57/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 57/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Armand Prasetyanto Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Alamat : Jalan Ecopolis Boulevard Blok K27/98R Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Mohamad Fikri Nur Yahya Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Alamat : Jalan Citarum 2 Nomor 133, Karawaci Baru, Karawaci, Kota Tangerang Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Bagas Febriansyah Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Alamat : Griya Permata Asri Blok B6 Nomor 1, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok, Serang Banten Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------Pemohon III yang dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri; Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Oktober 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/10/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan Nomor 57/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2021, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU 3 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasan Kehakiman) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5. Bahwa artinya obyek pengujian yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. 6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution) • Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights) 7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution). Oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian diatas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara a quo. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, PARA PEMOHON juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. 4. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON yang dirugikan, antara lain: Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: 5 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 5. Bahwa terhadap kerugian Konstitusional PARA PEMOHON, adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas yang hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan keberadaan Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 6. Bahwa PARA PEMOHON adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ditunjukkan dengan Kartu Mahasiswa (Bukti P- 3, P-4, P-5, P-6, P-7) dan Kartu rencana studi (Bukti P-8) 7. Bahwa PARA PEMOHON menegaskan kedudukannya dalam permohonan a quo sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini ke semuanya adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Para Pemohon menilai adanya potensi yang menimbulkan kerugian atas kesewenang-wenangan diakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan perihal eksekusi fidusia antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 8. Bahwa PARA PEMOHON dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam rangka penegakkan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Sebagai mahasiswa yang juga turut aktif dalam memahami isu konstitusi dan terjun dalam beberapa riset hukum, Pemohon merasa terusik dengan tiadanya kejelasan dan kepastian hukum akan suatu permasalahan hukum; 9. Bahwa PARA PEMOHON adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan berpotensi dirugikan akibat dari ketidakpastian hukum dan juga merupakan suatu kewajiban bagi PARA PEMOHON untuk meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum; 10. Bahwa oleh karenanya, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak 6 konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kepada supremasi hukum (supremacy of law) dimana negara hukum menekankan kepada konstitusionalitas kekuasaan yang ada pada setiap cabang kekuasaan; 2. Bahwa cabang kekuasaan di Indonesia adalah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial yang di Indonesia menganut prinsip distribution of power di dalam sistem ketatanegaraannya; 3. Bahwa sebagaimana Alexander Hamilton sampaikan, “sekalipun diterapkan prinsip distribution of power, bukan berarti suatu cabang kekuasaan dapat melaksanakan (exercise) kewenangan atau tugas daripada cabang kekuasaan lain secara menyeluruh”; 4. Bahwa harus tetap terdapat batasan yang jelas yang mana menjadi kewenangan atau tugas daripada legislatif, eksekutif, dan yudisial; 5. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada kekuasaan yudisial yakni Mahkamah Konstitusi terdapat fungsi pembentukan undang-undang dalam tataran negative legislator dimana Mahkamah Konstitusi telah menunjukkannya dengan melakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diputus dalam Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021; 6. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri-ciri sebagai negara hukum yaitu diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 7. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 7 di hadapan hukum, di mana dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 8. Bahwa Permohonan Kami tidak Nebis in Idem karena terdapat perbedaan alasan permohonan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. 9. Bahwa PARA PEMOHON menilai adanya potensi kesewenang- wenangan dalam eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diakibatkan ketidakselarasan antara pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (vide Bukti P-9, Bukti P-10). 10. Bahwa PARA PEMOHON beranggapan suatu saat nanti ketika melakukan perjanjian jaminan fidusia, pihak kreditur seringkali mempercepat dalam hal penandatanganan perjanjian yang justru keadaan tersebut membuat isi perjanjian kurang diperhatikan sehingga pada saat terjadinya “cidera janji” atau “wanprestasi” akan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan. 11. Bahwa PARA PEMOHON beranggapan apabila terjadi penolakan oleh debitur pada saat eksekusi dan kreditur keberatan melalui alternatif pengadilan, maka keadaan tersebut berpotensi terjadinya kekerasan, pengancaman, intimidasi dan tindakan lainnya yang merugikan oleh kreditur sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Contitution harus memberikan perlindungan hak konstitusional untuk para pihak terkait terkhusus debitur. 12. Bahwa PARA PEMOHON menilai dengan ada atau tidaknya kesepakatan antara debitur dan kreditur, dalam hal eksekusi jaminan fidusia tetaplah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna memberikan keseimbangan dan kepastian hukum kepada pihak terkait. 13. Bahwa PARA PEMOHON beranggapan ketika eksekusi sertifikat jaminan fidusia bersama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak kreditur akan berwenang secara mutlak untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. 8 14. Bahwa ketidakpastian hukum dalam perkara a quo adalah tidak jelasnya prosedur eksekusi sertifikat jaminan Fidusia dimana ada perbedaan norma dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah Jaminan Fidusia, yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021; 15. Bahwa PARA PEMOHON menegaskan permohonan kami berbeda alasan permohonan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021 dimana alasan permohonan kami menginginkan adanya format perjanjian fidusia terpadu terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia oleh Mahkamah Konstitusi guna memberikan batasan-batasan dan keseimbangan hukum antara kreditur dan debitur; 16. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi telah memutus sebagai berikut: - Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; - Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara 9 Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 17. Bahwa kemudian terjadi hal yang mengejutkan karena kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, pada halaman 83, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur" 18. Bahwa pada pandangan PARA PEMOHON terdapatnya perbedaan antara kedua putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum akan suatu regulasi yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini tentang mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Selaku mahasiswa hukum, PARA PEMOHON melihat ketidakpastian hukum ini menjadikan tercederainya hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945; 19. Bahwa PARA PEMOHON berpegang teguh jika eksekusi fidusia seharusnya wajib dilakukan melalui pengadilan, hal ini mengingat maraknya debt collector yang suka sewenang-wenang menarik kendaraan dari pihak debitur. Oleh karenanya demi memberikan perlindungan hukum yang adil, memang sudah selayaknya dan sewajibnya lah eksekusi tersebut dilakukan melalui pengadilan sehingga tidak ada kesewenang-wenangan lagi dan negara memiliki andil dalam melindungi hak warga negaranya yang sangat tercederai tindakan semena-mena korporasi besar yang menyewa debt collector; 20. Bahwa PARA PEMOHON berpandangan apabila eksekusi fidusia wajib dilakukan melalui pengadilan, maka bukan saja hak warga negara terlindungi, akan tetapi juga sejalan dengan Putusan Mahkamah 10 Konstitusi yang lain, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020 halaman 39 dimana: “Bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan, berkaitan dengan dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mengaitkan permohonan a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yaitu perihal pengujian norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), yang menurut para Pemohon tepat dijadikan rujukan untuk memaknai yang sama frasa “cidera janji” dalam dalam permohonan a quo dengan frasa “cidera janji” dalam permohonan yang berkaitan UU Fidusia. Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat terdapat perbedaan yang fundamental antara sifat dari lembaga jaminan Fidusia dengan Hak Tanggungan. Dari perbedaan yang mendasar tersebutlah kemudian membawa konsekuensi secara yuridis di dalam memaknai secara substansial terhadap frasa “cidera janji” pada masing-masing lembaga jaminan kebendaan tersebut. Bahwa perbedaan kedua lembaga jaminan kebendaan tersebut dapat dilihat dari frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, yang melekat pada Hak Fidusia dan Hak Tanggungan. Dalam lembaga jaminan dengan Hak Fidusia terdapat sifat yang melekat, yaitu adanya penyerahan hak kepemilikan benda yang menjadi obyek jaminan oleh debitor kepada kreditor dan hal ini yang menjadi alasan krusial kreditor dapat mengambil dan melakukan eksekusi sendiri setiap saat tanpa mempertimbangkan tempat dan waktu, yang acapkali menimbulkan kesewenang- wenangan. Hal ini sangat berbeda dengan sifat Hak Tanggungan yang secara hak kepemilikan dari benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada di tangan pihak debitor termasuk status kepemilikannya. Sehingga pada waktu akan dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan dalam Hak Tanggungan, kreditor selalu memerhatikan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dapat melibatkan ketua pengadilan negeri dan/atau kantor lelang. Bahkan, dalam hal ada kesepakatan antara debitor dan kreditor, maka dapat dilakukan lelang di bawah tangan, guna mendapatkan harga dari nilai jaminan yang tertinggi, dengan tujuan hal tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu, apabila debitor mempermasalahkan “cidera janji” yang dialaminya dengan alasan adanya keadaan memaksa (overmacht/force majeure) pada pengadilan perdata, maka proses perkara tersebut dapat menjadi alasan untuk menunda dilaksanakannya eksekusi terhadap jaminan Hak Tanggungan. Oleh karenanya dalil para Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 haruslah dikesampingkan; 11 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan adalah tidak beralasan menurut hukum; 21. Bahwa PARA PEMOHON berpandangan, dengan diwajibkannya eksekusi fidusia melalui pengadilan, maka akan terjadi sinkronisasi dengan putusan di atas, dimana putusan tersebut mengamanatkan eksekusi hak tanggungan memiliki lembaga eksekusi yang berbeda dengan fidusia, dimana eksekusi hak tanggungan tidak dapat dilakukan melalui pengadilan akan tetapi eksekusi fidusia dilakukan melalui pengadilan; 22. Bahwa PARA PEMOHON menilai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terdapat ketidakselarasan terhadap teori putusan Mahkamah Konstitusi ‘Ratio Decidendi’ dimana yang disebut dengan Ratio Decidendi, adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat para pihak yang bersengketa merupakan alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan. 23. Bahwa PARA PEMOHON menilai petitum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terdapat kaitannya dengan pertimbangan hukum oleh Mahkamah yang menjadi alasan secara langsung mengenai pokok perkara yang seharusnya dimuat di dalam Amar Putusan, namun pada faktanya hal tersebut Mahkamah tidak menyertakan didalam amar putusan sehingga menimbulkan kebingungan normatif di lingkungan akademisi dan praktisi hukum di negeri ini. 24. Bahwa sebagaimana dijamin didalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, adalah hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, dan oleh karenanya menjadi tugas lembaga kekuasaan mewujudkan keadilan itu. Oleh karenanya, dalam konteks fidusia, demi menegakkan keadilan dan perlindungan hukum bagi warga negara, haruslah eksekusi fidusia dilakukan melalui pengadilan; 25. Bahwa PARA PEMOHON berpandangan, perihal isi dalam perjanjian antara kreditur dan debitur seringkali tidak diperhatikan oleh debitur yang justru berpotensi ketidakadilan bagi debitur, di satu sisi debitur telah membayar uang muka yang ditentukan, tetapi kemudian ketika dia tunggak 12 di tengah jalan padahal kendaraannya sudah mau lunas, kurang dua bulan, satu bulan atau apa pun, itu tanpa ampun diambil kembali oleh krediturnya. 26. Bahwa adalah suatu nalar yang wajar, jika debitur fidusia seringkali adalah pihak yang lebih lemah, sebab kreditur fidusia adalah perusahaan besar yang memiliki sumberdaya yang kuat. Perusahaan-perusahaan ini dengan abainya terhadap hak debitur, melakukan penarikan terhadap barang- barang fidusia melalui debt collector yang kemudian merebutnya secara tidak berperikemanusiaan dari debitur; 27. Bahwa untuk melindungi hak-hak atas perlindungan hukum yang adil itulah, Mahkamah Konstitusi harus menjadi Guardian of the Constitution dimana Mahkamah Konstitusi harus menyatakan dan menentukan dengan tegas bahwa eksekusi fidusia wajib dilakukan melalui Pengadilan; 28. Bahwa Permohonan diajukan oleh PARA PEMOHON untuk menegakkan hak konstitusional dan menyelesaikan carut marutnya penegakkan hukum dan kebingungan normatif dilingkungan akademisi dan praktisi hukum yang ada di negeri ini, terutama dalam penegakkan eksekusi fidusia yang seharusnya lah wajib dilakukan melalui pengadilan; 29. Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo dan demi menegakkan hak konstitusional warga negara, haruslah Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa eksekusi fidusia wajib dilakukan melalui pengadilan; IV. PETITUM Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka PARA PEMOHON memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut: 1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ada atau tidaknya kesepakatan antara debitur dan kreditur, dalam hal eksekusi sertifikat jaminan fidusia 13 wajib dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 3. Memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan format perjanjian fidusia terpadu antara kreditur dan debitur. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-10, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 2. Bukti P-2 : Fotokopi UUD NRI 1945 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP & KTM Pemohon I 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP dan KTM Pemohon II 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP dan KTM Pemohon III 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP dan KTM Pemohon IV 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP dan KTM Pemohon V 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP dan KRS Pemohon VI 9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 14 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut UU 42/1999) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 15 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 16 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang menyatakan sebagai berikut: ‘Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut’, yang berdasarkan putusan Mahkanah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat frasa “kekuatan eksekutorial” sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 2. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-5] yang beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang telah menyebabkan kesewenang-wenangan yang karena ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan perihal eksekusi fidusia sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021; 3. Bahwa para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional menyatakan karena aktif dalam memahami isu konstitusi dan terjun dalam beberapa riset hukum sehingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah menyebabkan para Pemohon merasa terusik dengan tiadanya kejelasan dan kepastian hukum terhadap eksekusi fidusia yang seharusnya wajib oleh pengadilan; 4. Berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon berkesimpulan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.5.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan perbaikan permohonan para Pemohon yang diterima oleh Kepaniteraan pada 26 November 2021 yang dalam perbaikan 17 permohonan tersebut hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Pemohon yaitu Muhammad Armand Prasetyanto, Mohamad Fikri Nur Yahya, dan Bagas Febriansyah sedangkan para Pemohon selebihnya tidak menandatangani perbaikan permohonan; [3.5.2] Menimbang bahwa oleh karena tanda tangan dalam sebuah permohonan merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan ke Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU MK serta Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Di samping itu, permohonan yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah perbaikan permohonan (bukan permohonan awal), oleh karenanya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari para Pemohon yang telah menandatangani perbaikan permohonan a quo, yakni Muhammad Armand Prasetyanto, Mohamad Fikri Nur Yahya, dan Bagas Febriansyah. [3.5.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, telah ternyata uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum telah berkaitan dengan pokok permohonan oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon bersama- sama dengan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.6] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, ada potensi kesewenang-wenangan dalam eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diakibatkan ketidakselarasan antara pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU- XIX/2021 dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 (vide Bukti P-9, Bukti P-10). Selain itu, menurut para Pemohon, saat melakukan perjanjian jaminan fidusia, pihak kreditur juga seringkali mempercepat dalam hal penandatanganan perjanjian yang justru keadaan tersebut telah membuat isi 18 perjanjian kurang diperhatikan sehingga pada saat terjadinya “cidera janji” atau “wanprestasi” akan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan; 2. Bahwa menurut para Pemohon, apabila terjadi penolakan oleh debitur pada saat eksekusi jaminan fidusia dan kreditur keberatan melalui alternatif melalui pengadilan, maka keadaan tersebut berpotensi terjadinya kekerasan, pengancaman, intimidasi dan tindakan lainnya yang dilakukan pihak kreditur sehingga merugikan pihak debitur; 3. Bahwa menurut para Pemohon, ada atau tidaknya kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam hal eksekusi jaminan fidusia, seharusnya eksekusi jaminan fidusia hanya wajib dilakukan melalui pengadilan dengan mengingat maraknya debt collector yang sering melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menarik kendaraan dari pihak debitur. Oleh karenanya demi memberikan perlindungan hukum yang adil, maka eksekusi tersebut wajib dilakukan melalui pengadilan guna memberikan keseimbangan dan kepastian hukum kepada pihak debitur; 4. Bahwa menurut para Pemohon, dua putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah Jaminan Fidusia yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelasnya prosedur eksekusi sertifikat jaminan Fidusia yang dilakukan secara alternatif oleh kreditur jika terdapat kesepakatan dengan debitur atau melalui pengadilan jika tidak terdapat kesepakatan; 5. Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan, “Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ada atau tidaknya kesepakatan antara debitur dan kreditur, dalam hal eksekusi sertifikat jaminan fidusia wajib dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” dan Memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi [sic!] untuk menetapkan format perjanjian fidusia terpadu antara kreditur dan debitur. 19 [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil- dalil pokok permohonan para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa menurut Mahkamah substansi pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas norma Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertanggal 6 Januari 2020 dan diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bertanggal 31 Agustus 2021. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut: “[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang a quo, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo;” Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah kembali menegaskan terkait dengan isu konstitusional kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan pertimbangan sebagai berikut: “[3.14.2] Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan putusan di atas, menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara tersebut telah pula dengan jelas dinyatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan 20 dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan hal ini telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak memberikan perlidungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia. Sebab, pada sebuah perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. [3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara krediturdan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri;” [3.8] Menimbang bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dikutip dalam Paragraf [3.7] yang pada pokoknya berasal dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah cukup terang benderang menjawab isu konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo, sehingga menurut Mahkamah para Pemohon seharusnya bisa memahami secara utuh kedua putusan Mahkamah a quo sehingga kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi debitur ataupun kreditur pasca kedua putusan Mahkamah tersebut, tidaklah akan terjadi. Sebab, pada prinsipnya Mahkamah telah memberikan alternatif (pilihan) jika dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera 21 janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian, permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri merupakan alternatif (pilihan) bukan merupakan hal yang bersifat wajib sebagai satu-satunya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon. [3.9] Menimbang bahwa lebih lanjut, menurut Mahkamah apabila eksekusi jaminan fidusia “wajib” dilakukan hanya oleh pengadilan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon hal tersebut justru akan menghilangkan sifat dasar dari fidusia itu sendiri yakni adanya sifat “parate eksekusi”, di mana kreditur atau penerima fidusia dengan kekuasaannya sendiri dapat melakukan penjualan dan atau melelang objek jaminan fidusia. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat objek jaminan fidusia yang berupa benda bergerak sehingga tata cara pelaksanaan eksekusinya bersifat sederhana pula. Terlebih apabila yang dimohonkan oleh para Pemohon dikabulkan, hal tersebut justru akan berdampak terhadap menumpuknya jumlah permohonan pelaksanaan eksekusi fidusia kepada pengadilan negeri dan dapat menyebabkan lamanya waktu penyelesaian eksekusi tersebut dan pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak baik pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian jaminan fidusia. Oleh karena itu, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999. Artinya, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka secara fundamental akan menggeser pendirian Mahkamah yang telah memaknai Penjelasan a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.10] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf [3.5] di atas. Berkenaan dengan uraian anggapan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon telah ternyata tidak dapat menguraikan secara spesifik hubungan sebab 22 akibat (causal verband) antara berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian yang dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, in casu mahasiswa yang secara spesifik atau aktual atau setidak- tidaknya potensial akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang telah memaknai Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Selain itu, Mahkamah tidak dapat meyakini para Pemohon secara aktual maupun potensial mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya pasal a quo karena yang dijadikan bukti oleh Pemohon hanya kartu mahasiswa yang menjelaskan sebagai mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap isu ketidakpastian hukum, khususnya terkait jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Mahkamah juga tidak menemukan bukti lain yang dapat menunjukkan para Pemohon sebagai mahasiswa juga berperan aktif melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian konstitusional akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Andaipun, para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, telah ternyata dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 23 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, telah ternyata dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, 24 Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani