak-hak tersebut secara umum diatur dalam Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Secara khusus hak EKOSOB juga diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional dan merupakan hak warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Hal ini menjadi sudut pandang para Pemohon dalam mengajukan pengujian formil UU 8/2022 ini. Bahwa dalam pandangan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel merupakan pertaruhan yang tidak jelas mengenai keuntungan yang signifikan, urgensinya dan alasan mendesaknya apa yang akan diperoleh untuk masyarakat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, UU 8/2022 atau UU Provinsi Kalsel bertentangan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945. Menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, pendanaan besar untuk perpindahan Ibukota Provinsi Kalsel sebaiknya digunakan untuk pemulihan covid 19, bantuan-bantuan kepada masyarakat ditengah kondisi yang serba 17 semua kebutuhan pokok naik, dari harga minyak goreng naik, Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, dipergunakan untuk bidang pendidikan mencetak kader-kader handal bangsa di bidang pendidikan dan ekonomi. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pandangan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V maupun masyarakat Kalimantan Selatan telah dirugikan dengan adanya ketentuan mengenai pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada UU 8/2022, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dilatarbelakangi dan diuraikan sebagai berikut: - Bahwa masyarakat Kalimantan Selatan adalah kesatuan masyarakat hukum setempat yang memiliki kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Bahwa Keberadaan Masyarakat Kalimantan Selatan adalah kebanyakannya terdiri dari suku Banjar yang merupakan masyarakat yang hidup dalam kondisi keadatan dan tradisional/tradisi Banjar. - Karakteristik Kalimantan Selatan merupakan kelompok sosial yang memiliki ikatan yang erat, murni, kuat, alami (Gameinschaft) sebagai sebuah kelompok sosial Banjar yang secara turun temurun masih terus hidup di Kalimantan Selatan. - Bahwa dengan Kota Banjarmasin tidak lagi menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, maka kehidupan Masyarakat Adat Kalimantan Selatan kehilangan marwah keadatan dan tradisi karena sejarah kedudukan Ibukotanya diubah. - Rumusan ketentuan mengenai pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada menghilangkan marwah Kesatuan Masyarakat Adat Kalimantan Selatan yang dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sehingga eksistensinya kesatuan masyarakat adat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak terlaksana. 18 - Bahwa apabila ketentuan mengenai pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada UU 8/2022 dibentuk atas dasar Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka kehidupan masyarakat tradisional yang seharusnya terus berkembang dan hidup, Karena Pasal 4 UU 8/2022 secara tidak langsung mematikan hidup kesatuan masyarakat hukum adat dengan cara menciderai marwah Masyarakat Adat Kalimantan Selatan. 14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Uji formil kepada Mahkamah Konstitusi karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang- Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 1. perorangan warga negara Indonesia; 2. kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. badan hukum publik atau privat; atau 4. lembaga negara. 15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dengan kerugian konstitusional untuk melakukan pengujian formil pada Pasal 4 UU 8/2022 dan para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan UU 8/2022. C. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL Bahwa tidak dipenuhinya keterlibatan masyarakat dalam hal perumusan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada UU 8/2022. 1. Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pemenuhan amanat kontitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 19 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga Negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan Negara. Apabila pembentukan Undang-Undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan masyarakat untuk turut serta mendiskusikan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereigny); 3. Bahwa Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sejatinya dapat diukur dengan berdasarkan pada aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019 merupakan delegasi Pasal 22 A UUD 1945 hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Sub-paragraf [3.18.1.1], yang menyatakan: “Bertolak pada ketentuan Pasal 22A UUD 1945 saat ini diberlakukan UU 12/2011 yang telah diubah dengan UU 15/2019 sebagai delegasi UUD 1945, sebagaimana hal tersebut dipertegas dalam konsideran “Mengingat” UU 12/2011 yang menyatakan UU a quo didasarkan pada Pasal 22A UUD 1945 serta dijelaskan pula bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD 1945 [vide Penjelasan Umum UU 12/2011]. Oleh karena UU 12/2011 merupakan pendelegasian UUD 1945 maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK, untuk pemeriksaan permohonan pengujian formil dan pengambilan putusannya harus pula mendasarkan pada tata cara pembentukan UU yang diatur dalam UU 12/2011.” 4. Bahwa beranjak dari pendapat tersebut maka pengujian formil pada Permohonan a quo patut berkiblat pada UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019, hal ini juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/VII/2009, pada Paragraf [3.19], yang menyatakan: “….menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai 20 dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” 5. Bahwa terhadap pengujian formil dalam Perkara a quo tolak ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut: UUD 1945 Pasal 22 A, yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5, yang menyatakan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; g. Keterbukaan.” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah (cacat formil/cacat prosedural) 6. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang– 21 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi penegasan terhadap sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang di atur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; g. Keterbukaan” 7. Bahwa sejumlah asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a quo telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materiil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut: a. Asas kejelasan tujuan (merupakan asas formil), b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (merupakan asas formil), c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan (merupakan asas formil dan materiel), d. Asas dapat dilaksanakan (merupakan asas formil), e. Asas kedayagunaan (merupakan asas materiel), f. Asas kejelasan rumusan (merupakan asas formil dan materiel), g. Asas keterbukaan (merupakan asas formil), 8. Bahwa gambaran pengaturan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 22 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, yang mengelaborasi dan penggunaan asas formil dan materiil tersebut menunjukan bahwa penggunaan asas formil dan materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yang artinya keduanya adalah hal yang tidak dapat dipisah-pisah atau di kesampingkan pelaksanaannya satu sama lain. 9. Bahwa terkait pelanggaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan atas pembentukan UU 8/2022 dapat diuraikan sebagai berikut: PELANGGARAN TERHADAP ASAS KEJELASAN TUJUAN 9.1. Bahwa menurut penjelasan Pasal 5 huruf a. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 9.2. Bahwa mencermati konsideran a. pada UU 8/2022 menyebutkan “bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 9.3. Bahwa ternyata Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses penyusunannya yang terpublikasi ada beberapa versi Rancangan Undang-Undang: a. Versi Pertama terdiri dengan komposisi 50 Pasal (P-4b) b. Versi Kedua terdiri dengan kompisisi 58 Pasal (P-2b) c. Versi Ketiga terdiri dengan kompisisi 8 Pasal (P-9) Sehingga rentan adanya ketidakharmonisannya substansi dalam proses pembentukan UU 8/2022. 9.4. Bahwa jika dicermati pada UU 8/2022 yang telah diundangkan hanya terdiri 8 Pasal tidak berkesesuaian dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut sehingga dalam pembentukkannya tidak memenuhi Asas Kejelasan Tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a UU 12/2011. 23 PELANGGARAN TERHADAP ASAS KELEMBAGAAN ATAU PEJABAT PEMBENTUK YANG TEPAT 9.5. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 5 Huruf b: Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 9.6. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah, dan kemudian Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan kemudian Pada Pasal 18 ayat (7) UUD NRI ditegaskan Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang- Undang. 9.7. Bahwa Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang yang berlaku sekarang adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Undang-Undang ini dilakukan perubahan dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2015 Nomor 24. Undang-Undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 24 Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 9.8. Bahwa dalam Bab yang berkaitan dengan Penataan Daerah diatur dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) menegaskan dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah. Lalu kemudian Pasal 31 ayat (2) menegaskan Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Terdapat tujuh pokok tujuan berkenaan dengan penataan daerah yang harus menjadi perhatian seperti ditegaskan oleh Undang- Undang Pemerintahan Daerah. 9.9. Bahwa pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Undang-Undang menegaskan bahwa Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa penataan daerah baik berupa pembentukan daerah dan penyesuaian daerah haruslah didasarkan atas pertimbangan kepentingan strategis nasional. Dalam hal pengaturan tentang Penyesuaian Daerah ditegaskan dalam Pasal 48 (1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa: 25 a. perubahan batas wilayah Daerah; b. perubahan nama Daerah; c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; d. pemindahan ibu kota; dan/atau e. perubahan nama ibu kota. 9.10. Bahwa menurut Pasal 48 ayat (2) menyebutkan “Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang.”. Dan kemudian menurut Pasal 48 ayat (3) menyebutkan “Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”. 9.11. Bahwa berkaitan dengan Penyesuaian Daerah pada Pasal 54 ayat (1) menyebutkan Penyesuaian Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibu kota. Kemudian pada Pasal 54 ayat (2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang. Dan pada Pasal 54 ayat (3) Pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 9.12. Bahwa ketentuan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru, adalah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 48 ayat (1) huruf d. pemindahan ibu kota. 9.13. Bahwa dengan demikian materi/pengaturan Pasal 4 UU tersebut (a quo) yang melakukan perubahan Ibukota Provinsi dari Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah termasuk dalam pengaturan yang harus ditetapkan dengan instrumen hukum 26 berupa peraturan pemerintah bukan dengan atau diatur di dalam undang-undang. 9.14. Karena Undang-Undang yang sebelumnya yakni Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur di dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan Pemerintah daerah otonom: 1. Propinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak, 2. Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan 3. Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Bahwa dengan demikian sangat terang benderang bahwa Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin. 9.15. Bahwa berkaitan dengan prosedur pemindahan Ibukota Provinsi tidak secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun mengenai prosedur pemindahan ibukota dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah sebagai berikut (P-7): Pasal 12 1) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten. 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota. 3) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. 4) Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota. hal ini juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/VII/2009, pada Paragraf [3.19], yang menyatakan: “… menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka 27 hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” Beranjak dari hal tersebut maka aspek formil berkaitan dengan Pembentukan ketentuan UU 8/2022 tidak dilaksanakan sesuai prosedur. 9.16. Bahwa faktanya tidak ada Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan untuk pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada Surat Keputusan Gubernur mengenai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada persetujuan 2 walikota dan 11 Bupati, 13 DPRD Kabupaten/Kota Sekalimantan Selatan, tidak ada penyediaan Anggaran Biaya untuk Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. 9.17. Bahwa merujuk kepada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Pada Sub-paragraf [3.17.9] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan: “Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undangundang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; 2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang- undang; 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang- undang; dan 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang 28 dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.” 9.18. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Pasal 4 stagnan/floating/ mengambang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan di dalam UU a quo tidak diatur teknis masa transisi pemindahan ibukota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Sehingga berkaitan dengan pemindahan ibu kota harus diatur dengan penetapan berupa peraturan pemerintah (PP) bukan dengan melalui Undang-Undang a quo. 9.19. Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU 12/2011 menyebutkan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya. Sehingga dengan demikian pejabat yang berwenangan untuk menentukan terkait Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan melalui Peraturan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia. PELANGGARAN TERHADAP ASAS KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN 9.20. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 5 Huruf c: Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 9.21. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Negara 29 Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah, dan kemudian Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan kemudian pada Pasal 18 ayat (7) UUD NRI ditegaskan Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang. 9.22. Bahwa Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang yang berlaku sekarang adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Undang-Undang ini dilakukan perubahan dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2015 Nomor 24. Undang-Undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 9.23. Bahwa dalam Bab yang berkaitan dengan Penataan Daerah diatur dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) menegaskan dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Lalu kemudian Pasal 31 ayat (2) menegaskan penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: g. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; h. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; i. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 30 j. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; k. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan l. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Terdapat tujuh pokok tujuan berkenaan dengan penataan daerah yang harus menjadi perhatian seperti ditegaskan oleh Undang- Undang Pemerintahan Daerah. 9.24. Bahwa pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Undang-Undang menegaskan bahwa Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa penataan daerah baik berupa pembentukan daerah dan penyesuaian daerah haruslah didasarkan atas pertimbangan kepentingan strategis nasional. Dalam hal pengaturan tentang Penyesuaian Daerah ditegaskan dalam Pasal 48 (1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa: f. perubahan batas wilayah Daerah; g. perubahan nama Daerah; h. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; i. pemindahan ibu kota; dan/atau j. perubahan nama ibu kota. 9.25. Bahwa menurut Pasal 48 Ayat (2) menyebutkan “Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang.”. Dan kemudian menurut Pasal 48 ayat (3) menyebutkan “Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”. 31 9.26. Bahwa berkiatan dengan penyesuaian daerah pada Pasal 54 ayat (1) menyebutkan penyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibu kota. Kemudian pada Pasal 54 ayat (2) Perubahan batas wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang. Dan pada Pasal 54 ayat (3) Pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 9.27. Bahwa ketentuan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru, adalah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 48 ayat (1) huruf d. pemindahan ibu kota. 9.28. Bahwa dengan demikian materi/pengaturan Pasal 4 UU tersebut (a quo) yang melakukan perubahan Ibukota Provinsi dari Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah termasuk dalam pengaturan yang harus ditetapkan dengan instrumen hukum berupa peraturan pemerintah bukan dengan atau diatur di dalam undang-undang. 9.29. Karena undang-undang yang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur di dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan Pemerintah daerah otonom: 4. Propinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak, 5. Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan 6. Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Bahwa dengan demikian sangat terang benderang bahwa Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin. 9.30. Bahwa berkaitan dengan prosedur pemindahan Ibukota Provinsi tidak secara eksplisit diatur didalam Undang-Undang Dasar 32 1945, namun mengenai prosedur pemindahan ibukota dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah sebagai berikut (P-7): Pasal 12 5) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten. 6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota. 7) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. 8) Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota. hal ini juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/VII/2009, pada Paragraf [3.19], yang menyatakan: “… menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” Beranjak dari hal tersebut maka aspek formil berkaitan dengan Pembentukan ketentuan UU 8/2022 tidak dilaksanakan sesuai prosedur. 9.31. Bahwa faktanya tidak ada Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan untuk pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada Surat Keputusan Gubernur mengenai Ibukota Provinsi 33 Kalimantan Selatan, tidak ada persetujuan 2 walikota dan 11 Bupati, 13 DPRD Kabupaten/Kota Sekalimantan Selatan, tidak ada penyediaan Anggaran Biaya untuk Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. 9.32. Bahwa merujuk kepada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Pada Sub-paragraf [3.17.9] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan: “Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu: 5. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undangundang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; 6. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang- undang; 7. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang- undang; dan 8. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.” 9.33. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Pasal 4 stagnan/floating/ mengambang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan di dalam UU a quo tidak diatur teknis masa transisi pemindahan ibukota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Sehingga berkaitan 34 dengan pemindahan ibu kota harus diatur dengan penetapan berupa peraturan pemerintah (PP) bukan dengan melalui Undang-Undang a quo. PELANGGARAN TERHADAP ASAS KETERBUKAAN 9.34. Bahwa menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus melibatkan masyarakat. Hal ini tentunya sebagai bagian penting dari asas keterbukaan sebagai salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 9.35. Bahwa asas keterbukaan merupakan cerminan dari nilai demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keniscayaan, sehingga apabila asas keterbukaan dalam bentuk partisipasi yang diabaikan, berakibat peraturan perundang-undangan tersebut cacat formil dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. 9.36. Bahwa penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat terbuka dan aspiratif. 9.37. Bahwa berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat, dapat tercemin Pada Sub-paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menyebutkan: “Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya 35 memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.” 9.38. Bahwa pada Naskah Akademik UU 8/2022 pada halaman 105- 106 mengenai substansi Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah, Dan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada pembahasan secara khusus terkait Latar Belakang, Kajian, Urgensi dalam pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarbaru sehingga tidak sesuai dengan asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (P-2a) 9.39. Bahwa UU 8/2022 secara proses pembentukan merupakan usul dari DPR RI dibahas bersama-sama dengan DPD RI dan Pemerintah, dan kemudian disetujui bersama lalu kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 telah diundangkan. 9.40. Bahwa dalam proses pembahasan bersama dengan Pemerintah terdapat rekam jejak yang diterbitkan oleh DPR melalui website resminya sebagai berikut (https://www.dpr.go.id/uu/deta il/id/510) : No Agenda Waktu 1. Rapat badan legislasi dengan pengusul rancangan undang-undang/ pimpinan komisi ii dalam rangka harmonisasi 4 ruu tentang provinsi di pulau kalimantan dan 3 ruu tentang provinsi di pulau kalimantan 16 September 2021 36 2. Tahap Harmonisasi Panja Harmonisasi RUU tentang Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat & Kalimantan Timur 21 September 2021 3. Tahap Harmonisasi 1. Laporan atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi Selatan, Utara, Tengah dan Tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur 2. Pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi Selatan, Utara, Tengah dan Tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur. 23 September 2021 4. Penetapan Usul DPR Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI RUU Tentang Provinsi Kalimantan Selatan 07 Oktober 2021 Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 melalui website https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/510 (P-17) 9.41. Bahwa pada waktu diakses pada tanggal 15 Maret 2022 melalui website https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/510 ternyata proses UU 8/2022 hanya sampai pada progresnya terakhir pada tanggal 07 Oktober 2021 penyusunan di tahap penetapan usul. (P-17) 9.42. Bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa: 1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. 2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. 9.43. Bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 37 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang- Undang harus disebarluaskan oleh DPR dan Pemerintah namun ternyata berkaitan Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan tidak disebarluaskan secara masif, hal ini terbukti tidak ada dilibatkannya Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dan tidak dilibatkannya tokoh-tokoh Kalimantan Selatan. 9.44. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Serta Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 9.45. Bahwa idealnya dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ada pembentukan Tim khusus untuk Pemindahan Ibukota yang ditetapkan Gubernur Kalimantan Selatan dengan melibatkan 2 walikota dan 11 Bupati Sekalimantan Selatan, serta harus melibatkan 13 DPRD Kabupaten/Kota Sekalimantan Selatan, seperti hal sewaktu dulu pada saat memindah Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. 9.46. Bahwa tidak ada urgensi dan tidak ada kajian secara ilmiah harus ada penilitian-penelitian oleh kampus atau akademisi untuk menyimpulkan bahwa kalkulasi potensi dan kemanfaatan lebih besar untuk meletakkan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dari pada di Kota Banjarbaru. 9.47. Bahwa secara faktual Kota Banjarbaru tepatnya hanya sebagai pelaksana Pemerintahan tingkat Provinsi, karena Banjarmasin secara faktual memiliki fasilitas yang lengkap berupa: gedung 38 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rumah Sakit yang sudah ber-tipe A yakni RSUD Ulin dan RSU Ansari Shaleh, gedung- gedung kelembagaan pemerintahan seperti gedung Bank Indonesia, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Pelabuhan Trisakti, sarana pendidikan Universitas Negeri dan Swasta dan Tempat tempat Ibadah seperti Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Masjid Jami, Masjid Sultan Suriansyah dan lain-lain. (P-16a sampai dengan P-16k) 9.48. Bahwa dalam penentuan lokasi Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan harus didasarkan pada konsep yang jelas dan kajian yang transparan dari aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi dalam upaya menciptakan legitimasi pemerintahan, serta yang paling utama adalah dengan memperhatikan kemampuan dan kesiapan sumber daya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan agar pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat (Vide Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 66/PUU-XI/2013 hlm. 51-52 Paragraf [3.24]) & (P-15n). 9.49. Bahwa penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarbaru secara faktual telah mengesampingkan prinsip-prinsip dalam penentuan lokasi Ibu kota suatu wilayah. Aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembentukan UU 8/2022, padahal penyerapan aspirasi merupakan suatu pengejewantahan prinsip demokrasi. Pada kenyataannya penetapan Ibukota Provinsi Kalimatan Selatan di Banjarbaru, turut pula memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana pemberitaan-pemberitaan sebagai berikut: a. https://kalsel.antaranews.com/berita/313373/legislator- pemindahan-ibukota-kalsel-perlu-kajian-seksama (P-15a). 39 b. Berdasarkan bukti berita klikkalsel.com https://klikkalsel.com/banjarbaru-gantikan-banjarmasin- sebagai-ibukota-rifqi-nizamy-tak-ada-penolakan-saat-ruu/ (P-15b). c. Berdasarkan bukti berita kalimantanlive.com https://kalimantanlive.com/2022/02/26/anggota-dprd-kalsel- yani-helmi-pemindahan-ibu-kota-kalsel-ke-banjarbaru- pengkhianatan-sejarah/ (P-15c). d. Berdasarkann bukti berita sonara.id https://www.sonora.id/read/423152901/ibu-kota-kalsel- dipindah-dprd-provinsi-sebut-tak-ada-pembahasan (P-15d). e. Berdasarkan bukti maknanews.com https://maknanews.com/2022/02/25/ibukota-provinsi-pindah- yani-saya-kaget/ (P-15e) f. Berdasarkan bukti berita rri.co.id https://m.rri.co.id/banjarmasin/hukum- kriminal/1386770/dinilai-tak-transparan-muhammadiyah- dukung-uu-provinsi-kalsel-digugat-ke-mk (P-15f) g. Berdasarkan bukti berita jejakrekam.com https://jejakrekam.com/2022/03/13/dinilai-tak-transparan- muhammadiyah-dukung-uu-provinsi-kalsel-digugat-ke-mk/ (P-15g) h. Berdasarkan bukti berita banjarmasin.tribunnews.com https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/18/gerakan- penolakan-pemindahan-ibu-kota-kalsel-bermunculan-forkot- banjarmasin-ini-sinyal-untuk-mk (P-15h). i. Berdasarkan bukti berita Kalimantanpost.com https://jurnalkalimantan.com/dr-a-murjani-tidak-ada-renstra- pemindahan-ibu-kota-provinsi/ (P-15i) j. Berdasarkan bukti berita kalimantanpost.com https://kalimantanpost.com/2022/02/subhansyah-st-mt- tolak-pemindahan-ibu-kota-provinsi-kalsel-ke-banjarbaru/ (P-15j) 40 k. Berdasarkan bukti berita kalimantanpost.com https://kalimantanpost.com/2022/03/reses-anggota-dewan- warga-sampaikan-penolakan-pemindahan-ibu-kota/ (P-15k) l. Berdasarkan bukti berita jejakrekam.com https://jejakrekam.com/2022/02/24/bukan-pemindahan- ibukota-kalsel-lsm-sasangga-banua-justru-tuntutan-otsus- kalimantan/ (P-15l) m. Berdasarkan bukti berita Banjarmasin.tribunnews.com https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/05/pemprov- terlambat-beri-masukan-ruu-pembentukan-provinsi-kalsel (P-15m) n. Berdasarkan bukti berita klikkalsel.com https://klikkalsel.com/melihat-history-banjarmasin- seharusnya-ibu-kota-provinsi-kalsel-tidak-perlu-dipindah/ (P- 15n) o. Berdasarkan bukti berita jejeakrekam.com https://jejakrekam.com/2022/03/05/daripada-pindah-ibukota- kalsel-ke-banjarbaru-pakar-kota-ulm-lebih-baik-bangun- kota-satelit/ (P-15o) p. Berdasarkan bukti berita klikkalsel.com https://klikkalsel.com/sektor-ekonomi-di-banjarmasin- berdampak-besar-akibat-perpindahan-ibu-kota-provinsi- kalsel/ (P-15p) q. Berdasarkan bukti berita www.hallobanua.com https://www.hallobanua.com/2022/02/ibu-kota-pindah-ke- banjarbaru-ini.html?m=1 (P-15q) r. Berdasarkan bukti berita suaraindonesia.com https://suarindonesia.com/sektor-jasa-paling-terdampak- pemindahan-ibukota-kalsel/ (P-15r) s. Berdasarkan bukti berita m.antarnews.com https://m.antaranews.com/berita/2719817/sekda- pemindahan-ibu-kota-provinsi-kalsel-janggal-tanpa-uji-publik (P-15s) 41 t. Berdasarkan bukti berita hallobanua.com https://www.hallobanua.com/2022/03/ibu-kota-provinsi- pindah-ini-dampak.html?m=1 (P-15t) u. Berdasarkan bukti berita koranbanjar.net https://koranbanjar.net/ternyata-pemindahan-ibu-kota- kalsel-belum-pernah-diusulkan-ke-dprd-kalsel/ (P-15u) 9.50. Bahwa banyaknya elemen-elemen Masyarakat yang telah menolak perpindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan baik secara konkrit maupun secara tersirat dan dalam memberikan pandangan dengan uraian sebagai berikut : 1. Penolakan dari Dewan Kelurahan Kota Banjarmasin (P-18) 2. Penolakan Ikatan Mahasiswa Banjarmasin (P-19) 3. Pandangan Intakindo (P-8) Bahwa Aspirasi Masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembentukan UU 8/2022, padahal penyerapan aspirasi merupakan suatu pengejawantahan prinsip demokrasi. Banyaknya beragam penolakan dari masyarakat menunjukkan tidak terlaksananya prinsip Negara Indonesia yang hukum secara demokratis. 