56/PUU-XII/2014

PUTUSAN Nomor 56/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Drs. Eduard Nunaki, M.Si., Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat/Tanggal Lahir : Napan, 1 September 1963 Alamat : Perumahan Pemda Manggurai RT/RW. 001/001 Desa/Kampung Maniwak Kecamatan/Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Mendengar keterangan ahli Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Mei 2014, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Mei 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 131/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 56/PUU-XII/2014 pada tanggal 24 Juni 2014, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 Juli 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK Nomor 24 Tahun 2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; yaitu hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Penjelasan: bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil merasa dirugikan karena kedudukan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain di dalam hukum dan pemerintahan dibatasi oleh Pasal 119 dan 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 (UU Aparatur Sipil Negara), dimana pemohon dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II a dan eselon II b) dirugikan, karena harus mengundurkan diri dari Status sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat pendaftaran di KPUD sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota atau wakil bupati/wakil walikota. b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap akan merugikan jika diberlakukannya Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Karena hak politik yang melekat dalam diri pemohon selaku hak asasi sebagai warga negara akan hilang sebagai akibat berlakunya undang-undang tersebut, sehingga pemohon dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud tidak memiliki kesempatan untuk terlibat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada jabatan Gubernur/Wakil Gubernur dan jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. c. hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai warga negara “dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 akan hilang bila Pasal 119 dan 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 dilaksanakan. d. Kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014), yaitu daerah-daerah di Wilayah Negara Republik Indonesia yang Kualitas Sumber Daya Manusia belum siap untuk menjadi pemimpin dan memimpin pemerintahan seperti di Tanah Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat akan berakibat pada penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan, serta akan menjadi lahan subur bagi tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme. e. Jika permohonan ini dikabulkan, maka pemohon dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2). 3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Bukti KTP dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Asisten pada Sekretariat Daerah dengan eselon II b, maka pemohon berada pada jenjang pejabat pimpinan tinggi pratama menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetang Aparatur Sipil Negara, sehingga memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (yudicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003. 4. Bahwa permohonan uji materiil disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang berwenang mengadili dan menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, mengingat Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dan akan menyebabkan hilangnya hak asasi pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang memiliki kedudukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id dalam hukum dan pemerintahan yang sama dengan warga negara lainnya. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut, maka terjadi pelanggaraan dan penghilangan terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, tersebut berikut ini: a. Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. b. Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. c. Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. d. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. e. Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. f. Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. g. Pasal 28I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 5. Bahwa dengan berlakunya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014, yang mengharuskan seorang Pegawai Negeri Sipil mengundurkan diri dari status kepegawaiannya, maka norma tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap pengabdian warga negara lebih khusus Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Pemohon dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Indonesia akan dirugikan karena tidak berkesempatan mencalonkan diri sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6. Bahwa dengan pembatasan sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut yang diujikan, maka akan memberikan pembatasan dan tidak memberikan ruang bagi pegawai negeri sipil yang memiliki potensi untuk berkarya, dan mengerahkan segala potensi bagi pengabdian terhadap pembangunan bangsa dan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang good and clean governance. III. POKOK - POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan, dengan paradigma tersebut maka para pencari keadilan jika menghadapi suatu persoalan hukum, maka dapat mencari keadilan melalui lembaga penegak hukum yang telah ditetapkan oleh negara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili sehingga meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang persyaratan bagi “Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon (Pasal 119 UU Nomor 5 Tahun 2014)”. Selain itu “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon [Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014]”. 3. Bahwa hukum hadir ditengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4. Bahwa komitmen pemerintah adalah membangun pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sejalan dengan paradigma baru pemerintahan, sehingga memerlukan orang yang memahami sistem dan tata mengelola pemerintahan, dan pengalaman berpemerintahan, hal tersebut dimiliki oleh mereka yang bekerja di lingkungan pemerintah pada semua tingkatan, sehingga kemampuan dan potensi diri yang dimiliki menjadi bekal yang dapat diabdikan bagi bangsa dan negara dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu agar dapat dipertimbangkan untuk tidak melaksanakannya norma tersebut yang berakibat pada lemahnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah yang sumber daya manusianya belum siap, terutama Provinsi Papua dan Papua Barat. 5. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014, khususnya frasa “wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”, merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. 6. Bahwa hak konstitusional pemohon dan seluruh Pegawai Negeri Sipil yang dijamin oleh Konstitusi yakni tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], serta hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk hanya karena mencalonkan diri menjadi gubernur/wakil gubernur dan bupati/walikota dan wakil bupati/ wakil walikota sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 7. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakanya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3), khususnya frasa “wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3); Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4). 9. Bahwa Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi sebagai berikut : a. Pasal 119 “Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. b. Pasal 123 ayat (3) “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”. 10. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) khususnya frasa “wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon” UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (lex certa). Adanya prinsip lex certa “mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya”. 11. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, “Negara Hukum” [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i). Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (iii). Adanya pembagian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id kekuasaan dalam negara; (iv). Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah negara. 12. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (Rechstaat) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara Hukum (The Rule of Law/Rechtstaat) dalam arti yang sebenarnya yakni: a. Supremasi hukum (supremacy of law); b. Persamaan dalam Hukum (equality before the law); c. Asas Legalitas (due process of law); d. Pembatasan Kekuasaan; e. Organ-Organ Eksekutif Independen; f. Peradilan bebas dan tidak memihak; g. Peradilan Tata Usaha Negara; h. Peradilan Tata Negara (constitutional court); i. Perlindungan Hak Asasi Manusia; j. Bersifat Demokratis (democratisch rechtstaat); k. Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (welfare rechtstaat); l. Transparansi dan Kontrol Sosial. 13. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) “wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon” UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam Hukum (equality before the Law). Bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, norma tersebut telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum serta membatasi sumber daya aparatur yang memiliki potensi sebagai pemimpin yang dapat mengabdikan diri untuk membangun bangsa dan negara. 14. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, menegaskan terkait “persamaan dalam hukum (equality before the Law)”, ada persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id khusus dan sementara yang dinamakan affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju. 15. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) khususnya frasa “wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon” UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia. Norma yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) dengan sangat jelas melakukan pembatasan atas diri Pemohon, sehingga berpotensi merugikan hak- hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan sekaligus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilindungi oleh konstitusi. 16. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) khususnya frasa “wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif, maka pembatasan terhadap Pemohon dan seluruh warga negara yang statusnya sama dengan pemohon sebagaimana norma Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang a quo inkonstitusional. 17. Bahwa persyaratan seorang Pegawai Negeri Sipil mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon tidak perlu dilaksanakan, karena Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Demikian pula Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dengan demikian norma tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. 18. Bahwa pembatasan terhadap Pegawai Negeri Sipil, telah menutup kesempatan bagi setiap warga negara untuk berperan secara langsung Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga potensi diri dan kemampuan yang dimilikinya untuk mengabdikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara dihilangkan oleh norma tersebut. 19. Bahwa norma tersebut tidak dapat dilaksanakan di Tanah Papua, yaitu di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat karena kader pemimpin pemerintahan selama ini berada di kalangan Pegawai Negeri Sipil, hal ini disebabkan oleh kesiapan Sumber Daya Manusia diluar lingkungan Pegawai Negeri Sipil belum siap karena Potensi Sumber Daya Manusia di Papua lebih cenderung menjadi PNS, karena lapangan kerja yang dianggap lebih terhormat adalah PNS, dilain pihak Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan saat perekat bangsa yang hendaknya menjadi perhatian khusus bagi pelaksanaan norma pada pasal 119 dan pasal 123 ayat (3), dalam pada itu tugas Pemimpin Pemerintahan (Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota) membutuhkan calon pemimpin yang memahami dan mengerti tentang tata kelola suatu pemerintahan sehingga dapat mengelolanya dengan baik. 20. Bahwa norma tersebut jika tetap dilaksanakan, maka kepemimpinan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, akan kehilangan arah karena tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan bagi warga negara mulai dari lahir sampai dengan meninggal, untuk itu calon pemimpin pemerintahan harus memiliki integritas, kapabilitas, dedikasi dan loyalitas terhadap bangsa dan negara sehingga mampu dan sanggup menjaga pemerintahan yang dipimpinnya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, serta mencegah dan menghindari praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 21. Bahwa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan perlakuan khusus, sehingga norma tersebut dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan penutup pada Pasal 132 UU Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “Kebijakan dan Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan tertentu”. Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, harus dipertimbangkan berbagai aspek mendasar, terutama terkait dengan kesiapan Sumber Daya Manusia sebagai Calon Pemimpin di Papua Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id dan Papua Barat secara khusus. Dengan demikian, maka pemohon memohon kiranya norma ini menjadi perhatian khusus dalam mengadili Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014. IV. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menyatakan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2). 3. Menyatakan bahwa Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) khususnya frasa “wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan bahwa tafsir yang benar dan konstitusional atas ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah tafsir yang menyatakan bahwa “Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari Jabatan pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama sejak mendaftar sebagai calon”. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id jabatan Struktural dan atau Fungsional secara tertulis sejak mendaftar sebagai calon”. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. ATAU Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia; Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa adanya pengaturan untuk menjadikan PNS netral dalam arti bebas dari intervensi politik dan tidak berpolitik (menjadi anggota partai politik) karena PNS bertindak sebagai abdi negara dan abdi masyarakat menjadi suatu keharusan yang perlu dipatuhi setiap PNS sebagaimana diatur dalam UU ASN Pasal 87 ayat (4) bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: ...c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau” - Untuk itu, netralitas ASN dari pengaruh partai politik untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan relevan menggunakan UU ASN Pasal 87 ayat (4) huruf c di atas. Bahwa TIDAK RELEVAN apabila alasan netralitas PNS dari partai politik menggunakan UU ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) sebagaimana jawaban Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Pemerintah. - Terkait dengan alasan “menjamin, kekompakan dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan”, bahwa seseorang PNS TIDAK PERLU mengundurkan diri dari PNS apabila mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah, karena secara organisasional segala tugas kepegawaian yang ada dapat dilakukan oleh PNS yang lain dalam satu kantor yang tidak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Hal ini bermakna bahwa pekerjaan kantor tidak terhenti hanya karena seseorang PNS menjadi calon kepala daerah. Implikasi hukum bagi PNS yang menjadi calon kepala daerah tidak diperlakukan sama dengan PNS yang tidak menjadi calon kepala daerah dan hak-hak kepegawaiannya sementara waktu tidak dijamin dan dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, selama PNS menjadi calon kepala daerah sebelum dilantik menjadi kepala daerah, PNS dimaksud dikenakan CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA. - Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak asasi manusia dari PNS sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” - Pemaknaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) ini terkait dengan pencalonan seseorang PNS sebagai calon kepala daerah, dan untuk memenuhi asas hukum bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan” karena apabila UU ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) tetap berlaku maka asas hukum “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian” untuk menjadi calon kepala daerah sudah dibatasi dalam UU ASN yang bermakna tidak ada lagi hak asasi warga negara Indonesia untuk mendapatkan “persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian termasuk PNS”. Atas dasar itu, UU ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) perlu dibatalkan dan dikoreksi secara hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945. 2. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ASN: a. Pasal 119 “Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. b. Pasal 123 ayat (3) “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.” Terhadap kedua Pasal UU ASN ini, apabila diuji dengan UUD 1945 mengandung makna hukum sebagai berikut: 1. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan periindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Secara hukum bahwa ketentuan UU ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) TIDAK MENJAMIN ASAS KEPASTIAN HUKUM karena seseorang PNS baru mendaftar sebagai calon kepala daerah dan belum memiliki kekuatan hukum tetap sebagai kepala daerah terpilih yang dibuktikan dengan PELANTIKAN sebagai kepala daerah sudah secara dini (prematur) melepaskan status PNS. Secara hukum bahwa proses tahapan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, meliputi: a. pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; b. Uji Publik; c. pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; d. pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; e. penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; f. penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; g. pelaksanaan kampanye; h. pelaksanaan pemungutan suara; i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; j. penetapan caion terpilih; k. penyelesaiaan pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan I. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Keseluruhan proses pemilihan ini masih belum memiliki kekuatan hukum tetap dalam arti belum ada KEPASTIAN HUKUM, bahwa kepastian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap apabila telah terbit Keputusan Pejabat Negara yang berwewenang menetapkan pengangkatan calon kepala daerah terpilih untuk dilantik menjadi kepala daerah. Setelah Pelantikan calon kepala daerah terpilih, baru ada asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1). Tanggal pelantikan menjadi kepala daerah sebagai dasar penetapan PNS yang dilantik menjadi kepala daerah terpilih, BARU DAPAT menyatakan mengundurkan diri secara tertulis dari PNS. Pelantikan merupakan titik awal secara hukum bahwa Kepala Daerah telah memenuhi ASAS KEPASTIAN HUKUM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), dan bagi PNS yang terpilih dan dilantik menjadi Kepala Daerah wajib mengundurkan diri dari PNS. Dengan alasan kepastian hukum yang demikian, maka ketentuan UU ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) pada frasa "sejak mendaftar sebagai calon" DIRUBAH MENJADI "sejak tanggal pelantikannya". Gambar: Poses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tahap Penyelenggaraan a b c d e f g h i j k l Keterangan: a. pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; b. Uji Publik; c. pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; d. pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; e. penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; f. penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; g. pelaksanaan kampanye; h. pelaksanaan pemungutan suara; i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; j. penetapan calon terpilih; k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2. Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Ketentuan Pasal 28D ayat (3) dalam kenyataan tidak dijadikan acuan dalam merumuskan UU ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) karena hak asasi warga negara khususnya PNS untuk menjadi calon kepala daerah dibatasi, dengan kewajiban mundur dari status PNS pada saat pendaftaran sebagai calon. Pengaturan ini telah menyebabkan banyak PNS yang berpotensi dan berkualitas menjadi calon kepala daerah melalui jaiur partai politik atau jalur perseorangan tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah secara bersama dengan calon non PNS untuk berkompetisi dalam proses pemilihan kepala daerah. Secara sosiologis bahwa dengan membuka ruang bagi warga negara termasuk PNS/TNI/Polri untuk menjadi calon kepala daerah tanpa harus mengundurkan diri pada saat pendaftaran calon, karena secara faktual dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, karena calon kepala daerah diikuti dengan kualitas sumber daya. manusia Indonesia yang memiliki kemampuan lebih untuk menjadi pemimpin pemerintahan khususnya di daerah sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota, wakil bupati dan wakil walikota. Hanya dengan cara itu, pemerintahan kita dapat dipimpin oleh pemimpin pemerintahan yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang handal dan berkualitas atas dasar kompetensi dan keahlian yang dimiliki para calon pemimpin permrintahan. Pertimbangan sosiologis ini perlu menjadi landasar pijak untuk menguji UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) terhadap ketentuan UU ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) yang secara norma hukum melanggar prinsip persamaan (equal) bagi warga negara untuk menjadi kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan. daerah. Dengan demikian, untuk menjamin dan menegakan asas keadilan yang sama di dalam pemerintahan, UU ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) secara konstitusional melanggar UUD 1945 Pasal 28D ayat (3), sehingga dapat dibatalkan frasa “sejak mendaftar sebagai calon” dan DIUBAH MENJADI “sejak tanggal pelantikannya”. - Pasal 28I ayat (2) "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan periindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Makna diskriminatif menurut Mahkamah Konstitusi (MK).adalah perlakuan secara berbeda terhadap hal yang sama. Mencermati ketentuan UU ASN Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id mengandung makna diskriminatif perlakuan terhadap warga negara Indonesia apabila dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) dimana pada Pasal 13 ayat (1) "Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bertaqwa kepada Tuhan ....; s.d. q. tidak memiliki....; r. memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD; s. mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri dan PNS sejak mendaftarkan sebagai calon, t. berhenti....; dan u. tidak .... Perlakuan disriminatif yang sama, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), dimana pada Pasal 7 “Warga Negara Republik Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: b. bertaqwa kepada Tuhan .... s.d. q. tidak memiliki .... r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD; s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id diri sebagai calon; dan t. berhenti.... - Mencermati ketentuan di atas, terdapat norma yang mengandung perlakuan diskriminatif (BERBEDA) antara PNS dan anggota DPR, DPD dan DPRD dalam hal yang SAMA menjadi calon gubernur, calon bupati dan calon walikota. Dasar pertimbangan hukum bahwa adanya perlakuan diskriminatif karena: pertama, PNS dan anggota DPR, DPD dan DPRD sama-sama diangkat dan ditetapkan dengan keputusan pejabat negara yang berwenang untuk bekerja di lembaga pemerintahan (legislatif" dan birokrasi pemerintahan) sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat; dan kedua, baik PNS dan anggota DPR, DPD dan DPRD sama-sama mendapat gaji dari negara. Akan tetapi dalam hal yang SAMA menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota diperlakukan BERBEDA dimana bagi PNS yang mencalonkan diri wajib menyatakan mundur dari PNS pada saat mendaftar sebagai calon, sedangkan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing. Apabila tidak terpilih sebagai gubernur, bupati, atau walikota, calon yang berasal dari anggota DPR, DPD dan DPRD tetap menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD. Sebagai pelayan masyarakat, sudah dapat dipastikan bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota, selama dalam proses pemilihan kepala daerah tidak dapat berkonsentrasi secara penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat dan pada saat yang sama gaji dari negara tetap diterimanya. Anggota DPR, DPD dan DPRD baru dapat melepaskan status jabatan sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD apabila terpilih dan telah dilantik menjadi gubernur, bupati, atau walikota. Perlakuan dan kewajiban berhenti setelah pelantikan diharapkan dapat BERLAKU SAMA bagi PNS yang" menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Atas dasar itu, untuk menjamin rasa perlakuan yang adil bagi warga negara Indonesia di muka bumi Indonesia agar tidak diperlakukan diskriminatif yaitu perlakuan BERBEDA terhadap HAL YANG SAMA, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan tidak diskriminatif, dalam kesempatan yang indah ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakin Konstitusi untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id dapat memastikan keadilan dalam hal PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP HAL YANG SAMA bagi seluruh warga negara Indonesia dalam hal menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota oleh warga negara Indonesia termasuk anggota DPR, DPD dan DPRD, PNS, TNI, dan Polri. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Saya berpendapat bahwa gugutan Pemohon menguji ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN secara fundamental sangat beralasan karena secara nyata dan sistematis hak konstitusionalnya dan seluruh PNS di Indonesia sebagai warga negara Indonesia dirugikan apabila ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN tetap diberlakukan. Atas dasar itu, adalah tepat, bijaksana dan konstitusional jika Yang Muiia Ketua/Anggota Majelis Hakin Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan Pemohon untuk rasa keadilan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hal ini perlu dilakukan, agar ke depan para pembuat Undang-Undang perlu lebih cermat dan teliti memaknai dan menjabarkan keseluruhan pasal dalam UUD 1945. - Ahli berpendapat bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi, untuk dapat memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon DITERIMA dengan mengubah ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) frasa "sejak mendaftar sebagai calon" dibatalkan dan diganti dengan "sejak tanggal pelantikannya". 2. Menerima Keterangan saya selaku ahli dari Pemohon. 3. Menyatakan bahwa Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28l ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id [2.3] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan opening statement secara lisan dalam persidangan tanggal 27 November 2014, serta menyerahkan keterangan dan kesimpulan tertulis tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai asisten pada sekretariat daerah dengan Eselon II b (jenjang pejabat pimpinan tinggi pratama menurut UU ASN), apabila hendak mendaftar sebagai calon anggota partai politik wajib mengundurkan diri sebagai PNS. 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap akan merugikan jika Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN diberlakukan, sebagaimana dimohonkan pengujian oleh Pemohon karena hak politik yang melekat pada diri Pemohon selaku hak asasi sebagai warga negara akan hilang sebagai akibat berlakunya undang-undang tersebut, sehingga Pemohon dan seluruh PNS tidak memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada jabatan gubemur/wakil gubernur dan jabatan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; 3. Bahwa frasa "wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon" yang tercantum dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu menurut Pemohon telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum serta membatasi sumber daya aparatur (pembatasan atas diri Pemohon) yang memiliki potensi sebagai pemimpin yang dapat mengabdikan diri untuk membangun bangsa dan negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh beriakunya undang-undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena beriakunya suatu Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-I1I/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). III. KETERANGAN PRESIDEN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI Sebelum Pemerintah memberikan keterangan atas materi yang dimohonkan untuk diuji, perkenankanlah Pemerintah menerangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam aiinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN yang menyatakan: Pasal 119 "Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupatiAvakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon". Pasal 123 ayat (3) "Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon". Ketentuan di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 1. ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, periindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 28I ayat (2) "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan periindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Terhadap dalil dari Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Berdasarkan penjelasan umum UU ASN bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional yang berbunyi “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ....” sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945, maka diperlukan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam rangka mewujudkan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan. 2. Terkait dengan anggapan Pemohon yang mendalilkan ketentuan a quo bersifat diskriminatif karena telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum serta membatasi sumber daya aparatur (pembatasan atas diri Pemohon) yang memiliki potensi sebagai pemimpin khususnya seorang pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah berpendapat bahwa defmisi diskriminasi menurut Mahkamah Konstitusi adalah jika perlakuan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Oleh karena itu, Jika perlakuan terhadap setiap orang sebagai warga negara diperlakukan berbeda terhadap seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, hal itu bukanlah diskriminatif, karena antara seseorang warga negara dengan pegawai aparatur negara kedudukannya berbeda sehingga hal ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id bukan termasuk dalam kategori diskriminasi. 3. Bahwa terkait dengan keharusan Pegawai ASN untuk mengundurkan diri apabila hendak mendaftar sebagai calon anggota partai politik, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan persyaratan bagi setiap pejabat negara di lembaga negara lainnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya agar mengundurkan diri terlebih dahulu. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan tersebut antara lain Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan: Pasal 50 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali; 4. Bahwa terhadap persyaratan dalam mengundurkan diri menjadi PNS, Mahkamah Konstitusi juga pernah memberikan pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XI/2013 tanggal 9 April 2013 juncto Nomor 45/PUU-VIII/2010 yang menyatakan: "...Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat diantaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang- undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara a quo maka kewajiban mengundurkan diri menurut Undang-Undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional". Berdasarkan hal di atas, terhadap dalil Pemohon yang menganggap Pengunduran diri Pegawai ASN dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota, Pemerintah berpendapat bahwa materi tentang Pengunduran diri Pegawai ASN dalam UU ASN, sebelumnya pernah diuji materiil (constitutional review) dan di putus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013 tanggal 9 April 2013 jo Nomor 45/PUU-VI1I/2010 yang baik alasan dan maksudnya hampir sama, sehingga terhadap perkara a quo berlaku mutatis mutandis pada keterangan Pemerintah ini. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti secara nyata hak/ konstitusionalnya dirugikan dengan keberlakuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN. Sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). IV. KESIMPULAN Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [2.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah juga pada tanggal 16 Desember 2014, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya; [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU ASN), yang menyatakan: Pasal 119 UU ASN: “Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. Pasal 123 ayat (3) UU ASN: “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota; dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar menjadi calon”. terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas UU ASN terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil merasa dirugikan karena kedudukan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain di dalam hukum dan pemerintahan dibatasi oleh Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN, di mana Pemohon dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II a dan eselon II b) dirugikan, karena harus mengundurkan diri dari Status sebagai Pegawai Negeri Sipil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id pada saat pendaftaran di KPUD sebagai calon gubernur/wakil gubernur dan bupati/walikota atau wakil bupati/wakil walikota. - Menurut Pemohon, hal tersebut menyebabkan Pemohon dirugikan haknya, khususnya hak konstitusional yang dijamin Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah: • Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), serta Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; • Kerugian konstitusional Pemohon setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; • Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, membaca keterangan tertulis Presiden, mendengar keterangan ahli Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id serta membaca kesimpulan Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN terutama pada frasa “wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon” karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945; [3.10.2] Bahwa oleh karena permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015, pukul 10.41 WIB maka pertimbangan dalam putusan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam permohonan a quo. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 10.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id