58/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 58/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Mohammad Ibnu Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Santunan Jaya, RT/RW 001/003 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten Sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Fahatul Azmi Bahlawi Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Cilenggang, RT/RW 009/003 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten Sebagai---------------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Octianus Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Raya Cabe Ilir Nomor 39, Pondok Cabe Ilir, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sebagai--------------------------------------------------------------Pemohon III; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 4. Nama : Iwan Firdaus Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Swadaya RT/RW 004/08 Pondok Benda Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten Sebagai------------------------------------------------------------Pemohon IV; 5. Nama : Muhammad Rizki Firdaus Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Kampung Rawa Buntu, RT/RW 001/003 Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sebagai--------------------------------------------------------------Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 April 2015 memberi kuasa kepada Badrul Munir, SAg., SH., CLA., Suhendar, SH., MH. Ridwan Darmawan, SH., Azis Fahry Pasaribu, SH., M. Nuzul Wibawa, SAg., MH., Abdul Azis, SH., Rizka, SH., Dini Fitriyani, S.H., CLA., Ramzy, SH., MH., Mustholih, SH., MH., CLA., Jesi Aryanto, SH., MH., Meizayu Nuriasary, SH., MH., CLA., Denni Mahesa, SH., Furgon Maulana Yusuf, SH., Drs. Ali Makfud, MA., Bambang Surjono, SE., SH., Dhoni Martien, SH., M. Zainuddin, SH.,MH., Nurul Hidayah, Mohammad Syafii, Afifatu Qurrata A’yunin, Aji Fahrurozi, Ratna Sari Dewi, Suci Kusumawardani, Awan Hutapea, Jamaluddin, para Advokat atau Asisten/Pengacara/Konsultan Hukum/Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mata Hati, yang beralamat di Perumahan Griya Jakarta Blok B1/30 RT/RW 05/08 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bertindak secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 April 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 119/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Mei 2015 dengan Nomor 58/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. PENDAHULUAN Dalam perkembangan negara, Mahkamah Konstitusi merupakan representasi sebuah negara demokrasi yang tidak hanya ada di Indonesia, namun juga di negara-negara demokrasi lainnya. Menurut Violaine Autheman dan Keith Henderson, negara-negara demokrasi telah menjamin hak dasar dan hak konstitusional serta membatasi kekuasaaan organ-organ negara. Jaminan itu dapat di implementasikan dalam bentuk tuntutan terhadap negara sehingga apa yang telah dirumuskan dalam konstitusi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara. Berbagai literatur menyebutkan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh pemikiran Hans Kelsen, ia menyatakan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu sistem hukum nasional, sekaligus sebagai sumber validitas dari norma hukum yang berada di bawahnya. Untuk menegakkan aturan konstitusi diperlukan adanya jaminan bahwa peraturan yang berada di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Untuk menjamin hal tersebut diperlukan adanya lembaga peradilan yang diberi tugas menguji konstitusionalitas produk hukum serta memiliki kewenangan untuk membatalkan jika produk hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Janedjri M. Gaffar dalam bukunya “Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi” menyatakan bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan oleh UUD 1945 secara keseluruhan, dapat dilihat sebagai upaya penataan hubungan kelembagaan dan institusi-institusi demokrasi berdasarkan prinsip supremasi hukum bukan atas dasar kepentingan dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 kekuatan politik yang akan melahirkan ketidakpastian dan instabilitas. Inilah salah satu wujud nyata penerapan negara demokrasi berdasarkan hukum yang membawa konsekuensi adanya the constitutionalization of democratic politics. Mahkamah Konstitusi di Indonesia dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar, atau biasa juga disebut dengan istilah menguji konstitusionalitas Undang-Undang (judicial review). Adapun kewenangan yang sering dilakukan adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang- Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (2), menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang- Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan sengketa Pilkada merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, karena penanganan sengketa Pilkada masuk rezim pemerintah daerah. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sengketa Pilkada masuk rezim Pemilu atau disebut Pemilukada, sehingga penanganan sengketa dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU- XI/2013 telah menganulir sendiri kewenangannya dalam memutus sengketa hasil Pemilukada, yang kemudian kewenangannya dikembalikan lagi ke Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sepanjang lembaga peradilan khusus menangani sengketa Pemilukada belum terbentuk. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, baik secara formil maupun materil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ditemukan kelemahan dari pasal ini yang berpotensi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 melanggar konstitusi dan hak asasi warga negara dan tidak memenuhi asas Pemilu “Luber dan Jurdil”, adapun temuan-temuan tersebut di antaranya: 1. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) tersebut melanggar hak dasar dan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kesempatan yang sama di pemerintahan serta perlindungan dalam memperjuangkan keadilan. 2. Syarat pengajuan permohonan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yang dibatasi oleh persentase selisih hasil suara, menyebabkan lemahnya salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil Pemilukada. B. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat, atau; d. lembaga negara; Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, kepastian hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta perlindungan dari sifat diskriminatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah waga negara Indonesia, yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan dan secara yuridis adalah pemilih yang sah menurut hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan peduli terhadap isu penegakan hukum dan keadilan. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin hak-hak tiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pada Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 telah memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh Kota Tangerang Selatan karena terbukti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, sehingga oleh karenanya berdasarkan pengalaman tersebut, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 masyarakat Kota Tangerang Selatan berpotensi mengalami kembali sengketa PHPU sebagaimana yang pernah terjadi dalam perkara Nomor 209-210/ PHPU.D-VIII/2010. Bahwa apabila Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang diberlakukan, maka upaya untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang pernah terjadi pada Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010, tidak akan dapat dilakukan. Bahwa dalam konteks hubungan kausalitas, para Pemohon sebagai pemilik suara sah yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon kepala daerah juga ikut mengalami kerugian, jika pasangan calon yang dipilih mengalami kekalahan dengan selisih angka melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang, sedangkan kekalahan tersebut diduga terjadi karena kecurangan atau hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa potensi-potensi kerugian konstitusional para Pemohon adalah sebagai berikut: 1. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 maka hak konstitusional para Pemohon selaku pemilih, yang semestinya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi terlanggar karena sarana pengujian kesalahan penghitungan suara dan/atau pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif telah dibatasi sesuai dengan batasan pasal a quo; 2. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 maka para Pemohon (pemberi mandat/suara) melalui pasangan calon (penerima mandat/suara) yang kalah tidak dapat menguji kesalahan penghitungan suara dan/atau pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh pasangan calon yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 memenangkan Pemilukada dengan kemenangan selisih suara lebih dari 0,5%, 1%, 1,5%,2 % sesuai dengan batasan pasal a quo; 3. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 maka para Pemohon (pemberi mandat/ suara) tidak dapat melakukan upaya hukum (Permohonan PHPU) melalui pasangan calon (penerima mandat/suara) yang kalah, untuk membatalkan kemenangan pasangan calon peserta Pemilukada yang menggunakan cara-cara melawan hukum dalam upaya untuk kemenangannya dalam Pemilukada; 4. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 maka para Pemohon secara nyata terlibat upaya pembiaran perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pemilukada yang dimenangkan oleh pasangan yang melakukan upaya- upaya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya mencapai tujuannya; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Uji Formil dan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; C. FAKTA HUKUM 1. Bahwa pada tanggal 26 September Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. 3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terkait mekanisme Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. 4. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2015 Dewan Perwakilan Rakyat dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melaui sidang paripurna DPR RI mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 6. Bahwa Presiden pada tanggal 18 Maret 2015 menandatangani dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. D. ALASAN UJI MATERIL 1. PASAL 158 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG ADALAH INKONSTITUSIONAL DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Bahwa Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: 1. Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan dari hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi; dan d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi. 2. Peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta Walikota dan wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebanyak 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetepan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten/Kota; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut : “Negara Indonesia adalah negara hukum” Bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan semata, dalam negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, sehingga konsekuensinya kekuasaan apapun jenisnya harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Bahwa secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum, ada tiga prinsip dasar yang telah diakui, pertama adalah supremacy of law atau supremasi hukum, kedua, equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum, dan ketiga, adalah due process of law atau penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Bahwa negara hukum digunakan untuk menerjemahkan, baik rechtsstaat maupun the rule of law, walaupun keduanya berasal dari dua tradisi hukum yang berbeda. Alec Stone Sweet memahami istilah the rule of law (Inggris), rechtsstaat (Jerman), dan etat de droit (Perancis) dalam pengertian yang sama, yaitu bahwa: 1. Otoritas publik hanya dapat menjalankan kewenangan berdasarkan perintah yang lebih tinggi yang dimungkinkan oleh hukum, dan; 2. Hukum tersebut mengikat semua anggota masyarakat. Bahwa di sisi lain, suatu negara hukum yang mencita-citakan keadilan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum tidak dapat terwujud tanpa adanya demokrasi, keadilan di sini maksudnya adalah negara harus memberikan peluang secara proporsional bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Negara hukum tanpa demokrasi akan menjadi negara otoritarian yang menindas hak asasi manusia dan tidak memiliki pembatasan kekuasaan sehingga mengingkari makna sesungguhnya dari negara hukum itu sendiri. Oleh karena itu, negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 hukum yang ideal adalah negara hukum yang demokratis atau democratic rule of law atau democratic rechtsstaat, hukum harus dibuat secara demokrastis dan merefleksikan nilai-nilai demokratis. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, konsep negara hukum dipengaruhi oleh paham dan suasana liberalisme yang diperjuangkan dalam revolusi Perancis, pada dasarnya konsepsi negara hukum memiliki dua akar yang berbeda, walaupun dalam perkembangannya mengalami persinggungan antara satu dengan lainnya. Mahfud MD menyatakan bahwa negara hukum dalam konsep rechtsstaat berakar pada sistem hukum civil law yang menitikberatkan pada administrasi dan mengutamakan wetmatigheid dan rechmatigheid. Di sisi lain, the rule of law berakar pada sistem hukum common law yang menitikbertakan pada aspek yudisial dan mengutamakan prinsip equality before the law. Bahwa seperti dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, demokrasi adalah kedaulatan, atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dalam konteks demikian demokrasi dikonstruksikan sebagai kekuasaan: 1. Berasal dari rakyat; 2. Dilakukan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya; 3. Kegiatan-kegiatan kekuasaan itu diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat, serta 4. Semua fungsi penyelenggaraan kekuasaan negara ditujukan unmtuk kepentingan rakyat. Demokrasi yang demikian adalah demokrasi berdasar atas hukum, demokrasi memberikan kebebasan yang memerlukan kerangka aturan sehingga dapat diselenggarakan dengan tertib dan beraturan, demokrasi dilaksanakan dalam koridor tertib hukum sehingga esensi demokrasi tetap terjaga dan dapat mencapai tujuan dari demokrasi itu sendiri. Bahwa suatu negara hukum, seperti diungkapkan oleh Frans Magnis Suseno, adalah “…didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum; (2) tuntutan perlakuan yang sama; (3) legitimasi demokratis; dan (4) tuntutan akal budi” (Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, hal 295); Bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, pertama adalah kepastian hukum, kedua kemanfaatan dan ketiga adalah keadilan. Kepastian hukum merupakan harapan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang cenderung arogan dalam menjalankan tugasnya. Bahwa kepastian hukum itu dapat diwujudkan melalui penerapan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta yang terpenting adalah ancaman hukumannya. Bahwa mengacu pada beberapa uraian di atas tentang makna dari negara hukum, mengerucut pada beberapa ciri dari negara hukum tersebut adalah sebagai berikut: 1). Adanya kepastian hukum, 2). Perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, dan 3). Legitimasi demokrasi. Untuk melihat apakah pemberlakuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum tersebut, perlu dihadapkan pada ketiga ciri negara hukum tersebut. Pertama, Adanya Kepastian Hukum. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai perkara Perselisihan Hasil Pemilukada atau PHPU yang telah menjadi Yurisprudensi dalam hukum kita, mahkamah telah memperluas atau dalam istilah Mahkamah ekstensifikasi kewenangan Mahkamah dalam mengadili dan memutus perkara PHPU tidak semata hanya mengurusi selisih angka-angka perolehan suara dalam suatu pemilihan kepala daerah, tetapi juga mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada. Pendapat ini merupakan bagian dari yurisprudensi dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, di mana majelis hakim bersepakat bahwa pengalihan kewenangan mengadili perkara Pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bukan hanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 merupakan peralihan kewenangan secara institusional tetapi juga memberi implikasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan Konstitusi. Bagi Mahkamah Konstitusi, dampak peralihan kewenangan tersebut “... memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon”. Terhadap pendirian MK tersebut, dapat kita lihat dan pelajari beberapa Putusan Mahkamah mengenai hal tersebut. Sementara jika dihubungkan dengan muatan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berisi batasan bagi pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilukada, sepintas memang akan terlihat netral, akan tetapi jika kita pelajari lebih dalam, maka ketentuan tersebut akan membatasi kewenangan Mahkamah dalam menjalankan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan Konstitusi, yakni “untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon” jika terdapat selisih perolehan suara dari para calon kepala daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota yang melebihi dari 2%; 1,5%, 1% dan 0,5% baik untuk pemilihan gubernur maupun untuk pemilihan bupati/walikota seturut dengan aturan jumlah penduduk diwilayah pemilihan tersebut dapat dipastikan tidak dapat mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan wujud degradasi pemenuhan hak hukum dan pencabutan hak-hak konstitusional warga negara oleh institusi negara atau para pembuat Undang-Undang, menurut para Pemohon, hal ini jelas mengandung ketiadaan kepastian hukum yang secara otomatis kemudian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa salah satu contoh sengketa Pemilukada yang pernah terjadi dalam Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terjadi selisih persentase suara pemilih antar calon sebesar 3,91%. Dimana kemudian pasangan calon yang sebelumnya kalah, karena kemudian terbukti terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu oleh pasangan calon lain yang mempengaruhi hasil Pemilu, kemudian menjadi pasangan calon yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 dimenangkan melalui putusan tersebut, sehingga dapat dipastikan, bila Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang diberlakukan, maka upaya untuk memperjuangkan keadilan dengan mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi menjadi terhambat, atau bahkan tidak dapat diupayakan sama sekali. Kedua, Perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Negara hukum menganut prinsip equality befor the law, serta juga perlakuan yang sama di dalam pemerintahan, sebagaimana juga diakui dalam konstitusi kita yang berarti bahwa seluruh perangkat peraturan perundang-undangan haruslah bersandarkan pada ketentuan prinsip tersebut, apakah Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut telah bersandar pada prinsip perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan? Menurut para Pemohon, ketentuan pasal a quo jelas telah meminggirkan prinsip persamaan didalam hukum dan pemerintahan, karena ada perlakuan berbeda antara warga negara yang masuk kualifikasi persyaratan yang dikualifikasikan oleh Pasal 158 dan warga negara yang tidak termasuk kualifikasi persayaratan Pasal dimaksud. Sehingga maksud dari pemberlakuan Pasal 158 tersebut jelas akan menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian warga negara sebagai pemilih, padahal sangat dimungkinkan bahwa selisih perolehan suara hasil Pemilukada di atas ketentuan sebagaimana batasan yang diatur dalam Pasal 158 diakibatkan oleh adanya praktik-praktik kecurangan, manipulasi dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip- prinsip demokrasi serta asas langsung, bebas, jujur dan adil serta dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Ketiga, legitimasi demokrasi, suatu negara hukum yang mencita-citakan keadilan berdasarkan prinsip persamaan dihadapan hukum tidak dapat terwujud tanpa adanya demokrasi. Negara hukum tanpa demokrasi akan menjadi negara otoritarian yang menindas hak asasi manusia dan tidak memiliki pembatasan kekuasaan sehingga mengingkari makna Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 sesungguhnya dari negara hukum itu sendiri. Oleh karena itu, negara hukum yang ideal adalah negara hukum yang demokratis atau democratic rule of law atau democratic rechtsstaat, hukum harus dibuat secara demokrastis dan merefleksikan nilai-nilai demokratis. Apakah Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) telah merefleksikan nilai-nilai negara demokrasi? Karena negara demokrasi adalah sekaligus juga negara hukum, maka ciri utama negara hukum yang demokratis adalah adanya pengakuan, penghormatan dan pemajuan hak-hak asasi manusia sebagaimana juga tercantum dalam konstitusi sebagaimana hak untuk berpatisipasi dalam pemerintahan, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, ketentuan Pasal 158 tidak mencerminkan hal tersebut. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas secara tegas ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang membatasi hak warga negara untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum bertentangan dengan prinsip dasar dalam negara hukum yang pada pokoknya negara hukum mengakui dan mendasarkan pada prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. 2. PASAL 158 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG ADALAH INKONSTITUSIONAL DENGAN PASAL 24 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Bahwa Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: 1. Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan dari hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi; dan d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi. 2. Peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta Walikota dan wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebanyak 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPUKabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 ribu) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetepan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPUKabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan“. Bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusionalitas. Artinya, tidak boleh ada Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian Undang- Undang atau peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik uji formil ataupun uji materil membutuhkan sebuah Mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. maka Mahkamah Konstitusi lah yang menjaga konstitusionalitas tersebut. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstistusi dalam memutus sengketa hasil Pemilukada tersebut pada dasar pertimbangan hukumnya selama ini menafsirkan bahwa Mahkamah dalam mengadili dan memutus perkara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 perselisihan hasil Pemilukada bukan hanya sebagai peradilan yang memutus perselisihan hasil penghitungan suara tetapi juga sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses- proses pelaksaannya, sebagaimana dalam putusan sebagai berikut: - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 menyatakan ”Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili danmemutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu. - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41-PHPU-D-VIII-2010 menyatakan “[3.25] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.22] di atas, berupa pelanggaran praktik politik uang (money politic) yang dilakukan secara massive yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, yang kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”, harus menggali keadilan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilukada di Kabupaten Mandailing Natal; [3.26] Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan- kekuatan politik belaka, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata- mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah memandang tidak tepat jika hanya menghitung ulang hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal), karena proses Pemilukada di Kabupaten Mandailing Natal tersebut telah terbukti secara hukum penuh dengan pelanggaran-pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan massive, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang”; Bahwa dengan demikian maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar, selain itu dalam putusan yang sama, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Atas dasar uraian tersebut di atas, bahwa pemberlakuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, karena pembatasan Permohon perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi telah membatasi Mahkamah Konstitusi untuk tidak berlaku merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan berpotensi mereduksi peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal dan Penafsir UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 3. PASAL 158 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG ADALAH INKONSTITUSIONAL DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Bahwa Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan: 1. Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan dari hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi; dan d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 2. Peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebanyak 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetepan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan dimuka hukum, dimana pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota disyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka terntentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) dinilai bersifat diskriminatif. Bahwa persamaan kedudukan di hadapan hukum adalah teori yang dapat ditemukan di hampir semua konstitusi negara yang merdeka dan berdaulat. Ini merupakan suatu bentuk norma yang paling mendasar untuk melindungi hak asasi warga negara, dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Semenjak Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh, Indonesia telah memilih suatu ideologi kebangsaan yang berpangku pada falsafah bangsa dan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, yaitu Pancasila. Dalam salah satu sila-nya, disebutkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia”. Sila ini kemudian, dituangkan dalam konstitusi tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , salah satunya adalah prinsip Persamaan kedudukan di hadapan hukum. Bahwa Janedjri M. Gaffar menyatakan persamaan di hadapan hukum sudah diterima secara universal sebagai salah satu prinsip utama negara hukum, pernyataan persamaan di hadapan hukum tidak hanya mengandung konsekuensi setiap orang dalam kondisi yang sama berhak atas perlindungan hukum yang sama, atau orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum yang sama dikenakan ancaman hukuman yang sama. Pernyataan itu juga mengandung konsekuensi dalam proses penegakan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Bahwa hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum berfungsi untuk mengatur. Hal tersebut bukanlah hal yang tabu bahwa disetiap negara yang berlandaskan hukum termasuk Indonesia mempunyai ciri-ciri, salah satunya cirinya adalah penegakan hak asasi manusia dan equality before the law atau perlakuan yang sama dimuka hukum, dengan demikian maka setiap orang berhak untuk diperlakukan sama dan adil. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 hal. 128 paragraf ketiga menyatakan, “Bahwa hak atas pengakuan, jaminan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip due process of law dalam negara hukum yang demokratis. Sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu supremacy of law, equality before the law, dan due process of law, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara dengan negara dan sesama warga negara. Artinya, dalil Pemohon II tersebut baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka due process of law terdapat norma undang- undang yang menyebabkan Pemohon II tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang bersatus sama dengan Pemohon II”. Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, bahwa dalam rangka due process of law, sebagai ciri negara hukum yang demokratis, asas legalitas menjadi penting dan tak terhindarkan, namun seturut dengan prinsip due process of law tersebut, juga terkandung unsur penting dari suatu aturan hukum di negara hukum yang demokratis adalah adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana hak-hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut haruslah terpenuhi dalam rumusan ketentuan hukum yang diatur sebagai manifestasi dari prinsip due process of law. Bahwa Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 menurut para Pemohon jelas mengandung norma yang berpotensi menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang bersatus sama dengan para Pemohon. Argumentasinya adalah, bahwa akan ada pemberlakuan berbeda antara para Pemohon dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan para Pemohon yakni para pemilih dalam pelaksanaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 Pemilukada di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. Pemberlakuan berbeda tersebut terjadi, antara pemilih yang berada di provinsi, kabupaten, atau kota yang selisih perolehan suaranya antar calon peserta Pemilukada sesuai dengan kategori kalkulasi selisih angka perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan para pemilih yang tidak masuk kualifikasi Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, yang dalam hal ini sangat berpotensi terjadi pemberlakuan ketentuan pasal tersebut terhadap para Pemohon. Bahwa selanjutnya, para Pemohon juga mencermati lebih seksama dan teliti atas pemberlakuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut sangat berpotensi untuk dijadikan dorongan dan motivasi para Calon untuk menjalankan kontestasi Pemilukada tersebut dengan berloma-lomba menghalalkan segala cara, termasuk di dalamnya Politik uang, pelanggaran-pelanggaran dari yang ringan sampai yang berat termasuk yang dikualifikasikan oleh Mahkamah sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya akan terjadi penggelembungan suara dan mempengaruhi perolehan suara si calon, agar tercipta dan terkondisikan hasil perolehan suaranya melebihi batas pengajuan sengketa perolehan hasil suara Pemilukada sebagaimana Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015. Karena jika demikian yang terjadi, tidak ada lagi mekanisme untuk mempersoalkan hasil perolehan suara tersebut sebagaimana yang berlaku selama ini. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, apakah dapat memberikan keadilan yang proporsional kepada warga nergara tanpa terkecuali dapat diuraikan sebagai berikut: - Bahwa jika Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Walikota Menjadi Undang-Undang berlaku, maka bila terjadi sengketa dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang persentase selisih suaranya melebihi 2 %, 1,5%, 1% dan 0,5% dapat dipastikan tidak dapat mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan wujud degradasi pemenuhan hak hukum dan pencabutan hak-hak konstitusional warga negara oleh institusi negara atau para pembuat Undang-Undang. - Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi telah memberi contoh selalu mengawal pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam pemeriksaan perkaranya sebagaimana dapat dijumpai pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengabulkan permohonan Pemohon, yang ternyata sebelumnya antara Pemohon dan Pihak Terkait terdapat selisih suara yang sangat tinggi lebih dari 3% bahkan mencapai lebih dari 8%, beberapa diantara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah: 1. Putusan MK Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, dalam Pemilukada KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun 2010: Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait: 8,29% (delapan koma dua puluh sembilan persen). AMAR PUTUSAN: Dalam Pokok Perkara, MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON. 2. Putusan MK Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, dalam Pemilukada PROVINSI SUMATERA SELATAN Tahun 2013: Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait: 3,91% (tiga koma sembilan puluh satu persen). AMAR PUTUSAN: Dalam Pokok Perkara, MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON. 3. Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dalam Pemilukada KABUPATEN BENGKULU SELATAN Tahun 2008 Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait: 3,30% (tiga koma tiga puluh persen). AMAR PUTUSAN: Dalam Pokok Perkara, MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Di mana kemudian pasangan calon yang sebelumnya kalah, karena kemudian terbukti terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu oleh pasangan calon lain yang mempengaruhi hasil Pemilu, kemudian menjadi pasangan calon yang dimenangkan melalui putusan tersebut, walaupun sebelumnya selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sangat jauh persentasenya, sehingga bisa dipastikan, bila Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang diberlakukan, maka upaya untuk memperjuangkan keadilan dengan mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi menjadi terhambat, atau bahkan tidak dapat diupayakan sama sekali. Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresifnya, bahwa walaupun hukum tertulis tetap dibutuhkan dalam rangka mengatur ketertiban kehidupan bermasyarakat, namun hukum tersebut tidak lantas kaku dan mengesampingkan apa yang disebut “olah hati nurani” untuk pemenuhan rasa keadilan untuk masyarakat, terlebih, ini menyangkut hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mampu merepresentasikan suatu produk hukum yang dapat memberikan ruang bagi rakyat untuk memperjuangkan dan mendapatkan keadilan yang proporsional tanpa kecuali. Dengan demikian, jelaslah bahwa Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. E. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan: a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; F. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerimadan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Buku “Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi”, karya Janedjri M.Gaffar; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Buku “Demokrasi Konstitusi”, karya: Janedjri M.Gaffar; 6. Bukti P-6 : Buku “Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia”, karya Janedjri M.Gaffar; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP para Pemohon; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 57, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) yang menyatakan: (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000(dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/ Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 [3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-7) yang juga merupakan pelajar/mahasiswa; [3.8.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya: 1. Bahwa sarana pengujian kesalahan penghitungan suara dan/atau pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif telah dibatasi sesuai dengan batasan pasal a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 2. Para Pemohon melalui pasangan calon yang kalah tidak dapat menguji kesalahan penghitungan dan/atau pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh pasangan calon yang memenangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan kemenangan selisih suara lebih dari 0,5%, 1%, 1,5%, 2% sesuai dengan batasan pasal a quo; 3. Para Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum berupa Pemohonan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi melalui pasangan calon yang kalah untuk membatalkan kemenangan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menggunakan cara-cara melawan hukum dalam upaya untuk memenangkannya; 4. Para Pemohon secara nyata terlibat upaya pembiaran perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dimenangkan oleh pasangan yang melakukan upaya-upaya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya mencapai tujuannya; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.8], Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar; 2. Bahwa dengan uraian sebagaimana dijelaskan pada angka 1 di atas maka pihak yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah mereka yang hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 3. Bahwa peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menurut Pasal 39 UU 8/2015, yakni: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. 4. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan pelajar/mahasiswa yang tidak sedang atau tidak hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota; 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon dan karenanya dengan sendirinya syarat kerugian hak konstitusional berikutnya menjadi tidak mungkin untuk dipenuhi; 6. Bahwa dengan penjelasan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas telah nyata bahwa para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat diberlakukannya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015, dengan demikian para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 dihadiri para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id