9.51. Bahwa perubahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dalam UU 8/2022 pada prosesnya sangat cepat dan tidak melibatkan perwakilan masyarakat Kalimantan Selatan secara umum dan khususnya masyarakat Kota Banjarmasin, padahal menurut Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib pada BAB XIII REPRESENTASI RAKYAT & PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 238 sampai dengan Pasal 246, masyarakat dapat memberikan masukan kepada DPR RI dalam proses legislasi khususnya terkait dengan penyiapan dalam pembahasan RUU (Vide Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib). 9.52. Bahwa proses pembentukan UU 8/2022 sangat cepat hal ini dapat dilihat bahwa bukti dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 yang 42 dipublikasikan pada awal tahun 2022, Kota Banjarmasin masih menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 pada bagian isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, isu pemindahan Ibukota tidak disinggung sama sekali, padahal seharusnya isu pemindahan harus di diskusikan secara partisifatif dan dengan perencanaan yang matang. (P-5a, P-5b, dan P-5c). 9.53. Bahwa dengan dipindahkannya Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru sebagaimana pada UU 8/2022, hal itu tentunya akan berimplikasi negatif terhadap Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk yang paling banyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Dampak negatif tersebut terutama pada sisi ekonomi di mana Kota Banjarmasin akan mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan dan tidak menutup kemungkinan pula nantinya akan berdampak pada masalah sosial di masa depan. Melihat struktur perekonomian Kota Banjarmasin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, lapangan usaha yang dominan adalah industri pengolahan (18,00%), disusul perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (12,68%), jasa keuangan (12,66%), transportasi dan pergudangan (10,26%), dan kontruksi (9,86%), dengan perpindahan Ibukota, lapangan usaha unggulan yang akan terpukul utamanya adalah jasa keuangan dan konstruksi. Selain itu, lapangan usaha lain yang akan terpukul adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Pada sektor kontruksi, arah berbagai pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang nantinya akan diikuti swasta akan bergeser ke Kota Banjarbaru dan hal tersebut secara substantif akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin. (P-11). 9.54. Bahwa dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi kalimantan 43 Selatan mengeluarkan kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan muncul dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut (P-11): a. Bahwa dilapangan usaha jasa keuangan, perubahan tentunya akan terjadi ketika lembaga keuangan (bank) yang dahulu kantor pusat regional Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarmasin akan bergeser ke Kota Banjarbaru, perubahan ini akan mendorong kontribusi sektoral yang menurun signifikan mengingat pertumbuhan sektor ini cenderung mengalami perlambatan. Kota Banjarmasin memiliki fasilitas hotel dan restoran terlengkap di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibitio (MICE) baik untuk kalangan swasta maupun pemerintahan yang menjadi daya tarik Kota Banjarmasin secara otomatis akan berkurang karena dari unsur pemerintahan akan mulai menggeser kegiatannya ke Kota Banjarbaru dan kemungkinan besar akan diikuti pihak swasta. Dengan sektor ini yang mulai tumbuh sebesar 2,84% (2021) setelah mengalami kontraksi sebesar -4,12%(2020) akan mengalami perlambatan kembali. Selain itu, hal tersebut akan diperparah adanya mobilitas orang dari Kota Banjarmasin tidak dapat terelakkan karena perpindahan lokasi kerja akan mendorong penurunan konsumsi. Selama ini, kantor instansi vertikal untuk regional Provinsi Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarmasin. Dalam rangka kemudahan kordinasi dengan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, kantor instansi vertikal memiliki kemungkinan yang paling besar untuk dipindahkan. Pada akhirnya hal ini akan berpengaruh secara signifikan pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib yang kontribusinya secara rata-rata sebesar 5,28% pada perekonomian Kota Banjarmasin. b. Bahwa jumlah penduduk yang lebih tinggi diantara Kabupaten/Kota lain, Kota Banjarmasin juga memiliki tingkat 44 pengangguran terbuka tertinggi dengan persentase mencapai 8,47% pada tahun 2021. Angka tersebut semakin meningkat dibandingkan pada tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar 8,10% dan 8,32%. Dengan pandemi covid-19 yang mengakibatkan penundaan investasi dan perlambatan ekonomi di hampir sebagian sektor unggulan kemudian diiringi perpindahan Ibukota Provinsi akan menurunkan daya tarik investasi Kota Banjarmasin. Implikasinya adalah pemerintahan daerah harus menanggung bebas jaring pengamanan sosial yang tinggi ditengah perlambatan ekonomi dan penurunan kemampuan fiskal daerah. Ibukota baru kemungkinan akan lebih menarik untuk didatangi calon pekerja karena terbukanya peluang yang luas. Angkatan Kerja yang terlatih dan terampil dan memiliki kompetensi juga akan menurun di Kota Banjarmasin karena lebih tertarik untuk mencari pekerjaan di Ibukota baru yang mungkin akan lebih menawarkan banyak lapangan pekerjaan dimana kondisi ini akan menurunkan tingkat produktivitas tenaga kerja di Kota Banjarmasin. c. Bahwa seperti umumnya daerah lain di Indonesia, proporsi penyumbang terbesar pendapatan daerah Kota Banjarmasin berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Ketika terjadi perpindahan Ibukota, Pemerintah Pusat akan menggeser alokasi dana transfer ke Ibukota Provinsi yang baru, Pos penerimaan pendapatan transfer yang akan diantaranya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, maupun Dana Insentif Daerah (DID). Disisilain, pendapatan asli daerah juga diproyeksikan akan mengalami penyusutan utamanya terjadi pada berbagai pos penerimaan pajak daerah seperti seperti Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Dengan adanya penurunan pendapatan daerah karena menurunnya aktivitas perekonomian seperti yang telah diuraikan diatas dan berkurangnya pendapatan daerah karena pergeseran 45 alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan membuat pembangunan di Kota Banjarmasin menjadi tersendat. Dengan kondisi geografis yang menantang terdiri atas banyak sungai dan jumlah penduduk yang terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan, kapasitas fiskal tidak akan mampu menjawab tantangan pembangunan tersebut. Kota Banjarmasin dengan adanya perpindahan Ibukota seperti anak yang ditinggalkan kedua orang orangtuanya untuk mengurus dirinya sendiri padahal secara nyata belum mampu. d. Dalam posisinya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah menetapkan Kota Banjarmasin sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Kalimantan Selatan, serta kota inti dalam RTR Kawasan Banjarbakula. Selanjutnya aturan tersebut dikuatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, di mana Kota Banjarmasin menjadi kota utama dalam pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula). Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesungguhnya diawal tidak merencanakan perpindahan Ibukota. Dengan tidak lagi menjadi Ibukota, maka kemungkinan Kota Banjarmasin tidak lagi menjadi prioritas dalam pendanaan program-program pemerintah pusat dan provinsi melalui APBN dan APBD Provinsi. Kondisi ini sangat tidak ideal dan adil bagi Kota Banjarmasin di tengah perlambatan ekonomi ke depan dan peningkatan jumlah penduduk harus menanggung beban tersebut sendiri. Pembangunan Infrastruktur fisik yang akan dilaksanakan pemerintah pusat dan provinsi akan bergeser ke kawasan Ibukota dan hal 46 tersebut akan mempengaruhi kenyamanan seluruh penduduk Kota Banjarmasin. e. Bahwa posisi Kota Banjarmasin sebagai Ibukota telah menjadikan kota ini sebagai Kota Percontohan dalam program-program pemerintah pusat yang bekerjasama dengan lembaga/organisasi luar negeri diantaranya Program CRIC (Climate Reselient and Inclusive City), NUDP ( National Urban Development Program), dan NUFReP (National Urban Flood Reselience Project). Dengan pendanaan pemerintah pusat, Kota Banjarmasin mendapatkan prioritas bantuan berupa ATCS (Air Traffic Control System) dan Bus BTS (Bus Rapid Transist). Hal tersebut akan berpengaruh terhadap capaian-capaian smart city Kota Banjarmasin akan menjadi kota pilot project dalam menerima bantuan atau melaksanakan kerjasama skala internasional untuk pembangunan infrastuktur maupun perencanaan pembangunan nasional. Sebagai contoh dampak pemindahan Ibukota terhadap infrastruktur adalah jalan nasional yang terdiri atas jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi. Setelah tidak lagi menjadi Ibukota Provinsi, jalan nasional di Kota Banjarmasin yang menghubungkan dengan Kota Palangkaraya Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, tidak lagi menjadi jalan nasional, dan akan menjadi jalan provinsi. Demikian juga dengan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaannya, serta akan perlu peninjauan kembali pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) untuk pra sarana jalan nasional termasuk di dalamnya jembatan dan drainase sepanjang jalur jalan nasional tersebut. Selain itu, dengan adanya pemindahan Ibukota, alokasi pendanaan Pemerintah Provinsi dan alokasi pendanaan APBN untuk Provinsi Kalimantan Selatan akan terserap pada pembangunan infrastuktur fisik baru di Kota 47 Banjarbaru sehingga Kota Banjarmasin terlupakan. Masalah kemacetan dan kawasan kumuh Kota Banjarmasin sebagai kota besar serta banjir nantinya akan semakin terlambat diselesaikan karena keterbatasan pendanaan dari Pemerintah Kota Banjarmasin. f. Bahwa masalah sosial muncul sebagai implikasi dari permasalah ekonomi dengan adanya perpindahan Ibukota. Masalah yang dapat muncul adalah peningkatan kemiskinan dan angka kriminalitas di Kota Banjarmasin. Dalam artikelnya yang terkenal Dollar & Kraay (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat berimplikasi pada penanggulangan kemiskinan (growth is good for the poor). Walaupun bukan menjadi cara satu-satunya menanggulangi kemiskinan dan kontroversial, tetapi kebijakan ini banyak diadaptasi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Melihat dari sisi persentasi penduduk miskin, Kota Banjarmasin berada di posisi tengah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya perpindahan Ibukota yang mengakibatkan perlambatan bahkan mungkin kontraksi ekonomi di Kota Banjarmasin, jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin diperkirakan akan mengalami penambahan. Dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, akan sulit rasanya Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melaksanakan program-program jaringan pengamanan sosial. Problem kemiskinan perkotaan merupakan problem stuktural di mana masyarakat tidak bisa menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi masyarakat. Problem lain yang akan muncul adalah peningkatan angka kriminalitas. Dengan bergesernya kegiatan ekonomi ke wilayah lain, sumber- sumber penghidupan masyarakat juga akan ikut bergeser. Kota besar yang dicirikan dengan relatif tingginya angka kriminalitas akan semakin bertambah besar karena 48 kemiskinan dan pengangguran (terbatas lapangan pekerjaan) sebagai implikasi melambatnya perekonomian. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan perlu dikaji secara komprehensif mengenai hal tersebut. 9.55. Bahwa ada beberapa hal Partisipasi Masyarakat yang diabaikan dengan uraian sebagai berikut: a. Bahwa terkait pemindahan Ibukota dari Banjarmasin menjadi Banjarbaru pada ketentuan UU 8/2022, keinginan tersebut khususnya tidak pernah ada dibahas atau didiskusikan pada setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan bagi Tokoh-Tokoh Banjar atau Tokoh-Tokoh Kalimantan Selatan sehingga hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard) dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi. b. Bahwa Ketentuan UU 8/2022 terkait pemindahan Ibukota dari Banjarmasin menjadi Banjarbaru, keinginan tersebut khususnya tidak pernah ada dibahas atau didiskusikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama gubernur merupakan representasi dari Masyarakat Kalimantan Selatan sehingga hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard) dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi. (P-15d) c. Bahwa ketentuan UU 8/2022 terkait pemindahan Ibukota dari Banjarmasin menjadi Banjarbaru, Komisi I pernah diminta Pandangan Umum terkait hal tersebut, dan telah dibuatkan Pandangan Umum oleh Universitas Lambung Mangkurat [P-10], namun dalam pembahasan untuk pembuatan Pandangan Umum tersebut juga tidak pernah ada muncul mengenai substansi pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru sehingga hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be 49 heard) dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi. d. Bahwa ketentuan UU 8/2022 terkait pemindahan Ibukota dari Banjarmasin menjadi Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarmasin tidak pernah dilibatkan padahal Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan pemangku kepentingan yang merupakan Ibukota Provinsi asal, sehingga hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard) dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi. e. Bahwa ketentuan UU 8/2022 terkait pemindahan Ibukota dari Banjarmasin menjadi Banjarbaru, KADIN Kota Banjarmasin tidak pernah dilibatkan padahal KADIN Kota Banjarmasin merupakan badan hukum publik yang berkepentingan dalam hal memberikan masukan-masukan terkait perekonomian, sehingga hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard) dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang tersebut tidak terpenuhi. 9.56. Bahwa pada Pasal 6 ayat (1) huruf g dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan materi muatannya harus mengedepankan asas keadilan menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara. 9.57. Bahwa materi muatan terkhusus berpindahnya Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada Pasal 4 UU 8/2022 tidak mencerminkan keadilan, hal ini dapat diperhatikan dengan uraian sebagai berikut: a. Tidak diakomodirnya apakah Tokoh-Tokoh Banjar atau Tokoh-Tokoh Kalimantan Selatan setuju untuk beralihnya Ibukota dari Banjarmasin ke Banjarbaru. 50 b. Tidak dilibatkannya Pemerintah Kota Banjarmasin padahal Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan pemangku kepentingan yang merupakan Ibukota Provinsi asal. c. Tidak dilibatknnya KADIN Kota Banjarmasin padahal dalam sektor perkonomian KADIN Kota Banjarmasin merupakan wadah yang menaungi para pengusaha. 9.58. Bahwa Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin mempunyai hak konstitusional dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan untuk didengar pendapatnya. 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menjelaskan bahwa tidak dipenuhinya syarat formil Pasal 4 UU 8/2022, oleh karenanya menurut para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan pembentukannya bertentangan dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 beserta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 11. Bahwa jika berkaca pada sejarah pada tahun 2011 hanya pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpindah ke Kota Banjarbaru namun Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan tetap di Kota Banjarmasin, hal ini tercemin jika melihat pemberitaan (Beritaantaranews.comhttps://m.antaranews.com/berita/289106/melihat- kesiapan-banjarbaru-jadi-pusat-pemerintahan-kalsel). D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon tiba pada bagian penting dari permohonan pengujian a quo berupa harapan timbulnya kembali keadilan dan kepastian hukum bagi para Pemohon guna kelancaran pelayanan masyarakat dan kegiatan pemerintahan, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 51 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya “ex aequo et bono”. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.22a yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P.1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P.1a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Bukti P.2a : Fotokopi Naskah Akademik; 4. Bukti P.2b : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun 2021 tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 5. Bukti P.2c : Fotokopi Bahan/PPT “Penyusunan 7 Rancangan Undang- Undang (RUU) Tentang Provinsi. Oleh Komisi II DPR RI; 6. Bukti P.2d : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi Dengan Pengusul Rancangan Undang-Undang/Pimpinan Komisi II Dalam Rangka Harmonisasi 4 RUU Tentang Provinsi Di Pulau Sulawesi dan 3 RUU Tentang Provinsi Di Pulau Kalimantan; 7. Bukti P.3 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi Dengan Pengusul (Pimpinan Komisi II) Dalam Rangka Harmonisasi 3 (Tiga) RUU tentang Provinsi di Pulau Kalimantan; 8. Bukti P.4a : Fotokopi Laporan Ketua Panja, Perhamonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Atas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan, dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Timur; 9. Bukti P.4b : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Kalimantan Selatan; 10. Bukti P.4c : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi Dengan Pengusul Dalam Rangka Harmonisasi Terkait 3 52 (Tiga) RUU tentang Provinsi di Pulau Kalimantan dan 4 (empat) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi; 11. Bukti P.5a : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; 12. Bukti P.5b : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021; 13. Bukti P.5c : Fotokopi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026; 14. Bukti P.6a : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banjarmasin Tahun 2006 – 2025; 15. Bukti P.6b : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2026; 16. Bukti P.7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penggabungan Daerah; 17. Bukti P.8 : Fotokopi Draft Pandangan Umum Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan; 18. Bukti P.9 : Fotokopi Rancangan 8 Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 19. Bukti P.10 : Fotokopi Pikiran Wakil Rakyat Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Masukan RUU Perubahan Pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan; 20. Bukti P.11 : Fotokopi Kajian Pemindahan Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan: Kerugian Kota Banjarmasin. Oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin; 21. Bukti P.12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur; 22. Bukti P.13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat; 23. Bukti P.14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur; 24. Bukti P.15a : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Legislator: Pemindahan Ibukota Kalsel Perlu Kajian Seksama” Pada website: https://kalsel.antaranews.com/berita/313373/legislator- pemindahan-ibukota-kalsel-perlu-kajian-seksama; 25. Bukti P.15b : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Banjarbaru Gantikan Banjarmasin Sebagai Ibukota, Rifqi Nazmy: Tak Ada Penolakan Saat RUU” pada website: https://klikkalsel.com/banjarbaru- gantikan-banjarmasin-sebagai-ibukota-rifqi-nizamy-tak- ada-penolakan-saat-ruu/; 26. Bukti P.15c : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Anggota DPRD Kalsel Yani Helmi, Pemindahan Ibukota Kalsel Ke Banjarbaru Pengkhianatan Sejarah” Pada website: https://kalimantanlive.com/2022/02/26/anggota-dprd- 53 kalsel-yani-helmi-pemindahan-ibu-kota-kalsel-ke- banjarbaru-pengkhianatan-sejarah/; 27. Bukti P.15d : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “ Ibu Kota Kalsel Dipindah, DPRD Provinsi Sebut Tak Ada Pembahasan” Pada Website: https://www.sonora.id/read/423152901/ibu-kota-kalsel- dipindah-dprd-provinsi-sebut-tak-ada-pembahasan; 28. Bukti P.15e : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Ibukota Provinsi Pindah, Yani : Saya Kaget” pada website: https://maknanews.com/2022/02/25/ibukota-provinsi- pindah-yani-saya-kaget/; 29. Bukti P.15f : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul ”Dinilai Tak Transparan, Muhammadiyah Dukung UU Provinsi Kalimantan Selatan Digugat Ke MK” pada website: https://rri.co.id/banjarmasin/hukum- kriminal/1386770/dinilai-tak-transparan-muhammadiyah- dukung-uu-provinsi-kalsel-digugat-ke-mk; 30. Bukti P.15g : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul ”Dinilai Tak Transparan, Muhammadiyah Dukung UU Provinsi Kalimantan Selatan Digugat Ke MK” pada website: https://jejakrekam.com/2022/03/13/dinilai-tak-transparan- muhammadiyah-dukung-uu-provinsi-kalsel-digugat-ke- mk/; 31. Bukti P.15h : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Gerakan Penolakan Pemindahan Ibukota Kalsel Bermunculan, Forkot Banjarmasin : Ini Sinyal Untuk MK” pada website: https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/18/gerakan- penolakan-pemindahan-ibu-kota-kalsel-bermunculan- forkot-banjarmasin-ini-sinyal-untuk-mk; 32. Bukti P.15i : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Dr. A. Murjani: Tidak Ada Renstra Pemindahan Ibu Kota Kalsel” pada website: https://jurnalkalimantan.com/dr-a-murjani-tidak-ada- renstra-pemindahan-ibu-kota-provinsi/; 33. Bukti P.15j : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Subhansyah ST MT Tolak Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel Ke Banjarbaru” pada website: https://kalimantanpost.com/2022/02/subhansyah- st-mt-tolak-pemindahan-ibu-kota-provinsi-kalsel-ke- banjarbaru/; 34. Bukti P.15k : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Reses Anggota Dewan, Warga Sampaikan Penolakan Pemindahan Ibu Kota” Pada website: https://kalimantanpost.com/2022/03/reses- anggota-dewan-warga-sampaikan-penolakan- pemindahan-ibu-kota/; 54 35. Bukti P.15l : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Bukan Pemindahan Ibukota Kalsel, LSM Sasangga Banua: Justru Tuntutan Otsus Kalimantan!” pada website: https://jejakrekam.com/2022/02/24/bukan-pemindahan- ibukota-kalsel-lsm-sasangga-banua-justru-tuntutan-otsus- kalimantan/; 36. Bukti P.15m : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul”Pemprov Terlambat Beri Masukan RUU Pembentukan Provinsi Kalsel” Pada Website: https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/05/pemprov- terlambat-beri-masukan-ruu-pembentukan-provinsi-kalsel; 37. Bukti P.15n : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Melihat History Banjarmasin, Seharusnya Ibukota Provinsi Kalsel Tidak Perlu Pindah” pada website: https://klikkalsel.com/melihat-history- banjarmasin-seharusnya-ibu-kota-provinsi-kalsel-tidak- perlu-dipindah/; 38. Bukti P.15o : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Daripada Pindah Ibukota Kalsel Ke banjarbaru, Pakar Kota ULM: Lebih Baik Bangun Kota Satelit!” pada website: https://jejakrekam.com/2022/03/05/daripada-pindah- ibukota-kalsel-ke-banjarbaru-pakar-kota-ulm-lebih-baik- bangun-kota-satelit/; 39. Bukti P.15p : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Sektor Ekonomi di Banjarmasin Berdampak Besar Akibat Perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel” pada website: https://klikkalsel.com/sektor- ekonomi-di-banjarmasin-berdampak-besar-akibat- perpindahan-ibu-kota-provinsi-kalsel/; 40. Bukti P.15q : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Ibu Kota Provinsi Pindah, Ini Dampak Bagi Banjarmasin Menurut Pengamat” pada Website: https://www.hallobanua.com/2022/03/ibu-kota-provinsi- pindah-ini-dampak.html?m=1; 41. Bukti P.15r : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Sektor Jasa, Paling terdampak Pemindahan Ibukota Kalsel” pada website: https://suarindonesia.com/sektor-jasa-paling-terdampak- pemindahan-ibukota-kalsel/; 42. Bukti P.15s : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Sekda: Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel Janggal-Tanpa Uji Publik” pada website: https://www.antaranews.com/berita/2719817/sekda- pemindahan-ibu-kota-provinsi-kalsel-janggal-tanpa-uji- publik; 43. Bukti P.15t : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Ibu Kota Pindah Ke Banjarbaru, Ini Kemungkinan Dampaknya Bagi Kota Banjarmasin” Pada 55 website: https://www.hallobanua.com/2022/02/ibu-kota- pindah-ke-banjarbaru-ini.html?m=1; 44. Bukti P.15u : Fotokopi printout Berita tentang Pemindahan Ibukota Kalsel yang berjudul “Ternyata, Pemindahan Ibu Kota Kalsel Belum Pernah Diusulkan Ke DPRD Kalsel” Pada website: https://koranbanjar.net/ternyata-pemindahan-ibu- kota-kalsel-belum-pernah-diusulkan-ke-dprd-kalsel/; 45. Bukti P.16a : Fotokopi foto bangunan RSUD ULIN; 46. Bukti P.16b : Fotokopi foto Gedung DPRD Kalsel; 47. Bukti P.16c : Fotokopi foto bangunan RSUD DR. H. MOCH ANSARI saleh milik pemprov kalsel; 48. Bukti P.16d : Fotokopi foto Bangunan Bank Indonesia Banjarmasin; 49. Bukti P.16e : Fotokopi foto Pelabuhan Trisakti; 50. Bukti P.16f : Fotokopi foto Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin; 51. Bukti P.16g : Fotokopi foto Bangunan Universitas Islam Kalimantan (Uniska); 52. Bukti P.16h : Fotokopi foto Bangunan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA); 53. Bukti P.16i : Fotokopi foto Bangunan Masjid Raya Sabilal Muhtadin; 54. Bukti P.16j : Fotokopi foto Bangunan Masjid Sultan Suriansyah; 55. Bukti P.16k : Fotokopi foto Bangunan Masjid Jami; 56. Bukti P.17 : Fotokopi foto Alur Progres RUU Yang Tidak Selesai; 57. Bukti P.18 : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perpindahan Ibukota Kalsel - Dewan Kelurahan; 58. Bukti P.19 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Penolakan Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh Ikatan Mahasiswa Kota Banjarmasin; 59. Bukti P.20 : Fotokopi Surat Keputusan No.16/SK/DP/KDKS/V/2021 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021; 60. Bukti P.21 : Fotokopi Surat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri Jo Surat Keputusan; 61. Bukti P.22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/KADIN-BJM/VI/2022 tentang Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2026; 62. Bukti P.22a : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2026. Selain itu, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 9 September 2021, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Syahmardian, S.ST., dan semuanya telah didengar keteranganya 56 dalam persidangan pada 13 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli Pemohon Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H. 1. PENDAHULUAN Keterangan ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dalam menghadapi suatu fakta hukum, ditelusuri ketentuan hukum yang relevan, ketentuan hukum itu berada dalam pasal yang berisi norma. