57/PUU-XXIII/2025

1 KETETAPAN Nomor 57/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Formil dan pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 27 Maret 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia atas nama Bilqis Aldila Firdausi, Farhan Azmy Rahmadsyah, dan Lintang Raditya Tio Richwanto, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret 2025 berdasarkan AktaPengajuan Permohonan Pemohon Nomor 56/PUU/PAN.MK/AP3/ 03/2025. Selanjutnya, permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 April 2025 dengan Nomor 57/PUU- XXIII/2025 mengenai permohonan pengujian formil dan pengujian materiil norma Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 57/PUU-XXIII/2025 tersebut, Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 57.57/PUU/TAP.MK/Panel/04/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 57/PUU-XXIII/2025, bertanggal 25 April 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 57.57/PUU/TAP.MK/HS/04/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 57/PUU-XXIII/2025, bertanggal 25 April 2025; c. bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat secara daring dari para Pemohon perihal Penarikan Permohonan Nomor 57/PUU- XXIII/2025, bertanggal 4 Mei 2025; d. bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan sekaligus konfirmasi perihal pencabutan/penarikan permohonan perkara a quo yang dihadiri oleh para Pemohon secara daring. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya para Pemohon membenarkan perihal pencabutan/penarikan permohonan dalam Perkara Nomor 57/PUU-XXIII/2025 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PUU-XXIII/2025, tanggal 9 Mei 2025, hlm. 3]. Berkenaan dengan alasan penarikan/pencabuat permohonan, dalam suratnya para Pemohon menyampaikan akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga tidak memungkinkan bagi para Pemohon untuk melanjutkan perkara a quo. Selain itu, telah terdapat permohonan-permohonan pengujian sejenis, 3 sehingga kepentingan konstitusional para Pemohon telah diwakili oleh permohonan-permohonan tersebut. e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; f. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 14 Mei 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 57/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 4 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau 5 kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa