PUU
Tahun 2026
57/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan
Pemohon: Insan Kamil, S.H. (Pemohon I) dan Andhita Putri Maharani (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-03-16T08:53:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 57/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
: Insan Kamil, S.H.
Pekerjaan
: Staf Magang Analisis Hukum
Alamat
: Jalan Raya Palembang Betung Km. 20 Nomor 040,
RT/RW. 015/007, Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang
Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Andhita Putri Maharani
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Jalan Letnan Mukmim Lr. Swadaya Nomor 330, RT/RW.
006/001, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir
Timur Satu, Kota Palembang, Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 3 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 3 Februari 2026, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 55/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
2
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 Februari 2026 dengan
Nomor 57/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 25 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang
berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi,
selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24
ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU
MK” [vide Bukti P-3].
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan
pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
4. Bahwa kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK”,
menyatakan:
3
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), selanjutnya
disebut “UU MK”, yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, ....”
6. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan “UU P3”, yang juga menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, menyatakan:
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
8. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk
melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap
UUD NRI 1945.
9. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera
Selatan, selanjutnya disebut “Undang-Undang No. 9 Tahun 2023 tentang
Provinsi Sumatera Selatan” telah diundangkan pada tanggal 4 Mei 2023 dan
4
berlaku mengikat bagi seluruh warga negara termasuk Pemohon.
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar MK melakukan
pengujian terhadap Pasal 1 ayat (1) tentang Undang-Undang No. 9 Tahun
2023 tentang Prov. Sumatera Selatan terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI 1945.
11. Berdasarkan pokok di atas, maka jelas MK berwenang melakukan pengujian
terhadap perkara a quo.
B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) menjadi
syarat yang harus dipenuhi oleh para Pemohon untuk mengajukan
permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar
sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-
Undang, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51 ayat (1) UU MK
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara”.
Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”.
Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025:
“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau
Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama;
5
b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas para
Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap undang-undang dasar, yaitu:
“a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak
konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah
dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian
konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus
dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab
akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan
dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang
didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.”
3. Berikut para Pemohon uraikan kedudukan hukum (Legal Standing)
Pemohon dalam mengajukan permohonan, sebagai berikut:
a. Kualifikasi Pemohon I sebagai perseorangan warga negara
i.
Bahwa Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia
yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan
kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-4].
b. Kualifikasi Pemohon II sebagai perseorangan warga negara
i.
Bahwa Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia
yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan
kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-5].
c. Bahwa para Pemohon merupakan Duta Bahasa Provinsi Sumatra
Selatan Tahun 2025 yang dibuktikan dengan Surat Tugas Kepala Balai
Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0337/I5.5/BS.01.01/2025
tanggal 8 Juni 2025 [vide bukti P-6].
d. Bahwa seorang Duta Bahasa merupakan wakil generasi muda yang
diberikan kesempatan, pembinaan, dan difasilitasi dalam hal penguatan
6
literasi kebahasaan dan kesastraan, perlindungan bahasa dan sastra
daerah, serta internasionalisasi bahasa Indonesia di masyarakat
sebagaimana termaktub dalam bagian konsideran huruf a Surat
Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Nomor 0699/I/BS.01.00/2023 tentang Pedoman Krida Duta Bahasa
tanggal 10 Februari 2023 [vide bukti P-7], sehingga para Pemohon
secara langsung bertugas untuk melakukan penegakan kedaulatan
Bahasa Indonesia dalam bingkai Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi para Pemohon yang memiliki hak
konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka
perlu diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon, sebagai berikut:
a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan
UUD NRI 1945, yakni hak memajukan diri, hak mendapatkan jaminan dan
perlindungan serta kepastian hukum, serta hak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia yang
dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F.
Pasal 28C ayat (2)
“Setiap
orang
berhak
untuk
memajukan
dirinya
dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya.”
Pasal 28D ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”
Pasal 28F
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia.”
7
b. Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
1) Bahwa Pemohon I dalam proses menjadi seorang Duta Bahasa
dihadapkan dalam situasi wawancara pemilihan dan diberikan
pertanyaan berupa “Apa Perbedaan kata Sumatera dan Sumatra,
serta mengapa Penggunaan kata Provinsi dalam Undang-Undang
saat ini adalah “Sumatera” bukan “Sumatra” padahal KBBI jelas
menyatakan bahwa “Sumatra” adalah kata baku”. Dalam posisi inilah
Pemohon I tidak mampu menjawab secara rigid perbedaan dan
kondisi dualisme penggunaan kata yang sama tersebut. Kondisi
inilah yang menyebabkan hak konstitusional Pemohon I untuk
memajukan diri sebagaimana Pasal 28C ayat (2) turut tercederai.
2) Bahwa para Pemohon sebagai Duta Bahasa yang bertugas sebagai
agen advokasi yang menyebarkan slogan trigatra bangun bahasa
yang salah satu poinnya adalah untuk mengutamakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan kata “Sumatera” dan
“Sumatra” di undang-undang a quo dan KBBI nyata-nyatanya
menjadi perdebatan yang tak kunjung usai, berlarut-larut dan
menyebabkan para Pemohon tidak mampu menyampaikan informasi
yang pasti dan menghambat fungsi para Pemohon sebagai Duta
Bahasa untuk memberikan dan menjembatani informasi sebagai
wakil generasi muda yang diberikan kesempatan, pembinaan, dan
difasilitasi dalam hal penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan.
Kondisi inilah yang menyebabkan tercederainya hak konstitusional
para Pemohon untuk menyampaikan informasi sebagaimana yang
diatur Pasal 28F.
3) Secara nyata, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9
Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan, berbunyi:
“Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian
Sumatra Dalam Tiga Propinsi sebagaimana telah diganti dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan
"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan"
dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang
8
Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52),
Sebagai Undang-Undang.”
Dengan kondisi keberlakuan pasal a quo para Pemohon dihadapkan
pada suatu keadaan adanya dualisme penggunaan kata “Sumatera”
dan “Sumatra” yang termaktub dalam satu pasal yang nyata-
nyatanya memiliki perbedaan kaidah kebahasaan dengan Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata “Sumatera” merupakan kata
yang tidak baku menurut KBBI yang saat ini lazim digunakan saat
penulisan instansi, dokumen negara, dan situasi-situasi formal
lainnya sedangkan menurut KBBI penulisan yang baku adalah kata
“Sumatra” [vide Bukti P-8] padahal penulisan suatu undang-undang
harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar [vide
lampiran 2 angka 242 UU P3] Akibat hal inilah tidak adanya tolak ukur
penggunaan kata “Sumatera” dan “Sumatra” yang benar yang jelas
kapan dan bagaimana penggunaannya. Hal ini melanggar hak
konstitusional Pemohon dalam mendapatkan kepastian hukum Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketidakpastian ini menimbulkan
ancaman yang nyata yang dapat terjadi dalam waktu satu minggu,
satu bulan, satu tahun, dan seterusnya dalam penulisan nama
provinsi yang berawalan Sumatra ini.
c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
1) Bahwa sebelum lebih jauh menguraikan kedudukan para Pemohon
secara spesifik, para Pemohon terlebih dahulu menjelaskan perihal
dinamika penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan
hukum
Pemohon
dalam
pengujian
materiil
undang-undang
sehubungan dengan kerugian konstitusional, sebagai berikut:
a) Pertama, bahwa penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon secara normatif
merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4
ayat (1) PMK 7/2025. Dalam menilai eksistensi kerugian
konstitusional
yang
dimaksud,
Mahkamah
Konstitusi
9
mensyaratkan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau
sekurang-kurangnya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta terdapat hubungan
kausalitas (causal verband) antara kerugian konstitusional
dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian. Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah
Konstitusi tidak selalu menerapkan secara kaku (rigid) penilaian
tersebut, melainkan bergantung pada pertimbangan Majelis
Hakim Konstitusi yang bersifat dinamis dan kontekstual;
b) Kedua, sebagai contoh dalam penanganan sejumlah perkara
pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak jarang
memberikan kelonggaran dalam melakukan penilaian terhadap
kedudukan hukum pemohon antara lain:
(1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025
terhadap pengujian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur
mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri negara.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-
XXIII/2025, secara substantif Pemohon I menyampaikan
kedudukan hukumnya sebagai advokat sekaligus warga
negara yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap
penegakan nilai-nilai konstitusi (constitutional morality),
khususnya prinsip good governance dan conflict of interest
prevention
dalam
penyelenggaraan
negara.
Dalam
permohonannya, Pemohon I sebetulnya tidak menguraikan
kerugian aktual dan potensial secara eksplisit dan spesifik,
namun Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum
bagian [3.5] Paragraf 5 Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mempertimbangkan sebagai
berikut:
“Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon I adalah
benar merupakan perorangan warga negara Indonesia
[vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai 6 advokat yang
menjalankan profesinya dalam praktik beracara di
Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki perhatian dan
10
kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi,
khususnya prinsip good governance dan conflict of
interest prevention dalam penyelenggaraan negara.
Pemohon I beranggapan hak konstitusionalnya sebagai
warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang
adil dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme sebagai jaminan atas penerapan
prinsip rule of law, fairness, dan good governance pada
umumnya, khususnya pada tata kelola kementerian
negara, sehingga hak konstitusional Pemohon I
berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya
ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana
mestinya karena telah dipertimbangkan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019”;
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
terhadap pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang syarat
minimal usia menjadi calon presiden dan calon wakil
presiden. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI/2023, Pemohon menyampaikan kedudukan
hukumnya sebagai mahasiswa fakultas hukum dan bercita-
cita menjadi presiden dan wakil presiden. Secara substantif,
Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya tersebut tidak
juga mendeskripsikan secara eksplisit terkait kerugian
konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial yang
berkorelasi kausal dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7
Tahun 2017 berdasarkan penalaran yang wajar. Meskipun
demikian, dalam bagian Pertimbangan Hukum bagian [3.6]
Paragraf 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023,
Mahkamah
Konstitusi
mempertimbangkan
sebagai berikut:
“Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam
menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas,
menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal
hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya
dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang
yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU
7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon
yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam
Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-
tidaknya potensial dapat terjadi”;
11
c) Ketiga, dengan demikian, artinya untuk menilai kerugian
konstitusional yang memenuhi kriteria spesifik dan aktual atau
minimal bersifat potensial yang secara wajar dapat diprediksi
akan terjadi serta terdapat hubungan sebab-akibat dengan
berlakunya norma yang diuji, Mahkamah Konstitusi tidak
menggunakan parameter yang kaku. Penilaian kerugian
konstitusional tersebut bergantung pada penilaian Majelis Hakim
Konstitusi dan bersifat dinamis agar dapat memberikan penilaian
kedudukan hukum secara proporsional;
2) Bahwa dengan adanya kejadian faktual yang dialami para Pemohon
sebagaimana diuraikan di atas menjadi jelas kerugian hak
konstitusional para Pemohon lahir sebab keberlakuan pasal a quo.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
1) Bahwa secara potensial terjadi kerugian hak konstitusional yang
dialami para Pemohon terkhusus pada kerugian konstitusional para
Pemohon
dalam
hak
menyampaikan
informasi
dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sesuai Pasal 28F
UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan hak tersebut dengan
kualifikasi para Pemohon yang tampil di ruang-ruang publik yang
menuntut para Pemohon menggunakan Bahasa Indonesia yang baik
dan benar di ruang-ruang publik tersebut.
2) Bahwa dalam beberapa kesempatan tampil di ruang publik, para
Pemohon
dihadapkan
pada
perbedaan
penggunaan
istilah
“Sumatera” dan “Sumatra” sehingga menimbulkan kebingungan
mengenai bentuk yang seharusnya digunakan. Istilah “Sumatera”
lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan
“Sumatra” dinilai sesuai dengan kaidah kebahasaan. Perbedaan
tersebut menimbulkan dualisme yang berdampak pada pelaksanaan
tugas para Pemohon sebagai Duta Bahasa yang berkewajiban
menggunakan dan menyebarkan informasi bahasa Indonesia yang
baik dan benar di ruang publik. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi
menghambat hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin
12
dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 untuk menyampaikan
informasi.
3) Bahwa dualisme tersebut menimbulkan kegamangan bagi para
Pemohon dalam menentukan istilah yang tepat untuk diinformasikan
kepada masyarakat. Mengingat kualifikasi para Pemohon adanya
kewajiban yang mencakup penyampaian informasi mengenai
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk dalam
hal penyebutan nomenklatur nama daerah. Kriteria ini menjadi
penting untuk memastikan bahwa kualifikasi para Pemohon
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat,
konsisten, dan sesuai dengan ketentuan kebahasaan yang berlaku,
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Ketidaktepatan dalam penggunaan istilah di ruang publik berpotensi
menimbulkan konsekuensi administratif berupa teguran atau
peringatan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berimplikasi
kualifikasi para Pemohon pada mekanisme penegakan disiplin yang
lebih berat berupa pencabutan gelar.
4) Bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon jelas
tidak terjadi apabila pasal a quo dinyatakan inkonstitusional oleh
Mahkamah.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
terjadi lagi.
1) Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat aktual
yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta
mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang No. 9 Tahun 2023 tentang Prov. Sumatera Selatan
dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian
konstitusional para Pemohon tidak lagi terjadi.
5. Bahwa dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualitas dan
kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, jelas
pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili
13
kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-
Undang No. 9 Tahun 2023 tentang Prov. Sumatera Selatan terhadap UUD
NRI Tahun 1945.
C. POKOK PERMOHONAN
1. Sebelum
jauh
menguraikan
alasan-alasan
(posita)
Pemohon
melakukan uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9
Tahun 2023 tentang Prov. Sumatera Selatan, yang sebagaimana
berbunyi:
“Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam
Tiga Propinsi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
No.
3
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-
Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950
(Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), sebagai Undang-Undang.”
Adapun alasan-alasan (posita) Pemohon mengajukan permohonan a quo
adalah sebagai berikut:
I.
EKSISTENSI BAHASA INDONESIA DALAM KERANGKA NEGARA
HUKUM
2. Sumpah Pemuda menjadi titik tolak pertama penggunaan bahasa
Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia tidak
hanya menjadi alat komunikasi melainkan simbol kesetaraan di tengah
kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, ikrar menggunakan
bahasa yang satu bahasa Indonesia [vide ikrar Sumpah Pemuda angka
3] merupakan bentuk kesepakatan untuk menggunakan bahasa
Indonesia sebagai suatu identitas bangsa yang berdaulat. Oleh karena
itu, sebagai suatu negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan di
muka hukum, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di
ruang-ruang publik secara esensial merupakan perwujudan kerangka
negara hukum Indonesia yang dijamin melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945.
3. Negara hukum Indonesia yang berciri pada pelaksanaan negara harus
berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum inilah yang mengindikasikan
14
bahwa negara Indonesia dalam menjalankan sistem kekuasaan harus
berdasarkan dan dituangkan dalam norma-norma hukum melalui
pembentukan norma hukum. Sehingga, hukum yang dibuat hendaklah
berorientasi untuk menegakkan tujuan hukum, antara lain: keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan.
4. Tujuan mencapai sebuah keadilan dapat terbagi menjadi 2 (dua)
diantaranya capaian mewujudkan keadilan prosedural maupun keadilan
substansial. Mengingat suatu kaidah hukum yang dibuat tidak dipakai
untuk mengukur baik-buruknya seseorang sebagai manusia, melainkan
untuk menjamin ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam proses
perumusan sebuah kaidah hukum semestinya berisi nilai-nilai moral.
Moralitas inilah sebagai hasil penilaian baik-buruknya seseorang
sebagai manusia sekaligus norma yang dihasilkan akan menjadi
standar normatif dan sebagai aturan, yang mengindikasikan suatu tipe
umum perilaku agar masyarakat mengetahui bahwa hukum itu berlaku
atas mereka dan untuk dipatuhi.
5. Keberlakuan hukum itulah yang menjadi instrumen untuk memengaruhi
masyarakat sekaligus suatu sarana untuk menjalankan kebijakan.
Muatan moralitas dalam hukum itulah yang menjadi pijakan kelahiran
suatu norma. Komitmen menggunakan bahasa Indonesia dalam
kehidupan bernegara sejak pertama kali diikrarkan mengalami dinamika
dalam perkembangannya salah satunya dalam aspek pembentukan
peraturan perundang-undangan. Penggunaan tata bahasa yang baik
salah satu indikatornya adalah ketepatan dalam merujuk ke Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ejaan Bahasa Indonesia yang
disempurnakan (EYD) [vide Bukti P-9 Keputusan Kepala Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa No. 0424/I/BS.00.01/2022
tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan].
6. Kaidah kebahasaan yang termuat dalam KBBI pada hakikatnya
merupakan manifestasi dari nilai moral dalam ruang komunikasi.
Penggunaan bahasa yang baik dan benar bukan sekadar persoalan
teknis linguistik, melainkan wujud tanggung jawab etis penutur dalam
menjaga kejelasan makna, kesantunan, serta keteraturan komunikasi.
Prinsip ini menjadi semakin krusial dalam proses pembentukan
15
peraturan perundang-undangan, di mana bahasa berfungsi sebagai
instrumen normatif yang mengikat perilaku masyarakat. Setiap rumusan
norma hukum menuntut ketepatan diksi, konsistensi istilah, dan struktur
kalimat yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks
ini, kepatuhan terhadap kaidah kebahasaan mencerminkan tanggung
jawab moral pembentuk undang-undang untuk menghadirkan kepastian
hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi publik. Dengan demikian,
bahasa
hukum
yang
baku
dan
terstandar
tidak
hanya
merepresentasikan ketertiban administratif, tetapi juga mencerminkan
etika legislasi yang menghormati hak masyarakat atas kejelasan dan
transparansi norma.
7. Oleh karena itu, kelahiran UU P3 bertujuan adanya kepastian
penggunaan bahasa Indonesia baku dalam proses pembentukan
peraturan
perundang-undangan,
baik
pada
saat
perumusan,
pembahasan, maupun pengesahan yang ditegaskan dalam UU P3,
kebenaran, dan kepastian hukum untuk masyarakat dapat terwujud. Hal
ini sejalan dengan prinsip utama kepastian penggunaan bahasa
Indonesia baku harus sesuai dengan acuan formalnya yang tertuang
dalam UU P3.
II. ESENSI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEBAGAI PERWUJUDAN TUJUAN HUKUM
8. Kelahiran sebuah norma hukum bertugas untuk menegakkan
keseimbangan, ketepatan, dan kebahagiaan, dimana tugas kaidah
hukum ini akan berorientasi mencapai keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan. Oleh karena itu, peran tata bahasa yang baik dalam
perumusan suatu kaidah hukum akan secara mutatis mutandis
berhubungan
atau
tidaknya
dengan
sebab/kondisi
dengan
akibat/konsekuensi dari suatu norma hukum yang dibuat dalam
peraturan perundang-undangan.
9. Pada perkembangannya, perumusan kaidah terbagi menjadi 2 (dua)
bentuk diantaranya bentuk kaidah secara hipotetis dan secara
kategoris. Bentuk-bentuk ini berpijak salah satunya pada hasil
16
pemikiran Immanuel Kant yang berangkat prinsip imperatif yang
bermakna suatu kaidah hukum bersifat mengharuskan, artinya semua
kaidah hukum itu bersifat mengharuskan semua orang melakukan
tindakan yang diperintahkan oleh kaidah hukum itu baik secara hipotetis
ataupun imperatif. Adapun yang dimaksud Kant berkenaan dengan
kaidah hukum imperatif hipotetis merupakan kaidah yang berisi prinsip-
prinsip keharusan objektif yang dipersyaratkan dengan tujuan tertentu
sesuai hendak dicapai.
10. Prinsip keharusan objektif untuk mencapai tujuan tertentu yang
dimaksud tidak lain dan tidak bukan merupakan ejawantah tujuan
hukum in casu penggunaan bahasa Indonesia dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan merupakan bentuk ketepatan rujukan
dalam menyusun sebuah kaidah hukum untuk mencapai kepastian
hukum menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik.
11. Kewajiban penggunaan tata bahasa Indonesia yang tertuang dalam UU
P3 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan “UU Bendera,
Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan” [vide Bukti P-
10] sebagai bahasa hukum memiliki peran penting yang akan
berbanding lurus dengan kualitas peraturan perundang-undangan.
Bahasa hukum yang jelas dan sesuai dengan kaidahnya, mudah
dimengerti,
dan
tidak
multitafsir,
bisa
menjadi
rujukan
bagi
pembentukan hukum dan sesuai dengan pemaknaan kepastian dan
keadilan. Hukum dan peraturan perundang-undangan mengatur
berbagai dimensi kehidupan masyarakat in casu penamaan Pulau
Sumatra. Agar tidak ada keraguan di dalamnya, kalimat yang digunakan
harus benar isi dan strukturnya, baku, efektif, tidak bertele-tele, tidak
berbelit-belit, tidak bersayap, dan tidak bermakna ganda. Makna
kalimatnya harus jelas (clear), tidak samar (not vague), tidak taksa (tidak
ambigu), dan isi informasinya harus benar sehingga tidak menyulitkan
pemahaman dan penerapan hukum dan peraturan perundang-
undangan itu sendiri.
12. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa undang-undang tidak
lepas dari perkembangan tata bahasa yang selama ini terjadi di
17
Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Tata bahasa
Indonesia dimulai dengan upaya penyempurnaan ejaan Van Ophuijsen
yang digunakan secara formal di Hindia Belanda sejak 1901 sampai
dengan 1947 yang ditandai dengan Putusan Menteri Pengadjaran
Pendidikan dan Kebudajaan tanggal 15 April 1947 tentang perubahan
ejaan baru menjadi ejaan Soewandi 1947 atau dikenal sebagai ejaan
Republik yang secara formal digunakan hingga 1972, penggunaan
ejaan Soewandi masih dapat dilihat pada peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan pada periode 1947 sampai dengan 1972
seperti penggunaan kata “Diposito” pada Undang-Undang Penanaman
Modal Dalam Negeri [vide Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri] yang sekarang
diganti menjadi “Deposito” sebagai kata baku di dalam KBBI.
13. Setelah Ejaan Soewandi berakhir Ejaan Bahasa Indonesia memulai
babak baru, yakni menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
dan berlaku sejak 1972 sampai dengan 2015, EYD kemudian digantikan
oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) melalui
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2015, namun pedoman Ejaan Bahasa Indonesia
dikembalikan lagi menjadi EYD pada tahun 2022 dan berlaku hingga
saat ini.
14. Jika kita membedah penulisan Pasal 1 ayat (1) UU a quo dapat dilacak
sebagai berikut.
No.
Nomor dan Tahun
Undang-Undang
Judul
Ejaan yang
digunakan saat
Pengundangan
1.
Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1948 “UU
10/1948”
Pembagian Sumatra dalam Tiga
Propinsi
Ejaan Soewandi
1947
2.
Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1959 “UU
25/1959”
Penetapan "Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan" dan
"Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun
1955 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No. 3 Tahun 1950
Ejaan Soewandi
1947
3.
Undang-Undang Nomor
Provinsi Sumatera Selatan
Ejaan yang
18
9 Tahun 2023
disempurnakan
(EYD)
Tabel 1. Penulisan Undang-Undang di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
No. 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan
Materi muatan ketiga undang-undang yang mengatur tentang eksistensi
Sumatra Selatan ternyata sangat dipengaruhi oleh ejaan yang
digunakan pada saat undang-undang itu lahir.
15. Selain ejaan, terdapat perkamusan yang menjadi rujukan kebakuan
suatu istilah untuk dimasukkan ke dalam peraturan perundang-
undangan diantaranya Kamus Indonesia (1942), Kamus Umum Bahasa
Indonesia (1952), Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan kelima +
Ejaan yang disempurnakan (1976), dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (1988 sampai dengan sekarang).
16. Perbedaan penggunaan kebakuan kata pada ketiga undang-undang di
atas beserta perbaikannya di KBBI dapat diidentifikasi sebagai berikut:
No.
Undang-
Undang
Kebakuan yang digunakan
Rujukan Kamus
Kebakuan menurut
KBBI
1.
UU
10/1948
Propinsi [vide Judul UU
10/1948]
Kamus Indonesia
(1942)
Provinsi
Sumatra [vide Judul UU
10/1948]
Sumatra
Karesidenan [vide Pasal 2
UU 10/1948]
Keresidenan
Anggauta [vide Pasal 3 ayat
(3) huruf a UU 10/1948]
Anggota
Eksekutief [vide Pasal 3 ayat
(4) huruf a UU 10/1948]
Eksekutif
2.
UU
25/1959
Sumatera [vide Judul UU
25/1959]
Kamus Umum
Bahasa Indonesia
(1952)
Sumatra
Bangka-Biliton [vide Pasal 1
ayat (1) UU 25/1959]
Kepulauan Bangka
Belitung
19
Propinsi [vide Pasal 5 ayat
(1) UU 25/1959]
Provinsi
ordonantie [vide Pasal 6
huruf E angka 2 UU 25/1959]
Ordonansi
hutang-piutang [vide Pasal 9
ayat (3) UU 25 1959]
Utang-Piutang
3.
UU 9/2023
Sumatera [vide Judul UU
9/2023]
Kamus Besar
Bahasa Indonesia
(KBBI)
Sumatra
Tabel 2. Perbandingan Rujukan di dalam UU 10/1948 & UU 25/1959 dan
Rujukan KBBI
Dari tabel di atas hanya kata Sumatra yang mengalami perubahan
berupa penambahan huruf “e” dari yang mulanya baku menjadi tidak
baku menurut KBBI, padahal penulisan “Sumatra” dalam UU 10/1948
jika dinilai sekarang merupakan rujukan kebakuan yang benar.
17. Salah tik (typo) atau penggunaan yang salah dapat menyebabkan salah
dalam penafsirannya seperti yang terjadi di dalam Pasal 68 ayat (4) UU
P3 sebagai berikut:
“... (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:
...”
Kesalahan penulisan kata “mini” mengakibatkan pasal ini tidak dapat
dimaknai secara benar. Seharusnya, kata yang benar adalah “ini”
sebagai kata penunjuk penjelasan pada pasal sebelumnya.
18. Persoalan salah tik (typo) pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-X/2012 tentang
pengujian materil Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:
“Frasa ”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83” dalam Pasal 116
ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai ”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80”;
20
Artinya, persoalan UU a quo dapat dikatakan sebagai persoalan salah
tik (typo), yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang terjadi
dalam proses legislasi yang diamini dan diperbaiki oleh Mahkamah
Konstitusi.
19. Begitupun, salah tik (typo) atau penggunaan yang salah dalam
penggunaan kata “Sumatera” dan “Sumatra” dalam satu pasal yang
sama
dapat
menyebabkan
salah
dalam
penafsiran
dan/atau
pemahaman di kemudian hari. Jika merujuk pada KBBI tidak akan
ditemukan makna kata “Sumatera”, sedangkan jika menelisik melalui
ensiklopedia wikipedia “Sumatera” berasal dari nama kerajaan Samudra
(terletak di pesisir timur Aceh). Kata Samudra sendiri berasal dari
bahasa Sanskerta yang berarti "lautan". Artinya, secara etimologis
“Sumatera” ini cenderung merujuk pada nama kerajaan Samudra yang
berlokasi di pesisir timur Aceh, sehingga tidak secara keseluruhan
merepresentasikan pulau yang ada di wilayah bagian barat Republik
Indonesia. Sedangkan, penggunaan kata “Sumatera” yang tertuang
dalam UU No. 9 Tahun 2023 tentang Prov. Sumatera Selatan menunjuk
Provinsi yang ada di bagian selatan Pulau Sumatra dan beribukota di
Palembang.
20. Namun, jika mencari kata “Sumatra” dalam KBBI ditemukan makna,
yakni “Pulau di wilayah barat Indonesia, di sebelah utara berbatasan
dengan Teluk Benggala, di sebelah timur berbatasan dengan Selat
Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, dan di
sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia” dan KBBI
menyajikan gabungan kata “Sumatra”, yakni “Sumatra Barat; Sumatra
Selatan; Sumatra Utara”. Artinya, secara jelas KBBI memberikan
definisi yang jelas berkenaan dengan penggunaan serta makna yang
menunjuk provinsi yang ada di pulau wilayah barat Republik Indonesia
ini.
III. PERTENTANGAN PASAL A QUO TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
21. Bahwa Pasal 36 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi:
“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”.
21
Pasal tersebut pada hakikatnya menegaskan penggunaan bahasa yang
benar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Norma tersebut
perlu dipahami sebagai dasar konstitusional untuk memastikan bahwa
penggunaan bahasa Indonesia, khususnya dalam pembentukan dan
penyusunan dokumen negara, tunduk pada kaidah kebahasaan yang
berlaku.
22. Namun, saat ini pada tataran praktik, in casu penulisan kata Sumatra
menjadi Sumatera yang muncul dalam dokumen-dokumen resmi
negara dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggengan penggunaan
bahasa Indonesia yang kurang tepat di ruang-ruang formal.
23. Frasa “bahasa negara” dalam Pasal 36 harus dimaknai sebagai
landasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum dalam
pelaksanaan prinsip negara hukum. Dengan demikian, terdapat
kepentingan konstitusional untuk menjamin penggunaan bahasa
Indonesia yang benar.
24. Ketentuan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 kemudian dikristalisasi
melalui UU Bahasa yang jika kita tilik secara sistematis beberapa
ketentuan dalam UU Bahasa yang menyaratkan secara tersurat
penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara in casu
penggunaan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,
diantaranya:
No.
Pasal
Ketentuan Pasal
1.
Pasal 1
angka 2
Bahasa Negara Kesatuan Republik Indoensia yang selanjutnya
disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang
digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2.
Pasal 26
Bahasa
Indonesia
wajib
digunakan
dalam
peraturan
perundang-undangan.
3.
Pasal 27
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi
negara.
4.
Pasal 36
ayat (1)
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di
Indonesia.
Tabel 3. Ketentuan UU Bahasa Menempatkan Bahasa Indonesia Dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
25. Jauh sebelum norma di atas lahir yang merupakan krsitalisasi Pasal 36
22
UUD NRI Tahun 1945, pergumulan kelahiran UU Bahasa dalam rapat
persiapan pembuatan draft UU Bahasa di Pusat Bahasa Rawamangun,
salah satu makalah yang dipaparkan untuk maju menjadi sebuah
pedoman naskah akademik UU Bahasa diajukan oleh Dr. Jan Hoesada
[vide Bukti P-12 materi paparan Dr. Jan Hoesada dalam rapat persiapan
pembuatan draft UU Bahasa].
26. Bahwa, dalam pembukaan makalah tersebut disebutkan “… Kualitas
konsep UU adalah segala-galanya. UU sebaiknya memberi tekanan
pengaturan penggunaan resmi bahasa Indonesia…” yang berkelindan
dengan Bagian Umum Penjelasan UU Bahasa “…Undang-Undang
tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan,
keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan
bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan…”.
27. Lebih lanjut, aspek yang diakomodasi dalam tujuan pembentukan suatu
UU Bahasa menurut Dr. Jan adalah dalam aspek “Penentuan kosakata
resmi
bahasa
Indonesia;
proses,
kelembagaan,
pengesahan,
penambahan, atau pengguguran/pemusnahan kosakata” melalui
pengesahan Kamus Besar Bahasa Indonesia tertentu sebagai rujukan
tersepakati secara nasional, pembentukan lembaga pembubuh label
“resmi” atau “sah” kosakata baru atau pengguguran kosakata lama
tertentu [vide Bukti P-12 lembar ke-7].
28. Artinya, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan
bernegara, kewajiban dalam UU Bahasa hingga kelahiran rujukan
kaidah kebakuan negara telah satu nafas dengan konstitusi yang secara
kontekstual dalam pembentukan aturan selanjutnya merujuk pada
kaidah yang ditetapkan dalam KBBI dan EYD. KBBI merupakan
dokumen bersifat dinamis yang memungkinkan adanya perkembangan
dan pembaruan kosakata. Perubahan penulisan “Sumatera” menjadi
“Sumatra”, misalnya, merupakan bentuk transformasi kebahasaan yang
menjadi konsekuensi logis dari sifat dinamis KBBI tersebut.
29. Penulisan kata “Sumatera” dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2023 yang tidak merujuk pada kaidah tata bahasa Indonesia yang baku
23
sebagaimana ditetapkan dalam KBBI. Kondisi ini menunjukkan adanya
inkonsistensi dalam penerapan standar kebahasaan dalam produk
legislasi, yang menimbulkan kerugian konstitusional yang diuraikan
para Pemohon. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap kaidah kebahasaan
harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pembentukan peraturan
perundang-undangan guna menjamin keberlangsungan negara hukum
yang berlandaskan asas legalitas. Penggunaan istilah “Sumatera” yang
tidak sesuia dengan bentuk baku bahasa Indonesia menunjukkan
adanya inkonsistensi antara norma konstitusional dan praktik
pembentukan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya
berimplikasi
pada
terganggunya
kepastian
hukum
dan
tertib
administrasi negara. Oleh karena itu, frasa “Sumatera Selatan” dalam
peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pasal 36 UUD
NRI Tahun 1945 dan secara konstitusional seharusnya dinyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai
“Sumatra Selatan” sesuai dengan bentuk baku bahasa Indonesia
sebagaimana ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
30. Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 ditempatkannya sebagai instrumen
konstitusional yang wajib digunakan secara tepat dan baku dalam
seluruh tindakan resmi kenegaraan, termasuk dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal
26 UU Bahasa serta angka 242 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar
dalam setiap norma hukum. Dengan demikian, penggunaan bahasa
Indonesia yang sesuai dengan kaidah baku bukan sekadar kewajiban
administratif, melainkan merupakan perintah konstitusional yang
mengikat pembentuk undang-undang.
31. KBBI dan EYD sebagai acuan normatif dalam menentukan bentuk baku
suatu kata dalam praktik resmi kenegaraan. Kamus Besar Bahasa
Indonesia secara tegas menetapkan bahwa bentuk baku yang benar
adalah “Sumatra”, sedangkan bentuk “Sumatera” merupakan bentuk
tidak baku. Oleh karena itu, penggunaan istilah “Sumatera Selatan”
dalam
peraturan
perundang-undangan
menunjukkan
adanya
24
ketidaksesuaian dengan standar kebahasan resmi negara, sehingga
tidak memenuhi kewajiban
konstitusional penggunaan
bahasa
Indonesia yang baik dan benar sebagaimana dijamin dalam Pasal 36
UUD NRI Tahun 1945.
32. Ketika konstitusi secara tegas menghendaki penggunaan bahasa
Indonesia sebagai bahasa negara, maka penggunaan bahasa
Indonesia yang tidak sesuai dengan bentuk baku merupakan bentuk
ketidaksesuaian dengan perintah konstitusi itu sendiri.
IV. KEWAJIBAN YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
33. Secara positivis kaidah hukum berisikan suruhan (gebod), larangan
(verbod), dan kebolehan (mogen). Isi kaidah hukum inilah yang
memberikan akibat hukum baik menimbulkan atau mengubah keadaan
hukum, menimbulkan atau mengubah hubungan hukum, dan/atau
tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan sanksi.
34. Namun, hingga saat ini in casu tidak digunakannya tata bahasa
Indonesia dalam proses legislasi UU P3 maupun UU Bahasa belum
memberikan sanksi terhadap ketidakpatuhan dalam menggunakan tata
bahasa Indonesia dalam proses legislasi. Padahal, berpijak pada prinsip
imperatif hipotetis yang disampaikan Imannuel Kant, bahwa tujuan yang
termaktub dalam sebuah kaidah hukum adalah untuk mencapai
kehendak tertentu. Oleh karena itu, meskipun pembentukan peraturan
perundang-undangan yang tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia
tidak mengakibatkan sanksi, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan
untuk membenarkan budaya legislasi yang tidak taat terhadap tata
bahasa Indonesia.
35. Menurut Charles Howard dan Robert Summers, prosedur pembentukan
peraturan perundang-undangan merupakan Heart of Law atau
jantungnya hukum. Dalam dimensi peraturan perundang-undangan
khususnya bagi yang tidak memenuhi syarat dan kaidah formil itu
berakibat norma itu dapat dibatalkan. Dalam dimensi peraturan
perundang-undangan khusus kaitannya dengan asas legalitas,
pemenuhan terhadap kaidah formil itu wajib dalam konteks negara
25
hukum, meskipun dalam pengertian kaidah formil akibat hukumnya
hanya sebatas dapat dibatalkan. Tapi urgensi untuk membatalkan
kaidah hukum yang tidak memenuhi syarat formil itu penting, terlebih
lagi perundang-undangan yang memiliki aspek daya pemaksa terhadap
khalayak dan termasuk dalam kepentingan publik.
36. Meskipun tidak sekuat aspek substansial yang dapat secara langsung
mengakibatkan batal demi hukum berdasarkan asas hukum, norma
yang bertentangan dalam aspek formil tetap memiliki kepentingan yang
sama untuk dibatalkan demi keberlangsungan negara hukum yang
berlandaskan asas legalitas.
37. Daya ikat keberlakuan penggunaan bahasa Indonesia dalam kerangka
negara hukum Indonesia tertuang dalam Pasal 36 UUD NRI Tahun
1945, yang berbunyi:
“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”.
Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 inilah yang menjadi dasar kelahiran
Pasal 26 UU Bahasa, yang berbunyi:
“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-
undangan”.
yang kemudian dipertegas kembali dalam angka 242 Lampiran II UU
P3, yang menyatakan:
“Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk
pada kaidah tata Bahasa Indonesia”.
38. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat ditegaskan bahwa penggunaan
bahasa Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
bukan sekadar aspek administratif, melainkan merupakan kewajiban
konstitusional. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-
undangan harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan
benar, termasuk mengacu pada standar kebahasaan yang ditetapkan
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD) yang berlaku. Kepatuhan terhadap kaidah
kebahasaan tersebut menjadi prasyarat penting untuk menjamin
kejelasan norma, kepastian hukum, serta efektivitas pelaksanaan
hukum dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan asas
legalitas.
26
V. DINAMIKA PERUBAHAN NAMA DAERAH TERHADAP PROSES
BIROKRASI ADMINISTRATIF
39. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan merupakan fondasi
normatif bagi seluruh proses birokrasi administratif. Setiap tindakan
pemerintahan,
mulai
dari
pembentukan
daerah,
penataan
kelembagaan, hingga pelayanan publik, bertumpu pada kejelasan dan
konsistensi bahasa hukum. Oleh karena itu, kesalahan atau
ketidaktepatan penulisan nomenklatur wilayah dalam undang-undang
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan gangguan terhadap
tertib administrasi pemerintahan.
40. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra
dalam tiga provinsi secara eksplisit menggunakan penulisan “Sumatra”
tanpa huruf “e”. Penulisan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal
pembentukan wilayah administratif, pembentuk undang-undang telah
menetapkan “Sumatra” sebagai nomenklatur resmi dan baku.
Ketentuan ini menjadi dasar historis identitas hukum wilayah dan
rujukan awal dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan di wilayah
Sumatra.
41. Penulisan “Sumatra” tanpa huruf “e” dalam regulasi awal menunjukkan
pembentuk undang-undang dalam menjaga kejelasan identitas
administratif wilayah. Konsistensi ini penting karena menjadi landasan
bagi pembentukan daerah otonom, struktur pemerintahan, serta sistem
administrasi yang tertib dan berkesinambungan. Dalam konteks hukum
administrasi, konsistensi nomenklatur merupakan prasyarat kepastian
hukum.
42. Perubahan penulisan dari “Sumatra” menjadi “Sumatera” muncul dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Otonom Propinsi di Sumatera serta Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Penetapan “Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan” dan “Undang Undang Darurat No. 16
Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti
27
Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No.
52), sebagai undang-undang tanpa disertai penjelasan yuridis,
linguistik, maupun administratif yang memadai. Tidak terdapat
argumentasi normatif yang menjelaskan alasan perubahan tersebut,
sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai rasionalitas
pembentuk undang-undang dalam mengubah nomenklatur wilayah
yang telah mapan secara historis dan administratif.
43. Perubahan nomenklatur tanpa dasar yuridis yang jelas menimbulkan
diskontinuitas yang direproduksi melalui dokumen resmi, sistem
pendataan, serta relasi administratif antarlembaga, sehingga berpotensi
melemahkan asas kepastian hukum dan tertib administrasi negara.
44. Akibat perubahan legislasi yang tidak disertai penjelasan normatif,
birokrasi administratif secara berkelanjutan mereproduksi penulisan
“Sumatera” meskipun dasar historis dan kebahasaan menunjukkan
sebaliknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa birokrasi berjalan
berdasarkan kebiasaan administratif, bukan pada koreksi norma hukum
yang sah, sehingga memperpanjang praktik yang problematik secara
yuridis.
45. Sejak tahun 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertama kali
secara resmi menetapkan bahwa penulisan yang baku adalah
“Sumatra”, sedangkan “Sumatera” dengan huruf “e” dikategorikan
sebagai bentuk tidak baku. Penegasan ini memperkuat argumentasi
bahwa penggunaan “Sumatera” dalam peraturan perundang-undangan
bertentangan dengan kaidah kebahasaan resmi negara, yang
seharusnya menjadi rujukan dalam pembentukan norma hukum.
46. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXIII/2025 mengenai
perubahan penulisan “Batanghari” menjadi “Batang Hari” menunjukkan
bahwa Mahkamah mengakui pentingnya ketepatan penulisan nama
daerah. Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum angka [3.12.1],
Mahkamah menyatakan.
“[3.12.1] … penamaan suatu daerah akan bermuara pada upaya
untuk mengidentifikasi hubungan persamaan maupun perbedaan
dengan daerah lain agar dapat memberikan kontribusi yang besar
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta tercapainya
28
kenyamanan dan ketertiban sosial.”
Dengan demikian, koreksi penulisan nama daerah tidak hanya berkaitan
dengan administrasi negara, tetapi juga dengan upaya menjaga
kenyamanan dan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat.
47. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, nama daerah bukan sekadar
penanda geografis, melainkan identitas hukum yang menentukan
subjek kewenangan pemerintahan. Penamaan daerah memengaruhi
keabsahan tindakan administratif, kejelasan kewenangan, serta
hubungan hukum antara negara dan warga negara. Oleh karena itu,
ketidaktepatan penulisan nama daerah berpotensi menimbulkan
implikasi hukum yang lebih luas daripada sekadar persoalan teknis
ejaan.
48. Perubahan keadaan hukum akibat koreksi nomenklatur daerah,
termasuk penyesuaian dokumen dan sistem administrasi, merupakan
konsekuensi yang wajar dan tidak terpisahkan dari penegakan
kepastian hukum. Penyesuaian tersebut tidak dapat dipahami sebagai
inefisiensi birokrasi, melainkan sebagai kewajiban konstitusional negara
untuk menyelaraskan praktik administratif dengan norma hukum yang
benar.
49. Berdasarkan sejarah legislasi, otoritas kebahasaan negara, dan praktik
yurisprudensial Mahkamah Konstitusi, koreksi penulisan “Sumatera
Selatan” menjadi “Sumatra Selatan” merupakan langkah konstitusional
untuk mengembalikan konsistensi norma hukum dan tertib administrasi
pemerintahan. Koreksi ini tidak menciptakan ketidakpastian baru,
melainkan justru memperbaiki praktik administratif agar selaras dengan
sejarah, bahasa baku, dan prinsip negara hukum.
50. Dikabulkannya permohonan a quo memang berimplikasi pada
berubahnya keadaan hukum yang menuntut adanya penyesuaian
administratif,
seperti
perubahan
nomenklatur
instansi
daerah,
pembaruan dokumen resmi, kebutuhan surat-menyurat administratif,
serta penyesuaian sistem pelayanan publik. Namun konsekuensi
tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk inefisiensi pemerintahan
daerah, melainkan sebagai akibat hukum yang wajar dan tidak
29
terpisahkan dari penegakan konstitusi in casu Pasal 36 UUD NRI Tahun
1945 dan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final
dan mengikat, sekaligus sebagai wujud konsistensi negara dalam
menjamin penggunaan bahasa Indonesia yang baku, benar, dan
seragam dalam peraturan perundang-undangan.
51. Praktik perubahan nomenklatur daerah dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang tentang
Daerah
Khusus
Jakarta
(DKJ)
yang
menetapkan
perubahan
nomenklatur dari DKI Jakarta menjadi DKJ meskipun implementasinya
masih menunggu pengaturan lebih lanjut melalui Keputusan Presiden
Pemindahan [vide Bukti P-11 Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta]. Hal ini menunjukkan
bahwa perubahan nama daerah merupakan proses administratif yang
lazim, konstitusional, dan dilakukan secara bertahap, sehingga koreksi
penulisan “Sumatera Selatan” menjadi “Sumatra Selatan” harus
dipahami
dalam
kerangka
yang
sama
sebagai
penyesuaian
administratif yang terukur dan berkelanjutan, bukan sebagai tindakan
yang menimbulkan ketidakpastian atau mengganggu stabilitas birokrasi
pemerintahan.
D. PETITUM
Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkanlah
para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan
hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “Sumatera” Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
sebagai “Sumatra”;
30
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik
Indonesia;
Atau bila Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Provinsi Sumatera Selatan;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi KTP Pemohon I a.n. Insan Kamil;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi KTP Pemohon II a.n. Andhita Putri Maharani;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Surat Tugas Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 0337/I5.5/BS.01.01/2025, bertanggal 8 Juni
2025;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 0699/I/BS.01.00/2023 tentang
Pedoman Krida Duta Bahasa, bertanggal 10 Februari 2023;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Hasil tangkap layar Kamus Besar Bahasa Indonesia
dari kata “Sumatera” dan “Sumatra”;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 tentang
Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, bertanggal 16
Agustus 2022;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Materi Paparan Dr. Jan Hoesada dalam rapat
persiapan pembuatan draft UU Bahasa.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
31
Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865, selanjutnya disebut UU 9/2023)
terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan para Pemohon.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
32
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud
pada huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu.
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
33
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada
Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya
menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut.
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah kata ‘Sumatera’ dan ‘Sumatra’ dalam norma Pasal 1 angka 1 UU
9/2023, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut.
Pasal 1 angka 1 UU 9/2023
“Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi
sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Penetapan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan”
dan “Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950
(Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang.”
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai
perorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Sumatera
Selatan dan sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2025 yang
dibuktikan dengan Surat Tugas Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 0337/I5.5/BS.01.01/2025, bertanggal 8 Juni 2025, yang memiliki hak
konstitusional untuk memajukan diri, pengakuan, jaminan, perlindungan,
kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum,
berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam
norma Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun
1945;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan a quo, tidak
mengatasnamakan pemerintahan daerah (Kepala Daerah) ataupun DPRD
Provinsi Sumatera Selatan. Pemohon I dan Pemohon II menempatkan dirinya
sebagai warga negara Indonesia serta sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatera
Selatan;
4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak
konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh
34
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon I dan Pemohon II
menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.
a. Bahwa sebagai seorang Duta Bahasa tidak mampu memberikan jawaban
secara rigid mengenai perbedaan dan adanya dualisme penggunaan kata
‘Sumatera’ dan ‘Sumatra’;
b. Bahwa sebagai Duta Bahasa merasa tercederai hak konstitusionalnya pada
saat tidak mampu memberikan dan menjembatani informasi sebagai wakil
generasi muda yang diberikan kesempatan, pembinaan, dan difasilitasi
dalam hal penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan;
c. Bahwa adanya perbedaan penggunaan istilah ‘Sumatera’ dan ‘Sumatra’
menimbulkan kebingungan mengenai bentuk yang seharusnya digunakan.
Perbedaan dualisme ini berdampak pada pelaksanaan tugas Pemohon I dan
Pemohon II sebagai Duta Bahasa yang berkewajiban menggunakan dan
menyebarkan informasi bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang
publik. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan maka
anggapan kerugian hak konstitusional baik yang bersifat spesifik dan aktual,
atau setidak-tidaknya potensial akibat berlakunya norma yang dimohonkan
pengujian konstitusionalitasnya tersebut tidak akan terjadi atau tidak lagi
terjadi.
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh
Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.6.1]
Bahwa berkaitan dengan penamaan, perubahan nama, atau pemindahan
nama daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II
merupakan bagian dari pengaturan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Dalam
kaitan ini, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016,
Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait siapa pihak yang dapat mewakili
kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan
urusan pemerintahan daerah, yakni sebagai berikut:
“[3.13.5] …apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial
35
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah,
baik
Pemerintahan
Daerah
provinsi
atau
Pemerintahan
Daerah
kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam
kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD
Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-
sama
dengan
DPRD
Kabupaten/Kota
untuk
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota.”
Pertimbangan hukum Mahkamah di atas ditegaskan kembali antara lain
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2020 serta
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2021, yang
mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:
“…Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 ini menegaskan
bahwa terhadap persoalan yang kewenangannya dipegang secara bersama-
sama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah maka pihak yang dirugikan dengan berlakunya UU
terkait dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah. Selain itu juga ditegaskan
bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah
sebagai satu kesatuan dengan DPRD. Penegasan mengenai hal ini pun
termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menyatakan bahwa
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945. Selain itu, Pasal 57 UU 23/2014 juga menyatakan
bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota
terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Atas
dasar itu maka yang dapat mengajukan permohonan mewakili daerah adalah
Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk pemerintahan
daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD
Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;”
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
Mahkamah menegaskan pihak yang dapat mengajukan pengujian undang-undang
mengenai pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pendirian Mahkamah tersebut dipertegas
kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXII/2024 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025,
di mana Mahkamah berpendapat antara lain:
36
Adapun Pemohon III dan Pemohon IV mengkualifikasikan diri sebagai
perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Ketua Umum (Pemohon
III) dan Sekretaris Umum (Pemohon IV) Pengurus Harian Lembaga Adat
Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari Masa Bakti
2021-2026 [vide Bukti P-30]. Oleh karena Pemohon III dan Pemohon IV
merupakan perorangan warga negara Indonesia dan bukan merupakan
pemerintahan daerah yakni kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota)
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau
kabupaten/kota), maka berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas,
Pemohon III dan Pemohon IV sebagai subjek hukum tidak memiliki kedudukan
hukum untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan
pemerintahan daerah.
Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut
Mahkamah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang
merupakan perorangan warga negara Indonesia dan bukan merupakan
pemerintahan daerah tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan
daerah, in casu Pemerintahan Daerah Kabupaten Batanghari. Terlebih, para
Pemohon tidak dapat menyertakan bukti adanya Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Batanghari yang dilakukan sebelum diajukannya permohonan ke
Mahkamah perihal persetujuan pengajuan permohonan pengujian UU 37/2024
ke Mahkamah, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II,
Pemohon III, dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.
[3.6.2]
Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan
tersebut di atas, berkenaan dengan kata ‘Sumatera’ dan ‘Sumatra’ dalam Pasal 1
angka 1 UU 9/2023 yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan
persoalan pengujian penamaan daerah yang menjadi bagian pengaturan dalam
Pasal 48 UU 23/2014, sehingga sebagaimana putusan-putusan Mahkamah tersebut
di atas maka pihak yang dapat mengajukan pengujian norma dimaksud adalah
pemerintahan daerah, in casu Gubernur Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama
dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai satu kesatuan Pemerintahan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bukan perorangan warga negara. Berkenaan
dengan persoalan ini, pada saat persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan
agenda untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta
memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang diselenggarakan
pada tanggal 12 Februari 2026, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada
Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya untuk memperkuat subjek hukum
Pemohon terkait dengan kedudukan hukum. Dalam hal ini, Mahkamah telah
mengingatkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian
mengenai penamaan daerah adalah pemerintahan daerah, in casu Kepala Daerah
dan DPRD [vide Risalah Sidang, tanggal 12 Februari 2026, hlm. 10 dan hlm. 13].
37
Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian dalam perbaikan
permohonan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan
pengujian norma a quo, tetap dalam kualifikasi perorangan warga negara Indonesia.
Selain itu, dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya Pemohon
I dan Pemohon II menguraikan fakta konkret yang dialaminya sebagai Duta Bahasa
Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2025 [vide Bukti P-6], yang bertugas menyebarkan
slogan Trigatra Bangun Bahasa, yang salah satu isunya adalah mengutamakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di mana, dengan adanya perbedaan kata
‘Sumatera’ dengan ‘Sumatra’ dalam undang-undang dengan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu
menyampaikan informasi yang pasti dan menghambat fungsi sebagai Duta Bahasa.
Uraian Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan syarat
kerugian hak konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya sebagaimana diuraikan di atas.
Terlebih, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat bukti yang menunjukkan pernah
menyampaikan persoalan perbedaan kata ‘Sumatera’ dengan ‘Sumatra’ dimaksud
kepada pemerintah daerah setempat atau kepada pembentuk undang-undang.
Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga
negara Indonesia, yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah,
in casu Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I dan Pemohon II
(selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon,
namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut.
[3.8]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
38
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi,
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan
39
Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Anwar Usman
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Wilma Silalahi
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum bagian [3.5] Paragraf 5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mempertimbangkan sebagai berikut: “Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon I adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai 6 advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki perhatian dan 10 kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara. Pemohon I beranggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai jaminan atas penerapan prinsip rule of law, fairness, dan good governance pada umumnya, khususnya pada tata kelola kementerian negara, sehingga hak konstitusional Pemohon I berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana mestinya karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019”; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang syarat minimal usia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pemohon menyampaikan kedudukan hukumnya sebagai mahasiswa fakultas hukum dan bercita- cita menjadi presiden dan wakil presiden. Secara substantif, Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya tersebut tidak juga mendeskripsikan secara eksplisit terkait kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial yang berkorelasi kausal dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan penalaran yang wajar. Meskipun demikian, dalam bagian Pertimbangan Hukum bagian [3.6] Paragraf 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut: “Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak- tidaknya potensial dapat terjadi”; 11 c) Ketiga, dengan demikian, artinya untuk menilai kerugian konstitusional yang memenuhi kriteria spesifik dan aktual atau minimal bersifat potensial yang secara wajar dapat diprediksi akan terjadi serta terdapat hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma yang diuji, Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan parameter yang kaku. Penilaian kerugian konstitusional tersebut bergantung pada penilaian Majelis Hakim Konstitusi dan bersifat dinamis agar dapat memberikan penilaian kedudukan hukum secara proporsional; 2) Bahwa dengan adanya kejadian faktual yang dialami para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menjadi jelas kerugian hak konstitusional para Pemohon lahir sebab keberlakuan pasal a quo. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 1) Bahwa secara potensial terjadi kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon terkhusus pada kerugian konstitusional para Pemohon dalam hak menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sesuai Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan hak tersebut dengan kualifikasi para Pemohon yang tampil di ruang-ruang publik yang menuntut para Pemohon menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang-ruang publik tersebut. 2) Bahwa dalam beberapa kesempatan tampil di ruang publik, para Pemohon dihadapkan pada perbedaan penggunaan istilah “Sumatera” dan “Sumatra” sehingga menimbulkan kebingungan mengenai bentuk yang seharusnya digunakan. Istilah “Sumatera” lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan “Sumatra” dinilai sesuai dengan kaidah kebahasaan. Perbedaan tersebut menimbulkan dualisme yang berdampak pada pelaksanaan tugas para Pemohon sebagai Duta Bahasa yang berkewajiban menggunakan dan menyebarkan informasi bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menghambat hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin 12 dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 untuk menyampaikan informasi. 3) Bahwa dualisme tersebut menimbulkan kegamangan bagi para Pemohon dalam menentukan istilah yang tepat untuk diinformasikan kepada masyarakat. Mengingat kualifikasi para Pemohon adanya kewajiban yang mencakup penyampaian informasi mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk dalam hal penyebutan nomenklatur nama daerah. Kriteria ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kualifikasi para Pemohon melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan kebahasaan yang berlaku, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketidaktepatan dalam penggunaan istilah di ruang publik berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif berupa teguran atau peringatan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berimplikasi kualifikasi para Pemohon pada mekanisme penegakan disiplin yang lebih berat berupa pencabutan gelar. 4) Bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon jelas tidak terjadi apabila pasal a quo dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 1) Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat aktual yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2023 tentang Prov. Sumatera Selatan dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian konstitusional para Pemohon tidak lagi terjadi. 5. Bahwa dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili 13 kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang No. 9 Tahun 2023 tentang Prov. Sumatera Selatan terhadap UUD NRI Tahun 1945. C. POKOK PERMOHONAN 1. Sebelum jauh menguraikan alasan-alasan (posita) Pemohon melakukan uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2023 tentang Prov. Sumatera Selatan, yang sebagaimana berbunyi: “Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang- Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), sebagai Undang-Undang.” Adapun alasan-alasan (posita) Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah sebagai berikut: I. EKSISTENSI BAHASA INDONESIA DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM 2. Sumpah Pemuda menjadi titik tolak pertama penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi melainkan simbol kesetaraan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, ikrar menggunakan bahasa yang satu bahasa Indonesia [vide ikrar Sumpah Pemuda angka 3] merupakan bentuk kesepakatan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai suatu identitas bangsa yang berdaulat. Oleh karena itu, sebagai suatu negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan di muka hukum, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang-ruang publik secara esen