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang- undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang- undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam Pasal 5 ditegaskan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Sejumlah asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan 57 materiel sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut: a. Asas kejelasan tujuan (merupakan asas formil), b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (merupakan asas formil), c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan (merupakan asas formil dan materiel), d. Asas dapat dilaksanakan (merupakan asas formil), e. Asas kedayagunaan (merupakan asas materiel), f. Asas kejelasan rumusan (merupakan asas formil dan materiel), g. Asas keterbukaan (merupakan asas formil), Berdasarkan pandangan I.C. Van der Vlies, bahwa legislasi yang baik perlu memperhatikan prinsip (asas-asas) penyusunannya, yang terdiri dari asas formal dan material (buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang- Undangan, Depkum HAM RI, Jakarta, 2005). Bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas formal ialah yang menyangkut tata cara pembentukannya dan bentuknya, sedangkan asas-asas material ialah yang menyangkut isi atau materinya. (A.Hamid S. Attamimi - 1990) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan (beginsel van behoorlijke regelgeving) ialah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metoda pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan (A.Hamid S. Attamimi - 1990). Dalam konteks pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan sangat relevan mengaitkan dengan asas huruf c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Penjelasan Pasal 5 Huruf c: Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 58 2. INSTRUMEN HUKUM PENGATURAN PEMINDAHAN IBUKOTA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam ayat (7) nya ditegaskan Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang- Undang. Berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, undang- undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Undang-Undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125). Dalam Bab yang berkenaan dengan Penataan Daerah diatur dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 31 menegaskan dalam ayat (1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah. Ayat (2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. 59 Terdapat tujuh pokok tujuan berkenaan dengan penataan daerah yang harus menjadi perhatian seperti ditegaskan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Dalam hal pengaturan tentang Penyesuaian Daerah ditegaskan dalam Pasal 48 (1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa: a. perubahan batas wilayah Daerah; b. perubahan nama Daerah; c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; d. pemindahan ibu kota; dan/atau e. perubahan nama ibu kota. (2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang. (3) Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkenaan dengan Penyesuaian Daerah Pasal 54 (1) Penyesuaian Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibu kota. (2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang. (3) Pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian, secara terang benderang bahwa instrumen hukum untuk pemindahan ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP). 60 Bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah jelas-jelas mendelegasikan kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dalam hal ini Peraturan Pemerintah dalam hal Pemindahan ibu kota. Menelusuri Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hal pengaturan hal yang sama ditegaskan di dalam Pasal 7 ayat (2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota, di dalam salah satu pertimbangannya menegaskan bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota, diperlukan adanya pedoman; Dalam pengaturan Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 ditegaskan bahwa, Pasal 1 angka 2: Ibu kota kabupaten/kota atau ibu kota provinsi adalah tempat kedudukan bupati, walikota, dan gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pasal 1 angka 8: Pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan adalah kegiatan memindahkan tempat kedudukan bupati/walikota atau gubernur dari tempat kedudukan semula ke tempat lain di dalam wilayah kabupaten/kota atau wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam hal PEMINDAHAN IBU KOTA, Pasal 7 Pemindahan ibu kota kabupaten/kota atau ibu kota provinsi dilakukan dalam hal: a. pusat penyelenggaraan pemerintahan berada di luar wilayah administrasi pemerintahan daerah yang bersangkutan; dan/atau 61 b. keterbatasan daya dukung wilayah ibu kota yang bersangkutan, sehingga tidak tercipta keamanan, kenyamanan, produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan tidak memenuhi prinsip keberlanjutan; c. bencana alam; dan/atau d. berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Gubernur atau bupati/walikota mengusulkan 1 (satu) calon lokasi ibu kota untuk pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan di wilayahnya. Pasal 9 (1) Persyaratan calon lokasi ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten/kota mencakup: a. kondisi geografis; b. kesesuaian dengan rencana tata ruang; c. ketersediaan lahan; d. sosial, budaya, dan sejarah; e. politik dan keamanan; f. sarana dan prasarana; dan g. aksesibilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat. (2) Kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kondisi fisik lahan yang: a. memiliki resiko bencana alam paling sedikit ; b. tidak berada dalam kawasan lindung dan/atau kawasan hutan; c. memiliki kemiringan lereng kurang dari 21%; d. mempunyai potensi sumberdaya air bersih; e. memiliki kondisi drainase permukaan baik; dan f. memiliki daya dukung tanah yang baik. (3) Kesesuaian rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk provinsi.dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk kabupaten/kota. (4) Ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitulahan yang tersedia di kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang daerah. 62 (5) Sosial, budaya, dan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kondisi sosial, budaya masyarakat, sejarah, dan kearifan lokal yang ada di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota. (6) Politik dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kondisi masyarakat yang kondusif bagi berlangsungnya pemerintahan dan kemasyarakatan serta adanya kesepakatan masyarakat terhadap calon lokasi ibu kota/pusat pemerintahan. (7) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu keberadaan sarana dan prasarana yang ada dalam wilayah calon ibu kota/pusat pemerintahan, yang menunjang kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. (8) Aksesibilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu sistem jaringan prasarana transportasi darat dan/ atau perairan serta udara yang memadai terhadap lokasi calon ibu kota/pusat pemerintahan dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi. Pasal 10 (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam naskah akademis dengan melampirkan peta calon lokasi ibu kota/pusat pemerintahan. (2) Naskah Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh gubernur atau bupati/walikota dapat mengikutsertakan perguruan tinggi dan/atau asosiasi profesi. Pasal 11 Ketentuan mengenai tata cara pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, dan perubahan nama ibu kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan. Dalam hal PENDANAAN, Pasal 12 Pendanaan proses usulan Pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 63 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor 30 Tahun 2012, Ketentuan mengenai tata cara pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, dan perubahan nama ibu kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan. Dengan demikian tata cara / prosedur pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan adalah seperti berikut: a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan; b. aspirasi masyarakat dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur; c. gubernur menyusun naskah akademis tentang pemindahan ibu kota/pusat pemerintahan di wilayahnya bersama-sama dengan perguruan tinggi, dan/atau asosiasi profesi; d. aspirasi masyarakat dan naskah akademis disampaikan kepada DPRD Provinsi untuk mendapatkan persetujuan; e. persetujuan DPRD Kabupaten/kota diputuskan melalui sidang paripurna; f. gubenur menyampaikan usulan perubahan ibu kota/pusat pemerintahan provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dilampiri keputusan DPRD Provinsi; dan g. Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum memproses usulan perubahan ibu kota/pusat pemerintahan dengan melibatkan pemerintahan provinsi dan instansi terkait. Dengan demikian prosedur yang sedemikian inilah yang harus dipenuhi untuk pemindahan ibukota baik provinsi, ataupun kabupaten/kota. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan,yang menegaskan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru, adalah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 48 ayat (1) huruf d. pemindahan ibu kota. Dengan demikian materi / pengaturan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tersebut yang melakukan perubahan Ibukota Provinsi dari Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah termasuk dalam pengaturan yang harus ditetapkan dengan 64 instrumen hukum berupa peraturan pemerintah bukan dengan / atau diatur di dalam Undang-Undang. Karena Undang-Undang yang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur di dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan Pemerintah daerah otonom: 1. Propinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak, 2. Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan 3. Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Di dalam norma di atas bahwa sangat terang benderang bahwa Propinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Pasal 4 stagnan/floating/mengambang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan di dalam UU tersebut tidak diatur teknis seperti antara lain pengaturan masa transisi pemindahan ibukota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, termasuk dalam hal pendanaan pemindahan ibukota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tidak dinyatakan tegas dibebankan kepada anggaran mana. Inilah ratio legis mengapa hal berkenaan dengan pemindahan ibu kota harus diatur dengan penetapan dengan instrumen hukum berupa Peraturan pemerintah (PP). Dalam perspektif ini, maka Undang-undang Provinsi Kalimantan Selatan tidak memenuhi Asas dapat dilaksanakan (merupakan asas formil), sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undng Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Mencermati hal berkenaan tata cara/prosedur pemindahan ibu kota maka harus ada langkah-langkah/prosedur terukur dan pasti dengan dilengkapi dokumen-dokumen terukur yang valid dan absah apabila pemerintahan daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota mau melakukan pemindahan ibukota. Dengan demikian tidak sekedar hanya dalam perspektif kesejarahan saja. Dalam arti perspektif kesejarahan ini adalah bahwa apabila suatu kota sejak dahulu kala digadang- gadang untuk dijadikan nanti nya sebagai ibu kota baru pengganti ibu kota yang 65 lama tapi tidak diikuti dan dilakukan dengan prosedur dan tata cara terukur dan didukung dengan dokumen-dokumen terukur, maka tidak bisa secara instan kemudian dituangkan langsung di dalam Undang-Undang mengganti ibu kota yang lama dengan yang ibu kota baru. Bahwa tidak serta merta ikhwal pengaturan tentang pemindahan ibukota disisipkan atau dititipkan begitu saja dalam salah satu Pasal di dalam Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan dengan dasar pertimbangan pembentuknya bahwa mumpung Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur mau diperbaharui kemudian ikut menyisipkan atau menitipkan Pasal tentang Perubahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tanpa sebelumnya disertai dengan tata cara/prosedur baku dengan pemenuhan berbagai aspek dan pemenuhan berbagai syarat-syarat yang terukur sebagaimana ditentukan peraturan perundang- undangan. Dari berbagai daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/kota melakukan pemindahan ibukota nya tidak ditemukan melakukan perubahan ibukota dengan melakukan perubahan atau penyesuaiannya dengan memuatnya di dalam Undang- Undang. Dalam dinamika berpemerintahan berbagai pemerintahan daerah provinsi, maupun pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia yang melakukan pemindahan ibukotanya dengan instrumen hukum berbentuk Peraturan Pemerintah, seperti dapat dipaparkan sebagai berikut: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1979 Tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Dari Bukittinggi Ke Padang - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Ke Kecamatan Tigaraksa Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai Perubahan Nama Dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya; 66 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat IITapanuli Tengah Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Ke Kota Pandan Di Wilayah Kecamatan Sibolga Kabupaten Darah Tingkat II Tapanuli Tengah; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Ke Kota Lubuk Basung di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Dari Kota Bajawa Kecamatan Ngadabawa Ke Kota Mbay Kecamatan Aesesa; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kebupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentani Di Kabupaten Jayapura; - Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas; - Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; 67 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman Ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung Dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolonggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungai penuh Ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; 68 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan Dari Wilayah Kota Pasuruan Ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara; Dengan mengikuti dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat wacana pemindahan Ibu Kota Sumatera Barat yang sekarang berkedudukan di Kota Padang mau dipindahkan ke Kota Payakumbuh, tetapi ketika DPR dan Pemerintah menyusun Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat mengganti undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti, ternyata di dalam Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat tetap menyatakan, Ibu kota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang. 3. NASKAH AKADEMIK Bahwa di dalam pembentukan suatu Undang-undang harus dimulai dengan penyusunan suatu Naskah Akademik. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2017), dalam menuliskan latar belakang perlu dimulai dengan menjelaskan pentingnya penyusunan NA melalui suatu kajian yang mendalam dan komprehensif dalam pembentukan Undang-Undang (UU). Disamping itu, secara substantif menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. uraian secara umum mengenai permasalahan yang dihadapi saat ini terkait substansi NA 2. uraian secara umum urgensi pembentukan atau perubahan UU; dan 3. pernyataan perlunya solusi secara hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pembentukan atau perubahan UU. Bahwa di dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak terdapat kajian baik dari aspek landasan filosofis, 69 sosiologis, dan yuridis yang menegaskan bahwa pentingnya berpindahnya ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Bahwa hal itu telah ternyata dalam konsideran pertimbangan UU No. 8 Tahun 2022 tidak terdapat hal yang mempertimbangkan perlunya perpindahan ibukota Provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Bahwa perpindahan suatu ibukota adalah hal yang substantif, pokok dan mendasar karena dalam kajian perpindahan ibukota banyak hal yang harus menjadi kajian dan pertimbangan.Dan itu sekali lagi menjadi wilayah penuangan dan pengaturannya dalam instrument hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP). 4. PENUTUP Bahwa sebenarnya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan baik pengujian formil dan pengujian material hanya berkenaan dengan satu pasal saja, yakni pasal 4 tentang pemuatan Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru, padahal berdasarkan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur di dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan Pemerintah daerah otonom Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Bahwa apabila dalam perkembangannya ingin melakukan perubahan terhadap Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan haruslah dilakukan dengan instrumen hukum berupa Peraturan Pemerntah. Hal ini secara terang benderang ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian menempatkan Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru mungkin merupakan keterabaian saja oleh Pembentuk Undang-Undang. Hal ini mungkin berkaitan/mempunyai relevansi erat dengan minimnya partisipasi publik/partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bermakna (meaningful participation) dari tahapan pengajuan rancangan undang- undang ini, tahapan pembahasan Bersama antara DPR dan Presiden, serta tahapan persetujuan Bersama antara DPR dan Presiden atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Dan mungkin juga sebagai titik lemahnya pembuatan Naskah Akademik yang mengiringi awal pembentukan Rancangan Undang-Undang ini. Karena apabila, pembuatan Naskah Akademik dilakukan secara cermat dan baik dengan khususnya memperhatikan aspek pertimbangan 70 yuridisnya, maka penuangan Pasal 4 yang substansinya adalah berupa memindah Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilakukan dan tidak dituangkan di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang ada sekarang. Saksi Pemohon Syahmardian, S.ST. 1. Bahwa terkait proses pembentukan UU 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan dulu dari Ormas Sasangga Banua pada bulan sekitar Agustus tahun 2020 ada menerima email dari Sekretariat DPR RI dan Komisi II DPR RI ada rencana pembahasan terkait perubahan UU Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Bahwa kemudian Print out surat undangan tersebut diperlihatkan kepada saya oleh Almarhum M. Deddy Permana (selaku Kepala Divisi Khusus Sasang Banua) sewaktu masih hidup, dan dibahas Bersama dalam rapat pengurus untuk ditangapi isi suart email tersebut, kemudian sepengetahuan say ada dibuat surat balasan oleh Almarhum M. Dedy Permana, S.H. 3. Setelah surat balasan email kami dijadwalkan zoom online Bersama Panja Naskah Akademik DPR RI dan Komisi 2 DPR RI pada tanggal 19 oktober 2020 dengan tema acara Diskusi Pengumpulan Naskah Akademik Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di ruang Metting Hotel Aria Barito Kota banjarmasin dengan pelaksananan secara daring/zoom. Dimana diskusi tersebut penjelasan Rencana tahapan, Batasan, proges Kerja sasangga banua dalam usulan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai tentang pembentukan swatantra tingkat I Kalsel sebagai Undang-Undang, Dilaksanakan pada jam 14.00 – 17.30 wita 4. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 november 2020 kami selaku ormas sasangga banua melaksanakan dialog atau diskusi publik rencana perubahan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai tentang pembentukan swatantra tingkat I Kalsel sebagai Undang-Undang dengan Tema “apa manfaat untuk Masyarakat Kalimantan Selatan?”, bertempat di hotel Best Western Banjarmasin. Pada waktu itu dengan menghadirkan para narasumber dari akademisi FISIP Universita Lambung Mangkurat (ULM) atas 71 nama Fitriyadi, perwakilan Pemprov Kalsel dari biro hukum atas nama Said, dan sebagai moderator dari akademisi fisip ULM atas nama Fakhriannor. 5. Bahwa dalam acara pada tanggal 11 November 2020 tersebut dapat diuraikan pembahasan-pembahasannya sebagai berikut: a. Membahas secara historis, Provinsi Kalsel berdiri pada 1 Januari 1957 dengan dasar UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. b. Sebelumnya, tiga provinsi menjadi satu di bawah satu Provinsi Kalimantan, hingga pada 23 Mei 1957, Provinsi Kalimantan Selatan pun dipecah menjadi Provinsi Kalsel dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar terbitnya UU Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Provinsi Kalteng. c. Wilayah Kalsel pun sempat mengecil, ketika sebagian wilayah di Kabupaten Kotabaru dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur berdasar UU Nomor 27 Tahun 1959. Hingga kini, Provinsi Kalsel pun terdiri atas dua kota dan 11 kabupaten beribukotakan Banjarmasin. d. Membahas secara yuridis, dasar pembentukan Provinsi Kalsel dinilai telah kedaluwarsa (out of date), karena dibentuk menggunakan UUDS Tahun 1950, sehingga muatannya dianggap tak sesuai dengan perkembangan ketatanegara terkini. e. Masalah ini digodok LSM Sasangga Banua dengan menghadirkan narasumber dari akademisi, perwakilan Pemprov dan DPRD Kalsel agar bisa memberikan masukan ke parlemen dan pemerintah pusat di Jakarta. f. Hingga mencuat dalam diskusi terbatas di Hotel Best Western Kindai Banjarmasin, Rabu (11/11/2020), usulan adanya otonomi khusus (otsus) dengan berbagai pertimbangan baik secara historis, yuridis dan lainnya, karena Kalimantan Selatan merupakan provinsi tertua di Pulau Borneo, baik era Kesultanan Banjar, kolonial Belanda hingga kemerdekaan RI. g. Pada waktu itu Ketua DPP Sentral Informasi Reformasi Rakyat Kalimantan (Sirrkal), Syamsul Daulah dalam menyikapi rencana perubahan UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalsel, Apa Manfaat untuk masyarakat Kalsel? 72 h. Pertimbangan beliau dalam pembahasan terrsebut adalah karena selama ini, dana perimbangan kedua daerah yang ditransfer pemerintah pusat tidak sebanding dengan kekayaan alam Kalsel yang dikeruk. Apalagi, Kalsel menjadi salah satu provinsi penyumbang pendapatan negara terbesar di Indonesia. i. Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PPP, Suwardi Sarlan pada waktu itu juga menyampaikan akan mengawal rencana perubahan UU Provinsi Kalsel, karena ke depan dalam pasal-pasal atau aturan itu harus memuat kondisi keadaan sosial yang terjadi di Banua. j. Bahkan, Suwardi menegaskan perlu kajian khusus dan mendalam mengenai tuntutan otonomi khusus (otsus) bagi Kalsel, tak cukup hanya menggelar diskusi publik. k. Kemudian pada waktu itu akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Fitriyadi menyampaikan kajian soal otsus itu harus mendalam dari segala aspek, agar bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk mengabulkannya. l. Ia mengakui selama UU lama tersebut hak ulayat masyarakat adat di Kalsel belum diatur dan memiliki payung hukum sekelas UU hingga produk hukum turunan. m. Makanya, soal pembagian keuangan secara berkeadilan, antara pemerintah pusat dan daerah yang selama ini jadi isu tuntutan daerah juga harus dikaji benar-benar menurut Fitriyadi waktu itu. n. Mengenai keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD), Fitriyadi waktu itu menyampaikan harus dipertegas dan diperjelas agar dapat diproteksi. Sebab, BUMN berusaha di daerah mendapat modal besar, maka kalah BUMD di daerah karena kapitalis pemerintah pusat lebih banyak dana yang disuntik ke BUMN. o. Kemudian menurut Said yang mewakili Biro Hukum Setdaprov Kalsel pada waktu itu menyampaikan kondisi Kalsel sangat ironis, kaya dengan SDA seperti batubara justru kondisi listrik sering byarpet atau padam. Ke depan, lewat regulasi yang ada, potensi angin dan air terjun yang cukup banyak di Kalsel bisa menjadi energi terbarukan sebagai pembangkit listrik,”. p. Said juga mengungkapkan dalam membangun tata kelola SDA yang berkeadilan, baik masyarakat adat, budaya dan lain sebagainya. 73 Berikutnya, Said juga menyorot soal pengembangan wisata lokal harus dikelola secara profesional dan didukung dengan regulasi yang jelas dan berkepastian. Kemudian Kehidupan sungai harus dikembangkan, karena warga kalsel banyak memenuhi kebutuhan hidup di sungai. q. Selanjutnya, Divisi Khusus Sasangga Banua, M Deddy Permana mengungkapkan UU tentang Provinsi Kalsel bisa membagi zonasi wilayah. Seperti Banua Anam mencakup Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungau Utara (HSU), Balangan dan Tabalong). Kemudian, Banjar Bakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut dan Barito Kuala) dan Banua Hilir atau Pesisir (Tanah Bumbu dan Kotabaru). Agar menjadi pembangunan yang tersintegrasi untuk pembangunan di Kalsel, juga perlindungan Pegunungan Meratus dan memuat tentang sebagai gerbang ibukota negara yang menjaga kekhasan lokal. r. Sebagai penutup pada waktu itu, moderator diskusi publik, Dr Fahrianoor yang juga dosen komunikasi FISIP ULM mengakui banyak potensi yang bisa digali, apalagi jika rencana perubahan UU Provinsi Kalsel ini terealisasi. “Banyak hal yang bisa kita perkuat, karena bagaimana pun Kalsel memiliki potensi SDA melimpah agar tetap terjaga. Jangan sampai mengulang kisah-kisah lama, ketika habis minyak, kayu, batubara dan lainnya, hanya menyisakan banyak masalah,”. 6. Bahwa setelah pembahasan tersebut Ada penyerahan rekomendasi sasangga banua mengenai perubahan Undang-Undang Provinsi Kalsel untuk disampaikan ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 02 Juni 2021. 7. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 DPRD Provinsi Kalsel ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) muncul kesimpulan yang mana pada intinya mengagendakan uji publik mengundang semua pihak yang berkepentingan yang juga akan menghadirkan Gubernur Kalimantan Selatan namun tindak lanjut hal tersebut tidak ada terealisasi sampai Undang-Undang disahkan. 8. Bahwa dari cerita tersebut saya sebagai ormas Sasangga Banua justru malah terkejut ternyata ada Undang-Undang Provinsi Kalimatan Selatan yang baru bukan bentuknya perubahan tetapi malah terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan. 74 9. Bahwa Dalam setiap tahapan itu tidak ada pembahasan tentang pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru, fokus pembahasan kami hanya seputar seperti yang saya terangkan pada inti pokok diskusi publik pada tanggal 11 November 2020, namun dalam Undang-Undang terbaru ini ternyata ada substansi pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan Ke Banjarbaru padahal dulu tidak pernah dibahas. 10. Terakhir perlu saya sampaikan Sewaktu penyerahan rekomendasi dari LSM Sasangga Banua ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan jika dilihat pada poin 12 kami tetap menyampaikan bahwa Ibukota Provinsi Kalimatan Selatan tetap di Banjarmasin. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 19 Juli 2022 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 15 Agustus 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 8/2022 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 A. DALAM PENGUJIAN FORMIL • Dalam Perkara 58 Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian formil terhadap UU 8/2022 yang pada intinya para Pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU 8/2022 telah bertentangan dengan konstitusi karena: 1. Proses pembentukan UU 8/2022 tidak melibatkan partisipasi masyarakat terutama dalam hal pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. 2. Pembentukan UU 8/2022 bertentangan dengan beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya: a) asas kejelasan tujuan; b) asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dan d) asas keterbukaan. 75 Bahwa dalam petitumnya para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hal-hal sebagai berikut: Dalam Perkara 58 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “ex aeqeuo et bono”. II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Formil Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang- Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh 76 Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Oleh karena itu, perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon Perkara 58 dalam Pengujian Formil. 1) Bahwa Pemohon I yang merupakan badan hukum privat, diwakili oleh Ketua KADIN Kota Banjarmasin; Pemohon III, dan Pemohon V yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta; dan Pemohon II sebagai pedagang serta Pemohon V sebagai buruh harian lepas beranggapan bahwa pembentukan UU a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan tidak melibatkan partisipasi Para Pemohon berkaitan dengan penentuan pemindahan Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Para Pemohon merasa tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan UU 8/2022. Para Pemohon juga beranggapan berpotensi mengalami kesulitan untuk menjalankan profesinya akibat dari dipindahnya ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut: a) Bahwa dengan dibentuknya UU 8/2022 dan dilakukannya pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, hal tersebut tidak menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan kegiatan/profesinya. Para Pemohon tetap dapat melaksanakan kegiatan/profesinya sebagai suatu badan hukum privat, karyawan swasta, pedagang, dan buruh harian lepas. b) Apabila para Pemohon a quo merasa tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU 8/2022, maka perlu dipahami bahwa dalam suatu pembentukan undang-undang melibatkan hanya perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang- undangan yang relevan dalam proses pembentukan UU tersebut 77 (vide Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan PUU)). c) Dalam permohonan a quo para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan urgensi dilibatkannya para Pemohon tersebut dalam pembentukan UU a quo, sehingga para Pemohon tidak memiliki hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pembentuk undang-undang telah mengakomodir partisipasi publik dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan mencari masukan dalam pembentukan UU a quo melalui pertemuan, rapat-rapat dengan berbagai unsur masyarakat, akademisi dan lain sebagainya mulai proses perencanaan, penyusunan sampai dengan pembahasan. 2) Selain itu, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V mendalilkan bahwa para Pemohon sebagai warga negara dan pembayar pajak (tax payer) memegang kedaulatan tertinggi. Selain itu para Pemohon juga mendalilkan adanya kenaikan pajak sebesar 11% pada tahun 2022 (vide Perbaikan Permohonan Hal. 14) Terhadap dalil para Pemohon sebagai tax payer, DPR menerangkan sebagai berikut: a) Doktrin Tax Payer secara konseptual pertama kali muncul di Amerika Serikat dalam perkara Crampton v. Zabriskie. Dalam perkara ini, doktrin tax payer muncul atas gugatan yang meninjau pada perbuatan administrative pemerintah (judicial review of administrative action), dan diterima oleh pengadilan. Meninjau pada perkara lain, yakni pada perkara Frothingham v. Mellon, yang merupakan bentuk peninjauan legislasi sebagai bentuk legislation action, dan perkara ini ditolak pengadilan dengan pertimbangan pemohon tidak menunjukkan adanya direct injury. Dalam kedua kasus ini dapat disimpulkan bahwa Tax Payer dapat memiliki kedudukan hukum apabila terdapat cedera (injury) atau yang dikenal dengan direct injury. Direct injury dimaknai 78 sebagai hubungan logis antara kedudukan hukum Tax Payer dengan dalil yang dimohonkan. b) Dalam The Constitution of The United States of America Analysis and Interpretation yang disusun oleh Congressional Research Service Library of Congress yang menyatakan bahwa Tax Payers memiliki kedudukan apabila: (Vide: The Constitution of The United States of America Analysis and Interpretation hal. 733). • First, there must be a logical link between the status of tax payer and the type of legislative enactment attacked; this means that a tax payer must allege the unconstitutionally only of exercises of congressional power under the taxing and spending clause of Article I, § 8, rather than also of incidental expenditure of funds in the administration of an essentially regulatory statute. (Pertama, harus terdapat hubungan logis antara status wajib pajak dengan undang-undang yang diuji. Hal ini berarti wajib pajak harus mendalilkan adanya inkonstitusionalitas dari pelaksanaan kekuasaan Congress yang diatur dalam Article I Section 8 Constitution of the United States mengenai perpajakan dan belanja, dan juga pengeluaran dana insidental). • Second, there must be logical nexus between the status of tax payer and the precise nature of the constitutional limitations imposed upon the exercise of the taxing and spending power, rather than simply arguing that the enactment is generally beyond the powers delegated to Congress. (Kedua, harus terdapat hubungan logis antara status wajib pajak dengan bentuk pelanggaran konstitusi yang didalilkan. Hal ini berarti bahwa wajib pajak harus menunjukkan bahwa berlakunya undang-undang yang diuji melebihi batasan konstitusional yang spesifik terkait perpajakan dan belanja, daripada sekedar berargumen bahwa pemberlakuan UU tersebut di luar kekuasaan yang didelegasikan kepada Congress). c) Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap doktrin hukum kedudukan Tax Payer pertama kali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Putusan Mahkamah a quo selanjutnya menjadi cikal bakal doktrin kedudukan hukum Tax Payer dalam pengujian undang-undang. Sebagaimana adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”, dalam Putusan a quo secara eksplisit Mahkamah menyebutkan bahwa, setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk 79 mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU- I/2003 hal. 327). d) Bahwa Mahkamah melalui putusan-putusannya telah menegaskan bahwa terhadap pembayar pajak (tax payer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015). e) Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat hubungan logis (direct injury) antara apa yang dimohonkan Para Pemohon dengan kedudukan para Pemohon sebagai tax payer sebab UU a quo tidak mengatur sama sekali terkait dengan pajak atau keuangan negara sehingga dalil para Pemohon sebagai tax payer tidak tepat apabila digunakan sebagai dasar pengujian UU 8/2022 di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, para Pemohon juga tidak menguraikan secara spesifik dan aktual adanya kerugian konstitusional yang dialami atas berlakunya UU a quo atau berpindahnya ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. 3) Bahwa Pemohon I adalah KADIN Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan, Ketua KADIN Kota Banjarmasin. Terhadap kedudukan Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Keppres 17/2010), yang memiliki kewenangan untuk mewakili KADIN baik keluar maupun ke dalam, adalah Dewan Pengurus KADIN hal ini sebagaimana isi ketentuan Pasal 29 Lampiran Keppres 17/2010 yang menyatakan: (Vide Lampiran Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 hal. 45) 80 “Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin tingkat yang bersangkutan, mewakili organisasi keluar dan ke dalam, dengan masa jabatan kepengurusan 5 (lima) tahun, terdiri dari Pengurus Harian, Pengurus Harian Lengkap, dan Pengurus Lengkap.” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon I tidak memiliki legalitas untuk mewakili organisasi KADIN Kota Banjarmasin berdasarkan Keppres 17/2010. Oleh karena itu meskipun Pemohon juga mendalilkan telah memperoleh dukungan mayoritas Dewan Pengurus KADIN Kota Banjarmasin berdasarkan hasil rapat pada Berita Acara Nomor: 01/BA/KADIN-BJM/VI/2022 tertanggal 04 Juni 2022, namun dasar dalil Pemohon tersebut tetap tidak tepat karena dukungan mayoritas Dewan Pengurus KADIN bukan merupakan bentuk pemberian kuasa atau mandat kepada Pemohon untuk mewakili KADIN Kota Banjarmasin mengajukan permohonan pengujian UU a quo kepada Mahkamah Konstitusi. B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika ketatanegaraan yang bergerak sesuai dengan situasi dan dinamika politik yang berkembang. Berbagai dinamika perubahan ketatanegaraan tersebut berpengaruh terhadap bentuk negara Indonesia itu sendiri yang mengalami berbagai perubahan mendasar dari negara kesatuan menjadi negara federal, dan kembali menjadi negara kesatuan. Dengan adanya perubahan-perubahan bentuk negara tersebut, tentunya berkonsekuensi terhadap konstitusi yang secara historis mengalami perubahan yaitu berdasarkan UUD 1945, UUD RIS 1950, UUDS 1950 dan UUD NRI Tahun 1945 (vide Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel, Lampiran 2 dan Lampiran 6). 2. Selaras dengan perkembangan ketatanegaraan tersebut, pembentukan daerah otonom provinsi juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pembagian wilayah negara menjadi daerah 81 provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis (vide Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel, Lampiran 2 dan Lampiran 6). 3. Berkaitan dengan pembentukan daerah provinsi tersebut, salah satu daerah provinsi yang dibentuk pada awal masa kemerdekaan adalah provinsi Kalimantan Selatan. Secara historis Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 1 Januari 1957 dengan dasar hukum Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (UU 25/1956). Sebelumnya ketiga Provinsi berada dalam satu Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan. Pada tanggal 23 Mei 1957 Provinsi Kalimantan Selatan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tahun 1959 sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 2 kota dan 11 Kabupaten/Kota (vide Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel, Lampiran 2 dan Lampiran 6). 4. Bahwa penyusunan UU 8/2022 dilatarbelakangi oleh dasar pembentukan provinsi Kalimantan Selatan yang sudah kadaluwarsa (out of date) karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik 82 Indonesia Serikat. Dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan dimaksud adalah UU 25/1956. Dalam UU tersebut banyak materi muatan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi di antaranya adalah mengenai nomenklatur status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, perlu membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dan berkebudayaan. Lebih lanjut, dalam Bab V, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan, disebutkan bahwa Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru (vide Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel, Lampiran 2 dan Lampiran 6). C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UU 8/2022 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Peraturan MK 2/2021), yang dimaksud dengan pengujian formil adalah “pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. Sedangkan pengujian materiil adalah “pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, tanggal 4 Mei 2021, Sub-paragraf [3.15.1], hal. 361-362, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi 83 formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup: • pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; • pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; • pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undangundang; dan • pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. 1. Kesesuaian Proses Pembentukan UU a quo terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik a. Asas Kejelasan Tujuan 1) Bahwa para Pemohon Perkara 58 mendalilkan bahwa pembentukan UU a quo bertentangan dengan asas kejelasan tujuan oleh sebab UU Kalsel dalam proses penyusunannya terdapat beberapa versi RUU yang terpublikasi dengan ketentuan: RUU versi pertama terdiri atas 50 pasal, RUU versi kedua terdiri atas 58 Pasal, RUU versi ketiga terdiri atas 8 pasal, dan setelah diundangkan berisi 8 Pasal (vide Perbaikan Permohonan Halaman 24-25). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR menerangkan sebagai berikut: a) Bahwa tahapan dalam proses pembentukan undang-undang dimulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan/penetapan, tahap pengundangan dan tahap penyebarluasan. Setiap tahapan tersebut telah diatur secara detail mekanismenya di dalam: ▪ UU Pembentukan PUU, ▪ UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 84 Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3), ▪ Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dan ▪ Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Mempertimbangkan begitu detailnya proses pembentukan undang-undang tersebut, tentu saja dalam pembahasan RUU akan terus dinamis dan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perdebatan yang terjadi. b) Bahwa jika para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan menyatakan telah mendapatkan beberapa versi RUU, maka para Pemohon perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai kapan dan darimana sumber para Pemohon memperoleh draf tersebut beserta dengan validitasnya. Apakah memang betul draf tersebut mengalami perubahan? Bahwa jika para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan menyatakan telah mendapatkan beberapa versi tersebut, kami juga mohon apakah menurut pemerintah dan DPR itu adalah versi-versi sebagaimana disampaikan Pemohon versi 1, versi 2, dan versi 3? c) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU Pembentukan PUU, yang dimaksud dengan Asas Kejelasan Tujuan adalah “bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”. Dalam Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel, disebutkan pembentukan RUU Provinsi Kalsel secara terang benderang, jelas, dan tegas bahwa pembentukan RUU Provinsi Kalsel bertujuan sebagai berikut: ▪ mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang efektif dan efisien berdasarkan Pancasila, Undang- UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 85 ▪ mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat; ▪ mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik; ▪ mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar; ▪ mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; ▪ mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing; ▪ meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan ▪ meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. d) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2019 dijelaskan sebagai berikut: [3.15.4] … Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan maka hal tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang telah menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan undang-undang… … menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil. Sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, UU 8/2022 telah menyatakan tujuan 86 pembentukannya sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum yaitu: “Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap banga Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia… Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan rumusan tujuan dalam Penjelasan Umum tersebut, dapat dipahami bahwa UU 8/2022 mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai sehingga dibentuknya UU 8/2022 telah memenuhi asas kejelasan tujuan. b. Asas Kelembagaan/Pejabat Pembentuk yang Tepat Para Pemohon 58 mendalilkan bahwa pembentukan UU 8/2022 bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat yang tepat dikarenakan menurut para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) UU Pemda pemindahan ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah (vide Perbaikan Permohonan hal. 27-28). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU Pembentukan PUU, yang dimaksud dengan Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat adalah “bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 87 berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Pembentukan PUU, pembentukan undang-undang dilakukan oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. 2) Bahwa UU a quo telah melalui mekanisme pembahasan bersama antara DPR yang diwakili oleh Komisi II dengan Presiden yang diwakili oleh Kemendagri dan telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 15 Februari 2022. Oleh karena itu, telah jelas UU a quo telah dibentuk oleh lembaga dan pejabat yang tepat. 3) Bahwa berdasarkan definisi asas tersebut, pembentukan UU a quo telah sesuai dan memenuhi asas yang dipermasalahkan Para Pemohon. Sebaliknya dalil para Pemohon yang mengaitkan dengan Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat adalah tidak relevan. c. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Bahwa menurut Para Pemohon pembentukan UU a quo telah melanggar asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan dikarenakan pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru merupakan bentuk pelaksanaan UU Pemda, yang seharusnya ditetapkan dengan instrumen hukum berupa peraturan pemerintah (vide Perbaikan Permohonan Perkara 58 hal. 34). Selain itu pengaturan mengenai penyesuaian daerah berupa pemindahan ibu kota seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional (vide Perbaikan Permohonan Perkara 60 hal. 19-20). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU Pembentukan PUU, yang dimaksud dengan Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan adalah “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar 88 memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”. 2) Bahwa pembentukan UU a quo dilatarbelakangi akan pertimbangan bahwa secara yuridis pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah kedaluwarsa, oleh sebab pembentukannya dilakukan pada masa UUDS Tahun 1950 saat Indonesia pada masa transisi pemerintahan RIS. Selain itu banyak materi muatan yang terdapat di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi di antaranya adalah mengenai sebutan (nomenklatur) status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, saat ini adalah momentum yang tepat untuk membentuk undang-undang secara khusus mengatur tentang provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat segera dilakukan penyesuaian sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dan berkebudayaan. 3) Bahwa latar belakang pembentukan RUU Kalsel sebagaimana dijelaskan dalam butir satu di atas merupakan fokus utama politik hukum pembentuk undang-undang, sedangkan materi muatan mengenai pengaturan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu kesepakatan pembentuk undang-undang pada saat pembahasan, dan bukan merupakan satu-satunya materi muatan dalam UU 8/2022. 4) Bahwa pembentukan UU a quo yang mencabut dan menjadikan UU 25/1956 tidak berlaku telah sesuai dengan Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan, hal ini karena kesederajatan bentuk peraturan perundang-undangan yakni undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden menggantikan undang-undang dan mencabut undang- 89 undang yang lama. Oleh karena itu, penggantian UU 25/1956 harus dilakukan dengan undang-undang dan bukan dengan peraturan pemerintah. Undang-undang diganti dengan undang- undang. 5) Selanjutnya terkait dengan pemindahan ibukota yang seharusnya dilakukan berdasarkan kepentingan strategis nasional, DPR menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Pemda beserta penjelasannya yang dimaksud dengan “kepentingan strategis nasional” adalah kepentingan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI serta mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu”. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan ketentuan mengenai berpindahnya Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru dimaksudkan agar dapat mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan dikarenakan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu gerbang dan daerah penyangga Ibu Kota Negara. Dengan telah tercapainya stabilitas pemerintahan Provinsi Kalsel sebagai penyangga rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru, maka secara tidak langsung akan mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara “Nusantara”. 6) Bahwa pengaturan mengenai ketentuan Pasal a quo, juga merupakan konsekuensi logis dari penyesuaian kondisi faktual saat ini karena telah terbangun gedung pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah berjalan efektif dan terintegrasi. Oleh karena itu, dasar hukum mengenai perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan melalui UU a quo telah sesuai dengan aspek historis, sosiologis, dan yuridis. d. Asas Dapat Dilaksanakan 1) Dalam permohonan a quo, para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 4 UU a quo tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak ada aturan teknis masa transisi pemindahan ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru (vide Perbaikan Permohonan Perkara 58 hal. 30). 90 Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU Pembentukan PUU, Asas dapat dilaksanakan adalah “bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. b) Secara filosofis, UU 8/2022 sejalan dengan Sila ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-IV yang salah satunya adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Beranjak dari pemikiran di atas, upaya perwujudan kesejahteraan harus melibatkan semua pihak baik pusat dan daerah. Untuk itulah semenjak reformasi muncul konsep otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, UU 25/1956 yang lahir pada saat zaman konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana secara konsep saat itu landasan konstitusinya saja sudah berbeda yakni Undang- Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950). Sehingga dari sisi filosofis pun pertimbangan dan alasan pembentukannya sudah tidak selaras dan berbeda dengan saat ini yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu untuk membentuk UU 8/2022 (vide Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel, Lampiran 2 dan Lampiran 6). c) Secara sosiologis, selama kurun waktu awal kemerdekaan hingga sekarang, telah terjadi beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga muncul beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain: 1) Sumber daya manusia yang belum berdaya saing yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya 91 manusia, meningkatnya angka pertumbuhan penduduk, angka partisipasi sekolah yang masih rendah dan pendidikan yang belum merata, serta angka harapan hidup paling rendah se-Regional Kalimantan. 2) Belum kuatnya struktur perekonomian daerah yang disebabkan karena belum meratanya penanaman modal di setiap wilayah Provinsi Kalsel, realisasi ekspor didominasi produk pertambangan, laju inflasi yang fluktuatif, tingkat konsumsi masyarakat cukup rendah, tingkat produktivitas dan pengelolaan hasil bumi belum optimal. 3) Pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal, seperti meningkatnya potensi banjir di beberapa wilayah, menurunnya kualitas air, dan meningkatnya kabut asap. 4) Pembangunan infrastruktur yang belum merata dan berkualitas antar wilayah. 5) Budaya masyarakat yang belum mencerminkan revolusi mental seperti rendahnya upaya mempertahankan karakteristik budaya lokal, dan 6) Belum efektifnya reformasi birokrasi pemerintah daerah seperti belum terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal, belum terwujudnya optimalisasi prosedur pengawasan terhadap penyimpangan administrasi, kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur Negara yang perlu ditingkatkan. d) Secara yuridis, pembentukan RUU Provinsi Kalsel selain karena dasar pembentukannya sudah out of date/ketinggalan, semangat pembaharuan UU 8/2022 juga dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Sehingga pembangunan di provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maju secara ekonomi, berkepribadian dan berkebudayaan. Di samping itu 92 perlu juga penyesuaian secara teknik peraturan perundang- undangan khususnya dengan UU Pembentukan PUU (vide Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel hal. 99-102). e) Bahwa berdasarkan Lampiran II UU Pembentukan PUU, pada intinya mengatur bahwa Ketentuan Peralihan hanya diperlukan jika mengatur hal yang bersifat transisional. Seperti yang telah dijelaskan bahwa materi muatan utama dari UU a quo adalah penyesuaian dasar hukum yang sudah out of date, sedangkan secara de facto masa transisional berpindahnya Ibu Kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru selama ini sudah berjalan. Oleh karena itu tidak ada urgensi untuk mengatur Ketentuan Peralihan. Hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (vide Buku berjudul “Dinamika Terbentuknya Kota Banjarbaru” karya Hendraswati pada Tahun 2011, hal. vi). f) Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Perda Kalsel 2/2011), telah menjelaskan bahwa struktur ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, energi dan kelistrikan, transportasi dan sumber daya air, dan di dalam sistem perkotaan tersebut telah dijabarkan Kota Banjarbaru dengan fungsi pusat pemerintahan Provinsi, industri nasional, perdagangan regional dan nasional, jasa transportasi udara nasional, dan pendidikan tinggi. g) Mengutip informasi yang terdapat pada Buku berjudul “Dinamika Terbentuknya Kota Banjarbaru” (Hendraswati, 2011, hal. vii - viii), dilihat dari aspek historis, rencana pemindahan pusat pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan tidak timbul secara tiba-tiba. Gagasan memindahkan Ibu Kota ke Banjarbaru telah ada sejak tahun 1950-an yakni ketika Gubernur ke-2 Provinsi Kalimantan dijabat oleh dr. Murdjani 93 (1950-1953) yang merupakan seorang dokter lulusan Stovia pada Tahun 1932. Sebagai seorang dokter, dr. Murdjani menganggap kondisi lingkungan kota Banjarmasin tidak layak sebagai ibu kota provinsi dan merencanakan pemindahannya ke daerah Gunung Apam yang kemudian dikenal sebagai Banjarbaru. Rencana pemindahan Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru berupa penyiapan kantor pemerintahan dan perumahan pegawai yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) agenda dr. Murdjani. Rencana pemindahan ibu kota tersebut kemudian dilanjutkan oleh Gubernur berikutnya yakni Raden Tumenggung Arya Milono (1953-1957). Untuk mendukung penyiapan Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dibentuk kemudian, Gubernur Raden Tumenggung Arya Milono telah berhasil membangun beberapa sarana perkantoran di Banjarbaru di antaranya Gedung Kantor Gubernur, Kantor Pekerjaan Umum, Kantor Pertanian Rakyat, Kantor Perindustrian Rakyat, dan Kantor Perikanan Darat. h) Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 telah mencerminkan bahwa Kota Banjarbaru telah dipersiapkan untuk menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan karena di dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (3) huruf d Perda tersebut pada intinya menyatakan bahwa Kota Banjarbaru memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi, industri nasional, perdagangan regional dan nasional, jasa transportasi udara nasional, dan pendidikan tinggi. i) Bahwa berkaitan dengan aturan teknis masa transisi pemindahan ibu kota sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, DPR menerangkan meskipun ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin, namun sejak 2011, berdasarkan Perda Kalsel 2/2011 sebagian aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan telah berpindah ke 94 Kota Banjarbaru secara bertahap (vide Laporan Hasil Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20-23 Oktober 2020, Lampiran 1) sehingga berkaitan dengan teknis pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sejatinya tidak dimulai dari awal dengan adanya pengaturan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan melalui UU a quo. Selain itu, ketika dilakukan pembahasan terhadap RUU Provinsi Kalsel, secara de facto sebagian pusat pemerintahan termasuk Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan telah ada di Kota Banjarbaru. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan pemerintahan telah efektif dilakukan di Kota Banjarbaru, namun secara yuridis formal ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan masih di Kota Banjarmasin. Dengan demikian, pemindahan ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru perlu dikuatkan dasar hukumnya melalui undang-undang yang diwujudkan dengan diundangkannya UU a quo. j) Berdasarkan diskusi uji konsep RUU Provinsi Kalsel pada 23 Maret 2021, Badan Keahlian DPR menerima masukan dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Akademisi FH ULM) dan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) sebagai berikut: • Akademisi FH ULM pada intinya memberikan masukan bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan perlu dipertimbangkan apakah adanya perubahan ibu kota Provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru perlu dimasukkan dalam konsideran. Sebab, selama ini meski secara de facto Kantor Gubernur sudah berada di Banjarbaru, begitu pula dengan aktivitas serta kegiatan Pemerintahan sudah banyak dilakukan di Banjarbaru, namun secara yuridis formal ibukota Provinsi Kalimantan Selatan tetap Banjarmasin (vide Laporan Singkat Diskusi Uji Konsep RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 23 Maret, Lampiran 5). 95 • Pemprov Kalsel yang pada intinya menyatakan bahwa Ibu kota Kalimantan Selatan lebih baik di Banjarbaru, karena di Banjarmasin untuk perekonomian bukan perkantoran, hanya saja rumah dinas gubernur di Banjarmasin. Dalam kondisi realnya harus pindah. Teritorinya memang terpisah, namun secara resmi kegiatan pemerintahan di Banjarbaru, harusnya ibukota memang di Banjarbaru. Jadi secara de facto-nya Banjarbaru dan secara de jure-nya Banjarmasin. Mungkin dengan adanya UU terbaru lebih baik ibukota di Banjarbaru (vide Laporan Singkat Diskusi Uji Konsep RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 23 Maret, Lampiran 6 dan vide Matriks Uji Konsep RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 23 Maret, Lampiran 4). • Komisi II DPR dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan pada 26 Januari 2022 telah menyampaikan dan mendiskusikan mengenai materi muatan draf RUU Provinsi Kalsel dengan Pemprov Kalsel beserta jajaran (vide Laporan Kunjungan Panitia Kerja Komisi II DPR RI terkait Pembahasan RUU Tentang Provinsi Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 26 Januari 2022, Lampiran 18). e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan Bahwa para Pemohon Perkara 60 mendalilkan pemindahan Ibu Kota Negara telah bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena belum benar-benar dibutuhkan masyarakat Kalimantan Selatan (vide Perbaikan Permohonan Perkara 60 hal. 25). Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU Pembentukan PUU, yang dimaksud dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah “bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 96 2) Bahwa berdasarkan Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel, tepatnya pada Bab II, Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, Sub Bab Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma, telah disebutkan pembentukan RUU Provinsi Kalsel mendasarkan pada beberapa asas yang salah satunya adalah Asas Dayaguna dan Hasilguna. Adapun asas dimaksud dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan alam dan budaya Kalimantan Selatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (vide Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel hal. 41). 3) Bahwa para Pemohon Perkara 60 hanya mendalilkan UU a quo belum benar-benar dibutuhkan masyarakat Kalimantan Selatan pada khususnya berkaitan dengan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru namun tidak menyertakan data pendukung dan statistik penunjang untuk membuktikan dalil tersebut. Lebih jauh dalil para Pemohon Perkara 60 tersebut bersifat prematur karena untuk mengukur efektivitas suatu undang-undang tidak dapat dilakukan di awal pembentukannya. 4) Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya, alas hukum dari Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat tertinggal karena diatur pada masa UUDS 1950 dan materi muatan yang ada di dalamnya sudah banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dasar hukum yang baru. f. Asas Kejelasan Rumusan Bahwa para Pemohon Perkara 60 mendalilkan pembentukan UU 8/2022 bertentangan dengan Asas Kejelasan Rumusan karena tidak memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang- undangan maupun sistematika serta pilihan kata atau terminologi dan bahasa hukumnya tidak jelas yang seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah dan bukan undang-undang (vide Perbaikan Permohonan Perkara 60 hal. 26). 97 Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU Pembentukan PUU, yang dimaksud dengan Asas Kejelasan Rumusan adalah: “bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”. 2) Bahwa RUU Provinsi Kalsel semula terdiri atas 13 (tiga belas) Bab dan 50 (lima puluh) pasal. Kemudian dalam pembahasannya disepakati menjadi terdiri atas 3 (tiga) bab dan 8 (delapan) pasal saja. Kesepakatan tersebut didapatkan dari Rapat Konsultasi antara Pemerintah, Pimpinan serta Kapoksi Komisi II DPR, dan Pimpinan Komite I DPD bahwa dari 3 (tiga) kluster isu yaitu: (1) penyesuaian dasar hukum undang-undang pembentukan, (2) penataan kewilayahan, dan (3) perluasan kewenangan/ penambahan kewenangan, hanya akan membahas pada isu pertama yaitu terkait penyesuaian dasar hukum undang-undang pembentukan (vide Daftar Inventarisasi Masalah RUU Provinsi Kalsel, Lampiran 19). 3) Selanjutnya, dengan isi batang tubuh UU 8/2022 yang berfokus pada penyesuaian dasar hukum undang-undang pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan dan hanya 3 (tiga) bab serta 8 (delapan) pasal tersebut, sejatinya pembentuk undang-undang telah benar-benar mengintisarikan dan merumuskan secara jelas materi muatan yang paling relevan untuk diatur sehingga rumusan Bahasa hukumnya jelas, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, pasal yang mengatur mengenai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru juga telah dirumuskan oleh Komisi II DPR dalam draf awal Pasal 7 RUU Provinsi Kalsel yang terdiri atas 13 (tiga belas) Bab dan 50 (lima puluh) pasal. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, UU 8/2022 telah memenuhi Asas Kejelasan Rumusan sebagaimana dimaksud dalam 98 UU Pembentukan PUU dan Peraturan DPR Pembentukan Undang- Undang. g. Asas Keterbukaan 1) Bahwa para Pemohon mendalilkan pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tidak melibatkan peran serta masyarakat Banjarmasin dan dapat berimplikasi negatif terhadap kota Banjarmasin, yang menyebabkan Banjarmasin mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan (vide Perbaikan Permohonan Perkara 58 hal 36) dan karena tidak semua pembahasan dilakukan secara terbuka (vide Perbaikan Permohonan hal. 27). Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan sebagai berikut: a) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU Pembentukan PUU, yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah: “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. b) Bahwa DPR telah melakukan beberapa kegiatan guna menjaring masukan dari masyarakat baik secara lisan/tulisan yaitu kegiatan diskusi dan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan dan pembahasan RUU Provinsi Kalsel, di antaranya: (1) Diskusi pengumpulan data dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Provinsi Kalsel di Provinsi Kalsel dengan Pemprov Kalsel, DPRD Kalsel, Akademisi FH dan FISIP UNLAM, dan LSM Sasangga Banua yang diselenggarakan tanggal 20-23 Oktober 2020 (vide Lampiran 1). (2) Diskusi uji konsep RUU Provinsi Kalsel dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel dan Akademisi FH UNLAM dalam tahap penyusunan Naskah Akademik dan 99 Draf RUU Provinsi Kalsel di Kalimantan Selatan pada 23 Maret 2021 (vide Lampiran 4 dan Lampiran 5). (3) Kunjungan Panitia Kerja Komisi II DPR terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi ke Banjarmasin, tepatnya di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, di Provinsi Kalimantan Selatan pada 26 Januari 2022 dengan Pemprov Kalsel, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Barat, DPRD Kalsel, dan Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dalam tahap pembahasan RUU Provinsi Kalsel (vide Lampiran 18). c) Bahwa berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, maka ruang keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 8/2022 telah dilakukan secara komprehensif dan masyarakat setiap saat dapat mengakses secara mudah seluruh data tersebut dalam website DPR pada tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/510. Adapun apabila para Pemohon tidak dilibatkan dalam proses keterlibatan partisipasi masyarakat maka hal tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa pembentukan UU 8/2022 bertentangan dengan asas keterbukaan dalam UU Pembentukan PUU karena sebagaimana Pasal 96 UU Pembentukan PUU, masyarakat yang berhak memberikan masukan baik secara tertulis/lisan dalam pembentukan suatu undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang betul-betul memiliki keterkaitan atas substansi rancangan peraturan perundang- undangan. d) Bahwa pembentuk undang-undang telah melibatkan partisipasi publik sesuai dengan judul RUU yakni RUU Provinsi Kalsel dengan melibatkan Pemprov Kalsel, DPRD Kalsel, dan LSM Sasangga Banua di Banjarmasin dan bukan ke Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin (Pemkot Banjarmasin) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin (DPRD Banjarmasin) 100 karena yang hendak dibentuk bukanlah Rancangan Undang- Undang tentang Kota Banjarmasin. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, UU 8/2022 telah memenuhi Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam UU Pembentukan PUU dan Peraturan DPR Pembentukan Undang- Undang. 2) Bahwa para Pemohon Perkara 59 mendalilkan pembentukan UU 8/2022 tidak sepenuhnya berdasarkan aspirasi masyarakat serta tidak melibatkan KADIN Kota Banjarmasin (vide Perbaikan Permohonan hal. 38). Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan pandangan sebagai berikut: a) Bahwa pada dasarnya permohonan yang diajukan oleh para Pemohon Perkara 59 adalah pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 4 UU 8/2022 namun dalam uraian perbaikan permohonannya, Para Pemohon Perkara 59 menyampaikan permasalahan tersebut yang seharusnya merupakan bagian dari pengujian formil, maka hal ini seharusnya menjadikan Perkara 59 tidak jelas/obscuur. Meski demikian, untuk memberikan kejelasan terhadap para Pemohon khususnya para Pemohon Perkara 59, DPR memberikan tanggapan atas apa yang didalilkan oleh para Pemohon Perkara 59 tersebut pada bagian keterangan DPR terhadap pengujian formil ini. b) Bahwa penempatan prinsip kedaulatan rakyat dalam proses pembentukan undang-undang tercermin dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan, antara lain, melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. c) Bahwa dalam suatu pembentukan undang-undang hanya perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung 101 atau mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam proses pembentukan UU tersebut (vide Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU). Sehingga tidak semua lapisan masyarakat memiliki urgensi atau kepentingan atas susbtasnsi rancangan peraturan perundang-undangan. DPR telah mengundang dan melakukan kegiatan audiensi, dan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RUU Provinsi Kalsel sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU 8 Provinsi Kalsel sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa poin di atas. 3) Bahwa para Pemohon Perkara 58 mendalilkan pada Naskah Akademik UU 8/2020 berkaitan substansi posisi, batas wilayah, pembagian wilayah, dan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarbaru tidak dibahas secara khusus. Akibatnya, penentuan wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai dengan asas keterbukaan. Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a) Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU Pembentukan PUU, pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. b) Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) mengatur bahwa pembahasan RUU dilakukan berdasarkan dua tingkat pembicaraan yang terdiri atas pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I terdiri atas pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, penyampaian pendapat mini, dan pengambilan keputusan. c) Bahwa dalam pembahasan tingkat I hanya dilakukan pembahasan DIM atas ketentuan yang ada dalam RUU yang dibahas. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 102 UU Pembentukan PUU, Tatib DPR dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. d) Bahwa sesuai dengan mekanisme dan tata cara pembentukan UU tersebut, pembahasan RUU hanya membahas rumusan dalam draf RUU yang disandingkan dengan daftar inventarisasi masalah, sedangkan Naskah Akademik dapat digunakan oleh pembentuk UU sebagai salah satu acuan dalam melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM). Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan tidak dibahasnya Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel mengakibatkan penentuan wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai dengan asas keterbukaan adalah dalil yang tidak berdasar. 2. Kesesuaian Pembentukan UU 8/2022 Dengan Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 1) Bahwa para Pemohon Perkara 60 mendalilkan pada intinya bahwa pembentukan UU 8/2022 pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan tidak sesuai dengan prosedur (vide Perbaikan Permohonan hal. 35-39). Terhadap dalil tersebut DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Fungsi legislasi DPR dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur secara lebih detail dalam peraturan teknis berupa Peraturan DPR 1/2020 dan Peraturan DPR 2/2020. Pasal 1 angka 1 UU Pembentukan PUU menerangkan bahwa pembentukan peraturan perundang- undangan mencakup 5 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Kelima tahapan tersebut harus dilakukan dalam kerangka representasi rakyat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. 103 b. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Ketentuan pasal a quo masyarakat, kelompok profesi, LSM, dan masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka DPR telah mengundang dan melakukan kegiatan RDPU, audiensi, dan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RUU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa poin di atas. c. Bahwa proses pembentukan RUU Provinsi Kalsel hingga menjadi UU 8/2022 dilakukan tidak dalam waktu yang singkat (instan), melainkan melalui seluruh tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana dijabarkan sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan dan Tahap Penyusunan a) Bahwa berdasarkan Pasal 16 UU Pembentukan PUU, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d UU Pembentukan PUU diatur “dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota”. Kemudian dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b UU Pembentukan PUU, diatur “dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang- Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”. 104 b) Adapun urgensi nasional pembentukan RUU Provinsi Kalsel adalah karena dasar pembentukannya yang sudah out of date/ketinggalan sehingga perlu untuk memperbaharuinya, kemudian untuk menyesuaikan konsep otonomi daerah saat ini, terutama berlandaskan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maju secara ekonomi, berkepribadian dan berkebudayaan dapat diwujudkan (vide Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel, Lampiran 2 dan Lampiran 6, serta Paparan Komisi II DPR selaku pengusul RUU tentang 7 (tujuh) Provinsi kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR (vide Lampiran 10)). c) Lebih lanjut, RUU Provinsi Kalsel telah disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Badan Legislasi/Baleg) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) setelah melalui rangkaian rapat sebagai berikut: • Rapat Baleg dengan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi II dalam rangka Harmonisasi 4 RUU Provinsi di Pulau Sulawesi dan 3 RUU Provinsi di Pulau Kalimantan pada 16 September 2021 (vide Lampiran 9). Dalam rapat tersebut disepakati bahwa seluruh masukan penjelasan yang telah disampaikan oleh pengusul RUU dan tanggapan/masukan dari Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi dan di Pulau Kalimantan. 105 • Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg dengan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi II dalam rangka Harmonisasi 3 RUU Provinsi di Pulau Kalimantan pada 21 September 2021 (vide Lampiran 11). Dalam rapat tersebut disepakati bahwa seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan penyempurnaan hasil 3 (tiga) RUU di Pulau Kalimantan dan Panja mengusulkan kepada Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi II untuk menyempurnakan draf RUU hasil harmonisasi. • Rapat Panja Baleg dengan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi II dalam rangka Harmonisasi 4 RUU Provinsi di Pulau Sulawesi dan 3 RUU Provinsi di Pulau Kalimantan pada 23 September 2021 (vide Lampiran 12). Dalam rapat tersebut, pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan aspek teknik perumusan, substansi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Panja berpendapat bahwa 3 (tiga) RUU mengenai Provinsi di Kalimantan, yaitu RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. • Rapat Paripurna dengan agenda yang salah satunya adalah Laporan Baleg DPR atas Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas 2021 yang dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan pada 30 September 2021 (vide Lampiran 15). • Rapat Paripurna dengan agenda yang salah satunya adalah pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR yang salah satunya adalah RUU Provinsi Kalsel dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR pada 7 Oktober 2021 (vide Lampiran 16). 106 d) Selain itu, Badan Keahlian DPR juga melakukan kegiatan pengumpulan data dan uji konsep dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut: NO TANGGAL KEGIATAN 1. 20-23 Oktober 2020 Diskusi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel), Akademisi Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat (FH dan FISIP UNLAM), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sasangga Banua yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan 2. 23 Maret 2021 Diskusi uji konsep RUU Provinsi Kalsel dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel dan Akademisi FH UNLAM dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Provinsi Kalsel di Kalimantan Selatan e) Bahwa Naskah Akademik yang telah selesai disusun oleh Badan Keahlian DPR pada 23 Maret 2021 dijadikan Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel oleh Komisi II bersamaan dengan draf RUU Provinsi Kalsel untuk diusulkan kepada Baleg DPR pada 21 September 2021. Dan sejak tanggal tersebut hingga disetujuinya RUU Provinsi Kalsel menjadi UU a quo, Naskah Akademik dimaksud tidak pernah mengalami perubahan. 2) Tahap Pembahasan Tahap pembahasan dimulai dengan adanya Surat Presiden Nomor: R-54/Pres/11/2021 tanggal 30 November 2021, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU Provinsi Kalsel. Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam rangka pembahasan RUU Provinsi Kalsel bersama dengan DPR. 107 Selanjutnya, dilakukan beberapa rapat kerja oleh Panitia Kerja Komisi II DPR bersama dengan Pemerintah sebagai berikut: NO TANGGAL KEGIATAN 1. 26 Januari 2022 Kunjungan Panitia Kerja Komisi II DPR terkait pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Provinsi ke Banjarmasin, tepatnya di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, di Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemprov Kalsel, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Barat, DPRD Kalsel, dan Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. 2. 7 Februari 2022 Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Komite I DPD, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda rapat pembahasan 7 RUU tentang Provinsi. Dalam rapat ini, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri menyampaikan pandangan pemerintah atas 7 (tujuh) RUU Provinsi yang pada prinsipnya Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR RI dan setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada penyesuaian dasar hukum. 3. 9 Februari 2022 Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Komite I DPD, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda: • Laporan Panja 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi ke Rapat Kerja Tingkat I; • Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD, dan Pemerintah; dan • Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Draf 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi Dalam rapat tersebut terjadi dinamika pembahasan yang berkembang yaitu Komisi II DPR, Komite I DPD, dan Pemerintah bersepakat untuk memperluas ruang lingkup pembahasan menjadi 4 (empat) substansi yaitu terkait penambahan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 dalam dasar hukum untuk mengakomodir DPD, penyesuaian cakupan wilayah, penyesuaian nomenklatur tingkatan Pemerintahan Daerah serta karakteristik daerah dalam materi muatan. 108 NO TANGGAL KEGIATAN 4. 15 Februari 2022 Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan RUU Provinsi Kalsel menjadi undang-undang Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pembahasan RUU Provinsi Kalsel telah melibatkan DPD dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 65 ayat (2) UU PPP jo. Pasal 249 ayat (1) huruf b UU MD3, menentukan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai kewenangan dan tugas untuk ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 3) Tahap Pengesahan/Penetapan Setelah disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 15 Februari 2022, RUU Provinsi Kalsel disahkan oleh Presiden pada tanggal 16 Maret 2022. 4) Tahap Pengundangan Pada tanggal yang sama dengan pengesahan RUU Provinsi Kalsel, yakni 16 Maret 2022, diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68. d. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan, DPR telah membuka akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan Naskah Akademik dan RUU Provinsi Kalsel sebagaimana diharuskan dalam Pasal 96 ayat (4) UU Pembentukan PUU. Masyarakat dapat mengakses https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/510 untuk membaca dan mengunduh dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan RUU Provinsi Kalsel. 109 e. Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, maka proses pembentukan undang-undang a quo telah mengikuti seluruh tahap pembentukan undang-undang dan dalam proses tersebut DPR telah melakukan kegiatan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RUU Provinsi Kalsel sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU Provinsi Kalsel sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa poin di atas. Selain itu, proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. DPR telah berusaha untuk memenuhi kriteria partisipasi yang lebih bermakna (right to be heard, right to be considered, dan right to be explained) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sudah dilaksanakan melalui beberapa instrumen dengan melakukan RDPU, audiensi, konsultasi publik dan kunjungan kerja khususnya dengan stakeholder masyarakat yang memiliki kepentingan atas substansi RUU Provinsi Kalsel. 3. Penjelasan DPR Terhadap Dalil Para Pemohon Perkara 58 Mengenai Keputusan Gubernur dan Ketersediaan Anggaran Pemindahan Ibukota Provinsi a. Sebagaimana yang telah disampaikan DPR bahwa kebijakan pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru bukan merupakan hal yang tiba-tiba karena pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan tersebut telah dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2011. b. Adanya rencana realisasi pemindahan Ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru juga dapat ditemukan dalam Visi dan Misi Gubernur terpilih 2005-2010 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2010 (Perda Kalsel 15/2006). Keinginan Gubernur terpilih 2005-2010 untuk merealisasikan 110 pemindahan ibu kota ke Kota Banjarbaru dilandasi dengan pertimbangan matang berkaitan beberapa aspek seperti aspek legalitas, teknis, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomis, aspek kesehatan lingkungan, dan aspek historis. c. Dengan demikian, adanya wacana pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan telah tertuang saat ini dalam dasar hukum yang kuat. Seharusnya apabila terdapat penolakan atas pemindahan tersebut telah diajukan sejak ditetapkannya Perda Kalsel 15/2006. d. Berkaitan dengan anggapan para Pemohon mengenai tidak tersedianya anggaran untuk pemindahan Ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, DPR menyampaikan bahwa di setiap tahapan pembahasan UU a quo, telah berkonsultasi dengan jajaran kementerian termasuk Kementerian Keuangan. Hal ini berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-54/Pres/11/2021 tanggal 30 November 2021, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU Provinsi Kalsel. Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam rangka pembahasan RUU Provinsi Kalsel bersama dengan DPR. e. Bahwa secara de facto selama beberapa tahun hingga saat ini telah dibangun beberapa pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru beserta seluruh infrastrukturnya. Oleh karena itu, seharusnya tidak diperlukan adanya pengalokasian anggaran APBD secara khusus untuk pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. D. TAMBAHAN KETERANGAN DPR BERDASARKAN PERTANYAAN DARI YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI PADA SIDANG PEMBACAAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PERKARA PENGUJIAN A QUO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TERTANGGAL 6 JUNI 2022 1. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, M.PA. 111 • Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kalimantan Selatan tolong bukti-buktinya disampaikan ke Mahkamah segera. • Terkait Pasal 4, apakah persoalan ini dibahas ketika membahas undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan? 2. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. • Apakah kajian historis 1950-an tersebut juga menjadi bagian dari naskah akademik, ya, selain dia menjadi bagian dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, juga mungkin ada terkait dengan historisnya? • Meminta kepada DPR agar setiap tahapan pembentukan undang- undang ini dilampirkan bukti-buktinya, termasuk setiap pihak-pihak yang dilibatkan, dan apa pembahasannnya? Jawaban: 1. Bahwa DPR menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi karena senantiasa mengingatkan DPR untuk menyiapkan dokumen satu per satu dan per tahapan sebagai bukti meaningful participation dalam pembentukan undang-undang. DPR akan menyampaikan dokumen-dokumen tersebut sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keterangan DPR atas permohonan pengujian UU a quo. 2. Bahwa terhadap pengaturan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarbaru sejatinya telah dijelaskan dan diuraikan pada Keterangan DPR di atas yang pada intinya dirumuskan berdasarkan rangkaian kronologi sebagai berikut: a. Gagasan Gubernur ke-2 Provinsi Kalimantan bernama dr. Murdjani (1950-1953) yang menganggap kondisi lingkungan kota Banjarmasin tidak layak sebagai ibu kota provinsi dan merencanakan pemindahannya ke daerah Gunung Apam yang kemudian dikenal sebagai Banjarbaru (Hendraswati, “Dinamika Terbentuknya Kota Banjarbaru”, 2011, hal vii - viii). b. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dari Tahun 1950 hingga Tahun 1953 tersebut, DPRD Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Resolusi Nomor 261/DPRD/1958 yang mendesak 112 Pemerintah Pusat agar dalam waktu dekat menetapkan Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi. c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2010 (Perda Kalsel 15/2006) d. Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Perda Kalsel 17/2009) f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Perda Kalsel 2/2011) g. Sejak tanggal 14 Agustus 2011 sebagian aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan berpindah ke Kota Banjarbaru walaupun beribukota di Banjarmasin. (vide Naskah Akademik UU 8/2022, hal.7). h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 (Perda Kalsel 7/2016) 3. Bahwa proses pembentukan RUU Provinsi Kalsel hingga menjadi UU 8/2022 dilakukan tidak dalam waktu yang singkat (instan), melainkan melalui seluruh tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana telah dijabarkan pada halaman 53 sampai dengan halaman 60. III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 113 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Laporan hasil pengumpulan data RUU Provinsi Kalsel BKD; Lampiran 2 : Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel; Lampiran 3 : Matriks RUU Provinsi Kalsel hasil uji konsep 23 Maret 2021; Lampiran 4 : Laporan Singkat uji konsep RUU Provinsi Kalsel dengan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel; Lampiran 5 : Laporan singkat uji konsep RUU Provinsi Kalsel dengan Universitas Lambung Mangkurat; 114 Lampiran 6 : Laporan hasil uji konsep RUU Provinsi Kalsel BKD; Lampiran 7 : Naskah Akademik RUU Provinsi Kalsel; Lampiran 8 : RUU Provinsi Kalsel tanggal 16 September 2021; Lampiran 9 : Lapsing rapat Baleg dengan pengusul RUU 7 Provinsi (Komisi II DPR) dalam rangka harmonisasi 4 RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi dan 3 RUU tentang Provinsi di Pulau Kalimantan; Lampiran 10 : Paparan pengusul RUU 7 Provinsi (Komisi II DPR) dalam rapat Baleg tanggal 16 September 2021; Lampiran 11 : Lapsing rapat Baleg dengan pengusul RUU 7 Provinsi (Komisi II DPR) dalam rangka harmonisasi 3 RUU tentang Provinsi di Pulau Kalimantan; Lampiran 12 : Lapsing rapat Panja Baleg dengan pengusul RUU 7 Provinsi (Komisi II DPR); Lampiran 13 : Laporan Ketua Panja Baleg pada rapat Panja Baleg dengan Pengusul RUU 7 Provinsi (Komisi II DPR); Lampiran 14 : RUU Provinsi Kalsel tanggal 23 September 2021; Lampiran 15 : Risalah Paripurna tanggal 30 September 2021; Lampiran 16 : Risalah Paripurna tanggal 7 Oktober 2021; Lampiran 17 : Surat Presiden Nomor R-54/Pres/11/2021 tertanggal 30 November 2021; Lampiran 18 : Laporan kunjungan kerja Komisi II dalam rangka pembahasan RUU Provinsi Kalsel ke Provinsi Kalsel; Lampiran 19 : DIM RUU Provinsi Kalsel; Lampiran 20 : Risalah rapat kerja Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Komite I DPD tanggal 7 Februari 2022; Lampiran 21 : Risalah rapat kerja Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Komite I DPD tanggal 9 Februari 2022; Lampiran 22 : Laporan Komisi II pada Rapat Paripurna; Lampiran 23 : Risalah Paripurna tanggal 15 Februari 2022; Lampiran 24 : RUU Provinsi Kalsel tanggal 15 Februari 2022; Lampiran 25 : Surat penyampaian Persetujuan DPR atas RUU Provinsi Kalsel menjadi undang-undang pasca Pembicaraan Tingkat II pada Paripurna 15 Februari 2022 dari Pimpinan DPR kepada Presiden; Lampiran 26 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 19 Juli 2022 yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah tanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022, pokok permohonan uji formil sebagai berikut: 115 Bahwa UU 8/2022 bertentangan dengan Pasal 22 A UUD 1945 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”, serta pelanggaran terhadap asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dan asas keterbukaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU 12/2011). II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa setelah Termohon pelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat diketahui: a. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan Nomor 59/PUU-XX/2022 adalah Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN Kota Banjarmasin). KADIN berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal - hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional. KADIN tugas dan fungsinya tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan, tidak terdapat kerugian atas terbitnya Undang-Undang a quo bagi KADIN, sehingga KADIN tidak memiliki kepentingan atas objek permohonan, dan/atau tidak terdapat kerugian atau potensi akan adanya kerugian konstitusional dengan terbitnya objek permohonan a quo. b. Pemohon perkara Nomor 60/PUU-XX/2022, salah satunya adalah Walikota Banjarmasin. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Walikota Banjarmasin selaku Kepala Daerah telah disumpah untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus- 116 lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Sehingga apabila Pemohon keberatan dengan pemberlakuan objek permohonan a quo, maka terdapat mekanisme untuk menyempurnakannya, dengan demikian maka tindakan Pemohon telah mengingkari sumpah jabatannya sebagai Kepala Daerah. 2. Bahwa Penetapan objek permohonan oleh Termohon merupakan kebijakan dalam rangka menciptakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara secara terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maju secara ekonomi berkpribadian dan berkebudayaan. Oleh karena itu, para Pemohon tidak memiliki kepentingan atas objek permohonan dan/atau tidak terdapat kerugian atau potensi akan adanya kerugian dengan diterbitkannya objek permohonan. Sehingga diartikan bahwa para Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022, Nomor 59/PUU-XX/2022 dan Nomor 60/PUU-XX/2022 tidak memenuhi persyaratan legal standing untuk mengajukan permohonan atas UU 8/2022, dengan demikian maka sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan menolak/tidak menerima. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP UJI FORMIL YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa Provinsi Kalimantan Selatan pertama kali diatur dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (untuk selanjutnya disebut UU 25/1956), kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (untuk selanjutnya disebut UU 21/1958). Kedua Undang-Undang tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (untuk selanjutnya disebut UUDS 1950), sehingga pembentukan provinsi 117 lebih bersifat federalistik, maka secara prinsip sudah tidak sesuai lagi dengan otonomi daerah saat ini. 2. Bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur sehingga diperlukan Undang-Undang baru, serta telah dilakukan 4 (empat) kali amandemen terhadap UUD 1945 termasuk ketentuan mengenai bentuk pemerintahan dan pemerintahan daerah, maka UU 21/1958 sebagai Undang-Undang yang mengatur Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dengan demikian secara yuridis dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan kedaluwarsa, karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan UUDS 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat, selain itu banyak materi muatan yang sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia terkini. 3. Bahwa bangsa Indonesia telah mengalami perubahan tatanan kehidupan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang telah mengubah hubungan antar individu, hubungan antara Warga Negara dengan Pemerintah, hubungan antara Pemerintah dengan dunia usaha, hubungan antara dunia usaha dengan masyarakat dan hubungan antar warga masyarakat baik di suatu daerah maupun dengan daerah lainnya. Perubahan di bidang politik sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dari pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, masing- masing Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola daerahnya dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sehingga UU 21/1958 sudah tidak sesuai lagi dengan nomenklatur penyebutan daerah tingkat I, sentralistik berubah menjadi desentralistik pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan saat ini. 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Komisi II DPR RI pada rapat internal tanggal 24 Agustus 2020 memutuskan akan melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Perubahan Undang- Undang Pembentukan Provinsi, karena dasar hukum masih menggunakan UUDS 1950 serta undang-undangnya masih terdapat penggabungan provinsi. 118 Perubahan Undang-Undang akan dilakukan terhadap Undang-Undang 12 (dua belas) Provinsi, yaitu UU 21/1958, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara (untuk selanjutnya disebut RUU 12 Provinsi). 5. Bahwa dasar hukum pembentukan 12 RUU Provinsi yaitu Bab VI tentang Penataan Daerah Bagian Ketiga tentang Penyesuaian Daerah dalam Pasal 48 UU 23/2014, serta Pasal 23 ayat (3) poin b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12/2011 yang menyatakan “Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang- Undang di luar Prolegnas mencakup: b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”. 6. Bahwa tujuan pembentukan 12 RUU Provinsi adalah untuk melakukan penataan dasar hukum sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945, serta menyesuaikan konsep otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. 7. Bahwa pada tahap pertama pembentukan RUU dilaksanakan pada 7 (tujuh) RUU yaitu RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara, dengan alasan 7 (tujuh) Provinsi telah menyetujui karakteristik, kebutuhan dan permasalahan di Provinsi terkait dengan tetap menempatkan 7 (tujuh) Provinsi 119 tersebut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta tidak membentuk daerah khusus yang baru. 8. Bahwa dalam penyusunan pembentukan UU 8/2022 telah melalui pembahasan di Komisi II DPR RI, serta proses persetujuan bersama dengan Pemerintah, sebagai berikut: a. Rapat Badan Legislasi dengan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi II dalam rangka Harmonisasi 4 (empat) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi dan 3 (tiga) RUU tentang Provinsi di Pulau Kalimantan, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, dalam rapat tersebut disepakati bahwa seluruh masukan penjelasan yang telah disampaikan oleh pengusul RUU dan tanggapan/masukan dari Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi dan di Pulau Kalimantan. b. Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pengusul (Pimpinan Komisi II) dalam rangka Harmonisasi 3 (tiga) RUU tentang Provinsi di Pulau Kalimantan, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, dalam rapat tersebut disepakati bahwa: - Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan penyempurnaan hasil 3 (tiga) RUU di Pulau Kalimantan. - Panja mengusulkan kepada Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi II untuk menyempurnakan draf RUU hasil harmonisasi. c. Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, pada intinya laporan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan aspek Teknik perumusan, substansi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Panja berpendapat bahwa 3 (tiga) RUU mengenai Provinsi di Kalimantan, yaitu RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. 120 d. Laporan singkat Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pengusul dalam rangka Harmonisasi terkait 3 (tiga) RUU tentang Provinsi di Pulau Kalimantan dan 4 (empat) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, dalam rapat tersebut disepakati bahwa menerima laporan Ketua Panja dan 3 (tiga) RUU tentang Provinsi di Pulau Kalimantan dan 4 (empat) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Surat DPR RI tanggal 7 Oktober 2021 Hal Penyampaian 7 (tujuh) RUU Usul DPR RI yang ditujukan kepada Presiden RI, pada intinya DPR RI menyampaikan RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur untuk dibahas bersama Presiden RI, dan Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili dalam pembahasan 7 (tujuh) RUU tersebut. f. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 November 2021 Hal Pandangan Presiden terhadap 7 (tujuh) RUU Usul DPR RI yang ditujukan kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara, pada intinya Pemerintah menghormati dan menghargai hak DPR RI dalam mengusulkan 7 (tujuh) RUU dimaksud kepada Presiden dengan tetap memperhatikan kesesuaian norma dengan Undang-Undang terkait seperti UU 23/2014 dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang sektor lainnya. g. Surat Presiden RI tanggal 30 November 2021 Hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 7 (tujuh) RUU Usul DPR RI yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, pada intinya Presiden RI menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan 7 (tujuh) RUU. h. Bahwa Menteri Dalam Negeri menyampaikan Pandangan Pemerintah atas 7 (tujuh) RUU Provinsi Usul DPR RI, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, pada intinya: 121 1) Pada prinsipnya Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR RI dan setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan Dasar Hukum. 2) Pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 7 (tujuh) RUU ini diluar dari perubahan dasar hukum, termasuk tidak membahas Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan lain-lain. Oleh karena itu, Pemerintah setuju melanjutkan pembahasan 7 (tujuh) RUU Provinsi usul DPR RI sebatas pada perubahan dasar hukum. i. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Acara Rapat Kerja Tingkat I dengan Pimpinan Komisi II DPR RI dan Pimpinan Komite I DPD RI dengan Pemerintah, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, pada intinya: 1) Pada prinsipnya Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR RI atas 7 (tujuh) RUU dimaksud dan setuju dilakukan pembahasan yang pada awalnya dengan catatan terbatas pada pembahasan Dasar Hukum. 2) Sesuai dengan dinamika pembahasan yang berkembang sepanjang Rapat Panja, Pemerintah bersama dengan Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI dapat bersepakat terhadap 4 (empat) substansi yaitu terkait penambahan Pasal 22 D UUD 1945 dalam dasar hukum untuk mengakomodir DPD, penyesuaian cakupan wilayah, penyesuaian nomenklatur tingkatan Pemerintahan Daerah serta karakteristik daerah dalam materi muatan. j. Bahwa Menteri Dalam Negeri menyampaikan Pendapat Akhir Presiden terhadap 7 (tujuh) RUU Provinsi pada Acara Rapat Paripurna DPR-RI, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, pada intinya: 1) Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang telah bekerja dengan efektif dan penuh dedikasi, sehingga dapat menyelesaikan 7 (tujuh) RUU Provinsi, sebagai bentuk pembaharuan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah bagi 7 (tujuh) Provinsi tidak sesuai lagi dengan kondisi faktual saat ini. Pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi di dalam 7 (tujuh) RUU juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap kekhasan karakteristik 122 masing-masing dan sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara plural, multikultur, multietnis, multi ras dan bahkan keragaman bentang alam, namun terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. 2) Proses penyusunan 7 (tujuh) RUU berlangsung relatif cepat, namun tetap mengikuti semua tahapan sesuai aturan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterbukaan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat tiap provinsi, pengambilan Prakarsa DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan draft RUU yang berisi substansi yang tepat sesuai aspirasi dan aturan hukum yang berlaku. 9. Bahwa dalam penyusunan pembentukan UU 8/2022 telah sesuai dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011, yaitu: a. Asas kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pembentukan UU 8/2022 bertujuan untuk melakukan penataan dasar hukum sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945, serta menyesuaikan konsep otonomi daerah berlandaskan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Serta untuk mendorong perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 123 Bahwa pembentukan UU 8/2022 telah sesuai dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, karena inisiasi 7 (tujuh) RUU berasal dari DPR RI yang berhak untuk mengajukan RUU sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD 1945 menyatakan “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”. c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam Pembentuk Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Bahwa pembentukan UU 8/2022 berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, maka UU 8/2022 telah sesuai dengan Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. d. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Bahwa UU 8/2022 bertujuan untuk melakukan penataan dasar hukum sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, penyesuaian sistem sentralistik menjadi desentralistik dalam pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan saat ini, maka UU 8/2022 dapat dilaksanakan. e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan UU 8/2022 sebagai respon dari adanya perubahan di bidang politik, dari pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, masing-masing Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk 124 mengembangkan dan mengelola daerahnya, agar penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mendayagunakan potensi keunggulan alam dan budaya Kalimantan Selatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. f. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Bahwa UU 8/2022 pada saat pembahasan Draft RUU telah melalui proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan bersama antara DPR RI dan Pemerintah, maka rumusannya sudah jelas serta tidak akan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, karena dalam UU 8/2022 sudah jelas mengatur cakupan wilayah, ibukota dan karakteristik Kalimantan Selatan. Pemindahan ibukota bertujuan untuk pemerataan dan percepatan pembangunan Kalimantan Selatan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan dari otonomi daerah, dengan tetap memperhatikan karakter masyarakat Kalimantan Selatan yang memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius, sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. g. Asas keterbukaan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Bahwa dalam pembentukan UU 8/2022 telah melalui proses komunikasi, koordinasi dan mengakomodir aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, serta mengikutsertakan pasrtisipasi masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat, menerima aspirasi masyarakat dan memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat Kalimantan Selatan Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya 125 untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian formil dan materil Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan Prosedur Pembentukan Undang-Undang, dan sah secara konstitusional serta tidak memiliki cacat formil. 4. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Walikota Banjarbaru menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima Mahkamah pada 28 Juli 2022 dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM ATAU LEGAL STANDING PARA PEMOHON (FORMIL) Kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon dalam perkara pengujian formil. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 mengenai parameter 126 kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dalam pengujian secara formil. Mahkamah Konstitusi menyatakan menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009, tertanggal 16 Juli 2010, paragraf 3.9 mempertimbangkan sebagai berikut: “…Uji formil Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan Undang-Undang yang meliputi institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk Undang- Undang, prosedur persiapan sampai dengan pengesahan Undang-Undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap- tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR, dan pengambilan keputusan menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali”. Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan ”rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme 127 power (the sovereign) yang melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat.” Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon a quo, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan. Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang- Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan- keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat 128 yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair”. Bahwa untuk membatasi agar supaya tidak semua anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan pengujian formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil undang- undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan undang- undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidak sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah sampai saat ini karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Kedudukan hukum atau Legal Standing para Pemohon Perkara a quo. Bahwa Pemohon I yang merupakan badan hukum privat diwakili oleh ketua Kadin Kota Banjarmasin, Pemohon II sebagai pedagang, Pemohon III dan Pemohon V yang berprofesi sebagai karyawan swasta, dan serta Pemohon IV sebagai buruh harian lepas Perkara Nomor: 58/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Perkara Nomor: 59/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan beranggapan bahwa pembentukan undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tidak melibatkan partisipasi para Pemohon berkaitan dengan penentuan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sehingga para Pemohon merasa tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2022. Para Pemohon juga beranggapan berpotensi mengalami kesulitan untuk menjalankan profesinya akibat dari dipindahkannya ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap dalil tersebut, Walikota Banjarbaru dalam hal ini sebagai Pihak Terkait, menerangkan sebagai berikut, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dan dilakukannya pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, hal tersebut tidak menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan kegiatan profesinya. para 129 Pemohon tetap dapat melaksanakan kegiatan atau profesinya sebagai suatu badan hukum privat, karyawan swasta, pedagang dan buruh harian lepas. Apabila para Pemohon a quo merasa tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, maka perlu dipahami bahwa dalam suatu pembentukan undang-undang yang dilibatkan hanya orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, dalam permohonan a quo, para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan urgensi dilibatkannya para Pemohon tersebut dalam pembentukan undang-undang a quo sehingga para Pemohon tidak memiliki hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo. Pembentuk undang-undang telah mengakomodir partisipasi publik dengan dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan, mencari masukan dalam pembentukan undang-undang a quo melalui pertemuan, rapat-rapat dengan berbagai unsur masyarakat, akademisi dan lain sebagainya, mulai dari proses perencanaan, penyusunan sampai dengan pembahasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2022 tersebut, sehingga dapat di simpulkan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan aquo. Selain itu, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V mendalilkan bahwa Para Pemohon sebagai warga negara dan pembayar pajak (taxpayer) pemegang kedaulatan tertinggi, selain itu para Pemohon juga mendalilkan adanya kenaikan pajak sebesar 11% pada tahun 2022. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Walikota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait akan menerangkan sebagai berikut, pada awalnya Doktrin taxpayer secara konstektual pertama kali muncul di Amerika Serikat dan permohonan a quo taxpayer muncul atas perkara gugatan yang meninjau akhirnya perbuatan administratif pemerintah (judicial review of administration action) dan diterima oleh pengadilan. Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap doktrin hukum kedudukan taxpayer pertama kali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001, 021, 022/PUU- I/2003. Putusan Mahkamah a quo selanjutnya menjadi cikal bakal doktrin kedudukan hukum terkait taxpayer dalam pengujian Undang‑Undang lainnya. Sebagai adagium tax action without participation dan sebaliknya no participation without tax. 130 Dalam putusan tersebut secara eksplisit Mahkamah menyebutkan bahwa setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang‑undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya. Bahwa Mahkamah melalui putusan-putusannya telah menegaskan bahwa terhadap pembayar pajak (taxpayer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang‑undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu haruslah bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual dan potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya undang‑undang tersebut. Bahwa berdasarkan uraian di atas Walikota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait berpendapat dalam permohonan a quo tidak terdapat hubungan logis atau direct injury antara apa yang dimohonkan Para Pemohon dengan kedudukan p ara Pemohon sebagai taxpayer sebab undang-undang a quo tidak mengatur sama sekali terkait dengan pajak dan keuangan negara sehingga dalil para Pemohon sebagai tax payer tidaklah tepat apabila digunakan sebagai dasar Pengujian Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2022. Selain itu, para Pemohon juga tidak menguraikan secara spesifik dan aktual adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon atas berlakunya Undang‑Undang a quo dan termasuk juga berpindahnya Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa Pemohon I adalah Kadin Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan, Ketua Kadin Kota Banjarmasin. Terhadap tuntutan Para Pemohon tersebut, Walikota Banjarmasin sebagai Pihak Terkait berpendapat, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin bahwa yang memiliki kewenangan untuk mewakili Kadin baik keluar maupun ke dalam adalah Dewan Pengurus Pusat Kadin sesuai dengan Pasal 29 Keppres 17 Tahun 2010. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon I tidak memiliki legalitas untuk mewakili organisasi Kadin Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan telah membawa dukungan Dewan Pengurus KADIN Kota Banjarmasin dari hasil Rapat Berita Nomor 01.BA.Kadin.BJM.VI.2022 tertanggal 4 Juni 2022. Namun dasar dalil permohonan tersebut tetap tidak tepat karena dari dukungan dewan Pengurus 131 KADIN Kota Banjarmasin belum tentu telah mendapat mandat dari seluruh anggota KADIN Kota Banjarmasin. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU- XX/2022 dalam pengujian formil. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perwakilan lembaga negara memiliki kedududukan hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dirugikan penggunaan hak konstitusionalnya karena proses pembentukan dan tertibnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tidak melibatkan partisipasi masyarakat, Kalimantan Selatan secara umum atau masyarakat Kota Banjarmasin secara khusus. Dan dari DPR RI tidak ada yang pergi ke Banjarmasin untuk secara nyata menampung aspirasi masyarakat. Terhadap dalil tersebut, Walikota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait menerangkan, Bahwa terdapat ketidakjelasan hubungan di dalam argumentasi para Pemohon mengenai antara kapasitas Para Pemohon sebagai perwakilan Lembaga Negara dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Seharusnya jika Pemohon sebagai perwakilan lembaga negara, yaitu sebuah badan hukum publik, maka hal tersebut tidak ada korelasinya dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, para Pemohon tidak dapat memahami kapasitas sebagai perwakilan lembaga negara yang berbadan hukum publik. Bahwa terkait dengan Pemohon II, Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 sebagai Ketua DPRD Kota Banjarmasin, ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terkait tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut. Pasal 54 berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tidak ada satu pun pasal yang mengatur tugas dan wewenang DPRD untuk mewakili daerahnya di dalam dan luar pengadilan. Oleh sebab itu, Pemohon II tidak dapat menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai pihak yang memiliki kekuatan langsung dengan Undang-Undang a quo, maka Pemohon II dapat dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk jadi Pemohon dalam permohonan a quo. 132 Bahwa secara keseluruhan, para Pemohon hanya menyampaikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian, yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan di dalam positanya, hubungan hak antara konstitusionalnya dengan norma yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam proses pembentukan undang-undang a quo yang dianggap oleh para Pemohon, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa terkait dengan permohonan dari Pemohon, dalam pengujiannnya secara formil bahwa Walikota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait menerangkan bahwa permohonan Pemohon dalam pengujian formilnya seharusnya sama atau setidaknya hanya terbatas pada ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur dibentuknya undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Oleh karena itu, dalil Para Pemohon dalam perkara a quo yang mengujikan secara formil dengan mendasarkan pada pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) adalah tidak tepat karena sama sekali tidak terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang. Meskipun demikian, Walikota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait berpendapat bahwa hak para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diwujudkan melalui pembentukan Undang‑Undang a quo yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa terhadap penunjukan kuasa hukum kepada empat aparatur sipil negara atau ASN Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dijabarkan oleh para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan, Walikota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait berpendapat bahwa keempat ASN tersebut perlu untuk membuktikan dasar hukum penugasan atau surat tugas dari atasan langsung untuk menjadi kuasa hukum dalam Permohonan a quo. 133 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Walikota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam Pengujian Undang-Undang Formil Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon terhadap pengujian formil, Walikota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar dapat menggali dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian Permohonan a quo. B. URAIAN PANDANGAN HUKUM MATERIIL DALAM PERKARA NOMOR: 59/PUU-XX/2022 DAN PERKARA NOMOR: 60/PUU-XX/2022 Terkait dengan pembentukan daerah provinsi Kalimantan Selatan, salah satu daerah provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan Provinsi Kalimantan Selatan secara historis Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 1 Januari 1957 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Sebelumnya, ketika provinsi tersebut berada dalam satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 23 Mei 1957, Provinsi Kalimantan Selatan terpecah menjadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1957 tentang pembentukan daerah, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru dimasukkan kedalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 1959. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 2 kota dan 11 kabupaten/kota. Bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dilatarbelakangi oleh dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah kedaluwarsa/out of date karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan dimaksud, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 dan Undang-Undang tersebut banyak materi muatan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan di 134 Indonesia. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi dengan monumen kultur status daerah, susunan pemerintahan dan pola relasi dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu pembentukan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara, secara menyeluruh dalam satu-kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara berpolitik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dan kebudayaan. C. HISTORY KOTA BANJARBARU 1. Bahwa Rencana Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru telah lama di rencanakan bahkan sebenarnya hal ini di apresiasi oleh Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina, S.Pi,. M.Si yang saat ini justru menjadi PARA PEMOHON dalam persidangan yang sangat hikmat di Mahkamah Konstitusi ini. Hal ini tercantum di dalam Koran Barito Post, pada hari Jum’at tanggal 8 Agustus 2008, saat itu Bapak H. Ibnu Sina, S.Pi,. M.Si sebagai Ketua Komisi I menyatakan: “bahwa untuk pemindahan perkantoran tetap menggunakan dana APBD, meski polanya dengan tukar guling asset dan pembiayaan melalui multy years. Namun, politisi muda PKS Kalsel ini juga mengungkapkan, bahwa dengan persetujuan pemindahan perkantoran itu merupakan tahapan dalam rencana Pemprov Kalsel untuk memindah ibuka provinsi”; (P.T – 1) Atas statement yang di berikan bapak Bapak H. Ibnu Sina, S.Pi,. M.Si sebagai Ketua Komisi I saat itu tentu sangat bertolak belakang dengan Permohonan Uji Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan karena Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam jabatan Walikota Banjarmasin sebagai pihak yang keberatan atas terbitnya Undang-Undang tersebut. Dan terhadap pemberitaan di Mass Media Barito Post tersebut menandakan bahwa usulan dan rencana pemindahan ibukota provinsi tersebut telah tersirat dan digaungkan oleh Bapak H. Ibnu Sina, S.Pi,. M.Si sendiri pada tahun 2008, lantas apa yang menjadi motif Permohonan para Pemohon untuk menyatakan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) khususnya Pasal 4 untuk di nyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; 135 2. Bahwa apabila dilihat dari kapasitas hukum KADIN Kota Banjarmasin, yang jelas bukan merupakan representatif dari masyarakat kota Banjarmasin, melainkan merupakan representatif dari kelompok tertentu yang tidak ada hubungan langsung dengan terbitnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2022. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2022, telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan Undang Undang No. 12 Tahun 2011, yang mana dalam kaidahnya telah melalui kajian empiris dan normatif serta guna kemanfaatan untuk masyarakat, bahwa mengenai pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2022 tersebut yang di buat secara tidak terbuka jelas hal itu kami bantahan karena seluruh elemen yang terkait telah dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2022 tersebut, DPR RI telah menyampaikan Undangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor Surat: B/1837/LG.01.02/1/2022, perihal Kunjungan Kerja Panja, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM (Bapak LODEWIJK F. PAULUS)(P.T – 2), selanjutnya Undangan tersebut ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan membuat Surat Undangan Nomor : 005/00141/PEM/2021, tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel (Ir. Roy Rizali Anwar, ST, MT) dengan acara rapat “mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur”. (P.T – 3) 3. Dahulu wilayah Banjarbaru adalah perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah persitirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka. Pada era tahun 1950-an, Gubernur dr. Murdani dibantu seorang perencana Van der Pijl merancang Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan. Namun pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif. Nama Banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur dr. Murjani, untuk membedakan dengan Kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Namun akhirnya melekat nama Banjarbaru hingga saat ini. Sebagai kota, administratif, Kota Banjarbaru 136 berada dalam lingkungan Kabupaten Banjar, dengan ibukotanya Martapura. Jadi Kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999. Lahirnya Undang-Undang tersebut menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif, sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia. Kini, jumlah penduduk di Kota Banjarbaru terus berkembang dengan adanya perpindahan penduduk dari luar Kota Banjarbaru, baik dari Kalimantan sendiri maupun dari luar Kalimantan hal tersbut membuat kota Banjarbaru menjadi kota yang moderat. Perkembangan penduduk ini beriringan dengan semakin terbukanya wilayah Kota Banjarbaru, baik untuk kawasan permukiman, Bandar Udara Syamsudin Noor, Perkantoran Provinsi Kalimantan, maupun peruntukan yang lain karena tekstur wilayah nya yang menarik. Gunung Apam termasuk wilayah Kampung Guntung Payung, Kampung Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Sumber: (https://humas.banjarbarukota.go.id/tentang-banjarbaru/sejarah) di akses pada tanggal 23 Juli 2022; 4. Bahwa uraian riwayat kota Banjarbaru terurai sebagai berikut: Tahun Keterangan a. 1950 Gubernur dr. Murdani dibantu seorang perencana Van der Pijl merancang Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan. Namun perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif. Nama banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur dr. Murjani, untuk membedakan dengan Kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. b. 1951 Gubernur dr. Murdjani menyampaikan usulan untuk merancang Gunung Apam menjadi Kota Banjarbaru sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan. Wilayah Banjarbaru dulunya adalah perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah persitirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka. c. 1953 Pembangunan perkantoran dan pemukiman di Banjarbaru, dirancang oleh D.A.W. Van der Peijl. d. 9 Juli 1954 Gubernur K.R.T. Milono mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memindahkan ibukota Provinsi Kalimantan ke Banjarbaru, namun tidak ada realisasi. e. 27 Juli 1964 DPRD-GR Kalimantan Selatan mengeluarkan resolusi agar Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. 137 f. 6 Oktober 1965 Panitia Penuntut Kotamadya Banjarbaru agar meningkatkan status Banjarbaru menjadi daerah tingkat II/kotapraja dan mendesak direalisirnya kota Banjarbaru menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan g. 12 Oktober 1965 DPRD-GR Tingkat II Banjar di Martapura mendukung desakan direalisirnya kota Banjarbaru menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. h. 17 Agustus 1968 DPRD-GR Tingkat II Banjar di Martapura mendukung desakan direalisirnya kota Banjarbaru menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. i. 27 April 1999 Penetapan status Banjarbaru sebagai Kotamadya Sumber: (https://banjarbarukota.go.id/sejarah) di akses pada tanggal 23 Juli 2022; 5. Bahwa usulan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan telah ada sejak tahun 1964 atas resolusi dari DPRD-GR Kalimantan Selatan tertanggal 27 Juli 1964 No. 18a/DPRD-GR/KPT/1964 terkait realisasi penetapan Kota Banjarbaru menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, atas resolusi tersbut DPRD-GR telah mendapat respon positif dari berbagai pihak, terutama masyarakat Kota Banjarbaru. Untuk itu terbentuk sebuah panitia dari berbagai elemen masyarakat dari unsur parpol, organisasi masyarakat, dan perseorangan. Terhadap tuntutan masyarakat agar terealisirnya Banjarbaru sebagai kotamadia sekaligus ibu kota Kalimantan Selatan, DPRD-GR Tingkat II Banjar di Martapura merespon dengan mengajukan sebuah resolusi tertanggal 12 Oktober 1965 No. 58./DPRD-GR/Res/1965, yang mendesak Pemerintah Pusat segera memindahkan ibu kota Kalsel ke Banjarbaru. Atas respon masyarakat tersebut, Mendagri pada masa itu Dr. Sumarno pada tanggal 20 Juni 1965 mengadakan kunjungan kerja ke Banjarbaru. Sebagai “Pejabat Pusat”, Soemarno melakukan peninjauan “menyeluruh” terhadap kondisi objektif Kota Banjarbaru dan daerah sekitarnya. Sumber: (https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kota_Banjarbaru) di akses pada tanggal 23 Juli 2022; 6. Bahwa rencana pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru telah termuat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 17 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2005 – 2025. Pasal 3 menyebutkan: (P.T – 4) 138 “RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini”. Kemudian lampiran halaman 33 dengan Nomor: 2.3.5 Politik, Pemerintah dan Hukum berbunyi: (P.T-5) “Penetapan Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2005 sebagai pilot proyek penyelenggaraan Good Governance, serta kebijakan rencana pemindahan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru, untuk mendorong kondusif-nya penyelenggara pelayanan pemerintah daerah” dan “Penetapann rincian urusan oleh pemerintah pusat, mendorong terlaksananya reformasi kelembagaan perangkat daerah di pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan”. 7. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Walikota Banjarbaru menyatakan bahwa Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan telah terencana dan terstruktur sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, telah melalui mekanisme yang alot di DPR. RI hingga akhirnya disetujui oleh Presiden tidak pernah ada prosedur yang di lewatkan maupun perencanaan secara diam-diam seperti disebutkan oleh para Pemohon. Dengan di sahkanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779). Menurut Walikota Banjarbaru H.M. Aditya Muffi Ariffin, S.H., M.H., bersama Wakil Walikota Wartono, S.E., menyambut baik atas pengesahan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan Berkedudukan di Kota Banjarbaru”. Dan akan melaksanakan amanah Undang-Undang sebaik mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatan-Nya. Hal ini juga selaras dengan Visi Kota Banjarbaru dengan Tagline “BANJARBARU JUARA” yang berarti maJU, Agamis dan sejahteRA. Serta dimaknai sebagai motivasi atau semangat yang mampu menumbuhkan kekuatan dan daya juang sehingga Kota Banjarbaru memliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lainnya. Sementara itu Misi Kota Banjarbaru adalah Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia, Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah; 139 D. SOSIAL – GEOGRAFIS 8. Bahwa letak geografis Kota Banjarbaru terletak pada koordinat 03°27' - 03°29' LS dan 114°45' - 114°48' BT. Posisi geografis Kota Banjarbaru terhadap Kota Banjarmasin adalah 35 km sebelah tenggara Kota Banjarmasin. Dengan luas wilayah 371,38 km² dan terbagi atas 5 kecamatan dan 20 kelurahan, dengan jumlah penduduk 258.753 jiwa. Selain itu, Kota Banjarbaru merupakan kota penghasil intan yang terdapat di Kecamatan Cempaka. Saat ini Perkembangan kemajuan Kota Banjarbaru di dukung dari sektor Ekonomi, Perdangan, Perijinan, Pembangunan dan Transportasi. 9. Bahwa untuk Bidang Pendidikan Kota Banjarbaru memiliki 13 Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta sehingga untuk sektor pendidikan kota Banjarbaru menurut kami sangat unggul di Banding beberapa daerah lainya, di antara-Nya sebagai berikut: (sumber Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru) a. Universitas Lambung Mangkurat b. Universitas Achmad Yani c. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarbaru d. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Borneo (STIKES Husada Borneo) e. Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Dinamik (STIBA Dinamik) f. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) g. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Banjarbaru (STMIK Banjarbaru) h. Politeknik Kesehatan Banjarmasin i. Akademi Analis Kesehatan Borneo Lestari (AAK Borneo Lestari) j. Akademi Kebidanan Banjarbaru (AKBID Banjarbaru) k. Akademi Kebidanan Banua Bina Husada (AKBID Banua Bina Husada) l. Akademi Kebidanan YAPKESBI Banjarbaru (AKBID YAPKESBI Banjarbaru) m. Akademi Teknik Pembangunan Nasional (ATP Nasional) 10. Bahwa di Bidang Kesehatan Kota Banjarbaru memiliki beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas yang cukup memadai, di antaranya adalah sebagai berikut: (sumber dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru) a. RSUD Idaman Banjarbaru 140 b. RS TNI-AU Syamsudin Noor c. RS Almansyur Medika d. RS Guntung Payung e. RSU Syifa Medika Banjarbaru f. RSU Mawar Banjarbaru g. RSU Permata Husada h. RSI Sultan Agung Banjarbaru i. Puskesmas Banjarbaru Utara j. Puskesmas Banjarbaru Selatan k. Puskesmas Liang Anggang l. Puskesmas Landasan Ulin m. Puskesmas Guntung Payung n. Puskesmas Guntung Manggis o. Puskesmas Cempaka p. Puskesmas Sungai Besar q. Puskesmas Sei Ulin 11. Bahwa untuk Bidang Transportasi Udara Kota Banjarbaru memiliki Bandar Udara Syamsudin Noor yang letak wilayahnya sangat strategis serta akan terus di kembangkan hingga menjadi Bandar Udara International, sedangkan untuk bidang Transportasi darat Kota Banjarabaru terhubung dengan BRT Banjarbakula atau Trans Metro Banjarbakula, yaitu sistem bus rapid transit (BRT) yang melayani wilayah Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Kabupaten dan rencanaanya akan terus berkembang hingga kewilayah batola dan sekitarnya. (sumber dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru) Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2021 yang dimaksud dengan pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan Undang-Undang atau Perppu yang tidak memiliki ketentuan pembentukan Undang-Undang atau Perppu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan 141 dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, tanggal 4 Mei 2021, paragraph 3.15.1, halaman 361, 362. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengujian formil adalah pengujian suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan Undang- Undang. Secara umum kriteria dipakai untuk menguji konstitusional Undang- Undang dari segi formilnya adalah sejauh mana Undang-Undang itu diterapkan dalam bentuk yang tepat (Appropriate Form) oleh institusi yang tepat (Appropriate Institution) dan menurut prosedur yang tepat (Appropriate Procedure). Jika dijabarkan dari 3 kriteria tersebut, pengujian formil dapat mencakup pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Pengujian atas bentuk format dan struktur Undang-Undang. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga negara yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang dan pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian formil. Kesesuaian proses pembentukan Undang-Undang a quo terhadap asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, asas kejelasan tujuan. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVIII/2019 dijelaskan sebagai berikut. Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan, maka hal tersebut terlihat dari penjelasan umum yang telah diuraikan dengan latar belakangnya, maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang. Sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang di dalam penjelasan umum, maka telah memenuhi ketentuan asas kejelasan tujuan. Terlepas bahwa norma Undang- Undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan Undang-Undang, dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut. Terhadap hal demikian, haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan bukan melalui pengujian formil. Sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah 142 menyatakan tujuan pembentukan Ibu Kota Provinsi sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XX/2022 halaman 330 - 331 “Terhadap dalil para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah akan menegaskan maksud “asas kejelasan tujuan” sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan …dst,.” Hal itu senada dengan amanah pembentukan Undang-Undang Provinsi Kalimantantan selatan sebagai berikut, Tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, karena berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari asas kejelasan tujuan. Berkaitan dengan hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah dicantumkan tujuan dibentuknya Undang-Undang a quo sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan Berkedudukan di Kota Banjarbaru”. Dan selaras dengan Visi “BANJARBARU JUARA” yang berarti maJU, Agamis dan sejahteRA. Serta dimaknai sebagai motivasi atau semangat yang mampu menumbuhkan kekuatan dan daya juang sehingga Kota Banjarbaru memliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lainnya sehingga dapat menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi Kalimantan Selatan di masa depan dan menjadi symbol identitas daerah yang merepsentasikan keberagaman yang Agamis untuk mensejahteRAkan masyarakat Kalimantan Selatan yang Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Terkait dengan tujuan tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor: 8 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa: (1). “Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karekter kewilayahan berupa 2 ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa lahan gambut dan rawa yang kaya akan sumber daya keanekaragaman hayati dan kawasan dataran tinggi yang di bentuk oleh pengunungan meratus yang merupakan hutan tropis alami yang di lindungi oleh pemerintah”. (2). “Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter suku bangsa dan kultur yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan”. 143 Tentunya Pasal 5 ayat 2 tersebut sejalan dengan Visi Walikota Banjarbaru dengan Tagline maJU, Agamis dan sejahteRA (JUARA) yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan Kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Provinsi sebagai: [vide Pasal 4 dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2022]. a. Kota yang maJU di Provinsi Kalimantan Selatan, yang menciptakan kenyamanan dengan karakter religius, keselarasan kultur alam dan lingkungan; b. Penggerak ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua kalangan melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta c. Simbol identitas kota idaman, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika”; Lebih lanjut, masih berkaitan dengan tujuan pembentukan Undang- Undang Nomor: 8 Tahun 2022 pada Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang a quo dijelaskan dalam pasal demi pasal dengan sangat jelas. maksud dari visi "kota maJU" adalah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni, sehat, dan lingkungan alam binaan yang sinergis, yang di dalamnya juga menetapkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kota Smart City untuk Smart Living. Bahwa secara juridis, pembentukan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan, adalah merupakan semangat pembaharuan peraturan perundang- undangan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terpola secara menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa atas dalil hukum Pemohon mengenai kerugian yang di alami oleh Pemohon, jelas ditegaskan hal tersebut bersifat imajiner mengingat 144 perkembangan tiap-tiap usaha daerah berkembang seusai dengan kultur dan keadaan daerahnya sehingga menurut kami tidak ada hubungan langsung antara Pemintahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, dikarenakan setiap daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kebijakan berdasarkan otonomi daerahnya masing-masing, sehingga jelas dampak yang dijabarkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, Walikota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait berpandangan tidak tepat apabila Pemohon menjabarkan kerugian yang dialami Pemohon dalam permohonan a quo. Bahwa atas kerugian jangka panjang yang dialami oleh Pemohon terkait Pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, dimana hal tersebut sangat tidak relevan karena dengan berpindahnya Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, sama sekali tidak mempengaruhi kebijakan provinsi kalimantan Selatan dalam mensejahterakan masyarakatnya, dan setiap kebijakan yang di terbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mana kita ketahui bersama harus melalui mekanisme yang bersesuaian dengan peraturan perundang- undangan yang mana setiap wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki hak yang sama dalam mengambil kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan dengan berpindahnya ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru akan menghambat penyetaraan pembangunan, hal tersebut kembali tidak relevan untuk diketengahkan dalam permohonan a quo, karena jelas Program-Program Pemerintah Pusat salah satunya adalah Pembangunan Infratruktur yang merata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Provinsi Kalimantan Selatan juga mendapat hak yang sama untuk mengembangkan Insfrasruktur di setiap wilayahnya. Bahwa jelas setiap wilayah dalam satu Provinsi harus saling bersinkronisasi dalam memajukan wilayahnya masing-masing dalam permohonan a quo terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, karena menurut hemat kami sinergi antar wilayah kabupaten/kota harus selalu diutamakan guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat-Nya. 145 Bahwa atas dalil permohonan Para Pemohon a quo yang menyatakan pemindahan Ibukota Provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru berdampak dari segi sejarah dan menghilangkan identitas masyarakat hal tersebut kembali kami sampaikan sangat tidak relevan untuk diketengahkan dalam permohonan a quo, karena Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru hanya memindahkan administratif Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sama sekali tidak ada bermuatan untuk menghilangkan sejarah dan identitas masyarakat Provinsi Kaliamntan Selatan, hal tersebut harus kita di jaga bersama-sama baik sejarah maupun identitas masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, karena hal tersebut juga merupakan bagian dari identitas masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Pemohon dalam menjabarkan permohonannya, Undang-Undang No. 8 Tahun 2022 telah melanggar konstitusi, jelas sangat tidak tepat dan tidak relevan, karena pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2022 tersebut jelas memiliki marwah untuk memajukan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Peraturan Perundang-Undangan dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa apabila dilihat dari kelayakan Kota Banjarbaru dari sisi sosiologi dan geografis sangat layak menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan Tekstur (texture) tanah yang padat, luas, dipadu dengan wilayah dataran tinggi sehingga dari segi bencana alam seperti banjir tidak akan menggenang, ditambah banyak-Nya wilayah perkebunan, pertanian dan pendulangan; hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan di dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karekter kewilayahan berupa 2 ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa lahan gambut dan rawa yang kaya akan sumber daya keanekaragaman hayati dan kawasan dataran tinggi yang di bentuk oleh pengunungan meratus yang merupakan hutan tropis alami yang di lindungi oleh pemerintah”. 12. Bahwa terkait amanah Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa 146 “Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan Berkedudukan di Kota Banjarbaru” hal tersebut mendapat dukungan dari masyarakat di Kalimantan Selatan khusus- Nya Kota Banjarbaru, adapun dukungan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut: a. Dukungan dari beberapa Pemerintah Kabupaten di Kalimantan Selatan baik secara lisan maupun tertulis yang ditandatangani langsung oleh Kepala Daerah; b. Dukungan dari KNPI; (P.T – 6) c. Dukungan dari 3 (tiga) OKP yaitu: 1. Pengurus Cabang PMII Kota Banjarbaru; (P.T – 7) 2. IPPNU Kota Banjarbaru; (P.T -8) 3. Perhimpunan Al Irsyad Kota Banjarbaru. (P.T – 9) 4. Dewan Pengurus Daerah (DP) BKPMRI Kota Banjarbaru. (P.T – 9) 13. Bahwa Kota Banjarbaru mempunyai Indikator Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan Selatan dan jauh berada diatas Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan, diambil dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Tahun 2021. (P.T – 11) 14. Bahwa Kota Banjarbaru mempunyai keberagaman agama, penduduk/ multi etnis yang dapat hidup berdampingan rukun, guyub, dan menjunjung toleransi tinggi yang dibuktikan dengan tidak pernah terjadi konflik agama, etnis, Sosial dan politik selama Kota Banjarbaru berdiri (Kota Paling aman), hal ini juga tercermin dari pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini dimana Wali Kota berasal suku Banjar (asli Orang Banjarbaru) sedangkan Wakil Wali Kota adalah berasal dari suku Jawa. 15. Bahwa Kota Banjarbaru merupakan barometer dari seluruh kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam hal: (P.T- 12) (Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Banjarbaru Tahun 2021. Hal terakhir Lampiran Penghargaan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021) a. Perencanaan Pembangunan Daerah 10 Kota terbaik nasional yang diberikan oleh Kementererian Perencanaan Pembangunan nasional/Bappenas; b. Kota layak anak; c. Smart City untuk Smart Living; 147 d. Kota dengan kategori madya dalam hal Kesetaraan gender; e. Sertifikasi SNI Kelas A untuk Pasar bauntung Banjarbaru; f. Pengelolaan Sampah terbaik pada tahun 2021; 16. Bahwa penunjukan Kota Banjarbaru sebagai ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 dan Wali Kota Banjarbaru menjalankan amanah tersebut sesuai sumpah saat pelantikan (Pasal 7 Sumpah/ Janji Jabatan Kepala Daerah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata cara Pelantikan); (P.T – 13) E. PETITUM WALIKOTA BANJARBARU Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil tersebut diatas beserta bukti-bukti terlampir, bahwa dalam permohonan uji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan menurut Walikota Banjarbaru tidak merugikan Hak Konstitusional para Pemohon bersasarkam Undang-Undang Dasar 1945 sebab Provinsi Kalimantan Selatan Khusunya Kota Banjarbaru merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pihak Terkait dalam hal ini Walikota Banjarbaru memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan Tidak Dapat di Terima; 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya, atau paling tidak menyatakan permohonan a quo Tidak Dapat di Terima; 3. Menerima keterangan Pihak Terkait dalam hal ini Walikota Banjarbaru secara keseluruhan; 4. Meyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan telah Memiliki Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 Juncto Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan Tetap Memiliki Kekutan Hukum Mengikat; 148 5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.T-1 sampai dengan bukti P.T-16 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P.T-1 : Kliping Koran Barito Post, pada hari Jum’at tanggal 8 Agustus 2008; 2. Bukti P.T-2 : Fotokopi Surat Undangan DPR RI Nomor: B/1837/LG.01.02/1/2022, tanggal 24 Januari 2022 kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Kalimantan Timur, Perihal Kunjungan Kerja Panja; 3. Bukti P.T-3 : Fotokopi Undangan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 005/00141/PEM/ 2021, tanggal 25 Januari 2022 dengan acara rapat mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur; 4. Bukti P.T-4 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2005-2025; 5. Bukti P.T-5 : Fotokopi Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; 6. Bukti P.T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan dukungan dari KNPI Kota Banjarbaru, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 7. Bukti P.T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan dukungan dari Pengurus Cabang PMII Kota Banjarbaru, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 8. Bukti P.T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan dukungan dari IPPNU Kota Banjarbaru, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 149 9. Bukti P.T-9 : Fotokopi Surat dukungan dari Perhimpunan Al Irsyad Kota Banjarbaru, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 10. Bukti P.T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan dukungan dari Dewan Pengurus Daerah BKPMRI Kota Banjarbaru, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 11. Bukti P.T-10.1 : Fotokopi Surat Bupati Banjar Nomor TM.01.00/879/PEM, tanggal 25 Juli 2022 perihal dukungan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan; 12. Bukti P.T-10.2 : Fotokopi Bupati Balangan Nomor 120/263/Setda- BJG/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan; 13. Bukti P.T-10.3 : Fotokopi Forum Komunikasi Lintas Paguyuban Nomor 03/FKLP/22, tanggal 26 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan; 14. Bukti P.T-10.4 : Fotokopi Forum Silaturahmi Jawa Banjar Nomor 01/Adm.Forsiwajar/VII/22, tanggal 26 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan; 15. Bukti P.T-10.5 : Fotokopi Serbu Tanam Perkelompokan 12 Orang Nomor 05/ST12-07/22, tanggal 26 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan; 16. Bukti P.T-10.6 : Fotokopi Ikatan Kekeluargaan Bona Bulu Banjarbaru dan sekitarnya Nomor S.001/IKBBS/07/2022, tanggal 27 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan; 17. Bukti P.T-10.7 : Fotokopi Reog Guno Seco Banjarbaru tanggal 29 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan; 18. Bukti P.T-10.8 : Fotokopi Komunitas Sound System Banjarbaru, Nomor 020/VII/KSBB/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan; 150 19. Bukti P.T-10.9 : Fotokopi Paguyuban Pandhemen Langen Beksan Campursari, Nomor 001/Sekt/PLP/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan; 20. Bukti P.T-10.10 : Fotokopi Paguyuban Wajar Manunggal Sukowati Sragen Banjarbaru, Nomor B/3/VII/PWMS/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal dukungan terhadap Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan; 21. Bukti P.T-11 : Salinan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarbaru Tahun 2021; 22. Bukti P.T-12 : Salinan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Banjarbaru Tahun 2021 23. Bukti P.T-13 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; 24. Bukti P.T-14 : Fotokopi Laporan Hasil Uji Konsep ke Daerah 22-24 Maret 2021 Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan oleh Pusat Perancang Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI; 25. Bukti P.T-15 : Fotokopi Berita Acara Latar Belakang Penyusunan dan Pembahasan RUU Kalimantan Selatan Terkait Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin Ke Banjarbaru; 26. Bukti P.T-16 : Fotokopi Surat Bupati Tanah Laut Nomor:005/2028/PEM/2022, tanggal 15 Agustus 2022 Perihal Dukungan Terhadap Kota Banjarbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan para Pemohon yang diterima Mahkamah pada 21 September 2022 yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada pendiriannya; [2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru yang diterima Mahkamah pada 22 September 2022 yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya; 151 [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. 152 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779, selanjutnya disebut UU 8/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang; [3.3.2] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2022 pada Sub-paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam waktu 45 (empat puluh 153 lima) hari dihitung sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 8/2022 diundangkan pada 16 Maret 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 29 April 2022. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 19 April 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022. Dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah 154 sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, pada pokoknya para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya dalam pengujian formil sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I adalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin yang mengkualifikasikan diri sebagai badan hukum yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri juncto Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri [vide bukti P-21] juncto Surat Keputusan No.16/SK/DP/KDKS/V/2021 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus KADIN Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021- 2026 yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2021 [vide bukti P-20]. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 29 ayat (1) AD/ART KADIN, Pemohon I diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin. 2. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan warga Kalimantan Selatan. 3. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan tokoh seniman di wilayah Kalimantan Selatan. 155 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I beranggapan proses pembentukan UU 8/2022 yang dilakukan tanpa melakukan hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard) berkaitan dengan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan telah merugikan Pemohon I sebagai wadah bagi para pengusaha karena dampak dari pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan akan menyebabkan banyak lapangan usaha yang akan terpukul serta arah berbagai pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang nantinya diikuti sektor swasta akan bergeser ke Kota Banjarbaru dan hal tersebut secara substantif akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin. b. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah warga provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki hak pilih dan telah memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang (fiduciary duty) yang merasa dirugikan karena dengan terjadinya gejolak ekonomi akibat covid-19 sehingga berakibat harga semua kebutuhan bahan pokok naik, ditambah dengan dipindahkannya ibukota, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Kota Banjarbaru akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang ibukota provinsi yang baru yaitu Kota Banjarbaru, yang seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan serta hal-hal prioritas lainnya. [3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 156 [3.7.1] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon I yang merupakan badan hukum, dalam hal ini Kantor Dagang dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin yang merupakan wadah para pengusaha yang beranggapan akan terkena dampak dari pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru. Setelah Mahkamah memeriksa AD/ART KADIN [vide bukti P-21] juncto Surat Keputusan Nomor 16/SK/DP/KDKS/V/2021 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 [vide bukti P-20], Mahkamah menilai, Pemohon I telah memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum serta memiliki hubungan pertautan langsung antara Pemohon I sebagai wadah para pengusaha di Kota Banjarmasin dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu UU 8/2022. [3.7.2] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon II sampai dengan Pemohon IV yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang tinggal di Kalimantan Selatan serta Pemohon V yang juga merupakan perorangan warga negara Indonesia dan sebagai tokoh seniman di Kalimantan Selatan yang beranggapan akan terkena dampak adanya perubahan alokasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang ibukota provinsi yang baru yaitu Kota Banjarbaru. Mahkamah menilai, Pemohon II sampai dengan Pemohon V telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia serta memiliki hubungan pertautan langsung antara Pemohon II sampai dengan Pemohon V yang merupakan warga Kalimantan Selatan dengan UU 8/2022. [3.7.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 8/2022, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pengujian formil para Pemohon. 157 Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses penyusunan UU 8/2022 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, serta asas keterbukaan, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, proses pembentukan UU 8/2022 telah melanggar asas kejelasan tujuan karena ternyata terdapat 3 (tiga) versi Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses penyusunannya yang terpublikasi; 2. Bahwa menurut para Pemohon, proses pembentukan UU 8/2022 juga telah melanggar asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat serta asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan karena berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) yang didalamnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU 23/2014 telah menentukan, “Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.” Dengan demikian materi atau pengaturan ketentuan pasal yang melakukan perubahan Ibukota Provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah termasuk dalam pengaturan yang harus ditetapkan dengan instrumen hukum berupa peraturan pemerintah, bukan dengan undang-undang; 3. Bahwa menurut para Pemohon, proses pembentukan UU 8/2022 juga telah melanggar asas keterbukaan karena tidak seperti proses pemindahan pusat 158 pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru yang dilakukan dengan membentuk tim khusus yang ditetapkan Gubernur dan melibatkan 2 Walikota, 11 Bupati serta 13 DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, sedangkan dalam pemindahan Ibukota ke Kota Banjarbaru dilakukan tanpa adanya konsep yang jelas dan kajian yang transparan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat; 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU 8/2022 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.22a, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H., dan 1 (satu) orang saksi yaitu Syahmardian, S.ST., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada 13 September 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 21 September 2022 yang diterima Mahkamah pada 21 September 2022; [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan pada 19 Juli 2022 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 15 Agustus 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam persidangan pada 19 Juli 2022 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 18 Juli 2022 dan pada 15 Agustus 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru dalam persidangan pada 3 Agustus 2022 yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 28 Juli 2022. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.T-1 sampai dengan bukti P.T-16. Selain itu, Pihak Terkait 159 juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 21 September 2022 yang diterima Mahkamah pada 22 September 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait Walikota Banjarbaru sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon; [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 8/2022 telah melanggar asas kejelasan tujuan karena ternyata terdapat 3 (tiga) versi RUU Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses penyusunannya yang terpublikasi. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12/2011 telah memberikan pengertian perihal apa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dalam kerangka politik hukum nasional, maka tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundangan-undangan, apapun bentuk peraturannya, harus diarahkan pada pemenuhan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan dinamika perkembangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan memberikan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk, paling tidak, menjelaskan adanya kebutuhan atau urgensi dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Terkait hal demikian, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Oktober 2020 sebagai berikut: [3.15.4] … Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan maka hal tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang telah menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan undang-undang… 160 … menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang- undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara teknis, penjelasan pembentuk undang-undang berkaitan dengan keterpenuhan asas kejelasan tujuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada bagian konsiderans atau penjelasan umum suatu peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, sepanjang peraturan perundang-undangan telah menjelaskan maksud, tujuan, atau urgensi penyusunannya secara jelas dalam bagian konsiderans atau penjelasan umum, maka telah terpenuhi pula asas kejelasan tujuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. [3.15.2] Bahwa UU 8/2022 telah memuat maksud dan tujuan serta urgensi atau kebutuhan diperlukannya UU a quo sebagaimana tercantum dalam Konsiderans menimbang huruf c dan huruf d yang menyatakan: Menimbang : c. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan; Selain itu, penjelasan terkait dengan maksud, tujuan dan urgensi penyusunan UU 8/2022 juga terdapat dalam Penjelasan Umum UU a quo yang menyatakan: Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk 161 melindungi segenap banga Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repiblik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik.” Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, maksud, tujuan dan urgensi pembentukan UU 8/2022 telah jelas diuraikan dalam bagian konsiderans dan Penjelasan Umum UU 8/2022, antara lain, adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan provinsi yang masih berdasar kepada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini serta dengan mencerminkan kekhasan dan arah pembangunan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah. Sehingga, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU 8/2022 telah melanggar asas kejelasan tujuan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15.3] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan proses pembentukan UU 8/2022 telah melanggar asas kepastian hukum karena dalam proses penyusunannya terdapat 3 (tiga) versi RUU Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, meskipun hal demikian tidak berkaitan dengan asas kejelasan tujuan dalam proses pembentukan undang-undang, Mahkamah memandang perlu menjelaskan kembali secara singkat tahapan-tahapan dalam proses pembentukan undang-undang sesuai dengan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 November 2021 sebagai berikut: [3.17.2] Bahwa merujuk pengaturan dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang (lawmaking process) adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan 162 bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan; Secara teknis, pembentukan undang-undang (lawmaking process) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU 12/2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian menentukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) perencanaan, (ii) penyusunan, (iii) pembahasan, (iv) pengesahan, dan (v) pengundangan. Pada tahapan penyusunan rancangan undang-undang, dalam hal ini yang diajukan atau atas usul inisiatif DPR, maka setelah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terdapat beberapa proses yang harus dilalui oleh sebuah RUU untuk dapat diteruskan pada tahapan pembahasan, baik untuk RUU yang berasal dari anggota DPR maupun dari komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Proses tersebut dimulai dari penyiapan RUU dan naskah akademik yang kemudian dilanjutkan pada kegiatan penyusunan konsep, pembahasan konsep hingga penyebarluasan RUU untuk selanjutnya dimintakan masukan dari masyarakat hingga diserahkan kepada badan legislasi guna dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep RUU untuk kemudian disetujui oleh rapat paripurna agar dilakukan pembahasan dengan Presiden. Dalam setiap proses yang dilalui tersebut, masih terbuka ruang bagi DPR sebagai inisiator pengusul untuk melakukan penyempurnaan atas konsep RUU yang akan dibahas bersama dengan Presiden sehingga kemungkinan terdapat beberapa versi konsep RUU dalam tahapan penyusunan adalah merupakan rangkaian proses penyempurnaan RUU. Baru dalam tahapan pembahasan, khususnya setelah pembicaraan tingkat I yang telah ditentukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Presiden, maka setiap perubahan substansial RUU harus melalui pembahasan bersama antara DPR dan Presiden. Dalam tahapan ini pun masih berpotensi muncul versi RUU baru sebagai hasil dari kesepakatan dalam 163 pembahasan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, keberadaan lebih dari satu versi RUU dalam proses pembentukannya merupakan suatu yang tidak dapat dihindari sebagai akibat dari serangkaian proses penyempurnaan yang harus dilalui oleh sebuah RUU untuk kemudian menjadi undang-undang. [3.15.4] Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti salinan RUU yang diajukan oleh para Pemohon dan Lampiran Keterangan DPR, Mahkamah menemukan fakta memang benar terdapat 3 (tiga) versi RUU Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses pembentukan UU 8/2022. Pertama, RUU Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas 58 Pasal dan sebanyak 50 halaman [vide bukti P-2b dan Lampiran 8 Keterangan DPR] merupakan draft RUU yang diserahkan oleh Komisi II selaku pengusul RUU kepada Baleg DPR pada 16 September 2021. Kedua, RUU Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas 50 Pasal dan sebanyak 45 halaman [vide bukti P-4b dan Lampiran 14 Keterangan DPR] merupakan draft RUU hasil harmonisasi Baleg DPR pada 23 September 2021. Ketiga, RUU Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas 8 Pasal [vide bukti P-9 dan Lampiran 24 Keterangan DPR] merupakan RUU yang disampaikan dalam rapat paripurna pada 15 Februari 2022 untuk diambil keputusan tingkat II. Dengan demikian menjadi jelas bahwa keberadaan tiga versi RUU sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam proses pembentukan UU 8/2022 adalah merupakan hasil proses penyempurnaan RUU menjadi sebuah undang-undang sesuai dengan tahapan pembentukan suatu undang-undang. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa dalam proses pembahasan, berdasarkan DIM yang disampaikan oleh Presiden, terlihat banyaknya posisi penolakan materi pasal RUU yang diusulkan. Hal demikian sekaligus menjawab pertanyaan dalam persidangan terkait adanya perbedaan jumlah pasal yang signifikan, antara RUU Provinsi Kalimantan Selatan awalnya berjumlah 50 Pasal kemudian hanya menjadi 8 Pasal dalam UU 8/2022. Dengan demikian, menurut Mahkamah, menjadi jelas bahwa proses pembentukan UU 8/2022 telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dalil para Pemohon adalah tidak berlasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 8/2022 telah melanggar asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 164 serta asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah memahami maksud dan tujuan para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa instrumen hukum yang seharusnya digunakan untuk pemindahan ibukota adalah dengan “Peraturan Pemerintah” sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU 23/2014, bukan dengan “Undang-Undang” sebagaimana yang diatur dalam UU 8/2022, in casu Pasal 4 UU 8/2022. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa sejak berlakunya UU 23/2014, segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah harus merujuk pada UU 23/2014, termasuk juga ketentuan mengenai penyesuaian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UU 23/2014 yang menentukan “Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.” Sedangkan dalam UU 8/2022, pembentuk undang-undang memuat norma yang menentukan bahwa Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru, yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (selanjutnya disebut UU 25/1956) bertempat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya perubahan materi undang-undang tersebut, maka secara tidak langsung pembentuk undang-undang juga sekaligus memindahkan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan tanpa sebelumnya menggunakan prosedur pemindahan Ibukota sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 beserta turunannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota (selanjutnya disebut Permendagri 30/2012). Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, prosedur pemindahan Ibukota sebagaimana ditentukan dalam UU 23/2014 dan Permendagri 30/2012 berlaku bagi pemindahan ibukota suatu daerah yang tanpa diikuti atau dibarengi dengan perubahan atas undang-undang daerah tersebut. Atau dengan perkataan lain, apabila hendak memindahkan lokasi ibukota di suatu daerah tanpa adanya perubahan terhadap undang-undang pembentukan daerah tersebut, maka berlaku prosedur sebagaimana ditentukan dalam UU 23/2014 dan Permendagri 30/2012. 165 Namun apabila terdapat proses perubahan undang-undang suatu daerah yang di dalamnya mengatur perubahan lokasi ibukota suatu daerah, maka prosedur yang berlaku adalah pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Berkenaan dengan perubahan undang-undang a quo, berdasarkan Butir 223 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi”. Berdasarkan hal tersebut, telah jelas bahwa untuk dapat mengubah materi muatan yang sudah tidak sejalan dalam suatu peraturan perundang- undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, karena perubahan ibukota bersamaan dengan perubahan UU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, in casu perubahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru melalui UU 8/2022, maka hal tersebut dapat dibenarkan. [3.16.2] Bahwa berkenaan dengan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Pasal 4 UU 8/2022, menurut Mahkamah bukanlah merupakan sebuah proses pemindahan ibukota yang baru ditentukan berdasarkan UU 8/2022 karena sebenarnya materi muatan Pasal 4 UU 8/2022 yang menentukan Kota Banjarbaru sebagai Ibukota lebih merupakan pemberian dasar hukum terhadap status Kota Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Mahkamah menemukan fakta berdasarkan Laporan Hasil Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan [vide Lampiran 1 Keterangan DPR, bagian Latar Belakang] secara faktual, walaupun ibukota di Kota Banjarmasin, namun sejak tanggal 14 Agustus 2011, sebagian aktivitas pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan berpindah ke Kota Banjarbaru. Bahkan secara historis, gagasan untuk memindahkan Ibukota ke Kota Banjarbaru telah diinisiasi oleh dr. Murdjani, Gubernur ke-2 Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1950-an [vide keterangan DPR RI, hlm. 42] dan pada tahun 1964 usulan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dituangkan dalam resolusi DPRD-GR Kalimantan Selatan tertanggal 27 Juli 1964 No. 18a/DPRD-GR/KPT/1964 terkait realisasi penetapan 166 Kota Banjarbaru menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan [vide Keterangan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru, hlm. 22]. Oleh karena itu, rencana pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru sebenarnya bukanlah merupakan proses yang baru dilaksanakan dan pemberlakuan UU 8/2022 adalah dalam rangka memberikan dasar hukum atas dinamika dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan. Selain itu, secara faktual, kantor-kantor pemerintahan telah dibangun dan aktivitas pemerintahan telah pula berjalan, sebagai bentuk “ibukota baru” sebelum pembentukan UU 8/2022. Bahkan secara faktual pula telah dilakukan pemindahan pusat pemerintahan ke Kota Banjarbaru yang proses pemindahannya melibatkan tim yang terdiri dari 2 (dua) Walikota dan 11 (sebelas) Bupati serta 13 (tiga belas) DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan [vide hlm. 40, Perbaikan Permohonan para Pemohon]. [3.16.3] Bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, penggunaan instrumen hukum berupa undang-undang dalam hal pemindahan ibukota sekaligus pada saat perubahan undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat daripada Peraturan Pemerintah. Selain itu, dari sisi materi muatan suatu undang-undang juga lebih umum dan kompleks daripada materi muatan suatu Peraturan Pemerintah sehingga membutuhkan pembahasan yang lebih substantif dan partisipasif. Terlebih lagi secara faktual, rencana pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru ternyata telah termuat juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005- 2025 [vide bukti P.T-4]. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 juga telah mencerminkan bahwa Kota Banjarbaru telah dipersiapkan untuk menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi, industri nasional, perdagangan regional dan nasional, jasa transportasi udara nasional, dan pendidikan tinggi. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, proses pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru bukanlah merupakan hal baru yang muncul pada saat pembentukan UU 8/2022, melainkan secara faktual telah dipersiapkan dan dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah 167 Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, pengaturan mengenai pemindahan ibukota dalam proses pembentukan UU 8/2022 merupakan proses yang telah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang berdasarkan UU 12/2011, sehingga dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 8/2022 telah melanggar asas keterbukaan karena tidak melibatkan tim yang terdiri dari 2 (dua) Walikota dan 11 (sebelas) Bupati serta 13 (tiga belas) DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sebagaimana proses pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Sedangkan dalam pemindahan Ibukota ke Kota Banjarbaru dilakukan tanpa melibatkan tim sebagaimana pemindahan pusat pemerintahan dimaksud serta tanpa konsep yang jelas dan kajian yang transparan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.17.1] Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka keterpenuhan asas keterbukaan secara formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut Mahkamah, adalah bertumpu pada sifat transparan dan terbukanya setiap tahapan pembentukannya. Sifat transparan tersebut membutuhkan adanya tindakan dari pembentuk undang-undang untuk memberitahukan, mengumumkan, atau mempublikasikan informasi dalam tahapan proses pembentukan undang-undang. Sedangkan sifat keterbukaan memberikan kewajiban bagi pembentuk undang- undang untuk tidak sekedar memberikan informasi, namun juga membuka ruang komunikasi 2 (dua) arah melalui diskusi atau dialog untuk mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah asas keterbukaan secara formil telah terpenuhi, dapat dilihat dari upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang untuk melakukan penyebaran 168 informasi sekaligus membuka ruang diskursus publik, atau sebaliknya, ada atau tidaknya upaya dari pembentuk undang-undang yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat upaya penyebaran informasi atau membuka ruang diskursus publik dalam proses pembentukan undang-undang, in casu UU 8/2022. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 96 ayat (2) UU 12/2011 menentukan beberapa pilihan metode atau sarana partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan, yaitu dalam bentuk rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, atau diskusi. [3.17.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Lampiran Keterangan DPR yang merupakan satu kesatuan dengan keterangan tertulis DPR yang telah disampaikan dalam persidangan pada 19 Juli 2022, Mahkamah menemukan fakta berkaitan dengan upaya penyebarluasan informasi dan penyediaan ruang diskursus publik dalam proses pembentukan UU 8/2022 sebagai berikut: 1. Pemuatan alur atau proses tahapan pembentukan UU 8/2022 disertai dengan dokumen berupa naskah akademik, RUU, dan beberapa laporan dalam laman resmi DPR sehingga masyarakat setiap saat dapat mengakses secara mudah seluruh data tersebut; 2. Diskusi pengumpulan data dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Provinsi Kalimantan Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Akademisi FH dan FISIP Universitas Lambung Mangkurat, dan LSM Sasangga Banua yang diselenggarakan tanggal 20-23 Oktober 2020 [vide Lampiran 1 Keterangan DPR]; 3. Diskusi uji konsep RUU Provinsi Kalsel dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Akademisi FH Universitas Lambung Mangkurat dalam tahap penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Provinsi Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan pada 23 Maret 2021 [vide Lampiran 4 dan Lampiran 5 Keterangan DPR]; 4. Kunjungan Panitia Kerja Komisi II DPR terkait pembahasan 7 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi di Kalimantan, tepatnya di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, di Provinsi Kalimantan Selatan pada 26 Januari 2022 dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, DPRD Kalimantan 169 Selatan, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dalam tahap pembahasan RUU Provinsi Kalimantan Selatan [vide Lampiran 18 Keterangan DPR]. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah jelas pembentuk undang-undang telah melakukan upaya dan kegiatan dalam rangka penyebaran informasi sekaligus membuka ruang diskursus publik dalam proses pembentukan UU 8/2022 sehingga dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17.3] Bahwa berkaitan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pemindahan Ibukota ke Kota Banjarbaru dilakukan tanpa adanya konsep yang jelas dan kajian yang transparan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat karena tidak membentuk tim khusus dengan melibatkan 2 Walikota dan 11 Bupati serta 13 DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Mahkamah memahami keinginan para Pemohon agar dalam pembentukan UU 8/2022 dilakukan dengan mendengarkan berbagai pendapat, saran dan masukan dari semua stakeholders, khususnya terkait dengan materi yang mengatur tentang pemindahan Ibukota ke Kota Banjarbaru. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang-undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.17.2] di atas, menurut Mahkamah, secara formal kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh DPR dengan melibatkan pemerintah provinsi, DPRD provinsi, akademisi, serta LSM telah sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011. Mahkamah juga perlu menegaskan, sekalipun tidak membentuk tim khusus dengan melibatkan 2 Walikota 170 dan 11 Bupati serta 13 DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, tidak menyebabkan proses pembentukan UU 8/2022 menjadi cacat formil. Adapun terkait dengan bukti berupa dokumen yang menunjukkan adanya penolakan pemindahan Ibukota dari berbagai unsur elemen masyarakat yang diajukan oleh para Pemohon [vide bukti P-8, bukti P-18 dan bukti P-19], menurut Mahkamah, hal demikian merupakan bagian dari dinamika berdemokrasi dan tidak dapat menentukan keabsahan formalitas dalam proses pembentukan suatu undang-undang karena akan selalu saja terbuka kemungkinan adanya kelompok yang pro dan kontra terhadap lahirnya suatu undang-undang yang merupakan bentuk kebebasan berpendapat, karena faktanya terdapat juga beberapa surat dukungan pemindahan Ibukota ke Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P.T-6 sampai dengan bukti P.T-10.10. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon mengenai tidak dilibatkannya tim yang terdiri dari 2 (dua) Walikota dan 11 (sebelas) Bupati serta 13 (tiga belas) DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sebagaimana proses pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru, dan pemindahan pusat pemerintahan dimaksud dilakukan tanpa konsep dan kajian yang jelas, serta tidak memperhatikan aspirasi masyarakat adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, pembentukan UU 8/2022 telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD 1945 sehingga dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan proses penyusunan UU 8/2022 tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 171 [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan 172 Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Walikota Banjarbaru atau Kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha