55/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 55/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Christian Adrianus Sihite, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Parnapa, Desa Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Noverianus Samosir, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Bakti Cilincing, RT 005/RW 006, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Provinsi DKI Jakarta. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Agam Firdaus Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kampung Cijambu RT 019/RW 005, Kelurahan Cikawung, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 25 April 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...” 2. Bahwa selain uji materiil terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan Pengujian Formil Undang-Undang. Dalam ketentuan Pasal 51A ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. 4 Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 60/PUU-XVIII/2020 (hlm. 242), Mahkamah berpendapat: [3.16.1] Bahwa pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah sejauhmana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup: a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang- undang menjadi undang-undang; b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang- undang; dan d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan a quo, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan uji formil undang-undang yang pengujiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan; 4. Bahwa pengujian formil undang-undang harus diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam 5 Lembaran Negara, hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (hlm. 92), yang menyatakan: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang- Undang; 5. Bahwa selain tenggat waktu pengajuan permohonan uji formil tersebut di atas, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. 6. Bahwa para Pemohon mengajukan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 6 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, disahkan oleh DPR RI pada tanggal 20 Maret 2025. Selanjutnya, dalam artikel berita berjudul “Prabowo Telah Meneken UU TNI” (sumber: Prabowo Telah Meneken UU TNI | tempo.co, diakses pada hari Sabtu, 19 April 2025, Pukul 10.37) sebagaimana telah beredar di publik, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan UU TNI yang telah disahkan DPR pada Kamis, 20 Maret 2025 telah diteken Prabowo pada 27 atau 28 Maret 2025. Oleh karena itu pengujian formil ini masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum; 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang dan dapat melakukan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 7 konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya UU N0. 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Selain kedudukannya sebagai masyarakat sipil, Pemohon I juga merupakan Paralegal yang memiliki tanggung jawab terhadap tercapainya tujuan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b UU No. 16 Tahun 2011 yang berbunyi: “Penyelenggara Bantuan Hukum bertujuan untuk: b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;” Pemohon I selama ini telah ikut berpartisipasi dalam menjaga tegaknya hukum dan konstitusi, antara lain mengajukan Permohonan Uji Materi terkait dengan UU no 1 tahun 2014 Tentang Pilkada yang berkaitan dengan batas Usia Calon dan wakil calon Kepala daerah, kemudian Pengujian UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selain kedudukannya sebagai Masyarakat sipil, Pemohon III juga merupakan Mahasiswa pada program study pendidikan Ilmu Hukum Universitas Pamulang (Bukti P-3), sebagai mahasiswa hukum Pemohon III memiliki tanggung jawab akademik untuk mengawasi seluruh kebijakan- kebijakan menyangkut kepentingan publik, termasuk mengajukan judicial review atas undang-undang yang dinilai bermasalah; 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU- V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 8 a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; Kemudian, dalam pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek 9 hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil. 4. Bahwa para Pemohon memiliki pertautan kepentingan dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025, hal ini sebagaimana diatur dan dijamin dalamPasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi. 5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, mengatur: “Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.”; 6. Bahwa UU No. 3 Tahun 2025 merupakan produk hukum yang menyangkut usaha pertahanan dan keamanan negara, sementara pertahanan negara tersebut disusun berdasarkan prinsip demokrasi. Penyusunan pertahanan negara dimulai dari pembentukan undang-undang menyangkut penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Wujud penggunaan prinsip demokrasi dalam pembentukan undang-undang menyangkut pertahanan negara ialah dengan melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pembentukan UU a quo; 7. Berdasarkan pada uraian tersebut pada Poin 4 s.d Poin 5, jelas bahwa UU No. 3 Tahun 2025 memiliki pertautan dengan hak konstitusional dan kepentingan para Pemohon, sehingga dalam proses pembentukan UU a quo mestinya menjamin tercapainya hak konstitusional dan kepentingan para Pemohon; 8. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 10 perlakuan yang sama di hadapan hukum hal mana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal mana diatur dan dijamin dalam Pasal 22A UUD NRI 1945 dan Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022. a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” c. Pasal 22A UUD NRI 1945 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya, Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 mengatur: a. Pasal 96 ayat (1): “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” b. Pasal 96 ayat (2): “Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.” c. Pasal 96 ayat (3): “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.” d. Pasal 96 ayat (4): “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” Selanjutnya, sesuai Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam membentuk undang-undang harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satu diantara asas tersebut ialah asas keterbukaan. Pada penjelasannya hal 11 mana tertuang dalam Pasal 5 huruf g UU No. 13 Tahun 2022, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). 9. Bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut pada poin 6 dirugikan dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2025 karena proses pembentukan undang-undang a quo dilakukan secara tidak terbuka atau tidak transparan. Selama proses pembentukan UU a quo, para Pemohon tidak pernah mengetahui adanya draft rancangan UU a quo dikarenakan tidak dipublikasi oleh DPR dan Pemerintah sehingga para Pemohon kesulitan untuk mengakses draft rancangan UU a quo. Terlebih lagi proses pembentukan UU a quo dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak memberi ruang dan kesempatan yang cukup bagi para Pemohon untuk mengkaji draft rancangan UU a quo. Padahal, berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 64/DPR RI/2024-2025 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025; 10. Bahwa sebagai Paralegal, Pemohon I merasa hak dan kepentingan untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (termasuk dalam hal memberikan masukan pada setiap tahapan pembentukan UU No. 3 Tahun 2025) menjadi tidak tercapai, karena memang proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tidak dilakukan secara terbuka oleh DPR dan Pemerintah; 12 11. Bahwa sebagai mahasiswa, Pemohon III merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh pengesahan UU TNI yang tidak transparan dan tertutup. Sebagai mahasiswa, ia berhak mengetahui proses legislasi, mengingat perannya sebagai agen perubahan, kontrol sosial, generasi penerus, dan suri tauladan. Ketidaktransparanan ini menghambat peran mahasiswa dalam ikut menggunakan hak nya yang tidak dapat berpartisipasi atau memberikan masukan yang sesuai. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan mengharuskan publik, termasuk mahasiswa, mendapatkan akses informasi mengenai proses legislasi. Pemohon merasa bahwa pemerintah dan DPR gagal memenuhi kewajiban ini, bahkan draft UU TNI belum dipublikasikan hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi; 12. Bahwa meskipun para Pemohon memiliki pertautan kepentingan terhadap pembentukan UU No. 3 Tahun 2025, nyatanya hak dan kepentingan para Pemohon tersebut dengan sengaja diabaikan oleh para pembentuk undang-undang dimaksud, dikarenakan RUU TNI tidak pernah dipublikasi sehingga tidak dapat diakses dengan mudah oleh para Pemohon. Bahkan hingga permohonan ini didaftarkan di Mahkamah Konstitusi, UU No. 3 Tahun 2025 sama sekali tidak bisa diakses oleh para Pemohon, karena memang UU a quo tidak dipublikasi oleh DPR dan Pemerintah. Hal tersebut memberi kesan bahwa DPR dan Presiden sama sekali tidak mencerminkan sikap menghormati terhadap hak asasi dan kepentingan para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, yang semestinya sikap dimaksud tidak bisa ditolerir; 13. Bahwa karena proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tersebut dilakukan secara tidak terbuka atau tidak transparan, oleh karenanya para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional yaitu terlanggarnya hak para Pemohon untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam UU No. 3 Tahun 2025 baik yang dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan), hak konstitusional mana diatur dan dijamin dalam Pasal 22A UUD NRI 1945 dan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022. Tidak terpenuhinya hak para Pemohon tersebut sekaligus merugikan hak 13 konstitusional para Pemohon yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 14. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2025, karena kerugian atas hak konstitusional dimaksud terjadi karena pembentukan UU a quo tidak sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana mestinya; 15. Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. III. ALASAN PERMOHONAN Dalam Provisi 1. Bahwa UU No. 3 Tahun 2025 yang diketahui telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 27 atau 28 Maret 2025, namun sejak proses pembentukan hingga pada pengundangan UU a quo, terkesan ditutup-tutupi baik oleh DPR maupun Pemerintah; 2. Bahwa semestinya dalam permohonan ini, para Pemohon melampirkan naskah UU No. 3 Tahun 2025 sebagai salah satu bukti kepada Mahkamah, akan tetapi naskah UU a quo tidak bisa ditemukan atau belum bisa diakses pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah; 3. Bahwa mengingat hal tersebut, mohon kepada Mahkamah agar memerintahkan DPR dan Presiden agar segera mempublikasi naskah UU No. 3 Tahun 2025 sehingga dapat diakses dengan mudah oleh para Pemohon, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bukti pada pemeriksaan perkara ini. Dalam Pokok Perkara Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan (cacat formil). 14 1. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A UUD NRI 1945, yang mana ketentuan a quo selengkapnya berbunyi: a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” c. Pasal 22A UUD NRI 1945 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” 2. Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang- wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu: 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia; 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); 4) Adanya peradilan tata usaha negara. 15 Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan. 3. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut: 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara; 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya; 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka; 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat 16 individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan”. Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, “begitu datang hukum, maka datanglah kepastian”. Dengan demikian, kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan hak setiap orang yang mana hak tersebut harus diberikan oleh negara tanpa kecualinya. 4. Bahwa konsep negara hukum dengan konsep kepastian hukum saling berhubungan satu sama lain. Hubungan kedua konsep tersebut sebagaimana dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, dalam pertimbangan pada putusan a quo Mahkamah menyatakan: “[3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan paraturan perundang undangan yang berlaku. Rule of the game ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (constitutionalism), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 17 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.” “[3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang- undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak- hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang- undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang- undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah.” [vide Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, hlm. 48-49]. 5. Bahwa dalam hal pembentukan undang-undang, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 22A UUD NRI 1945. Hak tersebut secara spesifik disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 yang berbunyi: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Hak tersebut mestinya dilindungi, 18 dipenuhi dan tidak boleh diabaikan oleh negara sebagai implementasi nilai kepastian hukum dan negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 6. Bahwa merujuk pengaturan dalam UUD NRI 1945 jo Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konsitusi merumuskan bahwa pembentukan undang-undang (lawmaking process) adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan, dalam hal “Pengajuan Rancangan Undang-Undang”. 7. Bahwa dalam Pengajuan rancangan undang-undang: adalah Pengajuan atas usul inisiatif dari Presiden (Pemerintah), atau atas usul inisiatif dari DPR atau usul inisiatif dari DPD yang pengusulannya disertai Naskah Akademik (NA). Secara substanstif, NA minimal memuat, yaitu: dasar-dasar atau alasan-alasan (urgensi) diperlukannya usulan suatu undang-undang atau revisi suatu undang-undang. Dengan penjelasan dimaksud, masyarakat dapat mengetahui implikasinya dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan jika substansi rancangan undang-undang yang diusulkan tidak diakomodasi menjadi undang-undang. Selain penjelasan dimaksud, NA harus pula memuat atau disertai lampiran draf usulan rancangan undang-undang yang substansinya mencerminkan urgensi yang dikemukakan dalam NA, kemudian sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, pengajuan rancangan undang- undang harus didasarkan kepada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dapat memuat atau menentukan skala prioritas setiap tahunnya. 19 7.1. Bahwa dalam Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur secara imperatif dan tegas: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.” Adapun dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 15 Tahun 2019 mengartikan: “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” 7.2. Bahwa Naskah Akademik rancangan undang-undang harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 96 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2022, yang berbunyi: “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undang, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”Selanjutnya dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (hlm. 412), Mahkamah berpendapat: “Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.” 7.3. Bahwa dengan memahami substansi Naskah Akademik, dapat diketahui fondasi ilmiah suatu RUU. Melalui naskah akademik, dapat diketahui bahwa RUU tidak disusun karena kebutuhan sesaat, mendadak atau pemikiran yang tidak mendalam, karena bagaimanapun jika sudah menjadi undang-undang akan menyangkut rakyat banyak dan mengikat umum yang nantinya akan mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, yang tertuang dalam Naskah Akademik harus diperhatikan dalam proses pembahasan; 20 7.4. Bahwa faktanya pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disertai dengan naskah akademik namun tidak komprehensif dan Naskah Akademik pembentukan UU a quo tidak bisa diakses oleh masyarakat termasuk didalamnya para Pemohon sebelum DPR melakukan pembahasan RUU TNI secara tertutup di salah satu Hotel didaerah Jakarta Pusat , Pasalnya naskah akademik serta draf RUU TNI harusnya disiapkan oleh DPR mulai dari sebelum melakukan pembahasan yang harusnya terbuka bagi masyarakat serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; 7.5. Bahwa berdasarkan Pasal 16 UU 12 Tahun 2011 jo Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan Putusan Nomor 60/PUU-XVIII/2024, maka pembentukan sebuah undang-undang harus direncanakan penyusunannya terlebih dahulu dalam Prolegnas. Namun faktanya perencanaan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak terdapat dalam Prolegnas 2020-2024 yang dibuat oleh DPR, maka faktanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak sah sebagai RUU prioritas dalam Prolegnas 2025; (Bukti P-6 Prolegnas 2024-2025), RUU TNI ini disahkan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2025 sebagai RUU prolegnas 2025. Perubahan agenda atau acara rapat tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme sesuai Pasal 290 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR), yaitu perubahan acara rapat perlu diajukan secara tertulis dua hari sebelum acara rapat dilaksanakan. Maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) diputuskan masuk dalam Prolegnas 2025 tanpa ada pertimbangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR (sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f Tatib DPR), yaitu mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapatnya suatu RUU masuk ke dalam prolegnas perubahan (Pasal 67 ayat (3) 21 Tatib DPR), nyatanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan juga sebagai RUU carry over sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029. Pada proses pembentukan RUU Revisi UU TNI periode lalu, Presiden belum pernah mengirimkan Surat Presiden dan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk pembahasan. 7.6. Jika merujuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang memuat RUU prioritas pada 2025 disahkan melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 pada 19 November 2025, Pada Lampiran II Keputusan DPR RI tidak tercantum judul Revisi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu RUU yang diprioritaskan pada tahun 2025. Bukan hanya tidak tercantum dalam Prolegnas 2025, RUU Revisi UU TNI juga tidak tercantum dalam 18 RUU prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Namun oleh karena adanya keinginan dari Menteri Pertahanan untuk menjadikan RUU Revisi UU TNI untuk masuk dalam Prolegnas 2025 dan segera diagendakan untuk dibahas. Hal itu terungkap dalam penyampaian paparan Panglima TNI, Agus Subiyanto, pada Rapat Kerja bersama Komisi I pada 13 Maret 2025, yang menyampaikan bahwa pada 7 Februari 2025, Menteri Pertahanan mengirimkan surat bernomor B/244/M/II/2025 kepada Ketua Komisi I, yang meminta agar RUU revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas 2025 dan Menhan mengajukan permohonan untuk mengagendakan pembahasan RUU revisi UU TNI. (Bukti P-9). 7.7. Pengambilan keputusan RUU revisi UU TNI yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dilaksanakan pada Rapat Paripurna Pembukaan 22 masa sidang DPR RI ke-13, pada 18 Februari 2025,yang dimana Para Permohonan menilai banyak kejanggalan dalam pengambilan keputusannya: Pertama, pengambilan keputusan untuk memasukkan RUU Revisi UU TNI yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidak masuk dalam agenda rapat paripurna. Secara tiba-tiba, Ketua Sidang pada saat itu, Adies Kadir (Wakil Ketua DPR RI, Fraksi Golkar), meminta persetujuan anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna untuk menyetujui dimasukannya RUU Revisi UU TNI dalam Prolegnas 2025 sebelum keseluruhan agenda rapat dilaksanakan. Dalam Tatib DPR, perubahan agenda rapat, termasuk rapat paripurna hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan kepada Badan Musyawarah paling lambat 2 hari sebelum rapat dilaksanakan (Pasal 290 ayat (2) Tatib DPR RI). Namun hal itu tidak dilaksanakan dalam kasus ini, terbukti sejak awal tidak ada agenda tersebut yang dibacakan oleh Ketua Rapat Paripurna. Kedua, pertimbangan untuk memasukan RUU revisi UU TNI yang kini sudah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI),dalam Prolegnas 2025 justru adalah Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025, padahal pertimbangan utama seharusnya berasal dari Badan Legislasi, bukan desakan dari Presiden melalui Surat Presiden tersebut. Ketiga, keberadaan Surat Presiden itu pun janggal, karena isinya adalah penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU Revisi UU TNI, yang pada surat itu dikeluarkan, 13 Februari 2025, belum ada keputusan resmi DPR untuk menjadikan RUU Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas 2025 atau diagendakan untuk dibahas. Seharusnya Surat Presiden penunjukan perwakilan pemerintah untuk membahas suatu RUU dikirimkan setelah ada keputusan DPR terkait kepastian pembahasan, atau bahkan ada surat resmi terlebih dahulu yang mengirimkan draft RUU dan Naskah Akademik kepada Presiden. 23 8. Bahwa menjadi fakta tak terbantahkan ialah pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, bukan dilandasi oleh kebutuhan hukum masyarakat dan bukan juga untuk mengatasi kekosongan hukum, oleh karena hal tersebut para Pemohon menilai proses penyusunan RUU TNI yang terkesan tergesa- gesa yang harusnya DPR lebih mengutamakan sejumlah RUU yang lebih berpihak pada rakyat, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perampasan Aset, yang justru terbengkalai selama bertahun-tahun, berbeda dengan RUU TNI yang dimana DPR merespons dengan sangat cepat dan menyetujui usulan (RUU TNI) tersebut hanya dalam jangka waktu lima hari," 9. Bahwa dengan demikian pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, jelas cacat formil, dikarenakan pembentukan UU a quo tidak sesuai dengan prosedur tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak juga termuat secara sah dalam Prolegnas 2025 sebagai RUU prioritas yang dibuat oleh DPR, bahwa kemudian tidak adanya ruang partisipasi publik yang dimana Draf RUU TNI tidak pernah disebarluaskan secara resmi oleh DPR, andaikatapun ada Naskah Akademik serta Draf RUU aqou bisa di akses setelah dilakukannya Pengesahan oleh DPR bukan pada saat pengajuan ataupun pada saat pembahasan RUU TNI tersebut, sehingga masyarakat dan para Pemohon tidak berkesempatan untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka sangat nyata bahwa UU a quo merupakan praktik pembuatan undang- undang yang tidak demokratis dan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu (abusive law making) yang jelas berdampak serta menimbulkan Erosi legitimasi hukum, Fragmentasi sosial, Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, Memperkuat oligarki politik dan ekonomi serta Mengancam prinsip keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang- 24 undangan, dalam hal “Pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden” 10. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa Pembahasan merupakan fase yang berfokus utama untuk membahas rancangan undang-undang termasuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan lembaga yang terlibat dalam pembahasan bersama. 11. Bahwa dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 yang berbunyi: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Hak tersebut mestinya dilindungi, dipenuhi dan tidak boleh diabaikan oleh negara sebagai implementasi nilai kepastian hukum dan negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 termasuk pada saat Pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden” Kemudian dalam pembentukan Perundang-undangan ada yang disebut dengan Asas keterbukaan, adalah Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 menyatakan bahwa penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna harus dilakukan dengan bertanggungjawab dengan memenuhi tiga persyaratan, Pertama, hak untuk mendengar pendapatnya (right to be fourd); kedua, hak untuk mempertimbangkan pendapatnya (hak untuk di pertimbangkan), dan ketiga ialah hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (hak untuk dijelaskan). Semuanya jelas termuat dalam penjelasan dalam undang-undang Republik Indonesia 25 Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011. Bahwa bisa disimpulkan berdasarkan pengertian diatas maka tahap Pembahasan ialah tahap dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden yang berfokus utama untuk membahas rancangan undang- undang termasuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dilakukan secara asas tranparansi guna memenuhi Hak Konstitusional Masyarakat yang dijamin oleh UUD NRI 1945. 12. Bahwa Faktanya pembahasan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dilakukan secara diam-diam dan pembahasan RUU TNI tidak transparan dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat revisi undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) bukan di rumah rakyat melainkan secara tertutup di Hotel mewah di daerah Jakarta Pusat yang dilakukan selama dua hari mulai dari Jumat, 14 Maret 2025 hingga Sabtu, 15 Maret 2025 terlebih karena digelar di tengah kebijakan pemangkasan anggaran hal tersebut jelas tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal termasuk didalamnya Para Pemohon; (Bukti P-10) 13. Bahwa Catatan lain yang dapat menjadi dasar untuk mendorong Pembatalan RUU Revisi UU TNI yang sekarang sudah menjadi UU No. 3 tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ini adalah pembahasan RUU yang tidak transparan karena DPR RI tidak mempublikasikan draft RUU Revisi UU TNI kepada publik melalui jalur resminya, termasuk melalui website resmi DPR RI. Hal itu berdampak kepada publik yang tidak dapat berpartisipasi penuh, karena tidak memiliki pengetahuan mendalam akan ketentuan-ketentuan yang sedang dibahas. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan, dalam hal “Pengundangan” 26 14. Bahwa tahap terakhir dalam pembentukan undang-undang jika merujuk Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi adalah pengundangan (afkondiging/promulgation) yang merupakan tindakan atau pemberitahuan secara formal suatu undang-undang dengan cara menempatkan dalam penerbitan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pengundangan adalah penempatan undang-undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Penjelasan Undang- Undang dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 15. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur salah satu asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Keterbukaan yang mana Asas keterbukaan adalah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 16. Namun Faktanya UU No. 3 tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ini adalah pembahasan RUU yang tidak transparan karena DPR RI tidak mempublikasikan draft UU No 3 Tahun 2025 tentang TNI kepada publik melalui jalur resminya, termasuk melalui website resmi DPR RI. Hal itu berdampak kepada publik yang tidak dapat berpartisipasi penuh, karena tidak memiliki pengetahuan mendalam akan ketentuan-ketentuan yang sedang dibahas. 17. Bahwa dalam Pertimbangan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konitusi menegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. 27 Perencanaan dan penyusunan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), telah mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 18. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” 19. Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut diabaikan oleh pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) , yaitu: a. Asas kejelasan tujuan, adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Namun faktanya, pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak memiliki tujuan jelas, yang terlihat ialah DPR Hanya mengejar target untuk segera mengesahkan revisi UU TNI sesuai dengan keinginan pemerintah dan TNI, padahal seharusnya DPR sebagai perwakilan rakyat yang seharusnya mementingkan kepentingan masyarakat, bukan justru malah melayani kepentingan dari Pemerintah. Sebagai pertanyaan “apakah kita sedang menuju ke arah yang lebih baik, atau justru mundur ke masa lalu? Apakah perluasan peran TNI di Instansi sipil benar-benar untuk kepentingan nasional, atau sekedar membuka pintu bagi militerisme yang seharusnya ditinggalkan. Bahwa Sejarah jelas membuktikan Bangsa ini telah berusaha keras untuk membagun demokrasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Namun revisi UU TNI yang sudah menjadi UU No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional 28 Indonesia (TNI) tidak transparan dan perluasan peran militer dalam ranah sipil mengancam pencapaian tersebut. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang perlindungan hak-hak sipil, akauntabilitas pemerintahan, dan partisipasi publik yang bermakna, jika militer diberi kewenangan yang terlalu besar, prinsip-prinsip ini akan terancam. Bahwa UU a quo merupakan praktik pembuatan undang-undang yang tidak demokratis dan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu (abusive law making) yang jelas berdampak serta menimbulkan Erosi legitimasi hukum, Fragmentasi sosial, Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, Memperkuat oligarki politik dan ekonomi serta Mengancam prinsip keadilan sosial. b. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan. Namun pada kenyatannya bahwa Muatan materi pembentukan UU No 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bertentangan dengan ketentuan Hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak juga berpedoman sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan tepatnya di Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas : a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”. Salah satu muatan materi paling kontroversial dalam revisi UU TNI adalah Pasal 47 yang memungkinkan prajurit aktif menempati jabatan sipil. Dalam aturan sebelumnya, prajurit TNI hanya dapat mengisi jabatan di 10 kementerian/lembaga tertentu, seperti Kementerian Pertahanan dan BIN. Namun, UU No. 3 tahun 2025 Tentang 29 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ini memperluas daftar jabatan yang dapat diisi oleh prajurit aktif, mencakup posisi di kementerian, lembaga negara, hingga BUMN dan BUMD. Hal ini berpotensi membahayakan karena Keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil berisiko mengaburkan batas antara otoritas militer dan sipil, melemahkan supremasi sipil, serta membuka peluang bagi militer untuk kembali terlibat dalam politik praktis. Hal ini mengingatkan pada era Dwifungsi ABRI di masa Orde Baru, di mana militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan tetapi juga memiliki peran dalam pemerintahan. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ini juga menambahkan dua tugas baru dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam Pasal 7: 1) Menanggulangi ancaman siber: Melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri, hal Penambahan tugas ini membuka peluang semakin luasnya peran militer di sektor sipil, yang berisiko menggeser demokrasi ke arah militerisme. Penanganan ancaman siber yang seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau Kepolisian, bukan TNI. Jika militer diberikan peran ini, ada kekhawatiran bahwa tugas pertahanan siber bisa digunakan sebagai alat untuk mengontrol atau mengawasi warga sipil, lalu Perlindungan warga negara di luar negeri biasanya ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan Polri. Jika TNI diberikan kewenangan ini tanpa batasan yang jelas, ada potensi militer ikut terlibat dalam kebijakan luar negeri tanpa kontrol yang ketat. 2) Kemudian Revisi UU ini juga memperpanjang batas usia pensiun prajurit, sebagaimana diatur dalam Pasal 53:  Bintara dan tamtama: dari 53 tahun menjadi 55 tahun 30  Perwira hingga pangkat kolonel: dari 55 tahun menjadi 58 tahun  Perwira tinggi:  Bintang satu (Brigjen/Laksma/Marsekal Pertama): 60 tahun  Bintang dua (Mayjen/Laksda/Marsekal Muda): 61 tahun  Bintang tiga (Letjen/Laksdya/Marsekal Madya): 62 tahun  Bintang empat (Jenderal/Laksamana/Marsekal): 63 tahun (bisa diperpanjang dua kali dengan Keputusan Presiden) Sangat jelas hal tersebut menghambat Regenerasi TNI dengan usia pensiun yang diperpanjang, regenerasi dalam tubuh TNI bisa terhambat. Jabatan-jabatan strategis akan lebih lama diduduki oleh perwira senior, sehingga prajurit muda akan lebih sulit mendapatkan kesempatan promosi. Hal ini bisa menghambat dinamika dan modernisasi dalam tubuh TNI. Bahwa dengan memahami subtansi di atas terkait dengan jenis dan Muatan materi pembentukan UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 jelas tidak bersesuaian dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dengan asas-asas muatan materi yang diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan, yang justru sebaliknya UU a quo sangat melukai rasa keadilan dari masyarakat dibuktikanya dengan banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat dimulai dari dilakukannya aksi Demonstrasi yang berjilid-jilid hingga pengajuan permohonan Judial Riview ke Mahkamah Konstitusi. c. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara. Faktanya, pembentukan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 31 tentang Tentara Republik Indonesia tidak beralas pada kebutuhan masyarkat, melainkan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu (abusive law making), hal tersebut sejalan apabila merujuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang memuat RUU prioritas pada 2025 disahkan melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 pada 19 November 2025, Pada Lampiran II Keputusan DPR RI tidak tercantum sama sekali judul RUU Revisi UU TNI sebagai salah satu RUU yang diprioritaskan pada tahun 2025. Bukan hanya tidak tercantum dalam Prolegnas 2025, RUU Revisi UU TNI juga tidak tercantum dalam 18 RUU prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Bahwa oleh adanya keinginan dari Menteri Pertahanan untuk menjadikan RUU Revisi UU TNI untuk masuk dalam Prolegnas 2025 maka terjadilah Praktik ugal-ugalan pembahasan RUU revisi UU TNI yang tidak mencermikan pembuatan undang-undang yang demokratis melainkan Justru merupakan penghinaan terhadap nilai negara hukum yang dijamin pemenuhannya oleh UUD NRI 1945. d. Asas keterbukaan, adalah Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 menyatakan bahwa penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna harus dilakukan dengan bertanggungjawab dengan memenuhi tiga persyaratan, Pertama, hak untuk mendengar pendapatnya (right to be fourd); kedua, hak untuk mempertimbangkan pendapatnya (hak untuk di pertimbangkan), dan ketiga ialah hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas 32 pendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (hak untuk dijelaskan). Semuanya jelas termuat dalam penjelasan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011. Faktanya pembahasan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dilakukan secara diam-diam dan pembahasan RUU TNI tidak transparan dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat revisi undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) bukan di rumah rakyat melainkan secara tertutup di Hotel mewah di daerah Jakarta Pusat yang dilakukan selama dua hari mulai dari Jumat, 14 Maret 2025 hingga Sabtu, 15 Maret 2025 terlebih karena digelar di tengah kebijakan pemangkasan anggaran hal tersebutj jelas tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal termasuk didalamnya para Pemohon; Bahwa Catatan lain yang dapat menjadi dasar untuk mendorong Pembatalan RUU Revisi UU TNI yang sekarang sudah menjadi UU No. 3 tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ini adalah pembahasan RUU yang tidak transparan karena DPR RI tidak mempublikasikan draft RUU Revisi UU TNI kepada publik melalui jalur resminya, termasuk melalui website resmi DPR RI. Hal itu berdampak kepada publik yang tidak dapat berpartisipasi penuh, karena tidak memiliki pengetahuan mendalam akan ketentuan-ketentuan yang sedang dibahas. 20. Bahwa dalam Pertimbangan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi menegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau 33 standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. 21. Bahwa apabila DPR dalam hal membentuk peraturan perundang-undangan a quo sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, maka tidak akan terjadi permohonan judicial review terhadap UU a quo yang telah disahkan; 22. Bahwa telah terang dan nyata, pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan melanggar Pasal 22A UUD NRI 1945, serta melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan; 23. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), cacat formil atau tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 24. Bahwa dalam hal objek uji formil dibatalkan, Mahkamah dapat memberlakukan kembali ketentuan undang-undang yang telah dicabut atau dirubah oleh undang-undang objek uji formil, hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (hlm. 414): “[3.20.4] Bahwa apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali.” 25. Bahwa agar tidak terjadi kekosongan hukum, mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menyatakan ketentuaan yang diubah atau dicabut 34 dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), berlaku kembali. IV. PETITUM Dalam Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya; 2. Memerintahkan kepada DPR dan Pemerintah agar mempublikasi naskah Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan ketentuan yang diubah atau dicabut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 35 2. Bukti P-2 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 4. Bukti P-4 : Salinan gambar tangkap layar artikel berita berjudul: “Prabowo Telah Meneken UU TNI” (Sumber: Prabowo Telah Meneken UU TNI | tempo.co, diakses pada tanggal 19 April 2025, Pukul 10.37 WIB); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Buku Karya: I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum, Setara Press, 205, hlm. 124; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas; 7. Bukti P-7 : Fotokopi UU No,13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 perubahan ketiga atasUU Nomor, 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Tambahan Lembaran Negara Nomor 667, 2020); 9. Bukti P-9 : Salinan gambar tangkap layar artikel berita berjudul: “Pembahasan RUU Revisi UU TNI Sudah Bermasalah Sejak Awal: Hentikan Sekarang Juga” (Sumber:https://pshk.or.id/publikasi/siaran- pers/pembahasan-ruu-revisi-uu-tni-sudah-bermasalah- sejak-awal-hentikan-sekarang-juga/); 36 10. Bukti P-10 : Salinan gambar tangkap layar artikel berita berjudul: “Pembahasan Tertutup Revisi UU TNI” (Sumber:https://www.tempo.co/infografik/infografik/pemb ahasan-tertutup-revisi-uu-tni-1221423); 11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Lembaga Bantuan Hukum; 12. Bukti P-12 : Salinan gambar tangkap layar artikel berita berjudul: “DPR sahkan revisi UU TNI jadi undang-undang” (Sumber:https://www.tempo.co/infografik/infografik/pemb ahasan-tertutup-revisi-uu-tni-1221423). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 37 NRI Tahun 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan a quo adalah pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa. [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang 38 substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang; [3.3.2] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 pada Sub-paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu pada tanggal 9 Mei 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu. a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 39 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut. “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. [3.6] Menimbang bahwa dalam menguraikan kedudukan hukumnya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan UU 3/2025, para Pemohon telah menjelaskan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut. 40 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai paralegal sekaligus masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab terhadap tercapainya tujuan penyelenggaraan bantuan hukum yang salah satunya adalah untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. 2. Bahwa Pemohon III merupakan perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan memiliki tanggung jawab akademik untuk mengawasi seluruh kebijakan-kebijakan menyangkut kepentingan publik, termasuk mengajukan judicial review atas undang-undang yang dinilai bermasalah. 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) beranggapan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur dan dijamin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) telah dirugikan akibat proses pembentukan UU 3/2025 dilakukan secara tidak terbuka atau tidak transparan. 4. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki pertautan langsung dengan UU 3/2025, karena menurut para Pemohon, undang-undang a quo merupakan produk hukum yang menyangkut usaha pertahanan dan keamanan negara yang juga merupakan hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara untuk ikut serta di dalamnya sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, in casu para Pemohon. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan 41 pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para Pemohon sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan yang menunjukkan satupun upaya secara aktif (real action) dari para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025. Terlebih, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I menyampaikan tidak pernah mengikuti atau melakukan aktivitas yang dapat dimaknai sebagai upaya secara aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025 dan hanya mengetahui pemberitaan melalui media [vide risalah Sidang, tanggal 9 Mei 2025, hlm. 18-19 dan tanggal 22 Mei 2025, hlm. 14- 15]. Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan upaya nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum para Pemohon, sementara, uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas, tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak 42 mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 43 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 44 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha