56/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 56/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Bagir Shadr Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Komplek Timah Blok HH VII Nomor 5, RT 006/RW 012, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Muhammad Fawwaz Farhan Farabi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Sukun, Nomor 82, RT. 02, RW. 06, Kampung Utan, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Thariq Qudsi Al Fahd Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan H. Mahali Nomor 49, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon III; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 April 2025 memberi kuasa kepada Stefanie Gloria dan Tanaya, yang beralamat di Jalan Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; 2 Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon, DPR, dan Presiden; Membaca keterangan Amicus Curiae dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Padjajaran; Lembaga Pers Mahasiswa Vonis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; Padjajaran Constitutional Law Community; dan Padjajaran Law Research and Debate Society; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 April 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PUU/ PAN.MK/AP3/04/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 April 2025 dengan Nomor 56/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 22 Mei 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 3 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut sebagai “UU MK” menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut sebagai “UU P3” menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai 4 lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. “Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.” 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai keabsahan suatu undang-undang, baik dari sisi materiel maupun dari segi formalitas proses pembentukannya. Adapun kewenangan untuk melakukan pengujian formil tersebut ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyebutkan: “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.” 9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin 5 mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 10. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengujian terhadap Undang-Undang a quo akan dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 11. Bahwa objek pengujian a quo dalam perkara ini, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK, serta Pasal 9 ayat (1) UU P3. 12. Bahwa mengenai pengujian formil, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 pada halaman 82 hingga 83 menyampaikan pendapat sebagai berikut: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut sebagai Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”; 13. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil 6 terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, pada paragraf [3.34], menyatakan hal sebagai berikut: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu undang-undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 hari setelah undang- undang dimuat dalam lembaran negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang.” 14. Bertolak dari pemikiran tersebut, Para Pemohon dalam perkara ini hendak menguraikan dasar-dasar pengujian formil terhadap UU TNI yang dimaksud, dengan menilai apakah proses pembentukan undang-undang tersebut telah sesuai dengan prinsip dan prosedur yang ditetapkan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain UU P3 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 (“Tatib DPR”). 15. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka makin memperjelas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara a quo. II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” 2. Bahwa UU TNI diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sehingga tenggang waktu permohonan pengujian formil jatuh paling lambat pada tanggal 10 Mei 2025; 7 3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025, Permohonan ini diajukan pada 21 April 2025 sehingga durasi waktu antara pengundangan UU TNI dengan diajukannya Permohonan adalah 26 hari. Dengan demikian, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terpenuhi; 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XX/2022 pada halaman 307–308 bagian [3.9] menyatakan bahwa: “Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang-Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang-undang dimaksud.” 5. Bahwa dengan demikian, Mahkamah harus memberikan putusan terhadap Permohonan ini selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan nantinya. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, frasa “hak konstitusional” diartikan sebagai berikut: “Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maksud kata 8 “perorangan” adalah sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” 3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK di atas, maka Para Pemohon akan menjelaskan kualifikasi dan kerugian konstitusionalnya masing-masing. A. KUALIFIKASI 4. Kualifikasi Pemohon I sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276021908040011 [vide bukti P-1] yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. ● Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2206820453 [vide bukti P-2]. ● Bahwa Pemohon I telah menyelesaikan mata kuliah ilmu perundang- undangan, teori perundang-undangan, perancangan peraturan negara, dan sekarang sedang menjalankan mata kuliah klinik hukum legislative drafting [vide bukti P-3]. ● Bahwa pada tahun lalu, Pemohon I merupakan Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) [vide bukti P-4] dan kini menjabat selaku Koordinator Bidang Sosial Politik BEM FH UI [vide bukti P-5]. Selama membersamai BEM FH UI, Pemohon I aktif menyikapi, mengawal, dan mengadvokasikan isu-isu sosial politik dalam rangka melaksanakan pergerakan dan pengabdian kepada masyarakat. Isu-isu yang dikawal cukup beragam dan bisa dikelompokkan menjadi empat kelompok isu, yakni: (a) reformasi hukum; (b) penyusutan ruang sipil dan pelanggaran HAM berat; (c) penggusuran paksa dan pendidikan tinggi; serta (d) gender dan seksualitas. ● Bahwa Pemohon I aktif menyuarakan isu-isu sosial politik dan hukum 9 melalui beberapa publikasi tertulis, di antaranya adalah sebagai berikut: - “Demokrasi dan orang-orang biasa” (Lihat: https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/03/demokrasi-dan- orang-orang-biasa) - “Living Law: Tinjauan Normatif terhadap Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Sistem Hukum Indonesia (Lihat: https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/corpus-law-journal-vol-2-no-1- july-2023/) - “Reformasi Partai Politik: Membenahi Tata Kelola Partai Politik demi Terciptanya Demokrasi Substansial di Indonesia” (Lihat: https://drive.google.com/drive/folders/1Wn0ZxhgSaJawKDDwU Vsvss-t3c9a7Nke?usp=drive_link) - “Menilik Kesiapan RKUHAP: Memutus Rantai Pelanggaran Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (Lihat: https://drive.google.com/drive/folders/1Wn0ZxhgSaJawKDDwU Vsvss-t3c9a7Nke?usp=drive_link) - “Karut-Marut Institusi Polri: Kajian Rekomendasi Reformasi Struktural, dan Instrumental Polri” (Lihat: https://bemfhui.com/kajianrekomendasireformasipolri/) - “Tanda Tanya Reformasi Polri, Kapan Institusi ini Berbenah Diri?” (Lihat: https://bemfhui.com/tandatanyareformasipolri/) - “Seakan Amnesia dengan Orde Baru” (Lihat: https://kumparan.com/moba- kok/1zQqaeGbZNA?shareID=igWvA6U78Ocn&utm_medium=lin e&utm_source=Ap) - “MENGENANG DELAPAN TAHUN TRAGEDI SALIM KANCIL (26 September 2015–26 September 2023): Perjuangan Mempertahankan Ruang Hidup yang Merenggut Maut #SeptemberHitam” (Lihat: https://bemfhui.com/artikelsalimkancil/) - “Munir Said Thalib: Manifestasi Perpaduan Nilai Hukum dan Kemanusiaan (Lihat: https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/munir- said-thalib-manifestasi-perpaduan-nilai-hukum-dan- 10 kemanusiaan/) Demi menghasilkan karya tulis yang telah disebut di atas, Pemohon I kerap melakukan riset untuk memperdalam isu hukum yang berpengaruh terhadap suasana sosial politik dengan menggunakan HAM, demokrasi, dan due process of law sebagai landasannya. ● Bahwa Pemohon I turut meminta penjelasan dari pembentuk undang- undang dengan cara mengikuti aksi demonstrasi pada tanggal 20 Maret 2025 sebagai upaya agar mendapatkan pemenuhan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Bahkan, Pemohon I menjadi contact person massa aksi dari Universitas Indonesia (Lihat: https://www.instagram.com/p/DHZuwCJyQk8/?igsh=MWw2YWk4bm 03Y2JkZg==) serta memberikan keterangan kepada media massa tentang beberapa mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi korban represifitas aparat pada momen demonstrasi tersebut (Lihat: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/03/21/05131431/3- mahasiswa-ui-dilarikan-ke-rs-saat-demo-tolak-ruu-tni-ricuh-di- gedung). ● Bahwa Pemohon I sebagai mahasiswa jurusan ilmu hukum yang kerap melakukan riset dan peduli dengan perkembangan ilmu hukum merasa sangat dirugikan dengan proses pembentukan UU TNI yang sangat berbanding terbalik dengan segala ilmu yang Pemohon I raup di kelas perkuliahan, khususnya mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut. ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 5. Kualifikasi Pemohon II sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674050302040002 [vide bukti P-6] yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024. ● Bahwa Pemohon II merupakan merupakan mahasiswa aktif Fakultas 11 Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2206810465 [vide bukti P-7]. ● Bahwa Pemohon II menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) tahun 2025 [vide bukti P-8], sebuah lembaga tinggi mahasiswa yang memiliki legitimasi untuk menyuarakan kepentingan konstitusional sivitas akademika dan masyarakat sipil dalam berbagai isu hukum, sosial, dan politik. ● Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua BEM FH UI, Pemohon II aktif mendorong demokratisasi hukum, mengadvokasikan ruang sipil yang terbuka, serta mengawal proses legislasi yang berpihak pada rakyat. Pemohon II juga secara konsisten sebagai individu terlibat dalam forum-forum resmi dan informal yang membahas pembaharuan hukum nasional, baik dalam penyusunan kajian ataupun gerakan advokasi strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut. - Pemohon II dan Pemohon I atas nama BEM FH UI pernah mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik kepada DPR RI dalam rangka menuntut Naskah Akademik dan Draf RUU KUHAP agar dibuka Kepada Publik [vide bukti P-9] (Lihat: https://bantuanhukum.or.id/mahasiswa-advokat-hingga- keluarga-korban-salah-tangkapajukan-permohonan-informasi- publik-ke-dpr-ri-menuntut-naskah-akademik-dan-draf-ruu-kuhap- dibuka-kepada-publik/). - Pemohon II menulis artikel jurnal berjudul “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.” (Lihat: https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/291). - Pemohon II menulis artikel jurnal berjudul “Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam Menunjang Hak Konstitusional.” (Lihat: 12 https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/32560) ● Bahwa BEM FH UI di bawah kepemimpinan Pemohon II telah secara aktif menyatakan sikap terhadap proses pembentukan UU TNI yang bermasalah, termasuk menyuarakan kritik terhadap proses legislasi yang tertutup, tergesa-gesa, dan tidak partisipatif. Pernyataan sikap dan sikap resmi kelembagaan tersebut merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan keterlibatan langsung Pemohon II terhadap proses legislasi yang menjadi objek permohonan a quo. (Lihat: https://www.instagram.com/reel/DHaCp7CoTyO/?utm_source=ig_w eb_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==) ● Bahwa Pemohon II memiliki rekam jejak akademik yang menunjukkan komitmen terhadap demokrasi konstitusional dan prinsip negara hukum. Sebagai mahasiswa hukum, Pemohon II telah menyelesaikan sejumlah mata kuliah yang relevan, antara lain Ilmu Perundang- undangan, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara, Hukum Kelembagaan Negara [vide bukti P-10], dan telah terlibat aktif dalam diskusi dan kajian pembentukan peraturan perundang-undangan. ● Bahwa dalam kapasitasnya sebagai pemimpin lembaga mahasiswa, Pemohon II memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memastikan bahwa setiap proses legislasi nasional, termasuk revisi terhadap UU TNI, berjalan sesuai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU P3. ● Bahwa Pemohon II juga secara langsung terlibat dalam aksi damai menolak pembentukan UU TNI yang digelar pada tanggal 20 Maret 2025 di depan Gedung DPR RI [vide Bukti P-11]. Aksi ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menuntut keterbukaan proses legislasi serta penegakan prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang. Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan penjelasan secara transparan dari pembentuk undang-undang mengenai urgensi, substansi, dan dampak UU TNI yang akan diberlakukan, yang dalam konteks ini merupakan perwujudan dari hak konstitusional untuk dilibatkan secara bermakna 13 dan diberi penjelasan (right to be explained) dalam proses legislasi. Pemohon II secara langsung menuntut pemenuhan hak atas informasi, klarifikasi, dan dialog publik sebagai bagian esensial dari partisipasi bermakna sebagaimana dijamin oleh prinsip negara hukum demokratis. Dengan demikian, Pemohon II mengalami potensi kerugian konstitusional akibat diabaikannya hak-hak tersebut dalam proses pembentukan UU TNI yang bersifat tertutup dan tergesa-gesa. ● Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon II merupakan subjek hukum yang sah sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK karena memiliki kapasitas, kepentingan, dan kerugian konstitusional yang nyata atau setidak-tidaknya potensial akibat berlakunya UU TNI. 6. Kualifikasi Pemohon III Sebagai Perorangan ● Bahwa Pemohon III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509202806040003 [vide bukti P-12] yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024. ● Bahwa Pemohon III merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Administrasi Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2206817080 [vide bukti P-13]. ● Bahwa Pemohon III telah menyelesaikan mata kuliah ilmu perundang-undangan, teori perundang-undangan, perancangan peraturan negara, dan sekarang sedang menjalankan mata kuliah klinik hukum legislative drafting [vide bukti P-14]. ● Bahwa Pemohon III aktif dalam mengikuti perkembangan isu hukum dan aktif dalam melakukan penelitian untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dapat dilihat melalui artikel jurnal berjudul “Manifestasi Negara Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State): Penerapan Sistem Electronic Recap (E-Recap) Berbasis Teknologi Blockchain Dalam Pemilu Serentak Indonesia”. (Lihat: https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/513/518). ● Bahwa saat ini, Pemohon III juga sedang menjabat sebagai Direktur 14 Eksekutif Perancangan Dokumen dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bergerak dalam kaderisasi, kepelatihan, serta menjadi delegasi resmi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kompetisi penulisan hukum tingkat nasional [vide bukti P-15]. Pemohon III sendiri telah memenangkan berbagai kompetisi penulisan hukum dan konstitusi mahasiswa tingkat nasional sepanjang menjadi Mahasiswa serta aktif menjadi tim pelatih penulisan hukum Mahasiswa yang dapat dijabarkan sebagai berikut: ○ Juara I Lomba Legislative Drafting Islamic Law Fair 2024 [vide bukti P-16] (Lihat: https://www.instagram.com/p/C8wCaVPy53Y/?utm_source=ig_w eb_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==). ○ Juara II Lomba Legislative Drafting UII Law Fair Piala Moh. Natsir 2024 [vide bukti P-17] (Lihat: https://www.instagram.com/p/DHC9Z3QymMj/?utm_source=ig_w eb_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==). Dalam organisasi dan kompetisi yang diikuti oleh Pemohon III ini, Pemohon III sering melakukan riset, pendalaman isu, serta debat hukum secara kritis. ● Bahwa Pemohon III sebagai mahasiswa jurusan ilmu hukum yang kerap mengikuti perlombaan hukum terutama dalam bidang legislative drafting dan peduli dengan perkembangan ilmu hukum merasa sangat dirugikan dengan proses pembentukan UU TNI karena sangat berbanding terbalik dengan segala ilmu dan pengalaman yang Pemohon III peroleh di kelas perkuliahan maupun perlombaan penulisan hukum khususnya mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut. ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL 7. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, 15 Putusan No. 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (“PMK 2/2021”) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 8. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut: a. Bahwa adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: ● Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” ● Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.” ● Pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” ● Pasal 22A “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- 16 undang diatur dengan undang-undang.” ● Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” ● Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” ● Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” ● Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009, UU P3 sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat digunakan atau dipertimbangkan sebagai batu uji dalam pengujian formil. Maka pengujian formil ini juga menggunakan beberapa ketentuan UU P3. Di antaranya adalah: ● Pasal 5 huruf a, e, dan g “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; g. keterbukaan.” ● Pasal 71A “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” 17 ● Pasal 88 ayat (1) “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.” ● Pasal 96 ayat (1) “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” ● Pasal 96 ayat (4) “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” b. Bahwa ada kerugian aktual yang dialami oleh para Pemohon akibat proses pembentukan UU TNI sehingga pengujian formil ini diajukan. Rinciannya adalah sebagai berikut: ● Sejak tahapan awal pembentukan UU TNI hingga setelah diundangkan, Para Pemohon sama sekali tidak bisa mengakses draf rancangan undang-undang yang dibahas kemudian disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah. Padahal, rancangan undang- undang seharusnya merupakan informasi publik yang mesti disebarluaskan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara berupa hak atas informasi sekaligus membuka jalan bagi partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Tanpa penyebarluasan draf rancangan undang-undang, maka mustahil ada partisipasi publik yang bermakna. ● Bahwa Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society) merasa tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pembentukan UU TNI. Meskipun timbul desakan pelibatan masyarakat sipil secara bermakna (didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan jawaban atas pilihan yang diambil), Para Pemohon sama sekali tidak merasakannya hingga UU TNI resmi diundangkan. ● Bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa fakultas hukum yang sering melakukan riset, advokasi, dan berbagai kegiatan lain seputar pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan, Pemohon I dan Pemohon III sudah mengambil empat mata kuliah 18 yang fokusnya ialah soal peraturan perundang-undangan. Selama Para Pemohon berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Para Pemohon akhirnya tercerahkan bahwa proses pembentukan undang-undang merupakan suatu hal yang seharusnya “sakral”. Meskipun dibentuk oleh pemerintah dan DPR, tetapi undang- undang berdampak dan mengikat bagi setiap warga negara. Dalam proses pembentukannya, harus diperhatikan apakah para pembentuk undang-undang sudah mempertimbangkan pengalaman hidup atau realitas sosial yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang beragam, khususnya kelompok rentan dan terpinggirkan. Faktanya, UU TNI dibentuk secara asal-asalan sehingga melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan UU P3 yang akan diuraikan lebih lanjut. Segala ketidakwajaran yang dinormalkan oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan UU TNI sangat menghina nalar publik sekaligus ilmu pengetahuan soal peraturan perundang-undangan yang banyak diajarkan di fakultas hukum. ● Bahwa mahasiswa Universitas Indonesia, termasuk Pemohon I dan Pemohon II, bersama dengan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah menyelenggarakan Konsolidasi Nasional di Universitas Indonesia dalam rangka membahas secara kritis pengesahan revisi UU TNI yang dinilai bermasalah dari segi substansi maupun proses pembentukannya pada tanggal 16 April 2025. Namun, sekitar pukul 23.00 WIB, sejumlah anggota TNI yang mengenakan seragam dinas dan menggunakan kendaraan dinas secara nyata terlihat memasuki di area sekitar lokasi konsolidasi. Kehadiran aparat militer berseragam dalam konteks forum akademik dan diskusi publik yang sah ini menimbulkan kekhawatiran serius dan perasaan tidak aman di kalangan peserta. Situasi ini dipandang sebagai bentuk tekanan psikologis dan intimidasi yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat di ruang-ruang demokratis. Terlebih lagi, kehadiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks substansi 19 forum yang membahas secara terbuka penolakan terhadap revisi UU TNI sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa tindakan tersebut disengaja untuk menciptakan efek gentar (chilling effect) terhadap partisipasi publik yang sah dan dijamin oleh konstitusi (Lihat: https://nasional.kompas.com/read/2025/04/18/18324161/didatangi -tni-konsolidasi-nasional-mahasiswa-sudah-dapat-izin-rektorat-ui). Fenomena serupa juga terjadi dalam beberapa forum yang dilaksanakan di perguruan tinggi lain. c. Bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa fakultas hukum. Salah satu perubahan yang dibawakan oleh UU TNI adalah perluasan jabatan sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI, dari yang sebelumnya hanya 10 menjadi 14 kementerian/lembaga, termasuk Kejaksaan RI. Tentunya hal ini bertautan langsung kepada Para Pemohon berhubungan dengan prospek profesi maupun persentuhan tatkala berurusan dengan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang diperluas. d. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka kerugian konstitusional karena Para Pemohon terpaksa menerima keberlakuan UU TNI yang melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta mengabaikan partisipasi publik tentunya tidak akan terjadi. Dengan demikian, Mahkamah juga akan menunjukkan konsistensinya dengan menyatakan suatu undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna adalah inkonstitusional. Lebih dari itu, Mahkamah juga akan memperlihatkan perannya dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan keberlangsungan demokrasi. IV. POSITA/ALASAN PERMOHONAN A. INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS 1. Bahwa bagian pokok-pokok permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian penjelasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Para Pemohon. 2. Bahwa konsep negara hukum (rechtsstaat) berakar dalam ide 20 kedaulatan hukum yang pada dasarnya menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara harus berdasarkan pada hukum sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Maksud dari istilah negara hukum adalah suatu kondisi ketika penyelenggaraan negara serta bergeraknya roda pemerintahan didasarkan kepada hukum sebagai aturan main (rule of the game). Dengan demikian, tidak boleh terjadi situasi ketika pemerintahan berjalan hanya sesuai kehendak segelintir orang yang memiliki kekuasaan saja. Tujuannya adalah demi mengupayakan eksisnya pembatasan kekuasaan sehingga pemangku jabatan tidak berlaku sewenang-wenang, menjaga kepentingan umum demi terwujudnya kemakmuran, dan melindungi HAM. 3. Bahwa proses pembentukan UU TNI mencederai konsep negara hukum yang demokratis karena tidak terpenuhinya HAM yang telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Di antaranya adalah: ● Hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum (Pasal 27 ayat (1)); ● Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat (2)); ● Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)); dan ● Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)). 4. Bahwa penjelasan atas pelanggaran hak-hak di atas akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian-bagian setelah ini. B. FAKTA HUKUM PROSES PEMBENTUKAN UU TNI 5. Bahwa pembahasan mengenai UU TNI pertama kali dilakukan di DPR Periode 2019–2024. Akan tetapi, kekhawatiran sejumlah pihak mengenai peluang terulangnya Orde Baru dan tergerusnya 21 profesionalisme TNI sebagai institusi pertahanan negara mengakibatkan pembahasan UU TNI pada DPR Periode 2019–2024 tidak selesai. 6. Bahwa pada tanggal 19 November 2024, Rapat Paripurna DPR RI ke- 8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 mengesahkan Prolegnas RUU Tahun 2025–2029 dan RUU Prioritas Tahun 2025. Dalam daftar RUU Prioritas 2025, tidak terdapat RUU TNI. 7. Bahwa pada 7 Februari 2025, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengajukan UU TNI ke dalam Prolegnas kepada Ketua Komisi I DPR RI beserta draf dan naskah akademiknya. 8. Bahwa pada 13 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 yang mengusulkan UU TNI dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025. 9. Bahwa pada 18 Februari 2025, usulan tersebut diterima oleh DPR RI dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13. 10. Bahwa pada 4 hingga 13 Maret 2025, DPR melakukan rapat dengar pendapat dari Koalisi Masyarakat Sipil, Persatuan Purnawirawan ABRI, Panglima TNI (bersama Kepala Staf AD, AL, dan AU). 11. Bahwa pada Jumat, 14 Maret pukul 13.30 hingga 22.00 WIB dan Sabtu, 15 Maret 2025 pukul 10.00 hingga 22.00 WIB (di luar jam kerja), Panitia Kerja UU TNI dari Komisi I DPR RI bersama dengan Pemerintah melakukan rapat tertutup di Hotel Fairmont. 12. Bahwa pada tanggal 17 hingga 18 Maret 2025, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi UU TNI memberikan laporan hasil perumusan dan sinkronisasi. 13. Bahwa hasil tersebut disetujui oleh seluruh fraksi dalam Komisi I DPR RI pada rapat pleno tanggal 18 Maret 2025. 14. Bahwa akhirnya pada tanggal 20 Maret 2025, UU TNI dibahas dalam Sidang Paripurna DPR RI dan mendapatkan persetujuan bersama untuk disahkan menjadi undang-undang. 22 C. PROSES PEMBENTUKAN UU TNI MELANGGAR ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DALAM PASAL 5 UU P3 15. Bahwa Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang.” Oleh karenanya, selain mengacu kepada batu uji UUD NRI Tahun 1945, pembentukan peraturan perundang-undangan harus turut memperhatikan asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU P3. Hal demikian berlaku pula pada pembentukan UU TNI sehingga dalam hal ini, Para Pemohon akan turut melakukan analisis berdasarkan UU P3 sebagai batu uji. 16. Bahwa mengutip pendapat Hamid S. Attamimi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi untuk: “Memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan, serta bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, dapat digunakan oleh hakim untuk melakukan pengujian (toetsen), agar peraturan-peraturan tersebut memenuhi asas-asas dimaksud, serta sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku.” 17. Bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijunjung dalam setiap tahapan pembentukan undang- undang sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Pada pokoknya, keseluruhan asas ini menjadi penting dengan penekanan dan porsi yang berbeda- beda pada setiap tahapannya. Sebagai contoh, prinsip kejelasan tujuan akan mendapat porsi yang lebih besar untuk dipertimbangkan dalam tahap perencanaan. Tahap penyusunan akan lebih banyak berfokus pada prinsip koherensi, sedangkan tahap pembahasan akan lebih menitikberatkan pada partisipasi publik. 18. Bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU P3, beberapa asas yang perlu dijunjung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 23 adalah asas kejelasan tujuan, asas keterbukaan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas Kejelasan Tujuan 19. Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf a UU P3 mendefinisikan “asas kejelasan tujuan” sebagai “setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.” 20. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum dalam Putusan No. 79/PUU-XVII/2019 halaman 366 menyatakan bahwasanya pemenuhan asas kejelasan tujuan dapat dilihat melalui Penjelasan Umum RUU terkait yang menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan undang-undang terkait. 21. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU TNI, diakui TNI sebagai kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sehingga diperlukan penguatan tugas dan fungsi TNI. Selanjutnya, disebutkan bahwa “dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya.” Adapun, di sinilah pembuat undang-undang tidak memberikan korelasi logis: Apa hubungan keutuhan dan kedaulatan negara dengan pelibatan TNI ke dalam kementerian/lembaga tertentu atau menambah batas usia pensiun personel TNI? 22. Bahwa dalam upaya Para Pemohon untuk memberikan gambaran terkait permohonan a quo, Para Pemohon turut mengutip indikator asas “kejelasan tujuan” berdasarkan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN. 01.03-07. Dalam hal ini, BPHN menitikberatkan parameter kejelasan tujuan pada efektivitas peraturan perundang- undangan yang dimaksud. Adapun, beberapa variabel dan indikator penilaian efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yakni: - Aspek relevansi dengan situasi saat ini: Peraturan harus relevan untuk diberlakukan pada kondisi terkini. 24 - Aspek kekosongan pengaturan: Peraturan dibentuk karena belum adanya hukum yang mengatur isu terkait. - Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi: Apakah terdapat efektivitas koordinasi antar instansi terkait serta pembagian kewenangan dan tugas yang jelas. - Aspek sumber daya manusia: Terpenuhinya kapasitas, integritas, dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan terkait. - Aspek anggaran dan sarana prasarana: Adanya dukungan/ketersediaan anggaran serta akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana. - Aspek budaya hukum masyarakat: Masyarakat harus paham dan menerima peraturan tersebut. - Aspek akses informasi masyarakat: Harus terdapat ketersediaan informasi dalam menerapkan peraturan tersebut yang mudah diakses. - Aspek partisipasi masyarakat: Harus terdapat keterbukaan dan kemudahaan prosedur bagi akses partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk ketersediaan ruang pengaduan. - Aspek standar operasional pelaksana: Harus terdapat SOP yang jelas, lengkap, dan benar-benar diterapkan serta diawasi mengenai peraturan yang dibentuk. - Aspek dampak pelaksanaan peraturan: Terhadap dunia usaha, sosial masyarakat, dan lingkungan. 23. Bahwa penyusunan UU TNI memantik pergolakan masyarakat dari berbagai kalangan, sebagai contoh: - Protes Koalisi Masyarakat Sipil di depan ruang rapat Panitia Kerja UU TNI pada Hotel Fairmont tanggal 15 Maret 2025 (lihat https://www.kompas.com/sulawesi- selatan/read/2025/03/15/190128688/aksi-aktivis-gedor-rapat- revisi-uu-tni-di-hotel-mewah-teriakkan) - Aksi unjuk rasa serentak di sejumlah daerah di Indonesia selama proses pembahasan UU TNI, pengesahan UU TNI, dan pasca 25 pembentukan UU TNI dengan gambaran luas sebagai berikut: (titik demonstrasi penolakan UU TNI di berbagai kota per 26 Maret 2025, sumber: BBC Indonesia) Hal ini menunjukan adanya budaya hukum masyarakat yang tidak menerima kehadiran UU TNI. 24. Bahwa pembentukan UU TNI dilakukan dalam tempo yang sangat cepat (vide posita huruf e permohonan a quo mengenai kronologi) ketika sebelumnya tidak pernah disinggung terdapat permasalahan signifikan dan urgensi pada UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Poin-poin revisi yang dilakukan pada UU TNI saat ini juga tidak disertai proyeksi implementasi, SOP, kesiapan koordinasi antarwewenang, sekaligus kajian dampak terhadap aspek-aspek lain yang menyangkut seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat risiko yang jauh lebih besar dari apapun manfaat yang berusaha dicita- citakan oleh pembentuk undang-undang melalui UU TNI. 25. Bahwa perlu diingat pula, tidak terdapat pasal khusus dalam UU TNI yang menyebutkan secara eksplisit mengenai tujuan dibentuknya UU TNI. Dengan demikian, apabila kembali dikomparasikan terhadap indikator efektivitas BPHN, maka penilaian terhadap UU TNI dapat dilihat sebagai berikut. Parameter Kontekstualisasi UU TNI relevansi dengan situasi saat ini tidak terdapat urgensi UU TNI sehingga tidak terpenuhi kekosongan pengaturan sudah terdapat UU Nomor 34 Tahun 2004 sehingga tidak terpenuhi koordinasi terdapat potensi intervensi 26 kelembagaan/tata organisasi kewenangan TNI pada beberapa institusi, seperti Kejaksaan, sehingga tidak terpenuhi sumber daya manusia tidak terdapat penjelasan anggaran dan sarana prasarana tidak terdapat penjelasan mengenai implementasi anggaran dan sarana prasarana, terlebih di tengah efisiensi anggaran yang sedang diterapkan budaya hukum masyarakat menimbulkan banyak protes sehingga tidak terpenuhi akses informasi masyarakat tidak terpenuhi (dibuktikan pada poin selanjutnya) partisipasi masyarakat tidak terpenuhi (dibuktikan pada poin selanjutnya) standar operasional pelaksanaan tidak terdapat penjelasan dampak pelaksanaan peraturan setidak-tidaknya saat ini telah menimbulkan gejolak sosial, sehingga tidak terpenuhi 26. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, penyusunan UU TNI tidak menunjukan efektivitas peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi indikator “kejelasan tujuan” sebagaimana yang diamanatkan dalam UU P3. 27. Bahwa lebih lanjut, asas “kejelasan tujuan” berkorelasi dengan beberapa prinsip pembentukan peraturan secara universal, yakni prinsip necessity to legislate, prinsip evidence-based lawmaking, prinsip proportionality legislation, dan prinsip effectiveness legislation. 28. Bahwa berdasarkan Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), prinsip necessity to legislate menyatakan intervensi badan legislatif hanya boleh dilakukan apabila diperlukan, yakni apabila intervensi pemerintah non-legislatif tidak cukup menghasilkan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, segala pembentukan atau amandemen peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan, tidak perlu dilaksanakan. Adapun, penentuan perlu atau tidaknya, ditentukan melalui identifikasi permasalahan awal yang dilakukan 27 salah satunya melalui diskusi terbuka/ekstensif mengenai alternatif berbagai solusi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sebelum pada akhirnya menentukan apakah hendak mengambil intervensi secara legislatif. 29. Bahwa berdasarkan ODIHR, prinsip evidence-based lawmaking menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum haruslah didasarkan pada persiapan dan diskusi yang matang berbasis argumen, bukti saintifik, dan data yang kredibel terhadap banyak aspek seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Keseluruhan pertimbangan ini harus dilakukan pada tahap awal legislatif (pre-legislative impact assessments) oleh seluruh elemen, baik pemerintahan, para pakar, dan organisasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak memiliki kesamaan posisi dalam memaknai esensi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. 30. Bahwa dalam konteks UU TNI, terdapat disparitas antara UU TNI dengan beragam UU lain yang sudah “mandek” bertahun-tahun, tetapi tetap kesulitan untuk masuk ke dalam prolegnas atau sampai ke tahap pengundangan. Dalam hal ini, pembahasan UU TNI bahkan melangkahi RUU-RUU lain yang sudah ada dalam Prolegnas Prioritas 2025 yang sudah melakukan pre-legislative impact assessments. Hal ini bukan diakibatkan oleh kurangnya sumber daya, tetapi adanya tendensi political will untuk meloloskan UU TNI melebihi RUU-RUU lain yang secara substansial lebih fundamental. Walaupun pada pokoknya political will tidak selalu berkonotasi negatif, tetapi perlu diingat bahwasannya perwujudan political will tersebut tetap harus berada dalam kerangka proses yang menjamin kualitas pembentukan produk hukum, alih-alih proses yang gegabah tanpa persiapan matang. 31. Bahwa berdasarkan ODIHR, prinsip proportionality legislation merujuk pada kebutuhan dan proporsionalitas suatu tujuan diwujudkan melalui legislatif. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak proporsional tidak seharusnya dilakukan. 32. Bahwa berdasarkan teori Proportionality Sensu, suatu kebijakan dinilai 28 proporsional apabila memenuhi 4 syarat, yakni kebijakan tersebut: (i) dibentuk dengan tujuan yang patut; (ii) secara rasional berhubungan dengan pemenuhan tujuan yang dimaksud; (iii) tidak terdapat langkah alternatif yang dapat mencapai tujuan yang dimaksud dengan tingkat destruksi yang lebih rendah; dan (iv) terdapat hubungan jelas antara pemenuhan tujuan yang dimaksud dengan kepentingan sosial masyarakat yang dilindungi konstitusi. 33. Bahwa dalam memaknai tujuan yang berusaha dicapai oleh pembentuk Undang-Undang, ketersediaan naskah akademik menjadi krusial. Adapun dalam UU TNI, akses terhadap naskah akademik menjadi salah satu dari sekian banyak persoalan. Nyatanya, sejak pembahasan hingga pengesahan UU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI, tidak terdapat draf resmi yang dikeluarkan pembentuk undang-undang. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk memahami maksud yang diharapkan pembentuk undang-undang, ketika pembentukan UU TNI dilakukan sangat cepat. Padahal, kehadiran naskah akademik dimaksudkan untuk menyimpulkan apakah pada akhirnya suatu permasalahan merupakan masalah hukum (yang harus diselesaikan melalui proses legislasi) atau bukan. 34. Bahwa kesimpangsiuran terkait akses informasi dan partisipasi masyarakat memantik penolakan keras masyarakat dari berbagai kalangan sebagaimana yang disebutkan dalam poin 6. Hal ini turut didukung oleh kritik akademik dari sejumlah pakar. Akademisi Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang Wiratraman, menyatakan bahwasannya tidak terdapat urgensi bagi UU TNI sebagaimana yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Hal ini dipandangnya sebagai gambaran proses pembentukan hukum yang “ugal-ugalan”. (Lihat: http://cnnindonesia.com/nasional/20250319092705-12- 1210508/pakar-ugm-kritik-ruu-tni-pembentukan-hukum-makin-ugal- ugalan). Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari turut melihat proses UU TNI yang dilakukan secara tertutup merupakan bentuk kecacatan hukum karena mengindikasikan niat pengabaian ruang bagi masukan publik (Lihat: 29 https://kumparan.com/kumparannews/feri-amsari-kritik-proses-revisi- uu-tni-terburu-buru-cacat-formil-24gqC2F83UP). Bahkan, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menyebut belum pernah ada pembahasan undang-undang yang setertutup pembahasan UU TNI ini (https://www.tempo.co/politik/ketua-mkmk-soal-uu-tni- pembahasannya-cacat-legislasi-1224594). Fenomena ini menunjukan bahwasannya bukan hanya tujuan UU TNI tidak dapat dipahami, tetapi juga UU TNI memicu lebih banyak persoalan, setidak-tidaknya dalam tataran sosial. 35. Bahwa selanjutnya asas kejelasan tujuan turut merujuk pada prinsip effective legislation, yang oleh ODIHR didefinisikan sebagai efektivitas dari peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Legislatif harus menjabarkan implementasi yang patut dan realistis serta mekanisme kepatuhan yang jelas kepada seluruh pihak terdampak. Penentuan efektivitas ini telah turut dibahas sebagaimana penjabaran poin 5. 36. Bahwa mengutip dissenting opinion oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada Putusan MK No. 73/PUU-XII/2014 pada halaman 224: “…Akan tetapi, haruslah tetap diingat akan adanya batasan untuk melakukan perubahan itu, yaitu tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan yang bersifat pragmatis sesaat sesuai dengan kepentingan sekelompok atau segolongan orang, tetapi haruslah ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi seluruh orang.” 37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, UU TNI terbukti tidak memenuhi esensi dasar asas “kejelasan tujuan” sebagaimana diamanatkan oleh UU P3 sehingga haruslah dinyatakan cacat formil. Asas Keterbukaan 38. Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 mendefinisikan maksud “asas keterbukaan” sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring 30 (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).” 39. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang pemenuhan prinsip keterbukaan berfokus pada pemberian kesempatan memperoleh informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai proses dan hasil-hasil kegiatannya. Prinsip keterbukaan juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membandung terhadap Pemerintah sebagai bentuk penilaian terhadap jalannya pemerintahan. 40. Bahwa keterbukaan informasi publik adalah roh dari demokrasi yang seharusnya mampu diejawantahkan secara nyata dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejatinya selaras dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam kaitannya dengan: (i) hak setiap orang memperoleh informasi serta (ii) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dan sederhana, sebagaimana turut dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 41. Bahwa “asas keterbukaan” berkorelasi dengan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan secara universal. Di antaranya ialah prinsip openness and transparency of the lawmaking process, prinsip publication and accessibility, dan prinsip participation and inclusiveness. 42. Bahwa ODIHR menjelaskan prinsip openness and transparency of the law making process sebagai kewajiban legislatif untuk membuka akses seluruh dokumen yang berisi informasi relevan terhadap peraturan yang dimaksud kepada publik secepat mungkin (termasuk draf peraturan serta setiap versi terbarunya). Informasi terkait draf peraturan harus secara minimum berisi latar belakang dan rasionalisasi terhadap pembentukan draf tersebut. Perlu ada informasi yang menjelaskan mengapa peraturan ini diperlukan dengan merujuk pada bukti dan penilaian dampak yang kredibel. Legislatif turut wajib menunjukan gambaran besar dan analisis terkait hasil konsultasi 31 dengan para pakar, kecocokan peraturan terkait dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada, serta hak asasi manusia secara universal. Keterbukaan informasi menjadi hal fundamental untuk membentuk pemahaman yang sama bagi seluruh masyarakat terkait kebutuhan peraturan yang dimaksud. 43. Bahwa terlepas dari segala kejanggalan yang ada, pembahasan UU TNI dilakukan kurang dari satu bulan sebelum akhirnya draf UU disahkan pada Maret 2025. Jangankan berbicara mengenai aspirasi publik selama proses penyusunan, bahkan akses informasi resmi mengenai pembahasan dan asal usul yang melatarbelakangi perlunya pembentukan UU TNI pun tidak diberikan kepada masyarakat selama kurun waktu kilat ini. Hal ini sejalan dengan pandangan Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, yang menghimbau DPR untuk tidak menyalahkan masyarakat sipil apabila terdapat salah tafsir atas UU TNI karena bahkan DPR RI tidak pernah memberikan draf resminya kepada masyarakat (Lihat: https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/09470681/draf-ruu-tni- sulit-diakses-dpr-diminta-tak-salahkan-publik-soal-salah- tafsir?page=all). 44. Bahwa Mahkamah pernah menggunakan pertimbangan “asas keterbukaan” dalam memutus pengujian formil Undang-Undang, yakni Undang-Undang Cipta Kerja pada Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Pada halaman 412 bagian [3.18.4] alinea 3, Mahkamah berpandangan sebagai berikut: “Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang- undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang- undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang- undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.” 32 45. Bahwa selanjutnya pada halaman 412 bagian [3.19], Mahkamah melanjutkan pertimbangan hukum dengan memberikan pandangan sebagai berikut. “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.” Selanjutnya, Mahkamah meneruskan pandangan Mahkamah pada bagian [3.20] dengan menyatakan: “[3.20.1] Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan- peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.” “[3.20.2] Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo.” 46. Bahwa lebih parah dari pembahasan UU Ciptaker yang dinilai Mahkamah belum maksimal melibatkan masyarakat dalam tahap perubahan materi, kali ini masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam proses apa pun pada proses pembentukan UU TNI. Masyarakat bahkan tidak mengetahui pasti apakah draf yang “ditemukannya” 33 adalah draf awal, draf perubahan, draf final, atau bahkan apakah draf yang diakses adalah benar draf resmi dari UU TNI yang sedang dibahas oleh DPR RI atau bukan. Fenomena ini terbukti dari ujaran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 18 Maret 2025 yang menyampaikan bahwa draf UU TNI yang tersebar di masyarakat bukanlah draf yang sama dengan draf yang dibahas oleh Komisi I DPR RI (Lihat: https://www.tempo.co/politik/wakil-ketua-dpr-membagikan- draft-revisi-uu-tni-tidak-ada-rapat-diam-diam-1221021. Oleh karenanya, Para Pemohon memandang bahwasannya pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 turut relevan untuk dinyatakan pada permohonan a quo. 47. Bahwa prinsip participation and inclusiveness sebagai salah satu indikator utama “asas keterbukaan” berhubungan dengan adanya partisipasi masyarakat yang mendapat pengaturan dalam Pasal 96 UU P3. Hal ini akan dijabarkan secara lebih mendetail oleh Para Pemohon pada Poin D Posita (Proses Pembentukan UU TNI Tidak Memenuhi Prinsip Meaningful Participation, Mempertontonkan Cacatnya Komunikasi Hukum, dan merupakan Contoh Nyata Fast Track Legislation yang Destruktif). 48. Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU TNI terbukti tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diamanatkan oleh UU P3 sehingga haruslah dinyatakan cacat formil. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 49. Bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU P3. 50. Bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menekankan bahwasanya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan sejauh mana norma hukum yang dibentuk tersebut dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan hukum, serta dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan negara. Dengan kata lain, suatu undang-undang harus mampu memberikan daya guna (utility) dan hasil guna (effectiveness) dalam pelaksanaannya, serta harus memperhitungkan 34 kondisi sosiologis dan kebutuhan faktual di lapangan. 51. Bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut mengandung makna bahwa setiap undang-undang yang dibentuk harus berangkat dari kebutuhan nyata dalam masyarakat, disertai dengan proyeksi manfaat (daya guna) dan capaian hasil (hasil guna) yang terukur. Penilaian terhadap asas ini lazim dilakukan melalui analisis kebutuhan (need assessment), proyeksi efektivitas norma, dan relevansi terhadap kondisi sosial-politik yang melatarbelakanginya. 52. Bahwa apabila merujuk pada Naskah Akademik pembentukan UU TNI, tidak ditemukan adanya kajian empiris maupun identifikasi kebutuhan konkret masyarakat sipil terhadap perubahan pengaturan kewenangan TNI, terutama dalam hal perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan negara. Tidak terdapat argumentasi berbasis data yang menunjukkan adanya krisis pertahanan, ketidakefektifan norma yang berlaku sebelumnya, ataupun kebutuhan sistemik untuk mengubah struktur atau peran TNI secara mendasar. 53. Bahwa absennya kebutuhan konkret dari masyarakat sipil dalam Naskah Akademik tersebut menegaskan bahwa asas kedayagunaan tidak terpenuhi. Sebab, tidak terdapat bukti bahwa pembentukan undang-undang ini akan memberikan manfaat langsung bagi kepentingan publik. Demikian pula, asas kehasilgunaan patut diragukan karena tidak dijelaskan bagaimana norma-norma baru dalam UU TNI ini akan menghasilkan perubahan nyata atau perbaikan sistem pertahanan dan ketertiban negara secara terukur. 54. Bahwa kondisi demikian juga bersinggungan langsung dengan asas “dapat dilaksanakan”. Sebab, peraturan yang tidak dirumuskan berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat dan tidak disesuaikan dengan daya dukung institusional maupun sosial pada akhirnya berpotensi sulit untuk dilaksanakan secara efektif atau bahkan mengalami penolakan dari masyarakat. Undang-undang semacam ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak memiliki kekuatan transformasional yang seharusnya melekat dalam setiap produk hukum. 55. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa ketidakterpenuhan asas 35 kedayagunaan dan kehasilgunaan dapat ditunjukkan melalui: a. Tidak adanya kajian naskah akademik yang mendalam dan menyeluruh mengenai urgensi perubahan norma yang diatur dalam UU TNI, khususnya terkait penempatan TNI dalam ranah non- pertahanan dan penguatan otoritas teritorial serta penambahan batas usia pensiun personel TNI. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak mengedepankan hasil guna dan daya guna secara faktual terhadap kebutuhan hukum nasional. b. Minimnya partisipasi publik dalam pembentukan UU TNI yang dipersoalkan menyebabkan absennya masukan dari masyarakat sipil, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pertahanan dan hak asasi manusia. Padahal, partisipasi tersebut diperlukan untuk menguji apakah norma yang dirumuskan benar- benar bermanfaat (daya guna) dan efektif (hasil guna) dalam penerapannya kelak. c. Tidak selarasnya norma dalam UU TNI yang Dipersoalkan dengan prinsip-prinsip supremasi sipil dan akuntabilitas militer dalam sistem demokrasi. Ketiadaan koreksi atas ketentuan yang memperluas fungsi militer ke ranah sipil justru bertentangan dengan tujuan reformasi sektor keamanan yang menjadi bagian penting dari transisi demokrasi di Indonesia. 56. Bahwa oleh karena itu, ketidakhadiran kebutuhan konkret masyarakat dalam pembentukan UU TNI, serta ketiadaan proyeksi hasil dan efektivitas norma, merupakan pelanggaran terhadap asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f UU P3. D. PROSES PEMBENTUKAN UU TNI TIDAK MEMENUHI PRINSIP MEANINGFUL PARTICIPATION, MEMPERTONTONKAN CACATNYA KOMUNIKASI HUKUM, DAN MERUPAKAN CONTOH NYATA FAST TRACK LEGISLATION YANG DESTRUKTIF Meaningful Participation sebagai Konsekuensi Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum 57. Bahwa menurut Fitriani Ahlan Sjarif, meaningful participation adalah doktrin yang diadopsi MK untuk mengukur partisipasi publik dalam 36 pembentukan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan ini, meaningful participation menekankan pada partisipasi aktif, signifikan, dan substansial dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 58. Bahwa meaningful participation tidak dapat dilepaskan dari prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Meaningful participation adalah konsekuensi langsung dari dianutnya rezim demokratik di Indonesia. Dalam negara yang menganut rezim demokratik, Affan Gaffar menemukan bahwa mekanisme pembentukan produk hukumnya cenderung pluralistic dan competitive. Artinya, hukum dibentuk oleh berbagai pihak, bukan hanya kaum “elite” utama. Keterlibatan masyarakat cenderung tinggi karena adanya pluralisme politik dalam masyarakat. Oleh karena itu, semua bentuk penjauhan atau penutupan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan adalah pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. 59. Bahwa meaningful participation juga terkait dengan status Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam menjalankan negara hukum karena segala aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat diatur olehnya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undang harus mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 60. Bahwa sejalan dengan ini, Luc J. Wintgens juga menegaskan pemerintah wajib untuk melibatkan rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan yang dihasilkan dapat mencerminkan kehendak masyarakat. Tidak hanya itu, meaningful participation merupakan tolak ukur keberhasilan dan kebaikan suatu produk hukum. Apabila proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan menerapkan konsep meaningful participation dengan baik, produk hukum yang dihasilkan akan baik, sah secara hukum, dan dapat efektif diterapkan untuk jangka waktu panjang karena diterima oleh masyarakat. Dengan 37 adanya meaningful participation, hukum yang partisipatif akan lahir sehingga negara hukum dapat berjalan. Meaningful Participation dalam Pandangan Mahkamah dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 61. Bahwa meaningful participation dijamin sebagai hak konstitusional rakyat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 62. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selanjutnya, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 63. Bahwa Mahkamah mengamini hak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai hak konstitusional dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 pada halaman 392 bagian [3.17.8] alinea 1, sebagai berikut: “partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.” 64. Bahwa Mahkamah telah menggarisbawahi dan menghendaki pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. dalam Putusan No. 32/PUU- VIII/2010 pada halaman 140 bagian [3.13.1] alinea keempat belas. Mahkamah berpendapat sebagai berikut: “Mahkamah lebih menekankan kepada terlaksananya kewajiban menyertakan pendapat masyarakat … bentuk keikutsertaan secara aktif dari masyarakat berupa keterlibatan langsung dalam pemberian pendapat merupakan (hal yang) lebih bernilai daripada sekadar formalitas belaka.” 65. Bahwa pentingnya partisipasi masyarakat kembali ditegaskan Mahkamah dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 pada halaman 393 bagian [3.17.8] alinea 1, sebagai berikut: 38 “masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat.” Selanjutnya, pada alinea 3 sebagai berikut: “partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.” Dari dua kalimat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat yang dikehendaki Mahkamah dalam proses pembentukan perundang-undangan adalah partisipasi masyarakat yang bermakna. 66. Bahwa Mahkamah dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 pada halaman 393 bagian [3.17.8] alinea 3 telah menyebutkan tiga prasyarat meaningful participation sebagai berikut. “Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).” Selanjutnya, tiga prasyarat ini juga dicantumkan dalam Penjelasan Umum UU P3 selaku penguatan meaningful participation. 67. Bahwa Mahkamah telah mengakui eksistensi meaningful participation dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 pada halaman 393 bagian [3.17.8] alinea 4 sebagai berikut. “Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.” 68. Bahwa dalam mengukur kualitas partisipasi masyarakat, Arnstein mengemukakan konsep a ladder of citizen participation yang menjelaskan soal 8 (delapan) tangga kualitas partisipasi masyarakat. Delapan kualitas partisipasi masyarakat ini kemudian terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu nonpartisipasi, derajat semu, dan kekuatan masyarakat. Kualitas partisipasi masyarakat dalam kelompok nonpartisipasi sangat minimal, bahkan tidak ada. Komunikasi antara rakyat dan pembentuk peraturan perundang-undangan bersifat satu 39 arah oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan hanya dilakukan untuk mencegah gejolak di masyarakat. Dalam kategori partisipasi derajat semu, komunikasi dilakukan secara lebih aktif, tetapi rakyat tidak bisa memberikan feedback atau feedback mereka tidak dipertimbangkan. Partisipasi rakyat dalam kategori ini hanya untuk menunjukkan seolah-olah rakyat telah dilibatkan. Sementara itu, dalam kelompok kekuatan masyarakat, rakyat sudah memiliki kekuatan negosiasi dan posisi tawar yang kuat dengan pemerintah. Dalam tangga kualitas partisipasi yang tertinggi, rakyat memegang kendali penuh dan berdaulat untuk mengatur diri sendiri dan untuk membuat keputusan yang menyangkut hidup mereka sendiri. 69. Bahwa apabila dianalisis, kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki Mahkamah adalah kualitas partisipasi yang berada dalam kelompok kekuatan masyarakat. Mahkamah menghendaki adanya ruang negosiasi antara rakyat dan pembentuk undang-undang dengan menekankan adanya hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan yang dimiliki rakyat. 70. Bahwa selanjutnya, meaningful participation selanjutnya dijamin secara normatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Pasal 96 UU P3 yang menyatakan sebagai berikut: (1) “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” (2) “Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.” (3) “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.” (4) “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang- undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” (5) “Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” (6) “Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: 40 a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya..” (7) “Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.” (8) “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” (9) “Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.” 71. Bahwa penjaminan hak meaningful participation berkaitan erat dengan penyebarluasan prolegnas dan RUU oleh DPR pada Pasal 88 UU P3 yang menyebutkan: (1) “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang..” (2) “Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.” 72. Bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 88 UU P3, menerangkan: “Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak”. 73. Bahwa berdasarkan Pasal 88 dan Pasal 96 UU P3 dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan atau tanggapan terhadap prolegnas dan RUU oleh masyarakat. Penyebarluasan yang dimaksud dalam Pasal 88 UU P3 adalah alat agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan. Tanpa adanya penyebarluasan, pemberian masukan atau tanggapan atas prolegnas dan RUU tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik sehingga meaningful participation tidak akan terwujud. 74. Bahwa untuk membuktikan pembentuk undang-undang telah 41 mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menggunakan mekanisme partisipasi yang diberikan, hal ini harus dilihat case by case dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bagian ini akan dijelaskan secara terperinci dalam bagian selanjutnya. Proses Pembentukan UU TNI Melanggar Meaningful Participation dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta Pasal 88 dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) UU P3. 75. Bahwa bukti proses pembentukan UU TNI tidak dilaksanakan dengan memerhatikan meaningful participation dapat dilihat dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut. i. Rapat Dengar Pendapat Umum terkait UU TNI hanya dilakukan kurang lebih 7 hari kerja sehingga menyebabkan cakupan pihak yang didengarkan sangat limitatif. Dalam kondisi tersebut, pihak yang diundang mayoritas berasal dari aktor TNI. Adapun, pihak masyarakat yang dikabarkan diundang hanyalah Koalisi Masyarakat Sipil (yang kemudian melakukan aksi protes terhadap rapat UU TNI sebagaimana poin iii. Hal ini menandakan adanya rights to be considered and rights to be explained yang tidak terpenuhi. ii. Rapat UU TNI digelar secara tertutup dengan penjagaan TNI yang ketat di Hotel Fairmont selama dua hari di luar jam kerja (Lihat: https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-rapat-revisi-uu-tni-di- hotel-fairmont-dilakukan-tertutup-digeruduk-koalisi-sipil- 1220570). Keamanan hotel yang tinggi menutup akses masyarakat untuk mengetahui proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan tidak adanya transparansi proses politik dalam pembuatan UU TNI kepada masyarakat. iii. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan rapat pembahasan UU TNI dan kemudian masuk ke ruang rapat. Mereka mendapatkan aksi anarksis dari aparat, mulai dari didorong, dikeluarkan secara paksa, hingga dilaporkan ke polisi 42 (Lihat: https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-rapat-revisi-uu-tni- di-hotel-fairmont-dilakukan-tertutup-digeruduk-koalisi-sipil- 1220570). iv. Naskah akademik dan draf resmi UU TNI sulit diakses (Lihat: https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/20/103000065/draf- ruu-tni-tak-bisa-diakses-meski-akan-disahkan-ahli--cacat- prosedural). Terlebih lagi, hingga tanggal disahkannya UU TNI, draf resmi di laman DPR adalah draf yang diunggah pada 28 Mei 2024. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran Pasal 96 ayat (4) UU P3 yang mendalilkan bahwa NA dan RUU dapat diakses dengan mudah. Dengan tidak dilakukan penyebarluasan terhadap dokumen tersebut, DPR tidak memenuhi Pasal 88 UU P3 yang merupakan alat untuk mewujudkan meaningful participation sehingga tidak ada meaningful participation yang terwujud sama sekali. v. Masyarakat yang kritis disudutkan lewat argumen bahwa draf yang dikritisi berbeda dengan draf yang dibahas (Lihat: https://www.kompas.id/artikel/saat-penguasa-ramai-ramai- koreksi-kritik-publik-tentang-ruu-tni). Padahal, kesulitan masyarakat untuk mengakses draf tersebut merupakan kegagalan dari pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses informasi yang mudah. Hal ini juga memperlihatkan adalah penekanan terhadap partisipasi rakyat. vi. Masyarakat telah melakukan protes sejak UU TNI masih dalam tahap pembahasan di DPR (yang dalam banyak kejadian mendapatkan tindakan represif dengan nuansa kekerasan dari pihak aparat), tetapi DPR dan Pemerintah RI tetap mengesahkan UU TNI sebagai undang-undang pada 20 Maret 2025 (Lihat: https://nasional.kompas.com/read/2025/03/21/06545271/ruu-tni- disahkan-suara-publik-diabaikan). 76. Bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa meaningful participation belum dijunjung tinggi dalam pembentukan UU TNI. Seluruh hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberikan 43 penjelasan tidak terpenuhi. Keterlibatan militer yang menjaga pembahasan UU TNI juga menambah perusakan meaningful participation yang terjadi. Hal ini mencerminkan kualitas partisipasi masyarakat yang masih rendah. Bahkan, dengan tidak dilakukannya penyebarluasan NA dan RUU secara resmi di laman DPR sehingga tidak ada komunikasi sama sekali, kualitas partisipasi masyarakat bisa dikatakan dalam tangga yang terendah, yaitu tangga manipulasi. Fakta-fakta tersebut telah membuktikan keugal-ugalan proses pembentukan UU TNI. Dengan demikian, proses pembentukan UU TNI tidak mencerminkan aspek kedua penilaian dalam meaningful participation test karena pembentuk undang-undang tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menggunakan mekanisme partisipasi yang diberikan. 77. Bahwa Mahkamah telah menegaskan bahwa pelanggaran terhadap meaningful participation adalah pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional rakyat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, Pasal 88 yang mengatur penyebarluasan selaku alat mewujudkan meaningful participation dan Pasal 96 yang mengatur meaningful participation itu sendiri juga secara otomatis terlanggar. 78. Bahwa Para Pemohon pernah turut berusaha menyuarakan aspirasi mengenai UU TNI melalui aksi damai penolakan UU TNI pada 20 Maret 2025 di depan Gedung DPR RI. Pemohon I bahkan menjadi narahubung bagi massa aksi dari Universitas Indonesia. Adapun, aspirasi dan demonstrasi tersebut tidak digubris oleh para pembentuk undang-undang. Malahan, beberapa mahasiswa Universitas Indonesia justru korban represifitas aparat. 79. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersama dengan ratusan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia telah menyelenggarakan Konsolidasi Nasional di Universitas Indonesia dalam rangka pembahasan kritis terkait pengesahan revisi UU TNI pada 16 April 2025. Adapun, di pertengahan pembahasan, sekitar pukul 23.00 WIB, lokasi konsolidasi Para Pemohon didatangi sejumlah 44 anggota TNI hingga menimbulkan perasaan tidak aman dari para peserta, termasuk Pemohon I dan Pemohon II. 80. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa pembentukan UU a quo cacat secara formil karena tidak memenuhi prinsip meaningful participation yang telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 88 dan Pasal 96 UU P3. Proses Pembentukan UU TNI Menunjukkan Komunikasi Hukum yang Cacat 81. Bahwa Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa komunikasi hukum adalah suatu proses penyampaian makna hukum yang sebenarnya yang dikehendaki oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam negara hukum yang demokratis, komunikasi hukum merupakan elemen esensial dalam setiap proses legislasi. Komunikasi hukum bukan hanya jembatan antara negara dan warga negara, melainkan merupakan fondasi dari keterbukaan, akuntabilitas, dan kejelasan hukum (legal clarity) yang wajib dijaga oleh negara. Dalam konteks legislasi, komunikasi hukum mengemban fungsi konstitusional untuk memastikan bahwa setiap produk hukum tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi melalui proses yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. 82. Bahwa cacatnya komunikasi hukum bukan semata-mata kegagalan administratif, melainkan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip due process of law dalam konteks legislasi. Komunikasi hukum yang tidak jujur, tidak lengkap, dan tidak terstruktur berimplikasi langsung pada kaburnya informasi publik, tertutupnya ruang kontrol sosial, serta runtuhnya legitimasi hukum di mata masyarakat. Hal ini menjadi semakin genting ketika menyangkut pembentukan peraturan yang berdampak langsung pada relasi kekuasaan antara sipil dan militer, seperti halnya dalam UU TNI. 83. Bahwa dalam paradigma hukum progresif, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukan sekadar teks normatif yang berdiri sendiri, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen sosial yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Dalam hal ini, pembentukan 45 hukum tidak boleh dilakukan dalam ruang gelap yang terputus dari realitas sosial. Ketertutupan dalam pembentukan hukum adalah bentuk eksklusi politik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. 84. Bahwa proses pembentukan UU TNI menunjukkan kegagalan komunikasi hukum yang sistemik dan terstruktur, yang dapat diidentifikasi melalui sejumlah fakta sebagai berikut: a. Tidak adanya publikasi resmi terhadap naskah UU TNI sejak tahap awal pembentukan, b. Pernyataan Puspen TNI yang menyebut kritik terhadap UU TNI sebagai hoaks. Mereka menyatakan kritik masyarakat berlandaskan pada draf UU TNI yang salah. Padahal, kesalahan terletak pada lembaga legislatif yang belum mempublikasikan naskah UU secara resmi. Pernyataan ini mencerminkan distorsi dalam komunikasi hukum, di mana informasi dikendalikan secara sepihak dan kritik terhadap produk hukum justru didelegitimasi sebelum ada kejelasan naskah. Hal ini menunjukkan penggunaan komunikasi hukum sebagai alat kontra-narasi, bukan sebagai medium penjelasan hukum yang objektif dan faktual. (Lihat: https://x.com/Puspen_TNI/status/1903825001280942233?t=wxfNtZ -0v1hKPCWTMipRow&s=19); c. Munculnya pola polarisasi sipil-militer yang terkesan dikonstruksi untuk melemahkan kritik substantif terhadap UU TNI. Alih-alih membuka ruang dialog, pembentukan RUU ini memunculkan suasana antagonistik antara masyarakat sipil dan aktor militer; (Lihat: Penggunaan kekuatan berlebihan dalam rapat tertutup Revisi UU TNI https://www.tempo.co/hukum/hotel-fairmont-dijaga- koopsus-tni-usai-digeruduk-aktivis-kontras-penggunaan-kekuatan- berlebihan--1221847). d. TNI melakukan pendekatan langsung ke sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Walisongo, Universitas Jenderal Soedirman dan Universitas Udayana, dengan tujuan meredam narasi kekecewaan publik terhadap UU TNI. Komunikasi hukum berubah menjadi instrumen kontrol opini publik 46 dan tekanan terhadap ruang akademik yang seharusnya bebas dan kritis. (Lihat: https://www.tempo.co/politik/derap-tni-masuk-kampus- di-unud-uin-walisongo-semarang-dan-ui-1233488). 85. Bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa komunikasi hukum bukan dijalankan dalam kerangka menjamin keterbukaan dan partisipasi publik, melainkan dipakai secara strategis untuk membatasi informasi, membungkam kritik, dan mengelola persepsi publik secara sepihak. Dalam konteks demikian, komunikasi hukum berubah fungsi dari instrumen demokrasi menjadi alat manipulasi sosial yang secara prinsipil bertentangan dengan spirit konstitusionalisme dan demokrasi deliberatif. 86. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pembentukan UU a quo cacat secara formil karena dilakukan melalui proses komunikasi hukum yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak sah secara konstitusional sehingga kehilangan legitimasi sosiologisnya. UU TNI Merupakan Contoh Fast Track Legislation yang Destruktif dan Semakin Mengikis Penerapan Meaningful Participation 87. Bahwa FTL adalah mekanisme pembentukan peraturan perundang- undangan secara cepat. FTL memiliki terminologi berbeda di berbagai negara, antara lain expedited procedures, rapid legislation, instant legislation, dan fast-track procedure. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini biasanya mempersingkat tahap pembahasan. Peraturan perundang-undangan tetap melewati semua proses pembentukan, tetapi dilakukan dalam waktu yang kilat. 88. Bahwa negara-negara lain telah memiliki pengaturan mengenai FTL. Tujuan pengaturan mekanisme FTL adalah untuk menghindari pembuatan peraturan perundang-undangan yang serampangan. Penggunaan mekanisme ini hanya mempercepat tanpa mengurangi proses sehingga kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus tetap terjaga. 89. Bahwa FTL bukan mekanisme baru dan telah dipraktikkan oleh negara lain. Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Selandia baru telah menetapkan batasan kriteria kapan mekanisme FTL dapat 47 digunakan. Di Inggris, mekanisme FTL dapat digunakan apabila substansi materi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kriteria yang diatur, misalnya untuk menghadapi peristiwa yang tidak diduga, mengoreksi peraturan yang salah, atau sebagai tindak lanjut putusan pengadilan. Di Amerika Serikat, kriteria penggunaan mekanisme FTL lebih berorientasi pada tujuan, yaitu untuk mencapai momentum waktu dari tujuan suatu rancangan peraturan perundang- undangan. Sementara itu, FTL digunakan di Selandia Baru atas dasar beberapa kriteria, yaitu untuk mempercepat suatu undang-undang tertentu, menyelesaikan daftar antrian legislasi, menangani sentimen publik atau politik praktis, dan berkaitan dengan anggaran negara. 90. Bahwa di Indonesia, tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan terdiri dari lima tahap, yaitu: (a) perencanaan; (b) penyusunan; (c) pembahasan; (d) pengesahan; dan (e) pengundangan. Tidak ada kriteria jangka waktu yang dikatakan ideal untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Makin pendek suatu peraturan perundang-undangan dibentuk, makin pendek juga waktu penyebarluasannya kepada masyarakat. Hal ini juga memperpendek jangka waktu masyarakat untuk memberikan umpan balik yang akhirnya mengurangi kualitas meaningful participation. 91. Bahwa di Indonesia, mekanisme FTL tidak dikenal, tetapi terkesan dipraktikkan secara masif dalam kurun waktu tahun 2019–2024. Ada beberapa contoh undang-undang yang terkesan mempraktikkan mekanisme FTL karena ditempuh dalam waktu yang singkat: - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (12 hari); - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (<1 bulan); - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi MK (7 hari); - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (167 48 hari, padahal merupakan revisi dari 79 UU); dan - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (43 hari). 92. Bahwa dalam konteks UU TNI, UU TNI disetujui untuk masuk sebagai RUU Prioritas dalam Prolegnas Perubahan 2025 pada 18 Februari 2025. Selanjutnya, UU TNI disahkan pada 20 Maret 2025 sehingga keseluruhan waktu pembentukan UU TNI hanya 30 (tiga puluh) hari (Lihat: https://www.tempo.co/politik/lini-masa-revisi-uu-tni-yang- dikritik-koalisi-sipil-1222897). Dengan demikian, pembentukan UU TNI kembali memperlihatkan fenomena FTL di Indonesia. 93. Bahwa FTL yang dipraktikkan dalam UU TNI tanpa dasar sehingga membuat proses pembentukan peraturan perundang-undangan ugal- ugalan, lemah akuntabilitasnya, dan sulit dipertanggungjawabkan. FTL diterapkan dengan kurang hati-hati sehingga menyebabkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memiliki banyak problematika dan cacat formil. Dengan demikian, mekanisme FTL yang diterapkan dalam UU TNI adalah FTL yang destruktif. 94. Bahwa penggunaan mekanisme FTL dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan kajian yang mendalam guna mencegah mekanisme ini berkembang sebagai celah untuk membuat aturan tanpa didasari kepentingan rakyat. 95. Bahwa penggunaan mekanisme FTL yang harus dilakukan secara hati-hati berkaitan juga dengan beban besar pembentuk undang- undang untuk menyusun dan menyebarkan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan cepat. Akibatnya, pembentuk undang-undang tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap rancangan ini sekomprehensif mungkin karena batasan waktu sehingga pemeriksaan akan cenderung lebih lemah. Tidak hanya itu, mekanisme FTL juga membuat eksploitasi politis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan makin rawan karena melemahkan fungsi kontrol yang seharusnya berimbang. 96. Bahwa penggunaan mekanisme FTL juga rawan melanggar prinsip demokrasi. Kedaulatan rakyat memandang rakyat sebagai pemegang 49 keputusan tertinggi sehingga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, waktu yang singkat dalam mekanisme FTL menyebabkan penyebarluasan rancangan peraturan ke masyarakat kurang maksimal sehingga kualitas meaningful participation menurun. Turunnya kualitas meaningful participation dalam suatu peraturan akan menghasilkan suatu peraturan yang tidak responsif karena kurang mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan rasa keadilan di masyarakat. Dengan demikian, tanpa adanya pengaturan yang jelas, mekanisme FTL dapat mengurangi kualitas peraturan perundang-undangan. 97. Bahwa dalam konteks UU TNI, proses pembentukan undang-undang yang terkesan mempraktikkan FTL telah berhasil menggerus meaningful participation. 98. Bahwa rendahnya meaningful participation dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengurangi kualitas suatu peraturan perundang-undangan sehingga melahirkan gejolak publik dalam berbagai bentuk, seperti demonstrasi dan judicial review. Gejolak ini memperlihatkan penolakan yang luas dari masyarakat karena rendahnya legitimasi yang mereka berikan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan mekanisme FTL. 99. Bahwa Ricca Anggraeni menyatakan bahwa kualitas dari suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari seberapa banyak peraturan perundang-undangan tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi. Makin besar jumlah gugatannya di Mahkamah Konstitusi, semakin rendah kualitas dari peraturan perundang-undangan tersebut. 100. Bahwa dalam konteks UU TNI, pengesahan UU TNI telah melahirkan gejolak masyarakat yang masif. Demonstrasi UU TNI memiliki skala wilayah aksi yang luas dan durasi yang berlangsung berhari-hari. Demonstrasi berlangsung setidaknya di 12 (dua belas) kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Pengamat politik dan keamanan dari Universitas Padjajaran, Muradi, juga menyatakan bahwa media sosial juga berperan besar dalam 50 menyuarakan penolakan masyarakat terhadap UU TNI (Lihat: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0jgj0e4284o). Selain itu, hingga Jumat, 9 Mei 2025, telah ada 14 gugatan pengujian UU TNI yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (Lihat: https://www.tempo.co/hukum/penggugat-uu-tni-dari-mahasiswa- hingga-putri-gus-dur-1404286). Masifnya gejolak dan penolakan yang timbul dari pengesahan UU TNI telah memperlihatkan rendahnya legitimasi dari rakyat. 101. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pembentukan UU a quo cacat secara formil karena merupakan cerminan penggunaan mekanisme FTL yang justru mendestruksi kualitas dari UU TNI tersebut. E. UU TNI MELANGGAR TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SESUAI UU P3 SERTA PERATURAN- PERATURAN DI BAWAHNYA Meskipun UU TNI Dianggap Sebagai Kumulatif Terbuka, Pembentukannya Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Perencanaan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Di Luar Prolegnas 101. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU P3 menyatakan bahwa: “Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” 102. Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU P3 menyatakan bahwa: “Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” 51 103. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021 pada halaman 71–72 bagian [3.13.2] menyatakan bahwa: “Bahwa dalam kaitannya dengan batas usia pensiun TNI yang menurut dalil para Pemohon perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review.” Selanjutnya Mahkamah juga menyatakan bahwa: “Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 … sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang- undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” 104. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021 telah menyatakan bahwa UU TNI merupakan kebijakan hukum terbuka sehingga UU TNI dapat dianggap sebagai daftar RUU kumulatif terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU P3; 105. Bahwa sebagai daftar RUU kumulatif terbuka, UU TNI dapat diajukan dalam keadaan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) UU P3. Namun, apabila dikutip dalam halaman 9 Naskah Akademik UU TNI dan berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara “Presiden Prabowo Menjawab” dalam kanal YouTube Najwa Shihab ((Lihat: https://www.youtube.com/watch?v=-WLpXmnBmxo&t=5251s) (Detail: Pada durasi 1.29.58/3.26.38)), UU TNI dibentuk atas alasan-alasan berikut: a. “Kebutuhan penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain dalam perkembangannya terus bertambah. TNI memiliki banyak sumber daya manusianya sedangkan kementerian/lembaga justru mempunyai keterbatasan 52 sumber daya manusianya.” b. “aturan batasan usia (prajurit TNI) tersebut tidak sinkron dengan aturan batasan usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Di samping itu, faktor usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini juga terus bertambah. Dengan demikian, ketentuan batasan usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama sudah saatnya untuk diperbaiki. Hal ini dimaksudkan agar potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh TNI dapat terus terberdayakan dan teroptimalkan.” c. “Perubahan batasan usia pensiun bagi prajurit TNI selain untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada juga untuk membantu meringankan beban kebutuhan keluarga prajurit TNI.” 106. Bahwa Naskah Akademik UU TNI tidak menunjukkan adanya rujukan kuat terhadap perkembangan di sektor pertahanan dan ketatanegaraan yang memang menuntut adanya revisi UU TNI. Pembentukan UU TNI juga tidak dilakukan dalam keadaan-keadaan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU P3. Merujuk pada fakta ini maka tidak ditemukan maupun dijelaskan apa urgensi nasional yang melatarbelakangi untuk segera dibentuknya UU TNI. 107. Bahwa selanjutnya, meskipun Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021 telah menyatakan bahwa pembahasan UU TNI harus diprioritaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama, UU TNI tidak disebut secara spesifik dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 & Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029; 108. Bahwa sekalipun UU TNI dapat dianggap sebagai daftar RUU kumulatif terbuka, perencanaan penyusunan UU TNI tetap harus mengikuti Pasal 24-26 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perpres 87/2014) yang telah mengatur mengenai Tata Cara Perencanaan Penyusunan Rancangan Undang-Undangan di luar 53 Prolegnas. 109. Bahwa dalam konteks UU TNI, sulit untuk menganalisis ketaatan proses pembentukan UU TNI terhadap pasal-pasal dalam Perpres 87/2014 karena alasan-alasan sebagai berikut: a. Tidak diketahui apakah Menteri Hukum telah mengajukan usul UU TNI kepada Pimpinan DPR melalui Baleg untuk dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan sesuai sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perpres 87/2014. Yang dapat diketahui hanyalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, telah mengajukan UU TNI ke dalam Prolegnas kepada Ketua Komisi I DPR RI. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perpres 87/2014 di mana seharusnya yang mengajukan adalah Menteri Hukum dan diajukan melalui Baleg. b. Tidak seluruh dokumen dan tahapan pembentukan RUU TNI bersifat terbuka atau dapat diakses publik secara lengkap. Evaluasi terhadap ketaatan terhadap Perpres 87/2014 idealnya mensyaratkan akses terhadap dokumen seperti: surat pengusulan dari Presiden/Menteri, naskah akademik yang dibahas di tingkat kementerian, risalah harmonisasi antar kementerian/lembaga, hingga berita acara penyusunan. Namun, dalam praktiknya, dokumen-dokumen tersebut sering kali tidak dipublikasikan atau tidak tersedia secara utuh, sehingga membuat analisis kepatuhan terhadap Perpres menjadi tidak dapat dilakukan secara komprehensif. c. RUU TNI yang beredar di masyarakat berasal dari beberapa versi usulan, baik dari DPR maupun Pemerintah, dengan derajat kematangan dan proses pengusulan yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan dokumen mana yang digunakan sebagai dasar untuk menguji ketaatan prosedural terhadap Perpres 87/2014, karena versi usulan yang berbeda memiliki latar belakang prosedural yang berbeda pula. 110. Bahwa sebagai usulan RUU di luar Prolegnas, UU TNI juga terikat pada ketentuan Pasal 43 dan Pasal 47 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang 54 (Peraturan DPR 2/2020); a. Bahwa dalam konteks UU TNI, ketentuan Pasal 43 Peraturan DPR 2/2020 tidak terpenuhi karena Pengajuan UU TNI tidak dilaksanakan atas dasar “dalam keadaan tertentu” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 43 huruf a dan huruf b Peraturan DPR 2/2020 karena tidak menyebutkan adanya keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, atau urgensi nasional. Kalaupun UU TNI dianggap dibentuk dalam keadaan adanya urgensi nasional, tidak ada persetujuan bersama antara Baleg dan Menteri Hukum dalam hal pengajuan UU TNI sehingga melanggar Pasal 43 huruf b Peraturan DPR 2/2020. b. Bahwa Pasal 47 Peraturan DPR 2/2020 menjelaskan tahapan- tahapan penetapan usulan RUU di luar Prolegnas yang diajukan oleh Presiden. Pada intinya, Presiden harus menyampaikan usul UU TNI terlebih dahulu kepada Baleg dan menjelaskan urgensinya. Nantinya, Baleg akan membahas urgensi dari UU TNI dengan Menteri Hukum dan mengambil keputusan bersama mengenai usul UU TNI tersebut. Jika usul disetujui, Baleg akan melaporkan usul UU TNI dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. 111. Bahwa dalam konteks UU TNI, ketentuan Pasal 47 Peraturan DPR 2/2020 tidak terpenuhi karena alasan-alasan sebagai berikut: a. Tidak diketahui bahwa Presiden telah menyampaikan usul UU TNI kepada Baleg. Hanya diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 yang mengusulkan UU TNI dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dan menunjuk perwakilan pemerintah untuk membahas UU TNI. Selain itu, diketahui pula bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia telah mengajukan UU TNI ke dalam Prolegnas kepada Ketua Komisi I DPR RI. Tidak pernah diketahui apakah Baleg dilibatkan dalam pembentukan UU TNI ini; b. Usul UU TNI seharusnya dilaporkan oleh Baleg untuk ditetapkan dalam rapat paripurna dengan terlebih dahulu mengadakan rapat kerja dan pengambilan keputusan dengan Menteri Hukum, bukan oleh Presiden lewat surat. Realitasnya sekarang juga melangkahi 55 tahapan rapat kerja dan pengambilan keputusan antara Baleg dan Menteri Hukum (Lihat: https://www.tempo.co/politik/mahasiswa- ui-bakal-gugat-revisi-uu-tni-sehari-setelah-disahkan-dpr-122210); dan c. Isi surat presiden yang menunjuk perwakilan pemerintah untuk membahas UU TNI telah melangkahi keputusan DPR mengenai penetapan UU TNI dalam Prolegnas. Seharusnya, ada keputusan DPR terkait penetapan dan pembahasan UU TNI terlebih dahulu baru Presiden menunjuk wakilnya dalam pembahasan. 112. Bahwa proses legislasi yang sah di DPR RI diatur tidak hanya oleh Peraturan DPR 2/2020, tetapi juga oleh Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR), yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara internal dalam pembentukan norma legislatif. 113. Bahwa menurut ketentuan Pasal 290 ayat (2) Tatib DPR, setiap perubahan atau penambahan terhadap acara rapat paripurna harus diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPR paling lambat dua hari sebelum rapat dimaksud dilaksanakan. Ketentuan ini bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, serta memberi ruang waktu kepada anggota DPR untuk menyiapkan pandangan dan partisipasi yang memadai. 114. Bahwa berdasarkan informasi yang tersedia secara publik, tidak terdapat dokumen usulan perubahan acara rapat yang disampaikan secara tertulis dua hari sebelum 18 Februari 2025 (Lihat: https://pshk.or.id/publikasi/catatan-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan- indonesia-pshk-terhadap-proses-pembentukan-ruu-revisi-uu-tni/). Dengan demikian, penyisipan agenda pengesahan UU TNI sebagai Prolegnas Prioritas 2025 merupakan pelanggaran terhadap Tatib DPR yang bersifat procedural binding atau mengikat secara hukum terhadap seluruh proses legislasi. Kecacatan Implementasi Konsep Carry Over Dalam Proses Pembentukan UU TNI 115. Bahwa konsep carry over merupakan ketentuan baru dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 71A UU P3. Pasal 71A UU 15/2019 yang mengatur bahwa: 56 “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” 116. Bahwa ketentuan mengenai carry over mengatur RUU yang telah memasuki tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode keanggotaan DPR dapat dimasukan kembali ke Prolegnas Jangka Menengah maupun Prolegnas Prioritas Tahunan keanggotaan DPR periode berikutnya berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD. 117. Bahwa UU TNI tidak memenuhi syarat untuk di-carry over atas alasan- alasan sebagai berikut: a. Proses pembentukan UU TNI pada periode 2019–2024 belum sampai pada tahap pembahasan DIM karena Presiden belum pernah mengirimkan Surat Presiden dan DIM untuk pembahasan (Lihat: https://www.antaranews.com/berita/4286319/baleg-dpr- batalkan-pembahasan-revisi-uu-tni-dan-polri); dan b. Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Tahun 2025–2029 [vide bukti P-18] menempatkan UU TNI pada daftar Prolegnas RUU Tahun 2025–2029 tanpa memberikan status UU TNI sebagai RUU carry over. 118. Bahwa pendapat anggota DPR yang menyatakan sebuah RUU yang sudah dibahas pada periode sebelumnya bersifat carry over (Lihat: https://www.kompas.tv/nasional/582553/komisi-i-dpr-bantah- pengesahan-uu-tni-dilakukan-ngebut-sudah-7-tahun-sifatnya-carry- over) adalah pendapat yang tidak valid karena untuk dapat dikatakan sebagai RUU carry over, mekanisme dan syarat dalam Pasal 71A UU P3 harus terlebih dahulu terpenuhi. 119. Bahwa oleh karena UU TNI bukan merupakan RUU carry over, pembentukan UU TNI harus melewati seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun tahap pembentukan 57 peraturan perundang-undangan secara berurutan menurut Pasal 1 angka 1 UU P3 terdiri atas tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 120. Bahwa dalam konteks pembentukan UU TNI, telah terjadi pelanggaran terhadap urutan dan tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan yang menandai cacat formil proses legislasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari fakta sebagai berikut: a. Surat Presiden (Surpres) Nomor R-07/Pres/02/2025 yang menunjuk perwakilan pemerintah dalam pembahasan UU TNI telah diterbitkan pada 13 Februari 2025, yakni lima hari sebelum RUU tersebut resmi masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 melalui Keputusan DPR tanggal 18 Februari 2025. b. Surpres tersebut, menurut praktik legislasi yang lazim, menandai dimulainya tahap pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Padahal RUU yang dimaksud belum melewati tahap perencanaan secara sah karena belum tercantum dalam Prolegnas saat surat tersebut diterbitkan. c. Akibat dari hal tersebut, tahap penyusunan yang seharusnya mendahului pembahasan menjadi terlangkahi. Hal ini terlihat dari tidak lengkapnya publikasi draf resmi RUU sebelum pembahasan dimula. 121. Bahwa dalam proses usulan UU TNI juga terjadi ambiguitas mengenai lembaga mana yang menjadi pengusul RUU ini. Pada awalnya menjadi RUU usulan DPR, dimana Pembahasan RUU ini, sejatinya sudah bergulir di DPR periode 2019-2024. Namun, pembahasan belum juga selesai hingga periode kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Ironisnya usulan telah berubah pada tanggal 13 Februari 2025 menjadi usulan Presiden ditandai dengan dikeluarkannya Surpres No. R12/Pres/02/2025. 122. Bahwa perbedaan ini tidak hanya bersifat formal, melainkan juga menyangkut substansi, dasar pengusulan, dan proses legislasi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, baik Presiden (Pemerintah) maupun DPR memiliki hak konstitusional untuk mengajukan dan membentuk Undang-Undang. 58 123. Bahwa dengan demikian, ketika RUU TNI pada periode sebelumnya yang diusulkan oleh DPR, maka seluruh prosesnya mengacu pada prosedur pengajuan dan pembahasan RUU inisiatif DPR, termasuk penyiapan naskah akademik dan rancangan pasal-pasal yang dilakukan oleh Komisi I di DPR. Namun apabila dalam satu periode legislasi atau dalam Prolegnas tahunan RUU tersebut tidak rampung dibahas, maka usulan itu gugur, kecuali diajukan ulang. 124. Bahwa ketika Pemerintah mengusulkan kembali RUU TNI di periode berikutnya, prosesnya dianggap dimulai dari awal dan dianggap sebagai RUU baru, meskipun objek pengaturannya sama. Hal ini menegaskan bahwa setiap RUU yang masuk ke pembahasan harus disertai dokumen lengkap dan melalui tahapan harmonisasi kembali di Badan Legislasi atau Kementerian Hukum. 125. Bahwa oleh karena itu, RUU TNI versi Pemerintah saat ini tidak dapat dianggap kelanjutan dari RUU TNI versi DPR sebelumnya secara hukum formal. Perbedaan ini juga berpengaruh terhadap substansi, karena Pemerintah bisa saja mengubah pendekatan normatif, arah kebijakan, dan materi pasal dari versi DPR sebelumnya, tergantung pada pertimbangan teknokratis dan politik yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, RUU usulan DPR yang tidak selesai pembahasannya tidak otomatis diwarisi atau dilanjutkan oleh Pemerintah, meskipun tema dan objeknya sama. Proses legislasi mengharuskan setiap pengusul mengajukan naskah baru yang akan dibahas ulang bersama DPR. 126. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pembentukan UU a quo cacat secara formil karena melangkahi tahap penyusunan sehingga tidak sesuai dengan tahapan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh UU P3. F. MUNCULNYA GEJALA AUTOCRATIC LEGALISM DALAM PROSES PEMBENTUKAN UU TNI 127. Bahwa dalam negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional seperti Indonesia, eksistensi organisasi negara dipandang sebagai mekanisme yang dibentuk dan digunakan melalui suatu konsensus 59 atau kesepakatan umum (general agreement) agar kepentingan bersama warga negara dapat terlindungi dan terpromosikan. 128. Bahwa meskipun demikian, potensi timbulnya tensi antara demokrasi dan konstitusionalisme tetap ada, terutama tatkala kehendak rakyat ataupun pemerintahan hasil pemilu yang dipilih oleh mayoritas warga negara pada suatu waktu tertentu dihalangi oleh prinsip-prinsip konstitusional yang menghalangi kehendak tersebut. Demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan para pemimpin negara yang mempunyai kekuasaan (power) mesti bertanggung jawab kepada rakyat. Sementara itu, konstitusionalisme adalah sistem politik yang mengharuskan pemimpin negara dan rakyat sama-sama bertanggung jawab dalam suatu sistem pembatasan konstitusional (constitutional constraint) demi menegakkan nilai-nilai fundamental yang melampaui kepentingan sesaat pihak-pihak tertentu. 129. Bahwa pembatasan konstitusional terhadap cabang-cabang kekuasaan negara setidaknya meliputi dua bentuk. Pertama, keharusan negara untuk melindungi dan membela kebebasan individu supaya mereka dapat mempertahankan kapasitasnya untuk menjadi warga negara yang demokratis. Kedua, keharusan agar semua sumber kekuasaan publik tunduk pada pembatasan hukum yang mengikat (binding legal checks) sehingga kekuasaan yang diembannya tetap berada dalam koridor hukum. Dalam konteks legislasi, pembatasan konstitusional itu salah satunya terdapat dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut melalui undang-undang–yang dimanifestasikan melalui keberadaan UU P3. Dengan demikian, pelanggaran terhadap tahapan-tahapan serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU P3 merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap binding legal checks yang merupakan bagian dari pembatasan konstitusional. 130. Bahwa Kim Lane Scheppele dalam artikel berjudul “Autocratic Legalism” (Chicago Law Review, Vol 85, No. 2 (2018), hlm. 545-583. Lihat pada: 60 https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol85/iss2/2/), menyampaikan cara para autokrat pada abad ke-21 untuk meraih serta mempertahankan kekuasaannya telah mengalami transformasi. Pada abad ke-20, para autokrat di berbagai negara umumnya menggunakan cara kekerasan sehingga pelanggaran HAM dalam skala besar menjadi pertanda jelas bagi kelahiran suatu rezim otoriter. Akan tetapi, para autokrat yang menyebabkan kemunduran demokrasi pada abad ke-21 justru lahir dari pemerintahan hasil pemilu yang kemudian menggunakan metode hukum sebagai “jubah” dari perilaku yang sebenarnya merusak dasar-dasar demokrasi konstitusional sehingga disebut sebagai autocratic legalism. Kim Lane Scheppele menggambarkan karakteristik penguasa yang menggunakan autocratic legalism sebagai berikut: “They take a kinder, gentler, but, in the end, also destructive path. They masquerade as democrats and govern in the name of their democratic mandates. They don’t destroy state institutions; they repurpose rather than abolish the institutions they inherited. Their weapons are laws, constitutional revision, and institutional reform. Their ideology is often flexible. And they leave just enough dissent in play that they appear to be tolerant……There is no state of emergency, no mass violation of traditional rights. To the casual visitor who doesn’t pay close attention, a country in the grips of an autocratic legalist looks perfectly normal. There are no tanks in the streets.” 131. Bahwa resesi kualitas demokrasi di berbagai belahan dunia telah membangkitkan kembali model kepemimpinan otokratis (Stephen Cody, “Dark Law: Legalistic Autocrats, Judicial Deference, and The Global Transformation of National Security,” Journal of Law and Public Affairs, Vol. 6, No. 4 (2021), hlm. 671. Lihat pada: https://scholarship.law.upenn.edu/jlpa/vol6/iss4/2/). Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia juga mengalami fenomena regresi demokrasi yang kian memburuk. Hal tersebut divalidasi oleh laporan Freedom House pada tahun 2024 yang memberikan skor 57/100 sehingga Indonesia tergolong sebagai negara yang belum sepenuhnya menjamin hak-hak sipil dan politik atau lazim disebut “partly free”. Selain itu, laporan Economist Intelligence Unit pada tahun 2024 juga memberikan skor 6,44/10 sehingga Indonesia disematkan titel demokrasi yang cacat (flawed democracy). 61 132. Bahwa fenomena regresi demokrasi tercermin lewat proses pembentukan UU TNI yang tidak merefleksikan keinginan masyarakat (people's will) dan melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU P3 sebagaimana sudah diuraikan pada poin posita huruf C. Padahal, dalam suatu negara hukum yang demokratis, proses legislasi semestinya merefleksikan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu merefleksikan kehendak publik. Akan tetapi, pengesahan UU TNI justru menimbulkan protes di berbagai wilayah. Berdasarkan data yang diolah oleh Koreksi.org, tercatat muncul 72 titik demonstrasi di berbagai wilayah sejak tanggal 20 Maret (hari pengesahan UU TNI) hingga 29 Maret. Bahkan, terdapat petisi penolakan yang per tanggal 21 april pukul 09.21 WIB telah ditandatangani oleh sekitar 61.463. Warga akibat proses pembentukannya yang tergesa-gesa, tidak transparan, dan minim partisipasi publik yang bermakna (Lihat: https://www.change.org/p/tolak-kembalinya-dwifungsi-melalui-revisi- uu-tni). 133. Bahwa Ann Seidman dan Robert B. Seidman dalam buku “State and Law in Development Process: Problem-Solving and Institutional Change in the Third World” mengklasifikasikan tiga pendekatan dalam pengambilan kebijakan, yakni: (1) pendekatan ends-means; (2) pendekatan incrementalism; dan (3) pendekatan problem-solving. Pendekatan ends-means menyiratkan perspektif otoritarian karena para pembentuk undang-undang tidak mempertimbangkan pengalaman berbagai kelompok dalam masyarakat ketika memilih tujuan sehingga upaya-upaya untuk meyakinkan publik akan pilihan yang diambil menjadi tidak berguna, cukup dicari saja sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi publik hanya dipandang penting ketika pemilu sehingga makna demokrasi kian merosot karena umpan balik dari publik sangat minim. Selanjutnya, pendekatan incrementalism memandang perubahan kecil dapat dicapai secara bertahap dengan menggunakan kebijakan yang ada alias top-down. Dengan demikian, umpan balik dari masyarakat 62 bersifat operasional atau sesuai kebutuhan pembentuk undang- undang dan terjadi secara bertahap. Kedua pendekatan tersebut dipandang kurang demokratis karena mengenyampingkan partisipasi publik dalam memberikan umpan balik kepada pembentuk undang- undang. 134. Bahwa dalam suatu negara hukum yang demokratis, pembentukan undang-undang idealnya menggunakan pendekatan problem-solving. Pendekatan ini memandang perlunya identifikasi mendalam–yang tercermin pada naskah akademik–terhadap masalah untuk menghasilkan solusi yang relevan. Baru setelah melakukan penelitian, bisa terlihat apakah masalah yang diidentifikasi itu memerlukan solusi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang baru atau justru tidak memerlukan solusi hukum. Proses pengambilan kebijakan dilakukan dengan sangat inklusif sehingga umpan balik publik menjadi inti dari proses untuk terus menyempurnakan kebijakan. 135. Bahwa pembentukan UU TNI bisa dibilang menggunakan pendekatan ends-means yang menjadi watak rezim autokrasi. Sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yaitu: “UU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena, dalam berapa tahun itu, panglima TNI 1 (satu) tahun ganti, KASAD 1 (satu) tahun ganti, karena usianya habis…..Inti daripada UU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi.” (Lihat: https://youtu.be/gP0YCMCJnjA?si=XJjQoMBo05ar1QdS).” Dari pernyataan di atas, pembentukan UU TNI yang sangat cepat dan mengenyampingkan partisipasi publik bisa dibilang hanya sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, yakni memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Buruknya kualitas naskah akademik serta penyerapan umpan balik masyarakat merupakan metode penyusunan kajian yang ditempuh oleh pembentuk undang-undang sehingga tak heran bila proses pembentukannya menuai respons negatif dari masyarakat. 136. Bahwa dalam proses legislasi, terdapat tiga indikator yang bisa menunjukkan watak rezim autocratic legalism, yakni: (a) kooptasi partai politik yang mempunyai kursi di parlemen; (b) pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi; serta (c) adanya upaya melemahkan 63 independensi kekuasaan kehakiman. (Javier Corrales, “The Authoritarian Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela,” Journal of Democracy, Vol. 26, No. 2 (2015), hlm. 37-51. Lihat pada: https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-authoritarian- resurgence-autocratic-legalism-in-venezuela/). Ketiga indikator tersebut nampak di Indonesia selama beberapa tahun ini, termasuk era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang. Menurut Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan dalam artikel berjudul “Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law” (Yustisia, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 36-39. Lihat pada: https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59296), ketiga indikator tersebut juga muncul dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. 137. Bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang disokong oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang terdiri atas tujuh (7) partai politik yang meraih kursi di DPR (Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKS) atau setara dengan 81,03% dari keseluruhan anggota DPR. Di satu sisi, fenomena “koalisi gemuk” (oversized coalitions) dianggap mampu menawarkan stabilitas pemerintahan. Namun, di sisi lain, fenomena tersebut juga berbahaya bila tidak diiringi dengan kedewasaan politik dan pemahaman ketatanegaraan yang baik. Dalam konteks legislasi, DPR dan pemerintah berpotensi sekadar saling “memberikan stempel” atas rancangan undang-undang yang diinisiasi. Akibatnya, mekanisme checks and balances antarcabang kekuasaan negara kian merosot kualitasnya. Pengesahan UU TNI, tanpa partisipasi publik yang bermakna dan diskursus gagasan maupun pandangan antar partai politik yang memadai, adalah contoh konkret dari melemahnya mekanisme checks and balances. 138. Bahwa pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi terlihat dari proses pembentukan UU TNI sebagaimana telah diuraikan pada poin posita huruf C. Pembentukan UU TNI dilakukan lewat prosedur yang secara nyata melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan UU P3 serta tidak sesuai 64 dengan konsep negara hukum yang demokratis. 139. Bahwa dalam suatu negara dengan pemerintahnya yang menerapkan autocratic legalism, umumnya salah satu yang menjadi target serangan adalah independensi kekuasaan kehakiman. Belakangan ini, upaya-upaya untuk melemahkan independensi kekuasaan kehakiman mulai terjadi. Terbaru, DPR menerbitkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025. Di dalamnya, disisipkan Pasal 228A yang memungkinkan DPR untuk mengevaluasi secara berkala sekaligus mencopot pejabat negara yang diajukan, disetujui, ataupun diberikan pertimbangan oleh DPR dalam proses pengisian jabatannya. Hakim konstitusi dan hakim agung turut menjadi objek dari evaluasi tersebut. Selain itu, contoh lain upaya untuk melemahkan independensi kekuasaan kehakiman adalah ketika Presiden Prabowo Subianto memanggil para hakim agung ke Istana Negara untuk memberikan “arahan” kepada mereka (Lihat: https://news.detik.com/berita/d- 7787604/prabowo-kumpulkan-hakim-ma-di-istana-bakal-beri- pengarahan). Kedua hal tersebut menunjukkan bagaimana DPR dan pemerintah menggunakan cara pandang subordinasi, yakni para hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dipandang sebagai “bawahan”. Cara pandang semacam itu tentu saja berbahaya bagi prinsip dasar ketatanegaraan dan menjadi pintu masuk melenggangnya autocratic legalism. 140. Bahwa jika MK membiarkan proses pembentukan UU TNI ini menjadi normal yang baru (new normal) dan tetap diwajarkan, bukan mustahil bila kelak timbul potensi ada gumpalan undang-undang yang dibentuk secara tergesa-gesa dan tidak transparan pula, termasuk undang- undang yang materi muatannya mengatur soal kekuasaan kehakiman. Selaku lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi, ideologi, dan demokrasi (the guardian of the constitution, ideology, and democracy), maka sudah sepatutnya MK mencegah gejala autocratic legalism. Selaku sekumpulan orang yang diklasifikasikan sebagai “negarawan”, hakim konstitusi juga idealnya memiliki pandangan kenegaraan luas yang melampaui urusan “legal atau ilegal” semata. Mesti diingat bahwa kejahatan sistemik dan otoritarianisme rezim Orde 65 Baru pada masanya juga dianggap legal dan konstitusional, tetapi jauh bertentangan dengan cita-cita negara hukum yang demokratis. G. HARAPAN PARA PEMOHON TERHADAP PUTUSAN YANG AKAN DIBERIKAN OLEH MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI 141. Bahwa terdapat varian putusan MK yang menyatakan suatu ketentuan undang-undang konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan merumuskan norma baru. Dalam beberapa putusan, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melaksanakan aktivitas legislasi tertentu. Contohnya adalah Putusan No. 5/PUU- VIII/2010 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan sinkronisasi peraturan mengenai penyadapan dalam satu undang-undang dan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menurunkan ambang batas parlemen sebelum dimulainya tahapan Pemilu 2029 dengan beberapa syarat tertentu. 142. Bahwa tindak lanjut terhadap putusan MK yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan suatu aktivitas legislasi tertentu memang diliputi permasalahan, terutama karena kekuatan putusan lembaga yudisial seperti MK sangat bergantung dengan persepsi dan penerimaan dari institusi negara lainnya. Sebagai contoh dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, alih-alih melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan MK, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk mencabutnya dengan materi muatan yang nyaris tidak berubah, yang kemudian ditetapkan lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan dalih hukum prosedural, partisipasi publik dikesampingkan dan dinihilkan. 143. Bahwa tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan urusan prosedur. Sesuatu yang berkaitan dengan prosedur, bila dilongkapi atau dilanggar, seharusnya sudah cacat apa pun hasil akhirnya. Bila Mahkamah menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional, tetapi tetap memberlakukannya dalam jangka waktu tertentu, maka sama saja Mahkamah telah memaksa masyarakat 66 menerima keberlakuan sesuatu yang cacat. Ini jelas tidak logis. Sebagai perbandingan, dalam bidang studi hukum acara pidana, diketahui bahwa bila aparat penegak hukum melakukan sebuah kesalahan prosedural dan terbukti dalam praperadilan, maka status tersangkanya otomatis gugur. Jika subjek hukum itu hendak dijadikan tersangka lagi, maka prosesnya mesti diulang kembali. Hal tersebut selaras dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan No. 27/PUU- VII/2009: “Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (void ab initio)...” 144. Bahwa kutipan dari laporan hasil penelitian berjudul “Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji” (2020) hasil kerja sama antara MK dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran juga menghasilkan temuan yang menguatkan argumen Para Pemohon. Lebih lengkapnya sebagai berikut: “Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan produk hukum yang terbukti memiliki kecacatan prosedur dengan alasan bahwa undang-undang tersebut memiliki substansi yang baik, dapat menimbulkan problematika dari sisi akademik. Misalnya, di dalam teori pembentukan undang-undang (legislative procedure) sebagaimana dikemukakan oleh Kelsen, output dari proses pembentukan undang-undang adalah sebuah resultante. Dalam teori politik, resultante ini merupakan manifestasi kepentingan mayoritas yang dikompromikan secara demokratis, termasuk mengompromikan mengenai apa yang baik dan yang buruk. Sementara itu dari sisi teori pemisahan kekuasaan, fungsi ini merupakan fungsi dari lembaga-lembaga politik yang dipilih secara demokratis dan bukan fungsi. dari pengadilan. Fungsi pengadilan, termasuk dalam konteks pengujian undang-undang, semata-mata untuk menguji validitas agar keteraturan hukum dapat tercipta. Jika pun terminologi ‘baik’ dan ‘buruk’ hendak digunakan, maka makna ‘baik’ atau ‘buruk’ harus merujuk atau dikembalikan pada validitas hukum, bahwa yang baik adalah yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, sedangkan yang buruk adalah yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.” 145. Bahwa untuk memastikan para pihak menaati putusan MK, Pemohon berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan inkonstitusional tanpa syarat terhadap permohonan a quo 67 sebagaimana secara khusus disebutkan Pemohon dalam bagian Petitum. Sebab, realitas menunjukkan bahwa pembentuk undang- undang beberapa kali coba mengelak dari perintah MK tatkala diminta untuk melakukan aktivitas legislasi tertentu. Akibatnya, hak-hak konstitusional Para Pemohon menjadi rentan terancam dan terlanggar. V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan dalam posita, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Bagir Shadr, Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276021908040011; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Muhammad Bagir Shadr, Pemohon I dengan Nomor Pokok Mahasiswa 2206820453; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Riwayat Akademis atas nama Mahasiswa Muhammad Bagir Shadr, Pemohon I; 68 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor: 002/SK/BEMFHYI/III/2024 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Harian Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2024; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 005/SK/BEMFHUI/IV/2025, yang Menyatakan Pemohon I Sebagai Koordinator Bidang Sosial Politik BEM FH UI 2025; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674050302040002; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, Pemohon II dengan Nomor Pokok Mahasiswa 2206810465; 8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keputusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 001/SK/BPMFHUI/I/2025 tentang Keputusan Forum Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2024; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik dari BEM FH UI 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengenai Draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Naskah Akademik RUU KUHAP; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Riwayat Akademis Mahasiswa atas nama Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, Pemohon II; 11. Bukti P-11 : Printout foto Pemohon II saat berorasi pada aksi #TolakUUTNI; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Thariq Qudsi AL Fahd, Pemohon III dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509202806040003; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Thariq Qudsi AL Fahd, Pemohon III dengan Nomor Pokok Mahasiswa 2206817080; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Riwayat Akademis Mahasiswa atas nama Thariq Qudsi AL Fahd, Pemohon III; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Board of Directors Perancangan Dokumen dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Periode 2024 Nomor: 022/BOD-SK/I/PODIUM-FH UI/2025 tentang Pengangkatan Board of Directors Perancangan Dokumen dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Periode 2025; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat diberikan Kepada Thariq Qudsi Al Fahd, sebagai Juara 1 Kompetisi Perancangan Undang-Undang; 69 17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat diberikan Kepada Thariq Qudsi Al Fahd, sebagai Juara 2 Kompetisi Legislative Drafting; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. Selain itu, para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Bivitri Susanti yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025, dan telah menyampaikan keterangannya secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: Legis atau hukum dalam Bahasa Latin adalah hasil akhir dari sebuah proses legislasi oleh legislator. Legis - seperangkat norma yang mempunya coercive power, kekuatan memaksa, yang mengikat semua warga dalam sebuah negara. Jadi terang bahwa proses legislasi bukan soal administratif belaka. Bukan soal mencontreng daftar kegiatan yang harus dilakukan untuk menghasilkan sesuatu dan bukan pula seperti mesin pabrik dengan rutinitas tak bernyawa untuk mengeluarkan hasil. Proses legislasi adalah sebuah proses penting dalam negara hukum, karena ia adalah esensi dari bangunan negara itu: hukum. Pondasi kekuatan hukum ada pada moral. Legislasi sebagai salah satu bentuk hukum (lainnya adalah putusan pengadilan), harus bermoral secara substansi maupun proses. Hanya dengan cara itulah hukum punya legitimasi. Dan dalam sebuah negara hukum, pengawasan terhadap legislator yang membuat legislasi yang tak bermoral ada pada kekuasaan kehakiman dan warga. Warga adalah sumber kekuasaan, tetapi saluran pengawasannya ada pada yudikatif. Dalam konstruksi UUD 1945, Mahkamah Konstitusi-lah forumnya. Sayangnya, hari-hari ini kita sudah terlampau sering melihat legislasi yang terlepas dari moralitas. Legislasi hanya dilihat sebagai sesuatu yang berkekuatan dan prosesnya juga hanya dilihat sebagai daftar kegiatan. Fenomena menjauhkan legislasi dari substansi dan proses bermoral semakin marak setidaknya sejak 2019. Tercatat adanya beberapa undang-undang yang memicu gerakan #reformasidikorupsi, lalu berlanjut dan seakan mendapat momentum dengan kondisi COVID 19 yang menyulitkan proses normal legislasi. Bahkan berlanjut hingga kini. Karena itu pula, Mahkamah Konstitusi semakin banyak menangani perkara uji formil. 70 Untuk perkara pengujian formil, saya sudah memberikan keterangan ahli tertulis dalam perkara nomor 132/PUU-XXII/2024 pada Mei 2025 yang lalu. Meskipun perkaranya berbeda, karena saya memberikan pandangan berdasarkan keahlian dan bukan sebagai saksi fakta, dan perkara a quo juga pengujian formil yang mempersoalkan proses legislasi dan bukan materi muatannya, maka pikiran-pikiran yang saya sampaikan akan serupa. Saya menuliskan kembali beberapa hal yang relevan, tetapi tentu saja dengan memberikan konteks sesuai duduk perkara dalam perkara a quo, karena saya memahami bahwa majelis hakim adalah majelis berpengetahuan yang pada hakekatnya juga ahli, dan pemberi keterangan ahli dalam sidang adalah semacam “teman diskusi” majelis. Keterangan ini adalah semacam upaya saya untuk berdiskusi dengan membawa beberapa isu ke atas meja diskusi kita untuk kepentingan tugas konstitusional Mahkamah. ISU Ada dua isu yang akan saya elaborasi berdasarkan catatan di atas dan perkembangan dalam persidangan perkara a quo. Kerangka berpikir yang paling penting dalam memeriksa perkara uji formil ini adalah untuk menempatkan proses legislasi bukan sebagai prosedur administrasi belaka, melainkan sebagai esensi penting dalam negara hukum. Untuk itu, keterangan ini pertama-tama akan meletakkan terlebih dulu proses legislasi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam bangunan negara hukum. Setelah itu, muncul isu-isu hukum berikutnya yang lebih teknis, namun tetap dalam kerangka pikir tersebut. 1. Bagaimana memaknai proses legislasi dalam negara hukum secara substantif? a. Apa peran naskah akademik sebagai dasar bagi undang-undang sebagai produk kebijakan hukum (bukannya keluaran kegiatan administrasi belaka)? b. Mengapa perlu ada pemrioritasan legislasi dan bagaimana seharusnya prioritas legislasi dipraktikkan? 2. Bagaimana partisipasi dalam proses pembentukan undang-Undang a quo dilihat dari kerangka “partisipasi bermakna” dalam Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020? KERANGKA PENGATURAN Selain UUD 1945 dan Undang-Undang a quo, beberapa rujukan dasar hukum yang digunakan dalam mengelaborasi isu-isu di atas adalah sebagai berikut. 1. Putusan MKRI Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 71 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang- Undangan. ANALISIS 1. Legislasi dalam Bangunan Negara Hukum Legislasi, sebagai legis, dalam bangunan negara hukum dikonstruksikan untuk mempunyai “legitimasi” berlandaskan dua hal: substansinya dan prosesnya. Seharusnya, dua landasan itu mempunyai bangunan moral dan etik, namun Indonesia sudah terlalu lama mendekati hukum dengan cara yang sangat positivistik – memisahkan hukum dari moral. Hukum hanya dimaknai sebagai sebuah panduan berperilaku yang ditentukan berdasarkan kesepakatan politik dan prosesnya hanya dimaknai sebagai prosedur administratif untuk melahirkan legitimasi semu. Karena itulah saya ingin mengajak kita kembali ke etimologi kata “legislasi” yang akan membantu kita untuk memahami bagaimana seharusnya legislasi dimaknai bukan sebagai kesepakatan elite politik formal dalam sebuah kegiatan formal untuk menghasilkan legitimasi sebagai “hukum.” Bila hukum hanya dimaknai sebagai kesepakatan elite politik formal, maka pada saat kekuasaan formal diisi oleh politikus yang berwatak tidak demokratis, yaitu yang tidak akuntabel pada demos-nya, ia akan menjadi produk otokratik. Javier Corrales sewaktu menelaah fenomena autocratic legalism di Venezuela, mengatakan: “Autocratic legalism has three key elements: the use, abuse, and non- use (in Spanish, desuso) of the law in service of the executive branch.” (Corrales, Javier. (2015). Autocratic Legalism in Venezuela. Journal of Democracy. 26. 37-51. 10.1353/jod.2015.0031). Kegunaan hukum dipelintir untuk melayani tujuan penguasa. Corrales menyebutnya sebagai “executive branch”, tetapi dalam konteks presidensialisme multipartai di Indonesia, kita harus mellihatnya dalam konteks bagaimana kekuasaan eksekutif juga sudah merangsek masuk ke DPR dengan adanya koalisi yang terlampau besar sehingga mematikan daya pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Sementara dalam UUD 1945, pembentuk undang- undang juga tak hanya legislatif, tetapi presiden dan DPR. Gejala autocratic legalism ini sudah banyak dibahas dalam berbagai tulisan dan dalam sidang-sidang Mahkamah, jadi saya tak akan terlalu berpanjang-panjang di sini. Saya hanya ingin menekankan bagaimana akhirnya “check” atau pengawasan terhadap eksekutif dan legislatif akhirnya tersisa hanya pada kekuasaan yudikatif, 72 khususnya Mahkamah, sebagai cabang kekuasaan yang tersisa bila kita menggunakan teori Monstesquieu. Memang masih ada satu lagi pilar dalam demokrasi yang mengawasi, yaitu warga, publik dalam republik, yang pada hari ini membawa perkara ini ke forum hukum yang tersedia di Mahkamah. Tetapi apa lacur, dalam sebuah negara yang mengalami kemunduran demokrasi, (Thomas Power dan Eve Warburton (2021, Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi (diterjemahkan dari Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?), Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia) kekuatan pengawasan publik pun dikerdilkan. Bukan hanya dengan mengatakan bahwa para pemohon perkara-parkara a quo tak mempunya legal standing, tetapi juga dengan meminggirkan partisipasi mereka dalam proses legislasi. Pada saat ada protes, narasi yang diberikan selalu “bila tidak puas, silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi.” Narasi ini benar secara konstitusional, tetapi menggambarkan paradigma pembentuk undang-undang tentang proses legislasi yang seakan bisa dilakukan semaunya untuk kemudian menyerahkan kepada Mahkamah untuk diperiksa. Sementara bila Mahkamah melakukan tugas konstitusionalnya tersebut, untuk mengoreksi kesalahan konstitusional, muncul keluhan pula dari DPR. (https://www.tempo.co/politik/habiburokhman-dpr-capek- bikin-uu-tapi-malah-dipatahkan-mk-1735394). Ada pola pikir bahwa kekuasaan legislatif tak ingin diawasi. Ini adalah salah satu penanda kuat karakter otoritarianisme, karena demokrasi mensyaratkan akuntabilitas pada warga. Dengan mengembalikan konsep legislasi dalam legis dalam negara hukum, maka prosesnya juga tak bisa dipandang sebelah mata. Legislasi adalah produk dari kebijakan atau keputusan politik yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ia bukan pasal-pasal kosong semua-maunya penguasa, tetapi harus mengandung “ratio legis” pula. Karena itulah, peran naskah akademik sebagai awal mula lahirnya undang-undang dan bagaimana cara menentukan “legislasi apa yang harus keluar hari ini” menjadi penting untuk menjadi parameter legitimasi proses legislasi. 1.1. Apa peran naskah akademik sebagai dasar bagi undang-undang sebagai produk kebijakan hukum (bukannya keluaran kegiatan administrasi belaka)? Istilah “naskah akademik” sudah menjadi menjadi legal term dalam UU 12/2011 yang kerap menimbulkan dua kekeliruan dalam makna. Pertama, ia hanya dokumen 73 yang harus ada sebagai syarat belaka. Kedua, ia hanya dihasilkan oleh akademisi atau didekati secara akademik. Lampiran I UU 12/2011 sudah memberikan perincian format Naskah Akademik agar pembentuk undang-undang dapat menyediakan Naskah Akademik yang disyaratkan dalam UU 12/2011. Namun dalam kenyataannya, Naskah Akademik hanya dibuat “ada” agar syarat terpenuhi, meskipun isinya kadang tak mencerminkan apa yang kemudian di”terjemahkan” menjadi norma-norma dalam undang-undang. Beberapa perkara uji formil di Mahkamah Konstitusi banyak mengelaborasi aspek ini, meskipun belum pernah disasar langsung sebagai alasan inkonstitusionalitas oleh Mahkamah. Bisa dimaklumi, sebagai sebuah proses politik, dokumen-dokumen dalam proses pembentukan undang-undang tak bisa dinilai dengan parameter yang kaku seperti dalam rubrik penilaian dalam sebuah kerja akademik di kampus. Namun kembali kepada kerangka berpikir yang saya tawarkan, ratio legis dari legis yang akan dihasilkan seharusnya dituangkan dalam naskah akademik karena norma-norma dalam naskah undang-undang tak bisa “berbicara” banyak tentang penalarannya. Padanannya sebagai sesama “legis” atau produk hukum, pengadilan tak bisa “berbicara” banyak dalam amar putusan karena hanya menjawab petitum, tetapi penalarannya disediakan dalam pertimbangan hukum dalam putusan. Naskah akademik sebenarnya adalah sebuah makalah kebijakan (policy paper). Sebagai sebuah makalah kebijakan, secara substansi seharusnya Naskah Akademik tak sekadar menyajikan naskahnya sesuai outline yang diberikan dalam Lampiran I UU 12/2011, tetapi setidaknya ada tiga ukuran yang bisa digunakan: 1. Keterkaitan dengan naskah UU. Bisa dilihat keterkaitan isinya dengan norma- norma yang ada di dalam naskah rancangan undang-undang. Meskipun kemudian ada negosiasi politik atau proses konsultasi publik yang membuat ada perbedaan antara konsep awal Naskah Akademik dengan naskah RUU. 2. Dari segi pembuatannya, ia dibuat sebelum naskah RUU dibuat, tidak disusulkan belakangan sehingga seakan ia dibuat untuk mengisi check list syarat pembentukan UU. 3. Publikasi. Dia dipublikasikan bersama dengan keluarnya naskah RUU. 1.2. Mengapa perlu ada pemrioritasan legislasi dan bagaimana seharusnya prioritas legislasi dipraktikkan? 74 Bagaimana cara menentukan “legislasi apa yang harus keluar hari ini” menjadi penting untuk menjadi parameter legitimasi proses legislasi karena harus ada justifikasi keterkaitan antara persoalan-persoalan kekinian yang terjadi dengan hukum apa yang dibuat untuk menangani persoalan itu. Tentu saja tak mudah untuk secara konkrit menentukan, legislasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Tetapi ada kerangka hukum yang tersedia. Selama ini, pemrioritasan legislasi juga dibuat dalam sebuah prosedur yang ada kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan anggaran. Produknya bernama program legislasi nasional yang kemudian diturunkan menjadi prioritas tahunan. Terlepas dari kritik paradigmatik tentang “perencanaan pembangunan”, kita bisa menyorotnya dalam konteks aspirasi politik pemerintah, karena saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dibuat juga berdasarkan visi dan misi presiden. Dalam logika sistem presidensil, hal ini bisa diterima. Namun masalahnya, ternyata pemrioritasan ini juga masih kerap dilanggar. Celah masuknya RUU yang tidak masuk dalam prioritas tahunan terletak pada pengecualian dalam Pasal 23 UU 12/2011. Pasal 23 UU 12/2011 mengatakan: (1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Justifikasi dari pembentuk undang-undang dalam perkara a quo adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan adanya “carry over” dari DPR periode sebelumnya. Bagian Penjelasan UU 12/2011 tidak menjelaskan putusan MK seperti apa yang bisa menjadi syarat masuknya suatu RUU ke dalam kategori Kumulatif Terbuka. Namun dalam penalaran yang wajar, yang harusnya bisa masuk hanya apabila 75 materi muatan RUU itu memang diperintahkan oleh MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 (8 Maret 2022) memang meminta pembentuk undang-undang membahas revisi RUU TNI, karena sudah tercantum dalam Prolegnas pada saat itu. “Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” (Putusan 62/PUU-XIX/2021, hlm. 72.) Dari sini, bisa dipahami, tidak ada perintah khusus dari Mahkamah untuk menjadikan revisi UU TNI masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka, karena memang sudah masuk dalam Prolegnas. Perintahnya pada 8 Maret 2022 adalah untuk segera membahasnya. Namun bila dicek, ternyata pembahasan belum pernah dilakukan dalam periode 2019-2024. Proses penyusunan memang dilakukan sejak 2023, seperti dikatakan dalam Keterangan Pemerintah pada persidangan yang lalu, tetapi pembahasan sebagai tahap pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 belum pernah terjadi pada periode yang lalu. Dengan begitu, argumen “carry over” juga tidak bisa dibenarkan, karena carry over dilakukan hanya jika pembahasan sudah dimulai dan telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Ketentuan carry over ini diatur dalam Pasal 71 A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” RUU TNI belum masuk tahap pembahasan pada 2024, apalagi membahas DIM, sehingga tidak pernah ada kesepakatan politik untuk memasukkan kembali RUU itu 76 dalam Prolegnas tahun berikutnya. Bahkan bila menilik dokumen Prolegnas, yaitu Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029, revisi UU TNI tidak masuk dalam kategori RUU “carry over.” Hal-hal selanjutnya mengenai proses masuknya RUU TNI dalam prioritas tahunan, diuraikan dalam Siaran Pers PSHK: (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, “Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terhadap Proses Pembentukan RUU Revisi UU TNI,” https://pshk.or.id/publikasi/catatan- pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk-terhadap-proses-pembentukan- ruu-revisi-uu-tni/). a. Rapat penentuan masuknya revisi UU TNI tidak mengagendakan revisi UU TNI ini. RUU Revisi UU TNI disahkan sebagai RUU prioritas pada Prolegnas 2025 dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025. Perubahan agenda atau acara rapat tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme sesuai Pasal 290 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR), yaitu perubahan acara rapat perlu diajukan secara tertulis dua hari sebelum acara rapat dilaksanakan. b. RUU Revisi UU TNI diputuskan untuk masuk ke dalam Prolegnas 2025 tanpa ada pertimbangan dari Badan Legislasi DPR (sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f Tatib DPR), yaitu mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapatnya suatu RUU masuk ke dalam Prolegnas perubahan (Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR). Pertimbangan ini penting karena perlu dibuktikan apakah benar revisi terhadap UU TNI saat ini memiliki urgensi dibandingkan agenda RUU prioritas yang lain seperti amanat pembentukan UU Peradilan Militer, RUU Perampasan Aset, atau RUU Masyarakat Hukum Adat; sehingga harus melakukan perubahan terhadap Prolegnas 2025. Pertimbangan diperlukan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan agar tercapai prinsip akuntabilitas. c. Prolegnas perubahan 2025, yang memasukkan RUU Revisi UU TNI tidak melalui sosialisasi oleh Badan Legislasi DPR sesuai dengan tugasnya dalam Pasal 66 huruf l Tatib DPR. Hal itu merugikan publik, apalagi pembahasan dilakukan begitu cepat dalam satu masa sidang. Kelalaian pelaksanaan tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Legislasi DPR yang bertugas memastikan tata kelola legislasi di DPR dapat berjalan secara akuntabel. 77 2. Bagaimana Partisipasi dalam Proses Pembentukan Undang-Undang a quo dilihat dari “partisipasi bermakna” dalam Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020? Selain soal-soal rasio legis, legitimasi legislasi juga terletak pada koneksinya dengan aspirasi warga. Belakangan ini, banyak pembahasan RUU yang dilakukan secara ‘ugal-ugalan,’ dengan mengesampingkan partisipasi bermakna, meskipun Mahkamah sudah memberikan koridor yang jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pembentuk undang-undang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan melakukan perubahan kedua UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu UU 13/2022. Pasal 96 UU tersebut kini berbunyi: Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. 78 Dua tahun lalu, saya bergabung dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum Kementerian Koordinator Politik, HAM, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), yang menyelesaikan kerjanya pada September 2023. Saya ditugaskan dalam Kelompok Kerja (Pokja) 4, yang mengkaji proses legislasi. Dalam tim tersebut, kami melakukan banyak sekali wawancara, diskusi, dan análisis dokumen, dengan misi utama, membuat proses legislasi partisipatif secara bermakna, untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. (Ringkasan temuan sudah saya sampaikan dalam Keterangan Ahli untuk Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024). Temuan terpentingnya adalah kekacauan dalam memahami apa itu partisipasi bermakna. Sayangnya, meski hasilnya substantif (bahkan disertai dengan peta jalan untuk percepatan reformasi hukum) dan dihasilkan oleh tim resmi pemerintah, karena berbagai alasan politik, hasil kajian itu diabaikan begitu saja oleh Presiden Joko Widodo. Kajian ini juga dianggap tak pernah ada oleh Presiden Prabowo sampai saat ini, meskipun penugasan itu dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Ini sebenarnya menggambarkan ketidakmauan pemerintah untuk melaksanakan partisipasi bermakna. Bahkan, dalam perkara a quo, semua aturan main yang disepakati sendiri oleh pembentuk undang-undang karena dimuat dalam sebuah undang-undang, justru mereka langgar. Partisipasi Teknokratik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang A Quo Tantangan terbesar dari partisipasi adalah “menteknokratiskan” alias menjadikan partisipasi formalitas belaka. Misalnya, yang kerap terjadi di Indonesia, partisipasi seringkali dikaburkan dengan ‘sosialisasi.’ Terminologi lainnya yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah dan lembaga legislatif adalah “konsultasi publik.” Kata “konsultasi” bisa menimbulkan sedikit harapan. Tapi jangan terkecoh oleh judul. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kegiatan itu dilakukan dan siapa yang dikonsultasikan. Selama puluhan tahun, dua judul kegiatan itu cenderung dilakukan dengan pendekatan yang sama: menjelaskan isi suatu peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dengan cara ceramah satu arah dari narasumber pejabat atau tokoh terkenal. Kalaupun ada sesi tanya jawab, seperti pada seminar akademik atau kelas, dibuka satu atau dua kesempatan saja. Itupun kalau masih ada waktu karena ceramah biasanya agak panjang. 79 Pada umumnya, bahan tidak dibagikan sebelumnya agar bisa dibaca terlebih dulu. Dan sosialisasi ataupun konsultasi publik juga umumnya diadakan di kampus atau organisasi yang terafiliasi dengan politik dan pemerintahan. Jarang terdengar ada konsultasi yang dilakukan dengan warga yang akan terkena dampak peraturan. Memang, pertanyaan yang sangat menantang untuk dijawab adalah: apa sebenarnya parameter partisipasi bermakna? Karena partisipasi tidak bisa dinilai secara kuantitatif seperti berapa orang yang diundang RDPU atau berapa lama pembahasan dilakukan. Ia harus dinilai secara kualitatif. Dalam analogi nilai pelajaran, soal esai pasti membutuhkan proses penilaian yang tidak mudah ketimbang menilai proses pilihan ganda. Tetapi penilaian ini harus dilakukan dan caranya adalah bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai Karena diteknokratiskan, hal-hal di bawah ini sering terlupakan dalam partisipasi, padahal tanpa hal-hal ini, partisipasi sama sekali tidak bermakna. (Bagian ini kebanyakan saya ambil dari Keterangan Ahli dalam perkara nomor 132/PUU- XXII/2024). a. Partisipasi Bukan hanya oleh Akademisi Kata ‘publik’ dalam ‘partisipasi publik’ kerap dikerdilkan dengan ‘akademisi,’ padahal Mahkamah sudah menegaskan dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020: “Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.” (Putusan 91/PUU- XVIII/2020, hlm. 393.) Undang-undang seringkali dianggap hanya sebagai hasil karya akademik (seperti juga tecermin dalam istilah “Naskah Akademik”), sehingga mengundang banyak ahli dengan gelar berderet dianggap sebagai keberhasilan partisipasi. Belakangan ini, yang kerap terjadi, checklist partisipasi dicontreng ketika sudah mengadakan “sosialisasi” atau “konsultasi publik” di kampus-kampus. Padahal, sebagai ilustrasi, seorang ahli yang sejak lahir sudah ada di kota besar seperti Jakarta, bisa membuat makalah yang sangat baik tentang masyarakat adat, tetapi tetap saja, ia tidak mempunya pengalaman sebagai masyarakat adat. Seringkali, pengalaman tak bisa digantikan dengan pengetahuan. Apalagi bila pengetahuan diwakili oleh simbolisasi gelar, yang 80 saat ini tak sulit untuk ‘dibeli’ atau setidaknya diraih dengan cara yang tidak etis. b. Keterbukaan Masalah keterbukaan proses dan dokumen juga kerap menjadi masalah karena partisipasi seperti ‘ditempelkan’ belaka dalam proses legislasi. Padahal, keterbukaan tak hanya ada sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011, (Mengenai hal ini, Mahkamah juga memberikan pandangannya dalam Putusan MKRI No. 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 412.) tetapi juga prasyarat penting dalam partisipasi. Siapapun yang ingin berpartisipasi pasti membutuhkan naskah RUU dan Naskah Akademik, agar dapat memberi masukan dan kritik dengan baik. Belakangan ini juga ada fenomena ketidaktersediaan dokumen. Pemerintah tidak mau membuka dokumen terakhir. Khawatir salah paham atau menimbulkan kegaduhan. Contoh terkini adalah pembahasan RUU TNI, yang bahkan publik tidak tahu bahwa RUU tersebut sudah diundangkan kurang dari seminggu setelah disetujui. c. Inklusi Inklusi atau inclusion adalah mengikutsertakan semua pihak secara setara. Tidak hanya ahli, tetapi juga masyarakat terdampak dan kelompok rentan. Sebab dampak suatu norma bisa berbeda pada kelompok yang berbeda. Karena anggapan bahwa akademisi mewakili pikiran warga dalam partisipasi, seringkali proses dan ketersediaan dokumen juga tak memperhatikan perbedaan akses, yang berkaitan dengan difabilitas, lokasi, dan lain sebagainya. d. Waktu yang wajar Dengan penjelasan yang nyaris tak ada, berbagai undang-undang dibuat dengan terburu-buru, sementara itu, karena partisipasi tetap harus ‘diada- adakan,’ waktu pengundangan dan pembahasan juga kerap dilakukan dengan tidak wajar. Misalnya pengundangan sehari sebelum rapat. Untuk bisa bermakna, seharusnya partisipasi dilakukan dalam waktu yang cukup, agar ketiga hak yang dijabarkan oleh Mahkamah dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 benar-benar dapat dipenuhi. 81 Keempat catatan tentang “partisipasi bermakna” di atas bisa kita lihat dalam perkara a quo. Pertama, waktu yang singkat. Meskipun penyerahan Surpres dilakukan pada 13 Februari 2025 (meskipun rapat untuk prioritas tahunan dilakukan 18 Februari 2025), Rapat Kerja pertama antara DPR dan Pemerintah dilakukan pada 11 Maret 2025 dan persetujuan dalam Pembahasan Tingkat II dilakukan pada 20 Maret 2025. Artinya, hanya ada 9 hari (tanpa menghitung hari libur) waktu pembahasan. Kalaupun ingin dihitung sejak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pertama pada 3 Maret (ada RDPU juga pada 4 Maret dan 10 Maret), maka hanya ada 17 hari, meskipun itu juga tak logis karena pembahasan substantif tidak bisa dilakukan pada RDPU, melainkan pada rapat kerja, yang artinya hanya ada 9 (sembilan) hari waktu pembahasan. Tentu saja, tak ada ukuran waktu dalam proses legislasi, namun saya juga ingin menyoroti kecepatan pembahasan itu, yang dirasa semakin sering dilakukan. Sudah ada beberapa kajian akademik tentang kecepatan pembahasan yang terlalu luar biasa ini, setidaknya sejak 2019, yang mengaitkannya dengan ketiadaan mekanisme “fast track legislation.” (Lihat antara lain Ibnu Sina Chandranegara, Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, No. 1 (2021), hlm. 123-124 dan Aryanto, Bayu, Susi Dwi Harijanti, & Mei Susanto. "Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional [Online], 10.2 (2021): 187-205. Web. 26 Jun. 2025). Tim Percepatan Reformasi Hukum juga sudah menyarankan kepada pemerintah untuk membuat kerangka regulasinya, agar kecepatan pembahasan dapat dipertanggungjawabkan. Namun hal ini terus berlanjut. Tiga undang-undang yang sudah berhasil diundangkan pada periode 2024-2029 sejauh ini, semuanya dilakukan secara kilat dan sangat minim partisipasi. Waktu yang wajar harus diukur dalam penalaran yang bisa diterima, dengan melihat kualitas pembahasan dan partisipasi yang dilakukan, yang harus disandingkan juga dengan ketersediaan dokumen, baik Naskah Akademik maupun Naskah RUU. Kedua, ketertutupan dan ketidakjelasan dokumen. Sampai dengan revisi UU TNI ini disahkan, baik Naskah Akademik dan Naskah RUU tidak tersedia dalam laman- laman yang biasanya menyediakan informasi ini secara resmi, baik di DPR maupun 82 di Sekretariat Negara. Sebagian pihak mendapatkan melalui jalur-jalur “tidak resmi” seperti pesan di aplikasi WhatsApp, karena itu, bahkan pimpinan DPR sendiri sempat mengkritik balik kritik masyarakat sipil yang dianggapnya salah dasar (https://www.fraksigerindra.id/draf-ruu-tni-yang-beredar-di-medsos-berbeda- dengan-yang-dibahas-di-komisi-i/). Tetapi problemnya, bagaimana masukan dan kritik bisa diberikan dengan baik bila naskahnya saja tidak tersedia? (https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/09470681/draf-ruu-tni-sulit-diakses- dpr-diminta-tak-salahkan-publik-soal-salah-tafsir?page=all; https://www.kompas.id/artikel/revisi-uu-tni-memicu-unjuk-rasa-mengapa- keterbukaan-dalam-pembahasan-ruu-begitu-penting) Yang unik dan penting disoroti, meskipun tanggal pengundangan revisi UU TNI ini adalah 26 Maret 2025, banyak pihak yang tak mengetahuinya termasuk saya. Demonstrasi juga terus berlangsung sampai setelah hari raya Idul Fitri, yang bahkan memicu tindakan represi dari aparat keamanan pada para demonstran. Bahkan, dalam wawancara dengan Harian Kompas pada 15 April 2025, Menteri Hukum sendiri memberikan pernyataan bahwa ia tidak mengetahui bahwa pengundangan telah dilakukan. Saya kutip langsung dari berita tersebut: (https://www.kompas.id/artikel/sisa-empat-hari-kenapa-prabowo-tak-kunjung- tandatangani-uu-tni) Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, Presiden Prabowo saat ini tak hanya mengurusi tanda tangan soal UU TNI. Ada mekanisme tertentu dari Menteri Sekretaris Negara soal undang-undang apa saja yang perlu ditandatangani oleh Presiden. ”Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya,” katanya di kompleks Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025). Meski begitu, dokumen UU TNI sudah berada di meja Prabowo dan tinggal menunggu waktu saja. Proses pengundangan aturannya akan dilakukan oleh Kementerian Sekretaris Negara setelah UU TNI ditandatangani. Apakah ini memang ketidaktahuan menteri atau pernyataan yang menutupi fakta, hal itu bisa ditanyakan langsung; namun apapun alasannya, fenomena ini menunjukkan ketertutupan proses legislasi. Tak hanya transparansi dokumen, keterbukaan proses juga problematik karena rapat yang membahas DIM dilakukan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) yang bersifat tertutup. Yang terbuka hanya RDPU dan rapat kerja dengan pemerintah (11 Maret) dan Panglima TNI (13 Maret). Rapat-rapat lainnya yang barangkali tidak 83 tercatat (karena dokumen resmi dan laporan singkat tidak tersedia) dilakukan tertutup. Sementara itu, rapat terbuka juga tak bisa dihadiri orang banyak dan dalihnya adalah karena smeua rapat disiarkan langsung di media sosial YouTube. Padahal ruang media sosial bukan ruang diskusi dua arah, publik hanya bisa menonton atau mendengar secara pasif, sehingga partisipasi bermakna tidak bisa dijustifikasi dengan adanya siaran di media sosial. Ada dalih, pembahasan tertutup karena soal pertahanan adalah rahasia negara. (https://tirto.id/menolak-terbuka-berdalih-rahasia-negara- cCXr#:~:text=Bersembunyi%20di%20Balik%20Rahasia%20Negara%20Pasal%20 37,pembelaan%20negara%20sebagaimana%20termuat%20dalam%20sumpah%2 0prajurit.) Padahal legislasi jelas bukan rahasia negara. Apalagi kita paham, pasal- pasal yang diubah juga tidak ada kaitannya dengan strategi pertahanan atau hal-hal lain yang bisa melemahkan pertahanan nasional. Ketiga, partisipasi tokenistik. Dalam proses pembentukan revisi UU TNI, memang ada beberapa RDPU: 1) Senin, 03 Maret 2025: RDPU dengan Pakar 2) Selasa, 4 Maret 2025: RDPU dengan NGO/LSM 3) Senin, 10 Maret 2025: RDPU dengan PEPABRI 4) Selasa, 18 Maret 2025: RDPU dengan NGO. Perlu dicatat, rapat ini dilakukan karena desakan kuat, terutama setelah ada protes keras dari Koalisi NGO yang mendobrak pintu ruang rapat di Hotel Fairmont (https://nasional.kompas.com/read/2025/03/15/18241261/protes-ruu-tni- koalisi-sipil-gedor-pintu-ruang-rapat-panja-dpr-di-hotel) Catatannya, tiga rapat pertama dilakukan sebelum pembahasan DPR dan Pemerintah dalam Rapat Kerja 11 Maret 2025, sehingga pertanyaannya, apakah ada implikasi ketiga rapat itu pada pembahasan? Apalagi, jika melihat partisipasi bermakna yang mensyaratkan hak untuk mendapatkan jawaban atas pertimbangan, jawaban ini sebenarnya belum pernah diberikan. Bahkan naskah RUU yang mana yang sebenarnya disetujui juga masih simpang siur, bahkan sampai RUU disetujui. KESIMPULAN Analisis diatas menyimpulkan beberapa isu penting. Pertama, proses legislasi sebagai proses penting dalam negara hukum dilanggar dalam perkara a quo. Aturan 84 main yang sudah sangat jelas dan dibuat oleh pembentuk undang-undang, dilanggar oleh pembentuk undang-undang sendiri. Ketiadaan dokumen yang bisa diakses publik, baik Naskah Akademik maupun naskah RUU, prioritas legislasi yang diselak menunjukkan pelanggaran keras dalam proses legislasi. Demikian pula, ternyata partisipasi yang dilakukan hanya kepura-puraan atau tokenistik. Meskipun ada keterlibatan beberapa pihak, tetapi partisipasi ini tidak bermakna dalam proses legislasi itu. Tradisi pemikiran prosedural membuat kita kerap dihantui pertanyaan tentang “parameter” penilaian. Tetapi partisipasi tidak bisa dinilai secara kuantitatif seperti berapa orang yang diundang RDPU atau berapa lama pembahasan dilakukan. Ia harus dinilai secara kualitatif. Sama halnya dengan putusan pengadilan yang tak bisa hanya dinilai dari amar putusan menang atau kalah, tetapi penalaran hukumnya yang harus dinilai, maka legitimasi dari proses sangat penting untuk dinilai. Sebab undang-undang adalah legis, hukum yang bersifat memaksa dan akan menentukan berjalan atau tidaknya prinsip negara hukum. Karakter otoritarianisme dan rusaknya demokrasi bisa dinilai pertama-tama dari legislasi yang dihasilkan, apakah legislasi hanya legitimasi kekuasaan atau memang hukum yang bermoral? [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 dan 21 Juli 2025, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I. PENGUJIAN FORMIL YANG DIMOHONKAN TERHADAP UU 3/2025 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU 3/2025 dengan dalil yang pada intinya sebagai berikut: 1. Proses pembentukan UU a quo melanggar beberapa asas yakni: a. Bahwa penyusunan UU a quo tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU P3, karena tidak menunjukkan efektivitas sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator yang tidak terpenuhi, antara lain: tidak terdapat urgensi pembentukan UU 3/2025 (aspek relevansi), tidak ada kekosongan hukum karena telah ada UU 34/2004 (aspek kekosongan 85 pengaturan), serta adanya potensi intervensi kewenangan TNI terhadap lembaga lain seperti Kejaksaan (aspek koordinasi kelembagaan). Oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan parameter tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 30-31). b. Bahwa pembentukan UU a quo melanggar asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g UU Pembentukan PUU, karena masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembahasan, bahkan tidak mengetahui secara pasti versi draf RUU a quo yang sedang dibahas oleh DPR RI. Tidak ada kejelasan apakah draf yang beredar di masyarakat merupakan draf awal, perubahan, atau final, dan apakah draf tersebut resmi berasal dari DPR atau bukan. Oleh karena itu, Para Pemohon menyimpulkan bahwa proses legislasi UU a quo lebih tertutup dibandingkan dengan UU Ciptaker yang sebelumnya juga dinilai Mahkamah tidak maksimal dalam pelibatan publik (vide Perbaikan Permohonan hlm. 38). c. Bahwa pembentukan UU a quo tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h UU P3, karena tidak ditemukan dalam Naskah Akademik adanya kajian empiris atau identifikasi kebutuhan konkret dari masyarakat sipil terhadap perubahan pengaturan kewenangan TNI. Tidak ada argumen berbasis data yang menunjukkan terjadinya krisis pertahanan, ketidakefektifan norma sebelumnya, atau kebutuhan sistemik untuk mengubah struktur peran TNI secara mendasar. Lebih lanjut, asas kehasilgunaan juga diragukan karena tidak dijelaskan bagaimana norma-norma baru dalam UU 3/2025 akan menghasilkan perubahan konkret atau perbaikan sistem pertahanan dan ketertiban negara secara terukur (vide Perbaikan Permohonan hlm. 40-41). 2. Proses pembentukan UU a quo tidak memenuhi prinsip meaningful participation karena tidak adanya keterlibatan masyarakat secara efektif dalam seluruh tahapan legislasi. Rapat Dengar Pendapat hanya dilaksanakan kurang dari tujuh hari kerja dengan pelibatan yang sangat terbatas, mayoritas berasal dari unsur TNI, dan minim keterwakilan masyarakat sipil. Bahkan rapat-rapat pembahasan dilakukan secara tertutup 86 di luar Gedung DPR, seperti di Hotel Fairmont, disertai penjagaan ketat sehingga publik tidak dapat mengakses proses pembentukan UU. Situasi ini diperparah dengan adanya represi terhadap aksi unjuk rasa serta narasi yang mendelegitimasi masukan dari masyarakat. Dengan demikian, seluruh rangkaian pembentukan UU 3/2025 tidak mengandung prinsip partisipasi yang berarti, transparan, dan setara, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip negara hukum demokratis (vide Perbaikan Permohonan hlm. 50). 3. Proses pembentukan undang-undang a quo dilakukan melalui mekanisme fast track legislation (FTL) yang tidak didasarkan pada urgensi yang jelas dan tidak disertai kajian yang memadai, sehingga menjadikannya ugal-ugalan, minim akuntabilitas, dan sulit dipertanggungjawabkan. FTL diterapkan dengan tergesa-gesa, menyebabkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan mengandung banyak problematika dan cacat formil. Selain itu, kecepatan pembentukan undang-undang menyebabkan pembentuk undang- undang tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, menyebarkan, serta menelaah rancangan secara seksama dan partisipatif. Akibatnya, kualitas pengaturan menurun drastis karena rancangan tidak dapat dikaji secara komprehensif maupun diuji melalui mekanisme partisipasi publik yang seharusnya melekat dalam proses legislasi demokratis (vide Perbaikan Permohonan hlm. 58) Para Pemohon mendalilkan dalam pengujian undang-undang a quo, Para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 87 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang. Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Para Pemohon juga menyatakan bahwa pembentukan UU a quo secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji berupa: 1. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 9, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 49, Pasal 68 ayat (3), Pasal 71A, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 88 Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU Pembentukan PUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Pasal 1 angka 9 UU Pembentukan PUU Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 5 UU Pembentukan PUU Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Pasal 16 UU Pembentukan PUU Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Pasal 17 UU Pembentukan PUU Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Pasal 20 ayat (2) UU Pembentukan PUU Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Pasal 21 ayat (5) UU Pembentukan PUU Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR. 89 Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan PUU Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Pasal 23 ayat (2) UU Pembentukan PUU Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 43 ayat (3) UU Pembentukan PUU Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Pasal 44 UU Pembentukan PUU (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang Undang ini. Pasal 49 UU Pembentukan PUU (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama 90 DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 68 ayat (3) UU Pembentukan PUU Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). Pasal 71A UU Pembentukan PUU Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 88 UU Pembentukan PUU (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Pasal 89 UU Pembentukan PUU (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 91 (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Pasal 90 ayat (1) UU Pembentukan PUU Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. Pasal 96 UU Pembentukan PUU (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasukan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. 92 (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. 2. Pasal 1 angka (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 3 UU 14/2008 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 17 UU 14/2008 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: 93 a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 94 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. 95 g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 3. Pasal 7, Pasal 51 huruf a, Pasal 66 huruf f, Pasal 67 ayat (3), Pasal 114 ayat (4), Pasal 116 ayat (1), Pasal 116 ayat (2), Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 124, Pasal 141, Pasal 254 ayat (4), Pasal 290, dan Pasal 295 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 7 Peraturan DPR 1/2020 DPR bertugas: a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Prolegnas; b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang- undang; c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 96 d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 51 huruf a Peraturan DPR 1/2020 Badan Musyawarah bertugas: a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya; Pasal 66 huruf f Peraturan DPR 1/2020 Badan Legislasi bertugas: f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan; Pasal 67 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan. Pasal 114 ayat (4) Peraturan DPR 1/2020 Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan 97 b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 116 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan guna menyusun Prolegnas untuk jangka waktu tertentu. Pasal 116 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif. Pasal 124 Peraturan DPR 1/2020 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 141 Peraturan DPR 1/2020 (1) Presiden menunjuk menteri yang ditugaskan mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2). 98 (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk Menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, Pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut. Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR 1/2020 Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 290 Peraturan DPR 1/2020 (1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah. (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan. (3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan. (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). (5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Pasal 295 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Ketua rapat memperingatkan dan meminta pembicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan/atau menyampaikan suatu hal yang tidak relevan dengan agenda rapat. 4. Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 24 ayat (5), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (5), Pasal 41 ayat (6), Pasal 43, Pasal 47, Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR RI 99 Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas. Pasal 7 Peraturan DPR 2/2020 Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Pasal 24 ayat (5) Peraturan DPR 2/2020 Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan: a. alasan diajukannya rancangan undang-undang yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c; b. hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun sebelumnya; dan c. tersedianya Naskah Akademik dan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). Pasal 31 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 33 Peraturan DPR 2/2020 (1) Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu-waktu. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji: a. pelaksanaan Prolegnas prioritas tahunan tahun berjalan; dan/atau b. perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. (3) Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas prioritas tahunan; b. dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas prioritas tahunan; dan 100 c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas prioritas tahunan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas prioritas tahunan perubahan. (5) Dalam hal perubahan Prolegnas prioritas tahunan mengakibatkan perubahan Prolegnas jangka menengah, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas jangka menengah perubahan. Pasal 34 Peraturan DPR 2/2020 (1) Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 di lingkungan DPR dilakukan oleh Badan Legislasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan dan/atau Prolegnas jangka menengah perubahan. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan dan/atau Prolegnas jangka menengah perubahan, Badan Legislasi mengundang PPUU dan Menteri untuk membahas usulan tersebut dalam rapat kerja. Pasal 40 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memuat usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan, pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi dan Menteri dalam rapat kerja. Pasal 40 ayat (3) Peraturan DPR 2/2020 Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan terhadap usulan Prolegnas prioritas tahunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 41 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan Prolegnas dilakukan DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. Pasal 41 ayat (5) Peraturan DPR 2/2020 Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penyusunan sampai dengan setelah penetapan Prolegnas. Pasal 41 ayat (6) Peraturan DPR 2/2020 101 Penyebarluasan pada saat penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan. Pasal 43 Peraturan DPR 2/2020 Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri. Pasal 47 Peraturan DPR 2/2020 (1) Usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan kepada Badan Legislasi memuat urgensi yang disertai Naskah Akademik dan rancangan undang-undang. (2) Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas urgensi usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri memutuskan menyetujui usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (5) Dalam hal Badan Legislasi memutuskan menolak usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pengajuan rancangan undang- undang. Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang- undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki daftar inventarisasi masalah pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada 102 Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Prolegnas prioritas tahunan. 5. Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres 87/2014), yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 24 Perpres 87/2014 (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh Baleg dan Menteri. Pasal 25 Perpres 87/2014 (1) Dalam menyusun Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. (2) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (3) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas, Pemrakarsa menyusun Rancangan UndangUndang tersebut. (4) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan UndangUndang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. izin prakarsa dari Presiden; b. Naskah Akademik; c. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; 103 d. Rancangan Undang-Undang; e. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antarkementerian/antarnonkementerian dari Pemrakarsa; dan f. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri. Pasal 26 Perpres 87/2014 Menteri mengajukan usul Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Pimpinan DPR melalui Baleg untuk dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan. 6. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diuraikan sebagai berikut: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: Dalam Perkara 56 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 104 2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Perbahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) yang telah diubah dan/atau ditambah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) berlaku kembali; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 105 II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada sidang 20 Oktober 2023, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dalam penerapannya pada Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009, dari empat Pemohon pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hanya satu Pemohon yang dianggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil oleh MK yaitu Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat karena memiliki pertautan langsung dengan lembaga Mahkamah 106 Agung. Adapun Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat tidak memiliki legal standing dalam Permohonan a quo. Berikut adalah kutipan pertimbangan hukum MK dalam Putusan tersebut: [3.9] ...  bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang memerlukan kepastian hukum atas tegaknya negara hukum maka oleh karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang- Undang. Khusus dalam permohonan a quo yang menyangkut permohonan uji formil atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon I, karena profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung Pemohon memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung dengan demikian terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil;  bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I mempunyai legal standing, sedangkan Pemohon lainnya yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai hubungan pertautan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo. Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian formil berdasarkan Putusan MK tersebut, sebagai berikut: 1. Para Pemohon Perkara 45 dan Para Pemohon Perkara 69 menggunakan 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Adapun dasar hukum tersebut merupakan syarat untuk pengujian materiil undang-undang sehingga tidak tepat digunakan dalam pengujian formil dalam permohonan a quo. Penggunaan kriteria legal standing dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan pengujian undang-undang menjadi masuk ke dalam ranah pengujian materiil. Padahal parameter pengujian formil berbeda secara substansial dengan pengujian materiil, karena fokus pengujian formil terletak pada 107 apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 2. Para Pemohon yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan adressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU a quo. Oleh karena Para Pemohon bukanlah masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan UU a quo berdasarkan Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU, maka Para Pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan proses pembentukan UU a quo. 3. Kedudukan Para Pemohon yang memiliki fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung Para Pemohon dengan UU a quo. Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa untuk membuktikan adanya kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil, Para Pemohon harus menjelaskan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan MK sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian formil UU TNI disebutkan: Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para Pemohon sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa 108 yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan yang menunjukkan satupun upaya secara aktif (real action) dari para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025. Terlebih, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I menyampaikan tidak pernah mengikuti atau melakukan aktivitas yang dapat dimaknai sebagai upaya secara aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025 dan hanya mengetahui pemberitaan melalui media [vide risalah Sidang, tanggal 9 Mei 2025, hlm. 18-19 dan tanggal 22 Mei 2025, hlm. 14- 15]. Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan upaya nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum para Pemohon, sementara, uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas, tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon perlu menjelaskan ada atau tidaknya aksi nyata (real action) dari Para Pemohon dalam proses pembentukan UU TNI 3/2025. 5. Bahwa Para Pemohon Perkara 81 mendalilkan bahwa pengesahan RUU a quo menyimpangi rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi, dan substansi yang menghasilkan dwifungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI, keamanan dan pertahanan negara, dan adanya potensi tumpang tindih peran antara militer dan sipil. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa dalil Para Pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU a quo khususnya terkait isu dwifungsi TNI merupakan ranah pengujian materiil. Oleh karena itu, mengajukan keberatan atas isi norma dalam kerangka permohonan formil merupakan bentuk error in objecto. Selain itu, dalil kerugian yang disampaikan oleh Para Pemohon tersebut merupakan kerugian yang dikhawatirkan terjadi akibat dari materi muatan pengaturan dalam UU a 109 quo dan tidak terdapat pertautan langsung dengan proses pembentukan UU a quo yang merupakan objek dari pengujian formil. Permasalahan yang diungkapkan tersebut sudah sepatutnya diperiksa dalam pengujian materiil dan bukan dalam pengujian formil. 6. UU a quo tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam konstitusi yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon karena Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F tidak terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang pembentukan undang-undang adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 yang mana ketentuan tersebut telah terpenuhi dalam pembentukan UU a quo. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU 3/2025 secara formil dalam Perkara a quo, DPR RI menyerahkan pada kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah Para Pemohon memiliki pertautan langsung terhadap undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil dan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan 110 pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Bahwa era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah. 4. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, maka diperlukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan yang dapat berdampak pada Warga Negara Indonesia yang terdapat sekitar 350.000 orang di Taiwan. Pembentukan UU a quo yang memberikan paradigma baru terhadap peran dan tugas TNI, salah satunya membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri, sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 111 5. Bahwa TNI merupakan komponen utama dalam melaksanakan tugas pertahanan. TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. 6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 diucapkan Putusan MK No. 62/PUU- XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa demi memberikan kepastian hukum kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam hal ini terkait dengan ketentuan mengenai batas usia pensiun TNI. Dengan adanya RUU perubahan UU 34/2004, materi terkait batas usia pensiun TNI diatur dalam RUU tersebut bersama dengan pengaturan mengenai penempatan di jabatan sipil oleh prajurit TNI. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 3/2025 1. Bahwa sebelum menyampaikan keterangan terhadap dalil Para Pemohon, DPR RI terlebih dahulu menyampaikan kronologis pembentukan UU 3/2025 yang menggambarkan telah dipenuhinya seluruh tahapan pembentukan berdasarkan UU Pembentukan PUU, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kronologis tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini: Tahap Perencanaan Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 17 Desember 2019 Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah (vide Lampiran 1). 22 Januari 2020 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Prioritas Tahun 202 0nomor 24 dengan NA 112 dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi (vide Lampiran 2) 9–11 September 2021 Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3). 8-10 Februari 2022 Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4). 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide Lampiran 5). Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 29 Oktober 2024 – 15 November 2024 RDPU Baleg DPR RI dengan kelompok masyarakat dan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk menyusun Prolegnas RUU Tahun 2025- 2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 antara lain: 1. PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan Komnas Perempuan pada tanggal 29 Oktober 2024 (vide Lampiran 6); 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 30 Oktober 2024 (vide Lampiran 7); 3. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tanggal 4 November 2024 (vide https://www.youtube.com/watch?v=aQyCeUTIuJA); 4. RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) pada tanggal 11 November 2024 (vide Lampiran 8); 5. Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara pada tanggal 6-8 November 2024 (vide Lampiran 9, Lampiran 10, dan Lampiran 11); 6. Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi 113 Tenggara, pada tanggal 13-15 November 2024 (vide Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14). 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). 23 – 25 Desember 2024 Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur (vide Lampiran 16). Tahap Penyusunan Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 13 April 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) (vide Lampiran 17). 20 April 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI) (vide Lampiran 18). 2 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 19). 3 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. (vide Lampiran 20). 7 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI) (vide Lampiran 21). 9 Juni 2022 Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) (vide Lampiran 22). 21 Mei 2024 Rapat Pleno Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU (vide Lampiran 23). 21 Mei 2024 Rapat Panja Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU (vide Lampiran 24). 22 Mei 2024 Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Badan Legislasi atas hasil RUU a quo (vide Lampiran 25). 28 Mei 2024 Rapat Paripurna pengambilan Keputusan RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR (vide Lampiran 26). 28 Mei 2024 DPR RI mengirim surat kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU 114 Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide Lampiran 27, Lampiran 28, dan Lampiran 29). 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas 34/2004 (vide Lampiran 30). 26 Agustus 2024 Rapat Pleno Badan Legislasi yang menyetujui bahwa RUU a quo tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya (vide Lampiran 31). Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 13 Februari 2025 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 32) 18 Februari 2025 Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 (vide Lampiran 33) yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 (vide Lampiran 35). 18 Februari 2025 Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025 kepada Pimpinan Komisi I DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU a quo (vide Lampiran 36). Tahap Pembahasan 3 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) (vide Lampiran 37 – Lampiran 40). 4 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) (vide Lampiran 42 – Lampiran 44). 10 Maret 2025 RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) (vide Lampiran 45 dan Lampiran 46). 11 Maret 2025 Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 dengan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar musyawarah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 ; 2. Pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas UU 34/2004; 115 3. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU ; 4. Pembentukan panja; dan lain-lain (vide Lampiran 47) 13 Maret 2025 Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat: Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 (vide Lampiran 48). 14 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. (vide Lampiran 49 dan Lampiran 50) 15 Maret 2025 Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo (vide Lampiran 51). 17 Maret 2025 Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo (vide Lampiran 52) dan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo (vide Lampiran 53) 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo (vide Lampiran 54). 18 Maret 2025 Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide Lampiran 55). 20 Maret 2025 Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide Lampiran 57). 20 Maret 2025 Surat DPR RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tertanggal 20 Maret 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide Lampiran 59). Tahap Pengesahan 26 Maret 2025 Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tahap Pengundangan 26 Maret 2025 Menteri Sekretaris Negara mengundangkan UU 3/2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut menunjukkan proses pembentukan UU a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena RUU a quo telah dibahas oleh DPR RI dan 116 Presiden untuk kemudian mendapat persetujuan bersama. Selain itu juga telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan UU Pembentukan PUU mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengundangan. 2. Bahwa terkait dengan proses persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 16 UU Pembentukan PUU menyatakan bahwa, “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.” Sebagaimana telah diuraikan dalam tabel Kronologis bahwa RUU a quo telah masuk dalam Prolegnas setidaknya sejak periode keanggotaan DPR RI 2019-2024 melalui Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1). Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). b. Meskipun pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 RUU a quo tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas tahunan, namun tetap tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide Lampiran 5). c. Pada tahun 2022 Badan Keahlian DPR RI menerima permintaan untuk melakukan penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dan melakukan berbagai diskusi dengan 117 pakar/akademisi dan praktisi di bidang keamanan negara (vide Lampiran 17 s.d. Lampiran 22). Bahwa pada tahun 2024 Badan Legislasi DPR RI melakukan penyusunan NA dan RUU a quo dengan salah satu materi muatannya untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 terkait perubahan batas usia pensiun. Dengan adanya Putusan MK tersebut maka RUU a quo memenuhi klasifikasi untuk dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Pembentukan PUU. Dasar pertimbangan adanya Putusan MK untuk mengubah UU 34/2004 tercantum jelas dalam Naskah Akademik RUU a quo (vide Lampiran 28, hlm. 9-10) yang menyatakan bahwa, Berkaitan dengan usia pensiun prajurit TNI, berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU TNI diatur bahwa masa dinas prajurit TNI sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Batasan usia tersebut pada tahun 2004 tentu sangat relevan, namun jika dibandingkan dengan kondisi aturan saat ini, ketentuan tersebut sudah saatnya ditinjau ulang. Apalagi aturan batasan usia tersebut tidak sinkron dengan aturan batasan usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Di samping itu, faktor usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini juga terus bertambah. Dengan demikian, ketentuan batasan usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama sudah saatnya untuk diperbaiki. Hal ini dimaksudkan agar potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh TNI dapat terus terberdayakan dan teroptimalkan. ... UU TNI pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, antara lain diuraikan mengenai batas usia pensiun prajurit TNI, hal itu merupakan “kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu- 118 waktu dapat berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislatif review.” Lebih lanjut di dalam putusan tersebut diuraikan bahwa “Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.” Oleh sebab itu, adanya perbedaan pada batasan usia pensiunan antara TNI dan POLRI merupakan suatu bentuk ketidakadilan hukum. d. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, MK meminta kepada pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan pembahasan terkait batas usia pensiun (Pasal 53 UU 34/2004) dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana kutipan berikut: [3.13.2] ... Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020- 2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. e. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MK tersebut menjadi dasar pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan dalam UU 34/2004 terkait dengan usia pensiun prajurit TNI meskipun amar putusan tidak mengabulkan permohonan a quo. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan (ratio decidendi) 119 dan amar putusan merupakan bagian dari setiap putusan MK (vide Pasal 48 ayat (2) UU MK) yang harus dilihat secara utuh dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu sifat final dan mengikat tidak hanya berlaku untuk amar putusan, namun juga terhadap pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan tersebut. f. Bahwa dalam praktik sebelumnya pembentuk undang-undang pernah menjadikan pertimbangan hukum MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengubah materi muatan UU Pembentukan PUU karena diperlukan tata cara yang jelas dan baku mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pertimbangan hukum MK dalam Sub-paragraf [3.20.3] Putusan tersebut, MK memberikan pertimbangan pada intinya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ratio decidendi hakim untuk melakukan penalaran hukum yang menjadi landasan berpikir dalam memutus perkara dan tetap sebagai bagian dari putusan hakim yang mengikat meskipun tidak ada di dalam amar putusan. g. Bahwa terdapat dua materi perubahan UU 34/2004 yang disusun oleh DPR RI, yaitu terkait dengan batas usia pensiun prajurit TNI dalam Pasal 53 UU 34/2004 dan penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian /lembaga dalam Pasal 47 UU 34/2004. Perubahan Pasal 47 UU 34/2004 dilatarbelakangi salah satunya karena terdapat bidang-bidang tertentu yang membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki oleh TNI. h. Selanjutnya pada periode keanggotaan DPR RI 2024-2029, RUU a quo kembali dimasukkan dalam daftar Prolegnas melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. 120 RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). i. Selain adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XIX/2021 tersebut, terdapat pula urgensi untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu adanya dinamika keamanan regional yang meningkat. Kondisi ketegangan geopolitik terus meningkat, seperti konflik di Laut Natuna. Selain itu juga adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di Indo- Pasifik yang meningkatkan kekhawatiran Indonesia terhadap potensi konflik di kawasan, khususnya terkait konflik Selat Taiwan. Menurut kajian terdapat sekitar 350.000 WNI di Taiwan, atau sebanyak 284.751 yang tercatat secara resmi di Kementerian Luar Negeri RI. Bahkan pada realitasnya saat ini, dunia tengah dihadapkan pada potensi perang di beberapa negara yang tersebar di berbagai benua. Sebut saja Ethiopia, Sudan, Haiti, Burkina Faso, dan Myanmar yang berperang di dalam negara. Lalu perang antar negara yaitu Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Palestina, Israel dengan Iran, Korea Utara dengan Korea Selatan, Tiongkok dengan Taiwan, Amerika Serikat dengan Rusia dan Tiongkok, dan yang terbaru India dengan Pakistan. Belum lagi warga negara dari negara-negara yang berperang tersebut tersebar ke berbagai negara. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan faktual empiris, RUU a quo penting, perlu, dan tak dapat lagi lebih lama di daftar tunggu RUU. j. Selanjutnya Presiden mengirim surat kepada DPR RI dengan Nomor Nomor R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah Untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam surat tersebut Presiden menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan dan perubahan nomenklatur kementerian, maka terdapat perubahan wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU a quo yaitu menjadi Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara (vide Lampiran 32). 121 k. Pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama Pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Terhadap hal tersebut, Rapat Paripurna menyetujui usulan Pimpinan Rapat Paripurna tersebut sebagaimana terdapat dalam siaran langsung Rapat Paripurna di tautan https://www.youtube.com/watch?v=XEhEpICu_gQ pada menit ke 10.40-11.35. l. Pernyataan Pimpinan Rapat Paripurna yang menyebutkan “sebelum memasuki agenda pertama” merupakan bentuk permohonan persetujuan untuk menambahkan agenda rapat paripurna. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 yang menyatakan bahwa, Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung. (2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka tidak terdapat pelanggaran Tata Tertib DPR RI dalam proses penetapan RUU a quo dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025. m. Bahwa Rapat Paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kelembagaan DPR RI melalui proses yang terbuka oleh seluruh anggota DPR RI, sehingga menjamin representasi, transparansi, dan legitimasi politik atas setiap keputusan yang diambil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 yang menyatakan, Pasal 256 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali rapat paripurna DPR pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). 122 Sebagai forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI, Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025 telah menyepakati masuknya RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Oleh karena itu dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa perubahan agenda Rapat Paripurna dan tercantumnya RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna telah melanggar mekanisme pembentukan undang-undang adalah dalil yang tidak tepat. n. Bahwa berdasarkan keputusan hasil Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 tersebut, DPR RI mengeluarkan Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Proram Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 yang memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 (vide Lampiran 35). o. Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan mendasar dibentuknya UU 3/2025 yang dimulai sejak tahun 2022 adalah untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. Kemudian dalam perkembangannya terdapat dinamika kompleksitas tantangan pertahanan negara sehingga menciptakan urgensi nasional untuk menyegerakan penyelesaian pembentukan revisi UU 34/2024 dengan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. 3. Bahwa terkait dengan permasalahan mekanisme pembahasan RUU antar periode yang diuraikan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Rumusan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU pada intinya bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang- undang untuk melanjutkan suatu pembahasan RUU kepada DPR RI dan Pemerintah periode selanjutnya tanpa mengulangi proses pembentukannya sejak awal dengan syarat terdapat kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan, baik oleh DPR RI maupun Pemerintah 123 yang telah memiliki Surat pengusulan RUU usul inisiatif DPR RI kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Paripurna atau Surat Presiden kepada DPR, sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR RI periode baru. b. Bahwa proses pembentukan RUU a quo telah dimulai sejak periode keanggotaan DPR RI 2019-2024 ketika RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 pada nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1) dan tercantum pada nomor 24 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). Pada akhir periode keanggotaan 2019-2024, RUU a quo tetap terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023- 2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 5). c. Pada tahun 2022, DPR RI melalui Badan Keahlian telah melakukan berbagai diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 untuk menyerap masukan dan aspirasi dari Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 17), Babinkum TNI (vide Lampiran 18), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (vide Lampiran 19), Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. (vide Lampiran 20), Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI (vide Lampiran 21), dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (vide Lampiran 22). d. Kemudian penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI sejak tanggal 21 Mei 2024 ketika Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno 124 dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU a quo. Badan Legislasi DPR RI kemudian membentuk panitia kerja dan mengadakan rapat di hari dan tanggal yang sama. Pada tanggal 22 Mei 2024 Baleg DPR RI menyelenggarakan rapat dalam rangka pengambilan keputusan terhadap penyusunan RUU a quo (vide Lampiran 25). e. Pada tanggal 28 Mei 2024 telah diambil keputusan dalam Rapat Paripurna untuk memutuskan RUU a quo menjadi usul inisiatif DPR RI (vide Lampiran 26). Berdasarkan hasil keputusan Rapat Paripurna tersebut, DPR RI kemudian mengirim surat kepada Presiden Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tertanggal 28 Mei 2024 yang disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide Lampiran 27). f. Pada tanggal 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU 34/2004 (vide Lampiran 30). Adanya Surat Presiden tertanggal 2 Juli 2024 tersebut merupakan respons Pemerintah terhadap RUU a quo dan Naskah Akademik yang telah disiapkan dan dikirim oleh DPR RI pada tanggal 28 Mei 2024. g. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI menyetujui bahwa RUU a quo tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya (vide Lampiran 31). Penyelenggaraan rapat tersebut dapat dilihat dari tautan berikut ini: 1) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/baleg-tunda-pembahasan- ruu-tni-polri-hingga-periode-mendatang/ 2) https://www.youtube.com/watch?v=YeKSqWx3g5M 3) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/pembahasan-revisi-uu-tni- dan-uu-polri-dilanjutkan-dpr-periode-berikutnya/ 4) https://www.youtube.com/watch?v=hm9zXj3LAtQ h. Bahwa tanggal 26 Agustus 2024 merupakan waktu menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR RI 2019-2024. Selain itu 125 Badan Legislasi DPR RI tercatat masih memiliki tugas untuk melaksanakan pembahasan beberapa rancangan undang-undang lain yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, di dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tersebut telah menunjukkan bahwa politik hukum dari DPR RI terkait dengan pembahasan RUU TNI tersebut adalah untuk dilanjutkan pembahasannya kepada DPR RI pada masa periode keanggotaan selanjutnya. i. Bahwa secara eksplisit tidak terdapat istilah carry over dalam UU Pembentukan PUU. Istilah “carry over” pernah terdapat dalam Buku “Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN” yang pada halaman 46 menyebutkan: “Rapat Kerja Baleg dengan Pemerintah tanggal 8 Oktober 2007 ditetapkan sebanyak 31 RUU (termasuk daftar RUU Kumulatif terbuka) sebagai RUU Prioritas 2008 ditambah RUU luncuran 2005-2007 (carry over) sebanyak 49 RUU yang selama ini belum dapat diselesaikan.” Artinya, masih belum terdapat pengertian yang baku mengenai istilah “carry over”. Meskipun maksud pembentuk undang-undang adalah menjadikan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU sebagai dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode, namun rumusan ketentuan tersebut hanya berhenti pada saat dimasukkannya kembali RUU tersebut dalam prolegnas berdasarkan kesepakatan pembentuk undang-undang. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa RUU yang belum selesai pada periode masa jabatan DPR RI sebelumnya dilanjutkan ke periode berikutnya tanpa perlu mengulangi proses yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. j. Hal ini selaras dengan istilah “carry over” yang dikenal dalam praktik pada pokoknya merujuk pada melanjutkan RUU yang belum selesai dari satu periode ke periode selanjutnya tanpa mengulangi proses dari awal. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025, proses perencanaan, penyusunan, dan pengajuan NA dan konsep RUU usul inisiatif DPR kepada Presiden telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI 2019-2024, oleh karenanya pembentukan UU 3/2025 dilanjutkan pada periode 2024-2029 untuk tahap 126 pembentukan berikutnya, yaitu tahap pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. k. Bahwa penafsiran hukum yang relevan untuk memaknai Pasal 71A UU Pembentukan PUU adalah dengan menggunakan penafsiran hukum teleologis, yaitu bentuk penafsiran hukum yang fokus pada tujuan atau maksud dari suatu aturan hukum. Penafsiran ini berusaha memahami undang-undang dengan mempertimbangkan konteks sosial, aspirasi masyarakat, dan tujuan pembentukannya. Dalam penafsiran teleologis, hukum tidak hanya dilihat dari segi bahasa atau teksnya, tetapi juga dari segi tujuan yang ingin dicapai melalui aturan tersebut. Asas ini digunakan untuk fokus pada unsur- unsur yang benar-benar penting dan menentukan dalam suatu kasus atau peristiwa hukum. Dengan memperhatikan rumusan dari ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU, pada intinya adalah bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang-undang untuk melanjutkan suatu pembentukan RUU kepada DPR RI periode selanjutnya dengan syarat ada kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang untuk memasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas. Apabila ditafsirkan secara ekstensif maka tujuan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU untuk melanjutkan pembentukan undang-undang dapat dimaknai bahwa maka proses pembentukannya tidak diharuskan untuk mengulangi proses yang telah dilakukan sebelumnya. l. Bahwa kesepakatan antara pembentuk undang-undang merupakan faktor kunci menjalankan kebijakan untuk melanjutkan proses pembentukan undang-undang. Kesepakatan tersebut tidak dapat dibatasi dengan diwajibkannya terpenuhi persyaratan teknis, seperti pada tahap suatu RUU dapat dilanjutkan kembali proses pembentukannya, apakah pada tahap surat penyampaian konsep NA dan draf RUU usul inisiatif, pada tahap telah terdapat DIM, pada saat telah dimulainya rapat kerja, pada tahap pembahasan DIM dalam rapat panitia kerja, atau proses teknis lainnya. Bahkan di dalam praktik dimungkinkan juga terjadi pergantian periode kepresidenan 127 padahal RUU yang sudah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna belum disahkan oleh Presiden periode sebelumnya. m. Salah satu praktik yang pernah dilakukan adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 18 September 2019, Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Namun pada tanggal 26 September 2019, Pemerintah menunda Pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II. Mengingat DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir pada 1 Oktober 2019, maka pembahasan RUU KUHP akan dilanjutkan pada periode berikutnya. Namun demikian, pembahasan RUU KUHP tidak langsung dilaksanakan pada tahun 2020, melainkan pada tahun 2022. Selanjutnya pembahasan juga tidak meneruskan untuk pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna melainkan kembali membahas isu-isu krusial. Disebutkan: “Pemerintah sudah melakukan sejumlah perubahan terhadap rumusan draf RKUHP versi September 2019. Tidak terbatas pada 14 isu krusial, tetapi juga menyangkut sejumlah norma yang ada di dalam Buku Kesatu RKUHP”. https://reformasikuhp.org/dpr-kebut-pembahasan-rkuhp- ditargetkan-disahkan-juli/ RUU KUHP kemudian disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. n. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tersebut kemudian dielaborasi dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan DPR 2/2020 yang menggunakan istilah “Rancangan Undang-Undang Operan”. Ketentuan Pasal 110 ayat (7) Peraturan DPR 2/2020 yang menyebutkan bahwa, “Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang daftar inventarisasi 128 masalah tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya.” Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa proses pembahasan DIM yang berasal dari RUU operan dimungkinkan untuk dibahas ulang meskipun telah terdapat persetujuan atas DIM tersebut pada periode sebelumnya. Periode selanjutnya masih diberikan kewenangan untuk membahas kembali DIM yang berasal dari RUU operan tersebut. Hal ini mengikuti dinamika pembahasan yang berkembang pada periode berikutnya dan untuk merespons kebutuhan hukum. Kondisi demikian menunjukkan pula bahwa batasan adanya pembahasan DIM untuk menjadi syarat RUU operan tidak dapat dijadikan sebagai batasan yang baku. o. Bahwa kesepakatan politis tersebut juga tidak dapat diberikan keharusan untuk mencantumkan keterangan “carry over” dalam dokumen Prolegnas karena ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU berhenti pada dimasukkannya kembali RUU dalam prolegnas. Adapun ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020 yang menyatakan bahwa, “DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan rancangan undang-undang operan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas prioritas tahunan”, bermakna bahwa pencantuman sebuah RUU dalam Prolegnas sebagai RUU operan bukan bentuk kewajiban. p. Situasi dan dinamika politik setiap proses pembentukan suatu undang-undang memiliki perbedaan, yang keberlangsungan setiap tahapannya tergantung pada kesepakatan politik pembentuk undang- undang. In casu, meskipun RUU a quo pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya belum memasuki tahap pembahasan DIM, namun telah melewati tahap pengajuan RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR RI dan selama telah disepakati oleh pembentuk undang-undang terhadap keberlanjutan proses pembentukan UU 3/2025 dari periode sebelumnya yang ditandai dengan adanya Surat Presiden tentang penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo, maka tidak ada mekanisme yang salah dalam pembentukan UU 3/2025. 129 q. Bahwa periode transisi baik di legislatif maupun eksekutif memungkinkan adanya konfigurasi politik yang sama atau berbeda. Ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang sama maka pembahasan RUU yang telah diserahkan dapat dilanjutkan meskipun belum ada pembahasan pada periode sebelumnya. Sebaliknya dimungkinkan pula terjadi ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang berbeda maka pembahasan suatu RUU dimungkinkan untuk tidak dilanjutkan meskipun pada periode sebelumnya telah dilakukan pembahasan. Bahwa kinerja dan operasional kelembagaan negara tidak terputus oleh adanya periodisasi kepemimpinan. Pergantian pimpinan lembaga negara, baik itu lembaga kepresidenan maupun lembaga DPR RI, tidak menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga tersebut. Bahkan tidak terdapat kekosongan keanggotaan DPR RI berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU MD3 bahwa, “masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Dengan demikian terdapat proses yang berkesinambungan, termasuk proses administrasi atau surat menyurat dari periode lama tetap berlanjut ke yang baru. r. Bahwa mengingat DPR RI dan Presiden sebagai lembaga negara tidak terputus karena periode. Artinya, surat dari DPR RI ke Presiden sebelumnya tidak boleh dianggap tidak ada oleh Presiden berikutnya, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, Presiden periode berikutnya memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan untuk menanggapi surat tersebut. Hal ini termasuk untuk merespons draft RUU dan Naskah Akademik yang telah diajukan oleh DPR RI pada periode sebelumnya. s. Dengan adanya perubahan kabinet pemerintahan disertai dengan perubahan nomenklatur kementerian, Presiden perlu melakukan perubahan penunjukan wakil pemerintah yang akan mengikuti pembahasan RUU a quo. Berdasarkan hal tersebut, Presiden mengirim Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 130 Februari 2025 yang menunjuk wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah Pemerintah terhadap RUU a quo (vide Lampiran 32). t. Bahwa dalam Surat Presiden tersebut disebutkan “..., perlu menyampaikan perubahan wakil Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”. Penggunaan kata “perubahan” menunjukkan bahwa Surat Presiden tersebut berkelindan dengan Surat Presiden sebelumnya, yaitu Surat Presiden Nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU 34/2004. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden bermaksud dan berkomitmen untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo yang telah dimulai sejak tahun 2024. u. Maksud dan komitmen Presiden tersebut disambut oleh DPR RI dengan membicarakannya dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dan menyepakati RUU a quo menjadi RUU Prolegnas Prioritas. Hal ini menunjukkan telah adanya kesepakatan politis antara pembentuk undang-undang untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo yang telah dimulai pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya. v. Keputusan untuk melanjutkan proses pembentukan UU a quo yang telah dimulai pada periode sebelumnya merupakan upaya DPR RI untuk menjaga kesinambungan politik hukum antar periode keanggotaan DPR RI dan menghindari adanya dinamika yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Bahwa tidak terdapat ketentuan baik dalam UU Pembentukan PUU maupun dalam Peraturan DPR 2/2020 yang melarang pembahasan RUU menggunakan draft RUU dan NA yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Adapun jika terdapat perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan undang-undang yang telah disahkan tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional. Hal 131 ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 Paragraf [3.23] hlm. 211, yaitu: “Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional.” w. Bahwa pada dasarnya melanjutkan pembahasan RUU antar periode merupakan jawaban untuk menghindari inefisiensi sumber daya negara akibat dari pembentukan undang-undang yang tidak dilanjutkan karena terjadinya pergantian masa keanggotaan DPR RI. Dengan melanjutkan pembahasan suatu RUU, maka sumber daya yang telah digunakan pada masa keanggotaan sebelumnya tidak sia- sia karena tidak lagi mengulang proses pembentukan undang- undang sedari awal. x. Undang-undang merupakan dokumen politico-legal sehingga pembentukannya sangat tergantung pada proses politik yang dinamis dan tidak mudah diprediksi. Hal tersebut yang menempatkan kesepakatan sebagai syarat untuk dilanjutkannya pembahasan RUU karena mekanisme politik yang ada merupakan penentu apakah dapat meneruskan pembentukan undang-undang yang telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. 4. Bahwa terkait dengan pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU a quo, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa untuk menguji kesesuaian undang-undang a quo dengan asas kejelasan tujuan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang a quo, sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian 132 materiil. Terkait dengan asas kejelasan tujuan, bahwa telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Pertimbangan hukum tersebut diuraikan dalam Sub-paragraf [3.15.4], halaman 366: “...dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang- undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang- undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil”; Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 3/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian / lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. b. Terkait dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, terlebih dahulu DPR RI menyampaikan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU, “yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.” Bahwa materi muatan UU a quo pada pokoknya mengatur tentang 133 kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan prajurit pada kementerian/lembaga, dan usia masa dinas keprajuritan TNI. Materi tersebut diatur dengan undang-undang telah konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.” Selain itu dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 bahwa, “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”, maka terdapat kekuasaan Presiden terhadap TNI, yang meliputi aspek merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelensdaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) melalui pembentukan UU 3/2025. c. Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, DPR RI merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, [3.15.4] d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seirama dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3 bagian konsiderans dan Penjelasan Umum UU 19/2019 juga telah mengakomodir asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut, sangatlah mustahil 134 konsiderans bagian menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan Umum sebagai latar belakang pembentukan mengabaikan asas ini, terlebih lagi lahirnya undang-undang sebagai produk hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat; (halaman 367). Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. d. RUU a quo menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU a quo, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini jika konflik militer di Selat Taiwan terjadi, maka pemerintah wajib untuk mengevakuasi warga negara tersebut dari Taiwan, yang berjarak sekitar 2.500 kilometer dari wilayah NKRI. Hal ini akan menimbulkan kerumitan tersendiri. RUU a quo berupaya mengantisipasi dinamika keamanan kawasan dengan paradigma baru peran TNI, sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. Tujuan utama dari perlindungan kepentingan Indonesia tentu saja adalah menjamin keamanan kawasan, termasuk dalam konteks konflik Taiwan. Jika upaya ini gagal, maka tujuan kedua harus ditempuh, yakni evakuasi warga negara Indonesia dari daerah yang terdampak. Sekali lagi, bahwa dengan perubahan UU 34/2004 maka postur pertahanan dan strategi militer dalam membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri menjadi mendesak untuk direalisasikan. 135 5. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU a quo telah melanggar asas keterbukaan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Adapun frasa “kelompok orang” diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Hal ini telah sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan sebagai berikut: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Bahwa pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo juga merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut: [3.17.3] … Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat 136 didengar masukannya dalam proses pembentukan undang- undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. … (hlm. 169). b. Bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XIX/2021 telah dimulai beberapa rangkaian kegiatan diskusi terkait dengan perubahan UU 34/2004 baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun akademisi dan pemerhati masalah TNI. c. Pada tahap perencanaan, DPR RI menerima masukan dari pemangku kepentingan untuk memasukkan agenda perubahan atas UU 34/2004 dalam daftar Prolegnas Prioritas, antara lain: 1) Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3) pada tanggal 9-11 September 2021, perwakilan dari Darem 161 memberikan masukan bahwa “dengan 22 kabupaten/kota maka penting ada prioritas RUU yang terkait dengan pengembangan TNI terutama dalam pembinaan teritorial dengan perspektif the new tourism dan penjagaan wilayah perbatasan”. 2) Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4) pada tanggal 8-10 Februari 2022, terdapat masukan dari Bapak Hendra selaku perwakilan TNI di Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanya mengapa RUU TNI tidak masuk dalam Prioritas Tahunan 2022, karena harapannya masa usia pensiun TNI juga bisa dinaikkan, dari Perwira 58 tahun menjadi 60 tahun dan Tamtama 53 tahun menjadi 58 tahun. d. Pada tahap penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, DPR RI melalui Badan Keahlian telah mengadakan berbagai 137 kegiatan diskusi mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan 9 Juni 2022 (vide Lampiran 17 – Lampiran 22) dengan melibatkan: 1) Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia); 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI); 3) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si.; 5) Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI); dan 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia). e. Selanjutnya pada tahap pembahasan, DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk memenuhi hak masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembentukan RUU a quo. Rapat tersebut dilakukan dalam tiga kali kesempatan, yaitu pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025 (vide Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46) dengan melibatkan: 1) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; 2) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; 3) Centre for Geopolitics Risk Assessment; 4) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; 5) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan 6) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. f. Selain itu pada tanggal 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo (vide Lampiran 54) yang informasinya dapat ditemukan dari tautan berikut: 1) https://www.antaranews.com/berita/4718909/dpr-terima-koalisi- masyarakat-sipil-untuk-beri-masukan-soal-ruu- tni#google_vignette 138 2) https://emedia.dpr.go.id/2025/03/19/dasco-dan-komisi-i-terima- koalisi-masyarakat-sipil-bahas-ruu-tni/ 3) https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/54766/t/Puan%3A+DPR+Ter buka+Terima+Masukan+Bahas+RUU+TNI 4) https://www.youtube.com/watch?v=HSjvP0uuWNw 5) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA g. Selain diselenggarakannya rapat dengar pendapat umum untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat, DPR RI menyampaikan juga bahwa telah dipenuhinya aspek keterbukaan pada tiap tahap pembentukan UU a quo, sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan a) Dalam rangka sosialisasi Prolegnas, Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi dan dokumen laporan kegiatan tersebut telah diunggah pada website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat- kelengkapan-dewan/14/kunjungan-kerja) dan laporan per kegiatan dapat diunduh pada pranala berikut: (1) Kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- 30c340515e1a535343c3b47dc88b6642.pdf. (2) Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- bcde9d17fcb59721f9d65e3d9065a479.pdf b) Dalam rangka penyusunan Prolegnas 2025-2029, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menyerap aspirasi publik yang disiarkan secara langsung dalam platform Youtube, yaitu: 139 (1) RDPU dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Komnas Perempuan pada tanggal Selasa 29 Oktober 2024 (vide Lampiran 2) dan disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=9-m3APNW5LE. (2) RDPU dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 30 Oktober 2024 dan disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=ITpwRUp2Zr8. (3) RDPU dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tanggal 4 November 2024 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=iZSpJ6Cml7o. (4) RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) pada tanggal Senin 11 November 2024 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=49UZO27tHu8. c) Selain mengadakan RDPU, Badan Legislasi DPR RI juga melakukan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk penyusunan Prolegnas dengan ke beberapa provinsi dan dokumen laporan kegiatan tersebut telah diunggah pada website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/kunjungan-kerja). 140 d) Pencantuman RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas dapat terlihat dari dokumen Prolegnas yang telah diunggah dalam website DPR RI (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/evaluasi-prolegnas) dan dokumen Prolegnas tiap tahunnya dapat diunduh sebagai berikut: (1) Prolegnas Tahun 2020–2024 dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-68- 45c0749ba8e010c8b22c3e5a7245d0c3.pdf (2) Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-68- a35f4ebae092759896234e3afc2fe8c6.pdf (3) Prolegnas Tahun 2020–2024 Perubahan Keenam dalam pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG- SK-PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-PERUBAHAN- 2023-DAN-PROLEGNAS-PERUBAHAN-KEENAM- TAHUN-2020-2024-1697446237.pdf (4) Prolegnas Tahun 2025-2029 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-SK- PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-TAHUN-2025- PROLEGNAS-RUU-TAHUN-2025-2029- 1744787824.pdf (5) Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 pada pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-52- 41d15a890e07d82abf3079ec50214629.pdf. 2) Tahap Penyusunan a) Sebelum disusun dan dibahas oleh Badan Legislasi, NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 disiapkan oleh Badan Keahlian. Dalam penyusunan tersebut Badan Keahlian melakukan: (1) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) pada 13 April 2022. 141 (2) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI) pada 20 April 2022. (3) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada 2 Juni 2022. (4) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si pada 3 Juni 2022. (5) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI) pada 7 Juni 2022. (6) Diskusi Penyusunan NA dan RUU TNI oleh Badan Keahlian dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada 9 Juni 2022. b) Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap penyusunan RUU a quo pada tanggal 22 Mei 2024 dilakukan secara terbuka untuk umum (vide Lampiran 25). c) Naskah Akademik dan RUU a quo telah dipublikasikan oleh Badan Legislasi DPR RI yang dapat diakses pada laman berikut: https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi- legislasi/prolegnas-periodik/detail/364. d) Bahwa keterbukaan akses masyarakat terhadap draft RUU dan Naskah Akademik tersebut telah terbukti dengan adanya Policy Brief yang disusun oleh Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS) dengan judul “Revisi UU TNI Perlu Orientasi Jangka Panjang” pada bulan Maret 2025. Dalam dokumen tersebut ISDS menyatakan bahwa, “ISDS mengapresiasi Komisi I yang menghapus kalimat “serta Kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan 142 keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden” di Pasal 47 yang sebelumnya tercantum dalam draft dari Baleg DPR RI.” (vide https://www.isds.co.id/wp- content/uploads/2025/03/Policy-Brief-ISDS-tentang-Revisi- UU-TNI.pdf). Adanya analisis tersebut menunjukkan bahwa ISDS dapat mengakses draft RUU dari Badan Legislasi DPR RI. e) Bahwa pada tanggal 3 Maret 2025, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirim surat kepada Pimpinan DPR RI c.q. Ketua Komisi I DPR RI dengan Nomor: 01/SK-KontraS/III/2025 perihal Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide Lampiran 41). Dalam surat tersebut KontraS pada pokoknya menyampaikan penolakan terhadap dua pasal dalam RUU Perubahan Atas UU 34/2004 berdasarkan draft RUU yang dapat diakses oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterbukaan akses publik terhadap draft RUU a quo. f) Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024 telah disiarkan secara langsung dan masih dapat diakses melalui laman https://www.youtube.com/watch?v=9CztAQ57C8A. Pada tahap penyusunan ini, keterbukaan dan partisipasi masyarakat juga perlu dilihat dari aktivitas dan kegiatan Pemerintah dalam rangka mendapatkan masukan masyarakat guna penyusunan DIM RUU a quo. 3) Tahap Pembahasan a) RDPU dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) pada tanggal 3 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas. 143 b) RDPU dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) pada tanggal 4 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk. c) RDPU dengan PEPABRI tanggal 10 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=H7SHe3QrFbI. d) Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=BiSZtgVtsAU. e) Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=Lg_cVwWNEGE. f) Rapat Panitia Kerja RUU a quo dalam rangka pembahasan RUU a quo yang dilakukan secara terbuka untuk umum pada tanggal 14 – 15 Maret 2025. Ketua Komisi I DPR RI sebagai ketua rapat membuka rapat dan menyatakan bahwa rapat terbuka untuk umum (vide Lampiran 49, hlm. 3) yang dikutip sebagai berikut: KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ibu-Bapak, oleh karenanya ini berdasarkan informasi dari Sekretariat, oleh karenanya sesuai tata tertib, kuorum telah terpenuhi, oleh karenanya saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon, Kesekretariatan, walaupun terbuka, pintunya ditutup aja biar enggak berisik dan yang masuk tuh ya yang benar-benar memang kalau mau perlu masuk. Berdasarkan kutipan risalah rapat tersebut, jelas terlihat bahwa tidak ada niatan dari pembentuk undang-undang 144 untuk membahas RUU a quo secara tertutup dan diam-diam. Bahwa di lokasi diselenggarakannya Rapat Panja tersebut terdapat sejumlah jurnalis yang telah menunggu selesainya rapat untuk menerima penjelasan dari DPR RI terkait hasil pembahasan dalam rapat. Artinya, Rapat Panja tersebut tidak dilakukan secara diam-diam dan telah diketahui oleh masyarakat. g) Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=HFAON3GJq5c. h) Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=_GvYY_RkIws. 6. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU a quo tidak memenuhi prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pelaksanaan meaningful participation dalam proses pembentukan undang-undang didasarkan atas 3 (tiga) unsur, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, MK juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. b. Bahwa prinsip meaningful participation juga telah diadopsi dalam UU Pembentukan PUU. Terkait dengan hak untuk didengarkan, berdasarkan Pasal 96 UU Pembentukan PUU masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, 145 masukan dari masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. c. Terkait dengan pemenuhan right to be heard dalam pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) DPR RI kembali menyampaikan bahwa ruang penyampaian masukan dari masyarakat telah dibuka mulai dari penyusunan Prolegnas sebagai tahap perencanaan pembentukan RUU a quo. Pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024, dalam kegiatan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi Prolegnas pada tahun 2021 dan 2022, Badan Legislasi DPR RI telah menerima masukan dari masyarakat untuk memasukkan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas tahunan. 2) Selain itu pada Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029, setidaknya DPR RI telah melakukan enam kali RDPU dengan berbagai kelompok masyarakat dan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. 3) Pada tahap penyusunan NA dan RUU yang sebelumnya disiapkan oleh Badan Keahlian, telah dilakukan berbagai kegiatan diskusi dengan akademisi, praktisi, dan pakar pertahanan untuk menyerap aspirasi dan masukan terhadap NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004. Kemudian DPR RI telah memasukkan dokumen RUU a quo dan Naskah Akademik dalam website (https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi- legislasi/prolegnas-periodik/detail/364) yang terdapat kolom “Partisipasi” dan masyarakat dapat mengirim feedback melalui alamat email ke set_baleg@dpr.go.id. 4) Pada tahap pembahasan, DPR RI telah melakukan RDPU dengan berbagai pakar, lembaga swadaya masyarakat, dan purnawirawan TNI untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait materi muatan 146 RUU a quo. Terdapat tiga kali RDPU yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025 dengan melibatkan: a) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; b) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; c) Centre for Geopolitics Risk Assessment; d) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; e) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan f) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 5) Kemudian pada tanggal 18 Maret 2025 Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Dalam forum tersebut pada pokoknya masyarakat menyampaikan bahwa peran dan tugas TNI tetap berada di jalur pertahanan dan dalam kontrol supremasi sipil serta harus mencegah kembalinya dwifungsi militer dalam RUU a quo. Kegiatan ini telah diberitakan dalam berbagai media, antara lain: 1) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi 2) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM 3) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA 6) Bahwa selain telah dibukanya ruang partisipasi oleh pembentuk undang-undang agar masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses pembentukan UU a quo, pemenuhan syarat right to be heard berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan PUU, “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Perlu digarisbawahi bahwa kegiatan untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang merupakan hak masyarakat, oleh karena itu diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk memenuhi 147 dan menggunakan hak yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 25/PUU-XX/2022, yaitu: [3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang- undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar- benar sesuai dengan harapan masyarakat. Terkait dengan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang seringkali pembebanan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut dalam proses pembentukan undang-undang dibebankan kepada masyarakat yang berpotensi terkena imbas dari pembentukan sebuah undang-undang, padahal seharusnya masyarakat secara keseluruhan justru juga harus mengambil beban tanggung jawab bersama untuk terlibat secara aktif, tanpa terkecuali para Pemohon dalam perkara a quo, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal tersebut bertujuan agar efek negatif yang kemungkinan akan timbul akibat dibentuknya sebuah undang-undang dapat dihindari sehingga undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang telah melewati verifikasi secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pemilik 148 kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. d. Terkait dengan pemenuhan right to be considered dalam pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa dalam Raker Komisi I dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Kesekretariatan Negara sebagai wakil dari Pemerintah pada tanggal 11 Maret 2025, Wakil Ketua Komisi I menyampaikan yang pada pokoknya pembentuk undang-undang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kalangan internal TNI, bahwa penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga sipil dengan memberlakukan mekanisme pengaturan terbatas. F – P.GOLKAR (DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO): ... Penyesuaian undang-undang TNI menjadi diperlukan, khususnya terkait peran prajurit TNI di kementerian/lembaga. Meski demikian, sejalan dengan adanya kebutuhan nyata di masyarakat untuk mengatur suatu masalah dan merespons terhadap aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kalangan internal TNI, penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga seyogyanya sejalan dengan prinsip profesionalisme TNI. Saat ini sejumlah perwira TNI menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga sipil berpotensi menimbulkan beberapa persoalan yang dan berpotensi mengaburkan garis demarkasi antara fungsi militer dan sipil. Oleh karena itu, penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga sipil dengan pemberlakuan mekanisme pengaturan terbatas menjadi sebuah aspirasi yang patut diperhatikan. Sikap ini sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Kebutuhan, nilai-nilai, serta kebiasaan masyarakat menjadi alasan utama mengapa suatu undang-undang perlu dibuat atau diubah (vide Lampiran 36 hlm. 8). 2) Bahwa salah satu aspirasi dari kalangan internal TNI ialah adanya penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang bertugas dalam mengelola perbatasan negara. Aspirasi ini berkaitan dengan materi muatan uraian tugas Angkatan Darat dalam UU a 149 quo. Dalam RUU a quo yang disusun oleh DPR RI pada tahun 2024, kedua usulan tersebut belum terakomodasi baik dalam perubahan Pasal 8 maupun Pasal 47 RUU a quo. Adanya aspirasi ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Rapat dalam Rapat Panja RUU a quo tepat sebelum rapat tersebut diskors pada tanggal 14 Maret 2025 untuk dibahas pada rapat berikutnya. KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Masih ada satu tema yang menurut saya kita butuh pengendapan, penempatan prajurit TNI. Kalau kemarin ada 15, tadi ada, minta maaf, mungkin ada susulan tim baru. Saya, kita kan di sini kita semua terbuka, ada permintaan dari Panglima untuk kalau bisa daerah perbatasan. ... Tetapi yang jelas kalau Panglima, tadi Panglima itu juga membuat itu tentu ada pertimbangannya. Daerah perbatasan sih kalau di benak saya sangat perlu. Di sana itu kan di wilayah utama kita, orang masuk, kalau ada tentara, paling enggak rakyat ayem, tenang hatinya (vide Lampiran ... hlm. 100). 3) Usulan itu kemudian dibahas dan disetujui pada Rapat Panja RUU a quo pada tanggal 15 Maret 2025 dengan kutipan risalah pembahasan sebagai berikut: WAKIL MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (BAMBANG EKO SUHARIYANTO): Mohon izin, Pimpinan. Yang 52 ada perubahan, Pimpinan. Seperti yang kemarin Pimpinan menyampaikan, bahwa ada pesan dari Panglima TNI yang kemarin saya bacakan, Pimpinan. KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ya, silakan. WAKIL MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (BAMBANG EKO SUHARIYANTO): Ya di DIM Nomor 52, ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat termasuk perbatasan dengan negara lain. 150 Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat termasuk perbatasan dengan negara lain.” ... KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Berarti Pak Rizki oke dengan draf baru ya? Pak Endi oke? Pak Endi oke? Oke-nya sambil nyender dia, mulai nyender. Ketahanan ada batasnya. Kalau nggak ada kita gedok, kita tidak pakai yang tetap. Ini ada usulan perubahannya seperti yang jalur kanan, kita gedok. Saya baca ulang: “Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat, termasuk perbatasan dengan negara lain.” Kita gedok ya? Oh silakan Pak, silakan. F-PKS (DR. H. AHMAD HERYAWAN, LC., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI): Ya, terima kasih Pimpinan. Ikut menguatkan, bukan tidak setuju, ikut menguatkan. Ketika ada kalimat keamanan wilayah darat, termasuk perbatasan darat dengan negara lain, ini akan lebih kuat posisinya, karena yang matra udara dan matra laut juga menggunakan kalimat wilayah darat dan wilayah laut seperti di Pasal 9 nanti ya, huruf b, dan pasal 10 huruf b. Terima kasih. Hanya memperkuat saja Pak. KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Terima kasih. Kita gedok ya, Pak? Kita gedok DIM 52. (RAPAT SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI) 4) Dengan disetujuinya usulan tersebut maka terdapat penambahan materi dalam UU a quo terkait tugas Angkatan Darat untuk menjaga perbatasan negara dan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang bertugas dalam mengelola perbatasan negara. Penambahan materi muatan tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini dengan menyandingkannya antara UU 34/2004, RUU Perubahan Atas UU 34/2004, dan UU 3/2025. UU 34/2004 RUU Perubahan Atas UU 34/2004 UU 3/2025 Pasal 8 huruf b Angkatan Darat bertugas: - Pasal 8 ayat (1) huruf b Angkatan Darat bertugas: 151 UU 34/2004 RUU Perubahan Atas UU 34/2004 UU 3/2025 melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga Wilayah pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain. Pasal 47 ayat (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Pasal 47 ayat (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lemba ga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Pasal 47 ayat (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lemb aga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik 152 UU 34/2004 RUU Perubahan Atas UU 34/2004 UU 3/2025 Indonesia, dan Mahkamah Agung. 5) Terhadap seluruh masukan dari pakar DPR RI merespons langsung dalam forum RDPU bersangkutan dengan melakukan diskusi dan pendalaman materi dengan para pakar sebagaimana terdapat dalam Risalah RDPU dalam Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46. e. Terkait dengan pemenuhan right to be explained oleh DPR RI terhadap pembentukan RUU a quo, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembentuk undang-undang a quo telah memenuhi aspek keterbukaan dalam tiap tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan UU a quo. DPR RI telah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan secara terbuka bukan hanya untuk menyerap aspirasi publik melainkan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pembentukan UU a quo. 2) Selain terpenuhinya asas keterbukaan, DPR RI juga telah memberikan penjelasan melalui media massa terkait dengan materi pembahasan dalam tiap rapat, antara lain: a) Penjelasan dari Pimpinan Komisi I DPR RI bahwa telah diselenggarakannya rapat penyerapan aspirasi dan pendapat publik dari berbagai pihak terkait pada tanggal 3 dan 4 Maret 2025 (vide https://www.youtube.com/watch?v=NrZZu_VmVb8). b) Hasil penyerapan aspirasi dari PEPABRI pada RDPU tanggal 10 Maret 2025 dijelaskan oleh Anggota Komisi I DPR RI bahwa penempatan anggota TNI dalam kementerian/lembaga harus mengacu pada sistem merit yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga serta menghindari conflict of interest dengan adanya kewajiban untuk pensiun (vide https://www.youtube.com/watch?v=mirKkQoxP2c). 153 c) Setelah Rapat Kerja Komisi I dengan Panglima TNI pada tanggal 13 Maret 2025, Anggota Komisi I DPR RI menjelaskan bahwa telah terdapat kesepakatan dengan Panglima TNI bahwa RUU a quo mengutamakan supremasi sipil dan tidak menghidupkan kembali dwifungsi TNI (vide https://www.youtube.com/watch?v=P1dp7MBM_S0). 3) Wakil Ketua DPR RI dan Pimpinan Komisi I DPR RI melakukan konferensi pers pada tanggal 17 Maret 2025 terkait dengan adanya peredaran draft RUU a quo di masyarakat yang berbeda dengan draft yang menjadi materi dalam rapat-rapat pembahasan Komisi I. Dalam acara yang disiarkan langsung oleh berbagai media nasional, DPR RI menjelaskan bahwa hanya terdapat tiga pasal yang dibahas dalam perubahan UU 34/2004, yaitu Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53, disertai penjelasan singkat mengenai pertimbangannya. Kemudian DPR RI membagikan draft kepada media agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai pembentukan RUU a quo (vide https://www.youtube.com/watch?v=rBUcffKha9s dan https://www.youtube.com/watch?v=ExzfzDdTs8g). 4) Terhadap isu yang berkembang di masyarakat terkait anggapan RUU a quo akan mengembalikan dwifungsi TNI, DPR RI telah memberikan penjelasan atau respons terhadap reaksi masyarakat terhadap isu tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2025, Wakil Ketua DPR RI melakukan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan untuk menjelaskan bahwa RUU a quo tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak terdapat pengaturan mengenai dwifungsi TNI di dalamnya. Pemberitaan tersebut dapat dilihat melalui tautan: a) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi b) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM c) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA 5) Selain itu sesaat setelah dilakukannya pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU a quo dalam Rapat Paripurna tanggal 20 154 Maret 2025, Ketua DPR RI memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui kanal pemberitaan TVR Parlemen bahwa UU a quo tetap berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia (vide https://www.youtube.com/watch?v=LMNlK3YE1_Y). 6) Bahwa terkait dengan materi muatan UU 3/2025 mengenai penambahan tugas TNI untuk operasi militer selain perang, DPR RI telah menjelaskan perihal tersebut melalui media berikut ini: A. penjelasan oleh Dr. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi., Psikolog (Anggota Komisi I – F-PAN) dalam https://fraksipan.com/desy- ratnasari-soroti-isu-krusial-dalam-perubahan-uu-tni-usia- prajurit-dan-penempatan-di-birokrasi-sipil/ tanggal 5 Maret 2025; B. penjelasan oleh Abraham Sridjaja, S.H., M.H., C.L.A. (Anggota Komisi I – F-GOLKAR) dalam https://m.jpnn.com/news/abraham-sridjaja-pastikan- perluasan-peran-tni-di-jabatan-sipil-tidak-sembarangan tanggal 10 Maret 2025; C. penjelasan oleh Nurul Arifin, M.Si. (Anggota Komisi I – F- PGOLKAR) dalam https://emedia.dpr.go.id/2025/03/17/nurul- arifin-perubahan-uu-agar-tni-tetap-relevan-dengan- perubahan-zaman/ tanggal 17 Maret 2025; D. penjelasan oleh Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M. (Anggota Komisi I – F-PDIP) dalam https://www.tempo.co/politik/keterlibatan-tentara-dalam- operasi-militer-selain-perang-di-revisi-uu-tni-1221480 tanggal 20 Maret 2025; E. penjelasan oleh Dr. (H.C) Puan Maharani (Ketua DPR RI – F- PDIP) dalam https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/revisi-uu-tni- sudah-sesuai-mekanisme-kedepankan-supremasi-sipil/ tanggal 20 Maret 2025; F. penjelasan oleh Drs. Utut Adianto (Ketua Komisi I – F-PDIP) dalam https://nasional.sindonews.com/read/1545261/12/daftar- 155 16-tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang-1742446993 tanggal 20 Maret 2025; G. penjelasan oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi I – F-PGERINDRA) dalam https://nasional.sindonews.com/read/1545261/12/daftar-16- tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang-1742446993/5 tanggal 20 Maret 2025. 7) Bahwa terkait dengan materi muatan UU 3/2025 mengenai penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil telah dijelaskan oleh DPR RI dalam berbagai media berikut ini: a) penjelasan oleh Mardani Ali Sera (F-PKS) selaku Anggota Baleg DPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 28 Mei 2024 dalam media https://www.rri.co.id/nasional/719787/ruu-tni- dan-polri-didorong-tingkatkan-profesionalisme; b) penjelasan oleh Supratman Andi Agtas (F-P GERINDRA) selaku Ketua Baleg DPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 29 Mei 2024 sebagaimana terdapat dalam beberapa media berikut:  https://news.detik.com/berita/d-7364185/ketua-baleg-dpr- tegaskan-ruu-tni-tak-kembalikan-dwifungsi;  https://www.rri.co.id/nasional/722730/dpr-pastikan-ruu-tni- tidak-kembalikan-dwifungsi-tni;  https://www.tempo.co/hukum/tni-aktif-bisa-isi-jabatan-di- kementerian-ketua-baleg-dpr-sesuai-kebutuhan-presiden- 54356; c) penjelasan oleh TB Hasanuddin (F-PDIP) tanggal 18 Maret 2025 dalam https://www.youtube.com/watch?v=4zapHcFlc0A. 8) Kemudian terkait dengan materi muatan UU 3/2025 perihal perubahan usia pensiun prajurit TNI telah dijelaskan oleh DPR RI dalam berbagai media berikut ini: a) Berita bisnis.com – Komisi I DPR Soal Wacana Revisi Usia Pensiun (5 Maret 2025) 156 https://kabar24.bisnis.com/read/20250309/15/1859524/komisi -i-dpr-soal-wacana-revisi-usia-pensiun-tni Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Wakil Ketua Komisi I – F-PKS): Jadi, TNI saya kira harus ada penyesuaian. Minimal, penyesuaian dengan angka rata-rata, di usia 58 atau 60 tahun. Saya kira sebagaimana di lembaga-lembaga lainnya, itu wajar untuk usia TNI. b) Berita Tribun News – Okta Kumala Dewi Dukung Arahan Presiden Prabowo Tentang Pensiun Prajurit TNI (12 Maret 2025) https://www.tribunnews.com/nasional/2025/03/12/okta- kumala-dewi-dukung-arahan-presiden-prabowo-tentang- pensiun-dini-prajurit-tni Okta Kumala Dewi, S.E., M.Ak. (Anggota Komisi I – F-PAN): Pernyataan Presiden Prabowo mengenai pensiun dini bagi prajurit yang ditempatkan di kementerian atau lembaga sangat kami hargai. Ini adalah langkah yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan dan hubungan yang harmonis antara dunia sipil dan militer. Kita perlu memastikan bahwa prajurit TNI tetap fokus pada tugas pokoknya dan tidak teralihkan dari tanggung jawab utama mereka di institusi militer. c) Berita Antara: Bintang 4 Bisa Pensiun Maksimal 65 Tahun di RUU TNI (17 Maret 2025) https://www.antaranews.com/berita/4716621/anggota-dpr- bintang-4-bisa-pensiun-maksimal-65-tahun-di-ruu-tni TB Hasanuddin (Anggota Komisi I – F-PDIP): Jadi maksimum hanya 65 tahun selesai, iya sudah diketok. Sehingga dia dibutuhkan, tidak perlu mencari perwira tinggi atau Panglima TNI yang baru, ya sudah diperpanjang, jadi begitu. 9) Selanjutnya pembahasan terhadap masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan yang telah diterima oleh DPR RI terhadap ketiga materi perubahan UU 34/2004 tersebut dan 157 penjelasan DPR RI kepada masyarakat akan disampaikan secara lebih lengkap dalam Lampiran 60. Berdasarkan uraian di atas yang dapat dilihat dari tayangan video maupun dokumen yang DPR RI lampirkan, telah jelas tergambar bahwa pembentuk undang-undang telah membuka ruang partisipasi publik secara luas dan bermakna dalam rangka memenuhi hak publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan mengenai pembentukan UU a quo. 7. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa penyusunan dan pembahasan UU a quo dilaksanakan dalam waktu yang singkat, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa tahapan dan mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 tidak mengenal adanya terminologi fast track legislation. Bahwa proses pembentukan undang-undang yang konstitusional bukan diukur berdasarkan jangka waktu penyelesaian undang-undang tersebut. Proses pembentukan undang-undang harus mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur di dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 yang meliputi proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Semua proses/tahapan tersebut harus terpenuhi dan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang tanpa adanya ketentuan mengenai alokasi waktu yang wajar dalam pembentukannya. b. Pencantuman RUU a quo telah masuk ke dalam Prolegnas sejak tahun 2024 dan kemudian proses penyusunannya telah dilakukan oleh DPR RI sebagai lembaga pengusul RUU a quo. Setelah diputuskan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 28 Mei 2024, Pimpinan DPR mengirimkan draft RUU dan Naskah Akademik kepada Presiden untuk kemudian dirumuskan daftar inventarisasi masalah terhadap RUU a quo. Selanjutnya RUU dibahas bersama oleh DPR RI dan Pemerintah, disahkan dalam Rapat Pembahasan Tingkat II, dan telah 158 diundangkan, sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis di atas. Dengan demikian maka seluruh proses/tahapan pembentukan undang-undang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. c. Selanjutnya DPR RI mengutip pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu penyelesaian suatu rancangan undang-undang. [3.15.3] … Sedangkan terkait dengan lama atau tidaknya waktu yang diperlukan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, hal tersebut sangatlah berkaitan erat dengan substansi dari suatu RUU tersebut. Dalam hal ini tentu tidak dapat dipersamakan tingkat kesulitan untuk semua rancangan undang-undang terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu dengan yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu dalam melakukan harmonisasi undang-undang dan lama atau tidaknya proses harmonisasi tidak berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mensinyalir adanya penyelundupan dalam proses pembuatan RUU untuk disetujui. Terlebih lagi proses pengusulan perubahan UU KPK telah dilakukan jauh sebelum Prolegnas Tahun 2015-2019. Apalagi, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu berapa lama suatu RUU harus diselesaikan. (vide Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 halaman 364) Begitu pula dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, yang pada pertimbangan hukum [paragraf 3.27] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: "..., menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya, yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh- sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang- undang dengan berpatokan kepada asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, 159 kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011], maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya,.." Berdasarkan uraian tersebut maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU a quo dilakukan dalam waktu yang singkat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan proses pembentukan UU a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan rapat pembahasan RUU a quo yang dilaksanakan di luar gedung, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa pelaksanaan rapat panja RUU a quo yang berlangsung pada 14-17 Maret 2025 telah sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 yang mengatur bahwa, Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020 Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR. Dalam hal ini, pelaksanaan rapat Panja di luar gedung DPR RI tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Rapat di luar gedung DPR RI juga memungkinkan dilakukannya pembahasan yang efektif karena dilakukan secara maraton dalam beberapa sesi rapat dari pagi hingga malam hari dan tidak terganggu kegiatan atau tugas yang lain. Agenda rapat panja tersebut didasarkan adanya kesepakatan rapat kerja antara Komisi I dengan Pemerintah pada tanggal 11 Maret 2025. Dengan demikian, pelaksanaan rapat di luar kompleks parlemen bukan merupakan pelanggaran. b. Bahwa DPR RI juga tetap memperhatikan transparansi dan keterbukaan selama rapat panja berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari adanya peliputan media nasional terhadap kegiatan rapat tersebut, termasuk pemberitaan yang disampaikan oleh CNN Indonesia pada tanggal 16 Maret 2025 yang menginformasikan 160 penjelasan Pimpinan Komisi I DPR dan anggota panja mengenai materi pembahasan RUU a quo (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250316013413-32- 1209286/rapat-ruu-tni-di-hotel-panja-dpr-bahas-tiga-klaster-utama). Oleh karena itu, masyarakat pun tetap mendapatkan akses informasi atas proses legislasi yang sedang berlangsung. 9. Para Pemohon mendalilkan bahwa Naskah Akademik RUU a quo yang tersebar di kalangan masyarakat tidak sesuai dengan metode penyusunan Naskah Akademik berdasarkan UU Pembentukan PUU. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa: a. Di dalam Lampiran I huruf D UU Pembentukan PUU disebutkan bahwa penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan menggunakan basis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Oleh karena itu, salah satu metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah penelitian hukum dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Hukum MK di dalam Putusan Nomor 130/PUU-XXI/2023 Paragraf [3.21] sebagai berikut: “Sedangkan pada Lampiran I huruf D UU 12/2011 disebutkan bahwa salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik salah satunya adalah metode yuridis normatif (selain metode yuridis empiris) dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.” b. Di dalam Naskah Akademik RUU a quo di dalam BAB I huruf D mengenai Metode Penyusunan Naskah Akademik, bahwa penyusunan Naskah Akademik RUU a quo dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang mana mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan 161 dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen (vide Lampiran 18 hlm. 12) c. Bahwa Para Pemohon menyatakan penyusunan BAB II huruf B Naskah Akademik RUU a quo tidak menjelaskan mengenai asas- asas yang dimaksud di dalam RUU a quo. Bahwa apabila dicermati, di dalam Naskah Akademik RUU a quo pada BAB II huruf B telah menjabarkan dan menjelaskan mengenai asas-asas yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam UU Pembentukan PUU. Bahwa di dalam Naskah Akademik RUU a quo telah menjelaskan mengenai asas apa saja yang digunakan dalam Pembentukan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 UU Pembentukan PUU, serta materi muatan yang mencerminkan asas-asas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU Pembentukan PUU. d. Bahwa Para Pemohon di dalam Alasan Permohonan (Posita) poin 70 telah salah dalam merujuk poin di dalam Naskah Akademik RUU a quo (vide Perbaikan Permohonan hlm. 35). Pada Posita tersebut, Para Pemohon menyebutkan bahwa di dalam Naskah Akademik RUU a quo BAB II huruf D tentang Kajian terhadap prinsip atau asas. Namun, apabila dirujuk di dalam Naskah Akademik RUU a quo, BAB II huruf D mengenai Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam RUU terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara, bukan mengenai Kajian terhadap prinsip atau asas. Sedangkan Kajian terhadap prinsip atau asas merupakan kajian yang tercantum di dalam BAB II huruf B. Oleh karena itu, Para Pemohon salah membangun argumentasi dalam posita Permohonan. a. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa sehubungan dengan pertanyaan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Juni 2025, yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, DPR RI memberikan Keterangan Tambahan sebagai berikut: A. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA: 162 1. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Perencanaan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 1) Pada tanggal 9-11 September 2021, Badan Legislasi DPR RI melakukan kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3). Dalam kegiatan tersebut terdapat masukan dari Darem 161 yang menyatakan “dengan 22 kabupaten/kota maka penting ada prioritas RUU yang terkait dengan pengembangan TNI terutama dalam pembinaan teritorial dengan perspektif the new tourism dan penjagaan wilayah perbatasan”. Laporan dapat diakses melalui pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- 30c340515e1a535343c3b47dc88b6642.pdf dengan dokumentasi sebagai berikut: 2) Pada tanggal 8-10 Februari 2022, Badan Legislasi DPR RI melakukan kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 4). Dalam kegiatan tersebut terdapat masukan dari Bapak Hendra selaku perwakilan TNI di Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanya mengenai alasan RUU TNI tidak masuk dalam Prioritas Tahunan 2022, karena harapannya masa usia 163 pensiun TNI juga bisa dinaikkan, dari Perwira 58 tahun menjadi 60 tahun dan Tamtama 53 tahun menjadi 58 tahun. Terhadap masukan tersebut Anggota Baleg DPR RI menanggapinya dengan pernyataan, “RUU TNI juga tentu bisa masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023, peluang untuk revisi sangat ada bergantung dari konsolidasi rekan-rekan di internal dari Kasad hingga ke Panglima. Agar terkonsolidasi ke Pimpinan dan komunikasikan ke DPR.” Laporan kegiatan tersebut dapat diakses melalui pranala https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-12- bcde9d17fcb59721f9d65e3d9065a479.pdf dengan dokumentasi sebagai berikut: b. Periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029 1) Tanggal 29 Oktober 2024 – 15 November 2024: RDPU Baleg DPR RI dengan kelompok masyarakat dan kunjungan kerja dalam rangka penyerapan aspirasi untuk menyusun Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dengan melakukan kegiatan RDPU dengan beberapa kelompok masyarakat (vide Lampiran 6, Lampiran 7, dan Lampiran 8) dan melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi (vide Lampiran 9 – Lampiran 14). 164 2) Tanggal 23 – 25 Desember 2024: Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur (vide Lampiran 16). Berdasarkan hal tersebut DPR RI telah memenuhi partisipasi bermakna pada tahap perencanaan baik pada saat proses penyusunan prolegnas melalui penyerapan aspirasi dan masukan maupun pada saat prolegnas telah ditetapkan melalui kegiatan sosialisasi. 2. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Penyusunan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Dalam rangka penyusunan NA dan RUU Perubahan UU 34/2004 di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI telah dilaksanakan berbagai kegiatan diskusi untuk menyerap masukan dan aspirasi dari para narasumber: 1) Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) pada tanggal 13 April 2022 (vide Lampiran 17); 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI) pada tanggal 20 April 2022 (vide Lampiran 18); 3) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 2 Juni 2022 (vide Lampiran 19); 165 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. pada tanggal 3 Juni 2022 (vide Lampiran 20); 5) Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H. (Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI) pada tanggal 7 Juni 2022 (vide Lampiran 21); dan 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tanggal 9 Juni 2022 (vide Lampiran 22). 3. Terhadap Pemenuhan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) pada Tahap Pembahasan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pada tanggal 3 Maret 2025, 4 Maret 2025, dan 10 Maret 2025, DPR RI telah melakukan RDPU dengan berbagai pakar, lembaga swadaya masyarakat, dan purnawirawan TNI untuk menyerap 166 aspirasi dan masukan terkait materi muatan RUU a quo. Terdapat tiga kali RDPU yang dilaksanakan pada dengan melibatkan: a) Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas b) Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas c) Centre for Geopolitics Risk Assessment; https://www.youtube.com/watch?v=5geElJxYtas 167 d) Ketua Badan Pengurus Setara Institut; https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk e) Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative; dan https://www.youtube.com/watch?v=jynZEBKhSbk f) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=H7SHe3QrFbI b. Pada tanggal 18 Maret 2025, Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi 168 dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Dalam forum tersebut pada pokoknya masyarakat menyampaikan bahwa peran dan tugas TNI tetap berada di jalur pertahanan dan dalam kontrol supremasi sipil serta harus mencegah kembalinya dwifungsi militer dalam RUU a quo. Kegiatan ini telah diberitakan dalam berbagai media, antara lain: a) https://news.detik.com/berita/d-7829173/koalisi-sipil-bertemu- dasco-dkk-bahas-ruu-tni-kami-setuju-cegah-dwifungsi b) https://www.youtube.com/watch?v=FUt57CPZtvM c) https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA 169 Dengan demikian, partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dan UU Pembentukan PUU telah dilakukan secara kumulatif dalam semua tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. 4. Terhadap proses transisi dan kesepakatan antar-periode keanggotaan untuk melanjutkan pembentukan suatu RUU sebagaimana dari periode yang lama ke periode yang baru sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. a. Bahwa berkaitan dengan proses untuk melanjutkan pembahasan yang menjadi keputusan transisi pembahasan RUU a quo telah disepakati oleh Badan Legislasi dalam Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Agenda Pembahasan Tindak Lanjut RUU a quo pada 26 Agustus 2024. Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan untuk menunda dan melanjutkan pembahasan RUU a quo dengan alasan mempertimbangkan waktu yang tersisa di masa jabatan DPR RI Periode 2019-2024 (vide Lampiran 31). Penyelenggaraan rapat tersebut dapat dilihat dari tautan berikut ini: 1) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/baleg-tunda-pembahasan- ruu-tni-polri-hingga-periode-mendatang/ 170 2) https://www.youtube.com/watch?v=YeKSqWx3g5M 3) https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/pembahasan-revisi-uu-tni- dan-uu-polri-dilanjutkan-dpr-periode-berikutnya/ 4) https://www.youtube.com/watch?v=hm9zXj3LAtQ b. Bahwa tanggal 26 Agustus 2024 merupakan waktu menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR RI 2019-2024. Selain itu Badan Legislasi DPR RI tercatat masih memiliki tugas untuk melaksanakan pembahasan beberapa rancangan undang-undang 171 lain yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, di dalam Rapat Pleno Badan Legislasi tersebut telah menunjukkan bahwa politik hukum dari DPR RI terkait dengan pembahasan RUU TNI tersebut adalah untuk dilanjutkan pembahasannya kepada DPR RI pada masa periode keanggotaan selanjutnya. c. Bahwa selanjutnya kesepakatan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi pada 26 Agustus 2024 untuk melanjutkan pembahasan RUU a quo telah ditindaklanjuti dalam Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide Lampiran 15). d. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2025 Presiden menyampaikan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 32) yang mengubah wakil pemerintah dari yang sebelumnya telah ditunjuk berdasarkan Surat Presiden sebelumnya karena adanya perubahan kabinet pemerintahan disertai dengan perubahan nomenklatur kementerian. e. Selanjutnya berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 untuk memasukkan RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, maka terdapat perubahan Prolegnas melalui Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Adapun RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dimasukan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 pada urutan ke-2 (vide Lampiran 35). f. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2025, berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025, DPR RI menugaskan kepada Komisi I DPR RI untuk Membahas RUU a quo (vide Lampiran 36). g. Kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan RUU a quo dari periode sebelumnya terealisasi dalam Rapat Kerja Komisi I pada 172 tanggal 11 Maret 2025 dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 (vide Lampiran 47). 5. Terkait dengan historis perencanaan pembentukan UU 3/20025 dan perkembangan materi muatannya sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pada saat awal keanggotaan DPR RI periode 2019-2024, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1). Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam nomor 24 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). Meskipun telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, DPR RI belum melakukan penyusunan NA dan RUU pada tahun tersebut. b. Pada tahun 2022, DPR RI melalui Badan Keahlian telah melakukan berbagai diskusi dengan narasumber dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004. Dalam diskusi tersebut didapatkan berbagai masukan dari para narasumber terkait perubahan materi perubahan UU 34/2004, antara lain ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 47, dan Pasal 53 UU 34/2004. c. Dengan adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, Badan Legislasi DPR RI menindaklanjuti Putusan tersebut dengan menyusun NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 pada tahun 2024. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari legislative review atas pelaksanaan UU 34/2004 yang kurang 173 adaptif terhadap perkembangan situasi. Di dalam NA dan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dua materi muatan, yaitu perubahan Pasal 47 UU 34/2004 terkait penempatan prajurit pada jabatan sipil dan perubahan Pasal 53 UU 34/2004 terkait batas usia pensiun prajurit. Pertimbangan untuk mengubah Pasal 47 UU 34/2004 (vide Lampiran 28, hlm. 9-10) antara lain: 1) aturan batasan usia tidak sinkron dengan aturan batasan usia bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); 2) faktor usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini terus bertambah; 3) adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan pembahasan perubahan UU 34/2004 dalam waktu yang tidak terlalu lama karena terdapat perbedaan pada batasan usia pensiunan antara TNI dan Polri. Adapun pertimbangan untuk mengubah Pasal 47 UU 34/2004 (vide Lampiran 28, hlm. 17-18) antara lain: 1) diperlukan dasar hukum yang lebih kuat mengenai penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga yang selama ini sudah dilakukan atas kebijakan Presiden selaku kepala pemerintahan dan panglima tertinggi; 2) adanya penambahan kebutuhan kementerian/lembaga terhadap sumber daya manusia yang menguasai keahlian di bidang tertentu yang dimiliki oleh prajurit TNI. d. Dalam perkembangannya terdapat banyak kompleksitas tantangan pertahanan negara, seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida seperti terorisme dan perang siber. Kondisi tersebut merupakan sebuah urgensi nasional sehingga membutuhkan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI karena TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat dalam menghadapi ancaman pertahanan 174 siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. e. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah melakukan penambahan substansi materi perubahan UU 34/2004 yang semula hanya dua pasal kemudian menjadi delapan pasal sebagaimana tercantum dalam DIM yang disampaikan oleh Pemerintah (vide Lampiran 50), yaitu: 1) perubahan Pasal 3 UU 34/2004 tentang kedudukan; 2) perubahan Pasal 7 UU 34/2004 tentang tugas TNI; 3) perubahan Pasal 8 UU 34/2004 tentang tugas TNI AD; 4) perubahan Pasal 9 UU 34/2004 tentang tugas TNI AL; 5) perubahan Pasal 10 UU 34/2004 tentang tugas TNI AU; 6) perubahan Pasal 47 UU 34/2004 tentang penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga; 7) perubahan Pasal 53 UU 34/2004 tentang batas usia pensiun; dan 8) penambahan Pasal II tentang ketentuan peralihan mengenai pengaturan Pasal 53. Penambahan substansi tersebut disampaikan oleh Pemerintah dalam Rapat Kerja tanggal 11 Maret 2025 (vide Lampiran 47) karena RUU yang disampaikan oleh DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI pada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Selain itu Panglima TNI juga menyampaikan bahwa RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 usul DPR RI perlu dilakukan penyempurnaan dan pembahasan pasal sebagaimana terlihat dalam Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI tanggal 13 Maret 2025 (vide Lampiran 48): 175 f. Bahwa tanggal 18 Februari 2025 Pimpinan DPR RI telah meminta persetujuan Rapat Paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kelembagaan DPR RI untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Berdasarkan persetujuan rapat tersebut maka DPR RI mengeluarkan Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 yang memasukkan RUU a quo dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 (vide Lampiran 35). g. Berdasarkan uraian di atas maka pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi seluruh aspek pada tahap perencanaan, yaitu termasuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, adanya urgensi nasional dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara, dan telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 nomor urut ke-2 B. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 1. Terhadap pemenuhan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Terkait dengan asas kejelasan tujuan, bahwa telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 3/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum UU 3/2025 sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka 176 mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/ lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. 2. Terhadap asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf b UU Pembentukan PUU yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. UUD NRI Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945). Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah disusun oleh pejabat pembentuk yang tepat yakni DPR RI dan Presiden. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui disusunnya panitia kerja yang terdiri dari DPR RI dan Pemerintah selaku unsur Presiden. Dalam hal ini Pemerintah diwakili oleh Kementerian Hukum RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Pertahanan RI, dan Kementerian Sekretaris Negara. 3. Terhadap asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU menerangkan yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam 177 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Adapun yang dimaksud jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan UU, sedangkan materi muatan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Pembentukan PUU, yang menerangkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan b. Bahwa penyusunan UU 3/2025 telah menerapkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang berpedoman dalam Pasal 10 UU Pembentukan PUU, yang mengatur ketentuan bahwa materi muatan undang-undang berisi: 1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang; 3) pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Pembentukan PUU tersebut, salah satu materi muatan yang diatur di dalam UU 3/2025 merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang pada intinya menyampaikan bahwa demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. d. Bahwa UU 3/2025 juga mengatur materi muatan lainnya sebagai bentuk atas pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU 3/2025, yakni dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan 178 internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. 4. Terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Penjelasan Pasal 5 huruf d UU Pembentukan PUU menjelaskan bahwa, “setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis sebagaimana telah tertuang dalam Naskah Akademik dan dikembangkan lebih lanjut dalam konsiderans Menimbang. b. Dalam aspek filosofis, pembentukan UU 3/2025 berlandaskan pada tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan itu, negara harus mampu melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. c. Pembentukan UU 3/2025 juga berlandaskan pada aspek sosiologis bahwa TNI merupakan institusi utama sebagai alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian dunia. Untuk mendukung pemenuhan 179 tugas tersebut maka TNI perlu dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. d. Bahwa UU 34/2004 telah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun pada saat pembentukan UU 3/2025 dan telah terdapat berbagai dinamika pengaturan, kebijakan, serta situasi geopolitik yang telah berkembang. Oleh karena itu beberapa ketentuan dalam UU 34/2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kelembagaan serta peraturan perundang- undangan. Berdasarkan uraian tersebut maka pembentukan UU 3/2025 telah berlandaskan dan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. e. Adapun terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan, MK telah berpendapat dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 79/UUU-XVII/2019 dalam paragraf [3.15.4] yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil sebagaimana dikutip sebagai berikut: [3.15.4] b). berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. 5. Terhadap pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan dengan merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, [3.15.4] d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para 180 Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 6. Terhadap pemenuhan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf f UU Pembentukan PUU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam mengimplementasikan asas ini, pembentukan UU 3/2025 telah mendasarkan pada Lampiran II UU Pembentukan PUU yang mengatur secara detail berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 7. Terhadap pemenuhan asas keterbukaan dalam pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004, selain dari yang telah diuraikan sebelumnya, DPR RI memberikan keterangan tambahan terkait dengan masukan yang diberikan oleh kelompok masyarakat berikut ini. a. Dalam kegiatan penyusunan NA dan RUU yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2022, diperoleh berbagai masukan dari para narasumber yang pada pokoknya tertuang dalam tabel berikut. 181 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia) Diskusi pada tanggal 13 April 2022 1. Usulan perubahan batas usia berdasarkan Putusan MK setuju untuk diakomodasi karena kepakaran semakin tua semakin banyak ilmunya maka seharusnya masa pensiun lebih lama. 2. Frasa “membantu” dalam perumusan Pasal 7 ayat (2) terkait OMSP kurang pas, sebaiknya mengundang ahli bahasa terkait hal tersebut. (vide Lampiran 17) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikar i, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI) Diskusi pada tanggal 20 April 2022 1. Menambah OMSP dalam Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004 untuk mendukung pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika agar sinkron dengan penempatan prajurit aktif pada Badan Narkotika Nasional (Pasal 47 ayat (2) UU 34/2004). 2. Menambah OMSP dalam Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004 untuk mendukung pemerintah dalam melindungi WNI yang berada di luar negeri. 3. Mengubah kata “membantu” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 UU 34/2004 menjadi kata “mendukung”. 4. Frasa “kebijakan dan keputusan politik negara” dalam Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 ditinjau kembali atau secara lebih konkret diubah dengan amanat pendelegasian ke peraturan turunan UU 34/2004 baik berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden. 182 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan 5. Terkait dengan penambahan umur pensiun, hal tersebut didasarkan pada kajian Indeks Hidup Sehat, Indeks Prajurit Militer, dan standar jasmani, fisik dan psikologi berdasarkan samapta periodik 2 (dua) kali dalam setahun yang dilakukan oleh Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar (Pusjaspermildas) yang hasilnya adalah prajurit mendekati umur pensiun masih siap untuk diperpanjang. (vide Lampiran 18) Kementerian Pertahanan Diskusi pada tanggal 2 Juni 2022 1. Diperlukan penyusunan nomenklatur. 2. Diperlukan perluasan instansi dimana prajurit TNI aktif dapat terlibat didalamnya 3. Penyesuaian batas usia prajurit dengan UU ASN dan UU Polri. 4. Terdapat usulan untuk mengubah 5 pasal, yaitu Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 47, dan Pasal 53 UU 34/2004. (vide Lampiran 19) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si Diskusi pada tanggal 3 Juni 2022 1. Terdapat urgensi untuk mereformasi UU 34/2004 dalam artian membutuhkan perubahan fundamental, tidak terpisah-pisah dan terkotak-kotak serta mampu membangun paradigma serta kekuatan baru. 2. Jangkauan dan arah pengaturan dalam reformasi UU 34/2004: pengaturan OMSP, penempatan TNI aktif dalam kementerian/lembaga, penambahan batas usia pensiun prajurit TNI. (vide Lampiran 20) 183 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Laksamana Muda TNI Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H. (Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI) Diskusi pada tanggal 7 Juni 2022 1. Diperlukan perubahan UU 34/2004 dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 47, Pasal 53, dan Pasal 71. 2. Perlu ada Dewan Pertahanan Nasional yang bertugas untuk mengatasi ancaman keamanan nasional secara komprehensif dan holistik. 3. Perlu segera dipercepat pembahasan Undang- Undang Keamanan Laut (UU Kamla) untuk memperjelas pelaksanaan tugas Bakamla dan TNI AL di laut. (vide Lampiran 21) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Diskusi pada tanggal 9 Juni 2022 1. UU 34/2004 perlu dilakukan perubahan secara parsial karena terdapat perkembangan geopolitik, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TNI, dan adanya uji materi UU 34/2004 ke MK. 2. Usulan materi muatan dalam perubahan UU 34/2004: a. Perluasan ancaman yang tidak hanya militer, nonmiliter, dan hybrid tetapi juga cyber warfare. b. Penambahan tugas pokok OMSP. c. Keleluasaan penempatan TNI di jabatan sipil. d. Usia pensiun perwira, bintara, tamtama disamakan semuanya menjadi 60 tahun dengan pertimbangan life expectancy manusia Indonesia yang semakin membaik. (vide Lampiran 22) 184 b. Terkait dengan materi mengenai perubahan Pasal 7 UU 34/2004 tentang operasi militer selain perang terdapat inti sari masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut. Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDandD) RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2025, 13.18 – 15.30 WIB 1. Mengingat ATHG ke depan makin berat, perluasan peran TNI dalam OMSP dianggap penting untuk menghadapi ancaman non- militer seperti terorisme dan keamanan siber. 2. Usul tambah kegiatan Pasal 7: pengejaran koruptor lintas negara. 3. TNI perlu antisipasi ancaman modern: perang software, militerisasi ruang angkasa, robotik, senjata biologis, dan perusakan lingkungan. (vide Lampiran 38) Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2024, 13.18 – 15.30 WIB Tujuan strategis menuntut redefinisi ancaman terhadap keamanan nasional, baik sebagai isu tata kelola maupun pendekatan luar biasa. (vide Lampiran 39) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, M.A. RDPU – Terbuka – Senin, 3 Maret 2024, 13.18 – 15.30 WIB (vide Lampiran 37) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) RDPU – Terbuka – Selasa, 4 Maret 2025, 11.09 – 13.40 WIB 1. Doktrin Huntington membedakan antara objective civilian control dan subjective control yang justru melemahkan relasi sipil-militer. 2. Amandemen UUD 1945 dan UU TNI telah membentuk desain konstitusional ideal yang tunduk pada kontrol sipil, namun tetap memberi ruang peran militer dalam OMSP dan jabatan tertentu. 3. Praktik kebijakan negara belum sepenuhnya selaras: profesionalisme dan 185 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan kesejahteraan prajurit terbatas, sementara otoritas sipil belum mampu menyusun agenda politik yang visioner sesuai tujuan nasional. 4. Dalam konteks ancaman baru (perang asimetris, siber, AI, dan human security) dibutuhkan pembaruan hukum, termasuk UU Peradilan Militer dan UU Perbantuan Militer. (vide Lampiran 42) Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) RDPU – Terbuka – Selasa, 4 Maret 2024, 11.09 – 13.40 WIB 1. Jenis operasi konteks OMSP bervariasi antarnegara, tergantung pada aspek historis, sistem politik, serta kompleksitas ancaman dan kondisi keamanan masing- masing negara. 2. Terdapat 8 prinsip pengaturan OMSP. 3. Pengaturan tentang perbantuan TNI sifatnya masih parsial dan belum komprehensif. 4. Tugas perbantuan TNI dalam kerangka OMSP adalah mandat rakyat. Mekanisme kebijakan OMSP harus berdasarkan keputusan politik negara, termasuk dalam hal ini otoritas DPR. 5. Keterlibatan TNI di luar sektor pertahanan dengan dalih OMSP akan menggerus profesionalisme militer dan berdampak pada menguatnya pengaruh militer dalam kehidupan sipil, pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Kontribusi militer dalam OMSP dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual. (vide Lampiran 43) 186 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Persatuan Purnawirawa n Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) RDPU – Terbuka – Senin, 10 Maret 2025 – 13.44-15.45 WIB 1. Perlu adanya evaluasi dan revisi untuk memastikan bahwa UU TNI dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis serta meningkatkan efektivitas peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Indonesia menghadapi berbagai bentuk ancaman yang semakin kompleks dan tidak selalu bersifat konvensional, seperti ancaman siber, ancaman hibrida, dan ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan. 2. Dengan adanya ketentuan tentang OMSP, TNI memiliki dasar hukum untuk terlibat dalam berbagai situasi darurat yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga kemanusiaan dan sosial. Ini sangat relevan mengingat Indonesia sering menghadapi bencana alam dan tantangan keamanan non-tradisional. 3. Terdapat tantangan dalam membangun persepsi positif publik terhadap keterlibatan TNI dalam OMSP. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa peran TNI dalam konteks ini tidak mengarah pada pengembalian dwifungsi ABRI, tetapi lebih pada kontribusi untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Dalam melaksanakan OMSP, TNI harus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain yang memiliki kompetensi terkait. TNI tidak boleh mengambil alih peran lembaga sipil, tetapi lebih berperan sebagai 187 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan pendukung atau bantuan dalam situasi darurat atau kondisi tertentu yang membutuhkan keterlibatan militer, utamanya dalam menghadapi ancaman hibrida. (vide Lampiran 45) c. Terkait dengan materi perubahan Pasal 47 UU 34/2004 tentang penempatan prajurit pada jabatan sipil, terdapat masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut. Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Dr.rer.pol. Rodon Pedrason, M.A. (Mayjen TNI/Purn) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Pasal 47 ayat (2) UU TNI No 34/2024 mengenai peran TNI selain melakukan pertahanan negara, yakni prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (SAR) Nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung. 2. Penempatan prajurit aktif TNI di K/L bukan dwifungsi TNI. 3. Penempatan prajurit aktif TNI di K/L saat ini sebatas penempatan tugas profesional atas keahlian tertentu yang dibutuhkan K/L. 4. Kebutuhan SDM yang menguasai keahlian di bidang tertentu, saat ini beberapa prajurit aktif TNI dapat juga diperbantukan pada K/L di atas. (vide Lampiran 37) 188 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi sektor pertahanan negara sudah dibahas menjelang berakhirnya rezim Orde baru; dan kemudian semakin intensif, bahkan dalam kasus TNI, sampai tahun 2004; dengan turbulensi luar biasa kompleks khususnya 2002- 2004 2. Profesionalisasi TNI seharusnya meliputi isu-isu politik, institusi (democratic governance, termasuk hubungan Kemhan_Mabes TNI), profesionalisasi ethics/morality/code and conduct of military behaviour (UU No. 2/1988 tentang keprajuritan, aturan tentang peradilan militer, transparansi anggaran, technical/operaitonal competence of military leaderships and personnels. 3. Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI. 4. Kalau tidak bagaimana menjelaskan komplikasi koordinasi P5 dengan Kepala K/L tentang pembinaan karier prajurit yang ditempatkan di jabatan- jabatan sipil; bagaimana transparansi internal untuk mengurangi “disintegrating monolith” di lingkungan TNI, bagaimana mengurangi konsekuensi pada carrier path di lingkungan sipil; bagaimana membuka ruang non-ASN (termasuk profesional anggota partai) untuk mengisi jabatan- jabatan uang diperlukan? 5. Seperti apa PP dirancang? 6. Selain isu penempatan prajurit TNI di lingkungan 189 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan sipil, perpanjangan usia pensiun (dan atau binsnis TNI) 7. Profesionalisme ethics/morality dll (Saptamarga, Sumpah Prajurit, disiplin militer), institusional (penggunaan anggaran, peradilan militer, supremacy of the civilian institutions, profesionalisme technical (core competence). (vide Lampiran 39) Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDandD) RDPU Komisi I 3 Maret 2025, Pukul 13.18- 15.30 – Terbuka 1. Perihal penempatan prajurit aktif di berbagai K/L, maka proses penempatan hendaknya dilakukan transparan dan akuntabel, tidak mengganggu profesionalisme TNI dalam tugas pokok pertahanan negara, dan tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan kalangan TNI dan K/L. 2. Diperlukan koordinasi yang baik antara Panglima TNI dan pimpinan K/L secara mengikuti kriteria International Organization for Standardization (ISO) sehingga dapat dibenarkan secara manajemen modern. 3. Dalam hal khusus, perlu ditempatkan prajurit aktif untuk jabatan senior pada instansi sipil, disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan koordinasi dengan K/L. 4. Diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai penempatan prajurit aktif di lingkungan sipil. (vide Lampiran 38) Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial, RDPU Komisi I, 4 Maret 2025, Pukul 1. Prinsip Profesionalisme:  Ahli dalam bidangnya: menjalankan tugas sebagai alat pertahanan 190 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 11.09-13.40 - Terbuka negara untuk menghadapi perang.  Tidak berpolitik  Tidak Berbisnis  Netral, mengikuti kebijakan negara  Tunduk pada prinsip negara hukum dan sistem peradilan  Hubungan sipil-militer: tunduk kepada prinsip supremasi sipil, terdapat kontrol objektif/kontrol sipil demokratik dari otoritas sipil terhadap militer. 2. Praktinya: Data babinkum TNI menyebutkan bahwa hingga tahun 2023 saja sebanyak 2.569 prajurit TNI aktif duduki jabatan sipil. 3. Implikasinya: Dwifungsi TNI, melemahkan profesionalisme, dampak birokrasi sipil, ruang politik, loyalitas ganda. 4. TNI Aktif di Jabatan Sipil a. Dibanyak negara demokrasi, militer aktif di kementerian pertahanan saja dibatasi dan dikritik. b. Kementerian Pertahanan harus didominasi orang sipil bukan militer aktif dengan berbagai argumentasinya, salah satunya masalah loyalitas ganda. c. Beberapa negara seperti AS, menurut UU mereka, militer yg sudah pensiun hanya bisa menjadi menteri pertahanan jika sudah melalui 10 tahun masa pensiunnya. (vide Lampiran 43) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan RDPU Komisi I, 4 Maret 2024, Pukul 1. Wacana revisi UU TNI, terutama pada Pasal 47 ayat (2), memberi legitimasi regresi Reformasi TNI 191 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Pengurus Setara Institute) 11.09-13.40 - Terbuka melalui perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI. 2. Terdapat perubahan Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Pasal 1 ayat (1). Struktur dalam ketentuan tersebut diubah melalui Pepres No. 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. 3. Akrobat Regulasi melalui perubahan struktur menyebabkan penempatan prajurit TNI pada jabatan Seskab dapat dibenarkan. Sesmilpres termasuk dalam jabatan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI sebagai jabatan yang dapat diisi oleh prajurit TNI. 4. Perubahan regulasi tidak serta merta mengubah analisis bahwa jabatan Seskab relevan untuk di duduki oleh prajurit TNI. (vide Lampiran 42) Persatuan Purnawirawa n Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) RDPU Komisi I, 10 Maret 2025, Pukul 13.44-15.45 WIB - Terbuka 1. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, sepanjang didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan. 2. Perluasan penempatan prajurit pada jabatan sipil fokus di bidang-bidang yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi prajurit yang ditugaskan. 3. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala. 4. Perlu ada pembatasan yang jelas mengenai jenis jabatan sipil yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. (vide Lampiran 45) 192 d. Terkait dengan materi mengenai perubahan Pasal 53 UU 34/2004 tentang batas usia pensiun prajurit terdapat masukan dari kelompok masyarakat dalam tabel berikut: Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan Dr. rer. Pol. Rodon Pedrason, M.A. (ADDSForum) RDPU tanggal 03 Maret 2025 Dinas Prajurit TNI maksimal 58/Pa dan 53/Ba dan Ta (aturan tidak sinkron dengan batasan usia bagi anggota Polri dan ASN) (vide Lampiran 37) Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) RDPU tanggal 03 Maret 2025  Isu lama ini muncul karena dorongan menyesuaikan aturan kepolisian, tanpa perlu ubah UU, mengingat usia 60 tahun masih produktif.  Perpanjangan usia pensiun bukan merupakan jawaban bagi menumpuknya perwira non-job di lingkungan TNI, yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan masa aktif dalam UU 34/2004 dan sudah dapat diserap oleh perluasan struktur/organisasi TNI.  Ketidaksesuaian antara perencanaan personil sesuai dengan rencana jangka panjang struktur/organisasi TNI masa depan.  Jawaban untuk itu tidak pernah dibicarakan dengan serius – misalnya terkait dengan isu “reintegrasi prajurit ke dalam ranah sipil”.  Selain isu penempatan prajurit TNI di lingkungan sipil, perpanjangan usia pensiun perlu memperhatikan isu-isu strategis lainnya. (vide Lampiran 39) Teuku Rezasyah, Ph.D (ICDDandD) RDPU tanggal 03 Maret 2025  Diperlukan peraturan pemerintah batas usia pensiun yang memuat kriteria profesionalisme dan etika manajemen, agar tidak 193 Nama Narasumber Forum Penyampaian Masukan mengganggu regenerasi dan promosi di tubuh TNI.  Diperlukan peraturan internal yang mengatur perpanjangan masa dinas khusus untuk yang sudah memiliki Pangkat Perwira Tinggi mereka. (vide Lampiran 38) Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) RDPU tanggal 04 Maret 2025 Perlunya memperhatikan relevansi perpanjangan usia pensiun bagi Perwira TNI dengan persoalan di internal TNI yakni:  Jumlah Perwira TNI Non- Job  Hambatan Regenerasi  Penumpukan Bintang 4 (vide Lampiran 42) Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABR) RDPU tanggal 10 Maret 2025 Usulan penambahan usia pensiun bagi anggota TNI diharapkan tidak menimbulkan kekhawatiran akan munculnya masalah baru dan potensi merusak profesionalisme TNI secara keseluruhan. (vide Lampiran 45) e. Terhadap seluruh masukan dari pakar tersebut, DPR RI merespons langsung dalam forum RDPU bersangkutan dengan melakukan diskusi dan pendalaman materi dengan para pakar sebagaimana terdapat dalam Risalah RDPU dalam Lampiran 40, Lampiran 44, dan Lampiran 46. f. DPR RI juga menerima masukan dan pandangan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan melalui surat tertulis dengan Nomor: 01/SK-KontraS/III/2025 pada tanggal 3 Maret 2025 (vide Lampiran 41) yang pada intinya menyatakan penolakan terhadap rencana revisi UU 34/2004 karena akan menjauhkan TNI dari profesionalisme institusi dan bertolak belakang dengan semangat reformasi TNI. Terhadap aspirasi dari KontraS tersebut, DPR RI mengadakan audiensi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor 194 Keamanan, antara lain PBHI, Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, Setara, dan lainnya (vide Lampiran 54). Dalam audiensi yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2025, DPR RI menjelaskan bahwa RUU a quo tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak terdapat pengaturan mengenai dwifungsi TNI di dalamnya. Dalam forum tersebut disepakati bahwa DPR RI mencegah kembalinya dwifungsi militer melalui UU 3/2025 (vide https://www.youtube.com/watch?v=0vWZu9IdUyA) C. Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Terhadap pemenuhan syarat kuorum dalam penyelenggaraan rapat pembentukan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: b. Bahwa Pasal 232 UU MD3 mensyaratkan pemenuhan kuorum dalam setiap rapat atau sidang yang melakukan pengambilan keputusan. Ketentuan kuorum tersebut terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari setengah jumlah fraksi. Ketentuan kuorum juga telah terpenuhi dalam beberapa rapat pembahasan UU 3/2025 yang melakukan pengambilan keputusan berikut. c. Rapat Paripurna pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada tanggal 28 Mei 2024 telah memenuhi kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna (vide Lampiran 26), pada permulaan rapat DPR RI telah ditandatangani dan hadir 125 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut: Ketua Rapat (Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H./Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan) Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat DPR RI ini telah ditandatangani dan hadir 125 orang, izin 165, dan dengan total 290 orang dari 575 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota seluruh fraksi yang ada DPR. Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahiim, perkenankanlah 195 kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula rekapitulasi daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 sebagai berikut: Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 66 orang 10 orang 49 orang F-P.GOLKAR 24 orang 3 orang 41 orang F-P.GERINDRA 27 orang 1 orang 40 orang F-P.NASDEM 21 orang - 17 orang F-PKB 31 orang - 18 orang F-P.DEMOKRAT 19 orang 1 orang 17 orang F-PKS 23 orang - 21 orang F-PAN 17 orang - 19 orang F-PPP 12 orang - 2 orang TOTAL 240 orang 15 orang 224 orang d. Rapat Paripurna penetapan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 telah memenuhi kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 (vide Lampiran 33), pada permulaan rapat DPR RI telah ditandatangani dan hadir 311 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat yang membuka Rapat dengan kalimat sebagai berikut: Ketua Rapat (Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.H./Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan): Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini, telah ditandatangani dan hadir 311 orang anggota dari 579 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, perkenalkanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan ke- II Tahun Sidang 2024-2024, hari Selasa, 18 Februari 2025, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula rekapitulasi daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI berikut (vide Lampiran 34). 196 Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 25 orang 7 orang 77 orang F-P.GOLKAR 13 orang 1 orang 78 orang F-P.GERINDRA 12 orang 2 orang 49 orang F-P.NASDEM 17 orang 5 orang 42 orang F-PKB 21 orang 2 orang 42 orang F-P.DEMOKRAT 6 orang 1 orang 34 orang F-PKS 19 orang 1 orang 30 orang F-PAN 13 orang 1 orang 30 orang TOTAL 126 orang 20 orang 382 orang e. Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tanggal 18 Maret 2025 telah memenuhi syarat Kuorum. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut (vide Lampiran 55): Ketua Rapat (Drs. Utut Adianto/Komisi I DPR RI): Berdasarkan laporan dari sekretariat telah hadir lebih dari separuh Anggota dan delapan fraksi. Sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, kuorum rapat kerja telah terpenuhi. Terlampir pula daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I tanggal 18 Maret 2025, yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI (vide Lampiran 56): Fraksi Hadir F-PDIP 8 orang F-P.GOLKAR 4 orang F-P.GERINDRA 4 orang F-P.NASDEM 3 orang F-PKB 3 orang F-P.DEMOKRAT 2 orang F-PKS 2 orang F-PAN 3 orang TOTAL 29 orang 197 f. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 tanggal 20 Maret 2025 telah kuorum karena berdasarkan Risalah Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025 (vide Lampiran 57), pada permulaan rapat DPR RI ini telah ditandatangani dan hadir 293 orang. Hal tersebut tergambar dengan pernyataan Ketua Rapat dalam pembukaan rapat sebagai berikut: Ketua Rapat (Dr.(H.C.) Puan Maharani/Ketua DPR RI) Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI ini telah ditandatangani 293 orang, izin 12 orang, sehingga sudah ada 304 orang anggota, dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, hari Kamis, 20 Maret 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terlampir pula daftar hadir keseluruhan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025, yang diolah berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh Anggota DPR RI (vide Lampiran 58): Fraksi Izin Sakit Hadir F-PDIP 24 orang 5 orang 75 orang F-P.GOLKAR 14 orang 1 orang 73 orang F-P.GERINDRA 11 orang 2 orang 69 orang F-P.NASDEM 8 orang - 50 orang F-PKB 14 orang 3 orang 39 orang F-P.DEMOKRAT 5 orang - 31 orang F-PKS 10 orang 1 orang 35 orang F-PAN 14 orang - 25 orang TOTAL 100 orang 12 orang 397 orang 198 2. Terhadap sifat rapat-rapat yang diselenggarakan dalam pembahasan UU 3/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pasal 229 UU MD3, semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Ketentuan mengenai rapat yang bersifat tertutup juga diatur di dalam Pasal 278 ayat (4) Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa “Dalam hal tertentu, ketua rapat, Anggota, salah satu Fraksi, dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup.” Lebih lanjut, dalam ayat (6) dinyatakan “Jika rapat menyetujui usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan rapat menyatakan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup.” Artinya, rapat tertutup apabila disetujui oleh rapat dapat mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup. b. Bahwa berikut disampaikan rekapitulasi sifat rapat pembahasan RUU Perubahan Atas UU 34/2004: No. Nama Rapat Sifat Rapat 1. RDPU Komisi I DPR dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) pada tanggal 3 Maret 2025 (vide Lampiran 40) Terbuka 2. RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) pada tanggal 4 Maret 2025 (vide Lampiran 44) Terbuka 3. RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Terbuka 199 No. Nama Rapat Sifat Rapat Indonesia (PEPABRI) pada tanggal 10 Maret 2025 (vide Lampiran 46) 4. Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 (vide Lampiran 47) Terbuka 5. Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 (vide Lampiran 48) Terbuka 6. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo pada tanggal 14 Maret 2025 (vide Lampiran 49) Terbuka 7. Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo pada tanggal 15 Maret 2025 (vide Lampiran 51) Terbuka 8. Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo pada tanggal 17 Maret 2025 (vide Lampiran 52) Tertutup 9. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo pada tanggal 18 Maret 2025 (vide Lampiran 55) Terbuka 10. Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo pada tanggal 20 Maret 2025 (vide Lampiran 57) Terbuka 200 c. Berdasarkan rekapitulasi tersebut maka hanya terdapat satu kali rapat pembahasan yang dilakukan secara tertutup, yaitu Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 17 Maret 2025. Bahwa agenda dalam rapat tersebut adalah merumuskan redaksi, mensinkronkan, dan menyelaraskan rumusan terhadap politik hukum dan substansi muatan RUU yang telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Panja sebelumnya yang bersifat terbuka. Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat lalu menyatakan rapat tertutup untuk umum disertai dengan alasannya tanpa ada sanggahan dari peserta rapat. Berikut ada kutipan pembukaan rapat tersebut oleh Ketua Komisi I DPR RI (vide Lampiran 52). Ketua Rapat (Drs. Utut Adianto/Ketua Komisi I DPR RI): Hari ini kita agendanya tunggal, yaitu tim perumus dan tim sinkronisasi. Panja DPR RI dan Panja Pemerintah telah menyelesaikan seluruh DIM RUU TNI untuk menyempurnakan DIM RUU tersebut, masih perlu dilakukan perumusan redaksi, mensinkronkan, dan menyelaraskan rumusan yang akan menjadi tugas Timus-Timsin. ... Tetapi Timus-Timsin dilarang mengubah substansi. Sekali lagi, dilarang mengubah substansi. ... Oh, iya rapat Timus-Timsin dengan ini saya nyatakan dibuka. (Rapat Dibuka Pukul 12.06 WIB) (Ketok Palu 1 Kali) ... Ibu-Bapak, bahannya sudah ada di Bapak. Oh, iya saya minta maaf, saya tadi lupa, bahwa ini rapatnya tertutup. (Rapat Dinyatakan Tertutup Untuk Umum) (Ketok Palu 1 Kali) Kenapa harus tertutup? Timus-Timsin bukan yang bagian diperdebatkan dan publik perlu tahu, tapi ini lebih kepada, 201 sekali lagi sinkronisasi kata-kata yang kurang lebih dan yang seperti saya sampaikan. d. Berkenaan dengan rapat yang diselenggarakan tertutup hal, Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XXIII/2025 juga telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: [3.12.2] “... Karenanya, sekali lagi Mahkamah ingin mengingatkan bahwa Pasal 229 UU 17/2014 telah dengan jelas menentukan bahwa “semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa di manapun rapat DPR diselenggarakan, maka sifat keterbukaan rapat itu menjadi prinsip yang utama dalam penyelenggaraan rapat di DPR. Sedangkan, sifat ketertutupan rapat adalah merupakan suatu pengecualian yang harus didasarkan pada alasan tertentu dan alasan demikian disampaikan secara terbuka sebelum rapat yang bersifat tertutup dilakukan.” Berdasarkan uraian di atas, maka penyelenggaraan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Perubahan Atas UU 34/2004 pada tanggal 17 Maret 2025 yang dilakukan secara tertutup merupakan sebuah pengecualian dengan alasan tertentu yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat. D. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum., terkait tindak lanjut atas Putusan MK, DPR RI menerangkan bahwa DPR RI melalui Badan Keahlian telah menginventarisasi 56 (lima puluh enam) undang-undang yang perlu ditindaklanjuti dan dari hasil inventarisasi tersebut telah disiapkan beberapa Naskah Akademik dan draf RUU. Dokumen tersebut dapat diajukan sewaktu-waktu oleh DPR RI sebagai RUU usul inisiatif DPR RI di luar daftar judul RUU yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas namun termasuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 202 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020); dan c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 203 Lampiran Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, sebagai berikut: Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 1 17 Desember 2019 Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 2 22 Januari 2020 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 3 9-11 September 2021 Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 4 8-10 Februari 2022 Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 5 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 6 29 Oktober 2024 Laporan Singkat RDPU PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), IPC (Indonesian Parliamentary Center) dan Komnas Perempuan 7 30 Oktober 2024 Laporan Singkat RDPU Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Pemilu (Perludem), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 8 11 November 2024 Laporan Singkat RDPU dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Yayasan Jaan Domestic Indonesia, Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO), dan Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) 9 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Jawa Timur 10 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara 11 6-8 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara 204 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 12 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Lampung 13 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat 14 13-15 November 2024 Laporan Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara 15 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 16 23 – 25 Desember 2024 Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur. 17 13 April 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan) 18 20 April 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI) 19 2 Juni 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Kementerian Pertahanan 20 3 Juni 2022 Notulensi Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. 21 7 Juni 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Badan Intelijen Strategis TNI 22 9 Juni 2022 Laporan Singkat Diskusi Penyusunan NA dan RUU Perubahan Atas UU 34/2004 dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 23 21 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU. 24 21 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi dengan agenda presentasi hasil kajian Tim Ahli untuk penyusunan RUU. 25 22 Mei 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Badan Legislasi atas hasil RUU a quo. 205 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 26 28 Mei 2024 Risalah Rapat Paripurna pengambilan Keputusan RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR. 27 28 Mei 2024 Surat DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 28 28 Mei 2024 Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 29 28 Mei 2024 RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 30 2 Juli 2024 Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas 34/2004. 31 26 Agustus 2024 Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi. 32 13 Februari 2025 Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo 33 18 Februari 2025 Risalah Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025. 34 18 Februari 2025 Daftar Hadir Anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 35 18 Februari 2025 Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 36 18 Februari 2025 Surat Pimpinan DPR RI Nomor: B/2663/PW.11.01.02.2025 tanggal 18 Februari 2025 kepada Pimpinan Komisi I DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU a quo. 37 3 Maret 2025 Materi Paparan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 38 3 Maret 2025 Materi Paparan Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD) dalam RDPU Komisi I DPR RI 39 3 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) dalam RDPU Komisi I DPR RI 40 3 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA) 41 3 Maret 2025 Surat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan kepada Pimpinan DPR RI c.q. Ketua Komisi I DPR RI dengan Nomor: 01/SK- KontraS/III/2025 perihal Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan 206 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 42 4 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 43 4 Maret 2025 Materi Paparan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 44 4 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) 45 10 Maret 2025 Materi Paparan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) dalam RDPU Komisi I DPR RI. 46 10 Maret 2025 Risalah RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI). 47 11 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 48 13 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 49 14 Maret 2025 Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo 50 Daftar Inventarisasi Masalah Pemerintah terhadap RUU Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia. 51 15 Maret 2025 Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 52 17 Maret 2025 Risalah Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi 53 17 Maret 2025 Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo kepada Panitia Kerja. 54 18 Maret 2025 Surat Pimpinan DPR RI kepada Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Nomor B/4225/3/2025 perihal Undangan Audiensi. 55 18 Maret 2025 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 56 18 Maret 2025 Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan acara 207 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 57 20 Maret 2025 Risalah Validasi Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo 58 20 Maret 2025 Daftar Hadir Anggota DPR RI dan Pejabat Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Undangan dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo 59 20 Maret 2025 Surat DPR RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tertanggal 20 Maret 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 60 Pemenuhan meaningful participation dalam pembentukan UU 3/2025 Selain itu, untuk mendukung keterangannya, DPR juga telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., yang menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, serta telah pula menyerahkan keterangan tertulis ahli bernama Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., Ph.D., yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025, pada pokoknya sebagai berikut: Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. Berdasarkan perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada 45, 56, 69, 75, Dan 81/PUU-XXIII/2025, ahli menilai terdapat pertanyaan pokok yang di uji konstitusionalitasnya, antara lain: 1. Apakah fast track legislation dikenal dalam sistem peraturan perundang- undangan nasional dan kemudian diterapkan dalam pembentukan UU a quo? 2. Apakah kesepakatan yang diputuskan oleh para pembentuk UU a quo yang bertujuan menyerahkan tahapan pembahasan antar periode dapat menjadi alasan hukum dalam proses pembentukan UU a quo? Atas dua persoalan yang di uji konstitusional pembentukannya tersebut, ahli memiliki pendapat sebagai berikut: 208 Pertama, secara konsep dan bentuk yang umum istilah fast-track legislation tidak dikenal dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia. Sarana fast- track dalam proses pembentukan undang-undang semacam ini dikenal di beberapa negara seperti misalnya Inggris, Selandia Baru dan Perancis. Istilah yang dikenal pun berbeda beda, seperti menggunakan istilah rapid legislation, instant legislation, atau motion urgency. Dalam diskursus akademik selama 5 tahun terakhir istilah fast-track legislation menjadi sesuatu hal yang berkembang dikarena satu alasan yang nampak jelas yaitu perihal penyusunan UU yang cenderung dianggap cepat. Ahli sendiri melakukan riset mengenai ini selama dua tahun di medio 2018 hingga 2020 dan melahirkan berbagai publikasi mengenai fast-track legislation yang ketika itu disadari literatur mengenai hal ini tidaklah begitu marak. Satu hal yang pasti bahwa dalam temuan riset yang ahli lakukan tersebut menjelaskan bahwa: 1. Indonesia tidak memiliki sarana fast-track legislation dan belum memiliki konsep yang resmi dan serupa atas hal tersebut. 2. Secara konsep di Indonesia, maka penerbitan perppu menjadi bentuk yang paling dekat diasosiasikan dengan sarana fast track legislation, meski secara hakikat lebih dekat dengan bentuk constitutional decree authority. 3. Sarana fast track dapat dimaknai ada apabila dapat ditentukan mengenai pada tahapan apa yang dapat dilakukan fast-track -diantara tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan- serta ditentukan waktu paling lama dan paling singkat dalam setiap tahapan atau seluruh tahapan pembentukan undang-undang, sehingga apabila keseluruhan tahapan tersebut tidak diatur maka tidak dapat dinyatakan fast track tersebut telah diterapkan dan dapat diterapkan. 4. Sarana fast-track juga harus dirumuskan apa alasan yang memboleh adanya fast-track, siapa yang mengusulkan, dan dalam tahapan apa mosi fast-track itu dapat diajukan, hingga kapan mitra dalam pembentukan UU harus memberikan jawaban dalam pengajuan mosi fast-track tersebut. 5. Ketiadaan penetapan standar-standar yang ditetapkan sebagaimana maka dimuka, maka kemungkinan-kemungkinan untuk pembentukan UU secara “fast track” menjadi suatu kemungkinan yang tidak dilarang. 6. Sehingga riset ini menyimpulkan perlunya pengaturan mengenai fast-track ini perlu diatur namun menukar guling dengan menghapus keberadaan perppu. 209 Persoalan yang dihadapi ketika suatu dalil pengujian formil yang menegaskan adanya pembentukan undang-undang yang cepat dan dianggap menjadi sesuatu yang inkonstitusional menjadi tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat mengingat secara bentuk dan persoalan hal ini tidak diatur dalam sistem hukum kita. Sehingga predikat suatu undang-undang disusun dengan sangat cepat atau instant secara legal-politis menjadi suatu keniscayaan, yang hal ini sendiri tidak diatur terkait dengan frame waktu pembentukan sebuah undang-undang, UU 12/2011 dan perubahannya sampai saat ini tidak memberikan ketentuan yang definitif kapan suatu RUU yang telah masuk dalam Prolegnas akan diselesaikan. Dengan demikian praktik yang diduga dijalankan dengan cara fast-track secara faktual tidak terdapat bentuk legalitas yang cukup jelas selama sarana fast-track itu sendiri tidak pernah ditentukan secara legal bagaimana dan kapan sarana fast-track legislation itu dijalankan. Kedua, dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia mengenal adanya sistem pembahasan antar periode, istilah ini lazim menggunakan istilah carry over dan dalam Tatib DPR menggunakan istilah RUU operan. Beberapa publikasi bahkan kerap ditemui dengan istilah sistem mewaris atau bahkan RUU luncuran. Terlepas daripada itu landasan hukum yang mengatur proses ini adalah bersumber dari Pasal 71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan juga sebagaimana Mahkamah telah memberikan pemaknaan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 [Para. 3.17.5], hlm 391. Secara filosofis-teoritis maka Pasal 71A UU P3 bertujuan untuk memenuhi tujuan keberlanjutan dan efesiensi. Secara politis, hal ini juga memiliki tujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan hukum sesuai dengan politik hukum nasional. Paradigma filosofis, teoritis dan politis ini menjadi landasan sehingga melahirkan norma Pasal 71A mengubah UU No. 12/2011 melalui UU No. 15/2019. Secara konstruksi norma, Pasal 71A UU P3 merujuk kepada pasal 65 ayat (1) UU P3 yang menegaskan “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.” Yang mana sebelum itu dalam Pasal 49 ayat (2) UU P3 menentukan “Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.” Dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU P3 “Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi 210 Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.” Dari konstruksi ini menegaskan bahwa semisal Presiden telah menerbitkan surat yang menugasi menteri untuk membahas maka dengan demikian telah dimaknai telah tersedia DIM atas RUU yang diinisiasi DPR. Berdasarkan konstruksi rujukan yang demikian itu, maka sejak diterimanya yang ditugaskan untuk mewakili maka secara normatif telah tersedia DIM dan merupakan pintu masuk tahapan pembahasan. Ahli menilai kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3 merupakan probatio probans atau decisive evidence terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3. Secara sederhana, maka dapat dipahami bahwa pintu masuk untuk dapat ditentukan para pembentuk UU menyepakati apakah dapat dilanjutkan pembentukan RUU antar periode adalah sejak Presiden mengirimkan surat yang menugas menteri dan secara normatif disertai DIM sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) UU P3. Kesepakatan selanjutnya yang lahir dalam proses ini selanjutnya menjadi penentu dalam syarat-syarat yang seimbang (primus inter pares atau first among equals) untuk dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Ahli menilai kesepakatan ini berada dalam koridor otoritatif diantara lembaga pembentuk UU tersebut dan pintu masuknya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) UU P3. Artinya, untuk dapat melihat norma Pasal 71A UU P3 terdapat sifat otorisasi yang melekat diantara para pembentuk UU dalam menentukan apakah dapat diteruskan antar periode. Selain itu pula, kesepakatan yang dimuat dalam Pasal 71A UU P3 juga bermakna sebagai relasi checks and balances antar para pembentuk UU yang memiliki kuasa menentukan keberlanjutan suatu rancangan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, pengujian legalitas suatu RUU untuk dapat di carry over atau tidak sesungguhnya dilakukan pertama kali oleh para pihak pembentuk UU. Formula checks and balances meletakan pemegang kuasa pembentukan UU yang sesungguhnya menguji apakah suatu RUU dapat di lakukan secara antar periode, sehingga semisal salah satu dari pembentuk UU tidak menyepakati untuk dilakukan secara antar periode maka dengan sendirinya secara formal dan 211 substantif tidak terdapat landasan legalitas dan konstitusional suatu RUU dilakukan antar periode. Berdasarkan dua pendapat atas dua persoalan yang menjadi isu konstitusionalitas pembentukan UU a quo, maka disimpulkan bahwa, Pertama, disebabkan ketiadaan konsep yang mengatur dan mengadopsi saran fast track legislation yang identik dengan seperti yang secara umum dimiliki sistem pembentukan UU di beberapa negara yang menggunakan, maka tidak terdapat ukuran waktu yang dapat memberikan predikat bahwa pembentukan suatu UU dilakukan secara fast-track. Kebutuhan akan adanya pengaturan perihal fast- track untuk kemudian dapat menjustifikasi apakah suatu pembentukan UU layak atau tidak melalui jalur fast-track menjadi persoalan berbeda dan bukan merupakan isu konstitusional dalam pekara a quo. Kedua, pembahasan RUU antar periode memiliki pintu masuk sejak Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah, penugasan ini merupakan pintu masuk untuk kemudian lembaga pembentuk undang-undang secara otoritatif menentukan apakah sepakat untuk membahas antar periode. Kesepakatan ini merupakan bentuk pengujian legalitas secara checks and balances antar lembaga pembentuknya, sehingga kesepakatan ini bernilai primus inter pares atau first among equals. Dengan demikian ahli menilai Sehingga kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3 merupakan hal yang menentukan (probatio probans atau decisive evidence) terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A UU P3. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. A. Beberapa permasalahan terkait substansi permohonan para Pemohon dan tanggapan dari pihak DPR Adapun hal-hal yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara Nomor 45, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025, pada dasarnya mencakup 7 (tujuh) permasalahan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum Para Pemohon; 2. Naskah Akademik (NA); 3. Program Legislasi Nasional (Prolegnas); 212 4. Melanjutkan Proses Pembentukan RUU; 5. Partisipasi Publik dan Keterbukaan; 6. Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan 7. Kesesuaian dengan UUD 1945. Ketujuh permasalahan tersebut akan diuraikan dan ditanggapi sebagai berikut: 1) Kedudukan Hukum para Pemohon Terkait permasalahan pertama ini, Ahli sependapat dengan DPR-RI yang berpandangan sebagai berikut: 1. Para pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan UU No. 3 Tahun 2025 karena tidak berkapasitas sebagai TNI aktif,calon prajurit TNI, dan bukan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan meluasnya jabatan sipil yang memungkinkan untuk dijabat oleh TNI; melainkan sebagai mahasiswa, pelajar, karyawan swasta, dan mengurus rumah tangga. 2. Terdapat dalil para pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU, khususnya terkait isu dwifungsi, yang merupakan ranah pengujian materiil, sehingga merupakan bentuk kesalahan dalam obyek (error in objecto). 3. Batu uji yang disampaikan oleh para pemohon juga tidak terkait dengan ketentuan proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam UUD 1945. 2) Naskah Akademik (NA) Terkait permasalahan kedua, Ahli juga sependapat dengan DPR-RI yang menyatakan sebagai berikut: 1. Tidak terdapat ketentuan, baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang, yang melarang pembahasan RUU menggunakan NA dan Naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR- RI sebelumnya. 2. Perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang- undang tidak menyebabkan proses pembentukan undang- undang tersebut inkonstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK-RI No. 73/PUU-XII/2014 paragraf [3.23] hal. 211, sebagai berikut: “Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak 213 bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik dan kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik, kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional.” (Putusan MK-RI Nomor 73, yang dibacakan pada hari Senin, 29 September 2014, pukul 17.24 WIB). 3) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Terkait permasalahan yang ketiga, Ahli juga mendukung pendapat DPR sebagai berikut: 1. Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 yang disusun pada bulan Mei 2024 dengan dasar kumulatif terbuka adalah akibat dari Putusan MK-RI Nomor: 62/PUU-XIX/2021 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 11.53 WIB yang intinya dalam paragraf [3.13.2] hal. 7 dinyatakan sebagai berikut: “sehingga, demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34 Tahun 2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama”. 2. Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2025, yang dituangkan dalam Keputusan DPR-RI Nomor: 6.1/DPR RI/II/2024- 2025. 3. Banyak aspirasi muncul, yang mengindikasikan adanya kebutuhan penyempurnaan UU No. 34 Tahun 2004 guna menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. 4. Perlu Ahli tambahkan pula, dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama, Pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, dan menugaskan Komisi I DPR-RI untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Terhadap hal tersebut, Rapat Paripurna menyetujui usulan Pimpinan Rapat Paripurna tersebut sebagaimana terdapat dalam siaran langsung Rapat Paripurna di tautan 214 https://www.youtube.com/watch?v=XEhEpICu_gQ pada menit ke 10.40- 11.35. Sebagai catatan tambahan, dapat ahli kemekukakan hal-hal sebagai berikut: 1) Pertama, ada 3 (tiga) pintu masuk agar suatu RUU bisa masuk sebagai RUU Prioritas Tahunan, yaitu sebagai berikut: a) Daftar Prioritas Tahunan. Daftar ini berbasis pada RUU untuk masing-masing Komisi, Badan Legislasi, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI). Praktiknya, satu komisi mendapatkan jatah 2 (dua) RUU per tahun dan hal itu berdasarkan usulan masing- masing komisi. Oleh karena itu, jumlahnya sekitar dua kali jumlah komisi, karena dijatah 2 RUU per komisi; dari RUU yang diajukan oleh Pemerintah dan RUU yang diajukan oleh DPD-RI. Biasanya RUU Prioritas tersebut sudah disebar ke masing-masing komisi (sebagaimana tertulis dalam kolom keterangan) dan juga oleh Pemerintah dan DPD-RI. Namun, keterangan ini juga tidak mutlak, karena dalam beberapa kasus, DPD-RI mengajukan RUU usul inisiatif sebagai pelaksanaan salah satu tugas dan wewenang mereka berdasarkan Pasal 22D UUD 1945. b) Bentuk Kumulait Terbuka. RUU golongan ini adalah RUU yang dibentuk setiap tahun atau bersifat rutin,seperti RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara, dan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru serta untuk menindaklanjuti atau mengantisipasi putusan MK-RI. RUU yang masuk dalam kategori kumulait terbuka ini ada yang tertulis, terutama yang bersifat rutin. Ada juga yang statusnya untuk kumulatif terbuka ini bersifat ganda (double), yaitu bisa masuk dalam list prioritas tahunan; atau bisa juga masuk dalam long list, atau bahkan sama sekali belum tertulis, karena mengantisipasi adanya putusan MK-RI. Dalam praktik, bisa saja terjadi bahwa di pagi hari Rapat Paripurna memutuskan Prolegnas Prioritas, namun pada siang hari keluar Putusan MK-RI yang perlu segera ditindaklanjuti, maka secara otomatis pembentukan UU tersebut masuk dalam kategori kumulatif terbuka. c) Keadaan tertentu. artinya untuk merespons keadaan yang mendesak 215 seperti komflik, bencana, dan sebagainya. 2) UU No 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia bisa masuk dalam golongan pertama (karena sudah ada putusan dalam Prolegnas), dan bisa juga masuk dalam Kumulatif Terbuka; namun, lebih kuat bobot kumulatif terbukanya, karena sejak penyusunan Naskah Akademik oleh Badan Legislasi DPR-RI pilihan atau pertimbangannya adalah Kumulatif Terbuka. 3) Kumulatif terbuka merupakan ruang fleksibilitas agenda legislasi, dan menurut catatan Badan Keahlian DPR-RI, ada 56 RUU yang seharusnya ditindaklanjuti oleh DPR-RI dan pemerintah sebagai tindaklanjut dari Putusan MK-RI. Pada akhir periode DPR-RI 2019-2024 lalu, ke-56 RUU tersebut telah dilengkapi dengan Naskah Akademik yang siap untuk diajukan oleh DPR-RI atau Pemerintah sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu evaluasi Prolegnas. 4) Melanjutkan Proses Pembentukan RUU (carry over) 1. Rumusan Pasal 71A UU tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan memberikan dasar hukum untuk melanjutkan pembahasan RUU kepada DPR-RI dan Pemerintah periode selanjutnya, tanpa mengulangi proses dari awal. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan, baik oleh DPR-RI maupun Pemerintah yang telah memiliki Surat Pengusulan RUU Usul Inisiatif DPR-RI kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Paripurna atau Surat Presiden kepada DPR-RI, sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR-RI periode baru. 2. Dalam hal Presiden yang baru berkeputusan untuk melanjutkan proses pembentukan suatu RUU, dan pada kenyataannya Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo Subianto kemudian mengirim Surat Presiden Nomor R- 12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 untuk melakukan pembahasan terhadap RUU yang telah diproses sebelumnya, dan DPR-RI kemudian menyetujui untuk melakukan pembahasan; maka hal tersebut dapat dimaknai adanya kesepakatan politis untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo. Hal ini berarti pembentukan UU tersebut konstitusional berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 216 3. Menurut pendapat ahli, konsep carry over ini mengacu pada tahapan- tahapan dalam pembentukan UU, yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, dan tahap pembahasan. Dengan demikian, carry over adalah suatu mekanisme yang tidak mengulangi lagi tahapan-tahapan sebelumnya. Artinya, jika suatu RUU telah melampaui tahapan perencanaan dan penyusunan, maka kedua tahapan tersebut tidak perlu dimulai dari awal lagi. Karena sudah dipastikan ketika ada kegiatan penyusunan, maka berarti telah melewati tahap perencanaan, sehingga ketika telah sampai pada tahap penyusunan, tidak relevan lagi untuk mempersoalkan apakah RUU tersebut prioritas atau tidak. Dengan demikian apabila telah sampai pada selesainya tahap penyusunan, yang ditandai dengan salah satu pihak, baik pemerintah maupun DPR, telah mengirimkannya kepada Presiden; atau apabila hal itu merupakan RUU usul pemerintah, pemerintah telah mengirim RUU dengan pengantar surat Presiden, maka selesailah tahap penyusunan, dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembahasan. 4. Selanjutnya, ahli berpandangan bahwa dalam implementasi carry over ini ada permasalahan terkait kelanjutan proses pembahasan suatu RUU dalam dua rezim pemerintahan yang berbeda, yang kemungkinan bisa memiliki pokok-pokok haluan negara dan politik hukum yang berbeda. Karena itu, terkait persyaratan teknis seperti pembahasan DIM menjadi sangat tidak relevan, karena persyaratan semacam ini berpotensi menutup ruang bagi DPR dan Pemerintah berikutnya untuk mengabaikan persyaratan tersebut dan membahas kembali beberapa substansi yang sudah dibahas. Misalnya dalam Rapat Paripurna DPR-RI; dan semua masalah yang ada menurut DPR-RI periode itu sudah tuntas, namun ketika sekedar melanjutkan pengambilan keputusan pada Tingkat II pada Rapat Paripurna, tetapi juga membahas kembali beberapa materi yang sudah disepakati yang dikenal dengan 15 materi baru. Dengan demikian, persyaratan teknis suatu RUU carry over. Pemikiran ini juga mempertegas bahwa hal-hal yang bersifat teknis tidak boleh mengobrankan hal-hal yang bersifat substansi. 5) Partisipasi publik dan keterbukaan 217 Terkait persoalan ini, Ahli mendukung pandangan DPR-RI yang menyatakan bahwa partisipasi publik dan keterbukaan telah dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pengundangan. a. Pada tahap perencanaan, tanggal 29 Oktober sampai dengan 15 November 2024, Baleg DPR-RI telah melakukan serangkaian kegiatan yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai institusi, kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. DPR-RI telah melaksanakan serangkaian agenda rapat dengan para pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif dari masyarakat sebagai bagian pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah MK- RI Nomor 91/PUU-XVIII/20, yang pada pokoknya adalah untuk mengimplementasikan right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Pada tahap penyusunan NA dan RUU perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 ini, DPR-RI melalui Badan Keahlian DPR-RI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi mulai tanggal 13 April sampai dengan 9 Juni 2022 (vide Lampiran 17-22) dengan melibatkan para narasumber sebagai berikut: 1) Brigjen TNI (Purn.) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia); 2) Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum. (Kepala Babinkum TNI); 3) Kementerian Pertahanan RI; 4) Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si. 5) Dr. Wahyu Mujiono,S.H., M.H. (Sekretaris BAIS TNI); dan 6) Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D. b. Pada tahap Pembahasan, 11 sampai 20 Maret 2025: Sebelum memasuki tahap pembahasan, DPR-RI telah mengadakan RDPU dengan berbagai komponen masyarakat, yaitu: 1. 3 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDS Forum), Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), dan Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA). 218 2. 4 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Dr. Ismail Hasani (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) dan Dr. Al Araf (Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative). 3. 10 Maret 2025: RDPU Komisi I DPR-RI dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Selanjutnya diselenggarakan pembahasan RUU dengan kegiatan sebagai berikut: 1. 11 Maret 2025: Raker Komisi I DPR-RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI. 2. 13 Maret 2025: Raker Komisi I DPR-RI dengan Panglima TNI beserta Para Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU). 3. 14 Maret 2025: Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR-RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 4. 15 Maret 2025: Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR-RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. 5. 17 Maret 2025: Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo. 6. 18 Maret 2025: Pimpinan DPR-RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI mengundang audiensi dengan Koordinator Aliansi/Koalisi Masyarakat Sipil dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan/mendapatkan masukan terkait RUU a quo. 7. 18 Maret 2025: Rapat Kerja Komisi I DPR-RI dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI dengan acara Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. 8. 20 Maret 2025: Rapat Paripurna DPR-RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. c. Tahap Pengesahan, 26 Maret 2025, Presiden mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. d. Tahap Pengundangan, Menteri Sekretaris Negara RI telah 219 mengundangkan UU No. 3 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa selama proses pembahasan UU No 3 Tahun 2025, sifat rapat dinyatakan terbuka (kecuali rapat Timmus dan Timsin). 6) Kesesuaian dengan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Terkait Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Ahli berpandangan bahwa tidak ada asas yang dilanggar dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025, karena proses pembentukannya telah melalui sejumlah mekanisme hukum acara. Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Ahli merujuk pada pertimbangan hukum MK-RI dalam Putusan Nomor: 79/UU-XVII/2019 yang dibacakan pada hari Selasa, 4 Mei 2021, pukul 15:13 WIB, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. 7) Kesesuaian dengan UUD 1945 Terkait hal ini, perkenankan Ahli mengutip Pasal 10 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.” Kekuasaan tersebut meliputi aspek-aspek beleid (kebjakan), regelensdaad (tindakan pengaturan), bestuursdaad (tindakan pemerintahan), beheersdaad (pengelolaan), dan toezichthoudensdaad (tindakan pengawasan). Untuk selanjutnya, dalam Keterangan Tertulis ini Ahli akan memfokuskan uraian pada peranan ahli dalam pembentukan dan sosialisasi peraturan perundang- undangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang- undangan dan beberapa kendalanya. B. Peranan dan/atau Keterlibatan Ahli dalam Proses Pembentukan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Beberapa Kendalanya Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim Konstitusi, kedudukan Ahli dalam persidangan MK-RI pada hari ini memang sebagai Ahli dari pihak 220 DPR-RI; namun karena sejak sekitar sebelum Era Reformasi di Indonesia (khususnya sejak tahun 1990-an) Ahli banyak terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi hukum (legal reform) di Indonesia dan beberapa negara, baik sebagai aktor negara (state actor) maupun aktor non-negara (non-state actor), maka perkenankanlah dalam bagian subbab ini Ahli menjelaskan tentang peranan dan/atau keterlibatan Ahli dalam proses pembentukan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan (PPUU) tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan PPUU dan beberapa kendalanya. Uraian ini terasa penting untuk disampaikan, karena dalam perkembangannya, ada kecenderungan bahwa masalah ini selalu muncul dan dijadikan sebagai salah satu “pintu masuk” dalam permohonan pengujian UU kepada MK-RI. Jangan sampai karena aspirasi “kutunggu di MK”, norma yang ideal seperti partisipasi yang bermakna ini dijadikan “pintu masuk” yang kurang tepat sebagaimana yang pernah Ahli alami dalam persidangan suatu perkara yang lain di MK-RI pada masa yang lalu. 1. Ahli sejak awal sangat mendukung segera terbentuknya suatu UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bersama dengan alm. Prof. R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo dan alm. Prof. Harun Alrasid, dalam berbagai kegiatan penugasan penulisan laporan penelitian yang bertajuk “Analisis dan Evaluasi” di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan juga berbagai kegiatan yang senada di Komisi Hukum Nasional (KHN) yang dibentuk pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pada sekitar tahun 1998-2003, Ahli sudah berkali-kali membahas mengenai hal ini, antara lain dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait di Belanda, antara lain: (a) Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Konstitusi Kerajaan Belanda); (b) Bekendmakingswet (UU Publikasi Peraturan Perundang- Undangan); (c) Aanwijzingen voor de Regelgeving (Pedoman Penyusunan Regulasi); (d) Wet op de Raad van State (UU tentang Dewan Negara); (e) AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) yang fungsinya mirip dengan Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia; (f) dan sebagainya. Kesimpulannya adalah bahwa di Belanda tidak ada suatu UU khusus/tunggal yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut 221 diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang- undangan sebagaimana disebutkan di muka. 2. Bersama Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Maria Farida serta dibantu oleh beberapa pengajar muda di Bagian HTN pada tahun 2002-2003 (yang pada saat ini banyak yang telah menjadi Doktor dan Guru Besar), Ahli ikut menjadi penyusun utama Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang “Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002”. Salah satu hal terkait yang diatur dalam Ketetapan tersebut adalah ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa Ketetapan MPR dan Ketetapan MRS sebagaimana dimaksud di bawah ini yang masih berlaku sampai dengan terbentuknya UU. Salah satu diantara berbagai materi muatan Ketetapan tersebut adalah bahwa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan” dinyatakan masih tetap berlaku hingga terbentuknya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. 3. Menjelang terbentuknya UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, Ahli ikut berkampanye di berbagai forum, termasuk menulis Kolom yang dimuat sepanjang 2 halaman di Majalah Tempo. Inti substansi kampanye adalah agar masyarakat (publik) dimungkinkan untuk ikut berperan serta dalam pembentukan peraturan perundang- undangan dalam seluruh hierarkinya; namun ketika UU Nomor 10 Tahun 2004 disahkan, partisipasi tersebut hanya dimungkinkan dalam pembentukan RUU dan Raperda, dan hal tersebut diatur melalui suatu mekanisme di dalam Peraturan Tata Tertib DPR (untuk RUU) dan DPRD (untuk Raperda). 4. Ketika bersama dengan alm. Prof. R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo dan Prof. Jimly Asshiddiqie Ahli ditugaskan Pemerintah sebagai Anggota Tim Ahli Pemerintah dalam penyusunan RUU Mahkamah Konstitusi pada tahun 2002- 2003 (yang kemudian menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), cita-cita dan gagasan ideal tentang perwujudan partisipasi masyarakat dalam perspektif yang lebih luas, dan tidak hanya sekedar partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kami wujudkan antara lain dalam rumusan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut: “Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”. 222 5. Selama sekitar 3 bulan pada tahun 2006, Ahli diundang untuk mengajar pada suatu program berjudul “Legislative Drafting Training” yang diselenggarakan Centre Public Law, Faculty of Law, Australian National University, di Canberra, Australia. Salah satu topik kuliah yang penulis berikan adalah mengenai topik ini dan berbagai topik lainnya. 6. Pada tanggal 6-9 Juni 2007 Ahli diundang untuk menyampaikan makalah dengan topik “People’s Participation in Drafting Regulation in Indonesia” dalam suatu international conference dengan tema “Constitutionalism in Asia: Developments and Perspectives” yang diselenggarakan oleh Konrad Adenauer Stiftung bekerja sama dengan Vietnam Lawyers Association dan Institute of State & Law, Hanoi di Halong, Vietnam. 7. Dan berbagai aktivitas terkait lainnya (sebagaimana tercantum dalam CV yang telah Ahli sampaikan kepada MK-RI sebelumnya). Beberapa kendala dalam penerapan prinsip yang ideal ini antara lain adalah sebagai berikut: (a) cukup banyaknya stakeholder dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu tema tertentu; (b) para pengurus dan aktivis dari stakeholder yang menghadiri proses pembahasan suatu rancangan peraturan perundang- undangan tersebut orangnya cenderung berganti-ganti; (c) tidak semua pengurus dan aktivis yang menghadiri proses pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undangan benar-benar memahami seluk-beluk dari topik peraturan perundang-undangan yang dibahas tersebut secara mendalam, sehingga agak terkendala saat memberikan masukan; (d) adanya peranan lembaga donor dalam memberikan arah masukan dalam proses tersebut: dan (e) apabila ada suatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus dan aktivis tersebut yang kemudian tidak masuk dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi suatu hukum positif, langsung muncul tuduhan bahwa proses pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasannya. Hal inilah yang kemudian sering menimbulkan suatu frasa “kutunggu di MK”. C. Perkembangan Pengaturan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Hal-ikhwal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mendapatkan perhatian pada saat perumusan UU 223 Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2004 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2004). Ketika UU ini disahkan, ketentuan tentang “Partisipasi Masyarakat” diatur dalam suatu Bab khusus, yaitu Bab X tentang “Partisipasi Masyarakat”, yang di dalamnya terdapat Pasal 53. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan daerah (Raperda). Dengan demikian, UU ini memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pembentukan RUU dan Raperda tidak hanya sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan hukum itu sendiri. Dalam Penjelasan Pasal 53 tersebut ditegaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut digantikan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- Undangan yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 (yang untuk selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011). Sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, dalam UU ini ketentuan tentang Partisipasi Masyarakat juga diatur dalam suatu Bab khusus, yaitu Bab XI tentang “Partiisipasi Masyarakat”, yang di dalammya terdapat Pasal 96, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam Penjelasan Pasal 96 tersebut dinyatakan sebagai berikut: Ayat (1) Cukup jelas. 224 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Ayat (4) Cukup jelas. UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut kemudian mengalami 2 (dua) ) kali perubahan sebagai berikut: (1) Perubahan Pertama dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 15 Tahun 2019). (2) Perubahan Kedua dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2022). Selanjutnya di dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 Angka 14, ketentuan Pasal 96 Nomor 12 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 225 undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Di samping beberapa UU tersebut, ada Putusan MK-RI Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, dimana dalam bagian Pertimbangan Hukum [3.17.8] antara lain menegaskan bahwa selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengalami perkembangan yang pesat dalam 25 (dua puluh lima) tahun terakhir ini. 226 D. Tanggapan terhadap Berbagai Opini Hukum Para Pemohon, Saksi, Ahli, dan Berbagai Pihak Lainnya yang Menentang Pembentukan dan Pengesahan UU TNI Terhadap berbagai berbagai opini hukum yang dikemukakan oleh Para Pemohon, Saksi, Ahli dan berbagai Pihak lainnya yang menentang pembentukan dan pengesahan UU TNI, Ahli memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Pembentukan UU TNI merupakan amanat Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat- syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”. 2. Dalam proses pembentukan dan pengesahan UU TNI ini pihak DPR-RI telah memenuhi berbagai persyaratan baik formil maupun materiil pembentukan UU. Hal ini antara lain bisa dilihat secara lengkap dalam berbagai dokumen yang diberikan dalam dokumen yang berjudul “Daftar Lampiran Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor: 45, 56, 69, 75 dan 81/PUU-XXIII/2025) – untuk selanjutnya disebut sebagai Daftar Lampiran - yang diberikan oleh DPR-RI kepada MK-RI. 3. Salah satu dari Daftar Lampiran itu, misalnya adalah Lampiran Nomor 60 yang berjudul “Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR-RI dalam Rangka Pembahasan Tindak Lanjut RUU yang Ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah DPR-RI, Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2024- 2025, tanggal 26 Agustus 2024”, yang dalam Bagian “II. Kesimpulan” menyatakan sebagai berikut: • Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan tindak lanjut RUU yang ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Bamus DPR-RI, menyepakati/menyetujui: 227 a. Akan membahas RUU yang telah memiliki Surpres dan DIM. b. Optimalisasi dalam mengerjakan RUU yang akan dibahas pada masa persidangan terakhir masa jabatan Periode Anggota 2019-2024. c. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR-RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya. E. Kesimpulan Ahli Berdasarkan berbagai dalil dan uraian sebagaimana tersebut dimuka, ahli menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2) Permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya; atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3) Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4) Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) telah sesuai dengan UUD 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 228 b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertob (Berita Negara Nomor 667 Tahun 2020); dan c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang (Berita Negara Nomor 668 Tahun 2020); 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. I. Konstitusionalitas Perbedaan Muatan Materi Pengaturan dalam Naskah Akademik dengan suatu Undang-Undang Secara yuridis, tidak terdapat ketentuan, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) maupun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang (PDPR 2/2020) sebagai dasar hukum pembentukan UU yang melarang pembahasan RUU dengan menggunakan Naskah Akademik (NA) dan naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Ketiadaan pengaturan tentang larangan pembahasan RUU dengan menggunakan NA dan naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotan DPR RI sebelumnya baik dalam UU P3 maupun dalam PDPR 2/2020, maka penggunaan NA dan naskah RUU tersebut adalah konstitusional. Terlebih, tidak terdapat alasan dalam batas penalaran yang wajar untuk mengatakan bahwa penggunaan NA dan naskah RUU pada pada periode keanggotan DPR RI sebelumnya menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional mengingat Pasal 43 ayat (3) UU P3 hanya mensyaratkan bahwa RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai NA. Persoalan mengenai perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang juga tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum 229 Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta-merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang-undang menyebabkan suatu undang- undang menjadi inkonstitusional. Hal ini dikarenakan NA hanya merupakan referensi, dan perubahan yang terjadi selama pembahasan di legislatif tetap sah. Lebih jauh, MK dalam melakukan pengujian undang-undang (judicial review) baik pengujian formil maupun pengujian materiil sejak tahun 2003 atau sejak berdirinya MK tidak pernah menyatakan bahwa perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang juga tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Hal ini didasarkan pada pengamatan penulis terhadap beberapa Putusan MK yang meliputi: 1. Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam Putusan a quo, MK memberikan pertimbangan, bahwa meskipun adanya naskah akademik penting untuk memberi dasar dan pertimbangan ilmiah bagi suatu undang-undang yang dirancang agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika, keberadaan naskah akademik bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses pembentukan undang-undang. 2. Putusan MK Nomor 54/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Putusan a quo, MK menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa para anggota DPR adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang harus membawa dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam segala tindakannya, termasuk dalam pembentukan undang- undang, ada atau tidak ada naskah akademik. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 naskah akademik memang diharuskan dalam pembentukan undang-undang tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan batalnya suatu undang-undang sejauh prosedur-prosedur 230 lainnya telah dipenuhi. Dengan demikian, tidak adanya Naskah akademik dalam pembentukan undang-undang tidak menyebabkan batalnya suatu undang-undang, meskipun berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 diharuskan ada naskah akademik dalam pembentukannya. Ketiadaan naskah akademik bisa dikatakan sebagai cacat prosedur, namun cacat prosedur tidak menyebabkan batal, selama prosedur-prosedur lainnya terpenuhi. 3. Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MK dalam Putusan a quo menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa walaupun perubahan pasal dalam UU tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang-undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam naskah akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional. Berdasarkan teori perundang-undangan, naskah akademik pada dasarnya merupakan alat untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian ilmiah yang mendasari usul rancangan setiap undang-undang yang kelak akan diajukan dan dibahas di DPR. Selain itu, naskah akademik merupakan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk membahas dan menetapkan apakah substansi atau materi yang terkandung dalam naskah akademik layak diatur atau dimasukkan dalam peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, persoalan mengenai perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang adalah sah dan tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang inkonstitusional. Pada teori yang sama, yaitu teori perundang-undangan juga dikemukakan bahwa pencapaian kualitas legislasi dapat dilakukan jika perancang undang- undang berpegang pada keutamaan (virtues) dalam perancangan undang- 231 undang, bukan berpegang teguh pada kesesuaian undang-undangan dengan NA (Vide Helen Xanthaki, On transferability of legislative solutions: the functionality test dalam Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki (Editor), Drafting Legislation: A Modern Approach – in Memoriam of Sir William Dale, Ashgate, Hampshire-Burlington, 2008, hlm., 17.). Keutamaan tersebut antara lain: 1. kemampuan undang-undang untuk mencapai hasil yang diinginkan (efficacy); 2. kesesuaian perilaku dengan norma hukum dalam undang-undang (effectiveness); 3. efisiensi, yaitu mencakup kejelasan (clarity), ketelitian (precision), dan tidak ambigu; 4. kesederhanaan bahasa dan tidak bias gender (plain and gender-neutral language). Merujuk pada UU P3, pencapaian kualitas legislasi selain berpegang pada keutamaan di atas juga berpegang pada beberapa hal sebagaimana yang diatur dalam UU P3. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah: 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945; 2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; 3. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan 4. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Begitu juga, faktor yang menyebabkan undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 juga bukan karena terdapat perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang. Faktor yang menyebabkan undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 hingga akhirnya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat adalah ketiadaan profesionalitas sumber daya manusia yang berperan dalam pembentukan undang-undang beserta proses pembentukannya juga sangat elitis dan sarat kepentingan, serta diperparah lagi oleh lemahnya koordinasi antar sektor dalam penyusunan materi muatan. Oleh karena itu, ahli berpendapat bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang menyebabkan proses pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional adalah tidak beralasan menurut 232 hukum. Maka dari itu, perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan UU TNI tetap menjadikan UU TNI sebagai UU yang konstitusional. II. Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 dikaitkan dengan UU TNI Undang-undang adalah hukum tertulis yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden (pemerintah). Eksistensi peraturan undang-undang merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan atas hukum karena pada prinsipnya “without positive action by legislation and positive law more generally many human rights would fail to be realized” (vide Gregoire Webber, Paul Yowell, dan Richard Ekins, Legislated Right: Securing Human Rights Trough Legislation, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, hlm.19). Proses untuk menghasilkan undang-undang atau yang dikenal dengan pembentukan undang-undang merupakan rangkaian proses pembuatan undang-undang yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan hukum nasional, sementara itu untuk menghasilkan Undang-Undang yang sesuai dengan dinamika masyarakat, lebih-lebih lagi pada era globalisasi dewasa ini yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi, dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada (secara horizontal), serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 (secara vertikal). Guna mewujudkan Undang- Undang seperti tersebut di atas, maka pembentukan Undang- Undang di Indonesia dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Program legislasi nasional (Prolegnas) merujuk pada UU P3 dimaknai sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam kata lain, prolegnas tidak lain adalah suatu instrumen perencanaan program pembentukan undang- undang. Maksudnya, program legislasi nasional merupakan wadah dimana pembentukan suatu undang-undang direncanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam rangka pembangunan (materi) hukum nasional. Jika 233 dianalisis secara lebih mendalam berdasarkan teori perundang-undangan, Prolegnas tidak hanya dipahami sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum, namun Prolegnas juga dapat dipahami sebagai isi/materi hukum (legal substance). Sebagai isi hukum, Prolegnas memuat daftar Rancangan Undang- Undang (RUU) yang akan dibentuk dalam periode penyusunanya. Daftar RUU yang dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas akan dibahas bersama-sama antara DPR dan Pemerintah sebelum akhirnya disahkan dan diundangkan menjadi UU. Program legislasi nasional pada pelaksanaannya memuat daftar skala prioritas RUU yang akan di bentuk pada suatu periode tertentu. Periode tersebut ada yang 5 tahun, yang disebut sebagai program legislasi nasional jangka menengah atau 5 tahunan dan ada juga untuk periode 1 tahun, yang disebut sebagai program legislasi nasional prioritas tahunan. Program legislasi nasional 5 tahunan tersebut pada pelaksanaannya di penggal- penggal menjadi prioritas tahunan atau prolegnas tahun. Prolegnas 5 tahun itu dapat dievaluasi atau disesuaikan dengan perkembangan setiap tahunnya bersamaan dengan ditetapkannya prolegnas tahunan. Penyusunan prolegnas ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah dengan tujuan agar adanya suatu perencanaan yang matang dan mendalam dalam pembentukan undang-undang, sehingga undang-undang yang dihasilkan kemudian adalah undang-undang yang berkualitas, sinkron dengan peraturan yang lainnya, serta efektif dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan penyusunan prolegnas oleh DPR tersebut tidak lain dikarenakan kewenangan pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia secara konstitusional berada di lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPR. Kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPR antara lain menginisiasi Rancangan Undang-Undang (legislative initiation), membahas Rancangan Undang-Undang (law making process), dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (law enactment approval). Hal ini, sebagaimana pandangan Montesquieu bahwa parlemen sebagai kuasa pembentukan hukum merepresentasikan seluruh golongan dalam negara baik golongan kehormatan maupun bukan, sebagai berikut: “The legislative power is therefore committed to the body of the nobles, and to that which represents the people, each having their assemblies and deliberation apart, each their separate views and interest.” 234 Pelaksanaan prolegnas ini dalam proses pembentukan undang-undang tidak hanya memuat daftar RUU, tetapi didasarkan pada visi misi dan kebijakan yang merupakan kriteria untuk menetapkan, mengurutkan, dan memprioritaskan RUU untuk periode 5 tahun dan 1 tahun. Artinya prolegnas tidak dilihat sebagai bentuk daftar keinginan semata, tetapi dilandasi jiwa dan kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan apa yang menjadi visi, misi pembangunan hukum nasional serta cita-cita bangsa ini. Karena itu, prolegnas disebut sebagai grand design utama DPR dan Pemerintah dibidang produk hukum, di samping sebagai barometer kinerja mereka dalam fungsi legislasi sekaligus sebagai penopang negara hukum sesuai UUD 1945. Prolegnas secara spesifik adalah implementasi fungsi sekaligus menjawab kebutuhan yuridis/legislasi masyarakat. Dalam kaitannya dengan perubahan UU TNI sebagaimana yang menjadi objek permohonan pemohon dalam perkara ini, pada dasarnya UU TNI termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan pada Rapat Paripurna pada 18 Februari 2025 yang dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa pembentukan dan pengesahan UU TNI adalah sah dan konstitusional karena UU a quo termasuk ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2025. Bahkan, penetapan UU TNI sebagai salah satu UU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas adalah sah mengingat penetapan RUU dalam prolegnas prioritas adalah kewenangan DPR dan Pemerintah. III. Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Carry Over Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) mengatur bahwa undang-undang yang pembahasannya belum selesai dalam satu periode dapat dilanjutkan DPR di periode berikutnya atau disebut dengan sistem carry over terhadap RUU. Hal ini diatur dalam Pasal 71A UU P3 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan 235 kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”. Tujuan dari sistem tersebut adalah agar setiap RUU yang telah direncanakan, disusun, dan dibahas bersama oleh para pembentuk undang-undang DPR, Presiden, dan/atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada periode yang lalu dapat diselesaikan oleh para pembentuk undang-undang pada masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar sistem perencanaan legislasi nasional senantiasa berkelanjutan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pertimbangan lainnya adalah supaya akuntabilitas kinerja DPR di bidang legislasi dapat terus ditingkatkan. Jika mengulas histori pemberlakuan metode carry over dalam pembentukan peraturan undang-undang ini, pada dasarnya pemberlakuan metode carry over didesain untuk menjadi solusi terhadap permasalahan yang kerap dihadapi oleh badan legislasi nasional, yaitu perihal produktivitas. Target yang sudah disiapkan kerap tidak dapat tercapai dan bahkan sangat kurang. Hal inilah yang membuat prolegnas seperti terdegradasi dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Dalam kata lain, target yang ada di dalam prolegnas prioritas dan tahunan tidak pernah terpenuhi, sedangkan ketentuan hukum positif belum mengatur bahwa daftar RUU yang ada dalam prolegnas merupakan agenda yang wajib dipenuhi oleh pemerintah bersama DPR. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan dan alasan pembuatan prolegnas. Kerancuan demi kerancuan dalam proses legislasi terus bertambah hingga akhirnya diberlakukan metode carry over dalam proses pembuatan Undang-Undang melalui perubahan UU P3 untuk mempermudah dan menambah produktivitas DPR dalam menyelesaikan RUU yang masuk dalam prolegnas. Carry over sendiri merupakan mekanisme pewarisan RUU ataupun pengalihan pembahasan RUU yang telah dibahas pada prolegnas periode sebelumnya (berakhir) ke prolegnas periode berikutnya (sedang berjalan). Dengan demikian, RUU yang masuk dalam daftar prolegnas tidak memiliki keharusan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun agar proses penyelesaian RUU lebih bertumpu pada kualitas materi dibandingkan waktu penyelesaian. 236 Konsekuensi atas adanya metode carry over dalam pembentukan peraturan undang-undang tersebut adalah praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang pada periode pemerintahan sebelumnya sah secara hukum. Mau tidak mau praktik tersebut harus diterima sebagai suatu tindakan dan/atau perubatan yang konstitusional sesuai dengan norma hukum yang berlaku selagi praktik pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU P3. Dalam kaitannya dengan UU TNI sebagaimana yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini, ahli berpendapat bahwa UU TNI merupakan UU carry over karena proses pembahasannya telah dilakukan mulai dari DPR periode sebelumnya dan UU tersebut telah ditetapakan sebagai salah satu UU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas 2025. Ini menandakan bahwa UU TNI telah memenuhi seluruh syarat dikategorikannya UU carry over, yaitu (1) pada tahapan sebelumnya di DPR periode sebelumnya UU tersebut telah memasuki tahap pembahasan DIM; dan (2) UU tersebut dimasukkan kembali ke prolegnas periode berikutnya karena tidak selesai. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa proses pembentukan UU TNI sah dan konstitusional. IV. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Izinkan Ahli menyampaikan pandangan mengenai dalil Pemohon terkait kurangnya partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa proses legislasi undang-undang a quo telah cacat formil karena tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dan asas keterbukaan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi dalil tersebut, secara prinsip partisipasi publik merupakan pilar fundamental dalam negara hukum demokratis, dan keterbukaan adalah prasyarat bagi legitimasi setiap produk legislasi. Namun, implementasi dan penafsiran prinsip-prinsip tersebut haruslah proporsional dan tidak dapat serta-merta mengesampingkan 237 keseluruhan tahapan serta substansi proses legislasi yang telah dilaksanakan. Konsep partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang- undangan tidak sekadar retorika, melainkan berakar kuat dalam teori demokrasi deliberatif dan esensi kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan tidak berhenti pada momen pemilihan wakil rakyat semata. Ia melampaui itu, menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan publik, terutama saat merumuskan hukum yang kelak akan mengikat mereka. Sebagaimana diuraikan oleh pemikir seperti Jürgen Habermas, teori demokrasi deliberatif menekankan urgensi diskusi rasional dan inklusif sebagai fondasi legitimasi keputusan publik. Ini berarti, partisipasi publik bukanlah sekadar formalitas. Partisipasi publik adalah sebuah proses dinamis di mana gagasan-gagasan terbaik dapat muncul dan berkembang melalui pertukaran pandangan yang bebas, terbuka, dan kritis. Prinsip partisipasi publik merupakan aspek esensial yang memiliki keterkaitan erat dengan teori representasi politik dalam konteks negara hukum yang demokratis. Demokrasi perwakilan modern tidak semata-mata bertumpu pada representasi elektoral yakni keterpilihan wakil rakyat melalui proses pemilu melainkan juga menuntut adanya representasi substansial yang menghendaki agar kepentingan, suara, serta aspirasi konstituen terartikulasikan secara nyata dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam kerangka tersebut, partisipasi publik berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus prosedural untuk menjamin bahwa mekanisme representasi tidak hanya bersifat simbolik atau formalistik, tetapi mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Ketidakterlibatan publik dalam proses legislasi berpotensi menjadikan arena pembentukan hukum tertutup dan elitis, yang pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan masyarakat dan mendeligitimasi produk hukum yang dihasilkan. Partisipasi publik memiliki fungsi multifaset yang vital. Ini tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum, sehingga produk perundang-undangan lebih dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Partisipasi publik juga secara substansial memperkaya kualitas kebijakan melalui penyerapan masukan dari berbagai spektrum pemangku kepentingan, termasuk pihak yang terdampak 238 langsung dan para pakar di bidangnya. Lebih dari itu, partisipasi publik turut meminimalisir potensi konflik di kemudian hari, karena isu-isu problematik dapat teridentifikasi dan tertangani sejak tahap awal. Yang tak kalah esensial, partisipasi publik merealisasikan akuntabilitas, di mana transparansi proses memungkinkan publik untuk memonitor kinerja perwakilan mereka dan memastikan bahwa kepentingan umum benar-benar terlayani, bukan semata- mata kepentingan parsial. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui serangkaian putusannya yang progresif, telah menerjemahkan prinsip-prinsip ini menjadi standar konkret yang dikenal sebagai "partisipasi publik yang bermakna" (meaningful participation). Konsep ini tidak semata-mata dimaknai sebagai sekadar mengundang perwakilan masyarakat ke dalam ruang rapat. Partisipasi publik mensyaratkan terpenuhinya tiga elemen utama, salah satunya adalah hak untuk didengar (right to be heard), yang mengharuskan tersedianya ruang dan mekanisme yang layak bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta masukan terhadap rancangan undang- undang yang sedang disusun.Kedua, hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), di mana masukan-masukan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja. Pembentuk undang-undang wajib mempertimbangkan masukan tersebut dan dapat menunjukkan bahwa mereka telah memperhatikan serta meresponsnya, baik dengan mengakomodasi atau, jika tidak, memberikan alasan penolakan yang rasional dan transparan. Ketiga, hak untuk dijelaskan (right to be explained), yang mengharuskan pembentuk undang-undang memberikan penjelasan rasional mengapa suatu masukan tidak diakomodasi. Penjelasan ini bukan hanya kewajiban prosedural, tetapi juga pondasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mutlak. Asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya partisipasi yang bermakna. Keterbukaan ini telah terwujud melalui akses informasi yang komprehensif, Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan beserta dokumen terkait, termasuk Naskah Akademik, telah tersedia secara luas melalui platform resmi Pemerintah dan DPR RI. Langkah ini memastikan masyarakat dapat mempelajari substansi materi secara informatif, sehingga masukan yang diberikan pun berdasarkan pemahaman yang mendalam. Selain itu, upaya 239 sosialisasi dan penjaringan aspirasi tidak bersifat tunggal, melainkan dilakukan secara multi-tahap. Pemerintah dan DPR telah menyelenggarakan berbagai forum, mulai dari sosialisasi, diskusi publik, hingga rapat dengar pendapat yang melibatkan spektrum luas pemangku kepentingan: dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil hingga komunitas pertahanan dan para pakar di bidang terkait. Penting untuk ditegaskan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sebelum Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan secara resmi diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah telah menunjukkan inisiatif proaktif dalam penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi materi muatan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini sejak tahun 2023. Komitmen awal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya serangkaian FGD (Focus Group Discussion) oleh Babinkum Mabes TNI. Sebuah indikator kuat bahwa ada upaya nyata untuk mendengar masukan publik terhadap materi yang akan diregulasi, jauh sebelum RUU masuk ke ranah legislasi formal di DPR. Selanjutnya, ketika Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan resmi menjadi inisiatif DPR RI, seluruh proses pembentukannya dikoordinasikan penuh oleh DPR. Pada tahap penyusunan RUU, DPR RI secara transparan telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai komponen masyarakat sebagai berikut: ● Pada 3 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR RI diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber Mayjen TNI Rodon Pedrason, Dr. Teuku Rezasyah, dan Dr. Kusnanto Anggoro. ● Kemudian, pada 4 Maret 2025, Komisi I DPR RI kembali mengadakan RDPU dengan Ismail Hasani dari Setara Institute, dan Dr. Al-Araf dari Imparsial. ● Selanjutnya, pada 10 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR diselenggarakan bersama Persatuan Purnawirawan ABRI yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar. Setelah tahap penyusunan, pada tahap pembahasan RUU, yang berlangsung intensif dari tanggal 11 hingga 20 Maret 2025, proses legislasi terus melibatkan pihak-pihak terkait dan mengedepankan keterbukaan: ● Pada 11 Maret 2025, diadakan Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan, dan 240 Menteri Sekretaris Negara. ● Dilanjutkan pada 13 Maret 2025, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). ● Pada 14 Maret 2025, dan kembali pada 15 Maret 2025, Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI diselenggarakan untuk membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU a quo. ● Kemudian, pada 17 Maret 2025, dilaksanakan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo. ● Secara signifikan, pada 18 Maret 2025, Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI secara khusus mengundang audiensi dengan Koordinator Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, dengan agenda mendengarkan serta mendapatkan masukan terkait RUU a quo. Ini membuktikan komitmen DPR untuk melibatkan suara kritis masyarakat sipil. ● Pada hari yang sama, 18 Maret 2025, Rapat Kerja Komisi I DPR RI kembali digelar bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara untuk Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU a quo. ● Puncak proses pembahasan tercapai pada 20 Maret 2025, dengan Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan Pembicaraan Tingkat II dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. Seluruh tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang, mulai dari pengajuan sebagai usul inisiatif DPR hingga pengesahannya menjadi undang- undang, dikelola dan dicatat secara menyeluruh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Catatan, notulensi, dan transkrip dari setiap pertemuan dan rapat kerja merupakan bukti otentik dari komitmen terhadap prinsip partisipasi dan keterbukaan. Lebih lanjut, publikasi tahapan proses legislasi pun dilakukan secara berkala melalui media massa dan saluran informasi resmi, memastikan masyarakat luas senantiasa mengetahui perkembangan dan status RUU. Dalil Pemohon yang mengklaim kurangnya partisipasi dan keterbukaan sering kali berakar pada asumsi keliru bahwa setiap masukan harus 241 diakomodasi, atau bahwa proses legislasi harus sepenuhnya steril dari dinamika politik. Padahal, proses legislasi adalah arena dialektika kompleks antara berbagai kepentingan dan pandangan yang beragam, yang pada akhirnya harus bermuara pada suatu keputusan politik yang mengikat secara hukum dan konstitusional. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa partisipasi publik tidak berarti publik memiliki hak veto mutlak. Sebaliknya, ia menjamin pemberian ruang yang memadai bagi aspirasi untuk didengar dan dipertimbangkan secara rasional dalam bingkai perumusan kebijakan publik yang lebih besar. Dengan demikian, menurut hemat Ahli, dugaan adanya cacat formil akibat terbatasnya partisipasi publik dan keterbukaan dalam pembentukan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan tidak mencerminkan realitas proses legislasi yang telah berlangsung.Prosedur yang telah dijalankan oleh pembentuk undang- undang, dengan segala tahapan dan dokumentasinya yang transparan dan akuntabel, telah memenuhi standar konstitusional dan prinsip partisipasi publik yang bermakna, bahkan didahului oleh upaya penyerapan aspirasi yang komprehensif oleh pihak Pemerintah. V. Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Selain dalil mengenai kurangnya partisipasi publik yang telah kami elaborasi sebelumnya, Para Pemohon juga mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak memenuhi asas keterbukaansebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pemohon berargumen bahwa selama proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, tidak dilakukan secara terbuka dan akses informasi serta pemberian masukan sangat terbatas. Namun, dalil ini menunjukkan kekeliruan dalam memahami ruang lingkup dan batasan asas keterbukaan dalam konteks pembentukan undang-undang, yang sebenarnya telah diatur secara jelas dalam kerangka hukum positif kita. Asas keterbukaan merupakan salah satu dari enam asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam 242 Pasal 5 huruf g Undang-Undang P3. Asas ini pada intinya menghendaki bahwa seluruh proses pembentukan peraturan perundang- undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik. Transparansi di sini merujuk pada ketersediaan informasi yang memadai mengenai tahapan, materi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses legislasi. Tujuannya adalah untuk menjamin akuntabilitas pembentuk undang- undang dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Dalam kerangka teori tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar yang saling melengkapi. Transparansi adalah prasyarat bagi akuntabilitas, di mana publik tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari para pengambil keputusan jika informasi mengenai proses dan keputusan tersebut tidak tersedia secara memadai. Akuntabilitas sendiri berarti kewajiban bagi pembentuk undang- undang untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil selama proses legislasi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa asas keterbukaan dalam proses legislasi tidak dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melibatkan setiap individu atau kelompok secara menyeluruh dalam setiap tahapan dan rincian pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan harus dipahami secara proporsional, sejalan dengan prinsip representasi politik dalam demokrasi modern dan pertimbangan efektivitas proses legislasi itu sendiri. Dalam konteks ini, teori partisipasi publik yang relevan adalah partisipasi yang difokuskan pada pihak yang memiliki kepentingan langsung atau terdampak. Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang P3 secara eksplisit memberikan batasan subjek partisipasi. Pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Frasa "kelompok orang" dalam penjelasan pasal tersebut lebih lanjut diartikan secara spesifik sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar 243 di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Pembatasan ini bukanlah bentuk pembatasan hak konstitusional, melainkan upaya untuk menjaga efisiensi dan fokus pembahasan legislasi agar masukan yang diterima benar-benar relevan dan substantif, tanpa mengorbankan esensi partisipasi bermakna. Hal ini sejalan dengan konsep rasionalitas prosedural, di mana prosedur yang jelas dan terarah mendukung hasil legislasi yang berkualitas, sekaligus menjamin prinsip akuntabilitas prosedural. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kekurangan dalam aspek partisipasi dan keterbukaan publik kerap didasarkan pada asumsi yang tidak tepat, yakni seolah-olah setiap masukan masyarakat wajib diakomodasi secara mutlak, atau bahwa proses legislasi harus sepenuhnya bebas dari pengaruh dan dinamika politik. Padahal, proses pembentukan undang- undang secara inheren merupakan forum dialektika yang kompleks, di mana berbagai kepentingan, perspektif, dan orientasi politik berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan normatif yang mengikat secara hukum dan sah secara konstitusional. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa prinsip partisipasi publik bukanlah pemberian hak veto kepada masyarakat atas seluruh substansi regulasi, melainkan penjaminan adanya ruang yang memadai bagi publik untuk menyampaikan aspirasi yang kemudian dipertimbangkan secara proporsional dan rasional dalam kerangka perumusan kebijakan yang lebih luas. Mekanisme ini selaras dengan prinsip legitimasi prosedural, yang menekankan bahwa validitas suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh substansinya, melainkan juga oleh proses pembentukannya yang harus menjunjung asas keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan prosedural. Dengan demikian, menurut penilaian Ahli, tuduhan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengalami cacat formil karena tidak terpenuhinya prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, tidak berdasar secara hukum dan tidak sejalan dengan fakta-fakta empirik dari proses legislasi yang telah berlangsung. Seluruh tahapan pembentukan undang- undang tersebut telah diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk melalui pelaksanaan serangkaian forum konsultasi publik dan penyerapan aspirasi 244 oleh Pemerintah secara menyeluruh. Dengan terpenuhinya ketentuan formil tersebut, proses legislasi yang dimaksud telah mencerminkan standar konstitusional dan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Setelah menelaah secara saksama seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta setelah mengelaborasi secara komprehensif mengenai penerapan asas partisipasi publik dan keterbukaan, perkenankan saya menyampaikan kesimpulan. Dari tinjauan cermat atas seluruh tahapan dan bukti-bukti proses legislasi yang telah kami uraikan di hadapan Majelis Yang Mulia, kami dengan tegas menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah memenuhi setiap ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Seluruh rangkaian tahapan, mulai dari perencanaan awal yang melibatkan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang terdokumentasi, hingga proses penyusunan dan pembahasan intensif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menunjukkan komitmen tak tergoyahkan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta Rapat Kerja (Raker) lintas instansi, telah menjadi ruang deliberatif yang substansial. Adanya dokumentasi lengkap berupa catatan, notulensi, dan transkrip dari setiap pertemuan dan rapat kerja menjadi bukti nyata dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dijalankan. Tak hanya itu, publikasi berkala atas tahapan legislasi juga memastikan akses informasi yang memadai bagi masyarakat luas. Prinsip partisipasi publik yang bermakna jelas terpenuhi melalui mekanisme yang secara konsisten memastikan adanya hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan bagi pihak-pihak yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan sah. Perlu ditegaskan, pembatasan subjek partisipasi yang termaktub dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) bukanlah pengabaian hak, melainkan sebuah 245 upaya rasional untuk menjaga fokus dan efisiensi pembahasan demi menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Demikian pula, asas keterbukaan telah terimplementasi secara optimal melalui akses informasi yang komprehensif dan proses pembahasan yang transparan, termasuk pelibatan berbagai pemangku kepentingan, bahkan suara-suara kritis dari elemen masyarakat sipil. Maka, jelaslah bahwa tidak ada satu pun bukti substantif yang menunjukkan adanya cacat formil yang dapat mendelegitimasi Undang- Undang ini. Dalil Pemohon yang mengklaim ketidaksesuaian adalah pandangan yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan pemahaman komprehensif terhadap norma hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi ini telah berjalan dengan tertib dan akuntabel, sepenuhnya sesuai koridor hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pengujian formil yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan karenanya, menolak permohonan tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 adalah produk legislasi yang sah, konstitusional, dan telah melalui proses pembentukan yang akuntabel serta transparan. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. Masukan atas Penyusunan Naskah Akademis dan Draf RUU tentang Perubahan atas Undang-undang TNI Makalah ini disiapkan berdasarkan Terms of Reference (ToR) yang disiapkan oleh Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan judul Diskusi Pakar dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Perubahan UU tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam ToR tersebut disampaikan 8 isu dalam bentuk pertanyaan yang merupakan materi dari Naskah Akademik berdasarkan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang. Oleh karenanya makalah ini akan menjawab kedelapan isu yang disampaikan. I. Sangat Dibutuhkan Rencana penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 246 Rencana penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat “RUU Perubahan UU TNI”) sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan telah 18 tahun UU TNI tidak mengalami perubahan apapun padahal banyak perkembangan yang telah terjadi, baik geopolitik maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TNI serta adanya uji materi atas UU ke Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi UU TNI perlu dilakukan perubahan mengingat UU TNI merupakan produk diawal reformasi tahun 1998 sehingga banyak ketentuan yang merupakan respons terhadap praktek yang terjadi sebelum tahun 1998. RUU Perubahan UU TNI diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan legalitas eksistensi TNI. II. Urgensi dalam penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Ada paling tidak enam urgensi mengapa RUU Perubahan UU TNI dilakukan, yaitu: 1. Bentuk perang yang telah berubah secara cepat Saat ini bentuk perang telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Perang tidak hanya sekedar yang dinyatakan oleh negara, namun perang dapat dilakukan tanpa dinyatakan oleh negara. Belum lagi perang tidak hanya berhadapan dengan negara lain, atau pelaku separatis namun perang dapat diinisiasi oleh para pelaku teror yang bertujuan untuk mengganti ideologi, dasar dan bentuk negara. Perang pun saat ini tidak dilakukan dengan menggunakan alutsista konvensional atau alutsista yang dikendalikan oleh teknologi canggih, namun secara perlahan namun pasti telah menjadi perang siber (cyber warfare) (sistem informasi, media sosial). Oleh karenannya UU TNI sudah sewajarnya untuk dilakukan perubahan sehingga adaptif dengan perkembangan bentuk perang saat itu dan untuk mengantisipasi perkembangan bentuk perang di masa depan. 2. Situasi geopolitik memerlukan pengembangan TNI Situasi geopolitik dan tututan kepentingan nasional (national interest) memerlukan pengembangan TNI yang membutuhkan landasan hukum yang 247 kuat. Situasi geopolitik saat ini baik di kawasan seperti Laut China Selatan, maupun di luar kawasan seperti perang di Ukraina mengharuskan TNI untuk dikembangkan dari waktu ke waktu sesuai situasi dan kondisi. Situasi geopolitik membutuhkan prajurit-prajurit yang handal dan berpengalaman. 3. Kepentingan Nasional di Luar Wilayah Kedaulatan Fenomena baru yang dialami oleh banyak negara adalah adanya kepentingan nasional yang berada di luar wilayah kedaulatan namun perlu mendapat penjagaan dari tentara nasionalnya. Jepang misalnya memberikan peran yang besar pada Self Defence Forces nya untuk menjaga Sea Lanes of Communication (SLOC) Jepang yang berada di wilayah kedaulatan. Demikian pula TNI pernah dilibatkan dalam penjagaan armada kapal perdagangan yang melintasi perairan di Somalia yang merupakan negara gagal yang rawan pembajakan. Pada tahun 2011 TNI melakukan operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus di Somalia. Saat itu Soamila masuk dalam katagori negara gagal (failed State) sehingga setiap negara bertanggung jawab atas kapal-kapal niaganya. (ditambah oleh negara setempat membolehkan) Saat operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus sebenarnya UU TNI tidak memberi landasan hukum yang kuat. Oleh karenanya RUU Perubahan atas UU TNI perlu memberikan landasan yang kuat bagi pelibatan TNI menjaga kepentingan nasional. Landasan hukum ini menjadi penting bila Presiden mengambil keputusan agar TNI turut dalam operasi intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention operation) dengan negara lain atau dimandatkan oleh organisasi internasional atau kawasan untuk melakukan Responsibility to Protect. 4. Tantangan yang dihadapi bangsa yang mengharuskan TNI turut berpartisipasi secara aktif TNI sebagai alat negara ternyata telah mengalami berbagai penugasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang konvensional. Banyak hal yang telah dilakukan oleh TNI untuk melakukan penugasan dibidang kesehatan, termasuk diantaranya penanganan terhadap wabah penyakit Covid 19. Hal ini tentu membutuhkan perbuasan atas tugas-tugas OMSP yang telah 248 ditetapkan dalam UU TNI. 5. Terbitnya berbagai Undang-undang pasca UU TNI yang bersinggungan dengan eksistensi TNI Pasca tahun 2004 telah banyak Undang-undang yang terbit dan bersentuhan dengan TNI, Perubahan atas UU Terorisme (“UU Terorisme”), UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (“UU PSDN”) dan UU Aparatur Sipil negara (“UU ASN”). 6. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan dilakukannya Amandemen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 mengamanatkan agar UU TNI dilakukan perubahan. Dalam kata-kata Mahkamah Konstitusi dalam putusan disebutkan “usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat melalui upaya legislative review.” Selanjutnya MK mengatakan, “… demi memberikan kepastian hukum, menurut Mahkamah, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU TNI dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” 7. Undang-undang yang perlu untuk dianalisis dalam rangka penyusunan RUU 1. UU TNI 2. UU Terorisme 3. UU PSDN 4. UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 5. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia III. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 1. Landasan Filosofis a. Dalam preambule Undang-undang Dasar 1945 paragraf empat disebutkan salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 249 tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya pemerintah perlu senantiasa membangun postur sistem pertahanan, termasuk TNI, sesuai dengan perkembangan ancaman tradisional maupun non-tradisional serta perkembangan geopolitik kawasan dan dunia. Dalam konteks demikian TNI yang telah beberapa kali mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi internal di Indonesia pada masa reformasi saat UU TNI dibentuk perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali agar dapat menjalankan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 untuk melindungi bangsa dan tanah air Indoenesia secara baik. b. Saat ini ancaman yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara menuntut adanya berbagai perubahan tugas pokok dan fungsi TNI yang tidak saja berbasis pada wilayah kedaulatan negara, tetapi pada kepentingan Indonesia di luar wilayah kedaulatan Indonesia. 2. Landasan Sosiologis a. Masyarakat hingga saat ini mengapresiasi peran TNI yang tidak semata- mata menjaga keutuhan wilayah kedaulatan negara namun peran menjaga kepentingan nasional yang berada di luar wilayah kedaulatan, seperti menjaga kapal-kapal dagang Indonesia dari ancaman perompak di negara lain yang sedang mengalami kegagalan pemerintah. b. Di samping itu masyarakat sangat mengapresiasi peran TNI dalam OMSP, utamanya perang melawan terorisme, perang melawan pandemi, melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang terjebak dalam konflik senjata di suatu negara ataupun melakukan evekuasi adanya wabah penyakit di negara lain, bahkan dalam menjalankan program-program pemerintah yang daya jangkaunya ke seluruh wilayah dan dalam waktu yang cepat. c. Masyarakat juga menginginkan agar para prajurit TNI dapat ditempatkan di birokrasi institusi sipil mengingat kemampuan manajerialnya yang bermanfaat. d. Life expectancy populasi Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir semakin panjang dan karenanya masa dinas aktif seorang prajurit dapat menyesuaikan dengan Aparatur Sipil Negara yang dapat mencapai usia 60 hingga 62 tahun. 3. Landasan Yuridis 250 Secara yuridis UU TNI perlu dilakukan perubahan mengingat telah hadir UU PSDN dan UU Terorisme serta Putusan Mahkamah Konstitusi. IV. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia a. Sasaran Menjadi landasan hukum yang kuat bagi TNI yang harus beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan sehingga menjadikan TNI sebagai alat negara yang tangguh, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. b. Ruang Lingkup Pengaturan Mengatur eksistensi TNI baik dalam tugas pokoknya menjaga kedaulatan negara ditambah dengan kepentingan nasional di berbagai belahan dunia serta tugas TNI dalam OMSP. RUU Perubahan atas UU TNI ditujukan untuk melaksanakan penyusaian dengan berbagai UU yang bersinggungan dengan UU TNI dan melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi. c. Jangkauan RUU Perubahan UU TNI ditujukan untuk para pengambil kebijakan dalam lingkup pertahanan negara sehingga dalam mengambil kebijakan mempunyai landasan yang kuat dan adanya kepastian hukum, termasuk dalam mengerahkan pasukan dalam menjaga kepentingan nasional di luar wilayah kedaulatan, menjalankan tugas menumpas terorisme yang terkait dengan eksistensi dan keselamatan negara, serta pengaturan masa aktif dinas ketentaraan. Disamping itu bagi pengambil kebijakan dapat melibatkan para prajurit TNI di luar kedinasan di lingkungan TNI ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pertahanan dan intelijen. d. Arah Pengaturan Arah pengaturan perubahan UU tentang TNI adalah menjadikan TNI sebagai alat negara yang efektif dan efisien dalam melindungi bangsa dan tumpah 251 darah negara, termasuk kepentingan Indonesia yang berada di luar wilayah kedaulatan. Di samping itu dalam rangka mengoptimalkan para prajurit TNI sehingga memberi kesempatan bagi prajurit TNI untuk bisa mengabdi di birokrasi pemerintahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. V. Materi muatan yang sekiranya diperlukan dalam rangka penyusunan RUU tentang peru bahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 1. Tugas pokok dan fungsi TNI Membuat pengaturan TNI tidak hanya penegak kedaulatan tetapi juga menjaga kepentigan nasional di luar wilayah kedaulatan. 2. Pelibatan TNI dalam OMSP Membuat pengaturan OMSP yang ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu termasuk pananganan penularan wabah penyakit. 3. Penempatan Prajurit TNI dalam Birokrasi Pemerintah Membuat pengaturan yang tegas tentang penempatan prajurit TNI dalam birokrasi pemerintah. 4. Usia Prajurit Membuat pengaturan usia prajurit yang lebih panjang daripada usia prajurit berdasarkan UU TNI. VI. Tanggapan pengaturan OMSP TNI telah secara positif melakukan banyak OMSP sehingga perlu diatur lebih luas pelibatan TNI dalam OMSP, seperti penanganan wabah penyakit, evakuasi warga negara yang terjebak dalam konflik bersenjata di suatu negara atau pemulangan warga negara ke Indonesia karena adanya pandemi di suatu negara. VII. Penempatan TNI aktif dalam Kementerian/Lembaga Penempatan TNI dalam Kementerian/Lembaga perlu diperluas mengingat sangat dibutuhkan prajurit-prajurit TNI yang memiliki kemampuan manajerial untuk berada di Kementerian/Lembaga. Oleh karenanya para prajurit TNI diberi kesempatan untuk bersaing dengan ASN dalam mengemban tugas-tugas Kementerian/Lembaga. 252 [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025, dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Perkara 56/PUU-XXIII/2025 a. Proses pembentukan UU 3/2025 bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) asas kejelasan tujuan karena tidak memberikan korelasi logis antara keutuhan dan kedaulatan negara dengan pelibatan TNI ke dalam kementerian/lembaga tertentu dan menambah batas usia pensiun personel TNI; 2) asas keterbukaan karena akses informasi resmi mengenai pembahasan dan latar belakang pembentukan UU 3/2025 tidak diberikan kepada masyarakat; 3) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena tidak adanya kajian empiris maupun identifikasi kebutuhan konkret masyarakat sipil di dalam Naskah Akademik terhadap perubahan pengaturan kewenangan TNI, terutama dalam hal perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan negara dan ketiadaan proyeksi hasil dan efektivitas norma; dan 4) asas dapat dilaksanakan karena peraturan yang tidak dirumuskan berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat dan tidak disesuaikan dengan daya dukung institusional maupun sosial berpotensi sulit dilaksanakan. b. Pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi prinsip meaningful participation karena: 1) RDPU yang dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja menyebabkan cakupan pihak yang didengar pendapatnya sangat limitatif; dan 2) Tidak adanya transparansi proses politik dalam pembentukan UU 3/2025 kepada masyarakat. c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 menunjukkan kegagalan komunikasi hukum yang sistemik dan terstruktur karena tidak adanya publikasi resmi naskah RUU TNI Perubahan, sehingga publik kehilangan akses terhadap 253 informasi substantif dan kehilangan kesempatan membentuk opini atau melakukan pengawasan. d. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 yang terkesan mempraktikkan Fast Track Legislation (FTL) menyebabkan penyebarluasan rancangan ke masyarakat kurang maksimal, sehingga kualitas meaningful participation menurun. e. Bahwa UU 3/2025 tidak memenuhi syarat untuk di-carry over dengan alasan sebagai berikut: 1) Proses pembentukan UU TNI pada periode 2019-2024 belum sampai pada tahap pembahasan DIM karena Presiden belum pernah mengirimkan Surat Presiden dan DIM untuk pembahasan; dan 2) Prolegnas menempatkan RUU TNI Perubahan pada daftar Prolegnas RUU 2025-2029 tanpa memberikan status carry over. f. Bahwa tidak ada dokumen usulan perubahan acara rapat yang disampaikan secara tertulis 2 (dua) hari sebelumnya, sehingga penyisipan agenda pengesahan RUU TNI Perubahan sebagai Prolegnas Prioritas 2025 merupakan pelanggaran terhadap Tata Tertib DPR yang bersifat procedural binding atau mengikat secara hukum terhadap seluruh proses legislasi dan tindakan memasukkan RUU TNI Perubahan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 tanpa melalui pertimbangan Baleg DPR merupakan cacat formil dalam tahap perencanaan pembentukan Undang-Undang. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya (tidak memiliki kerugian konstitusional) akibat keberlakuan UU 3/2025 yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: 1. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Para 254 Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. 2. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XXI/2023, ditentukan bahwa Pemohon dalam pengujian formil harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai: a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. 3. Bahwa ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Para Pemohon Perkara 81 yang merupakan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, serta Para Pemohon lainnya yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU a quo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU a quo. b. Kedudukan Para Pemohon Perkara 45, Para Pemohon Perkara 56, Para Pemohon Perkara 69, Para Pemohon Perkara 75, dan Para Pemohon Perkara 81 yang memiliki fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung Para Pemohon dengan UU a quo. DPR RI menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa parameter kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil hanya mencakup adanya kaitan langsung antara pemohon dan undang-undang yang diuji, bukan sekadar pihak yang memiliki kepedulian umum. Mahkamah bukanlah forum public interest litigation yang membuka ruang bagi setiap pihak untuk mengajukan 255 permohonan atas dasar perhatian moral atau aspirasi politik, Karena itu, fiduciary duty Para Pemohon lebih tepat disalurkan melalui mekanisme advokasi publik atau saluran politik, bukan melalui pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi. c. Bahwa Para Pemohon Perkara 81 mendalilkan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang TNI menyimpangi rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi, serta substansi yang menghasilkan dwifungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI, serta keamanan dan pertahanan negara. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menerangkan bahwa proses pembentukan UU a quo dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang, yaitu DPR RI bersama Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, prosedur legislasi yang ditempuh telah mengikuti ketentuan UU Pembentukan PUU. Adapun terhadap dalil Para Pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU a quo khususnya terkait isu dwifungsi TNI jelas merupakan ranah pengujian materiil. Oleh karena itu, mengajukan keberatan atas isi norma dalam kerangka permohonan formil merupakan bentuk error in objecto. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU-XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI 256 A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU 3/2025 1. Landasan Filosofis. Tujuan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mencapai itu, negara harus mampu melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di dalam sistem tersebut, kedudukan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI dan rakyat terus manunggal dalam menjaga tegaknya NKRI. TNI dan rakyat bersama-sama membantu pemerintah dalam membangun dan mengatasi berbagai masalah yang ada untuk terwujudnya tujuan yang dicita-citakan. 2. Landasan Sosiologis. TNI sebagai institusi utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, selain Polri, mempunyai banyak sumber daya manusia yang profesional, berdisiplin, dan memiliki keahlian tertentu. Logis jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dimanfaatkan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kementerian/lembaga lain yang diperlukan. Untuk itu, prajurit aktif TNI juga perlu dipertimbangkan perpanjangan masa dinasnya agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk itu, UU TNI perlu disesuaikan dan disempurnakan. 3. Landasan Yuridis. UU TNI sudah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun. Selama masa berlakunya tersebut, ada berbagai dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan yang terjadi. Meskipun secara umum, UU TNI masih cukup adaptif. Namun beberapa ketentuan seperti peran prajurit aktif TNI dan batasan usia prajurit TNI perlu disesuaikan dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 (vide bukti PK-1) dan memperhatikan kebutuhan hukum. B. Jangkauan dan Arah Pengaturan. Jangkauan dan arah pengaturan perubahan UU TNI terbatas pada peran prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan institusi dimaksud dan kebijakan Presiden. Di samping itu, perubahan UU 257 TNI juga mengatur mengenai batasan usia masa dinas bagi prajutir TNI sesuai dengan kebutuhan dan mensikronkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, baik ketentuan yang mengatur mengenai anggota Polri maupun pegawai ASN. C. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon. 1. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon terkait proses pembentukan UU 3/2025, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Sebelum Pemerintah menjelaskan proses pembentukan UU 3/2025, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa: 1) RUU TNI Perubahan tersebut masuk dalam Daftar RUU Prolegnas Jangka Menengah Nomor Urut 141 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 (vide bukti PK-2); 2) RUU TNI Perubahan kemudian disampaikan oleh DPR RI melalui Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-3); 3) Selanjutnya, Presiden menerbitkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-4); 4) Pada tanggal 26 Agustus 2024, DPR RI melaksanakan rapat pleno Badan Legislasi DPR dan menyetujui RUU TNI Perubahan tidak akan dibahas pada periode keanggotaan 258 DPR RI Periode 2019-2024 dan diserahkan pada periode keanggotaan selanjutnya (vide bukti PK-5); 5) Kemudian, pada bulan Oktober Tahun 2024 terjadi pergantian Presiden dan sebagai wujud mendukung proses pembentukan RUU yang telah berlangsung pada tahun 2024, serta memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, Presiden menerbitkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-6) dan DIM (vide bukti PK-7); 6) bahwa dalam Surat Presiden tertanggal 13 Februari 2025 tersebut di atas, Presiden menyampaikan adanya perubahan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI Perubahan, yang artinya meskipun telah terjadi pergantian Presiden dan perubahan struktur kabinet, Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan proses pembahasan pembentukan RUU TNI Perubahan bersama dengan DPR RI yang sebelumnya telah berlangsung, untuk dilanjutkan pada periode tahun 2025; 7) Komitmen Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU TNI Perubahan tersebut juga merupakan wujud penghormatan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni dengan menindaklanjuti pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 pada perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memuat: ”[3.13.2] ... Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi 259 Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.” 8) Selain adanya Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 tersebut, terdapat pula urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 9) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, 260 khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, RUU TNI Perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan terdapatnya: 1) urgensi nasional terkait upaya melindungi dan menyelamatkan WNI karena meningkatnya dinamika keamanan regional, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber), 2) sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, dan 3) keinginan bersama pembentuk Undang-Undang untuk melanjutkan pembentukan UU TNI 3/2025 yang ditandai dengan telah ditugaskannya Komisi I di DPR dan ditunjuknya wakil Pemerintah oleh Presiden untuk membahas RUU TNI Perubahan. b. Selanjutnya Pemerintah menguraikan kronologis proses pembentukan UU a quo sebagai berikut: Proses Perencanaan 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. 19 November 2024 Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-2 (vide bukti PK-8). 18 Februari 2025 Rapat Paripurna penetapan RUU a quo sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 (vide bukti PK-9). Proses Penyusunan 261 28 Mei 2024 Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU TNI Perubahan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Tautan dapat diakses melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=5Rjomh1KKTU pada menit 2:19:00. 28 Mei 2024 DPR RI mengirim surat kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo (vide bukti PK-3). 2 Juli 2024 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI (vide bukti PK-4). 11 Juli 2024 Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Hotel Borobudur (vide bukti PK-10). 13 Februari 2025 Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo beserta Daftar Inventarisasi Masalah (vide bukti PK-6.1 dan PK-6.2). Surat berisi perubahan wakil Pemerintah. Proses Pembahasan 11 Maret 2025 Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 dengan agenda sebagai berikut: 1. Pengantar musyawah, yaitu penjelasan DPR RI terkait RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 2. Pandangan pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas 34/2004 3. Pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan RUU 4. Pembentukan Panja 5. Lain-lain 13 Maret 2025 Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) dengan agenda rapat: Mendapat Masukan Terhadap Rencana Perubahan UU 34/2004 14-16 Maret 2025 Rapat Konsinyering Panitia Kerja Komisi I DPR dalam rangka pembahasan RUU a quo (vide bukti PK-11). 17 Maret 2025 Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-12). 17 Maret 2025 Rapat Panja RUU a quo dan Rapat Timus dan Timsin RUU a quo (vide bukti PK-13). 262 18 Maret 2025 Rapat Kerja RUU a quo Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretariat Negara RI (vide bukti PK-14). 20 Maret 2025 Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo (vide bukti PK-15). Proses Pengesahan 26 Maret 2025 Penyampaian RUU yang telah diparaf/pengesahan berdasarkan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-16). Proses Pengundangan 26 Maret 2025 Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide bukti PK-17). c. Berdasarkan kronologis di atas, Pemerintah sampaikan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Tahap perencanaan RUU TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU P3 jo. ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perpres Pelaksana UU P3). Bahwa sebelum RUU TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah telah melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi yang kemudian menjadi materi muatan UU 3/2025 sejak tahun 2023 dengan beberapa kegiatan berupa FGD yang diselenggarakan oleh Babinkum Mabes TNI. Selanjutnya RUU TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI, karena RUU TNI Perubahan merupakan inisiatif DPR, proses pembentukan RUU TNI Perubahan dikoordinasikan oleh DPR dan dokumentasinya disimpan oleh DPR. Proses penyusunan Naskah Akademik RUU TNI Perubahan juga telah 263 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU P3 jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Perpres Pelaksana UU P3. 2) Tahap penyusunan RUU TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 49 UU P3. Pada tahap ini, Pemerintah melakukan penyusunan DIM RUU TNI Perubahan setelah adanya surat dari DPR RI Nomor B/5667/LG.01.01/5/2024 tertanggal 28 Mei 2024 Perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Penyusunan DIM pada tahun 2024 dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (selanjutnya disebut Kemenko Polhukam). Sebelumnya, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa pada tahun 2023 Mabes TNI melaksanakan beberapa FGD dalam rangka membahas beberapa materi yang akan menjadi materi muatan RUU TNI Perubahan sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun 264 menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena 265 pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari pasal 74 (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 3 Oktober 2023 Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020- 2024. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide bukti PK-2). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 266 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer 267 mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK- 28). b) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: b). 1. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b). 2. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); 268 b). 3. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); b). 4. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); b). 5. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); b). 6. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); b). 7. Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); b). 8. FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan b). 9. FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). Hasil penyusunan DIM ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan. 3) Tahap pembahasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UU P3. Bahwa tahap pembahasan suatu RUU, berdasarkan Pasal 66 UU P3, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan Tingkat I dimulai dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini (vide Pasal 68 ayat (1) UU P3). Sedangkan Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna (vide Pasal 69 ayat (1) UU P3). a) Pembicaraan Tingkat I 269 Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR RI) dalam rapat sebagai berikut: a). 1. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). a). 2. Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39). a). 3. Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). a). 4. Rapat Laporan Timus dan Timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR Ri Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). a). 5. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II 270 Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). b) Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI diselenggarakan berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025, yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah (vide bukti PK-43). Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyetujui RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang (vide bukti PK-44). 4) Tahap pengesahan/penetapan dan tahap pengundangan Bahwa setelah Pembahasan Tingkat II dan adanya persetujuan RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang, DPR RI menyampaikan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025, hal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-16). Selanjutnya terhadap RUU TNI Perubahan tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyampaikan bahwa ”pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam UU P3 karena selama proses penyusunan UU 3/2025 tidak dilakukan secara terbuka dan akses informasi dan/atau memberikan masukan terbatas”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait asas keterbukaan telah diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3 yang dijelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari 271 perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). (vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3). b. Bahwa terkait partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96 UU P3 yang berketentuan sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 272 (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. c. Bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Adapun frasa “kelompok orang” diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. d. Bahwa Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa rapat dan FGD untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan yang telah Pemerintah sampaikan pada Keterangan Presiden Nomor 1 huruf c angka 2) Tahap Penyusunan. Berdasarkan informasi tersebut telah jelas bahwa ruang partisipasi publik dalam rangka pembentukan UU 3/2025 telah dibuka seluas-luasnya. e. Bahwa pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo juga merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut: [3.17.3] … Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang- undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas 273 substansi Rancangan Peraturan Perundang- undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU P3 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. … (hlm. 169). f. Pemerintah menyampaikan juga bahwa telah dipenuhinya asas keterbukaan dengan telah dibukanya akses masyarakat pada tahap pembentukan UU 3/2025 sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 (vide bukti PK-45) dan dokumen ini dapat diakses melalui laman: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-SK- PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-PERUBAHAN-2023- DAN-PROLEGNAS-PERUBAHAN-KEENAM-TAHUN- 2020-2024-1697446237.pdf. 2) Tahap Penyusunan Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024 telah disiarkan secara langsung dan masih dapat diakses melalui laman: https://www.youtube.com/watch?v=9CztAQ57C8A (vide bukti PK-46). 3) Tahap Pembahasan a) Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=BiSZtgVtsAU (vide bukti PK-47) 274 b) Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=Lg_cVwWNEGE (vide bukti PK-48). c) Rapat konsinyering Panitia Kerja RUU a quo dalam rangka pembahasan RUU a quo yang dilakukan secara terbuka untuk umum pada tanggal 14 – 15 Maret 2025. Ketua Komisi I DPR RI sebagai ketua rapat membuka rapat dan menyatakan bahwa rapat terbuka untuk umum (vide bukti PK-49) yang dikutip sebagai berikut: KETUA RAPAT (Drs. UTUT ADIANTO/KETUA KOMISI I DPR RI/F-PDI PERJUANGAN): Ibu-Bapak, oleh karenanya ini berdasarkan informasi dari Sekretariat, oleh karenanya sesuai tata tertib, kuorum telah terpenuhi, oleh karenanya saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon, Kesekretariatan, walaupun terbuka, pintunya ditutup aja biar enggak berisik dan yang masuk tuh ya yang benar-benar memang kalau mau perlu masuk. Berdasarkan kutipan risalah rapat tersebut, jelas terlihat bahwa tidak ada niatan dari pembentuk undang- undang untuk membahas RUU a quo secara diam-diam dan tertutup. Dengan demikian ditutupnya pintu ruang rapat tidak dapat diartikan bahwa rapat diselenggarakan secara tertutup dan terlarang untuk dimasuki. d) Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=HFAON3GJq5c (vide bukti PK-50). e) Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung melalui tautan: 275 https://www.youtube.com/watch?v=_GvYY_RkIws.s (vide bukti PK-51). g. Kemudian, berdasarkan Pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020: [3.17.8] .... Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang- undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Bahwa berdasarkan uraian di atas, partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 3/2025 telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang pada tahapan yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyampaikan bahwa ”pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi prinsip meaningful participation”, maka Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), berdasarkan pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 276 dijabarkan dalam 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU P3; 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (7) UU P3; dan 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (8) UU P3. b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU P3, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan hak dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. d. Selanjutnya, terkait dengan keharusan keterlibatan aktif dari masyarakat, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menyatakan: [3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam 277 memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan Putusan a quo, menurut Mahkamah Konstitusi partisipasi masyarakat dilakukan dalam wujud pemberian masukan secara proaktif (tanpa perlu menunggu diminta atau diundang). e. Berdasarkan hal tersebut, digunakan atau tidaknya hak memberikan masukan (hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan) oleh masyarakat, kendali sesungguhnya berada pada masyarakat itu sendiri. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya menjaring masukan sebanyak-banyaknya dengan membuka akses seluas-luasnya. f. Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan UU 3/2025 merupakan sinergi antara: 1) pembentuk Undang-Undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat (Pasal 5 huruf g UU P3 berikut Penjelasannya); dan 2) masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif (Pasal 96 UU P3). g. Berdasarkan seluruh uraian kronologis penyusunan UU 3/2025 yang telah diuraikan Pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pembentukan UU 3/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU P3 dan Perpres Pelaksana UU P3. 2) Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan RUU TNI Perubahan telah dimulai sejak tahun 2023 menunjukan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip Meaningful Participation. 278 IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan dalil-dalil di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, Presiden/Pemerintah juga telah menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2025 dan tanggal 18 Juli 2025, sebagai berikut: Keterangan Tambahan Presiden yang diterima pada tanggal 11 Juli 2025 Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: 279 I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. berdasarkan Pasal 58 dalam sidang pembuktian ini, setelah Presiden dan DPR memberikan Keterangan dalam pengujian formil ada batasan waktu 60 hari. Kalau kita 60 hari, kita bayangkan dalam pembuktian sidang PUU, yang penting menjadi alat bukti dalam perkara PUU adalah satu, surat atau tulisan. Oleh karena itu, saya mohon dari Pihak DPR dan Pemerintah setelah Keterangan ini, seluruh bukti-bukti se … yang berupa surat, tulisan, dokumen, foto-foto kegiatan bisa menjadi lampiran bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk mengambil kesimpulan bahwa dalam penyusunan undang-undang ini betul- betul dilakukan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Pemerintah telah menyerahkan Daftar Alat Bukti dan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-52 kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2025. Adapun dalam Keterangan Tambahan Presiden ini Pemerintah juga akan menambahkan beberapa Bukti Tambahan. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. 1. Jadi itu harus dikemukakan kepada kami karena di Putusan Nomor 91 Tahun 2020 itu dikatakan partisipasi itu harus terjadi di semua tahapan dan itu kumulatif. Nah, itu yang harus dibuktikan ke kami, Mas Utut, Pak Menteri, ya, Pak Menteri Hukum, Pak Menteri Pertahanan, di mana itu partisipasinya itu terjadi di setiap tahapan itu? Terutama dalam perencanaan atau apa … perencanaan, kemudian dalam pembahasan, dan persetujuan. Ya, kalau pengesahan enggak perlu ada partisipasi lagi, itu kan tugas tunggal itu, pengesahan dan pengundangan, dan itu ditegaskan dalam Putusan 91. Tolong nanti kami diberi penjelasan dan bukti-bukti apa bentuk partisipasi yang dilakukan di tiap … di tiga tahapan penting itu. 2. Memang ada … tadi Prof. Arief sudah menyebutkan, ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang minta merevisi Undang-Undang TNI, itu memang ada putusannya. Tapi di situ basis dasar perintah itu adalah, dalam pertimbangan itu adalah, berkenaan dengan usia. Nah, sekarang kan melebar nih, ke sisi-sisi lain. Nah, tolong itu dijelaskan juga, mengapa ada pelebaran itu. Jadi, menyangkut soal ini, soal ini, di luar soal usia. Nah, itu tolong dijelaskan juga kepada Mahkamah. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. pada intinya meminta penjelasan pemenuhan partisipasi publik pada tahap perencanaan, pembahasan, dan persetujuan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa telah dilakukan penjaringan partisipasi publik sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XIX/2021 dan 280 kompleksitas tantangan pertahanan negara. Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa FGD sejak tahun 2023 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat 281 dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 (2) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 282 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk Hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor: VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa 283 prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). Hasil dari serangkaian FGD pada tahun 2023 tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tahun 2024 yang kemudian disampaikan kepada DPR RI (vide Bukti PK-7). b. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 1) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan 284 Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B- 1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 2) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: a) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); c) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); d) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); e) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); f) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); g) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); h) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan i) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). Hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. pada intinya meminta penjelasan terkait pelebaran substansi di luar batas usia yang diamanatkan oleh putusan MK 62/PUU-XIX/2021, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa materi yang diatur dalam UU 3/2025 meliputi: 285 1) Perubahan nomenklatur “Departemen Pertahanan” menjadi “Kementerian Pertahanan” pada Pasal 3; 2) Penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7 yaitu tugas untuk: a) membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan b) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. 3) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 8; 4) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 9; 5) Penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 10; 6) Perubahan norma Pasal 47 mengenai prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 7) Perubahan norma Pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam UU 3/2025 meliputi 3 (tiga) materi pokok yaitu: 1) penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; 2) perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 3) perubahan pengaturan batas usia pensiun. b. Bahwa terhadap materi perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil telah dibahas sejak tahun 2023 dalam FGD di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI dengan Narasumber: 1) Dr. Drs. Udaya Mujid, M.Pd. dan 2) Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI. Adapun hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 (2) UU 34/2004 bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 (sepuluh) jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) Undang- 286 Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. c. Bahwa terhadap materi penambahan norma tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang telah dibahas sejak tahun 2014 melalui rapat pembahasan RUU TNI periode 2010-2014. d. Berdasarkan hasil Rapat diatas, dituangkan dalam DIM Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam untuk disampaikan ke DPR RI, sehingga materi DIM selain batas usia sesungguhnya telah dibahas sejak lama oleh Pemerintah. e. Pemerintah menyampaikan bahwa perubahan UU TNI tidak hanya soal usia pensiun, tetapi juga mencakup: 1. Penataan wewenang Panglima TNI dalam pembinaan dan operasional Penguatan posisi Panglima TNI sebagai pemegang komando tertinggi atas kekuatan tri-matra TNI (AD, AL, AU), baik dalam hal pembinaan maupun operasional, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan lintas matra dan tugas militer modern. Revisi ini bertujuan untuk mencegah dualisme komando dan memperjelas struktur tanggung jawab dalam OMSP dan OMP. 2. Penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP); Kondisi kontinjensi nasional seperti pandemi, bencana alam, terorisme, dan gangguan stabilitas wilayah memerlukan respons cepat dari TNI. Revisi UU TNI menguatkan legitimasi hukum atas pelibatan TNI dalam OMSP, dengan pengaturan yang lebih spesifik, akuntabel, dan sesuai prinsip dukungan terhadap otoritas sipil. 3. Restrukturisasi Organisasi dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan); Seiring dengan perkembangan strategi pertahanan negara, restrukturisasi organisasi TNI ditujukan untuk mempercepat interoperabilitas pasukan dan kesiapsiagaan teritorial. Penyesuaian struktur komando ini adalah bagian dari strategi pertahanan negara berbasis poros maritim dan wilayah konflik potensial di kawasan Indo- Pasifik. Perluasan substansi ini bukan merupakan perubahan 287 mendadak yang inkonstitusional, tetapi hasil dari proses uji publik dan masukan masyarakat yang melihat kebutuhan strategis atas penguatan peran TNI dalam konteks geopolitik dan ancaman kontemporer. Dari perspektif teori hukum, ini selaras dengan prinsip living constitution: hukum perlu adaptif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan negara, selama tetap tunduk pada prosedur pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. 4. Perluasan substansi ini tidak melampaui mandat konstitusional, karena: a) Seluruh perubahan dibahas secara partisipatif dan terbuka, baik melalui uji publik, FGD lintas kampus, serta siaran langsung rapat di kanal DPR dan media daring; b) Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 dan No. 91/PUU-XVIII/2020 tidak melarang perubahan substansi selama perubahan tersebut dilakukan sesuai asas keterbukaan, partisipasi publik, dan dilakukan melalui prosedur legislasi yang sah. c) Secara teori, ini sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller dalam The Morality of Law, bahwa hukum yang sah bukan hanya berasal dari muatan isinya, tetapi dari proses pembentukannya yang fair, rasional, dan dapat diprediksi. Dalam hal ini, perluasan substansi UU TNI dilakukan bukan secara diam-diam, tetapi melalui proses deliberatif yang terbuka terhadap koreksi dan masukan publik. 5. Konteks Yuridis dan Praktis Perluasan substansi tersebut juga merespons realitas operasional TNI yang terus berkembang, baik dari segi tantangan eksternal (ancaman siber, konflik Laut Cina Selatan) maupun tekanan internal (modernisasi kelembagaan). Oleh karena itu, revisi UU TNI harus dipahami sebagai kebutuhan strategis nasional. Perluasan substansi juga tidak bertentangan dengan asas lex certa karena semua materi telah terjustifikasi. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. 1. Supaya ini ada gambar yang sangat komprehensif buat pembelajaran juga, buat kepentingan Negara Republik Indonesia ini juga, mohon nanti ada 288 kejelasan di dalam asas itu kan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada cakupannya itu dari a … huruf a sampai dengan huruf g. Itu kan sifatnya kumulatif sebetulnya. Sifat kumulatif itu mohon nanti dijelaskan. 2. Kemudian yang saya juga ingin ada tambahan nanti keterangan dari Pemerintah maupun DPR. Seingat saya ini, saya mencoba me-tracing nih, Pak Menteri, ya. Me-tracing kembali, mengingat-ingat kembali juga. Sebetulnya RUU TNI itu setahu saya di Prolegnas 2010, bahkan itu, 2010- 2015, itu sudah ada itu sebetulnya RUU Prolegnas itu … RUU TNI. Saya tidak tahu, apakah kemudian ada perkembangannya di situ? Itu kalau bisa ada telusuran kembali, tracing soal itu menjadi menarik sekali itu nanti, Pak Menteri, ya. Bisa diuraikan di sini dokumennya seperti apa yang pernah ada dimulai Prolegnas 2015 itu? Waktu itu inisiatifnya saya lupa, kalau enggak DPR, Pemerintah. Antara itu saja. Itu mohon dapat dijelaskan. 3. Kemudian yang berikutnya, ini kan kalau saya ikuti di dalam proses penyusunan, yang khususnya yang dari … dari Pemerintah ini yang sudah ada secara tertulis di sini. Ini memang dijelaskan di sini ada sekian banyak proses yang melibatkan masyarakat di situ, khususnya yang berkaitan dengan usia. Nah, ini saya mohon nanti ada dokumen yang bisa mendukung, sejauh mana kemudian masukan-masukan keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat itu yang di luar materi usia? Apakah kemudian di situ ada mekanisme yang menjelaskan soal asas keterbukaan itu yang materinya di luar usia, ya? Saya kira itu hal-hal yang perlu saya mohonkan tanggapan. Termasuk kalau kemudian ada kelompok masyarakat yang memberikan tanggapan, kami juga mohon itu ada kejelasan dokumennya, masyarakatnya siapa saja, usulannya seperti apa, ya, artinya … apa namanya … siapa saja yang hadir di situ, ya, responsnya kemudian dari pembentuk undang-undang itu seperti apa? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan terpenuhinya asas pembentukan UU 3/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kejelasan Tujuan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan asas Kejelasan Tujuan dalam pembentukan UU 3/2025 tertuang dalam dasar Menimbang dan Penjelasan Umum UU 3/2025 yang pada intinya menyatakan: Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam 289 mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bemegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Untuk itu, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap substansi yang mengatur: 1. kedudukan TNI; 2. tugas TNI; 3. penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga; dan 4. usia masa dinas keprajuritan TNI. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkanya maksud dan tujuan penyusanan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. b. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentukan Yang Tepat dengan penjelasan sebagai berikut: Pembentukan UU 3/2025 dilakukan oleh lembaga dan pejabat pembentuk yang tepat, yaitu oleh: 1) DPR berdasarkan ketentuan Pasal 290 20 dan Pasal 21 UUD NRI 1945 dan 2) Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 65, dan Pasal 72 UU P3. c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa materi muatan UU 3/2025 merupakan materi muatan perubahan UU 34/2004, sehingga harus diatur juga pada jenis peraturan perundang- undangan dan pada hierarki yang sama, yaitu Undang-Undang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU P3 diatur materi muatan undang-undang yaitu: 1) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945; 2) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU- XIX/2021. d. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Dapat Dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, terpenuhi atau tidaknya asas Dapat Dilaksanakan sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil, bukan pengujian formil. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah menyatakan: “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” e. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) pada saat pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). 291 2) Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 3) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. f. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kejelasan rumusan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa norma yang dituangkan dalam UU 3/2025 telah dirumuskan dengan jelas dan telah memenuhi persyaratan teknis perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan 292 teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan pembentukan UU 3/2025 sejak prolegnas 2010-2014, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU TNI Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 sebagai berikut Tanggal Kegiatan Tahun 2009 1 Desember 2009 Usulan RUU TNI atas inisiatif Pemerintah dengan dikeluarkannya Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014. (vide bukti PK-53) Tahun 2010 17 Juni 2010 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1081/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-54) Tahun 2011 11 Maret 2011 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/415/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-55) Tahun 2012 25 April 2012 Pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI mencangkup Pasal-Pasal menyeluruh dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh Panglima TNI. (vide bukti PK-56) Tahun 2014 21 Februari 2014 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/454/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-57) Usulan RUU TNI berlanjut dengan ditetapkan melalui Prolegnas Tahun 2014-2019. 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.(vide bukti PK-58) 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- 293 Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-59) 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-60) 14 Juli 2014 Rapat Tim Kecil Pembahasan RUU TNI di Ruang Rapat Ditkum Strahan tanggal 14 Juli 2014 dengan agenda Pengajuan perubahan pada Pasal-Pasal krusial RUU TNI antara lain: 1. Kedudukan TNI sesuai Pasal 3; 2. Peran TNI sesuai Pasal 5 dan Pasal 6; 3. Pembiayaan sesuai Pasal 66; 4. Penambahan tugas OMSP sesuai Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11; dan 5. Penambahan posisi jabatan yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI selain 10 (sepuluh) jabatan yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan penambahan jabatan bagi prajurit TNI saat itu dari Mabes TNI sudah mengusulkan 5 (lima) jabatan di K/L antara lain adalah BNPT, BNPB, BNPP, Bakorkamla, Badan Informasi Geospasial dan Instansi lain yang membutuhkan. (vide bukti PK-61) Tahun 2015 23 Februari 2015 Surat Panglima TNI kepada Menhan RI Nomor R/142- 13/01/15/Sru perihal Draft RUU tentang TNI (vide bukti PK-62) 27 Februari 2015 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/192/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan Rancangan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-63) 12 Agustus 2015 Pembahasan RUU TNI di interkementerian dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan pembahasan yang tertuang dalam pointers. (vide bukti PK-64) Tahun 2016 19 Oktober 2016 Pembahasan lanjutan RUU TNI di internal Pemerintah. Terhadap RUU TNI masih mengusulkan perubahan pada Pasal 8 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penambahan tugas OMSP yaitu: 1. mengatasi ancaman maritime; 2. mengamankan mantan Presiden dan Wakil Presiden; 3. memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta; dan 294 4. mendukung penanggulangan bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaa. Selain usulan penambahan tugas OMSP, mengusulkan penambahan Pasal 32 ayat (2) terkait Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian antara lain BNPT, BNPB, BNPP, Bakamla dan Instansi lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membutuhkan. (vide bukti PK-65) Tahun 2018 4 Mei 2018 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/556/V/2018 tentang pembentukan antarkementerian penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-66) 21 Mei 2018 Nota Dinas Direktur Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan Nomor: B/ND-126/V/2018/DIT TUR PERUU tentang penyampaian bahan rakorsus Menhan di Kemenko Maritim (vide bukti PK-67) 22 Mei 2018 Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan Rapat Menko Maritim RI Nomor B-1067/Menko/Maritim/UM206/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Kemenko Maritim (vide bukti PK-68) 6 Juni 2018 Rapat Penyusunan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan rapat Dirjen Strahan Nomor B/Und/2675/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 di Rupat Aula Nusantara Ditjen Strahan Kemhan (vide bukti PK- 69) 6 Juli 2018 Surat Dirjen Strahan kepada Sekjen Kemhan Nomor: B/1434/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Laporan Rapat RUU TNI tanggal 6 Juni 2018 (vide bukti PK-69a) Tahun 2019 20 Februari 2019 Rapat Pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Dirjen Kuathan Kemhan Nomor: B/538/08/01/16/DJKUAT tanggal 18 Februari 2019 di Rupat Ditjen Kuathan Kemhan (vide bukti PK-70) 10 Juli 2019 Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM Nomor: B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-71) 28 Agustus 2019 Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03- 1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan 295 Bahwa dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 sampai Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-72) Oktober 2019 Penyempurnaan Naskah Akademik RUU TNI telah dilaksanakan dengan penyelarasan Naskah Akademik oleh BPHN yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dengan memasukkan usulan perubahan dalam BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang antara lain: 1. Perubahan pada Pasal 47 ayat (2) terkait Lembaga yang dapat diisi TNI aktif, sebagai berikut: a. Prajurit Aktif dapat menduduki jabatan pada instansi pusat yang melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara; b. mengoordinasikan bidang Kemaritiman, Ketahanan/Pertahanan, Kesekretariatan Militer Presiden, Staf Kepresidenan, Intelijen Negara, Siber dan Sandi Negara, Pencarian dan Pertolongan, Penanggulangan Narkotika, Penanggulangan Terorisme, Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Perbatasan dan Keamanan Laut. 2. Perubahan Pasal 53 yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama, menjadi perubahan umur Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun, dan bagi yang karena jabatannya di perpanjang hingga mencapai umur 60 tahun. 20 Desember 2019 Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-73) Tahun 2022 15 Desember 2022 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 (Lampiran II nomor 137) (vide bukti PK-74) 296 dengan diundangkannya pada bulan Maret 2025. Tahapan pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga telah ditetapkan oleh DPR RI pada Prolegnas 2010- 2014 dilanjutkan dengan Prolegnas 2015-2019 menjadi inisiatif Pemerintah kemudian Prolegnas 2020-2024 menjadi inisiatif DPR RI. Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah tidak saja terkait dengan perubahan masa usia pensiun prajurit TNI, akan tetapi usulan terhadap perubahan beberapa pasal yang tertuang dalam UU 3/2025 yang meliputi: a. perubahan nomenklatur “Departemen Pertahanan” menjadi “Kementerian Pertahanan” pada Pasal 3; b. penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7 yaitu tugas untuk: 1) membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan 2) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. c. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 8; d. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 9; e. penambahan ayat pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 10; f. perubahan norma Pasal 47 mengenai prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan g. perubahan norma Pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam UU 3/2025 meliputi 3 (tiga) materi pokok yaitu: 1) penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang; 2) perubahan norma prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil; dan 3) perubahan pengaturan batas usia pensiun. 297 3. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan asas keterbukaan untuk materi di luar batas usia, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Asas keterbukaan telah dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas dan sah melalui penyebarluasan dokumen melalui DPR, kanal resmi, seperti TVR Parlemen dan naskah akademik yang diunggah, meskipun terbatas karena alasan strategis. Adapun respon terhadap masukan dari publik disesuaikan dengan prinsip kepentingan strategis negara dan keamanan nasional sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 17, yang secara jelas memperbolehkan pembatasan akses informasi demi menjaga stabilitas nasional dan kontinjensi negara. b. Asas keterbukaan merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3, yang mengharuskan partisipasi masyarakat dilakukan secara bermakna, sejak tahap perencanaan hingga pengesahan. Dalam konteks pembentukan UU 3/2025 tentang Perubahan atas UU TNI, asas keterbukaan tidak hanya diwujudkan melalui diskusi mengenai batas usia pensiun prajurit, tetapi juga secara nyata mencakup substansi-substansi strategis lainnya yang menjadi bagian integral dari revisi UU TNI tersebut. c. Pemerintah, dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan, telah menyelenggarakan berbagai Focus Group Discussion (FGD) secara luas dan inklusif sepanjang tahun 2023, dengan cakupan materi yang jauh melampaui isu usia. Misalnya, FGD yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2023 di Universitas Jenderal Ahmad Yani secara khusus membahas penempatan prajurit TNI di luar struktural militer, yang menghasilkan rekomendasi bahwa prajurit aktif dapat mengisi posisi jabatan sipil sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 74 ayat (2) UU TNI dan Pasal 20 serta Pasal 109 UU ASN. Materi ini kemudian menjadi bagian penting dari perubahan norma Pasal 47 UU TNI tentang jabatan sipil. d. Selanjutnya, isu tentang eksistensi peradilan militer dan pengaturannya dalam sistem kekuasaan kehakiman juga dibahas secara terbuka dalam FGD pada 4 Oktober 2023 di Aula Ditkumad, dan diikuti oleh berbagai akademisi, praktisi hukum militer, dan perwakilan TNI. Hasil diskusi yang 298 muncul dan berkembang antara lain perlunya peningkatan pengawasan internal peradilan militer dan jika terjadi revisi UU TNI, diusulkan agar penyidikan tetap berada di tangan militer dengan sistem koneksitas untuk jaksa dan hakim. Isu ini menguatkan perubahan mendasar dalam pembahasan fungsi peradilan militer dalam kerangka penegakan hukum oleh dan terhadap prajurit TNI. e. Pada FGD yang diadakan di Universitas Diponegoro pada 11 Oktober 2023, dibahas substansi mengenai penundukan prajurit TNI pada yurisdiksi peradilan umum dalam perkara pidana umum, sesuai amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 65 UU TNI. Diskusi ini menghasilkan rumusan bahwa norma hukum prajurit harus memperhatikan dualitas: norma kelembagaan dan norma substantif hukum pidana umum. Semua masukan dari kegiatan ini dijadikan bahan masukan untuk pembahasan lanjutan dalam rancangan RUU TNI. f. Sebagai wujud akuntabilitas atas partisipasi publik yang telah dilakukan, Pemerintah juga mengadakan Uji Publik pada 11 Juli 2024 di Hotel Borobudur Jakarta, yang mengundang perwakilan K/L, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, kritik, dan dukungan terhadap muatan RUU, termasuk substansi di luar isu batas usia. Kegiatan ini tercatat dalam Bukti PK-28 s.d. PK-37, dan hasilnya secara langsung dimasukkan dalam rapat penyusunan DIM. g. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa asas keterbukaan tidak hanya dijalankan sebagai formalitas, tetapi dilaksanakan secara sistematis, substansial, dan terdokumentasi. Pemerintah tidak hanya membuka ruang partisipasi, tetapi juga menindaklanjuti setiap masukan publik dalam substansi hukum yang kemudian dituangkan ke dalam draft undang-undang. Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa pembahasan substansi di luar batas usia tidak dilakukan secara terbuka adalah dalil yang tidak berdasar, karena proses partisipatif terhadap substansi-substansi penting lainnya justru dilakukan secara lebih luas, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi melalui bukti-bukti otentik yang telah disampaikan Pemerintah dalam Keterangan Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. 299 IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Kalau saya membaca yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, maka ini kan apa … sebagai RUU inisiatif DPR itu telah dimulai di periode sebelumnya, ya. Dan kemudian DPR telah menyampaikan surat kepada Presiden, ya, yang tertanggal 28 Mei 2024 itu perihal Penyampaian RUU usul DPR dan kemudian Pemerintah membuat DIM. Nah, barangkali, Pak Menteri Hukum dan … Pak Menteri Hukum dan Pak Utut, Pak Bob, ini kemudian barangkali ini bisa dielaborasi lebih lanjut. Apakah DIM- nya ini DIM yang memang asli dulu atau kemudian diperbaharui, artinya disampaikan kembali. Nah, jadi saya kira itu kami ingin melihat itu saja. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas: a. DIM pada tahun 2024 (vide bukti PK-7) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI; dan b. DIM pada tahun 2025 (vide bukti PK-7a) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI. (vide bukti PK-6) 2. Bahwa DIM tahun 2024 (vide bukti PK-7) disampaikan bersamaan dengan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (vide bukti PK-6). Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). Keterangan Tambahan Presiden yang diterima pada 18 Juli 2025 Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: 300 I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. 1. Nah, namun ada hal yang saya ingin mohon penegasan atau klarifikasi lebih lanjut. Ini kan waktu, ini keterangan tambahan, ini waktu merespons pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya, terkait dengan DIM pada periode yang lalu. Di sini kan disebutkan, ya. Dan ini juga berkelindan dengan pertanyaan saya juga. Dimana jawabannya di halaman 9 dan kemudian di halaman 26 ini. Ini kan yang di halaman 9, atas pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny itu kan disampaikan bahwa disebutkan di sini, hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. Nah, kemudian ketika … apa … merespons pertanyaan saya ini di halaman 26, juga dijelaskan bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas DIM pada tahun 2024. Ini memang di-vide-kan Bukti PK-7, tapi saya belum bisa mengakses ini, ya, Bukti PK7nya. Kemudian juga Bukti PK-7A. Ini semua kemudian di sini dijelaskan, diserahkan kepada DPR. Nah, ini mohon kami diberi penegasan, ya, diserahkan kepada DPR dalam konteks DIM 2024 itu kapan? Apakah masih dalam masa Pemerintah dan DPR periode 2019- 2024 atau setelah Pemerintah dan DPR periode 2024-2029, ya. 2. Nah, kepada DPR yang diwakili Pak Senti hari ini, kami juga mohon penjelasan ini kan karena keterangan DPR selengkapnya kan belum disampaikan kepada Mahkamah. Ini dikaitkan dengan keterangan tambahan Presiden ini, kapan DIM-nya itu diterima oleh DPR, ya. Saya mohon … apa … penjelasan itu. Saya kira dari Pemerintah itu. 3. Nah, satu lagi, Yang Mulia, sekaligus juga mungkin penekanan dari Kuasa Presiden dan dari DPR. Ini sebetulnya, ya, meskipun itu tadi disinggung- singgung di rapat paripurna itu dinyatakan sebagai prioritas, ya. Kesepakatan pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR itu, itu lebih karena ... apa ... ini dalam rangka RUU kumulatif terbuka untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2021 itu atau lebih merupakan RUU prioritas tahunan? Yang mana ini? Menurut saya harus tegas ini, ya, harus jelas ini posisi Presiden dan DPR terkait dengan … dengan ini. Dengan konsekuensinya masing-masing soalnya, ya. Jadi itu mohon Kuasa Presiden dan juga DPR menegaskan posisi yang diambil, ini masuk sebagai RUU kumulatif terbuka atau masuk sebagai RUU prioritas tahunan sebetulnya, ya, dalam hal ini tahun ... apa ... 2025, ya? Supaya … meskipun saya tahu di Keterangannya Presiden itu disebutkan tiga hal, ya, urgensi nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, dan ... apa ... ada satu lagi itu, ya. Itu. Tapi tekanannya lebih ke yang mana? Supaya ... apa ... Mahkamah saya kira kemudian lebih bisa memberikan penilaian pada soal aspek tekanan itu Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap poin nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., yang pada intinya meminta penjelasan terkait DIM RUU TNI Perubahan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 301 a. Bahwa Pemerintah telah mengirimkan bukti PK-1 sampai dengan PK-52 yang didalamnya terdapat bukti PK-7 pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan Keterangan Presiden. Kemudian, Pemerintah menyampaikan juga alat bukti tambahan yaitu bukti PK-7a, bukti PK-53 sampai dengan bukti PK-74 pada tanggal 11 Juli 2025 bersamaan dengan Keterangan Tambahan Presiden. b. Bahwa untuk menjelaskan kembali terkait pertanyaan Yang Mulia, Pemerintah menyampaikan kembali bahwa terdapat 2 (dua) DIM dalam pembentukan UU 3/2025 yang terdiri atas: 1) DIM pada tahun 2024 (vide bukti PK-7) Penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI; dan 2) DIM pada tahun 2025 (vide bukti PK-7a) Penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI. (vide bukti PK-6) 2. Terhadap poin nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., pada intinya meminta penjelasan mengenai waktu penyampaian DIM kepada DPR RI, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa DIM tahun 2024 (vide bukti PK-7) disampaikan bersamaan dengan Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) (vide bukti PK-6). b. Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). 3. Terhadap poin 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., pada intinya meminta penjelasan Pemerintah dan DPR RI terkait 302 posisi RUU TNI Perubahan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 sebagai berikut: a. Bahwa RUU TNI Perubahan merupakan RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas dalam Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. b. Dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pemerintah melakukan beberapa kegiatan pada Tahun 2023 untuk membahas terkait bahas usia pensiun prajurit TNI sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, 303 alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, 304 alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). c. Pemerintah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan diluar pembahasan terkait batas usia pensiun meliputi: Tanggal Kegiatan FGD 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari pasal 74 (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan pasal 20 (3) dan Pasal 109 (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Mujid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 305 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). d. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam rangka penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 1) Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik 306 Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN- 2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). 2) Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM dalam beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan sebagai berikut: a) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); b) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); c) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); d) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); e) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); f) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); g) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); h) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan i) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). e. Dari seluruh rangkaian kegiatan diatas tersusunlah DIM tahun 2024 (vide Bukti PK-7) yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) tanggal 13 Februari 2025. 307 f. Selain melalui Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, pada saat itu juga terdapat urgensi nasional yaitu diperlukannya penambahan cakupan tugas TNI dalam OMSP untuk menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi saat itu ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Apabila konflik di Selat Taiwan terjadi, Pemerintah wajib mengevakuasi WNI dari Taiwan. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Tapi sebelumnya, saya mau ke DPR dulu dan Presiden. Di sidang sebelumnya kita minta untuk ada rekaman atau risalah pembahasan pasal-pasal yang diubah. Dan itu kami ingin mendengar sebetulnya atau membaca apa sih, yang diperdebatkan oleh pembentuk undang-undang? Atau apa yang dibahas berkenaan dengan pasal-pasal itu? Karena ini kan ada beda, ada katanya tiga pasal yang diubah, ada yang katanya lima, ada yang katanya tujuh. Tapi kalau kami diberi itu, itu akan bisa membantu untuk soal ini. Mudah-mudahan itu bisa ditambahkan ya, Pak, termasuk juga dari Presiden berkenaan dengan pasal- pasal yang diubah. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Risalah pembahasan pasal per pasal telah Pemerintah sampaikan sebagai bukti pada tanggal 19 Juni 2025 bersamaan dengan Keterangan Presiden kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan uraian sebagai berikut: 1. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). 2. Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia 308 Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39) dan (vide bukti PK- 49). 3. Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). 4. Rapat Laporan Timus dan Timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR Ri Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). 5. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-74 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 62/PUU- XIX/2021; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/I/2023- 2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Nomor… Tahun...Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R- 25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan 309 Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut RUU yang ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Tanggal 26 Agustus 2024; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI nomor R- 12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tanggal. 5 Maret 2025; 8. Bukti PK-7a : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TNI; 9. Bukti PK-8 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029; 10. Bukti PK-9 : Fotokopi Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025; 11. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Seskemenko Polhukam Nomor: UN- 2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik, Surat Seskemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber, dan Nota Dinas Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan Nomor: B/ND- 245/VII/2024/DIT SDM; 12. Bukti PK-11 : Fotokopi Risalah Rapat Konsinyering Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Komisi I DPR RI dengan Tim Panitia Kerja Pemerintah; 13. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4196/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja, Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Transkrip Rapat Panja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, dan Label urutan pembicara rapat Komisi I DPR RI; 310 14. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4221/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja; 15. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4222/LG.02.02/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Kerja, Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Daftar Hadir Tamu dan Laporan Singkat Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah; 16. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025; 17. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; 18. Bukti PK-17 : Fotokopi Pengundangan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35; 19. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Wisma Elang, Menteng TA 2023 tanggal 5 September 2023; 20. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Muslim Indonesia Makassar TA 2023 tanggal 14 September 2023; 21. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Jember TA 2023 tanggal 18 September 2023; 22. Bukti PK-21 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura TA 2023 tanggal 18 September 2023; 23. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Hangtuah TA 2023 tanggal 19 September 2023; 24. Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani TA 2023 tanggal 3 Oktober 2023; 311 25. Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di STHM Ditkumad TA 2023 tanggal 6 Oktober 2023; 26. Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret TA 2023 tanggal 10 Oktober 2023; 27. Bukti PK-26 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Dipenogoro TA 2023 tanggal 12 Oktober 2023; 28. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Universitas Gajah Mada TA 2023 tanggal 1 November 2023; 29. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B- 1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber; 30. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-1153/HK.00.00/7/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 31. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2028/HK.00.00/7/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 32. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2060/HK.00.00/7/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Undangan Rapat; 33. Bukti PK-32 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2100/HK.00.00/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 34. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2144/HK.00.00/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 35. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2228/HK.00.00/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Undangan Rapat; 36. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2303/HK.00.00/9/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Undangan Rapat; 312 37. Bukti PK-36 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-2974/HK.00.00/9/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Undangan Rapat; 38. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Nomor: UN-3005/HK.00.00/9/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Undangan Diskusi; 39. Bukti PK-38 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/3806/LG.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Kerja; 40. Bukti PK-39 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4085/LG.02.02/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panitia Kerja; 41. Bukti PK-40 : Fotokopi Transkrip Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025; 42. Bukti PK-41 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI tanggal 17 Maret 2025 tentang Undangan Rapat Panja; 43. Bukti PK-42 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4222/LG/02/02/03/2025 tentang Undangan Rapat Panja; 44. Bukti PK-43 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025; 45. Bukti PK-44 : Fotokopi Risalah Rapat Sementara dan Risalah Rapat Validasi Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI; 46. Bukti PK-45 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024; 47. Bukti PK-46 : Fotokopi Tautan Rapat Paripurna untuk menyetujui RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR pada tanggal 28 Mei 2024; 48. Bukti PK-47 : Fotokopi Tautan Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) pada tanggal 13 Maret 2025; 49. Bukti PK-48 : Fotokopi Tautan Rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Maret 2025; 50. Bukti PK-49 : Fotokopi Risalah Rapat Konsinyering Panja RUU TNI Perubahan Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah; 51. Bukti PK-50 : Fotokopi Tautan Rapat kerja pembicaraan tingkat I tanggal 18 Maret 2025; 52. Bukti PK-51 : Fotokopi Tautan Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II tanggal 20 Maret 2025; 313 53. Bukti PK-52 : Fotokopi UU Nomor 3 Tahun 2025; 54. Bukti PK-53 : Fotokopi Kep DPR Nomor 41A-DPR RI-I-2009-2010 ttg Prolegnas 2010-2014; 55. Bukti PK-54 : Fotokopi Surat Perintah Panglima TNI No Sprin 1081 VI 2020 Pokja Revisi UU TNI Cap; 56. Bukti PK-55 : Fotokopi Sprin Panglima TNI No Sprin 415 III 2011 Tim Revisi UU TNI; 57. Bukti PK-56 : Fotokopi Draft RUU Tentang TNI; 58. Bukti PK-57 : Fotokopi Sprin Panglima TNI Nomor Sprin-454-II-2014 ttg Daftar Pers Pokja RUU TNI; 59. Bukti PK-58 : Fotokopi Keputusan DPR RI NOmor 06A-DPR RI-II-2014- 2015; 60. Bukti PK-59 : Fotokopi Keputusan DPR RI 4-DPR-III-2015-2016 ttg Prolegnas 2016 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019; 61. Bukti PK-60 : Fotokopi Kep DPR Nomor 1-DPR RI-II-2017-2018 ttg Prolegnas 2015-2019; 62. Bukti PK-61 : Fotokopi Surat Dirjen Strahan B-3834-VII-2014 Laporan Pembahasan RUU TNI; 63. Bukti PK-62 : Fotokopi Surat Panglima TNI Nomor R-142-13-01-15-SRU ttg Draft RUU TNI; 64. Bukti PK-63 : Fotokopi Kepmenhan Nomor KEP 192 II 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas UU NOmor 34 Tahun 2004 tentang TNI; 65. Bukti PK-64 : Fotokopi Pointer Rapat RUU TNI 12 Agustus 2015; 66. Bukti PK-65 : Fotokopi Matrik Perbandingan Substansi Usulan Perubahan RUU TNI; 67. Bukti PK-66 : Fotokopi Kep Menhan No 556 Tentang Pembentukan Panitia Antarkem Penyusunan RUU; 68. Bukti PK-67 : Fotokopi Nota Dinas Dirjen Strahan B-ND-126-V-2018- Ditperpu Penyampaian Bahan Rakorsus Menhan di Kemenpolhukam-3-17; 69. Bukti PK-68 : Fotokopi Surat Menko Maritim B-1067 Menko Maritim UM 206 V 2018 Undangan Rapat Koordinasi Usulan Perubahan UU No 34 Tahun 2004 ttg UU TNI; 70. Bukti PK-69 : Fotokopi Surat Dirjen Strahan Nomor B-UND-2675-VI-2018 ttg Und Rapat RUU TNI; 71. Bukti PK-69a : Fotokopi Surat Dirjen Strahan Nomor B-1434-VII-2018 ttg Lap Rapat RUU TNI 72. Bukti PK-70 : Fotokopi Surat Dirjen Kuathan Kemhan B 538 08 01 16 Djkuat Rapat Pembahasan RUU TNI; 314 73. Bukti PK-71 : Fotokopi Surat Sekjen a.n. Menhan Nomor B-1144-13-01- 78-Ditkum ttg Permohonan Penyelarasan Nasmik RUU TNI-pages; 74. Bukti PK-72 : Fotokopi Surat Menkumham Nomor PPE.PP.01.03-1389 tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsep RUU TNI; 75. Bukti PK-73 : Fotokopi No PHN-HN.02.04-20 Surat Kemenkumham Ket Hasil Penyelarasan NA RUU TNI; 76. Bukti PK-74 : Fotokopi Kep DPR RI Nomor 13 DPR RI II 2022-2023. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Edy Prasetyono, M.I.S., Ph.D., dan Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd., yang menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut: Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Pengujian formil itu sendiri, secara teoritik dan juga dalam praktek dimaknai sebagai wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang – undang, misalnya, terjelma melalui tata cara (prosedur) sebagaimana yang telah ditentukan ataupun diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi pengujian formil ini berkenaan dengan hal – hal yang bersifat prosedural dalam pembentukan undang – undang (procedural due process of law) sebagai syarat yang ditentukan secara atributif dalam pembentukan regulasi. Dalam konteks pengujian formil suatu undang – undang di Indonesia, maka secara atributif, UUD 1945 menentukan secara garis besar tentang tata cara atau prosedur pembentukan undang – undang sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Ketentuan Pasal 20. Undang – undang sebagai produk legislatif, merupakan sharing power DPR dan Presiden. Artinya, meskipun original power pembentukan undang - undang ada pada DPR (vide Pasal 20 ayat 1 UUD 1945), namun Presiden berhak mengajukan rancangan undang – undang kepada DPR (vide Pasal 5 ayat 1 UUD 1945). Kedua ketentuan tersebut mengatur tentang tata cara pengajuan RUU, baik inisiatif pengajuan RUU berasal dari DPR maupun inisiatif pengajuan RUU berasal dari Presiden. Kemudian, tata cara yang berkenaan dengan pembahasan RUU, persetujuan, dan pengesahan sampai pada pengundangannya diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) sampai dengan Pasal 20 ayat (5) UUD 315 1945. Sepanjang UUD 1945 dijadikan “batu uji” atau dasar pengujian formil terhadap UU TNI, maka tata cara atau prosedur pembentukan UU TNI sejalan dengan tata cara / prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, yaitu : Pertama, inisiatif pengajuan RUU TNI berasal dari DPR ; Kedua, RUU inisiatif DPR itu dibahas dan disetujui bersama DPR dan Presiden ; Ketiga, Presiden yang diberikan kewenangan secara atributif untuk mengesahkan RUU TNI yang telah disetujui bersama menjadi undang – undang tersebut, selanjutnya diundangkan (dalam Lembaran Negara). Permasalahan muncul ketika para Pemohon mendasari permohonan pengujian UU TNI pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (UU P3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. UU P3 itu sendiri merupakan undang – undang organik, yaitu undang – undang yang dibentuk atas perintah ketentuan Pasal 22 A UUD 1945 yang menyebutkan :”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang – undang diatur dengan undang – undang”. Pasal 22 A UUD 1945 secara jelas dan tegas memerintahkan pengaturan tentang tata cara pembentukan undang – undang dengan undang – undang, bukan tentang tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam UU P3. Sebab, yang namanya undang – undang, adalah bagian atau salah satu jenis dari peraturan perundang – undangan. Dalam konteks ini ada inkonsistensi antara yang diperintahkan oleh UUD 1945 dengan yang diatur dalam UU P3. Adanya inkonsistensi itu menimbulkan konsekuensi hukum bila dilihat dari perspektif good legislation, khususnya landasan yuridis (juridische gronslage), - selain landasan filosofis dan landasan sosiologis – sebagai prasyarat yang harus dipenuhi bagi terbentuknya peraturan perundang- undangan yang baik. Dasar atau landasan yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang – undangan, karena sekurang – kurangnya akan menunjukkan keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang – undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk dan materi yang diatur dapat menjadi alasan untuk membatalkan (vernietigbaar) peraturan perundang – undangan tersebut. Seperti halnya UU P3. 316 UU a quo, dilihat dari bentuknya (yaitu undang – undang) memang sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 22 A UUD 1945, namun penamaan dan materi yang diatur di dalamnya adalah tentang (tata cara) pembentukan peraturan perundang – undangan, sehingga tampak adanya ketidaksesuaian ataupun inkonsistensi antara yang diperintahkan oleh Pasal 22 A UUD 1945 dengan yang diatur dalam UU P3. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya Muliakan Berdasarkan konstruksi pemikiran di atas, maka apabila pengujian formil UU TNI dilakukan berdasarkan pada proses pembentukan yang ada dalam UU P3 (sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo), itu berarti Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian UU (TNI) terhadap UU (P3) dan hal itu bukanlah maksud UUD 1945 (vide Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945). UU P3 adalah undang – undang pula, yang artinya sebagaimana undang – undang pada umumnya, dapat menjadi objek pengujian, baik formil maupun materiil dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian Andaikatapun pengujian formil UU TNI dilakukan berdasarkan UU P3, maka harus dipahami bersama bahwa : Pertama,norma yang ada dalam UU P3 hanyalah berkenaan dengan tata cara pembentukan undang – undang yang baik. Bahwa kemudian ada kekurangan dalam suatu pembentukan undang – undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU P3, tidaklah serta merta menyebabkan undang – undang tersebut batal. Karena, dapat saja suatu undang – undang yang dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU P3 justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, dapat juga suatu undang – undang – undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU P3, justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945 ; Kedua, pembentukan UU TNI (yang merupakan Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI) merupakan undang – undang Daftar Komulatif Terbuka (vide Pasal 23 ayat 1 UU P3) dengan mekanisme carry over, memiliki sifat khusus yang tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan perubahan yang bersifat normal. Karenanya, menjadi tidak relevan apabila pembahasan atas perubahan UU TNI masih mempersyaratkan 317 pembahasannya, termasuk syarat partisipasi publik yang ketat. Dengan kata lain, ada pembatasan terhadap partisipasi publik yang berkorelasi dengan legal standing para Pemohon, sebagaimana tampak pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 58 / PUU – XX / 2012 yang antara lain dikutip pada halaman 169, sebagai berikut : “…….pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang – undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang – undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang – undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU P3 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang – undangan. Kemudian, Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU P3 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang antara lain : kelompok / organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat….” ; Ketiga, UU P3 tidak mengatur ataupun menentukan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang – undang. Ketiadaan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang – undang equivalen dengan ketiadaan ukuran dalam UU P3 untuk menentukan efektif tidaknya dan efisien tidaknya proses pembentukan undang – undang. Hal ini menjadi relevan disampaikan untuk menjawab dalil di antara para Pemohon yang meyebutkan bahwa proses pembentukan UU TNI dinilai cepat. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya Muliakan Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa UU TNI merupakan perubahan ataupun revisi atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – XIX / 2021 dalam perkara Pengujian Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Atas dasar itu, dengan merujuk ketentuan Pasal 23 UU P3, maka UU TNI masuk Prolegnas yang dimuat dalam Daftar Komulatif Terbuka. 318 Selain itu, UU TNI yang merupakan Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah (Rancangan UU carry over) dari Tahun 2024 yang dilanjutkan ke Tahun 2025 berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Badan Legislasi DPR dan 2 (dua) Surat Presiden mengenai penunjukkan wakil Pemerintah untuk membahas (Rancangan) UU TNI Perubahan serta sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – XIX / 2021. Bahwa pengajuan RUU yang masuk dalam Daftar Komulatif Terbuka tersebut, pada hakekatnya memiliki kesamaan dengan metode pembentukan legislasi secara cepat (Fast Track Legislation) di beberapa Negara pada umumnya. Fast Track Legislation (FTL) adalah sebuah metode pembentukan peraturan perundang – undangan yang dilakukan dengan cara merumuskan peraturan secara cepat dalam situasi tertentu. Dalam prakteknya di Inggris, misalnya, FTL memiliki fungsi sebagai mekanisme pembentukan hukum dalam keadaan darurat, namun tidak jarang juga digunakan dalam keadaan normal sebagai respon terhadap urgensi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain Inggris, Selandia Baru tercatat juga mengimplementasikan FTL (dikenal pula dengan istilah “motion urgency” atau biasa dikenal dengan “Rushed Law Making”. Pengaturan mengenai “motion urgency” diatur dalam peraturan teknis yang dibuat di lingkungan parlemen dan dikenal dengan sebutan “House Standing Orders. Uniknya, mekanisme pembentukan undang – undang dengan cepat di Selandia Baru telah menjadi contoh yang diikuti oleh Negara – Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hal itu beralasan, karena Selandia Baru adalah Negara yang memelopori pembentukan undang – undang secara cepat sejak pengaturan pertamanya pada tahun 1903. Sementara itu, FTL di Amerika Serikat yang disebut oleh Christopher M. Davis dalam “Expedited Procedure in the House : Variations Enacted into Law sebagai “Expedited Legislation” (2003 : 76) adalah sebuah mekanisme khusus yang diadopsi oleh Congress untuk mengesahkan RUU yang dibutuhkan saat itu dengan mempersingkat deliberasi pembahasan RUU dan membatasi agenda perdebatan pengesahan RUU tersebut. Secara khusus FTL di Amerika Serikat sejak awal kemunculannya lebih sering digunakan untuk menanggapi situasi perekonomian dan perubahan tarif pajak untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian internasional. 319 Dari pemaparan singkat sebagai perbandingan penerapan FTL di ketiga Negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum FTL digunakan dalam beberapa keadaan, antara lain : 1. Dalam situasi darurat, keadaan yang memaksa, atau keadaan normal ; 2. Untuk menyusun peraturan yang berkenaan dengan anggaran Negara ; 3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang diperlukan dalam waktu singkat ; dan 4. Untuk memperbaiki sebuah undang – undang. Di Indonesia, ketentuan tentang FTL memang tidak secara tegas diatur dalam undang – undang, namun beberapa keadaan yang menjadi dasar digunakannya FTL sebagaimana disebutkan di atas, dijumpai dalam ketentuan Pasal 23 UU P3 yang terkait dengan pembentukan UU TNI, yaitu : Pertama,bahwa UU TNI dibentuk sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 23 ayat 1 b UU P3). Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 / PUU – XIX / 2021, sekaligus memperbaiki atau merevisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI ; Kedua, bahwa adanya perluasan ataupun pelebaran atas isi Putusan MK No. 62 / PUU – XIX / 2021 dalam UU TNI didasari oleh alasan : selain merespon aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 18 h UU P3), juga menjawab keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional (Pasal 23 ayat 2 b UU P3). Dalam hal ini, sekurang – kurangnya ada 2 (dua) hal penting / urgen yang mendasarinya, yaitu : 1. Dalam rangka menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non militer dan hibrida (terorisme dan perang siber) ; 2. Dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian / lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya. Atas dasar kedua hal penting / urgen itu, dipandang perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. 320 Sehubungan dengan itu, menjadi relevan dan menarik untuk menjadikan pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresif sebagai dasar pembenar terhadap dua alasan penting tersebut di atas. Dikatakan demikian, karena pokok pemikiran Satjipto Raharjo dalam Hukum Progresif, berangkat dari asumsi dasar bahwa “Hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Karena itu, setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan atau menjadi penentu. Manusia pula sebagai subyek utama yang harus dilindungi dan dilayani oleh hukum, bukan objek yang harus tunduk pada hukum tanpa syarat. Hukum hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi manusia. Pemikiran Satjipto dalam Hukum Progresif mengkritisi formalisme hukum yang terlalu menekankan pada prosedur dan aturan, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejaheraan masyarakat. Kritik Satjipto Raharjo terhadap formalism hukum itu, sejalan dengan pemikiran Dennis L. Dresang yang menggunakan paradigma : Keberhasilan dari Hukum (rules) dan prosedur (procedures) adalah tercapainya tujuan. Hukum dan prosedur adalah cara – cara untuk mencapai tujuan. Artinya, baik buruknya hukum dan prosedur diukur dari tercapai atau tidaknya sebuah tujuan. Manakala tujuan tidak tercapai, maka mestinya hukum dan prosedur itu ditinjau ulang, berarti ada yang salah di dalamnya ; bisa jadi hukum dan prosedur itu sudah tidak relevan lagi dengan konteks masalah, situasi – kondisi, dan dinamika organisasi atau masyarakat saat itu (2002 : 123). Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. 1. UU TNI dan General Principles of Good Legislation dalam Dimensi Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan General Principles of Good Legislation atau Prinsip-Prinsip Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (selanjutnya disebut “PUPB”) merupakan seperangkat pedoman dan/atau standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dalam proses 321 pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PUPB merupakan asas-asas yang menjadi dasar dan acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Di Indonesia, pedoman atau standar PUPB terdapat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “UU PPP”), yang secara normatif, menurut Ahli, termanifestasi ke dalam 3 (tiga) klaster besar, yaitu klaster: (1) asas pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan; (2) asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain, pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan; serta (3) prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan, meliputi perencanaan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. UU PPP memang terbatas mengatur keharusan penerapan PUPB hanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 UU PPP, bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, namun sejatinya, secara konsepsi, PUPB harus pula dimaknai dengan penerapan ‘asas materi muatan’ sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPP, serta penerapan prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan yang diatur dalam pasal-pasal di UU PPP. Berdasarkan pemikiran di atas, terhadap perkara a quo, yaitu pengujian formil terhadap UU TNI maka mestilah menggunakan batu uji berupa penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan undang-undang sesuai dan berdasar UU PPP. Hal ini mengingat, terhadap perkara a quo yang diuji ialah pengujian formil, sehingga dalam kesempatan ini, Ahli hendak melakukan analisis dan evaluasi terhadap UU TNI melalui penerapan dua standar di atas. 322 Pertama-tama, penerapan PUPB dalam dimensi asas pembentukan UU TNI dikaitkan dengan penerapan beberapa asas yang relevan dengan pengujian formil sesuai Permohonan Pemohon, yaitu asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Penerapan ‘asas kejelasan tujuan’ dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU PPP, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkanya maksud dan tujuan penyusanan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Dalam UU TNI dapat dilihat dari bagian Konsiderans menimbang dan bagian Penjelasan Umum dalam UU TNI, apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. Dalam bagian Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum UU TNI, tujuan UU TNI yang hendak dicapai, yaitu: a. mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bemegara; b. menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI; c. mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya; dan d. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Berdasarkan hal tersebut maka secara nyata, tegas, dan jelas bahwa UU TNI telah memenuhi PPUB dimensi penerapan ‘asas kejelasan tujuan’ sesuai UU PPP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, penerapan asas ‘dapat dilaksanakan’ dalam UU TNI dapat diuji dengan menggunakan pedoman Penjelasan Pasal 5 huruf d dan Putusan 323 Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf d dijelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019, halaman 266-367, menyatakan dalam Pertimbagannhya bahwa asas dapat dilaksanakan: “Berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” Berdasarkan hal tersebut maka dalil yang menyatakan bahwa UU TNI melanggar ‘asas dapat dilaksanakan’ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU PPP besifat premature sebelum adanya pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian penerapan asas ‘kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam UU TNI, dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU PPP, bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Kebutuhan dan kemanfaatan menjadi substansi utama untuk menyatakan apakah UU TNI telah sesuai dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”. Menurut Ahli, dengan menggunakan analisis historis, sismetatis, dan teleologis, UU TNI telah memenui ‘asas kedayagunaan dan kehasilgunaan’, karena: (a) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI telah berusia lebih dari 20 tahun yang sejatinya tidak kontekstual lagi dengan kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) saat ini; (b) dibutuhkannya pelaksanaan kebijakan kedaulatan negara, pertahanan keutuhan wilayah, perlindungan keselamatan bangsa, pelaksanaan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia; (c) adanya kebutuhan TNI yang dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai 324 kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal-hal tersebut tertuang dalam substansi UU TNI, yang secara objektif maka pertimbangan historis, sistematis, dan teleologis di atas secara nyata, tegas, dan jelas telah sesuai dengan ‘asas kedayahgunaan dan kehasilgunaan’. Selanjutnya, penerapan asas ‘kejelasan rumusan’ dalam UU TNI, dapat diuji dengan Penjelasan Pasal 5 huruf f UU PPP, bahwasetiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019, bahwa berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. Menurut Ahli, UU TNI telah memenuhi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Konstruksi norma dalam setiap pasal, ayat, huruf, dan angka telah sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II UU PPP mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Begitu pula dengan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh Pasal 53 UU TNI, telah memenuhi teknik pilihan kata atau istilah serta bahas hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Pasal 53 (1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun. (2) Batas usia pensiun Pr4iurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 325 a. bintara dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; c. perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 6l (enam puluh satu) tahun; dan e. perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun Ketentuan di atas sangat jelas dan sangat mudah dimengerti oleh norm adresaat siapa pun sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi, baik ketika dibaca oleh bintara dan tamtama, maupun perwira tinggi Bintang 3. Hal ini membuktikan bahwa UU TNI telah secara nyata, tegas, dan pasti telah sesuai dengan asas ‘kejelasan rumusan’. Selanjutnya, penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam UU TNI, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g UU PPP, "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)”. Norma ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 96 UU PPP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pemaknaan dan penerapan "meaningful participation". Penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam setiap tahap pembentukan UU TNI, menurut Ahli, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu di tahap perencanaan dengan adanya publikasi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. Lalu, RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 dan Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023- 2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. Selanjutnya di tahap penyusunan, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana melalui publikasi RUU dan Naskah 326 Akademik, baik yang dapat diakses secara elektronik maupun diakses secara langsung ke DPR sebagai pemegang hak inisiatif RUU TNI, termasuk adanya bukti surat dari Ketua DPR kepada Presiden untuk meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR. Dalam penyusunan RUU, aspek kualitas lebih diutamakan dibanding kuantitas dalam pelibatan partisipasi publik sebagai manifestasi asas keterbukaan. Hal ini selaras dengan pengaturan dalam 96 ayat (3) UU PPP bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan”. Begitu pula dalam tahap pembahasan, dapat dibuktikan secara sederhana dengan adanya rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, FGD, dan konsultasi berkali-kali kepada masyarakat terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan terhadap UU TNI. Berdasarkan Keterangan Presiden dan Keterangan DPR bahwa bentuk partisipasi publik di atas telah dilakukan, termasuk dengan penggunaan platform digital untuk menjangkau lebih banyak orang dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Perihal peratisipasi public ini, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, yang dalam Pertimbangannya menyatakan: “…berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi Masyarakat”. Namun demikian, apabila merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut bahwa: “…pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara 327 maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien”, berdasarkan Pertimbangan ini maka secara teknis ada pemakluman bahwa tidak mungkin ada partisipasi piublik yang dapat dilakukan secara maksimal, karena teknis operasional ini tidak efektif dan efisien. Perlu pula dipahami bahwa pembentukan UU mestilah efektif dan efisien. Pada masa ini basis pembentukan UU harus menreapkan Better Regulation Framework. Di Inggris, implementasi Better Regulation Framework melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip dasar Better Regulation Framework dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Better Regulation Framework dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi seluruh proses regulasi. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan memberikan manfaat maksimal dengan biaya minimal, cepat, serta dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut Ahli, UU TNI telah pula secara nyata, tegas, dan jelas sesuai dengan asas keterbukaan dan prinsip peratisipasi publik yang bermakna sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UUU PPP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 2. UU TNI dan General Principles of Good Legislation dalam Dimensi Ketaatan Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan yaitu ketaatan terhadap proses pembentukan sejak perencanaan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai dengan pengundangan. UU TNI sejatinya telah terpebuhi sejak tahap perencanaan yang dibuktikan melalui adanya dokumen perencanaan, sebagai berikut: a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41A/DPR RI/ I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014. b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- 328 Undang Prioritas tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. e. Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. f. Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024. h. Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. i. Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Berdasarkan hal di atas maka jelas bahwa UU TNI telah memenuhi tahapan perencanaan UU secara konsisten , bahkan sejak 2009. Artinya, UU TNI telah memenuhi PUPB dan memiliki legitimasi perencanaan yang mumpuni. Bahkan UU TNI merupakan salah satu UU yang paling baik konsisten perencanaannya dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ketaatan terhadap tahapan penyusunan UU dapat dibuktikan dengan adanya naskah RUU dan Naskah Akademik RUU TNI. Secara kausalitas, tidak akan pernah ada pengesahan UU apabila tidak ada RUU-nya. Artinya RUU TNI tentu disusun oleh DPR sebagai lembaga pembentuk yang memegang hak inisiatif RUU TNI. Dalam perjalanannya, ketika Pemerintah memiliki hak inisiatif RUU TNI sesuai dengan Proglegnas di masanya, maka tentu akan ada Naskah Akademik, misalnya melalui Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM nomor B/1144/13/01/78/DITKUM perihal 329 Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang dibalas dengan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Begitu pula dengan RUU-nya, sesuai surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03-1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam hal tahap penyusunan UU TNI ini dengan membaca kronologis yang disajikan oleh Pemerintah dan DPR RI maka penyusunannya telah dilakukan secara periodik, baik pada saat masa periode DPR RI 2019-2024 maupun masa periode DPR RI 2024-2029. Pada masa periode DPR RI 2019- 2024 telah ada surat dari Ketua DPR RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 kepada Presiden perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU-nya. Surat Ketua DPR ini pun dibalas oleh Presiden dengan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI. Selanjutnya, Presiden mengirim Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Selanjutnya dalam tahap pembahasan, DPR pun melakukan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II secara taktis, efektif, dan efisien. Hal ini terlihat dari cepatnya proses pembahasan RUU TNI di DPR. Proses yang cepat ini merupakan langkah maju dalam praktik pembentukan undang-undang oleh DPR bersama dengan Pemerintah. Pembahasan yang dilakukan secara cepat ini guna merespon berbagai tantangan pembentukan UU, yaitu birokrasi yang kompleks, politisasi yang berlebihan, dan kurangnya kapasitas teknis. Proses legislasi secara prosedural melalui berbagai tahapan dan melibatkan banyak lembaga, termasuk DPR, DPD, kementerian terkait, dan Presiden. Koordinasi antar lembaga ini sering kali tidak efisien dan memakan waktu yang lama. Untuk 330 itu diperlukan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan yang efektif dan efisien. Pembentuk UU harus taat terhadap seluruh proses pembentukan, namun ketaatan terhadap proses pembetukan undang-undang tidak serta merta harus mengakibatkan waktu yang panjang dan lama. Begitu pula tantangan politisasi berlebihan yang mana kepentingan politik seringkali mendominasi proses pembuatan undang-undang, mengalahkan pertimbangan substantif dan teknis. Hal ini menyebabkan perdebatan berkepanjangan yang tidak produktif dan penundaan yang tidak perlu. Anehnya, saat ini politisasi yang berlebihan seringkali muncul dari elemen non-state yang berupaya melakukan aksi dan reaksi yang berlebihan untuk memaksakan kehendaknya dengan memonopoli kebenaran tunggal. Tantangan lainnya dalam proses pembentukan UU, yaitu kurangnya kapasitas teknis, yang mana anggota legislatif dan staf pendukung terkendala keahlian teknis yang memadai dalam bidang-bidang khusus yang diatur dalam undang-undang, sehingga proses penyusunan dan pembahasan menjadi tidak efisien, sehingga membuat penyusunan dan pembahasan RUU sangat lama. RUU TNI yang dibahas secara cepat menjawab tantangan bahwa dalam penyusunan dan pembahasannya, tantangan birokrasi yang kompleks, politisasi berlebihan, dan kurangnya kapasitas teknis dapat dipatahkan dengan terbentuknya UU TNI secara cepat, efektif, dan efisien. Sejatinya inilah bentuk Better Regulation Framework dan Smart and Good Legislation. Terlebih, menurut Ahli, UU TNI pun hanya mengatur mengenai hal-hal yang kompleksitasnya relatif rendah, yaitu hanya terbatas mengatur mengenai kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan Prajurit pada kementerian/Lembaga, dan usia masa dinas keprajuritan TNI, yang tetap megacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional. 3. UU TNI merupakan RUU Carry Over Sekaligus RUU Kumulatif Terbuka Meskipun dalam Keterangan-nya, Presiden dan DPR, sependek pengetahuan Ahli, tidak menyatakan bahwa RUU TNI merupakan RUU Carry Over atau RUU luncuran, namun menurut Ahli RUU TNI dapat dinyatakan sebagai RUU luncuran (carry over). Adapun yang menjadi alasan dari Ahli untuk menyatakan bahwa RUU TNI sebagai RUU Carry Over, yaitu: 331 a. Berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019, bahwa carry over dalam pembentukan undang-undang harus memenuhi: (1) RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR sebelumnya; dan (2) hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Pertama, menurut Ahli, RUU TNI telah memasuki masa Pembahasan DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya. Hal ini didasari oleh argumentasi faktual, bahwa pada periode DPR RI 2019-2024 telah ada surat dari Ketua DPR RI Nomor: B/5667/LG.01.01/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 kepada Presiden perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan Naskah Akademik dan RUU a quo. Surat Ketua DPR ini dibalas oleh Presdien dengan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU PPP diatur bahwa: Pasal 49 (1) RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU PPP dijelaskan bahwa: “Penugasan menteri disertai penyampaian DIM yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-25/Pres/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang tentang Perubahan atas UU TNI, secara formal-administratif harus dianggap telah ada Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas RUU disertai dengan DIM. Selanjutnya, dalam Pasal 50 UU PPP mengatur bahwa: Pasal 50 (1) RUU dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. 332 (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR. (3) DPR mulai membahas RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Berdasarkan hal tersebut maka dalam jangka waktu 60 hari sejak Ketua DPR menerima Surat Presiden mengenai penugasan wakil disertai DIM maka telah dimulai pembahasan secara administratif-formal. Hal ini terbukti pula dengan fakta bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, DPR RI melaksanakan rapat pleno Badan Legislasi dan menyetujui RUU TNI Perubahan tidak akan dibahas pada periode keanggotaan DPR RI Periode 2019-2024 dan diserahkan pada periode keanggotaan selanjutnya. Artinya telah ada fakta hukum bahwa RUU telah dimulai Pembahasan DIM dan ada keputusan hukum dari DPR yang menyatakan akan dilakukannya carry over terhadap RUU TNI. b. RUU TNI disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR dan Presiden, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Hal demikian pun dapat dibuktikan dengan adanya penetapan RUU TNI dalam Prolegnas berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Keputusan DPR Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 tentang Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025. Presiden pun secara hukum dan politik bersepakat untuk meneruskan pembahasan (carry over) RUU TNI melalui Surat Presiden Nomor R/12/Presiden/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang menyampaikan adanya perubahan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI, yang artinya meskipun telah terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo termasuk perubahan struktur kabinet, Presiden tetap berkomitmen secara politik melanjutkan proses pembahasan pembentukan RUU TNI Perubahan bersama dengan DPR RI yang sebelumnya telah berlangsung, untuk dilanjutkan pada periode tahun 2025. Bila secara politis Presiden tidak berkehendak untuk melanjutkan pembahasan RUU maka, Presiden tidak 333 akan menyurati DPR dengan menugaskan kembali wakil pemerintah dalam pembahasan RUU TNI di DPR. Berdasarkan hal tersebut, menurut Ahli, jelas bahwa RUU TNI dapat dinyatakan sebagai RUU Carry Over karena memenuhi ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019. Selain dapat dinyatkan RUU Carry Over, RUU TNI pun dapat dikategorisasikan sebagai RUU yang memenuhi syarat RUU Kumulatif Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU PPP. Sifat kumulatif terbuka RUU TNI pun dapat didasarkan pada 2 (dua) sebab, yaitu sebab pelaksanaan putusan MK dan sebab dalam keadaan tertentu karena adanya urgensi nasional. Sebab pelaksanaan Putusan MK, yaitu terlihat dari Penjelasan Umum UU TNI yang menjelaskan bahwa UU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, sedangkan sebab adanya urgensi nasional dapat dilihat dari, misalnya, dalam Pasal 47 UU TNI yang mengatur bahwa: Pasal 47 (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pr4jurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketentuan Pasal 47 ini, menurut Ahli, merupakan substansi urgensi nasional yang harus segera dibentuk dalam UU TNI, karena Pasal 47 ini dalam rangka memberikan legitimasi praktik berhukum yang telah ada sebelum UU TNI ada dengan tetap berlandaskan pada demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional. Carl Schmitt menegaskan bahwa dalam situasi genting, “All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success”, yang berarti bahwa segala tindakan yang tampak perlu demi mencapai keberhasilan nyata dapat dianggap sah atau dibenarkan. Dengan kata lain, keadaan urgensi nasional 334 sering kali membuka ruang pembenaran terhadap tindakan-tindakan business as usual. Apabila pun ingin dinyatakan bahwa UU TNI pun merupakan UU yang dibentuk secara regular, yaitu RUU yang memulai kembali dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, maka RUU ini pun dapat dikatakan demikian dengan memulai start perencanaan dari penetapan RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Prioritas Tahun 2025. Dilanjutkan dengan tahapan penyusunan, pembahasan, dan seterusnya, yang secara periodik dapat dibuktikan secara administrasi hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. 4. Penutup Berdasarkan seluruh paparan dan analisis yang telah Ahli sampaikan terkait aspek formil pembentukan UU TNI, dapat saya simpulkan bahwa proses legislasi UU TNI telah memenuhi ketentuan hukum dan prinsip Konstitusionalisme. UU TNI hasil perubahan ini bukan hanya sekadar pemenuhan formalitas berhukum semata, melainkan merupakan wujud nyata dari kehendak politik dan hukum negara untuk menyesuaikan regulasi pertahanan nasional dengan tantangan zaman yang kian kompleks dan beragam. Oleh karenanya, saya meyakini bahwa tidak terdapat cacat formil yang dapat membatalkan keberlakuan UU tersebut. Edy Prasetyono, M.I.S., Ph.D. Sebenarnya pembahasan beberapa isu yang menjadi perdebatan tentang revisi UU TNI telah lama dilakukan. Sejauh yang saya lihat dan saya alami/ikuti adalah sebagai berikut: Pertama, pembahasan tentang OMSP dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat pada tahun 2015 di DPR. Acara ini dihadiri oleh mantan Panglima TNI Jend (Purn) Moeldoko, Djaleswari, dan saya sendiri. Saya pada saat itu mengatakan bahwa tidak ada hal abu-abu atau batas yang kabur dalam OMSP. TNI bisa digunakan dalam situasi di mana ada hal-hal khusus yang tidak dapat ditangani oleh institusi lain, juga bisa dengan pertimbangan efisiensi dan kompetensi. Bahkan OMSP TNI bisa juga mencakup deterrence (tetapi ini tidak ada dalam cakupan OMSP yang diatur dalam UU tentang TNI). Sementara itu Jend Purn. Moeldoko melihat OMSP dapat 335 mendekatkan TNI dengan rakyat dan Djaleswari berpendapat bahwa karakter OMSP adalah kemanusiaan dan membangun perdamaian. Kedua, pembahasan tentang penggunaan TNI untuk menanggulangi terorisme yang juga diselenggarakan di DPR. Pada waktu itu hadir Dr. Ali Wibisono dan saya sendiri. Pada saat itu banyak sekali yang bertanya tentang legitimasi penggunaan TNI untuk menanggulangi terorisme sebagai bagian dari OMSP. Dalam kesempatan tersebut Saya mengatakan bahwa kekuatan militer dapat digunakan untuk menanggulangi terorisme sebagaimana juga dilakukan oleh banyak negara lain. Masalah utamanya adalah negara harus mendefinisikan/menetapkan gradasi situasi atau ancaman yang muncul dan instrument apa yang akan dikerahkan dan digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. Ketiga, pada tahun 2019 saya juga diundang untuk menjadi pembicara pada pembahasan tentang usia pensiun di Kementerian Pertahanan, yang dihadiri oleh Menhan pada saat itu yaitu Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, Dr. Kusnanto Anggoro, , Prof. Salim Said, Prof. Refly Harun, Dr. dr. Terawan Agus Putranto, dan saya sendiri. Dalam kesempatan tersebut Saya menegaskan tentang pertimbangan usia pensiun yaitu kepentingan pengembangan organisasi, kualitas SDM, ketersediaan sumber daya nasional, masa depan prajurit, dan hal-hal khusus. Keempat, pada tahun 2024 pembahasan tentang usia pensiun di Pusjianstra TNI pada tahun 2024, yang bertindak sebagai narasumber adalah Laksamana Muda Kresno Buntoro dan saya sendiri, sementara itu Kapusjianstra TNI sebagai tuan rumah. Dalam diskusi tersebut, saya lebih menyoroti masalah kelembagaan yaitu hubungan antara Kementerian Pertahanan dan Matkas Besar TNI dan pengangkatan dan tugas panglima. Sementara itu Kresno Buntoro lebih banyak menyoroti masalah perpanjangan usia pensiun. Kelima, pada tahun 2024 di Hotel Borobudur dilakukan pembahasan tentang perpanjangan usia pensiun dan penempatan anggota TNI di luar TNI. Acara ini dihadiri oleh Prof. Hikmahanto Juwana, saya sendiri, dan satu pembicara lagi dari Imparsial. Saya menggarisbawahi hal-hal fundamental yang harus menjadi dasar filosofis untuk melakukan revisi UU TNI yaitu jatidiri/karakter dan nilai, demokrasi, profesionalisme, dan perlunya pembentukan postur pertahanan yang tangguh. Selanjutnya Saya juga menyampaikan syarat-syarat penempatan TNI di luar institusi 336 TNI dan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan usia pensiun, termasuk jika harus diperpanjang. Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd. Izinkan Saya sebagai saksi menyampaikan inti dari masukan yang saya sampaikan pada saat dilibatkan sebagai pemberi masukan dalam pembentukan UU TNI Perubahan sebagai berikut: 1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat ketentuan yang memungkinkan personel TNI dan Polri untuk mengisi jabatan di lingkungan sipil, meskipun dengan syarat dan batasan yang jelas. UU ini memberikan ruang bagi TNI dan Polri untuk berperan dalam birokrasi sipil, terutama pada posisi- posisi tertentu yang memerlukan keahlian khusus, seperti dalam bidang keamanan, pertahanan, atau penanganan bencana. Namun, pengisian jabatan oleh anggota TNI dan Polri ini harus memperhatikan prinsip netralitas dan tidak boleh melibatkan anggota yang masih aktif dalam struktur organisasi TNI atau Polri. Hal ini bertujuan agar integritas dan profesionalisme birokrasi sipil tetap terjaga, sekaligus menghindari potensi politisasi atau penyalahgunaan kewenangan. 2. Ruang legal pengisian jabatan sipil oleh TNI dan POLRI tercantum dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 2014 yang disebutkan secara jelas sebagaimana Pasal 20 ayat (2) menyatakan: “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri” dilanjutkan pada Pasal 20 ayat (3) pengisian jabatan tersebut dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer memiliki manfaat strategis. Pertama, prajurit TNI memiliki pelatihan kepemimpinan dan disiplin yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi sipil, terutama pada jabatan yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat, seperti di bidang penanggulangan bencana atau keamanan siber. Kedua, pendekatan Military-Civil Fusion (MCF), sebagaimana diuraikan oleh Sarjito (2023) dalam Journal of Social Politics and Governance, memungkinkan pemanfaatan keahlian militer untuk mendukung inovasi sipil, 337 seperti pengembangan teknologi ganda (dual-use technology) untuk keamanan nasional. Namun, tantangan utama adalah potensi pelanggaran asas supremasi sipil, sebagaimana diungkapkan oleh Muradi (n.d.) dalam Asian Social Science, yang menyoroti risiko dominasi militer dalam birokrasi sipil tanpa regulasi yang jelas. Untuk mengatasi ini, perluasan harus didukung oleh mekanisme pengawasan ketat, seperti evaluasi berkala oleh DPR dan Kementerian PANRB, serta pembatasan jumlah dan durasi penugasan. Izinkan Saksi juga menyampaikan fakta dan hasil diskusi lapangan yang Saksi ketahui, alami dan saksikan sendiri sebagai berikut: Sebagai Dosen dan juga pengajar, kami beberapa kali mengangkat tema dan narasi tentang Reformasi Undang Undang TNI di berbagai kesempatan, diskusi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari TNI, kementerian terkait, akademisi, dan praktisi pemerintahan. Diskusi berfokus pada potensi manfaat perluasan jabatan TNI ke ranah sipil dalam memperkuat koordinasi antar sektoral, serta implikasinya terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas negara, diskusinya diantaranya: 1. Pelaksaanaan FGD Urgensi Revisi UU TNI di Fisipol Unjani Cimahi Tahun 2023 2. Perkuliahan Teori dan terapan Organissai dan Managemen Pemerintahan pada Program Magister Studi Ilmu Pemerintahan Terapan Sekolah Pascasarjana IPDN 3. Perkuliahan Teori Kebijakan Publik Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN 4. Perkuliahan Managemen dan Tata Kelola Pemerintahan Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN 5. Perkuliahan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah pada Program Megister Ilmu Pemerintahan Fisipol Unjani Cimahi 6. KKN Diklat Reguler Seskoad Tahun 2023. 7. Pengabdian Masyarakat dosen IPDN Beberapa hasil diskusi yang dikemukakan pada saat itu antara lain adalah: 1. Peningkatan Koordinasi Antar Sektoral Peserta Diskusi rata rata sepakat bahwa keterlibatan TNI dalam jabatan sipil 338 ASN dapat memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah. TNI memiliki pengalaman dalam operasi lintas sektoral, seperti dalam misi kemanusiaan dan pembangunan wilayah. Dengan menduduki jabatan strategis di lingkungan sipil, personel TNI dapat menjembatani komunikasi antara kementerian/lembaga, memastikan keselarasan kebijakan, dan mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi kritis. 2. Kekuatan Disiplin dan Integritas TNI TNI dikenal memiliki disiplin tinggi, integritas, dan kemampuan manajerial yang terlatih. Kualitas ini dinilai dapat memberikan kontribusi positif dalam birokrasi sipil yang sering kali menghadapi tantangan seperti lambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya koordinasi. Peserta menyoroti bahwa nilai-nilai kepemimpinan TNI dapat memperkuat etos kerja di lingkungan ASN. 3. Kapasitas Penanganan Krisis Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis keamanan, koordinasi antar sektoral sering kali menjadi kendala. Personel TNI yang menduduki jabatan sipil dapat memanfaatkan pengalaman mereka dalam operasi tanggap darurat untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi. Hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di daerah-daerah yang membutuhkan pendekatan keamanan dan pembangunan secara simultan. Kesimpulan Saksi memberikan kesimpulan bahwa perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer, jika diatur dengan baik, dapat memperkuat sinergi antara sektor sipil dan militer sesuai amanat UU ASN dan UU TNI. Dengan memanfaatkan pendekatan CMI dan prinsip MCF, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat modernisasi TNI, dan menjawab tantangan keamanan modern. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjawab uji formil UU TNI dengan menjaga keseimbangan antara profesionalisme militer dan prinsip demokrasi. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 dan 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 339 Kesimpulan Para Pemohon A. PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, pernyataan ini sendiri ditegaskan dan merupakan amanat dari Pasal 1 ayat (2) dan (3). Kekuasaan tertinggi seharusnya dipegang oleh rakyat dan dalam melaksanakannya harus berlandaskan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya harus untuk tunduk dan dijalankan sesuai UU P3, melainkan juga harus melindungi dan menjaga hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional warga negara dapat terpenuhi apabila mereka dilibatkan untuk mengambil kebijakan publik yang erat hubungannya dengan hak dan kewajiban mereka. Pelibatan warga negara tidak bisa hanya dijadikan sebagai formalitas belaka, pelibatannya harus memiliki dampak yang nyata sehingga perlu memperhatikan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Oleh karena itu, segala kebijakan publik harus tunduk terhadap rambu-rambu hukum dan menerapkan prinsip meaningful participation agar amanat UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dapat diwujudkan. Akibat dari tidak terpenuhinya amanat UUD NRI Tahun 1945 menyebabkan efek kesinambungan terhadap terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara, terutama dalam konteks ini Para Pemohon. Hal ini dikarenakan dalam proses pembentukannya telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterbukaan informasi publik, partisipasi bermakna, kejelasan tujuan, serta ketertiban dalam prosedur. Pelanggaran terhadap prosedur pembentukan telah mencederai konsep Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Permohonan a quo diajukan oleh Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang secara langsung mengalami kerugian konstitusional atas dibentuknya Revisi UU TNI, karena dalam proses pembentukannya telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterbukaan informasi publik, partisipasi bermakna, kejelasan tujuan, serta ketertiban dalam prosedur. 340 Jika menelisik lebih dalam mengenai Permohonan a quo, Revisi UU TNI merupakan hasil dari proses legislasi yang bersifat tergesa-gesa, tertutup, dan mengabaikan prinsip due process of law. Pengesahan Revisi UU TNI dalam waktu yang sangat singkat, disertai dengan minimnya akses publik terhadap naskah akademik dan rancangan undang-undang, menunjukkan indikasi kuat penerapan Fast Track Legislation (FTL) tanpa dasar hukum yang sah. Dalam praktik, hal ini telah menyebabkan rendahnya partisipasi publik, lemahnya transparansi, serta hilangnya ruang deliberasi yang substantif dalam proses legislasi. Berdasarkan kajian dan analisa, dalam perkara ini Para Pemohon mengajukan pengujian formil atas Revisi UU TNI, dengan dalil bahwa proses pembentukannya telah cacat secara prosedural dan konstitusional. Permohonan ini tidak hanya didasarkan pada pelanggaran ketentuan normatif dalam UU P3, tetapi juga bertolak dari pelanggaran atas prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan ini, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan peran konstitusionalnya sebagai guardian of the constitution guna memastikan bahwa hukum tidak dijadikan alat kekuasaan, melainkan tetap menjadi instrumen keadilan dan kedaulatan rakyat. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, frasa “hak konstitusional” diartikan sebagai berikut: “Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maksud kata “perorangan” adalah sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” 341 3. Bahwa berdasarkan Bukti P-1 [Pemohon 1]. Bukti P-6 [Pemohon 2]. Bukti P-12 [Pemohon 3]. Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat dari keberadaan Revisi UU TNI karena: 4. Bahwa adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo. 5. Bahwa ada kerugian aktual yang dialami oleh Para Pemohon akibat proses pembentukan Revisi UU TNI sehingga pengujian formil ini diajukan berupa: a. Sejak tahapan awal pembentukan Revisi UU TNI hingga setelah diundangkan, Para Pemohon sama sekali tidak bisa mengakses draf rancangan undang-undang yang dibahas kemudian disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah. b. Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society) merasa tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pembentukan Revisi UU TNI. c. Para Pemohon merupakan mahasiswa fakultas hukum yang sering melakukan riset, advokasi, dan berbagai kegiatan lain seputar pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan, Pemohon I dan Pemohon III sudah mengambil empat mata kuliah yang fokusnya ialah soal peraturan perundang-undangan. Selama Para Pemohon berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Para Pemohon akhirnya tercerahkan bahwa proses pembentukan undang-undang merupakan suatu hal yang seharusnya “sakral”. d. Bahwa mahasiswa Universitas Indonesia, termasuk Pemohon I dan Pemohon II, bersama dengan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah menyelenggarakan Konsolidasi Nasional di Universitas Indonesia dalam rangka membahas secara kritis pengesahan Revisi UU TNI yang dinilai bermasalah dari segi substansi maupun proses pembentukannya pada tanggal 16 April 2025. Namun, sekitar pukul 23.00 WIB, sejumlah anggota TNI yang mengenakan seragam dinas dan 342 menggunakan kendaraan dinas secara nyata terlihat memasuki di area sekitar lokasi konsolidasi. Kehadiran aparat militer berseragam dalam konteks forum akademik dan diskusi publik yang sah ini menimbulkan kekhawatiran serius dan perasaan tidak aman di kalangan peserta. Situasi ini dipandang sebagai bentuk tekanan psikologis dan intimidasi yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat di ruang-ruang demokratis. e. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka kerugian konstitusional karena Para Pemohon terpaksa menerima keberlakuan Revisi UU TNI yang melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta mengabaikan partisipasi publik tentunya tidak akan terjadi. Dengan demikian, Mahkamah juga akan menunjukkan konsistensinya dengan menyatakan suatu undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna adalah inkonstitusional. 6. Bahwa dengan demikian TERBUKTI Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan uji formil (formiele toetsingrecht) ini khususnya berkaitan dengan pembentukan Revisi UU TNI, sebagaimana yang diatur dan dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah selayaknya jika permohonan uji formil (formiele toetsingsrecht) ini diterima oleh Majelis Hakim Konstitusi. C. PEMBAHASAN DALIL-DALIL POSITA Adapun dalam permohonan uji formil (formiele toetsingrecht) yang diajukan oleh Pemohon, dapat dirumuskan dalil-dalil posita sebagai berikut : 1. Bahwa para Pemohon meyakini bahwa proses pembentukan undang- undang tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang Undang 343 Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 (Tata Tertib DPR RI). 2. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, karena sebagai warga negara Indonesia yang aktif dalam kegiatan akademik dan advokasi hukum, dimana secara langsung dan/atau potensial mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Revisi UU TNI yang dibentuk tanpa keterlibatan masyarakat secara bermakna. 3. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang nyata yakni tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional berupa: a. Hak atas memperjuangkan hak secara kolektif sebagaimana diamanatkan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; b. Hak atas keadilan dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; dan c. Hak atas keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa Pemohon telah sesuai dengan mengajukan permohonan formil pengujian UU Nomor 3 Tahun 2025 kepada Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 9 ayat (1) UU P3. 5. Bahwa Pemohon menilai Revisi UU TNI cacat formil dikarenakan dalam pembentukannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terahadap penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 6. Bahwa Revisi UU TNI direvisi tanpa adanya permasalahan fundamental dalam UU sebelumnya, dan tanpa proyeksi implementatif yang matang. Ini melanggar asas kejelasan tujuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU P3. 7. Bahwa dalam tahapan pembentukan draft RUU dan naskah akademik tidak tersedia secara terbuka untuk publik, sehingga masyarakat tidak dapat memberikan masukan secara bermakna. Ini bertentangan dengan 344 Pasal 96 UU P3 serta prinsip partisipasi bermakna sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Meaningful Participation sebagai Konsekuensi Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum 8. Meaningful participation (partisipasi bermakna) merupakan doktrin hukum yang diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengukur kualitas partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan. Doktrin ini menekankan partisipasi yang aktif, signifikan, dan substansial, bukan sekadar formalitas atau simbolik. 9. Bahwa meaningful participation merupakan konsekuensi langsung dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. 10. Bahwa dalam rezim demokratis yang pluralistik dan kompetitif (Affan Gaffar), pembentukan hukum seharusnya dilakukan oleh banyak aktor, termasuk masyarakat, bukan hanya oleh elite politik. Oleh karena itu, pengabaian partisipasi masyarakat adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. 11. Bahwa Meaningful participation juga merupakan bagian integral dari negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Negara hukum mensyaratkan bahwa hukum harus lahir dari proses yang menjunjung transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta mewakili kehendak masyarakat. 12. Bahwa Meaningful participation bukan hanya tuntutan moral atau politis, tetapi merupakan syarat konstitusional dan indikator keabsahan formil dari sebuah produk hukum. Ketiadaan partisipasi yang bermakna berpotensi membuat suatu undang-undang cacat secara formil dan kehilangan legitimasi sosial dan politiknya. 13. Bahwa Hak masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan secara eksplisit bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan bangsa. 345 14. Bahwa Mahkamah menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus dilakukan secara bermakna (meaningful), bukan formalitas belaka. Tiga prasyarat utama meaningful participation adalah: a. Right to be heard (hak untuk didengar); b. Right to be considered (hak untuk dipertimbangkan); c. Right to be explained (hak untuk diberikan penjelasan). Ketiga hak ini menjadi parameter minimum agar keterlibatan masyarakat tidak sekadar simbolik, tetapi substantif. 15. Berdasarkan teori Arnstein tentang "tangga partisipasi masyarakat", partisipasi yang dikehendaki Mahkamah adalah partisipasi dengan kekuatan negosiasi, bukan partisipasi simbolik atau manipulatif. Masyarakat tidak hanya berhak menyampaikan pendapat, tetapi juga berhak mendapatkan pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan legislasi. 16. Bahwa pemenuhan hak partisipasi masyarakat tidak bisa diukur secara abstrak, tetapi harus dianalisis secara kontekstual dan konkret pada setiap proses legislasi, untuk membuktikan apakah pembentuk undang- undang telah mengambil langkah-langkah afirmatif yang memadai. Pembentukan Revisi UU TNI Gagal Menjalankan Komunikasi Hukum sebagai Instrumen Demokrasi 17. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, komunikasi hukum adalah proses penyampaian makna hukum yang sejatinya diharapkan oleh pembentuk undang-undang.Dalam negara hukum demokratis, komunikasi hukum bukan sekadar teknis administratif, tetapi merupakan elemen krusial dalam menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kejelasan hukum. 18. Bahwa ketertutupan informasi dalam legislasi bukan kesalahan prosedural biasa, tetapi pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum dan due process dalam konteks legislasi. Komunikasi hukum yang tidak jujur dan tertutup mengaburkan informasi publik, melemahkan kontrol sosial, dan meruntuhkan legitimasi hukum di hadapan masyarakat. 19. Bahwa dalam pembentukan Revisi UU TNI, komunikasi hukum tidak digunakan untuk memperkuat dialog dan akuntabilitas, melainkan dijadikan instrumen represi terhadap wacana kritis dan delegitimasi 346 terhadap partisipasi publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, demokrasi deliberatif, dan hukum progresif. 20. Bahwa proses legislasi yang tidak disertai komunikasi hukum yang sah, terbuka, dan akuntabel telah menyebabkan UU TNI kehilangan legitimasi sosiologis dan konstitusional. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pembentukan Revisi UU TNI cacat formil, karena dilakukan dalam ruang gelap komunikasi hukum yang menyesatkan, manipulatif, dan inkonstitusional. Pembentukan Revisi UU TNI Mencerminkan FTL yang Destruktif dan Cacat Formil 21. Bahwa Fast Track Legislation (FTL) adalah mekanisme legislasi cepat yang dikenal di berbagai negara dengan istilah berbeda seperti expedited procedures atau instant legislation. Meskipun mempercepat proses, FTL tidak boleh memangkas tahapan legislasi substantif dan harus tetap menjaga kualitas hukum serta partisipasi publik.Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Selandia Baru menerapkan FTL dengan kriteria dan pengaturan hukum yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan. 22. Bahwa Indonesia belum memiliki dasar hukum yang mengatur penggunaan FTL secara eksplisit. Namun dalam praktik, banyak undang- undang penting—termasuk UU KPK, UU MK, dan UU Cipta Kerja— dibentuk dalam waktu sangat singkat. Revisi UU TNI disahkan hanya dalam waktu 30 hari dari penetapannya sebagai prioritas Prolegnas (18 Februari 2025 – 20 Maret 2025), memperlihatkan pola FTL yang kembali berulang. 23. Bahwa tidak terdapat keadaan luar biasa atau urgensi nasional yang sah secara hukum untuk mendasari percepatan pembahasan Revisi UU TNI. FTL diterapkan tanpa kajian mendalam, menyebabkan abaian terhadap meaningful participation dan penurunan kualitas legislasi. Mekanisme ini menjadi celah untuk mempercepat legislasi tanpa partisipasi, transparansi, dan deliberasi yang sepatutnya. 24. Bahwa berdasarkan praktik FTL tanpa dasar hukum yang sah dan melemahkan proses legislasi konstitusional, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pembentukan 347 Revisi UU TNI cacat secara formil. Hal ini didasari oleh praktik FTL dalam Revisi UU TNI tidak hanya mempercepat waktu legislasi, tetapi juga menghancurkan kualitas hukum dan legitimasi demokratisnya, menjadikannya bentuk FTL yang destruktif. Pembentukan Revisi UU TNI Tidak Memenuhi Ketentuan Pengajuan di Luar Prolegnas dan Melanggar Ketentuan Hukum Prosedural 25. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf b UU P3 memang memungkinkan dimasukkannya RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari daftar kumulatif terbuka. Namun, Putusan MK No. 62/PUU- XIX/2021 tidak memerintahkan secara eksplisit Revisi UU TNI, melainkan hanya menyatakan bahwa perubahan adalah bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dapat dilakukan, bukan harus dilakukan. 26. Bahwa Pengajuan RUU di luar Prolegnas hanya sah apabila didasarkan pada: a. Keadaan luar biasa, konflik, atau bencana; atau b. Adanya urgensi nasional yang disetujui bersama oleh Baleg DPR dan Menteri Hukum. Alasan pembentukan Revisi UU TNI, sebagaimana disampaikan dalam Naskah Akademik dan oleh Presiden Prabowo, yaitu soal penempatan prajurit aktif dan perpanjangan usia pensiun, tidak tergolong keadaan luar biasa maupun urgensi nasional dalam arti hukum. 27. Bahwa Pasal 290 ayat (2) Tatib DPR mensyaratkan bahwa perubahan acara rapat paripurna harus disampaikan secara tertulis minimal dua hari sebelumnya. Berdasarkan data publik, tidak ada bukti pengajuan perubahan acara rapat yang memuat agenda penyisipan Revisi UU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas sebelum 18 Februari 2025. Ini merupakan pelanggaran terhadap prosedur yang bersifat prosedural binding. 28. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sebagai RUU kumulatif terbuka yang sah, tidak jelasnya urgensi nasional, dan pelanggaran terhadap Perpres 87/2014, Peraturan DPR 2/2020, serta Tatib DPR, maka pembentukan Revisi UU TNI tidak memenuhi prosedur pengajuan RUU di luar Prolegnas. 348 29. Bahwa dalam proses pembahasan Revisi UU TNI dimulai pada periode DPR 2019–2024, tetapi kemudian dilanjutkan tanpa melalui mekanisme transisi yang diatur dalam Pasal 71A UU P3. Hal ini mengakibatkan diskontinuitas legalitas proses legislasi. UU TNI Tidak Sah sebagai RUU Carry Over dan Cacat Formil secara Prosedural 30. Mekanisme carry over sebagaimana diatur dalam Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU P3 hanya berlaku jika suatu RUU: a. Telah memasuki tahap pembahasan DIM di periode DPR sebelumnya; b. Dapat dilanjutkan atas kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD; c. Dicantumkan dalam Prolegnas Jangka Menengah atau Tahunan periode berikutnya dengan status carry over. 31. Bahwa pada periode 2019–2024, RUU TNI belum memasuki tahap pembahasan DIM, bahkan belum disertai Surpres dan DIM dari Presiden. Keputusan DPR No. 64/DPR RI/I/2024-2025 tidak mencantumkan RUU TNI sebagai RUU carry over, melainkan sebagai bagian dari Prolegnas RUU baru tahun 2025–2029. 32. Bahwa Surpres diterbitkan lebih awal (13 Februari 2025), sebelum RUU TNI resmi masuk Prolegnas Prioritas (18 Februari 2025), menandakan pembahasan dimulai sebelum perencanaan sah. Tahap penyusunan dilewati, ditandai dengan tidak adanya publikasi resmi naskah akademik maupun draf RUU sebelum pembahasan dimulai. 33. Bahwa prosedur formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU P3 perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan tidak dijalankan secara berurutan dan sah. 34. Bahwa awalnya RUU TNI merupakan inisiatif DPR, namun pada 13 Februari 2025 berubah menjadi inisiatif Pemerintah berdasarkan Surpres No. R-12/Pres/02/2025. Perubahan pengusul tidak bersifat administratif, tetapi berdampak pada substansi, naskah akademik, dan proses legislasi. 35. Bahwa RUU DPR yang tidak selesai pembahasannya tidak dapat diwarisi langsung oleh Pemerintah, dan harus diajukan sebagai usulan baru melalui prosedur yang utuh. 349 36. Bahwa dalam sistem negara hukum demokratis seperti Indonesia, proses legislasi seharusnya menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan kepentingan publik melalui mekanisme konstitusional yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun, pembentukan Revisi UU TNI menunjukkan kemunduran tajam dari prinsip tersebut. Pembentukan Revisi UU TNI sebagai Cerminan Rezim Autocratic Legalism 37. Bahwa meskipun demokrasi menuntut representasi kehendak rakyat, konstitusionalisme mengharuskan pembatasan kekuasaan melalui hukum. Ketika prinsip-prinsip dasar konstitusional diabaikan atas nama “mandat elektoral”, maka demokrasi kehilangan jiwanya sebagai sistem hukum yang menjunjung nilai-nilai universal dan hak asasi. 38. Bahwa proses legislasi Revisi UU TNI mencerminkan gejala autocratic legalism sebagaimana dijelaskan oleh Kim Lane Scheppele, yakni penggunaan hukum sebagai alat dominasi oleh rezim terpilih secara elektoral. Regulasi dijadikan jubah legal untuk melanggengkan kepentingan elit, dengan mengorbankan partisipasi publik dan akuntabilitas. 39. Bahwa DPR yang didominasi oleh Koalisi Indonesia Maju Plus (81% kursi) gagal memainkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam konteks Revisi UU TNI, pembentukan undang-undang dilakukan cepat, minim deliberasi, dan mengabaikan aspirasi publik. Hal ini merupakan bentuk konkret lemahnya checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. 40. Bahwa Pembentukan Revisi UU TNI tidak melalui proses problem-solving yang partisipatif. Sebaliknya, justifikasi utamanya adalah alasan administratif semata, yakni memperpanjang usia pensiun pejabat militer, sebagaimana diakui langsung oleh Presiden. Pendekatan ends-means ini memperlihatkan ciri khas otoritarianisme, bukan proses legislasi yang demokratis. 41. Bahwa Indeks demokrasi internasional, seperti Freedom House dan EIU, menunjukkan bahwa Indonesia tergolong “partly free” dan “flawed democracy”. Fenomena ini diperparah dengan meningkatnya represi 350 terhadap oposisi sipil dan pembatasan ruang partisipasi dalam proses legislasi. 42. Bahwa Intervensi terhadap lembaga yudikatif, seperti pemanggilan hakim agung oleh Presiden dan Pasal 228A Peraturan DPR Tahun 2025 yang memungkinkan evaluasi dan pencopotan hakim, adalah gejala pelemahan independensi peradilan. Ini mempertegas kecenderungan subordinasi kekuasaan kehakiman oleh eksekutif dan legislatif. 43. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi membiarkan praktik pembentukan Revisi UU TNI yang melanggar konstitusi dan menihilkan partisipasi publik, maka Mahkamah berpotensi menjadi saksi atas legalisasi bertahap kemunduran demokrasi. Sebagai penjaga konstitusi, ideologi, dan demokrasi, Mahkamah harus mencegah normalisasi praktik legislasi otoriter. 44. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi: a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan bahwa UU TNI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena pembentukannya tidak memenuhi ketentuan formil pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON Terhadap permohonan Para Pemohon, Para Pemohon turut menghadirkan Ahli Bivitri Susanti S.H., LL.M. yang pada pokoknya menyatakan: PENDAPAT AHLI: Bivitri Susanti Dalam keterangan yang disampaikan Bivitri Susanti yang selanjutnya akan disebut sebagai “Ahli”, memberikan penekanan bahwa terdapat pelanggaran formil dalam pembentukan Revisi UU TNI terutama terkait meaningfull participation dan carry over. 1. Bahwa proses pembentukan undang-undang tidak boleh dipahami hanya sebagai rutinitas teknokratis atau checklist administratif. Legislasi adalah instrumen negara hukum yang memiliki dimensi moral dan demokratis. Legitimasi hukum tidak hanya lahir dari prosedur formal, tetapi dari substansi yang berlandaskan etika dan keterlibatan publik. Sayangnya, Revisi UU TNI justru dibentuk secara “ugal-ugalan” 351 yang menunjukkan kemunduran etika legislasi dan menjauh dari prinsip negara hukum demokratis. 2. Bahwa proses legislasi yang cepat, tertutup, dan minim partisipasi seperti pada Revisi UU TNI mencerminkan gejala autocratic legalism (otoritarianisme legal), di mana hukum dijadikan instrumen untuk melegitimasi kekuasaan, bukan untuk melindungi warga negara. Dalam sistem presidensial multipartai Indonesia, dominasi eksekutif dalam DPR memperlemah fungsi kontrol antar cabang kekuasaan. Mahkamah Konstitusi menjadi benteng terakhir untuk menjaga konstitusionalitas dalam sistem yang mulai kehilangan keseimbangan. 3. Bahwa naskah akademik dalam proses legislasi seharusnya menjadi dasar rasional dari setiap norma hukum yang dihasilkan. Namun dalam praktik, naskah akademik seringkali dibuat hanya sebagai syarat formal, tidak disusun lebih awal, tidak dipublikasikan, dan tidak mencerminkan isi dari pasal-pasal yang akhirnya dimuat dalam undang-undang. Dalam konteks Revisi UU TNI, publik tidak dapat mengakses naskah akademik secara resmi, yang menandakan adanya pelanggaran asas keterbukaan dan transparansi. 4. Bahwa Revisi UU TNI tidak tercantum dalam daftar RUU Prioritas 2025 maupun dalam daftar carry over RUU DPR periode sebelumnya. Argumen bahwa Revisi UU TNI merupakan carry over tidak dapat dibenarkan, karena pembahasan di DPR sebelumnya belum mencapai tahap inventarisasi masalah. Dengan demikian, mekanisme perencanaan legislasi yang diatur dalam UU P3 telah diabaikan secara terang-terangan. 5. Bahwa Konsep meaningful participation atau partisipasi bermakna sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020, tidak dilaksanakan dalam pembentukan Revisi UU TNI. Ketiadaan akses terhadap naskah, waktu pembahasan yang sangat singkat (9 hari), dan pelibatan masyarakat yang bersifat simbolik menunjukkan bahwa prosesnya hanya “menyimulasikan partisipasi.” Partisipasi sejati membutuhkan: a. Waktu yang wajar, b. Akses informasi yang jelas, 352 c. Keterlibatan inklusif masyarakat terdampak, d. dan keterbukaan yang substansial. 6. Bahwa proses yang tergesa-gesa dan tertutup menimbulkan kecurigaan akan adanya kepentingan ekonomi-politik tersembunyi dalam Revisi UU TNI. Mengutip berbagai literatur, fenomena ini telah dikaji sebagai bentuk kemunduran demokrasi (democratic backsliding) yang didorong oleh agenda oligarki atau kekuasaan eksekutif yang terlalu dominan. 7. Bahwa ketika fungsi kontrol DPR lumpuh karena dominasi koalisi, dan ruang publik ditekan melalui narasi delegitimasi aktivisme sipil dan kriminalisasi protes, maka Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya institusi yang masih mampu menjaga supremasi konstitusi. Dalam konteks inilah permohonan uji formil Revisi UU TNI bukan hanya soal teknis hukum, melainkan menyangkut masa depan demokrasi dan integritas negara hukum Indonesia. 8. Bahwa Ahli menyadari bahwa dalam proses pembentukan undang- undang, tidak semua masukan publik dapat diterima dan diakomodasi. Namun, penolakan terhadap aspirasi harus disertai penjelasan yang memadai. Hak atas penjelasan (right to be explained) sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya merupakan bagian esensial dari partisipasi bermakna. Dokumentasi penolakan atau respons terhadap masukan publik harus menjadi standar, agar ekspektasi publik dapat dikelola dengan baik. 9. Bahwa Ketiadaan dokumentasi resmi (lapsing), tertutupnya pembahasan, dan tidak tersedianya draf RUU maupun naskah akademik merupakan bentuk konkret dari pengabaian prinsip keterbukaan dan transparansi, serta menghalangi partisipasi publik. Hal ini mencerminkan adanya kesengajaan politik untuk menghindari pengawasan publik. 10. Bahwa Ahli mengusulkan adanya parameter minimum partisipasi publik yang dapat dijadikan tolok ukur oleh Mahkamah, misalnya: a. Waktu minimum publikasi sebelum pembahasan; b. Ketersediaan naskah akademik dan draf RUU; c. Dihormatinya Prolegnas; 353 d. Keterlibatan pihak terdampak secara langsung; e. Publikasi perkembangan pembahasan RUU secara terbuka; f. Pemenuhan tiga hak: hak tahu, hak berpendapat, dan hak untuk dijelaskan. 11. Bahwa Ahli mengingatkan bahwa agenda politik DPR memang menjadi dasar arah legislasi, namun tidak boleh digunakan untuk mengesampingkan keterlibatan publik. Ketika publik tidak mendapatkan akses terhadap agenda dan isi pembahasan, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam legislasi meningkat. Hal ini menjadi sumber utama dari banyaknya permohonan uji formil di Mahkamah Konstitusi dalam beberapa tahun terakhir. 12. Bahwa Ahli mengkritik praktik legislasi kilat (fast track legislation) tanpa dasar hukum dan parameter yang jelas. Ia menyarankan agar Mahkamah mendorong pengaturan khusus tentang mekanisme legislasi cepat dalam revisi UU P3. Legislasi cepat harus dibatasi secara ketat dan diberikan syarat-syarat agar tidak digunakan secara semena-mena. 13. Bahwa Ahli menolak pendekatan tekstual-positivistik dalam menilai keabsahan undang-undang. Dalam uji formil, substansi dan legitimasi proses pembentukan hukum harus menjadi fokus utama, bukan sekadar terpenuhinya syarat administratif atau formalisme prosedural. Ia menegaskan, apabila kesepakatan politik dijadikan satu-satunya dasar legitimasi, maka legislasi rentan digunakan secara manipulatif oleh aktor-aktor kekuasaan. 14. Bahwa karena hanya terdapat 4 pasal yang diubah, ahli menyarankan agar Revisi UU TNI dinyatakan inkonstitusional tanpa syarat, bukan sekadar inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, pendekatan bersyarat akan membuka ruang penafsiran yang membingungkan dan melemahkan dampak korektif dari putusan Mahkamah. Proses legislasi harus diulang dari awal dengan benar. 15. Bahwa Ahli juga menyoroti diskursus tentang e-participation atau partisipasi publik digital, dan menilai bahwa implementasinya belum layak tanpa adanya: a. Transparansi dan akuntabilitas yang kuat; 354 b. Antisipasi terhadap manipulasi teknologi seperti penggunaan bot; c. Aksesibilitas merata, agar tidak menjadi panasea yang menutupi persoalan struktural partisipasi publik konvensional. 16. Bahwa Ahli mencatat bahwa tradisi amicus curiae mulai berkembang dalam praktik MK dan menunjukkan dampak dalam putusan di negara lain contohnya Amerika Serikat yang mendorong agar Mahkamah memberikan tempat yang lebih jelas dan prosedural bagi amicus curiae sebagai bentuk partisipasi non-litigatif yang konstruktif. D. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN Bahwa DPR RI dalam keterangannya menyatakan pada pokoknya: 1. Bahwa DPR RI mendalilkan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak mempunyai pertautan langsung dengan UU a quo (bukan adressat RUU TNI Perubahan) karena hanya mahasiswa, aktivis, dan ibu rumah tangga sehingga Para Pemohon hanya memiliki fiduciary duty terhadap RUU TNI Perubahan; 2. Bahwa mengenai proses RUU TNI Perubahan ke dalam Prolegnas, DPR mendalilkan RUU TNI Perubahan telah masuk dalam Prolegnas setidaknya sejak periode keanggotaan DPR RI 2019-2024 melalui Prolegnas Tahun 2020-2024 dalam nomor 127 dengan NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. Meskipun pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 RUU a quo tidak termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, namun tetap tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024; 3. Bahwa selanjutnya, RUU a quo kembali dimasukkan dalam daftar Prolegnas melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025. Lebih lanjut, pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025; sebelum memasuki agenda pertama Pimpinan Rapat Paripurna meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukan RUU tentang Perubahan Atas UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Terhadap hal tersebut, Rapat Paripurna menyetujui usulan tersebut. Mengingat bahwasannya, rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam 355 melaksanakan wewenang dan tugas DPR, DPR mendalilkan tercantumnya RUU a quo dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna tidak melanggar pembentukan undang- undang; 4. Bahwa DPR mendalilkan RUU a quo memenuhi klasifikasi untuk dimasukan dalam daftar kumulatif terbuka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU P3 dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang meminta kepada pembentuk undang-undang untuk memprioritaskan pembahasan terkait batas usia pensiun. Dengan demikian, DPR mendalilkan pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan RUU TNI dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; 5. Bahwa dalam kenyataannya, DPR RI mendalilkan terdapat dua materi RUU TNI Perubahan, yaitu terkait dengan batas usia pensiun prajurit TNI dan penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian atau lembaga; 6. Bahwa DPR mendalilkan turut terdapat urgensi untuk melakukan perubahan UU TNI karena adanya dinamika keamanan regional yang meningkat, seperti konflik Selat Taiwan yang membutuhkan antisipasi kekuatan militer dalam hal melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari daerah yang terdampak; 7. Bahwa berkenaan dengan pembahasan RUU antar periode (carry over), DPR mendalilkan pada tanggal 26 Agustus 2024, Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI menyetujui bahwa RUU aquo tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya; 8. Bahwa DPR RI mendalilkan belum terdapat konsep carry over yang baku sehingga Pasal 71A UU P3 harus ditafsirkan hukum secara teologis, yaitu fokus pad atujuan atau maksud dari suatu aturan hukum. Dengan demikian, DPR RI mendalilkan Pasal 71A memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang-undang untuk melanjutkan suatu pembentukan RUU kepada DPR RI periode selanjutnya dengan syarat ada kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang untuk memasukan kembali ke dalam daftar Prolegnas. Apabila ditafsirkan secara ekstensif maka tujuan pembentukan undang-undang dapat dimaknai bahwa proses 356 pembentukannya tidak diharuskan untuk mengulangi proses yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, DPR RI mendalilkan kesepakatan antara pembentuk undang-undang merupakan faktor kunci dan tidak dapat dibatasi dengan diwajibkannya terpenuhi persyaratan teknis, seperti pada tahap suatu RUU dapat dilanjutkan kembali proses pembentukannya dan lainnya; 9. Bahwa DPR RI mendalilkan undang-undang sebagai dokumen politico- legal sehingga pembentukannya sangat tergantung pada proses politik yang dinamis dan tidak mudah diprediksi. Hal tersebut yang menempatkan kesepakatan sebagai syarat untuk dilanjutkannya pembahasan RUU karena mekanisme politik yang ada merupakan penentu apakah dapat meneruskan pembentukan undang-undang yang telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya; 10. Bahwa terkait dengan pemenuhan asas kejelasan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan, DPR mendalilkan hal tersebut masuk dalam pengujian materiil. Lagipula, RUU a quo dipandang menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang, yakni membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi serta menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri; 11. Bahwa secara khusus mengenai asas keterbukaan, DPR RI mendalilkan telah menerima masukan dari para pemangku kepentingan bersama perwakilan Darem 161 pada September 2021, perwakilan TNI di Provinsi Sulawesi Selatan pada Februari 2022, diskusi dengan pihak TNI dan Kementerian Pertahanan pada April dan Juni 2022, serta RDPU pada tahap pembahasan di 3, 4, dan 10 Maret 2025 bersama Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum, Indonesia Centre for Democracy Diplomacy and Defence, Centre for Geopolitics Risk Assessment, Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2025, DPR mendalilkan telah mengundang audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. DPR RI juga mendalilkan seluruh proses RUU TNI Perubahan terbuka secara umum melalui kanal 357 media. Dengan demikian, proses RUU TNI Perubahan dianggap telah memenuhi right to be heard; 12. Bahwa terkait dengan right to be considered, DPR RI mendalilkan seluruh masukan yang telah diterima DPR RI, telah turut dipertimbangkan dalam rapat kerja yang berlangsung pada rentang Maret 2025 sebagaimana risalah rapat dimaksud. Dengan demikian, proses RUU TNI Perubahan dianggap telah memenuhi right to be considered; 13. Bahwa terkait dengan right to be explained, DPR RI mendalilkan telah memberi penjelasan melalui media massa terkait dengan materi pembahasan dalam tiap rapat, termasuk berkaitan dengan fenomena peredaran draft RUU a quo di masyarakat yang berbeda dengan draft yang menjadi materi dalam rapat-rapat pembahasan Komisi I dan terhadap isu pengembalian dwifungsi TNI. Dengan demikian, right to be explained dianggap telah terpenuhi dan prinsip meaningful participation dianggap telah dijalankan; 14. Bahwa terhadap penyusunan dan pembahasan UU a quo yang dilaksanakan dalam waktu singkat, DPR RI mendalilkan pada pokoknya proses pembentukan undang-undang yang konstitusional bukan diukur berdasarkan jangka waktu penyelesaian undang-undang tersebut sebagaimana tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu penyelesaian suatu rancangan undang-undang; 15. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan rapat pembahasan RUU a quo yang dilaksanakan di luar gedung, DPR RI mendalilkan hal ini sesuai dengan Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020. Rapat di luar gedung DPR RI juga memungkinkan pembahasan yang efektif karena dilakukan secara maraton dalam beberapa sesi rapat dari pagi hingga malam hari serta tidak terganggu kegiatan atau tugas yang lain. Hal ini juga dilakukan berdasarkan kesepakatan rapat kerja antara Komisi I dengan Pemerintah pada tanggal 11 Maret 2025. Lebih lanjut, DPR mendalilkan pelaksanaan rapat panja ini tetap memerhatikan keterbukaan dengan adanya peliputan media nasional; 16. Bahwa terhadap perbedaan dan kerancuan proses penyusunan Naskah Akademik, DPR RI mendalilkan kajian terhadap prinsip atau asas merupakan kajian yang telah tercantum dalam Bab II huruf B; 358 17. Bahwa dengan demikian, DPR RI pada pokoknya memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Bahwa selanjutnya DPR RI menghadirkan Ahli dan Saksi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: KETERANGAN AHLI DARI DPR 1. PENDAPAT AHLI A. Pendapat Ahli Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara dalam keterangannya menyampaikan dua pokok pendapat terkait isu pengujian formil terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 (UU TNI), yakni mengenai fast track legislation dan carry over antarperiode pembahasan RUU. 1. Terkait Fast Track Legislation: a. Bahwa secara normatif, Indonesia tidak mengenal atau memiliki konsep hukum yang sah tentang fast track legislation seperti yang berlaku di negara-negara lain. b. Bahwa tidak ada larangan eksplisit terhadap kemungkinan pembentukan undang-undang dalam waktu yang cepat, karena UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya tidak mengatur kerangka waktu yang pasti pada setiap tahapan legislasi. c. Bahwa kecepatan pembentukan Revisi UU TNI tidak dapat secara otomatis dianggap melanggar konstitusi, selama tidak ada ketentuan hukum positif yang mengaturnya. 2. Terkait Carry Over (RUU Antarperiode): a. Bahwa Pasal 71A UU P3 menjadi dasar legitimasi carry over antarperiode pembahasan RUU. b. Bahwa pintu masuk carry over dimulai sejak Presiden mengirimkan surat penugasan kepada Menteri beserta DIM, yang kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah. 359 c. Bahwa kesepakatan tersebut bersifat primus inter pares, yaitu bentuk legitimasi yuridis internal yang sah sebagai ekspresi check and balances antarlembaga pembentuk UU. d. Dengan demikian, Ahli menyimpulkan bahwa tidak terdapat pelanggaran konstitusional secara formil, baik terkait isu fast track maupun carry over, dalam pembentukan Revisi UU TNI. Para Pemohon memberikan beberapa tanggapan terhadap pendapat Ahli tersebut: 1. Ketiadaan pengaturan bukan berarti diperbolehkan. Fakta bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai fast track bukan berarti segala bentuk percepatan dapat dibenarkan. Dalam sistem negara hukum yang demokratis, segala tindakan kekuasaan tetap harus tunduk pada prinsip due process of law dan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam UU P3 dan Putusan MK. 2. Kesepakatan antar lembaga bukan pembenar mutlak. Para Pemohon menilai bahwa sekadar adanya “kesepakatan” antara DPR dan Pemerintah tidak dapat menjadi pembenar pelanggaran prosedur formil, terlebih jika kesepakatan tersebut tidak dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipatif. Prosedur adalah substansi dalam negara hukum, bukan sekadar aspek teknis. 3. Pasal 71A UU P3 tidak otomatis berlaku. Sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU- XVIII/2020, penggunaan Pasal 71A harus memenuhi prasyarat substantif dan prosedural, seperti pengesahan dalam Prolegnas dan pemenuhan asas keterbukaan serta partisipasi bermakna. Dalam pembentukan Revisi UU TNI, prasyarat tersebut justru diabaikan, sehingga dalih carry over kehilangan dasar legalitasnya. 4. Prosedur legislasi cepat tetap dapat diuji formil. Ketidakadaan aturan eksplisit mengenai fast track bukan berarti Mahkamah tidak dapat menilai konstitusionalitas suatu proses legislasi cepat, apalagi jika kecepatan tersebut berdampak pada minimnya 360 partisipasi publik, rendahnya kualitas naskah akademik, dan lemahnya transparansi pembahasan. Dalam praktiknya, Mahkamah telah menegaskan bahwa proses adalah bagian tak terpisahkan dari konstitusionalitas suatu undang-undang (vide Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan No. 79/PUU-XX/2022). B. Pendapat Ahli Prof. Dr. Satya Arinanto Prof. Satya Arinanto memberikan pandangan terhadap tujuh isu utama dalam permohonan uji formil UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yaitu: 1. Kedudukan hukum Para Pemohon; 2. Naskah akademik; 3. Prolegnas; 4. Carry over; 5. Partisipasi publik dan keterbukaan; 6. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan; 7. Kesesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945. Sorotan utama dari Prof. Satya tertuju pada isu partisipasi publik. Beliau menyatakan: 1. Bahwa DPR telah melakukan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil pada 18 Maret 2025, yang menurutnya telah memenuhi aspek konsultasi publik. 2. Bahwa berdasarkan pengalamannya sebagai aktivis dan akademisi, konsep partisipasi publik bersifat luas dan tidak tunggal, dan pelaksanaannya seringkali menghadapi tantangan, seperti: a. Banyaknya stakeholder yang menyatakan mewakili isu serupa; b. Ketidakkonsistenan kehadiran peserta dalam rapat pembahasan; c. Masalah koordinasi antar perwakilan; d. Adanya pengaruh lembaga donor asing yang bisa menimbulkan kecurigaan atas motif dan warna ideologis (merah-putih) dalam masukan publik. 3. Beliau juga menyampaikan keprihatinan atas kecenderungan pihak-pihak yang menggugat undang-undang ke Mahkamah 361 Konstitusi semata-mata karena pendapatnya tidak diakomodasi, dengan istilah “kutunggu kau di MK”. Terhadap pendapat yang Ahli sampaikan, terdapat sejumlah catatan kritis yang ingin Para Pemohon tanggapi: 1. Diselenggarakannya audiensi tidak serta-merta dapat dianggap telah melakukan partisipasi publik yang bermakna. Dalam perkara a quo, pelibatan masyarakat sipil dalam proses pembentukan undang-undang lebih mencerminkan pendekatan simbolik dan formalistik ketimbang keterlibatan substantif. Forum semacam itu cenderung dijadikan legitimasi prosedural semata, sementara hak- hak mendasar dalam partisipasi publik, seperti hak untuk didengar (right to be heard), hak agar pandangannya dipertimbangkan secara serius (right to be considered), dan hak untuk memperoleh penjelasan atas keputusan (right to be explained) juga tidak terpenuhi. 2. Partisipasi publik bukan tentang banyaknya orang yang diundang, tetapi kualitas dan kebermaknaan prosesnya. Permasalahan teknis seperti pergantian orang atau keragaman kelompok sipil tidak dapat dijadikan alasan untuk menurunkan standar keterbukaan. Negara justru berkewajiban menciptakan sistem partisipasi yang inklusif, terdokumentasi, dan terintegrasi, bukan menimpakan kelemahan pada masyarakat sipil. 3. Mengkritik masyarakat sipil sebagai “kutunggu kau di MK” mencederai semangat konstitusionalisme. Pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi merupakan hak konstitusional warga negara, bukan tindakan yang layak dipandang sinis. Justru, Mahkamah adalah forum yang disediakan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk memastikan bahwa proses legislasi tetap tunduk pada prinsip negara hukum. 4. Masukan dari masyarakat sipil tidak boleh diabaikan hanya karena bersumber dari lembaga donor. Menuduh adanya “titipan asing” tanpa bukti hanya akan mengalihkan perhatian dari masalah utama, yaitu kegagalan pembentuk undang-undang untuk mengakomodasi aspirasi publik secara transparan dan substantif. 362 Apa pun sumber pendanaannya, argumen tetap harus diuji berdasarkan merit dan bukan prasangka ideologis. C. Pendapat Ahli Prof. Dr. H. Faisal Santiago Prof. Dr. H. Faisal Santiago dalam keterangannya menyampaikan beberapa pendapat sebagai berikut: 1. Bahwa perbedaan substansi antara naskah akademik dan norma dalam undang-undang bukanlah indikator cacat formil atau materiil. Menurutnya, naskah akademik bersifat referensial dan bukan keharusan konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa putusan MK. 2. Bahwa Pembentukan Revisi UU TNI dinilai telah sesuai dengan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan prosedur legislasi yang sah menurut UU P3. Ahli menekankan bahwa masuknya RUU dalam Prolegnas serta dinamika kebutuhan hukum nasional adalah alasan yang sah. 3. Bahwa menurut Ahli, Pasal 71A UU P3 memungkinkan mekanisme carry over jika telah masuk tahap DIM dan mendapat persetujuan bersama. Dengan merujuk pada contoh UU KUHP, carry over dianggap sah sejauh prosesnya tetap akuntabel dan terbuka. 4. Bahwa tidak terdapat kecacatan formil dalam pembentukan Revisi UU TNI, dan menyatakan bahwa dalil Para Pemohon “tidak beralasan menurut hukum”. Terhadap pendapat tersebut, Para Pemohon ingin memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Para Pemohon menilai bahwa keterangan Ahli cenderung mengaburkan persoalan utama: Revisi UU TNI tidak memenuhi ketentuan formil pengajuan RUU oleh DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 71A UU P3. Fakta bahwa RUU belum dapat dibuktikan pernah mendapat persetujuan ulang DPR dan Presiden di periode baru membuat dalih carry over menjadi tidak relevan secara hukum. 2. Masuknya dalam Prolegnas Tahunan 2025 tidak secara otomatis melegalkan pembentukan Revisi UU TNI, karena Prolegnas bukan 363 alat legalisasi RUU warisan dari periode sebelumnya tanpa pengajuan ulang melalui mekanisme yang sah. 3. Keterangan Ahli tidak menunjukkan secara jelas bukti administratif bahwa RUU TNI telah masuk tahap DIM dan disetujui ulang di awal periode 2024–2029, sebagaimana diwajibkan Pasal 71A. Tanpa itu, tidak ada dasar menyebut RUU sah dibahas kembali oleh DPR periode baru. 4. Para Pemohon menghargai perlunya respons hukum terhadap situasi strategis nasional, namun hal itu tidak boleh dijadikan dalih untuk menabrak prosedur hukum yang mengikat dan bersifat formil. Proses pembentukan UU harus sah secara prosedural, bukan hanya secara substansial. Bahwa PEMERINTAH dalam keterangannya menyatakan pada pokoknya: 1. Bahwa Pemerintah mendalilkan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo karena tidak memiliki hubungan pertautan langsung. Hal ini disebabkan Para Pemohon bukanlah merupakan prajurit aktif, bukan siswa sekolah kedinasan militer, tidak sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit TNI, dan bukan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil. Dalam hal ini, Pemerintah secara gamblang menyatakan Mahkamah Konstitusi bukanlah forum public interest litigation; 2. Bahwa Pemerintah mendalilkan RUU TNI Perubahan telah masuk dalam Daftar RUU Prolegnas Jangka Menengah Periode 2020-2024 Nomor Urut 141. Pada tanggal 26 Agustus 2024, DPR RI melaksanakan rapat pleno Badan Legislasi DPR dan menyetujui RUU TNI Perubahan tidak akan dibahas pada periode keanggotaan DPR RI Periode 2019-2024 dan diserahkan pada periode keanggotaan selanjutnya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan Surat Presiden RI R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan DIM; 364 3. Bahwa Pemerintah mendalilkan komitmen untuk melanjutkan RUU TNI Perubahan ini merupakan wujud amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021. Selain itu, terdapat pula urgensi nasional untuk melakukan perubahan akibat dinamika keamanan regional dan internasional. Dalam hal ini, RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang; 4. Bahwa dengan demikian, Pemerintah mendalilkan RUU TNI Perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan (a) urgensi nasional; (b) tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi; dan (c) keinginan bersama pembentuk Undang-Undang; 5. Bahwa secara linimasa, Pemerintah mendalilkan proses perencanaan RUU TNI Perubahan telah dimulai sejak Oktober 2023, November 2024, dan Februari 2025. Selanjutnya proses penyusunan dibicarakan pada Mei 2024, Juli 2024, dan Februari 2025. Barulah proses pembahasan, pengesahan, dan pengundangan keseluruhannya diadakan pada rentang pertengahan hingga akhir Maret 2025; 6. Bahwa pada tahap penyusunan tahun 2023, Pemerintah mendalilkan sebelum perubahan RUU TNI diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi RUU TNI Perubahan yang diselenggarakan oleh Babinkum Mabes. Kemudian pada tahap penyusunan telah dilakukan sejumlah Focus Group Discussion bersama sejumlah akademisi di beberapa tempat, antara lain Universitas Muslim Indonesia, Universitas Jember, Universitas Hangtuah, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Universitas Negeri Sebelas Maret. Hasil FGD yang keseluruhannya dilakukan pada tahun 2023 tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan DIM tahun 2024; 7. Bahwa pada 2024, Pemerintah dalam rangka penyusunan DIM mendalilkan telah menyelenggarakan beberapa kegiatan uji publik melalui RDPU dengan akademisi dan kelompok masyarakat sipil (11 Juli 2024) serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia (3 Juli 2024); 8. Bahwa Pemerintah mendalilkan tahap pembahasan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU P3 melalui 2 tingkat pembicaraan, yakni 365 Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Selanjutnya pada tahun 2025, proses pembahasan dilakukan dengan melibatkan rapat kerja bersama Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretaris Negara, serta Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU); 9. Bahwa setelah ada persetujuan RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai UU, DPR RI menyampaikan surat kepada Presiden tertanggal 20 Maret 2025. Selanjutnya, RUU TNI Perubahan disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2025; 10. Bahwa Pemerintah mendalilkan tiga hak dalam meaningful participation yang diatur Mahkamah Konstitusi (right to be heard, right to be considered, right to be explained) diperuntukan hanya kepada kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Dalam hal ini, Pemerintah mendalilkan seluruh proses pembentukan RUU TNI Perubahan telah dijalankan sebagaimana mestinya dengan membuka ruang bagi partisipasi publik seluas-luasnya dengan mengadakan FGD dengan berbagai pihak dan melakukan rapat kerja dengan disiarkan secara terbuka. Pemerintah turut menyatakan partisipasi masyarakat harus dilakukan dalam wujud pemberian masukan secara proaktif (tanpa perlu menunggu diminta atau diundang). 11. Bahwa dengan demikian, Pemerintah mendalilkan bahwa: a. Proses pembentukan UU 3/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU P3 dan Perpres Pelaksana UU P3; dan b. Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan RUU TNI Perubahan telah dimulai sejak tahun 2023 menunjukan bahwa proses pembentukan UU 3/2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip meaningful participation. 12. Bahwa dengan demikian, Pemerintah pada pokoknya memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. 366 Bahwa selanjutnya Pemerintah menghadirkan Ahli dan Saksi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI PEMERINTAH 1. PENDAPAT AHLI A. Pendapat Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa dalam keterangannya menekankan bahwa pengujian formil terhadap Undang-Undang TNI semestinya berpatokan pada UUD NRI Tahun 1945, bukan pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Beberapa pendapat yang beliau sampaikan: 1. Bahwa pengujian formil adalah pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang, dan prosedur yang sahih ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945 (khususnya Pasal 5, 20, dan 22A), bukan UU PPP. 2. Bahwa UU PPP hanyalah undang-undang organik, sehingga bukan sumber hukum utama untuk menguji keabsahan formil suatu undang-undang. 3. Bahwa Inisiatif DPR, persetujuan Presiden, dan segala proses pengundangan Revisi UU TNI telah memenuhi ketentuan prosedural berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa partisipasi publik tidak selalu bisa maksimal, apalagi dalam mekanisme carry over dan dalam konteks urgensi nasional, sebagaimana pernah dibenarkan dalam putusan MK sebelumnya (Putusan No. 58/PUU-XX/2012). 5. Bahwa proses cepat dalam pembentukan Revisi UU TNI bisa dipandang sebagai bentuk Fast Track Legislation (FTL) yang dikenal dalam sistem hukum berbagai negara seperti Inggris, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. 6. Bahwa perluasan peran TNI dalam UU tersebut dilandasi oleh urgensi nasional dan kebutuhan hukum masyarakat, dan bukan dimaksudkan untuk menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI. 7. Bahwa justifikasi filosofis diambil dari teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, bahwa hukum tidak bersifat kaku, melainkan harus 367 berpihak pada manusia dan merespons dinamika kebutuhan masyarakat. Terhadap pendapat Ahli tersebut, Para Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Para Pemohon sepakat bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah norma hukum tertinggi. Namun, pandangan bahwa pengujian formil hanya berpatokan pada Pasal 5, 20, dan 22A UUD NRI Tahun 1945, tanpa mengakui eksistensi dan daya ikat dari UU PPP merupakan penafsiran yang keliru secara hukum tata negara. UU PPP justru diperintahkan langsung oleh Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, yang menyebut bahwa "ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang- undang." Artinya, UU PPP adalah derivatif langsung dari UUD NRI Tahun 1945, bukan sekadar undang-undang organik biasa. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi menguji keabsahan formil suatu UU, parameter utama yang dipakai bukan hanya UUD NRI Tahun 1945, tapi juga UU PPP sebagai rujukan prosedural konkret. Hal ini telah menjadi praktik konstitusional yang mapan dalam berbagai putusan MK (antara lain Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dan No. 27/PUU-VII/2009). 2. Fakta bahwa RUU TNI tidak tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2024, tidak termasuk dalam mekanisme carry over, serta tidak memenuhi kriteria RUU kumulatif terbuka, sudah cukup membuktikan adanya pelanggaran terhadap norma tata cara pembentukan undang-undang. Klaim bahwa prosedur "secara konstitusional" telah terpenuhi karena telah disetujui DPR dan disahkan Presiden tidak menjawab pelanggaran prosedural yang spesifik dan sistematis yang ditentukan oleh UU PPP. 3. Para Pemohon memahami dan mengamini semangat hukum progresif Satjipto Rahardjo yang ingin agar hukum tidak kaku dan berpihak pada kemanusiaan. Namun, hukum progresif bukan pembenar atas prosedur yang inkonstitusional, melainkan ajakan untuk menegakkan hukum dengan mengedepankan substansi keadilan tanpa menafikan legalitas dan proseduralitas. Justru, 368 dalam negara hukum, keadilan hanya mungkin ditegakkan melalui prosedur yang sah dan partisipatif. Hukum tidak bisa "digerakkan" dengan semangat progresif sambil melanggar asas-asas formil yang telah diatur dalam hukum positif. 4. Para Pemohon dalam perkara a quo tidak mempersoalkan substansi perlunya penguatan pertahanan negara. Namun, semua itu harus dilakukan dengan tetap taat pada asas hukum dan konstitusi. Ketika hukum dilanggar demi alasan kebijakan, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pengendali kekuasaan. Hal ini justru membuka celah bagi kekuasaan untuk memanipulasi “urgensi nasional” guna menghindari uji legitimasi hukum. B. Pendapat Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. Dalam keterangan yang Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. paparkan, terdapat beberapa pendapat Ahli sebagai berikut: 1. Bahwa pengujian formil terhadap Revisi UU TNI harus dilakukan berdasarkan dua klaster dalam UU PPP, yakni penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa Revisi UU TNI telah memenuhi PPUB (Prinsip Pembentukan Undang-Undang yang Baik) dimensi penerapan asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, keterbukaan sebagaimana asas yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Permohonan; 3. Bahwa Revisi UU TNI dapat dimasukkan dalam tiga kategori dasar pembentukan RUU: (a) carry over dari periode sebelumnya, (b) kumulatif terbuka untuk pelaksanaan Putusan MK, dan (c) kumulatif terbuka karena adanya urgensi nasional. Dengan istilah “triple system”, Ahli menilai bahwa pembentukan UU ini sah dari sisi sumber pengusul dan pembenarannya dalam Prolegnas. 4. Bahwa Revisi UU TNI juga dapat dibenarkan dalam dimensi ketaatan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, 369 pengesahan, dan pengundangan. RUU ini telah terdaftar dalam Prolegnas sejak tahun 2009 dan terus masuk dalam daftar Prolegnas tahunan maupun menengah secara konsisten. Pada tahap penyusunan, terdapat sejumlah dokumen resmi, termasuk surat dari Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM, yang menunjukkan telah dilakukan harmonisasi serta penyelarasan terhadap naskah akademik dan draf RUU. DPR juga mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta wakil pemerintah dalam pembahasan, termasuk adanya perubahan surat menyusul perubahan nomenklatur kementerian dalam kabinet. Meski pembahasan pada tahap akhir berjalan dalam waktu relatif singkat (sekitar dua minggu), hal tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai legislasi jalur cepat (fast track legislation), mengingat proses perencanaan dan penyusunan telah berlangsung cukup lama dan terstruktur. Pembentukan undang-undang ini dilandasi oleh kebutuhan hukum yang dianggap mendesak dan substansi materi yang dinilai tidak rumit, sehingga percepatan proses tidak menimbulkan masalah hukum secara prosedural. Terhadap pendapat yang disampaikan Ahli tersebut, Para Pemohon menanggapi sebagi berikut: 1. Bahwa sekalipun Ahli menyampaikan bahwa Revisi UU TNI telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang- undangan dan asas ketaatan terhadap tahapan pembentukannya, namun perlu ditegaskan bahwa pengujian formil bukan sekadar menilai keberadaan tahapan atau dokumen administratif secara formal, melainkan menilai apakah seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara sungguh-sungguh, substantif, dan bermakna sesuai dengan prinsip meaningful participation sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. 2. Klaim bahwa Revisi UU TNI memenuhi asas kejelasan tujuan, kedayagunaan, dan keterbukaan patut dipertanyakan secara empiris. Misalnya, asas keterbukaan mensyaratkan partisipasi masyarakat yang bermakna bukan sekadar formalitas undangan 370 atau publikasi. Fakta bahwa pembahasan dilakukan dalam waktu sangat singkat serta tidak ada publikasi draf RUU, bahkan hingga pengesahan menunjukkan indikasi pelanggaran asas ini. 3. Tidak ada norma dalam UU PPP yang memungkinkan satu RUU dikualifikasikan sekaligus sebagai RUU carry over dan RUU kumulatif terbuka. Penyematan label “triple way” seolah-olah memperluas legalitas secara artifisial terhadap RUU yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai carry over, tidak tercantum dalam Prolegnas Prioritas, dan tidak didasarkan pada kebutuhan mendesak yang dapat dibuktikan secara objektif. 2. KETERANGAN SAKSI A. Keterangan Saksi Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D. Saksi Edy Prasetyono, S.Sos., M.I.S., Ph.D mengungkapkan beberapa poin keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa ia hadir dalam berbagai forum resmi terkait pembahasan perubahan Undang-Undang TNI, termasuk diskusi yang diselenggarakan oleh DPR, Kementerian Pertahanan, dan lembaga di bawah TNI (Pusjianstra). 2. Bahwa Saksi terlibat dalam diskusi tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada tahun 2015, termasuk forum di DPR bersama Jenderal Purn. Moeldoko dan Jaleswari Pramodhawardani. Pembahasan mencakup batasan pelibatan TNI dalam situasi tertentu dan pentingnya keputusan politik dalam penggunaannya. 3. Bahwa Saksi pernah diundang dalam forum di DPR membahas pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, dan ia menekankan pentingnya negara menentukan jenis ancaman dan instrumen yang tepat untuk menanganinya. 4. Bahwa Saksi mengikuti pembahasan mengenai usia pensiun prajurit TNI pada tahun 2019 di Kementerian Pertahanan bersama sejumlah tokoh. Ia menyampaikan beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan atau perpanjangan usia pensiun. 371 5. Bahwa pada tahun 2024, saksi hadir dalam forum yang diselenggarakan oleh Pusjianstra TNI. Ia membahas soal hubungan kelembagaan antara Kemhan dan Mabes TNI, serta peran Panglima TNI. Rekan narasumber lainnya fokus pada isu usia pensiun. 6. Bahwa dalam forum FGD di Hotel Borobudur, Saksi bersama Prof. Hikmahanto Juwana dan Sekjen KontraS membahas aspek filosofis dan prinsipil Revisi UU TNI. Saksi menyoroti nilai-nilai dasar seperti jati diri TNI, demokrasi, profesionalisme, serta syarat penempatan TNI di luar struktur TNI dan alasan perpanjangan usia pensiun. B. Keterangan Saksi Dr. Drs. Udaya Madjid Saksi Dr. Drs. Udaya Madjid mengungkapkan beberapa poin keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa dirinya hadir sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) pada 2 Oktober 2023 di Universitas Jenderal Ahmad Yani, serta dalam berbagai kegiatan akademik lainnya yang membahas isu reformasi UU TNI. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari TNI, kementerian terkait, akademisi, dan praktisi pemerintahan. 2. Bahwa diskusi mengenai isu reformasi UU TNI juga dilakukan di berbagai tempat: FGD Revisi UU TNI di FISIPOL Unjani (2023); Perkuliahan pada Program Magister dan Doktoral IPDN (topik: manajemen pemerintahan, kebijakan publik, organisasi, dan SDM aparatur); Kuliah kerja nyata di SeskoAD tahun 2023; dan Pengabdian masyarakat oleh dosen IPDN. 3. Bahwa perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer jika diatur dengan baik dapat memperkuat sinergi antarsektoral sipil dan militer sesuai amanah Undang-Undang ASN dan Undang-Undang TNI. Dengan memanfaatkan pendekatan CMI dan prinsip MCF, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat modernisasi TNI, dan menjawab tantangan keamanan modern. 372 Bahwa dalam proses persidangan, turut terdapat Ahli dan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Lain, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI PEMOHON LAIN 3. PENDAPAT AHLI C. Pendapat Ahli Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025, Mohammad Novrizal, S.H. LL.M., Ph.D. Dalam persidangan tanggal 1 Juli 2025, Mohammad Novrizal, S.H. LL.M., Ph.D., Staf Pengajar di Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, memberikan keterangannya sebagai ahli yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa konsep negara hukum menuntut hadirnya kepastian hukum yang tecermin melalui hukum positif; 2. Bahwa prolegnas adalah bagian tak terpisahkan dari pembentukan undang-undang. Dalam pengajuannya, RUU Revisi UU TNI hanya dicantumkan dalam prolegnas jangka menengah, tetapi tidak dalam prolegnas prioritas tahunan dan daftar kumulatif terbuka dari kedua Prolegnas tersebut; 3. Bahwa proses memasukkan RUU Revisi UU TNI ke dalam Prolegnas dinilai tidak sah karena tidak ada perubahan agenda rapat yang sah melalui Badan Musyawarah sebagaimana diatur Pasal 290 Tatib DPR. Selain itu, risalah Rapat Paripurna ke-13 yang disebut-sebut memasukkan RUU Revisi UU TNI tidak mencantumkan hal itu dalam agendanya secara resmi; 4. Bahwa mekanisme carry over tidak dapat diterapkan karena tidak pernah terjadi proses pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) pada masa keanggotaan DPR sebelumnya. Tidak ada bukti bahwa RUU Revisi UU TNI telah dibahas di tingkat I pada masa keanggotaan DPR periode sebelumnya; 5. Bahwa dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025, RUU Revisi UU TNI tidak dikategorikan sebagai RUU yang menggunakan mekanisme carry over. Sementara itu, RUU lain yang menggunakan mekanisme carry over seperti RUU Narkotika dan Psikotropika tercantum dengan jelas sebagai RUU carry over. 373 Bahkan, tidak ada pembaruan SK DPR untuk menerangkan bahwa RUU Revisi UU TNI menggunakan mekanisme carry over. Perubahan prolegnas prioritas tahunan seharusnya dimuat dalam SK DPR. Sebab, persetujuan politik saja tidak dapat dijadikan dasar hukum; dan 6. Bahwa pelanggaran prosedur dalam pembentukan Revisi UU TNI merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. D. Pendapat Ahli Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025, Susi Dwi Harijanti Dalam persidangan tanggal 7 Juli 2025, Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, memberikan keterangannya sebagai ahli yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa prosedur merupakan aspek yang vital bagi hukum dan kelembagaan, bahkan seperti jantungnya. Tanpa prosedur yang baik, hukum dan institusi hukum akan gagal mencapai tujuan utamanya; 2. Bahwa pengujian formil memiliki sejumlah fungsi penting. Pertama, menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Kedua, pengujian formil penting untuk memajukan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, pengujian formil akan melindungi hak-hak fundamental. Keempat, pengujian formil meningkatkan legitimasi undang- undang. Terakhir, pengujian formil mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses legislasi; 3. Bahwa prosedur tidak dapat direduksi hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai ekspresi konstitusional dari demokrasi dan kehendak rakyat. Prosedur pembentukan undang-undang menjadi bagian dari substansi konstitusi karena berfungsi sebagai parliamentary constraint dan the limited government. Dalam pengujian ini, Mahkamah tidak hanya menilai hasil tetapi juga cara pencapaiannya. Pelanggaran terhadap prosedur bukan semata- mata persoalan teknis tetapi adalah pelanggaran terhadap prinsip- prinsip konstitusi yang paling mendasar; 374 4. Bahwa Revisi UU TNI dipaksakan masuk dalam prolegnas prioritas tanpa proses yang transparan dan terorganisir. Tidak tersedia naskah akademik yang memadai, minim partisipasi publik, serta tidak ada informasi resmi yang dapat diakses secara terbuka sebelum pengesahan. Bahkan, draf resmi RUU Revisi UU TNI tidak tersedia hingga setelah pengesahan dilakukan; 5. Bahwa pembentukan Revisi UU TNI gagal memenuhi prinsip transparansi. Hal itu karena informasi mengenai latar belakang, dampak, dan hasil konsultasi tidak tersedia. Bahkan, naskah akademik RUU a quo hanya berjumlah 28 halaman dan tidak menjelaskan secara komprehensif dampak dari pengaturan yang diusulkan, termasuk keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil; 6. Bahwa lewat pengujian ini, Mahkamah dapat memberikan standar minimal terhadap kualitas naskah akademik dan kepatuhan terhadap prinsip transparansi akuntabilitas yang menjadi prasyarat mutlak bagi konsep negara hukum yang demokratis; 7. Bahwa partisipasi publik dalam pembentukan Revisi UU TNI sangat terbatas. Bahkan, ruang RDPU yang diberikan kepada masyarakat sipil dilakukan secara mendadak pada hari yang sama. Proses pembahasan substansi berlangsung sangat cepat. Dalam batas penalaran yang wajar, waktu ini jelas tidak mencukupi untuk menjamin partisipasi yang deliberatif dan berkualitas; 8. Bahwa saat terjadi pembahasan RUU Revisi UU TNI, demonstrasi terjadi secara luas di seluruh wilayah Indonesia dan disertai dengan berbagai bentuk ekspresi penolakan lainnya seperti petisi, kritik terbuka dari akademisi lintas keilmuan, serta pernyataan sikap organisasi masyarakat sipil dan elemen mahasiswa. Dengan demikian, nampak ada jarak yang jauh antara keberterimaan secara rasional dari pembentuk undang-undang dan masyarakat; 9. Bahwa proses masuknya Revisi UU TNI ke dalam prolegnas prioritas dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang semestinya. Surat Presiden justru diterbitkan lebih dahulu sebelum DPR secara resmi memutuskan bahwa RUU tersebut masuk dalam Prolegnas 375 Prioritas 2025. Bahkan, dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025, agenda itu tidak tercantum secara resmi. Namun, secara tiba-tiba, Wakil Ketua DPR mengusulkan agar RUU TNI disetujui untuk masuk prolegnas dan langsung disetujui tanpa pembahasan. Mekanisme ini bertentangan dengan Pasal 290 ayat (2) Tata Tertib DPR sekaligus menunjukkan adanya ketidakpastian serta inkonsistensi dalam pelaksanaan prosedur legislasi oleh pembentuk undang-undang; 10. Bahwa Revisi UU TNI termasuk ke dalam ranah hukum publik. Dalam ranah hukum publik, kekuasaan atau status atau level antara negara dan warga negara tidak setara. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk memberikan perhatian khusus pada pengujian formil undang-undang yang dikualifikasi sebagai hukum publik; 11. Bahwa dari perspektif negara hukum, ketika ada suatu tindakan administratif seperti dalam proses membentuk undang-undang belum diatur, maka seharusnya tindakan itu tidak dapat dilakukan karena berkaitan dengan penyelenggara negara. Sebab, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme mengatakan sesuatu tindakan dapat dilakukan apabila ada dasar hukum terlebih dahulu sebelum tindakan itu dilakukan. Oleh karena itu, penyelenggara negara harus mampu mengendalikan diri atau mampu mengekang diri atau melakukan self-constraint. Jadi, ketiadaan ketentuan normatif mengenai fast-track legislation tidak kemudian secara otomatis membenarkan penggunaannya dalam pembentukan undang-undang di Indonesia; 12. Bahwa kalau pembentuk undang-undang ingin menyebut Revisi UU TNI sebagai bagian dari daftar kumulatif terbuka sebagai konsekuensi dari Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021, maka dasar hukumnya sangat lemah. Sebab, Mahkamah hanya memerintahkan penyesuaian substansi dalam konteks batas usia. Oleh karena itu, kalau akan menggunakan daftar kumulatif terbuka, maka seharusnya sejalan dengan putusan MK. Jika pembentuk undang-undang mau dia memperluas, maka harus digunakan long 376 list dan itu harus dapat dijelaskan karena berkaitan dengan prolegnas; dan 13. Bahwa dalam perkara uji formil, Mahkamah seyogianya memberikan fleksibilitas yang cukup untuk menilai legal standing. E. Pendapat Ahli Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025, Denny Indrayana Dalam persidangan tanggal 7 Juli 2025, Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., memberikan keterangannya sebagai ahli yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa setiap proses legislasi mensyaratkan adanya proses saling kontrol atau saling imbang (checks and balances) secara internal dan eksternal. Proses kontrol internal datang dari dinamika internal parlemen, sedangkan kontrol eksternal hadir dari masukan dan sikap kritis dari luar parlemen. Dalam proses pembentukan Revisi UU TNI, kontrol internal patut dicurigai tidak berjalan secara optimal karena tidak ada perdebatan substansial pada tahapan pembahasan. Selain itu, tidak ada keterangan mengenai keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses pembentukan Revisi UU TNI. Hal demikian adalah pelanggaran prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat. Sebab, setiap pembahasan rancangan undang-undang, apalagi terkait militer, sewajarnya menghadirkan benturan dan perdebatan kepentingan yang dalam dan tajam; 2. Bahwa ketiadaan oposisi berpotensi menghasilkan collutive government. Dalam konteks legislasi, collutive government akan mudah menghadirkan undang-undang. Namun, di sisi lain, akan lebih rentan dengan kemungkinan hadirnya penyalahgunaan prosedur pembuatan dan substansial materi muatan undang- undang; 3. Bahwa indikator dari partisipasi publik yang bermakna adalah akses yang mudah (easy access), transparansi proses, dan pengetahuan publik yang memadai (public knowledge) atas rancangan undang-undang yang sedang dibahas; 377 4. Bahwa selain itu, ada pula indikator soal waktu pembahasan. Waktu di sini mempunyai dua makna, yaitu kapan (when) dan berapa lama (how long). Terkait kapan, ketika suatu pembuatan undang-undang tiba-tiba muncul di masa akhir atau di masa awal pemerintahan, maka itu adalah indikasi permulaan adanya proses pembahasan di masa injury time. Ketika di akhir saat presiden yang tidak lagi efektif (lame duck presidency) dan anggota parlemen disibukkan dengan masa transisi ataupun pemilu agar dipilih kembali, maka sewajarnya pembahasan RUU yang penting dan strategis tidak dilakukan. Selain melanggar etika bernegara, yaitu tidak boleh mengambil keputusan strategis di masa transisi, proses legislasi yang demikian akan membuka ruang lebih besar bagi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Terkait berapa lama, logika sederhananya adalah ketika pembentukannya makin pendek dan kilat, maka makin sulit diharapkan terpenuhinya partisipasi publik yang bermakna. Dari hasil penelusuran, Revisi UU TNI dibentuk selama hanya 8 hari; dan 5. Bahwa dari empat indikator di atas, pembentukan Revisi UU TNI sulit untuk dikatakan sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. F. Pendapat Ahli Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025, Fajri Nursyamsi Dalam persidangan tanggal 14 Juli 2025, Fajri Nursyamsi, S.H., M.H., Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), memberikan keterangannya sebagai ahli yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa pendapat ahli diberi judul “Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tanpa melalui tahap perencanaan dan penyusunan, serta tidak melaksanakan asas keterbukaan dan partisipasi yang bermakna.”; 2. Bahwa UU P3 merupakan realisasi dari amanat Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 untuk membentuk undang-undang yang mengatur perihal tata cara pembentukan undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa unsur tata cara 378 pembentukan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan unsur materi, muatan, dan peraturan perundang-undangan itu sendiri; 3. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU P 3 mengamanatkan lima aspek peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis, memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berunang, dan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4. Bahwa aspek “melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan” mengakui bahwa validitas suatu peraturan perundang-undangan ditentukan pada proses bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibentuk; 5. Bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki nilai konstitusional dalam memastikan hadirnya prinsip- prinsip demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia; 6. Bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan sering menjadi alat dari para penguasa, padahal peraturan perundang-undangan akan mengikat semua penduduk Indonesia tanpa kecuali. Oleh karena itu, penting adanya elemen untuk menilai proses pembentukan peraturan perundang-undangan; 7. Bahwa sebagai lembaga yang aktif melakukan pemantauan proses legislasi, PSHK memproleh tiga temuan terkait proses pembentukan Revisi UU TNI: a. Undang-Undang 3/2025 disahkan tanpa pernah sah masuk sebagai RUU Prioritas 2025. 1. UU TNI disahkan tanpa melalui perencanaan dalam Prolegnas 2025; 2. Prolegnas adalah komitmen awal pembentukan legislasi yang menjadi dasar partisipasi publik sehingga apabila prolegnas selalu diubah dengan hanya mementingkan kepentingan para pembentuk undang-undang, publik menjadi tidak bisa berpartisipasi secara penuh; 379 3. Terdapat dua pelanggaran prosedur dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 yang memasukkan UU TNI sebagai RUU Prioritas dalam Perubahan Prolegnas 2025: i. pengesahan perubahan Prolegnas 2025 dan pengambilan keputusan untuk menindaklanjuti pembahasan RUU Revisi Undang-Undang TNI oleh Komisi I tidak diagendakan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dibuktikan pada rekaman video yang tercantum dalam channel YouTube milik TVR Parlemen sehingga melanggar Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib DPR (Tatib DPR); dan ii. tidak adanya pertimbangan badan legislasi yang mendasari dilakukannya Prolegnas Perubahan untuk memasukkan RUU Revisi Undang-Undang TNI sehingga melanggar Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 serta Tatib DPR. 4. UU TNI bukan merupakan RUU Kumulatif Terbuka sehingga tidak dapat dibahas tanpa menjadi RUU Prioritas karena dua alasan: a. UU TNI tidak tercantum sebagai RUU kumulatif terbuka dalam Keputusan DPR Nomor 64/2024-2025; dan b. Jika UU TNI sedari awal adalah RUU Kumulatif Terbuka, Rapat Paripurna untuk memasukkan UU TNI dalam Perubahan Prolegnas 2025 tidak perlu dilakukan. 5. Pelanggaran ini secara langsung merugikan publik karena dua hal: a. tidak masuknya pengesahan Prolegnas 2025 dalam agenda acara rapat paripurna menyebabkan publik tidak terinformasikan secara benar mengenai agenda rapat paripurna; dan b. tidak adanya pembahasan dan pertimbangan oleh badan legislasi menyebabkan publik tidak terinformasikan mengenai dasar pertimbangan sehingga membuat publik kehilangan dasar untuk 380 memahami argumentasi dari dimasukannya UU TNI ke perubahan Prolegnas 2025 serta dasar untuk melakukan protes atau gugatan jika tidak mencerminkan argumentasi yang kuat atau bahkan merugikan kelompok masyarakat tertentu. 6. Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029 tidak menempatkan UU TNI sebagai UU yang akan diprioritaskan pemerintah di 5 tahun ke depan; 7. Revisi UU TNI menambah panjang permasalahan dalam tahap perencanaan pembentukan undang-undang serta merupakan contoh nyata bahwa DPR dan Presiden dengan sewenang-wenang menambah RUU baru yang tidak pernah dibicarakan setiap awal di tengah jalan dan justru mengabaikan RUU yang sudah diprioritaskan sejak awal. 8. Dengan demikian, pengesahan Perubahan Prolegnas 2025 yang memasukkan UU TNI seharusnya batal demi hukum karena tidak sesuai dengan tata cara pembentukan undang- undang yang diatur dalam perubahan Tatib DPR dan Peraturan DPR 2/2020 yang merupakan aturan pelaksana dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan UU P3. Selain itu, RUU TNI juga bukan merupakan RUU Kumulatif Terbuka. b. Undang-Undang 3/2025 disahkan tanpa melalui tahap penyusunan. 1. Bahwa ada lima tahap pembentukan peraturan perundang- undangan sesuai Pasal 1 angka 1 UU P3, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan; 2. Bahwa peraturan perundang-undangan harus mengikuti seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan; 3. Bahwa penyusunan merupakan tahap penting karena kepentingan politik pada tahap ini belum sekencang pada tahap pembahasan dan keleluasaan publik untuk memberikan masukan untuk inisiator juga lebih luas; 381 4. Bahwa RUU TNI tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan tidak tertulis sebagai RUU carry over; 5. Bahwa tahap penyusunan dalam Revisi UU TNI tidak pernah dilakukan karena UU TNI dianggap sebagai carry over, padahal bukan; 6. Bahwa dengan demikian, Revisi UU TNI tidak melewati tahap perencanaan dan penyusunan. c. Revisi UU TNI disahkan tanpa memenuhi asas keterbukaan dan tidak menerapkan partisipasi yang bermakna dalam pembahasannya 1. Bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap dokumen tidak dapat dipisahkan dengan tanggung jawab pihak yang berkewajiban untuk mempublikasikan dokumen tersebut; 2. Bahwa Mahkamah telah menerapkan prinsip meaningful participation yang saksi gunakan sebagai bahan kajian di dunia akademis, terutama tentang bagaimana prinsip tersebut digunakan; 3. Bahwa saksi menyayangkan website DPR yang tidak mempublikasikan dokumen yang dihasilkan DPR secara langsung, padahal dokumen tersebut akan dipelajari saksi dan telah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Bahwa fakta bahwa dokumen legislasi tidak dipublikasi pada website DPR menunjukkan tidak adanya willingness ataupun political willingness untuk mempublikasikan dokumen tersebut walau sarananya sudah ada; dan 5. Bahwa siaran pers 3-6 kali pada tanggal 6, 13, 15, 17, 19, 20 Maret 2025 yang telah dilakukan sama sekali tidak berdampak proses yang berjalan. 8. Bahwa Revisi UU TNI merupakan contoh konkret bahwa daripada mendengarkan protes dari publik, DPR dan Presiden lebih memilih untuk segera mengesahkan undang-undang; dan 382 9. Bahwa apabila kondisi legislasi yang ugal-ugalan terus berulang, uji formil akan terus terjadi dan pembentuk undang-undang tidak akan mendapatkan batasan untuk lebih memperhatikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan; 10. Bahwa dapat disimpulkan, pengesahan Revisi UU TNI dilaksanakan dengan melanggar tahap perencanaan dan penyusunan. Selain itu, pembahasan dilakukan dengan tidak memperhatikan asas keterbukaan dan berdampak pada tercapainya partisipasi yang bermakna. 4. KETERANGAN SAKSI A. Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025, Ridho Anwar Arifin 1. Bahwa saksi adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Kema Unpad); 2. Bahwa sejak tahun 2024, BEM Kema Unpad telah melakukan pengawalan intensif terhadap terhadap proses pembentukan Revisi UU TNI; 3. Bahwa pada 29 Juli 2024, BEM Kema Unpad mengangkat topik “Autocratic Legalism: The Way of Regime to Perpetuate the Power by Manipulating the Law” yang turut membahas wacana Revisi UU TNI; 4. Bahwa BEM Kema Unpad secara berkala dan intensif mengakses situs resmi DPR, yakni www.dpr.go.id. Namun, hingga menjelang pengesahan Revisi UU TNI, tidak ditemukan adanya unggahan draf RUU maupun naskah akademik yang dapat diunduh secara publik dari situs resmi DPR. Upaya pencarian itumeliputi:(a) pemantauan laman DPR RI secara berkala; (b) pencarian melalui menu pencarian dengan kata kunci RUU TNI, perubahan RUU TNI, serta naskah akademik RUU TNI TNI; dan (3) Cek silang dengan situs Kementerian Hukum dan HAM serta JDIH DPR; dan 5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, BEM Kema Unpad membersamai gerakan masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi untuk menolak pengesahan RUU TNI. Akan tetapi, 383 tidak ada jawaban ataupun penjelasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada para demonstran. B. Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025, Usman Hamid 1. Bahwa saksi sempat diundang oleh beberapa stasiun televisi untuk membahas Revisi UU TNI dan bertemu dengan sejumlah anggota Komisi I, tetapi seluruh anggota Komisi I yang ia temui tidak memiliki Rancangan UU TNI, naskah akademik, dan DIM; 2. Bahwa karena tidak adanya akses dokumen resmi terkait Revisi UU TNI, saksi kesulitan untuk merumuskan atau menyusun saran dan masukan dalam sebuah pengkajian atau tinjauan yang komprehensif; 3. Bahwa saksi dihubungi oleh Wakil Ketua DPR RI lewat pesan yang mempertanyakan apa maksud kedatangan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ke Hotel Fairmont; 4. Bahwa pada 17 Maret 2025, saksi dan Direktur Centra Initiative, Al Araf, bertemu tanpa surat undangan resmi dengan beberapa pimpinan dewan, termasuk Wakil Ketua DPR RI yang mengeluhkan bahwa kritik Koalisi Masyarakat Sipil didasarkan pada naskah yang berbeda dari naskah yang dibahas di DPR, padahal dokumen resmi belum dibuka secara publik oleh DPR; 5. Bahwa anggota dewan menyatakan bahwa dokumen resmi Revisi UU TNI belum dipublikasi karena masih dalam pembahasan sehingga terus berubah; 6. Bahwa saksi mendapatkan informasi 3 pasal UU TNI yang berubah dari Wakil Ketua DPR RI, yaitu Pasal 3, 47, dan 53. Padahal, sebelumnya saksi telah mendapatkan DIM dari jurnalis Tempo (Cica) yang memperlihatkan adanya pasal lain yang berubah; 7. Bahwa di akhir pertemuan, saksi meminta dua hal, yaitu 1) akses terhadap dokumen resmi; dan dan 2) meminta agar masukannya yang diklaim telah diakomodasi dituangkan dalam naskah resmi atau apabila perlu, di-upload ke website DPR. Namun, hingga keesokan harinya, permintaannya tidak terwujud; 384 8. Bahwa pada 18 Maret 2025, saksi kembali melakukan pertemuan dengan pimpinan dewan bersama dengan beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil, tetapi naskah akademik, rancangan RUU Revisi UU TNI, dan DIM resmi tetap tidak diperoleh; dan 9. Bahwa pertemuan pada 18 Maret 2025 dilengkapi dengan surat resmi, tetapi tidak diumumkan kepada publik dan tidak melibatkan wartawan selama pertemuan; 10. Bahwa pertemuan tidak dibekali atau diakhir dengan dokumen resmi naskah akademik dan DIM karena saksi baru mendapatkan dokumen tersebut melalui pesan WhatsApp dari Wakil Ketua DPR RI pada keesokan harinya; dan 11. Bahwa dengan demikian, pertemuan saksi dengan pimpinan dewan membuktikan tidak adanya akses publik terhadap dokumen resmi terkait Revisi UU TNI sehingga tidak ada partisipasi yang bermakna. C. Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025, Andrie Yunus 1. Bahwa saksi merupakan Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS; 2. Bahwa saksi membagi kesaksiannya dalam tiga bagian: a. proses pemantauan legislasi Revisi UU TNI. 1. Bahwa saksi pertama kali mengetahui perihal rencana legislasi pembahasan Revisi UU TNI dari dokumentasi live streaming Youtube DPR dalam Agenda Paripurna DPR RI pada 18 Februari 2025 ketika Ketua Sidang meminta persetujuan anggota DPR yang hadir untuk menyetujui Revisi UU TNI; 2. Bahwa pada dokumentasi live yang sama, saksi juga baru pertama kali mengetahui mengenai keberadaan Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari perihal penunjukan pemerintah untuk membahas Revisi UU TNI; 385 3. Bahwa sejak saat itu, KontrS aktif melakukan pemantauan media tentang Revisi UU TNI serta meneliti dokumen yang berkaitan dengan Revisi UU TNI, termasuk draf UU, Naskah Akademik, Daftar Inventarisasi Masalah, dan Surat Presiden; 4. Bahwa hingga 3 Maret 2025 pagi, KontraS yang tidak bisa mengakses dokumen yang berkaitan dengan Revisi UU TNI mengirimkan surat terbuka kepada Ketua Komisi I dan Sekretariat Jenderal RI(yang hingga saat pendapat ahli dibacakan, belum dibalas) mengenai tiga hal: i. KontraS memperoleh informasi mengenai draf Revisi UU TNI yang sempat beredar pada tahun 2024 bahwa terdapat perluasan jabatan sipil bagi perwira aktif; ii. KontraS menilai wacana Revisi UU TNI tergesa-gesa, tanpa melibatkan partisipasi publik dan cenderung tertutup, serta substansi yang menjadi poin revisi tidak menjawab problem struktural mengenai reformasi institusi TNI; dan iii. KontraS menuntut DPR RI untuk sepatutnya menghentikan pembahasan Revisi UU TNI. 5. Bahwa selanjutnya, saksi diundang sebagai narasumber dalam forum diskusi, melakukan konferensi pers, serta menerbitkan siaran pers untuk menolak Revisi UU TNI, tetapi dokumen legislasi resmi terkait Revisi UU TNI tetap tidak dapat diakses; 6. Bahwa saksi hendak meminta langsung dokumen tersebut ketika menjadi wakil KontraS dalam forum diskusi di Kompas TV yang turut mengundang perwakilan Komisi I DPR, tetapi tidak ada anggota Komisi I DPR yang hadir sehingga dokumen masih tidak dapat diakses; 7. Bahwa hingga dilaksanakannya rapat antara DPR dan pihak TNI tertanggal 13 Maret 2025, saksi tetap tidak bisa mengakses dokumen resmi; 386 8. Bahwa saksi mendapatkan informasi pelaksanaan Konsinyering Rapat Panja RUU TNI antara Komisi I DPR RI dengan Panja Pemerintah tertanggal 14 sampai dengan 16 Maret pada tanggal 13 Maret 2025 malam; 9. Bahwa pada Sabtu, 15 Maret 2025, saksi beserta KontraS datang ke Hotel Fairmont untuk menuntut penghentian proses pembahasan Revisi UU TNI karena dilakukan secara tertutup sehingga tidak sesuai dengan proses legislasi, tetapi diusir paksa dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya; 10. Bahwa aksi interupsi tertanggal 15 Maret 2025 dilakukan saksi karena telah ada rencana pengesahan tanggal 20 Maret sehingga tidak ada waktu lagi untuk meneliti dan memberikan masukan sehubungan juga dengan dokumen resmi terkait Revisi UU TNI belum di-upload dan tidak dapat diakses oleh publik; 11. Bahwa media jurnalis yang meliput rapat di Hotel Fairmont tidak diperkenankan untuk masuk dan menyiarkan langsung soal rapat; 12. Bahwa saksi mengalami sejumlah aksi teror dari orang tak dikenal, termasuk telepon dari nomor tak dikenal yang menunjukkan adanya afiliasi dengan nametag beragam seperti Porkabin dan Intel Damjaya dan Cakra 45; dan 13. Bahwa selanjutnya, Hotel Fairmont dijaga oleh kendaraan berkualifikasi kendaraan taktis tempur bertuliskan Koopsus (Komando Operasi Khusus) TNI hingga pagi hari. b. proses penyadaran dan edukasi publik. 1. Bahwa saksi telah memenuhi undangan sebagai narasumber/pemantik pada 17-20 Maret 2025 sebagai upaya mengedukasi publik; 2. Bahwa walau telah berupaya agar aspirasinya diperhatikan pembentuk undang-undang, saksi tetap tidak dapat mengakses dokumen legislasi resmi terkait Revisi UU TNI; 387 3. Bahwa saksi menyayangkan tidak dapat diaksesnya naskah akademik, draft UU, dan DIM karena merugikan publik dalam memantau proses legislasi; 4. Bahwa karena tidak dapat diaksesnya dokumen legislasi resmi terkait Revisi UU TNI, kajian yang diterbitkan saksi atau masukan yang diberikan terhadap rancangan UU TNI didasarkan pada draf RUU TNI Tahun 2024 dan kumpulan statement anggota DPR; dan 5. Bahwa saksi sama sekali tidak merasa aspirasi yang ia berikan diakomodasi, tetapi saksi malah mengalami rentetan peristiwa teror fisik dan digital serta kriminalisasi yang berkaitan erat dengan advokasi penolakan Revisi UU TNI. c. proses pemantauan terhadap kritik publik atas penolakan Revisi UU TNI. 1. bahwa berdasarkan hasil pemantauan media yang dilakukan saksi, terdapat upaya untuk mendeligitimasi kritik publik secara damai atas proses legislasi Revisi UU TNI seperti tuduhan antek asing, tuduhan informasi bohong, dan tindakan anarkis; 3. Bahwa sebagai anggota KontraS yang menyoroti perbaikan reformasi sektor keamanan, khususnya dalam institusi militer, saksi meyakini bahwa militer harus tunduk pada supremasi sipil dan menilai bahwa Revisi UU TNI jauh dari semangat untuk mereformasi institusi militer; dan 4. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses legislasi Revisi UU TNI berlangsung secara tertutup, minim partisipasi publik, tidak transparan dalam penyediaan dokumen resmi, serta diwarnai intimidasi terhadap pihak yang mengkritisi. E. PENUTUP Seluruh uraian di atas menunjukkan dengan jelas bahwa pembentukan Revisi UU TNI yang dimohonkan pengujiannya telah dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon. Tidak hanya itu, proses pembentukan Undang-Undang a quo juga membuka celah bagi 388 terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh DPR dan Pemerintah dengan menabrak rambu-rambu hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika pola semacam ini dibiarkan, terdapat kekhawatiran besar bahwa ketidaknormalan dalam proses legislasi akan dianggap sebagai kewajaran, bahkan menjadi preseden yang melemahkan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengubah pelanggaran prosedur menjadi praktik yang diterima, yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pembentuk undang-undang serta merusak tatanan hukum yang berdasarkan pada prinsip due process of law. F. PETITUM PERMOHONAN Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan dalam posita, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Kesimpulan DPR RI 1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON a. DPR RI berpendirian bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memiliki pertautan langsung dengan UU a quo dan fiduciary duty tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan 389 pertautan langsung sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil. Para Pemohon juga melakukan uji formil terhadap norma UU 3/2025 sehingga hal tersebut error in objecto. b. Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, pendirian DPR RI tersebut didukung pendapat Ahli Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 2. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 3/2025 a. Pokok Permohonan: 1. Tahapan Pembentukan UU 3/2025 dan Meaningful Public Participation Pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi meaningful public participation pada setiap tahapannya, sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan RUU Perubahan UU 34/2004 masuk kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021. Pada tahap ini partisipasi publik dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Prolegnas. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, DPR RI menerima aspirasi dari Danrem 161 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perwakilan TNI Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan perubahan atas UU 34/2004. b. Tahap Penyusunan Kegiatan diawali oleh Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2022, dilanjutkan oleh Badan Legislasi hingga menjadi RUU usul inisiatif DPR RI yang disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2024. Pada tahap ini, partisipasi publik dilakukan melalui diskusi dengan pakar/ahli/praktisi, yaitu: Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia), Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum (Kepala Babinkum TNI), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si., Dr. Wahyu Mujiono, S.H., M.H (Sekretaris BAIS TNI), dan 390 Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia). c. Tahap pembahasan Pembahasan dilaksanakan dalam rentang waktu 3 s/d 20 Maret 2025, dengan beberapa agenda, yaitu RDPU yang dihadiri Mayjen TNI Rodon Pedrason, M.A (ADDSForum), Sdr. Teuku Rezasyah Ph.D (ICDDandD), Dr. Kusnanto Anggoro (CGRA), Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI); Rapat Kerja, yang dihadiri Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU); Rapat Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Selain itu, DPR RI juga mengadakan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025. d. Tahap Pengesahan dan Tahap Pengundangan RUU a quo disahkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104. Bahwa berdasarkan uraian di atas, RUU a quo telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pembentukan PUU. Setiap tahapan telah memenuhi meaningful public participation. Proses penyusunan RUU a quo telah dimulai sejak adanya Putusan MK pada tahun 2022. Adapun materi muatan yang tidak terbatas pada batas usia pensiun sebagaimana pertimbangan hukum Putusan MK merupakan sebuah keniscayaan mengingat adanya berbagai masukan berbagai pihak. 2. Prolegnas Prioritas Kegiatan penyusunan RUU a quo pada tahun 2022 dilakukan karena RUU a quo masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka. Pada 391 perkembangan selanjutnya terdapat dinamika kondisi geopolitik yang menjadi urgensi untuk segera dilakukannya perubahan UU 34/2004. Untuk itu dilakukan perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa RUU a quo tidak diagendakan dalam Rapat Paripurna, DPR RI menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020 yang pada intinya menyatakan bahwa pada saat rapat berlangsung dapat diusulkan penambahan agenda untuk selanjutnya diambil keputusan. Pada rapat tersebut, penambahan agenda disetujui oleh peserta rapat. 3. Keberlanjutan Pembentukan Undang-Undang Antarperiode UU Pembentukan PUU tidak menyebutkan istilah carry over. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU merupakan dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode. Namun, keberlanjutan pembentukan Undang-Undang antar-periode tidak dapat dibatasi oleh ketentuan teknis melainkan memerlukan kesepakatan politis dari DPR RI dan Presiden. Kesepakatan politis tersebut tercermin dari keputusan Badan Legislasi tanggal 26 Agustus 2024 yang menyerahkan pembahasan RUU a quo kepada DPR RI periode berikutnya. Selanjutnya, Presiden Periode 2024-2029 mengirimkan Surat Nomor: R-12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 untuk menunjuk menteri melakukan pembahasan dan DPR RI kemudian menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan. 4. Pembentukan Dalam Waktu Singkat / Fast Track Legislation Pembentukan UU 3/2025 tidak dapat hanya dilihat dari tahap pembahasan pada tahun 2025, namun harus dilihat dari tahap penyusunan yang sudah dimulai setidaknya pada tahun 2022. Oleh karena itu, pembentukan UU 3/2025 tidak dilakukan dalam waktu singkat. Pada dasarnya tidak terdapat peraturan yang mengatur berapa lama suatu peraturan perundang-undangan dibentuk, sehingga jangka waktu pembentukannya bukan merupakan ukuran karena tergantung dari kompleksitas materi muatan dalam peraturan perundang- undangan tersebut. Dengan demikian, tidak ada undang-undang yang 392 dibentuk dengan fast track legislation. Apabila fast track legislation dibandingkan dengan pembentukan Perpu, maka proses perubahan UU 34/2004 lebih demokratis dilakukan melalui undang-undang dibandingkan dengan Perpu. 3. TANGGAPAN TERHADAP SAKSI DAN AHLI PARA PEMOHON a. Pada sidang tanggal 14 Juli 2025, Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon Perkara 81/PUU-XXIII/2025 menyatakan dirinya sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Adapun Perkumpulan KontraS merupakan bagian dari Para Pemohon Perkara 81/PUU-XXIII/2025, sehingga kesaksian pihak tersebut selayaknya dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan. b. Menurut Ahli Para Pemohon Perkara Nomor 45 (Mohammad Novrizal), Perkara Nomor 69 (Susi Dwi Harijanti) dan Perkara Nomor 81 (Fajri Nuryamsi) pada intinya mempermasalahkan masuknya RUU Perubahan UU 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Terhadap pandangan para ahli tersebut, DPR RI menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 291 Peraturan DPR 1/2020, dimungkinkan adanya tambahan agenda rapat oleh pimpinan rapat untuk dimintakan persetujuan peserta rapat. Dengan demikian, ketentuan tersebut telah terpenuhi sehingga tidak terdapat pelanggaran tata tertib. c. Menurut Ahli Pemohon Perkara 75/PUU-XXIII/2025, Prof. Dr. Denny Indrayana, S.H., LLM., Ph.D, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan faktor waktu dalam suatu pembahasan rancangan undang-undang, yang memiliki konsekuensi logis terhadap terpenuhinya partisipasi publik bermakna. Berdasarkan hal tersebut, DPR RI menanggapi bahwa tidak terdapat aturan baku yang menyatakan bahwa waktu pembahasan rancangan undang-undang. Selain itu, DPR telah membuka ruang dialog dan konsultasi publik sejak dari tahap penyusunan, tidak hanya terbatas pada tahap pembahasan. Dengan demikian, pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan mengenai pembentukan undang-undang. d. Menurut Ahli Para Pemohon, terkait dengan pemenuhan meaningful public participation dalam pembentukan UU 3/2025, pada intinya menyampaikan 393 bahwa partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang- undang merupakan hal yang penting dan harus diukur secara kualitatif, yaitu sejauh mana masyarakat terlibat secara substantif dalam proses pembentukan norma. Terhadap hal tersebut, DPR RI telah melaksanakan serangkaian audiensi publik, RDPU, Rapat Kerja, hingga Rapat Paripurna yang bersifat terbuka dan disiarkan langsung kepada publik. Selain itu, pemenuhan partisipasi bermakna yang substantif membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi melalui ruang yang telah dibuka oleh DPR RI, baik secara online maupun offline. Perlu adanya kriteria untuk memastikan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang terpenuhi secara konkret. 4. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, maka DPR RI menyimpulkan bahwa pembentukan UU 3/2025 telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional) dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Kesimpulan Presiden I. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional karena tidak memiliki hubungan pertautan yang langsung dengan UU 3/2025, dengan penjelasan sebagai berikut: Para Pemohon Perkara 81 merupakan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, serta Para Pemohon lainnya yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga tidak memiliki pertautan yang langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer serta sedang tidak mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para Pemohon bukan merupakan addressat dari UU 3/2025 dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan UU 3/2025. Bahwa berdasarkan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi M. Arsyad Sanusi, dan dua orang hakim memiliki 394 pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Achmad Sodiki dan Muhammad Alim dalam perkara 27/PUU-VII/2009 advokat/YLBHI tidak mempunyai Legal Standing. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. Keterangan Pemerintah Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 19 Juni 2025 dan dibacakan pada persidangan tanggal 23 Juni 2025 yang pada intinya menyatakan: A. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 meliputi tahap perencanaan (vide Bukti PK-8, Bukti PK-9, dan Bukti PK-45), penyusunan (vide Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-6, Bukti PK-7, Bukti PK-10, Bukti PK-18 s.d. Bukti PK- 37, dan Bukti PK-46), pembahasan (vide Bukti PK-11 s.d. Bukti PK-15, Bukti PK-38 s.d. Bukti PK-44, dan Bukti PK-47 s.d. Bukti PK-51), pengesahan (vide Bukti PK-16), dan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide Bukti PK-17), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bahwa Pemerintah telah membuka ruang, keterlibatan dan partisipasi publik (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan UU a quo melalui kegiatan FGD, Rapat, dan Uji Publik. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Pemerintah Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D. dan Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd., serta Ahli Pemerintah Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. 395 pada persidangan tanggal 28 Juli 2025 telah menyatakan bahwa pemerintah telah memenuhi meaningful participation pada setiap tahapan pembentukan UU 3/2025. III. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Persidangan tanggal 23 Juni 2025 dan tanggal 14 Juli 2025: Pada persidangan atas permohonan pengujian formil UU 3/2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. M.P.A., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya kepada Pemerintah. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah telah menjawab melalui 2 (dua) Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: 2. Keterangan Tambahan Ke-I Presiden tertanggal 11 Juli 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juli 2025; dan 3. Keterangan Tambahan Ke-II Presiden tertanggal 18 Juli 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2025, yang pada intinya menerangkan bahwa: 1. Pembentukan UU 3/2025 telah dimulai sejak tahun 2009 (Prolegnas 2010-2014), sehingga penyerapan masukan UU 3/2025 telah dilaksanakan sejak lama. Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU TNI Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 sebagai berikut: Bahwa pada tahap Perencanaan, RUU TNI Perubahan telah ditetapkan oleh DPR RI pada beberapa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai berikut: a. Prolegnas 2010-2014 berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 41 A/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 1 Desember 2009 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010–2014 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Nomor Urut 60 sebagai inisiatif Pemerintah/DPR (vide bukti PK-53). 396 b. Prolegnas 2015-2019 berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 06A/DPR/II/2014-2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran I Nomor Urut 11 sebagai inisiatif Pemerintah (vide bukti PK-58). c. Prolegnas 2020-2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 tanggal 15 Desember 2022 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran II Nomor Urut 137 sebagai inisiatif DPR/Pemerintah (vide bukti PK-74). d. Prolegnas 2025-2029 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran I Nomor Urut 2 sebagai inisiatif DPR RI (vide bukti PK-8). Adapun tahap Penyusunan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat menjadi pemrakarsa RUU TNI Perubahan pada kurun waktu tahun 2010- 2024, Pemerintah sampaikan sebagai berikut: Tanggal Kegiatan Tahun 2010 17 Juni 2010 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1081/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-54) Tahun 2011 11 Maret 2011 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/415/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-55) Tahun 2012 25 April 2012 Pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI mencangkup Pasal-Pasal menyeluruh dalam Rancangan Undang-Undang Republik 397 Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh Panglima TNI. (vide bukti PK-56) Tahun 2014 21 Februari 2014 Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/454/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang penugasan sebagai kelompok kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-57) Usulan RUU TNI berlanjut dengan ditetapkan melalui Prolegnas Tahun 2014-2019. 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06a/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.(vide bukti PK-58) 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 4/DPR RI/III/2015-2016 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-59) 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/II/2017-2018 Tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. (Lampiran kedua nomor 11) (vide bukti PK-60) 14 Juli 2014 Rapat Tim Kecil Pembahasan RUU TNI di Ruang Rapat Ditkum Strahan tanggal 14 Juli 2014 dengan agenda Pengajuan perubahan pada Pasal-Pasal krusial RUU TNI antara lain: 1. Kedudukan TNI sesuai Pasal 3; 2. Peran TNI sesuai Pasal 5 dan Pasal 6; 3. Pembiayaan sesuai Pasal 66; 4. Penambahan tugas OMSP sesuai Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11; dan 5. Penambahan posisi jabatan yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI selain 10 (sepuluh) jabatan yang telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan penambahan jabatan bagi prajurit TNI saat itu dari Mabes TNI sudah mengusulkan 5 (lima) jabatan di K/L antara lain adalah BNPT, BNPB, BNPP, Bakorkamla, Badan Informasi Geospasial dan Instansi lain yang membutuhkan. (vide bukti PK-61) Tahun 2015 23 Februari 2015 Surat Panglima TNI kepada Menhan RI Nomor R/142- 13/01/15/Sru perihal Draft RUU tentang TNI (vide bukti PK-62) 398 27 Februari 2015 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/192/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Interkementerian Pembahasan Rancangan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-63) 12 Agustus 2015 Pembahasan RUU TNI di interkementerian dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan pembahasan yang tertuang dalam pointers. (vide bukti PK-64) Tahun 2016 19 Oktober 2016 Pembahasan lanjutan RUU TNI di internal Pemerintah. Terhadap RUU TNI masih mengusulkan perubahan pada Pasal 8 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penambahan tugas OMSP yaitu: 1. mengatasi ancaman maritime; 2. mengamankan mantan Presiden dan Wakil Presiden; 3. memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta; dan 4. mendukung penanggulangan bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Selain usulan penambahan tugas OMSP, mengusulkan penambahan Pasal 32 ayat (2) terkait Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian antara lain BNPT, BNPB, BNPP, Bakamla dan Instansi lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membutuhkan. (vide bukti PK-65) Tahun 2018 4 Mei 2018 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/556/V/2018 tentang pembentukan antarkementerian penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-66) 21 Mei 2018 Nota Dinas Direktur Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan Nomor: B/ND-126/V/2018/DIT TUR PERUU tentang penyampaian bahan rakorsus Menhan di Kemenko Maritim (vide bukti PK-67) 22 Mei 2018 Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan Rapat Menko Maritim RI Nomor B-1067/Menko/Maritim/UM206/ V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Kemenko Maritim (vide bukti PK-68) 6 Juni 2018 Rapat Penyusunan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undangan rapat Dirjen Strahan Nomor B/Und/2675/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 di Rupat Aula Nusantara Ditjen Strahan Kemhan (vide bukti PK- 69) 6 Juli 2018 Surat Dirjen Strahan kepada Sekjen Kemhan Nomor: 399 B/1434/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Laporan Rapat RUU TNI tanggal 6 Juni 2018 (vide bukti PK-69a) Tahun 2019 20 Februari 2019 Rapat Pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Dirjen Kuathan Kemhan Nomor: B/538/08/01/16/DJKUAT tanggal 18 Februari 2019 di Rupat Ditjen Kuathan Kemhan (vide bukti PK-70) 10 Juli 2019 Surat Menhan RI kepada Kepala BPHN Kemenkum dan HAM Nomor: B/1144/13/01/78/DITKUM perihal Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-71) 28 Agustus 2019 Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03- 1389 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan UU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (vide bukti PK-72) Oktober 2019 Penyempurnaan Naskah Akademik RUU TNI telah dilaksanakan dengan penyelarasan Naskah Akademik oleh BPHN yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, dengan memasukkan usulan perubahan dalam BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang antara lain: 1. Perubahan pada Pasal 47 ayat (2) terkait Lembaga yang dapat diisi TNI aktif, sebagai berikut: a. Prajurit Aktif dapat menduduki jabatan pada instansi pusat yang melaksanakan fungsi Sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara; b. mengoordinasikan bidang Kemaritiman, Ketahanan/Pertahanan, Kesekretariatan Militer Presiden, Staf Kepresidenan, Intelijen Negara, Siber dan Sandi Negara, Pencarian dan Pertolongan, Penanggulangan Narkotika, Penanggulangan Terorisme, Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Perbatasan dan Keamanan Laut. 2. Perubahan Pasal 53 yang semula Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama, menjadi perubahan umur Prajurit yaitu melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun, dan bagi yang karena jabatannya di perpanjang hingga mencapai umur 60 tahun. 20 Desember 2019 Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.02.04-20 tanggal 20 Desember 2019 perihal Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-73) 400 Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2022 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan pada tanggal 15 Desember 2022, DPR RI menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dengan menempatkan RUU TNI Perubahan pada Lampiran II Nomor Urut 137 sebagai inisiatif DPR/Pemerintah) (vide bukti PK-74). Sebagai langkah tindak lanjut atas Putusan MK dimaksud, Pemerintah menyelenggarakan beberapa kegiatan penyerapan masukan terkait batas usia pensiun pada tahun 2023 sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 5 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Wisma Elang Jl. Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan rekomendasi bahwa penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI menjadi paling tinggi 60 tahun sekaligus sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI yang masih berada dalam rentang usia produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih lama atau setidak-tidaknya setara dengan yang dinikmati oleh anggota Polri, ASN, Jaksa, Guru/Dosen, Hakim selaku profesi abdi negara atas kelangsungan hidup mereka. Narasumber: 1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (vide bukti PK-18). 13 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar tentang Urgensi Perpanjangan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa dari aspek hukum perpanjangan usia pensiun prajurit TNI untuk prajurit Bintara dan Tamtama semua 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun dan Perwira semula 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dalam perspektif hukum dimugkinkan dan legal right. Narasumber: 1. Prof. Dr. A. Muin Fahmal, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H. 3. Prof Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. 4. Dr. dr. H. Nasrudin Andi Mappaware, Sp.OG (K) 5. Dr. Sudirman K.S, S.H., M.H. (vide bukti PK-19). 401 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jember tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit TNI menghasilkan rekomendasi bahwa pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alterntive kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. 2. Dr. Agus Riewanto 3. Jimmy Z. Usfunan 4. Dr. Oce Madril, S.H., M.A. (vide bukti PK-20). 17 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mini Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang Konstitusionalitas Pengaturan Usia Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain. Narasumber: 1. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. 2. Bpk. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. (vide bukti PK-21). 18 September 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Universitas Hangtuah, Surabaya tentang Perspektif kenaikan Usia Pensiun TNI menghasilkan rekomendasi bahwa penambahan usia pensiun prajurit TNI merupakan langkah yang patut untuk dilakukan karena pertimbangan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat atau usia produktif rata-rata bertambah, keadilan dan penyamaan usia pensiun dengan lembaga/institusi lain, dan tantangan keamanan negara non-fisik saat ini memberikan kesempatan TNI padat bekerja lebih lama. Narasumber: 1. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Sudirman, S.IP., M.AP., M.H. 2. Dr. Sonny Harry B Hermadi, S.E., M.E. 3. Dr. Agung Pramono, S.H., M.H. (vide bukti PK-22). 402 9 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo tentang adalah Rekontruksi Pengaturan Usia Pensiun prajurit TNI dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menghasilkan rekomendasi pengaturan batas usia pensiun prajurit TNI, mengacu kepada prinsip equality before the law, alternative pertama Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paing tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun Bintara dan Tamtama atau alternatif kedua prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi prajurit yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam dinas keprajuritan dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Narasumber: 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H.,M.M. 4. Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. (vide bukti PK-25). Pemerintah juga menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk menyerap aspirasi/masukan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa bukan hanya terbatas pada pembahasan batas usia pensiun, tetapi juga terkait penempatan prajurit TNI aktif diluar struktur TNI, sebagai berikut: Tanggal Kegiatan FGD 2 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tentang Penempatan prajurit TNI di luar struktural TNI hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian. Narasumber: 1. Dr.Drs. Udaya Majid, M.Pd 2. Dr. Lukman Munnawar, S.IP., M.SI (vide bukti PK-23). 4 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lt.3 STHM Ditkumad tentang Eksistensi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menghasilkan rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih relevan untuk diberlakukan di Indonesia, peningkatan pengawasan aparat penegak hukum di Lingkungan TNI, peningkatan kualitas aparat penegak hukum TNI (POM, Oditur, Hakim militer dan Petugas Lemasmil serta aparat 403 hukum lainnya) dan apabila terpaksa merevisi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebaiknya penyidikan tetap dilaksanakan oleh TNI, untuk hakim dan Jaksa dilaksanakan secara koneksitas. Narasumber: 1. Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D 2. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum (vide bukti PK-24). 11 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Diponegoro tentang Penundukan Prajurit TNI pada Kekuasaan Peradilan Militer dan Peradilan Umum merekomendasikan bahwa penyusunan system hukum pidana militer yang baru, sebaiknya mendasari pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Selain itu TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit yakni norma kelembagaan/instansi dan norma substantif yaitu norma pelanggaran hukum oleh prajurit TNI. Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itupun diamanatkan TNI dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Narasumber: 1. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum 3. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H. 4. Alvi Rachmawati, S.A.P. (vide bukti PK-26). 23 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personel Militer menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pengadilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hakekatnya adalah bentuk pengakuan negara terhadap otonomi militer, yang memiliki nilai-nilai dasar/core value lingkungan militer/keprajuritan, untuk menjaganya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara. Narasumber: 1. Marsekal Muda TNI (purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 2. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 3. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. (vide bukti PK-27). 404 Pemerintah juga menghadirkan saksi Pemerintah Dr.Drs. Udaya Majid, M.Pd dalam sidang pada tanggal 28 Juli 2025 pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jenderal Ahmad Yani tanggal 2 Oktober 2023 dalam membahas terkait penempatan prajurit TNI aktif di luar struktur TNI. Hasil yang dicapai adalah mendasari Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit TNI dapat menempati 10 jabatan pada tataran pemerintahan pusat dan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengisian ASN bisa berasal dari prajurit TNI dan Kepolisian, untuk mendapatkan aspirasi dari Masyarakat maupun akademisi sebagai bahan penyusunan DIM. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024. Bahwa dalam tahap Penyusunan DIM pada tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a. Uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang- Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang- Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dengan dihadiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: UN-2016/HK.00.00/7/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Undangan Dengar Pendapat Publik dan Surat Undangan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor: B-1102/HK.00.00/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Permohonan sebagai Narasumber (vide bukti PK-28). b. Pemerintah menyampaikan bahwa para Pemohon perkara 81/PUU- XXIII/2025 yang terdiri atas: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) dan Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah diundang dan menghadiri uji publik dimaksud, sehingga para Pemohon perkara 81/PUU-XXIII/2025 telah diberikan ruang partisipasi oleh Pemerintah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh saksi Pemerintah 405 Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D. pada persidangan tanggal 28 Juli 2025. c. Kemudian hasil dari uji publik tersebut dituangkan dalam DIM melalui beberapa kali rapat penyusunan DIM sebagai berikut: 1) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 17 Juli 2024 (vide bukti PK-29); 2) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 24 Juli 2024 (vide bukti PK-30); 3) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti PK-31); 4) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 6 Agustus 2024 (vide bukti PK-32); 5) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 14 Agustus 2024 (vide bukti PK-33); 6) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 27 Agustus 2024 (vide bukti PK-34); 7) Rapat Penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 12 September 2024 (vide bukti PK-35); 8) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide bukti PK-36); dan 9) FGD dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan pada tanggal 4 Oktober 2024 (vide bukti PK-37). d. Seluruh rangkaian kegiatan di atas tersusun DIM tahun 2024 (vide Bukti PK-7) yang disampaikan melalui Surat Presiden Nomor: R- 12/Pres/02/2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU TNI (Surat Presiden Prabowo) tanggal 13 Februari 2025. e. Kemudian, pada saat rapat pembahasan DIM di DPR terjadi dinamika, sehingga DIM tahun 2024 diperbaharui menjadi DIM tahun 2025 (vide bukti PK-7a). Bahwa pada tahap Pembahasan, UU 3/2025 telah dibahas melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II sebagai berikut: a. Pembicaraan Tingkat I 406 Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR RI) dalam rapat sebagai berikut: 1) Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-38). 2) Rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 14-16 Maret 2025 bertempat di Ballroom Fairmont Hotel JI. Asia Afrika No. 8 Gelora, Tanah Abang (vide bukti PK-39). 3) Rapat Perumusan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-40). 4) Rapat Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) atas hasil perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara Il Paripurna DPR RI Lantai 1 JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-41). 5) Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 (vide bukti PK-42). b. Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU TNI Perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI diselenggarakan berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/4294/LG.01.03/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025, 407 yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah (vide bukti PK-43). Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyetujui RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai Undang-Undang (vide bukti PK-44). Bahwa pada tahap Pengesahan/Penetapan, DPR RI menyampaikan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/4342/LG.01.03/3/2025 tanggal 20 Maret 2025, hal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (vide bukti PK-16). Selanjutnya pada tahap Pengundangan, RUU TNI Perubahan tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 (vide Bukti PK-17). Berdasarkan seluruh uraian di atas, pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas keterbukaan dan memenuhi prinsip meaningful participation dalam setiap tahap pembentukannya, serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. RUU TNI merupakan RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas dalam Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi dan adanya Urgensi Nasional. Berdasarkan uraian kronologis pembentukan UU 3/2025 di atas, RUU TNI Perubahan menjadi RUU Prioritas sebagai Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, dan Pemerintah sampaikan juga bahwa pada saat proses pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional diperlukannya penambahan cakupan tugas TNI dalam OMSP untuk menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri, sehingga perubahan UU TNI tidak hanya terkait dengan usia pensiun melainkan juga mencakup: a. Penataan wewenang Panglima TNI dalam pembinaan dan operasional. 408 Penguatan posisi Panglima TNI sebagai pemegang komando tertinggi atas kekuatan tri-matra TNI (AD, AL, AU), baik dalam hal pembinaan maupun operasional, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan lintas matra dan tugas militer moderen. Revisi ini bertujuan untuk mencegah dualisme komando dan memperjelas struktur tanggung jawab dalam OMSP dan OMP. b. Penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kondisi kontinjensi nasional seperti pandemi, bencana alam, terorisme, dan gangguan stabilitas wilayah memerlukan respons cepat dari TNI. Revisi UU TNI menguatkan legitimasi hukum atas pelibatan TNI dalam OMSP, dengan pengaturan yang lebih spesifik, akuntabel, dan sesuai prinsip dukungan terhadap otoritas sipil. c. Restrukturisasi Organisasi dan Perkuatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Seiring dengan perkembangan strategi pertahanan negara, restrukturisasi organisasi TNI ditujukan untuk mempercepat interoperabilitas pasukan dan kesiapsiagaan teritorial. Penyesuaian struktur komando ini adalah bagian dari strategi pertahanan negara berbasis poros maritim dan wilayah konflik potensial di kawasan Indo- Pasifik. Perluasan substansi ini bukan merupakan perubahan yang inkonstitusional, tetapi hasil dari proses uji publik dan masukan masyarakat yang melihat kebutuhan strategis atas penguatan peran TNI dalam konteks geopolitik dan ancaman kontemporer. Dari perspektif teori hukum, ini selaras dengan prinsip living constitution hukum perlu adaptif terhadap dinamika masyarakat, tantangan negara, selama tetap tunduk pada prosedur pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. 3. Pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. a. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kejelasan Tujuan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan asas Kejelasan Tujuan dalam pembentukan UU 3/2025 tertuang dalam dasar Menimbang dan Penjelasan Umum UU 3/2025 yang pada intinya menyatakan: 409 Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat UUD NRI 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun prajurit TNI yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI. Untuk itu, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap substansi yang mengatur: 1. kedudukan TNI; 2. tugas TNI; 3. penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga; dan 4. usia masa dinas keprajuritan TNI. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. b. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentukan Yang Tepat dengan penjelasan sebagai berikut: 410 Pembentukan UU 3/2025 dilakukan oleh lembaga dan pejabat pembentuk yang tepat, yaitu oleh: 1) DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI 1945 dan 2) Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 65, dan Pasal 72 UU P3. c. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dengan penjelasan: Bahwa UU 3/2025 merupakan perubahan UU 34/2004, sehingga harus diatur juga pada jenis peraturan perundang-undangan dan pada hierarki yang sama, yaitu Undang-Undang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU P3 diatur materi muatan undang-undang yaitu: 1) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945; 2) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU- XIX/2021. d. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas Dapat Dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019, terpenuhi atau tidaknya asas Dapat Dilaksanakan sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil, bukan pengujian formil. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah menyatakan: “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, …” e. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Saat pembentukan UU 3/2025 terdapat urgensi nasional untuk mengubah UU 34/2004 yang telah berusia lebih dari 20 tahun, yaitu perlunya penguatan tugas dan fungsi TNI akibat dinamika keamanan regional yang meningkat, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber). 411 2) Bahwa pembentukan UU 3/2025 merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sebagaimana adanya urgensi nasional untuk melakukan perubahan UU 34/2004 dengan perkembangan kondisi geopolitik serta adanya perubahan paradigma TNI mengenai peran TNI sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional, adaptif sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan masyarakat. 3) RUU TNI Perubahan menjadi prioritas dan mendesak karena menambah cakupan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dalam Pasal 7 UU 3/2025, yaitu membantu upaya pemerintah menghadapi ancaman pertahanan siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Sejalan dengan urgensi ini, salah satu kondisi geopolitik yang terjadi ialah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya konflik di Selat Taiwan. Selain itu, belum adanya pengaturan dalam UU TNI sebelumnya mengenai pelibatan TNI dalam perlindungan WNI di luar negeri, kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat kehadiran Negara dalam menjamin keselamatan seluruh warga negaranya, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian diperlukan dasar hukum yang jelas untuk mengatur keterlibatan TNI dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Ketentuan dalam UU 34/2004 yang direvisi tentang perlindungan WNI di luar negeri akan menjadi landasan rencana strategis militer untuk mencapai tujuan ini. f. Bahwa pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi asas kejelasan rumusan dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa norma yang dituangkan dalam UU 3/2025 telah dirumuskan dengan jelas dan telah memenuhi persyaratan teknis perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. 412 Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-XVII/2019. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dilakukan sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan, sehingga telah memberikan kejelasan rumusan. Bahwa Pemerintah telah uraikan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas dan juga telah dituangkan sebelumnya dalam Keterangan Presiden. Kedua Keterangan Tambahan Presiden tersebut merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 19 Juni 2025 beserta bukti sebagai berikut: ● Bukti PK-1 sampai dengan PK-52 yang telah disampaikan pada tanggal 19 Juni 2025; dan ● Bukti PK-7a dan Bukti PK-53 sampai dengan PK-74 yang telah disampaikan pada tanggal 11 Juli 2025. IV. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Saksi para Pemohon Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2025, tanggal 7 Juli 2025, dan tanggal 14 Juli 2025 dengan agenda mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Para Pemohon, Ahli dan Saksi Para Pemohon pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. AHLI PARA PEMOHON: 1. M. Novrizal Bahar sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025 (1 Juli 2025): a. UU TNI Perubahan hanya dicantumkan dalam prolegnas jangka menengah, tapi tidak dalam Prolegnas prioritas tahunan dan daftar kumulatif terbuka dari kedua Prolegnas tersebut. b. RUU TNI Perubahan tidak dikategorikan sebagai RUU yang menggunakan mekanisme carry over. Bahkan tidak ada pula pembaruan SK Prolegnas DPR untuk menerangkan bahwa RUU TNI Perubahan menggunakan mekanisme carry over. 413 c. RUU TNI Perubahan belum memasuki pembahasan DIM pada masa keanggotaan DPR sebelumnya, sehingga tidak memenuhi kualifikasi syarat untuk menggunakan mekanisme carry over. 2. Bivitri Susanti sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025 (1 Juli 2025): a. Naskah akademik hanya dibuat sebagai syarat semata dan isinya terkadang tidak mencerminkan norma dalam UU. b. Naskah Akademik baru dibuat setelah draft RUU, sehingga seolah- olah dibuat hanya untuk mengisi checklist. c. Partisipasi publik hanya dilakukan oleh akademisi, sehingga publik dikerdilkan dengan akademisi. Padahal dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ada masyarakat terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap RUU yang dibahas. d. RUU dan NA tidak terbuka, padahal dokumen tersebut yang menjadi bahan bagi setiap orang yang ingin memberikan masukan. e. Partisipasi publik dilakukan secara terburu-buru dan terkesan diada- adakan. f. Waktu pembahasan substanstif 9 (sembilan) hari yang terlalu singkat. g. Kritik dari masyarakat sipil salah naskah, padahal naskah resminya tidak disediakan untuk diakses 3. Susi Dwi Jayanti sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025 (7 Juli 2025): a. Pengujian formil memiliki fungsi menjaga supremasi negara hukum untuk memenuhi prinsip ketaatan terhadap prosedur, negara hukum yang demokratis, penghormatan terhadap HAM, dan partisipasi dalam proses legislasi. UU TNI 3/2025 tidak memenuhi seluruh prinsip tersebut. b. UU TNI 3/2025 tidak memenuhi prinsip keterbukaan karena dokumen RUU dan NA (yang memuat: latar belakang, analisis, evaluasi, dan dampak) tidak dipublikasikan. c. Pengujian formil melindungi hak yang fundamental. Mahkamah dapat menilai kecukupan partisipasi melalui serangkaian tes antara lain apakah legislator telah menyedikan ruang partisipasi masyarakat. 414 d. Terjadi gap yang jauh antara keberterimaan pembentuk UU dengan masukan masyarakat. e. Terjadi ketidakstabilan Pembentuk UU dalam menegakkan aturan Tata Tertib pembentukan UU. 4. Denny Indrayana sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025 (7 Juli 2025): a. UU TNI merupakan UU yang perlu mendapat perhatian lebih karena adanya kekuasaan yang berdaya rusak. b. Indikator/petunjuk untuk menentukan proses pembentukan UU telah sesuai/tidak: 1) Kontrol internal (dinamika parlemen) dan kontrol eksternal (masukan kritis dari luar parlemen). Apakah dalam kontrol internal melibatkan juga DPD? Jika tidak, alasannya apa? 2) Oposisi yang kuat. Tidak adanya oposisi di periode Prabowo, maka diperlukan kontrol eksternal yang lebih kuat. 3) Partisipasi publik yang bermakna (Meaningful Participation) terwujud melalui akses yang mudah, transparansi proses, dan pengetahuan publik yang memadai. 4) Waktu pembahasan (kapan dan berapa lama). Semakin pendek waktunya, semakin sedikit masukan yang dapat diserap, sehingga diragukan terpenuhinya partisipasi publik yang bermakna. 5. Fajri Nursyamsi (PSHK) sebagai Ahli dari Para Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 (14 Juli 2025): a. Proses pembentukan seharusnya ditafsirkan sebagai amanat konstitusi, bukan hanya sekedar prosedur b. Ada prosedur yang dilanggar dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025 yaitu: 1) tidak adanya agenda pengesahan RUU TNI Perubahan dan tidak ada usulan penambahan agenda untuk perubahan agenda rapat; dan 2) tidak dilaksanakan sesuai prosedur penetapan Prolegnas karena seharusnya RUU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya untuk masuk dalam Prolgens Prioritas 2025. c. Prolegnas Prioritas 2025 tidak memasukkan judul RUU TNI Perubahan sebagai RUU Daftar Kumulatif Terbuka. 415 d. Tidak adanya pembahasan urgensi RUU TNI Perubahan untuk dicantumkan sebagai RUU Prioritas, sehingga mengabaikan urgensi RUU lain yang memang sudah diprioritaskan. e. PSHK sudah melakukan siaran pers untuk mengingatkan prosedur RUU TNI Perubahan, namun tidak didengarkan, sehingga melanggar Pasal 97 UU P3. Terhadap Keterangan Ahli Para Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: UU 3/2025 bukan merupakan Undang-Undang yang dibentuk secara cepat. 1. Pemerintah telah menegaskan dalam Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden bahwa pintu masuk pembentukan RUU TNI dengan mekanisme daftar kumulatif terbuka sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan diprioritaskan untuk dibahas karena adanya Urgensi Nasional. Pembentukan UU 3/2025 telah dimulai sejak tahun 2009 dan Pemerintah telah menyerap aspirasi dari banyak pihak pada saat itu. 2. Adapun pendapat Ahli Pemohon terkait dengan Undang-Undang yang dibentuk secara cepat, UU P3 tidak mengatur ataupun menentukan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang–undang. Ketiadaan batas waktu yang terkait dengan cepat atau tidaknya proses pembentukan undang–undang equivalen dengan ketiadaan ukuran dalam UU P3 untuk menentukan efektif tidaknya dan efisien tidaknya proses pembentukan undang– undang. 3. Berdasarkan pendapat Ahli Pemerintah Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Kalaupun pembentukan UU 3/2025 dimaknai Fast Track Legislation (FTL) dalam prakteknya di Inggris, misalnya, FTL memiliki fungsi sebagai mekanisme pembentukan hukum dalam keadaan darurat, namun tidak jarang juga digunakan dalam keadaan normal sebagai respon terhadap urgensi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain Inggris, Selandia Baru tercatat juga mengimplementasikan FTL (dikenal pula dengan istilah “motion urgency” atau biasa dikenal dengan “Rushed Law Making”. Pengaturan 416 mengenai “motion urgency” diatur dalam peraturan teknis yang dibuat di lingkungan parlemen dan dikenal dengan sebutan “House Standing Orders. Uniknya, mekanisme pembentukan undang-undang dengan cepat di Selandia Baru telah menjadi contoh yang diikuti oleh Negara- Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hal itu beralasan, karena Selandia Baru adalah Negara yang memelopori pembentukan undang- undang secara cepat sejak pengaturan pertamanya pada tahun 1903. Dengan demikian, pembentukan UU 3/2025 melalui daftar kumulatif terbuka dan proses pembentukan Undang-Undang telah melalui semua tahapan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam proses pembahasan RUU TNI Perubahan, Pemerintah memandang perlu dilakukan percepatan untuk menghadapi dinamika perkembangan ancaman dan kompleksitas tantangan pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non militer dan hibrida (terorisme dan perang siber). Asas Keterbukaan dan Partisipasi Bermakna Telah Terpenuhi: 1. Pendapat ahli Para Pemohon yang menyatakan pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi partisipasi bermakna (meaningful participation) merupakan pandangan yang tidak berdasar. Pemerintah menyatakan bahwa standar "partisipasi bermakna" harus diukur secara proporsional. Pemerintah dan DPR telah membuka ruang sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Pemerintah uraikan pada Keterangan Presiden dan 2 (dua) Keterangan Tambahan Presiden, beserta seluruh bukti. 2. Kemudian, Ahli Pemerintah Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H, M.Si juga menyatakan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2025 bahwa: “ketentuan Pasal 5 huruf g UU PPP, "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)”. Norma ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 96 UU PPP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pemaknaan dan penerapan "meaningful participation". 417 Penerapan ‘asas keterbukaan’ dalam setiap tahap pembentukan UU TNI, menurut Ahli, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu di tahap perencanaan dengan adanya publikasi Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024. Lalu, RUU tentang Perubahan Atas UU TNI terdapat dalam Prolegnas Jangka Menengah urutan ke-141 dan Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR-RI/I/2023-2024 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024. Selanjutnya di tahap penyusunan, sejatinya dapat dibuktikan secara sederhana melalui publikasi RUU dan Naskah Akademik, baik yang dapat diakses secara elektronik maupun diakses secara langsung ke DPR sebagai pemegang hak inisiatif RUU TNI, termasuk adanya bukti surat dari Ketua DPR kepada Presiden untuk meminta menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR. V. Kesimpulan Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa proses pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi seluruh tahapan dan asas pembentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Pembentuk UU 3/2025 telah melakukan kegiatan FGD, Rapat, dan Uji Publik yang melibatkan akademisi, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil dalam rangka memenuhi hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk diberikan penjelasan (right to be explained) sehingga pembentukan UU 3/2025 telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). 3. Bahwa para pemohon perkara nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang terdiri atas YLBHI, Imparsial, dan KontraS telah diundang dan menghadiri kegiatan Uji Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka pembentukan UU 3/2025 sehingga Pemerintah telah membuka ruang para pemohon untuk memberikan masukan dan diskusi. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 418 VI. Petitum Berdasarkan penjelasan, bukti dan keterangan para ahli serta saksi maupun argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU-XXIII/2025, dan 81/PUU- XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU- XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 45/PUU-XXIII/2025, 56/PUU-XXIII/2025, 69/PUU-XXIII/2025, 75/PUU- XXIII/2025, dan 81/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Amicus Curiae, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat 419 Hukum Universitas Padjajaran, Lembaga Pers Mahasiswa Vonis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Padjajaran Constitutional Law Community dan Padjajaran Law Research and Debate Society yang masing-masing keterangannya terdapat dalam berkas perkara a quo. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. Ihwal ini, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK menyatakan, “Dalam permohonan 420 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara eksplisit, istilah pengujian formil dan pengujian materiil disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010. Terakhir, istilah pengujian formil dan pengujian materiil dimuat secara eksplisit dalam Pasal 51A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang 421 substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusan telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub- paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak UU diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu tanggal 9 Mei 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima Mahkamah pada tanggal 21 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PUU/PAN.MK/ AP3/04/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 April 2025 dengan Nomor 56/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 3/2025 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan hukum secara khusus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 422 (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, terkait dengan tenggat waktu penyelesaian perkara, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum secara khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ … perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud 423 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020”. [3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam permohonan a quo, Mahkamah juga perlu kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik antara pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian formil selain terdapat urgensi untuk membatasi waktu pemeriksaan persidangan demi kepastian hukum atas keberlakuan undang-undang, terdapat pula urgensi bagi Mahkamah untuk memutus setelah mendapatkan penjelasan atau keterangan dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, bilamana Mahkamah memandang permohonan pengujian formil terhadap undang-undang telah memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan kejelasan pokok permohonan, maka penting bagi Mahkamah untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR berkenaan dengan seluruh proses pembentukan undang-undang a quo. [3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang- Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang- undang dimaksud. Namun demikian, dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan 424 Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil. Kedudukan Hukum Pemohon [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 425 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.9] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7], Paragraf [3.8], dan Paragraf [3.9] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: 426 1. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang juga aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa, in casu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) [vide Bukti P-1 s.d. Bukti P-5]. Pemohon I sebagai aktivis mahasiswa telah aktif menyikapi, mengawal, dan mengadvokasikan berbagai persoalan yang menyangkut isu sosial politik dalam rangka melaksanakan pergerakan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Pemohon I juga telah banyak melakukan riset dan aktif menulis berbagai pendapat/opini di berbagai media terkait dengan isu hukum yang terjadi di masyarakat dan juga terkait dengan isu pembentukan UU 3/2025. Pemohon I juga telah turut untuk meminta penjelasan dari pembentuk undang-undang dengan cara mengikuti aksi demonstrasi pada tanggal 20 Maret 2025 sebagai upaya agar mendapatkan pemenuhan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) yang juga menjadi contact person massa aksi dari kampus Universitas Indonesia. 2. Bahwa Pemohon II, dalam permohonannya mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan WNI dan aktivis mahasiswa di FH UI yang juga menjabat sebagai Ketua BEM FH UI tahun 2025. Pemohon II dalam menjalankan tugas sebagai aktivis mahasiswa, in casu Ketua BEM FH UI telah berperan secara aktif untuk mendorong demokratisasi hukum, mengadvokasikan ruang sipil yang terbuka, serta mengawal proses legislasi yang berpihak pada rakyat. Selain itu, Pemohon II juga telah secara konsisten terlibat dalam berbagai forum yang membahas pembaharuan hukum nasional, baik dalam penyusunan kajian ataupun gerakan advokasi strategis untuk masyarakat. Pada saat pembahasan UU 3/2025, Pemohon II juga telah secara aktif menulis berbagai opini dan/atau artikel terkait isu UU 3/2025 serta telah mengikuti aksi demonstrasi pada tanggal 20 Maret 2025 sebagai upaya agar mendapatkan pemenuhan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) [vide Bukti P-6 s.d. Bukti P-11]. 3. Bahwa Pemohon III dalam permohonan a quo mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan WNI dan mahasiswa FH UI yang aktif melakukan riset dan menulis berbagai opini dan/atau artikel terkait isu hukum. Selain itu, Pemohon III telah memenangkan berbagai kompetisi penulisan hukum dan perancangan 427 undang-undang mahasiswa tingkat nasional serta aktif menjadi executive director perancangan dokumen dan penulisan hukum FH UI. Pemohon III, berpandangan dirinya merasa dirugikan dengan proses pembentukan UU 3/2025 karena sangat berbanding terbalik dengan segala ilmu dan pengalaman yang Pemohon III peroleh di perkuliahan maupun perlombaan penulisan hukum khususnya mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik [vide Bukti P-12 s.d. Bukti P-17]. 4. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III sejak tahapan awal pembentukan UU 3/2025 sampai dengan diundangkan, sama sekali tidak dapat mengakses draft rancangan undang-undang yang dibahas, padahal, rancangan undang-undang seharusnya merupakan informasi publik yang sudah semestinya disebarluaskan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara berupa hak atas informasi sekaligus membuka jalan bagi partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Selain itu, menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society), merasa tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pembentukan UU 3/2025. Meskipun timbul desakan pelibatan masyarakat sipil secara bermakna (didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan jawaban atas pilihan yang diambil), namun Pemohon I sampai dengan Pemohon III sama sekali tidak merasakannya. 5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III yang merupakan mahasiswa fakultas hukum yang sering melakukan riset, advokasi, dan berbagai kegiatan lain seputar pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga beranggapan proses pembentukan undang-undang merupakan suatu hal yang seharusnya “sakral” oleh karena pembentukan undang-undang akan berdampak dan mengikat bagi setiap warga negara. Namun, dalam proses pembentukan UU 3/2025, dibentuk secara asal-asalan sehingga melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan UU P3. Selain itu, menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III, segala ketidakwajaran yang dinormalkan oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan UU 3/2025 sangat menghina nalar publik sekaligus ilmu pengetahuan soal peraturan perundang-undangan yang banyak diajarkan di fakultas hukum. 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 April 2025 bersama dengan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah menyelenggarakan Konsolidasi Nasional bertempat di Universitas Indonesia 428 dalam rangka membahas secara kritis pengesahan revisi UU TNI yang dinilai bermasalah dari segi substansi maupun proses pembentukannya. Namun, sekitar pukul 23.00 WIB, sejumlah anggota TNI yang mengenakan seragam dinas dan menggunakan kendaraan dinas secara nyata terlihat memasuki di area sekitar lokasi konsolidasi. Kehadiran aparat militer berseragam dalam konteks forum akademik dan diskusi publik yang sah ini menimbulkan kekhawatiran serius dan perasaan tidak aman di kalangan peserta. Situasi ini dipandang sebagai bentuk tekanan psikologis dan intimidasi yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat di ruang-ruang demokratis. Terlebih lagi, kehadiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks substansi forum yang membahas secara terbuka penolakan terhadap revisi UU TNI sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa tindakan tersebut disengaja untuk menciptakan efek gentar (chilling effect) terhadap partisipasi publik yang sah dan dijamin oleh konstitusi. 7. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III salah satu perubahan dalam UU 3/2025 yakni adanya perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI, dari yang sebelumnya hanya 10 menjadi 14 di kementerian atau lembaga, termasuk Kejaksaan RI yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon III hal tersebut sangat bertautan langsung kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon III oleh karena berhubungan dengan prospek profesi maupun persentuhan tatkala berurusan dengan prajurit TNI di kementerian atau lembaga yang diperluas. Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam pengujian formil sebagai berikut: Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa meskipun dalam pengujian formil UU 3/2025 terdapat beberapa permohonan yang sama dengan permohonan a quo, namun beberapa permohonan tersebut tidak dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan (sidang pleno) dengan agenda pembuktian dan telah diputus oleh Mahkamah dengan amar putusan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIII/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU- XXIII/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025, Putusan 429 Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIII/2025, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2025, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025. Sementara itu, terhadap permohonan yang dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan (sidang pleno), in casu permohonan a quo, tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal perihal ada atau tidak adanya kedudukan hukum para Pemohon karena masih terdapat kemungkinan para Pemohon memiliki kedudukan hukum setelah didalami dan dicermati pada pemeriksaan persidangan (sidang pleno) dengan agenda pembuktian. Hal tersebut disebabkan pada saat Mahkamah menyepakati untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan permohonan a quo, masih terdapat hal-hal yang menurut Mahkamah perlu didalami lebih lanjut terkait dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum para Pemohon yang baru dapat diketahui dengan jelas dan dipastikan perihal ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon tersebut setelah selesainya pemeriksaan persidangan. Dengan perkataan lain, fakta bahwa suatu permohonan telah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan (sidang pleno) dengan agenda pembuktian tidaklah serta-merta meneguhkan atau menjamin adanya kedudukan hukum para Pemohon, sebab Mahkamah tetap dapat mendalami/mencermati dan berwenang untuk menilai kembali kedudukan hukum para Pemohon, sehingga dapat menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan memenuhi syarat kedudukan hukum atau tidak [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 45-56-69-75-81/PUU-XXIII/2025 bertanggal 23 Juni 2025, hlm. 4 s.d. 5]. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan kepentingan dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitan ini, meskipun para Pemohon, in casu Pemohon I dan Pemohon II dalam uraian kedudukan hukum menyatakan diri sebagai aktivis mahasiswa yang aktif di BEM FH UI dan telah menunjukkan bukti berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan yakni berupa diskusi, berbagai tulisan pendapat para Pemohon, namun aktivitas tersebut tidak cukup untuk membuktikan 430 bahwa para Pemohon memiliki pertautan kepentingan secara langsung dengan substansi pengujian formil, in casu dalam proses pembentukan UU 3/2025. Begitupun dengan Pemohon III yang dalam uraian kedudukan hukumnya telah pula menguraikan bahwa dirinya juga aktif menulis artikel dan menjadi tim pelatih penulisan hukum dan konstitusi mahasiswa dan telah memenangkan berbagai lomba legislative drafting. Dalam hal ini, menurut Mahkamah keberatan para Pemohon demikian tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan kepentingan para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025. Meskipun dalam menjelaskan ihwal kedudukan hukum para Pemohon dimaksud juga dengan mengemukakan aspirasi pendapatnya melalui demonstrasi, namun telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, in casu Pemohon II yakni berupa print out foto orasi saat kegiatan aksi bersama yang dilakukan oleh mahasiswa [vide Bukti P-11] tidak cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah ihwal keterlibatan para Pemohon. Terlebih, dalam hal ini, bukti tersebut tanpa disertai dengan uraian atau keterangan serta fakta yang menunjukkan para Pemohon merupakan bagian dari kegiatan untuk memberikan masukan dalam pembahasan UU 3/2025. Adanya bukti surat permohonan informasi publik dari BEM FH UI kepada DPR RI perihal draft RUU KUHAP dan Naskah Akademik RUU KUHAP [vide Bukti P-9] tidak cukup membuktikan bahwa para Pemohon merupakan bagian dari kegiatan untuk memberikan masukan yang memiliki pertautan secara langsung dalam pembahasan UU 3/2025, terlebih surat permohonan tersebut justru meminta informasi terkait draft RUU KUHAP dan bukan draft RUU TNI yang menjadi objek pengujian dalam permohoan a quo. Hal lain yang juga penting untuk Mahkamah sampaikan bahwa dalam uraian terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon juga menguraikan terkait dengan substansi atau materi UU 3/2025 yakni mengenai adanya perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI, dari yang sebelumnya hanya 10 menjadi 14 di kementerian atau lembaga, termasuk Kejaksaan RI yang menurut para Pemohon hal tersebut sangat bertautan langsung kepada para Pemohon oleh karena berhubungan dengan prospek profesi maupun persentuhan tatkala berurusan dengan prajurit TNI di kementerian atau lembaga yang diperluas. Menurut Mahkamah uraian argumentasi tersebut merupakan bagian dari materi UU 3/2025 sehingga tidak tepat apabila uraian tersebut justru dimasukan dalam uraian kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil. 431 Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan ihwal adanya relevansi antara alat bukti yang diajukan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti konkret berupa kegiatan yang menunjukkan adanya pertautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, setelah melalui serangkaian sidang pemeriksaan pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.11] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon pengujian formil tidak dipertimbangkan lebih lanjut; 432 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. ----------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan pembentukan UU 3/2025 yang menyatakan, “Pembentukan UU 3/2025 tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 UU PPP, dan tidak memenuhi prinsip meaningful participation, serta merupakan fast track legislation yang destruktif dan terdapat kecacatan dalam konsep carry over”. UU 3/2025 a quo dimohonkan para Pemohon untuk dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2025. Terhadap penilaian 433 tersebut, kami memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut. Sebelum memulai pendapat kami terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, izinkan kami untuk menguraikan terlebih dahulu pandangan umum mengenai posisi kedudukan hukum dalam pengujian formil. Bahwa dalam putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah disepakati dasar pemberian kedudukan hukum yang berbeda dengan pengujian materiil. Karakteristik pengujian formil yakni menekankan pada pengujian yang berkaitan dengan persoalan pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD 1945, bukan keabsahan suatu ayat, pasal, kata atau frasa tertentu. Pada putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tersirat adanya kemudahan bagi para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian formil. Oleh karena itu, sudah seyogyanya terdapat standar yang berbeda dengan yurisprudensi yang telah ada mengenai kedudukan hukum. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemustahilan bagi Pemohon warga negara dalam mengajukan pengujian formil sebuah undang- undang karena sumirnya kepentingan hukum individual warga negara. Bahwa para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai mahasiswa, berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki perhatian terhadap pembentukan UU 3/2025 yang tidak mendapatkan kesempatan dan kemudahan akses dalam mengikuti serta mendapatkan dokumen-dokumen pendukung dalam pembentukan RUU TNI oleh karenanya para Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, para Pemohon juga merasa bahwa prosedur pembentukan Undang- Undang a quo yang dilakukan oleh pembentuk UU telah menyalahi aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga mengakibatkan para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Berdasarkan uraian dalil para Pemohon di atas, maka untuk menentukan adanya kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon maka harus terlebih dahulu dipastikan sejauh mana adanya kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon. Bahwa legal interest adalah kepentingan yang bersumber dari prinsip- prinsip, standar-standar dan aturan-aturan yang dikembangkan Undang-Undang 434 atau oleh pengadilan, dengan kata lain, legal interest adalah kepentingan yang diakui oleh hukum. Fakta selama persidangan terungkap bahwa para Pemohon mengalami kesulitan untuk mendapatkan dokumen naskah-naskah serta tidak dapat mengikuti persidangan pembahasan UU 3/2025 adalah sebuah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (legally protected interest). Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk berpartisipasi dan mengikuti proses perancangan, pembahasan hingga atau persetujuan dan pengundangan sebuah Undang-Undang sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) di mana Pasal 243 hingga Pasal 246 mengatur tentang “partisipasi masyarakat” yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan lisan dan tertulis salah satunya dalam proses penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang. Selain itu, pada Pasal 5 huruf g UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU PPP) menentukan adanya asas keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembentukan sebuah undang-undang. Partisipasi dimaksud merujuk pada kepentingannya baik langsung maupun tak langsung dengan muatan yang disusun dalam Undang-Undang a quo. Dalam proses penyusunan sebuah undang-undang tentu sangat sumir membedakan warga negara yang berkepentingan langsung dan tidak, karena pada hakikatnya sebuah undang-undang yang disahkan berlaku dan wajib ditaati oleh semua pihak, sehingga hampir tidak ada warga negara yang tidak memiliki kepentingan tidak langsung. Karena daya ikatnya yang menyangkut secara erga omnes, maka dapat dikatakan setiap warga negara memiliki kepentingan langsung terhadap sebuah undang-undang. [6.2] Menimbang bahwa permohonan a quo diajukan oleh tiga orang Pemohon, yaitu: Muhammad Bagir Shadr (Pemohon I), Muhammad Fawwaz F.F (Pemohon II), dan Thariq Qudsi Al Fahd (Pemohon III). Dalam putusan permohonan a quo, mayoritas Hakim Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Karena alasan para 435 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohon para Pemohon tidak dapat diterima [NO (niet ontvankelijke verklaard)]. [6.3] Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti dan saksama penjelasan dan argumentasi para Pemohon serta ditambah dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian formil sebagaimana yang pernah diputus sebelumnya, para Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon telah menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh proses pembentukan UU 3/2025. Penjelasan kerugian hak konstitusional para Pemohon adalah sebagai berikut: Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Bahwa berkenaan dengan penilaian atas hubungan pertautan langsung para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa terhadap proses pembentukan UU 3/2025, perlu mencermati penilaian Mahkamah terhadap kedudukan hukum Pemohon pada perkara-perkara pengujian formil UU 3/2025 yang telah diputus sebelumnya. Berkenaan dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2025 telah mempertimbangkan sebagai berikut: 436 ”[3.6] ...Terhadap kedudukan hukum para Pemohon sebagai mahasiswa, seharusnya para Pemohon dapat lebih aktif dalam menyikapi selama proses pembentukan UU 3/2025, baik dalam bentuk aktif mengikuti diskusi/seminar yang berkaitan dengan proses pembentukan UU a quo, membuat kajian/tulisan mengenai proses pembentukan UU a quo, maupun menyuarakan penolakannya dalam berbagai bentuk aktivitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya berupa adanya kesadaran berkonstitusi yang dapat dilakukan mahasiswa, mulai dari mengikuti proses pembentukan suatu UU yang dianggap tidak terbuka dan tidak transparan sampai dengan tahap pengesahan UU dan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025 hlm. 53]. Bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, hubungan pertautan langsung mahasiswa dalam proses pembentukan UU 3/2025 dapat dinilai melalui ada atau tidaknya bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif yang dilakukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa dan masyarakat yang mengawal proses pembentukan UU 3/2025. Oleh karena itu, dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo perlu dilakukan penilaian terhadap partisipasi aktif para Pemohon dalam pembentukan UU 3/2025 yang menunjukkan hubungan pertautan langsung dengan proses pembentukan UU 3/2025. Bahwa berdasarkan uraian pada tersebut di atas, Pertama, bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia [vide bukti P-1] yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia [vide bukti P-2]. Selain itu, Pemohon I merupakan Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UI [vide bukti P-4] dan kini menjabat selaku Koordinator Bidang Sosial Politik BEM FH UI [vide bukti P-5]. Bahwa Pemohon I aktif menyuarakan isu-isu sosial politik dan hukum melalui beberapa publikasi tertulis, serta mengikuti aksi demonstrasi pada tanggal 20 Maret 2025 sebagai upaya agar mendapatkan pemenuhan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Bahkan, Pemohon I, memiliki hak untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kedua, bahwa bagi Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia [vide bukti P-6] dan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia [vide bukti P-7], yang menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif 437 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) tahun 2025 [vide bukti P-8]. Pemohon II juga secara langsung terlibat dalam aksi damai menolak pembentukan UU TNI yang digelar pada tanggal 20 Maret 2025 di depan Gedung DPR RI [vide Bukti P-11]. Ketiga, bahwa bagi Pemohon III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia [vide bukti P-12] yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024 dan merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia [vide bukti P- 13]. Pemohon III juga sedang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perancangan Dokumen dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia [vide bukti P-15]. Bahwa para Pemohon sejak tahapan awal pembentukan UU TNI hingga setelah diundangkan, sama sekali tidak dapat mengakses draf rancangan undang- undang yang dibahas kemudian disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah. Selain itu, para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society) tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU TNI, berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Fakta empirik yang dikemukakan, UU a quo memberikan perluasan terhadap tugas dan wewenang TNI untuk menjalankan fungsi-fungsi di ranah sipil, termasuk kemungkinan untuk menduduki jabatan sipil menurut kami terdapat pertautan terhadap kepentingan para Pemohon sebagaimana uraian di atas. [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon III oleh karena telah dapat menguraikan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai mahasiswa yang turut aktif dalam berbagai kegiatan kritis dan aktifitas yang sehari-hari ikut mempelajari bagaimana penyusunan sebuah undang-undang yang baik demi tegaknya supremasi hukum, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi mengenai pembentukan UU 3/2025, dan para Pemohon juga mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU a quo telah berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, 438 sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara pembentukan UU 3/2025 dengan kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon sebagai mahasiswa, khususnya dalam proses pembentukan UU 3/2025 tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon yang merupakan perorangan WNI yang berprofesi sebagai mahasiswa mempunyai anggapan kerugian secara spesifik baik aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dialami oleh para Pemohon. Terlebih, anggapan kerugian hak konstitusional a quo disebabkan keterlibatan para Pemohon dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan pembentukan UU 3/2025 serta statusnya sebagai WNI yang dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang tidak mendapatkan akses yang cukup dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025. [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat seharusnya Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan dapat bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, dan pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, 439 Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani