56/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 56/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Muchdi Purwopranjono Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Alamat : Jalan Taman Margasatwa Raya Nomor 11, RT 1 RW 1, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 2. Nama : Fauzan Rachmansyah Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Alamat : Jalan Taman Margasatwa Raya Nomor 11, RT 1 RW 1, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2023 memberi kuasa kepada Erizal, S.H., dan Rahman Kurniansyah, S.H., para advokat dari Kantor Hukum Erizal, SH & Rekan yang berkedudukan di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 30A, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 56/PUU-XXI/2023 pada tanggal 24 Mei 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 Juni 2023, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam: 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang¬undang terhadap Undang¬Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang¬Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 3 dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 6. Bahwa mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution). b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution). c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy). d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights). e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights). 4 7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. Oleh karena itu, tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 nantinya merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 5 b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah partai politik yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 09 tertanggal 27 Oktober 2022, dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Berkarya, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Berkarya berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Berkarya untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Berkarya. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai Berkarya sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan a quo. 5. Bahwa Pemohon sebagai partai politik didirikan di Jakarta pada tahun 2016 dan merupakan partai politik peserta pemilu 2019 dengan perolehan suara sebanyak 2.929.495 (2,09 persen) dari suara nasional, tepat berada di bawah Partai Perindo dengan 3.738.320 (2,67 persen). Selanjutnya, perolehan suara nasional berturut-turut setelah Pemohon ialah PSI 2.650.361 (1,89 persen), Partai Hanura 2.161.507 (1,54 persen), PBB 1.099.848 (0,79 persen) dan seterusnya. 6. Bahwa selanjutnya Pemohon tidak tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 6 tertanggal 14 Desember 2022, sehingga Pemohon tidak termasuk partai politik peserta pemilu 2024. Meskipun Pemohon bukan sebagai partai politik peserta pemilu 2024, namun Pemohon berpendapat tetap memiliki legal standing dari sudut pandang lain yang akan diuraikan lebih lanjut pada Permohonan ini. 7. Bahwa pemohon sebagai Partai Politik “non-parlemen” sebelumnya tidak ikut membahas UU 7/2017, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang a quo. 8. Bahwa sebagai partai politik “non-parlemen”, maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur “non-parlemen”. Satu di antaranya dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. 9. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. 10. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu: - Pasal 7 UUD 1945, yang berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 7 - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 11. Bahwa tidak dapat dipungkiri setiap partai politik yang ada di Indonesia baik partai politik peserta pemilu maupun non peserta pemilu, secara expressive verbis memiliki kepentingan secara langsung dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Bagi partai politik peserta pemilu, maka terhadap dirinya melekat hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1045). Hak konstitusional tersebut adalah sebatas hak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, timbul suatu pertanyaan bagaimana dengan posisi partai politik non peserta pemilu dalam pemilu 2024 nantinya. Maka, apabila diperhatikan secara saksama perkembangan perpolitikan di Indonesia saat ini, partai politik non peserta pemilu tetap memiliki pengaruh dan diperlukan oleh partai politik peserta pemilu untuk memperkuat basis dukungan suara pemilih. Hal ini dapat dibuktikan secara empiris berdasarkan hasil pemilu sebelumnya di tahun 2019 dimana Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2019 memperoleh suara sebanyak 2.929.495 (2,09 persen) dari suara nasional, tepat berada di bawah Partai Perindo dengan 3.738.320 (2,67 persen). Bahkan perolehan suara nasional berturut-turut setelah Pemohon ialah PSI 2.650.361 (1,89 persen), Partai Hanura 2.161.507 (1,54 persen), dan PBB 1.099.848 (0,79 persen) yang notabene kesemua partai tersebut merupakan peserta pemilu untuk tahun 2024. Dengan demikian, meskipun Pemohon untuk sementara merupakan partai politik non peserta pemilu 2024, namun perolehan suara Pemohon dalam pemilu sebelumnya lebih tinggi dari perolehan suara beberapa partai politik yang menjadi peserta pemilu 2024. Oleh sebab itu, secara fair Pemohon sebagai partai politik non peserta pemilu 2024 tidak memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon. Namun demikian, perlu dipertegas bahwa Pemohon sebagai badan hukum partai politik memiliki kepentingan secara langsung dalam pemilu dengan cara satu diantaranya memberikan sumbangsih perolehan suara Pemohon dalam pemilu sebelumnya. Terlebih, Pemohon 8 berpotensi untuk kembali menjadi partai politik peserta pemilu pasca 2024 nantinya. 12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon sebagai badan hukum partai politik dan/atau sebagai partai politik peserta pemilu 2019 dan/atau potensi sebagai partai politik peserta pemilu pasca 2024 diberikan hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara (vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945) satu di antaranya melalui keterlibatan Pemohon untuk memberikan sumbangsih perolehan suara Pemohon dalam pemilihan umum 2019 kepada partai politik peserta pemilu 2024 dan melalui pengajuan permohonan uji materiil UU 7/2017 ini terhadap UUD 1945. Selanjutnya, Pemohon sebagai partai politik berhak atas kepastian hukum yang adil untuk terlibat di awal dalam pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya pasangan calon tersebut akan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, serta berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). 13. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. …; b. …; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu telah memberikan penjelasan yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun. 14. Bahwa selanjutnya pendaftaran bakal pasangan calon diatur dalam ketentuan Pasal 227 UU Pemilu yang berbunyi: Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. …; 9 b. …; i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; 15. Bahwa Pemohon sebagai partai politik memiliki hak untuk terlibat dalam pengusulan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk calon yang sedang menjabat atau terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya (incumbent) yaitu Bapak Joko Widodo maupun Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya Presiden dua periode, untuk maju kembali dalam pemilu 2024 selanjutnya dan memegang jabatan Wakil Presiden selama lima tahun (vide Pasal 7 UUD 1945). Pun demikian, dengan Bapak Muhammad Jusuf Kalla Wakil Presiden dua periode untuk maju kembali dalam pemilu 2024 selanjutnya dan memegang jabatan Presiden selama lima tahun (vide Pasal 7 UUD 1945). Namun demikian, hak konstitusional (vide Pasal 7 jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dirugikan atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 karena Pemohon tidak dapat mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun tidak dapat mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu 2024 selanjutnya. Padahal, Pemohon sebagai partai politik berhak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta berhak atas jaminan kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi (vide Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). 16. Bahwa potensi kerugian konstitusional Pemohon untuk mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu 2024 selanjutnya menjadi terhambat dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. Padahal secara gramatikal, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 mengatur Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu 10 kali masa jabatan. Dengan demikian, pembatasan dalam konstitusi adalah sepanjang menjabat dalam jabatan yang sama, maka baik Presiden ataupun Wakil Presiden dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam hal Presiden telah memegang jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan atau periode, maka sesudahnya Presiden dimaksud tidak dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama yaitu jabatan Presiden dan demikian juga sebaliknya untuk jabatan Wakil Presiden. Oleh sebab itu, secara a contrario Presiden yang telah memegang jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan atau periode demi hukum dapat dipilih kembali sepanjang dalam jabatan yang berbeda yaitu dapat dipilih kembali dalam jabatan sebagai Wakil Presiden dan demikian juga sebaliknya Wakil Presiden yang telah memegang jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan atau periode demi hukum dapat dipilih kembali sepanjang dalam jabatan yang berbeda yaitu dapat dipilih kembali dalam jabatan sebagai Presiden, mengingat jabatan Presiden dengan jabatan Wakil Presiden adalah jabatan yang berbeda (tidak sama). 17. Bahwa dengan demikian, hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 18. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 dengan hak konstitusional (vide Pasal 7 jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. 11 19. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang- Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. Permohonan Tidak Nebis in Idem 1. Bahwa ketentuan Pasal 169 dan/atau Pasal 227 UU 7/2017 pernah dimohonkan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: - Perkara Nomor 50/PUU-XIX/2021 Batu uji dalam permohonan ini meliputi Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 di mana substansi permohonan ialah sepanjang terkait syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Pasal 227, dan Pasal 229 UU 7/2017 serta Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mahkamah selanjutnya telah berkesimpulan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menjatuhkan amar putusan berupa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. - Perkara Nomor 101/PUU-XX/2022 Mahkamah dalam perkara ini berkesimpulan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sehingga pokok permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan termasuk batu uji yang digunakan oleh para pemohon. Oleh sebab itu, Mahkamah menjatuhkan amar putusan berupa menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. - Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022 Batu uji dalam permohonan ini meliputi Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dimana substansi permohonan ialah sepanjang terkait syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. Mahkamah telah berkesimpulan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, 12 sehingga Mahkamah menjatuhkan amar putusan berupa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. - Perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023 Batu uji dalam permohonan ini meliputi Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 di mana substansi permohonan ialah sepanjang terkait syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 dan terkait persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UU 7/2017. Mahkamah telah berkesimpulan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menjatuhkan amar putusan berupa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Bahwa adapun alasan-alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan- alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan dalam Putusan Nomor 50/PUU-XIX/2021, Putusan Nomor 101/PUU-XX/2022, Putusan Nomor 117/PUU-XX/2022 maupun Putusan Nomor 4/PUU-XXI/2023 tersebut di atas. Pun demikian, materi muatan (vide Pasal 7 jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) yang dijadikan dasar pengujian Permohonan Pemohon berbeda dengan materi muatan para pemohon dalam putusan- putusan tersebut di atas. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, Permohonan Pemohon adalah tidak nebis in idem. B. Alasan-Alasan Permohonan 1. Bahwa dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan terhadap UUD 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. 13 Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. 2. Bahwa partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen calon pimpinan nasional maupun daerah. Maka, sudah seharusnya pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar partai politik yang berkoalisi. 3. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran Menimbang huruf d yang berbunyi, “Bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab”. Partai politik dalam menyandang fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat baik dari bawah ke atas (up ward) maupun dari atas ke bawah (down ward) dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Sehingga, dalam kehidupan demokrasi dan demokratisasi satu diantaranya melalui pemilihan umum, sangat wajar dalam perkembangannya apabila partai politik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, negara dan bangsa saat ini mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu selanjutnya. Di sisi lain, dapat dikatakan hal ini juga merupakan aspirasi dan kehendak masyarakat dalam kehidupan demokrasi. 4. Bahwa adapun syarat calon Presiden dan Wakil Presiden telah ditentukan dalam konstitusi yaitu Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta 14 mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 5. Bahwa selanjutnya syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diturunkan dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang melalui Pasal 169 dan Pasal 227 UU 7/2017 yang berbunyi: Pasal 169: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. …; b. …; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu telah memberikan penjelasan yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun. Pasal 227: Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. …; b. …; i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; 6. Dalam Permohonan a quo Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. Oleh karena itu, tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 169 huruf n dan dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 nantinya merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum karena apabila Pemohon tidak dapat mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu 15 selanjutnya, maka sudah dipastikan hak konstitusional (vide Pasal 7 jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) Pemohon sebagai partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden akan menjadi terhalang, sehingga potensi kerugian Pemohon akan benar-benar menjadi suatu kerugian yang nyata. 7. Bahwa Pancasila merupakan norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) yang menjadi sumber acuan bagi aturan dasar negara atau aturan pokok negara (Verfassungsnorm) yaitu Batang Tubuh UUD 1945 sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati bahwa apabila pokok- pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan Pancasila yang menciptakan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan demikian Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm) yang menjadi dasar dan sumber bagi Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (Verfassungnorm) yaitu Batang Tubuh UUD 1945. 8. Bahwa oleh sebab itu, sebagaimana prinsip hukum yang berlaku universal yaitu Stufentheorie gagasan Hans Kelsen dalam The Pure Theory of Law yang menyatakan, the legal order is not a system of coordinated norms of equal level, but a hierarchy of different levels of legal norms, maka peraturan-peraturan yang tingkatannya di bawah UUD 1945 dapat berlaku dan diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, karena hukum yang lebih tinggi merupakan sumber dari hukum yang lebih rendah. Dalam konteks hukum positif Indonesia hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU 12/2011) yang menempatkan UUD 1945 pada urutan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. 9. Bahwa dalam hal kaitannya dengan Permohonan a quo, maka ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah menciderai prinsip kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) dalam kaitannya hak Pemohon secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memegang jabatan selama lima tahun (vide Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 7 UUD 1945) yaitu mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil 16 Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu selanjutnya. Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Konstitusi telah memberikan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan. Secara letterlijk konstitusi membatasi Presiden ataupun Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan, sehingga Presiden hasil pemilu dalam jabatan yang sama dapat menjabat selama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan Presiden. Pun demikian, Wakil Presiden hasil pemilu dalam jabatan yang sama dapat menjabat selama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan Wakil Presiden. Penegasan ini menjadi penting karena konstitusi telah membatasi periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu sepanjang dalam jabatan yang sama. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan untuk mengubah UUD 1945, MPR mengadopsi substansi Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menjadi salah satu materi perubahan UUD 1945 dalam perubahan pertama tahun 1999. Salah satu alasan mengangkat substansi Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menjadi substansi konstitusi, yaitu pengaturan di bawah konstitusi dinilai tidak memadai untuk materi yang sangat mendasar seperti pembatasan periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (vide Pertimbangan [3.18] dalam Putusan MK Nomor 117/PUU/XX/2022). 10. Bahwa dengan demikian, Pasal 7 UUD 1945 bersifat kumulatif mengatur pasangan Presiden dan Wakil Presiden dilarang untuk menjabat dalam jabatan yang sama sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan atau periode. Secara a contrario, mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu selanjutnya adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. Penekanan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sebagai hasil perubahan/amandemen pertama dan produk reformasi adalah pembatasan periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu dalam jabatan yang sama. Sebab itu, Pemohon sebagai partai politik maupun partai 17 politik lainnya dapat mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya dan demikian juga sebaliknya Pemohon sebagai partai politik maupun partai politik lainnya dapat mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Presiden dalam pemilu selanjutnya mengingat pembatasan periodesasi masa jabatan yang diatur dalam UUD 1945 adalah dalam jabatan yang sama yang secara a contrario apabila dalam jabatan yang berbeda adalah tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan konstitusi. 11. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 169 dan Pasal 227 UU 7/2017 mengatur persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Akan tetapi, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 memuat kata “atau” yang berimplikasi pada baik calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipersyaratkan “belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” atau “belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. Konsekuensi logis atas frasa yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dicalonkan kembali dalam jabatan yang berbeda sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya dan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dicalonkan kembali dalam jabatan yang berbeda sebagai calon Presiden dalam pemilu selanjutnya. Padahal, yang dilarang dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945 adalah sepanjang dalam jabatan yang sama dalam arti Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama sebagai Presiden untuk ketiga kalinya. Pun demikian, Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama sebagai Wakil Presiden untuk ketiga kalinya. Oleh sebab itu, menjadi berdasar hukum Pemohon memiliki hak konstitusional (vide Pasal 7 jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) untuk mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Presiden dalam pemilu selanjutnya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 169 18 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah mereduksi hak Pemohon dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). 12. Bahwa di sisi lain, Pemohon dapat memahami Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 yang telah memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun. Hal ini sejalan dengan original intent selama pembahasan perubahan Pasal 7 UUD 1945 dimana para pengubah UUD 1945 bersepakat, substansi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksudkan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut (vide Naskah Komprehensif UUD 1945 Buku IV, Jilid 1, halaman 477). 13. Bahwa dengan demikian, mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu selanjutnya adalah tidak bertentangan dengan konstitusi (vide Pasal 7 UUD 1945) dan karenanya ketentuan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 14. Bahwa pun demikian ketentuan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai surat pernyataan calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 15. Bahwa selanjutnya permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat (in casu Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017) dengan tegas 19 Pemohon katakan tidak bertentangan atau tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. 16. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 di atas, dalam hal Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Pertanyaan selanjutnya ialah apabila terjadi peristiwa yang demikian apakah tidak bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 mengingat Wakil Presiden yang sedang menjabat tersebut sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) periode, sehingga apabila Wakil Presiden menggantikan Presiden sebab hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 8 UUD 1945 berakibat pada Wakil Presiden memegang jabatan Presiden untuk ketiga kalinya. 17. Bahwa secara sederhana terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan Pasal 7 UUD 1945 dengan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Apabila dicermati secara saksama, hal yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 adalah apabila memegang jabatan ketiga kalinya dalam jabatan yang sama yang jabatan tersebut diperoleh dari hasil pemilihan umum. Hal ini diperkuat dengan pemilihan kalimat “dipilih kembali” dalam Pasal 7 UUD 1945. Sebagaimana telah diketahui secara umum dan luas, dalam konteks ketatanegaraan dan konstitusi, kata “dipilih” adalah merujuk kepada peristiwa pemilihan umum (vide Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945) yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 18. Bahwa berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 7 UUD 1945, norma yang terkandung dalam Pasal 8 UUD 1945 adalah Wakil Presiden (yang sebelumnya pernah menjabat Presiden dua periode) memegang jabatan Presiden untuk ketiga kalinya disebabkan terjadinya peristiwa presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Sehingga, jabatan Presiden untuk ketiga kalinya tersebut bukan diperoleh dari hasil pemilihan umum (dipilih kembali), melainkan karena adanya peristiwa presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Apabila meminjam istilah asas dalam hukum pidana, 20 maka hal demikian disebut dengan asas legalitas atau the principle of legality yakni merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Lon L. Fuller, dalam bukunya The Morality of Law (1964), menggunakan kata “principle of legality” untuk memaknai prinsip hukum secara umum, yang bahkan disebutnya sebagai inner morality of law. Kata ‘principle’ dalam konteks ini diartikan sama dengan prinsip atau asas. Fuller menyebutkan delapan asas legalitas itu, yang diringkas menjadi delapan pernyataan sebagai berikut: 1) laws should be general; 2) they should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held; 3) retroactive rule-making and application should be minimized; 4) laws should be understandable; 5) they should not be contradictory; 6) laws should not require conduct beyond the abilities of those affected; 7) they should remain relatively constant through time; and 8) there should be a congruence between the laws as announced and their actual administration. Bahwa merujuk pada pernyataan asas legalitas di atas yaitu hukum harus dapat dimengerti (laws should be understandable), hukum tidak boleh bertentangan (they should not be contradictory), dan harus ada kesesuaian antara undang- undang yang diumumkan dan pelaksanaannya yang sebenarnya (there should be a congruence between the laws as announced and their actual administration), maka harus dapat dimengerti bahwa tidak terdapat pertentangan antara Permohonan Pemohon atas pengujian materiil inkonstitusional bersyarat (in casu Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017) dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 dan dalam pelaksanaannya antara ketentuan Pasal 7 UUD 1945 dengan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 adalah berbeda. Oleh sebab itu, menjadi beralasan hukum ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak menjadi penghalang permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat (in casu Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017) yang diajukan oleh Pemohon. 19. Bahwa lebih lanjut berdasarkan penafsiran secara analogis, tafsir daripada ketentuan Pasal 7 UUD 1945 adalah dipilih kembali dalam jabatan yang sama hasil pemilihan umum, bukan dipilih kembali dalam jabatan yang sama 21 hasil/akibat adanya peristiwa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Penafsiran yang demikian melindungi hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) atas kepastian hukum yang adil. 20. Bahwa dipilih kembali (rezim pemilihan umum) dalam Pasal 7 UUD 1945 berkelindan dengan teori Perjanjian menurut Jean Jacques Rousseau terkait kedaulatan rakyat (vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dan sistem demokrasi yaitu democracy is government of the people, by the people, and for the people atau dalam bahasa Jimly Asshiddiqqie sebagai sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Oleh sebab itu, legitimasi memegang jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UUD 1945 bersumber langsung dari rakyat melalui suatu pemilihan umum. Sedangkan, Wakil Presiden yang menggantikan dan memegang jabatan Presiden karena Presiden berhalangan (mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya) sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 memperoleh jabatannya tidak melalui pemilihan umum karena rakyat dalam pemilihan umum memilihnya untuk memegang jabatan sebagai Wakil Presiden. Dengan demikian, yang dilarang secara letterlijk menurut Pasal 7 UUD 1945 adalah memilih kembali dalam jabatan yang sama untuk ketiga kalinya melalui suatu pemilihan umum. Karenanya, ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak menjadi penghalang permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat (in casu Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017) yang diajukan oleh Pemohon. 21. Bahwa sebagaimana halnya asas in dubio pro reo yakni dalam hal hakim tidak memperoleh keyakinan, hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa, maka untuk melindungi hak konstitusional Pemohon sudah sepatutnya pula apabila Permohonan a quo dikabulkan. 22. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dalam arti Presiden dua periode dapat menjabat sebagai Wakil Presiden maupun Wakil Presiden dua periode dapat menjabat sebagai Presiden sebagaimana maksud Permohonan Pemohon sejalan dengan pendapat pakar hukum tata negara yang mengatakan: “Secara hukum, yang bisa terjadi adalah jika periode pertama 5 tahun seseorang menjadi 22 presiden, lima tahun kedua menjadi wapres, lalu 5 tahun ketiga dia menjadi presiden kembali. Faktanya, tidak ada seorang Presiden yang pada periode kedua mencalonkan diri sebagai wapres. Kalau ada, itu akan menjadi rekor, dan keajaiban dunia Ke-8” (https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-sudah- presiden-2-periode-masih-bisa-jadi-cawapres-1yrfOq7yiJE/1). 23. Bahwa pendapat pakar hukum tata negara tersebut di atas yang mengatakan secara hukum yang bisa terjadi adalah periode pertama menjadi Presiden, periode kedua menjadi Wakil Presiden, dan periode ketiga menjadi Presiden, dikarenakan pemahaman atas ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur Wakil Presiden menggantikan Presiden saat berhalangan. Atas hal ini, Pemohon sebagaimana uraian sebelumnya telah menguraikan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak menjadi penghalang Wakil Presiden dua periode untuk menjabat sebagai Presiden karena konteks ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 adalah berbeda dengan konteks ketentuan Pasal 7 UUD 1945. 24. Bahwa selain itu, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga atas Presiden dua periode dapat menjabat sebagai Wakil Presiden, pun mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar dalam konstitusi. Namun, perlu ada kajian konstitusi soal kemungkinan ada masalah, “Sebenarnya begini, secara konstitusi, kan, tidak ada yang bisa menghambat hal itu. Tapi, ada kemungkinan masalah konstitusional jika presiden berhalangan tetap dan cawapres menjadi presiden, maka ada potensi melanggar UUD karena berarti presiden menjabat tiga periode. Apakah itu, ini perlu kajian secara aturan dan konstitusi, loophole-nya di mana” (https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-sudah-presiden-2- periode-masih-bisa-jadi-cawapres-1yrfOq7yiJE/4). 25. Bahwa sebagai penutup, Pemohon mengutip kalimat yang termuat pada abstract tulisan Dan T. Coenen, School of Law University of Georgia dalam Two- Time Presidents and the Vice-Presidency, 2015, terkait konstitusi Amerika yang menulis, “In fact, the relevant constitutional provisions, their histories, and their purposes all point to the same conclusion: A twice-before-elected President may become Vice-President either through appointment or through election and — like any other Vice-President — may thereafter succeed from that office to the Presidency for the full remainder of the pending term”. Terjemahan secara bebas yaitu, “Faktanya, ketentuan konstitusional yang relevan, sejarahnya, dan 23 tujuannya semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama: seorang Presiden yang dua kali terpilih dapat menjadi Wakil Presiden baik melalui penunjukan atau melalui pemilihan dan - seperti Wakil Presiden lainnya - setelah itu dapat berhasil dari jabatan itu ke Kepresidenan untuk sisa masa jabatan yang tertunda. 26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian telah jelas dan terang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak menjadi penghalang permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat (in casu Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017) yang diajukan oleh Pemohon. 27. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan tersendiri atas keberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 semata dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan aspirasi masyarakat Indonesia. 28. Bahwa oleh sebab itu, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah perlakuan yang mereduksi hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 7 UUD 1945. 29. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka: - Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. - Menyatakan bahwa Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 24 Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “surat pernyataan calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. 3. Menyatakan bahwa Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “surat pernyataan calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon Wakil Presiden belum pernah 25 menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Nomor 02 tertanggal 02 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Walman Siagian, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Tangerang; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasional Republik (Nasrep) Nomor 05 tertanggal 14 September 2016 yang dibuat dihadapan Walman Siagian, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Tangerang; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-20.AH.11.01 TAHUN 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasional Republik; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Berkarya Nomor 48 tertanggal 14 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Walman Siagian, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Tangerang; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya Nomor 02 tertanggal 22 Juni 26 2018 yang dibuat dihadapan Benny Benyamin Haryanto, S.H., Notaris di Tangerang; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Nomor 02 tertanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Hj. Ai. Suryani, S.H., Notaris di Bekasi; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya); 11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Nomor 02 tertanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hj. Ai. Suryani, S.H., Notaris di Bekasi; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya); 13. Bukti P-13 : Fotokopi Akta Perubahan Pengurus Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Nomor 1 tertanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hj. Ai. Suryani, S.H., Notaris di Bekasi; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya Nomor 08 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) menjadi Partai Berkarya; 27 16. Bukti P-16 : Fotokopi Akta Perubahan Pengurus Partai Berkarya Nomor 09 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang; 17. \ Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-28.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut 28 UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 29 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 yang masing-masing menyatakan: - Pasal 169 huruf n: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: a… n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama o… - Pasal 227 huruf i: Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a… i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; j… 2. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon adalah badan hukum berbentuk partai politik yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pernah menjadi peserta Pemilu pada tahun 2019, namun untuk tahun 2024 30 Pemohon tidak termasuk dalam partai politik peserta Pemilu [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-17]. b. Bahwa di dalam Anggaran Dasar Pemohon telah ditentukan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Berkarya berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Berkarya untuk melakukan perbuatan hukum yakni mewakili DPP Partai Berkarya dalam mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah, dan Pemohon menyatakan tidak terlibat dalam pembahasan UU 7/2017. c. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 7, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. d. Bahwa Pemohon sebagai partai politik merasa memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk calon yang sedang menjabat atau terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya (incumbent) untuk maju kembali dalam pemilu selanjutnya dan memegang jabatan selama lima tahun. Namun dengan adanya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah membatasi atau mereduksi hak konstitusional Pemohon dalam Pemilu 2019 yang lalu untuk mengajukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena ketentuan a quo telah mengatur persyaratan calon Presiden atau wakil Presiden yang belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau sering disebut selama 2 (dua) periode yang dibuktikan dengan surat pernyataan, sehingga pada Pemilu 2019 Pemohon sebagai peserta pemilu tidak dapat mengajukan salah satu calon yang sudah pernah menjabat selama 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama untuk dicalonkan Kembali. Padahal tidak ada ketentuan di dalam UUD 1945 yang menyebut dan mensyaratkan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. e. Bahwa menurut Pemohon Pasal 7 UUD 1945 tidak membatasi hak Pemohon untuk mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan selanjutnya. Bahkan, Pasal 7 UUD 1945 bersifat tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih pada pemilu sebelumnya apabila Presiden atau Wakil Presiden tersebut memilih 31 pasangan lain yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya, karena keberlakuan Pasal 7 UUD 1945 jelas mengatur dan hanya mengikat secara hukum untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sama dan bukan untuk individu Presiden atau individu Wakil Presiden. Ketentuan ini menurut Pemohon mengakibatkan hak Pemohon selaku partai politik terlanggar terutama hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta atas atas jaminan kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi (vide Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). 3. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah berkaitan dengan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah partai politik yang telah mendapatkan legitimasi dari Kementeraian Hukum dan HAM serta di dalam akta pendiriannya telah dinyatakan siapa saja yang dapat mewakili partainya dalam persidangan di depan pengadilan yakni Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Pemohon [vide bukti P-5 sampai dengan Bukti P-9]. Adapun dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, menurut Mahkamah, Pemohon merupakan partai politik peserta Pemilu tahun 2019, telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan atau potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut. Oleh karenanya, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 32 Dalam Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, alasan-alasan permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan dalam Putusan Nomor 50/PUU-XIX/2021, Putusan Nomor 101/PUU-XX/2022, Putusan Nomor 117/PUU-XX/2022 maupun Putusan Nomor 4/PUU-XXI/2023. Demikian juga, materi muatan (vide Pasal 7 jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) yang dijadikan dasar pengujian Permohonan Pemohon berbeda dengan materi muatan para pemohon dalam putusan- putusan tersebut di atas. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, Permohonan Pemohon adalah tidak nebis in idem. 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah menciderai prinsip kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) dalam kaitannya hak Pemohon secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memegang jabatan selama lima tahun (vide Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 7 UUD 1945) yaitu mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu selanjutnya. Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Konstitusi telah memberikan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan. Secara letterlijk konstitusi membatasi Presiden ataupun Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan, sehingga Presiden hasil pemilu dalam 33 jabatan yang sama dapat menjabat selama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan Presiden. Penegasan ini menjadi penting karena konstitusi telah membatasi periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu sepanjang dalam jabatan yang sama. 3. Bahwa menurut Pemohon, konsekuensi logis atas frasa yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dicalonkan kembali dalam jabatan yang berbeda sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya dan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dicalonkan kembali dalam jabatan yang berbeda sebagai calon Presiden dalam pemilu selanjutnya. Padahal, yang dilarang dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945 adalah sepanjang dalam jabatan yang sama dalam arti Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama sebagai Presiden untuk ketiga kalinya. Demikian juga, Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama sebagai Wakil Presiden untuk ketiga kalinya. 4. Bahwa menurut Pemohon, permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak bertentangan atau tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 di atas, dalam hal Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Pertanyaan selanjutnya ialah apabila terjadi peristiwa yang demikian apakah tidak bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 mengingat Wakil Presiden yang sedang menjabat tersebut sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) periode, sehingga apabila Wakil Presiden menggantikan Presiden sebab hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 8 UUD 1945 berakibat pada Wakil Presiden memegang jabatan Presiden untuk ketiga kalinya. 5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan Pasal 7 UUD 1945 dengan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Hal yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 adalah apabila memegang jabatan 34 ketiga kalinya dalam jabatan yang sama yang jabatan tersebut diperoleh dari hasil pemilihan umum. Hal ini diperkuat dengan pemilihan kalimat “dipilih kembali” dalam Pasal 7 UUD 1945. Sebagaimana telah diketahui secara umum dan luas, dalam konteks ketatanegaraan dan konstitusi, kata “dipilih” adalah merujuk kepada peristiwa pemilihan umum (vide Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945) yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 7 UUD 1945, norma yang terkandung dalam Pasal 8 UUD 1945 adalah Wakil Presiden (yang sebelumnya pernah menjabat Presiden dua periode) memegang jabatan Presiden untuk ketiga kalinya disebabkan terjadinya peristiwa presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Sehingga, jabatan Presiden untuk ketiga kalinya tersebut bukan diperoleh dari hasil pemilihan umum (dipilih kembali), melainkan karena adanya peristiwa presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. 6. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”, dan menyatakan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “surat pernyataan calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara; 35 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan telah berpotensi merugikan atau menghambat hak konstitusional Pemohon dalam mengusulkan pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusional di atas, setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7], Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf n dan norma Pasal 227 huruf i UU 7/2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021); 36 [3.12] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, adalah Pasal 7, Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang sebagian dasar pengujian tersebut belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu Pasal 6A ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Perkara 36/PUU- XVI/2018), Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 (Perkara 40/PUU-XVI/2018), Pasal 7, Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 (Perkara 101/PUU-XVI/2022), Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Perkara 117/PUU- XX/2022), Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 (Perkara 4/PUU-XXI/2023). Dengan demikian, tanpa harus memeriksa lebih jauh alasan-alasan yang berbeda dengan semua permohonan sebelumnya, adanya dasar pengujian yang berbeda tersebut telah terang dan cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon dapat diajukan kembali. [3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo; 37 [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah, yaitu apakah pengaturan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak memberikan hak untuk memajukan diri secara kolektif dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap isu tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa isu berkenaan dengan syarat pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden, in casu syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah pernah diputus oleh Mahkamah. Berkenaan dengan kedua norma tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, dalam Sub-paragraf [3.19.3] mempertimbangkan sebagai berikut: [3.19.3] Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sebagaimana disebutkan di atas adalah, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang diikuti surat pernyataan belum pernah menjabat selama 2 (dua) periode tersebut adalah norma yang dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD 1945. Bahkan, khusus Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 juga menegaskan maksud “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun juga merupakan penegasan terhadap maksud Pasal 7 UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan panduan yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilihan umum dalam menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, kedua norma dimaksud adalah untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari degradasi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksud. Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, dalam Sub-paragraf [3.12.1] juga telah menegaskan 38 pertimbangan Mahkamah di atas, yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: Oleh karena isu konstitusional yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan a quo pada intinya tidak jauh berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 dan Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 mutatis mutandis berlaku menjadi pertimbangan hukum dalam putusan a quo. Artinya, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah konstitusional; Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan-putusan di atas, Mahkamah pada prinsipnya telah menegaskan berkenaan dengan pembatasan masa jabatan Presiden. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa konstitusi telah memberikan batasan yang tegas mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 7 UUD 1945, di mana Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan penerapan secara langsung dari prinsip pembatasan yang dianut oleh Pasal 7 UUD 1945 a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon berkenaan dengan anggapan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidakpastian hukum yang diakibatkan norma Pasal 169 huruf n dan norma Pasal 227 huruf i UU 7/2017, menurut Mahkamah apabila mengikuti penafsiran Pemohon mengenai norma a quo sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon, maka hal tersebut akan membuka kemungkinan adanya situasi di mana seseorang yang telah pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) masa jabatan dipilih sebagai Wakil Presiden. Hal ini akan menimbulkan persoalan konstitusional tatkala Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 harus diterapkan. Dalam hal ini, norma Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 pada intinya mengatur dan sekaligus memerintahkan jikalau terjadi peristiwa Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka Presiden digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Dalam kondisi di mana Wakil Presiden tersebut merupakan seseorang yang pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) masa jabatan, maka tidak terhindarkan munculnya situasi di mana jikalau 39 terjadi peristiwa sebagaimana dimaksudkan oleh norma Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 maka menjadi kewajiban konstitusional bagi Wakil Presiden tersebut untuk diangkat sebagai Presiden. Jikalau kondisi tersebut terjadi, maka Wakil Presiden yang sebelumnya pernah menjadi Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan/periode akan menjadi Presiden untuk masa jabatan ketiga. Pada satu sisi, situasi ini justru akan menimbulkan pelanggaran prinsip pembatasan dalam konstitusi yang diatur oleh Pasal 7 UUD 1945, sementara di sisi lain apabila Wakil Presiden tersebut tidak diangkat sebagai Presiden, jelas-jelas melanggar kewajiban konstitusional sehingga bertentangan dengan norma Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Sebagai pemaknaan dan sekaligus penafsiran terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang dirumuskan oleh norma undang-undang, norma yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus mampu mencegah permasalahan konstitusional tersebut. Alasan Pemohon untuk membedakan konsekuensi konstitusional antara Presiden yang dipilih dengan Presiden yang diangkat karena menggantikan Presiden yang berhalangan tetap justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak terhadap ketidakpastian konstitusionalitas pembatasan periodesasi masa jabatan Presiden serta terhadap legitimasi Presiden tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 menyebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk memajukan diri secara kolektif sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menurut Mahkamah hak-hak tersebut apabila dikaitkan dengan hak untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden tetap harus tunduk pada pembatasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sepanjang pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, maka tidak dapat dikatakan bahwa pembatasan tersebut telah melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya dalam hal ini hak untuk memajukan diri secara kolektif maupun hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Norma a quo yang mengatur mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diputus isu konstitusionalitasnya oleh 40 Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 dan telah ditegaskan kembali oleh Mahkamah pada Sub-paragraf [3.14.1] dan [3.14.2] di atas adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, pembatasan yang diimplementasikan oleh Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bukanlah pembatasan yang inkonstitusional karena merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak melanggar hak-hak sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak melanggar hak untuk memajukan diri secara kolektif, tidak bertentangan dengan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 41 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ----------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: I. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 56/PUU-XXI/2023, yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, merupakan Pemohon yang sama dalam Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022. Di samping itu, norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo juga sama persis dengan norma yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 117/PUU- XX/2022, yaitu norma Pasal 169 huruf n dan norma Pasal 227 huruf i Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. II. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, dalam putusan tersebut, saya memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinion) mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. III. Bahwa setelah mencermati secara saksama uraian kerugian konstitusional terkait kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, ternyata tidak 42 terdapat fakta hukum baru yang secara signifikan memengaruhi pendirian saya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, sehingga pendirian saya dalam putusan tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk perkara a quo. Dengan demikian, saya tetap berpendirian bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan Mahkamah semestinya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 10.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat 43 ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas