58/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 58/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan : : H. Armansyah, S.E., M.M. Ex. Direktur Utama PT. BPR Palembang (Perseroda) Periode April 2013 hingga November 2018 Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Lr. Nusa Eka Nomor 1671 RT. 032 RW. 010 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2021, memberi kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H., M.Hum, Raju Diagunsyah, S.H., Radiansyah, S.H., Yohannes P. Simanjuntak, S.H., M.H., Widodo, S.H., M. Ibrahim Adha, S.H., M.H., Windu Rohima, S.H., M.H., dan Aster Suzlita, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Kota Palembang (DPC AAI Kota Palembang) yang beralamat di Jalan Gubernur H. Bastari Nomor 629 Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, Sumatera Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 6 Oktober 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Permohonan Nomor 45/PUU/PAN.MK/AP3/10/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 29 Oktober 2021 dengan Nomor 58/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Oktober 2021 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 29 November 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana telah diubah juga dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 3 final untuk (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”; 5. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …..”; 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional)/UUD 1945 (Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara 4 Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya. 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang in casu Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU Perbankan terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON ATAS NAMA H. ARMANSYAH, SE., MM., Bin SYAMSUDDIN 9. Bahwa pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, menentukan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 10. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945; 11. Berdasarkan didalam PMK 2/2021 terdapat ketentuan yang mengatur, sebagai berikut: - Pasal 2 ayat (1) tentang “objek permohonan PUU adalah undang- undang”; - Pasal 3 huruf (a) tentang “Para pihak dalam perkara PUU adalah Pemohon”; 12. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 lima syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 13. Bahwa sejalan dalam dalil angka 13 (tiga belas) diatas, ketentuan Pasal 4 PMK 2/2021 mengatur mengenai hal kerugian dan/atau kewenangan konstitusional, yaitu sebagai berikut: (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga Negara. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu apabila: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yng menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 6 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujiannya; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 14. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (vide Bukti P-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK juncto Pasal 4 PMK 2/2021 yang memiliki hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak konstitusional untuk mendapatkan kemudahan dan kesempatan yang sama demi keadilan, dan hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan 28 H ayat (2) UUD 1945. 15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian terhadap Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU Perbankan, Pemohon adalah berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI); B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON ATAS NAMA H. ARMANSYAH, SE., M.M., Bin SYAMSUDDIN 16. Bahwa Pemohon mengalami kerugian inkonstitusional akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU Perbankan. Hal ini dibuktikan adanya keresahan Pemohon sebagai karyawan bank dengan jabatan sejak berdiri selaku Direktur Utama memajukan usaha perbankan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang (Perseroda) sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 yang telah menghasilkan keuntungan bagi bank maupun daerah guna bersaing secara nasional tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan berikut sejak November 2018 telah dipecat sebagai Direktur Utama PT. BPR Palembang dan menjalani hukuman pidana penjara atas Perkara Nomor 120/ Pid.Sus/2021/PN.Plg yang telah diputus pada tanggal 14 Juni 2021 (Vide Bukti P-6), dan juga saat ini dituntut dua kali dengan perkara yang sama yaitu Perkara Nomor 379/ Pid.Sus/2021/PN.Plg masih proses persidangan. 7 17. Bahwa dalam persidangan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Plg, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan, menghukum sampai dengan 10 (sepuluh) tahun denda 10 (sepuluh) milyar dengan tidak memberikan alasan meringankan yang ada pada terdakwa (Pemohon) merupakan sikap arogan, tendensius, dan berbahaya terhadap citra penegakan hukum kedepannya jauh dari tujuan hukum yaitu menerapkan kebenaran, kedamaian dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya termasuk Pemohon, nyatanya sebaliknya banyak kasus yang kita lihat bersama, diskriminasi, pengistimewaan bagi yang di atas dalam menangani kasus, sehingga hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, istilah ini tepat untuk mendeskripsikan kondisi penegak hukum Indonesia terkhusus penegakan hukum terhadap Pemohon; 18. Bahwa Pemohon menaruh perhatian besar terhadap minimnya askses bagi pelaku perbankan untuk membuat pengaduan ke Bidang Khusus Pengawasan Penegakan Hukum terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan UU Perbankan yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Kepolisian yang membagi-bagi perkara, sehingga konsekuensinya kedepan banyak para pengurus perbankan dikriminalisasi karena karyanya dalam memajukan dunia perbankan yang bersaing secara lokal bergerak menuju nasional dilaporkan ke pihak Otoritas Jasa Keuangan maupun Kepolisian sebagai perbuatan pidana akibat laporan pengaduan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan bukan ke kepolisian, maupun laporan Nasabah ke Kepolisian. Kriminalisasi jenis baru ini dialami langsung oleh Pemohon; 19. Bahwa Pemohon diperlakukan tidak adil terhadap penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU Perbankan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan pasal yang kaku dan terlalu luas tanpa batasan (pasal sapu jagat) dimana semua pelaku perbankan bisa dikenakan penerapan pasal a quo yang mengandung unsur formil tanpa didasari adanya hubungan sebab akibat dari 8 perbuatan (causalitas) hanya melihat unsur perbuatan saja, yang antara satu dan lainnya berkaitan bukan berdiri sendiri. 20. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional guna memperjuangkan haknya guna membangun masyarakat yang adil dan makmur yang dijamin oleh UUD 1945 berkewajiban untuk melakukan judicial review ini, adapun hak-hak tersebut telah dilanggar dengan keberadaan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Perbankan, sebagai berikut: a. Hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. c. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 21. Bahwa Pemohon telah berupaya semaksimal mungkin menempuh upaya hukum guna memberikan kepastian hukum bagi dirinya sebagai Pencari Keadilan sebagai berikut: a. Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor 163/Pdt.G/2020/PN. Plg tanggal 18 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang diajukan oleh Pemohon (Vide Bukti P-3) sehubungan dengan tuntutan kerugian yang didalilkan oleh Pelapor Sdr. ILHAM SANTOSO NASUTION sebagaimana Laporan Polisi Nomor LPB/836/X/2018/SPKT tanggal 23 Oktober 2018 kehilangan sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) yang masih dalam tahap upaya hukum Kasasi; b. Mengajukan Laporan Pengaduan terhadap Penyidik Polri yang menangani Laporan Polisi Nomor LPB/836/X/2018/SPKT tanggal 23 Oktober 2018 juncto Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN. Plg sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/138/YAN.2.5/XI/2020/YANDUAN tanggal 18 November 2020 berikut melaporkan juga ke Irwasda Polda Sumatera Selatan up. 9 Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Penganalisisan (Subbagdumasan) sebagaimana Surat Kuasa Hukum Nomor 091/MHC&R/XI/2020 tanggal 24 November 2020. c. Mengajukan Praperadilan terhadap Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Cq. Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Selatan sebagai Termohon, sebagaimana Putusan Pra Peradilan Perkara Nomor 15/Pid.Pra/2020/PN. Plg tanggal 4 November 2020 (Vide Bukti P-4); d. Mengajukan Praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai Termohon I dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Cq. Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Selatan sebagai Termohon II, sebagaimana Putusan Pra Peradilan Perkara Nomor 16/Pid.Pra/2020/PN. Plg tanggal 2 Desember 2020 (vide Bukti P-5). e. Mengajukan Laporan Pengaduan Dan Mohon Eksaminasi kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN. Plg yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2021 (Vide Bukti P-6) berikut kepada Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang PolHuKam RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Komisi III DPR RI, Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Komisi Yudisial RI, Ombudsman RI, Komnas HAM RI, dan LPSK RI. 22. Bahwa alasan dari berbagai upaya yang dilakukan diatas merupakan kegagalan proses penegakan hukum terhadap Pemohon dan tidak sedikitpun upaya yang dilakukan memberikan kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtgkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan justru menciderai hak-hak asasi manusia yang sebagaimana dilindungi oleh Negara di dalam UUD Tahun 1945, hal ini membuat salah satu masalah yang harus segera direspon oleh Mahkamah Konstitusi agar kata dari adil tidak tumbang di masyarakat luas. Jika situasi dan kondisi ini tidak dapat diatasi tentu saja kata adil hanyalah sekedar topeng dan dapat menjatuhkan wibawa 10 penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di mata masyarakat. 23. Bahwa menurut Pemohon jika permohonan ini dikabukan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian konstitusional yang didalilkan a quo tidak akan atau tidak lagi terjadi terhadap pengurus perbankan lainnya. Hal ini juga akan melindungi hak-hak konstitusional Pemohon serta memajukan dan membangun masyarakat yang adil dan makmur lewat upaya mengembangkan kemerdekaan para pelaku perbankan yang bebas dari intimidasi maupun kriminalisasi melalui perubahan tafsir dan makna bunyi Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU Perbankan, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon memiliki kedudukan hukum atas kerugian konstitusional dalam mengajukan permohonan a quo, sebagai berikut: a. Pemohon tidak lagi berstatus Direktur Utama dikarenakan telah berhentikan dengan tidak hormat sejak 01 November 2018 sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. BPR Palembang tanggal 01 November 2018 Akta Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH (Vide Bukti P-7); b. Pemohon sebagai Terpidana dibebankan pertanggungjawaban sendiri sebagai mantan Direktur Utama tanpa MELIBATKAN YANG LAIN dengan alasan hanya melihat sisi PERBUATAN AKTIF yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon, dimana Aparat Penegak Hukum dalam hal ini tidak memaknai uraian Pasal 49 ayat (1) huruf (a) mengenai “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” yang ikut menyetujui kredit tersebut juga masuk sebagai Anggota Komite Kredit; c. Penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) terhadap Pemohon terdapat klausul materi atau muatan pasal “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” dan “Menyebabkan” yang multitafsir karena bertentangan dengan UUD 1945; d. Penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf (b) terhadap Pemohon terdapat klausul materi atau muatan pasal “tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan 11 peraturan perundang-undangan lainnya” menjadi tidak jelas maknanya karena bertentangan dengan UUD 1945; e. Terdapat pelanggaran atas norma UU Perbankan justru timbul kriminilisasi oleh Aparat Penegak Hukum (penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim) terhadap Pemohon; f. Asumsi timbulnya kerugian oleh JPU didalam tuntutannya maupun hukuman yang diterima oleh Pemohon (Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN. Plg) tidak sebanding dengan perjuangan yang dilakukan oleh Pemohon dalam memajukan bank di daerah, bank saja berdiri baru 3 (tiga) tahun modal setor awal Rp. 5 M (lima milyar) dan dihukum 7 (tujuh) tahun penjara denda Rp. 10 M (sepuluh milyar) dengan nilai plafon kredit yang diterima oleh Nasabah PT. AGDS sebesar Rp. 3,8 M (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dan sampai dengan saat ini PT. BPR Palembang tidak mengalami (RUSH/hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank) maupun tidak juga ditetapkan oleh Pengawas OJK / OJK RI sendiri dalam status pengawasan khusus berikut PT. AGDS yang diwakili oleh Sdr. S. Haris Marsanto selaku Direktur Utama yang telah menikmati secara keseluruhan uang hasil pinjaman bank tersebut dan dalam persidangan tidak terbukti adanya kerugian dalam pemberian fasiltas kredit PT. AGDS; g. Bahwa sama halnya juga dengan perkara yang dialami Pemohon (Perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Plg), dimana fasilitas kredit PT. Laya’tiyanna Ichsan An. Sdr. Ilham Santoso Nasution selaku Direktur Utama telah dinyatakan “LUNAS” dengan aset agunan/jaminan kredit telah dijual oleh Pihak Bank dan Sdri. Rukiyah selaku Komisaris telah dinyatakan “LUNAS”, namun Pemohon tetap dituntut pertanggungjawaban pidana dengan tuduhan Pasal yang sama; h. Kerugian secara material perkembangan ekonomi usaha dan kemajuan bagi pengurus Bank BPR terkhusus Pemohon sangat mudah dijatuhkan karena batas tanggung jawab tugas dan fungsi pengurus perbankan tidak secara pasti hak dan tanggung jawabnya karena diperiksa diadili sama terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku pada bank umum. 12 24. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU Perbankan tersebut, Pemohon telah kehilangan hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, hal ini terlihat dengan jelas Pemohon dibenturkan dalam perkara pidana yang sama yakni di dalam Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN. Plg dan Perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Plg yang sama-sama disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, dikarenakan Pemohon telah dirugikan atas hak konstitusionalnya, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian atas Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. PASAL 49 AYAT (1) HURUF (a) TERHADAP FRASA “ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, ATAU PEGAWAI BANK” ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM; 25. Bahwa dalam hal judicial review Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Perbankan ini terhadap subjek hukum keberlakuan UU yang hanya dibatasi kepada Pihak Terafiliasi Pasal 1 angka ayat (22) UU Perbankan saja sebagai pelakunya, ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin menantang, maju, dan berbahaya dampak Modernisasi Teknologi Era 4.0. Konsep tindak pidana pelaku perbankan juga bisa terjadi atau dilakukan pada Nasabah atau pihak diluar bank. Pendeknya masalah tindak pidana perbankan ini sudah menjadi hal yang sering dilakukan menjadi ancaman besar bagi dunia perbankan sehingga hukum yang ada harus ditinjau ulang agar lebih memberikan keadilan dan kesamaan dimata hukum kepada seluruh rakyat Indonesia; B. DASAR KONSTITUSI YANG MENGATUR PERSAMAAN DIMATA HUKUM 26. Bahwa hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan TIDAK ADA KECUALINYA, sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 13 dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 27. Bahwa begitupun hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM, sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 28. Bahwa sejalan dengan perlakuan yang sama dimata hukum dan tidak ada kecualinya, didalam penerapannya harus mendasarkan kepada hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna MENCAPAI PERSAMAAN DAN KEADILAN, sebagaimana diatur pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. C. ASAS KEBERLAKUAN HUKUM 29. Bahwa salah satu asas hukum pidana adalah ASAS TERITORIAL ATAU ASAS WILAYAH. Berdasarkan asas ini, perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Menurut Profesor Van Hattum, setiap negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negaranya masing-masing. Oleh karena itu, negara dapat mengadili setiap orang yang melanggar peraturan pidana yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, asas teritorial diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) yang berbunyi: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. 30. Bahwa sebagai keterangan tambahan, rumusan Pasal 2 KUHPidana menyebutkan kata “di Indonesia”, namun tidak melakukan perincian secara lebih spesifik. Adapun mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal tersebut berbunyi: “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 14 yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wilayah Indonesia adalah mencakup daratan, perairan, dan juga ruang udara yang berada di atasnya. Hal ini berarti segala pelanggaran terhadap hukum pidana Indonesia, baik yang terjadi di daratan, di perairan, maupun di udara, dapat ditegakkan oleh penegak hukum Indonesia. 31. Bahwa selanjutnya terdapat juga Asas Universalitas yang menyatakan bahwa undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Yang menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan asas ini adalah kepentingan hukum seluruh dunia. Asas ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) KUHPidana juncto Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Norma konstitusi ini mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia/rakyat secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk didalamnya Pemohon, namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena setiap orang sama dihadapan hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud diatas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan setiap warga negara Indonesia tanpa TERKECUALI; D. PENDAPAT PAKAR MENGENAI HUKUM RESPONSIVE 32. Bahwa menurut Pakar Hukum, diantaranya: a. Menurut Stjipto Raharjo, hubungan hukum dan masyarakat sangat erat dan saling membutuhkan, bagi hukum masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup, hukum hanya bisa dijalankan oleh 15 campur tangan manusia (vide Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Hukum yang harus dikembangkan adalah hukum yang responsive, yakni hukum yang tanggap terhadap kebutuhan sosial; b. Menurut Roscoe Pound, tugas utama hukum untuk melindungi kepentingan, yaitu kepentinga umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi secara seimbang, keseimbangan inilah yang merupakan hakekat keadilan kepentingan sosial merupakan aspek terpenting dalam menciptakan hukum yang responsive, perspektif hukum ini adalah hukum yang baik harus menawarkan sesusatu yang lebih dari keadilan prosedural. Hukum itu harus berkemampuan fair (adil, memberi kesempatan yang sama, hukum harus menentukan kepentingan masyarakat dan commited untuk tercapainya keadilan yang subtantif (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 28H ayat (2) UUD 1945)); 33. Bahwa pemberlakuan atau penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Perbankan selama ini justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, tidak melindungi para pelaku perbankan dan juga tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal pelakunya adalah BUKAN ANGGOTA KOMISARIS, DIREKSI, MAUPUN PEGAWAI BANK. Salah satu keterbatasan ketentuan pidana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Perbankan ini dengan subjek hukumnya terbatas, yaitu KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI BANK. Sehingga kalau ADA PIHAK DI LUAR BANK YANG TERLIBAT (PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA) tidak bisa dituntut dengan pasal ini. Subjek tindak pidana yang terbatas ini dapat merugikan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank terutama pada Pemohon. Juga merugikan penegakan hukum yang dilakukan terhadap Pemohon dengan pemborosan anggaran biaya perkara maupun mencederai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; 34. Bahwa keterbatasan subjek tindak pidana ini juga merupakan salah satu ciri ketentuan perbankan yang bersifat lex specialis. Jadi ketentuan pasal ini hanya dapat diterapkan terhadap Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank saja. Dengan alasan ini pulalah para penegak hukum dapat merencanakan persekongkolan terutama, Penyidik, Jaksa Penuntut 16 Umum cenderung menjerat Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank atas Laporan Pengaduan oleh OJK dan bukan pelaku lain dari luar bank. Di samping itu, subjek tindak pidana yang terbatas ini mengakibatkan penegak hukum, menggunakan undang-undang yang lebih umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna mengadili pelaku dari luar bank sehingga adanya UU Perbankan ini tidak sejalan dengan asas keberlakuan hukum yaitu asas territorial dan asas universal yang diuraikan diatas; 35. Bahwa terhadap adanya subjek UU Perbankan terbatas mengadopsi orang perseorangan, yaitu personel bank sebagai pelaku tindak pidana. Belum juga mengadopsi subjek pihak dari luar bank sebagaimana Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yang berbunyi: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”; jelas terjadi perikatan antara Bank selaku kreditur dan masyarakat selaku debibur/nasabah. Justru tindak pidana dibidang perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank sesuai dengan Pengertian Bank (Pasal 1 angka 2 UU Perbankan), maka bukan saja orang perseorangan yang bukan personel bank dapat dipidana berdasarkan UU Perbankan, tetapi juga dapat mempidana pihak lain diluar bank yang menggunakan produk bank dan merugikan bank; 36. Bahwa terhadap 49 ayat (1) huruf (a) tidak bisa ditafsirkan secara tunggal in casu Komite Kredit yang terdiri dari beberapa orang tidak diikut sertakan sebagai pihak yang turut menentukan secara mutlak tentang persetujuan dan pelaksanaan kredit namun hanya Pemohon yang dipersalahkan maka terjadi in-konsistensi tafsir terhadap UU Perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) oleh Aparat Penegak Hukum termasuk OJK. E. URAIAN PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) HURUF (a) UU PERBANKAN TERHADAP PEMOHON 37. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dapat Pemohon berikan uraian sedikit mengenai yang dialami atas keberlakukan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Perbankan yang didakwakan dan dituntut terhadap Pemohon 17 telah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana kronologis sebagai berikut: Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN. Plg yang telah diputuskan pada 14 Juni 2021. a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK pada tanggal 24 sampai dengan 28 Juni 2019 maupun Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan yang dilakukan dari tanggal 23 sampai dengan 31 Agustus 2018 (7 hari kerja) tidak terdapat hasil pemeriksaan indikasi adanya pencatatan palsu dalam dokumen bank pada proses pemberian kredit kepada Debitur PT. AGDS, selanjutnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan upaya penuntutan dalam persidangan, “TIDAK PERNAH DIBUKTIKAN MAUPUN DI TUNJUKKAN KEPADA PEMOHON DOKUMEN YANG DIDUGA PALSU atau INDIKASI ADANYA PENCATATAN YANG DIDUGA PALSU” oleh Penyidik OJK, Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim dipersidangan sampai dengan diputuskannya perkara ini, hanya satu yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim mengenai memo pencairan kredit An. PT. AGDS sebanyak 1 (satu) lembar Nomor 259/PK/BPR-KMK/XI/2017 tanggal 7 November 2017 sebagaimana Bukti Nomor 57 dari sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan; b. Bahwa adanya laporan keuangan menggunakan analisa PT. Adelindo Perkasa tidak menggunakan PT. AGDS sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan PT. AGDS baru berdiri tahun 2015 akan tetapi sampai tahun 2017 belum beroperasi dan belum menghasilkan keuntungan, selanjutnya atas kemauan Saksi S. Haris Marsanto sendiri sebagaimana dalam keterangannya di muka persidangan sangat jelas yang memberikan Laporan Keuangan PT. Adelindo Perkasa kepada pegawai/karyawan PT. Adelindo Perkasa untuk diserahkan kepada PT. BPR Palembang, atas perintah dari Saksi Sdr. S. Haris Marsanto sebagai kuasa Direktur PT. Adelindo Perkasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa Saksi Sdr. Fikter Viker selaku Direktur PT. Adelindo Perkasa sehubungan dengan pinjam 18 nama perusahaan untuk pekerjaan tangki minyak di PT. Pertamina (Persero) Plaju yang dikerjakan oleh Saksi S. Haris Marsanto bersama dengan Sdr. Jimy. c. Bahwa tidak dapat dihadirkannya Saksi Sdri. YUNIAR SISKA PRATAMA selaku Account Officer PT. BPR Palembang atas keterangannya dalam pelaksanaan pengajuan Nota Usulan Keredit (NUK) Bukti Nomor 51 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diduga adanya pencatatan palsu dokumen bank, menyebabkan adanya pengaburan dan menghilangkan fakta hukum yang sebenarnya dalam pembuktian perkara ini sehubungan dengan keterangan Saksi Sdri. YUNIAR SISKA PRATAMA dalam BAP adanya pembagian tugas dalam proses pembuatan NUK dengan Saksi Sdr. ARI WIDHI WIBOWO (Kepala Kredit) dimana Saksi Sdri. YUNIAR SISKA PRATAMA juga masuk dalam anggota Komite Kredit yang mengusulkan, menyetujui, dan menandatangani usulan kredit PT. AGDS sejalan dengan pengakuan Saksi Sdr. ARI WIDHI WIBOWO dalam keterangannya dipersidangan membenarkan “setelah debitur memberikan berkas persyaratan pengajuan kredit, Saksi meminta Saksi Sdri. YUNIAR SISKA PRATAMA (Account Officer) untuk melakukan pemeriksaan pada Sistem Informasi Debitur dan menyusun NUK bersama dengan Saksi berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diberikan debitur/Saksi Sdr. S. HARIS MARSANTO – Laporan Keuangan PT. Adelindo Perkasa” yang diketahui oleh kedua Saksi pencantuman analisis mutasi rekening PT. Adelindo Perkasa dalam NUK dikarenakan Saksi Sdr. S. HARIS MARSANTO merupakan kuasa Direktur dalam pengerjaan project dari PT. Pertamina (Persero); d. Bahwa adanya pembuatan NUK melalui pencatatan yang mencantumkan dan dibuatkan Laporan Keuangan Nasabah berdasarkan data hasil wawancara dan pengamatan langsung terhadap catatan pembukuan/keuangan yang dimiliki Debitur yang sudah diverifikasikan kebenarannya dan kewajarannya harus dianalisa untuk mengetahui keadaan, perkembangan dan potensi keuangan nasabah yang dinamakan “LAPORAN KEUANGAN PROFORMA” adalah dibenarkan dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedure 19 (SOP) Perkreditan PT. BPR. Palembang Tahun 2017, 5 ANALISA KEUANGAN SUB JUDUL BAGIAN 3. ANALISA LAPORAN KEUANGAN (Vide Bukti P-8); i. Bahwa dalam hal adanya proses pengajuan kredit, jelas masing- masing unit di bank mempunyai tugas, wewenang, dan peran masing- masing sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Job Description (Jobdes) Perbankan yang ada pada PT. BPR. Palembang Tahun 2017, dimana proses pengajuan kredit di PT. BPR Palembang dari permohonan kredit sampai dengan disetujuinya, dimulai dari bawah diterima karyawan bagian kredit terlebih dahulu baru-lah ketika dinyatakan permohonan lengkap dibahas dalam Komite Kredit, justru apabila hal tuduhan yang dikenakan tersebut memang benar adanya, harusnya ada Pelaku Utama dalam perkara ini/Terdakwa lain dikarenakan dilakukan secara bersama-sama vide Pasal 55 ayat (1) KUHP, bagaimana mana mungkin pemberkasan atau dokumen tersebut sampai kepada Terdakwa/Pemohon yang notabene sebagai Direktur Utama, kalau tidak dibuat dan diajukan oleh karyawan bawahannya dan dibahas dalam komite kredit yang terdiri dari beberapa orang; Perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Plg yang akan diputuskan pada tanggal 06 Desember 2021. j. Bahwa terhadap Pemohon dalam perkara ini atas adanya dugaan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yang dilakukan adalah TIDAK BENAR, senyata didalam Bukti Nomor 13 “Berita Acara Serah Terima Jaminan PT. BPR Palembang” yang diajukan JPU Berupa Berita Acara Serah Terima Jaminan/Agunan Kredit Jo. Keterangan Saksi dalam persidangan dari Saksi Ary Widhi Wibowo yang membuat berita acara a quo mewakili Penerima PT. BPR Palembang yang menandatangani, diberikan oleh dan ditandatangani juga Saksi Ilham Santoso Nasution dan Saksi Rukiyah (keduanya selaku nasabah) tertanggal 04 Januari 2021 jelas merupakan perbuatan hukum yang dilakukan diantara Saksi Ilham Santoso Nasution dan Saksi Rukiyah dengan Saksi Ary Widhi Wibowo, dimana Terdakwa/Pemohon hanya mengetahui adanya perihal 20 penyerahan tersebut, justru apabila hal tuduhan yang dikenakan tersebut memang benar adanya, harusnya ada Pelaku Utama dalam perkara ini/Terdakwa lain dikarenakan dilakukan secara bersama- sama vide Pasal 55 ayat (1) KUHP, bagaimana mana mungkin pemberkasan atau dokumen tersebut sampai kepada Terdakwa/Pemohon yang notabene sebagai Direktur Utama, kalau tidak dibuat dan diajukan oleh karyawan bawahannya; k. Bahwa adanya pembuatan Berita Acara Serah Terima Jaminan Bukti Nomor 13 yang dibuat oleh Saksi Ari Widhi Wibowo merupakan Proses Kredit Dalam Rangka Pengambilalihan sesuai dengan SOP BPR Palembang tahun 2017 BAB 13 halaman 96 sesuai dengan pelaksanaan Take Over Dibawah Tangan; l. Bahwa jelas dokumen jaminan asli atau bukti kepemilikan asli sebagai objek jaminan fasilitas Kredit Sdr. Ilham Santoso Nasution telah dilakukan roya terlebih dahulu dan telah dibebani Hak Tanggungan yang sudah berada dalam penguasaan di PT. Bank BPR Palembang, maka adanya pembuatan Berita Acara Serah Terima Jaminan PT. Bank BPR Palembang pada tanggal 04 Januari 2017 Bukti Nomor 13 dalam perkara pidana 379 oleh Saksi Ari Widhi Wibowo sebagai pihak yang menerima menandatangani bersama dengan Saksi Ilham Santoso Nasution dan Saksi Rukiyah sebagai yang menyerahkan juga menandatangani dan yang mengetahui adalah Terdakwa/Pemohon yang bertanda tangan di akhir, maka adanya pelunasan yang terjadi di Bank BRI Palembang pada esok harinya tanggal 05 Januari 2017 adalah merupakan bentuk Proses Kredit Dalam Rangka Pengambilalihan atau proses Take Over dibawah tangan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalil huruf k diatas; m. Bahwa fasilitas kredit PT. Laya’tiyanna Ichsan An. Sdr. Ilham Santoso Nasution selaku Direktur Utama telah dinyatakan “LUNAS” dengan aset agunan/jaminan kredit telah dijual oleh Pihak Bank dan Sdri. Rukiyah selaku Komisaris telah dinyatakan “LUNAS”, Maka jelas perkara ini seharusnya bukan perkara pidana tapi merupakan sengketa perdata dan harus diselesaikan melalui proses Peradilan Perdata. 21 38. Bahwa frasa “Anggota Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank” ini yang membuat Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Perbankan ini, menjadi tidak jelas maknanya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, yaitu persamaan dimata hukum tidak ada kecualinya, hak atas kepastian hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum yang adil, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 39. Bahwa akibat dari adanya sanksi pidana yang diberikan kepada Pemohon dengan tuduhan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Perbankan oleh OJK RI berikut kasus yang ditangani oleh Polda Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses persidangan dituduhkan terhadap Pasal yang sama, maka hal ini jelas telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon berikut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada pada diri Pemohon sehingga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 atau belum mencerminkan prinsip due process of law; F. PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP FRASA “ANGGOTA KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI BANK” 40. Bahwa agar memberikan makna yang jelas dan memberikan kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil, bagi Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, maka mohon supaya dihapus frasa “Anggota Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank” digantikan frasa “Setiap Orang” sehingga Pasal ini semestinya berbunyi, “(1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”; G. PASAL 49 AYAT (1) HURUF (A) TERHADAP FRASA “MENYEBABKAN” ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM, SEHINGGA HARUS DIHAPUS 41. Bahwa terhadap adanya pidana yang dikenakan kepada Pemohon Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Perbankan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM- 15/EP.2/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 (Vide Bukti P-9) dan Surat Tuntutan Saudara Jaksa 22 Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-/L.6.10/Epp.2/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021 (vide Bukti P-10), bertentangan dengan perintah SOP yang dimiliki PT. BPR Palembang (Perseroda) Tahun 2017, apabila Marketing tidak memperoleh Laporan Keuangan resmi debitur, maka harus diupayakan agar dibuat “Laporan Keuangan Proforma” yaitu dibuat berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi Sdr. ARI WIDHI WIBOWO dan Saksi Sdri. YUNIAR SISKA PRATAMA yang dituangkan dalam NUK dimaksud Jaksa Penuntut Umum yang tidak menunjukkan bukti tersebut dalam persidangan, maupun sebelumnya dalam hasil laporan audit Pengawas OJK berikut proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh OJK RI; 42. Bahwa tugas utama porsonel bank dalam melakukan pekerjaan tidak jauh dari kegiatan melakukan pencatatan, dokumentasi, maupun administrasi, hal ini bertentangan dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Perbankan yang tidak sejalan dengan adanya perintah SOP Perbankan PT. BPR. Palembang, bagaimana pun apabila diluar dari sepengetahuan Personel Bank bahwasan yang dicatat seperti halnya perkara NUK yang dialami oleh Pemohon yang dibuat oleh karyawan bawahannya sesuai tugas pokok dan fungsi unit masing-masing berdasarkan wawancara ataupun dokumen pengajuan kredit yang diberikan oleh Nasabah Saksi Sdr. S. Haris Marsanto sehingga terjadinya pencatatan palsu berdasarkan keterangan yang diberikan Nasabah dapat dikatakan sebagaimana frase “menyebabkan” adanya pencatatan palsu, justru sangat ironi bertentangan dengan rasa keadilan yang harusnya Pemohon tidak menjadi terdakwa tunggal dalam perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Plg, dimana terdakwa tidak mengetahui adanya hal tersebut Palsu/Asli kebenarannya kecuali Nasabahlah yang lebih tahu dan terhadap adanya dugaan pencatatan palsu harusnya adanya pelaku utama yang melakukan perbuatan pidana pencatatan palsu yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a a quo; 43. Bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Pemohon selaku direksi telah menjalankan prinsip perbankan yakni: prinsip kehati-hatian dikenal dengan know your customer, sejak adanya pengajuan kredit oleh calon 23 debitur hingga kepada tahapan penentuan pelaksanaan pemberian kredit tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan/jabatan. Lagi pula masalah pencatatan kredit merupakan ranah administrasi perbankan dan tidak dapat dipaksakan menjadi delik pidana sehingga memasung hak dan kewajiban Pemohon, bagaimana bila kredit tersebut fiktif tanpa hak tanggung yang melakat padanya, faktanya dan kredit tidaklah fiktif (tidak ada rekayasa); 44. Bahwa frasa “menyebabkan” ini yang membuat Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan ini, menjadi tidak jelas maknanya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yaitu: persamaan dimata hukum tidak ada kecualinya, hak atas kepastian hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum yang adil, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 45. Bahwa akibat dari adanya sanksi pidana yang diberikan kepada Pemohon dengan tuduhan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Perbankan oleh OJK RI berikut kasus yang ditangani oleh Polda Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses persidangan dituduhkan kepada Pemohon terhadap penerapan Pasal yang sama sehingga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; H. PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP FRASA “MENYEBABKAN” 46. Bahwa agar memberikan makna yang jelas, memberikan kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil, bagi Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga frasa “menyebabkan” harus di hapus, sepanjang tidak dimaknai: “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja: a. membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”; I. PASAL 49 AYAT (2) HURUF (b) TERHADAP FRASA “TIDAK MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMASTIKAN KETAATAN BANK TERHADAP KETENTUAN DALAM 24 UNDANG-UNDANG INI DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA” ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 DAN TIDAK MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM. 47. Bahwa terhadap Permohonan Pasal ini sudah pernah diajukan oleh Pemohon H. Suhaemi Zakir yang merupakan seorang pedagang/pihak diluar bank berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU- XII/2014 tanggal 18 Juni 2015 yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya: 1.1 Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2 Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 48. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU Perbankan, dimana Pemohon merupakan Direksi (Pejabat/Karyawan Bank) dan materi muatan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 49. Bahwa pada prinsipnya pasal dan ayat suatu undang-undang yang telah diuji ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimohonkan kembali. Akan 25 tetapi terdapat pengecualian sebagaimana ketentuan dalam dalil angka 49 di atas yaitu: dapat diajukan pengujian kembali jika pasal dan ayat undang-undang tersebut kemudian di ujikan terhadap ketentuan yang berbeda dalam UUD 1945; 50. Bahwa selanjutnya Pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU Perbankan ini merupakan pelaksanaan penerapan pidana yang sifatnya administratif yang tidak berdiri sendiri seperti halnya penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) jelas merupakan tindak pidana pencatatan palsu, sedangkan melanggar prinsip kehati-hatian dalam Pasal 49 ayat (2) huruf (b) tidak mempunyai batasan khusus hanya sebagai pasal pelengkap dikarenakan seperti yang dialami pemohon dalam tuntutannya Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) huruf (b), dimana JPU hanya melakukan pembuktian pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) yang apabila terbukti ayat (1) huruf (a) tersebut sudah barang tentu melanggar prinsip kehati-hatian Pasal 49 ayat (2) huruf (b); 51. Bahwa penerapan ketentuan perbankan harusnya bersifat ultimum remedium dengan penerapannya tidak serta merta. Sebelum penerapan ketentuan pidana perbankan, seharusnya dilakukan tindakan administratif oleh OJK untuk meminta komitmen bank untuk melakukan perbaikan dalam rangka mentaati ketentuan yang berlaku. Kalau bank tidak mentaati komitmennya, barulah ketentuan pidana itu dapat diterapkan, dalam artian pidana merupakan upaya hukum terakhir dalam proses penegakan hukum dikarenakan ada penegakan hukum administrasi maupun perdata terlebih dahulu apalagi fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank memiliki agunan/jaminan kredit yang nilainya melebihi dari pinjaman berikut bank juga tidak mengalami kerugian; 52. Bahwa frasa “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” ini yang membuat Pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU Perbankan ini, menjadi tidak jelas maknanya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, yaitu: persamaan dimata hukum tidak ada kecualinya, hak atas kepastian hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum yang adil, kesempatan dan 26 manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan terhadap Pengurus Bank terkhusus Pemohon; 53. Bahwa akibat dari adanya sanksi pidana yang diberikan kepada Pemohon dengan tuduhan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU Perbankan oleh OJK RI berikut kasus yang ditangani oleh Polda Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses persidangan dituduhkan terhadap Pasal yang sama, maka hal ini jelas telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon sehingga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; 54. Bahwa agar memberikan makna yang jelas dan memberikan yang adil bagi Pasal 49 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka mohon supaya dihapus frasa “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” sehingga Pasal ini seharusnya dilakukan revisi undang-undang dan dikaji secara mendalam guna diletak dalam satu Pasal yang berdiri sendiri dan dinyatakan tidak dapat berlaku sejak dikeluarkannya putusan permohonan ini oleh Majelis Hakim Konstitusi; IV. KESIMPULAN Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, berikut Pemohon menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini guna menjadi dasar Majelis Hakim Konstitusi dalam mempertimbangkan, sebagai berikut: 55. Bahwa Pemohon sampai kapan pun tetap akan berupaya mencari keadilan subtantif yang tentunya ini adalah bagian perjuangannya terhadap proses penegakan hukum kian hari kian tidak menentu, keadilan yang segala-galanya menjadi segalau-galaunya merupakan bukti dari kesekian banyak dan menambah daftar sengkarut keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini yang tidak sesuai dengan hak konstitusi yang ada pada diri Pemohon. Tindakan arogansi dan ketidakpastian hukum atas tafsir aturan tersebut tidak hanya terjadi 27 pada diri Pemohon dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lebih banyak lagi pada para pengurus perbankan lainnya; 56. Bahwa UU Perbankan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perkembangan dan sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan ekonomi khususnya sektor jasa keuangan saat ini. Disamping itu OJK selaku lembaga pengawasan juga hanya menempelkan diri pada aturan-aturan yang ada pada UU Perbankan tersebut mengakibatkan telah terjadinya centralisasi dan generalisasi kewenangan dalam proses kekuasaan yang power full (berlebihan) terhadap pengurus bank kecil yang ada di daerah guna bersaing secara nasional menjadi terhambat; 57. Bahwa kalaupun OJK tetap dipertahankan sebaiknya hanya dalam bentuk komite saja yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan micro prudential bank saja dikarenakan legalitas kewenangan yang melebihi dalam sistem pengawasan yang dilakukan menyeret banyak bank-bank mikro didaerah dalam jurang resesi dan membangkrutkan banyak bank dan lembaga keuangan, dikhawatirkan terjadinya beberapa kasus fraud dan mismanajemen di sektor perbankan yang terjadi di Indonesia akan mengakibatkan dampak sistemik bagi sistem keuangan nasional pada saat ini apalagi dalam masa pandemi covid-19 ini, maka sudah sesegera mungkin fungsi pengawasan ini berada kembali dalam kewenangan Bank Indonesia sehingga OJK yang hanya mengaitkan kewenangannya pada UU Perbankan tidak lagi melakukan tindakan pencegahan/represif selaku pengawasan; 58. Bahwa sepintas aturan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU Perbankan ini jelas-jelas bertentangan dengan norma dan asas keberlakuan hukum sebagaimana ketentuan UUD 1945 yang telah Pemohon uraikan diatas sangatlah tidak adil dan menjadi sarana kriminalisasi terhadap Pengurus Perbankan di daerah; 59. Bahwa sejalan dengan fungsi Mahkamah Konsttiusi RI sebagai the guardian and final interpreter of the Constitution dan Human rights court berdasarkan UUD 1945 menjadi benteng terakhir melakukan pembahasan tafsir aturan UU yang bertentangan sebagai dasar bagi Hak 28 Pemohon yang telah dilanggar yaitu Hak Konstitusi dan Hak asasi manusia merupakan upaya hukum yang dijamin oleh konstitusi berdasarkan atas keadilan yang bermoral; 60. Bahwa dengan berbagai upaya hukum yang telah dilakukan Pemohon, entah dimana lagi upaya untuk mencari dan menemukan keadilan secara utuh di negeri ini. Oleh karena itu, Pemohon mengetuk hati nurani para wakil Tuhan yang ada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta Majelis Hakim Konstitusi yang lainnya, agar kiranya berkenan menerima dan menindaklanjuti Permohonan Pemohon ini dengan melakukan tindakan terhadap penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman; 61. Penyampaian terakhir guna penutup dalam Kesimpulan Permohonan ini, dimana saat ini upaya penanganan terhadap Pemohon, sepertinya aparat penegak hukum masih belum memvisualisasi secara konkret terhadap salah satu misi kepemimpinan Bapak. Ir. H. Joko Widodo., Presiden Republik Indonesia yakni “PENEGAKAN SISTEM HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA” dan “PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN BAGI SELURUH WARGA” dalam memujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong- royong, hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Sanitiar Burhanuddin yang menyampaikan amanatnya “SAYA TIDAK MENGHARAPKAN DISITUASI SULIT INI, HUKUM MENJADI ALAT “PEMISKINAN” BAGI RAKYAT KECIL” di Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Ke – 61 secara virtual dari Gedung Kartika Adhyaksa, Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. V. PETITUM Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil ini dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA PRIMER 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 29 2. Menyatakan frasa “Anggota Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahunn 1998 tentang Perbankan BAB VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”; 3. Menyatakan frasa “menyebabkan”dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahunn 1998 tentang Perbankan BAB VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja: a. membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”; 4. Menyatakan frasa “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang- undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” Pasal 49 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan BAB VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang belum dilakukan revisi undang-undang dan dikaji secara mendalam guna diletak dalam satu pasal yang berdiri sendiri dan dinyatakan tidak dapat berlaku sejak dikeluarkannya putusan permohonan ini oleh Majelis Hakim Konstisusi; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; SUBSIDER Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 30 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi gugatan perbuatan melawan hukum perkara Nomor 163/Pdt.G/2020/PN.Plg tanggal 18 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pra Peradilan Perkara Nomor 15/Pid.Pra/2020/PN.Plg tanggal 4 November 2020; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pra Peradilan Perkara Nomor 16/Pid.Pra/2020/PN. Plg tanggal 2 Desember 2020; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Plg yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2021; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. BPR Palembang tanggal 01 November 2018 Akta Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Standar Operasional Prosedure (SOP) Perkreditan PT. BPR. Palembang Tahun 2017, 5 Analisa Keuangan Sub Judul Bagian 3. Analisa Laporan Keuangan; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM- 15/EP.2/01/2020 tertanggal 19 Januari 2021; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-/L.6.10/Epp.2/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat PT. BPR. Palembang (Perseroda) Nomor 326/BPR-PALEMBANG/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal: Keterangan Lunas Pinjaman Kredit Modal Kerja An. Ilham Santoso Nasution. 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat PT. BPR. Palembang (Perseroda) Nomor 327/BPR-PALEMBANG/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal: Keterangan Lunas Pinjaman Kredit Modal Kerja An. Rukiyah 31 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Direktur Pengawasan LJK Kantor Regional 7 Sumbagsel Nomor SR-96/KR.071/2018 tanggal 19 September 2018 Hal: Laporan Hasil Pemeriksaan kepada PT. BPR. Palembang [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut UU 10/1998) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 32 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 33 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998 yang menyatakan: Pasal 49 ayat (1) huruf a Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; Pasal 49 ayat (2) huruf b Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan beranggapan hak-hak tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa Pemohon merupakan mantan Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang berbentuk Perseroan Daerah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang kemudian diberhentikan dengan tidak hormat 34 pada 1 November 2018 dikarenakan Pemohon ditetapkan sebagai terdakwa atas dakwaan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998 dalam pemberian kredit kepada Ilham Santoso Nasution, Rukiyah dan kepada PT. Adhikarya Gemilang Dinasti Shaelendra (AGDS); 4. Bahwa Pemohon dituntut dua kali dengan perkara yang sama yaitu Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Plg oleh Penyidik Kepolisian dan Perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN.Plg oleh Pengawas Otoritas Jasa Keuangan, sehingga saat ini Pemohon sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Plg yang telah diputus pada 14 Juni 2021, sedangkan untuk Perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN.Plg masih dalam tahap persidangan; 5. Bahwa sebagai Terpidana, Pemohon dibebankan pertanggungjawaban sendiri sebagai mantan Direktur Utama tanpa melibatkan pihak lain dengan alasan hanya melihat sisi perbuatan aktif yang dilakukan oleh Pemohon, di mana aparat penegak hukum dalam hal ini tidak memaknai uraian Pasal 49 ayat (1) huruf a mengenai “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” termasuk juga yang ikut menyetujui kredit tersebut yaitu sebagai anggota komite kredit; 6. Bahwa menurut Pemohon, penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 sepanjang frasa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” dan frasa [sic!] “menyebabkan” serta penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998 sepanjang frasa “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” bersifat multitafsir, terlalu kaku dan terlalu luas tanpa batasan di mana semua pelaku perbankan bisa dikenakan penerapan pasal tersebut yang mengandung unsur formil tanpa didasari adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan namun hanya melihat unsur perbuatan saja; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terlebih lagi, Pemohon sedang menjalani pidana akibat dituntut berdasarkan Pasal 49 ayat (1) 35 huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998. Di samping Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara keduanya, juga adanya anggapan kerugian yang dijelaskan tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon disebabkan karena multitafsir dan tidak jelasnya makna dari frasa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” dan kata “menyebabkan” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 serta frasa “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998; Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma dari undang- undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal- hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada 16 November 2021, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021); 2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 29 November 2021 yang kemudian pada 36 tanggal tersebut juga diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan; 3. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat pertentangan pada bagian petitum Pemohon yaitu petitum angka 2 dan angka 3. Dalam petitum angka 2, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memaknai frasa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” menjadi “setiap orang” sehingga Pemohon meminta Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 dimaknai sebagai “(1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank"; 4. Bahwa selanjutnya pada petitum angka 3, Pemohon meminta pemaknaan kembali Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 sepanjang kata “menyebabkan”, sehingga Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 berbunyi, “(1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank"; 5. Bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, petitum demikian bersifat kumulatif karena Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memaknai dua kali Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998, sehingga permintaan demikian menyebabkan kerancuan dan ketidakjelasan terkait apa sesungguhnya yang diminta oleh Pemohon. Jika petitum sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dikabulkan, dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan kerancuan norma sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah menimbulkan ketidakjelasan atau kabur, sehingga Mahkamah sulit untuk memahami maksud permohonan Pemohon tersebut. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah kabur, 37 maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon kabur; [4.4] Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.58 WIB, oleh sembilan Hakim 38 Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca