57/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 57/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Agus Priyono Jabatan : Ketua Umum Prima Alamat : Jalan Bacang Nomor 310-C RT 07/RW 06, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 2. Nama : Dominggus Oktavianus Jabatan : Sekretaris Jenderal Prima Alamat : Jalan Bacang Nomor 310-C RT 07/RW 06, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 April 2022, memberi kuasa kepada Togu Van Basten Hutapea, S.H., Parluhutan Banjarnahor, S.H., Daniel Pasaribu, S.H., Raden Elang Y. Mulyana, S.H., dan Fitrah Awalludin Haris, S.H., para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Biro Bantuan Hukum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), berkedudukan hukum di Jalan Bacang Nomor 310-C. RT.7/RW.6 Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 18 April 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 57/PUU-XX/2022 pada 22 April 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 06 Juni 2022, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C UUD 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu; 2. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) menegaskan hal yang sama, yaitu: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) Menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c) Memutus pembubaran partai politik; dan d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa oleh karena Permohonan Pengujian atas Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 04 Mei 2021 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengujian ulang yang dimohonkan oleh Pemohon a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” salah satunya adalah “badan hukum publik atau privat”. Sementara ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan “Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum” yang telah mendapatkan status badan hukum Partai Politik, sehingga Pemohon jelas memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 7. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dan pengesahannya sebagai Badan Hukum Publik telah dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak 4 Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-22 AH.11.01 TAHUN 2020, tertanggal 29 September 2020; 8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Nomor:SK-11/DPP-PRIMA/VI/Tahun 2022, Tanggal 15 Maret 2022, tentang Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak mewakili atau bertindak atas nama Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA); 9. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik baru yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan/penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan begitu, Pemohon jelas bukanlah partai politik yang dikecualikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/ PUUXII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XII/2014 yakni partai politik yang telah mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan dan pengambilan keputusan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian; 10. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut; a) adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang- Undang yang diuji; c) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.; 5 11. Bahwa Pemohon sangat dirugikan sebagai Partai Politik baru yang akan mengikuti proses verifikasi Pemilu 2024, dengan berlakunya ketentuan pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, tanggal 04 Mei 2021, oleh karena Pemohon berpotensi (menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi) mendapatkan perlakuan berbeda (unequal treatment) dibandingkan dengan partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 yang menurut Pemohon perlakuan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan azas persamaan di muka hukum (equality before the law) serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana amar putusan sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah terdapat hubungan sebab- akibat (causal verban) antara kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan kepesertaan Pemilu dengan Pasal yang dimohonkan diuji serta dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian konstitusional Pemohon yang didalilkan tidak akan terjadi. 6 III. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN A. Penjelasan Bahwa Permohonan Tidak Nebis in Idem 13. Bahwa uji materil atas Pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah beberapa kali dilakukan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018 dan yang terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2020 tertanggal 4 Mei 2021. 14. Bahwa merujuk pada Pasal 60 UU MK, ketentuan tersebut memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 60 UU MK 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 15. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo, untuk memastikan bahwa alasan konstitusionalitas yang dijadikan dasar dalam Permohonan a quo jelas berbeda dengan pengujian-pengujian sebelumnya, sehingga permohonan a quo setidak-tidaknya telah memenuhi kategori permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 juncto pasal 78 ayat (2) PMK. Perbedaan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: Nomor Putusan Nomor 53/PUU- XV/2017 Putusan Nomor 55/PUU- XVII/2020 Permohonan a quo Batu Uji Pasal 22E ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28D ayat (3); Pasal 28I ayat (2) UUD tahun 1945. Pasal 28H ayat (2) UUD tahun 1945 28D ayat (1) Alasan Permohonan Frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dianggap bersifat Politik penyederhanaan Partai Politik dengan syarat verifikasi dianggap tidak efektif dan lebih efektif Obyektivitas, validitas dan akuntabilitas verifikasi administrasi sudah cukup 7 diskriminatif dan standar ganda karena membedakan perlakuan Parpol baru dan Parpol yang sudah ikut Pemilu Tahun 2014 dengan meningkatkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). menunjukkan kelengkapan faktual. Penyederhanaan sistem kepartaian yang terlalu dipaksakan berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mengajukan Permohonan a quo dengan alasan-alasan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, sehingga pengujian ulang a quo jelas tidak nebis in idem. Dengan demikian, jelaslah Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan ulang, oleh karena itu, Pemohon berharap kiranya pasal, ayat dari UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji pada permohonan Pemohon tidak diberlakukan mutatis mutandis dengan pertimbangan Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya; 17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon karena memiliki alasan permohonan yang berbeda dengan alasan permohonan pengujian yang sebelumnya, sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020. B. Pembahasan Pokok Permohonan 18. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang/kelompok mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam hubungannya terhadap Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020 tertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya Mahkamah memberikan perlakuan khusus dan/atau perlakuan istimewa terhadap Partai politik yang lolos ambang batas Parliamentary Treshold pada pemilu 2019 dengan tidak diverifikasi faktual pada pemilu selanjutnya, sedangkan untuk partai politik peserta pemilu 2019 yang 8 tidak lolos ambang batas Parliamentary Treshold pada pemilu 2019 serta partai politik baru diverifikasi administrasi dan faktual, hal ini menurut pandangan pemohon menciderai rasa keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum; 19. Bahwa akan tetapi didalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 Mahkamah menolak dengan tegas perlakuan berbeda (unequal treatment) dengan menyatakan: “perlakuan berbeda dalam kontestasi politik seperti Pemilu tidak dapat dibenarkan”, bukan saja karena “bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan” melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu, sebagaimana kutipan berikut: “Bahwa sekalipun perlakuan berbeda melalui penerapan norma secara berbeda kepada subjek hukum yang diaturnya bukanlah sesuatu yang tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan UUD 1945, namun pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal mana, perlakuan berbeda dimaksud tidak sesuai dengan jaminan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam pemerintahan. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu.”; 20. Bahwa kemudian menurut pandangan pemohon dinamisnya keberadaan partai politik tidak semata berada di internal yang terwujud dalam bentuk konflik, melainkan juga ditentukan oleh faktor dinamika politik eksternal dalam hal ini penilaian masyarakat umum terhadap partai politik yang terus berubah sehingga dukungan terhadap suatu partai politik tertentu dapat bertambah atau berkurang seiring dinamika tersebut. Oleh karena itu, keberadaan partai-partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen sejatinya berada dalam kerentanan yang sama sehingga butuh diverifikasi dengan cara yang sama dengan partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen maupun partai politik baru; 9 21. Bahwa karena pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 Mahkamah Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka seluruh partai politik, baik yang telah melewati ambang batas parlamen, partai yang telah menjadi peserta pemilu sebelumnya, maupun partai yang baru akan menjadi peserta pemilu berikutnya diperlakukan sama; 25. Bahwa menurut pendapat Pemohon, perlakuan berbeda, khusus dan/atau perlakuan istimewa (privilage) terhadap partai politik yang lolos Parliamentary Threshold pada pemilu 2019, mencederai asas equality before the law dan keadilan itu sendiri, oleh karena partai parlemen pada faktanya sudah mapan dan memiliki kursi di parlemen yang tentunya dalam batas-batas tertentu memiliki wewenang kekuasaan, serta secara realtif lebih unggul dalam hal kekuatan struktur, infrastruktur dan finansial dibandingkan partai-partai non-parlemen. Perlakuan istimewa ini akan menciptakan kompetisi pada Pemilu 2024 menjadi tidak fair, oleh karena berkonsekuensi pada adanya perbedaan kesiapan masing-masing partai politik. Partai-partai politik yang tidak dibebani verifikasi faktual tersebut akan selangkah mendahului partai- partai politik yang harus melalui verifikasi faktual. Pada saat partai-partai non-parlemen berjibaku menghadapi tahapan verifikasi faktual-yang tentunya mengeluarkan energi biaya yang sangat besar, partai-partai parlemen telah dapat mempersiapkan hal-hal lain seperti konsolidasi dan kampanye untuk memenangkan Pemilihan Umum; 27. Bahwa sebelum partai politik peserta pemilu melalui verifikasi KPU, terlebih dahulu partai politik harus melalui proses untuk memperoleh badan hukum melalui pemenuhan persyaratan yang diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sebagai berikut: 10 (Pasal 3) 1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. 2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a) akta notaris pendirian Partai Politik; b) nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c) kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d) kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan; e) rekening atas nama Partai Politik. (Pasal 4) 1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2). 2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. 3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. 4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.; 28. Bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Partai Politik telah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1999 yang dalam setiap perubahannya menyertakan syarat- syarat baru yang semakin ketat. Untuk lebih jelasnya Pemohon uraikan dalam tabel sebagai berikut: Tahun PEMILU Undang – Undang Syarat Partai Politik Berbadan Hukum 1999 UU Nomor 02 Tahun 1999 tentang Partai Politik 1. Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk Partai Politik. Partai Politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat : 11 a) Mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai; b) Asas atau ciri, aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan Pancasila; c) Keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih; 2. Partai Politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada. 2004 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 1 . Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris. 2 . Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disertai kepengurusan tingkat nasional. 3 . Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat : a . Memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 12 Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; b . Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan bersangkutan; c. Memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain; dan d . Mempunyai kantor tetap. 2009 UU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik 1. Akta notaris pendirian Partai Politik 2. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Kantor tetap; 4. Kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan 5. Memiliki rekening atas nama Partai Politik. 13 2014 UU Nomor 02 tahun 2011 tentang Partai Politik 1. Akta notaris pendirian Partai Politik; 2. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; 3. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; 4. Kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan 5. Rekening atas nama Partai Politik. 2019 UU Nomor 02 tahun 2011 tentang Partai Politik Idem 29. Bahwa menurut pendapat Pemohon, ketentuan Partai Politik memperoleh badan hukum yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 telah terbukti efektif membatasi jumlah partai politik dengan tidak terjadi penambahan signifikan atas jumlah partai politik yang terdaftar dan berbadan hukum sejak UU a quo diberlakukan. Bukti efektifitas ini dapat dilihat pada data jumlah partai politik berbadan hukum pada setiap pemilu sejak tahun 1999 sebagaimana Pemohon uraikan dalam tabel berikut: Tahun Pemilu Undang – Undang Jumlah Partai Politik Berbadan Hukum 14 1999 UU Nomor 02 Tahun 1999 tentang Partai Politik 141 2004 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 50 2009 UU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik 64 2014 UU Nomor 02 tahun 2011 tentang Partai Politik 73 2019 UU Nomor 02 tahun 2011 tentang Partai Politik 73 2024 UU Nomor 02 tahun 2011 tentang Partai Politik 75 30. Berangkat dari pemaparan yang Pemohon sampaikan di atas, Pemohon simpulkan bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh badan hukum sekalipun, partai politik telah melalui ujian berat, serta mengeluarkan biaya dan energi yang sangat besar. Hal ini pada kenyataannya telah mempersempit peluang dan keinginan bagi pihak atau individu untuk secara tidak serius atau sekadar mencoba- coba mendirikan partai politik tanpa persiapan yang memadai; 31. Bahwa, selanjutnya, partai politik kembali harus memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Pemilu yang juga mengalami beberapa kali perubahan yang sekali lagi dalam setiap perubahan tersebut memperketat syarat partai politik peserta pemilu. Untuk lebih jelasnya Pemohon uraikan perubahan-perubahan dimaksud dalam tabel berikut: Tahun Pemilu Undang-Undang Syarat Parpol Peserta Pemilu 1999 UU Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Diakui keberadaannya sesuai dengan Undang- undang tentang Partai Politik; Memiliki pengurus di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah propinsi di Indonesia; Memiliki pengurus di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya di propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b; Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik 2004 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; 15 Memiliki pengurus lengkap sekurang- kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi; Memiliki pengurus lengkap sekurang- kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b; Memiliki anggota sekurang- kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik; Pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap; Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. 2009 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) Provinsi ; Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan; Memiliki anggota sekurang- kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; Menyertakan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; 2014 UU Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah 16 kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; Memiliki anggota sekurang- kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; Menyertakan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. 2019 UU Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; Memiliki kepengurusan di 750/0 (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu. Memiliki anggota sekurang- kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; 17 Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. 32. Bahwa sekalipun proses partai politik memperoleh badan hukum harus melalui usaha yang berat, namun dalam kenyataan politik hari ini tidak seluruh partai politik yang berbadan hukum memiliki kesanggupan untuk mempertahankan aktivitasnya secara berkelanjutan dalam skala nasional. Ini terbukti dengan keterangan Komisioner KPU, Hasyim Asyari, pada tanggal 3 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa dari 73 parpol berbadan hukum di tahun tersebut, hanya 33 partai yang memenuhi undangan KPU untuk mengisi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai bagian dari langkah awal sebelum partai politik mendaftar sebagai peserta pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6 Tahun 2018. (Lihat https://akurat.co/kpu-ada-73-partai- yang-aktif-hanya-33, Selasa, 3 Oktober 2017, Pukul 20:49; Diakses pada tanggal 6 April 2022). Memperhatikan fakta tersebut, Pemohon berpendapat verifikasi oleh KPU masih tetap dibutuhkan dalam rangka memastikan partai politik yang berbadan hukum masih menjalankan aktivitas dan mempersiapkan diri sehingga layak turut berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu; 33. Bahwa Pemohon sepenuhnya memahami dan mendukung upaya Mahkamah turut mendorong tercapainya sistem multi-partai sederhana atau penyederhanaan sistem kepartaian yang diyakini akan berperan penting dalam penguatan sistem pemerintahan presidensil sebagaimana desain konstitusi. Kendati demikian, Pemohon berpendapat alangkah bijaksana apabila semangat dan upaya untuk penyederhaan sistem kepartaian yang sedang dilakukan saat ini tidak mengingkari realitas sosial politik dan historis Bangsa Indonesia sehingga upaya tersebut terhindar dari cara-cara pemaksaan yang berlebihan; 34. Bahwa realitas sosial politik Indonesia berangkat dari keragaman lebih dari 270 juta warga negara dengan latar belakang suku, agama, 18 pendidikan, dan strata sosial yang di dalamnya kembali mengandung perbedaan kesadaran serta aspirasi politik dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Keberagaman tersebut hendaknya dapat terekspresikan dalam keberagaman pilihan politik warga negara (in casu partai politik) dalam batas-batas yang tidak berpotensi menimbulkan keretakan sebagai satu Bangsa dan satu Tanah Air; 35. Bahwa realitas politik lainnya yang patut mendapat perhatian Mahkamah adalah semakin menurunnya Party ID atau warga negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota dari partai politik tertentu dalam dua dekade sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2019 yang lalu sebagaimana digambarkan dalam tabel grafik berikut: PARTY ID 36. Bahwa menurunnya Party ID secara tajam tersebut merupakan suatu canang tentang menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, atau kejenuhan terhadap partai politik yang dipandang tidak berhasil memberi kebaruan, atau masyarakat menganggap tidak menemukan suatu manfaat politik dari bergabung ke dalam partai politik, dan/atau suatu alasan lain yang masih perlu diteliti lebih lanjut, namun pada esensinya merupakan suatu negative credit point bagi kehidupan demokrasi. Pemohon sendiri berpandangan, salah satu faktor terjadinya penurunan Party ID tersebut adalah tidak adanya kebaruan yang ditawarkan oleh partai politik yang berhubungan dengan terbatasnya kemampuan partai-partai politik alternatif untuk berkembang di tengah 19 ketatnya berbagai persyaratan untuk mendirikan partai politik maupun persyaratan partai politik berpartisipasi dalam pemilu; 37. Bahwa sekalipun angka partisipasi pemilih dalam tiap-tiap pemilu yang diselenggarakan mengalami fluktuasi, namun dalam sistem pemilu proporsional terbuka sekarang terdapat kecenderungan pemilih untuk lebih memilih individu calon anggota legislatif dibandingkan memilih partai politik; (Sumber) : a. https://news.detik.com/berita/d-2619091/survei-pasca-pileg-lebih- banyak-yang-pilih- caleg-daripada-parpol -- tanggal 25 Juni 2014. Diakses pada Selasa, 12 April 2022. b. https://www.puskapol.ui.ac.id/puskapol-dalam-berita/kata-pakar-ui-ini- kecenderungan- pemilih-pileg-2019.html -- tanggal 27 Mei 2019. Diakses pada Selasa, 12 April 2022. Kecenderungan ini semakin memperkuat kesimpulan tentang semakin menurunnya pamor partai politik di hadapan masyarakat yang sekali lagi, selain merupakan preseden buruk bagi kehidupan demokrasi juga dapat berbahaya bagi desain ketatanegaraan berhubung vitalnya posisi dan peran partai politik yang tidak semata ditempatkan sebagai infrastruktur melainkan suprastruktur negara, karena meskipun tidak diatur secara khusus namun perannya jelas tercantum dalam konstitusi; 38. Bahwa Bangsa Indonesia pernah melewati suatu fase sejarah penyederhanaan partai politik dengan cara pemaksaan yang berlebihan di masa awal kekuasaan otoritarian Orde Baru melalui fusi partai-partai politik ke dalam dua partai politik di samping Golongan Karya. Penyederhaan partai politik dengan pemaksaan yang berlebihan pada era Orde Baru ini telah dikoreksi oleh Reformasi 1998 dengan dibukanya keran demokrasi karena secara jelas pemaksaan tersebut melanggar hak-hak konstitusinal warga negara. Sekelumit kutipan dari Sejarawan M. C. Ricklefs dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004 (2005) ini memberikan gambaran tentang periode tersebut: “Pada tahun 1976, Orde Baru boleh dikatakan stabil. Pemerintah bergantung pada sentralisasi kekuasaan yang kokoh di tangan Presiden Soeharto dan sekelompok pengikut setianya. Kebebasan 20 politik ditekan dengan kekerasan fisik, penahanan, dan pelarangan penerbitan, atau dengan ancaman tindakan demikian. Partai-partai politik tidak diberi peluang untuk mengubah tatanan politik, tetapi tetap mengikuti proses pemilihan umum yang dikendalikan dengan hati-hati dan meminjam legitimasi pemerintahan”; 39. Bahwa perubahan-perubahan atas Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu selama dua dekade terakhir, dalam hemat Pemohon, telah menunjukkan gejala ke arah pemaksaan yang berlebihan dengan terus menambahkan syarat-syarat yang semakin ketat hingga berpotensi melampaui batas kewajaran, bahkan sangat mungkin juga menyulitkan bagi setidaknya sebagian Partai Politik established yang telah memperoleh kursi di parlamen itu sendiri; 40. Bahwa apabila pemaksaan yang berlebihan terhadap upaya penyederhanaan partai politik ini terus berlanjut dengan mengingkari realitas maka berpotensi terjadi pengulangan sejarah kelam Bangsa Indonesia dalam bentuk dan cara yang berbeda, namun dengan hakikat otoritarianisme yang sama, yaitu kekuasaan politik hanya menjadi milik sedikit kalangan yang semakin memapankan diri, serupa oligarki politik, sembari menutup kesempatan bagi unsur atau pihak lain sesama warga negara untuk ikut andil mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang sejalan dengan cita-cita pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Di samping itu, penyederhaan sistem kepartaian dengan pemaksaan yang berlebihan juga dapat semakin menurunkan keinginan ataupun semangat warga negara untuk berkumpul, berorganisasi, dan bergabung dalam partai politik; 41. Bahwa verifikasi, yang menurut defenisi PKPU No. 6/2018 adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan calon peserta pemilu, merupakan suatu tindakan yang mengandung unsur ketelitian, kehati-hatian, dan kritis namun tetap berpegang pada kepercayaan terhadap validitas dan akuntabilitas administrasi negara dan pemerintahan; 42. Bahwa fakta dalam proses Pemilu 2019 menerangkan dari 33 partai politik yang memenuhi undangan sebagaimana tersebut di atas hanya 27 parpol yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2019 untuk 21 kemudian diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh KPU. Pada tahap verifikasi administrasi ini 14 dari 27 partai politik dinyatakan lolos verifikasi administrasi, yang kemudian dalam tahap selanjutnya, keseluruhan 14 partai tersebut dinyatakan lolos verifikasi faktual sehingga berhak menjadi partai politik peserta pemilu 2019. Dua partai politik lainnya kemudian dinyatakan lolos setelah melalui gugatan ke Bawaslu dan PTTUN sehingga total terdapat 16 partai politik peserta Pemilu 2019. Sementara 11 partai politik dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sehingga tidak maju ke tahap verifikasi faktual dan secara otomatis tidak menjadi partai politik peserta pemilu 2019; 43. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019, dari 14 partai politik yang lolos verifikasi administrasi semuanya (14 partai politik tersebut) lolos verifikasi faktual. Hal ini merupakan fakta objektif validitas dan akuntabilitas administrasi negara. Oleh karena itu, Pemohon dapat menyimpulkan bahwa dengan fakta validitas dan efektifitas verifikasi administrasi yang Pemohon sebutkan maka verifikasi faktual pada hakikatnya sekedar menjadi pengulangan yang tidak diperlukan, atau, dapat ditarik pemahaman bahwa kelengkapan administrasi sudah cukup menunjukkan kelengkapan faktual, baik itu keberadaan jajaran pengurus dari tingkat pusat sampai kecamatan, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, keberadaan kantor/sekretariat, keberadaan rekening bank atas nama partai, dan keberadaan anggota sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu; 44. Bahwa dalam Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 menyebutkan besarnya anggaran verifikasi faktual sebagai salah satu pertimbangan sebagaimana berikut: “Mahkamah telah mempunyai pandangan berkaitan dengan verifikasi partai politik, namun pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah verifikasi partai politik masih diperlukan pada saat sekarang ini dengan pertimbangan kekinian yaitu untuk memberikan kesamaan kesempatan dalam mengambil bagian atau berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya kesamaan kesempatan dalam berkontribusi di bidang politik dan dengan adanya fakta-fakta di lapangan bahwa biaya negara untuk melakukan verifikasi partai politik tidak murah apalagi dalam situasi dan kondisi ekonomi negara saat ini yang harus membiayai penanggulangan pandemi COVID-19.”; 22 45. Bahwa dengan pengulangan kerja yang tidak diperlukan sebagaimana Pemohon sebutkan pada poin sebelumnya di atas, verifikasi faktual menjadi suatu bentuk pemborosan anggaran negara di satu sisi, serta berpotensi menuntut pengeluaran anggaran dan tenaga yang sangat besar dari Pemohon. IV. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 04 Mei 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019, Partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Partai politik baru diverifikasi administrasi oleh KPU namun tidak diverifikasi secara Faktual”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 06 Juni 2022, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 23 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA); 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Kemajuan menjadi Partai Rayat Adil Makmur disingkat PRIMA Nomor 14 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris MariaGunarti, S.H., M.Kn.; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan menjadi Partai Rayat Adil Makmur disingkat PRIMA Nomor 15 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn.; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR M.HH-21 AH 11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan menjadi Partai Rakyat Adil Makmur, bertanggal 29 September 2020; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Perubahan Pengurus Partai Kemajuan menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA Nomor 16 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn.; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan menjadi Partai Rakyat Adil Makmur; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur Nomor: SK-11/DPP-PRIMA/ VI/Tahun 2022, tentang Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Tanggal 15 Maret 2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 24 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 25 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 26 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017, yang rumusan awalnya adalah sebagai berikut: Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017: “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.” 2. Bahwa norma Pasal a quo, telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021, yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru” 3. Bahwa Pemohon adalah Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, yang telah berbadan hukum publik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-22 AH.11.01 Tahun 2020, tertanggal 29 September 2020 [vide bukti P-8], yang dalam hal ini, diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Prima, sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Nomor: SK-11/DPP-PRIMA/VI/Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 [vide bukti P-9]. Pemohon merasa sangat dirugikan dengan diberlakukan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017, dengan alasan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pada Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27 55/PUU-XVIII/2020, tanggal 4 Mei 2021, berpotensi menimbulkan perlakukan yang berbeda (unequal treatment) antara Pemohon dengan partai politik yang memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019, sehingga Pemohon merasa, dengan diberlakukannya ketentuan pasal a quo bertentangan dengan rasa keadilan dan asas persamaan di muka hukum (equality before the law) sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. Bahwa selain itu, dalam kualifikasi Pemohon sebagai badan hukum publik yang berbentuk partai politik, Pemohon tidak pernah terlibat dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan UU 7/2017. Hal ini, bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya partai politik yang telah mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian. 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon yang merupakan partai baru serta tidak pernah terlibat dalam pembuatan/penyusunan norma yang diuji telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon berpotensi dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan rasa keadilan, dan persamaan di muka hukum, di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh Pemohon dikarenakan diberlakukan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017. Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon sebagai partai politik baru ikhwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan keberlakuan Pasal a quo yang dimohonkan pengujian, oleh karena itu terlepas terbukti atau tidaknya inkonstitusinalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat seandainya permohonan Pemohon dikabulkan maka potensi kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 28 [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon ketentuan pada Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020 bertanggal 4 Mei 2021, telah memberikan perlakuan khusus dan/atau perlakuan istimewa terhadap partai politik yang lolos ambang batas Parliamentary threshold pada Pemilu 2019, hal ini, tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. Bahwa menurut Pemohon, di sisi lain Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 bertanggal 11 Januari 2018, pada pokoknya menolak tegas terhadap perlakuan berbeda (unequal treatment) dengan menyatakan “perlakuan berbeda dalam kontestasi politik seperti Pemilu tidak dapat dibenarkan”, bukan saja karena “bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan” melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu; c. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan partai-partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen sejatinya berada dalam kerentanan yang sama sehingga butuh diverifikasi dengan cara yang sama dengan partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen maupun partai politik baru; d. Bahwa sebelum partai politik peserta pemilu melalui verifikasi KPU, terlebih dahulu partai politik harus melalui proses untuk memperoleh badan hukum melalui pemenuhan persyaratan yang diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Terhadap hal demikian, telah terbukti efektif membatasi jumlah partai politik; 29 e. Bahwa menurut Pemohon, sebuah partai politik dalam rangka memperoleh badan hukum, harus melalui ujian berat serta mengeluarkan biaya dan energi yang sangat besar. Hal ini pada kenyataanya telah mempersempit peluang dan keinginan bagi pihak atau individu untuk secara tidak serius atau sekedar mencoba-coba mendirikan partai politik tanpa persiapan yang memadai; f. Bahwa menurut Pemohon, verifikasi oleh KPU masih tetap dibutuhkan dalam rangka memastikan partai politik yang berbadan hukum masih menjalankan aktivitas dan mempersiapkan diri sehingga layak turut berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu, namun demikian, alangkah bijaksana apabila semangat dan upaya untuk penyederhanaan sistem kepartaian yang sedang dilakukan saat ini tidak mengingkari realitas sosial politik dan historis bangsa Indonesia sehingga upaya tersebut terhindar dari cara-cara pemaksaan yang berlebihan; g. Bahwa apabila pemaksaan yang berlebihan terhadap upaya penyederhanaan partai politik ini terus berlanjut dengan mengingkari realitas maka berpotensi terjadi pengulangan sejarah kelam Bangsa Indonesia dalam bentuk dan cara yang berbeda, namun dengan hakikat otoritarianisme yang sama, yaitu kekuasaan politik hanya menjadi milik sedikit kalangan yang semakin memapankan diri, serupa oligarki politik, sembari menutup kesempatan bagi unsur atau pihak lain sesama warga negara untuk ikut andil mendorong terjadinya perubahan- perubahan yang sejalan dengan cita-cita pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945; h. Bahwa menurut Pemohon, verifikasi faktual pada hakikatnya sekedar menjadi pengulangan yang tidak diperlukan, atau, dapat ditarik pemahaman bahwa kelengkapan administrasi sudah cukup menunjukkan kelengkapan faktual, baik itu keberadaan jajaran pengurus dari tingkat pusat sampai kecamatan, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, keberadaan kantor/sekretariat, keberadaan rekening bank atas nama partai, dan keberadaan anggota sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu, terlebih, verifikasi faktual menjadi suatu bentuk pemborosan anggaran negara, serta berpotensi menuntut pengeluaran anggaran dan tenaga yang sangat besar dari Pemohon. i. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan secara bersyarat 30 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019, partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota, serta partai politik baru diverifikasi administrasi oleh KPU namun tidak diverifikasi secara faktual”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 31 Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 11 Januari 2018, dengan amar putusan antara lain, “Menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021, dengan amar putusan antara lain, Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 24 November 2021, dengan amar putusan “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. Selanjutnya, setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 menggunakan dasar pengujiannya: Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dasar pengujiannya adalah Pasal 28I ayat (2), 32 Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2) Juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. dan, permohonan Pemohon menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah, dasar pengujian yang digunakan dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki relevansi terhadap ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, hal ini dikarenakan norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan dalam kedua perkara dimaksud bukanlah merupakan norma hukum baru yang telah diberikan pemaknaan oleh Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 terhadap Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Selanjutnya, permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 setelah dimaknai oleh Mahkamah, telah pernah diuji dalam Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021. Sehingga, Mahkamah akan mengaitkan dasar pengujian permohonan a quo dengan dasar pengujian Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 yakni Pasal 1 ayat (2) Juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945; Sementara itu, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan, dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 adalah syarat verifikasi partai politik dianggap bersifat diskriminatif dan standar ganda karena membedakan perlakuan antara partai politik baru dengan partai politik yang telah ikut Pemilu tahun 2014. Kemudian, dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 menggunakan alasan syarat verifikasi ulang terhadap partai politik yang telah mengikuti Pemilu adalah sebuah ketidakadilan dan penyederhanaan partai politik dengan verifikasi dianggap tidak efektif. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 menggunakan alasan syarat verifikasi partai politik menciptakan perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara partai politik yang lolos ambang batas parlemen dengan partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos ambang batas parlemen, baik partai politik yang memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah syarat verifikasi partai politik menciptakan perlakuan yang berbeda (unequal treatment) antara partai politik peserta Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen dan memiliki wakil- 33 wakil di DPR RI dengan partai politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilu; Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dengan dasar pengujian permohonan a quo, di mana dalam perkara a quo, menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dengan alasan konstitusional permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa sesungguhnya persoalan inti dari permohonan a quo adalah apakah verifikasi secara administrasi sudah cukup memenuhi kelengkapan yang dibutuhkan daripada verifikasi secara faktual, yang pada akhirnya verifikasi secara faktual tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik baru. Oleh karena itu, menurut Pemohon terdapat perlakuan yang berbeda ihwal verifikasi partai politik antara partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 dengan Pemohon yang dalam hal ini merupakan partai politik baru. [3.12.2] Bahwa berkaitan dengan perkara a quo Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait verifikasi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: 34 [3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”, yang kemudian ketentuan tersebut sepanjang frasa “telah ditetapkan/” telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian bunyi ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tersebut menjadi, ”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.” Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017, Mahkamah juga membatalkan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, ”Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”. Pembatalan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 berdampak pada penyamarataan terhadap semua partai politik untuk dilakukan verifikasi dalam Pemilu serentak 2019 dan partai politik yang lolos verifikasi memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu. [3.14] Menimbang bahwa dalam perkembangannya pasca Pemilu serentak 2019, Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 ini dimohonkan kembali pengujiannya oleh Pemohon (Partai Garuda) melalui Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang pada petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya”. Artinya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pada Pemilu serentak 2024, terhadap partai politik peserta Pemilu 2019 tidak perlu lagi dilakukan verifikasi ulang. [3.15] Menimbang bahwa posisi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018 terkait dengan verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal treatment) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Posisi dan standing Mahkamah dalam memberlakukan ketentuan terkait kewajiban verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang telah lolos ketentuan parliamentary threshold maupun yang tidak lolos ketentuan ini, tetapi telah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) akan tetapi cenderung abai pada penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara berbeda. [3.16] Menimbang bahwa pada prinsipnya, verifikasi terhadap partai politik untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat penting dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik ini lah rakyat menyalurkan 35 aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti hal nya Indonesia. Namun demikian, tidak semua partai politik dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya partai politik yang memenuhi syarat lah yang memiliki kesempatan menjadi peserta Pemilu. Di dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Proivinsi yang bersangkutan; d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. [3.17] Menimbang bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan ujian yang cukup berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu merefleksikan aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional (terkecuali partai politik lokal di Provinsi Aceh). Oleh karena itu, struktur kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi (skala nasional), memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. Tantangannya tidak selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu serentak 2019, ada partai politik yang lolos Parliamentary Threshold sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah adil ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada “verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif 36 keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara adimistrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.12.3] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagaimana diuraikan di atas, terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Namun demikian, terlepas dari adanya pendapat berbeda dalam Putusan a quo, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi 37 ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. [3.13] Menimbang bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, meskipun dengan dasar pengujian yang berbeda serta alasan konstitusional yang digunakan oleh Pemohon juga berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu yakni mempersoalkan mengenai verifikasi partai politik, baik secara administrasi maupun secara faktual. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 mutatis mutandis berlaku pertimbangan hukum permohonan a quo. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020 mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan a quo; [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 38 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua dan pada hari Senin, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri 39 oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya K.