57/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 57/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. Pekerjaan : Swasta Alamat : Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 117/PAN.MK/2015 pada tanggal 13 April 2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 57/PUU-XIII/2015 pada tanggal 6 Mei 2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2015, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Kontitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: “Mahkamah Kontitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian uji materi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5079 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5079 yang mengatur: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 2.1. Bahwa Pemohon pada saat mengajukan permohonan ini, sebelumnya Pemohon telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH/Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (bukti P- 3) 2.2. Bahwa diterbitkan/dikeluarkannya Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut di atas terhadap diri Pemohon, karena Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian. 2.3. Bahwa Pemohon pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa menerima suap sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 04/Pid.Tipikor/2012/ PN.Tte. (bukti P- 4) 2.4. Bahwa terhadap Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut, Pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan maupun banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 huruf b angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. 2.5. Bahwa mengingat Pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif terhadap Surat Keputusan Jaksa Agung tersebut, maka satu-satunya upaya hukum yang dapat dipakai untuk menguji keabsahan dari Surat Keputusan Jaksa Agung tersebut adalah melalui pengajuan permohonan/gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 2.6. Bahwa Pemohon pada waktu menerima/diberitahukan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut, Pemohon sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Jailolo Kabupaten Halmahera Barat (vide bukti P- 4) Sehingga tenggang waktu untuk mengajukan permohonan/gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah habis/tidak dapat terpenuhi. Selain itu pula bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”. Sehingga dengan demikian, maka Pemohon harus mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta sebagaimana tempat kedudukan tergugat dalam hal ini Jaksa Agung sebagai tergugat. Yang tentunya bagi Pemohon akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam melaksanakan proses upaya hukum tersebut, mengingat sebelum ke Jakarta, Pemohon harus terlebih dahulu ke Ternate. Sedangkan jarak dari Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ke Kota Ternate harus ditempuh melalui jalur laut sehingga haruslah juga dipertimbangkan kondisi lautan pada saat itu. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka waktu sembilan puluh hari sebagaimana diisyaratkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, tidaklah adil bagi kami Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kawasan Timur Indonesia khususnya Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang secara geografis terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. 2.7. Bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut, setelah ditelaah dan dicermati oleh Pemohon, banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan yang sangat mendasar karena secara substansif ada hal- hal pokok bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan- undang antara lain: - Kesalahan penerapan pasal dalam diktum “Memutuskan”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 - Dalam diktum “Memutuskan” mengadung hukum yang berlaku surut, tanpa ada dasar hukumnya. Di samping itu juga dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut, terdapat kesalahan-kesalahan prosedural yang harus diuji melalui instrumen Peradilan Tata Usaha Negara (vide bukti P- 3) 2.8. Bahwa penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, tidak saja merugikan Hak Konstitusional Pemohon, akan tetapi juga secara tidak langsung telah merugikan hak konstitusional dari istri dan anak-anak Pemohon, karena mengingat Pemohon adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anak. Di samping itu juga bahwa, penerapan Pasal 55 Undang-Undang a quo secara umum telah merugikan warga negara Indonesia yang berada atau berdomisili wilayah Indonesia bagian timur yang mendambakan adanya perlindungan negara terhadap Hak-Hak Asasi sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut: - adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; - hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; - kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; - adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; - ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian maka ada lima (5) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Syarat pertama adalah; kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah; dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan. Syarat ketiga adalah; kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat adalah; kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon untuk diuji. Syarat kelima adalah; kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. III. POKOK-POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok- pokok permohonan ini; 2. Bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah uji materi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Selanjutnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji berbunyi: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Bahwa yang menjadi alasan-alasan permohonan mengajukan permohonan pengujian materii Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut: 1. PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM - Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia; - Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud antara lain dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 - Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara universal; - Bahwa setelah dikaji dengan saksama materi muatan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata kurang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada Pemohon maupun warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia Bagian Timur. Dimana materi muatan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara limitative telah memberikan batasan waktu 90 (sembilan puluh hari) untuk mengajukan gugatan ke PTUN terhadap suatu Surat Keputusan Badan/Pejabat TUN, dirasa tidak/kurang adil karena materi muatan Pasal 55 Undang-Undang a quo dapat terkendala dengan faktor-faktor yang meliputi; faktor geografis, faktor ekonomis, dan faktor sarana dan prasarana bagi kami warga negara Indonesia yang ada di bagian timur. - Bahwa sifat dari suatu Surat Keputusan Badan/Pejabat TUN yang bersifat Individu, final dan mengikat, secara hukum menurut sifatnya telah memberikan kepastian hukum, karena ketika suatu Surat Keputusan Badan/Pejabat TUN tersebut ditetapkan maka Surat Keputusan Badan/Pejabat TUN tersebut telah final dan mengikat person atau individu yang dimaksud atau dengan kata lain Surat Keputusan tersebut harus dijalankan oleh individu/person yang dimaksud, sehingga berdampak individu/person telah kehilangan hak dan kewajiban seperti contoh yang dialami oleh Pemohon. - Bahwa yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan ini bukanlah terletak pada suatu Surat Keputusan, karena menurut sifat telah jelas Surat Keputusan tersebut telah memiliki kepastian hukum. Akan tetapi yang dimaksud oleh Pemohon adalah pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam hal menguji suatu Surat Keputusan yang telah memiliki kepastian hukum mengikat tidak boleh dibatasi oleh waktu dan ruang (daluarsa), sehingga kebenaran dan keadilan yang hakiki bagi seluruh warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 2. PEMOHON BERHAK MENDAPAT KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN DAN MANFAAT YANG SAMA GUNA MENCAPAI PERSAMAAN DAN KEADILAN - Bahwa materi muatan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah secara nyata membatasi Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia yang berada dan berdomisili wilayah timur Indonesia, untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dalam mencapai persamaan dan keadilan sebagai sesama warga negara Indonesia. Karena mengingat tempat domisili Pemohon dan/atau Warga Negara Indonesia bagian timur terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan; - Bahwa secara geografis wilayah Indonesia Timur terdiri dari pulau-pulau dan untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut hanya dapat dilakukan melalui jalur perhubungan laut. Dan seandainya-pun dapat dilakukan melalui perhubungan udara, akan tetapi ketersediaan pesawat sebagai moda transportasi udara sangatlah terbatas, karena sebagian besar lapangan terbang (bandara) di Indonesia Timur merupakan lapangan terbang (bandara) perintis yang hanya bisa melayani pendaratan pesawat yang berukuran kecil (Pesawat Jenis Cassa) dan jadwal penerbangannya-pun tidak menentu; - Bahwa sejak diberlakukan Undang-Undang Otonomisasi Daerah pada Tahun 1999, maka secara serentak seluruh wilayah-wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi Pemekaran wilayah secara otonom. Sehingga terbentuklah provinsi-provinsi dan kabupaten- kabupaten baru; - Bahwa dengan terjadinya pemekaran wilayah-wilayah tersebut, seharusnya juga harus diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana lembaga peradilan (pengadilan) pada wilayah-wilayah baru tersebut, sehingga dapat memudahkan akses masyarakat dalam mencari keadilan; - Bahwa daerah-daerah hasil pemekaran di wilayah Indonesia Timur belum secara merata tersedia atau dibangun sarana dan prasarana berupa pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga untuk menyelesaikan masalah-masalah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 hukum (persidangan), masyarakat terpaksa harus pergi ke wilayah/ kota/kabupaten induk sebelum pemekaran. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan hukum tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara maksimal, karena banyak konsekuensi yang harus dipertimbangkan baik dari segi fakor biaya maupun faktor cuaca alam (force majeur) dan lain sebagainya. Kondisi inilah yang menjadi kegelisahan bagi Pemohon dan/atau warga Negara Indonesia yang berada atau berdomisili di kawasan Indonesia Timur, khususnya Provinsi Maluku dan Maluku Utara; 3. PEMOHON BERHAK BEBAS DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ATAS DASAR APAPUN DAN BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ITU - Bahwa muatan materi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mungkin saja sudah maksimal bagi warga negara Indonesia yang berada atau berdomisili di Wilayah Indonesia Barat maupun Indonesia Tengah. Akan tetapi sebaliknya bagi warga negara Indonesia yang berada atau berdomisili di wilayah Indonesia Timur, muatan materi Pasal 55 Undang-Undang a quo tidak mencerminkan rasa keadilan dan cenderung merugikan hak-hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2); - Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: Ayat (1): “Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.” Ayat (2): “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.” - Bahwa berdasarkan fakta, seluruh provinsi maupun kabupaten/kota hasil pemekaran di Wilayah Indonesia Timur, belum tersedia Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, maka harus ke provinsi Induk yang telah ada Pengadilan Tata Usaha Negara, itu-pun kalau Tergugat berkedudukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 dalam Wilayah Hukum Provinsi dimaksud. Dan lebih riskan lagi kalau kedudukan Tergugat berada dalam wilayah hukum di ibukota negara (DKI Jakarta), maka gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan di Jakarta; - Bahwa muatan materi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila dikaitkan dengan kondisi sebagaimana pada poin 14 di atas, maka sangatlah tidak adil dan diskriminatif serta cenderung merugikan hak-hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia khususnya yang berada atau berdomisi di Wilayah Indonesia Timur, yang telah dijamin hak-hak konstitusionalnya dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; - Bahwa kondisi atau fakta sebagaimana pada poin 14 di atas menjadi kendala bagi warga negara Indonesia khususnya yang berada atau berdomisili di Wilayah Indonesia Timur, karena gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum kedudukan Tergugat dan itu-pun kalau wilayah tempat kedudukan tergugat ada terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara; - Bahwa berdasarkan fakta atau kondisi sebagaimana pada poin 14 di atas, secara geografis wilayah Indonesia Timur terdiri dari pulau-pulau, dan setiap kabupaten/kota atau provinsi terpisah oleh laut (kondisi geografis Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara), maka dari dan antar kabupaten/kota atau ibukota provinsi harus ditempuh melalui jalur laut. Sehingga untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke maka harus ke ibukota provinsi di mana terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara, maka haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Kondisi Laut; Kondisi laut disangat berpengaruh mengingat keadaan gelombang yang sangat tinggi sangat membahayakan bagi jalur transportasi laut di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Sehingga terkadang karena faktor cuaca/keadaan laut (force majeur) mengakibatkan akses dari dan ke ibukota provinsi atau ibukota kabupaten/kota tidak bisa ditempuh. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 b. Biaya; Faktor biaya juga menjadi alasan yang sangat penting. Mengingat secara ekonomi berdasarkan pendapatan per-kapita Masyarakat Maluku, Maluku Utara, dan Papua berada pada level menengah ke bawah. Sehingga dengan keterbatasan sarana peradilan berupa Kantor Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang secara fakta hanya terdapat di ibukota Provinsi, mengakibatkan tinggi pula biaya (cost rate) yang harus dikeluarkan untuk mengajukan atau mengupayakan suat proses hukum; - Bahwa kondisi atau keadaan sebagaimana yang uraikan di atas, maka Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 serta mencerminkan ketidakadilan dan diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang ingin mencari keadilan dalam sengketa tata usaha negara, karena berpotensi menghilangkan/merugikan hak-hak konstitusional setiap warga negara khususnya yang berada atau berdomisili di Indonesia bagian timur (salah satunya Pemohon); - Bahwa sesungguh upaya hukum, guna memperjuangkan kebenaran dan keadilan tidak boleh dibatasi oleh waktu. Sehingga cita-cita luhur Negara Republik Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat tercapai. IV. PROVISI 1. Bahwa mengingat Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Atau dengan kata lain Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi kiranya dapat menerbitkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung RIKEP-003/A/JA/ 01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 VALLENTINO KASTANYA, SH/Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara belum daluarsa walaupun telah lewat 90 (sembilan puluh hari) sepanjang Pemohon masih mengajukan upaya-upaya hukum lainnya. 2. Bahwa secara substansif Surat Keputusan Jaksa Agung KEP-003/A/ JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH/Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang signifikan sehingga berakibat Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum, oleh karena perlu diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. (vide bukti P- 3) 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 10 UU MK. Sehingga dengan demikian walaupun baru terbentuk pada tahun 2003 akan tetapi Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kewenangan menguji Undang-Undang yang diberlakukan sebelum tahun 2003. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berlaku surut. 4. Bahwa demikian juga kewenangan menguji peraturan perundang undangan terhadap Undang-Undang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. 5. Bahwa kewenangan kedua lembaga kekuasaan kehakiman yang berlaku surut tersebut dalam hal menguji suatu produk perundang-undangan tersebut kiranya dapat juga diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal menguji suatu produk Surat Keputusan Pejabat/Badan TUN sepanjang Surat Keputusan tersebut belum pernah diajukan Gugatan/Pengujian ke Pengadilan Tata Usaha Negera. 6. Bahwa permohonan provisi ini penting diajukan oleh Pemohon agar Pemohon atau setidak-tidaknya warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia bagian timur yang belum pernah mengajukan gugatan terhadap suatu Surat Keputusan Pejabat/Badan TUN bisa mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum atas hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 V. PETITUM Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pokok-pokok permohonan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutus sebagai berikut: DALAM PROVISI 1. Menerima permohonan Provisi Pemohon; 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH/Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara belum daluarsa atau telah lewat 90 (sembilan puluh hari) sepanjang Pemohon masih mengajukan upaya-upaya hukum lainnya; 3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menguji permohonan sengketa Tata Usaha Negara sepanjang belum pernah diajukan gugatan Tata Usaha Negara; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa muatan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Menyatakan bahwa muatan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap bahwa penghapusan materi muatan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, maka mohon Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsiran konstitusional terhadap Pasal 55 Undang Undang a quo dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) diartikan bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 gugatan Tata Usaha Negara tidak dibatasi oleh waktu dan hanya dapat ajukan 1 (satu) kali. 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. A T A U Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, S.H./Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 04/Pid.Tipikor/2012/PN-Tte; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK),Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU Peradilan TUN) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah ditetapkan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 003/A/JA/01/2014 tanggal 14 Januari 2013 [vide bukti P-3]. Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 UU Peradilan TUN karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak adil bagi Pemohon yang berada di kawasan timur Indonesia yang secara geografis terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut; [3.7] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 55 UU Peradilan TUN bersifat tidak adil, maka menurut Mahkamah Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat faktual, dan terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Dalam Provisi [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan Pemohon untuk menyatakan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 003/A/JA/01/2014 tanggal 14 Januari 2013 belum daluwarsa sepanjang Pemohon masih mengajukan upaya-upaya hukum lainnya dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara masih berwenang mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah permohonan provisi tersebut sudah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karena itu permohonan provisi a quo akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 55 UU Peradilan TUN yang menyatakan, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 55 UU Peradilan TUN terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa muatan Pasal 55 UU Peradilan TUN ternyata kurang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Pemohon dalam hal menguji Surat Keputusan yang telah memiliki kepastian hukum karena dibatasi waktu dan ruang (daluwarsa), sehingga kebenaran dan keadilan yang hakiki bagi seluruh warga negara Indonesia tidak dapat terwujud; b. Bahwa muatan Pasal 55 UU Peradilan TUN telah secara nyata membatasi Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia yang berada dan berdomisili di wilayah timur Indonesia untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dalam mencapai persamaan dan keadilan sebagai warga negara Indonesia; c. Bahwa muatan Pasal 55 UU Peradilan TUN mencerminkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi warga negara Indonesia yang berada dan berdomisili di wilayah timur Indonesia karena tidak seluruh provinsi maupun kabupaten/kota hasil pemekaran di wilayah Indonesia timur tersedia Pengadilan TUN sehingga untuk mengajukan sengketa Tata Usaha Negara harus ke provinsi induk, terlebih lagi dalam kasus Pemohon, Tergugat berada di wilayah hukum ibukota (DKI Jakarta) sehingga gugatan harus diajukan di Jakarta, sedangkan Pemohon sedang menjalani masa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Halmahera Barat sehingga hak Pemohon untuk mengajukan sengketa Tata Usaha Negara yang hanya 90 (sembilan puluh) hari menjadi habis. Selain itu, kondisi geografis seperti akses transportasi, kondisi alam yang labil dan jarak yang jauh memberikan beban biaya dan waktu dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN bagi warga negara Indonesia yang berada dan berdomisili di wilayah timur Indonesia; [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan a quo dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.12.2] Bahwa Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 55 UU Peradilan TUN terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang inti permasalahannya adalah soal tenggang waktu pengajuan gugatan atas keputusan tata usaha negara. [3.12.3] Bahwa Pasal 55 UU Peradilan TUN telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PUU-V/2007, bertanggal 12 Maret 2007 dengan amar putusan, “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”; [3.12.4] Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, kecuali dengan alasan atau dasar konstitusional yang berbeda, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (vide Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang); [3.12.5] Bahwa dasar pengujian yang digunakan permohonan Nomor 1/PUU- V/2007 adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam permohonan a quo menggunakan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusionalitas dengan permohonan Nomor 1/PUU-V/2007; [3.12.6] Bahwa meskipun dalam Putusan Nomor 1/PUU-V/2007, bertanggal 12 Maret 2007, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, akan tetapi Mahkamah menilai Pasal 55 UU Peradilan TUN telah memberikan kepastian hukum. Mahkamah dalam putusan a quo mempertimbangkan, antara lain, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 “Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan tidak mendapat kepastian hukum yang adil akibat berlakunya ketentuan Pasal 55 UU Peratun, sebenarnya tidaklah demikian, karena sesuai Pasal 122 UU Peratun, Pemohon masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding guna mendapatkan kepastian hukum yang adil, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon”. Lebih lanjut dalam pertimbangan putusan a quo ditegaskan sebagai berikut. ”... bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di pengadilan...”. [3.12.7] Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PUU- V/2007, bertanggal 12 Maret 2007, sepanjang mengenai Pasal 55 UU Peradilan TUN yang telah diuji dengan dasar pengujian yang sama, yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan a quo. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 55 UU Peradilan TUN tidak memberikan kepastian hukum atas pengujian keputusan tata usaha negara yang telah memiliki kepastian hukum karena dibatasi waktu, tidak beralasan menurut hukum; [3.12.8] Bahwa mengenai dasar pengujian Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, menurut Mahkamah dengan berlakunya Pasal 55 UU Peradilan TUN, Pemohon tidak dibatasi atau dihilangkan hak asasinya. Meski Pemohon saat itu sedang menjalani masa hukuman 1 (satu) tahun di wilayah Indonesia bagian timur namun tidak dilarang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap surat keputusan yang memberhentikannya secara tidak dengan hormat sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Pembatasan sampai kapan keputusan/penatapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal a quo tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara mereka yang berada dan berdomisili di wilayah Indonesia timur dengan warga negara Indonesia lainnya di wilayah di mana pun berada dan berdomisili. Perbedaan faktor geografis, ekonomi, serta sarana dan prasarana bagi warga negara Indonesia yang berada dan berdomisili di bagian timur sebagaimana didalikan Pemohon, menurut Mahkamah tidak dapat dijadikan dasar atau alasan pembenar adanya perlakuan khusus ataupun berbeda dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan waktu yang cukup, memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (access to justice). Justru sebaliknya, menurut Mahkamah, pasal a quo akan menimbulkan diskriminasi apabila diperlakukan berbeda terhadap warga negara Indonesia yang berada dan berdomisili di bagian timur karena memperlakukan berbeda terhadap sesama warga negara Indonesia. Di samping itu, prosedur pengajuan gugatan tidak harus dilakukan sendiri oleh Pemohon, namun dapat diwakilkan dengan memberi kuasa kepada orang lain; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Dalam Provisi: Menyatakan menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Suhartoyo, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 Pengganti, dihadiri para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. Patrialis Akbar ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id