56/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 56/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, SK., M.Si., M.E.I. Jabatan : Ketua Badan Pengurus Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (HPTKes Indonesia) Alamat : Jalan Kiara Sari Utama I Nomor 1 RT/RW 004/001 Kel./Desa Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/SK/DCN-R/IX/2021, bertanggal 28 September 2021, memberikan kuasa kepada Didi Cahyadi Ningrat, S.H., Fanny Fauzie, S.H., M.H., Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., dan Khairul Abbas, S.H., S.Kep., M.K.M., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum DIDI CAHYADI NINGRAT & REKAN Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Padang (Gedung Pusat Informasi dan Distribusi Buku D.W.I. Sumatera Barat) secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 8 Oktober 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 47/PUU/PAN.MK/AP3/10/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 56/PUU-XIX/20210 pada 13 Oktober 2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 15 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan ini adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, dalam hal ini norma pada Pasal 21 ayat (1) frasa “secara nasional“ dan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 3 Kesehatan yang menyebutkan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan”, yang menurut Pemohon ketentuan norma tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 4. Bahwa pengujian dimaksud untuk menjaga dan memastikan agar norma undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi dalam hirarki perundang-undangan dan untuk menghindari terjadinya kerugian konstitusional bagi Pemohon, dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, Mahkamah juga telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 4 c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan di atas, Pemohon selaku Ketua suatu Badan Hukum Privat yang sah di Republik Indonesia, telah memenuhi kualifikasi/kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara ini dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon adalah selaku Ketua HPTKes Indonesia masa periode 2015-2020, namun karena keadaan wabah pandemi masa jabatan Pemohon sebagai Ketua HPTKes Indonesia telah diperpanjang masa kepengurusan berdasarkan hasil Rapat tanggal 12 Juni 2020 dan Surat Edaran Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan (HPTKes) Indonesia Nomor: 8/Sek/HPTKes/VI/2020 Perihal: Surat Edaran Perpanjangan Kepengurusan, tanggal 13 Juni 2020; b. HPTKES Indonesia didirikan pada tahun 2015 memiliki tujuan di antaranya untuk dapat mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur serta berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global, yang merupakan bagian dari upaya pendorong terselenggaranya kemajuan pada bidang pendidikan dan kemajuan pada bidang dunia kesehatan di Indonesia; c. Bahwa sebagai badan hukum yang mewadahi kepentingan tiap-tiap anggota badan hukum, yang keanggotaan bersifat Stelsel Pasif, maka secara otomatis seluruh institusi perguruan tinggi kesehatan swasta se- Indonesia terhimpun pada wadah Pemohon, kecuali yang menyatakan sebaliknya atau menyatakan tidak merupakan bagian dari himpunan, yang mana pada saat ini tercatat dengan Jumlah 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) perguruan tinggi (Bukti P-5); 5 d. Bahwa sebagai wadah berhimpun yang banyak mengayomi banyak institusi maupun individu dan juga sebagai sarana perkumpulan yang menyelenggarakan kepentingan bersama seluruh anggota, Pemohon memiliki jaminan konstitusional atas hak Pemohon tersebut, secara otomatis juga merupakan bentuk jaminan hak-hak tiap lembaga maupun individu yang bernaung dalam wadah himpunan (badan hukum) Pemohon, dalam hal ini berupa hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; e. Bahwa dengan tercantumnya frasa “secara nasional” pada ketentuan norma Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014) secara langsung telah bertentangan dengan prinsip kemandirian dan prinsip otonomi kepada masing-masing perguruan tinggi yang telah diberikan oleh perundang-undangan, termasuk perihal kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan standar penyelenggaraan pendidikan juga telah diatur dan teruang pada perundang-undangan (undang-undang dan peraturan pemerintah) yang tentunya penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan pembelajaran termasuk pelaksanaan ujian akhir maupun ujian kompetensi telah dilaksanakan berdasarkan standar yang jelas sebagaimana digariskan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah oleh masing-masing Perguruan Tinggi, dengan demikian memaksakan ketentuan “frasa secara nasional” secara otomatis justru menimbulkan ketidak pastian dan tumpang tindih kewenangan, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana telah digariskan oleh Undang- undang Dasar 1945; f. Bahwa dengan tercantumnya norma Pasal 21 ayat (7) U 36/2014 membuka ruang terjadinya ketidakpastian hukum, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kemerdekaan serta kemandirian Perguruan Tinggi Kesehatan, yaitu kewenangan dan kemerdekaan perguruan tinggi yang telah diberikan oleh undang-undang dalam penyelenggaraan pendidikan akan diatur kembali tata caranya melalui 6 kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh menteri, hal tersebut tentunya semakin memberikan ketidak pastian kepada dunia pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia, sehingga Pemohon sebagai lembaga/wadah berhimpun harus secara aktif turut “mengawal” penyelenggaraan dunia pendidikan tinggi kesehatan agar berjalan dengan otonom, mandiri dan merdeka sesuai dengan “semangat kampus merdeka dan merdeka belajar”, sehingga mampu mencapai tujuan yaitu mampu melahirkan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan baik dari segi kualitas maupun kualitas; g. Bahwa apabila ketentuan tersebut di atas tetap dibiarkan, maka terus- menerus akan berdampak pada kerugian yang jauh lebih besar lagi, terjadinya potensi pelanggaran dan tumpang tindih kewenangan yang dampaknya semakin meluas, yaitu tidak hanya berdampak kepada Perguruan Tinggi yang berada pada naungan wadah Pemohon sebagai penyelenggara proses pendidikan dan pembelajaran, namun juga ketidakpastian tersebut akan berdampak kepada para peserta didik/ Mahasiswa, untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi Pemohon turut mengkritisi dan mengambil langkah-langkah yang sah secara konstitusional untuk menjaga keberlangsungan pendidikan kesehatan ke depannya agar berjalan dengan adil, memiliki kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan kewenangannya yang secara langsung pasti akan berdampak kepada ketidakmampuan pencapaian tujuan menyediakan tenaga kesehatan yang ideal secara kualitas maupun kuantitas; h. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah Konstitusi; C. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pemohon sebagai wadah berhimpun Perguruan Tinggi Kesehatan yang saat ini tergabung sekitar sebanyak 1.536 Perguruan Tinggi Kesehatan di seluruh Indonesia (tidak termasuk/dikecualikan perguruan tinggi jurusan kedokteran, kedokteran gigi, dan farmasi), dengan jumlah seluruh Mahasiswa yang aktif sekitar 3 (tiga) juta orang, jumlah Mahasiswa tersebut akan terus 7 bertambah setiap tahunnya dengan jumlah rata-rata kenaikan 10%-20% setiap tahun dari tahun sebelumnya seiring dengan pertumbuhan masyarakat, kebutuhan, pertumbuhan fasilitas kesehatan, dan pertumbuhan/ perkembangan fasilitas pada dunia pendidikan tinggi kesehatan; 2. Bahwa perkembangan dan pertumbuhan dunia pendidikan tinggi kesehatan saat ini tengah berada dalam pusaran polemik dan ketidakpastian yang telah terjadi sejak adanya pemberlakuan Sistem Uji Kompetensi Nasional yang lahir akibat adanya frasa “secara nasional” pada ketentuan UU 36/2014 yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), “Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional” dan norma Pasal 1 ayat (7) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan”; 3. Bahwa ketentuan kedua norma di atas telah menimbulkan ketidak kepastian hukum, berakibat pada tumpang tindih kewenangan yang menjadikan keadaan semakin tidak jelas, bahkan membuka ruang kepada penafsiran yang dapat dibuat sendiri oleh Menteri terkait tentang Tata Cara Uji Kompetensi Mahasiswa yang sebelumnya telah jelas merupakan kewenangan yang melekat dan terintegrasi pada Tridharma perguruan tinggi sebagaimana amanat yang telah diberikan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi; 4. Bahwa frasa “secara nasional” pada norma Pasal 21 ayat (1) dan norma Pasal 21 ayat (7) secara nyata telah menganulir peran Perguruan Tinggi Kesehatan khususnya dalam menyelenggarakan Ujian Kompetensi, menganulir peran perguruan tinggi kesehatan menentukan kelulusan Mahasiswa dan Perguruan tinggi hanya sebagai lembaga “tukang stempel” dalam hasil ujian Kompentensi yang dilaksanakan, perguruan tinggi dilarang/tidak dapat lagi menerbitkan ijazah sebagai tanda bukti kelulusan mahasiswa, tanpa terlebih dahulu adanya bukti sertifikat kompetensi, dengan kata lain Perguruan Tinggi tidak dapat menerbitkan ijazah mahasiswa meskipun mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh program studi 8 namun belum memperoleh sertifikat uji kompetensi yang dilaksanakan karena adanya dua norma yang saat ini Pemohon uji, padahal berdasarkan perundang-undangan telah jelas dan terang memberikan peran menyelenggarakan ujian kompetensi dan menerbitkan ijazah tersebut kepada Perguruan Tinggi, Penerbitan Ijazah adalah kewajiban Perguruan Tinggi atas bukti Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh studinya; 5. Bahwa ketentuan frasa “secara nasional” pada norma Pasal 21 ayat (1) dan norma Pasal 21 ayat (7) tidak sejalan dengan semangat dunia pendidikan tinggi, tidak sesuai dengan prinsip otonomi dan kemandirian dunia perguruan tinggi dan tidak sesuai dengan aturan-aturan lainnya yang terkait dengan dunia pendidikan tinggi dan dunia kesehatan (disharmonisasi dengan perundang-undangan lainnya), yang akibatnya muncul ketidakpastian/ simpang siur dalam pelaksanaan kewenangan yang langsung berdampak pada ketidakjelasan standar yang harus dijadikan acuan/pedoman bagi Pemohon dalam menyelenggarakan proses pendidikan, yang pada akhirnya ketidak jelasan tersebut sangat merugikan bagi peserta didik/Mahasiswa, adapun aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan uji kompetensi adalah: a. Pasal 61 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bukti P-6); b. Pasal 44 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bukti P-7); c. Pasal 16 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Bukti P-8); d. Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Bukti P-9); e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pelatihan Kerja (Bukti P-10); f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan PT (Bukti P-11); g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Bukti P-12); 6. Bahwa dengan terjadinya ketidakpastian hukum, ketidakjelasan kewenangan yang ditimbulkan tersebut telah berdampak sistemik dan massif kepada 9 pengurangan tingkat penerimaan mahasiswa bidang kesehatan di Indonesia, telah banyak perguruan tinggi kesehatan “berguguran dan mati”, terjadi penurunan drastis/signifikan mahasiswa yang menempuh pendidikan bidang kesehatan akibat adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat adanya frasa “secara nasional” pada norma Pasal 21 ayat (1) dan norma Pasal 21 ayat (7) “menabrak” prinsip-prinsip pokok dunia pendidikan tinggi dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang terkait dengan dunia pendidikan tinggi kesehatan dan tenaga kesehatan; 7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 61 ayat (1) mengatur “Sertifikat berbentuk Ijazah dan sertifikat kompetensi, dan ayat (2) menyatakan “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”. Selanjutnya pada ketentuan ayat (3) disebutkan “Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi”; 8. Bahwa telah jelas undang-undang telah memberikan kewenangan dalam penyelengaraan pendidikan, yang dimulai pada tahap pembelajaran, pelaksanaan ujian hingga menyerahkan Sertifikat Kompetensi kepada peserta didik, hal tersebut tentulah sudah menjadi bagian yang terintegrasi dalam semangat kemandirian dan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan standar pedoman kualitas dan mutu pendidikan yang memenuhi persyaratan yang kemudian terkareditasi oleh lembaga akreditasi bentukan pemerintah; 9. Bahwa akibat ketidakjelasan (ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan) telah terjadi: a. Peserta didik tidak dapat memperoleh ijazah (tidak tamat), terhalangi akses untuk melanjutkan pendidikan pada tahap yang lebih lanjut (melanjutkan pendidikan sarjana - pasca sarjana), terhalangi kesempatan untuk mencari pekerjaan dengan gelar sarjana, karena semua mahasiswa harus “dipaksa” mengikuti Ujian Kompetensi Nasional yang dilaksanakan 10 secara nasional akibat adanya frasa “secara nasional” pada norma Pasal 21 ayat (1) dan norma Pasal 21 ayat (7); b. Bahwa akibat sistem yang tidak memiliki kepastian ini akhirnya telah menambah jumlah mahasiswa yang drop out (dikeluarkan), telah menambah angka pengangguran karena terhalangi hak mahasiswa memperoleh gelar sarjana/tidak dapat memperoleh ijazah, terhalangi hak untuk mencari pekerjaan karena kampus tempat kuliah tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan/menerbitkan ijazah jika mahasiswa tersebut belum lulus ujian kompetensi (sebelum memiliki sertifikat kompetensi tidak bisa tamat/tidak bisa memperoleh ijazah meskipun telah menyelesaikan seluruh program studi), padahal sesuai dengan ketentuan yang diatur pada telah jelas dipisahkan antara sertifikat ijazah sebagai tanda bukti telah menyelesaikan masa studi pada perguruan tinggi dan Sertifikat Kompetensi sebagai tanda bukti telah lulus ujian kompetensi (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), yang mana masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda sebagaimana telah diatur oleh Perundang-undangan, tidak ada perintah yang menyebutkan larangan memperoleh ijazah sebelum memiliki sertifikat kompetensi; c. Bahwa pada tatanan pelaksaan ujian hingga selesai dilaksanakan ujian tersebut mahasiswa tidak dapat mengakses/mengetahui jika pada hasil ujian kompetensi dinyatakan “BELUM KOMPETEN” atau mengalami kegagalan pada bagian mana (sangat tertutup), seperti contoh pada ujian profesi ners, yang diuji ada pada 7 (tujuh) area, yang terdapat 84 (delapan puluh empat) unit, kemudian dibagi ke dalam 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir bahan uji, dari keseluruhan bahan uji yang tersebar pada 7 (tujuh) area tersebut pada Uji Kompetensi Nasional hasilnya hanya “KOMPETEN ATAU BELUM KOMPETEN”. Mahasiswa Peserta Ujian tidak pernah mengetahui hasil ujian pada masing-masing area yang diuji, apabila gagal hanya dinyatakan “BELUM KOMPETEN”. Namun, mahasiswa peserta ujian tidak dapat mengetahui secara pasti bagian hasil ujian yang dinyatakan lulus ataupun gagal, yaitu apakah gagal pada semua area atau hanya pada area tertentu dari tujuh area yang diuji, pada 11 bagian yang mana kegagalan tersebut tidak diketahui karena tidak dapat dilihat atau diakses oleh mahasiswa/peserta ujian; d. Bahwa dari sekian area-unit-butir bahan uji kompetensi bagi masing- masing jalur Vokasi dan Profesi dijadikan beberapa Area oleh Komite Nasional Uji Kompetensi, dan dalam pengumuman hasil Uji Kompetensi, Komite tidak menjelaskan di area mana atau bagian yang mana para Mahasiswa peserta ujian tersebut gagal/tidak lulus, hal itu tentu menyulitkan mahasiswa itu mempersiapkan pembelajaran untuk mengikuti ujian ulang, selain itu mahasiswa yang tidak lulus (belum kompeten) dipaksa harus mengulang ujian pada semua area, padahal merujuk kepada panduan yang telah baku/berlaku umum sebagaimana terdapat pada Sistem Operasional Prosedur yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menentukan dengan jelas bahwasanya dalam suatu pelaksanaan ujian ulangan Uji Kompetensi yang baik hanya diulang pada area yang tidak lulus saja/tidak dilakukan pada seluruh area uji; e. Soal-soal yang sudah diujikan pada Uji Kompetensi yang sudah berlalu, tidak dapat diketahui sama sekali oleh Perguruan Tinggi maupun oleh mahasiswa yang bersangkutan, sehingga tidak ada pedoman standar bagi Pemohon dalam mempersiapkan mahasiswa dalam mengikuti uji kompetensi ulang; 10. Bahwa frasa “secara nasional” pada norma Pasal 21 ayat (1) dan norma Pasal 21 ayat (7), telah membuka ruang terjadinya Uji Kompetensi dilaksanakan tanpa melibatkan Perguruan Tinggi Kesehatan/kampus di mana mahasiswa tersebut belajar yang akan menyulitkan para Mahasiswa mempersiapkan diri sebagai peserta ujian kompetensi yang sangat berdampak kepada kegagalan mahasiswa secara massif dalam Uji Kompetensi yang dilaksanakan “secara nasional”; 11. Bahwa sebelum berlakunya frasa “secara nasional” pada norma Pasal 21 ayat (1) dan norma Pasal 21 ayat (7), Pemohon telah melaksanakan Uji Kompetensi, hal tersebut telah berjalan secara Profesional, Proporsional dan akuntabel, yang mana Uji Kompetensi yang telah dilakukan tersebut meliputi Uji Pengetahuan (knowledge), Uji Keterampilan (skill) dan Uji Perilaku (attitude), bahkan pada masing-masing bagian dan area uji tersebut dapat 12 dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh Mahasiswa sebagai peserta uji, sehingga proses yang terjadi dari awal pelaksanaan hingga hasil ujian keluar dilakukan secara akuntabel; 12. Bahwa sangat jelas dengan adanya frasa “secara nasional” pada norma Pasal 21 ayat (1) dan norma Pasal 21 ayat (7) yang tidak sejalan dengan prinsip Profesional, Proporsional, prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan, yang berdampak sistematis yaitu selain merugikan Mahasiswa juga akan berdampak timbulnya persoalan hukum lain yang akan menambah sulit posisi Pemohon sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Kesehatan, padahal telah jelas dan terang benderang Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah memberikan kemandirian, kemerdekaan dan otonomi bagi Pemohon dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa; 13. Bahwa dalam “Key Point” kampus merdeka dan merdeka belajar adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada Perguruan Tinggi, namun dengan adanya Pasal 21 ayat (7), kewenangan Perguruan Tinggi Kesehatan untuk menentukan kelulusan mahasiswa dari Program Pembelajaran dapat “diambil alih” hanya dengan peraturan Menteri padahal kewenangan tersebut telah melekat kepada Perguruan Tinggi sebagai kewenangan “Atribusi” yang diberikan oleh undang-undang; 14. Bahwa seharusnya dengan semakin tingginya angka peminat dalam dunia pendidikan tinggi kesehatan secara linear juga sejalan dengan kebutuhan tenaga kesehatan di Republik Indonesia yang juga tinggi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka negara dituntut harus mampu menyediakan “iklim pendidikan kesehatan” yang baik bagi dunia pendidikan tinggi kesehatan di Indonesia, apa lagi Pemohon yang tergabung dalam Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan (swasta) yang telah melakukan fungsi pelayanan Publik yang merupakan tanggung jawab negara dalam bentuk penyediaan layanan pendidikan tinggi, karena realitanya Negara masih belum mampu untuk menyediakan seluruh sarana dan infrastruktur lembaga/badan pendidikan yang merata dan memadai untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sekarang ini; 15. Bahwa dengan keterlibatan Pemohon mengambil peran memajukan dunia pendidikan (terutama pendidikan kesehatan) sebagai upaya mendorong 13 pemerataan pendidikan demi membangun kesejahteraan umum, maka sudah sepatutnya Pemohon memperolah suatu kepastian dan perlindungan hukum, kepastian keberlanjutan terhadap investasi bidang pendidikan kesehatan serta kejelasan regulasi dan tupoksi serta kewenangan masing- masing lembaga dan badan serta perguruan tinggi harus berdasar secara hukum dan berkeadilan, baik bagi kampus sebagai wadah belajar dan tentunya bagi Mahasiswa yang akan menjadi tenaga kesehatan nantinya; 16. Bahwa pada pokoknya “iklim” dunia pendidikan yang baik haruslah ditopang oleh regulasi yang baik, harmonis dan sinergis serta memiliki kepastian dan kejelasan, sehingga dengan demikian akan tercipta standar yang jelas dan terukur yang tentunya mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang baik dan kondusif, mampu mendorong terlahirnya tenaga kesehatan yang terdidik dan profesional dengan jumlah yang seimbang dengan angka kebutuhan tenaga kesehatan yang ideal; 17. Bahwa dengan frasa “secara nasional” pada norma Pasal 21 ayat (1) dan norma Pasal 21 ayat (7), berakibat kepada disharmonisasi regulasi terkait dunia pendidikan tinggi dan dunia tenaga kesehatan, terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan karena tidak senafas dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, akibat keadaan demikian secara massif dan sistematis telah berdampak menjadikan keadaan dunia pendidikan tinggi kesehatan se Indonesia dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan menjadi tidak kondusif dan jauh dari ideal, pembiaran terhadap hal ini akan berakibat terus terjadinya kesimpangsiuran/ ketidakjelasan bahkan kekacauan yang massif dalam dunia pendidikan tinggi kesehatan dan tenaga kesehatan di Indonesia, jika keadaan tersebut terus dibiarkan maka hal tersebut sangat merugikan tidak hanya bagi Pemohon namun juga akan merugikan kepentingan bangsa dan sangat merugikan masyarakat luas yang ke depannya sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi standar kebutuhan baik secara kualitas maupun secara kuantitas, keberlangsungan dunia pendidikan tinggi kesehatan akan berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan secara menyeluruh yang secara mutatis mutandis juga akan berdampak pada minusnya keberadaan (eksistensi) para tenaga kesehatan se Indonesia 14 ke depannya, sebagaimana tercermin ketika penaganan Pandemi Covid-19 sekarang ini, di mana ketersedia ideal pelayanan tenaga kesehatan sangat jauh dari kurang untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan masyarakat, apalagi seluruh pemimpin dunia sudah sepakat menyatakan jika ke depan, tantangan jaman bukan lagi soal perubahan iklim saja, namun manusia untuk bertahan hidup harus menghadapi pandemi virus-virus baru, baik yang alami maupun buatan, mutasi virus baru yang harus diantisipasi dan direspon dengan cara-cara yang melibatkan tenaga ahli dan kesehatan yang bersumber daya manusia tinggi dan cukup (tersedia maksimal) melalui Lembaga perguruan tinggi yang terkareditasi oleh negara, dimana HPTKES Indonesia melalui anggotanya adalah termasuk dalam kualifikasi tersebut; 18. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terang benderang terdapat kepentingan Pemohon dan telah terjadi kerugian yang dialami Pemohon akibat adanya frasa “secara nasional” pada norma Pasal 21 ayat (1) dan norma Pasal 21 ayat (7) yang tidak sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945, namun sebaliknya apabila frasa “secara nasional” pada norma Pasal 21 ayat (1) dan norma Pasal 21 ayat (7) maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan timbul; D. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa sebagai tempat berhimpun/wadah Perhimpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta di seluruh Indonesia, keberadaan Pemohon secara jelas merupakan bagian dari sistem yang sedang dan telah dibangun oleh negara dalam upaya mendorong pembangunan sumber daya manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat yang tertuang pada pembukaan (preambule) pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa hubungan atau keterkaitan Perguruan Tinggi dengan kepentingan negara tidak semata-mata hanya sebatas pada urusan penyelenggaraan pendidikan semata, namun harus dilihat sebagai suatu proses dalam mencapai tujuan bangsa dan negara dalam mencerdaskan dan mensejahtera-kan rakyatnya, Perguruan Tinggi tidak sebatas organ yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem yang dibangun mencapai tujuan 15 tertentu dari tujuan besar kebangsaan, sehingga akses dan proses pelaksanaan pendidikan harus berjalan harmonis dan bersinergi sebagai sebuah sistem pendidikan yang merdeka sebagaimana jargon pendidikan saat ini “Kampus Merdeka” – “Merdeka Belajar”; 3. Bahwa sebagai Wadah berhimpun sebanyak 1.536 Perguruan Tinggi Kesehatan (Data terakhir tahun 2020) di seluruh Indonesia dengan jumlah seluruh Mahasiswa yang aktif sekitar 3 (tiga) juta orang, yang nantinya jumlah Mahasiswa tersebut akan terus bertambah setiap tahunnya dengan jumlah rata-rata kenaikan 10 sampai dengan 20%/Tahun (ideal), keberadaan (eksistensi) Pemohon sangat berdampak pada upaya pembangunan sistem Pendidikan tinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga gagasan yang saat ini sedang berjalan ke arah “Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar” harus benar-benar dapat diimplementasikan secara benar, tepat dan mampu mencapai sasaran/tujuan jangka panjang, menengah dan jangka pendek ke depannya, visi dan misi serta cara pandang yang luas dan jauh harus menjadi dasar berpikir untuk menghadapi keadaan dan kondisi dunia kesehatan, di mana perang secara langsung bukan lagi penyebab banyaknya manusia yang meninggal, tapi perang asimentris, perang biologis dan turbulance alam, mutasi virus yang semakin rumit dan fenomena alam akan menyumbang angka terbesar bagi kematian massal manusia, sehingga diperlukan pembentukan pola pikir dan mental krisis/kedaruratan melalui penyedian sarana dan prasarana (pranata) kesehatan yang mumpuni ke depannya; 4. Perguruan tinggi sebagai salah satu jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang bersifat terbuka perlu mendapatkan perhatian yang besar dalam penyelenggaraannya agar dapat berjalan sinergis dengan upaya pembangunan bangsa sebagai sebuah sistem yang berjalan dalam rangka merespon persoalan yang tengah terjadi ataupun yang diprediksi akan terjadi ke depannya, untuk itu sangat penting memberikan suatu kepastian dalam membangun sistem pengelolaan perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat agar mampu mewujudkan visi pendidikan nasional; 5. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan tersebut, negara melalui perangkat undang-undang telah mengamanatkan perguruan tinggi memiliki otonomi 16 atau kemandirian untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi). Pemberian otonomi pada perguruan tinggi merupakan salah satu format baru pengelolaan pendidikan seiring dengan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (Anwar Arifin Format Baru Pengelolaan Pendidikan, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006, hal.1); 6. Gagasan otonomi perguruan tinggi dilatarbelakangi Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan tinggi belum mampu mendorong pihak lain, khususnya sektor industri dan perdagangan untuk terlibat dalam kerja sama penelitian dan pengembangan perguruan tinggi (Anwar Arifin Hal.43). Gagasan ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [UU Sisdiknas] yang penyusunannya merupakan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR Rl. Melalui otonomi perguruan tinggi diharapkan perguruan tinggi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat dapat memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu bersaing dalam era globalisasi; 7. Melalui pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR Rl, disepakati rumusan pengaturan otonomi perguruan tinggi dalam Undang-undang Sisdiknas, sebagaimana tertuang pada ketentuan: a. Pasal 24, sebagai berikut: (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. 17 b. Pasal 25 ayat (1) menyatakan “Perguruan Tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar Akademik, Profesi atau Vokasi”; c. Pasal 50 ayat (6) mengatur “Perguruan Tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di Lembaganya”; d. Pasal 51 ayat (2) mengatur “Pengelolaan satuan Pendidikan Tinggi dilaksanakan berdasarkan Otonomi, Akuntabilitas, Jaminan Mutu dan Evaluasi yang transparan”; e. Pasal 61 ayat (1) mengatur “Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, dan ayat (2) menyatakan “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”. Selanjutnya pada ketentuan ayat (3) disebutkan “Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi”. 8. UU Sisdiknas kembali memperkuat komitmen penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dengan mencantumkan pengaturan pengelolaan pendidikan tinggi dalam Pasal 50 ayat (6) yang menyebutkan bahwa “perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya”. Meskipun dalam rumusan pasal-pasal UU Sisdiknas tidak memuat pengaturan pengertian dan ruang lingkup otonomi perguruan tinggi, namun pengertian otonomi perguruan tinggi dirumuskan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (6) sebagai kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya; 9. Pemberian otonomi pada perguruan tinggi pada prinsipnya merupakan bentuk pengalokasian kewenangan dari institusi pusat dalam hal ini Kementerian Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional kepada lembaga perguruan tinggi sebagai institusi lokal, dalam bentuk desentralisasi. Dalam desentralisasi pendidikan tinggi ini, perguruan tinggi melalui penetapan 18 Pemerintah diberikan kewenangan mengelola lembaga perguruan tinggi secara mandiri di bidang akademik pada ketentuan Pasal 24 ayat (1), bidang keuangan pada ketentuan Pasal 24 ayat (3), dan manajemen. Konsekuensi desentralisasi pendidikan tinggi adalah kewenangan yang dimiliki perguruan tinggi untuk menjalankan penilaian, inisiatif, dan pemerintahnya sendiri. Dalam konteks otonomi perguruan tinggi, hal ini dimaknai dengan kewenangan untuk mengatur, melaksanakan inisiatif dan melakukan penilaian pelaksanaan penyelenggaraan perguruan tinggi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; 10. Bahwa berdasarkan realita/kenyataan yang terjadi di masyarakat, otonomi perguruan tinggi telah lama dilakukan oleh perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat baik yang didirikan oleh yayasan, perkumpulan, maupun badan hukum lain yang sejenis. Meskipun Pemerintah turut terlibat atau membantu penyelenggaraan perguruan tinggi swasta dalam bentuk bantuan pendidikan berupa hibah dan sebagainya, pada asasnya perguruan tinggi swasta telah memiliki kemandirian dalam bidang keuangan, kepegawaian, manajemen, maupun pengelolaan aset, hanya pengelolaan kegiatan akademik yang masih bergantung pada kewenangan Pemerintah; 11. Bahwa dalam bidang akademik sebagaimana ketentuan pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengatur masing-masing mengenai ijazah dan setifikat kompetensi. Sehingga dapat diketahui ijazah dan sertifikat kompetensi memiliki fungsi yang berbeda dan maksud yang berbeda, yaitu dapat dilihat sebagaimana terdapat pada ketentuan: a. Pasal 42 ayat (1) yaitu “Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan Vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi”,; b. Pasal 44 menyebutkan pada ayat (1) “Sertifikat Kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya”, dan ketentuan pada ayat (2) menyatakan “Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 19 Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji Kompetensi”; c. Bahwa penafsiran lebih lanjut dan kongkrit mengenai Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) norma UU 12/2012 di atas diatur lebih lanjut pada aturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, yaitu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan perundang undangan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. BAB VII SERTIFIKASI. d. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) disebutkan “Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi”; ayat (2) ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan; ayat (4). Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi”. 12. Bahwa yang terpenting dari seluruh penyelenggaraan proses kemandirian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi adalah otonomi dari perguruan tinggi tersebut di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 62 ayat (1) memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat Tridarma, yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 64 sebagai berikut: (1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang non akademik. (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. 20 (3) Otonomi pengelolaan di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan e. sarana prasarana. 13. Bahwa dalam penjabaran yang Pemohon sampaikan berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi telah mengamanatkan kepada Perguruan Tinggi untuk dapat seluas-luasnya mengelola manajemen perguruan tinggi dengan bebas untuk kemajuan pendidikan nasional dalam mencerdaskan masyarakat dalam bentuk apa pun, hal mana tersebut tidak saja hanya kepada proses pendidikan juga termasuk dalam menentukan kompetensi-kompetensi kepada mahasiswa dengan ketentuan bebas terbatas; 13. Khusus dalam dunia pendidikan kesehatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi kesehatan harus sejalan antara sistem dalam dunia Pendidikan Tinggi dengan sistem dalam dunia kesehatan, yang masing- masingnya harus berjalan harmoni, saling bersinergi dan tidak terdapat pertentangan, telah disebutkan pada konsideran UU 36/2014 “bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 14. Bahwa dalam rangka turut serta dan mendorong terselenggaranya amanat yang termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan di atas, maka dunia pendidikan tinggi termasuk dunia pendidikan tinggi kesehatan (swasta) telah turut serta menyelenggarakan amanat dunia pendidikan tinggi, yang berjalan secara mandiri, otonom dan merdeka, sepenuhnya dapat melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat tanpa campur tangan 21 kepentingan (intervensi berlebihan) yang akan berdampak perguruan tinggi menjadi tidak mandiri, tidak otonom dan tidak merdeka; 15. Bahwa dalam menjalankan peran sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Kesehatan yang tentunya ada sinergitas antara sistem pendidikan tinggi dan sistem dunia kesehatan, dalam sistem pendidikan pada Perguruan Tinggi kesehatan secara prinsip terdapat jalur program pendidikan, yaitu program pendidikan vokasi-profesional dan program pendidikan sarjana- pasca sarjana; 16. Bahwa kedua jalur program tersebut telah dilaksanakan sejalan dan senafas dengan kaidah norma dalam Sistem Pendidikan Tinggi, termasuk juga dalam menjalankan serta menyelenggarakan program pendidikan vokasi dan pendidikan profesi Perguruan Tinggi Kesehatan termasuk Pemohon telah melaksanakannya sesuai dengan rambu-rambu etika profesi dan regulasi dunia pendidikan kesehatan, yaitu khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan, ujian akhir pendidikan vokasi dan pendidikan profesi serta melaksanakan semua uji kelayakan profesional sesuai dengan standar yang ditentukan oleh lembaga profesi dan perguruan tinggi baik secara teknis, administrasi, keuangan dan tata kelola kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 17. Bahwa untuk menentukan kelulusan dari mahasiswa kesahatan adalah absolut menjadi kewenangan dari Perguruan Tinggi tempat dimana mahasiswa menempa pendidikan, tanpa harus terlebih dahulu mewajibkan Mahasiswa memperoleh Sertifikat Kompetensi, hal ini sejalan dengan perintah yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan “Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu”. Telah jelas norma tersebut mengisyarakatkan Sertifikat Kompetensi bukan sebagai syarat untuk menentukan kelulusan mahasiswa bidang kesehatan, apalagi tidak semua Mahasiswa kesehatan berkeinginan untuk melakoni profesi sebagai tenaga profesional, namun ada sebagian mahasiswa kesehatan juga berkeinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi ataupun hanya memilih melakoni dunia akademis saja. Oleh karena itu, sangat adil kepada Mahasiswa tidak diwajibkan untuk memiliki sertifikat Uji Kompetensi terlebih 22 dahulu sebagai syarat kelulusan, melainkan sertifikat Uji Kompetensi hanya wajib bagi mereka yang akan melakoni “profesi” tertentu setelah menamatkan pendidikan; 18. Bahwa mengenai kewajiban memberikan ijazah kepada Seluruh Mahasiswa yang telah menamatkan studi tanpa harus memiliki Sertifikat Uji Kompetensi juga telah sejalan dengan kaedah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1). Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan Vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Selanjutnya Pasal 44 ayat (1) Sertifikat Kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya. (2). Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. 19. Berdasarkan ketentuan di atas, maka sangat jelas terdapat pemisahan antara pemberian ijazah dan pemberian sertifikat kompetensi, masing- masingnya digunakan untuk kegunaan atau fungsi yang berbeda, yaitu ijazah untuk membuktikan kelulusan/penyelesaian seluruh rangkaian proses belajar Mahasiswa pada suatu perguruan tinggi yang sifatnya akademis yang dianggap cukup sebagai tanda bukti telah lulus kuliah saja, sedangkan sertifikat kompetensi berfungsi sebagai bukti keahlian tertentu yang sifatnya untuk tataran praktis yang akan berguna ketika akan melakoni suatu profesi tertentu, sehingga tidak dibenarkan kebijakan yang menghambat kelulusan mahasiswa menghalangi memperoleh ijazah dengan alasan karena Mahasiswa belum memperoleh Sertifikat Kompetensi; 20. Bahwa dengan diundangkannya UU 36/2014 semakin menegaskan peran perguruan tinggi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia dengan melahirkan tenaga ahli bidang kesehatan dan profesional bidang kesehatan, termasuk di antaranya peran perguruan tinggi kesehatan adalah sebagai badan yang berperan dalam penyelenggaraan ujian 23 kompetensi bagi mahasiswa pendidikan vokasi dan profesi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 disebutkan: (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, Iembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri. (5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. (6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 21. Bahwa dengan ketentuan pada frasa “secara nasional” dalam norma Pasal 21 ayat (1) maka membuka ruang kemandirian-otonomi-kemerdekaan masing-masing perguruan tinggi akan “dikebiri” dengan adanya upaya untuk menarik kembali sebagian kewenangan masing-masing perguruan tinggi dalam hal pelaksanaan uji kompetensi ke pemerintah pusat, selanjutnya norma Pasal 21 ayat (7) membuka ruang penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan diatur ulang kembali/ataupun diubah hanya dengan “Peraturan Menteri” tanpa harus mengubah undang- undang yang menjadi dasar hukum sebelumnya, padahal pelaksanaan uji kompetensi tersebut sebelumnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kewenangan yang telah diberikan kepada perguruan tinggi kesehatan; 22. Bahwa dengan pemberlakuan norma Pasal 21 ayat (7) akan berdampak kepada seolah-olah terjadinya “open legal policy” (kebijakan hukum yang terbuka), padahal sesungguhnya berdampak kepada tumpang tindih 24 kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang kepada perguruan tinggi dalam menentukan kelulusan kompetensi mahasiswa, yang sebelumnya menjadi kewenangan Perguruan Tinggi namun dengan adanya kebijakan ini kewenangan tersebut dapat diubah, atau bahkan diambil alih sepenuhnya oleh “lembaga non perguruan tinggi” atau sebuah badan/panitia saja, tanpa melalui dan/atau mengubah undang-undang (inkonstitusional); 23. Dengan adanya norma Pasal 21 ayat (7) tersebut, saat ini secara absolut uji kompetensi bukan lagi menjadi kewenangan Perguruan Tinggi melainkan sekarang ini telah menjadi kewenangan Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan bentukan pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan tanpa ada perubahan norma undang-undang yang menjadi dasar kewenangan melekat (atribusi) Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan uji kompetensi, jika hal ini terus dibiarkan, maka sama saja dengan membiarkan terjadinya ketidakpastian hukum, ketidakjelasan kewenangan, dan pengabaian norma undang-undang dapat dilakukan dengan adanya suatu Peraturan Menteri sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh norma Pasal 21 ayat (7), “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan” sebagai salah satu contoh konkretnya; 24. Bahwa sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang termaktub dalam prinsip kemandirian dan otonomi perguruan tinggi, Perguruan Tinggi telah diamanatkan melaksanakan Standar Kompetensi Kemampuan Lulusan yang mencakup sikap (attitude), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill) yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan, berikut Pemohon jabarkan masing-masingnya, yaitu: a. Sikap sebagaimana dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran; 25 b. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 1) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; 2) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi; dan 3) Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 25. Bahwa dengan adanya aturan norma dalam Pasal 21 ayat (7) maka akan membuka ruang semua sistem pelaksanaan ujian kompetensi yang selama ini telah dijalankan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan amanat undang- undang dan peraturan pemerintah dapat dengan mudah diubah atau dikesampingkan berdasarkan peraturan menteri; 26. Bahwa dengan membuka ruang pengaturan lebih lanjut oleh peraturan menteri maka dengan sendirinya sama dengan membuka ruang terjadinya tumpang tindih kewenangan lembaga negara dalam hal ini Perguruan Tinggi yang telah diberikan kewenangan langsung melaksanakan uji kompetensi undang-undang dan kewenangan kementerian yang dapat membentuk lembaga non perguruan tinggi dalam menyelenggarakan uji kompetensi; 27. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya hanya mengenai sumber kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam administrasi pemerintahan yaitu Kewenangan melalui Atribusi, Delagasi dan/atau Mandat, yang mana kewenangan Perguruhan Tinggi untuk melaksanakaan Uji Kompetensi 26 merupakan jenis Kewenangan yang bersifat atribusi, di mana Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam undang-undang, sehingga mendelegasikan kewenangan tersebut kepada lambaga/badan lain selain dan tanpa melalui perubahan terhadap undang-undang yang menjadi sumber kewenangannya, dengan demikian tidak dibenarkan menurut hukum dalam suatu negara hukum, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat dirubah atau dikesampingkan oleh suatu peraturan menteri; 28. Bahwa dengan adanya norma hukum (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan”, telah memberi ruang kepada peraturan menteri untuk dapat mengatur kembali kewenangan perguruan tinggi yang telah ada berdasarkan undang-undang, sehingga norma yang demikian telah jelas menimbulkan ketidakpastian hukum; 29. Bahwa dengan adanya frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) dan ketentuan Pasal 21 ayat (7) tidak mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi kesehatan, tidak membawa iklim yang tidak kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan tenaga kesehatan, telah mengkerdilkan akan keberadaan (eksistensi yang telah terakreditasi oleh pemerintah sendiri), Perguruan Tinggi yang notabene mempunyai kemandirian dan otonomi dalam membentuk manusia Indonesia yang berpendidikan, sehingga pemaknaan yang demikian haruslah ditinjau kembali dan dengan segera harus diluruskan sejalan dengan semangat konstitusi; 30. Dengan tidak terciptanya iklim yang kondusif bagi dunia pendidikan kesehatan, maka tentu saja akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sekarang ini dan di masa yang akan datang, pendidikan tenaga kesehatan akan tidak akan menjadi pilihan yang aman, baik dan menjadi harapan sebagai upaya membangun kesejahteraan umum; 31. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sarana dunia pendidikan tinggi haruslah memiliki prinsip kepastian hukum, dalam hal ini Para Pihak yang terkait baik Pihak Kampus/Perguruan Tinggi dan Peserta 27 didik/Mahasiswa harus mendapatkan hak berupa jaminan kepastian hukum dan diperlakukan secara adil; 32. Bahwa dengan adanya frasa “secara nasional” dalam norma Pasal 21 ayat (1) dan norma Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 adalah tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, berakibat tumpang tindih regulasi perundang-undangan, terjadinya tumpang tindih kewenangan dan terjadinya ketidakpastian bukanlah perwujudan dari jaminan perlindungan hak warga negara atas pendidikan yang memiliki kepastian dan berkeadilan, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagai syarat utama perwujudan penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia yang harus sejalan dengan prinsip negara hukum sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; E. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan: 1. Menyatakan Frasa “secara nasional” pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi ketentuan norma pada Pasal 21 ayat (1) yang konstitusional adalah “(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi”; 2. Menyatakan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut. 28 1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Notaris Gandhi Masya Kusumanegara, S.H. bertanggal 3 Agustus 2015 tentang Pendirian Perkumpulan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor: 8/Sek/HPTKes/VI/2020 perihal Surat Edaran perpanjangan Kepengurusan, bertanggal 13 Juni 2020; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekap Daftar Perguruan Tinggi yang ada Prodi Kesehatan di Indonesia; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 29 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607, selanjutnya UU 36/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 30 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah Ketua HPTKes Indonesia periode 2015-2020 yang telah diperpanjang masa kepengurusannya berdasarkan rapat tanggal 12 Juni 2020 dan Surat Edaran Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan (HPTKes) Indonesia Nomor: 8/Sek/HPTKes/VI/2020 Perihal: Surat Edaran Perpanjangan Kepengurusan tanggal 13 Juni 2020 [vide bukti P-2]; 31 2. Bahwa norma yang diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi adalah norma frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 yang masing-masing menyatakan: (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 3. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 secara langsung telah bertentangan dengan prinsip kemandirian dan prinsip otonomi kepada masing-masing perguruan tinggi yang telah diberikan oleh perundang- undangan, termasuk perihal kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan standar penyelenggaraan pendidikan juga telah diatur dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang dan peraturan pemerintah) yang tentunya penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan pembelajaran termasuk pelaksanaan ujian akhir maupun ujian kompetensi telah dilaksanakan berdasarkan standar yang jelas sebagaimana digariskan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Dengan demikian memaksakan ketentuan frasa “secara nasional” secara otomatis justru menimbulkan ketidakpastian dan tumpang tindih kewenangan, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana telah digariskan oleh UUD 1945; 5. Bahwa norma Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 membuka ruang terjadinya ketidakpastian hukum, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran terhadap kemerdekaan serta kemandirian Perguruan Tinggi Kesehatan, yaitu kewenangan dan kemerdekaan perguruan tinggi yang telah diberikan oleh undang-undang dalam penyelenggaraan pendidikan akan diatur kembali tata caranya melalui kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh menteri. Hal tersebut semakin memberikan ketidakpastian kepada dunia pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia, sehingga Pemohon sebagai lembaga/wadah berhimpun harus secara aktif turut “mengawal” penyelenggaraan dunia pendidikan tinggi kesehatan agar berjalan dengan otonom, mandiri, dan merdeka sesuai dengan “semangat kampus merdeka dan merdeka belajar”, 32 sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menciptakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pemohon selaku Ketua HPTKes Indonesia periode 2015-2020 untuk mewakili HPTKes Indonesia mengajukan permohonan pengujian UU 36/2014 kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003416.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia, bertanggal 28 Agustus 2015, Pemohon adalah Ketua Umum HPTKes Indonesia [vide bukti P-1]; b. Bahwa berdasarkan Surat Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor: 8/Sek/HPTKes/VI/2020 perihal Surat Edaran Perpanjangan Kepengurusan, bertanggal 13 Juni 2020 menyatakan pada pokoknya Kepengurusan HPTKes di tingkat pusat maupun tingkat wilayah diperpanjang sampai dengan waktu yang memungkinkan untuk diadakan MUNAS ke II [vide bukti P-2]; c. Bahwa Pasal 14 angka 3 Akta Pendirian Perkumpulan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia menyatakan, antara lain, Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Selanjutnya Pasal 14 angka 4 huruf a menyatakan Ketua berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. [vide bukti P-1]; d. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, SK., M.Si., M.E.I. selaku Ketua HPTKes Indonesia berhak mewakili HPTKes Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian UU 36/2014 kepada Mahkamah; Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, 33 anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila, permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “secara nasional” dalam norma Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 membuka ruang kemandirian-otonomi-kemerdekaan masing- masing perguruan tinggi akan “dikebiri” dengan adanya upaya untuk menarik kembali sebagian kewenangan masing-masing perguruan tinggi dalam hal pelaksanaan uji kompetensi ke pemerintah pusat; 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 membuka ruang penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan diatur ulang ataupun diubah hanya dengan “Peraturan Menteri” tanpa harus mengubah undang-undang yang menjadi dasar hukum sebelumnya, padahal pelaksanaan uji kompetensi tersebut sebelumnya merupakan bagian integral dari kewenangan yang telah diberikan kepada perguruan tinggi kesehatan; 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “secara nasional” pada Pasal 21 ayat (1) dan ketentuan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 tidak mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi kesehatan, tidak membawa iklim yang kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan tenaga kesehatan, telah mengerdilkan 34 keberadaan Perguruan Tinggi yang notabene mempunyai kemandirian dan otonomi dalam membentuk manusia Indonesia yang berpendidikan, sehingga pemaknaan yang demikian haruslah ditinjau kembali dan dengan segera harus diluruskan sejalan dengan semangat konstitusi; 4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan: a. Frasa “secara nasional” pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi ketentuan norma pada Pasal 21 ayat (1) yang konstitusional adalah “(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi”; b. Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan. [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pengujian norma Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 yang sebelumnya pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, bertanggal 14 Desember 2016 dengan amar, antara lain, menolak permohonan para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap pengujian norma a quo dapat dimohonkan kembali. 35 Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 masing- masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian norma Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun dalam Perkara Nomor 82/PUU-XIII/2015, para Pemohon mengajukan pengujian, antara lain, norma Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 36/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sehingga, dengan adanya penambahan dasar pengujian dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, namun secara formal berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 membuka ruang kemandirian-otonomi-kemerdekaan masing- masing perguruan tinggi akan “dikebiri” dengan adanya upaya untuk menarik kembali sebagian kewenangan masing-masing perguruan tinggi dalam hal 36 pelaksanaan uji kompetensi ke pemerintah pusat. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, bertanggal 14 Desember 2016, Paragraf [3.12] yang menyatakan: [3.12] Menimbang bahwa dalam menghadapi tuntutan perkembangan bidang kesehatan, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A UUD 1945. Pelayanan kesehatan yang diatur oleh Pemerintah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya harus mendasarkan kepada hak- hak warga Negara dan tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 …” Mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah tersebut, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama dalam memeroleh akses pelayanan kesehatan termasuk juga kualitas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Berkenaan dengan hal itu, kompetensi tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya erat kaitannya dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta merupakan landasan utama bagi tenaga kesehatan untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga mutu tenaga kesehatan adalah dengan melakukan uji kompetensi. Bahwa Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 mengatur keharusan bagi mahasiswa bidang kesehatan untuk mengikuti uji kompetensi secara nasional pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi. Uji kompetensi secara nasional merupakan kebijakan Pemerintah sebagai upaya menjamin mutu tenaga kesehatan secara terpadu, baik dari sektor pendidikan maupun pelayanan yang dimulai dari penjaminan kualitas lulusan pendidikan tinggi kesehatan. Persoalan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah frasa “secara nasional” pada norma Pasal 21 ayat (1) UU a quo membuka ruang pengebirian kemandirian masing-masing perguruan tinggi dikarenakan adanya upaya untuk menarik kembali sebagian kewenangan masing-masing perguruan tinggi dalam hal pelaksanaan uji kompetensi ke pemerintah pusat sebagaimana dalil Pemohon. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah, uji kompetensi secara nasional merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan proses pendidikan 37 dan menajamkan pencapaian relevansi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan masyarakat. Tujuan uji kompetensi secara nasional di antaranya adalah untuk menyaring tenaga kesehatan Indonesia yang kompeten guna memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat, dengan prinsip utama keselamatan pasien. Selain itu, uji kompetensi secara nasional diharapkan dapat mendorong perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di setiap institusi pendidikan. Dengan jaminan kualitas pendidikan yang lebih baik maka masyarakat sebagai pengguna lulusan akan mendapatkan jaminan bahwa lulusan perguruan tinggi memang memiliki kompetensi untuk mengelola dan melayani pasien di tatanan kesehatan. Hal tersebut justru lebih memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik kepada tenaga kesehatan maupun kepada masyarakat umum. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi, Pasal 21 ayat (2) UU 36/2014 menyatakan, “Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi”. Artinya, penyelenggara uji kompetensi tersebut adalah Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sehingga, tidaklah benar jika kemudian dengan keberlakuan uji kompetensi secara nasional telah mengebiri kemandirian perguruan tinggi kaitan dengan penyelenggaraan uji kompetensi dimaksud. Apalagi, dalam rangka penjaminan mutu lulusan, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU 36/2014 penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional, sehingga uji kompetensi secara nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tenaga kesehatan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 telah mengebiri kemandirian masing-masing perguruan tinggi khususnya terkait penyelenggaraan uji kompetensi adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 membuka ruang penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan diatur ulang ataupun diubah hanya dengan “Peraturan Menteri” tanpa harus mengubah undang- 38 undang yang menjadi dasar hukum sebelumnya. Padahal, pelaksanaan uji kompetensi tersebut sebelumnya merupakan bagian integral dari kewenangan yang telah diberikan kepada perguruan tinggi kesehatan. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, pembentukan Peraturan Menteri yang didasarkan karena adanya pendelegasian kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, in casu UU, diperkenankan sepanjang substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena tidak semua substansi dapat diatur dalam UU, termasuk juga UU 36/2014. Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 memberikan delegasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membentuk Peraturan Menteri mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi. Peraturan Menteri a quo menjadi penting keberadaanya karena selain menjalankan perintah pendelegasian yang diberikan oleh UU 36/2014, Peraturan Menteri ini juga diperlukan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal teknis yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi secara nasional agar memiliki standar dan tata cara pelaksanaan yang sama sehingga menimbulkan kepastian hukum. Meskipun demikian, materi muatan dalam Peraturan Menteri a quo juga haruslah selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UU 36/2014 atau bahkan menciptakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam undang-undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri dimaksud. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, andaipun terdapat Peraturan Menteri yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UU 36/2014, khususnya terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 21 UU 36/2014, persoalan tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 membuka ruang penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan diatur ulang ataupun diubah hanya dengan “Peraturan Menteri” sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) dan 39 Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 tidaklah melanggar prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 40 untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams 41 ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia