58/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 58/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) yang diwakili oleh Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H. Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01, Demang Lebar Daun, Palembang Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01, Demang Lebar Daun, Palembang Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Lubuk Bakung Lr. Sawit Nomor 212, Kelurahan Siring, Palembang Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Yuseva, S.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01, Demang Lebar Daun, Palembang Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon IV; 2 5. Nama : Iwan Kurniawan, S.Sy. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01, Demang Lebar Daun, Palembang Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Mustika Yanto, S.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Padat Karya Perum Graha Citra Pesona Blok F-3, Srimulya, Palembang Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon VI; 7. Nama : Rosalina Pertiwi Gultom, S.H. Pekerjaan : Peminat Hukum Pertambangan Alamat : Jalan Pakobuwono Nomor 22, Kelurahan Tanjung Pinang, Jambi Timur Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon VII; Selanjutnya Pemohon I s.d. Pemohon VII disebut sebagai ---------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 137/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 58/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 9 Juli 2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Norma Obyek Pengujian (NOP) 1. Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi (judicial review) terhadap norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang 3 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525. 1.1. Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” 1.2. Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi: “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 2. Ipso jure, Norma Obyek Pengujian (NOP) yang dalam Permohonan a quo adalah norma Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut: “UUD 1945”), juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. II. Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa, para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut: “Mahkamah”) menguji norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 terhadap UUD 1945, Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut: “UUD 1945”) baik terhadap Pembukaan (Preambule), maupun terhadap batang tubuh UUD 1945, khususnya terhadap norma Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD 1945. 2. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”) salah satu kewenangan 4 Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2.1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, …” 2.2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …” 3. Terkait dengan itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 merupakan jenis norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang- undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka norma tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. 4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo. 5. Ipso jure, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi a quo. III. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. A. Tentang Legal Standing Pemohon I 1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan Mahkamah lainnya, Mahkamah telah menormakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 5 a. adanya hak dan/atau Kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunva Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Bahwa, Pemohon I adalah perkumpulan dalam bentuk badan hukum perdata sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945, yang anggotanya terdiri dari Para Advokat Konstitusi sebagai perseorangan warga negara Republik Indonesia. 3. Sebagai perkumpulan dalam bentuk badan hukum perdata, sesuai ketentuan Pasal 28 UUD 1945, AAK memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI sebagai diatur Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”, in casu AAK memiliki hak konstitusional untuk mewujudkan visi dan misinya sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasarnya vide Akta Notaris Elmadiantini, SH.SpN Nomor 13 tanggal 11 Februari 2005 tentang Pendirian Asosiasi Advokat Konstitusi selanjutnya disebut: “AAK”. Sesuai Akta Pendiriannya Asosiasi Advokat Konstitusi yang disingkat “AAK” berasaskan nilai-nilai konsitusional Republik Indonesia dan AAK memiliki visi untuk merealisasikan cita-cita konstitusional 6 Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), merealisasikan penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) secara integral dalam arti yang seluas-luasnya: Asas dan visi AAK tersebut diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar AAK Anggaran Dasarnya vide Akta Notaris Elmadiantini, SH.SpN Nomor 13 tanggal 11 Februari 2005 tentang Pendirian Asosiasi Advokat Konstitusi yang berbunyi Pasal 3 AAK ini berasaskan nilai-nilai Konstitusional Republik Indonesia Pasal 4 AAK memiliki visi untuk merealisasikan cita-cita Konstitusional Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), merealisasikan penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) secara integral dalam arti yang seluas-luasnya. 4. AAK memiliki misi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) melalui pendidikan dan pelatihan, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Anggaran Dasar AAK vide Akta Notaris Elmadiantini, SH.SpN Nomor 13 tanggal 11 Februari 2005 tentang Pendirian Asosiasi Advokat Konstitusi Pasal 5 - AAK memiliki misi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) melalui Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengawasan kinerja aparat penegak hukum, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Hukum, HAM (Hak Asasi Manusia), kemasyarakatan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. - AAK berhak untuk turut serta atau ambil bagian dalam organisasi setempat atau organisasi internasional serta usaha-usaha lain yang mempunyai Visi dan Misi yang sama atau hampir sama dengan AAK. 7 5. Sejak didirikan sampai sekarang, AAK telah melakukan berbagai kegiatan guna mewujudkan tujuan pendiriannya, antara lain namun tidak terbatas pada: • Upaya menegakkan konstitusi dalam arti luas. • Mendiseminasikan informasi dan gagasan hukum . • Melakukan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan hukum. 6. Oleh karena itu, AAK memiliki hak konstitusional agar UUD 1945 diinterpretasikan dan dilaksanakan sesuai dengan original intent norma UUD 1945. 7. Hak konstitusional AAK a quo mengalami kerugian oleh berlakunya Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 yang secara substansial memangkas wewenang daerah provinsi dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), oleh karena: 7.1. Norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 telah mengebiri wewenang daerah provinsi untuk mengurus rumahtangga sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang diatur UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (5) yang menghendaki adanya wewenang daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 7.2. Norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 memperpanjang rantai pelayanan terhadap kepentingan rakyat yang justru akan mempersulit rakyat untuk memperoleh pelayanan secara efektif dan efisien. 8. Kerugian konstitusional AAK tersebut akan berhenti atau tidak akan lagi terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 8 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat konstitusional bersyarat (conditionally constitution). 9. Ipso iure, secara dimensional, AAK selaku Pemohon I memiliki kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan Mahkamah Iainnya. B. Tentang Legal Standing Pemohon II 1. Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/ PIJU-111/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan Mahkamah Iainnya, Mahkamah telah menormakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat dan Dosen Ilmu Perundang-Undangan (Legislation Science) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Jayabaya dan Pengajar 9 Dinamika Otonomi Daerah di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Sriwijaya. 3. Pemohon II telah mengemban profesi sebagai Advokat sejak tahun 1993 sampai sekarang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Advokat menyandang status sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang konstitusional untuk menegakkan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- XI/2013. 4. Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Advokat merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan yang disebut sebagai Amicus Curiae kekuasaan kehakiman yang dimaksud Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945. 5. Oleh karena itu, Advokat memiliki hak agar UUD 1945 dapat ditegakkan sesuai original intent pembentukannya oleh para pendiri negara (founding fathers). 6. Sebagai Advokat, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 7. Hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020. 8. Oleh karena norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 saling bertentangan atau tidak harmonis dengan norma Pasal 13 juncto Pasal 14 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pertambangan merupakan urusan pemerintahan konkuren, sehingganya urusan pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. 10 9. Bahwa, selain sebagai Advokat, Pemohon II adalah dosen Ilmu Perundang-Undangan pada Progran Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Jayabaya, dan dosen Dinamika Otonomi Daerah di program Studi Magister Ilmu hukum pada Universitas Swiwijaya, 9.1. Konsideran huruf c UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen mengatur bahwa dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 9.2. Selanjutnya, Pasal 1 butir 2 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.” 9.3. Pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 9.4. Pasal 7 (1) huruf a dan b UU Nomor 14 Tahun 2005 mengatur profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a….idealisme; b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 9.5. Oleh karena itu, Pemohon II sebagai dosen memiliki hak konstitusional untuk turut serta menjamin tegaknya UUD 1945 sebagai konstitusi negara sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 9.6. Selain itu, sebagai Dosen Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum (rechtzekerheids) dalam ihwal pemberian Izin Usaha 11 Pertambahan sebagai materi pembelajaran kepada peserta didik sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 10. Hak konstitusional Pemohon II baik sebagai Advokat maupun sebagai Dosen a quo dirugikan oleh berlakunya Pasal 35 ayat (I) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020. Oleh karena: 10.1. Norma Pasal 35 ayat (l) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 yaitu telah mengebiri wewenang daerah provinsi untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang telah diatur UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (5). 10.2. Norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 telah memperpanjang rantai pelayanan terhadap kepentingan rakyat yang justru akan mempersulit rakyat untuk memperoleh pelayanan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana diatur Pasal 28C (1) UUD 1945. 10.3. Norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 saling bertentangan atau tidak harmonis dengan norma Pasal 13 juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pertambangan merupakan urusan pemerintahan konkuren, sehingganya urusan pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. 11. Kerugian konstitusional Pemohon II baik sebagai Advokat maupun sebagai Dosen akan berhenti atau tidak akan lagi terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, bertentangan dengan UUI) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 12 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat konstitusional bersyarat (conditionally constitution). 12. Ipso jure, secara dimensional, Pemohon II memiliki kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU111/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan Mahkamah lainnya, sehingga Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Uji Materi terhadap norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. C. Tentang Legal Standing Pemohon III, IV, V, dan VI 1. Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan Mahkamah Iainnya, Mahkamah telah menormakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Bahwa, Pemohon III, IV, V, dan VI adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat. 13 3. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Advokat menyandang status sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang konstitusional untuk menegakkan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana ketemtuam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XI/2013. 4. Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (l) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Advokat merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan yang disebut sebagai Amicus Curiae kekuasaan kehakiman vang dimaksud Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945. 5. Oleh karena itu, Advokat memiliki hak konstitusional agar UUD 1945 dapat ditegakkan sesuai original intent pembentukannya oleh para pendiri negara (founding fathers), dan Pemohon III, IV, V, dan VI sebagai Advokat memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil yang harus ditegakkan sebagaimana diatur Pasal 28D (1) UUD 1945. 6. Hak konstitusional Pemohon III, IV, V, dan VI a quo dirugikan oleh berlakunva Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020. Oleh karena: 6.1. Norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 yaitu telah mengebiri wewenang daerah provinsi untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang telah diatur UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (5). 6.2. Norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 telah memperpanjang rantai pelayanan terhadap kepentingan rakyat yang justru akan mempersulit rakyat untuk memperoleh pelayanan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 6.3. Norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 saling bertentangan atau tidak harmonis dengan norma Pasal 14 13 juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pertambangan merupakan urusan pemerintahan konkuren, sehingganya urusan pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. 7. Kerugian konstitusional Pemohon III, IV, V, dan VI a quo akan berhenti atau tidak akan lagi terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6525, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat konstitusional bersyarat (conditionally constitution). 8. Ipso jure, secara dimensional, Pemohon III, IV, V, dan VI memiliki kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/ PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan Mahkamah lainnya, sehingganya Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan Permohon Uji Materi terhadap norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. D. Tentang Legal Standing Pemohon VII 1. Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan Mahkamah Iainnya, Mahkamah telah menormakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 15 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Bahwa Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang berminat menekuni hukum penambangan. 3. Sebagai peminat menekuni hukum pertambangan, Pemohon VII memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dalam bidang pertambangan sebagai diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Hak konstitusional Pemohon VII a quo dirugikan oleh berlakunya Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020. Oleh karena norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan atau tidak harmonis dengan norma Pasal 13 juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pertambangan merupakan urusan pemerintahan konkuren, sehingganya urusan pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. 5. Kerugian konstitusional Pemohon VII a quo akan berhenti atau tidak akan Iagi terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 16 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, bertentangan dengan (UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat konstitusional bersyarat (conditionally constitution). 6. Ipso jure, secara dimensional, Pemohon VII memiliki kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan Mahkamah lainnya, sehingganya Pemohon VII memiliki legal standing untuk mengajukan Permohon Uji Materi terhadap norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. IV. Pokok Permohonan 1. Bahwa, para Pemohon dalam kedudukan hukumnya masing-masing, sebagaimana telah diuraikan di atas, bersama-sama mengajukan Permohonan Uji Materi terhadap norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. 1.1. Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” 1.2. Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi: “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 2. Bahwa, para Pemohon meminta norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba a quo diuji terhadap Pasal 18 ayat (1) (2) dan (5), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 17 2.1. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atau kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 2.2. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” 2.3. Pasal 18 ayat (5) berbunyi: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” 2.4. Norma kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas…kepastian hukum yang adil..” 2.5. Norma kemudahan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1944 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri.....demi meningkatkan kualitas hidupnya...” 3. Tentang Inkonstitusionalitas Norma Obyek Pengujian Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525. 3. 1. Bahwa, norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 adalah inkonstitusional, berdasarkan penalaran historis-teoritis, dan konstitusional-yuridis sebagai berikut: A. Historis-Teoritis: Bertentangan dengan teori dan gagasan desentralisasi dari pendiri negara (founding fathers). 18 Isu desentralisasi telah menjadi diskursus Dr. Mohammad Hatta tahun 1932 sebagaimana termuat dalam tulisannya “Ke arah Indonesia Merdeka”. Menurut konsep Hatta, desentralisasi diletakkan mulai dari lingkungan yang lebih luas hingga lingkungan yang lebih kecil yang disebut oleh Hatta “golongan masyarakat”. Dalam desentralisasi yang digagas Hatta, termaktub hak menentukan nasib sendiri (self-determination) tidak hanya pada lingkungan disebut daerah tetapi juga bagi lingkungan masyarakat lokal yang memiliki pengurus. Gagasan Hatta memasukkan desentralisasi ke dalam UUD 1945 bertujuan untuk mendekatkan serta memudahkan pelayanan pemerintah kepada rakyat agar rakyat dapat memperoleh kualitas hidup sejahtera sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) 1945. Kualitas dan kecepatan pelayanan pemerintah kepada rakyat akan berkurang kualitasnnya apabila mata rantai pelayanan itu makin panjang. Penarikan wewenang untuk memberi izin usaha Pertambangan (selanjutnya disebut “IUP”) dari daerah provinsi oleh Pemerintah Pusat jelas akan memperpanjang rantai pelayanan yang seharusnya IUP cukup diurus di provinsi, menjadi harus diurus di Pemerintah Pusat. Akibatnya pengurusan IUP baik penerbitan baru atau perpanjangan akan memakan waktu lebih lama dan memerlukan biaya yang lebih besar. Hal demikian sejak pembentukan UUD 1945 memang tidak dikehendaki oleh pendiri negara (founding fathers), sebagaimana pejelasan Hatta. Bahwa pembagian wewenang antara pusat dengan daerah otonom harus mengacu pada kerangka pembagian wewenang di negara yang berbentuk kesatuan, dengan preferensi dua tingkatan daerah otonom. Apabila susunan otonomi terlalu banyak lapisnya, demikian Hatta, maka kekuasaan mengurus terlalu banyak tersangkut di 19 atas dan sedikit yang sampai ke bawah. Demikian juga sumber- sumber pembiayaannya. Desentralisasi dalam rangka melaksanakan demokrasi adalah terwujudnya daerah-daerah otonom yang memiliki kewenangan menentukan nasib sendiri, yaitu membuat peraturan dan menjalankannya sendiri serta melaksanakan peraturan yang dibuat satuan pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan mengutip pendapat Hatta, Bhenyamin Hoessein menjelaskan sejak semula disadari bahwa demokrasi sebagai pemerintahan oleh yang diperintah harus direalisasikan melalui desentralisasi. Otonomisasi tidak saja bermakna melaksanakan demokrasi, tetapi juga mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat setempat. Isu desentrasi juga telah diungkapkan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945. Meskipun dalam uraiannya itu tidak secara gamblang menjelaskan tentang bagaimana desentralisasi, namun jelas sekali Yamin meletakkan desentralisasi sebagai syarat demokrasi. Yamin berkeyakinan bahwa konstitusi hanya dapat disusun kalau berdasarkan atas Negara Kesatuan, dengan mewujudkan segala syarat bagi kepentingan daerah. Oleh karena itu, Yamin mendesak agar diatur pembagian kekuasaan antara badan-badan pusat dan badan daerah. Pembagian kekuasaan tersebut harus diatur secara adil dan bijaksana, sehingga daerah-daerah memelihara kepentingannya dalam kerangka Negara Kesatuan. Menurut Yamin susunan yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintah di tingkat pusat dan pembagian kekuasaan antara pusat dengan daerah. Asas dekonsentrasi dan desentralisasi adalah kekuatan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang kontras dengan asas sentralisasi. 20 Intinya, para pendiri negara menghendaki adanya desentralisasi baik teritorial maupun kewenangan untuk membuat dan melaksanakan peraturan sendiri. Kerangka konsep desentralisasi yang dikemukakan Hatta sesuai dengan pemikiran Hans Kelsen karena mengandung aspek hukum yang lebih lengkap. Kandungan aspek hukum dimaksud, dicirikan oleh adanya kewenangan daerah otonom membuat peraturan dan melaksanakan sendiri serta melaksanakan peraturan Pemerintah Pusat (zelfbestuur/ dekonsentrasi), sehingga terwujud keberagaman peraturan yang memiliki lingkup daya laku yang berbeda (nasional dan daerah-daerah). Menurut Wolhoff, dalam sistem desentralisasi, teritorium negara terbagi atas sejumlah daerah-daerah otonom besar, sedang dan kecil. Desentralisasi, adalah pembagian kekuasaan-kekuasaan antara negara dan daerah otonom yang tidak hanya memuat asas desentralisasi teritorial tetapi juga membuka kemungkinan desentralisasi fungsional. Henry Maddick, mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani fungsi- fungsi tertentu atau fungsi yang tersisa kepada pemerintah lokal. Sedangkan, Smith menjelaskan bahwa desentralisasi memiliki dua elemen. Pertama, desentralisasi mensyaratkan pembatasan wilayah (the limitation of areas) karena adanya pembagian teritorial negara (“in that decentralization involves one or more divisions of the state’s territory”). Kedua, penyerahan wewenang (The delegation of authority). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengatur dalam rangka desentralisasi dapat dijelaskan dalam matrik berikut: Legislatif Membentuk daerah otonom dan menyerahkan wewenang 21 mengurus urusan pemerintahan. Pemerintah (eksekutif) Mengatur administrasi organisasional daerah otonom dan wewenang mengurus urusan pemerintahan. Pemerintah lokal Mengatur administrasi operasional daerah otonom dan wewenang mengurus urusan pemerintahan Institusi Otonom Publik bawahan Mengurus urusan pemerintahan B. Norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan materi muatan dan original intent Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5) UUD 1945. Gagasan teoritis yang secara histori telah diuraikan di atas kemudian menjadi inti materi muatan Pasal 18 UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5). Yang pada hakikatnya menghendaki agar kekuasaan negara tidak dimonopoli oleh pemerintah pusat, melainkan harus didistribusi kepada pemerintahan daerah otonom sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya. Oleh karena itu, Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 memerintahkan agar lingkup wewenang Pemerintah Pusat diatur oleh undang- undang. Artinya, UUD 1945 tegas menghendaki adanya kejelasan demarkasi antara wewenang Pemerintah Pusat dan bukan wewenang Pemerintah Pusat. Terkait dengan perintah Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menegaskan: (1) Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. 22 (2) Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan Iebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah. Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah norma Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 telah membagi urusan atau wewenang pemerintahan ke dalam 3 kategori, urusan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur hanya urusan pemerintahan absolut yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sepenuhnya. Urusan pemerintahan absolut meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Dengan demikian, menurut original intent Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, urusan pertambangan in casu pemberian izin pertambangan bukanlah menjadi wewenang pemerintah pusat sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam konstruksi UUD 1945 pelaksanaan wewenang urusan pertambangan harus dilaksanakan secara bersama-sama (medebewind) atau dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Hal tersebut sesuai dengan materi muatan norma Pasal 13 juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pertambangan merupakan urusan pemerintahan konkuren, sehingganya urusan pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. 23 Dengan demikian, Pasal 35 ayat (1) dan (4) jelas bertentangan Pasal 18 ayat (1) (2) dan (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai urusan pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Ipso jure, norma Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi: “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat “bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerinlah Pusat atau Provinsi sesuai dengan wewenangnya”. Selanjutnya, norma Pasal 35 ayat (4) “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” jelas bertentangan dengan original intent Pasal 18 ayat (1) (2) dan (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. C. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak memberi jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menghendaki adanya jaminan kepastian hukum yang dari setiap norma peraturan perundang-undang yang dibentuk. 2. Secara teoritis, kepastian hukum mencakup 2 level yaitu level rumusan norma yang menghendaki norma undang- undang bersifat jelas (clear), padat (concise), dan lengkap (comprehensive), dan level pelaksanaan norma, yang mensyaratkan norma suatu undang-undang harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 24 3. Meskipun rumusan norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 cukup jelas, namun norma quod non tidak memberi kepastian (rechtonzekerheids) dalam pelaksanaannya. Oleh karena, norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) senyatanya tidak harmonis bahkan saling bertentangan dengan undang-undang terkait yang mengatur ihwal yang sama atau berkaitan, yaitu: 3.1. Norma Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata Ruang Pasal 10, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang tegas mengatur adanya wewenang Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan tata ruang. Adanya wewenang penuh daerah provinsi dalam mengatur tata ruang Provinsi merupakan potensial kendala dalam penerbitan IUP oleh Pemerintah Pusat jika ternyata darah Provinsi tidak mengakomodir wilayah pertambangan ke dalam rencana tata ruang Provinsi. 3.2. Norma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 ayat (4) juncto Pasal 37 yang mengatur adanya wewenang Gubernur untuk memberi atau tidak memberi izin lingkungan kepada pelaku usaha. Adanya wewenang Gubernur untuk tidak memberi izin kepada perusahaan pertambangan di dalam suatu Provinsi potensial menjadi kendala penerbitan atau implementasi IUP dari Pernerintah Pusat. 3.3. Norma Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 66 ayat (1) yang mengatur penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam urusan kehutanan. Adanya penyerahan wewenang bidang kehutanan dari 25 Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan potensi kendala implementasi IUP yang diterbitkan Pemerintah Pusat, apabila ternyata Pernerintah Daerah Provinsi tidak memberi izin penambangan di lokasi hutan yang menjadi wewenang Provinsi. Tabel 1: Disharmoni Norma Pasal 35 Ayat (1) dan (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 dengan Norma Undang-Undang Lain terkait. Norma Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (1) dan (4), mengatur pemberian izin usaha pertamba- ngan menjadi kewe- nangan pemerintah Pusat sepenuhnya. Norma Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Pasal 10, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur wewenang Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan tata ruang. Keterangan Terdapat disharmoni dalam pelaksanaan nya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 ayat (4) juncto Pasal 37 mengatur wewenang Gubernur untuk mem-beri izin atau tidak memberi izin lingkungan kepada pelaku usaha. Terdapat disharmoni dalam pelaksanaan nya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang- Terdapat disharmoni dalam 26 Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 66 ayat (1) mengatur penyerahan kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. pelaksanaan nya 4. Ipso jure, norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, senyatanya tidak memberi jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dikehendaki Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Kepastian hukum yang adil yan dikehendaki Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat terwujud jika: 5.1. Norma Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: “Usaha Pertarnbangan dilaksanakan berclasarkan Perizinan Berusaha dari Pernerintah Pusat”. Dimaknai: “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Provinsi sesuai dengan wewenangnya”. 5.2. Norma Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dimaknai: “Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha 27 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya yang diatur undang-undang”. V. Petitum Berdasarkan semua dalil Permohonan di atas, dengan rendah hati para Pemohon, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan a quo seadil-adilnya, sesuai dengan rumusan redaksional norma dan original intent UUD 1945, selanjutnya, menjatuhkan putusan, yang amarnya antara lain berbunyi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Provinsi sesuai dengan wewenangnya”. 3. Menyatakan norma Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya yang diatur undang-undang.” 4. Memerintahkan putusan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 28 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Akta Pendirian Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) Nomor 13; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keterangan Domisili AAK; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat Pemohon II; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat Pemohon III; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat Pemohon IV; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat Pemohon V; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat Pemohon VI; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon VII; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 29 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009). Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020), terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 30 a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 31 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa Pemohon I adalah perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata yang anggotanya perseorangan warga negara Republik Indonesia yang terdiri atas para advokat konstitusi (Asosiasi Advokat Konstitusi, yang selanjutnya disebut AAK). AAK memiliki hak konstitusional untuk mewujudkan visi dan misinya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar AKK (vide Akta Notaris Elmadiantini, S.H., SpN Nomor 13 tanggal 11 Februari 2005 tentang Pendirian Asosiasi Advokat Konstitusi). Misi AAK adalah merealisasikan cita-cita Konstitusional Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merealisasikan penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) secara integral dalam arti yang seluas-luasnya dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) melalui pendidikan dan pelatihan, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Bahwa sejak didirikan sampai sekarang, AAK telah melakukan berbagai kegiatan di antaranya berupaya menegakkan konstitusi dalam arti luas, mendiseminasikan informasi hukum, serta melakukan pendidikan dan pelatihan hukum, sehingga AAK memiliki kepentingan konstitusional agar UUD 1945 diinterpretasikan dan dilaksanakan sesuai dengan original intent norma UUD 1945, dalam hal ini AAK mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya 32 norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 karena ketentuan a quo telah mengebiri wewenang daerah provinsi untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 yang menghendaki adanya wewenang daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketentuan a quo memperpanjang rantai pelayanan terhadap kepentingan rakyat yang justru akan mempersulit rakyat untuk memperoleh pelayanan secara efektif dan efisien. 4. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat dan Dosen Ilmu Perundang-Undangan (Legislation Science) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Jayabaya dan Pengajar Dinamika Otonomi Daerah di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Sriwijaya. Sebagai Advokat, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan sebagai Dosen, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan yang menjadi materi pembelajaran kepada peserta didik sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat. 6. Bahwa sebagai Advokat, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 karena ketentuan a quo: (1) telah mengebiri wewenang daerah provinsi untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945; (2) telah memperpanjang rantai pelayanan terhadap kepentingan rakyat yang justru akan mempersulit rakyat untuk memperoleh pelayanan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana diatur Pasal 28C (1) UUD 1945; (3) telah saling bertentangan atau tidak harmonis dengan norma Pasal 13 juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pertambangan merupakan urusan pemerintahan konkuren, sehingga urusan 33 pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. 7. Bahwa Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berminat menekuni hukum pertambangan, merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 karena ketentuan a quo bertentangan atau tidak harmonis dengan norma Pasal 13 juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pertambangan sebagai urusan pemerintahan konkuren, sehingga urusan pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. 8. Bahwa Kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII akan berhenti atau tidak akan lagi terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat konstitusional bersyarat. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci apa sesungguhnya kerugian konstitusional yang menurut anggapannya dialami dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata (AAK), perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai dosen, advokat, serta perseorangan warga negara Indonesia yang sedang menekuni hukum pertambangan, tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sebab, Pemohon yang memiliki hubungan hukum 34 secara langsung atas berlakunya norma tersebut di antaranya adalah pemerintahan daerah, in casu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah karena norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon tersebut merupakan bagian dari urusan daerah. Serta subyek hukum lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dengan perijinan pertambangan mineral dan batubara. Dalam hal Pemohon adalah pemerintahan Daerah maka yang dapat menjadi Pemohon adalah kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Terkait dengan unsur DPRD yang diwakili oleh ketua dan para wakil ketua harus berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 35 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 10.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih 36 ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani