PUU
Tahun 2026
56/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Pemohon: dr. Ria Merryanti A.P., M.H. (Pemohon I), Syamsul Jahidin, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL. (Pemohon II), dan dr. Hapsari Indrawati, Sp.KN(K). (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-03-16T08:45:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 56/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
dr. Ria Merryanti A.P., M.H.
Pekerjaan
:
Aparatur Sipil Negara
Alamat
:
Jalan Dharma Putra RT 04/RW 26 Kel. Siantan Hilir,
Pontianak Utara, Kota Pontianak
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I
2. Nama
:
Syamsul Jahidin., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.
Pekerjaan
:
Mahasiswa/Advokat
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kel/Desa Karang Baru,
RT/RW;
001/223,
Kecamatan
Selaparang,
Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II
3. Nama
:
dr. Hapsari Indrawati, Sp.KN(K).
Pekerjaan
:
Mahasiswa/Dokter Specialist Nuklir
Alamat
:
Jalan
Batu
Tulis
Nomor
14,
RT/RW
001/004,
Bendongan, Bogor Selatan
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III
Berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
007/SKK/ANF&ASSOCIATES/
JKT/II/2026, tanggal 11 Februari 2026, memberi kuasa kepada Melti Wulandari,
S.H., dan Tri Stiawan, S.H., keduanya adalah Advokat, Kurator & Pengurus, Auditor
Hukum, Mediator, Paralegal, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ANF &
Associates, yang beralamat di office: Jalan Gili Gede Nomor 23, Kelurahan Kr. Baru,
2
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB/Co office: Jalan Gn. Raya Nomor 28A,
Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Branch
office: Jalan Paris 2 Komplek Bali Mas Nomor 3B, Pontianak, Kalimantan Barat,
bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama pemberi
kuasa.
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 3 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 3 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 54/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 56/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 3 Februari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal
25 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), menyatakan:
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang
berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang
3
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi
Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022),
menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PPUU), menjelaskan bahwa:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut
PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK),
4
termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa, para Pemohon mengajukan uji materiil (judicial review) terhadap
ketentuan norma Pasal:
Pasal 19 ayat (2) huruf b berbunyi:
Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 19 ayat (3) berbunyi:
Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional
Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan
Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 19 ayat (4) berbunyi:
Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari
prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah
terhadap Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (vide Bukti P04 – UUD NRI 1945).
B. TIDAK NE BIS IN IDEM
6. Bahwa, karena terdapat permohonan pengujian UU ASN dengan nomor perkara
265/PUU-XXIII/2025, yang di mana di ajukan oleh para Pemohon sebelumnya
dinyatakan N/O atau “Tidak dapat di terima” dengan pertimbangan mahkamah
sebagai berikut:
[3.6.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan Pemohon II, dalam
permohonan a quo mengakualifikasikan dirinya sebagai perseorangan
warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk,
berprofesi sebagai advokat sekaligus mahasiswa program doktor ilmu
hukum [vide Bukti P-2]. Selain itu, Pemohon II juga menjelaskan memiliki
istri yang merupakan pegawai ASN. Menurut Pemohon II, dengan
berlakunya norma Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023
membuka celah bagi prajurit dan polri aktif menduduki jabatan sipil dan
sekaligus menutup kesempatan bagi ASN karier yang sudah berjuang dari
akademi untuk menempati jabatan struktural/manajerial ASN. Sebagai
pasangan yang memiliki istri pegawai ASN, Pemohon II menguraikan
dirugikan karena adanya potensi istri Pemohon II terhalang kesempatan di
masa depan untuk menempati jabatan struktural/manajerial ASN.
Bahwa selain mengkualifikasikan sebagai warga negara Indonesia,
dalam
uraian
mengenai
kedudukan
hukum
Pemohon
II
juga
mengklasifikasikan dirinya pernah menjadi Pemohon yang diberi
5
kedudukan hukum, yaitu Permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan
karenanya menganggap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan
permohonan a quo. Berkenaan dengan perannya dalam Permohonan
Nomor 114/PUU-XXIII/2025, menurut Mahkamah, kedudukan hukum yang
diberikan dalam permohonan dimaksud, tidak serta merta dapat dijadikan
alasan diberikan kedudukan hukum pada permohonan lain karena masing-
masing permohonan memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam hal ini,
kedudukan hukum dapat diberikan jika antara lain dapat menjelaskan
adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat berlakunya norma
undang-undang
yang
dimohonkan
pengujian
konstitusionalitasnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan
Mahakamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah diuraikan di atas. Sebab
berkenaan dengan kedudukan hukum dalam suatu permohonan, syarat-
syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas harus
dipertimbangkan
secara
khusus
sesuai
dengan
karakteristik
permasalahan dalam kaitannya dengan norma yang dimohonkan
pengujian konstitusionalitasnya. Dalam hal ini yang dimohonkan untuk diuji
dalam Permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 adalah Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
sementara dalam permohonan a quo Pemohon II menguraikan kedudukan
hukumnya dalam pengujian UU 20/2023 tentang ASN.
Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan di
atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon II tidak
dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak
konstitusional yang dialaminya, baik yang bersifat aktual maupun potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
Pemohon II tidak menguraikan kerugian yang dialaminya berkaitan dengan
pengisian jabatan tertentu dalam ASN yang diatur dalam norma Pasal 19
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 sehingga menimbulkan
kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon II.
Sebagai seorang advokat maupun mahasiswa hukum, Mahkamah menilai
Pemohon II tidak dapat menguraikan hubungan sebab-akibat (causal
verband) karena berlakunya Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU
20/2023 dengan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak
konstitusional Pemohon II. Dalam hal ini, Pemohon II justru menguraikan
perihal kerugian hak konstitusional istri Pemohon II yang terhalang
kesempatannya untuk menempati jabatan struktural/manajerial ASN.
Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak dapat
menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak
konstitusional dengan berlakunya norma-norma a quo.
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
7. Bahwa, karena pertimbangannya dalam permohonan 265/PUU-XXIII/2025,
adalah [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo; berkenaan dengan kedudukan hukum (Legal Standing)
berbeda batu uji dan alasan-alasan permohonan, maka Permohonan yang
diajukan para Pemohon saat ini tidaklah Ne bis In Idem, maka para Pemohon
6
uraikan sebagai berikut Konsep NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" atau “Tidak
Dapat Diterima.
8. Implikasi dan Konsekuensi Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard".
Bahwa, Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". memiliki implikasi yang
signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard".,
pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti substansi dari
sengketa, apakah Pemohon/Penggugat memiliki hak atau tidak, tidak
dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat memiliki
kesempatan untuk mengajukan Gugatan/Permohonan kembali selama tenggang
waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki segala cacat formil yang
menjadi dasar putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". sebelumnya. Putusan
NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". Atau “Tidak Dapat Diterima” tidak memiliki
kekuatan hukum ne bis in idem (tidak dapat digugat dua kali untuk perkara yang
sama dengan alasan yang sama), karena tidak ada putusan yang mengadili
pokok perkara.
9. Bahwa, dalam pengujian tersebut belum memeriksa pokok perkara karena hal
tersebut termaktub dalam perkara Nomor 265/PUU-XXIII/2025:
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon.
[3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
Bahwa oleh karenanya berbeda permohonan para Pemohon saat ini dengan
untuk memenuhi syarat PMK 7/2025 yang di susun berdasarkan format PMK 7
Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara di Mahkamah Konstitusi dan
Kedudukan Hukum para Pemohon, maka permohonan para Pemohon saat ini
tidaklah Ne bis In Idem.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in casu
pengujian norma konstitusional Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat
(3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),
7
terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.
II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara”.
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang
dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara”.
2. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005
(hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007 (hlm. 56),
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah
Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun
1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
8
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu
apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
3. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan
bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan identitas Pemohon I (vide Bukti P01 - KTP), Pemohon II (vide
Bukti P02 – KTP), Pemohon II (vide Bukti P03 - KTP), yang hak - hak
konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan
pemberlakuan norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal
19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara dalam perkara a quo;
4. Bahwa berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19
ayat (4) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbunyi;
9
Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b berbunyi:
Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 19 ayat (3) berbunyi:
Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional
Indonesia
dan
anggota
Kepolisian
Negara
Republik
lndonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional
Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Pasal 19 ayat (4) berbunyi:
Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari
prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(vide Bukti P05 – UU Nomor 20 Tahun 2023)
5. Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dengan frasa “Jabatan ASN tertentu dapat
diisi dari: (a) prajurit Tentara Nasional Indonesia; Ketentuan dalam norma a quo
juga tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan norma yang bertentangan dengan
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu prinsip
kepastian hukum, koherensi, dan sinkronisasi norma, tetapi juga berpotensi
menimbulkan kekacauan dalam struktur ketatanegaraan dan mengaburkan
batas antara SIPIL - MILITER dalam sistem pemerintahan yang demokratis.
6. Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dengan frasa “Jabatan ASN tertentu dapat
diisi dari: dan (b) Anggota Kepolisian Republik Indonesia”, dapat membuka ruang
celah penafsiran seorang polisi aktif bisa menjabat jabatan ASN (Aparatur Sipil
Negara) di luar instansi kepolisian, tanpa melepaskan statusnya sebagai
anggota Polri, hal tersebut tertuang dengan PERPOL 10 Tahun 2025 yang di
keluarkan oleh kepolisian Republik Indonesia karena dengan dasar norma a quo
Pasal 19 ayat (2) huruf b, sekalipun bertentangan dengan norma batang
tubuhnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 28 ayat (3), oleh karena
penafsiran norma yang ambiguitas sehingga oleh keberlakuan norma tersebut
para Pemohon Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum
serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.
10
(vide Bukti P06 – Perpol 10 Tahun 2025).
7. Bahwa, hak konstitusional para Pemohon, khususnya Pemohon I yang
merupakan Dokter dan ASN (Aparatur Sipil Negara), telah mengalami kerugian
konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat langsung dari
berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4)
Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Ketentuan a quo jelas bertentangan
dengan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dalam
rangka mendorong perluasan kesempatan kerja bagi seluruh warga negara
Indonesia, sebagaimana tertuang dalam berbagai program pembangunan
ekonomi nasional yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Namun,
dalam kenyataannya, Para Pemohon, masyarakat sipil dan Aparatur Sipil
Negara (ASN) Non Karier dan Karier justru dihadapkan pada realitas maraknya
Kehilangan kesempatan bagi ASN karier dan Non Karier, termasuk juga
Masyarakat sipil yang ingin berkontestasi dalam jabatan sipil, termasuk di
antaranya banyaknya para lulusan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi
bagian dari solusi bangsa dalam menciptakan peradaban hukum dan keadilan
sosial. Oleh karena itu, kondisi yang ditimbulkan oleh berlakunya norma a quo
sejatinya tidak hanya melanggar kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga
mencerminkan kegagalan negara dalam mewujudkan janji-janji konstitusional
bagi warganya. Sejalan dengan puisi yang berjudul “Telinga dan Mata” karya
Okky
Madasari
(3
Mei
2025
https://vt.tiktok.com/ZSh4e6qXx/),
yang
menyuarakan secara kontras tajam terhadap kenyataan di lapangan,
sebagaimana dikutip berikut ini:
“Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja
tapi mataku melihat PHK di mana-mana
telingaku mendengar jutaan makan bergizi
tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli
telingaku mendengar pidato berapi-api
tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti.”
8. Bahwa, para Pemohon juga mengutip pertanyaan untuk: Janji Wakil Presiden
Republik Indonesia “Bapak Gibran Rakabuming Raka”, Wahai Yang Mulia Bapak
Wakil Presiden, Apa Kabar Janji Manis 19 Juta Lapangan Pekerjaan...?? Jika
Jabatan Sipil di isi Oleh TNI dan POLRI, ASN dan Rakyat Sipil mau di
kemanakan,,?? Hal ini tidak terpernah terjadi dan karena tidak terjadi
mencerminkan kegagalan negara dalam mewujudkan janji-janji konstitusional
bagi warganya.
11
https://www.kompasiana.com/maximiliano007/6869f161ed64152e195c756
2/apa-kabar-janji-manis-19-juta-lapangan-pekerjaan-gibran
9. Bahwa, para Pemohon mengutip Puisi tersebut di atas secara satir namun
secara tajam telah menggambarkan ketidaksesuaian dengan kenyataan pahit
yang dialami warga sipil, yang dalam hal ini termasuk para Pemohon sebagai
bagian dari warga sipil yang terdampak akibat berlakunya norma a quo tersebut
10. Bahwa, para Pemohon menguraikan secara terperinci kerugian Konstitutional
para Pemohon sebagai berikut:
Pemohon I – dr. Ria Merryanti A.P., M.H
11. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga
berprofesi sebagai Dokter dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi
ASN (Aparatur Sipil Negara) 5 tahun di RSUD Kabupaten Sekadu – Kalimantan
Barat.
11.1. Bahwa, Pemohon I melihat norma pada Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b
dengan frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: (a) prajurit Tentara
Nasional Indonesia b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia” yang
berpotensi membuka celah ruang bagi TNI Aktif dan kepolisian aktif dapat
menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga sipil baik struktural
dan/atau fungsional dan/atau Manajerial dan/atau Non Manajerial, oleh
karena hal tersebut terjadi ketidakseimbangan kerugin konstitusi yang nyata
yang di alami Pemohon I.
11.2. Bahwa, Pemohon I mengetahui bahwa Reformasi 98 dahulu adalah untuk
memisahkan dan memperjelas status SIPIL – MILITER, yang dengan
semangat Reformasi tersebut lah pada saat itu Pemohon I Juga sekalipun
tidak turut serta turun Demonstrasi, Maka dengan norma ketentuan a quo
menciptakan kembali Dwifungsi ABRI (TNI – POLRI) dan mengaburkan
Makna Semangat Reformasi 98., Karena norma a quo menciptakan jabatan
ASN di isi oleh prajurit Aktif dan Polisi Aktif.
11.3. Bahwa, Pemohon I yang berdinas di Sekadau – KALBAR harus rela jauh
dari keluarga, harus rela jauh dari anak-anaknya karena harus bekerja yang
jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal Pemohon I, hal tersebut terjadi
kerugian konstitutional secara nyata dialami Pemohon I.
12
11.4. Bahwa, Pemohon I yang berdinas sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara)
kehilangan kesempatan untuk berkontestasi dalam mengisi Jabatan
managerial di kementerian karena sudah diisi oleh prajurit Aktif dan Polisi
Aktif, bekerja yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal Pemohon I, hal
tersebut terjadi kerugian konstitutional secara nyata dialami Pemohon I.
Bahwa kerugian Pemohon I konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik,
aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat
(causal verband) dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19
ayat (3), Pasal 19 ayat (4) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh karena itu,
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan pengujian materiil (judicial Review) norma a quo ke Mahkamah
Konstitusi.
Pemohon II - Syamsul Jahidin., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.
12. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II yang juga
berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun
2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003
menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri
yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam
menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon II memiliki tanggung
jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan
pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi
seluruh Rakyat Indonesia;
12.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
Pemohon II yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki
tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi,
mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan
sebagaimana mestinya;
12.2. Pemohon II sebagai Advokat & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum melihat
celah norma hukum yang menjadi celah bagi Kepolisian aktif dan TNI aktif
menempati jabatan sipil tanpa harus pensiun/mengundurkan diri, hal
tersebut karena tafsir yang membuka ruang celah dan menutup
13
kesempatan banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) karier yang sudah
berjuang dari Akademi.
12.3. Pemohon II Juga adalah salah satu Pemohon perkara Nomor 238/PUU-
XXIII/2025 yang sudah di dalam persidangan dan dalam pokok
permohonannya “Melarang TNI Aktif menduduki jabatan sipil”, yang hal
tersebut bertujuan untuk menjaga semangat Reformasi dan supremasi sipil.
https://www.tribunnews.com/nasional/7765508/syamsul-jahidin-gugat-
aturan-tni-duduki-jabatan-sipil-ke-mk-jangan-cawe-cawe
12.4. Pemohon II Juga adalah salah satu Pemohon perkara Nomor 114/PUU-
XXIII/2025 yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 13
November 2025, yang dalam pokok Putusannya “Melarang Polisi Aktif
menduduki jabatan sipil”, akan tetapi karena mengingat dalam aktualnya
sekalipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan menutup celah
bahwa Polisi Aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil dalam perkara Nomor
114/PUU-XXII/2025, akan tetapi banyaknya pemberitaan mengenai
Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan “Perpol 10 Tahun 2025”
tentang polisi aktif dapat menduduki 17 Jabatan sipil di kementrian”., hal
tersebut terjadi karena tafsir ahli yang sebetulnya bukan ahli dalam
menafsirkan Undang-Undang ASN Pasal 19 ayat (2) huruf b.
https://news.detik.com/berita/d-8297328/ahli-sebut-putusan-mk-tak-larang-
polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur
12.5. Bahwa, Pemohon II banyak membaca pemberitaan dan informasi terjadinya
pembangkangan dan perlawanan konstitusi, dan mengizinkan polri aktif
tetap dapat menduduki Jabatan di lembaga Kementerian ASN baik
managerial dan Non Managerial, yang Mengingat adanya ”Asas Lex
Superior Derogat Legi Inferiori”: “bahwa undang-undang (norma/aturan
hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang
(norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih
tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.”, akan tetapi
aktualnya dengan adanya norma Pasal 19 ayat (2) huruf b Undang-Undang
ASN di jadikan landasan untuk mengeluarkan Perpol 10 Tahun 2025., Hal
tersebut ber potensi membuat Indonesia sebagai Negara Hukum akan
hancur.
14
12.6. Bahwa, Pemohon II melihat banyak pejabat lembaga kementerian
keberatan jika instansi kementerian posisi managerial/struktural/jabatan
strategis di isi oleh Polisi Aktif, hal tersebut berpotensi menutup celah untuk
ASN lain ber karier dan tidak ada urgentsitas harus di isi polisi aktif.
Sumber:
https://www.tempo.co/hukum/banyak-pejabat-keberatan-lembaganya-diisi-
polri-2100201
https://tirto.id/
https://article.wn.com/view/2025/12/18/Ada_Pejabat_Kementerian
Lembaga_Keberatan_Jabatan_Strategis/
12.7. Bahwa, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025
yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2025, yang
dalam pokok Putusannya “Melarang Polisi Aktif menduduki jabatan sipil”,
akan tetapi karena mengingat dalam aktualnya sekalipun Mahkamah
Konstitusi telah memutuskan dan menutup celah bahwa Polisi Aktif tidak
dapat menduduki jabatan sipil dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025,
akan tetapi faktanya Polri tetap melakukan pelantikan yang Pemohon II
ambil sampel sebagai berikut:
- Pelantikan Irjen Hendro Pandowo Jadi Inspektur Jenderal Kemenkum
https://nasional.sindonews.com/read/1650233/13/pelantikan-irjen-
hendro-pandowo-jadi-inspektur-jenderal-kemenkum-disorot-
1764544349
- Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sekretaris Deputi (Sesdep) Kombes Pol.
Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M
https://www.bidiknews.net/2025/09/sekretaris-deputi-bgn-ri-lalu-
iwan.html
Akibatnya pemberlakuan norma a quo, hak Pemohon II sebagai advokat,
Mahsiswa Doktor Ilmu Hukum dan juga warga negara, Kerugian ini bersifat
Potensial yang bisa dipastikan akan dapat terjadi karena mempengaruhi
efektivitas ketatanegaraan dalam konteks bernegara karena “alat Negara”
masuk dalam Jabatan sipil dan menciderai Reformasi 98.
Pemohon III – dr. Hapsari Indrawati, Sp.KN(K)
13. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang juga
berprofesi sebagai Dokter Specialist Nukir dan Mahasiswa Magister Hukum
15
Kesehatan, Karena panggilan hati nurani, saat ini melihat pemberlakuan norma
dalam UU ASN yang dapat membuka celah aparat penegak hukum TNI Aktif dan
Polisi aktif dapat menduduki jabatan sipil, hal tersebut terjadi ketika Pemohon III
yang dapat menciderai prinsip-prinsip Hukum Ketatanegaraan (HTN) dan
melihat banyaknya pemberitaan mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang
mengeluarkan “Perpol 10 Tahun 2025”, yang pada pokoknya membuka ruang
celah aktif kepolisian aktif menduduki 17 Kementrian atau lembaga sipil.
13.1. Bahwa, Pemohon III Melihat norma pada Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b
dengan frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: (a) prajurit Tentara
Nasional Indonesia (b) Anggota Kepolisian Republik Indonesia” yang
berpotensi membuka celah ruang bagi kepolisian aktif dapat menduduki
jabatan sipil di kementerian atau lembaga sipil baik struktural dan/atau
fungsional dan/atau Manajerial dan/atau Non Manajerial, oleh karena hal
tersebut terjadi ketidakseimbangan dan kerugian konstitusi yang nyata yang
di alami Pemohon III dan tentunya Masyarakat secara luas, karena melihat
polisi aktif ingin menduduki Jabatan sipil.
13.2. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Dokter
Specialist Nuklir, Pemohon III yang juga berstatus sebagai Mahasiswa
Magister Hukum kesehatan di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM)
memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam
mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum
dijalankan sebagaimana mestinya.
13.3. Bahwa,
Pemohon
III
menangis
dan
sedih
melihat
terjadinya
pembangkangan dan perlawanan konstitusi yang Mengingat adanya ”Asas
Lex Superior Derogat Legi Inferiori”: “bahwa undang-undang (norma/aturan
hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang
(norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih
tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.”, akan tetapi
aktualnya dengan adanya norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Undang –
Undang ASN di jadikan landasan untuk mengeluarkan Perpol 10 Tahun
2025., Hal tersebut ber potensi membuat Indonesia sebagai Negara Hukum
akan hancur.
16
Sumber:
https://www.suara.com/news/2025/12/19/201245/pakar-hukum-
unair-perpol-jabatan-sipil-polri-ingkar-konstitusi-prabowo-didesak-turun-
tangan
Bahwa kerugian konstitusional Pemohon III tersebut bersifat Potential dan dapat
dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband)
dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal
19 ayat (4) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh karena itu, Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa, para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional
yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta
hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur
dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945;
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”.
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
15. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak
konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Pasal 19 ayat
(2) huruf a dan b dengan frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit
Tentara Nasional Indonesia; dan b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia”,
16. Bahwa, dengan adanya frasa: Jabatan ASN tertentu dapat diisi (a) prajurit
Tentara Nasional Indonesia Pasal 19 ayat (2) huruf a menciptakan anomali
hukum, dapat memberikan celah bagi tentara aktif untuk menduduki jabatan sipil
tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip Supremasi
sipil, profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara
hukum., dan mengaburkan batas antara warga sipil dan Militer yang secara tidak
langsung mengaburkan semangat Reformasi dan menciptakan kembali
Dwifungsi TNI., Secara doktrin, Norma ini sudah melampaui kewenangan karena
penafsiran makna norma Tentara Nasional Indonesia adalah Alat Negara yang
menjaga Kedaulatan dan tidak sesuai serta bertolak belakang dengan Pasal 30
ayat (3) UUD NRI 1945, (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan
17
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan
negara.
17. Bahwa, dengan adanya frasa: Jabatan ASN tertentu dapat diisi (b) “Anggota
Kepolisian Republik Indonesia” Pasal 19 ayat (2) huruf b menciptakan anomali
hukum, Mengaburkan makna Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002, yang
berbunyi: “(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki
jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas
kepolisian., yang termaktub di dalam norma undang-undang kepolisian yang di
pertegas dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Kepolisian
Republik Indonesia menempati jabatan sipl, oleh karena nya Frasa: Jabatan ASN
tertentu dapat diisi “Anggota Kepolisian Republik Indonesia” Pasal 19 ayat (2)
huruf b, dapat memberikan celah bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil
tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip
profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.
Secara doktrin, penjelasan ini sudah melampaui kewenangan karena penafsiran
makna norma Kepolisian Republik Indonesia adalah Alat Negara dan tidak
sesuai serta bertolak belakang dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, (4)
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Pasal 19 ayat (2) huruf b dengan frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b.
Anggota Kepolisian Republik Indonesia”, dapat membuka ruang celah dan
memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-
undangan, undang-undang seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah
norma dalam undang-undang lainya, akan tetapi di sini justru mengurangi
membuka tafsir ambigu kekuatan larangan yang ada di norma Pasal 28 ayat (3);
(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di
luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.
18. Bahwa, oleh karena keberlakuan norma Pasal a quo yang tidak mempunyai
kepastian, sehingga terjadipula ketidakjelasan dari pelaksanaan norma Pasal
a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait aturan hukum tersebut
maka hal ini memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan
sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya secara definitif, dan terbukti
18
dengan adanya Perpol 10 Tahun 2025 – Polisi Aktif Dapat Menduduki Jabatan
Sipil, Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b UU ASN telah menciptakan ketidaksetaraan
dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini: Melanggar prinsip persamaan di
hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945]; dan Mengabaikan hak atas
kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD NRI
1945].
19. Norma, ini secara substantif menciptakan “Dwifungsi ABRI (TNI dan POLRI)”
karena bertindak sebagai Penjaga Kedaulatan Negara, keamanan negara dan
juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial
masyarakat”, hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap
warga sipil termasuk para Pemohon dan membuka ruang sempit dalam tata
kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi
sipil pasca reformasi.
20. Bahwa, Pasal 19 ayat (3) berbunyi: “Pengisian jabatan ASN tertentu yang
berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara
Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada
Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara
Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik
Indonesia”. Menciptakan Penafsiran Ambiguitas Hukum dan anomali hukum,
Sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) yang tidak mempertegas “Masing-Masing
Instansi”, karena tidak adanya penegasan dapat memberikan celah bagi tentara
aktif dan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di lembaga Kementrian ASN
baik Managerial ataupun Non Managerial tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas
bertentangan dengan prinsip Supremasi sipil, profesionalisme, netralitas, dan
pembatasan kekuasaan dalam negara hukum., dan mengaburkan batas antara
warga sipil dengan TNI – POLRI yang secara tidak langsung mengaburkan
semangat Reformasi dan menciptakan kembali Dwifungsi ABRI.
21. Bahwa, Pasal 19 ayat (4) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan
ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah” karena tidak adanya penegasan dalam Undang-Undang ASN yang
dimaksd dengan peraturan pemerintah adalah peraturan yang di miliki sebagai
turunan dari UU ASN tersebut, akan tetapi hal tersebut banyak di tafsirkan
19
menciptakan ambiguitas karena Peraturan Pemerintah” juga berlaku bagi
Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
Bahwa, hal tersebut para Pemohon mengambil Sampel dengan adanya
“Pemerintah Buatkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk Perpol 10/2025, yang
dimana hal tersebut bertentangan ”Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori”:
“bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat
meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih
rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan
yang lebih rendah.”, hal tersebut dapat di lihat dalam pemberitaan sebagai
berikut:
- https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/842842/pemerintah-buatkan-
pp-untuk-perpol-102025-kaporli-berterima-kasih
- https://www.idntimes.com/news/indonesia/kapolri-terima-kasih-ke-
pemerintah-bikin-pp-atasi-polemik-perpol-00-jkxzp-514wy3
- https://news.detik.com/berita/d-8271029/pemerintah-akan-terbitkan-pp-atur-
penugasan-polisi-di-jabatan-sipil-rampung-januari-2026
- https://www.suara.com/news/2025/12/22/114715/menko-yusril-jelaskan-
alasan-pemerintah-pilih-terbitkan-pp-atur-penugasan-polisi-di-jabatan-sipil
22. Bahwa, para Pemohon ialah warga negara telah mengalami kerugian
konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat dari berlakunya
Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), yang dimana keberlakuan
norma dalam pasal a quo secara langsung dapat ditafsirkan secara liar dan
menutup peluang para Pemohon untuk berkompetisi secara adil dalam pengisian
jabatan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh warga negara sipil melalui
proses seleksi terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon:
22.1. Kehilangan hak konstitusional atas Kepastian Hukum dan kesempatan
yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, karena jabatan publik yang seharusnya dapat
diakses oleh seluruh warga negara justru diisi oleh TNI aktif dan anggota
Polri aktif tanpa persaingan yang setara.
20
22.2. Mengalami kerugian nyata (actual loss) berupa tertutupnya potensi
memperoleh penghasilan, karier, dan jaminan sosial dari jabatan publik
yang seharusnya dapat diikuti oleh Pemohon, mengingat para Pemohon
adalah seorang warga negara.
22.3. Pemohon Mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945,
karena keberadaan norma pasal a quo memberikan keistimewaan khusus
bagi TNI Aktif dan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan publik tanpa
melepaskan status keanggotaannya.
Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat
dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband)
dengan berlakunya norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3),
Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), Oleh
karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah
Konstitusi.
23. Bahwa oleh karena, Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal
19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) tersebut
tidak
memenuhi
prinsip
konsisten,
koheren,
harmonis,
sinkron,
dan
berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D
ayat (1) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga terjadipula ketidakjelasan
dari pelaksanaan norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti,
maka hal ini memberikan celah bagi TNI Aktif dan anggota Polri aktif untuk
menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya secara
definitif, Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4)
UU ASN telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan.
Hal ini: Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945]; dan Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam
pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945].
24. Norma ini secara substantif menciptakan “Dwifungsi ABRI (TNI dan POLRI)”
karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam
pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat”, Hal tersebut juga
21
menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk para
Pemohon dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang bertentangan
dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca Reformasi.
25. Berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bahwa para Pemohon tersebut
di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka
persoalan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19
ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) telah berdampak
pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin
dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945
Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik
aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah
mengabulkan permohonan para Pemohon sesuai dengan petitum permohonan
ini.
III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON
A. Risiko Yuridis Dwifungsi ASN
1. Bahwa, para Pemohon menguji apakah regulasi ASN saat ini selaras dengan
semangat reformasi yang memisahkan peran militer/polisi dari ranah
administrasi sipil, dengan itu para pemohon lampirkan tabel pemisahan
sebagai berikut:
2. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan
a quo selengkapnya berbunyi:
22
a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
b. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi:
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan”.
Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan
kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti
suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari
negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak
tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling
berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan
harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua
orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk
pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku”. Sementara Soepomo
menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum.
Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum
berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara”.
Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari
negara hukum yaitu:
1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur);
4) Adanya peradilan tata usaha negara.
Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi
beberapa unsur antara lain:
1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.
Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya,
dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan,
23
pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara
memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat
pengawasan dari badan peradilan.
Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam
menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-
undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga
negara termasuk di dalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan
mendapatkan kepastian hukum.
3. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan
bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat
sebagai berikut:
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh
(accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum
itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya;
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara
menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka
terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa
hukum yang dibawa kehadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara
terhadap individu.
4. Bahwa, dengan adanya frasa: Jabatan ASN tertentu dapat diisi (a) prajurit
Tentara Nasional Indonesia Pasal 19 ayat (2) huruf a Pasal ini bersifat
imperatif, namun oleh karena dalam adanya frasa “Jabatan ASN tertentu
24
dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia telah menimbulkan
tafsir bahwa anggota TNI yang masih berstatus aktif dapat menduduki
jabatan di luar institusi kepolisiannya dan masuk dalam lembaga kementrian
atau lembaga ASN dan menempati jabatan managerial dan/atau struktural
tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan
tersebut masuk dalam penafsiran.
Jelas hal di atas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dimana pejabat yang
menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan
kepentingan.
Frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional
Indonesia justru membuat anggota TNI aktif dapat memegang dua peran
yang saling tumpang tindih Penjaga Kedaulatan Negara dan Menciderai dan
menghianati semangat Reformasi, norma a quo tersebt bertentangan dengan
asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945.
No
NORMA UU ASN
NORMA UU TNI
PERBANDINGAN
NORMA
1
Pasal 19 ayat (2)
huruf a berbunyi:
a. prajurit Tentara
Nasional Indonesia
Pasal 47 ayat (1):
Prajurit dapat menduduki
jabatan pada
kementerian/ lembaga
yang membidangi
coordinator bidang politik
dan keamanan negara,
pertahanan negara
termasuk dewan
pertahanan nasional,
kesekretariatan negara
yang menangani urusan
kesekretariatan presiden
dan kesekretariatan
militer presiden, intelijen
negErra, siber dan/ atau
sandi negara, lembaga
ketahanan nasional,
pencarian dan
pertolongan, narkotika
nasional, pengelola
perbatasan,
penanggulangan
bencana,
Adanya frasa
“Jabatan ASN tertentu
dapat diisi dari: a.
prajurit Tentara Nasional
Indonesia” telah
menimbulkan tafsir
bahwa anggota TNI Aktif
yang masih berstatus
aktif dapat menduduki
jabatan di luar institusi
TNI dan masuk dalam
lembaga kementrian
atau lembaga ASN dan
menempati jabatan
managerial dan /atau
struktural tanpa harus
mengundurkan diri atau
pensiun terlebih dahulu,
asalkan jabatan tersebut
masuk dalam penafsiran
UU Nomor 3 Tahun
2025.
25
penanggulangan
terorisme, keamanan
laut, Kejaksaan Republik
Indonesia, dan
Mahkamah Agung.
2
Pasal 19 ayat (3)
berbunyi:
Pengisian jabatan
ASN tertentu yang
berasal dari prajurit
Tentara Nasional
Indonesia dan
anggota Kepolisian
Negara Republik
lndonesia
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (2)
dilaksanakan pada
Instansi Pusat
sebagaimana
diatur dalam
Undang-Undang
mengenai Tentara
Nasional Indonesia
dan Undang-
Undang mengenai
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia.
Pasal 47 ayat (2):
Selain menduduki
jabatan pada
kementerian/ lembaga
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Prajurit
dapat menduduki jabatan
sipil lain setelah
mengundurkan diri atau
pension dari dinas aktif
keprajuritan.
Adanya Pasal 19 ayat
(3) dengan frasa
“Pengisian jabatan ASN
tertentu yang berasal
dari prajurit Tentara
Nasional Indonesia dan
anggota Kepolisian
Negara Republik
lndonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan pada
Instansi Pusat
sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang
mengenai Tentara
Nasional Indonesia dan
Undang-Undang
mengenai Kepolisian
Negara Republik
Indonesia”, telah
menimbulkan tafsir
bahwa Tentara Nasional
Indonesia dapat
membuat aturan
tersendiri untuk
menempati jabatan
managerial dan /atau
struktural tanpa harus
mengundurkan diri atau
pensiun terlebih dahulu.
3
Pasal 19 ayat (4)
berbunyi:
Ketentuan lebih
lanjut mengenai
jabatan ASN
tertentu yang
berasal dari prajurit
Tentara Nasional
Indonesia dan
anggota Kepolisian
Negara Republik
Indonesia dan tata
cara pengisian
jabatan ASN
tertentu
sebagaimana
Pasal 47 ayat (2):
Selain menduduki
jabatan pada
kementerian/ lembaga
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Prajurit
dapat menduduki jabatan
sipil lain setelah
mengundurkan diri atau
pension dari dinas aktif
keprajuritan.
Adanya frasa Pasal 19
ayat (4) denga frasa
“Ketentuan lebih lanjut
mengenai jabatan ASN
tertentu yang berasal
dari prajurit Tentara
Nasional Indonesia dan
anggota Kepolisian
Negara Republik
Indonesia dan tata cara
pengisian jabatan ASN
tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan
Pemerintah, telah
menimbulkan tafsir
26
dimaksud pada
ayat (3) diatur
dalam Peraturan
Pemerintah
bahwa Nantinya Tentara
Nasional Indonesia
dapat membuat aturan
tersendiri untuk
menempati jabatan
managerial dan /atau
struktural tanpa harus
mengundurkan diri atau
pensiun terlebih dahulu,
sehinga terbitnya
PERPANG
(PERATURAN
PANGLIMA)
Karena adanya frasa dalam norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan Pasal 19 ayat
(3), Pasal 19 ayat (4) tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Menimbulkan
ketidakpastian dalam Negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI 1945 "Republik Indonesia adalah Negara Hukum", karena yang
memberikan keleluasaan alternatif bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan-
jabatan sipil tertentu tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif
keprajuritan dan bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.
5. Bahwa dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dengan frasa “Jabatan ASN tertentu
dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia”
Pasal ini bersifat imperatif, namun oleh karena dalam adanya frasa “Jabatan
ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia” telah
menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat
menduduki jabatan di luar institusi kepolisiannya dan masuk dalam lembaga
kementrian atau lembaga ASN dan menempati jabatan managerial dan /atau
struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu,
asalkan jabatan tersebut masuk dalam penafsiran Perpol 10 Tahun 2025”
Jelas hal di atas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dimana pejabat yang
menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan
kepentingan.
Frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik
Indonesia” justru membuat anggota Polri aktif dapat memegang dua peran
yang saling tumpang tindih—penegak hukum sekaligus pejabat di luar
kepolisian.
6. Bahwa, secara gramatikal, kata "b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia”
bersifat disjungtif, tidak memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi.
Akibatnya, norma ini tidak tegas dalam melarang perangkapan jabatan bagi
27
anggota Polri aktif, sehingga membuka peluang terjadinya konflik
kepentingan antara tugas utama di Polri dan jabatan lain di luar Polri,
terganggunya independensi dan netralitas Polri, sebagaimana diamanatkan
Pasal 28 ayat (3) UU Polri dan jika hal tersebut terjadi maka akan ada
penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara
hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena
penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma dalam UU Polri itu
sendiri yang justru mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun.
7. Bahwa, Norma di Undang-Undang ASN Jika dianalisis secara sistematik
maka ditemukan adanya Pergeseran makna dari Norma undang-undang satu
dengan yang lainnya sbb:
No
NORMA UU ASN
NORMA UU POLRI
PERBANDINGAN
NORMA
1
Pasal 19 ayat (2)
huruf b berbunyi:
Jabatan ASN tertentu
dapat diisi dari:
a.prajurit Tentara
Nasional Indonesia;
dan
b.anggota Kepolisian
Negara Republik
Indonesia.
Pasal 28 ayat (3)
“(3) Anggota Kepolisian
Negara Republik
Indonesia dapat
menduduki jabatan di
luar kepolisian setelah
mengundurkan diri atau
pensiun dari dinas
kepolisian”.
Adanya frasa “ Jabatan
ASN tertentu dapat
diisi dari: b. Anggota
Kepolisian Republik
Indonesia” telah
menimbulkan tafsir
bahwa anggota Polri
yang masih berstatus
aktif dapat menduduki
jabatan di luar institusi
kepolisiannya dan
masuk dalam lembaga
kementrian atau
lembaga ASN dan
menempati jabatan
managerial dan /atau
struktural tanpa harus
mengundurkan diri
atau pensiun terlebih
dahulu, asalkan
jabatan tersebut
masuk dalam
penafsiran PERPOL
10 TAHUN 2025”
2
Pasal 19 ayat (3)
berbunyi:
Pengisian jabatan
ASN tertentu yang
berasal dari prajurit
Pasal 28 ayat (3)
“(3) Anggota Kepolisian
Negara Republik
Indonesia dapat
menduduki jabatan di
Adanya Pasal 19 ayat
(3) dengan frasa
“Pengisian jabatan
ASN tertentu yang
berasal dari prajurit
28
Tentara Nasional
Indonesia dan
anggota Kepolisian
Negara Republik
lndonesia
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan
pada Instansi Pusat
sebagaimana diatur
dalam Undang-
Undang mengenai
Tentara Nasional
Indonesia dan
Undang-Undang
mengenai Kepolisian
Negara Republik
Indonesia.
luar kepolisian setelah
mengundurkan diri atau
pensiun dari dinas
kepolisian”.
Tentara Nasional
Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara
Republik lndonesia
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan pada
Instansi Pusat
sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang
mengenai Tentara
Nasional Indonesia
dan Undang-Undang
mengenai Kepolisian
Negara Republik
Indonesia”, telah
menimbulkan tafsir
bahwa kepolisian
Republik Indonesia
dapat membuat aturan
tersendiri untuk
menempati jabatan
managerial dan/atau
struktural tanpa harus
mengundurkan diri
atau pensiun terlebih
dahulu, sehinga
terbitnya PERPOL 10
TAHUN 2025 – POLISI
Aktif dapat menempati
Jabatan sipil di 17
Kementrian/Lembaga
ASN.
3
Pasal 19 ayat (4)
berbunyi:
Ketentuan lebih lanjut
mengenai jabatan
ASN tertentu yang
berasal dari prajurit
Tentara Nasional
Indonesia dan
anggota Kepolisian
Negara Republik
Indonesia dan tata
cara pengisian
jabatan ASN tertentu
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3) diatur dalam
Peraturan
Pemerintah
Pasal 28 ayat (3)
“(3) Anggota Kepolisian
Negara Republik
Indonesia dapat
menduduki jabatan di
luar kepolisian setelah
mengundurkan diri atau
pensiun dari dinas
kepolisian”.
Adanya frasa Pasal 19
ayat (4) denga frasa
“Ketentuan lebih lanjut
mengenai jabatan ASN
tertentu yang berasal
dari prajurit Tentara
Nasional Indonesia
dan anggota
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
dan tata cara
pengisian jabatan ASN
tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.,
telah menimbulkan
tafsir bahwa kepolisian
29
Republik Indonesia
dapat membuat aturan
tersendiri untuk
menempati jabatan
managerial dan /atau
struktural tanpa harus
mengundurkan diri
atau pensiun terlebih
dahulu, sehinga
terbitnya PERPOL 10
TAHUN 2025 – POLISI
Aktif dapat menempati
Jabatan sipil di 17
Kementrian / Lembaga
ASN.
Karena adanya frasa dalam norma Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 19
ayat (3), Pasal 19 ayat (4) tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Menimbulkan
ketidakpastian dalam Negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI 1945 "Republik Indonesia adalah Negara Hukum"
Tabel Perbandingan Norma diatas membuka Peluang Benturan Kepentingan
dimana Penugasan TNI Aktif dan Polisi Aktif dapat mencakup jabatan
strategis sipil tanpa batasan waktu atau fungsi serta Anggota TNI dan Polri
bisa memegang jabatan yang berpotensi politis dan bertentangan dengan
netralitas, sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam
Penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal,
sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP.
8. Bahwa, Pasal 19 ayat (3) berbunyi: “Pengisian jabatan ASN tertentu yang
berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian
Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang
mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Norma tersebut menciptakan Penafsiran Ambiguitas Hukum dan anomali
hukum, Sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) yang “Tidak Mempertegas “Masing-
Masing Instansi”, karena tidak adanya penegasan dapat memberikan celah
bagi tentara aktif dan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di lembaga
Kementrian ASN baik Managerial ataupun Non Managerial tanpa melepas
statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip Supremasi sipil,
profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara
hukum., dan mengaburkan batas antara warga sipil dengan TNI – POLRI
30
yang secara tidak langsung mengaburkan semangat Reformasi dan
menciptakan kembali Dwifungsi ABRI (TNI dan POLRI).
9. Bahwa, Pasal 19 ayat (4) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan
ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian
jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah” karena tidak adanya penegasan dalam Undang-
Undang ASN yang dimaksd dengan peraturan pemerintah adalah peraturan
yang di miliki sebagai turunan dari UU ASN tersebut, akan tetapi hal tersebut
banyak di tafsirkan menciptakan ambiguitas karena Peraturan Pemerintah”
juga berlaku bagi Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional
Indonesia dan Rumusan tersebut bertentangan secara substansial dengan
norma UU lainnya:
a. Menciptakan tafsir baru bahwa jabatan yang “masih berkaitan” dengan
fungsi TNI dan Kepolisian kepolisian tidak termasuk jabatan di luar
institusi TNI da POLRI.
b. Membuka celah penyalahgunaan norma, sehingga anggota TNI aktif dan
Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil sepanjang diklaim “berkaitan”
dengan fungsi TNI dan Kepolisian.
c. Mengaburkan batas institusional antara TNI - Polri dan jabatan sipil, yang
bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil.
d. Menjadikan penjelasan sebagai alat pembenar praktik rangkap jabatan
oleh anggota TNI Aktif dan Polri aktif.
Padahal, menurut doktrin hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi,
penjelasan tidak boleh memperluas, mengurangi, atau mengubah makna
norma batang tubuh.
10. Bahwa,
dengan
berlakunya
norma
tersebut
menciptakan
Jumlah
penempatan prajurit TNI aktif di K/L per Februari 2025 sebanyak 4.472 orang/
TNI, maka secara langsung menutup kesempatan 4.472 Warga sipil dan ASN
(Aparatur Sipil Negara, maka dengan berlakunya norma tersebut hal tersebut
akan tetap terjadi.
Sumber:
https://www.idntimes.com/news/indonesia/kapuspen-4-472-prajurit-tni-aktif-
kini-bertugas-di-14-lembaga-sipil-00-bbwlv-ytxn6n
31
https://kumparan.com/kumparannews/ahli-ungkap-ada-2-500-prajurit-tni-
duduki-jabatan-sipil-ini-data-babinkum-tni-24c83Z50HPc/2
11. Bahwa norma haruslah bersifat limitatif, imperatif, dan tidak membuka ruang
tafsir.
Menurut Mahkamah, suatu norma undang-undang yang menggunakan
frasa “setelah mengundurkan diri atau pensiun” mengandung makna
keharusan konstitusional (mandatory requirement), bukan pilihan
kebijakan.
12. Bahwa prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi
juga berlaku diantara batang tubuh dan penjelasan batang tubuh suatu
undang-undang, sebagaimana penjelasan undang-undang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh undang-undang. Terlebih
penjelasan ketentuan dari batang tubuh undang-undang berfungsi sebagai
tafsir resmi pembentuk undang-undang, oleh karenanya tafsir tersebut harus
jelas dan tidak boleh memuat penjelasan yang justru menibmulkan ambigu
pada pengimplementasian norma batang tubuh undang-undang.
Mengenai
fungsi
penjelasan
undang-undang,
dalam
pertimbangan
Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005
yang menyatakan:
1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan
perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh
karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut
norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan
sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh
mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat
peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma
di bagian penjelasan.
3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan
terselubung
terhadap
ketentuan
perundang-undangan
yang
bersangkutan”;
Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah
melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kedua kalinya
32
melalui UU No. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU a quo menerangkan
bahwa:
176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan
Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh
karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa,
kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai
dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena
penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang
tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma
yang dimaksud.
177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat
peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang
berisi norma.
178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isisnya memuat
perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan.
13. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia, norma pasal lainnya tidak boleh
menambah, mengurangi, atau mengubah makna norma pasal undang-
undang lainnya, melainkan hanya berfungsi menerangkan batasan dan
keterkaitan . Apabila undang-undang lainnya mengandung norma baru atau
memunculkan makna yang berbeda dari undang-undang lainnya, maka
norma tersebut berpotensi inkonstitusional.
a. Untuk kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik
dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional.
b. Sementara itu, lembaga dan badan yang dimaksud meliputi Lembaga
Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan
Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
33
Hal yang dimaksud para Pemohon di atas nyata-nyatanya telah terjadi pada
praktiknya telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga anggota Polri aktif
dapat menduduki jabatan-jabatan sipil, “Pejabat Kepolisian Bintang 3 (tiga)
Aktif pada Struktur Organisasi di luar POLRI” Seperti sebagai berikut:
1) Sekjen Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Komjen Pol. Prof. DR.
Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A.
2) Lemhanas, Komjen Pol. Drs. R.Z Panca Putra Simanjuntak, M.SI
3) Sekjen Menkumham, Komjen Pol. DR. Nico Afinta, S.I.K, S.H., M.H,
4) Kepala BNN, Komjen Pol. DR. Marthinus Hukom, S.I.K, M.SI
5) Wakil Kepala BSSN, Komjen Pol. Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K.,
M.I.K
6) Irjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Komjen Pol.
Drs. I Ketut Suardana., M.S.I
7) Irjen Kementrian Perdagangan RI, Komjen Pol. Putu Jaya Danu Putra.
8) Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H.
9) Sekjen DPD RI, Komjen Pol. Muhammad Iqbal,.S.H., M.H.
10) Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Komjen Pol. Drs. Setyo
Budiyanto,S.H.,M.H.
Bahwa, sebagian kecil daftar nama yang di uraikan para Pemohon di atas
tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun sebagaimana
dimaksud. Sekalipun mahkamah konstitusi sudah menegaskan di dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: Hal ini bertentangan dengan prinsip
netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi
dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional Pemohon
sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara
dalam pengisian jabatan publik.
Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal
yang mengaburkan makna norma pokok dapat dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat (vide Putusan MK Nomor 27/PUU-V/2007,
Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012).
14. Bahwa frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian
Republik Indonesia”, Norma yang Kabur dan Multitafsir (Vague Norm) tanpa
34
menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai Batas dan jenis Jabatan
apa saja yang bisa diduduki oleh seorang Polri Aktif.
Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip lex
certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), norma
hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi yang
Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum.
Ketentuan Pasal a quo jelas telah digunakan untuk membenarkan tindakan-
tindakan para pejabat Polri untuk menduduki jabatan sipil hingga menerbitkan
PERPOL 10 TAHUN 2025 – Kepolisian aktif dapat menduduki jabatan sipil di
17 Kementrian dan lembaga, Berikut sejumlah Pejabat Kepolisian aktif yang
menduduki jabatan diluar Kepolisian atau yang tidak mempunyai sangkut
paut dengan institusi Polri:
No
Nama
Jabatan yang
diduduki diluar
Kepolisian
Link Informasi
1
Irjen Pol,
Mohammad
Iqbal
Inspektur
Jenderal Dewan
Perwakilan
Daerah RI
Irjen Mohammad Iqbal Resmi Dilantik Jadi
Sekjen DPD RI
https://share.google/kfOQ4aCpQhMhobwUm
2
Brigadir
Jenderal
Dover
Christian
Di Dewan
Perwakilan
Daerah
Republik
Indonesia
https://www.tempo.co/hukum/mabes-polri-
gelar-sertijab-usai-mutasi-besar-besaran-
1219712
3
Irjen Pol
Prabowo
Argo
Yuwono
Sekjen
Kementerian
Usaha Kecil
Menengah
https://www.tempo.co/hukum/mabes-polri-
gelar-sertijab-usai-mutasi-besar-besaran-
1219712
4
Inspektur
Jenderal
Yudhiawan
Wibisono
Sekjen di
Kmeneterian
Kesehatan
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yudhiawan_Wi
bisono#:~:text=Yudhiawan%20Wibisono%20
5
Komisaris
Jenderal
Polisi Djoko
Poerwanto
Irjen
Kementerian
Kehutanan
https://nasional.kompas.com/read/2025/03/1
3/11332791/kapolda-termiskin-djoko-
poerwanto-ditugaskan-ke-kementerian-
kehutanan
6
Brigadir
Jenderal
Ruslan
Aspa
Deputi Bidang
Pengelolaan
Bandara,
Pelabuhan, dan
Lalu Lintas
Barang BP
Batam
https://share.google/zQ2iKJAWPBXtHzeK5
7
Brigjen. Pol.
Raden
Slamet
Santoso
Kementerian
Pemuda dan
Olahraga
Republik
Indonesia
https://share.google/kjADlRPFqIXrdjcbr
35
8
Komisaris
Besar
Jamaludin
Badan
Penyelenggara
Haji
https://www.tempo.co/hukum/puluhan-pati-
pamen-polri-akan-bertugas-di-kementerian-
dpd-badan-penyelenggara-haji-bgn-dan-bp-
batam-1219161
9
Brigadir
Jenderal
Dover
Christian
Dewan
Perwakilan
Daerah
Republik
Indonesia.
https://share.google/W4tRXdeQ944NUuab1
10
Inspektur
Jenderal
Pudji
Prasetijano
Hadi
Kementerian
Agraria dan
Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pudji_Prasetija
nto_Hadi
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006: norma
multitafsir bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar kepastian
hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008: Pembatasan
hak asasi manusia harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan
akuntabilitas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019:
norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditafsirkan secara
restriktif atau dibatalkan.
15. Bahwa, Seluruh kekacauan hukum ini tidak lahir secara tiba-tiba. Preseden
ini bermula sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 /PUU-
XXIII/2025. yang secara tegas menegaskan larangan rangkap jabatan,
termasuk bagi pejabat yang berasal dari institusi Polri. Putusan tersebut
seharusnya menjadi penutup perdebatan, karena sifatnya final dan mengikat.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, Sejak putusan tersebut diucapkan,
muncul Gelombang penafsiran liar dan manipulatif dari berbagai pihak yang
berkepentingan. Putusan MK yang seharusnya dilaksanakan secara patuh
malah dipelintir, direduksi, bahkan didelegitimasi secara sistematis.
Lebih ironis, bukan substansi putusan yang diperdebatkan, melainkan
legitimasi hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sampai-sampai muncul
narasi sesat bahwa hakim MK yang memutus perkara tersebut dianggap tidak
sah menduduki jabatannya.
Ini adalah preseden berbahaya, Ketika sebuah putusan MK tidak
disukai, lalu jalan pintas yang ditempuh adalah menyerang keabsahan
hakimnya, maka sesungguhnya yang sedang dilakukan adalah pembunuhan
karakter terhadap institusi peradilan konstitusi, Jika logika ini dibiarkan, maka
seluruh Putusan MK bisa dianulir secara politik, bukan secara hukum.
36
Alih-alih meluruskan kekeliruan penafsiran dan menegakkan putusan
MK, Kapolri dan Tim Reformasi Polri justru memilih jalan yang paling keliru:
mengakomodasi penafsiran menyimpang tersebut ke dalam norma baru,
yang kemudian diwujudkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun
2025. Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bukan solusi hukum aturan tersebut ialah
manifestasi dari pembangkangan yang dilembagakan.
Aturan ini lahir bukan untuk melaksanakan putusan MK, melainkan
untuk mengakali dan menetralkannya. Dengan kata lain, Perpol tersebut
adalah upaya normatif untuk melawan putusan konstitusional. Rangkaian
peristiwa ini menunjukkan pola yang sangat jelas:
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. melarang
rangkap jabatan.
2) Putusan
tersebut
ditolak
secara
diam-diam
melalui
penafsiran
menyimpang.
3) Legitimasi hakim MK diserang untuk melemahkan daya ikat putusan.
4) Kekacauan penafsiran tersebut kemudian dilegalkan melalui Perpol
Nomor 10 Tahun 2025.
Ini bukan kebetulan. Ini adalah rekayasa normatif dengan lahirnya Perpol
Nomor 10 Tahun 2025, Polri telah secara sadar:
1) Menempatkan Perpol di atas Putusan MK;
2) Mengabaikan asas lex superior derogat legi inferiori;
3) Menyalahgunakan asas lex specialis derogat legi generali untuk
membenarkan aturan internal; dan secara sistematis melemahkan
supremasi konstitusi.
Jika praktik seperti ini dibenarkan, maka Putusan MK tidak lebih dari
dokumen opini, bukan hukum yang mengikat, dan jika Polri dapat mengakali
putusan MK dengan Perpol, maka tidak ada lagi kepastian hukum di republik
ini. Oleh karena itu, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bukan sekadar cacat
hukum namun simbol perlawanan institusional terhadap konstitusi yang harus
dikoreksi secara tegas.
Sumber:
https://medan.tribunnews.com/news/1778157/respons-polri-usai-mk-tolak-
uji-materi-rangkap-jabatan-polisi-tanpa-pensiun-atau-mundur
37
16. Bahwa, frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian
Republik Indonesia”. Jika dilihat dari frasa tersebut maka suatu jabatan diluar
dari jabatan Kepolisian bisa diduduki oleh Polri aktif, hal tersebut merupakan
bentuk
ketidakpastian
hukum.
Hal
ketidakpastian
hukum
tersebut
berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap pejabat Polri. Tanpa
batasan tugas dan kekuasaan yang jelas, seorang Pejabat Polri dapat
menyimpangi tugas dan kewenanganya oleh karena Jabatan yang
didudukinya.
Selanjutnya apabila terdapat anggota Polri aktif yang menduduki jabatan
diluar dari jabatan Kepolisian tersebut seperti ,menduduki jabatan dilegislatif,
maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, asas
netralitas, dan asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan potensi
konflik kepentingan dan mengganggu independensi fungsi lembaga legislatif.
17. Bahwa jika pejabat Kepolisan aktif menjabat diluar institusi Kepolisian maka
ketika dihadapkan pada situasi kepentingan Politik maka akan berpotensi
berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia
disatu sisi sebagai anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar
institusi kepolisian seperti sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD RI) yang jelas akan mengawasi lembaganya sendiri
sehingga akan menjadi pertanyaan yang paling mendasar ialah ia tunduk
terhadap Kapolri atau Ketua DPD? Dan bagaimana pula pertanggung
jawabannya.
18. Bahwa, jika pejabat Kepolisan aktif menjabat di luar dari Kepolisian maka
ketika dihadapkan pada situasi kepentingan Politik maka akan berpotensi
berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia
disatu sisi sebagai anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar
institusi kepolisian seperti sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD RI) yang dimaksudkan pemohon adalah konflik kepentingan
Pembahasan RUU POLRI “Yang ingin memperluas kewenangannya.
(Sumber: https://www.idntimes.com/news/indonesia/ruu-polri-dinilai-perluas-
wewenang-kontras-soroti-ancaman-ham-00-sbfjr-y6svm1)
19. Bahwa, norma Pasal 19 ayat (2) huruf b frasa “Jabatan ASN tertentu dapat
diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia” jika di bandingkan
38
dengan norma di dalam UU Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 28
ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau
pensiun dari dinas kepolisian.” Pasal tersebut menyatakan secara tegas
apabila Polri menjabat diluar Kepolisian maka harus Beralih status dari
Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 02 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesa menjadi Pengawai Negeri Sipil.
20. Bahwa, jika ada pengisian Jabatan Struktural di Instansi sipil diisi oleh Polri
tanpa pengalihan status jabatan maka peraturan Perundang-Undangan
mengenai Kepolisian harus diubah dengan menambahkan Instansi yang
diinginkan ada pada daftar kementerian/lembaga lain dalam UU tersebut
bukanlah Perpol (Peraturan Polisi Republik Indonesia) 10 Tahun 2025, dan
harus diakui bahwa jika terjadi seperti hal diatas tentu berlaku asas Peraturan
Khusus mengesampingkan Peraturan umum artinya kembali ke UU Polri
tepatnya Pasal 28 ayat (3) yaitu “Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan
diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.
21. Bahwa Peralihan status pejabat Polri mengacu pada perpindahan anggota
Polri dari status aktif sebagai anggota kepolisian menjadi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan struktural di instansi pemerintahan atau
lembaga lain yang membutuhkan. Proses ini diatur dalam peraturan
perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002
dan perubahannya, yang mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi
PNS untuk menduduki jabatan struktural.
22. Bahwa Proses Peralihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2002 Mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk
menduduki jabatan struktural, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia
dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri
Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural, yang kemudian diubah oleh
PP No. 21 Tahun 2002, yang dimana:
39
1. Penilaian
Kebutuhan
Instansi
pemerintah
atau
lembaga
yang
membutuhkan
pejabat
dengan
latar
belakang
kepolisian
akan
mengajukan permintaan atau melakukan seleksi untuk mengisi jabatan
tersebut.
2. Peralihan Status Anggota Polri yang memenuhi syarat dan terpilih akan
menjalani proses peralihan status menjadi PNS. Proses ini melibatkan
pengunduran diri dari dinas aktif kepolisian dan pengalihan administrasi
kepegawaian ke instansi terkait.
3. Penempatan Jabatan Setelah peralihan status selesai, anggota Polri yang
bersangkutan akan menduduki jabatan struktural di instansi atau lembaga
yang membutuhkan.
23. Bahwa, Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas
menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri dalam
kegiatan politik praktis. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3), dijelaskan bahwa
anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian
setelah mengundurkan diri atau pensiun, dan mereka dilarang keras terlibat
dalam aktivitas politik.
Larangan ini memiliki dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai alat
negara, Polri harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan politik.
Ketika seorang anggota polisi aktif masuk ke parlemen, netralitas tersebut
tidak hanya hilang secara simbolis, tetapi juga fungsional. Seorang pembuat
undang-undang tidak seharusnya merangkap sebagai pelaksana undang-
undang dalam satu waktu.
24. Bahwa Penempatan anggota TNI Aktif dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) sebagai diluar dari jabatan TNI dan Kepolisian atau sebagai
Pejabat di legislatif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia. Hal ini terutama diatur dalam:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (3), yang menyatakan
bahwa anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, yang memiliki prinsip serupa dan menunjukkan konsistensi
pemisahan fungsi TNI-Polri dari kegiatan politik.
40
3. Undang-Undang
Nomor 7 Tahun
2017
tentang
Pemilu, yang
menyebutkan bahwa anggota TNI dan Polri harus mengundurkan diri jika
ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Penempatan TNI Aktif dan polisi aktif di luar dari jabatan TNI dan kepolisian
termasuk jabatan di legislatif melanggar prinsip netralitas Polri serta prinsip
pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislate dengan dasar hukum Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
tepatnya Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa “anggota Polri dapat
menduduki jabatan di luar kepolisian setelah Pensiun/mengundurkan diri
sebagai polisi aktif”.
25. Penempatan TNI aktif dan anggota Polri aktif dalam jabatan legislatif
bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip
Trias Politica (pemisahan kekuasaan) dengan alasan bahwa Trias Politica
adalah teori pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh
Montesquieu. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga
cabang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif:
Berdasarkan uraian di atas apabila TNI Aktif dan anggota Polri aktif menjabat
sebagai anggota legislatif, maka terjadi percampuran fungsi eksekutif dan
legislatif yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, karena seseorang
yang seharusnya melaksanakan hukum malah juga berperan dalam politik.
26. Bahwa selanjutnya ialah jika Polri menduduki Jabatan Struktural maka akan
ada ancaman-ancaman terhadap independensi atas kehadiran aparat
Penengak Hukum di Jabatan atau lembaga tertentu yang dijabatnya
sehingga berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas serta bisa
terpengaruh oleh loyalitas ganda: kepada Institusi TNI dan institusi kepolisian
dan kepada kepentingan publik maupun politik.
27. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum
demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan
tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar
kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (legal certainty), dan prinsip non-
arbitrariness (anti-kesewenang-wenangan). Teori negara hukum dari
Friedrich Julius Stahl dan Hans Kelsen menegaskan bahwa segala tindakan
pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus berdasarkan hukum yang
tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam
41
konteks Pasal 19 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) ini
menjadi sangat krusial untuk mencegah pelampauan wewenang, diskresi
Polri yang bisa berpotensi menjadi “Dwifungsi POLRI” dan Negara dalam
Negara” yang dalam bentuk kekuasaan yang absolut atau tidak terkendali.
28. Bahwa dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan mendasar
antara paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas publik
(natural law theory). Jika tafsir terhadap pasal ini terlalu positivistik dan literal
tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas publik, dan HAM,
maka tindakan yang diambil atas dasar tidak adanya ”Kejelasan Instansi
jabatan Kepolisian di lembaga kementerian dan ASN” menjadikan kekuasaan
aparat negara sering kali tidak terkendali.
29. Bahwa norma Pasal 19 ayat (2) huruf b frasa “Jabatan ASN tertentu dapat
diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia” menggeser norma pasal
undang-undang lainnya yang dimana di UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia mewajibkan pengunduran diri/pensiun jika
menduduki jabatan di luar kepolisian, namun persoalan muncul ketika Pasal
19 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang
ASN (Aparatur Sipil Negara) dijadikan landasan oleh Kepolisian Republik
Indonesia dengan menafsirkan menerbitkan Perpol 10 Tahun 2025 – POLRI
Aktif dapat menduduki 17 Kementerian Lembaga, dan hal tersebut
memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-
undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah
norma/bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan
sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah
menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-
undangan, menyatakan: “Dalam Peraturan Perundang-undangan harus
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
42
g. keterbukaan.
Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo. ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
30. Bahwa ketika seorang anggota TNI Aktif dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) menjabat di luar struktur TNI dan kepolisian seperti
menduduki jabatan sipil atau struktural di lembaga negara lain tanpa terlebih
dahulu mengundurkan diri dari institusi TNI dan Polri, maka yang
bersangkutan berpotensi tetap menerima penghasilan ganda: (1) gaji atau
tunjangan sebagai anggota TNI dan Polri, dan (2) gaji serta fasilitas dari
jabatan sipil yang didudukinya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan
mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law),
sebagaimana dijamin oleh:
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945: "Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
31. Bahwa, ASN (Aparatur Sipil Negara) atau masyarakat sipil yang ingin
menduduki jabatan struktural di pemerintahan harus melalui serangkaian
seleksi dan tidak dapat merangkap jabatan di lembaga lain, terlebih lagi
dengan menerima dua sumber penghasilan dari keuangan negara.
Sementara itu, seorang anggota TNI dan Polri dapat menjabat posisi sipil
tanpa melepaskan statusnya sebagai aparat, sehingga menciptakan
43
perlakuan istimewa (privilege) yang tidak berdasar pada prinsip keadilan dan
meritokrasi.
Selain itu, rangkap jabatan dengan penghasilan ganda dari keuangan negara
juga menimbulkan potensi inefisiensi anggaran negara, tumpang tindih
kewenangan, dan konflik kepentingan, yang secara sistemik berbahaya bagi
tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel
32. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: “Dalam membentuk
peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat
dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan;
dan g. keterbukaan”.
33. Bahwa dengan demikian Penempatan anggota TNI dan Polri aktif dalam
jabatan struktural diluar TNI dan Kepolisian merupakan pelanggaran serius
terhadap prinsip Trias Politica, asas netralitas, serta norma hukum positif di
Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga
mengancam integritas institusi dan merusak kepercayaan publik terhadap
sistem demokrasi. Dalam jangka panjang, toleransi terhadap pelanggaran
seperti ini dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan
melemahnya fungsi pengawasan dalam setiap kekuasaan. Oleh karena itu,
pembenahan hukum dan penegakan sanksi atas pelanggaran ini harus
menjadi prioritas dalam menjaga demokrasi konstitusional Indonesia.
c. PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR
223/PUU-XXIII/2025 frasa Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal
19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897)
34. Bahwa, berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
223/PUU-XXII/2025”, yang dalam Pertimbangan hukumnya Sangatlah
Mencerminkan
“Keadilan
Sosial”
yang
didalam
pertimbangannya
memperjelas kedudukan “Larangan Polri Aktif Rangkap Jabatan Sipil di
kementrian ASN, Baik Managerial maupun Non Managerial sepanjang belum
44
mengundurkan diri/pensiun, dengan begitu para Pemohon mengutip Putusan
Mahkamah Konstitusi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
[3.10.1] Bahwa secara substansial, UUD NRI Tahun 1945 memiliki
semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis,
terdesentralisasi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta
mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil. Oleh karena itu,
untuk menyelenggarakan tata Kelola pemerintahan yang baik (good
governance) sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945
dimaksud, perlu dibangun aparatur negara sebagai mesin utama birokrasi
yang profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan
publik yang berkualitas serta mampu menjalankan peran sebagai perekat
persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945 [vide Penjelasan Umum UU 20/2023]. Pembangunan
aparatur sipil negara (ASN) diselenggarakan melalui suatu kebijakan dan
manajemen ASN yang disebut system merit yaitu mendasarkan
pengambilan keputusan terkait rekrutmen, penempatan, promosi, dan
pengembangan karir ASN pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau
kondisi kecacatan. Adapun tujuannya untuk menciptakan ASN yang
profesional dan berintegritas, memastikan penempatan ASN sesuai
dengan kompetensinya, meningkatkan kinerja dan produktivitas ASN,
memberikan penghargaan yang adil dan sesuai dengan kinerja dan
melindungi ASN dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk mengisi jabatan ASN dan begitu juga sebaliknya
dimungkinkan bagi ASN untuk mengisi jabatan yang terdapat pada
lingkungan TNI ataupun kepolisian. Adapun tujuannya adalah agar ASN,
prajurit TNI, dan anggota kepolisian dapat memiliki keseimbangan dan
kesetaraan dalam pengembangan kariernya berdasarkan system merit
[vide Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU 20/2023]. Pengaturan terkait
dengan pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota
kepolisian diatur dalam Pasal 19 UU 20/2023, sedangkan pengaturan
bagi ASN yang akan mengisi jabatan di lingkungan TNI ataupun
Kepolisian diatur dalam Pasal 20 UU 20/2023.
35. Bahwa, berdasarkan dengan pertimbangan mahkamah tersebut sudah
sangat jelas, akan tetapi faktualnya banyak Ahli Hukum yang malah
menjadikan landasan UU ASN untuk legitimasi Polri aktif menempati Jabatan
sipil, hal ini termaktub dalam RDPU di DPR – RI pada 08 Januari yang para
Pemohon kutip dalam pemberitaan”
https://www.liputan6.com/news/read/6253437/rapat-di-dpr-ahli-nilai-
putusan-mk-tak-larang-polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur
45
(vide
Bukti
P23
-
https://news.detik.com/berita/d-8297328/ahli-sebut-
putusan-mk-tak-larang-polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur)
36. Bahwa, berdasarkan dengan pertimbangan lainnya, Mahkamah menjelaskan
sudah sangat jelas dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah,
ketentuan Pasal 19 UU 20/2023 telah memberikan ruang untuk pengisian
jabatan ASN tertentu pada instansi pusat bagi prajurit TNI dan anggota
kepolisian yang secara substansi pelaksanaannya tunduk pada
pengaturan masing-masing undangundang in casu UU 34/2004 dan UU
2/2002. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, menggunakan Pasal 19 UU
20/2023 sebagai dasar hukum (undang-undang) untuk menempatkan
anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan Tindakan tanpa
dasar hukum yang tepat karena Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 tidak
memberikan pengaturan khusus terhadap jabatan ASN tertentu apa saja
dan instansi pusat mana saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI maupun
anggota kepolisian. Selain itu, UU 20/2023 justru mengembalikan
pengaturan tersebut kepada undang-undang yang terkait dengan TNI
maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun pendelegasian
pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari
prajurit TNI dan anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
ayat (4) UU 20/2023 merupakan pengaturan terhadap tata cara pengisian
jabatan ASN tertentu, bukan terkait dengan instansi pusat apa saja
ataupun jabatan ASN tertentu apa saja yang dapat diduduki oleh prajurit
TNI dan anggota kepolisian. Berkenaan dengan hal tersebut, jika
mengikuti semangat yang terdapat dalam norma Pasal 19 ayat (3) UU
20/2023 sejatinya, terkait dengan jenis jabatan ASN tertentu merupakan
bagian dari materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang
tentang TNI dan Kepolisian karena berkelindan dengan tugas, fungsi dan
kewenangan dari TNI dan Polri. Oleh karena itu, untuk memberikan
kepastian hukum terhadap jabatan ASN tertentu pada instansi pusat yang
dijabat oleh anggota kepolisian, diperlukan pengaturan tertulis yang jelas
dan tidak multitafsir serta dituangkan dalam undang-undang, sekalipun
berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 berkenaan dengan
pengaturan jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara
Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud
pada Pasal 19 ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam konteks
ini, peraturan pemerintah dimaksud dibentuk hanya sebagai peraturan
pelaksana setelah ada pengaturan dalam undang-undang. Dengan
demikian, eksistensi frasa “anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023
masih tetap relevan untuk dipertahankan, mengingat frasa “anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam norma pasal tersebut
menjadi dasar pijakan untuk dapat diimplementasikan dan saling
berkorelasi dengan norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 beserta
Penjelasannya sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
46
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah,
keberadaan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2002 tidak
multitafsir dan telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum
terhadap pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu bagi prajurit TNI dan
anggota kepolisian.
[3.10.3] Bahwa Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil
Pemohon yang menyatakan frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU
2/2002 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 justru menimbulkan
multitafsir dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 itu
sendiri. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalam
memahami maksud pembentuk undang-undang dalam menyusun
ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002
sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUUXXIII/2025, haruslah dibaca dalam satu tarikan
nafas dalam satu kesatuan.
37. Bahwa, Mahkamah yang sudah sangat jelas dalam pertimbangannya
memberikan tafsir “Pasal 19 UU 20/2023 sebagai dasar hukum (undang-
undang) untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu
merupakan tindakan tanpa dasar hukum”., maka setiap produk Hukum yang
bertentangan haruslah dibatalkan, akan tetapi aktualnya dengan tafsir liar
tersebut, banyak pandangan ahli yang tetap menjadikan landasan sehingga
sampai saat ini banyak Perwira polri aktif menempati jabatan sipil yang para
Pemohon ambil sebagai sample sebagai berikut:
‐ Pelantikan Irjen Hendro Pandowo Jadi Inspektur Jenderal Kemenkum
https://nasional.sindonews.com/read/1650233/13/pelantikan-irjen-hendro-
pandowo-jadi-inspektur-jenderal-kemenkum-disorot-1764544349
‐ Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sekretaris Deputi (Sesdep) Kombes Pol.
Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M
https://www.bidiknews.net/2025/09/sekretaris-deputi-bgn-ri-lalu-iwan.html
Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas, bahwa tidak perlu ada tafsir liar,
karena tafsir sudah sangat jelas Mahkamah Konstitusi.
d. PERBANDINGAN FRASA 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3),
Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897) DISPARITAS DENGAN PUTUSAN NOMOR
183/PUU-XXII/2024 – LARANGAN KETUA ORGANISASI ADVOKAT
RANGKAP JABATAN PEJABAT PUBLIK.
38. Bahwa, berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
183/PUU-XXII/2024 “Larangan ketua organisasi Advokat rangkap Jabatan
47
Pejabat Publik”, yang di kabulkan sebagian oleh Mahkamah konstitusi,
dengan pertimbangan sebagai berikut:
[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
tersebut di atas, telah tenyata norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003
sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XX/2022 bertentangan secara bersyarat dengan asas setiap
warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan; hak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
serta hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur
dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD
NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun
oleh karena pemaknaan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah tidak
sama seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, dalil Pemohon adalah
beralasan menurut hukum untuk sebagian.
39. Bahwa, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU-
XXII/2025 – tentang “Larangan ketua organisasi Advokat rangkap Jabatan
Pejabat Publik” mengabulkan permohonan pemohon tentang “ketua
organisasi menjadi pejabat negara dan /atau pejabat publik”., penegasan
larangan tersebut untuk menegaskan bahwa prinsip-prinsip ketatanegaraan
pemisahan Aparat dan sipil, Maka seharusnya hal tersebut haruslah berlaku
dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki spirit sebagai alat
Negara.
(vide Bukti P-17 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183PUU2025 -
Advokat tidak boleh rangkap jabatan pejabat publik)
e. PERBANDINGAN FRASA 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3),
Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang
Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897) DISPARITAS DENGAN PUTUSAN NOMOR
128/PUU-XXIII/2025 – LARANGAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI
RANGKAP JABATAN.
40. Bahwa, berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
128/PUU-XXIII/2025 “LARANGAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI
RANGKAP JABATAN”, yang di kabulkan sebagian oleh Mahkamah
konstitusi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum tersebut di atas dan sebagaimana pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah tenyata norma
Pasal 23 UU 39/2008, bertentangan secara bersyarat dengan prinsip
negara hukum dan asas setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
48
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh
Pemohon. Namun oleh karena terhadap Pemohon II tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan
demikian, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum
untuk sebagian.
41. Bahwa, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU-
XXII/2025 – tentang “LARANGAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI
RANGKAP JABATAN”, mengabulkan permohonan pemohon tentang
““LARANGAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN”,,
penegasan larangan tersebut untuk menegaskan bahwa prinsip-prinsip
ketatanegaraan pemisahan Aparat dan sipil, “Terlebih, pengaturan larangan
rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan prinsip penyelenggaraan
negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan, serta pelaksanaan tata
kelola
pemerintahan
yang
baik”.
Maka
seharusnya
hal
tersebut
berpandangan sama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki
spirit sebagai “ALAT NEGARA”.
(vide Bukti P18 – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128PUU2025 -
“LARANGAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI RANGKAP JABATAN)
f. DISPARITAS DENGAN PUTUSAN 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG
LARANGAN POLRI AKTIF MENEMPATI JABATAN SIPIL
42. Bahwa, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
XXIII/2025 dalam pertimbangan mahkamah konsitusi sebagai berikut
[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU
2/2002 yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan UU 2/2002,
semangatnya harus dilihat dan dibaca secara keseluruhan dari Pasal 30
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang
Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 ditetapkan pada hari
yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada tanggal 18
Agustus 2000, namun secara faktual Tap MPR Nomor VII/MPR/2000
dinyatakan berlaku setelah penetapan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945.
Sekuens waktu tersebut dapat dibaca dengan dijadikannya Pasal 30 UUD
NRI Tahun 1945 sebagai salah satu dasar hukum “Mengingat” Tap MPR
Nomor VII/MPR/2000, in casu konsiderans “Mengingat” angka 1. Menurut
Mahkamah, penentuan sekuens waktu tersebut menjadi penting
dikemukakan untuk menegaskan Tap MPR Nomor VII/MPR/ 2000 berada
dalam “semangat” politik hukum yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI
Tahun 1945, yaitu Polri sebagai alat negara penjaga keamanan dan
49
ketertiban
masyarakat
yang
melindungi,
mengayomi,
melayani
masyarakat, serta menegakkan hukum. Secara tekstual, keselarasan
semangat tersebut dapat dibaca dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 dan Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang
menyatakan sebagai berikut: Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Dalam konteks keselarasan semangat dimaksud, sekalipun
pembentukan UU 2/2002 mempunyai jarak waktu dengan penetapan
Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000,
karena UU 2/2002 disahkan pada tanggal 8 Januari 2002, semua materi
dan bagian dari UU 2/2002 seharusnya disusun dalam semangat yang
sama pula. Berkenaan dengan hal tersebut, secara formal, UU 2/2002
telah disusun dengan menggunakan dasar, antara lain, Pasal 30 ayat (4)
UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000. Rujukan formalitas
tersebut dapat dibaca dari acuan konsiderans “Mengingat” UU 2/2002
yang secara eksplisit menggunakan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 1 UU 2/2002] dan Tap MPR
Nomor VII/MPR/2000 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 3 UU 2/2002].
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan, jika
diletakkan dalam konteks semangat seperti diuraikan di atas, sekalipun
Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor
I/MPR/2003), semangat dan politik hukum yang terkandung dalam Tap
MPR Nomor VII/MPR/2000 adalah merupakan refleksi dari semangat dan
politik hukum Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu,
substansi UU 2/2002 harus selalu diletakkan dan dimaknai sesuai dengan
Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
43. Bahwa, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
XXIII/2025 mengabulkan permohonan para pemohon tentang “POLRI
menempati jabatan sipil”., Makas seharusnya hal tersebut haruslah di taati
dan juga di laksanakan oleh Lembaga ASN/KEMENTRIAN memiliki spirit
yang sama untuk ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) KARIER untuk dapat
menduduki jabatan di kementrian Lembaga sipil.
44. Bahwa, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menempatkan
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang
menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta
50
perlindungan dan pelayanan masyarakat. Status sebagai alat negara
mengandung konsekuensi konstitusional berupa keharusan adanya
kejelasan rantai komando, netralitas politik, dan pemisahan dari jabatan sipil.
Dengan demikian, anggota Polri yang masih aktif secara konstitusional tidak
dapat merangkap atau menduduki jabatan sipil, termasuk jabatan ASN, tanpa
terlebih dahulu melepaskan statusnya sebagai alat negara.
45. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
XXI/2023 telah menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat
ditempatkan di luar struktur kepolisian. Putusan tersebut bersifat erga omnes
dan mengikat seluruh lembaga negara, pembentuk undang-undang, serta
aparat pemerintah.
Putusan a quo menutup seluruh penafsiran yang memungkinkan
penempatan Polri aktif di luar struktur kepolisian melalui norma penjelasan,
kebijakan administratif, maupun peraturan teknis.
46. Secara sistematis dan harmonis dengan UUD NRI 1945 dan UU Kepolisian,
frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat
(2) huruf b UU ASN hanya dapat dimaknai sebagai anggota yang telah
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Tafsir inilah yang sejalan dengan prinsip negara hukum, kepastian status alat
negara, serta desain sistem ASN sebagai jabatan sipil.
47. Bahwa, Lembaga terakhir yang paling di Percaya di Republik Indonesia,
sebagai (The Final Interpreter of The Constitution) dan (The Protector of The
Human Right), karena mengingat DPR – RI dalam RDPU poin ke -3, berbunyi
sebagai berikut:
(3) Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk menduduki jabatan di luar
struktur organisasi POLRI bisa dilakukan berdasarkan Peraturan
Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 karena sudah sesuai dengan Pasal 30
ayat (4) UUD 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam
Perubahan Undang-undang POLRI.
Bahwa, hal tersebut jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang pada pokoknya “Larangan Polri
Aktif Menempati Jabatan Sipil”, dan secara langsung Melukai Hati dan
Perjuangan Pemohon II yang juga sebagai pemohon dalam Perkara Nomor
51
114/PUU-XXIII/2025 yang sudah di kabulkan mahkamah konstitusi pada 13
November 2025, dan poin ke – 3 RDPU DPR – RI bertentangan dengan hal
tersebut. (vide Bukti P -16)
G. MENGGESER PERAN ASN DAN SEKOLAH KEDINASAN.
48. Bahwa, para Pemohon melihat TNI dan Polri yang masuk dalam lembaga
sipil bukan hanya resiko dwifungsi tetap “Independensi dalam Taruhan”
Selain risiko politik, gugatan ini menyoroti ancaman “loyalitas ganda”. Para
pemohon mengkhawatirkan aparat yang menempati jabatan struktural ASN
akan terjepit di antara perintah institusi asal dan kepentingan publik. Kondisi
ini dipandang sebagai ancaman serius bagi independensi, objektivitas, dan
profesionalisme birokrasi nasional.
49. Bahwa, Pemohon menilai hal tersebut menggeser ASN Karier dalam
lembaga kementrian yang jika dicermati hal tersebut terjadi karena
pergeseran makna dan tafsir, Para Pemohon Melampirkan sekolah
kedinasan yang dalam pokoknya untuk di tujukan sebagai perbandingan
dengan Lulusan AKPOL dan AKMIL sebagai berikut:
No
SEKOLAH KEDINASAN
KETERANGAN
1
PKN STAN (Politeknik Keuangan
Negara STAN)
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
2
IPDN (Institut Pemerintahan Dalam
Negeri)
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
3
Politek SSN (Politeknik Siber dan
Sandi Negara)
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
4
POLTEKIP
(Politeknik
Pemasyarakatan)
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
5
POLTEKIM (Politeknik Imigrasi)
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
6
STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara)
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
7
Politeknik Statistika STIS (Sekolah
Tinggi Ilmu Statistik)
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
8
STMKG (Sekolah Tinggi Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika)
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
52
9
Politeknik
Penerbangan
Indonesia
(PPI) Curug
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
10
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
11
Politeknik
Transportasi
Darat
Indonesia (PTDI)
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
12
Politeknik Perkeretaapian Indonesia
(PPI)
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
13
Akademi Teknik dan Keselamatan
Penerbangan (ATKP)
PEMERINTAHAN
SIPIL
(ASN
KARIER, KEMENTRIAN TERKAIT)
14
AKPOL (AKADEMI KEPOLISIAN)
POLISI KARIER DAN BISA MASUK
KEMENTRIAN
SEPERTI
ASN
KARIER (LEMBAGA KEMENTRIAN)
15
AKMIL (AKADEMI MILITER)
TNI KARIER DAN BISA MASUK
KEMENTRIAN
SEPERTI
ASN
KARIER (LEMBAGA KEMENTRIAN)
Bahwa dari table ini terlihat terjadinya ketimpangan, 13 Sekolah Kedinasan yang
memiliki part masing-masing dan terdapat pembatasan terhadap instansi TNI dan
POLRI, akan tetapi pembatasan tidak Terjadi Kepada TNI dan POLRI karena bisa
masuk dalam Lembaga sipil, Hal tersebut menciptakan Anekdot, “TNI dan POLRI
bisa masuk dalam Lembaga ASN dan menjadi DIRJEN, tapi ASN tidak bisa menjadi
Kapolres dan Dandim”
Sumber: https://www.ruangguru.com/blog/sekolah-kedinasan-di-indonesia
50. Bahwa, menurut para Pemohon berdasarkan tabel di atas terjadinya
ketimpangan karena pemberlakuan norma a quo.
51. Bahwa, 4000 ASN di jakarta akan dilatih menjadi KOMCAD, dilain sisi banyak
Jabatan sipil di isin TNI dan POLRI,
Apakah Negara Kekurangan aparat militer..?
Atau tidak ada aparatur yang berkompeten untuk mengisi jabatan
pimpinan tinggi sipil..?
52. Bahwa, Secara Aktual Kebutuhan personil TNI, baru terpenuhi 450 ribu
(Sekitar 75%), Sementara itu POLRI masih kekurangan 359 Ribu dari total
824 ribu jumlah personil Ideal “Artinya baru terpenuhi sekitar 56% personil”
atau kekurangan 44% Anggota Polri.
53. Bahwa, 5,6 juta ASN dari total 285 juta Penduduk indonesia, Dengan rasio
ideal ASN sebesar 1,5% seharusnya jumlah angka ASN di angka 4,3 juta,
dengan demikian jumlah ASN surplus atau kelebihan 1,3 juta.
53
54. Bahwa, yang seharusnya migrasi adalah ASN ke TNI dan POLRI, karena
secara logika dengan surplus 1,3 Juta ASN, bisa di alihkan ke TNI dan Polri
dengan skema dan mekanisme tertentu berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
55. Bahwa norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b frasa “Jabatan ASN tertentu
dapat diisi dari: a. Tentara Nasional Indonesia dan” (b.) Anggota Kepolisian
Republik Indonesia” Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, karena bertentangan dengan:
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
56. Bahwa norma Pasal 19 ayat (3) “Pengisian jabatan ASN tertentu yang
berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian
Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang
mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Harus dinyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan:
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
57. Bahwa norma Pasal 19 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan
ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian
jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah”. Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, karena bertentangan dengan:
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
54
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
58. Bahwa norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau
setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik
dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Norma pasal
19 ayat (2) huruf b frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: (a). Tentara
Nasional Indonesia dan” (b). Anggota Kepolisian Republik Indonesia”, Pasal
19 ayat (3) “Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara
Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional
Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik
Indonesia”. Pasal 19 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN
tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah” karena bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D
ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
59. Bahwa, Permohonan para Pemohon norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b,
Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat
(3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, mohon
kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang
memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan Beralasan
menurut hukum untuk di kabulkan.
60. Bahwa dikarenakan ketentuan norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal
19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan
Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, mohon kepada
yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa
dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat.
IV. PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
55
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b “Jabatan ASN tertentu dapat diisi
dari: a. Tentara Nasional Indonesia (b) anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil
Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.
3. Menyatakan frasa Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b “Jabatan ASN tertentu
dapat diisi dari: a. Tentara Nasional Indonesia (b) anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang
Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b:
a. “anggota Tentara Nasional Indonesia” adalah anggota yang telah
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif;
b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota yang telah
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif;
4. Menyatakan Pasal 19 ayat (3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal
dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara
Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada
Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian
Negara Republik Indonesia” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang
Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan frasa Pasal 19 ayat (3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang
berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian
Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang
mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara
56
Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 19 ayat (3):
Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional
Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat dan berdasarkan
undang-undang Masing-Masing Instansi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang
mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
6. Menyatakan Pasal 19 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN
tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.
7. Menyatakan frasa Pasal 19 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan
ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian
jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 19 ayat (4):
“Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari
prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah dan tetap
berdasarkan undang-undang Masing-Masing Instansi sebagaimana diatur
57
dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-
Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama dr. Ria
Merryanti;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama
Syamsul Jahidin;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama dr.
Hapsari Indrawati;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia Yang Melaksanakan Tugas Di Luar
Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Bukti P-7
: Fotokopi https://news.detik.com/berita/d-8297328/ahli-sebut-
putusan-mk-tak-larang-polri-aktif-isi-jabatan-di-luar-struktur;
8. Bukti P-8
: Fotokopi Berita Media Indonesia tanggal 13 Desember 2025
“Kapolri Listyo Sigit Teken Perpol 10/2025: Polisi Bisa Isi
Jabatan Sipil tanpa Pensiun Dini”;
9. Bukti P-9
: Fotokopi Makalah “Paradigma Hukum Yang Benar Dan
Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara
Korupsi
di
Indonesia)”
dari
Dosen
FH
Universitas
Muhammadiyah Malang;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Berita Detik tanggal 19 Mei 2025 “Irjen Mohammad
Iqbal Resmi Dilantik Jadi Sekjen DPD RI”;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Berita Detik “Perwira Polisi Di Jabatan Sipil”;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Berita Lampiran Kompas.com tanggal 15 Desember
2025 ”Polisi Bisa Menjabat di 17 Instansi, Apakah Melanggar
Putusan MK”;
58
13. Bukti P-13
: Fotokopi Berita Lampiran Tempo.Co ”Kapolri Jenderal Listyo
Sigit Prabowo memberikan ruang bagi 25 Polisi di Jajaran
Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) untuk
bertugas di Kementerian atau Lembaga”;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Berita Lampiran Kompas.Com tanggal 13 Maret
2025 “Kapolda Termiskin Djoko Poerwanto Ditugaskan Ke
Kementerian Kehutanan”;
15. Bukti P-15
: Fotokopi Berita Lampiran Wikipedia “Yudhiawan Wibisono”;
16. Bukti P-16
: Fotokopi Berita Lampiran Tempo “Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminpin
pacara serah terima jabatan Kapolda dan beberapa Pati Polri,
di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Swelatan, 29
November 2024”;
17. Bukti P-17
: Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala
Kepolisian Daerah Se Indonesia Masa Persidangan III Tahun
Sidang 2025 – 2026, tanggal 26 Januari 2026;
18. Bukti P-18
Fotokopi halaman pertama Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 183/PUU-XXIII/2025;
19. Bukti P-19
Fotokopi halaman pertama Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 128/PUU-XXIII/2025;
20. Bukti P-20
Fotokopi Makalah “Dwifungsi Gaya Baru? Penempatan
Prajurit Aktif di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI 2025 dan
Dampaknya terhadap Demokrasi” dari Suif Al-Adawiyah
Universitas Hasanuddin, Indonesia;
21. Bukti P-21
Fotokopi Berita Detik “Hakim MK Singgung Pernyataan
Kepala BNPB Soal Bencana di Sumatera: Saya Sedih”.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
59
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554) selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 19 ayat (2) huruf
a dan huruf b, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4), Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897) selanjutnya disebut UU 20/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, para Pemohon
mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir
dengan alasan karena terdapat kepentingan nyata yang akan terjadi dan
dikhawatirkan oleh para Pemohon. Berkenaan dengan permohonan dimaksud,
Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Februari 2026 memutuskan
menolak permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan tidak terdapat relevansi
antara objek permohonan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal
independensi Hakim Konstitusi Adies Kadir dimaksud.
[3.4]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.4.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para
Pemohon pada tanggal 12 Februari 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai
dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat
60
kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang
berkaitan dengan permohonan, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah,
kedudukan hukum (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika
permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal
12 Februari 2026, hlm. 12-17]. Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari 2026, para
Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah.
Kemudian pada hari yang sama telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan
dan pengesahan alat bukti yang disampaikan oleh para Pemohon.
[3.4.2]
Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para
Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal
permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana
ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah
menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 3-9],
kedudukan hukum [vide Permohonan hlm. 9-26], dan alasan-alasan permohonan
[vide Permohonan hlm. 26-67]. Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal
tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para Pemohon
[vide Permohonan hlm. 1-2]. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus
dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan para Pemohon pun telah
memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus dalam petitum
[vide Permohonan hlm. 67-69]. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan
memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan
syarat formal suatu permohonan tidak hanya mengenai persoalan sistematika
an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari
masing-masing sistematika dimaksud.
[3.4.3]
Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub-
paragraf [3.4.2] di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan substansi syarat
formal permohonan para Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang
dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam kaitan ini, Pasal 51 ayat (3)
huruf b UU MK menyatakan bahwa permohonan wajib menguraikan dengan jelas
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap semua bagian sistematika permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK
61
7/2025, penilaian terhadap keterpenuhan syarat formal suatu permohonan dapat
pula dinilai dari kejelasan rumusan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus kepada
Mahkamah (petitum). Dalam hal ini, Pasal 68 huruf c PMK 7/2025 telah menentukan
bahwa suatu permohonan dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur) apabila hal-
hal yang dimohonkan untuk diputus dirumuskan saling bertentangan antara satu
dengan yang lainnya atau dirumuskan bukan dalam bentuk perumusan yang bersifat
alternatif.
[3.4.4]
Bahwa berkenaan dengan rumusan petitum sebagaimana dimaksudkan
di atas, dalam petitum permohonan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah
untuk:
1. …;
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b “Jabatan ASN tertentu dapat diisi
dari: a. Tentara Nasional Indonesia, b. anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.
3. Menyatakan frasa Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b “Jabatan ASN tertentu
dapat diisi dari: a. Tentara Nasional Indonesia (b) anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b:
a. anggota Tentara Nasional Indonesia” adalah anggota yang telah
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif;
b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota yang
telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif;
4. Menyatakan Pasal 19 ayat (3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal
dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara
Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada
Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian
Negara Republik Indonesia” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang
Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan frasa Pasal 19 ayat (3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang
berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian
Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang
mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia” Undang-Undang Nomor
62
20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 19 ayat (3):
Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional
Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat dan berdasarkan
undang-undang masing-masing Instansi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang
mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
6. Menyatakan Pasal 19 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN
tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.
7. Menyatakan frasa Pasal 19 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan
ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian
jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 19 ayat (4):
“Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari
prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah dan tetap
berdasarkan undang-undang masing-masing Instansi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-
Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
8. …
Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama rumusan petitum
para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta setiap norma UU 20/2023 yang
dimohonkan pengujian dirumuskan menjadi dua petitum. Pertama, dimohonkan
untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat. Artinya, norma-norma dimaksud secara keseluruhan
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kedua, dimohonkan untuk
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat. Artinya, norma yang dimohonkan pengujian tidak
63
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara keseluruhan, tetapi
secara bersyarat dengan pemaknaan tertentu. Namun demikian, kedua petitum
tidak dirumuskan secara alternatif dengan menggunakan kata “atau” di antara kedua
petitum dimaksud. Misalnya, dalam petitum angka 2, para Pemohon memohon
untuk menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b UU 20/2023 bertentangan dengan
UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lalu, dalam petitum
angka 3, para Pemohon memohon untuk menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan
b UU 20/2023 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak
dimaknai …”. Model perumusan petitum demikian juga dilakukan oleh para
Pemohon untuk Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) UU 20/2023. Dalam batas penalaran
yang wajar, sekalipun menurut ketentuan hukum acara pengujian undang-undang
dimungkinkan untuk membuat petitum lebih dari satu untuk norma yang sama,
namun rumusan petitum tidak dirumuskan secara kumulatif. Dalam konteks
permohonan a quo, oleh karena petitum kedua untuk norma yang sama memiliki
substansi yang tidak sama, seharusnya petitum dirumuskan secara alternatif
dengan mencantumkan kata “atau” di antara kedua petitum dimaksud, sebagai
berikut:
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b “Jabatan ASN tertentu dapat diisi
dari: a. Tentara Nasional Indonesia, b. anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.
Atau,
3. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b “Jabatan ASN tertentu dapat diisi
dari: a. Tentara Nasional Indonesia (b) anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b:
a. anggota Tentara Nasional Indonesia” adalah anggota yang telah
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif;
b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota yang
telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif;
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena hal-
hal yang diminta untuk diputus terhadap norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf
64
b, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 dirumuskan secara tidak
lazim sebagaimana layaknya perumusan petitum dalam pengujian undang-undang,
maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para
Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon,
namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur)
maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
65
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 08.45 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies
Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon
dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Anwar Usman
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Arsul Sani
66
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Triyono Edy Budhiarto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Bahwa oleh karenanya berbeda permohonan para Pemohon saat ini dengan untuk memenuhi syarat PMK 7/2025 yang di susun berdasarkan format PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara di Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum para Pemohon, maka permohonan para Pemohon saat ini tidaklah Ne bis In Idem. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in casu pengujian norma konstitusional Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), 7 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara”. 2. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. 8 c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 3. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I (vide Bukti P01 - KTP), Pemohon II (vide Bukti P02 – KTP), Pemohon II (vide Bukti P03 - KTP), yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam perkara a quo; 4. Bahwa berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbunyi; 9 Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b berbunyi: Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 19 ayat (3) berbunyi: Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 19 ayat (4) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (vide Bukti P05 – UU Nomor 20 Tahun 2023) 5. Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dengan frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: (a) prajurit Tentara Nasional Indonesia; Ketentuan dalam norma a quo juga tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan norma yang bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu prinsip kepastian hukum, koherensi, dan sinkronisasi norma, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekacauan dalam struktur ketatanegaraan dan mengaburkan batas antara SIPIL - MILITER dalam sistem pemerintahan yang demokratis. 6. Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dengan frasa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: dan (b) Anggota Kepolisian Republik Indonesia”, dapat membuka ruang celah penafsiran seorang polisi aktif bisa menjabat jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara) di luar instansi kepolisian, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota Polri, hal tersebut tertuang dengan PERPOL 10 Tahun 2025 yang di keluarkan oleh kepolisian Republik Indonesia karena dengan dasar norma a quo Pasal 19 ayat (2) huruf b, sekalipun bertentangan dengan norma batang tubuhnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 28 ayat (3), oleh karena penafsiran norma yang ambiguitas sehingga oleh keberlakuan norma tersebut para Pemohon Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”. 10 (vide Bukti P06 – Perpol 10 Tahun 2025). 7. Bahwa, hak konstitusional para Pemohon, khususnya Pemohon I yang merupakan Dokter dan ASN (Aparatur Sipil Negara), telah mengalami kerugian konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat langsung dari berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 19 ayat (3
