56/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 56/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Nama : Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), yang diwakili oleh Poengky Indarti, S.H., LL.M.; Alamat : Jalan Tebet Utara IIC Nomor 25 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Anbar Jayadi, S.H.; Pekerjaan : Konsultan hukum dan aktivis organisasi Inisiator Muda; Alamat : Jalan Empu Barada Nomor 1 RT/RW 001/003 Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Rangga Sujud Widigda, S.H.; Pekerjaan : Konsultan hukum; Alamat : Jalan Merpati I Blok H-2/23 RT/RW 008/008 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Luthfi Sahputra, S.H.; Pekerjaan : Konsultan hukum; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Alamat : Jalan Bendi IX Kavling 125 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon IV; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Mei 2015 memberi kuasa kepada i) Wahyudi Djafar, S.H.; ii) Al Araf, S.H., M.T.; iii) Anggara, S.H.; iv) Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.; v) Erasmus A. Napitupulu, S.H.; vi) Alex Argo Hernowo, S.H.; vii) Putri Kanesia, S.H.; viii) Ardi Manto Adiputra, S.H.; ix) Ghufron Mabruri, S.H.I.; x) Robert Sidauruk, S.H., LL.M.; dan xi) Satrio Wirataru, S.H., yaitu Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat di Jalan Tebet Utara IIC Nomor 25 Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV; 5. Nama : Haris Azhar, S.H., M.A.; Pekerjaan : Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS); Alamat : Jatinegara Kaum RT/RW 04/03 Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juni 2015 memberi kuasa kepada i) R. Arif Nur Fikri, S.H.; ii) Putri Kanesia, S.H.; iii) Satrio Wirataru, S.H.; dan iv) Alex Argo Hernowo, S.H., yaitu advokat, pengacara publik, asisten pengacara publik, dan pekerja bantuan hukum pada kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang beralamat di Jalan Borobudur Nomor 14 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon V; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 April 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 114/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 56/PUU- XIII/2015 pada tanggal 23 April 2015, yang selanjutnya diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 Juni 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Pendahuluan Pakta sosial antara warga negara Indonesia dan negara Indonesia menentukan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan demikian, hukum menjadi panutan dan acuan baik bagi warga negara Indonesia maupun bagi penyelenggara negara Indonesia. Tanpa terkecuali. Meski setiap orang bebas untuk melakukan sesuatu, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh hukum. Seperti dinyatakan Rosseau: “Man is born free, but he is everywhere in chains”. Hukum berlaku bagi setiap orang. Tidak ada orang atau pihak yang berada di atas hukum (no man is above the law), termasuk namun tidak terbatas kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai puncak pemerintahan, Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat banyak. Dalam penyelenggaraannya, Presiden Republik Indonesia diwajibkan tunduk dan patuh pada nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya batasan dari setiap kewenangannya yang harus dijaga, tetapi juga tujuan dari tiap-tiapnya, dan bahkan terdapat juga kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Dalam konteks pemberian grasi, kewenangan tersebut diatur secara umum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 14 ayat (1). Kewenangan ini diderivasikan dan mekanismenya ditentukan di dalam UU Grasi. Oleh karenanya, UU Grasi menjadi parameter untuk menilai tindakan Presiden Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangan grasi-nya. Namun demikian, terdapat permasalahan fundamental dalam UU Grasi saat ini. Permasalahan timbul dikarenakan tidak adanya suatu ketentuan yang mewajibkan Presiden Republik Indonesia secara terang dan jelas untuk: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 1. Mempertimbangkan masak-masak tiap permohonan grasi yang masuk, termasuk dalam hal ini untuk mempertimbangkan aspek dan karakteristik khusus dari tiap pemohon grasi; 2. Memberikan penjelasan yang layak dalam menerima maupun menolak permohonan grasi. Ketiadaan kaidah kewajiban dimaksud menciptakan suatu potensi besar untuk Presiden Republik Indonesia menyalahgunakan kewenangannya. Ia dapat saja menerima atau menolak permohonan grasi yang diajukan kepadanya tanpa melakukan penelitian yang disyaratkan oleh UU Grasi dan/atau tanpa memberikan pertimbangan yang layak yang dijadikan sebagai alasan dalam mengabulkan atau menolak grasi, yang mana hal ini menjadi hak bagi masyarakat, dan utamanya bagi pemohon grasi. Presiden Republik Indonesia saat ini dapat menggunakan kewenangan grasi-nya secara tidak bijaksana, dan bahkan bertentangan dari tujuan dasarnya. Grasi bagi Presiden Republik Indonesia adalah suatu kewenangan yang diberikan kepadanya beserta dengan kewajiban yang melingkupinya. Bagi pemohonnya, grasi merupakan suatu hak yang pengajuannya ia punyai, sekaligus menjadi pranata untuk menerima ampunan setelah segala jerih payah yang dilakukannya untuk menunjukkan bahwa dirinya layak menerima ampunan. Khusus bagi pemohon grasi yang menghadapi hukuman mati, grasi menjadi begitu besar dan berharga artinya: ia dapat diberi kesempatan untuk tetap hidup. Untuk masyarakat, grasi merupakan suatu keputusan yang dapat menentukan apakah seorang terpidana tetap menjadi bagian dari masyarakat atau tidak. Jadi, bagi semua pihak, keberadaan penelitian dan pertimbangan yang layak dalam pemberian atau penolakan grasi adalah hal yang esensial dan tidak dapat diabaikan. Secara normatif, keberadaan grasi adalah untuk memberikan warna humanisme dalam sistem pemerintahan. Dasar untuk menerima atau menolak permohonan grasi bukanlah aspek yang bersifat hukum lagi. Di sisi lain, karena aspek pemeriksaannya adalah mencakup semua pertimbangan yang non-hukum, maka tiap permohonan grasi yang masuk sudah seyogianya diperiksa secara rinci oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk pula di dalamnya memeriksa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 karakteristik unik/spesifik dari masing-masing pemohon grasi, sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan menolak atau menerima permohonan grasi yang diajukan, disertai dengan alasan yang layak. Hanya dengan kecermatan Presiden Republik Indonesia yang demikian, hak masing-masing pemohon grasi dapat terpenuhi dengan layak. Hanya melalui mekanisme ini juga, sisi humanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan – khususnya dalam hal pemberian grasi– akan terlihat. Tak ayal, pemohon grasi adalah terpidana, namun tetap saja ia manusia. Do not treat them as numbers. Treat them as people. B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang- Undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 5. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian materiil ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD 1945; 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, in casu Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD 1945, maka MK berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. C. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon 7. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana Undang-Undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem cheks and balances berjalan dengan efektif; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD 1945; 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 10. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 12. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalamPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; - Pemohon Badan Hukum Privat 13. Bahwa Pemohon I merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing); 14. Bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) berlakunya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan; 15. Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 16. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk juga di Mahkamah Konstitusi, legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain: a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; c. Dalam Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945. 17. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 18. Bahwa Pemohon I adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia; 19. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memerperjuangkan hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak hukum; 20. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon I (bukti P-3); 21. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasidapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga dimana para Pemohon bekerja. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya: Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dari Pemohon I, Perkumpulan IMPARSIAL, dinyatakan bahwa Perkumpulan ini berasaskan pada prinsip-prinsip Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Semesta, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 4 Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah untuk: (1) mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfir transisi yang demokratis dan berkeadilan; (2) memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran Hukum dan hak asasi manusia; (3) membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui studi empiris; (4) mendorong lahirnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain Undang- Undang Perlindungan Saksi (vide bukti P-3); 22. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon I telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. melakukan pendataan dan monitoring pelanggaran hak asasi manusia; b. melakukan penelitian dan menerbitkan laporan terkait hak asasi manusia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 c. melakukan pengkajian dan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan (policies) dan/atau hukum (laws and regulations), penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, masyarakat; d. melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; e. melakukan pendidikan kepada komunitas korban pelanggaran hak asasi manusia. 23. Bahwa upaya-upaya dan serangkain kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; 24. Bahwa ketentuan serupa juga ditegaskan di dalam Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan di dalam Pasal 16 UU HAM disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hak asasi manusia; 25. Bahwa persoalan yang menjadi objek dari Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang diujikan materiil oleh para Pemohon merupakan persoalan setiap setiap warga negara karena sifat universalnya, yang bukan hanya urusan Pemohon I, terutama menyangkut pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagai hak konstitusional setiap warga negara; 26. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon I untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 memastikan pelaksanaan kewajiban negara (state obligation) dalam melakukan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai mandat hukum sekaligus perintah konstitusional; 27. Bahwa adanya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi secara faktual atau setidak-tidaknya potensial menggagalkan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I, sebagaimana dimandatkan dalam AD/ART-nya dalam mendorong perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan hak hukum yang menjamin kepastian dan keadilan, sehingga hak-hak konstitusional Pemohon I dirugikan; 28. Bahwa kehadiran pasal-pasal a quo dengan cara langsung maupun tidak langsung secara umum juga telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon I dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya untuk mendorong perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam memastikan diterapkannya prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembangunan sistem hukum; 29. Bahwa ketidakpastian hukum dalam rumusan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi semakin membuktikan bahwa kehadiran Undang-Undang a quo secara faktual telah menggagalkan upaya-upaya dari Pemohon I, sekaligus juga melahirkan potensi dirugikannya hak-hak konstitusional para Pemohon akibat situasi ketidakpastian hukum tersebut; - Pemohon perorangan warga negara Indonesia 30. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon Vadalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, sebagaimana kualifikasi Pemohon yang persyaratkan oleh ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi; 31. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai konsultan hukum, sekaligus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 aktivis organisasi Inisiator Muda, sebuah organisasi yang didirikan oleh sekumpulan anak muda, yang selama ini kerap melakukan pendampingan pengujian Undang-Undang di hadapan Mahkamah Konstitusi, yang terkait dengan upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (bukti P-4); 32. Bahwa sebagai aktivis di Inisator Muda, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV melakukan berbagai macam aktivitas bersama organisasinya, seperti penelitian terhadap kondisi hukum; pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat; serta pendampingan hukum, sebagai upaya untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak-hak konstitusional terhadap warga negara; 33. Bahwa keberadaan pasal a quo, menurut Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah secara faktual menghambat upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam rangka memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk di dalamnya hak hukum. Oleh karena keberadaan pasal a quo memungkinkan Presiden bertindak secara sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangannya dalam mengeluarkan keputusan grasi, yang dilakukan dengan tidak memberikan pertimbangan yang layak terhadap permohonan grasi dan tidak mempertimbangkan aspek spesifik dari masing-masing pemohon grasi; 34. Bahwa dengan rumusan norma sebagaimana tertuang di dalam ketentuan pasal a quo, juga potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, yang hak hukumnya dijamin sebagaimana dituangkan khususnya di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 35. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sementara tiadanya indikator atau keharusan memberikan pertimbangan yang memadai sebagaimana dipersyaratkan oleh rumusan ketentuan pasal a quo, telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, yang akan mengganggu hak atas keadilan dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV khususnya, serta warga negara pada umumnya. Oleh karena itu, ketentuan pasal a quo, jelas- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 jelas secara faktual atau setidak-tidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV; 36. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), yang didirikan semenjak tahun 1998, untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Bahwa Pemohon telah terlibat aktif dalam berbagai aktivitas dan kegiatan KontraS semenjak tahun 1999, termasuk juga aktivitas yang terkait dengan upaya pembaruan sistem hukum pidana dalam rangka memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara, termasuk di dalamnya hak hukum yang adil; 37. Bahwa tiadanya kewajiban yang secara eksplisit memerintahkan kepada Presiden untuk mempertimbangkan tiap permohonan grasi yang diajukan dengan mengacu pada aspek individualitas dari masing-masing pemohon dan tidak pula mewajibkan untuk memberikan pertimbangan yang layak dalam setiap keputusan grasi, telah merugikan hak konstitusional Pemohon V, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 38. Bahwa keberadaan pasal a quo telah menghambat atau bahkan berpotensi menggagalkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon V bersama dengan organisasinya, dalam rangka memastikan pememuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak hukum, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, baik secara aktual maupun setidak-tidaknya potensial, ketentuan a quo telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V; 39. Bahwa selain itu, Pemohon V, juga Pemohon III dan Pemohon IV adalah merupakan pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (vide bukti P-4). Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai tax payer menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya Undang-Undang a quo, karena menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, syarat legal standing seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 terpenuhi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 40. Bahwa tiadanya keharusan untuk memberikan pertimbangan secara transparan dan akuntabel dalam rumusan ketentuan pasal a quo, sehingga membuka celah kesewenang-wenangan dalam praktiknya, telah berpotensi memboroskan Anggaran Pendapatan dan Belakanja Negara (APBN), yang salah satu sumber utamanya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon selaku warga negara; 41. Bahwa potensi pemborosan anggaran ini salah satunya nampak dari mahalnya biaya ekseskusi terpidana mati, yang ditolak grasinya oleh Presiden, tanpa adanya suatu pertimbangan yang transparan dan akuntabel. Menurut informasi yang disampaikan oleh Jaksa Agung, biaya eksekusi seorang terpidana mati mencapai 200 juta rupiah, dengan demikian jika saat ini terdapat 133 orang terpidana mati, maka total biaya eksekusi yang diperlukan sebanyak 26,6 miliyar rupiah (bukti P-5); 42. Bahwa dengan adanya keharusan pemberian pertimbangan yang transparan dan akuntabel dalam setiap pemberian grasi, sehingga ada kepastian hukum dalam setiap prosesnya, diharapkan akan ada pula pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel dari setiap penggunaan anggaran negara, yang sumbernya dari pajak warga negara; 43. Bahwa di luar argumentasi di atas, inisiatif para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo, juga merupakan salah satu bentuk dari partisipasi dari para Pemohon dalam rangka memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; 44. Bahwa jaminan serupa juga dikemukakan oleh ketentuan Pasal 100 dan Pasal 102 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan: Pasal 100 UU 39/1999, “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”. Pasal 102 UU 39/1999, “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya”. 45. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 46. Bahwa oleh karenanya, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD 1945. Selanjutnya, dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi; D. Argumentasi Permohonan - Ruang lingkup pasal yang diuji Ketentuan Rumusan Pasal 11 ayat (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 11 ayat (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. - Argumentasi konstitusional yang digunakan Ketentuan UUD 1945 Materi Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. D.1. Rumusan ketentuan pasal a quo tidak mencermikan prinsip kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 47. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; 48. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum yang adil, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (Idee des Rechts), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: purposiveness-kemanfaatan (zweckmassigkeit), justice-keadilan (gerechtigkeit), dan legal certainty-kepastian hukum (rechtssicherheit) (bukti P-6); 49. Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 50. Bahwa ketentuan pasal a quo tidak memberikan kewajiban secara eksplisit kepada Presiden untuk mempertimbangkan tiap permohonan grasi yang diajukan dengan mengacu pada aspek individualitas dari masing-masing pemohon dan tidak pula mewajibkan Presiden untuk memberikan pertimbangan yang layak dalam setiap keputusan grasi, sehingga dalam setiap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 keputusan permohonan grasi tidak pernah ada alat ukur dan indikator yang pasti mengenai perihal permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak; 51. Bahwa secara teoritik dan juga preseden yang ada, menurut E. Utrecht (1962: 239-242), setidaknya terdapat 4 (empat) alasan dalam pemberian grasi, yaitu: (a) kepentingan keluarga dari terpidana; (b) terpidana pernah berjasa bagi masyarakat; (c) terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (d) terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya (bukti P-7); 52. Bahwa menurut Satochid Kartanegara, dalam Hukum Pidana Bagian Dua (Tanpa Tahun: 149-150), menyebutkan alasan-alasan dalam pemberian grasi adalah untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan dilaksanakannya hukuman terhadap orang itu, akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar, atau apabila terhukum sedang mempunyai penyakit yang parah; 53. Bahwa pertimbangan yang lebih terperinci mengenai pemberian grasi juga dikemukakan oleh JE. Sahetapy (2007), yang menyebutkan alasan bagi Presiden untuk memberikan grasi adalah sebagai berikut: (a) bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan; (b) hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa; (c) perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan Reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak, terlepas dari kasus Abolisi dan Amnesti; dan (d) bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok misalnya sehabis revolusi atau peperangan; 54. Bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya, grasi ada untuk menunjukkan aspek humanisme dari penyelenggaraan negara. Permasalahannya, UU Grasi tidak memberikan batasan mengenai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan grasi. Oleh sebab itu, pertimbangan dari aspek ekonomi, sosial, politik bahkan ras dapat dijadikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 dasar untuk memberikan atau menolak grasi, sehingga menimbulkan suatu kondisi ketidakpastian hukum dalam penerapannya; 55. Bahwa ketidakjelasan rumusan dalam ketentuan a quo, yang tidak mensyaratkan adanya suatu pertimbangan yang layak (transparan dan akuntabel) dala pemberian grasi telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang menghendaki adanya kejelasan rumusan dari suatu Undang- Undang. hal ini seperti dijelaskan oleh Charles Eisenmann, ahli hukum Perancis yang mengatakan: “Let no one claim that the legislator is precluded from creating law. No, he is still free to create whatever he likes, but everything that he validly creates will be regular law. What is more, in this way the certainty of law is guaranteed by means of the uniformity and homogeneity of legislative law” (bukti P-8); 56. Bahwa tiadanya kepastian hukum dalam rumusan ketentuan pasal a quo, juga berakibat pada tiadanya moralitas hukum pada ketentuan a quo. Dijelaskan oleh Lon H. Fuller, bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum. Ditegaskannya sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan antara lain: (i) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa, yang juga dinamakan sebagai hasrat untuk kejelasan; (ii) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain (bukti P-9); 57. Bahwa dalam kerangka the rule of law salah satu hal yang dikehendaki adalah bahwa “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi; 58. Bahwa ‘kepastian hukum’ atau legal certainty dalam tradisi klasik the rule of law menurut pendapat dari Friedrrich von Hayek adalah salah satu atribut utama dari the rule of law, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (generality), dan atribut kesetaraan (equality) (bukti P-10); 59. Bahwa kepastian hukum (legalcertainty) menurut pendapat Hayek berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang (vide bukti P-10); 60. Dengan demikian, adanya pertimbangan yang jelas dan transparan dalam pemberian maupun penolakan grasi menjadi sebuah kebutuhan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar pemberian maupun penolakan grasi tidak justru dijadikan dasar untuk melanggar hak asasi manusia. D.2. Ketentuan pasal a quo tidak selaras dengan kewajiban presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 61. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”; 62. Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia bersumber sekaligus dibatasi oleh UUD 1945. Presiden Republik Indonesia harus menginsyafi dan mematuhi setiap rambu di dalam UUD 1945; 63. Bahwa salah satu poin mendasar dalam UUD 1945 adalah hak asasi manusia. Secara teoritis, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Kendatipun setiap orang memiliki karakteristik dan keadaan yang berbeda-beda, namun hak yang melekat pada setiap orang adalah sama; 64. Bahwa konsep hak asasi manusia tersebut adalah hal yang tidak luput untuk ditegakkan oleh Presiden dalam setiap tindakannya, tidak terbatas dalam memutus grasi, tetapi juga bersinggungan dan berkorelasi dengan kewajiban- kewajiban lainnya. Hal ini seperti dikemukakan oleh Muhammad Yamin (1951: 144), yang mengatakan: “Hak Presiden memberi grasi dalam negara hukum Republik Indonesia tidaklah di dorongkan atau berdasarkan suatu kebaikan Presiden sebagai sumber keadilan, melainkan semata-mata untuk memberikan koreksi kepada pelaksanaan aturan-aturan hukum yang oleh karena sifat umunya dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 keadaan yang tertentu yang mungkin tidak adil. Aturan keadilan yang paling boleh jadi dalam keadaan yang istimewa menjadi kelaliman yang setinggi- tingginya Presidenlah yang memegang kekuasaan teritnggi untuk melaksanakan hak koreksi tersebut” (bukti P-11); 65. Bahwa oleh karena itu kewenangan pemberian grasi dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 jelas tidak berarti bahwa kewenangan itu berdiri sendiri. Dalam menggunakan kewenangan ini, Presiden diwajibkan untuk berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Artinya, Presiden pun harus tetap memperhatikan nilai dan aspek hak asasi manusia; 66. Bahwa untuk hal Penyelesaian Permohonan Grasi dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU Grasi tidak menyuratkan secara jelas kewajiban bagi Presiden untuk mempertimbangkan aspek individualitas dari masing-masing pemohon dan untuk memberikan pertimbangan yang layak atas setiap keputusan grasi; 67. Bahwa akibatnya, muncul ‘kesewenangan’ dari Presiden dalam menggunakan kewenangannya ini, yakni dengan cara memutuskan penolakan atau penerimaan grasi tanpa didasari pada penelitian yang layak mengenai aspek individualitas dari masing-masing pemohon dan tidak memberikan/ menyampaikan pertimbangannya secara layak pula. Cara lain yang sudah menjadi kenyataan adalah pernyataan publik Presiden pada tanggal 9 Desember 2014 tentang penolakan grasi ‘pukul rata’ (bukti P-12); 68. Bahwa tindakan-tindakan semacam ini adalah bentuk tindakan Presiden yang tidak sesuai, bahkan bertentangan, dengan konsep hak asasi manusia yang hidup dalam UUD 1945, karena Presiden telah memperlakukan para pemohon grasi sebatas angka semata. Akibatnya, pemohon grasi yang satu disamakan dengan pemohon grasi yang lain atas dasar kesamaan jenis tindak pidana yang dilakukan, tanpa mencoba membedakan aspek individualitas dari masing-masing manusia yang menjadi pemohon grasi maupun fakta-fakta yang melingkupinya; 69. Bahwa menurut Muladi (1992:51), dalam memberikan keputusan grasi, Presiden haruslah mempertimbangkan dari segi hukum yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang dapat memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari kejahatan serta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga terhindar menjadi residivis, maka pertimbangannya harus memperhatikan aspek positif maupun aspek negartif terhadap terpidana maupun masyarakat jika permohonan grasi dikabulkan atau ditolak. Dengan kata lain, semestinya ada penelitian yang layak dan pertimbangan yang mendetail dalam pemberian keputusan grasi; 70. Bahwa sebagai pertimbangan, pengalaman praktik negara lain dalam pemberian grasi bisa menjadi contoh bagi Indonesia dalam pengaturan dan praktik pemberian grasi, hal ini sebagaimana praktik di Amerika Serikat dan Filipina berikut ini: Amerika Serikat Filipina - Presiden Amerika Serikat mempunyai kekuasaan untuk memberi pengampunan (grasi) dan penundaan terhadap pelaksanaan hukuman bagi perlanggaran terhadap hukum di Amerika Serikat yang diatur dalam Article II, section 2 “...he shall have Power to Grant Reprieves and Pardons for Offenses against the United States, except in Cases of Impeachment..” - Permohonan grasi ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat dan akan diserahkan kepada Pardon Attorney, Department of Justice. - Dalam hal pengajuan grasi, Attorney General akan mengadakan penyelidikan yang dianggap perlu. Apabila seorang dihukum atas tindak kejahatan yang memiliki korban, maka Attorney General akan menotifikasi korban atas adanya permohonan grasi tersebut, kemudian melaporkan secara tertulis rekomendasinya kepada Presiden yang pada intinya menyampaikan penilaiannya atas permohonan grasi. - Terhadap setiap permohonan grasi yang diterima, Attorney General akan menyampaikan penilaiannya berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan, di antaranya perilaku baik selama menjalankan hukuman dan telah menjalani masa hukumannya selama 5 (lima) tahun, dan lain-lain. - Ketika permohonan grasi dikabulkan, pemohon atau kuasa hukumnya harus - Presiden Filipina memiliki kekuasaan untuk memberi grasi atau pengampunan untuk narapidana berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat (Board of Pardons and Parole). Pemberian Grasi oleh Presiden diatur dalam Konstitusi Filipina dalam Article VII section 19 “..Except in cases of impeachment, or as otherwise provided in this Constitution, the President may grant reprieves, commutations, and pardons, and remit fines and forfeitures, after conviction by final judgment. He shall also have the power to grant amnesty with the concurrence of a majority of all the Members of the Congress..” - Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat (Board of Pardons and Parole) berada di bawah Departemen Kehakiman. Dewan ini bertugas memberikan pembebasan bersyarat dan merekomendasikan kepada Presiden mengenai segala bentuk grasi untuk seseorang atau tahanan yang berhak mendapatkannya. Fungsi dewan termasuk melakukan studi dan review serta pembahasaan tahanan yang memenuhi syarat untuk pembebasaan bersyarat maupun grasi Presiden dan mereview laporan yang disampaikan oleh Parole and Probation Admnistration dan membuat keputusan yang diperlukan. - Dalam hal seorang narapidana yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 diberitahu tentang hal tersebut dan surat perintah pengampunan akan dikirim ke pemohon. Setiap kali Presiden menyampaikan penolakannya terhadap permohonan grasi, Attorney General wajib memberikan saran kepada pemohon grasi dan menutup permohonan tersebut. sedang dipertimbangkan untuk memperoleh grasi presiden, Board of Pardons and Parole harus memberitahukan kepada pihakyang dirugikan, apabila pihak yang dirugikan tidak diketahui keberadaannya, maka disampaikan kepada keluarga terdekat dari pihak yang dirugikan tersebut. - Board of Pardons and Parole harus mempublikasikan dalam surat kabar yang beredar secara nasional seluruh nama-nama narapidana yang sedang dipertimbangkan untuk memperoleh grasi presiden. Setiap pihak yang berkepentingan dapat mengirimkan keberatan/komentar/informasi yang relevan terkait narapidana dimaksud secara tertulis kepada Board of Pardons and Parole. 71. Bahwa berdasarkan proses pemberian grasi di negara AS dan Filipina tersebut di atas dapat dilihat bahwa perbedaan yang kontras dengan di Indonesia terlihat pada adanya lembaga khusus yang meninjau dan memberikan penilaian atas setiap permohonan grasi kepada Presiden untuk kemudian direkomendasikan kepada presiden dan adanya standar yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam mempertimbangkan sebuah permohonan grasi; 72. Bahwa kedua negara dimaksud menunjukkan ada suatu proses penelitian yang cukup untuk menguji kelayakan diterima atau ditolaknya sebuah permohonan grasi oleh presiden. Selain itu, terdapat tranparansi kepada publik mengenai proses pertimbangan yang dilakukan terhadap setiap permohonan grasi dan melibatkan publik (terutama pihak yang dirugikan karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh pemohon) dalam menyusun rekomendasi permohonan grasi. D.3. Ketentuan pasal a quo tidak sejalan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 73. Bahwa dalam hubungan antara negara dan warga negara, setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu: (a) hak dari warga negara; dan (b) kewajiban dari pemerintah; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 74. Bahwa dalam konteks hak, maka yang dibicarakan tidak hanya hak sebagai warga negara melainkan juga hak hukum dan hak asasi manusia. Sedangkan dalam konteks kewajiban, yang ditekankan adalah bagaimana negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak- hak dari warganya tersebut; 75. Bahwa cerminan dari konsepsi tersebut dituangkan ke dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, termasuk pemerintah”; 76. Bahwa hak asasi manusia yang dirujuk oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tentunya tidak dapat dibatasi pada hak asasi manusia yang ada di dalam UUD 1945 saja, melainkan meliputi semua hak asasi manusia yang dikenal dan diakui, termasuk di dalamnya seluruh hak asasi manusia yang ada di dalam Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) (telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (telah diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), maupun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengingat khususnya mengingat prinsip universalisme dan interdependesi dari hak asasi manusia; 77. Bahwa secara kontekstual, hal di atas juga menunjukkan keterkaitan antara hak dengan kewajiban. Hak memunculkan kewajiban, dan begitu pula sebaliknya. Lebih jauh, hak dan kewajiban yang ada bisa memunculkan kewajiban dan hak yang lainnya; 78. Bahwa dalam konteks grasi, hak hukum terpidana yang dijamin dalam UU Grasi adalah hak untuk mengajukan grasi [vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Grasi] –hak untuk mengajukan grasi juga diatur dan dijamin berdasarkan Pasal 6 ayat (4) ICCPR. Namun hal ini tidak berarti bahwa hak ini menjadi berdiri sendiri. Seperti telah diuraikan, hak yang dimiliki oleh satu pihak membebani pihak lainnya dengan kewajiban; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 79. Bahwa dalam hal ini, kewajiban yang muncul dari hak bagi terpidana untuk mengajukan grasi menjadi kewajiban bagi Presiden untuk menerima dan melakukan proses terhadap permohonan grasi tersebut. Sedangkan hak hukum lainnya yang timbul dari hak untuk mengajukan grasi adalah hak agar permohonan grasinya dipertimbangkan. Hak ini secara natural merupakan lanjutan dari hak untuk mengajukan grasi. Apa artinya memiliki hak untuk mengajukan grasi, jika kemudian permohonan tersebut tidak diproses dan tidak dipertimbangkan? 80. Bahwa selanjutnya, hak untuk mendapatkan pertimbangan memunculkan kewajiban bagi Presiden untuk memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi yang diajukan. Jika kewajiban ini dikaitkan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, maka hal yang menjadi kewajiban bagi Presiden adalah memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi yang diajukan secara layak; 81. Bahwa kewajiban hukum sebagaimana terurai di atas acap kali diacuhkan karena kewajiban-kewajiban tersebut tidak tersurat dalam UU Grasi. Rumusan ketentuan-ketentuan dalam UU Grasi telah memberikan gambaran yang salah karena seolah-olah menempatkan Presiden sebagai pihak yang tidak memiliki kewajiban apapun dalam hal pemberian grasi –kecuali kewajiban untuk memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini jelas terlihat dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi, yang masing- masingnya menyatakan: Pasal 4 ayat (1) UU Grasi, “Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diaukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung”. Pasal 11 ayat (1) UU Grasi, “Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.” Pasal 11 ayat (2) UU Grasi: “Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi”. 82. Bahwa tidak ada satupun kata maupun frasa yang menunjukkan bahwa Presiden wajib untuk mempertimbangkan permohonan grasi yang diajukan atau mewajibkan Presiden untuk memberikan pertimbangan yang layak dalam mengabulkan atau menolak permohonan grasi. Ketentuan-ketentuan di atas hanya menggambarkan wewenang Presiden tanpa memberikan kewajiban Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 hukum apapun terhadapnya, padahal kewenangan tersebut muncul bersamaan dengan hak dari terpidana untuk mengajukan grasi; 83. Bahwa jika hak untuk mengajukan grasi bagi terpidana dan kewenangan untuk memberi atau menolak grasi dari Presiden tidak dimaknai dengan adanya kewajiban bagi Presiden untuk melakukan hal-hal tertentu, in casu kewajiban untuk menerima, memproses dan mempertimbangkan secara layak setiap permohonan grasi yang diajukan kepadanya, maka keberadaan hak untuk mengajukan grasi menjadi kehilangan esensinya, terutama karena aspek materiilnya (menyangkut penelitian dan alasan yang patut untuk disampaikan) dapat begitu saja diabaikan; 84. Bahwa bilamana demikian, berarti negara berada telah lalai dalam mengemban amanat yang digariskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, khususnya untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, sebab negara hanya memberikan jaminan pada aspek prosedural semata, tetapi belum sepenuhnya menyentuh pada esensi perlindungannya; 85. Bahwa secara spesifik terhadap terpidana mati, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 2-3/PUU/V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 mengatakan bahwa penerapan hukuman mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, yang apabila terpidana berkelakuan terpuji maka hukumannya dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau selama 20 (dua puluh) tahun; 86. Bahwa pertanyaan paling sederhananya dari pertimbangan di atas adalah: “Bagaimana mungkin Presiden dapat menilai ada tidaknya perilaku terpuji dari seorang terpidana mati jika Presiden tidak mempertimbangkan secara layak dan menyeluruh permohonan grasi yang diajukan kepadanya dan meneliti aspek-aspek khusus dari tiap pemohon grasi?” 87. Bahwa dengan demikian, adalah penting untuk menambahkan kewajiban secara eksplisit kepada Presiden untuk mempertimbangkan secara layak dan menyeluruh permohonan grasi yang diajukan kepadanya dan meneliti aspek- aspek khusus dari tiap pemohon grasi agar Presiden dapat melaksanakan amanat dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertulis di atas; 88. Bahwa dalam konsep hukum pidana sendiri, garsi tidak hanya terkait dengan ampunan atau pengurangan hukuman terhadap putusan hakim saja. Dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 kebijakan grasi, termuat juga beragam sisi, seperti: (a) pemohon yang mengajukan grasi tidak hanya sebagai terpidana, melainkan sebagai warga negara yang berhak minta ampun atas kesalahannya; (b) grasi mengatasi keterbatasan hukum (recovery system) yang dapat mengoreksi kesalahan- kesalahan dalam penyelenggaraan hukum; (c) grasi sebagai dasar hapusnya hak warga negara menjalankan pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada terpidana dapat hapus, berkurang, dan berubah jenisnya; dan (d) grasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan jawaban atas permohonan grasi, oleh karena itu dalam hal grasi dikabulkan maupun ditolak harus disandarkan pada tujuan pemidanaan. 89. Bahwa kemudian untuk mencegah keadaan lalai seperti halnya yang terjadi hari ini, pemaknaan ulang terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi sebagai bagian dari prosedur penyelesaian permohonan grasi mutlak diperlukan, yakni dengan meletakkan kewajiban secara eksplisit bagi Presiden untuk menerima, memproses dan mempertimbangkan dengan layak tiap permohonan grasi yang masuk; D.4. Ketentuan pasal a quo tidak memberikan informasi yang memadai, baik bagi pencari keadilan maupun publik, sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 90. Bahwa kebebasan untuk mendapatkan informasi adalah bagian dari hak konstitusional yang dilindungi sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Hal ini juga seperti ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 tanggal 25 Maret 2009, yang menyatakan bahwa: “Menimbang bahwa hak masyarakat untuk tahu (rights to know) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara a contrario juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (freedom of information). Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 91. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga menerangkan jika kebebasan untuk memperoleh informasi merupakan pendukung dari perkembangan demokratisasi di Indonesia. Secara jelas dikemukakan Mahkamah Konstitusi:“Menimbang bahwa tahapan perkembangan demokratisasi menuju konsolidasi yang sedang berlangsung di Indonesia, didukung sepenuhnya oleh kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk menyimpan dan menyebarkan informasi, serta kebebasan untuk memperoleh informasi”; 92. Bahwa dikarenakan tidak adanya kewajiban untuk memberikan pertimbangan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi, Presiden dapat sekadar menyatakan bahwa “terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi” atau “tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi” di dalam keputusan pemberian atau penolakan grasi bagi pemohon grasi. Penyampaian pertimbangan semacam ini sudah menjadi pola yang ajeg selama ini, padahal hal ini jelas jauh dari apa yang selayaknya; 93. Bahwa tidak adanya penjelasan yang layak dalam pemberian atau penolakan grasi membuat masyarakat dan pemohon grasi tidak memiliki mekanisme secara hukum untuk mengetahui pertimbangan mengenai keputusan pemberian atau penolakan grasi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak untuk memperoleh informasi yang dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945; 94. Bahwa pemberitahuan pertimbangan pemberian atau penolakan grasi tidak bisa dipandang sebagai bentuk intervensi kewenangan Presiden dalam pemberian atau penolakan grasi. Hal ini dikarenakan kewajiban Presiden hanya sebatas memberitahukan pertimbangan dalam pemberian atau penolakan grasi yang telah dilakukan. Pemberitahuan kepada masyarakat dan pemohon grasi tidak akan mengubah hasil keputusan pemberian atau penolakan grasi; 95. Bahwa ketika Presiden memberitahukan dasar-dasar pertimbangannya dalam pengabulan atau penolakan grasi, maka hal ini akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan tersebut. Hal ini juga bermanfaat untuk membangun budaya transparansi yang dalam jangka panjang akan membentuk suatu ikatan kepercayaan (trust) antara Presiden dan masyarakat. 96. Bahwa ikatan kepercayaan yang dimiliki masyarakat dapat memiliki efek domino yang membuat masyarakat lebih mudah untuk menerima atau setidaknya memahami setiap keputusan yang diambil oleh Presiden dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 melaksanakan kewenangannya. Ini merupakan bentuk pendidikan yang dapat membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh seorang Presiden; 97. Bahwa sejalan dengan hak untuk mengajukan grasi, pemohon grasi memiliki hak untuk mengetahui pertimbangan yang diberikan oleh Presiden dalam memberi atau menolak grasi. Lebih jauh lagi, pemberitahuan mengenai pertimbangan tersebut memberikan ruang bagi pemohon grasi untuk dapat mengetahui bahwa grasi yang ia mohonkan secara nyata telah dipertimbangkan oleh Presiden; 98. Bahwa hak untuk mengetahui informasi mengenai pertimbangan dalam keputusan Presiden yang berdampak secara langsung bagi kehidupan pemohon grasi merupakan hak yang tidak hilang meskipun sang pemohon grasi tersebut sedang menjalani hukuman sebagai terpidana; 99. Bahwa adanya informasi yang memadai, yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pemberian keputusan permohonan grasi, juga memberikan kekuatan akuntabel terhadap putusan itu sendiri, sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana; E. Petitum Berdasarkan pada uraian argumentasi di atas, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dibaca: (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan melakukan penelitian terhadap pemohon grasi dan permohonan grasinya. (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi dengan disertai alasan yang layak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 3. Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca: (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan melakukan penelitian terhadap pemohon grasi dan permohonan grasinya. (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi dengan disertai alasan yang layak. 4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan; atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. 2. Bukti P-2 : Fotokopi UUD 1945. 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Imparsial dan Fotokopi Pemohon I. 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Pemohon II, III, dan IV. Fotokopi NPWP Pemohon III dan IV. Fotokopi Akta Pendirian dan SK Kemenkumham tentang pengesahan Yayasan Inisiator Muda. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Kliping media mengenai aktivitas organisasi tempat bekerja Pemohon II, III, dan IV. Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon V. 5. Bukti P-5 : Kliping media keterangan Jaksa Agung mengenai biaya eksekusi terpidana mati dan keterangan Menkumham mengenai jumlah terpidana mati yang menanti eksekusi. 6. Bukti P-6 : Fotokopi artikel mengenai pemikiran Gustav Radbruch tentang Cita Hukum. 7. Bukti P-7 : Fotokopi buku E. Utrecht khusus yang terkait dengan grasi. 8. Bukti P-8 : Fotokopi artikel mengenai negara hukum yang mengutip pendapat Charles Eisenmann. 9. Bukti P-9 : Fotokopi (daftar isi) buku Lon H. Fuller khusus yang terkait dengan kepastian hukum. 10. Bukti P-10 : Fotokopi (daftar isi) buku Friedrich von Hayek khusus yang terkait kepastian hukum. 11. Bukti P-11 : Fotokopi buku Muhammad Yamin khusus yang terkait dengan kewenangan Presiden memberikan grasi. 12. Bukti P-12 : Kliping media terkait dengan pernyataan Presiden yang akan memukul rata dalam pemberian keputusan permohonan grasi. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa permohonan pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi pada awalnya diajukan oleh tujuh pemohon, yang dua di antaranya yaitu Myuran Sukumaran [Pemohon I] dan Andrew Chan [Pemohon II] yang memberi kuasa kepada 1) Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.; 2) Leonard Arpan Aritonang, S.H.; 3) Doly James, S.H.; 4) M. Ponti Azani, S.H., M.H.; 5) Inneke Kusuma Dewi, S.H.; dan 6) Damianagatayuvens, S.H., sedangkan lima pemohon lainnya tidak menunjuk kuasa hukum, yaitu i) Rangga Sujud Widigda [Pemohon III]; ii) Anbar Jayadi [Pemohon IV]; iii) Luthfi Sahputra [Pemohon V]; iv) Haris Azhar [Pemohon VI]; dan v) Imparsial [Pemohon VII]. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Bahwa dalam persidangan pendahuluan pertama yang dilaksanakan hari Rabu, 20 Mei 2015, kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bahwa kedua Pemohon dimaksud telah menjalani eksekusi pidana mati. Meninggalnya kedua Pemohon menurut Mahkamah mengakibatkan hilangnya subjek hukum dalam permohonan a quo. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur. Namun demikian kelima pemohon lainnya, yaitu Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII, menyatakan tetap mengajukan permohonan a quo dengan melakukan berbagai perubahan atau perbaikan permohonan. Perubahan perbaikan tersebut, yang antara lain mengenai susunan/urutan para Pemohon, selengkapnya tercantum dalam paragraf [2.1] putusan ini. Selanjutnya permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah perbaikan permohonan yang diajukan oleh kelima Pemohon sebagaimana dimaksud di atas. Dengan demikian, para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pemohon I (Perkumpulan IMPARSIAL), Pemohon II (Anbar Jayadi), Pemohon III (Rangga Sujud Widigda), Pemohon IV (Luthfi Sahputra), dan Pemohon V (Haris Azhar). [3.7] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon I (Perkumpulan IMPARSIAL) mendalilkan sebagai badan hukum privat berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memperjuangkan hak asasi manusia (vide bukti P-3). Pemohon II (Anbar Jayadi), Pemohon III (Rangga Sujud Widigda), dan Pemohon IV (Luthfi Sahputra) mendalilkan diri sebagai pemohon perseorangan warga negara Indonesia, yang aktif dalam organisasi Inisiator Muda yang bergiat dalam upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (vide bukti P-4). Adapun Pemohon V (Haris Azhar) juga mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-4) yang bergiat di bidang hak asasi manusia dan menjadi koordinator KontraS. Setelah mencermati dalil mengenai kedudukan hukum para Pemohon dan menilai alat bukti yang diajukannya, Mahkamah menilai kelima Pemohon dapat dikategorikan sebagai i) pemohon berupa perseorangan warga negara, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, serta ii) pemohon berupa badan hukum, yaitu Pemohon I. Selanjutnya terhadap dua kategori Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 demikian Mahkamah akan mempertimbangkan kerugian dan/atau potensi kerugian konstitusional masing-masing dalam kaitannya dengan objek permohonan. [3.7.1] Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengenai hak memajukan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan sama di hadapan hukum. Menurut para Pemohon hak konstitusional demikian dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi. Ketentuan tersebut menurut para Pemohon tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum karena tidak secara eksplisit mewajibkan Presiden untuk mempertimbangkan secara layak terhadap permohonan grasi yang diajukan. Dari uraian demikian, menurut Mahkamah kerugian konstitusional yang dapat ditimbulkan oleh ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi adalah ditolaknya permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana tanpa adanya pertimbangan Presiden. Dalam kaitannya dengan (potensi) kerugian konstitusional tersebut, Pemohon I dalam posisinya sebagai badan hukum (LSM) yang bergiat memperjuangkan hak asasi manusia, menurut Mahkamah memiliki kemungkinan untuk mewakili kepentingan banyak warga negara yang salah satunya bisa jadi merupakan terpidana yang memiliki hak untuk mengajukan grasi. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon yang mendalilkan sebagai badan hukum, yaitu Pemohon I, memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7.2] Kategori Pemohon berikutnya dalam permohonan ini adalah pemohon perseorangan warga negara Indonesia, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V yang dalam permohonannya tegas mendalilkan diri sebagai perseorangan dan bukan mengajukan permohonan atas nama organisasi, badan hukum, atau LSM, tempat mereka bergiat. Setelah mencermati dalil-dalil para Pemohon, menurut Mahkamah para Pemohon perseorangan tersebut tidak sedang berada dalam kedudukan yang terkena atau potensial terkena ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi. Dengan kata lain, terdapat fakta hukum bahwa para Pemohon perseorangan tersebut bukanlah pihak yang sedang mengajukan grasi kepada Presiden, sehingga tidak memiliki kerugian atau potensi kerugian akibat keberadaan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi, apalagi jika kerugian konstitusional demikian dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (2) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 UU Grasi yang mengatur isi putusan Presiden berupa pemberian atau penolakan grasi. Bahwa terkait dengan terminologi “potensi” kerugian konstitusional, yang dapat menjadi salah satu sebab dimilikinya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, menurut Mahkamah memang tidak ada siapapun yang dapat memastikan apakah para Pemohon perseorangan benar- benar tidak akan terkena/bersinggungan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi dimaksud di kelak kemudian hari. Namun pengertian potensi kerugian konstitusional yang dimaksud oleh Mahkamah bukanlah kerugian yang sekadar ada secara probabilitas, dengan nilai kemungkinan sangat kecil. Potensi kerugian konstitusional yang dimaksud oleh Mahkamah adalah kerugian yang selain ada secara probabilitas, juga bernilai signifikan untuk dialami oleh para Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.7] tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon I memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, dan karenanya Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Adapun Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, serta Pemohon V menurut Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan pertimbangan bahwa permohonan a quo merupakan kewenangan Mahkamah, serta salah satu Pemohon, yaitu Pemohon I, memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut: Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (selanjutnya disebut UU Grasi), yaitu: Pasal 11 ayat (1) : “Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.” Pasal 11 ayat (2) : “Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan: Pasal 4 ayat (1) : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28F : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal 28I ayat (4) : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” [3.10] Menimbang bahwa mengenai kerugian konstitusional atau setidaknya potensi kerugian konstitusional yang didalikan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat Pasal 11 ayat (1) UU Grasi berisi perintah kepada Presiden untuk memberikan keputusan atas permohonan grasi. Norma perintah dimaksud memiliki dua kemungkinan pelaksanaan oleh Presiden, yaitu Presiden memberikan keputusan, atau Presiden tidak memberikan keputusan. Dalam hal Presiden memberikan keputusan terhadap permohonan grasi, maka hal demikian adalah tindakan yang sesuai dengan UU Grasi. Sedangkan jika Presiden tidak memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, maka Presiden melanggar Pasal 11 ayat (1) dimaksud. Lebih lanjut, istilah “memberikan keputusan” sudah tentu tidak dapat ditafsirkan terpisah dengan tindakan memberikan pertimbangan. Bahkan dalam Pasal 11 ayat (1) dapat ditemukan setidaknya dua lapis/bentuk pertimbangan, yaitu i) pertimbangan Presiden, yang pertimbangan ini dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan sebelumnya, yaitu ii) pertimbangan Mahkamah Agung. Di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi tersebut, terutama mengenai pertimbangan oleh Presiden, menurut Mahkamah telah sangat jelas memerintahkan bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Presiden adalah pertimbangan yang layak. Menurut Mahkamah, justru ketika dalam suatu istilah “pertimbangan” yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian ditambahkan dengan kata “layak”, sehingga berubah menjadi frasa “pertimbangan yang layak”, maka akan memunculkan ambiguitas yang jika Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 merujuk pada perspektif biner mengharuskan pula adanya suatu jenis “pertimbangan yang tidak layak”. Padahal menurut Mahkamah, sebuah kata atau istilah “pertimbangan” sudah mengandung di dalamnya makna “layak”. Suatu pertimbangan adalah suatu proses berpikir yang, tidak dapat tidak, harus dilakukan dengan layak. Jika terdapat suatu proses berpikir yang tidak layak atau tidak memenuhi kesungguhan tertentu, maka proses berpikir yang demikian tidak dapat disebut sebagai pertimbangan atau aktivitas mempertimbangkan. [3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati Pasal 11 ayat (1) UU Grasi terutama mengenai masalah kelayakan pertimbangan Presiden, Mahkamah menilai dalil Pemohon I bahwa ketentuan norma Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) memunculkan potensi Presiden tidak memberikan pertimbangan yang layak terhadap permohonan grasi, adalah dalil yang tidak berdasar. Hal demikian karena Pemohon I tidak dapat menunjukkan istilah atau frasa mana dalam Pasal 11 ayat (1) serta ayat (2) UU Grasi yang dapat ditafsirkan sebagai “pertimbangan yang tidak layak” yang karenanya memunculkan kerugian dan/atau potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon I berupa ketidakpastian hukum. Seandainya memang benar Presiden tidak mempertimbangkan permohonan grasi secara layak, menurut Mahkamah hal demikian adalah pelanggaran terhadap norma Pasal 11 ayat (1) UU Grasi, dan bukan merupakan efek/implikasi dari adanya norma ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo. Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon I merupakan masalah implementasi norma. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), d a n Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Menolak permohonan Pemohon I; 2. Permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada pukul 12.44 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Maria Farida Indrati ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id