55/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 55/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : La Ode Nofal, S.H. Pekerjaan : Paralegal Alamat : Kelurahan Cireundeu, RT/RW 005/001, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Arimansa Eko Putra, S.H. Pekerjaan : Paralegal Alamat : Jalan Persada Kencana III Nomor 56 RT/RW 009/003 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : La Ode Arukun, S.Si. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Desa Kalia-Lia, RT/RW 000/001, Kecamatan Lea-Lea Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III; 2 4. Nama : Risard Nur Fiqral, S.H. Pekerjaan : Paralegal Alamat : Kelurahan Mekarsari RT/RW 004/025 Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon IV; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 April 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PUU/PAN.MK/ AP3/04/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 55/PUU-XXII/2024 pada tanggal 25 Juni 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2024, pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 24C ayat (1) Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut: a. “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” [Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945] b. “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 3 kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” [Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI 1945] 2. Bahwa kedua ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 4. Bahwa selain dari semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah para Pemohon uraikan di atas, kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan 4 Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution). b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution). c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy). d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights). e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights). 6. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohonkan untuk melakukan pengujian materiil Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa hak warga negara Indonesia untuk mengajukan uji materiil Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 5 1945 menandakan kemajuan signifikan dalam sistem ketatanegaraan. Ini memperkuat prinsip negara hukum dengan memungkinkan pengujian produk politik DPR dan Presiden oleh lembaga yudisial. Hak ini meningkatkan partisipasi publik, menegaskan supremasi hukum, dan memastikan checks and balances berjalan efektif. Akibatnya, kualitas legislasi meningkat dan hak-hak konstitusional warga negara lebih terlindungi, mengokohkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai pelindung dan penjamin hak-hak konstitusional warga negara. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Berdasarkan pemahaman ini, Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menguji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagaimana disebutkan sebagai berikut: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia, b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat, atau d. lembaga negara”. (Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK) “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 6 c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara” [Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021] 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 5. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa “Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK” harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Dirugikan oleh berlakunya UU atau Perpu yang dimohonkan pengujian; b. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya UU atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan d. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” ● Para Pemohon Sebagai Perorangan Warga Negara 6. Bahwa dalam permohonan a quo para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), maka dari itu para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. (Bukti P-2) 7. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah para Pemohon uraikan di atas. Para Pemohon tentu merasa sangat dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan hukum dalam 7 Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi antara lain sebagai berikut: [Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017] “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. [Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017] “Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye” (Bukti P-3) ● Para Pemohon Memiliki Hak untuk Dipilih dan Memilih 8. Bahwa sebagaimana hal dimaksud berkaitan dengan legal standing para Pemohon mengenai kerugian yang setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dengan ini para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon memiliki hak untuk dipilih dan memilih yang dijamin di dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Bukti P-4). Dengan dasar hak dipilih inilah yang mendorong para Pemohon bercita-cita untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara untuk menjadi pemimpin bangsa yakni Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden. Namun akan cita para Pemohon untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden akan sangat terciderai rasa keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih menjabat terlibat ikut berkampanye dan/atau mendukung Pasangan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden lain pada Pemilu. Hal ini merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 8 9. Bahwa selain dari pada itu, para Pemohon juga diberikan hak untuk memilih yang dengannya para Pemohon juga memiliki harapan besar dalam menentukan pilihan politik pada setiap momentum kepemiluan di bangsa ini bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum yang adil dan rasa persamaan dihadapan hukum, oleh karenanya jika para Pemohon nantinya memiliki figur Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden tersendiri di dalam pemilu Pilpres dan disaat bersamaan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih menjabat terlibat ikut berkampanye dan/atau mendukung Pasangan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden lain tentu hal demikian adalah mengganggu rasa keadilan dan persamaan dihadapan hukum bagi para Pemohon. Hal demikian tidak memberikan “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” bagi para Pemohon; 10. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon adalah disebabkan karena berlakunya ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menurut para Pemohon mohonkan dalam permohonan a quo memiliki hubungan sebab akibat atau causa verband yang keberlakuannya bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang memberikan hak bagi para Pemohon untuk mendapatkan “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena, di suatu masa yang akan datang jika para Pemohon memperoleh kesempatan berbakti bagi nusa bangsa melalui proses pemilu sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dan di saat yang bersamaan Presiden dan/atau Wakil Presiden terlibat berkampanye bahkan mendukung Pasangan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden lain, dan/atau ketika para Pemohon dalam menjalankan pilihan politiknya untuk memilih figur Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden di mana saat yang bersamaan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih menjabat mendukung Calon lain tentulah hal tersebut menimbulkan kerugian bagi hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan, jaminan dari hukum yang adil dan kesetaraan 9 dari negara dalam hal ini pemerintah atau Presiden dan/atau Wakil Presiden yang semestinya bersikap netral dalam pemilu; 11. Bahwa ketentuan yang di maksud dalam angka 9 dan 10 tentang legal standing di atas sangat jelas secara tidak langsung mengakibatkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional, di mana menurut “Mahkamah dalam pendapatnya, hak memilih adalah hak yang dijamin dalam konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011- 017/PUU-I/2003 yang menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.” (Bukti P-5) 12. Bahwa uraian-uraian di atas yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon adalah karena berlakunya ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 291 ayat (1) UU Pemilu yang memberikan hak bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk dapat berkampanye; 13. Bahwa oleh karena itu, keberlakuan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Pemilu jika masih tetap dipertahankan, maka berdasarkan suatu penalaran yang wajar akan berdampak pada para Pemohon kehilangan hak konstitusional yang telah dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) dalam UUD 1945 yakni “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Akan tetapi jika ketentuan a quo dibatalkan maka para Pemohon akan hilang kerugian konstitusionalnya; 14. Bahwa berdasarkan hal itulah kemudian nampak jelas menjadi legal standing para Pemohon sebagaimana sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kerugian konstitusional yang dijamin konstitusi adalah kerugian yang tidak langsung dan/atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan; 10 15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa adapun kutipan-kutipan bunyi Pasal-Pasal yang akan kami mohonkan untuk diuji materiil adalah sebagai berikut: [Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017] “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara’. [Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017] “Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye” (vide Bukti P-3) 3. Bahwa dasar konstitusionalitas yang menjadi uji materiil terhadap ketentuan Pasal-Pasal di atas yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menegaskan “setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” (vide Bukti P-2); 4. Bahwa di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara jelas menegaskan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (due process of law) dan setiap orang berhak atas perlindungan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law); 11 5. Bahwa permohonan para Pemohon adalah mendasarkan dari adanya ketentuan yang mengatur mengenai hak kampanye bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam Undang-Undang Pemilu; 6. Bahwa kampanye di dalam konsep demokrasi merupakan salah satu tradisi penting yang terdapat di dalam semua agenda-agenda kepemiluan di tanah air. Di mana berdasarkan Undang-Undang Pemilu, kampanye Pemilu diartikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu; 7. Bahwa ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena Ketentuan a quo tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Padahal kepastian hukum yang berkeadilan dan perlakuan yang sama merupakan salah satu syarat fundamental di dalam sebuah negara hukum itu sendiri. Sebagaimana dalam kutipan Website Mahkamah Konstitusi terdapat tulisan online yang berjudul “Aswanto Paparkan Syarat-Syarat Negara Hukum” disebutkan bahwa konteks rechtsstaat, pakar hukum Julius Stahl mengatakan bahwa syarat untuk disebut sebagai negara hukum adalah negara harus betul-betul melindungi hak asasi manusia. (Bukti. P-6) 8. Bahwa kemudian pada tahun 1966 di Jakarta, diadakan Seminar Nasional Indonesia tentang Indonesia Negara Hukum. Yang mana salah satu hasil Seminar adalah dirumuskannya prinsip-prinsip negara Hukum yang menurut pemikiran saat itu, prinsip ini dapat diterima secara umum. Salah satu prinsip itu adalah prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM, hal ini dapat dilihat dalam artikel yang berjudul “Negara Hukum Dan Demokrasi”, hlm. 2. (Bukti P-7) 9. Bahwa kemudian yang menjadi prinsip penting di dalam permohonan a quo tentang keadilan dan kesetaraan, untuk itu, sangat penting bagi para Pemohon menjelaskan lebih jauh akan makna keadilan dan persamaan itu sendiri; 12 a. Bahwa dalam buku yang ditulis Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. berjudul FILSAFAT KEADILAN. BIOLOGICAL JUSTICE DAN PRAKTIKNYA DALAM PUTUSAN HAKIM, hlm 20-21 disebutkan keadilan merupakan tujuan hukum. KH Hasyim Muzadi mengatakan inti dari pada hukum adalah keadilan, tanpa keadilan maka hukum itu sebenarnya tidak ada lagi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Bismar Siregar bahwa apabila untuk menegakan keadilan harus mengorbankan kepastian hukum maka akan aku korbankan hukum itu. (Bukti P-8). b. Bahwa keadilan sebagaimana merujuk pada konsensus nasional yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional “adil” adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. (Bukti P-9). c. Muhammad Husain Al- Thabathaba'i dalam jurnal yang ditulis Fuji Rahmadi P berjudul "TEORI KEADILAN (THEORY OF JUSTICE) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat" hlm, 63 mengatakan bahwa adil berarti senantiasa mengambil posisi moderat dan menghindari dua posisi yang ekstrim, lebih (ifrath) atau kurang (tafrith). (Bukti P-10). d. Bahwa selanjutnya tentang pemaknaan kesamaan dihadapan hukum itu sendiri. Di dalam jurnal yang ditulis Hamzah K dkk berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam) hlm. 189, disebutkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Salah satu hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Dalam Al-Qur’an yang merupakan sumber utama hukum Islam menyatakan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang berarti persamaan di depan hukum atau non-diskriminasi yang hasilnya adalah keadilan. Salah satunya adalah QS al-Maidah ayat 8 yaitu: Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang- orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Bukti P-11). e. Bahwa sebagaimana pemikiran Larry May di dalam buku yang berjudul Getting to The Rule of Law (2011:260) menyatakan bahwa the rule of law sesungguhnya dibangun atas dasar persamaan di depan hukum dan pertimbangan kesetaraan, dengan menghormati setiap orang yang merupakan anggota masyarakat sebagai kuncinya. Oleh karena itu prinsip ini tidak menghendaki adanya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. (Bukti P-12) 10. Bahwa secara expressive verbis dalam perspektif konstitusi tugas untuk menegakan hak asasi warga negara adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 13 adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. (Bukti P-13) Dan pemerintah dapat dimaknai yakni kekuasaan Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib menegakan hak-hak warga negaranya dengan harus menegakan keadilan dan rasa persamaan bagi semua; 11. Bahwa seluruh uraian sebagaimana termaktub di dalam Angka 9 di atas menegaskan betapa pentingnya bagi bangsa ini untuk berdiri kokoh untuk menegakan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan terhadap semua warga negara dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan khususnya dalam permohonan a quo berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan dalam pemilu sebagai fondasi berbangsa dan bernegara tanpa ada kecualinya; 12. Bahwa kaitan dalam permohonan a quo yakni ketentuan norma di dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi: [Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017] “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.” [Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017] “Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye” Bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab tidak menjamin adanya “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 13. Bahwa ketentuan a quo yang memberikan dasar bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk terlibat dalam proses suksesi nasional berupa kampanye dapat menjadi jalan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mendukung atau melakukan keberpihakan kepada pasangan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden lain yang berlaga di dalam Pemilu Pilpres. Oleh karenanya dengan sebuah penalaran yang wajar jika para Pemohon nantinya menjadi calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dan kemudian Presiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan a quo terlibat 14 kampanye yang pada akhirnya mendukung dan memihak calon lain. Maka, dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi melalui ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, padahal seyogianya Presiden dan/atau Wakil Presiden haruslah bertindak untuk menegakan keadilan dan kesetaraan bagi semua dengan tidak memihak dan/atau bersikap netral; 14. Bahwa sebagaimana kita semua mengetahui begitu mendasarnya peran dan kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik ini, maka sebelum menjabat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden akan diambil sumpahnya terlebih dahulu. sebagaimana sumpah jabatan yang pernah diucapkan langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden kita saat ini yakni Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin yang mengucapkan sumpah atau janji di hadapan seluruh Pimpinan MPR dengan kalimat sebagaimana berikut ini: Sumpah Presiden “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil- adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Sumpah Wakil Presiden "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," (Bukti-P-14) atau Lihat :https://nasional.kompas.com/read/2019/10/20/16143731/ini- bunyi-sumpah-pelantikan-presiden-jokowi-dan-wakil-presiden-marufamin 15. Bahwa sumpah Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana diuraikan terdapat kalimat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib menegakan keadilan maupun bersikap dan bertindak dengan selurus-lurusnya dan janji itu adalah dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga jika Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Permohonan a quo diberikan 15 andil sebagaimana dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu untuk berkampanye maupun memihak Pasangan Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden tertentu adalah pengingkaran terhadap sumpahnya dan konstitusi bangsa ini. Kampanye dan/atau keberpihakan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden yang demikian merupakan pelanggaran terhadap hak para Pemohon yang dijamin oleh konstitusi “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 16. Bahwa penyelenggaraan proses Pemilu sebagaimana diamanatkan konstitusi Pasal 28E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” di dalam ketentuan ini, sangatlah terang benderang bahwa konsepsi Pemilu nasional itu harus berlandaskan keadilan. Dan keadilan itu wajib diikuti dengan prinsip kesetaraan sebagaimana di dalam uraian angka 9 tentang alasan mengajukan permohonan tentang jurnal yang ditulis Hamzah K dkk berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam) hlm. 189; 17. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU pemilu yang memberikan hak bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk berkampanye, merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berkampanye untuk pasangan calon lain dalam Pemilu Pilpres maka akan menciptakan suasana pemilu yang tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan bagi pasangan calon lain. Padahal tugas negara dalam hal ini Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah memastikan seluruh rakyat mendapatkan rasa keadilan dan kesetaraan. Pun juga dengan melihat makna keadilan yang dikemukakan di dalam angka 9 alasan mengajukan permohonan bahwa keadilan itu adalah tujuan dari pada hukum, dan Thabathaba'i menyatakan keadilan dapat tercipta dengan adanya perlakuan yang sama kepada setiap orang atau untuk memberikan kesetaraan kesempatan kepada setiap orang. Serta adil 16 berarti senantiasa mengambil posisi moderat. Selanjutnya ketika makna keadilan ini dikembalikan menurut bahasa Nasional, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka “adil” adalah tidak memihak atau berat sebelah. Sehingga secara simplistik dapat dipahami ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu tidak mencerminkan adanya keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal dalam UU a quo akan membuka jalan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk kampanye yang nantinya mendukung atau melakukan keberpihakan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1954 perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 18. Bahwa secara filosofis kampanye merupakan salah satu strategi penting dalam kemenangan sebuah kontestasi Pemilu. Menurut Rogers dan Storey (1987), kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kampanye dapat mempengaruhi pilihan politik setiap orang. Sehingga Ketika dikaitkan dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki hak berkampanye tentu harus benar- benar dibatasi dalam hal waktu dan keadaan seperti apa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat berkampanye; 19. Bahwa di bangsa ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden selain sebagai kepala negara, Presiden dan/atau Wakil Presiden juga merupakan kepala pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menegakkan hak konstitusional semua warga negara tanpa ada kecualinya (vide Bukti P-13). Namun jika masih tetap dipertahankan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, maka tidak akan pernah dapat terpenuhinya hak konstitusional para Pemohon berupa perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena Ketentuan a quo adalah jembatan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk ikut kampanye dan melakukan keberpihakan kepada pasangan Calon tertentu adalah tindakan yang tidak dibenarkan secara konstitusi; 17 20. Bahwa selanjutnya, walaupun Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kewenangan untuk dapat berkampanye, hal itu seharusnya dimaknai sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatus sebagai petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri. Sebab konstitusi memberikan hak bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk 2 (dua) kali masa periode. Karenanya pemaknaan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu adalah untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden yang masih menjabat 1 (satu) periode dan memiliki hak konstitusi untuk maju kembali sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dan berkampanye untuk dirinya sendiri; 21. Bahwa jika Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi menyandang status sebagai petahana (incumbent), maka tidaklah etis jika Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dengan dasar normatif semata melakukan kampanye yang ujungnya akan melakukan dukungan kepada pasangan calon tertentu di Pemilu sebab itu akan melanggar jaminan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam keadaan demikian negara yaitu pemerintah wajib untuk tidak berkampanye apalagi memihak, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib berdiri untuk semua demi tegaknya keadilan dan kesetaraan bagi semua, bukan sebaliknya berkontribusi dalam melakukan ketidakadilan dan ketidaksetaraan; 22. Bahwa para Pemohon meyakini dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki arti yang betul-betul filosofis, Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir konstitusi (The Final Interpreter of Constitution). Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangatlah mendasar dan berada di garda terdepan agar tidak ada pelanggaran konstitusional dari berlakunya suatu ketentuan perundang- undangan yang berlaku, Oleh karena itu, Para Pemohon hadir dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meminta perlindungan hukum demi tegaknya hak konstitusional para Pemohon; 23. Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu yang tidak memberikan tegaknya hak konstitusional para 18 Pemohon, maka para Pemohon hadir di hadapan yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memohon agar ketentuan a quo adalah inkonstitusional dan/atau Mahkamah memberikan suatu penafsiran konstitusi dengan memaknai Ketentuan a quo sebagai ketentuan yang berlaku hanya untuk “Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri”; 24. Bahwa memang dengan meminta Mahkamah untuk memberikan penafsiran ketentuan a quo yang berlaku hanya untuk “Presiden dan/atau Wakil Presiden” yang berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri”, secara tidak langsung seakan seperti meminta Mahkamah untuk membentuk norma baru. Hal mana dianggap merupakan kewenangan pembentuk UU karena open legal policy. Akan tetapi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi pun telah memberikan penafsiran dengan mengubah frasa dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, sehingga bukan tidak mungkin bagi Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusi dalam permohonan a quo, demi tegaknya negara hukum yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan bagi semua; 25. Bahwa tentang, open legal policy mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 hlm. 116 disebutkan bahwa “dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/XVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang- wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU/XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. (Bukti P-15) 26. Bahwa keberlakuan ketentuan dalam permohonan a quo adalah sangat jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan jika masih tetap dipertahankan keberlakuannya, sehingga sesuai ketentuan di atas, hal mana, jelas merupakan open legal policy yang dapat dibatalkan Mahkamah Konstitusi; 19 27. Bahwa dari semua argumentasi yang telah para Pemohon uraikan ini, Pemohon merasa akan kehilangan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang telah dijamin UUD 1945, jika Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan hak untuk kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, di mana ketentuan a quo berpotensi berdasarkan penalaran yang wajar tidak memberikan hak perlindungan dari hukum yang berkeadilan serta kesetaraan sebagaimana menjadi hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 28. Bahwa saat ini pemilu pilpres 2024 memang telah usai diselenggarakan KPU RI pada 14 Februari 2024, kita semua menyaksikan baik sebelum, pada saat dan pasca Pemilu Pilpres 2024 situasi politik tanah air yang berlangsung menimbulkan berbagai ragam kontroversi bahkan menyeret-nyeret nama presiden yang dituding melakukan pemihakan dengan dasar stigma. Kendati kontroversi mengenai keberpihakan presiden memang terjadi hanya di ruang- ruang pendapat setiap entitas atau kelompok. Namun yang pasti, tidaklah etis menyeret nama presiden di pentas politik dengan dasar keberpihakan. Sebab di masa yang akan datang semua ini akan menjadi coretan sejarah yang buruk bagi hukum dan demokrasi bangsa ini. 29. Bahwa hal sebagaimana dimaksud di atas ini disebabkan dari berlakunya ketentuan Pasal dalam UU Pemilu yang memberikan kewenangan bagi Presiden dan/atau wakil Presiden itu berkampanye, sehingga pemohon hadir dihadapan yang mulia hakim majelis konstitusi memohon untuk membatalkan dan/atau memberikan tafsir konstitusi akan Pasal a quo hanya berlaku bagi “presiden dan/atau wakil Presiden petahana dan berkampanye untuk dirinya sendiri”; 30. Bahwa menurut hemat para Pemohon, sangat tidaklah etis dan patut jika Presiden dan/atau Wakil Presiden terlibat dalam kampanye Pemilu dan/atau mendukung Pasangan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden lain pada agenda-agenda kepemiluan sebab hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkeadilan dan persamaan dihadapan hukum bagi kompetitor lainnya di Pemilu Pilpres padahal kepastian hukum yang adil dan persamaan dihadapan hukum merupakan perintah konstitusi; 20 31. Bahwa mengutip pendapat Hakim Konstitusi Yang Mulia Arief Hidayat dalam dissenting opinion-nya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 hlm.1067 dan hlm. 1080 ada dua hal elementer yang telah disebutkan: a. Mahkamah telah memberikan penafsiran hukum berkaitan dengan hak kampanye yang melibatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden baik secara penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 UU Pemilu telah secara jelas diatur bahwa hak Presiden/Wakil Presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan calon Presiden/Wakil Presiden menjadi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dalam kontestasi Pemilu. Hal ini tampak pada Pasal 301 UU Pemilu, frasa, “yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden”. Oleh karena itu, apabila Presiden/Wakil Presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya, maka tindakan ini telah menciderai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya di junjung tinggi sebagaimana termuat di dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang secara filosofis lahir pada tahun 2001 sebagai akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa sehingga menyebabkan krisis multidimensi serta untuk memulihkan kembali maka MPR kala itu membuat rumusan Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai pedoman bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa. Pada Bagian II, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 mengatur mengenai Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, angka 2 “Etika Politik dan Pemerintahan……” (hlm.1067). b. Bahwa “Sikap dan tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi selain melanggar etika politik dan pemerintahan juga bertentangan dengan prinsip keadilan Pemilu (electoral justice) sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,”Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Kata “adil” bukan lah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang pada dasarnya berbeda dan memperlakukan secara berbeda terhadap sesuatu yang sepatutnya dianggap sama. Dengan perkataan lain, adil artinya meletakan posisi sesuai dengan proporsinya. Dalam konteks Pemilu, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan perlu bersikap adil terhadap semua pasangan calon dalam kontestasi pemilihan Presiden. Dalam artinya pula bahwa Presiden tidak boleh mendukung pasangan calon (paslon) tertentu. Sebab, tatkala mendukung paslon tertentu, Presiden telah bersikap tidak adil terhadap paslon lainnya…………..” (hlm. 1080). (Bukti P-16) 32. Bahwa dengan dasar hak dipilih dan memilih (Vide Bukti P-4) sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang sehingga para Pemohon memiliki harapan dan bercita-cita menjadi Pemimpin bangsa salah satunya Presiden dan/atau Wakil Presiden demi bisa berkontribusi lebih bagi nusa bangsa dan selain itu, 21 oleh karena para Pemohon juga memiliki hak untuk memilih maupun ketika para Pemohon menjalankan hak memilih Para Pemohon untuk memilih pemimpin bangsa di masa yang akan datang tentunya secara tidak langsung berdasarkan suatu penalaran yang wajar akan terciderai hak konstitusionalnya apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden berkampanye mendukung Pasangan Calon lainnya oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu: 33. Bahwa perlu kiranya para Pemohon tegaskan dalam permohonan a quo akan cita-cita para Pemohon untuk menjadi pemimpin bangsa yaitu Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianggap sangat absurd dan/atau terlalu jauh jangkauannya, apakah para Pemohon mampu untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden? Maka jawabannya, dikembalikan dalam perspektif konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif konstitusi setiap warga negara Indonesia berhak dipilih dan memilih dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi pihak yang dapat melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan baik bersifat faktual dan/atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan dapat terjadi karena berlakunya suatu peraturan perundang- undangan; 34. Bahwa sekali lagi meskipun pemilu telah usai, akan tetapi di masa yang akan datang jika ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu masih dipertahankan, di masa yang akan datang nantinya tidak hanya menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon, dan jauh dari pada itu, juga akan menimbulkan keresahan seperti yang terjadi di Pemilu 2024, dimana permasalahan ini menimbulkan berbagai polemik yang alot dan serius bahkan menjadi salah satu isu penting di dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sehingga Menteri- Menteri Negara pun dimintai keterangan mengenai keterlibatan alat negara pada Pemilu Pilpres 2024, sehingga tentu di masa yang akan datang hal ini harus dihindari, dan sebagaimana Satjipto Rahardjo pernah mengatakan bahwa “Hukum untuk Manusia bukan Manusia untuk Hukum.” Sebuah pandangan bahwa hukum harus bersifat progresif tidak terkekang pada 22 ajaran legalistik semata. Hukum harus mampu melihat jauh ke depannya, sehingga dengan semua alasan-alasan hukum yang telah para Pemohon uraikan dalam Permohonan ini, Mahkamah Konstitusi-lah menjadi jalan terakhir bagi para Pemohon untuk membatalkan ketentuan a quo dan/atau memberikan sebuah penafsiran konstitusi akan maksud keberlakuan ketentuan a quo; 35. Bahwa oleh karena itulah, menurut hemat para Pemohon, Bunyi Pasal 281 ayat (1) dan 299 ayat (1) UU Pemilu: [Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum] “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara’. [Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum] “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye” Inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: [Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum] “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan c. Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri” [Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum] “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye dengan syarat berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri” 36. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas para Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 23 D. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang telah para Pemohon uraikan, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan antara lain sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu Inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: (Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan c. Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri” (Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye dengan syarat berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri” 3. Memerintahkan Putusan ini untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau: Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti 24 P-16 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2024 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011- 017/PUU-I/2003; 6. Bukti P-6 : Printout Berita Laman MK Tulisan Online “Yang Berjudul “Aswanto Paparkan Syarat-Syarat Negara Hukum”; 7. Bukti P-7 : Printout Artikel Yang Berjudul “Negara Hukum Dan Demokrasi”, hlm. 2; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. berjudul Filsafat Keadilan. Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim, hlm 20-21; 9. Bukti P-9 : Printout Kamus Besar Bahasa Indonesia; 10. Bukti P-10 : Printout Jurnal Yang Ditulis Fuji Rahmadi P Berjudul "TEORI KEADILAN (THEORY OF JUSTICE) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat" hlm. 63; 11. Bukti P-11 : Printout Jurnal Yang Ditulis Hamzah K dkk Berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam) hlm. 189; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XIX/2021, hlm. 42, Pemikiran Larry May Di Dalam Buku Yang Berjudul Getting To The Rule Of Law (2011:260; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4); 14. Bukti P-14 : Printout https://nasional.kompas.com/read/2019/10/20/ 16143731/ini-bunyi-sumpah-pelantikan-presiden-jokowi-dan- wakil-presiden-marufamin; 15 Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 hlm. 116; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 hlm.1067 dan hlm. 1080. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan 25 Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 pukul 14.30 WIB, Mahkamah telah memberikan nasihat, di antaranya, agar para Pemohon mencermati serta memperbaiki petitum permohonan yakni terkait dengan 26 pencantuman pemuatan putusan dalam Berita Negara dan pernyataan untuk menyatakan “… bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai …” [vide Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 8 Juli 2024 hlm. 14 dan hlm. 20]. Para Pemohon selanjutnya diberikan batas waktu untuk memperbaiki permohonan yaitu paling lambat pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, pukul 09.00 WIB. Terhadap hal tersebut, para Pemohon kemudian telah memperbaiki permohonannya dan menyampaikan berkas perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2024 dan telah melakukan perbaikan, antara lain, pada bagian petitum permohonan sebagai berikut [vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 25]: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu Inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: (Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan c. Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri” (Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye dengan syarat berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri” 3. Memerintahkan Putusan ini untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 27 Atau: Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.3.2] Bahwa kemudian dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk menerima perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024, pukul 15.00 WIB, Mahkamah telah mempertanyakan dan mengkonfirmasi mengenai adanya perubahan petitum permohonan para Pemohon yang justru menghilangkan pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat yang telah termuat sebelumnya dalam permohonan awal. Bahwa lebih lanjut, setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, rumusan petitum para Pemohon pada pokoknya menyatakan agar ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “...dan seterusnya”. Terhadap rumusan petitum yang demikian, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakjelasan, karena petitum sebagai representasi dari posita seharusnya mencerminkan hal-hal dimohonkan yang berasal dari alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan. Dengan kata lain, antara posita dan petitum harus terdapat persesuaian dan konsistensi, in casu uraian adanya pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang diuraikan dalam posita permohonan juga secara konsisten harus pula merepresentasikan adanya pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam petitumnya. Oleh karena hal demikian terhadap permohonan para Pemohon, meskipun dalam uraian posita permohonan telah disampaikan alasan adanya pertentangan norma yang dimohonkan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi para Pemohon tidak menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan para Pemohon terhadap objek permohonan yang dimohonkan pengujian pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka hal ini menunjukkan adanya kekurangcermatan dan kekurangtelitian dalam menyusun permohonan oleh para Pemohon. Sebab, hal-hal yang diuraikan di atas merupakan aspek krusial karena selain terkait dengan keterpenuhan syarat formil prosedural hukum acara, juga 28 untuk memastikan rangkaian uraian fakta hukum dan argumentasi serta tujuan dari permohonan agar dapat dipahami dengan jelas. [3.3.3] Bahwa di samping uraian pertimbangan tersebut, berkenaan dengan petitum permohonan para Pemohon, jika dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, telah ternyata pula tidak memenuhi ketentuan tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang pada pokoknya menegaskan petitum harus memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materiil yaitu menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sebagaimana juga sudah dinasihatkan Mahkamah dalam Sidang Pendahuluan pada tanggal 8 Juli 2024. Terlebih, menurut Mahkamah petitum permohonan yang tidak mencantumkan frasa “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” dapat pula berakibat tidak jelasnya batasan daya berlakunya suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan kemudian “dibatalkan” keberlakuannya atau daya mengikatnya norma tersebut oleh putusan Mahkamah, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya untuk para Pemohon, melainkan berlaku secara umum (erga omnes). Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, kekurangcermatan dan kekurangtelitian dalam penyusunan petitum permohonan a quo menyebabkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan kabur, maka terhadap kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 29 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh 30 Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah