56/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 56/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Drs. Channy Oberlin Aritonang Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Rakyat Gg. Bersama Nomor 21 Medan. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 117.1/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Juli 2020 dengan Nomor 56/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 Juli 2020 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Pokok Perkara 1. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Peraturan Mahkamah Agung tanggal 28 April 2015 Nomor 21/PUU/XI/2014 2 Peraturan terdapat 2 (dua) alat bukti dan saksi namun tidak menetapkan Terlapor sebagai Tersangka. 2. Pasal 1 angka 14 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersangka adalah karena Perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak Pidana. 3. Pasal 184 KUHAP Penetapan Tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. 4. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 butir 10 “Tersangka adalah seseorang yang kerena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak Pidana. II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan memutus Permohonan Pemohon tertuang, antara lain, dalam: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 5. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 6. Mahkamah berwenang pula memberi penafsiran konstitusional terhadap suatu ketentuan undang-undang suatu ketentuan undang-undang di saat bersamaan membatasi penafsiran lainnya atas suatu norma. 7. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk, melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NKRI 1945, di samping memberikan penafsiran konstitusional. III. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil. 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. IV. Kedudukan Pemohon (Legal Standing) dan Kerugian Pemohon Adapun yang menjadi dasar pijakan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan a quo dilandasi”. Pasal 51 Ayat (1) Butir (a) UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak konstitusionalnya dirugikan. Pelapor adalah masyarakat biasa yang awam dengan hukum, penyajian Pengujian dengan kemampuan terbatas, sehingga perlu dibimbing supaya mengerti tentang Hukum Pidana yakni Pasal 372 dan 378 Pidana. Dan semoga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia untuk berani mencari dan menuntut keadilan. Serhingga lebih cerdas menghadapi kasus hukum. Dan tidak perlu takut menghadapi POLRI, bagaimanapun juga hukum adalah Panglima tertinggi di Negara Indonesia yang kita cintai ini. 1. Pada Tanggal 20 Mei 2020 kami mengajukan Praperadilan, AKTA PERMOHONAN PRAPRERADILAN Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN.Mdn Pada Pengadilan Negeri Medan. Adapun alasan kami mengajukan Praperadilan disebabkan: 4 - Keberatan dan Menolak Terbitnya SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor: SPPP/2032 a/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020 - Keberatan Terbitnya Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/2032- b/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020. 2. Pemohon tidak mempengaruhi Keputusan yang akan diputuskan oleh yang Mulia Ibu Hakim, itulah sebabnya Pemohon membuat Pemeriksa Perkara PRAPRERADILAN No. 35/Pid.Pra/2020/PN.Mdn. 3. Permohonan Pengujian ini disampaikan sebelum PRAPRERADILAN No. 35/Pid.Pra/2020/PN diputuskan oleh yang Mulia Ibu Hakim. 4. Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-Undang. 5. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076 (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif. 6. Pada tanggal 22 Juni 2020, diambil sumpah menurut Agama Kristen Saksi dari Pelapor yakni: - Amos Yontan Aditia Aritonang, S.ST (Disingkat Amos) Alamat Jl. Rakyat Gg. Bersama No. 21 Medan – 20236 - Christian Josua Salomo Aritonang, M.Si. (Disingkat Josua) Alamat Jl. Rakyat Gg. Bersama No. 21 Medan – 20236. Amos (Saksi Korban) menjelaskan bahwa: 1. Terlapor Dr, Hasudungan Sihombing M.Pa PNS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) diduga melakukan Penggelapan dan Penipuan melanggar Pasal 372 dan 378 Pidana. Di Surat Perjanjian tanggal 02 Mei 2018. 2. Semula Terlapor minta Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), namun disepakati menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah). 3. Pada tanggal 17 April 2018 Amos upload lamaran kerja ke PT. Aneka Tambang dan WA buktinya ke Terlapor. 5 4. Terlapor minta uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu) mengurus masuk kerja ke PT, Aneka Tambang, disepakati Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah disepakati maka dibuat Surat Perjanjian sebagai berikut: 5. Tanggal 03 Agustus 2018 email masuk informasi Amos Gagal. 6. Setelah Amos gagal, Whatsapp (WA) ke Terlapor bukti gagal diterima di PT. Aneka Tambang. 7. Amos Puluhan kali WA ke Terlapor supaya dikembalikan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) namun tidak dikembalikan. Hilang kesabaran, Pelapor buat Pengaduan No. LP/ 2020/ K / IX/2018/SPKT Restabes Medan Tgl 18 September 2018. Dikesaksian Christian Josua Salomo Aritonang, M.Si menjelaskan: 1. Bertemu di BAPPENAS RI Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat Kantor Terlapor. 2. Terlapor cerita ke Josua bahwa sudah banyak yang diurus menjadi Pegawai. 6 3. Terlapor menunjukkan foto-foto petinggi PT. Aneka Tambang dan oknum Jenderal. 4. Terlapor mengatakan supaya Josua bersabar menunggu Lowongan kerja. Namun Josua mengatakan Amos saja diurus masuk kerja di BUMN dll. 5. Tanggal 3 Asgustus 2018 mengetahui dari E mail dirinya dan amos gagal. Bukti gagal Whatsapp (WA) ke Terlapor. Keberatan uang dikembalikan begitu saja tidak dihadiri Terlapor. Setelah mendengar saksi, Penyidik dan Hakim menggiring Opini kepada uang yang disita Penyidik Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pelapor menduga uang dikembalikan maka SPPP sah. Dengan sendirinya tidak berlaku 1. Peraturan Mahkamah Agung tanggal 28 April 2015 Nomor: 21/PUU/XI/2014 Peraturan terdapat 2 (dua) alat bukti dan saksi namun tidak menetapkan Terlapor sebagai Tersangka. 2. Pasal 1 angka 14 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersangka adalah karena Perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak Pidana. 3. Pasal 184 KUHAP Penetapan Tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. 4. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 butir 10 “Tersangka adalah seseorang yang kerena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelalu tindak Pidana. 5. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009). Adapun Kronologis dan Alasan Pemohon mengajukan Uji Materi adalah sebagai berikut: 1. Pemohon kenal dengan Terlapor sebagai ASN di BAPPENAS RI. Tel Terlapor bahwa Anak Pemohon bernama Amos Yonathan Aditya Aritonang, S.ST (Disingkat Amos) sedang mencari Pekerjaan. Pemohon telp via HP 081263714016 ke Termohon supaya beritahu lowongan Kerja. 2. Terlapor mengatakan supaya Amos mengikuti Perkembangan lowongan. Termohon beritahu Amos supaya masukkan Permohonan Pegawai ke P.T. Aneka Tambang. 7 3. Terlapor meminta Rp. 200.000.000,- Disepakati menjadi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Ditransfer II tahap. Disepakati Tahap I Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) supaya Terlapor dengan Petinggi PT. Aneka Tambang membuka rekening nama bersama. Kemudian Terlapor WA tidak mungkin Oknum Jenderal mau terikat rekening bersama. Singkat kata Termohon mengatakan supaya Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta Rupiah) ditransfer ke Rekening Hasudungan Sihombing Ac. 103.005743824. Singkat kata Pelapor Transfer Rp. 99.000.000,- (Sembilan Puluh sembilan juta Rupiah) Via Bank CIMB Niaga ke ac Terlapor. 103.005743824. 4. Amos masukkan lamaran via e mail ke PT. Aneka Tambang. Tidak mengikuti tahap seleksi. PT. Aneka Tambang via email beritahu Amos gagal. 5. Setelah gagal, amos wa puluhan kali ke Terlapor, agar mengembalikan Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah), namun puluhan alasan tidak mengembalikan uang tersebut. 6. Pada Tanggal 24 Juni 2020 uang Rp. 100.000.000,- telah dikembalikan Penyidik sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Sitaan. 7. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/2032- b/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020 berbunyi Pelanggaran dugaan Penipuan Pasal 372 dan atau 378 atas Laporan Pemohon No. LP/ 2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan Tgl 18 September 2018 Terlapor Drs.Channy Oberlin Aritonang. Kami mempertanyakan apa dasar dikatakan Laporan kami tidak cukup bukti dan bukan merupakan Tindak Pidana. 8. Apa dasar Hukumnya laporan No. LP/ 2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan Tgl 18 September 2018 Terlapor Drs.Channy Oberlin Aritonang, dihentikan Penyidikan berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan No. SPPP/2032-a/IV/Res.1.11./2020/Reskrim Tanggal 17 April 2020. 9. Menurut Prof Moeljatno, SH, Hukum Pidana adalah “keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak Pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan Berikut ini Pendapat dari Ahli Hukum Pidana. “Pengembalian Uang Tak Hapus Pidana Penipuan”. Contoh: Kasus dugaan Penipuan dan penggelapan kepada sejumlah Pedagang Pasar Turi Baru yang 8 menyeret Bos PT. Gala bumi Perkasa (GBP) Henry Jocosity Gunawan kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Suarabaya (20/9). Sidang dipimpin Hakim Rocmat ini beragendakan pembacaan Replik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Suarabaya. Replik tersebut merupakan tanggapan atas Nota pembelaan yang diajukan trdakswa Henry maupun tim penasehat hukumnya yang dibacakan sebelumnya. Dalam Repliknya JPU Darwis dan Harwaedi secara tegas menolak semua dalil-dalil pembelaan baik yang disampaikan terdakwa maupun tim penasehat hukumnya. Menururt dua jaksa yang bertugas di Kejari Surabaya ini, perbuatan terdakwa Henry telah memenuhi unsur pasal 378 KUHPidana tentang penipuan. Sementara terkait usaha terdakwa Henry yang mau mengembalikan kerugian pada para korban yang disampaikan tim pembelanya dianggap tidak akan menghapus pidana yang dilakukan Henry. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunya moto Restra Sewakotamayang artinya Abdi Utama bagi Nusa dan bangsa. Polri mengemban tugas-tugas di seluruh Indonesia. Yang menjadi pertanyaan “kenapa sangat berbeda penangan Kasus Pidana, Pasal 372 dan 378 KUHPidana di Polrestabes Medan dibandingkan dengan Polrestabes lainnya”. Buktinya Terlapor DR. Hasudungan Sihombing diduga sebagai Makelar/Calo Penerimaan Pegawai mendapat perlakuan sangat Istimewa, belum tersangka, di kota lain sudah ditangkap.; Hadiah istimewa kepada Terlapor terbitnya SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor: SPPP/2032 a/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020 dan Terbitnya Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/2032-b/IV/Res.1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020. Dibanding dengan di Kota lain pelaku makelar/calo Penerimaan CPNS sudah diamankan/penjara, Terlapor. Ini Bukti dan contohnya: Makelar Kasus. a. Contoh Makelar Kasus CPNS di TRIBUNTBANYUMAS.COM.BALI, Oknum Pegawai Negri Sipildi Bali menjadi Tersangka Penipuan CPNS, korbannya sudah setor hingga Rp 200juta. Dia adalah putu Yoga Sugama (52) oknum Pegawai negeri Sipil di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng. Warga BTN BTN Banyuning Indah, Kelurahan Banyuning telah 9 ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 3 maret lalu. KBO Reskrim Polres Buleleng, Iptu Dewa Sudiasa Rabu (18/3/2020) mengatakan Putu Yoga melakukan penipuan terhadap Ida bagus Indra Kusuma. b. Contoh Makelar Kasus CPNS Di Tribunnews,com tanggal 21 Agustus 2019. Judul Makelar CPNS Mengaku Pernah Meloloskan 50 Pelamar. Isi Lengkapnya. “MENJADI makelar recruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diakui oleh Wulan Purnama Sari Am.Kep, SH (41 Thn) dilakukannya sendiri. Bahkan wulan menyebutkan, dia pernah menggolkan (meloloskan) hingga 50 Orang menjadi CPNS antara Tahun 2008-2012. Namun nasib apes menghampiri dirinya. Saat menjadi makelar bagi 5 orang CPNS tahun 2018 lalu dengan memungut dana antara Rp. 50jt,- hingga Rp 100jt namun tidak satupun yang lolos alias gagal. Akibatnya, korban CPNS mengadukan kasus penipuan tersebut ke Polresta Palembang. Jajaran reskrim Polresta Palembang Unit Pidana Khusus (Pidsus) setelah melakukan Penyelidikan, akhirnya menangkap seorang makelar CPNS pada kantor Wilayah Kemenentiran Hukum dan Hak Azasi manusia (Kanwil Kemenkumham) Propinsi Sumatera Selatan. Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kompol Yon Edi Winara melalui Kanit Pidsus Iptu Hari Dinar, selasa (20/08) mengatakan Anggotanya telah menangani kasus Rekrutmen CPNS itu. Dijelaskan, saat ini wulan Purnama sari telah diamankan itu tidak lagi bekerja sebagai PNS di Kemenkumham. c. Contoh Makelar Kasus CPNS. Seorang berinisial ”PRM” ditangkap aparat dari Polsek Mandong Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) disebuah Hotel karena diduga sebagai Makelar Penerimaan PNS di kota itu. Keterangan dari aparat Polsek Mandonga, Kota Kendari, Jumat (23/7) penangkapan oknum yang diduga sebagai calo PNS itu saat pelaku sedang melakukan presentase penerimaan PNS melalui jalur Data Base. Namun, keterangan yang dihimpun dari tempat kejadian maupun aparat yang melakukan penangkapan terhadap pelaku, barang bukti yang diamankan aparat selain berupa uang tunai mencapai puluhan juta juga kwitansi dari para korban. d. Makelar CPNS, Bisnis com. SRAGEN. Kempat orang anggota komplotan makelar atau calo calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditahan Satuan Reserse (Satreskrim) Polres Sragen setelah ditemukan bukti-bukti dan saksi yang 10 memadai, Senin (27/8). Mereka diduga meminta uang senilai Rp 270 juta dari dua orang korban untuk memuluskan anak korban menjadi CPNS namun hingga kini anak korban tak ada yang menjadi PNS dan uang tidak dikembalikan. Aksi keempat orang itu mengarah pada indikasi pelanggaran Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan masuk CPNS dengan ancaman tujuh tahun. Kapolres Sragen AKBP Arif Budiman melalui Kasatreskrim Yuli Munasoni saat dimintai konfirmasi JIBI, Selasa (28/8/2018) membenarkan penahanan atas kasus tersebut. V. Petitum: 1. Dimohon kepada Hakim menerima permohonan uji materi/judicial review dari Pemohon; 2. Mencabut/membatalkan SPPP Nomor SPPP/2032-a/IV/Res,1.11/2020/ Reskrim Tanggal 17 April 2020. Alasannya ini janggal, Terlapor Dr. Hasudungan Sihombing, M.PA sudah 2 (dua) kali diperiksa penyidik Bripka Rudy Syahputera dan mengakui perbuatannya. 3. Mencabut/membatalkan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/203- b/IV/Res.1.11/2020/Reskrim Tanggal 17 Juli 2020. 4. Janggal, ini bukan tindak pidana. Kenapa tidak ditolak dengan alasan tidak memenuhi unsur Pidana saat buat Laporan Polisi No. LP/2020/K/IX/2018/SPKT Restabes Medan Tanggal 18 September 2018. 5. Mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Uji Materi yang kami ajukan karena memiliki 2 (dua) alat bukti sesuai yang diatur di KUHPidana. 6. atau Jika yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 7. Jika Majelis Hakim menilai Uji Materi yang dimohonkan Pemohon, maka dengan segala hormat, Pemohon mencabut Permohonan Uji Materi tanggal 27 Juni 2020. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi kuitansi tanda terima uang dan lembar Formulir Multiguna; 11 2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Perjanjian bertanggal 02 Mei 2018; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Duplik dalam Perkara Praperadilan Nomor 35/Pid.Pra/2020/PN.Mdn; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/2032-a/IV/Res.1.11/2020/Reskrim bertanggal 17 April 2020; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan bertanggal bertanggal 17 April 2020. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon antara lain permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 12 Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Juli 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/PMK/2005). Dalam sidang tersebut, Panel Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan ke Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 4 Agustus 2020, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK. 2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 24 Agustus 2020. Perbaikan permohonan Pemohon tersebut memuat sistematika: Identitas Pemohon, Pokok Perkara, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum. 3. Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada dasarnya telah memenuhi format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama telah 13 ternyata uraian masing-masing bagian sistematika tersebut tidak memenuhi syarat formal permohonan, sebagai berikut: a. pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dianggap merugikan Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah melaporkan penipuan makelar/calo penerimaan pegawai namun dihentikan penyidikannya. Pemohon hanya menguraikan kasus konkret yang tidak ada relevansinya dengan norma yang diajukan, yakni keterangan saksi-saksi Pemohon terkait dengan penipuan yang diduga dialami Pemohon; b. pada bagian alasan permohonan, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Bahkan dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan dasar pengujian yang digunakan. Permohonan Pemohon hanya menguraikan kasus konkret yang dialami Pemohon tanpa adanya argumentasi konstitusional mengenai pertentangan norma yang diajukan dengan norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian; c. pada bagian petitum permohonan, Pemohon hanya meminta agar permohonan Pemohon uji materi diterima tanpa menyebutkan agar pasal atau norma yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam petitum lainnya Pemohon justru meminta agar mencabut penghentian penyidikan dan mengabulkan praperadilan yang jelas-jelas tidak berhubungan dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan petitum a quo. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. 14 [3.4] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kabur; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, 15 selesai diucapkan pukul 10.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari