56/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 56/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Pelangi Kuning I Blok B2B/29, RT/RW 005/026, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 14 April 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 19 April 2022 dengan Nomor 56/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 17 Mei 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) memiliki kewenangan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dimana kewenangan Mahkamah itu kemudian dituangkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UUMK”), khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a. 2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, juga mengatur kewenangan Mahkamah dimaksud. 3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara [Sic!] Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK-2/2021”) menegaskan kembali kewenangan Mahkamah untuk menguji undang- undang sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 3 Juncto Pasal 2. 4. Dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b (vide Bukti P – 1) yang berbunyi sebagai berikut: “10. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 27A diubah, huruf d dan huruf e ayat (2), ayat (3), ayat (41, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 27A dihapus sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut: 3 Pasal 27A (1) …. (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: a. 1 (satu) orang hakim konstitusi; b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; d. dihapus; dan e. dihapus. (3) … (4) … (5) …. (6) …. (7) …” 5. Menurut pemikiran Pemohon materi muatan dalam Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b tersebut bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (vide Bukti P – 2) yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 1 (1) …. (2) …. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan ke adilan. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 7. Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat 4 sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 8. Dalam perkembangannya, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 telah memberikan pedoman kerugian konstitusional yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 9. Selanjutnya, pengertian kualifikasi pemohon dan syarat-syarat tentang adanya kerugian konstitusional itu dibakukan oleh Mahkamah melalui PMK-2/2021, khususnya Pasal 4 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negeri Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 5 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi”. 10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan pengujian materiil atas undang- undang terhadap UUD 1945 harus memenuhi dua persyaratan, yaitu kualifikasi dari pemohon dan adanya kerugian konstitusional. Mengenai Kualifikasi Pemohon 11. Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak seperti yang ditentukan dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK-2/2021 sebab Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK Nomor 3175061710720004 [vide Bukti P – 3], bekerja sebagai Advokat, dan selaku pembayar pajak dengan nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 24.224.147.9-043.000 [vide Bukti P – 4]. Tentang Kerugian Konstitusional Pemohon 12. Pemohon telah mengalami atau setidak-tidaknya sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b, sebagaimana ternyata dalam uraian-uraian sebagai berikut: 6 a. hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) yang selengkapnya berbunyi “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b telah menentukan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beranggotakan antara lain dari unsur Komisi Yudisial, padahal beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional telah menegaskan bahwa Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangannya berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 secara konstitusional sama sekali tidak terkait dan berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi sehingga tidaklah dapat dibenarkan adanya peranan dalam bentuk apapun dari Komisi Yudisial dalam segala hal yang menyangkut Mahkamah Konstitusi termasuk penentuan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU- XII/2014, tgl 13 Februari 2014]. Oleh karena itu, melibatkan Komisi Yudisial sebagai salah satu unsur yang akan menduduki jabatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b tersebut jelas-jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum. c. kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Dalam hal ini, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah khusus dan aktual telah terjadi atau setidak-tidaknya menurut 7 penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi mengingat Pemohon sebagai Advokat selalu berhubungan atau bersinggungan dengan materi atau hal-hal yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya adanya fakta bahwa Komisi Yudisial dijadikan salah satu unsur dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di samping akan menghambat pelaksanaan tugas Pemohon selaku Advokat juga telah menyebabkan terjadinya inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Pertentangan itu jelas-jelas menciderai prinsip dasar dari suatu negara hukum yang dianut dalam konstitusi. Kondisi itu jelas menimbulkan kesulitan bagi Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dan berlakunya Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b Berdasarkan penjelasan atau uraian-uraian kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dan berlakunya pasal yang diuji konstitusionalitasnya itu. Materi muatan dalam pasal yang dimohonkan uji materinya tersebut telah atau setidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar sangat potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena telah memunculkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan sulitnya bagi Pemohon untuk menjalankan tugas profesinya secara baik. e. dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi Jika ketentuan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, niscaya kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi akan terjadi. 13. Di samping itu, kiranya perlu disampaikan bahwa maksud dan tujuan utama dari permohonan Pemohon ini adalah bahwa oleh karena UU 7/2020 merupakan produk legislasi yang berlaku secara umum, maka 8 pada saat UU 7/2020 dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui proses pengujian ini, putusan Mahkamah tersebut juga berlaku umum, bukan hanya bagi Pemohon yang mengajukan pengujian undang-undang ini, tetapi juga berlaku untuk semua pihak, termasuk berlaku pula untuk Mahkamah sendiri. Hal ini pun ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tgl 13 Februari 2014 ketika Mahkamah harus melakukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (“UU 4/2014”), di mana Mahkamah secara jelas dan tegas menentukan bahwa dalam hal pihak-pihak yang secara langsung dirugikan dari berlakunya suatu undang-undang tidak memungkinkan untuk mengajukan pengujiannya kepada Mahkamah maka demi hukum setiap warga negara memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil atau formil kepada Mahkamah, seperti tertuang dalam pertimbangan Mahkamah yang dapat dikutip sebagai berikut: “[3.11] Menimbang bahwa PERPU 1/2013 yang kemudian menjadi UU 4/2014, menurut Mahkamah, mengandung materi yang menyangkut lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan oleh UUD 1945, yaitu, Mahkamah Agung, DPR, Mahkamah Konstitusi, Presiden, dan Komisi Yudisial. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 51 UU MK, maka yang secara langsung berpotensi dirugikan oleh adanya Undang-Undang a quo adalah lembaga negara tersebut di atas. Namun persoalannya, apabila dalam kasus a quo terdapat materi yang bertentangan dengan UUD 1945, apakah memang secara logika lembaga negara tersebut akan mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UndangUndang a quo ke MK. DPR secara kelembagaan tentunya tidak akan pernah mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang a quo ke Mahkamah, karena Undang-Undang adalah produk DPR bersama Presiden. Apabila DPR menilai terdapat materi dalam PERPU 1/2013 yang bertentangan dengan UUD 1945, semestinya DPR tidak akan menerima PERPU 1/2013 untuk menjadi Undang-Undang, namun dengan diterimanya PERPU 1/2013 menjadi Undang-Undang tidak berarti bahwa Undang-Undang a quo pasti dijamin konstitusionalitasnya, mengingat pengambilan keputusan di DPR mendasarkan pada mekanisme politik yang berbasis pada prinsip mayoritas. Dengan demikian, PERPU 1/2013 yang diterima secara musyawarah atau aklamasi sekali pun, artinya disetujui tanpa ada suara yang menolak, belumlah secara serta merta dijamin 9 konstitusionalitasnya; Presiden dalam kasus tersebut pasti juga tidak akan mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap Undang- Undang a quo yang berasal dari PERPU yang telah diterima oleh DPR menjadi Undang-Undang karena seluruh materi PERPU tersebut berasal dari Presiden. Anggota DPR yang menolak untuk menerima PERPU 1/2013 menjadi Undang-Undang tidak mungkin mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang tersebut meskipun seandainya mempunyai dasar yang kuat bahwa Undang- Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945, karena Mahkamah dalam Putusan Nomor 102 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010, telah memutus bahwa anggota DPR tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menguji UndangUndang, kecuali terkait dengan hak Anggota DPR untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana Putusan Nomor 23- 26/PUUVIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 12 Januari 2011; Komisi Yudisial sebagai lembaga negara mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang a quo yang berasal dari PERPU, namun persoalannya tidak ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional Komisi Yudisial yang diakibatkan oleh berlakunya UU 4/2014, sehingga tentunya tidak ada alasan bagi Komisi Yudisial untuk mengajukan permohonan pengujian, terlebih lagi jika justru Undang-Undang yang berasal dari PERPU tersebut menambah kewenangannya; Mahkamah Agung yang secara konstitusional juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas apabila materi PERPU yang telah menjadi Undang- Undang ini merugikan hak konstitusionalnya, tentu tidak akan mengajukan permohonan pengujian, karena pada saat pertemuan antara pimpinan lembaga negara dalam menyikapi penangkapan M. Akil Mochtar - yang pada waktu itu Ketua Mahkamah Konstitusi - oleh KPK, Ketua Mahkamah Agung ikut diundang hadir untuk membicarakan penerbitan PERPU yang kemudian menjadi Undang- Undang a quo; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas. Mahkamah berpendapat bahwa penegakan konstitusi – termasuk menjaga supaya ketentuan Undang-Undang yang di dalamnya mengatur kewenangan lembaga negara tidak melanggar UUD 1945 – menjadi bagian dari kewajiban konstitusional Mahkamah yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang tidak sebatas hanya untuk kepentingan sebuah lembaga negara tertentu saja, tetapi demi tegaknya konstitusi yang menjadi kepentingan seluruh warga negara. Para Pemohon I dan para Pemohon II tidak mewakili salah satu lembaga negara tersebut, tetapi sebagai warga negara, para Pemohon tersebut berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal keberlakuan kewenangan masing-masing lembaga negara dan demi tegaknya negara hukum dalam hal ini tegaknya aturan tentang kewenangan lembaga negara 103 sesuai dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan a quo menjadi kepentingan seluruh warga negara Indonesia, termasuk para Pemohon, yaitu menyangkut kepentingan adanya kepastian hukum yang adil; Dalam 10 Permohonannya, para Pemohon I juga mendalilkan adanya hak bagi para pembayar pajak (tax payer) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah, yang oleh Mahkamah dalam banyak putusan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax” [vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak; Bahwa terhadap para Pemohon I sebagai advokat yang sering beracara di Mahkamah dan para Pemohon II sebagai dosen ilmu hukum yang lembaga pendidikannya memiliki kerjasama dengan Mahkamah, sehingga menimbulkan dugaan bahwa para Pemohon memiliki keterkaitan erat dengan Mahkamah, menurut Mahkamah, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu, setiap orang juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Di hadapan Mahkamah tidak ada pembedaan perlakuan terhadap para Pemohon, siapa pun mereka;” Terlebih lagi, sebagai salah satu lembaga negara yang kewenangannya secara konstitusional diberikan oleh Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial sangat terbuka suatu saat menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga. Dalam hal terjadi sengketa kewenangan antar lembaga, maka penyelesaian atas sengketa itu harus diajukan kepada Mahkamah sebab Mahkamah merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang secara konstitusional memiliki kewenangan sepenuhnya untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK yang sepenuhnya berbunyi sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. …. b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 11 c. …; dan d. ….”. Oleh karena itu, bilamana salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berasal dari anggota Komisi Yudisial dan timbul sengketa kewenangan antar lembaga yang melibatkan Komisi Yudisial sebagai pihak, jelas-jelas keadaan itu akan dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang pada gilirannya niscaya mengganggu kemandirian dalam proses pemeriksaan perkara mengingat tidaklah mungkin pihak yang berperkara menjadi pengawas terhadap hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Kondisi yang sedemikian itu sudah selayaknya haruslah dicegah agar tidak terjadi. Mengingat mengharapkan Komisi Yudisial untuk mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin sebab Komisi Yudisial adalah pihak yang diuntungkan, maka menjadi suatu kepastian apabila setiap warga negara, termasuk Pemohon, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil terkait hal tersebut kepada Mahkamah. 14. Dengan demikian menurut hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 serta PMK-2/2021. III. Alasan-Alasan Permohonan 15. Maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah agar Mahkamah menyatakan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 16. Mengingat dalam permohonan ini materi yang diuji berkaitan dengan Mahkamah, maka kiranya perlu bagi Pemohon untuk menyampaikan terlebih dahulu bahwa beberapa putusan Mahkamah sebelumnya telah secara tegas dan jelas menyatakan dirinya memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang meskipun materi undang- undang yang diajukan pengujiannya bersinggungan atau bahkan 12 berhubungan secara langsung dengan Mahkamah sebagai lembaga, di mana asas nemo judex idoneus in propria causa (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden), yang berarti bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, tidaklah dapat dipergunakan sebagaimana tertuang dalam: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003, yang menentukan bahwa asas itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga “imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) yang sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (objectum litis) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus a quo di Mahkamah Konstitusi objectum litis- nya adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (supreme law), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus a quo, penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparsialitas dalam keseluruhan proses”; b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006, yang menyebutkan bahwa “… Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar (the guardian of the constitution) yang karena fungsinya itu dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tunggal undang-undang dasar (the sole judicial interpreter of the constitution). Pada kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 13 bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya; Bahwa dalam melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi telah bersumpah “akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MK. Sumpah tersebut membawa konsekuensi bahwa adalah bertentangan dengan undang-undang dasar apabila Hakim Konstitusi membiarkan tanpa ada penyelesaian suatu persoalan konstitusional yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan tersebut, menurut konstitusi, nyata-nyata merupakan kewenangannya. Lebih-lebih persoalan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi Hakim Konstitusi, melainkan merupakan persoalan konstitusi”; c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang memberikan pertimbangan: “[3.12.6] Bahwa di samping berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, dari segi original intent latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang. Oleh karena itu, timbul ide membentuk peradilan tata negara yaitu Mahkamah Konstitusi yang tugas pokok dan fungsinya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar… Dalam kerangka fungsi dan wewenangnya yang demikianlah UUD 1945 mendesain Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah ketatanegaraan dengan kewenangannya yang spesifik pula, yaitu mengadili perkara-perkara konstitusional sebagaimana disebutkan di atas pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang dilakukan oleh seluruh hakim yang berjumlah Sembilan orang (full bar). Dalam kaitannya dengan fungsi yang sangat strategis tersebut, syarat hakim konstitusi adalah negarawan, yaitu menyelesaikan persoalan 14 ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental;” (vide halaman 60 dan 61); d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014 yang menegaskan kembali pendapat dan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya tersebut. 17. Dengan demikian, demi hukum tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk tidak mengambil putusannya dalam permohonan ini terkait dengan permasalahan konstitusionalitas yang timbul dengan berlakunya ketentuan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b. 18. Selanjutnya alasan-alasan permohonan adalah selengkapnya sebagai berikut: i. materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Mahkamah menjadi salah satu lembaga peradilan yang secara konstitusional dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Salah satu kewenangan Mahkamah adalah “memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberian oleh Undang-Undang Dasar” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, hakim Mahkamah harus merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kemandirian itu haruslah diartikan bahwa dalam mengambil keputusan hakim Mahkamah bersifat “independen dan imparsial serta bebas dari segala pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang mengajukannya” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, halaman 73). Berangkat dari konsepsi kemandirian kekuasan kehakiman yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 itu, maka menempatkan anggota Komisi Yudisial sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seperti dimuat dalam Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b adalah 15 jelas-jelas keliru dan tidak tepat, sehingga materi muatan tersebut bertentangan dan melanggar UUD 1945. Komisi Yudisial yang merupakan “auxiliary state organs” (lembaga negara penunjang) (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 halaman 178 – 180) tidaklah dapat memperoleh peran untuk mengawasi hakim Mahkamah melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebab sebagai lembaga negara penunjang Komisi Yudisial dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga. Pihak yang berperkara tidak mungkin dapat mengawasi hakim yang menangani perkara itu. Ketika pihak yang berperkara diberi peranan untuk dapat mengawasi hakim yang memutus perkaranya, maka sudah pasti akan timbul konflik kepentingan dan akan menyebabkan terganggunya kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara tetap akan “mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- IX/2011, halaman 72). Adanya unsur dari Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga tidak akan memberi jaminan kemandirian, sebab dimungkinkan orang yang akan mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu sarat dengan kepentingan sektoral, sehingga untuk dapat menjamin independensi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diperlukan dari unsur lain yang independen dan tidak partisan sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 pada halaman 71 – 72 yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut: “6. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hakim konstitusi berbeda dengan hakim badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali 16 lagi kepada status profesinya yang semula [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006]; Mekanisme pemilihan hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga negara masing-masing tiga orang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, yaitu masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Setelah ditetapkan dan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi maka selama yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi harus independen dan imparsial serta bebas dari segala pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang mengajukannya. Oleh karena itu, dengan masuknya unsur DPR, unsur Pemerintah dan satu orang hakim agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen justru mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya unsur DPR, unsur Pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan unsur Komisi Yudisial, Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan, “...” Dari pertimbangan hukum tersebut pendirian Mahkamah sudah jelas bahwa hakim konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 beralasan menurut hukum. Oleh karena Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 saling memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 8/2011 maka pasal a quo juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; Mahkamah perlu menegaskan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Komisi Yudisial, DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberi jaminan kemandirian, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral, oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi dan imparsialitas Mahkamah, maka Mahkamah perlu menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya selain dari Mahkamah Konstitusi, juga dari unsur lain yang independen dan tidak partisan;”. Terlebih lagi, keberadaan Komisi Yudisial secara konstitusional tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari Mahkamah, dalam arti tidak ditujukan untuk mengawasi perilaku hakim Mahkamah. Kaidah itu disimpulkan dari sistematika perumusan ketentuan Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C UUD 1945, di mana Pasal 24 bersifat umum mengenai kekuasaan kehakiman, Pasal 24A tentang 17 Mahkamah Agung, Pasal 24B tentang Komisi Yudisial, sedangkan Pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Penempatan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B setelah Mahkamah Agung (Pasal 24A) dan sebelum Mahkamah (Pasal 24C) memberikan arti bahwa “ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, halaman 174). Dengan demikian, jelaslah bahwa menempatkan anggota Komisi Yudisial sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seperti disebutkan dalam Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b adalah keliru dan tidak tepat, dan oleh karenanya materi muatan dalam Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b itu bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. ii. materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia dibentuk berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), sehingga tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi, dalam negara hukum yang berdaulat adalah hukum itu sendiri, tetapi hukum itu dibuat dan diciptakan demi kemaslahatan rakyat. Semua elemen dalam negara tunduk dan diatur berdasarkan hukum. Menurut Muhammad Yamin, Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (rechtsstaat) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (Machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. 18 Dalam konsep negara hukum modern, Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa konsep negara hukum Indonesia memiliki tiga belas prinsip, yaitu: 1) Supremasi hukum (supremacy of law), 2) Persamaan dalam hukum (equality before the law), 3) Asas legalitas (due process of law), 4) Adanya pembatasan kekuasaan, 5) Organ-organ eksekutif independent, 6) Peradilan bebas dan tidak memihak, 7) Adanya peradilan tata usaha negara, 8) Adanya peradilan tata negara (contitutional court), 9) Perlindungan hak asasi manusia, 10) Negara hukum yang bersifat demokratis (democratiche rechtsstaat), 11) Negara hukum yang berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat), 12) Adanya transparansi dan kontrol sosial, 13) Negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga belas prinsip itu merupakan pilar-pilar utama penyangga berdiri dan tegaknya suatu Negara Indonesia yang modern. Dengan demikian, kedaulatan hukum harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang harus memiliki antara lain kepastian hukum. Kepastian hukum itu menjadi hak konstitusional rakyat sehingga keberadaannya harus dijamin dan ditegakkan. Hak atas kepastian hukum itu secara tegas dan jelas ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam pengertian kepastian hukum, dikandung ketentuan yang secara normatif mengatur secara jelas dan logis atau wajar, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan, multitafsir maupun pertentangan di antara aturan hukum itu. Oleh karenanya, masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan tidak terjebak dalam penafsiran yang saling bertentangan atau berbeda. Dengan demikian, akan timbul rasa aman sebab setiap individu mampu memahaminya dengan baik. Jadi, ada tolok ukur atau 19 tatanan yang pasti sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman kelakuan yang menunjang suatu pranata yang dinilai wajar atau adil. Apabila suatu ketentuan undang-undang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka kepastian hukum yang adil dapat menjalankan fungsinya. Menurut pendapat Gustav Radbruch, ada 3 (tiga) nilai dasar dalam hukum, yaitu Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) (Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19). Bagi Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sehingga harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Untuk itu, hukum positif harus selalu ditaati agar nilai yang ingin dicapai dari kepastian hukum yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan dapat terwujud (Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95). Materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b ternyata tidak mencerminkan dan mengejawantahkan adanya kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melibatkan peranan dari Komisi Yudisial dalam pembentukan atau keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, padahal keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak bersinggungan atau berkaitan atau bergantung dari Komisi Yudisial, sehingga tidaklah konstitusional bilamana Komisi Yudisial masih memiliki peranan atau keterlibatan dalam Mahkamah Konstitusi, in casu sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pelibatan Komisi Yudisial itu jelas-jelas secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan pandangan, pendirian serta pendapat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijatuhkan sebelumnya terkait dengan peranan Komisi Yudisial dalam lembaga Mahkamah Konstitusi, sebagaimana secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut: 20 a. Dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 24/2003”), diatur bahwa “Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi”, sehingga keanggotaan dari Majelis Kehormatan Konstitusi sepenuhnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi; b. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 saat memeriksa dan memutus uji materiil terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk dapat mengawasi perilaku hakim termasuk hakim pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh beberapa Hakim Agung sebagai Pemohon telah menyatakan bahwa materi muatan dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU 22/2004”) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 4/2004”) yang memberikan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Agung atau Hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, di mana putusan Mahkamah Konstitusi itu didasarkan pada pertimbangan bahwa berdasarkan pada “original intent” pembentukan ketentuan Pasal 24B UUD 1945 yang memuat adanya lembaga Komisi Yudisial tidak dimaksudkan untuk memiliki kaitan atau hubungan dengan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan atau dalam Pasal 24C UUD 1945 sehingga kedua institusi itu merupakan lembaga yang terpisah seperti tertuang dalam pertimbangan hukum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan “original intent” perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistimatika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah 21 dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY. Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masingmasing kembali lagi kepada status profesinya yang semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan peran KY sama sekali; Di samping itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh lembaga negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparsial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan perkara a quo. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat mengebiri kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Oleh karena itu, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, adalah 22 untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Terhadap kewenangan MK dimaksud, undang-undang tidak boleh melakukan pemandulan. Upaya pemandulan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, pertama, tercermin dengan ketentuan Pasal 65 UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi”; kedua, pemandulan itu juga tercermin dalam ketentuan pasal-pasal UU KY yang memperluas pengertian perilaku hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY. Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga negara dimaksud adalah KY. Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, ketentuan Pasal 65 UUMK tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon, hanya dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (justisial) Mahkamah Agung. Dengan kata lain, menurut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak berkait dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung. Dengan demikian, sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, dapat menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan undang-undang dengan menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY sebagaimana ditentukan dalam UU KY, maka ketentuan mengenai hakim konstitusi yang terdapat dalam pasal-pasal UU KY harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa kewenangan lembaga negara antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara KY dan lembaga negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan antarlembaga negara di masa depan dapat benar-benar ditata dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar pertimbanganpertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya dalam UUKY sepanjang 23 mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;” c. Selanjutnya UU 24/2003 diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2001”), yang menyisipkan satu Bab di antara Bab IV dan Bab V, yaitu Bab IVA KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI SERTA MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, di mana dalam Bab baru tersebut diatur dalam Pasal 27A ayat (2) pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri dari antara lain satu orang anggota Komisi Yudisial, yang bunyi selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut: “13. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA yang berbunyi sebagai berikut: BAB IVA KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI SERTA MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pasal 27A (1) Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: a. 1 (satu) orang hakim konstitusi; b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; c. 1 (satu) orang dari unsur DPR; d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan e. 1 (satu) orang hakim agung. (3) …dst”. d. Namun kemudian dibentuklah Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU 24/2003 yang kemudian ditetapkan sabagai undang-undang dalam UU 4/2014, di mana UU 4/2014 itu mengubah Bab IVA UU 8/2011 dengan memberikan peranan yang lebih besar lagi bagi Komisi Yudisial dalam Mahkamah Konstitusi 24 sehingga UU 4/2014 tersebut diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 membatalkan UU 4/2014 karena bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum maka diperintahkan agar ketentuan dalam Bab IVA UU 8/2011 untuk sementara dinyatakan berlaku. Dengan demikian, keberlakuan Bab IVA hanyalah bersifat sementara sampai dengan dibentuknya materi muatan yang sesuai dengan konstitusi dalam suatu undang-undang yang mengubah UU 24/2003. e. UU 7/2020 yang diajukan uji materiilnya saat ini dibentuk dalam kerangka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tersebut, akan tetapi ternyata materi muatan dalam Pasal 27A ayat (2)-nya masih belum mencerminkan konstitusi sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebab masih memuat atau memberikan peranan dan keterlibatan Komisi Yudisial sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana secara konstitusional pelibatan Komisi Yudisial dalam lembaga Mahkamah Konstitusi tidaklah dapat dibenarkan. Berdasarkan uraian dalam huruf a sampai dengan e tersebut di atas, maka tampak secara gamblang bahwa terjadi “pembangkangan konstitusionalitas” dalam materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b mengingat Komisi Yudisial diberi jatah untuk menjadi salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, padahal Komisi Yudisial tidak memperoleh legitimasi konstitusional untuk dapat mengawasi perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan tetap memberikan porsi pengawasan kepada Komisi Yudisial melalui keanggotaan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27 ayat (2) huruf b itu selain bertentangan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin adanya kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari negara hukum. Padahal 25 apabila dicermati secara seksama, alasan filosofis dibentuknya UU 7/2020 sebagaimana ternyata dalam Penjelasan Umum adalah terjadinya perkembangan yang antara lain disebabkan oleh adanya putusan-putusan Mahkamah, yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut: “Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi”. Itu berarti materi muatan yang diatur terkait dengan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam UU 7/2020 seharusnya memperhatikan dan mengikuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan sebelumnya mengingat putusan- putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keberlakuan suatu undang-undang. Manakala tidak selaras dan sejalan dengan putusan Mahkamah, maka materi undang- undang itu dapat dikatakan bertentangan dengan undang-undang yang lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disharmonisasi. 19. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya menurut hukum haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 20. Namun demikian, sekiranya dampak yang akan ditimbulkan dengan dinyatakannya materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dipandang oleh Mahkamah nantinya memberikan kesulitan-kesulitan bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk mengambil keputusan atau kebijakan, mengingat keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akibatnya hanya akan terdiri dari dua orang, yaitu dari unsur Hakim Konstitusi dan unsur akademisi yang 26 berlatar belakang di bidang hukum, maka Pemohon menyampaikan alternatif permohonan agar materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan tidak terafiliasi dengan partai politik atau memiliki latar belakang di bidang politik atau pemerintahan”. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin sikap netral dan independen serta imparsial (tidak partisan maupun sektoral) dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun sejalan dengan komposisi Dewan Etik Mahkamah yang ada saat ini, di mana anggota Dewan Etik terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari 1 (satu) mantan hakim Mahkamah, 1 (satu) tokoh masyarakat, dan 1 (satu) akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sepantasnya menurut hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554] yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau Menyatakan Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554] yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 1 (satu) orang dari 27 unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan tidak terafiliasi dengan partai politik atau tidak memiliki latar belakang di bidang politik serta pemerintahan; 3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi NPWP Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 29 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 yang menyatakan: (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: a. …; b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial 2. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): 30 a. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai advokat dan juga pembayar pajak (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4); b. Bahwa Pemohon sebagai seorang Advokat yang dalam menjalankan profesinya selalu berhubungan atau bersinggungan dengan materi atau hal- hal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Namun dengan adanya fakta bahwa Komisi Yudisial dijadikan salah satu unsur dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pemohon merasa hal tersebut di samping akan menghambat pelaksanaan tugas Pemohon selaku Advokat juga telah menyebabkan terjadinya inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Pertentangan itu jelas-jelas menciderai prinsip dasar dari suatu negara hukum yang dianut dalam konstitusi. c. Bahwa Pemohon merasa norma yang diuji oleh Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan sulitnya Pemohon untuk menjalankan tugas profesinya secara baik. d. Bahwa Pemohon merasa bilamana salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berasal dari anggota Komisi Yudisial dan timbul sengketa kewenangan antar lembaga yang melibatkan Komisi Yudisial sebagai pihak, maka jelas-jelas keadaan itu akan dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang pada gilirannya niscaya mengganggu kemandirian dalam proses pemeriksaan perkara mengingat tidaklah mungkin pihak yang berperkara menjadi pengawas terhadap hakim yang memeriksa dan memutus perkara. 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal a quo yang diuji oleh Pemohon terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat yang selalu bersinggungan dengan materi atau hal-hal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan menginginkan Mahkamah Konstitusi tidak terganggu kemandiriannya dalam proses pemeriksaan perkara telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah 31 secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, menempatkan anggota Komisi Yudisial sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah keliru dan tidak tepat, sehingga bertentangan dan melanggar UUD 1945. Karena Komisi Yudisial yang merupakan “auxiliary state organs” (lembaga negara penunjang) tidaklah dapat memperoleh peran untuk mengawasi hakim Mahkamah melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebab sebagai lembaga negara penunjang Komisi Yudisial dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga. Pihak yang berperkara tidak mungkin dapat mengawasi hakim yang menangani perkara itu. Ketika pihak yang berperkara diberi peranan untuk dapat mengawasi hakim yang memutus perkaranya, maka sudah pasti akan timbul konflik kepentingan dan akan menyebabkan terganggunya kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara tetap akan mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 ternyata tidak mencerminkan dan mengejawantahkan adanya kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melibatkan peranan dari Komisi Yudisial dalam pembentukan atau keanggotaan 32 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, padahal keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak bersinggungan atau berkaitan atau bergantung dari Komisi Yudisial, sehingga tidaklah konstitusional bilamana Komisi Yudisial masih memiliki peranan atau keterlibatan dalam Mahkamah Konstitusi, in casu sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu pelibatan Komisi Yudisial jelas-jelas secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan pandangan, pendirian serta pendapat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijatuhkan sebelumnya terkait dengan peranan Komisi Yudisial dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam petitumnya yakni agar Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh Mahkamah akan tetapi malah menyulitkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam mengambil keputusan atau kebijakan, mengingat keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya akan terdiri dari dua unsur yakni dari unsur hakim konstitusi dan unsur akademisi yang berlatar belakang hukum, maka Pemohon menyampaikan alternatif permohonan yaitu agar materi muatan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan tidak terafiliasi dengan partai politik atau memiliki latar belakang di bidang politik atau pemerintahan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagaimana terurai lengkap pada bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; 33 [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan salah satu keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari Komisi Yudisial. [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah terlebih dahulu akan mepertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.a. Hakim Konstitusi Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam bentuk formalnya adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi, pada hakikatnya, substansi permohonan dimaksud mengandung nuansa sengketa kewenangan konstitusional antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai sesama lembaga negara yang kewenangannya sama-sama ditentukan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan hal-hal substantif yang dimohonkan oleh para Pemohon dengan menilai materi norma yang terdapat dalam UUKY dan UUKK yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945 dan sekaligus dengan pendekatan konstitusionalitas kewenangan. Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan “original intent” perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistimatika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 34 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY. Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan peran KY sama sekali; Di samping itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh lembaga negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparsial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan perkara a quo. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat mengebiri kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggungjawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Oleh karena itu, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Terhadap kewenangan MK dimaksud, undang-undang tidak boleh melakukan pemandulan. Upaya pemandulan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, pertama, tercermin dengan ketentuan Pasal 65 UUMK yang berbunyi, “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi”; kedua, pemandulan itu juga tercermin dalam ketentuan pasal- pasal UUKY yang memperluas pengertian perilaku hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY. Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga negara dimaksud adalah KY. Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, ketentuan Pasal 65 UUMK tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah 35 Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon, hanya dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (justisial) Mahkamah Agung. Dengan kata lain, menurut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak berkait dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung. Dengan demikian, sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, dapat menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan undang-undang dengan menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY sebagaimana ditentukan dalam UUKY, maka ketentuan mengenai hakim konstitusi yang terdapat dalam pasal-pasal UUKY harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa kewenangan lembaga negara antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara KY dan lembaga negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan antarlembaga negara di masa depan dapat benar-benar ditata dengan sebaik- baiknya sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar pertimbangan- pertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya dalam UUKY sepanjang mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; 2.b. Pengawasan Menimbang Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan frasa ”dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan KY sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas- batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain. [3.11.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 juga telah mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut: 36 [3.22] Menimbang bahwa UU 4/2014 juga mengatur keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Terhadap ketentuan ini, menurut Mahkamah, bahwa checks and balances adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam praktik ketatanegaraan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, checks and balances diwujudkan dengan adanya hak veto oleh Presiden terhadap Undang-Undang yang telah disahkan oleh Kongres. Checks and balances tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan kekuasaan. Prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum maupun rule of law state adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Setiap campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan mengancam prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman bahkan mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Koreksi terhadap kekuasaan eksekutif dilakukan dalam kasus atau perkara tata usaha negara, yaitu kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menyatakan keputusan tata usaha negara sebagai batal karena bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, kewenangan lembaga peradilan untuk mengoreksi kekuasaan lembaga negara yang lain diwujudkan pula dengan adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang- undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan koreksi terhadap Undang-Undang dilakukan dengan memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk campur tangan apa pun kepada kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Prinsip tersebut telah diterima secara universal dan UUD 1945 telah mengadopsinya dan dalam negara hukum tidak terdapat satu ketentuan pun yang membuka peluang kekuasaan lain untuk campur tangan kepada kekuasaan kehakiman; Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UUD 1945 tidak ada satu ketentuan yang membatasi kebebasan kekuasaan kehakiman. Kebebasan kekuasaan kehakiman bukanlah sebuah privilege dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, melainkan ruh dari kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dinyatakan oleh Montesquieu, adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Meskipun kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945, namun tidak berarti hakim, termasuk hakim konstitusi, terbebas atau kebal dari sanksi etika maupun sanksi hukum apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran baik etika maupun tindak pidana yang masing-masing pelanggaran tersebut, telah tersedia tata cara dan forum penyelesaiannya. 37 Dalam hubungannya dengan Komisi Yudisial, Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari Mahkamah Konstitusi apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau tidak benarnya putusan Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan. Dalam praktik negara hukum, tidak pernah terjadi di manapun putusan pengadilan dapat dinilai benar atau tidak benarnya oleh lembaga negara yang lain, alih-alih oleh sebuah komisi, bahkan komentar yang berlebihan dan tidak sewajarnya terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya menyelesaikan sengketa (dispute settlement) yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik yang meluas di banyak negara dikualifikasikan sebagai contempt of court. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dijamin sebagai hak asasi manusia namun dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakiman kebebasan tersebut dibatasi dengan mensyaratkan formalitas, bahkan pembatasan tersebut dapat berupa sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Negara Eropa yang dapat dikatakan sebagai penganut demokrasi yang sangat liberal, bahkan membatasi kebebasan menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal demikian dapat ditemukan dalam Article 10 European Convention on Human Rights yang menyatakan: (1) Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to recieve and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting television or cinema enterprises. (2) The exercise of these freedom since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary. Bahwa negara-negara Eropa yang berdasarkan demokrasi liberal dan sangat menjunjung tinggi kebebasan menyatakan pendapat membatasi kebebasan tersebut demi menjaga kewenangan dan imparsialitas lembaga peradilan, dan tentunya hal tersebut diperlukan untuk menegakkan negara hukum, bukan untuk kepentingan kekuasaan lembaga peradilan. Persoalannya justru bagaimana dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak berdasarkan demokrasi liberal. Apakah dalam penggunaan hak kebebasannya dalam negara hukum akan lebih liberal dari negara-negara Eropa. Tentunya pembentuk Undang-Undang yang akan menjawabnya; Memang peran Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan tidaklah langsung, namun Pasal 87B UU 4/2014 menimbulkan banyak persoalan hukum. ayat (2) pasal a quo menyatakan, “Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini 38 harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diundangkan.” Permasalahan hukum pertama adalah apa yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan dari PERPU. Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional PERPU memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, peraturan pelaksanaan dari PERPU juga harus sama dengan peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang. Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 87B UU 4/2014 ini bersifat umum. Artinya, peraturan pelaksanaan tersebut adalah peraturan pelaksanaan dari seluruh PERPU dan bukan pelaksanaan dari pasal tertentu saja. Oleh karena PERPU sama kekuatan mengikatnya dengan Undang-Undang, maka peraturan pelaksana yang dimaksud oleh pasal a quo secara konstitusional tidak ada lain kecuali Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Dengan demikian, atas perintah ketentuan ini Pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaan. Permasalahan kedua menyangkut frasa yang menyatakan, "... harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini diundangkan." Penjelasan Pasal 87B menyatakan, “Cukup jelas”. Dengan demikian, pasal ini harus dimaknai berdasar rumusan kalimat atau frasa yang tertulis dari aspek tatanan kalimat dan bahasa yang digunakan dan tidak dapat dimaknai di luar bahasa yang digunakan, serta bukan berdasar penafsiran perorangan atau Pemerintah maupun DPR, karena Undang-Undang yang dinyatakan dalam simbol bahasa tersebut telah mengikat umum dan menjadi milik publik pula. Frasa yang menggunakan kata “harus”, pastilah punya makna normatif untuk ditaati. Apabila tidak ditaati berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perintah “harus” tersebut. PERPU 1/2013 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2013. Tiga bulan dari tanggal tersebut jatuh pada 17 Januari 2014 dan tidak ada Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan PERPU tersebut. Dengan demikian, sekarang telah terjadi pelanggaran. Sebuah pelanggaran menimbulkan konsekuensi hukum. Jika merupakan pelanggaran pidana dapat dijatuhi pidana. Ketentuan Pasal 87B bermaksud memberikan kewenangan delegatoir kepada pembuat peraturan pelaksana, namun jika dibaca rumusannya, ketentuan kewenangan delegatoir tersebut disyarati, yaitu, waktunya selama tiga bulan. Hal tersebut terbukti dari frasa "harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan". Oleh karena ketentuan ini bukan mengatur pidana tetapi mengatur kewenangan yang didelegasikan, sehingga jika ternyata kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai perintah maka kewenangan tersebut akan kadaluwarsa atau hapus. Sejak PERPU tersebut diundangkan sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 tidak ditetapkan peraturan pelaksanaan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sehingga tidak ada lagi kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah. Pasal 87B telah habis masa berlakunya, artinya delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksanaan telah daluwarsa; Permasalahan hukum ketiga timbul dari rumusan Pasal 87B ayat (3) a quo yang menyatakan, “Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.” 39 Sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang didelegasikan oleh Pasal 87B ayat (2) PERPU 1/2013 adalah pembuatan peraturan pelaksanaan, artinya delegasi untuk mengatur. Hal itu menurut Mahkamah, secara konstitusional bentuk hukumnya adalah Peraturan Pemerintah, sedangkan ayat (3) yang didelegasikan adalah kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang keduanya merupakan hal berbeda. Kewenangan membuat peraturan pelaksanaan akan menghasilkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan akan menghasilkan keputusan yang konkret; Bahwa hal berikutnya berkaitan dengan kapan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 87B ayat (3) UU 4/2014 yang menyatakan, "Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial". Sejak PERPU a quo diundangkan sampai dengan permohonan ini diajukan, peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum ditetapkan, sehingga semestinya Komisi Yudisial sudah harus menetapkan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Demikianlah maksud PERPU tersebut – terlepas konstitusional atau tidak konstitusionalnya – mengenai apa yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut PERPU yang telah menjadi Undang-Undang tersebut. Pendapat Mahkamah di atas memperlihatkan secara jelas betapa rancunya PERPU a quo dibuat yang tujuannya adalah untuk melibatkan Komisi Yudisial dalam pengajuan Hakim Konstitusi dan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi. Pelibatan Komisi Yudisial sebagaimana ketentuan dalam UU 4/2014 adalah merupakan bentuk penyelundupan hukum karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang menegaskan secara konstitusional bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Terhadap tindakan penyelundupan hukum yang demikian maupun tindakan yang inkonstitusional lainnya harus dikoreksi oleh Mahkamah melalui upaya judicial review ini demi menjaga tegaknya konstitusi. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan tersebut, menurut Mahkamah dengan adanya anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah dari unsur anggota Komisi Yudisial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 hal tersebut tidaklah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan Mahkamah tersebut, karena dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Mahkamah pada pokoknya antara lain telah secara nyata menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain. 40 Dengan kata lain, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparsialitasnya. Hal tersebut sama halnya apabila dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap melibatkan Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian (pengawasan) terhadap kinerja Hakim Konstitusi sehingga pada akhirnya hal tersebut tetap menempatkan atau menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik- baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Sehingga, Mahkamah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dapat merasa bebas merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (stagnan) dari salah satu unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nantinya. Sehingga, dengan adanya penggantian komposisi tersebut Mahkamah dapat segera melanjutkan penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang disusun oleh Mahkamah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 27A ayat (7) UU a quo yang menyatakan pada pokoknya ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah dalam amar putusan a quo akan menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 41 hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 42 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. -------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA Terhadap Putusan Mahkamah a quo, saya, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut. [6.1] Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas Komisi Yudisial sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sejatinya sangat bergantung dari bagaimana model pembentukan MKMK itu sendiri. Apabila MKMK dibentuk sebagai Majelis yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi sehari-harinya untuk mengawasi hakim konstitusi maka keberadaan anggota dari unsur Komisi Yudisial di dalam MKMK tersebut menjadi bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006, 23 Agustus 2006. Berdasarkan pertimbangan hukum di dalam Putusan tersebut, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Namun, apabila model pembentukan MKMK bersifat ad hoc yang hanya dibentuk sementara atau tidak tetap, yang intinya berfungsi untuk menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi, maka keberadaan unsur Komisi Yudisial sebagai anggota MKMK dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU- IV/2006 tersebut. Selama ini, MKMK selalu diposisikan dan dibentuk sebagai Majelis yang bersifat ad hoc. Karenanya, tidak ada yang mempermasalahkan keberadaan unsur anggota Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK di dalamnya. Sebab, MKMK 43 yang dibentuk secara ad hoc tersebut terbatas untuk melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Tugas tersebut dilakukan dengan cara memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim terduga serta meminta keterangan dari para pihak yang terkait. Atas hasil pemeriksaan tersebut, MKMK hanya berwenang terbatas untuk menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi. Dengan kata lain, selama ini MKMK hanya fokus untuk menindaklanjuti dan memeriksa laporan terhadap satu kasus tertentu saja yang diusulkan kepadanya, dan bukan untuk mengawasi para hakim konstitusi setiap harinya. Apabila tidak ada usulan atau pengajuan kepadanya, maka MKMK tidak akan dibentuk dan tidak akan bekerja untuk menindaklanjutinya. Oleh karenanya, menjadi tidak beralasan apabila MKMK yang hanya bersifat ad hoc untuk memeriksa kasus konkret dan spesifik juga harus mengecualikan keterlibatan anggota Komisi Yudisial yang selama ini justru dengan pengalaman dan keahlianya telah banyak membantu Mahkamah Konstitusi, melalui MKMK, dalam menindaklanjuti adanya laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Lagi pula, secara kuantitatif, anggota Komisi Yudisial hanyalah salah satu unsur dari lima unsur keanggotaan MKMK lainnya, selain Hakim Konstitusi, mantan Hakim Konstitusi, Guru Besar bidang hukum, dan tokoh masyarakat. Artinya, anggota Komisi Yudisial secara komposisi juga tidak memiliki pengaruh dominan dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih lanjut, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam MKMK selama ini juga tidak pernah mengalami permasalahan konstitusional. Hal ini setidaknya dapat terlihat dengan tidak dibatalkannya unsur anggota Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU- IX/2011, tertanggal 12 Oktober 2012. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU-IX/2011 a quo, meski menguraikan permasalahan terkait Komisi Yudisial, namun Mahkamah hanya membatalkan unsur keanggotaan MKMK yang berasal dari DPR, Pemerintah, dan hakim agung, bukan unsur Komisi Yudisial. Bahkan, keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam MKMK justru semakin diperkuat pasca Putusan tersebut dengan disusunnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang kemudian diperbarui 44 menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2/2014 tentang MKMK dengan tetap memasukan 1 (satu) orang pimpinan Komisi Yudisial sebagai unsur keanggotaaan di dalam MKMK. Artinya, secara sadar dan penuh tanggung jawab, sebelum UU 7/2020 Mahkamah Konstitusi telah menerima keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam MKMK yang bersifat ad hoc sejak lebih dari satu dekade yang lalu. [6.2] Menimbang bahwa pertanyaan berikutnya, apabila pembentukan MKMK bersifat ad hoc, lalu perangkat apa yang perlu dibentuk secara permanen atau tetap untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etika Hakim Konstitusi? Pengalaman sebelum berlakunya UU 7/2020, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi, dibentuk Dewan Etik. Adanya Dewan Etik selama ini dibentuk atas inisiatif Mahkamah Konstitusi setidaknya dapat menjadi jembatan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan/atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, sebelum hasilnya disampaikan ke MKMK. Merujuk Peraturan Mahkamah Konstitusi di atas, keanggotaan Dewan Etik ini terdiri atas unsur di luar hakim konstitusi aktif, yaitu 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Pembentukan Dewan Etik sejatinya dilakukan untuk mengatasi terjadinya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat muncul di antara hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran. Pengalaman sebelum terbentuknya Dewan Etik, setiap laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi disampaikan langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Konstitusi akan menilai, laporan mana yang harus ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Artinya, dalam mekanisme terdahulu, unsur subjektivitas ketua sebagai pemegang peranan sangat menonjol dalam menilai setiap laporan yang masuk tersebut. Karenanya, keberadaan Dewan Etik atau perangkat lain dengan nama sejenisnya yang bersifat tetap, justru dapat menjauhkan terjadinya conflict of interest sekaligus menghindarkan penilaian yang subjektif. Menyerahkan penilaian terhadap dugaan pelanggaraan terhadap hakim konstitusi yang aktif, sekalipun dilakukan melalui forum rapat permusyawaratan hakim (RPH), apalagi berkenaan dengan 45 dirinya langsung atau hakim lainnya, justru akan menimbulkan rasa canggung ataupun rasa sungkan sesama hakim konstitusi. Dalam hal ini, dengan membentuk Dewan Etik, diharapkan akan muncul sikap netral dan lebih objektif dalam memeriksa serta menilai setiap temuan atau laporan yang diterimanya. Satu catatan penting yang perlu dikemukakan, melibatkan hakim aktif sebagai salah satu anggota MKMK sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat (2) UU 7/2020 adalah sesuatu yang problematik. Dalam hal ini, bilaman yang dilaporkan hanya satu atau beberapa orang hakim konstitusi maka hakim konstitusi yang tidak dilaporkan dapat menjadi anggota MKMK. Masalahnya, bagaimana jika semua (9 orang) hakim konstitusi yang dilaporkan, siapa yang akan menjadi anggota MKMK dari hakim konstitusi aktif? [6.3] Menimbang bahwa pentingnya keberadaan Dewan Etik ini sempat masuk ke dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2017 melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Bahkan, terhadap dasar hukum pembentukan Dewan Etik yang selama ini hanya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, Naskah Akademik tersebut justru mengusulkan “perlu dimasukkan materinya ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru untuk memperkuat mekanisme pengawasan hakim” (Naskah Akademik, hlm. 54). Penguatan lembaga Dewan Etik ini justru akan meningkatkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan di dalam Naskah Akademik tersebut, yaitu: dengan meningkatkan pengaturan dewan etik yang semula diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang akan memperkuat kedudukan hukum Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sehingga akan meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan di Mahkamah Konstitusi (Naskah Akademik, hlm. 80). Namun demikian, apabila Dewan Etik atau perangkat lain dengan nama sejenisnya di masa mendatang tidak akan dibentuk lagi, maka alternatif terbaik lainnya adalah menjadikan MKMK menjadi perangkat bersifat permanen guna menggantikan wewenang dan tugas keseharian Dewan Etik, yang jamak kita kenal selama ini dalam mengawasi hakim konstitusi sehari-hari. Jika pembentukan MKMK yang bersifat permanen ini dilakukan maka anggota Komisi Yudisial tidak bisa 46 menjadi unsur anggota. Namun sebaliknya, jika pilihan adalah memosisikan MKMK sebagaimana fungsi Dewan Etik seperti sebelum berlakunya UU 7/2020, masuknya unsur Komisi Yudisial sebagai salah seorang anggota adalah sesuatu yang inkonstitusional. Artinya, memaknai “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial menjadi 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik” tanpa terlebih dahulu menjelaskan sifat, ad-hoc atau permanen, MKMK adalah tidak dapat dibenarkan. Terlebih lagi, dengan terdapatnya 1 (satu) orang anggota MKMK dari hakim konstitusi aktif potensial menimbulkan problematik dan jebakan baru dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dengan tidak adanya penjelasan jelas dan komprehensif perihal sifat, ad-hoc atau permanen, MKMK sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat (2) UU 7/2020 justeru potensial meruntuhkan makna hakiki Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan a quo. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 17.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Enny Nurbaningsih,Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar 47 sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar