55/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 55/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Erman Safar Pekerjaan : Walikota Kota Bukittinggi Periode 2021-2024 Alamat : Jalan Sawah Paduan RT/RW 001/003 Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Pandu Kesuma Dewangsa Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Periode 2021-2026 Alamat : Jalan Cendana 2 Nomor 8 RT/RW 001/000, Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Emil Elestianto Dardak Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 Alamat : Jalan Pemuda Nomor 1 RT/RW 004/002, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Ahmad Muhdlor Pekerjaan : Bupati Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2026 2 Alamat : Kenongo RT/RW 010/004, Kelurahan Kenongo, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Muhammad Albarraa Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Periode 2021-2026 Alamat : Dusun Belor RT/RW 006/002, Kelurahan Kembangbelor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang masing-masing bertanggal 28 April 2023, 30 April 2023, dan 10 Mei 2023, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan Munathsir Mustaman, S.H., M.H., yaitu advokat pada Kantor Hukum Bungaran & Co, yang beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 89, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca dan mendengar Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar Keterangan Presiden; Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Oktavianus Rasubala; Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR); Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Partai Gerindra, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala; serta Pihak Terkait KIPP dan JPPR; Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Gerindra, serta kesimpulan beserta keterangan tertulis ahli dari Pihak Terkait KIPP dan JPPR. 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Mei dan 12 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 Mei 2023 dengan Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Juni 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam: 1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 4 3. Bahwa, selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. 6. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution). b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution). c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy). d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights). e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The 5 Protector of Human Rights). 7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights) karena hak konstitusional Para Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma 169 huruf q UU 7/2017. 8. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa: Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 1. perorangan warga negara Indonesia; 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; 3. badan hukum publik atau privat; atau 4. lembaga negara. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Bahwa, terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 6 b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional Para Pemohon berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 di atas diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). Selain itu, Para Pemohon pun memiliki hak konstitusional atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. b. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Para Pemohon sebagai penyelenggara negara saat ini masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dimana Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 7 (tiga puluh empat) tahun, Pemohon III Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dan Pemohon V Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun. Oleh sebab itu, Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. c. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon sebagai bagian dari penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif berkaitan dengan penyelenggaraan negara potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena terhalang untuk maju menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden yang mempersyaratkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun merupakan puncak daripada fungsi eksekutif, sehingga adalah wajar dan menjadi beralasan apabila setiap perorangan warga negara yang menjalankan fungsi eksekutif tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus diberikan perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama (tidak diskrimintaif) dalam pemerintahan untuk mencapai puncak fungsi eksekutif dengan cara satu diantaranya mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, pengalaman Para Pemohon sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bekal yang penting bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. d. Bahwa sebab keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun berakibat pada Para Pemohon sebagai penyelenggara negara yang saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dirugikan tidak dapat maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu selanjutnya karena terhalang pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 8 berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 169 huruf q UU 7/2017. e. Bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan dengan dinyatakannya Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi. 4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Permohonan a quo, sebagai berikut: - Pemohon I Erman Safar Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021; - Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-365 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung tanggal 24 Februari 2021; - Pemohon III Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024. Disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014- 2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 08 Januari 2019; - Pemohon IV Ahmad Muhdlor Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur 9 tanggal 23 Februari 2021; dan - Pemohon V Muhammad Albarraa Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021- 2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Februari 2021. 5. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sejak kelahirannya telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Oleh sebab itu, Para Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 6. Bahwa syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam UU 7/2017 khususnya dalam ketentuan Pasal 169, yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; 10 f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. 7. Bahwa syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Para Pemohon 11 sebagai penyelenggara negara saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dimana Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, Pemohon II Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, Pemohon III Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, dan Pemohon V Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun. Dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, maka Para Pemohon telah kehilangan hak konstitusional untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). Pengalaman Para Pemohon sebagai penyelenggara negara adalah bekal yang penting dan lebih utama sebagai syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang a quo. 8. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hak konstitusional Para Pemohon potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yaitu hak konstitusional sebagai berikut: - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 9. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, hak Para Pemohon untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden 12 menjadi tereduksi dan dirugikan atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 karena Para Pemohon tidak dapat maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden mengingat Para Pemohon berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, Para Pemohon memiliki potensi dan pengalaman sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif yaitu sebagai Wali Kota, Bupati, Wakil Gubernur, dan Wakil Bupati, sehingga memiliki potensi dan bekal yang cukup untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang juga menjalankan fungsi eksekutif. Di sisi lain, setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). 10. Bahwa potensi kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memperjuangkan hak konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) serta memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara yaitu sebagai Wali Kota, Bupati, Wakil Gubernur, dan Wakil Bupati, untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi terhambat dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengingat Para Pemohon berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal jabatan Para Pemohon saat ini dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah sama-sama sebagai penyelenggara negara dan sama-sama menjalankan fungsi eksekutif. Oleh sebab itu, Para Pemohon memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup dalam penyelenggaraan negara dan fungsi eksekutif untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun Para Pemohon berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 11. Sebagai perbandingan di mana penyelenggara negara adalah tidak hanya pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, melainkan juga pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif (vide Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), maka terdapat perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif dimana syarat calon Presiden dan calon Wakil 13 Presiden (fungsi eksekutif) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, sedangkan syarat calon anggota DPR (fungsi legislatif) berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, DPR adalah mitra penting Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan khususnya menjaga stabilitas politik dan bangsa. Tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang dilantik berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari PDIP. 12. Bahwa pun demikian dalam kekuasaan eksekutif atau sebagai penyelenggara negara ditingkat daerah terdapat beberapa penyelenggara negara selain Para Pemohon yang dilantik atau disahkan saat berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun diantaranya Aditya Halindra berusia 29 tahun ketika disahkan sebagai Bupati Tuban dan Rezita Meylani Yopi berusia 27 tahun ketika disahkan sebagai Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau. Oleh sebab itu, menjadi wajar dan beralasan hukum apabila Para Pemohon ataupun penyelenggara negara lainnya yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak hanya berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, melainkan juga memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah syarat yang penting dan utama. 13. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara memiliki hak konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum yang akan datang. Hak konstitusional Para Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden 14 berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan pengalaman sebagai penyelenggara negara, sehingga Para Pemohon memiliki bekal yang cukup untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 14. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dengan hak konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 15. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017. III. Alasan-Alasan Permohonan 1. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara, yaitu: - Pemohon I Erman Safar Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021; - Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-365 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang 15 Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung tanggal 24 Februari 2021; - Pemohon III Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024. Disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 08 Januari 2019; - Pemohon IV Ahmad Muhdlor Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35- 312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Februari 2021; dan - Pemohon V Muhammad Albarraa Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021- 2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Februari 2021. 2. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara dan saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yaitu Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, Pemohon III Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dan Pemohon V Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun. 3. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimana persyaratan tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yaitu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 16 mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 4. Bahwa Para Pemohon adalah benar perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara dan karenanya memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). Selain itu, Para Pemohon pun memiliki hak konstitusional atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 5. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Selengkapnya ketentuan Pasal 169 UU 7/2017 berbunyi sebagai berikut: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; 17 i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. 6. Bahwa Para Pemohon sebagai penyelenggara negara saat ini masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dimana Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, Pemohon III Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dan Pemohon V Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun. Oleh sebab itu, Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 7. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat potensial 18 yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon sebagai bagian dari penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif berkaitan dengan penyelenggaraan negara potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena terhalang untuk maju menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden yang mempersyaratkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun merupakan puncak daripada fungsi eksekutif, sehingga adalah wajar dan menjadi beralasan apabila setiap perorangan warga negara yang menjalankan fungsi eksekutif tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus diberikan perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama (tidak diskrimintaif) dalam pemerintahan untuk mencapai puncak fungsi eksekutif dengan cara satu diantaranya mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, pengalaman Para Pemohon sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bekal yang penting bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 8. Bahwa sebab keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun berakibat pada Para Pemohon yang saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dirugikan tidak dapat maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu selanjutnya karena terhalang pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 9. Bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan dengan dinyatakannya Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi. 10. Bahwa demi hukum sudah sepatutnya syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017 19 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. Memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang telah dimiliki oleh Para Pemohon menjadi bekal yang lebih penting dan memiliki urgensi yang lebih utama untuk menjadi syarat sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 11. Bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selanjutnya cukup disebut UU 28/1999). Berdasarkan definisi hukum tersebut, maka penyelenggara negara adalah meliputi pejabat negara dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 12. Bahwa lebih lanjut secara tegas dalam ketentuan Pasal 2 UU 28/1999 diatur dan disebutkan siapa saja yang termasuk sebagai penyelenggara negara. Ketentuan Pasal 2 UU 28/1999 tersebut berbunyi: Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 13. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 UU 28/1999 tersebut di atas, maka penyelenggara negara meliputi seluruh pejabat negara yang menjalankan 20 fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif yang meliputi seluruh pejabat negara pada lembaga tinggi negara (lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945), menteri, gubernur, hakim, dan pejabat negara yang lain serta pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara. 14. Bahwa definisi penyelenggara negara yang demikian sejalan juga dengan definisi penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 19/2019) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut UU 40/2008). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 19/2019 disebutkan bahwa, “penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pun demikian dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 40/2008 yang mengatur bahwa, “penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 15. Bahwa penyelenggara negara menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan memiliki fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Halmana menunjukan bahwa penyelenggara negara bersifat universal dan tidak diskriminasi karena melingkupi seluruh pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 16. Bahwa selain itu, penyelenggara negara memiliki kemampuan dan pengetahuan bagaimana memegang kekuasaan dan menjalankan amanah kekuasaan tersebut sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku baik menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pun demikian kekuasaan atau jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam 21 lingkup menjalankan fungsi eksekutif dengan cakupan yang lebih luas mengingat Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (vide Pasal 4 UUD 1945). Dengan demikian, mengingat beban tugas, fungsi, dan wewenang jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih luas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan atau fungsi eksekutif, maka adalah wajar apabila memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi bekal yang penting dan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 17. Bahwa secara empiris, usia di bawah 40 (empat puluh) tahun pun sejalan dan mengakomodir momentum bonus demografi di Indonesia sebagaimana telah dikemukan oleh beberapa lembaga Kementerian ataupun lembaga negara lainnya, sebagai berikut: - Melalui Siaran Pers Nomor HM.4.6/614/SET.M.EKON.3/10/2022 tanggal 30 Oktober 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyampaikan bahwa: Pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70% penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang (https://ekon.go.id/publikasi/detail/4667/manfaatkan-momentum-bonus- demografi-pemerintah-dorong-peningkatan-kualitas-sdm-dan- kembangkan-pendidikan-vokasi). - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tanggal 02 Agustus 2022 menyampaikan bahwa: Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif. Per tahun 2020 saja, 22 berdasarkan data BPS, jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja sebanyak 140 juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk indonesia. Apalagi pada tahun 2030, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat pesat. Pemerintah tentu saja telah melakukan ragam upaya untuk menyiapkan bonus demografi untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter (https://www.kemenkopmk.go.id/optimalkan-bonus-demografi-agar-tak- terjebak-di-pendapatan-menengah). - Badan Pusat Statistik dalam Publikasi berjudul “Analisis Profil Penduduk Indonesia” menulis bahwa: Sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020- 2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan (https://www.bps.go.id/publication/2022/06/24/ea52f6a38d3913a5bc55 7c5f/analisis-profil-penduduk-indonesia.html). - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam beritanya tertanggal 28 Oktober 2022 menulis bahwa: “… Indonesia kini sudah memasuki tahap awal bonus demografi atau demographic dividend, dengan ciri-ciri jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif. Puncak bonus demografi diperkirakan terjadi pada 2030. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per tahun 2020 saja jumlah penduduk usia produktif sebanyak 140 juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia …. Jika generasi muda tidak dipersiapkan menjadi agen- agen pembangunan nasional sejak sekarang, bonus demografi bisa menjadi bencana nasional saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya (https://www.mpr.go.id/berita/Peringati-94-Tahun- Sumpah-Pemuda,-Ahmad-Basarah-Harap-Bonus-Demografi-Generasi- Muda-Tidak-Jadi-Bencana-Indonesia) 23 18. Bahwa berdasarkan fakta data empiris tersebut di atas, maka Indonesia kini sudah memasuki tahap awal bonus demografi dengan ciri-ciri jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif. Puncak bonus demografi diperkirakan terjadi pada tahun 2030. Oleh sebab itu, menjadi penting, beralasan hukum, dan memiliki urgensi nyata untuk menyambut momentum bonus demografi tersebut, maka penduduk usia produktif (15-64 tahun) khususnya generasi yang lebih muda berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk mempersiapkan diri dan dipersiapkan menjadi agen-agen pembangunan nasional sejak sekarang satu diantaranya dengan maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana nasional. 19. Bahwa sebelumnya terkait dengan ketentuan syarat batas usia dalam suatu undang-undang, Mahkamah telah beberapa kali memberikan pertimbangan/ pendapat dan putusan, di antaranya: - Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019: Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Bahwa para pemohon yang berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun yang berkehendak menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur maupun calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota dalam putusan a quo mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), 24 serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, Mahkamah memberikan amar putusan menolak permohonan para pemohon. - Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016: Dalam pertimbangannya pada poin 3.13.2, Mahkamah menyatakan sebagai berikut: Bahwa Undang-Undang a quo mengatur pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak (usia pensiun) yaitu 65 tahun, sedangkan bagi hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum serta peradilan agama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah berusia 67 tahun (vide Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 tersebut memberikan amar putusan yang salah satunya menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia 25 pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara. - Putusan Nomor 15/PUU-V/2007: Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 telah berkesimpulan sebagai berikut: Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan batas usia minimum 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Bahwa oleh karena Pasal 58 huruf d UU Pemda tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak. Bahwa oleh karena Pasal 58 huruf d UU Pemda tidak bertentangan dengan batu uji yang didalilkan para pemohon, maka amar Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 adalah menyatakan permohonan para pemohon ditolak. 20. Bahwa oleh sebab itu, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus sebagai penyelenggara negara yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun memiliki hak konstitusional menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilihan umum selanjutnya yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi serta memiliki hak atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) dalam ruang lingkup hak-hak sipil dan politik (civil and political rights) yaitu pemilihan umum serta berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). 21. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-V/2007 telah 26 menyatakan bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hubungan ini, Mahkamah dalam putusan lain yakni Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 menegaskan bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam- macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Oleh sebab itu, merujuk pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 tersebut dimana jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Para Pemohon yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab itu, menurut hemat Para Pemohon kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak terpaku pada batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Akan tetapi, bagi setiap perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sudah sepatutnya demi hukum dan beralasan hukum untuk diberikan kesempatan yang sama untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak serta merta berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun, bersifat alternatif apabila memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara dapat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden mengingat kebutuhan 27 dan ukuran yang menjadi tuntutan antara jabatan atau aktivitas pemerintahan berbeda dan sejalan pula dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bahwa jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda terlebih dalam konteks Indonesia saat ini sudah memasuki tahap awal bonus demografi, sehingga generasi muda dipersiapkan untuk menjadi agen-agen pembangunan nasional sejak sekarang. 22. Bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 poin 3.12 dimana Mahkamah berpendapat bahwa, “Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (one roof system) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya”, maka berdasar analogi hukum yang sama yaitu sistem satu atap (one roof system) dalam koridor penyelenggaraan negera, maka memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun dapat dijadikan sebagai syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang juga melaksanakan penyelenggaraan negara dalam lingkup yang lebih luas. Oleh sebab itu, Para Pemohon berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) dalam arti sudah seharusnya ada perlakuan yang sama dalam sistem satu atap (one roof system) dalam konteks penyelenggaraan negera. 23. Bahwa selanjutnya dalam sistem satu atap (one roof system) lainnya yaitu dalam koridor pemilihan umum dalam rezim UU 7/2017 terdapat perlakuan yang berbeda. Dalam UU 7/2017 untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD berlaku syarat telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih (vide Pasal 240 ayat (1) huruf a jo Pasal 182 huruf a UU 7/2017). Sedangkan, untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlaku syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (vide Pasal 169 huruf q UU 7/2017). Dengan demikian, untuk meniadakan perlakuan yang berbeda (diskriminatif dan tidak adil) tersebut dalam sistem satu atap (one roof 28 system) yang sama yaitu pemilihan umum, maka persyaratan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun menjadi beralasan menurut hukum. 24. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah kekuasaan legislatif yaitu calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD dipandang memiliki sifat jabatan atau perbuatan hukum yang lebih ringan, sehingga kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan calon anggota legislatif cukup telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Sedangkan, kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Menurut hemat Para Pemohon, perbedaan syarat usia calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD dengan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang demikian adalah bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif yang telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 25. Bahwa secara empiris dan perbandingan, tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang dilantik berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari PDIP. 26. Bahwa pun demikian dalam kekuasaan eksekutif atau sebagai penyelenggara negara ditingkat daerah terdapat beberapa penyelenggara negara selain Para Pemohon yang dilantik atau disahkan saat berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun diantaranya Aditya Halindra berusia 29 tahun ketika disahkan sebagai Bupati Tuban dan Rezita Meylani Yopi berusia 27 tahun ketika disahkan sebagai Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau. Oleh sebab itu, menjadi wajar dan beralasan hukum apabila Para Pemohon ataupun penyelenggara negara lainnya yang masih berusia di 29 bawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak hanya berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, melainkan juga memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah syarat yang penting dan utama. 27. Bahwa katakanlah kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD cukup telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan pertimbangan karena anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD bersifat kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan melalui suatu forum rapat. Maka, menurut hemat Para Pemohon kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan syarat usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara” dengan pertimbangan pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi penting untuk menjadi bekal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana halnya diri Para Pemohon. Terlebih, jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun dalam mengambil keputusan juga bersifat kolektif kolegial melalui suatu forum rapat bersama dengan para menteri-menteri yang membantu dalam pengurusan pemerintahan. 28. Bahwa UUD 1945 tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya dan hal yang demikian merupakan open legal policy. Namun demikian, dalam pembentukan undang-undang dimaksud harus berdasarkan prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”. Perwujudan negara hukum yang demokratis harus dilakukan secara berkeadilan dengan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda- bedakan (diskriminasi) atau tanpa mengistimewakan (priviligasi). 29. Bahwa sehubungan dengan open legal policy dapat ditemukan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Nomor 30 15/PUU-V/2007, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008, Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Prinsip open legal policy pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi sebagai pembentuk undang-undang. Ketentuan yang bersifat open legal policy ini dapat dibentuk oleh pembentuk undang- undang melalui mandat berdasarkan UUD 1945 ataupun tidak. Mahkamah dapat membatalkan norma yang bersifat open legal policy apabila produk open legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas atau ketidakadilan yang intolerable. 30. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraian sebelumnya, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 jelas-jelas melanggar rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable karena dalam sistem satu atap (one roof system) yaitu dalam koridor pemilihan umum dalam rezim UU 7/2017 terdapat perlakuan yang berbeda yang mencerminkan ketidakadilan bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dalam konteks pemilihan umum dalam UU 7/2017 untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD berlaku syarat telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih (vide Pasal 240 ayat (1) huruf a jo Pasal 182 huruf a UU 7/2017). Sedangkan, untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlaku syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (vide Pasal 169 huruf q UU 7/2017). Terlebih, perlakuan yang berbeda tersebut melanggar rasionalitas mengingat tidak terdapat alasan yang kuat untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD dengan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam konteks pemilihan umum. Justru sebaliknya, menjadi rasionalitas apabila calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipersyaratkan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara 31 negara karena pengalaman yang demikian menjadi bekal yang cukup dalam membentuk mentalitas, pengetahuan, dan cara berpikir yang akan bermanfaat dan dipergunakan kelak dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Bukankah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU- XI/2013 telah memberikan pandangan bahwa kewenangan pengaturan batas usia akan menjadi permasalahan konstitusi jika menimbulkan problematikan kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hokum (dead lock), menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut, dan/atau menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana Para Pemohon uraikan dari awal hingga akhir dalam permohonan a quo telah jelas-jelas secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) bagi Para Pemohon serta tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini dalam rangka mengakomodir bonus demografi di Indonesia yang mengharuskan generasi muda untuk dipersiapkan menjadi agen-agen pembangunan nasional sejak sekarang. 31. Bahwa oleh sebab itu, hak Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun menjadi terhalang atau tereduksi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Di sisi lain, syarat calon anggota legislatif adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Oleh sebab itu, untuk memenuhi, melindungi, dan menjamin pemenuhan prinsip kepastian hukum yang adil, maka dalam konteks Indonesia saat ini kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. 32. Bahwa tidak dapat dipungkiri perihal persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 32 perundang-undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat “dua sisi mata uang yang sama” dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa “kepastian hukum yang adil”. Dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aliran Hukum Alam/Kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran Postivisme Hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dalam kaitan ini, peraturan perundang-undangan baik secara formil (procedural) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. (Dewa Gede Atmadja. Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis. Malang: Setara Press, 2013, hlm.76-78). 33. Bahwa ditinjau dari aspek validitas, pembatasan usia dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak memiliki validitas. Dalam kaitan ini Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma (stufenbau theory). Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh betentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah grundnrom. Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: General Theory of Law and Sate. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11- 12). Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Pemohon Pasal 169 huruf q UU 7/2017 betentangan dengan 33 norma yang diatur dalam UUD 1945. Norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil.” 34. Bahwa menurut Ronald Dworkin, maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (rules) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (principles). Prinsip- prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah. (Ronald Dworkin. Law’s Empire. Massachusetts: Harvard University Press, 1988, hlm.21). Dalam kaitannya dengan persyaratan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana menjadi pokok perkara dalam permohonan uji materi ini, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 35. Bahwa usia di bawah 40 (empat puluh) tahun tidak dapat didalilkan belum memiliki kapasitas (kemampuan) intelektualitas, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosi, dan sebutan lainnya, sehingga belum layak untuk dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presien. Demikian itu tidak dapat menjadi dalil kebenaran. Sejarah mencatat, beberapa Kepala Negara (Khalifah) dengan usia yang relatif muda. Kepemimpinan mereka demikian berprestasi tinggi, mampu mewujudkan peradaban, ilmu pengetahuan berkembang pesat, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tercapai. Sampai dengan saat ini, belum ada satu pun Kepala Negara yang mampu menyamai dan menandingi mereka. Khalifah dimaksud adalah; Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada saat usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Harun al-Rasyid menjadi menjabat Khalifah pada saat usianya 23 (dua puluh tiga) tahun dan Muhammad al-Fatih diangkat Khalifah pada saat usianya sangat muda yakni 17 (tujuh belas) tahun. 36. Bahwa ditinjau dari Teori Korespondensi (Correspondence Theory of Truth) dalil yang menyatakan bahwa usia di bawah 40 (empat puluh) tahun belum layak untuk dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, tidak dapat diterima. Tidak ada kesesuaian dengan fakta yang 34 ada. Kebenaran dikatakan benar jika terdapat kesesuaian antara pernyataan/pendapat dengan fakta. 37. Bahwa selain itu, menurut Imam Al-Ghazali kriteria untuk posisi Kepala Negara adalah dewasa, bukan ditentukan dengan batasan usia minimal. (Abu Husain al-Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi. Al- Jami’ al-Shahih Shahah Muslim. Beirut: dar-al-Jail, t.t, Juz 6, hlm,13). 38. Bahwa batas usia dewasa menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan demikian, seseorang dikatakan telah dewasa adalah ketika telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. 39. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penentuan dewasa adalah di atas 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 330 menyatakan: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.” Secara argumentum a contrario, seorang dikatakan telah dewasa ketika memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung pengeculian dengan mengakui seseorang yang belum mencapai duapuluh satu tahun, sepanjang telah menikah dianggap telah dewasa. 40. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hukum memang adakalanya terdapat “pembatasan”, namun juga selalu ada “pengecualian” sebagaimana adagium “tidak ada hukum tanpa pengecualian” (no law without escape clause/ there is no rule without exception). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan, sepanjang pengecualian mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. 41. Bahwa perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.” Dengan adanya 35 pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. 42. Bahwa perihal pengecualian juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Dengan demikian, walaupun belum mencapai batas usia sebagaimana dimaksudkan, sepanjang berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, maka yang bersangkutan dianggap telah memenuhi persyaratan batas usia minimal. 43. Bahwa pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sepanjang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara walaupun usianya di bawah 40 (empat puluh) tahun, sehingga sudah sepatutnya dipersamakan dengan usia minimal sebagaimana yang dipersyaratkan. 44. Bahwa hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi- tingginya. Jeremy Bentham mengemukakan, “kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar” (the greatest happiness of the greatest number). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk menilai kebijakan pemerintah dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. 45. Bahwa semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan 36 menghindari kerugian. Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali. 46. Bahwa kedudukan pengecualian lebih ditujukan pada kemanfaatan. Aturan pengecualian yang mendatangkan kemanfaatan justru dianjurkan untuk diterapkan. Kemanfaatan menunjuk pada dibukanya peluang agar posisi-posisi atau jabatan-jabatan dibuka untuk semua orang, sehingga ada kesempatan yang adil. 47. Bahwa pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan demikian itu harus diberikan secara sama. Hal ini penting dalam rangka perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, seharusnya perihal pengecualian berlaku juga bagi penyelenggara negara untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 48. Bahwa pada prinsipnya pengaturan distribusi hak yang dilakukan secara berbeda dapat dibenarkan, sepanjang hal itu tidak menimbulkan kerugian. Demikian itu dapat dikatakan adil. Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang didalamnya tidak ada pengecualian telah menimbulkan ketimpangan distribusi hak. Pembatasan usia tanpa adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksudkan, tidak mencerminkan kondisi yang menguntungkan guna kepentingan pencalonan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 49. Bahwa keadilan dinilai dari aspek kecocokan antara tindakan dengan hukum positif terutama (undang-undang). Dalam kaitan ini makna adil adalah kata lain “benar”. Kebenaran dan keadilan merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Penerapan hukum akan dikatakan tidak adil, jika suatu norma diadakan pada pada suatu undang-undang, namun tidak diterapkan pada undang- undang lain yang memiliki persamaan. 50. Bahwa perihal pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” adalah sejalan dengan perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Disini pembebanan 37 sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). 51. Bahwa UUD 1945 memang tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya (open legal policy). Namun demikian dalam pembentukan undang-undang dimaksud harus berdasarkan prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”. 52. Bahwa perihal persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat “dua sisi mata uang yang sama” dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa “kepastian hukum yang adil”. 53. Bahwa suatu norma yang valid harus dinyatakan valid sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya (in casu UUD 1945). Demikian itu menunjuk tujuan hukum yakni kepastian. Salah satu bentuk kepastian hukum adalah “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan”. 54. Bahwa meskipun pengaturan mengenai persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian pada pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengandung adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang 38 seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle). 55. Bahwa dapat diformulasikan terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, maka dianggap telah memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Disini pembebanan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). 56. Bahwa terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah menimbulkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, maka diperlukan pembetulan terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dilakukan dengan menerapkan pengecualian. Pengecualian tersebut sebagai wujud keadilan korektif guna pemenuhan jaminan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan”. 57. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka: Frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 39 2. Menyatakan bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Erman Safar; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Dr. Emil Elestianto Dardak; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV Ahmad Muhdlor; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V Muhammad Albarraa; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13- 360 Tahun 2021 hal Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil 40 Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18- 365 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung tanggal 24 Februari 2021; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernura dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 8 Januari 2019; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35- 312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Februari 2021; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35- 368 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Februari 2021. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah secara daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 41 A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; 42 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;’ c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon telah memenuhi kualifikasi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik sebagai badan hukum privat yang berbentuk partai politik yang telah terdaftar sebagai peserta pemilihan umum (Pemohon I), maupun sebagai perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon II sampai dengan Pemohon V). 4. Bahwa berkaitan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut DPR RI, kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu berkenaan dengan hak untuk memilih dan hak untuk dicalonkan dalam 43 pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk perseorangan WNI dan hak untuk mengusung calon presiden atau calon wakil presiden bagi partai politik yang dirugikan dengan adanya ketentuan batas usia minimal calon presiden atau wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon. Hal demikian terjadi karena adanya ketentuan norma yang mengatur tentang batas usia minimal tersebut secara nyata telah menghalangi, membatasi dan bahkan menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam konstitusi; 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional (rights to vote and to be candidates) yang dialami oleh Para Pemohon, baik Pemohon perseorangan WNI maupun partai politik dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 6. Bahwa meskipun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional dalam pengujian suatu undang-undang secara materiil. B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Persyaratan usia agar seseorang dapat menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang telah lazim diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tertib administrasi dan wujud kepastian hukum. Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat dalam suatu jabatan tertentu digunakan sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas/kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Seorang calon pejabat negara diharapkan ketika memegang jabatan tertentu dapat 44 menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang ada, apapun pilihannya, tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji pengaturan mengenai persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara, antara lain sebagai berikut: a. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Menurut Mahkamah pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan Batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan Batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivias pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang- undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang apapun pilihannya tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” b. Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945 45 • “Pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Jabatan maupun aktivitas pemerintahan banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing;” • “Persyaratan tersebut tidak hanya berlaku untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga untuk jabatan publik lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang, seperti persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi, “berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan”, [vide Pasal 16 ayat (1) huruf c UU MK], persyaratan untuk menjadi Hakim Agung, berusia sekurang- kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun”, (vide Pasal 7 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), batas usia minimal untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin (vide Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Dapat saja batas usia minimal ataupun maksimal bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimal (maupun maksimal) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketetapan pembentuk Undang-Undang mengenai syarat usia seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang berapa pun usia minimal 46 dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional.” c. Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang- Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.” d. Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 47 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang- undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang- undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang- undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 juga tidak beralasan.” 3. Bahwa berdasarkan beberapa pendapat hukum Mahkamah Konstitusi di atas terkait dengan uji materi pengaturan persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara, pada awalnya Mahkamah Konstitusi memang berpendapat bahwa persyaratan usia dalam suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang- undang (DPR RI dan Presiden). Namun demikian, pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata tidak bersifat absolut dan menjadi yurisprudensi dalam setiap perkara pengujian undang-undang berkaitan dengan isu angka penetapan usia selanjutnya. Terdapat pergeseran pendirian Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terakhir dari yang semula open legal policy menjadi persoalan inkonsitusionalitas norma sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum beberapa putusan berikut: a. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak lampaui kebijakan pembentuk undang- undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah 48 dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya”. b. Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu- waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.” c. Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana.” d. Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945 49 “Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUXVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUUXIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle)”. e. Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- UNdang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 “Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah dapat memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Meskipun dalam permohonan a quo tidak berkaitan langsung dengan kepentingan hakim Konstitusi namun secara kelembagaan, keberadaan kepaniteraan merupakan unsur penting dan berkelindan dengan tugas dan wewenang hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisial. Oleh karena itu, apabila hal demikian dikaitkan dengan prinsip universal dalam dunia peradilan tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, namun, dalam konteks ini ada tiga alasan bagi Mahkamah untuk “menyimpangi” sehingga tetap mengadili perkara a quo karena: tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; perkara ini memiliki kepentingan konstitusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah bersikap imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu 50 menguji apakah norma pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;” 4. Bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan isu batasan angka usia tersebut di atas menunjukkan telah terbuka ruang bagi judicial review terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 sepanjang penetapan angka usia tersebut (i) jelas-jelas melanggar nilai moralitas; (ii) rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable; (iii) bertentangan dengan hak politik (iv) kedaulatan rakyat, (v) melampaui kebijakan pembentuk undang-undang dan (vi) merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta (vii) nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa perubahan dinamika ketatanegaraan sangat cepat dan reformasi birokrasi dituntut mampu mengarahkan model ketatanegaraan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik secara nasional maupun secara global. Permasalahan birokrasi yang ada dan harus diselesaikan, juga merupakan tantangan pembangunan bangsa yang harus dikenali dan dipahami oleh seseorang yang yang akan duduk sebagai pemimpin dalam pemerintahan, khususnya bagi seseorang yang akan memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sehingga, adanya pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi salah satu modal penting bagi calon presiden maupun calon wakil presiden di Indonesia. Banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang demikian besar tentunya tidak sekedar dibutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman duduk sebagai penyelenggara negara. 6. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020- 2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan. Oleh sebab itu, penduduk usia produktif khususnya generasi yang lebih muda dapat berperan serta dan 51 mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional diantaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. 7. Bahwa jika mengacu ke pengaturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur mengenai syarat usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden terdapat kurang lebih 45 (empat puluh lima) negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun diantaranya Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India dan Portugal. Terdapat kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 40 (empat puluh) tahun yaitu Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina, dan Irak. 8. Bahwa dengan demikian, terhadap pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon a quo, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat judicial review terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas. C. KETERANGAN TAMBAHAN DPR Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA 1. Bahwa pengaturan terkait dengan penetapan angka usia calon presiden dan calon wakil presiden diatur dengan 3 (tiga) undang-undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Bahwa persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6 huruf q UU 23/2003 dan Pasal 5 huruf o UU 42/2008 berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, sedangkan di dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Bagaimana dinamika pembahasan yang terjadi serta mohon diuraikan fakta-fakta risalah rapat selama proses pembahasan. Jawaban: 52 Bahwa terhadap pertanyaan tersebut DPR RI menerangkan, terdapat keserupaan dengan pertanyaan yang diajukan oleh yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., dengan demikian, DPR RI akan menjawab pertanyaan ini secara sekaligus pada poin berikut. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 1. Pergeseran penetapan batas angka usia calon presiden dan wakil presiden dari usia 35 (tiga puluh lima) tahun di dalam UU 23/2003 dan UU 42/2008 menjadi usia 40 (empat puluh) tahun di UU Pemilu. Bagaimana perdebatan mengkonteskan dua penetapan usia ini? Dan bagaimana pembentuk undang-undang menyandingkan kedua angka tersebut dengan/ke konstitusi? Kenapa pada akhirnya tidak memilih usia 35 tahun? Atau usia 30 tahun, 25 tahun atau 18 tahun? Karena banyak negara-negara lain yang mengatur syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah dibawah 35 tahun, dibawah 30 tahun dan bahkan 18 tahun. Jawaban: Bahwa terhadap pertanyaan tersebut DPR RI menerangkan, dalam naskah akademik dan RUU a quo diatur usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden yaitu adalah 35 (tiga puluh lima) tahun dengan mengacu pada UU 23/2003 dan UU 42/2008. Kemudian dalam pembahasan RUU a quo terjadi dinamika dan disepakati bahwa usia minimal calon presiden dan wakil presiden ditentukan menjadi 40 (empat puluh tahun), dalam Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kemudian disepakati berjudul Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada 23 Maret 2017. Berdasarkan Risalah pembahasan UU 42/2008, perdebatan mengenai batas usia presiden dan wakil presiden sebagai berikut: a. Risalah Rapat Raker Panitia Khusus RUU Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Hal. 212-213 PDF) Sifat rapat: Terbuka Rabu, 4 Juni 2008 Ketua Rapat: “Dari sejumlah daftar persyaratan yang disampaikan oleh Pemerintah melalui RUU nya, pada DIM 55-76 itu pendapat A-S saya kira menyangkut usia, pendidikan dan sebagainya. Ada 3 kategori yang disampaikan oleh 53 fraksi-fraksi yang pertama adalah bahwa ada usulan penambahan. Ada usulan untuk dihapus, ada usulan untuk mengusulkan hal yang berbeda. PKS mengusulkan ada perubahan DIM yang disampaikan tadinya berkaitan dengan DIM 75 saya bacakan lengkapnya. Bekas anggota organisasi terlarang komunis dan sebagainya itu usul pertama adalah dihapus tetapi kemudian diperbaiki itu menjadi tetap ada dan ini juga berkonsekuensi pada usulan penambahan, juga usulan penghapusan dan usulan perubahan. Diantaranya ada yang menambahkan kata berbicara dan menulis Bahasa Indonesia, tidak terbukti melakukan penyuapan tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan tidak terinspirasi oleh persoalan belakangan ini. Kemudian ada juga yang mengkaitkan juga menambahkan bahwa visi dan misi berkaitan dengan RPJPM. Kemudian juga berkait dengan bagaimana incomben, harus cuti diluar tanggungan negara, ditetapkan sebagai calon oleh KPU, kemudian juga berjiwa negarawan, menguasai konsistusi dan ketata negaraan dan mengundurkan diri jabatan partai politik dan hanya berstatus sebagai anggota dari partai politik. Kemudian usulannya juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu dihapus, kemudian juga sehat jasmani ini 3 kategori. Ada yang tetap yakni tetap sebagaimana RUU, sehat jasmani dan jiwa. Kemudian ada yang merujuk kepada Pasal 6 konstitusi UUD, kemudian ada sehat jasmani dan rohani dan FPKB ada usulan baru kembali kepada usulan UUD. Usia juga masuk dalam kategori yang diusulkan ada yang mengusulkan 35 tahun, tetapi ada juga yang memberikan tambahan disini paling tua adalah 60 tahun. Kemudian pendidikan juga ada beberapa yang mengusulkan perubahan, ada yang tetap yakni SMA ada yang kemudian berubah yakni S1, ada yang sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 yakni paling rendah SMA, kata kesetaraannya saja yang dikonkordasikan. ltu sejumlah usulan perubahan berkaitan dengan syarat figur dari sejumlah A-S dari draft yang sudah disampaikan. Pertanyaannya memang ketika kita kedaerah, berkaitan juga dengan RDPU bagaimana kita bisa menghasilkan figur ya setidaknya mendekati ideal dengan syarat yang dipahami masih sangat administrative ini. Tentu kita tidak bisa memberikan ruang untuk fit & proper test. Saya persilahkan fraksi-fraksi menyampaikan keseluruhan syarat figure baik sifatnya penambahan, baik sifatnya penghapusan atau sifatnya perubahan. Saya persilahkan, saya mulai dari besar, silahkan FPG, DIM nya itu di DIM 55-81 dengan berbagai usulan tambahannya.” H. Muhammad Sofhian Mile, SH (F-PG) “Terima kasih Pak Ketua. Pada kesempatan pertama ini, kami ingin menyampaikan usulan DIM kami yang sudah kami sampaikan secara tertulis yakni DIM 61 dan DIM 76. DIM nomer 61 itu tentang sehat jasmani dan jiwa, kami hanya ingin disesuaikan untuk ditambahkan sesuai dengan amanat konsistusi kita. Yaitu mampu secara fisik dan rohani menjalankan 54 tugas kepresidenan. Saya kira kita tidak usah terlalu banyak berargumentasi, kalau yang secara fisik tidak mampu, tugas-tugas yang demikian banyak dari seorang Presiden dengan agenda masalah yang begitu banyak. Sesudah tahun 2009 ya mungkin kita perlukan seorang Presiden yang secara fisik, kejiwaan itu sehat. Hanya itu tambahan kami di DIM 61. Di DIM 66, yang berkaitan dengan tidak merangkap jabatan negeri bagi PNS, TNI-AD dan anggota Kepolisiaan DIM 76. Dari FPG meminta dibuat tambahan untuk seorang calon Presiden itu harus memiliki menyampaikan visi dan misi, program prioritas yang ingin disampaikan yang harus disampaikan didalam kampanye atau saat resmi menjadi calon Presiden. Selain itu FPG menginginkan juga ada tambahan agar supaya disampaikan juga disosialisasikan tentang rekam jejak, track record, profile, visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden. lni kita maksudkan agar supaya masyarakat dan konsistuen tahu bahwa seorang calon Presiden katakanlah 2 atau 3, kalau syarat 30% itu disetujui harus diketahui oleh masyarakat. Selama usia mudanya seperti apa, visi, dan misi yang dia ingin jalankan seperti apa kedepan, apa yang menjadi prioritas yang akan dia laksanakan untuk bangsa ini kedepan untuk tahun 2009 apabila terpilih menjadi Presiden. ltulah tambahan kami karena ini adalah penyampaian DIM pertama kita, jadi kita mungkin tidak atau belum mengkomentari DIM-DIM yang diajukan oleh fraksi-fraksi lain. Kami baru menyampaikan DIM kita dan kalau ini disetujui tidak perlu ada diskusi tetapi kalau tidak disetujui kita siap untuk berdiskusi. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.” Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG) “Terima kasih Pimpinan. Dalam persyaratan Presiden dan Wakil Presiden ini di DIM 55-81 fraksi Golkar mengajak kepada anggota Pansus melalui fraksi-fraksi tentunya dan juga mengajak Pemerintah agar Rancangan Undang-Undang yang kita bahas ini mampu menghasilkan konsistensi bagi kami dalam rangka menghasilkan Pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif itu salah satunya sangat ditentukan oleh figur yang akan terpilih. Oleh karena itu fraksi Golkar melihat bahwa sejumlah persyaratan- persyaratan yang seperti pendidikan, kesehatan, usia dan sebagainya itu, itu adalah wacana yang sesungguhnya fraksi Golkar mengajak untuk berpikir melangkah satu tahapan kedepan. Yaitu dengan melengkapi sejumlah persyaratan itu dengan kewajiban bagi setiap pasangan caIon itu menyampaikan visi, misi dan program yang riil untuk 5 tahun kedepan apa yang akan dikerjakan. Dan dalam Undang-undang ini juga ditegaskan bahwa penyampaian visi, misi dan program 5 tahun kedepan itu merupakan turunan dari Undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang kita kenal dahulu ada GBHN. 55 Tetapi ada Undang-undang tentang pembangunan jangka panjang. Dan itu semua dalam Undang-undang ini juga ditegaskan bahwa visi, misi yang merujuk dari Undang-undang itu dijadikan lembaran negara. Yang pada hakekatnya itupun program tersebut harus dibuka yang seluas- luasnya bagi public untuk mengaksesnya dengan mencetak oleh KPU dalam hal ini yang sebanyak-banyaknya. Kalau perlu seluruh anggota masyarakat yang memiliki hak memilih/itu mendapat satu. Sehingga masing-masing rakyat pemilih itu bisa mempersandingkan antara pasangan A, B,C dan D. Untuk itu pula dalam rangka ini kami juga mewajibkan bagi pasangan calon itu untuk menyampaikan profil singkat dan rekam jejak tentang perjalanan kader. Yang ini semua juga akan dibagikan keseluruh rakyat pemilih dan itu menjadi beban negara. Sehingga Pemerintahan yang efektif hanya mungkin bisa berjalan benar- benar efektif apabila memang rakyat mengunakan pilihannya didasarkan atas informasi yang ada. Yang tahu tentang dirinya siapa, rekam jejaknya seperti apa, termasuk visi, misi dan program untuk 5 tahun kedepan. Demikian tambahan Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.” b. Risalah Rapat Raker Panitia Khusus RUU Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Hal 218 PDF) Masa Persidangan: IV Sifat rapat: Terbuka Selasa, 3 Juni 2008 Drs. Almuzammil Yusuf FPKS “Berikutnya untuk DIM 73, mengajukan penambahan ketentuan bukan hanya batas minimal tetapi juga batas maksimal berusia paling sedikit 35 tahun dan paling banyak atau paling tua 60 tahun pada saat pendaftaran. Dengan argumentasi menyesuaikan dengan Undang-undang yang terkait dengan pejabat negara lainnya seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BK agar usia maksimal 67 tahun. Padahal tugas-tugas mereka pun tidak lebih berat dari Presiden dan Wakil Presiden. Kalau mereka ada pembatasan, maka tentu Presiden dan Wakil Presiden yang lebih berat secara fisik, mental, pemikiran itu lebih layak lagi untuk ada pembatasan dengan asumsi jika maksimal 60 maka 5 tahun menjabat akan menjadi 65 yang kurang lebih sama dengan pejabat negara lainnya.” c. Risalah Rapat Raker Panitia Khusus RUU Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Hal 228 PDF) Masa Persidangan: IV Sifat rapat: Terbuka Rabu, 4 Juni 2008 56 Ketua Rapat “Dan kemudian juga soal usia yang didalam naskah Rancangan Undang- Undang juga ada usia 35 tahun. Kemudian ada usulan untuk menambahkan bahwa tidak saja batas bawah tetapi juga usia maksimal ketika mendaftarkan adalah 60 tahun. Begitu juga ketika bicara soal pendidikan, pendidikan dinas dalam Rancangan Undang-Undang ini diitem ini ada paling rendah SMA atau sederajat, ada usulan yang sifatnya redaksional yaitu bagaimana pengertiannya dikonkordasikan dengan Undang-undang No. 10. Yakni paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MA atau bentuk lain yang sederajat yang kemudian ada usulan untuk jenis atau jenjang pendidikannya adalah S1. Dengan ada beberapa variasi PKS menyampaikan kemarin ketentuan S1 tidak berlak bagi yang pemah menjabat bagi Presiden kalau dia mencalonkan diri.” Selain itu, juga didapatkan perdebatan mengenai usia presiden dan wakil presiden dalam Risalah UU 7/2017 sebagai berikut: Risalah Rapat Panitia Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kemudian disepakati berjudul Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada 23 Maret 2017 a. Dr. H. Mz. Amirul Tamin, M.si – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan "... mengusulkan usia 40 tahun, usia 40 tahun ini belajar dari pengalaman- pengalaman bahwa pemimpin yang ideal itu yang matang itu dalam sejarahnya rata-rata 40 tahun. 40 tahun, kalau dibawah 40 tahun ini, ini masih labil. Oleh sebab itu PPP mengusulkan untuk calon Presiden apalagi untuk kita Indonesia ini bangsa yang besar, multi etnis, keragaman, luas wilayah dan lain sebagainya, memerlukan seseorang Presiden yang matang dalam usia. Oleh sebab itu Pimpinan PPP mengusulkan batas usianya 40 tahun.” b. H. Ahmad Riza Patria – Fraksi Partai Gerindra “... saya setuju tadi soal umur saya kira 40 tahun di tambah inikan 35 umurnya aja ditambah lain tetap kalau pendidikan itu tetap SMA kenapa SMA jadi harus dibedakan jabatan public yang dipilih sama jabatan yang ditunjuk dengan jabatan berdasarkan profesi itu penetapan dari Pak Taufik kalau jabatan yang seperti Anggota Dewan itu kan bisa tokoh, bisa ulama, sebenarnya ilmunya hebatan dia, dia hafal al-quran Cuma pesantren Pak Menteri, SMA umpamanya begitu, yang S3, Profesor juga kalah sama orang yang hafal al-quran jadi bicara ilmu itu ukurannya bukan S1, 52 atau Profesor tapi kalau untuk jabatan profesi umpamanya begitu Direktur Bank, Rektor, masa Rektor S1 yang diajar S2 umpamanyakan begitu, itu beda dan inikan dulukan kita udah pengalaman Pak Harto SMA 32 tahun, Gusdur, Bu Mega terus siapa lagi nanti kan begitu. 57 Jadi maksud saya karena ini jabatan ukurannya adalah keterpilihan kan itu Pak Menteri ukuran sebetulnya keterpilihan Pak Menteri bukan hebat- hebatan jabatan, pinter terbuka bukan juga pinter-pinteran, tapi keterpilihan dia mau Profesor nya 7 juga kalau enggak terpilih sebaliknya begitu kalau dia Cuma lulusan Pesantren umpamanya SMA, Aliyah, tapi dipilih ya jadi, lah betul Pesantren itu bisa lebih hebat dari Profesor wong dia hafal al-quran kira-kira itu saya.” 2. Terkait pola yang digunakan untuk mengubah usia yang digunakan dalam 3 perkara a quo yaitu Perkara 29 yang memohon usia calon presiden dan wakil presiden dikembalikan ke pengaturan dua undang-undang sebelumnya, sedangkan Perkara 51 dan 55 memohon agar menambahkan syarat calon presiden dan wakil presiden yaitu berpengalaman sebagai penyelenggara negara. a. Terkait dengan hal tersebut, apakah level jabatan gubernur, bupati, walikota akan adil apabila disejajarkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden? b. Perlu tidak menyandingkan level berpengalaman di bidang pemerintahan? Apakah Presiden dapat disejajarkan dengan Menteri? c. Dan kebutuhan politik seperti apa untuk mengubah batas usia minimum persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden tersebut? Jawaban: Bahwa terkait presiden sebagai pemimpin tertinggi penyelenggara negara tentu selain persyaratan batasan usia, juga dibutuhkan juga syarat kompetensi dan kebijaksanaan yang cukup dalam mengambil keputusan yang penting bagi negara dan rakyat, mengingat banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang demikian besar serta perkembangan global yang dampaknya juga mempengaruhi kondisi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, sejauh ini telah terpilih sebagai penyelenggara negara di cabang kekuasaan eksekutif yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun di antaranya: 58 No. Nama Jabatan Usia Saat Dilantik 1. Abdul Wahid Hasyim Menteri Agama Periode 1945, 1950, 1951 31 tahun 2. Supeno Menteri Pembangunan dan Urusan Pemuda Periode 1948 32 tahun 3. Sumitro Djojohadikusumo Menteri Industri dan Perdagangan Periode 1950 33 tahun 4. M. Ridho Ficardo Gubernur Lampung (2014- 2019) 34 Tahun 5. Emil Elestianto Dardak Bupati Trenggalek (2016- 2019) 32 Tahun 6. Andi Sudirman Sulaiman Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2023) 38 tahun 7. Taj Yasin Maimoen Wakil Gubernur Jawa Tengah (2018-2023) 35 Tahun 8. Nadiem Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 – sekarang 35 tahun 9. Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur (2019-2024) 35 Tahun 10. Gibran Rakabuming Walikota Solo (2020-2024) 33 Tahun 11. Muhammad Bobby Afif Nasution Walikota Medan (2021- 2024) 30 Tahun 12. Hanindhito Himawan Pramana Bupati Kediri (2021-2024) 29 Tahun 13. Rezita Meylani Yopi Bupati Indragiri Hulu (2021-2024) 27 Tahun 14. Audy Joinaldy Wakil Gubernur Sumatera Barat (2021-2024) 37 tahun 15. Dito Ariotedjo Menteri Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 – sekarang 32 tahun Selain bupati/walikota, gubernur, dan menteri yang berusia di bawah 40 tahun sebagaimana tabel di atas, sejarah mencatat bahwa pada saat Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada rentang Tahun 1945 hingga Tahun 1947, jabatan Perdana Menteri diemban oleh Sutan Syahrir yang pada saat itu berusia 36 (tiga puluh enam) tahun. Sehubungan dengan levelling/pemeringkatan jabatan eksekutif, DPR RI menerangkan bahwa berdasarkan fakta ketatanegaraan sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, dapat dipahami bahwa telah terdapat praktik 59 ketatanegaraan yang nyata perihal penyelenggara negara mulai dari bupati/walikota, gubernur, menteri, hingga perdana menteri yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang kesemuanya merupakan penyelenggara negara di cabang atau rumpun kekuasaan eksekutif. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (UU 28/1999) juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) yang mendefinisikan penyelenggara negara sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Bahwa selain itu, DPR berpendapat bahwa levelling, baik pada jabatan di rumpun eksekutif maupun legislatif tentunya tidak dapat digunakan untuk menakar pengalaman seseorang serta besar kecilnya kontribusi yang diberikan terhadap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Pengalaman pada semua level kepemimpinan, baik pusat maupun daerah memiliki bobot yang sama. 3. Apakah putusan perkara a quo akan digunakan untuk Pemilu Tahun 2024 atau Pemilu Tahun 2029? Jawaban: Bahwa terkait dengan hal tersebut, DPR RI menerangkan semakin cepat hak konstitusional warga negara mendapatkan keadilan maka akan semakin baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan Willian E. Gladstone, "Justice delayed is justice denied”. Frederick Douglass pun menyatakan “where justice is denied, where poverty is enforced, where ignorance prevails, and where any one class is made to feel that society is an organized to oppress, rob and degrade them, neither persons nor property will be save”. Kewajiban pemenuhan hak asasi manusia seluruh warga negara Indonesia yang dijamin dalam konstitusi, berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. 60 4. Seharusnya jika DPR dan Pemerintah sama-sama menyetujui usia minimal calon presiden dan wakil presiden diturunkan, DPR dan Pemerintah langsung saja mengubah UU Pemilu dan tidak perlu melempar bola ke MK untuk memutus. Jawaban: Bahwa DPR RI dalam hal ini berkedudukan sebagai pemberi Keterangan berdasarkan panggilan yang diterima oleh DPR RI dari MK, dan bukan sebagai Pemohon perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Sebagai bentuk penghormatan kepada MK, maka DPR RI berkewajiban menyampaikan Keterangan DPR. Dalam persidangan yang mulia ini, DPR RI pun baru mengetahui bahwa Pemerintah memiliki pandangan yang senada terhadap permasalahan tersebut. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon menyampaikan permasalahannya secara langsung terhadap MK sehingga hal ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara tersebut. Disamping itu, putusan MK juga bersifat erga omnes, yang berarti putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Hal ini pun merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Asas putusan MK berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berketentuan: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”. Disamping itu, sebelumnya DPR RI telah menyampaikan kutipan atas pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 61 112/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUXVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang- wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang- undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUUXIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang- undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle)”. Dalam hal usia calon presiden maupun calon wakil presiden, DPR RI menyerahkan kepada kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan secara bijak dan adil atas permasalahan a quo agar pengaturan batas usia calon presiden maupun calon wakil presiden mampu memenuhi hak konstitusional warga negara dan mampu membawa kepemimpinan bangsa kearah yang lebih baik. D. PETITUM Bahwa berdasarkan Keterangan DPR RI tersebut di atas, DPR RI “menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945.” [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: 62 I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 yang menyatakan “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan Pasal a quo adalah ketentuan yang dikriminatif karena melanggar moralitas dan rasionalitas, sehingga ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pemimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif, tentu menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, sebab rakyat dipaksakan memilih dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Pengaturan yang ada adalah sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 63 2. Bahwa dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka diperlukan kriteria-kriteria dan ketentuan syarat-syarat tertentu. Hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri baik sebagai Presiden dan Wakil Presiden maupun untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, menyatakan “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”, hal ini mengandung makna bahwa kebijakan terkait persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Pemerintah. Pilihan kebijakan yang dilaksanakan oleh pembentuk Undang-Undang tentu dengan memperhatikan aspek-aspek kehidupan secara komprehensif serta dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila dan UUD 1945. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dapat diartikan bahwa setiap warga negara memilki hak yang sama untuk diakui keberadaan dan eksistensinya, dijamin hak-haknya sebagai warga negara, serta dilindungi kepentingan berdasarkan asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian, maka hukum harus dapat mengakomodir hal-hal tersebut dengan memperhatikan asas-asas hukum yang bersifat fundamental. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", mengandung makna bahwa siapapun warga negara memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan penalaran logis atas kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. 6. Bahwa atas objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara serupa yaitu: 64 a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007, dalam pertimbangan hukum paragraf 3.20 angka 6 menyatakan bahwa: “Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang”. “Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang- undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945”. b. Ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU- XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, dalam pertimbangan hukum paragraf 3.10.1 menyatakan bahwa: “Demikian pula halnya jika pembentuk undang-undang berpendapat bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk undang-undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum itu, hal itu pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan, Mahkamah telah menegaskan pula, andaipun perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang-undang melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mengaturnya, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945”. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan batasan usia sebagai persyaratan mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam aktivitas/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian pengaturan 65 persayaratan usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 merupakan Open Legal Policy pembentuk Undang-Undang. 7. Bahwa dengan memperhatikan aturan yang termuat dalam UUD 1945 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan wajib berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain hal tersebut juga perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan Batasan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan. Bahwa tolok ukur batasan usia, dengan memperhatikan dinamika perkembangan usia produktif penduduk perlu untuk dipertimbangkan kembali. 8. Dalam pengkajian atas putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi- kondisi yang menjadi dasar pembentukan dan/atau materi Undang-Undang yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 9. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan 66 Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan Keterangan tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo UU Pemilu terhadap UUD 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada persidangan tanggal 8 Agustus 2023, serta membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Partai Gerindra bertanggal 3 Agustus 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2023 serta tambahan keterangan tertulis bertanggal 18 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum dan Keterkaitan atau Kepentingan Pihak Terkait 1. Bahwa Pihak Terkait adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 1 tanggal 6 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Liena Latief, SH, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-26.AH.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Badan Hukum, tertanggal 3 April 2008. 2. Bahwa Ketua Harian DPP Partai GERINDRA dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GERINDRA berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai GERINDRA untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai GERINDRA di pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 09- 67 0002/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang Pejabat Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 10 September 2020 dan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 30 September 2020 tentang Akta Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA), yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Barat. Dengan demikian, Pihak Terkait berwenang untuk mewakili DPP Partai GERINDRA sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam Permohonan PUU a quo (selanjutnya disebut Permohonan). 3. Bahwa Pihak Terkait sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019 dan saat ini Pihak Terkait kembali menjadi partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. 4. Bahwa pokok Permohonan terkait dengan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya cukup disebut “UU Pemilu”) yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. 5. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan secara langsung atas Permohonan a quo mengingat saat ini Pihak Terkait (Partai GERINDRA) adalah partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 2 (dua) yang memilik hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu yang akan datang yangmana hal ini 68 bersinggungan langsung terhadap substansi Permohonan PUU a quo terkait dengan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 6. Bahwa Pihak Terkait sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024 memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait adalah badan hukum partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 jo. UU Pemilu sebagai peserta pemilu tahun 2024 untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Pihak Terkait berkepentingan langsung atas Permohonan a quo. 8. Bahwa dengan demikian untuk melindungi hak konstitusional Pihak Terkait, maka Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum dan berkepentingan langsung sebagai Pihak Terkait serta memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan a quo. II. Keterangan Pihak Terkait 1. Bahwa pokok Permohonan a quo terkait dengan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. 2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama, pokok Permohonan a quo adalah agar frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. 3. Bahwa memperhatikan Alasan-Alasan Permohonan dan Petitum Permohonan a quo, maka Permohonan a quo terkait erat dengan kepentingan Pihak Terkait dan Pihak Terkait berkepentingan langsung 69 dengan Permohonan a quo mengingat Pihak Terkait memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu yang akan datang. 4. Bahwa Pihak Terkait adalah badan hukum partai politik yang berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Partai GERINDRA Tahun 2020 khususnya Pasal 12 ayat (3) dan ayat (8) tentang Fungsi yang berbunyi, 3) Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 8) Menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Bahwa selain itu, tugas Pihak Terkait telah diatur dalam Anggaran Dasar Partai GERINDRA Tahun 2020 khususnya Pasal 13 ayat (4) yang berbunyi, “Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai”. 6. Bahwa Pihak Terkait sebagai partai politik memiliki fungsi dan tugas untuk menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga Pihak Terkait pun menerima dan memperjuangkan aspirasi rakyat agar dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas. Oleh sebab itu, pengalaman sebagai Penyelenggara Negara untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah penting yang akan menjadi bekal dan bukti bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas. 7. Bahwa aspirasi rakyat agar dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan 70 memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas adalah penting dan beralasan hukum. 8. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan a quo sama sekali tidak menyinggung atau mendalilkan perubahan angka batas usia syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah sekian dan sekian. Namun demikian, Para Pemohon mendalilkan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan penambahan frasa “atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. 9. Bahwa oleh sebab itu, menurut hemat Pihak Terkait pokok Permohonan a quo agar frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”, adalah tepat dan tidak terjebak pada perdebatan rasio open legal policy karena Para Pemohon sepanjang dalam uraian dalil dan petitumnya tidak mengubah “angka” batas usia syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. 10. Bahwa Permohonan a quo yang demikian adalah dapat dibenarkan menurut hukum dan beralasan menurut hukum sebab apabila berbicara dalam konteks “angka” batas usia, maka hal ini masuk pada perdebatan open legal policy yang tidak berkesudahan. Padahal, open legal policy sepenuhnya diserahkan dan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. 11. Bahwa secara yuridis dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Nomor 37- 39/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008, Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 22/PUU- XV/2017 dan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan norma yang bersifat open legal policy apabila 71 produk open legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas atau ketidakadilan yang intolerable. 12. Bahwa menurut Pihak Terkait, open legal policy dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mensyaratkan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun adalah jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas atau ketidakadilan. Sebelumnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, batas usia persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Namun demikian, dalam UU Pemilu batas usia persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Perubahan dimaksud membuktikan bahwa tidak terpenuhinya rasionalitas yang jelas dan terukur mengenai batas usia persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Hal ini berakibat pada dimungkinkannya suatu saat terdapat permohonan uji materiil yang menyatakan agar batas usia persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah sekian, sekian, dan sekian. 13. Bahwa sebaliknya rasionalitas open legal policy dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi terpenuhi apabila frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. Rasionalitas mengapa memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara adalah hal yang utama dan menjadi penting dikarenakan pengalaman tersebut membuktikan bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas yang kesemuanya tersebut dapat diwujudkan, dibuktikan, dan bersumber dari memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara. 14. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu jelas-jelas melanggar ketidakadilan yang intolerable karena tidak berpihak dan menimbulkan diskriminasi bagi generasi muda yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk dapat menjadi calon Presiden atau calon Wakil 72 Presiden. Hal ini bertentangan dengan konstitusi Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945: 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: 2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 15. Bahwa aspirasi rakyat agar dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden cukup beralasan mengingat mayoritas pemilih dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya adalah pemilih dari generasi muda dan di sisi lain Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif (Optimalkan Bonus Demografi, agar Tak Terjebak di Pendapatan Menengah, https://www.kemenkopmk.go.id/optimalkan-bonus-demografi-agar-tak- terjebak-di-pendapatan-menengah, diakses 3 Agustus 2023 dan Analisis Profil Penduduk Indonesia, https://www.bps.go.id/publication/2022/06/24/ea52f6a38d3913a5bc557c5f/ analisis-profil-penduduk-indonesia.html, diakses 3 Agustus 2023). 16. Bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon dalam Permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-V/2007 telah menyatakan bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur 73 diskriminasi. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan Permohonan a quo adalah apakah persyaratan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hubungan ini, Mahkamah dalam putusan lain yakni Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 menegaskan bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam- macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Oleh sebab itu, merujuk pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 tersebut dimana jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Para Pemohon yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab itu, menurut hemat Para Pemohon kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak terpaku pada batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Akan tetapi, bagi setiap perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sudah sepatutnya demi hukum dan beralasan hukum untuk diberikan kesempatan yang sama untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak serta merta berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun, bersifat alternatif apabila memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara dapat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden mengingat kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan antara jabatan atau aktivitas pemerintahan berbeda dan sejalan pula dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bahwa jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda terlebih dalam konteks Indonesia saat ini sudah memasuki tahap awal bonus demografi, sehingga 74 generasi muda dipersiapkan untuk menjadi agen-agen pembangunan nasional dan pemimpin bangsa. 17. Bahwa Pihak Terkait memberikan perhatian yang sebesar-besarnya terhadap isu-isu generasi muda. Pun demikian, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP Partai Politik Pihak Terkait Bapak Prabowo Subianto dalam pidatonya pada bulan Agustus tahun 2020 mengatakan bahwa pengurus DPP Partai Gerindra (in casu pengurus pusat Partai Politik Pihak Terkait periode 2020-2025) akan didominasi anak-anak muda maupun tokoh-tokoh muda (https://nasional.tempo.co/read/1373856/prabowo-bakal- isi-pengurus-pusat-gerindra-dengan-anak-muda dan https://nasional.sindonews.com/read/127686/12/prabowo-subianto-ingin- pengurus-gerindra-diisi-kalangan-milenial-1596956935). Hal tersebut membuktikan bahwa Pihak Terkait selain memperhatikan isu- isu generasi muda juga secara nyata dan konkrit telah mengakomodir generasi muda dalam kepengurusan pusat partai politik Pihak Terkait (Partai GERINDRA) Periode 2020-2025. 18. Bahwa dalam perkembangannnya pada tahun 2023 pun Ketua Harian partai politik Pihak Terkait (Partai GERINDRA) Bapak Sufmi Dasco Ahmad pada bulan April tahun 2023 mengatakan bahwa kekuatan Partai GERINDRA ada pada generasi muda dan melihat peran pemilih muda (berusia 17-39 tahun) di pemilu 2024. Bahkan berdasarkan hasil riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS), proporsi pemilih muda yang terdiri atas generasi Z dan milenial mendekati 60 persen pada pesta demokrasi mendatang. Dominannya pemilih muda di Pemilu 2024 mengharuskan partai politik beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada (https://tirto.id/kekuatan-partai-gerindra-ada-di-generasi- muda-gENn). 19. Bahwa sebagaimana adagium hukum het recht hink achter de feiten aan, hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Hukum pada satu waktu bersifat statis, sementara kehidupan dan interaksi dalam masyarakat berlangsung secara dinamis. Tidak sedikit suatu persitiwa atau fakta yang terjadi dan berubah drastis seiring perkembangan zaman. Perkembangan yang dinamis dan cepat ini seringkali tidak diikuti dengan suatu perangkat hukum yang mampu mengakomodasi keadaan tersebut. 75 Pun demikian dengan perkembangan kondisi demografis dan perpolitikan Indonesia saat ini dimana terdapat peningkatan yang signifikan dari sisi usia pemilih dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya yang didominasi oleh peran dan keterlibatan generasi muda. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa peran serta dan keterlibatan generasi muda menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman dan mempersiapkan generasi muda sebagai generasi penerus yang akan mengurus dan menjalankan roda pemerintahan satu diantaranya dengan mengakomodir generasi muda untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden untuk maju dalam suatu pemilihan umum. 20. Bahwa oleh sebab itu, pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sepanjang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara walaupun usianya di bawah 40 (empat puluh) tahun, sudah sepatutnya dipersamakan dengan usia minimal sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini lebih bermanfaat bagi kepentingan yang lebih luas dan mengakomodir aspirasi rakyat agar generasi muda dapat menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam setiap pemilihan umum. 21. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya jika Mahkamah demi hukum mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. III. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan a quo, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 76 Sebagaimana jawaban atas pertanyaan Mahkamah pada persidangan sebelumnya, Pihak Terkait Partai Gerindra menyampaikan keterangan tambahan secara tertulis bertanggal 18 Agustus 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Tambahan Keterangan Pihak Terkait Bahwa Tambahan Keterangan Pihak Terkait ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah dengan seluruh alasan dan dalil yang telah tertuang didalam Permohonan maupun Keterangan yang telah disampaikannya dalam persidangan tanggal 08 Agustus 2023. Hal mana sebagai penegas bahwa: 1. Permohonan Pihak Terkait ini merupakan komitmen Partai Gerindra kepada setiap warga negara Indonesia termasuk generasi muda, guna pemenuhan Hak Konstitusi untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 harus ditegakkan. 2. Permohonan menjadi Pihak Terkait ini merupakan dukungan Partai Gerindra kepada Para Pemohon dan generasi muda, yang memperjuangkan haknya di Mahkamah Konstitusi secara konstitusional dan sah berdasarkan hukum. 3. Bagi Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi bukanlah alat untuk merubah undang-undang secara otoriter, melainkan Mahkamah Konstitusi justru merupakan tempat atau sarana bagi warga negara Indonesia yang merasa menderita kerugian secara konstitusional untuk mencari keadilan. 4. Permohonan ini bukanlah manuver kekuasaan, karena setiap subjek hukum tidak memiliki kekuasaan untuk menekan dan mengatur Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebaliknya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan negara yang independen dan diawasi oleh masyarakat luas. II. Jawaban Pihak Terkait Atas Pertanyaan Mahkamah di Persidangan Bahwa Mahkamah dipersidangan tanggal 08 Agustus 2023 telah memberikan pertanyaan kepada Pihak Terkait, yang secara garis besar dapat Pihak Terkait maknai sebagai berikut: Apa saja upaya yang telah dilakukan Partai Gerindra bagi generasi muda dalam konteks alih kepemimpinan dan apa yang telah diperjuangkan partai Gerindra terkait pasal 169 Undang-Undang Pemilu. Adapun atas pertanyaan Mahkamah tersebut, maka jawaban Pihak Terkait pada pokoknya sebagai berikut: 77 1. Pada prinsipnya generasi muda menempati posisi khusus dan utama bagi Pihak Terkait, yakni mulai dari pendiriannya di tahun 2008 sampai dengan perjalanan Pihak Terkait disaat ini sebagai Partai Politik. Adapun yang sudah dilakukan Pihak Terkait bagi generasi muda dalam konteks alih kepemimpinan dimaksud, maka yang terdokumentasi dan diketahui masyarakat umum, secara garis besar adalah: 1) Pihak Terkait sebagai Partai Politik didirikan pada tanggal 6 Februari 2008, dan tidak lama kemudian pada tanggal 7 Juli 2008 pengurus- pengurus pada Pihak Terkait mendirikan organisasi kepemudaan Tunas Indonesia Raya (TIDAR) sebagai organisasi sayap dari Pihak Terkait, yang dibentuk dan ditujukan sebagai wadah kaderisasi bagi anak-anak muda berusia 17 tahun sampai dengan 35 tahun. Saat ini untuk kepengurusan dan keanggotaan daripada TIDAR tersebut sudah tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia; (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tunas_Indonesia_Raya; diakses 14 Agustus 2023) 2) Pada tahun 2015, Ketua Umum Pihak Terkait mendirikan Gerindra Masa Depan (GMD) dengan tujuan sebagai wadah “regenerasi” bagi generasi muda guna melanjutkan ideolodi, cita-cita, dan perjuangan Pihak Terkait sebagai Partai Politik. Hal mana para generasi muda ini dididik dan dilatih agar berjiwa nasionalis dan patriotis, serta dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin dimasa mendatang. Saat ini untuk Gerindra Masa Depan (GMD) diketahui sudah ada 14 angkatan dengan anggota sekitar 5000 orang, dan sudah banyak pula anggotanya yang menjadi kepala daerah ataupun pimpinan daerah ditempat asalnya masing-masing. Seperti contoh salah satunya adalah Ketua DPRD Cianjur yang merupakan Ketua DPRD termuda se Indonesia; (https://www.google.com/amp/s/jabar.tribunnews.com/amp/2023/01/24/ gerindra-masa-depan-bentukan-prabowo-subianto-siapkan-regenerasi- perjuangan-partai-di-ciamis; diakses 14 Agustus 2023 ) 3) Bahwa adapun atas pendirian dan pembentukan organisasi-organisasi kepemudaan sebagai wadah atau sarana bagi generasi muda dalam hal kaderisasi dan regenerasi pada Pihak Terkait tersebut, maka hal 78 dimaksud adalah tindakan nyata yang telah dilakukan Pihak Terkait bagi generasi muda penerus bangsa, yakni sebagai komitmen semangat nasionalisme Pihak Terkait untuk membentuk karakter anak-anak muda yang berkualitas sebagai calon pemimpin bangsa dimasa depan, guna menjaga dan meneruskan cita-cita luhur perjuangan para pendiri bangsa, yakni mewujudkan kemakmuran dan keadilan demi tercapainya Indonesia yang berdaulat. 4) Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, di saat Pihak Terkait ikut dalam kontestasi demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019 – 2024, di mana pada saat itu Ketua Umum Pihak Terkait menjadi calon presiden, maka untuk calon wakil presiden pilihannya adalah tokoh muda, dengan maksud dan tujuan bahwa sudah saatnya bagi kaum muda untuk bangkit, bergerak, berkontribusi, dan mengambil peran untuk Indonesia yang lebih baik. Oleh karena Pihak Terkait tetap berkeyakinan bahwa generasi muda adalah kekuatan bangsa; (https://www.google.com/amp/s/kumparan.com/amp/kumparannews/sa ndiaga-uno-prabowo-pilih-wapres-muda-agar-milenial-berperan-aktif- 1550745496890177348; diakses 14 Agustus 2023) 5) Bahwa demikian pula di tahun 2020, disaat calon presiden Pihak Terkait tidak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, maka harapan dan keyakinan Pihak Terkait bahwa generasi muda adalah kekuatan utama suatu bangsa, maka hal tersebut diwujudkan Pihak Terkait dengan mengisi dan menempatkan para kaum muda untuk menjadi pengurus di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pihak Terkait; (https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1373856/prab owo-bakal-isi-pengurus-pusat-gerindra-dengan-anak-muda; diakses 14 Agustus 2023) 6) Bahwa lebih lanjut, di tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023, Ketua Umum Pihak Terkait diberbagai kesempatan kerap kali menyampaikan pesan bahwa, “anak muda harus mengambil peran dan menjadi pemimpin yang dibutuhkan dilingkungannya”, serta menjelaskan pula bahwa Pihak Terkait adalah Partainya anak muda; 79 (https://indonesiadefense.com/dorong-anak-muda-jadi-pemimpin-ini- pesan-menhan-prabowo/; diakses 14 Agustus 2023) serta (https://microsite.suar.com/kotaksuara/read/2023/04/28/160337/prabo wo-subianto-gerindra-adalah-partainya-anak-muda; diakses 14 Agustus 2023) 2. Bahwa atas hal-hal yang telah diuraijelaskan Pihak Terkait yang sesuai fakta, yang dapat diketahui dari berbagai pemberitaan nasional yang terpercaya dan terdokumentasi diatas, maka dapat diketahui, kebangkitan dan peranan generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Pihak Terkait adalah hal yang utama dan istimewa, sehingga Pihak Terkait sejak awal berdirinya di tahun 2008 sampai dengan saat ini, dan bahkan kedepannya akan selalu berperan aktif serta akan terus mendorong dan memotivasi generasi muda untuk bangkit, bergerak, berkontribusi, serta mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik; 3. Bahwa oleh sebab generasi muda memiliki kedudukan yang utama dan istimewa bagi Pihak Terkait, di mana Pihak Terkait berkeyakinan bahwa kekuatannya ataupun kekuatan suatu bangsa ada pada generasi muda, sehingga karenanya permohonan Pihak Terkait ini senyatanya bukan manuver kekuasaan ataupun mengikuti momentum sebagaimana yang banyak diberitakan. Melainkan komitmen dan dukungan Pihak Terkait sejak awal didirikannya bagi kepentingan generasi muda. Khususnya dalam hal ini kepada Para Pemohon dan generasi muda yang sedang memperjuangkan haknya secara konstitusional dan berdasar hukum; 4. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait berpendapat terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU senyatanya masih perlu adanya perbaikan-perbaikan. Terutama pada pasal 169 huruf q, yang menentukan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana permohonan ini. Memperhatikan bahwa Pihak Terkait tidak ikut menyetujui pengesahan Undang-Undang PEMILU tersebut. Hal mana fraksi Pihak Terkait di DPR kala itu di bulan Juli tahun 2017 bersama-sama dengan fraksi-fraksi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah 80 menyatakan sikap untuk tidak ikut voting, dan memilih untuk walk out dari rapat paripurna Pengesahan Undang-Undang PEMILU dimaksud; 5. Bahwa akan tetapi dan pada pokoknya, berkenaan dengan dukungan Pihak Terkait terhadap generasi muda, maka sikap Pihak Terkait adalah sama dan konsisten serta tetap berkomitmen dengan apa yang telah diperjuangkannya bagi generasi muda, yakni dengan mengakomodir dan tetap mendukung generasi muda untuk dapat memenuhi hak-hak konstitusionalnya, diantaranya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Hal mana diiantaranya dengan menjadi Pihak Terkait dalam perkara permohonan ini; 6. Bahwa atas dukungan Pihak Terkait dalam hal syarat batas usia bagi generasi muda untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya, diantaranya untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden tersebut, maka bagi Pihak Terkait masih ada hal yang perlu dan tidak kalah penting, yakni diperlukan juga adanya syarat “memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara” untuk menjadi pengecualian bagi persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden walaupun usianya dibawah 40 tahun. Oleh sebab, adanya “pengalaman sebagai penyelenggara negara” bagi calon presiden atau calon wakil presiden dimaksud, senyatanya sangat bernilai dan sangat diperlukan, agar masyarakat pemilih dapat mengetahui sebelumnya tentang kapasitas dan kemampuan dalam hal menjalankan pemerintahan dari para calon presiden atau calon wakil presiden yang akan dipilihnya; Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang telah diuraijelaskan Pihak Terkait diatas, yang senyatanya merupakan keadaan fakta dan keadaan hukum sebenarnya, maka dalam hal ini, sangat beralasan hukum Permohonan Pihak Terkait dikabulkan oleh Mahkamah. III. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan a quo, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; 81 atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Partai Gerindra telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.1-1 sampai dengan bukti PT.1-14 sebagai berikut: 1. Bukti PT.1-1 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 1, tanggal 6 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Liena Latief, SH, Notaris di Jakarta; 2. Bukti PT.1-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-26.AH.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Partai Gerakan Indonesia Raya Sebagai Badan Hukum, tertanggal 3 April 2008; 3. Bukti PT.1-3 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA) Nomor: 37 Tanggal 16 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta; 4. Bukti PT.1-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya, tertanggal 23 Juli 2012; 5. Bukti PT.1-5 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai GERINDRA Nomor: 26 Tanggal 20 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta; 6. Bukti PT.1-6a : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-22.AH.11.01 TAHUN 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya), tertanggal 15 Desember 2015; 7. Bukti PT.1-6b : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.4.HM.04.05-17, tertanggal 21 Desember 82 2015, Perihal: Permohonan Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia; 8. Bukti PT.1-7 : Fotokopi Akta Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA) Nomor: 40 Tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta; 9. Bukti PT.1-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA), tertanggal 17 September 2020; 10. Bukti PT.1-9 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 09-0002/Kpts/ DPP-GERINDRA/2020, tentang Pejabat Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, tertanggal 10 September 2020; 11. Bukti PT.1-10 : Fotokopi Akta Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA) Nomor: 25 Tanggal 30 September 2020, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta; 12. Bukti PT.1-11 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-23.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA), tertanggal 22 Oktober 2020; 13. Bukti PT.1-12 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 14. Bukti PT.1-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 83 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 15. Bukti PT.1-14 : Fotokopi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1) Bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 2) Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan menurut ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji 84 undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4) Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5) Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur: Ayat (1): Objek Permohonan Pengujian Undang Undang adalah Undang Undang dan Perppu. Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. Ayat (4): Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur: Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 85 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut Mahkamah diberi wewenang oleh UUD 1945 sebagai Pelindung Konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karena itu memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (the sole interpreter of constitution) terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan Hak Konstitusional Pihak Terkait sehingga tercapai keadilan bagi Pihak Terkait, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD 1945 sejalan dengan dengan nilai-nilai konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang- Undang di bawah UUD 1945, sehingga pasal-pasal di bawah UUD 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini Pembuat Undang-Undang. 8) Bahwa objek permohonan Pihak Terkait adalah Pokok Permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Register Nomor 29/PUU- XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT 1) Kedudukan hukum Pihak Terkait adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 7171033010790001, beralamat di Lingkungan V RW 005 Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. 2) Terkait dengan kedudukan hukum Pihak Terkait berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, menjelaskan bahwa para pihak dalam perkara pengujian undang-undang adalah 86 Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait. Kemudian, di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu perorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama. 3) Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Baracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, telah membuka ruang kepada pihak yang hak, kewenanganya dan/atau terpengaruh kepentingannya baik secara langsung atau tidak langsung terhadap pokok permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pokok permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan b, sehingga menurut hukum, Pihak Terkait memiliki dasar sebagai pihak dalam pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi; 4) Bahwa Pihak Terkait sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung terhadap pokok permohonan perkara a quo, yaitu pembatasan usia paling rendah Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 Tahun. 5) Bahwa terkait dengan kepentingan langsung Pihak Terkait yang terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan perkara a quo adalah, saat ini Pihak Terkait berusia 42 Tahun, sebagaimana kelahiran tanggal 30 Oktober 1979, dan tentunya berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Pihak Terkait sebagai putra bangsa Indonesia sudah berhak untuk dipilih menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dengan tidak mengesampingkan syarat lain dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t. 6) Bahwa Pihak Terkait sebagai perorangan dalam perkara a quo, adalah berprofesi sebagai advokat yang menurut Pihak Terkait, kepentingannya secara tidak langsung terpengaruh oleh pokok perkara a quo. Halmana berdasarkan pasal Pasal 5 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 yang 87 menerangkan, Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Tentu dalam hal ini sebagai seorang praktisi, maka pihak terkait, dalam perkara a quo, menilai bahwa permohonan para pemohon adalah sangat jauh dari persoalan konstitusionalitas norma dan adalah sangat keliru jika di uji oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini jika dibiarkan saja akan menurunkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Baracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, Pasal 26 Ayat (3), yang menerangkan, Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b adalah pihak yang hak, kewenangan dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad inforandum. 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagaimana Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Baracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. III. DALAM POKOK PERKARA 1) Bahwa terkait dengan pembatasan usia sebagaimana dimohonkan dalam perkara a quo, dapat pihak terkait sampaikan bahwa usia adalah indeks yang menempatkan individu-individu dalam urutan perkembangan, sehingga lebih lanjut dijelaskan bahwa usia sebagai indeks kasar dari proses menua yang bersifat biologis, psikologis, sosiologis, dan budaya. Terdapat dua perspektif dalam mendefinisikan usia. Perspektif yang pertama mendefinisikan usia berdasarkan usia kronologis (chronological age) sementara perspektif kedua berdasarkan usia fungsi (functional age). Secara umum pendekatan usia kronologis digunakan secara luas baik itu oleh negara, perusahaan, dan lain lain. Pendekatan usia kronologis lebih banyak digunakan dalam membuat kategorisasi usia karena memudahkan, terutama dalam membuat kebijakan, terutama bagi penyelenggara negara. Sementara kelompok kedua melihat usia dari keberfungsian orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari (functional age). Namun penerapan 88 pendekatan ini masih dalam tahap konseptual artinya keberfungsian usia seseorang, dalam membuat kebijakan akan memiliki kelemahan pendekatan, karena harus ada upaya yang lebih banyak untuk bisa membuat kategorisasi usia berdasarkan kondisi fungsional seseorang, karena harus dilakukan evaluasi orang per orang. Melakukan kategorisasi usia berdasarkan fungsi merupakan sangat sulit dilakukan. (Diambil dari, website dpr.go.id Naskah Akademik RUU Kesejahteraan Lanjut Usia hal 10- 11). 2) Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan pokok dalam perkara a quo Pihak Terkait berpendapat bahwa batas usia paling rendah 40 tahun menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah benar dan tepat sebagaimana telah diurakan diatas tentang definisikan usia berdasarkan usia kronologis (chronological age) dan secara historis sudah sesuai dengan tradisi berdemokrasi di yunani dengan melihat contoh pembatasan usia calon presiden. 3) Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait menilai Pasal 169 huruf q Undang- Undang Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara formil pembentukannya maupun secara materil substansi isi dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat di dalam Undang-Undang a quo karena Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi objek dalam perkara permohonan para Pemohon, telah dibentuk dan diundangkan secara benar, sah dan menurut konstitusi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 jo. 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan sosial yang ada saat itu. 4) Bahwa lagi pula menurut Pihak Terkait, pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat open legal policy yang berproses melalui politik hukum antara pembuat Undang- Undang itu sendiri yakni Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Negara Republik Indonesia. 89 IV. PETITUM PIHAK TERKAIT Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Permohonan para Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi; 2. Menyatakan Permohonan para Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); Atau setidak-tidaknya 1. Menerima permohonan Pihak Terkait; 2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya petitum Pihak Terkait; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menolak permohonan para Pemohon secara keseluruhan; 5. Memerintahkan pemuatan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian, dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana seharusnya. Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2-1 sampai dengan bukti PT.2-3 sebagai berikut: 1. Bukti PT.2-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, atas nama Oktavianus Rasubala, S.H.; 2. Bukti PT.2-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), khususnya halaman untuk Pasal 169 dan penjelasan Pasal 169; 90 3. Bukti PT.2-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar.” 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa menjadi pihak terkait dalam uji materil atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” 5. Bahwa oleh karena pihak terkait adalah pihak dalam pengujian materiil 91 undang- undang in casu 169 huruf q UU 7/2017 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. B. Kedudukan Hukum Pihak Terkait Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 diatur kedudukan pihak terkait. Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Sehingga dalam hal ini Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan JPPR berkepentingan secara tidak langsung dengan pokok permohonan terkait batas usia capres dan cawapres. Yang dalam hal ini Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan JPPR sebagai lembaga independen pemantau pemilu yang tertuang dalam Perbawaslu No. 1 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) yang berhak menjadi pemantau pemilu adalah: a) Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah; b) Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; c) Lembaga pemilihan luar negeri; dan d) Perwakilan negara sahabat di Indonesia. e) Pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah. Sehingga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan JPPR memilki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait. C. Pokok Permohonan Sebagai Pihak Terkait 1. Bahwa para Pemohon mengajukan uji materil pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah open legal policy. Sehingga perkara ini menjadi kewenangan DPR dan Pemerintah. Bahwa MK berhak menolak perkara ini. Sesuai pada alat bukti UUD 1945 Pasal 6 ayat (2) (PT-1) yang menyebutkan: “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” UU MK Pasal 6A ayat (5) (PT-2) yang menyebutkan: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dalam dissenting opinion Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati dalam putusan tersebut, menilai 92 bahwa tata cara pelaksanaan pilpres, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, dan aturan presidential threshold adalah open legal policy. Dengan berpatokan pada putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang- undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. Jika para Pemohon dalam permohonannya bahwa pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus diubah menjadi minimum 35 tahun, dikarenakan jika tetap di 40 tahun adanya ketidakadilan bagi pemuda yang ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Maka di usia 35 tahun untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden bisa saja dikatakan tidak memenuhi keadilan bagi usia 30 tahun, karena usia tidak dapat menentukan standar keadilan yang sebenarnya. Usia sendiri tidak dapat sepenuhnya menggambarkan tingkat kedewasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan kepemimpinan seseorang. Perkembangan individu tidak hanya diukur oleh usia kronologis, tetapi juga oleh pengalaman hidup dan keragaman latar belakang. Pada usia 40 atau 35 tahun, seseorang dapat memiliki sejumlah pencapaian yang luar biasa dalam pendidikan, karier, dan kontribusi sosial, meskipun berada di rentang usia yang berbeda. Mengukur potensi kepemimpinan seseorang hanya berdasarkan angka usia mungkin mengabaikan kompetensi yang telah diperoleh melalui pengalaman dan dedikasi. Nilai-nilai moral, kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan kepemimpinan yang konkret memiliki dampak lebih besar dalam menilai seseorang sebagai pemimpin yang kompeten. Keadilan sejati dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya mencakup pertimbangan luas tentang kualitas individu tersebut, termasuk visi mereka untuk negara, rencana tindakan konkret, serta kemampuan untuk 93 mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Usia dalam penilaian kepemimpinan menunjukkan pentingnya kualitas intelektual, etika, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Mengesampingkan potensi calon berdasarkan perbandingan usia akan membantu masyarakat mengenal bahwa keadilan berasal dari kemampuan dan kompetensi, bukan sekadar angka pada kartu pengenal. Usia sebagai satu-satunya penentu untuk standar keadilan dapat mengabaikan kualifikasi dan rekam jejak seseorang, calon presiden atau calon wakil presiden seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks, pemahaman tentang isu-isu politik dan ekonomi, integritas moral, visi kepemimpinan, dan rekam jejak pengalaman yang relevan. Keadilan seharusnya berfokus pada peluang yang sama, perlakuan yang adil, dan pengakuan terhadap kontribusi setiap individu. 2. Bahwa menurut Pihak Terkait perubahan batas minimum usia capres dan cawapres saat ini tidak tepat mengingat tahapan pemilihan umum sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2022. Apabila diterapkan untuk saat ini maka prinsip inklusivitas dalam demokrasi tidak terpenuhi karena sejogyanya batas usia diputuskan sebelum tahapan pemilu dimulai. Saat ini proses tahapan pemilu sudah berjalan bahkan mendekati masa pembukaan pendaftaran capres cawapres. Apabila ada perubahan regulasi di tengah proses yang sedang berjalan akan mengakibatkan terganggunya proses tahapan pemilu itu sendiri. Prinsip inklusivitas berperan penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peran yang setara dan dihormati dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Diantaranya partisipasi Universal dan Non- Diskriminasi, ialah menekankan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini melibatkan hak untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum dan hak untuk menyuarakan pendapat dalam segala hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Perlindungan minoritas, menekankan perlunya melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat. Akses informasi, inklusivitas melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses bagi semua warga. Partisipasi aktif, mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik. Keterlibatan sosial, inklusivitas juga mencakup mengatasi hambatan 94 sosial atau ekonomi yang mungkin menghalangi sebagian warga untuk berpartisipasi. Menghormati pluralisme, prinsip ini menerima bahwa masyarakat adalah beragam dalam pandangan politik, budaya, dan agama. Sehingga pemohon dalam perkara ini bisa dikatakan melanggar prinsip inklusivitas. Dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dalam prinsip inklusivitas diatas. Selain melanggar prinsip inklusivitas. Perubahan batas minimum usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di tengah tahapan pemilihan umum yang sudah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2022 tidak tepat dilakukan. Karena berpotensi menciptakan ketidakpastian, serta merusak integritas proses pemilihan itu sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa perubahan tersebut tidak tepat: • Ketidakpastian: Perubahan batas usia minimum capres dan cawapres selama tahapan pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam proses pemilihan. Calon-calon yang telah memulai kampanye dan memenuhi persyaratan yang ada sebelumnya mungkin akan merasa dirugikan dan merasa bahwa aturan berubah di tengah tahapan. • Konsistensi dan Kesetaraan: Prinsip-prinsip demokrasi mengedepankan konsistensi dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Perubahan aturan di tengah jalan dapat merusak kesan bahwa semua calon berkompetisi dalam lingkungan yang adil dan setara. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan. • Pengaruh Terhadap Hasil: Perubahan batas usia capres dan cawapres dapat berdampak pada dinamika kompetisi pemilihan. • Ketidaknetralan: jika perubahan aturan terjadi di tengah pemilihan, hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa perubahan tersebut mungkin memiliki motif politik tertentu atau berupaya memanipulasi hasil pemilihan. • Stabilitas dan Kredibilitas: Perubahan aturan di tengah pemilihan dapat merusak stabilitas dan kredibilitas institusi yang mengatur pemilihan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. 95 Ketika suatu negara memutuskan untuk mengubah aturan terkait pemilihan, baik itu berkaitan dengan batas usia atau parameter lainnya, sebaiknya perubahan tersebut dilakukan sebelum tahapan pemilihan dimulai atau setelah pemilihan selesai. Hal ini untuk memastikan adanya kesetaraan, konsistensi, dan keadilan dalam proses demokratis. Menghormati ketentuan dan tahapan yang telah dijalani oleh calon-calon serta menjaga integritas proses pemilihan adalah langkah penting dalam mendukung sistem demokrasi yang transparan dan berkeadilan. 3. Jika usia 35 tahun berlaku menjadi batas minimum usia capres cawapres, hal itu diberlakukkan pada tahun 2029 karena di tahun tersebut memiliki waktu panjang untuk persiapan bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri. Upaya untuk memastikan bahwa mereka yang berminat mencalonkan diri memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kompleksitas tugas kepemimpinan. Dengan memberikan waktu yang cukup bagi warga negara untuk mempersiapkan diri, harapannya adalah bahwa calon-calon yang potensial akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam memimpin negara. Keputusan untuk menetapkan usia 35 tahun sebagai batas minimum usia capres dan cawapres pada tahun 2029 adalah langkah penting menuju pemimpin yang lebih matang, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan memberi kesempatan kepada calon pemimpin untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi seiring waktu, negara memastikan bahwa pemilihan pemimpin tidak hanya berdasarkan kriteria usia semata, tetapi juga kualitas kepemimpinan, visi, dan dedikasi untuk kemajuan bangsa. Dengan demikian, Indonesia bergerak menuju masa depan yang cerah dan berdaya saing, di bawah kepemimpinan yang teruji dan siap menghadapi dinamika global. Dan juga untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki landasan yang kokoh dalam pengalaman, kematangan, dan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab kepemimpinan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan pemimpin yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan Perubahan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) setelah tahapan pemilihan 2024 berakhir dapat dilakukan dengan lebih terencana dan dapat menghindari potensi kontroversi serta ketidakpastian yang mungkin muncul jika perubahan 96 dilakukan di tengah proses pemilihan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diuraikan terkait perubahan batas usia setelah tahapan pemilihan 2024 berakhir: • Konsultasi dan Dialog: Sebelum melakukan perubahan, pemerintah atau badan yang berwenang sebaiknya melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pakar hukum, ahli politik, partai politik, dan masyarakat sipil. Konsultasi ini penting untuk mendapatkan masukan yang beragam dan menciptakan konsensus terkait perubahan tersebut. • Analisis Dampak Perubahan batas usia harus diikuti dengan analisis dampak yang komprehensif terhadap perubahan tersebut terhadap proses politik dan demokrasi secara keseluruhan. Hal ini penting untuk memahami implikasi dari perubahan tersebut terhadap calon, partai politik, pemilih, dan stabilitas politik. • Pemberitahuan Awal: Setelah perubahan batas usia diputuskan, pemberitahuan awal kepada seluruh pihak terkait harus dilakukan. Ini memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk memahami perubahan tersebut dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pemilihan berikutnya. • Periode Transisi: Setelah tahapan pemilihan 2024 berakhir, dapat diadakan periode transisi sebelum pemilihan berikutnya. Periode ini memberikan waktu bagi calon-calon yang mungkin sebelumnya tidak memenuhi persyaratan usia untuk mempersiapkan diri dan membangun dukungan serta visi yang lebih matang. • Transparansi dan Kepastian Hukum: Proses perubahan batas usia harus dilakukan secara transparan dan diikuti dengan regulasi yang jelas. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan jelas perubahan aturan dan konsekuensinya. • Evaluasi Kebijakan: Setelah perubahan batas usia diimplementasikan, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap dampak perubahan tersebut. Jika terdapat masalah atau ketidakseimbangan yang muncul akibat perubahan tersebut, langkah- langkah korektif dapat diambil untuk memastikan bahwa proses pemilihan tetap adil dan demokratis. 97 Perubahan batas usia calon presiden dan cawapres setelah tahapan pemilihan berakhir dapat menjadi solusi yang lebih bijaksana untuk menghindari ketidakpastian dan ketidaksetaraan dalam proses pemilihan. Penting untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa semua calon memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum masuk ke dalam kompetisi pemilihan. D. Petitum Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sudah tepat dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat; atau 3. Menyatakan menolak perubahan batas usia minimum capres cawapres berusia 40 tahun menjadi 35 tahun yang diajukan pemohon perkara ini untuk pemilu 2024. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.10] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait KIPP dan JPPR telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.3-1 sampai dengan bukti PT.3-2 sebagai berikut: 1. Bukti PT.3-1 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 6A; 2. Bukti PT.3-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf q. Selain itu Pihak Terkait KIPP dan JPPR juga mengajukan seorang ahli bernama Otong Rosadi yang menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 5 September 2023, selengkapnya sebagai berikut: 98 1. Pengisian Jabatan Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Logemann menyebutkan tujuh objek kajian atau fokus kajian Hukum Tata Negara, yaitu: (1) Jabatan apa yang terdapat dalam sususunan negara?; (2) Siapa yang mengadakan jabatan? (3) Bagaimana cara pengisian jabatan? (4) Apa tugas jabatan? (5) Apa wewenang jabatan? (6) Hubungan antar jabatan, dan (7) Batas dari tugas organisasi negara. Saya dalam buku ‘Hukum Tata Negara Indonesia: Teks dan Konteks” (2015:10) memberikan definisi Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang organisasi negara, hubungan antarorganisasi negara, dan hubungan antarnegara dengan penduduk dan warga negaranya. Relevan dengan pandangan saya ini maka Undang-Undang Dasar memuat materi muatan yang mengatur di antaranya organisasi negara atau “lembaga-lembaga negara” yang “bersifat fundamental”. Demikian halnya dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, maka pengisian jabatan-jabatan lembaga negara yang diatur mengatur secara umum saja. Karena demikianlah memang harusnya Konstitusi mengatur. Saya dapat menyebutkan beberapa pasal dalam UUD 1945 mengatur norma mekanisme dan prosedur pengisian jabatan itu, di antaranya: a. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 memuat norma konstitusi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” b. Pasal 6 ayat (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6A Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. c. Pasal 19 ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Pasal 20A ayat (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. d. Pasal 22C Ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Pasal 22C Ayat (4) Susunan dan 99 kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Pasal 22D Ayat (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang- undang. e. Pasal 24A Ayat (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pasal 24A Ayat (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Dalam pada itu diatur juga norma Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang- undang. f. Pasal 24C Ayat (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Pasal 24 Ayat (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang- undang. g. Pasal 23F Ayat (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Pasal 23F Ayat (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. h. Pasal 24B Ayat (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 24B Ayat (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. i. Mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Bank Sentral diatur dalam Undang- undang Bank Sentral atas amanah Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. UUD 1945, hanya mengatur norma-norma yang bersifat konstitutif saja. Sepakat dengan banyak penulis yang menyebutkan bahwa materi muatan Undang- 100 Undang Dasar atau Konstitusi meliputi prinsip-prinsip dasar bernegara, tujuan negara, lembaga-lembaga negara yang bersifat fundamental, dan jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara dan lain sebagainya yang juga bersifat fundamental. Berkaitan dengan ini Roscoe J Tresolinni dan Martin D. Shafiro (Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi 1987: 50 lihat juga Otong Rosadi, 2015: 57), dalam bukunya yang berjudul “American Constitutional Law”, menyebutkan bahwa konstitusi Amerika Serikat terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: 1. It establishes the frame organisasi structure of government. 2. It delegates organisasi assigns the powers to the government. 3. It restrins the exercise the these powers by governmental offcials in order that certain individual rihgts can be preserved. Bersepakat dengan pandangan umum para ahli di atas, maka Undang-Undang Dasar 1945 sudah tepat hanya mengatur substansi norma yang merupakan materi muatan konstitusi. Pasal-pasal dalam UUD 1945 terkait pengisian jabatan lembaga-lembaga negara yang bersifat fundamental (MPR, DPR DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota BPK, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial termasuk pengisian jabatan Menteri, Kepala Daerah, DPRD, serta Pimpinan Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan pelimpahan perundang-undangan kepada pembentuk “undang- undang” termasuk tentu saja yang berkaitan dengan persyaratan pengisian jabatan. Uraian di atas menunjukkan bahwa pangaturan mengenai mekanisme, tata cara, dan persyaratan pengisian jabatan (pimpinan dan anggota) termasuk syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 tegas mengatur norma: Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Selaras dengan Checks and Balances System di Indonesia UUD 1945 tidak sepenuhnya menganut pemisahan kekuasaan (separation of powers). Namun demikian format lembaga-lembaga negara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep pemisahan kekuasaan - trias politica. Dalam UUD 1945 dengan jelas disebutkan tentang kedudukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta fungsi dan wewenangnya. Dalam UUD 1945 juga 101 ditemukan alat kelengkapan Negara yang lain di luar dari ketiga lembaga yang disebutkan diatas, seperti lembaga eksaminatif atau inspektif yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga telah merubah pola supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi hukum (konstitusi). MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi Negara, karena semua lembaga negara didudukkan sederajat dalam mekanisme checks and balances. Boleh jadi konsep klasik trias politica mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi, pasca amanademen UUD 1945 namun baik UUD 1945 asli maupun setelah empat kali diubah, maka pembagian kekuasaan tetap memberikan pengaruh yang kuat. Pemberian kewenangan konstitutif kepada lembaga pembentuk undang- undang yakni DPR dan Presiden (termasuk DPD), kekuasaan pemerintahan kepada Presiden dan para pembantunya (baik di tingkat pemerintahan pusat dan di daerah) serta adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menunjukkan pengaruh yang kuat konsep trias politika ini. Wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 kepada MahkamahKonstitusi untuk melakukan Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan bentuk checks and balances system dalam penataan sistem hukum nasional. Kepada Mahkamah Konstitusi diberi wewenang pengawasan (review) terhadap undang- undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden (termasuk DPD). Artinya bahwa pengujian undang-undang merupakan pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (judicial review on the constitutionality of law), yang pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konstitusi. Mengenai hal ini almarhum M. Fajrul Falaakh menyebut sebagai sebagai constitutional review, artinya produk- produk dan perbuatan hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini lah maka MK layak disebut sebagai “the guardian of constitution and the sole interpreter of constitution”, atau sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Kembali lagi kepada mekanisme saling periksa (awasi) dan saling ingatkan (seimbang) atau check and balances system. Maka Mahkamah Konstitusi harus 102 menempatkan pada posisinya sebagai pengawas/check (review) terhadap undang-undang sebagai produk dan pembuat undang-undang (legislator). Pada catatan pertama, saya sudah menyebutkan bahwa secara konsisten norma-norma dalam UUD 1945 memberikan delegasi perundang-undangan kepada (pembentuk) undang-undang, materi muatan apa saja yang merupakan materi muatan Undang-Undang, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Sesuatu yang kemudian kita mengenalnya dalam konstitusionalisme Indonesia dewasa ini, sebagai open legal policy. Open Legal Policy, adalah kebijakan hukum terbuka. Dalam sistem hukum nasional. Kebijakan hukum terbuka dapat diartikan sebagai tindakan dari pembentuk undang-undang (legislator) dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang- undangan. Makna kata “terbuka” dalam istilah “kebijakan hukum terbuka” diartikan sebagai suatu kebebasan atau tepatnya kemandirian (kemerdekaan) bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum (baca: pembentukan hukum). Open legal policy dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum terbuka dan pembentuk undang-undang (UU/PERPU). Hal ini dipraktikkan ketika konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan suatu ketentuan tertentu harus diatur oleh Undang-Undang. Kebijakan hukum (terbuka) ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU- III/2005. Perkara Nomor 10/PUU-III/2005 ini menguji ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur: “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Ketentuan ini menurut para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasal-pasal: a. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 103 dengan tidak ada kecualinya”. b. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. c. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. d. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Mahkamah Konstitusi mengambil Putusan Menolak. Dan salah satu pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang- undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata- nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagi pula pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Bagi saya konsistensi Mahkamah Konstitusi menolak mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dengan “alasan” sebagian atau seluruh norma yang dimuat dalam Undang-undang sebagai “Open Legal Policy” dari Pembentuk Undang-undang ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi selaras dengan checks and balances system yang dianut Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan catatan kedua inilah maka “Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU- XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Harus juga berpandangan bahwa norma “Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” merupakan 104 kewenangan pengaturan (penormaan) dari Pembentuk Undang-undang dalam bentuk Undang-undang (open legal policy). Bukan merupakan kewenangan perumusan norma konstitusi atau bukan juga kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengkategorikan norma konstitusi atau dapat diuji oleh norma konstitusi. Hal ini tentu sesuai dengan metode penalaran yang merujuk pada Pertimbangan MK dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007 dan Putusan Perkara Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 yang pada intinya: “kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang- undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan”. Juga dalam Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 MK berpendirian bahwa “terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu- waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang- Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 3. MK Harus Menegaskan Kepentingan Konstitusional-nya Yang Mulia Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi haruslah terus menjadi pengawal konstitusi (the Guardain of the Constitution). Sebagai pengawal konstitusi dan ideologi negara, maka MK haruslah mampu terus melihat kebutuhan hukum masyarakat dengan menggali nilai-nilai konstitusi yang hidup di tengah masyarakat (living of the constitution). Pada saat mengambil Putusan Mahkamah Konstitusi wajib menggali “nilai-nilai hukum yang hidup dan kebutuhan hukum masyarakat”. Benar sekarang ini kita sedang menyongsong helat politik Pemilu Serentak 2024. Pemilihan Umum 105 2024 momentum sangat penting yang menyita semua kita, berdasarkan pada amanah UUD 1945, melaksanakan juga Putusan MKRI terkait Pemilu Serentak, menunaikan perintah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, yang merupakan perintah dari Pasal 167 ayat (8) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menyusun tahapan dan jadwal Pemilu, kemudian dipertengahan jalan (tahapan sedang berlangsung) muncul gagasan, harapan, hasrat dari Warga Negara dan Partai Politik untuk mengubah norma “persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden”. Sebagai pengejawantahan hak warga negara, permohonan uji ‘norma persyaratan usia calon usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden ini, boleh-boleh saja. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara dilindungi haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Thun 1945 adalah ekspresi berkonstitusi Indonesia. Namun demikian saya, berpendapat momentum pengujian norma: “usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden” yang dilakukan pada saat tahapan sedang dijalankan tidak hanya kurang tepat namun berpotensi mengganggu tahapan, atau sekurang-kurangnya cukup membuat ‘wacana usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden’ menyita perhatian warga bangsa. Meski Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden baru akan dimulai Kamis, 19 Oktober 2023 hingga Sabtu 25 November 2023. Namun perubahan yang mendadak akan ‘merepotkan’ Penyelenggara Pemilu dengan mengubah Peraturan KPU terkait syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dari berbagai media beberapa hari terakhir ini (akhir Agustus dan awal September), KPU RI tengah melakukan FGD perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pecalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai ahli yang dihadirkan oleh Pihak Terkait tentu relevan jika saya juga menyampaikan beberapa alasan mengapa perubahan tersebut tidak tepat jika harus dilakukan sekarang. Pada saat tahapan sudah berjalan. Hal ini paling 106 tidak bertentangan dengan prinsip kepastian, konsistensi, manfaat, dan stabilitas. Pertama, Perubahan batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden pada masa tahapan pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian proses pemilihan. Memang benar tahap pencalonan baru akan dimulai 19 September 2023, namun para bakal-calon yang telah memulai sosialisasi, silaturahmi, “meminang atau dipinang” Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terkait dengan nitanya untuk pencapresan dan pencalonan wakil presiden yang telah memenuhi syarat jauh-jauh hari sebelumnya akan sangat dirugikan dengan perubahan di tengah tahapan ini. Kedua, Prinsip-prinsip demokrasi wajib mendepankan konsistensi dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Perubahan aturan di tengah jalan tidak hanya menggangu proses, merusak ketaatan pada hukum dan tidak menunjukkan “kesan” bahwa semua calon berkompetisi dalam lingkungan yang seharusnya adil dan setara (fairness). Ketiga, kemanfaatan pengaruh terhadap hasil perubahan batas usia. Capres dan cawapres dapat berdampak pada dinamika potensi pemilu yang potensial tidak demokratis. Ketidaknetralan. Jika perubahan aturan terjadi di tengah pemilihan, hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa perubahan tersebut mungkin memiliki motif politik tertentu. Ada motif tujuan tertentu dibalik ini. Ini tentu melanggar asas manfaat dalam pembentukan undang-undang. Keempat, stabilitas dan kredibilitas. Perubahan aturan di tengah pemilihan dapat merusak stabilitas dan kredibilitas institusi dan proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan umum. Terhadap seluruh dan bagian-bagian dari keseluruhan dalil terkait ini yang disampaikan oleh Pihak Terkait, saya bersepakat. Potensi mengganggu tahapan yang saya (ahli) maksudkan adalah ketika Mahkamah juga dihadapkan pada “pandangan masyarakat awam” yang mengkhawatirkan MK terjebak pada ‘panggung politik’ sesaat. Pengujian norma: “usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden” hanya untuk mengakomodir rencana pencalonan atau dicalonkannya “seseorang atau beberapa orang yang belum berusia 40 tahun” oleh partai politik atau gabungan partai politik, saja. 107 MKRI harus menegaskan dengan menolak permohonan ini sebagai meneguhkan kembali “kepentingan MK menjaga UUD 1945” terus menjadi pengawal konstitusi (the Guardain of the Constitustion). Inilah kepentingan hakiki dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa “nilai-nilai hukum yang hidup dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia pada saat ini adalah terlaksananya Pemilu yang ‘Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil’ berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai amanah Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” 4. Bertentangan dengan Norma UUD 1945 karena Diskriminatif/Tidak Adil, dan Irasional/Melanggar Kepastian Hukum Pada bagian akhir catatan keempat ini ahli berpandangan mengenai: a) Bahwa norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calonwakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” disebut oleh Pemohon sebagai diskriminatif dan melanggar prinsip keadilan. Saya sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Bivitri dalam Sidang Majelis terkait Perkara ini, pada saat mengomentari argumen dari Pemohon tentang ketidakadilan dan diskriminasi atas … Jika proposisi utamanya adalah pembatasan umur menimbulkan diskriminasi bagi sebagian Warga Negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun, maka seharusnya dalam silogisme itu kesimpulannya adalah menghilangkan sama sekali batasan umur, bukan menurunkannya. Sebab bila batas usia diturunkan, maka diskriminasi juga terjadi, hanya pindah ke orang-orang yang berusia di bawah 35 tahun. Bagi Saya (Ahli), pilihan minimal usia 40 tahun bukanlah ketentuan yang dikategorikan diskriminasi, karena ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tanpa memandang agama dan etnis (nondiskriminatif). Syarat usia minimal 40 tahun untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden Tidak ada pengecualian karena “hal tertentu”: baik suku, agama, ras maupun antargolongan (SARA). Tentu saja norma minimal usia 40 tahun calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pula melanggar prinsip keadilan. 108 Memperkuat pandangan saya ini, saya mengutip apa yang dimaksud dengan diskriminasi, dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU-V/2007 hlm. 41-42. Pertama, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yanglangsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, stutus sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupanbaik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”; Kedua, Pengertian diskriminasi dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 ICCPR, “Each State Party to the present Covenant undertake to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its juridiction the rights recognized in the present Covenant without dictinction of any kind such us race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or sosial origin, property, birth or other status”; Karenanya diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (religion), ras (race), warna (color), jenis kelamin (sex), bahasa (language), dan keyakinan politik (political opinion). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Hukum Internasional (ICCPR)] pembedaan manusia atas dasar pembatasan usia tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi; Karena ini berlaku untuk semua WNI maka norma terkait usia minimal (pembatasan usia) tidak bertentangan dengan UUD 1945. b) Pandangan yang menyebutkan bahwa adanya pembatasan usia calon wakil Presiden dan calon Wakil Presiden paling rendah 40 tahun sebagai pembatasan yang bertentangan dengan rasionalitas. Saya justru berpandangan adanya Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil 109 presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menunjukkan bahwa Pembentuk Undang-undang mempunyai pandangan yang reasonable dan berkepastian dengan menentukan batas minimum 40 tahun. Mengenai mengapa 40 tahun, bukan 35 tahun atau bukan pula 45 tahun? Tentu ini masuk kepada pilihan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang. Dalam pada pandangan yang menyebutkan norma persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kepastian hukum. Justru harus ditolak. Terhadap pandangan ini saya justru berpendapat dengan beberapa pandangan dan adanya Putusan MKRI terkait adanya batas usia minimal justru memberikan kepastian hukum. Kesimpulan: Pertama. Saya berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Konstitusi akan konsisten dengan model penalaran yang digunakan MKRI bahwa penentuan batas usia itu adalah open legal policy dari pembentuk Undang-undang. Kedua, karena itu adanya atau munculnya gagasan, harapan, hasrat dari Warga Negara dan partai politik untuk mengubah norma “persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan calon wakil presiden”. Haruslah disalurkan kepada Lembaga Pembentuk Undang-undang. Ketiga, DPR dan Presiden (bersama DPD) dapat melakukan reformulasi regulasi penataan batas usia minimal untuk mengisi jabatan politik (penyelenggara negara) secara matang, arif, komprehensi, koheren, dan berkepastian yang adil di jangka waktu yang leluasa nanti setelah Pemilu Serentak 2024, untuk menjalankan kebijakan hukum (terbuka)nya. [2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pemohon bertanggal 5 September 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut: Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa: Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 110 a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c) badan hukumpublik atauprivat; atau d) lembaga negara. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Bahwa, terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 0 l l/PUU-V/2007, yang pada dasamya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu: a. adanya hak danlatau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak danlatau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak danlatau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik ·(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian danlatau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional Para Pemohon berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 0 l l/PUU-V/2007 di atas diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, 111 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). Selain itu, Para Pemohon pun memiliki hak konstitusional atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281ayat (2) UUD 1945. b. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Para Pemohon sebagai penyelenggara negara saat ini masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dimana Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, Pemohon III Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dan Pemohon V Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun. Oleh sebab itu, Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. c. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon sebagai bagian dari penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif berkaitan dengan penyelenggaraan negara potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena terhalang untuk maju menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden yang mempersyaratkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun merupakan puncak daripada fungsi eksekutif, sehingga adalah wajar dan menjadi beralasan apabila setiap perorangan warga negara yang menjalankan fungsi eksekutif tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus diberikan perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama (tidak diskriminatif) dalam pemerintahan untuk mencapai puncak fungsi eksekutif dengan cara satu diantaranya 112 mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, pengalaman Para Pemohon sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bekal yang penting bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. d. Bahwa sebab keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun berakibat pada Para Pemohon sebagai penyelenggara negara yang saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dirugikan tidak dapat maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu selanjutnya karena terhalang pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 169 huruf q UU 7/2017. e. Bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan dengan dinyatakannya Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi. 4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Permohonan a quo, sebagai berikut: - Pemohon I Erman Safar Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021; - Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-365 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 113 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung tanggal 24 Februari 2021; - Pemohon III Emil Elestianto Dardak Wakil Gubemur Jawa Timur Periode 2019-2024. Disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubemur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 08 Januari 2019; - Pemohon IV Ahmad Muhdlor Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Februari 2021; dan Pemohon V Muhammad Albarraa Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021- 2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35- 368 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Februari 2021. 5. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sejak kelahirannya telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan tidak pemah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pemah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Oleh sebab itu, Para Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 untuk maju sebagai 114 calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 6. Bahwa syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam UU 7/2017 khususnya dalam ketentuan Pasal 169, yang berbunyi: Persyaratan menjadi calon Presiden dan ca/on Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; · d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilanwajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masajabatan dalam jabatan yang sama; 115 o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. 7. Bahwa syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Para Pemohon sebagai penyelenggara negara saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dimana Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, Pemohon II Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, Pemohon III Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, dan Pemohon V Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun. Dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, maka Para Pemohon telah kehilangan hak konstitusional untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 281 ayat (2) UUD 1945). Pengalaman Para Pemohon sebagai penyelenggara negara adalah bekal yang penting dan lebih utama sebagai syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang- Undang a quo. 116 8. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hak konstitusional Para Pemohon potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yaitu hak konstitusional sebagai berikut: - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: (2) Setiap orang berhak bebas atasperlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadapper/akuan yang bersifat diskriminatif itu. 9. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Namun.demikian, hak Para Pemohon untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi tereduksi dan dirugikan atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 karena Para Pemohon tidak dapat maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden mengingat Para Pemohon berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, Para Pemohon memiliki potensi dan pengalaman sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif yaitu sebagai Wali Kota, Bupati, Wakil Gubernur, dan Wakil Bupati, sehingga memiliki potensi dan bekal yang cukup untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang juga menjalankan fungsi eksekutif di sisi lain, setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 281ayat (2) UUD 117 1945). 10. Bahwa potensi kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memperjuangkan hak konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 281ayat (2) UUD 1945) serta memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara yaitu sebagai Wali Kota, Bupati, Wakil Gubemur, dan Wakil Bupati, untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi terhambat dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengingat Para Pemohon berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal jabatan Para Pemohon saat ini dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah sama-sama sebagai penyelenggara negara dan sama-sama menjalankan fungsi eksekutif. Oleh sebab itu, Para Pemohon memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup dalam penyelenggaraan negara dan fungsi eksekutif untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun Para Pemohon berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 11. Sebagai perbandingan dimana penyelenggara negara adalah tidak hanya pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, melainkan juga pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif (vide Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ), maka terdapat perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif dimana syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden (fungsi eksekutif) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, sedartgkan syarat calon anggota DPR (fungsi legislatif) berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, DPR adalah mitra penting Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan khususnya menjaga stabilitas politik dan bangsa. Tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang dilantik berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari PDIP. 118 12. Bahwa pun demikian dalam kekuasaan eksekutif atau sebagai penyelenggara negara ditingkat daerah terdapat beberapa penyelenggara negara selain Para Pemohon yang dilantik atau disahkan saat berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun diantaranya Aditya Halindra berusia 29 tahun ketika disahkan sebagai Bupati Tuban dan Rezita Meylani Yopi berusia 27 tahun ketika disahkan sebagai Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau. Oleh sebab itu, meajadi wajar dan beralasan hukurn apabila Para Pemohon ataupun penyelenggara negara lainnya yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak hanya berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, melainkan juga memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah syarat yang penting dan utama. 13. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara memiliki hak konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum yang akan datang. Hak konstitusional Para Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon Ptesiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan pengalaman sebagai penyelenggara negara, sehingga Para Pemohon memiliki bekal yang cukup untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 14. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dengan hak konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 119 sepanjang frasa ''berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 15. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017. II. Pokok-Pokok Permohonan 1. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara, yaitu: - Pemohon I Erman Safar Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021; - Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-365 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung tanggal 24 Februari 2021; - Pemohon III Emil Elestianto Dardak Wakil Gubemur Jawa Timur Periode 2019-2024. Disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 120 08 Januari 2019; - Pemohon IV Ahmad Muhdlor Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Februari 2021; dan - Pemohon V Muhammad Albarraa Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang. Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Februari 2021. 2. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara dan saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yaitu Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, Pemohon ill Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dan Pemohon V Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun. 3. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimana persyaratan tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yaitu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pemah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 4. Bahwa Para Pemohon adalah benar perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara dan karenanya memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide 121 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). Selain itu, Para Pemohon pun memiliki hak konstitusional atas ·perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. 5. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Selengkapnya ketentuan Pasal 169 Huruf q UU 7/2017 berbunyi sebagai berikut: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; 6. Bahwa Para Pemohon sebagai penyelenggara negara saat ini masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dimana Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enarn) tahun, Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, Pemohon III Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dan Pemohon V Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun. Oleh sebab itu, Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 7. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon sebagai bagian dari penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif berkaitan dengan penyelenggaraan negara potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena terhalang untuk maju menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden yang mempersyaratkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun merupakan puncak daripada fungsi eksekutif, sehingga adalah wajar dan menjadi beralasan apabila setiap perorangan warga negara yang menjalankan fungsi eksekutif tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus diberikan perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama (tidak diskrimintaif) dalam pemerintahan untuk mencapai puncak fungsi eksekutif 122 dengan cara satu diantaranya mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, pengalaman Para Pemohon sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bekal yang penting bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 8. Bahwa sebab keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun berakibat pada Para Pemohon yang saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dirugikan tidak dapat maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu selanjutnya karena terhalang pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 169 huruf q UU 7/2017. 9. Bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan dengan dinyatakannya Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi. 10. Bahwa demi hukum sudah sepatutnya syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara". Memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang telah dimiliki oleh Para Pemohon menjadi bekal yang lebih penting dan memiliki urgensi yang lebih utama untuk menjadi syarat sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 11. Bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide 123 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selanjutnya cukup disebut UU 28/1999). Berdasarkan definisi hukum tersebut, maka penyelenggara negara adalah meliputi pejabat negara dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, atau y udikatif dan pejabat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 12. Bahwa lebih lanjut secara tegas dalam ketentuan Pasal 2 UU 28/1999 diatur dan disebutkan siapa saja yang termasuk sebagai penyelenggara negara. Ketentuan Pasal 2 UU 28/1999 tersebut berbunyi: Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 13. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1jo Pasal 2 UU 28/1999 tersebut di atas, maka penyelenggara negara meliputi seluruh pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif yang meliputi seluruh pejabat negara pada lembaga tinggi negara (lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945), menteri, gubemur, hakim, dan pejabat negara yang lain serta pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara. 14. Bahwa definisi penyelenggara negara yang demikian sejalan juga dengan definisi penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 19/2019) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut UU 124 40/2008). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 19/2019 disebutkan bahwa, "penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pun demikian dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 40/2008 yang mengatur bahwa, “penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 15. Bahwa penyelenggara negara menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan memiliki fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal mana menunjukkan bahwa penyelenggara negara bersifat universal dan tidak diskriminasi karena melingkupi seluruh pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 16. Bahwa selain itu, penyelenggara negara memiliki kemampuan dan pengetahuan bagaimana memegang kekuasaan dan menjalankan amanah kekuasaan tersebut sesuai dengan huk.um dan ketentuan yang berlaku baik menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pun demikian kekuasaan atau jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam lingkup menjalankan fungsi eksekutif dengan cakupan yang lebih luas mengingat Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (vide Pasal 4 UUD 1945). Dengan demikian, mengingat beban tugas, fungsi, dan wewenang jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih luas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan atau fungsi eksekutif, maka adalah wajar apabila memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi bekal yang penting dan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 125 17. Bahwa secara empiris, usia di bawah 40 (empat puluh) tahun pun sejalan dan mengakomodir momentum bonus demografi di Indonesia sebagaimana telah dikemukan oleh beberapa lembaga Kementerian ataupun lembaga negara lainnya, sebagai berikut: Melalui Siaran Pers Nomor HM.4.6/614/SET.M.EKON.3/10/2022 tanggal 30 Oktober 2022, Kementerian Koordinatr Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyampaikan bahwa: Pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70% penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang (https://ekon.go.id/publikasi/detai/14667/manfaatkan-momentum- bonus-demografi-pemerintah-dorong-peningkatan-kualitas-sdm-dan kembangkan-pendidikan-vokasi). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tanggal 02 Agustus 2022 menyampaikan bahwa: Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk nonproduktif. Per tahun 2020 saja, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja sebanyak 140 juta jiwa dari total 270,20juta jiwa penduduk Indonesia. Apalagi pada tahun 2030, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat pesat. Pemerintah tentu saja telah melakukan ragam upaya untuk menyiapkan bonus demografi untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter (https://www.kemenkopmk.go.id/optimalkan-bonus-demografi-agar-tak- terjebak-di-pendapatan-menengah). Badan Pusat Statistik dalam Publikasi berjudul "Analisis Profil Penduduk Indonesia" menulis bahwa: 126 Sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan denganjumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan /anjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan (https://www.bps.go.id/publication/2022106124/ea52f6a38d3913a5bc557 c5f(analisis-profil-penduduk-indonesia.html). Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam beritanya tertanggal 28 Oktober 2022 menulis bahwa: "... Indonesia kini sudah memasuki tahap awal bonus demografi atau demographic dividend, dengan ciri-ciri jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif. Puncak bonus demografi diperkirakan terjadi pada 2030. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik {BPS), per tahun 2020 sajajumlah penduduk usiaproduktif sebanyak 140juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia.... Jika generasi muda tidak dipersiapkan menjadi agen-agen pembangunan nasional sejak sekarang, bonus demografi bisa menjadi bencana nasional saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya (https:/lwww.mpr.go.id/berita/Peringati-94-Tahun-Sumpah-Pemuda,- Ahmad-Basarah-Harap-Bonus-Demografi-Generasi-Muda-Tidak-Jadi- Bencana-Indonesia) 18. Bahwa berdasarkan fakta data empiris tersebut di atas, maka Indonesia kini sudah memasuki tahap awal bonus demografi dengan ciri-ciri jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif Puncak bonus demografi diperkirakan terjadi pada tahun 2030. Oleh sebab itu, menjadi penting, beralasan hukum, dan memiliki urgensi nyata untuk menyambut momentum bonus demografi tersebut, maka penduduk usia produktif (15-64 tahun) khususnya generasi yang lebih muda berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk mempersiapkan diri dan dipersiapkan menjadi agen-agen pembangunan nasional sejak sekarang satu diantaranya dengan maju menjadi calon 127 Presiden dan calon Wakil Presiden agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana nasional. 19. Bahwa sebelumnya terkait dengan ketentuan syarat batas usia dalam suatu undang- undang, Mahkamah telah beberapa kali memberikan pertimbangan/ pendapat dan putusan, diantaranya: - Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019: Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. … e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Bahwa para pemohon yang berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun yang berkehendak menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur maupun calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota dalam putusan a quo mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 281ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, Mahkamah memberikan amar putusan menolak permohonan para pemohon. - Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016: Dalam pertimbangannya pada poin 3.13.2, Mahkamah menyatakan sebagai berikut: 128 Bahwa Undang-Undang a quo mengatur pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak (usiapensiun) yaitu 65 tahun, sedangkan bagi hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum serta peradilan agama diberhentikan dengan hormat darijabatannya karena telah berusia 67 tahun (vide Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan per/akuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap ha/ yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pu/a dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan da/am Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur ha/ yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 tersebut memberikan amar putusan yang salah satunya menyatakan frasa "telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun" dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara. - Putusan Nomor 15/PUU-V/2007: Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 telah berkesimpulan sebagai berikut: Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan batas usia minimum 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf d UU 129 Pemda, tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Bahwa oleh karena Pasal 58 huruf d UU Pemda tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak. Bahwa oleh karena Pasal 58 huruf d UU Pemda tidak bertentangan dengan batu uji yang didalilkan para pemohon, maka amar Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 adalah menyatakan permohonan para pemohon ditolak. 20. Bahwa oleh sebab itu, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus sebagai penyelenggara negara yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun memiliki hak konstitusional menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilihan umum selanjutnya yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi serta memiliki hak atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) dalam ruang lingkup hak-hak sipil dan politik (civil and political rights) yaitu pemilihan umurn serta berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). 21. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-V/2007 telah menyatakan bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat- syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas ·pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan sehubungan 130 dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hubungan ini, Mahkamah dalam putusan lain yakni Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 menegaskan bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam- macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Oleh sebab itu, merujuk pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 tersebut dimana jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Para Pemohon yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab itu, menurut hemat Para Pemohon kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak terpaku pada batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Akan tetapi, bagi setiap perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sudah sepatutnya demi hukurn dan beralasan hukurn untuk diberikan kesempatan yang sama wituk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak serta merta berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahwi. Namwi, bersifat altematif apabila memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara dapat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden mengingat kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan antara jabatan atau aktivitas pemerintahan berbeda dan sejalan pula dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bahwa jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pwi berbeda-beda terlebih dalam konteks Indonesia saat ini sudah memasuki tahap awal bonus demografi, sehingga generasi muda 131 dipersiapkan untuk menjadi agen- agen pembangunan nasional sejak sekarang. 22. Bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 poin 3.12 dimana Mahkamah berpendapat bahwa, “Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (one roof system) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya”, maka berdasar analogi hukum yang sama yaitu sistem satu atap (one roof system) dalam koridor penyelenggaraan negara, maka memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dapat dijadikan sebagai syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang juga melaksanakan penyelenggaraan negara dalam lingkup yang lebih luas. Oleh sebab itu, Para Pemohon berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide Pasal 281 ayat (2) UUD 1945) dalam arti sudah seharusnya ada perlakuan yang sama dalam sistem satu atap (one roof system) dalam konteks penyelenggaraan negera. 23. Bahwa selanjutnya dalam sistem satu atap (one roof system) lainnya yaitu dalam koridor pemilihan umum dalam rezim UU 7/2017 terdapat perlakuan yang berbeda. Dalam UU 7/2017 untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD berlaku syarat telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih (vide Pasal 240 ayat (1) huruf a jo Pasal 182 huruf a UU 7/2017). Sedangkan, untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlaku syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (vide Pasal 169 huruf q UU 7/2017). Dengan demikian, untuk meniadakan perlakuan yang berbeda (diskriminatif dan tidak adil) tersebut dalam sistem satu atap (one roof system) yang sama yaitu pemilihan umum, maka persyaratan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun menjadi beralasan menurut hukum. 24. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah kekuasaan legislatif yaitu calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota 132 DPD dipandang memiliki sifatjabatan atau perbuatan hukum yang lebih ringan, sehingga kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan calon anggota legislatif cukup telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Sedangkan, kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Menurut hemat Para Pemohon, perbedaan syarat usia calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD dengan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang demikian adalah bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif yang telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon (vide Pasal 281ayat (2) UUD 1945) untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 25. Bahwa secara empiris dan perbandingan, tidak sedikit anggota DPR periode 2019- 2024 yang dilantik berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari PDIP. 26. Bahwa pun demikian dalam kekuasaan eksekutif atau sebagai penyelenggara negara ditingkat daerah terdapat beberapa penyelenggara negara selain Para Pemohon yang dilantik atau disahkan saat berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun diantaranya Aditya Halindra berusia 29 tahun ketika disahkan sebagai Bupati Tuban dan Rezita Meylani Yopi berusia 27 tahun ketika disahkan sebagai Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau. Oleh sebab itu, menjadi wajar dan beralasan hukum apabila Para Pemohon ataupun penyelenggara negara lainnya yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak hanya berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, melainkan juga memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara 133 adalah syarat yang penting dan utama. 27. Bahwa katakanlah kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD cukup telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan pertimbangan karena anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD bersifat kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan melalui suatu forum rapat. Maka, menurut hemat Para Pemohon kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan syarat usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara" dengan pertimbangan pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi penting untuk menjadi bekal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana halnya diri Para Pemohon. Terlebih, jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun dalam mengambil keputusan juga bersifat kolektif kolegial melalui suatu forum rapat bersama dengan para menteri-menteri yang membantu dalam pengurusan pemerintahan. 28. Bahwa UUD 1945 tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya dan hal yang demikian merupakan open legal policy. Namun demikian, dalam pembentukan undang-undang dimaksud harus berdasarkan prinsip "perlakuan yang sama di hadapan hukum", prinsip "kesempatan yang sama dalam pemerintahan" dan prinsip "jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif '. Perwujudan negara hukum yang demokratis harus dilakukan secara berkeadilan dengan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda- bedakan (diskriminasi) atau tanpa mengistimewakan (priviligasi). 29. Bahwa sehubungan dengan open legal policy dapat ditemukan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008, Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 134 112/PUU-XX/2022. Prinsip open legal policy pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi sebagai pembentuk undang-undang. Ketentuan yang bersifat open legal policy ini dapat dibentuk oleh pembentuk undang- undang melalui mandat berdasarkan UUD 1945 ataupun tidak. Mahkamah dapat membatalkan norma yang bersifat open legal policy apabila produk open legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas atau ketidakadilan yang intolerable. 30. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraian sebelumnya, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 jelas-jelas melanggar rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable karena dalam sistem satu atap (one roof system) yaitu dalam koridor pemilihan umum dalam rezim UU 7/2017 terdapat perlakuan yang berbeda yang mencerminkan ketidakadilan bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dalam konteks pemilihan umum dalam UU 7/2017 untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD berlaku syarat telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih (vide Pasal 240 ayat (1) huruf a jo Pasal 182 huruf a UU 7/2017). Sedangkan, untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlaku syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (vide Pasal 169 huruf q UU 7/2017). Terlebih, perlakuan yang berbeda tersebut melanggar rasionalitas mengingat tidak terdapat alasan yang kuat urituk memberikan perlakuan yang berbeda antara calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD dengan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam konteks pemilihan umum. Justru sebaliknya, menjadi rasionalitas apabila calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipersyaratkan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara karena pengalaman yang demikian menjadi bekal yang cukup dalam membentuk mentalitas, pengetahuan, dan cara berpikir yang akan bermanfaat dan dipergunakan kelak dalam jabatan Presiden dan Wakil 135 Presiden. Bukankah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU- XI/2013 telah memberikan pandangan bahwa kewenangan pengaturan batas usia akan menjadi permasalahan konstitusi jika menimbulkan problematikan kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut, dan/atau menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana Para Pemohon uraikan dari awal hingga akhir dalam permohonan a quo telah jelas-jelas secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 281 ayat (2) UUD 1945) bagi Para Pemohon serta tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini dalam rangka mengakomodir bonus demografi di Indonesia yang mengharuskan generasi muda untuk dipersiapkan menjadi agen-agen pembangunan nasional sejak sekarang. 31. Bahwa oleh sebab itu, hak Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun menjadi terhalang atau tereduksi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Di sisi lain, syarat calon anggota legislatif adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Oleh sebab itu, untuk memenuhi, melindungi, dan menjamin pemenuhan prinsip kepastian hukum yang adil, maka dalam konteks Indonesia saat ini kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. 32. Bahwa tidak dapat dipungkiri perihal persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat "dua sisi mata uang yang sama" dapat dibedakan, namun tidak 136 dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secarajelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa “kepastian hukum yang adil”. Dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aliran Hukum Alam/Kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran Postivisme Hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang- undangan). Dalam kaitan ini, peraturan perundang-undangan baik secara formil (procedural) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. (Dewa Gede Atmadja. Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis. Malang: Setara Press, 2013, hlm.76-78). 33. Bahwa ditinjau dari aspek validitas, pembatasan usia dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak memiliki validitas. Dalam kaitan ini Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma (stufenbau theory). Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh betentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah grundnrom. Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian hams diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: General Theory of Law and Sate. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11- 12). Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Pemohon Pasal 169 huruf q UU 7/2017 betentangan dengan norma yang diatur dalam UUD 1945. Norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil.” 137 34. Bahwa menurut Ronald Dworkin, maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (rules) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (principles). Prinsip- prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkari suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadamya lemah. (Ronald Dworkin. Law's Empire. Massachusetts: Harvard University Press, 1988, hlm.21). Dalam kaitannya dengan persyaratan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana menjadi pokok perkara dalam permohonan uji materi ini, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 35. Bahwa usia di bawah 40 (empat puluh) tahun tidak dapat didalilkan belum memiliki kapasitas (kemampuan) intelektualitas, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosi, dan sebutan lainnya, sehingga belum layak untuk dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presien. Demikian itu tidak dapat menjadi dalil kebenaran. Sejarah mencatat, beberapa Kepala Negara (Khalifah) dengan usia yang relatif muda. Kepemimpinan mereka demikian berprestasi tinggi, mampu mewujudkan peradaban, ilmu pengetahuan berkembang pesat, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tercapai. Sampai dengan saat ini, belum ada satu pun Kepala Negara yang mampu menyamai dan menandingi mereka. Khalifah dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada saat usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Harun al-Rasyid menjadi menjabat Khalifah pada saat usianya 23 (dua puluh tiga) tahun dan Muhammad al-Fatih diangkat Khalifah pada saat usianya sangat muda yakni 17 (tujuh belas) tahun. 36. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penentuan dewasa adalah di atas 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 330 menyatakan: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.” Secara argumentum a contrario, seorang dikatakan telah dewasa ketika memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pasal 330 Kitab Undang-Undang 138 Hukum Perdata mengandung pengeculian dengan mengakui seseorang yang belum mencapai duapuluh satu tahun, sepanjang telah menikah dianggap telah dewasa. 37. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hukum memang adakalanya terdapat “pembatasan”, namun juga selalu ada “pengecualian” sebagaimana adagium “tidak ada hukum tanpa pengecualian” (no law without escape clause/there is no rule without exception). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan, sepanjang pengecualian mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. 38. Bahwa perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. “Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. 39. Bahwa perihal pengecualian juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling 139 tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Dengan demikian, walaupun belum mencapai batas usia sebagaimana dimaksudkan, sepanjang berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, maka yang bersangkutan dianggap telah memenuhi persyaratan batas usia minimal. 40. Bahwa pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sepanjang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara walaupun usianya di bawah 40 (empat puluh) tahun, sehingga sudah sepatutnya dipersamakan dengan usia minimal sebagaimana yang dipersyaratkan. 41. Bahwa hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi- tingginya. Jeremy Bentham mengemukakan, "kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar" (the greatest happiness of the greatest number). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk menilai kebijakan pemerintah dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. 42. Bahwa semua produk hukum dikembalikari kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian. Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali. 43. Bahwa kedudukan pengecualian lebih ditujukan pada kemanfaatan. Aturan pengecualian yang mendatangkan kemanfaatan justru dianjurkan untuk diterapkan. Kemanfaatan menunjuk pada dibukanya peluang agar posisi-posisi atau jabatan- jabatan dibuka untuk semua orang, sehingga ada kesempatan yang adil. 44. Bahwa pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan demikian itu harus diberikan secara sama. Hal ini penting dalam rangka perlindungan terhadap perlakuan diskrirninatif. Dengan demikian, seharusnya perihal pengecualian berlaku juga bagi penyelenggara negara untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 140 45. Bahwa pada prinsipnya pengaturan distribusi hak yang dilakukan secara berbeda dapat dibenarkan, sepanjang hal itu tidak menimbulkan kerugian. Demikian itu dapat dikatakan adil. Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang didalamnya tidak ada pengecualian telah menimbulkan ketimpangan distribusi hak. Pembatasan usia tanpa adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksudkan, tidak mencerminkan kondisi yang menguntungkan guna kepentingan pencalonan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 46. Bahwa keadilan dinilai dari aspek kecocokan antara tindakan dengan hukum positif terutama (undang-undang). Dalam kaitan ini makna adil adalah kata lain "benar". Kebenaran dan keadilan merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Penerapan hukum akan dikatakan tidak adil, jika suatu norma diadakan pada pada suatu undang-undang, namun tidak diterapkan pada undang- undang lain yang memiliki persamaan. 47. Bahwa perihal pengecualian terkait dengan ''persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan" adalah sejalan dengan perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). 48. Bahwa UUD 1945 memang tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab konstitusi tidak mengatumya, maka kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya (open legal policy). Namun demikian dalam pembentukan undang- undang dimaksud harus berdasarkan prinsip “perlakuan yang sama di hadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”. 49. Bahwa perihal persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- 141 undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat "dua sisi mata uang yang sama" dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secarajelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa "kepastian hukum yang adil". 50. Bahwa suatu norma yang valid harus dinyatakan valid sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya (in casu UUD 1945). Demikian itu menunjuk tujuan hukum yakni kepastian. Salah satu bentuk kepastian hukum adalah “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan”. 51. Bahwa meskipun pengaturan mengenai persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian pada pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengandung adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle). 52. Bahwa dapat diformulasikan terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, maka dianggap telah memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Disini pembebanan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). 53. Bahwa terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah menimbulkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, maka diperlukan pembetulan terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dilakukan dengan menerapkan pengecualian. Pengecualian tersebut 142 sebagai wujud keadilan korektif guna pemenuhan jaminan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan”. 54. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka: Frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pernilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. III. Keterangan DPR Bahwa dalam persidangan pada 1 Agustus 2023 di Mahkamah Konstitusi, DPR RI menyampaikan Keterangan untuk Perkara 29, Perkara 51 dan Perkara 55 terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: 1. Ketentuan Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Permohonan ini, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang berketentuan sebagai berikut. Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah q. berusia paling rendah 40 tahun. 2. Bahwa berkaitan dengan adanya anggapan kemudian kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon menurut DPR RI kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon bersifat spesifik atau khusus dan bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu berkaitan dengan hak untuk menilai dan hak untuk dicalonkan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden untuk perseorangan WNI dan hak untuk mengusung calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik yang dirugikan dengan adanya ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil 143 presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon. Hal demikian terjadi karena adanya ketentuan minimal yang mengatur tentang batas usia minimal tersebut secara nyata telah dihalangi, dibatasi, hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam konstitusi 3. Bahwa berdasarkan ha] tersebut, maka telah jelas adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional (right to vote and yang dialami oleh Para Pemohon, baik Pemohon perseorangan, maupun partai politik, dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon menyatakan kerugian hak atau kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Namun meskipun demikian DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. 5. Bahwa persyaratan usia agar seseorang dapat menduduki suatujabatan daJam lembaga negara merupakan hal yang telah lazim diatur dalam peraturan perundangan- perundangan sebagai bentuk tertib administrasi dalam wujud kepastian hukum. Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat dalam suatu jabatan tertentu digunakan untuk parameter, sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas dan atau kemampuan, baik dari visi intelektualitas, kecerdasan spirituaJ, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Seorang calon pejabat negara diharapkan setiap memegang jabatan tertentu dapat menjelaskan dan menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab pada masyarakat, bangsa, dan negara. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan 144 kewenangan pembentuk undang-undang yang ada. Apa pun pilihannya tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bahwa Putusan MK yang menguji pengaturan mengenai persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan lembaga negara, antara lain sebagai berikut. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIV/2016, lalu Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 51 sampai 52/PUU-VI/2008 yang intinya, ya, di putusannya, meskipun, ya, seandainya isi suatu undangundang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali dalam ... kalau produk legal person tersebut jelas dan juga melanggar moralitas. Kemudian Putusan MK Nomor 15/PUU- V/2007, ya. 8. Bahwa berdasarkan beberapa pendapat hukum Mahkamah Konstitusi di atas, terkait dengan adanya uji materi pengaturan persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara, pada awalnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa persyaratan usia dalam suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, DPR RI dan Presiden. Namun demikian, pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut temyata tidak bersifat absolut dan menjadi yurisprudensi dalam setiap perkara pengujian undang- undang. Berkaitan dengan isu angka penetapan usia selanjutnya, terdapat pergeseran pendirian Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terakhir dan yang semula open legal policy menjadi persoalan inkonstitusionalitas norma, sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum beberapa putusan sebagai berikut: a) Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, inti yang kami kutip, Mahkamah berpendapat bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak 145 melampaui kebijakan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan (suara tidak terdengar jelas) bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari hal itulah Mahkamah Konstitusi dapat menguji konstitusional suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah Konstitusi hendak meninggalkan pendirian. b) Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. ya. Yang menjadi highlightnya adalah Mahkamah tersebut tidak dapat ... menurut Mahkamah ya, hal tersebut tidak dapat menjadi permasalahan konstitusional jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan aturan yang menyebabkan kebuntuan hukum atau deadlock, dan menghambat pelaksanaan kinerja pemerintahan negara yang bersangkutan, yang pada akhimya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. c) Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai Pengundian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kami kutip pendapatnya, "Mahkamah berpendapat batas usia minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (4) UndangUndang Dasar Tahun 1945." Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 tahun dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 tahun (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya, inkonstitusional, kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana. d) Putusan MK Nomor 12/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 146 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK sebagai berikut, "Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan Pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy, dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerir." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-IV/2018). Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka, tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil atau in justice yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan ataujustice principle. E. Nah, ini contoh kasus terakhir yang e) Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 7 tentang MK terhadap Undang-Undang Dasar Negara RepubJik Indonesia. Kami kutip di putusan tersebut, ya. 9. Namun demikian, dalam mengadili Permohonan ini, tetaplah Mahkamah bersikap imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus Permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yaitu menguji apakah norma pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau tidak? 10. Bahwa walau berdasarkan beberapa putusan MK terkait dengan isu batasan angka usia tersebut di atas, menunjukkan telah terbuka ruang bagi judicial review terhadap norma yang membuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia daJam undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945 sepanjang penetapan angka usia tersebut: a. Jelas dan melanggar nilai moraJitas. b. Rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. 147 c. Bertentangan dengan hak politik. d. KedauJatan dari rakyat. e. Melampaui kebijakan pembentuk Undang-Undang. f. Merupakan penyalahgunaan kewenangan. g. Nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RepubJik Indonesia Tahun 1945. 11. Bahwa perubahan dinamika ketatanegaraan sangat cepat dan reformasi birokrasi dituntut mampu mengarahkan model ketatanegaraan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-peiubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik secara nasional maupun secara global. Permasalahan birokrasi yang ada dan status yang harus diselesaikan juga merupakan tantangan pembangunan bangsa yang hams dikenali dan dipahami oleh seseorang yang akan duduk sebagai pemimpin dalam pemerintahan, khususnya bagi seseorang yang akan memegang kekuasaan tertinggi dalam satu negara. Sehingga, adanya pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi salah satu modal penting bagi calon presiden maupun calon wakil presiden di Indonesia. Banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang demikian besar, tentunya tidak sekadar dibutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman duduk sebagai penyelenggara negara. 12. Bahwa berdasarkan kepada BPS (Badan Pusat Statistik Indonesia), diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020 sampai 2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan 8 pembangunan. Oleh sebab itu, penduduk usia produktif, khususnya generasi yang lebih muda dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional di antaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. 13. Bahwa jika mengacu pada pengaturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur melalui syarat usia minimal pencalonan presiden 148 dan wakil presiden terdapat kurang lebih 45 negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 35 tahun, kami ulangi 35 tahun, di antaranya Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, dan Portugal. Terdapat kurang lebih 36 dari 38 negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 40 tahun, yaitu Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina, dan Irak. 14. Bahwa dengan demikian terdapat pengujian Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimohonkan pengujian konstitusional oleh Para Pemohon a quo, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kontitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat judicial review terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas. Petitum DPR RI Bahwa berdasarkan Keterangan DPR RI tersebut di atas, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal a quo Undang-Undang Pemilu terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. Keterangan Pemerintah Bahwa dalam persidangan pada 1 Agustus 2023 di Mahkamah Konstitusi, Pemerintah menyampaikan Keterangan untuk Perkara 29, Perkara 51 dan Perkara 55 terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan nilai- nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, 149 persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Pengaturan yang ada adalah sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2. Bahwa dalam memilih presiden, wakil presiden yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka diperlukan kriteria-kriteria dan ketentuan syarat-syarat tertentu. Hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, maupun untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Dasar Tahun 1945, menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Hal ini mengandung makna bahwa kebijakan terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Pilihan kebijakan yang dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang tentu dengan memperhatikan aspek-aspek kehidupan secara komprehensif serta dinamika yang berkembang dalam penyelenggaran ketatanegaraan dan pemerintahan dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UndangUndang 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dapat diartikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk diakui keberadaan dan eksistensinya, dijamin hakhaknya sebagai warga negara, serta dilindungi kepentingan berdasarkan asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian, maka hukum harus dapat mengakomodir hal hal · tersebut dengan memperhatikan asas-asas hukum yang bersifat fundamental. 150 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang 1945 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mengandung makna bahwa siapa pun warga negara memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaran pemerintahan dengan memperhatikan penalaran logis atas kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. 6. Bahwa atas objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Konstitusi pemah memutuskan perkara serupa, yaitu: a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dalam perhitungan hukum paragraf [3.20] angka 6 menyatakan bahwa Mahkamah menegaskan kembali bahwajabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batas usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti Undang-Undang 1945 menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh Undang-Undang 1945, hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum, legal policy pembentuk undang-undang. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang- undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang- undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang- undang tidak mencantumkan syarat usia minimum maupun maksimum tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undang di bawahnya. Hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. 151 b) Ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUUXVII/2019, tanggal 11 Desember 2019 dalam pertimbangan hukum paragraf [3.10.1] menyatakan bahwa demikian pula halnya jika pembentuk undang-undang berpendapat bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk undang-undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum. Hal itu pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan Mahkamah telah menegaskan pula andaipun perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang-undang, melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undang di bawah undang-undang untuk mengaturnya. Hal itu tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan batas usia sebagaimana persyaratan mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam aktivitas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebijakan hukum, legal policy, pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, pengaturan persyaratan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UndangUndang 7/2017 merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. 7. Bahwa dengan memperhatikan aturan yang termuat dalam Undang- Undang 1945 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyertaan pemerintahan dan ketatanegaraan wajib berpedoman pada Undang- Undang 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain hal tersebut, juga perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan penyelenggaran pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat adaptif, fleksibel, sesuai dengan perkembangan dinarnika kehidupan berbangsa, bemegara, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran ketatanegaraan. Bahwa tolak ukur batasan usia dengan memperhatikan dinamika perkembangan usia produktif penduduk perlu untuk dipertimbangkan kembali. 152 8. Dalam pengkajian atas putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy yaitu: a) Undang-Undang 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b) Undang-Undang 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang- undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut 9. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemerintahan tentang ketatanegaraan. Pemikiran- pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi suatu rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempumaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana teimaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Petitum Pemerintah Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal a quo Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang 1945. 153 Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). V. Keterangan Pihak Terkait A. Keterangan Pihak Terkait Perludem Dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 1. Bahwa permohonan a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidak- tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pihak Terkait karena permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Permohonan a quo akan berpotensi berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap kerangka hukum penyelenggaraan pemilu karena coba menarik Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan suatu norma hukum yang ada di dalam undang-undang yang tidak ada isu konstitusionalnya dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional oleh Mahkamah, yakni soal pengaturan minimal usia capres dan cawapres. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 169 huruf q UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah, huruf q, berusia paling rendah 40 tahun" adalah inkonstitusional. Dasar konstitusional yang digunakan oleh Pemohon adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa dalil yang kami coba sebutkan atau sampaikan dari permohonan oleh Pemohon. Pertama, Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q tentang syarat minimal usia capres dan cawapres mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable, diskriminatif, dan bertentangan dengan konstitusi. 154 Ketentuan ini juga dianggap bertentangan dengan asas persamaan derajat di depan hukum dan hak warga negara untuk memilih dan dipilih sehingga ada hak konstitusional 21,2 jiwa warga Indonesia yang berusia 35 hingga 39 tahun yang dilanggar menurut data Pemohon. Ketentuan Pasal 169 huruf q ini juga bertentangan dengan maksud asli atau original intent para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, serta melupakan realitas historis yang ada di Indonesia yang pernah memiliki seorang perdana menteri, Sutan Syahrir yang ketika menjabat masih berusia 36 tahun. 3. Kemudian, Pemohon juga menganggap bahwa ketentuan tersebut dianggap tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat yang terlihat dari risalah pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, secara ilmiah berdasarkan tafsir Pemohon, usia 35 tahun adalah usia dewasa yang menunjukkan tahap masa produktif dan tidak koruptif Kemudian, ketentuan ini juga dianggap tidak relevan karena bila presiden dan wakil presiden berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, maka akan digantikan oleh triumvirat, dimana dalam hal ini ada menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan yang tidak diatur syarat usianya. 4. Selanjutnya, Ketentuan Pasal 169 huruf q dianggap oleh Pemohon ini tidak menangkap realitas bahwa ada banyak negara yang telah memberikan minimal batas usia 35 tahun sebagai syarat usia presiden dan wakil presiden di negara tersebut, serta ada banyak kepala daerah dan menteri yang berusia di bawah 40 tahun yang berpotensi menjadi calon presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia. 5. Bahwa hampir seluruh stakeholder penyelenggara pemilu, mulai dari peserta, kemudian pemerintah, penyelenggara pemilu, kelompok masyarakat sipil merasa perlu adanya perbaikan kerangka pemilu sebagai evaluasi dari 155 penyelenggaraan Pemilu 2019. Apalagi pada saat itujuga, Badan Keahlian DPR dan Komisi II bahkan telah menyusun rancangan Undang-Undang Pemilu. Namun, revisi Undang- Undang Pemilu 4 dibatalkan dengan ditariknya rancangan Undang-Undang Pemilu dari Prolegnas prioritas, sehingga pilihan politik pembentuk undang-undang adalah tetap menggunakan Undang-Undang Pemilu existing atau UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai kerangka hukum pemilu 2024 mendatang. Sayangnya, ketika di tengah tahapan Pemilu 2024, muncul keinginan, bahkan secara implisit juga diinginkan oleh pembentuk undang-undang untuk mengubah banyak hal, mulai dari sistem pemilu yang pada akhirnya sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan sekarang syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang akan memunculkan ketidakpastian terhadap kerangka hukum pemilu kita. Selain itu, syarat usia ini juga sebetulnya secara mutatis-mutandis adalah pilihan politik pembentuk undang-undang untuk diterapkan pada Pemilu 2024 ketika membatalkan pembahasan revisi Undang- Undang Pemilu. 6. Bahwa pasal a quo semata menjalankan amanat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan amanat kepada undang-undang untuk mengatur syaratsyarat calon presiden dan calon wakil presiden lebih lanjut. Dalam Pasal 28J ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945juga menegaskan bahwa hak dan kewajiban setiap orang memiliki pembatasan yang diletakkan di level undang-undang untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. 7. Selain itu, syarat ketat yang berkaitan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) dan pasal 28J ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 ini sangat berkaitan dengan syarat ketat yang kemudian harus diterapkan pada pencalonan pejabat yang dipilih melalui pemilu atau elected official. Mahkamah bahkan telah beberapa kali mengajukan logika syarat bagi 156 elected official yang salah satunya berada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengujian Syarat Mantan Terpidana menjadi Calon Kepala Daerah pada Undang-Undang Pilkada. Terkait dengan diskursus tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki pemahaman, mohon izin untuk mengutip, “Hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan, yaitu hadimya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadimya kesejahteraan.” 8. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, secara inherent terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan, yaitu siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat? Dalam konteks inilah rule of law berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobokrasi ataupun oklokrasi, sebagaimana · sejak masa Yunani Purba telah dikhawatirkan di antaranya oleh Polybius. Karenanya penting untuk melihat bagaimana kualifikasi kandidat sebelum dikontestasikan melalui pemilihan langsung. Hal ini berguna sebagai penjaga rel demokrasi agar tidak jatuh dalam jebakan oklokrasi atau pemerintahan massa dan populisme semata. Persyaratan juga penting dihadirkan untuk mendapatkan calon-calon pemimpin yang dapat memenuhi hak konstitusional warga negara termasuk hak atas pelayanan publik dan kesejahteraan bersama. 9. Bahwa Pemohon menjelaskan ketentuan pasal a quo mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable, diskriminatif, 157 dan bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, Pemohon meminta agar syarat usia diturunkan menjadi ... dari 40 tahun menjadi 35 tahun berdasarkan beberapa temuan Pemohon yang mengutip pengelompokan usia, misalnya menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan menggarisbawahi usia 36 sampai 45 tahun yang masuk dalam masa dewasa akhir. Menurut Pemohon, usia tersebut menunjukkan adanya sifat antikorupsi dan sudah memasuki usia kedewasaan dan kemandirian yang matang. Di banyak negara juga seperti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya juga telah menentukan batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah 35 tahun, seperti di Amerika Serikat dan di Uzbekistan. Dalam dalil tersebut, Pemohon mengangkat isu diskriminasi terhadap umur atau ageism dimana ageism sendiri menurut WHO dilihat sebagai diskriminasi, stereotype, dan prasangka terhadap seseorang atau satu kelompok berdasarkan usia. Namun, Pemohon lebih banyak menjelaskan bahwa ada temuan-temuan para ahli yang melihat usia tertentu sebagai usia yang dapat menghadirkan kepemimpinan yang ideal, berfokus pada pengembangan kelebihan, komitmen terhadap pembangunan komunitas, dan kepemimpinan yang anti korupsi. Pemohon juga meletakkan usia 35 tahun sebagai batas minimal syarat menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 10. Bila mengatakan batas usia 40 tahun adalah diskriminasi usia, maka menurunkannya menjadi 35 tahun juga merupakan bentuk ageism atau diskriminasi usia bila menggunakan logika yang sama. Sehingga oleh karenanya, isu yang dibawa Pemohon bukanlah isu diskriminasi usia, melainkan isu tentang usia mana yang ideal untuk kemudian menjadi capres atau cawapres. Dan di dalam permohonan ini, kita tidak melihat ada isu diskriminasi usia, sehingga tidak terdapat isu konstitusionalitas dalam permohonan a quo. 158 11. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 15 Tahun 2007 yang menguji Syarat Usia Calon Kepala Daerah. Dalam putusan ini, Mahkamah menilai Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semuajabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti Undang-Undang Dasar 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengatumya. Dengan kata lain, oleh UndangUndang Dasar 1945, hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukurn atau legal policy pembentuk undang- undang. 12. Bahwa Putusan MK Nomor 37 Tahun 2010 yang menguji tentang Ketentuan Syarat Usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam perkara tersebut, Mahkamah juga memiliki pendapat yang sama dengan putusan sebelumnya. Mahkamah berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. 13. Selanjutnya, pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 Tahun 2011 yang menguji salah satunya persyaratan usia minimal Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan batas usia hakim paling rendah 47 tahun. Berkaitan dengan dalil tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 lagi-lagi tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas. Sehingga disimpulkan sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy). 14. Kemudian, dalam Putusan MK Nomor 65 Tahun 2017 tentang pengujian ketentuan syarat usia perangkat desa dalam Undang-Undang Desa. Dalam putusan tersebut, Mahkamah 159 mengutip putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 Tahun 2011, putusan sebelumnya, dengan menjelaskan kembali berkaitan dengan posisi Mahkamah dalam menilai syarat usia yang tidak ditentukan secara khusus oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan usia mana yang sesuai dan tidak sesuai untuk mengisi suatu jabatan. 15. Terakhir, di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 Tahun 2019 yang dilakukan pengujian terhadap ketentuan syarat minimal usia calon gubemur dan wakil gubemur, serta calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota, serta calon wakil wali kota. Dalam putusan a quo, Mahkamah kembali mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2007 yang juga menguji syarat usia bagi calon kepala daerah. Mahkamah menegaskan alasan yang sama bahwa Undang- Undang Dasar 1945 tidak memberikan ketentuan terkait usia minimum untuk jabatan-jabatan publik, sehingga dapat dianggap bahwa konstitusi memberikan keleluasaan bagi para pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat, termasuk usia minimal. 16. Berdasarkan perbandingan beberapa putusan tersebut, Mahkamah dalam menilai batas usia memandang tidak terdapat pelanggaran hak konstitusional dalam tiap dalil terkait dengan batas usia minimum, sebab Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur usia tertentu dalam pengisian jabatan publik. Karenanya syarat usia yang diaplikasikan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dapat dilihat pula sebagai syarat yang diberikan untuk jabatan publik, sama seperti syarat-syarat sebelumnya yang diuji dalam putusan-putusan yang diperbandingkan sebelumnya. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak jelas hak konstitusional apa yang dilanggar akibat keberlakuan pasal a quo dan berusaha menarik Mahkamah untuk menyatakan dan menetapkan 160 suatu norma hukum yang ada di dalam undang-undang yang tidak ada isu konstitusionalnya atau tidak ada pelanggaran hak konstitusionalnya. Petitum Berdasarkan uraian argumentasi dan kesimpulan yang telah disampaikan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutus pennohonan ini sebagai berikut: 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menolak Permohonan Pemohon dalam Perkara 29/PUU- XXl/2023 untuk seluruhnya. 2) Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang 9 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). B. Keterangan Pihak Terkait Partai Gerindra Dalam Perkara Nomor 55/PUUXXI/2023 1. Bahwa Pihak Terkait adalah badan hukum partai politik yang berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Partai Gerindra Tahun 2020, khususnya Pasal 12 ayat (3) dan ayat (8) tentang fungsi yang berbunyi, ayat (3), "Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara." Ayat (8), "Menyiapkan kader-kader pemimpin dan politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara." Bahwa selain itu, tugas Pihak Terkait telah diatur dalam Anggaran Dasar 161 Partai Gerindra Tahun 2020, khususnya Pasal 13 ayat (4) yang berbunyi, "Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai." 2. Bahwa Pihak Terkait sebagai partai politik memiliki fungsi dan tugas untuk menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga Pihak Terkait pun menerima dan memperjuangkan aspirasi rakyat agar pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dengan memperhatikan kompetensi, kapabilitas, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. Oleh sebab itu, pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden adalah penting yang akan menjadi bekal dan bukti bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. 3. Bahwa aspirasi rakyat agar dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi presiden dan calon wakil presiden dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas adalah penting dan beralasan hukum. 4. Bahwa Pernohon dalam Permohonan a quo sama sekali tidak menyinggung atau mendalilkan perubahan angka batas usia syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah sekian dan sekian. Namun demikian, Para Pemohon mendalilkan syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf q 162 Undang-Undang Pemilu dengan penambahan frasa atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. 5. Bahwa oleh sebab itu, menurut hemat Pihak Terkait, pokok permohonan a quo agar frasa berusia paling rendah 40 tahun dalam Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum pengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah tepat dan tidak terjebak pada perdebatan rasio open legal policy karena Para Pemohon sepanjang dalam uraian, dalil, dan Petitumnya tidak mengubah angka, batas usia syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. 6. Bahwa permohonan a quo adalah dapat dibenarkan menurut hukum dan beralasan menurut sebab apabila berbicara dalam konteks angka batas usia, maka hal ini masuk pada perdebatan open legal policy yang tidak berkesudahan. Padahal open legal policy sepenuhnya diserahkan dan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Bahwa menurut Pihak Terkait, open legal policy dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun adalah jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, atau ketidakadilan. 7. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, batas usia persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah sekurang-kurangnya 35 tahun. Namun demikian, dalam undang-undang pemilu, batas usia persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Perubahan dimaksud membuktikan bahwa 163 tidak terpenuhnya rasionalitas yang jelas dan terukur mengenai batas usia persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini berakibat pada dimungkinkannya suatu saat terdapat permohonan uji materiil yang menyatakan agar batas usia persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah sekian dan sekian. 8. Bahwa sebaliknya, rasionalitas open legal policy dalam Pasal 169 huruf q Undang- Undang Pemilu menjadi terpenuhi apabila frasa berusia paling rendah 40 tahun dalarn Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimanai 'berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'. Rasionalitas mengapa memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah hal yang utama dan menjadi penting dikarenakan pengalaman tersebut membuktikan bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas yang kesemuanya tersebut dapat diwujudkan, dibuktikan, dan bersumber dari memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. 9. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang- Undang Pemilu jelas-jelas melanggar ketidakadilan yang intolerable karena tidak berpihak dan menimbulkan diskriminasi bagi generasi muda yang berusia di bawah 40 tahun untuk dapat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Hal ini bertentangan dengan konstitusi Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 281ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 10. Bahwa aspirasi dalarn pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya dapat mengakomodir generasi muda berusia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalarnan sebagai 164 penyelenggara negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden cukup beralasan, mengingat mayoritas pemilih dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya adalah pemilih dari generasi muda. Dan di sisi lain, Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk nonproduktif, dikutip dari "Optimalkan Bonus Demografi" dari link Kemenkop PMK. 11. Bahwa Pihak Terkait memberikan perhatian yang sebesar- besamya terhadap isu-isu generasi muda, pun demikian Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP Partai Politik Pihak Terkait, Bapak Prabowo Subianto dalam pidatonya pada bulan Agustus tahun 2020 mengatakan bahwa pengurus DPP Partai Gerindra akan didominasi anak-anak muda maupun tokoh-tokoh muda. Hal tersebut membuktikan Pihak Terkait selain memperhatikan isu-isu generasi muda, juga secara nyata dan konkret telah mengakomodir generasi muda dalam pengurusan pusat partai politik Pihak Terkait, dalam hal ini Partai Gerindra, periode 2020 sampai dengan 2025. 12. Bahwa dalam perkembangannya, pada tahun 2023 pun disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Bapak Sufmi Dasco Ahmad pada bulan April tahun 2023 mengatakan bahwa kekuatan Partai Gerindra ada pada generasi muda dan melihat peran pemilih muda yang berusia antara 17 sampai 39 tahun di pemilu 2024. Bahkan berdasarkan research Center for Strategic and International Studies disingkat CSIS, proporsi pemilih muda yang terdiri atas generasi Z dan milenial mendekati 60% pada pesta demokrasi mendatang. Dominannya pemilih muda di pemilu 2024 mengharuskan partai politik beradaptasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. 165 13. Bahwa sebagaimana adagium hukum, het recht hinkt achter de feiten aan (hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman). Hukum pada satu waktu bersifat statis, sementara kehidupan dan interaksi dalam masyarakat berlangsung secara dinamis. Tidak sedikit suatu peristiwa atau fakta yang terjadi dan berubah drastis seiring perkembangan zaman. Perkembangan yang dinamis dan cepat seringkali tidak diikuti dengan satu perangkat hukum yang mampu mengakomodasi keadaan tersebut. Pun demikian, dengan perkembangan situasi demografis dan perpolitikan Indonesia saat ini, dimana terdapat peningkatan yang signifikan dari sisi usia pemilih dalam pemilu yang akan datang dan pemilu setelahnya yang didominasi oleh peran dan keterlibatan generasi muda. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa peran serta dan keterlibatan generasi muda menjadi satu keniscayaan dan kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman, dan mempersiapkan generasi muda sebagai generasi penerus yang akan mengurus dan menjalankan roda pemerintahan. Satu di antaranya dengan mengakomodir generasi muda untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden untuk maju dalam satu pemilihan umum. 14. Bahwa oleh sebab itu, pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sepanjang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, walaupun usianya di bawah 40 tahun, sudah sepatutnya dipersamakan dengan usia minimal sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini lebih bermanfaat bagi kepentingan luas yang mengakomodir aspirasi rakyat agar generasi muda dapat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dalam setiap pemilihan umum. 15. Bahwa Permohonan Pihak Terkait ini merupakan komitmen Partai Gerindra kepada setiap warga negara, termasuk 166 generasi muda agar hak konstitusi untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai dimana diatur dalam Pasal 28D UndangUndang Dasar 1945 ditegakkan. Permohonan menjadi Pihak Terkait ini merupakan dukungan Partai Gerindra kepada Para Pemohon dan generasi muda yang memperjuangkan haknya di Mahkamah Konstitusi secara konstitusional dan sah berdasarkan hukum. 16. Bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah alat untuk mengubah undang-undang secara otoriter, melainkan Mahkamah Konstitusi justru merupakan tempat warga negara Indonesia yang merasa menderita kerugian konstitusional untuk mencari keadilan. Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon bukanlah manuver kekuasaan karena kekuasaan ... karena setiap subjek hukum tidak memiliki kekuasaan untuk menekan dan mengatur Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang independen dan diawasi oleh masyarakat luas. 17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait, Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya jika Mahkamah demi hukum mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2) Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 167 C. Keterangan Pihak Terkait Evi Anggita Rama Dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXl/2023 Keterangan Pihak Terkait atas Pokok Permohonan Pemohon tentang dalil yuridis konstitusional. 1. Bahwa dalil Para Pemohon pada perkara a quo tidak jelas dan kabur, serta merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pihak Terkait. Hal tersebut dibuktikan dengan Posita Pemohon yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q yang berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah q. Berusia paling rendah 40 tahun." Telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3). Namun anehnya, pada Petitum perkara a quo, Pemohon meminta Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf q tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia sekurang-kurangnya 35 tahun” dan seterusnya. Dengan tidak adanya kesesuaian antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon tersebut membuktikan adanya ketidakjelasan dan kekaburan Permohonan Pemohon. Selain itu, Permohonan Pemohon sama halnya dengan meminta Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang membuat warga negara Indonesia dengan usia kurang dari 35 tahun terdiskriminasi dan dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3). 2. Bahwa dalil Pemohon pada huruf I angka 2 pada pokoknya menyatakan bahwa keberadaan obyek Permohonan jelas- jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab hal ini berhubungan erat dengan 168 diskriminasi karena ketentuan dalam objek Permohonan menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan suatu diskrirninasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan tercederainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama. Selain itu, Pemohon perkara a quo pada hurufl angka 3, angka 4, dan angka 5 menyatakan objek perkara a quo telah menimbulkan pembatasan yang tidak rasional dan ketidakadilan yang intolerable. Berkaitan dalil Pemohon perkara a quo tersebut, akan Para Pihak Terkait tanggapi sebagaimana berikut. Bahwa Pemohon perkara a quo menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf q yang menyebutkan batas minimal usia 40 tahun merupakan suatu pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable dikarenakan diskriminatif terhadap satu golongan umur tertentu, namun hal tersebut bertentangan dengan Petitum Pemohon perkara a quo yang meminta batas minimal 40 tahun diubah menjadi sekurang- kurangnya berusia 35 tahun. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon pada perkara a quo itu sendiri jelas- jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral dan diskriminatif terhadap Warga Negara Indonesia yang berumur kurang dari 35 tahun 3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak beralasan dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dikarenakan objek perkara a quo, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q merupakan open legal policy, yaitu kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam undang-undang diatur. Berdasarkan dissenting opinion atau pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Maria Farida ... Farida Indrati dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 disampaikan bahwa tata 169 cara pelaksanaan pilpres, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, dan aturan presidential threshold adalah open legal policy. Dalam Putusan MK Nomor 51- 52-59/PUU- VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang- undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. 4. Bahwa untuk mengetahui apakah objek perkara a quo melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, maka kita perlu mengevaluasi produk yang dihasilkan dari Undang-Undang Pemilu tersebut. Undang- Undang Pemilu ditetapkan pada tahun 2017 dan kemudian dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menghasilkan Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut survei terbaru indikator politik Indonesia memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin mencapai 79,2%. Adapun survei ini digelar pada 26 sampai 30 Mei 2023 dengan melibatkan 1.230 responden. Responden dipilih menggunakan metode Random Digit Dialing (RDD) atau pembangkitan nomor telepon secara acak. Survei tersebut dilakukan dengan margin error. Survei diperkirakan sekitar 2,9%. Sumber berita dari Kompas.com. Jika kita pahami dengan seksama apa yang menjadi Permohonan a quo oleh Pemohon (Partai Solidaritas Indonesia) dapat dimaknai tidak sejalan dan kontraproduktif terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019/2024. Tentu ini menjadi hal yang aneh, di satu sisi 170 Pemohon menyatakan diri tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo, namun di sisi lain melalui Permohonan a quo terkesan menyatakan kinerja Presiden Joko Widodo telah menimbulkan pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Lebih dari itu, Permohonan Pemohon pada perkara a quo juga dapat dimaknai bertentangan dengan kepuasan publik atas kinerja Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait beranggapan objek perkara a quo yang merupakan open legal policy bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan haruslah dikembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi, memperbaiki, maupun mengubah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Dalil Sosiologis Politik. 6. Bahwa Para Pihak Terkait berkepentingan menjaga muruah Majelis Hakim, yaitu orang-orang pilihan yang disebut sebagai negarawan, serta institusi Mahkamah Konstitusi agar tetap berada pada garis konstitusional, sebagaimana fungsi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. 7. Bahwa adanya Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Pemohon telah menimbulkan berbagai tafsir yang sangat liar di kalangan publik yang salah satunya adalah bahwa Permohonan a quo adalah bentuk 171 ambisi Bapak Presiden Republik Indonesia yang ingin meloloskan anak kandungnya, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo untuk dapat mengikuti pertarungan di kancah nasional sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. 8. Bahwa Permohonan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia selaku Pemohon yang menghendaki Pasal 169 huruf q haruslah dimaknai 'berusia sekurang-kurangnya 35 tahun' telah disetujui dan dikuatkan oleh Partai Gerindra selaku Pihak Terkait yang dalam Petitumnya menghendaki Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Padahal jika kita amati secara saksama permohonan para Pemohon tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi dan hilangnya hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang usianya kurang dari 35 tahun. Jika kita amati perkembangan sosiologi dan politik di Indonesia hari ini, sedikit kami singgung adanya informasi permohonan judicial review oleh beberapa pihak yang menghendaki batas maksimal usia capres dan cawapres menjadi 70 tahun. Ada respons menarik dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Bapak Habiburokhman yang geram atas permohonan tersebut. Dilansir melalui Channel YouTube Metrotv, beliau mengatakan, “Agak aneh menurut saya, gugatan kok Petitumnya ingin membatasi hak orang. Gugatan uji materi Petitumnya bukan menuntut dipulihkannya hak konstitusional, tetapi menuntut pembatasan hak konstitusional orang lain.” Menurut kami, menjadi aneh dan tidak konsisten jika kemudian dalam permohonan batas minimal usia capres dan cawapres dikehendaki sekurang- kurangnya 35 tahun dianggap tidak membatasi hak konstitusional orang lain. Sedangkan pembatasan usia maksimal capres dan cawapres 70 tahun dianggap membatasi hak konstitusional orang lain. Untuk itulah, kami sebagai Pihak Terkait, dalam hal ini ingin menegaskan bahwa dalam politik, 172 kami mengharapkan para elite politik memberikan edukasi dan etika politik yang baik agar jangan sampai terkesan politik sedang mempermainkan hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Mengutip salah satu puisi yang berjudul Sajak Pertemuan Mahasiswa yang ditulis pada tahun 1977 oleh Bang W. S. Rendra. Orang berkata, "Kami ada maksud baik dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya ada yang terhina, ada yang bersenjata ada yang terluka, ada yang duduk ada yang diduduki, ada yang berlimpah ada yang terkuras, dan kita di sini bertanya maksud baik Saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana?" Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, tentu kami Pihak Terkait tetap memiliki keyakinan bahwa Partai Solidaritas Indonesia selaku Pemohon dan Partai Gerindra selaku Pihak Terkait adalah partai yang senantiasa memberikan sumbangsih besar, baik ide dan gagasan, serta tindakan nyata dalam pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Bahwa status Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan suami dari Ibu Hidayati, yaitu adik kandung dari Presiden Ir. H. Joko Widodo juga tidak luput dari sasaran tafsir liar tersebut, sehingga mengesankan hubungan kekerabatan/kekeluargaan beliau berdampak pada pertimbangan yang diambil dalam memutuskan perkara a quo. Tentu kami Pihak Terkait meyakini bahwa opini publik yang liar tersebut tidaklah benar dan hanya serangkain gerakan politik kotor yang sedang mencoba merusak dan mempermainkan muruah Presiden Ir. H. Joko Widodo, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Wali Kota Solo Mas Gibran Rabuming Raka. 10. Bahwa untuk menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi dari permohonan a quo yang mengakibatkan dipermainkannya muruah Mahkamah Konstitusi, maka kami Pihak Terkait berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah 173 Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon pada perkara a quo untuk seluruhnya dan menyatakan perkara a quo adalah open legal policy yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undangundang. 11. Bahwa jikalaupun Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tetap menganggap Permohonan perkara a quo adalah open legal policy yang layak dievaluasi, diperiksa, dan diubah untuk kemudian ditetapkan melalui putusan Mahkarnah Konstitusi, maka seharusnya batas usia minimal dan ditentukan ialah usia 17 tahun sebagaimana hak pilih mereka telah ditetapkan pada Undang-Undang Pemilu, sehingga putusan tersebut berimbang antara hak memilih dan hak dipilih, equality before the law. Di sisi lain, hal pokok yang seharusnya ditentukan ialah batasmaksimal usia capres dan cawapres. Karena jika batas usia minimal diatur, maka seharusnya batas usia maksimal haruslah juga diatur. Penentuan batas usia maksimal pada persyaratan capres dan cawapres juga bertujuan untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang memiliki kesehatan secara rohani dan jasmani, sehingga produktivitas dalam menjalankan kinerjanya dapat optimal. 12. Bahwa benar apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno, “Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya.” 13. Bahwa pada akhir dari keterangan Para Pihak Terkait, kami berharap untuk kita dapat secara bersama-sama menjaga muruah Mahkamah Konstitusi agar tidak melampaui kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi, baik oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. 14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti Permohonan Pemohon perkara a quo tidak beralasan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta bertentangan dengan 174 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak. Dalam Petitum. Berdasarkan uraian yang telah Para Pihak Terkait sampaikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Permohonan pengujian ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi seperti berikut: ▪ Menerima Permohonan Para Pihak Terkait untuk seluruhnya; ▪ Menolak Permohonan Pemohon Register Nomor 29/PUU- XXI/2023 tanggal 17 April 2023 untuk seluruhnya. ▪ Menyatakan objek perkara a quo merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang- undang dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. ▪ Memerintahkan pemuata amar putusan ini tercatat di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. D. Keterangan Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri Dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXl/2023 Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara a quo. Bahwa Pihak Terkait menilai Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Selain itu, Pasal 169 huruf q UU Pemilu juga tidak melanggar asas persamaan derajat di depan hukum, serta hak warga negara untuk memilih maupun dipilih, dan tidak bertentangan dengan original intent dari pembentukan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Konvensi Ketatanegaraan. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu melanggar moralitas, rasionalitas, dan 175 ketidakadilan yang intolerable jelas memiliki kekaburan. Hal ini disebabkan Para Pemohon dalam Permohonannya justru mengaburkan antara moralitas dan rasionalitas. Hal ini disebabkan Para Pemohon yang hendak menurunkan syarat paling rendah menjadi cawapres dan wapres ... dan calon presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun didasari adanya argumen diskriminasi usia, yang justru menabrak logika argumentasi Pemohon itu tersendiri. Argumentasi memaknai bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu menciptakan diskriminasi usia. Maka apabila diturunkan menjadi 35, justru (ucapan tidak terdengar jelas) stereotype atau diskriminasi terhadap usia-usia yang lain seperti yang disampaikan oleh Ahli Bu Bivitri dan juga ahli pihak terakhir sebelurnnya. Kemudian, dari segi moralitas, maka penentuan usia paling rendah 40 tahun merupakan pilihan moral pembentuk undang- undang yang harus ditaati, bukan dipertanyakan soal aspek konstitusionalitasnya. Hal ini disebabkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia tidak pemah mengatur mengenai batas usia minimum dalam pengisian jabatan lembaga negara. Bahkan saya mengutip Putusan MK Nomor l 5/PUU- V/2007 yang mengatakan, “Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang- undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan seandainyapun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum maupun maksimum tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundangundangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945." 176 Kemudian bahwa dalil Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu melanggar Konvensi Ketatanegaraan dan mencontohkan pengangkatan Sutan Syahrir yang waktu itu berusia 36 tahun sebagai Pejabat Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia sebagai Konvensi Ketatanegaraan. Pihak Terkait menilai bahwa Permohonan ini sebenarnya tidak memahami apa itu Konvensi Ketatanegaraan. Saya mengutip dari buku Modem Constitution oleh K. C. Wheare, “Konvensi ketatanegaraan merupakan a course of conduct may be persisted over a period of time and gradually attain first persuasive and then obligatory force.” Sehingga dimaknai sebagai suatu tindakan praktik yang berjalan untuk jangka waktu yang lama, diterima secara bertahap, diterima secara persuasif, barulah kemudian menjadi kewajiban yang mengikat. Sedangkan untuk daya ikat sendiri, saya mengutip dari Introduction to the Study of the Law of Constitution oleh A. V. Dicey, yang mengatakan bahwa constitutional understanding admittedly not laws. They are not, that is to say, rules which will be enforced by the courts. Berarti dapat dimaknai sebagai Konvensi Ketatanegaraan sebagai kaidah yang dianggap bukan hukum, melainkan pemahaman dan etika konstitusional, maka Konvensi Ketatanegaraan tidak dapat memiliki kualifikasi setingkat dengan hukum dan tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan. Kemudian bahwa dari argumentasi Pemohon jelas merupakan kekeliruan pemahaman antara Konvensi Ketatanegaraan dengan preseden. Konvensi Ketatanegaraan harus berkaitan dengan perbuatan yang biasa dilakukan dan diterima, namun tidak dapat ditegakkan di pengadilan. Hal ini karena ada usaha dari Para Pemohon untuk menyamakan antara preseden dengan Konvensi Ketatanegaraan, sehingga argumentasi Pemohon mengenai pengangkatan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia, maka pelanggaran terhadap 177 Konvensi Ketatanegaraan itu tidak dapat ditegakkan di pengadilan. Kemudian bahwa dalil Para Pemohon menyatakan bahwa dalildalil pembentukan Pasal 169 huruf q UU Pemilu dianggap tidak terlalu kuat. Pihak Terkait memandang bahwa yang dipersoalkan bukanlah konstitusionalisme norma, melainkan Para Pemohon sekedar tidak setuju saja dengan argumentasi pembentuk undang-undang dalam pembentukan pasal a quo. Apabila itu demikian, seperti tadi juga dijelaskan oleh para ahli dan juga oleh Bu Vitri, maka forum pengujiannya bukan di Mahkamah Konstitusi karena tidak ada korelasi antara lemahnya argumentasi pembentuk undang-undang dengan konstitusionalisme norma yang telah diterapkan. Kemudian bahwa Para Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak memiliki konsistensi dengan usia menterimenteri yang mana diatur usia minimalnya. Pihak Terkait kembali memandang bahwa Para Pemohon memiliki ketidaksempurnaan dalam membandingkan antara satu variable dengan variable lainnya. Presiden dan wakil presiden dengan menteri memiliki fungsi yang berbeda. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, jabatan menteri bertugas sebagai pembantu presiden dan presiden berhak menentukan menterimenteri menurut Pasal 17 UUD 1945. Sehingga ketika membandingkan keduanya kewajiban adanya kesamaan usia antara presiden dan menteri jelas tidak berkorelasi satu sama lain. Di samping itu, ketika menteri-menteri menjabat sebagai penganti presiden dan wakil presiden menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 kedudukannya adalah pelaksana tugas kepresidenan secara bersama-sama atau kolektif kolegial dan bukan sebagai presiden dan wakil presiden. Sehingga berdasarkan uraian yang demikian Pihak Terkait memandang dari Para Pemohon tidak beralasan hukum. 178 Kemudian bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa banyak kepala daerah maupun menteri yang berusia muda yang berpotensial menjadi Calon Republik Indonesia dan berargumentasi bahwa tidak ada alasan yuridis yang dapat dibenarkan untuk meningkatkan ... meningkatkan syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia dari yang sebelumnya berusia 35 tahun 20 sebagaimana telah diatur dalam dua Undang-Undang Pemilu sebelumnya, kemudian diubah menjadi 40 tahun. Bahwa uraian argumentasi tersebut menegaskan kekaburan antara kekaburan dalil Para Pemohon yang mengaitkan antara persoalan konstitusionalisme normal dengan persoalan kebijakan hukum sebagaimana tadi juga dijelaskan oleh ahli-ahli sebelumnya. Bahwa pilihan kebijakan hukum merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang- undang dan juga sudah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUD 1945, serta Pasal 20 UUD 1945. Sehingga penentuan umur calon presiden dan calon wakil presiden 40 dan bukan 35 seperti yang telah dicontohkan bukan merupakan kewajiban untillc diikuti maupun tidak mengikuti. Setiap negara yang berdaulat berdasarkan kedaulatannya berhak menetapkan kebijakan hukum yang berlaku di negaranya, termasillc mengenai sistem pemerintahan apa yang dianut, bagaimana modifikasinya, bagaimana batas usia penyelanggaran negaranya, dan dengan demikian Para Pemohon menganggap bahwa dalil ... Para Pihak Terkait menganggap bahwa dalil Para Pemohon tidak berdasarkan dengan hukum. Dalam Petitum Berdasarkan uraian-uraian alasan hukum tersebut di atas, maka Pihak Terkait tidak langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut. 179 1) Menyatakan Pihak Terkait tidak langsung memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait tidak langsung dalam Perkara Nomor 29/PUUXXl/2023. 2) Menyatakan seluruh atau sebagian Keterangan Pihak Terkait beralasan hukum. 3) Menolak Permohonan Para Pemohon Perkara Nomor 29/PUUXXl/2023 untuk seluruhnya. 4) Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang meningkat. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). E. Keterangan Pihak Terkait Oktavianus Rasubala Dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 1. Bahwa terkait dengan pembatasan usia sebagaimana dimohon dalam perkara a quo dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa usia adalah indeks yang menempatkan individu-individu dalam urutan perkembangan, sehingga Iebih lanjut dijelaskan bahwa usia sebagai 24 indeks kasar dari proses menua yang bersifat biologis, psikologis, sosiologis, dan budaya. Terdapat dua perspektif mendefinisikan usia. Perspektif yang pertama mendefinisikan usia berdasarkan usia koronologis (chronological age). Sementara perspektif kedua mendasarkan usia sebagai fungsi (functional age). Secara umum pendekatan usia koronologis digunakan secara luas, baik itu oleh negara, perusahaan, dan lain-lain. Pendekatan usia koronologis lebih 180 banyak digunakan dalam membuat kategorisasi usia karena memudahkan, terutama dalam membuat kebijakan terutama bagi penyelenggara negara. Sementara kelompok kedua, melihat usia dari kelompok, dari keberfungsian orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari (functional age). Namun, penerapan pendekatan ini masih dalam tahap konseptual, artinya keberfungsian usia seseorang dalam membuat kebijakan akan memiliki kelemahan pendekatan. Kan, harus ada upaya yang lebih banyak untuk bisa membuat kategorisasi usia berdasarkan kondisi fungsional seseorang karena harus dilakukan evaluasi orang per orang. Melakukan kategorisasi usia berdasarkan fungsi merupakan sangat sulit dilakukan. Dikutip dari Naskah Akademik RUU Kesejahteraan Lanjut Usia, halaman 10-11. 2. Bahwa selanjutnya, terkait dengan Permohonan pokok dalam perkara a quo, Pihak Terkait berpendapat bahwa batas usia paling rendah 40 tahun menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah benar dan tepat, sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi usia berdasarkan usia kronologis atau chronological age. Dan secara historis, sesuai dengan tradisi berdemokrasi yang berjalan di Yunani. 3. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait menilai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara formil pembentukannya maupun materiil, substansi, isi, dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat dalam undang- undang a quo. Karena Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi objek dalam perkara Permohonan Para Pemohon, telah dibentuk dan diundangkan secara benar, sah, dan menurut konstitusi, sebagaimana termasuk dalam Pasal 5 juncto 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 181 Tahun 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan sosial yang ada pada saat itu. 4. Bahwa lagi pula, menurut Pihak Terkait, pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu bersifat open legal policy, yang berproses melalui politik hukum antara pembuat undang-undang itu sendiri, yakni 25 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Petitum Pihak Terkait. Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pengujian ini, berkenan menjatubkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut 1) Menyatakan Permohonan Para Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. 2) Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Atau setidak-tidaknya: 1) Menerima Permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXU2023 tentang Pengujian UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Menerima dan mengabulkan seluruhnya Petitum Pihak Terkait terhadap Permohonan Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169 huruf q terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusio ... konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, 182 sesuai dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 4) Menolak Permohonan Para Pemohon Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5) Memerintahkan pemuatan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan Permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian dicatatkan dalam Betita Negara Republik Indonesia sebagaimana seharusnya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). F. Keterangan Pihak Terkait KIPP dan JPPR Dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXl/2023 dan 55/PUU- XXl/2023 Pokok permohonan sebagai Pihak Terkait. 1. Bahwa pada Para Pemohon dalam Perkara 55, 51, 29/PUU/XXI/2023 yang mengajukan uji materiil pada Pasal 139 ... 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 atau perppu ... yang diubah dengan Perppu 1 Tahun 2022 menyatakan berusia paling rendah ... yang menyatakan bahwa berusia paling rendah 40 tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah sebuah open legal policy atau kebijakan hukum terbuka, sehingga perkara ini menjadi kewenangan DPR dan Pemerintah untuk menentukan dan DPR dan Pemerintah sudah mem ... membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sesuai pada Alat Bukti Undang-Undang Dasar yang kami sampaikan, Pasal 6 (2) PT- I, yang menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi presiden, wakil presiden diatur 183 lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Undang-Undang MK Pasal 6A menyebutkan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut ... mohon maaf, Undang-Undang Dasar Pasal 6 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada koreksi dalam tulisan kami, 6A tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang- undang. Dalam dissenting opinion Putusan MK Nomor 14/PUU- Xl/2013 yang kami kutip, yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati dalam putusan tersebut menilai bahwa tata cara pelaksanaan pilpres ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum dan aturan presidential threshold adalah open legal policy dengan berpatokan pada Putusan MK Nomor 51-52- ... dengan berpatokan hal tersebut, maka Permohonan Nomor 51, 52, dan 59 ... mohon maaf, dengan berpatokan pada Putusan MK Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi wewenang terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang- undang. Meskipun suatu undangundang dinilai buruk, Mahkamah Konstitusi tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. 3. Jika Permohonan dalam Perkara 55, 51, dan 29/PUU- XXI/2023 dapat ... dalam Permohonannya bahwa Pasal 169 huruf q UndangUndang 7/2017 yang merupakan berusia ... yang menyatakan berusia 30 paling rendah 40 tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus diubah menjadi minimum 35 dikarenakan j ika tetap pada 40 tahun dinyatakan ketidakadilan sebagai sebuah pemahaman umum dan keinginan umum bagi 184 mereka yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka usia 35 tidak dapat menjadi presiden dan wakil presiden dikatakan tidak memenuhi keadilan. Demikian juga jika hal ini ... jika 35 dinyatakan bahwa itu adalah batas usia yang adil, tentunya batas usia lain, termasuk 30 tahun juga adalah batas usia yang adil juga jika diputuskan untuk lebih ... pada usia yang lebih rendah. Usia sendiri tidak dapat menentukan sepenuhnya menggambarkan tingkat kedewasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan kepemimpinan seseorang. Perkembangan individu tidak hanya diukur oleh usia kronologis, tetapi juga oleh pengalaman hidup dan keragaman latar belakang. Pada usia 40 tahun atau 35 tahun, seseorang dapat memiliki jumlah pencapaian luar biasa dalam pendidikan, karier dalam konstitusi, maupun kontribusi sosial meskipun berada di rentang usia yang berbeda. Mengukur potensi kepemimpinan seorang hanya berdasarkan angka usia mungkin mengabaikan potensi yang lebih ... yang telah diperoleh melalui pengalaman dan dedikasi. 4. Nilai-nilai moral. Kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan kepemimpinan yang konkret memiliki dampak. lebih besar dalam menilai seseorang sebagai pemimpin yang kompeten. Keadilan sejati dalam proses pencalon presiden dan wakil presiden seharusnya mencakup pertimbangan luas tentang kualitas individu tersebut, termasuk visi mereka dalam bemegara, rencana tindakan konkret, serta kemampuan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh rakyat. Usia dalam penilaian kepemimpinan menunjukkan kepentingan kualitas intelektual, etika, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Mengesampingkan potensi calon berdasarkan penbandingan usia akan membantu masyarakat mengenal bahwa keadilan berasal dari kemampuan dan kompetensi, bukan sekadar angka pada kartu pengenal. Usia sebagai satu-satunya 185 penentu untuk standar keadilan dapat mengabaikan kualifikasi dan rekam jejak seseorang. 5. Calon presiden atau calon wakil presiden seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks, pemahaman tentang isu politik dan ekonomi, integritas moral, visi kepemimpinan, dan rekam jejak pengalaman yang relevan. Keadilan seharusnya berfokus pada peluang yang sama, perlakuan yang adil, dan pengakuan terhadap kontribusi pada setiap individu. 6. Bahwa menurut Pihak Terkait, perubahan dalam batas mmum usia capres dan capwapres saat ini tidak terdapat ... tidak tepat. Sekali lagi, permohonan perubahan batas usia minum capres dan capwapres saat ini tidak tepat mengingat tahapan pemilu sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2022, apabila diterapkan untuk saat ini, maka 31 prinsip inklusivitas dalam demokrasi tidak terpenuhi karena seyogianya batas usia diputuskan sebelum tahapan pemilu dimulai. Saat ini proses tahapan pemilu sudah berjalan, bahkan mendekati masa pembukaan pendaftaran capres/capwapres. Apabila pada perubahan regulasi ini di tengah proses yang sedang berjalan akan mengakibatkan terganggunya proses tahapan pemilu itu sendiri. Prinsip inklusivitas berperan penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peran yang setara dan dihormati dalam proses politik dan pengambilan keputusan, di antaranya partisipasi universal dan nondiskriminatif ialah menekankan bahwa setiap warga negara ... warga negara berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini melibatkan hak untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum dan hak untuk menyuaralcan pendapat dalam segala hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. 7. Perlindungan minoritas, menekankan perlunya perlindungan hakhak minoritas dan Masyarakat, akses informasi, inklusivitas, melibatkan penyediaan infonnasi yang jelas dan 186 mudah diakses bagi semua warga negara. Partisipasi aktif, mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik, keterlibatan politik, keterlibatan sosial. Inklusivitas juga mencakup mengatasi hambatan sosial dan ekonomi yang mungkin menghalangi sebagian warga untuk berpartisipasi. Menghonnati pluralisme, prinsip ini menerima bahwa masyarakat adalah beragam dalam pandangan politik, budaya, dan agama, sehingga Pemohon dalam perkara ini bisa dikatakan melanggar prinsip inklusivitas dikarenakan tidak menuhi unsur-unsur dalam prinsip inklusivitas di atas. Selain melanggar prinsip inklusivitas, perubahan batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden di tengah tahapan pemindahan umum yang sudah berlangsung sejak Juni 2022 tidak tepat dilakukan karena berpotensi menciptakan ketidakpastian, serta merusak integritas proses pemilihan itu sendiri. 8. Berikut beberapa alasan mengapa perubahan tersebut tidak tepat. Pertama, ketidakpastian. Perubahan batas usia minimum capres dan cawapres selama tahapan pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam proses pemilihan. Calon-calori yang telah memulai kampanye dan telah menyampaikan ... mohon maaf, telah menyampaikan berbagai kegiatan terkait dengan kegiatan pencapresan dan pencalonan wakil presiden yang telah memenuhi syarat sebelumnya mungkin akan merasa dirugikan dan merasa bahwa aturan berubah di tengah tahapan. Kedua, konsistensi dan kesetaraan. Prinsip-prinsip demokrasi mendepankan konsistensi dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Perubahan dalam aturan di tengah jalan dapat merusak dan terkesan bahwa semua calon berkompetisi dalam lingkungan yang seharusnya adil dan setara. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan umum. 187 Ketiga, pengaruh terhadap hasil perubahan batas usia. Capres dan cawapres dapat berdampak pada dinamika potensi pemilu yang potensial tidak demokratis. Keempat, Ketidaknetralan. Jika perubahan aturan terjadi di tengah pemilihan, hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa perubahan tersebut mungkin memiliki motif politik tertentu dan berupaya adanya manipulasi hasil pemilihan. Kelima, stabilitas dan kredibilitas. Perubahan aturan di tengah pemilihan dapat merusak stabilitas dan kredibilitas institusi dan proses ... dan proses penyelenggaraan pemilu. Serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi pemilu yang demokratis. Ketika semua suatu negara memutuskan untuk mengubah aturan terkait pemilihan, baik itu berkaitan dengan batas usia atau parameter lainnya, sebaiknya perubahan tersebut dilakukan sebelum tahapan pemilihan umum dimulai atau setelah pemilihan selesai. Hal ini untuk memastikan adanya kestaraan, konsistensi, dan keadilan dalam proses pemilu yang demokratis. Penghormatan ketentuan dan tahapan yang telah dijalani oleh mereka yang akan mencalonkan setelah menjaga integritas proses pemilihan adalah langkah penting dalam mendukung sistem demokrasi yang transparan, dan berkeadilan, dan berkesinambungan. 9. Jikapun ada keinginan dari seluruh rakyat untuk mengubah batas usia atau ketentuan lainnya sebagai sebuah open legal policy, maka itu dilakukan melalui pembuat undang- undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR Sehinggajika usia 35 tahun akan menjadi batas umum, misalnya pada usia capres/cawapres yang diperlakukan tahun 2029 nanti, karena itu akan memiliki waktu ... semua pihak akan memiliki waktu panjang untuk persiapan bagi warga negara yang ingin dan potensi mencalonkan diri. Upaya untuk memastikan bahwa mereka yang berminat mencalonkan diri memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kompleksitas tugas kepimpinan pada 188 masa itu dengan memberikan waktu yang cukup bagi warga negara untuk mempersiapkan diri dengan harapan bahwa calon-calon yang potensial akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam kepemimpinan negara. 10. Keputusan untuk menetapkan usia 35 tahun tersebut sebagai batas minimum usia capres dan cawapres yang jika diberlakukan pada Pemilu 2029 atau selanjutnya adalah langkah penting menuju pemimpinan yang lebih matang, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan memberi kesempatan kepada calon pemimpin untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi seiring waktu. Negara memastikan bahwa pemilihan pemimpin tidak hanya berdasarkan kriteria usia semata, tetapi juga kualitas kepemimpinan, visi, dan dedikasi untuk kemajuan bangsa. 11. Dengan demikian, Indonesia bergerak menuju masa depan yang cerah dan berdaya saing di bawah kepemimpinan yang teruji dan siap menghadapi dinamika global dan juga untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki landasan yang kokoh dalam pengalaman, pematangan, pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab, serta kepemimpinan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan pemimpin yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Perubahan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden setelah tahapan Pemilu 2024 berakhir, jika itu adalah merupakan kendakan rakyat, dapat dilakukan dengan lebih terencana dapat menghindari potensi kontroversi, serta ketidakpastian yang mungkin muncul jika perubahan dilakukan di tengah proses pemilihan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diuraikan terkait perubahan batas usia setelah tahapan 2024 berakhir. Konsultasi dan dialog sebelum melakukan perubahan, tidak kami bacakan, ini merupakan bagian dari pembuat undang undang. Langsung pada Petitum. 189 Dengan demikian, dengan dalil·dalil yang kami sampaikan, Para Pemohon yang menyampaikan, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tertulis di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan amar putusan sebagai berikut. 1) Mengabulkan permohonan Pihak Terkait seluruhnya. 2) Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 atau diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sudah tepat dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. 3) Menyatakan menolak perubahan batas usia minimum capres/cawapres sebagaimana perkara a quo. 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya. VII. Keterangan Ahli A. Keterangan Ahli Pihak Terkait Perludem Dalam Perkara 51/PUU- XXI/2023 Abd Chair Ramadhan Tidak dapat dipungkiri bahwa persyaratan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden memerlukan pengaturan dalam peraturan perundang- undangan. Demikian itu guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat "dua sisi mata uang yang sama" yang masing- masingnya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dengan frasa "kepastian hukum yang adil". Salah satu bentuk kepastian hukum adalah "persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan". Oleh karena itu, persyaratan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tidak boleh mengurangi atau menghambat hak-hak konstitusional warga negara. 190 Terkait dengan pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu, maka penentuannya menunjuk pada prinsip-prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat, yakni konstitusi. Sejalan dengan hal ini, Dworkin mengatakan bahwa maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (rules) saja, tetapi juga prinsip- prinsip {principles). Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip- prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah. Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mempersyaratkan usia minima] 40 (empat puluh) tahun bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden telah menimbulkan permasalahan hukum. Di sisi lain, usia di bawah 40 (empat puluh) tahun tidak dapat didalilkan belum memiliki kapasitas intelektualitas, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosi, dan sebutan lainnya, sehingga belum layak untuk dica1onkan sebagai Presiden atau Wakil Presien. Demikian itu tidak dapat menjadi dalil kebenaran. Ditinjau dari Teori Korespondensi (Correspondence Theory of Truth) dalil yang menyatakan bahwa usia di bawah 40 (empat puluh) tahun belum layak untuk dica1onkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden, tidak dapat diterima. Tidak ada kesesuaian dengan fakta yang ada. Kebenaran dikatakan benar j ika terdapat kesesuaian antara pemyataan/pendapat dengan fakta. Sejarah mencatat, beberapa Kepala Negara (Khalifah) dengan usia yang relatif muda. Kepemimpinan mereka demikian berprestasi tinggi, mampu mewujudkan peradaban, ilmu pengetahuan berkembang pesat, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tercapai. Sampai dengan saat ini, belum ada satu pun Kepala Negara yang mampu menyamai dan menandingi mereka. Khalifah dimaksud adalah; Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada saat usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Harun al-Rasyid menjadi menjabat Khalifah pada saat usianya 23 (dua puluh tiga) tahun dan Muhammad al-Fatih diangkat Khalifah pada saat usianya sangat muda yakni 17 (tujuh belas) tahun. Menurut Imam Al-Ghazali, kriteria untuk posisi Kepala Negara adalah dewasa, bukan ditentukan dengan batasan usia minimal. Batas usia dewasa menurut Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 (dua puluh satu) 191 tahun. Dengan demikian, seseorang dikatakan telah dewasa adalah ketika telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Kemudian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penentuan dewasa adalah di atas 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 330 menyatakan: "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya." Secara argumentum a contrario, seorang dikatakan telah dewasa ketika memasuki usia dua puluh satu tahun atau telah menikah. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung pengecualian dengan mengakui seseorang yang belum mencapai usia duapuluh satu tahun, sepanjang telah menikah dianggap telah dewasa. UUD 1945 memang tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Oleh sebab konstitusi tidak mengatumya, maka kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya (open legal policy). Namun demikian dalam pembentukan undang-undang dimaksud harus berdasarkan prinsip "perlakuan yang sama dihadapan hukum", prinsip "kesempatan yang sama dalam pemerintahan", prinsip "jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif ' dan hams sejalan dengan aksiologi hukum "kepastian hukum yang adil". Para filsuf mengemukakan bahwa keadilan akan terwujud jika setiap orang mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan dan tidak adil apabila mereka tidak mendapatkannya. 3 Keadilan sebagai cita hukum yang utama menunjuk pada adanya kesamaan peluang, termasuk dalam kaitannya dengan peluang untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dalam paradigma keadilan substansif, kesamaan mengacu kepada pertimbangan imparsialitas. Secara konseptual imparsial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi) Dalam pandangan Islam, keadilan adalah "menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya". Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar 192 yang seimbang (proporsional). Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya. Sejalan dengan pandangan Islam, Aristoteles dan Aquinas juga menyebutkan keadilan distributif Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Perimbangan menurut teori keadilan Aristoteles, menunjuk pada suatu kondisi dimana kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, walaupun demikian elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga dengan hukum dan institusi, tidak peduli keberadaannya demikian efisien dan rapi, harus direvisi atau dihapuskan jika tidak adil. Menurut Nasution dalam versi modem teori keadilan Aristoteles yang berdasar pada prinsip persamaan dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Dengan demikian setiap warga negara yang telah mencapai usia dewasa, pad.a prinsipnya melekat padanya hak untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Demikian itu sejalan dengan keadilan substansif Namun demikian, tidak dapat dipungkiri adanya penilaian pembentuk undang-undang guna menetapkan batas usia tertentu sepanjang argumentatif, objektif dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Menurut Ahli batas usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, jika dimaksudkan pada alasan kedewasaan, maka konsekuensinya seseorang yang telah dewasa harus diberikan jaminan atas pemenuhan keadilan. Kriteria dewasa tentu menunjuk pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang notabene sama dengan Kompilasi Hukum Islam. Disini dipertanyakan persyaratan batas usia minimal 40 (empat puluh) 193 tahun dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, disebutkan bahwa persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Terjadinya peningkatan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu inilah yang kemudian melahirkan pertanyaan- pertanyaan serius terkait dengan objektifitas pembentuk undang-undang. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan persyaratan usia Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditemui pula adanya ketidaksamaan dengan persyaratan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mempersyaratkan usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun. Dapat dikatakan kondisi demikian, tidak mencerminkan kesamaan pengaturan dan sekaligus tidak mencerminkan kepastian hukum. Tercapainya keadilan, salah satunya adalah dibukanya peluang agar posisi- posisi atau jabatan-jabatan secara proporsional berlaku untuk semua orang, sehingga ada kesempatan yang adil. Dalam kaitannya dengan usia di bawah empat puluh tahun untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden, maka kedua undang-undang sebelumnya dipandang lebih membuka peluang yang lebih besar dan lebih menjangkau prinsip kesamaan atas kesempatan yang adil. Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Generasi Z lahir tahun 1997-2012, perkiraan usia sekarang 8-23 tahun. Milenial lahir tahun 1981- 1996, perkiraan usia sekarang 24-39 tahun. Proporsi Generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 25,87 persen dari total populasi Indonesia. 10 Keberadaan mereka khususnya Generasi Milenial tentunya harus diakomodasi. Sejalan dengan hal ini, terdapat kaidah fiqh yang berbunyi "maa laa yudroku kulluhu laa yutroku kulluhu", artinya jika tidak dapat seluruhnya, maka jangan 194 tinggalkan seluruhnya. Oleh karena itu, keberadaan mereka tidaklah dapat dinegasikan. Terlebih lagi terdapat beberapa Penyelenggara Negara dalam batasan usia tersebut yang dipandang layak menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Oleh karena itu walaupun tidak semuanya, namun tidak pula ditinggalkan seluruhnya. Van Apeldoom mengatakan bahwa kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Mengacu pada pendapat Van Apeldoom, maka persyaratan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan kepastian hukum. Bagaimana mungkin mewujudkan keadilan, jika terjadi pelanggaran terhadap kepastian hukum. Dalam Pemilihan Umum, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah sejajar/sederajat dengan Calon Anggota DPR dan Calon Anggota DPD. Dalam kaitan ini Atmosudirjo mengatakan bahwa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat (equal) tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang yang tidak sederajat (unequal) diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat (equally) akan timbul ketidakadilan. Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adiljika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Thabathaba'i mengatakan bahwa adil berarti senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, lebih (ifrath), kurang (tafrith) 195 Kondisi adanya perbedaan persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan adanya perbedaan pandangan pembentuk undang-undang menyangkut batas usia minimal yang dianggap ideal. Namun, batas usia ideal tersebut cenderung subjektif Pandangan yang subjektif tersebut tidak pula diiringi dengan adanya suatu pengecualian. Pengecualian dimaksud adalah dalam hal seseorang yang belum mencapai batas usia sebagaimana dipersyaratkan, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara, maka seyogyanya dianggap telah memenuhi persyaratan batas usia minimal. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam hukum terdapat suatu "pengecualian". Terdapat adagium "tidak ada hukum tanpa pengecualian" (no law without escape clause). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan sepanjang pengecualian tersebut mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. Namun apabila mengandung akibat kerugian, maka harus dicegah. Sejalan dengan hal ini, dalam ajaran Islam terdapat kaidah "dar'u al mafasid muqaddam 'alajalbi al mashalih", yang artinya menolak atau menghindari kerusakan (kerugian) harus didahulukan daripada menarik kebaikan (dari suatu hubungan hukum). Suyuthi mengemukakan, semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian. Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali. Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: "Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun." Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. 196 Perihal pengecualian juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan Pasal 29 huruf e Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan". Dengan demikian, walaupun belum mencapai batas usia sebagaimana dimaksudkan, sepanjang berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, maka yang·bersangkutan dianggap telah memenuhi persyaratan batas usia minimal. Adanya aturan pengecualian sebagaimana dimaksudkan adalah guna memenuhi keadilan bagi setiap warga negara yang akan dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dalam kaitan ini Radbruch menyatakan, bahwa nilai keadilan adalah materi yang hams menjadi isi suatu aturan hukum. Adapun aturan hukum adalah bentuk yang hams melindungi nilai keadilan. Ketiadaan aturan pengecualian dalam UU Pemilu memperlihatkan pembentuk undang-undang melebihkan bagi yang lain dan mengurangi (membatasi) hak para Pemohon. Tegasnya, ketiadaan pengecualian tersebut menjadikan para Pemohon mengalami kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya secara faktual. Pada prinsipnya pengaturan distribusi hak yang dilakukan secara berbeda dapat dibenarkan, sepanjang hal itu tidak menimbulkan kerugian. Demikian itu dapat dikatakan adil. Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang didalamnya tidak ada pengecualian telah menimbulkan ketimpangan distribusi hak. Pembatasan usia tanpa adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksudkan, tidak mencerminkan kondisi yang adil dan benar. Kebenaran dan keadilan merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Penerapan hukum akan dikatakan tidak adil, 197 jika suatu norma diadakan pada pada suatu undang-undang, namun tidak diterapkan pada undang-undang lain yang memiliki persamaan. Perihal pengecualian terkait dengan "persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan" dan ini sejalan dengan perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). Aristoteles rnengatakan hukum menjadi indikator guna menentukan apakah sesuatu norma dalam peraturan perundang-undangan adil atau tidak. Dalam kaitan ini, aturan yang benar adalah penjaga apa yang adil yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan. Pengaturan batasan usia minimal dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sejatinya harus mengedepankan kemanfaatan. Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Bentham mengemukakan, "the greatest happiness of the greatest number". Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk menilai kebijakan pemerintah dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. ·Karena itu tugas hukum adalah memelihara kegunaan.20 Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan manfaat, dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Kedudukan pengecualian lebih ditujukan pada kemanfaatan. Aturan pengecualian yang mendatangkan kemanfaatan justru dianjurkan untuk diterapkan. Kemanfaatan menunjuk pada dibukanya peluang agar posisi- posisi atau jabatan jabatan dibuka untuk semua orang, sehingga ada kesempatan yang adil. Pengecualian terkait dengan "persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan" dan demikian itu harus diberikan secara sama. Hal ini penting dalam rangka perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, seharusnya perihal pengecualian juga berlaku juga bagi Penyelenggara Negara untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. 198 Sebagai perbandingan, kemanfaatan dalam ajaran Islam mencakup kemanfaatan umum dan kemanfaatan khusus. Dalam kaitan itu terdapat kaidah fiqh. "al-maslahah al- 'amah muqaddamatun 'ala al-maslahah al- khassah." Maksudnya jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemanfaatan umum yang harus didahulukan. Ini yang disebut dalam literatur Islam sebagai tatbiq dan dapat dipersamakan dengan keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang menghendaki setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional. Hemoko mengatakan, keadilan tidak dicapai dengan semata-mata menetapkan nilai aktual, namun didasari pula oleh kesamaan antar suatu hal dengan hal lainnya (aequalitas rei adrem). Tidak dapat dipungkiri, ketentuan aturan hukum dapat diterapkan secara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Norma hukum di atasnya tiada lain menunjuk pada kemanfaatan umum sebagaimana terdapat dalam konstitusi. Dengan adanya perubahan persyaratan batas usia minimal dari 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi 40 (empat puluh) tahun telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu harus dilakukan koreksi. Koreksi dimaksud merupakan wujud dari keadilan korektif. Dalam konsep keadilan korektif, keadilan menjadi jalan tengah antara kehilangan dan tambahan. Tindakan adil merupakan jalan tengah di antara bertindak tidak adil dengan menderita ketidakadilan.24 Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil.25 Koreksi dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan batas usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169huruf q UU Pemilu, namun dengan pengecualian sepanjang seseorang telah berpengalaman sebagai Penyelenggara Negara, maka dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan. Epilog Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengandung adanya perlakuan yang tidak adil (injustice). Oleh karena itu memerlukan upaya koreksi. Upaya koreksi dimaksud dengan menerapkan pengecualian. Pengecualian tersebut sebagai wujud keadilan korektif guna pemenuhan jaminan "persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan" dan sejalan dengan aksiologi hukum 199 konstitusi "kepastian hukum yang adil". Penyelenggara Negara yang mendapatkan pengecualian guna kepentingan pencalonannya sebagai Presiden atau Wakil Presiden, merupakan jalan tengah guna terwujudnya jaminan kesamaan atas kesempatan. Disini pembebanan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). B. Keterangan Ahli Pihak Terkait Perludem Dalam Perkara 29/PUU- XXI/2023 Bivitri Susanti Bahwa perkara ini sebenarnya cukup straight forward atau lugas. Isu dalam perkara a quo sebagaimana sudah saya sampaikan dalam keterangan tertulis sebenarnya sangat-sangat straight forward, apakah isu batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden adalah isu konstitusional yang harus diputus oleh Mahkamah? Tentu saja kita akan sangat tertarik juga bila dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan keilmuan yang mendalam dan juga memang penting. Tapi relevankah dengan konstitusi? Misalnya isu diskriminasi berdasarkan umur atau sekarang yang hits dengan istilah ageism dan pertanyaan nonhukum tentang tingkat kematangan manusia dalam mengelola intelegensia, emosi, dan pengalaman untuk dapat menduduki jabatan tertentu. Tapi pertanyaan mendasamya harus dikembalikan, di mana sebenamya lokus pembahasan semua isu yang sangat menarik itu? Apakah di forum Mahkamah konstitusi atau dalam perdebatan pembahasan undangundang? Jadi dalam keterangan ini argumen saya juga sangat lugas, yaitu batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden bukanlah isu konstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi harus konsisten dengan putusan-putusannya selama ini mengenai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Pertama-tama saya akan masuk sedikit saja, saya akan banyak beberapa hal yang saya kurangi dari Keterangan Ahli saya karena waktunya tidak panjang. Pertama, batas umut sebagai kebijakan atau seringkali disebut dengan istilah ageism. Menariknya dalam riset pendek yang saya lakukan. Karena waktunya tidak banyak, jadi saya hanya lakukan melalui internet. Kebanyakan literatur hukum dan politik mengenai ageism justru mempersoalkan usia lanjut politisi yang tentu saja kita semua tahu misalnya Donald Trump dan Joe Biden itu sudah sangat lansia sampai jatuh berapa kali itu Joe Biden. Kemudian juga 200 ada seorang senator di Amerika Serikat yang terdiam selagi pidato juga karena usia yang terlalu tua. Nah, jadi memang menarik waktu saya telusuri kata atau istilah 'ageism' itu pertama kali dikatakan oleh Robert Neil Butler dari tahun cukup lama, ya, ini dari tahun 1969, tapi baru hits lagi sekarang ini karena sedang banyak kritik yang digunakan oleh memang anak-anak muda. Tapi kritik itu maupun istilah ageism dan segala discourse-nya itu muncul dalam situasi yang di luar wilayah konstitusional. Karena memang pembatasan usia minimum maupun maksimum untuk politikus bukan isu yang lazim diatur ketat. Karena kapasitas politikus umumnya diukur dari rekam jejaknya, bukan umur. Berbagai negara karena itu menerapkan usia yang berbeda-beda mengenai batas umur karena sejauh ini memang tidak ada pembuktian secara ilmiah mengenai pengaruh usia pada kapasitas politik dan bahkan kinerja. Saya ingat salah satu perkara, dimana saya juga menjadi ahli, waktu itu bersama seorang ahli psikologi forensik, saya ngobrol juga dengan beliau dan waktu itu perkara usia pensiun jaksa di Mahkamah juga, tapi bukan soal usianya itu sendiri yang diperkarakan. Tapi obrolannya waktu itu adalah ada tidak dari aspek psikologi sebenarnya, usia yang bisa disandingkan dengan kinerja? Jadi, isu-isu di dunia kesehatan mengenai kaitan usia dengan kebugaran itu banyak sekali. Tetapi izinkan saya mengingatkan bahwa kapasitas politik dan kemampuan berpikir tidak bisa disamakan dengan kebugaran. Kita paham seorang begawan seperti Prof. Emil Salim, misalnya, yang usianya sudah 93 tahun, kalau saya tidak salah, sangat tajam, saya masih sering WA-an dengan beliau untuk berdiskusi soal hukum. Jadi karena perkembangan dunia kedokteran dan sains yang cepat dan tidak dapat diperkirakan, lazimnya batas usia ditentukan sebagai sebuah policy, bukan isu yang fix yang tidak dapat diubah. Karena kemampuan beragam jenis jabatan juga bisa ditentukan secara berbeda dan biasanya dilakukan dengan kajian tersendiri oleh ilmuwanilmuwan terkait yang pada umumnya tidak ada kaitannya dengan hukum, misalnya psikologi, sosiologi, politik, dan lain sebagainya. Di sinilah nantinya pembuat kebijakan bisa berdebat dalam memberikan argumentasi dan data mengenai usia yang dianggap layak dalam konteks pembentukan kebijakan berdasarkan bukti atau evidence based policy making. Yang bisa digali itu misalnya kemampuan mengelola 201 informasi dan emosi, dampak sosiologis dan politis mengenai umur dalam jabatan tertentu, dan seterusnya. Tapi intinya dari aspek hukum itu satu- satunya keterkaitan hanya soal hak, yang lainnya aspek non hukum, maka juga nonkonstitusional. Mengapa keterkaitan satusatunya dengan hak? Kita paham ada soal batas usia dewasa yang dalam konteks kepemiluan juga ada, yaitu inilah yang dijadikan batas usia minimum memilih. Nah, karena itulah, maka seharusnya bukan model usia yang perlu dibangun. Karena memang ada asumsi mengenai masih belum matangnya kultur politik di Indonesia dan budaya feodalisme yang bisa membuat rekam jejak politik tenggelam di dalam menterengnya latar belakang keluarga dan gelar. Kita semua paham gelar- gelar juga sekarang dengan mudah bisa dibeli. Sehingga usia oleh para pembentuk hukum memang sering dijadikan filter untuk mencegah orang- orang yang tidak berpengalaman menjadi politisi. Tapi, Yang Mulia, misalnya saja suatu buku yang sedang saya baca, belum selesai. Karena menarik sekali. Buku karangan Soren Kaplan baru tahun 2023 mengenai Experiential Intelligence. Bahkan dalam konteks bisnis, dia dari Harvard Business Law ... eh, maksud saya Business School, itu mengatakan soal sekarang juga harus ada untuk melihat pengalaman dalam melihat kemampuan seseorang. Karena itu, Yang Mulia, perdebatan mengenai batas usia minimum untuk dipilih harus dibiarkan berada dalam wilayah kebijakan, bukan dipindah ke wilayah konstitusional. Harapannya nanti kalau perkembangan tingkat pendidikan dan kedewasan dalam berpolitik, hal ini kemudian kitajuga semakin berkembang, kita semua berharap seperti itu, kita semakin baik peradaban politiknya, maka nanti hal ini bisa diatur berkembang lagi secara kontekstual. Sedangkan jika Mahkamah yang mengaturnya dalam arti memberikan putusan, fleksibilitas yang mengikuti kontekstualitas ini akan hilang. Karena nanti batas usia akan selalu menjadi isu konstitusional yang kembali harus diperiksa Mahkamah dengan logika yang sangat mungkin akan inkonsisten. Inkonsistensi ini sudah terlihat dalam Permohonan a quo yang bila diadopsi oleh Mahkamah, menurut saya akan membuka inkonsistensi putusan Mahkamah. Pemohon mengemukakan argumen tentang ketidakadilan dan diskriminasi. Jika proposisi utamanya dalam konteks logika, atau inferensi, atau penyimpulan, atau silogisme, jika proposisi utamanya adalah pembatasan umur menimbulkan diskriminasi bagi sebagian Warga 202 Negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun, maka seharusnya dalam silogisme itu kesimpulannya adalah menghilangkan sama sekali batasan umur, bukan menurunkannya. Sebab bila batas usia diturunkan, maka diskriminasi juga terjadi, hanya pindah ke orang-orang yang berusia di bawah 35 tahun. Kedua, namun saya tidak akan rinci membacakan karena saya akan masuk ke isu konstitusionalitas syarat teknis pencalonan dalam pemilihan umum yang dalam keterangan tertulis sudah saya paparkan ada 7 paling tidak, 7 putusan Mahkamah yang menggambarkan sejauh ini konsistensi pandangan Mahkamah mengenai batas usia untuk jabatan tertentu dalam konteks kebijakan hukum terbuka dan perkara a quo terlihat sangat jelas berada dalam wilayah batas usia untuk jabatan tertentu ini. Memang ada pengecualian, paling tidak yang saya catat, misalnya satu, tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, Putusan 51, 52, 59/2008 atau ... atau misalnya dan, hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan (dalam Putusan 56/2012). Dan yang ketiga, bila secara implisit norma tersebut menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif (Putusan 112/2022). Untuk itu, nanti saya akan menjelaskan bahwa perkara a quo juga tidak memenuhi pengecualian-pengecualian yang sudah ada tersebut. Selanjutnya, saya akan menguji sesuai metode penalaran hukum pada bagian yang ketiga ini. Menurut pendapat saya, Yang Mulia, bila kita coba interpretasikan dengan semua metode sebenarnya, saya sudah coba, tadi malam saya coba lagi dengan metode sistematis, tidak bisa diinterpretasikan Pasal 27, 28 ayat (2) dan (3) itu berbeda. Secara gramatikal jelas tidak bisa juga dari kata diskriminatif. Historis juga tidak. Saya sudah baca Permohonan, Yang Mulia, historis yang di situ yang dikutip hanya potongan-potongan sidang yang tidak mengarah pada kesimpulan. Jadi, menurut saya tidak bisa dijadikan dasar bagi metode interpretasi historis. Secara teleologis apalagi, malah sebaliknya karena secara teleologis, juga komparatif, kita akan melihat bahwa akan semakin kuat temyata boleh ada diskriminasi dalam konteks yang diizinkan oleh kovenan hak-hak sipil dan politik yang merupakan norma 203 hukum intemasional yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang 12/2005 karena dia adalah derogable rights, dengan syarat-syarat tertentu bisa saja dibatasi. Bahkan ada komentar dari United Nations Human Rights Office bahwa dikatakan, "It may be reasonable to require a higher age for election or appointment to particular offices than for exercising the right to vote, Intinya adalah saya hanya ingin menggarisbawahi bagian bahwa dalam komentari itu juga diberikan contohnya tentang mensyaratkan ... kebolehan mensyaratkan usia yang lebih tinggi karena tujuannya bukan untuk mendiskriminasi, tapi untuk memberikan pengaturan asal ada penalaran yang cukup. Saya skip beberapa bagian yang mengutip Mahkamah yang sudah memberikan pandangan yang sudah sangat baik mengenai pentingnya rule of law dalam demokrasi, dalam konteks melindungi rakyat dalam kepemiluan. Yang berikutnya, izinkan saya masuk ke bagian terakhir soal apakah mungkin ada pengecualian? Menurut saya, pertama misalnya dalam konteks ... dalam konteks tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable tadi, argumen soal bagaimana kovenan hak-hak sipil dan politik mengatumya itu menunjukkan dengan tegas bahwa perkara a quo tidak memenuhi pengecualian tersebut. Kedua, soal jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, inijuga jelas tidak dipenuhi oleh perkara a quo karena ... karena pasal yang dimintakan itu mengatur persyaratan untuk mencalonkan diri dan tidak berkaitan langsung dengan relasi dengan lembaga lainnya, seperti yang Mahkamah gambarkan dalam putusan 56/2012 karena waktu itu soal hakim di pengadilan-pengadilan yang berbeda. Kemudian yang ... pengecualian yang mungkin, yang ketiga, tapi kembali saya temukan temyata ini juga tidak masuk untuk perkara a quo, yaitu bila secara implisit nonna tersebut ... tersebut menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif untuk Putusan 112 atau dalam Putusan 112/2022. Namun, kembali saya ingin memperlihatkan bahwa dalam Perkara 112/2022 ada konteks pemilihan kembali Pemohon, waktu itu adalah pimpinan KPK yang sekarang. Yang dipertimbangkan Mahkamah karena isunya adalah pimpinan lembaga tertentu atau KPK yang mekanismenya pemilihan yang lebih terbatas, jadi bukan popular vote sebagaimana halnya perkara a quo. 204 Perbedaannya tentu saja permohon ... Pemohon perkara a quo tidak mengalami proses yang sama. Pemohon juga tidak mengalami perubahan kebijakan di tengah jalan, seperti halnya argumen dalam Perkara 112/2022. Kebijakan mengenai umur itu sudah ada sejak lama dan dengan logika kebijakan hukum terbuka bila memang ada keinginan untuk menghapus diskriminasi, Para Pemohon perkara a quo sudah sejak lama bisa melakukan advokasi kebijakan ke DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang- undang. Izinkan saya mengingatkan advokasi kebijakan tentu saja tidak hams dilakukan oleh partai yang punya parliamentary threshold karena bahkan saya sebagai pihak partikelir/akademisi bisa mendorong kebijakan di DPR dan Pemerintah, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, misalnya. Dan sebagai tambahan dengan waktu yang terlalu dekat dengan pelaksanaan Pemilu 2024, wajar saja bila ada dugaan sebagian pihak kepada Pemohon mengenai kepentingan politik dalam proses penentuan calon pasangan kandidat presiden dan wakil presiden. Dalam kaitannya dengan dugaan ini tak pelak Mahkamah juga banyak diduga, diterka, dan dianalisis dalam kaitannya dengan posisi politik Mahkamah. Padahal peran Mahkamah untuk tetap menjadi the guardian of the constitution yang dapat dipercaya, sangat penting bagi bangunan negara hukum Indonesia yang saat ini tengah menghadapi banyak masalah. Untuk itu, Mahkamah semestinya memberikan putusan yang konsisten dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Bila memang ada perubahan yang dianggap penting oleh Mahkamah, maka perubahan itu hams dilakukan setelah Pemilu 2024 dan oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana yang selama ini Mahkamah juda ... juga sudah sering berikan sebagai ratio decidendi maupun amar putusan dalam berbagai putusan yang sudah ada. Seperti misalnya dalam Perkara Nomor 22/2017 mengenai usia perkawinan yang dikatakan bahwa apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkernbangan hukum dan perkembangan masyarakat. Makanya ketika itu kemudian DPR atas perintah Mahkamah segera mengubah Undang-Undang Perkawinan dan sekarang alhamdulillah saya senang sekali, 205 setuju dengan putusan itu, usia minimum untuk laki-laki dan perempuan sama, 19 tahun. Vlll. Analisa Dan Kesimpulan 1. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara dan saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yaitu Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, Pemohon III Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dan Pemohon V Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun dan karenanya memiliki hak konstitusional atas pengakuan,jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 280 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). Selain itu, Para Pemohon pun memiliki hak konstitusional atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Selengkapnya ketentuan Pasal 169 Huruf q UU 7/2017 berbunyi sebagai berikut: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; 3. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon sebagai bagian dari penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif berkaitan dengan penyelenggaraan negara potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena terhalang untuk maju menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden yang mempersyaratkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, jabatan Presiden 206 dan Wakil Presiden pun merupakan puncak daripada fungsi eksekutif, sehingga adalah wajar dan menjadi beralasan apabila setiap perorangan warga negara yang menjalankan fungsi eksekutif tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus diberikan perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama (tidak diskrimintait) dalam pemerintahan untuk mencapai puncak fungsi eksekutif dengan cara satu diantaranya mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, pengalaman Para Pemohon sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bekal yang penting bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 4. Bahwa persyaratan usia agar seseorang dapat menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang telah lazim diatur dalam peraturan perundangan-perundangan sebagai bentuk tertib administrasi dalam wujud kepastian hukum. Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat dalam suatu jabatan tertentu digunakan untuk parameter, sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas dan atau kemampuan, baik dari visi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatujabatan tertentu. Seorang calon pejabat negara diharapkan setiap memegang jabatan tertentu dapat menjelaskan dan menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab pada masyarakat, bangsa, dan negara. 5. Bahwa perubahan dinamika ketatanegaraan sangat cepat dan refonnasi birokrasi dituntut mampu mengarahkan model ketatanegaraan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik secara nasional maupun secara global. Pennasalahan birokrasi yang ada dan status yang harus diselesaikan juga merupakan tantangan pembangunan bangsa yang harus dikenali dan dipahami oleh seseorang yang akan duduk sebagai pemimpin dalam pemerintahan, khususnya bagi seseorang yang akan memegang kekuasaan tertinggi dalam satu negara. Sehingga, adanya pengalaman 207 sebagai penyelenggara negara menjadi salah satu modal penting bagi calon presiden maupun calon wakil presiden di Indonesia. Banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang demikian besar, tentunya tidak sekadar dibutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman duduk sebagai penyelenggara negara. 6. Bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selanjutnya cukup disebut UU 28/1999). Berdasarkan definisi hukum tersebut, maka penyelenggara negara adalah meliputi pejabat negara dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 UU 28/1999 tersebut di atas, maka penyelenggara negara meliputi seluruh pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif yang meliputi seluruh pejabat negara pada lembaga tinggi negara (lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945), menteri, gubemur, hakim, dan pejabat negara yang lain serta pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara. 8. Bahwa definisi penyelenggara negara yang demikian sejalan juga dengan definisi penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 19/2019) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut UU 40/2008). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 19/2019 disebutkan bahwa, ''penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara 208 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. " Pun demikian dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 40/2008 yang mengatur bahwa, ''penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. " 9. Bahwa penyelenggara negara menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan memiliki fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal mana menunjukan bahwa penyelenggara negara bersifat universal dan tidak diskriminasi karena melingkupi seluruh pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 10. Bahwa selain itu, penyelenggara negara memiliki kemampuan dan pengetahuan bagaimana memegang kekuasaan dan menjalankan amanah kekuasaan tersebut sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku baik menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif Pun demikian kekuasaan atau jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam lingkup menjalankan fungsi eksekutif dengan cakupan yang lebih luas mengingat Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (vide Pasal 4 UUD 1945). Dengan demikian, mengingat beban tugas, fungsi, dan wewenang jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih luas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan atau fungsi eksekutif, maka adalah wajar apabila memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi bekal yang penting dan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. 11. Bahwa oleh sebab itu, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 281ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus sebagai 209 penyelenggara negara yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun memiliki hak konstitusional menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilihan umum selanjutnya yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi serta memiliki hak atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat ( 1) dan ayat (3) UUD 1945) dalam ruang lingkup hak-hak sipil dan politik (civil and political rights) yaitu pemilihan umum serta berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). 12. Bahwa selanjutnya dalam sistem satu atap (one roof system) lainnya yaitu dalam koridor pemilihan umum dalam rezim UU 7/2017 terdapat perlakuan yang berbeda. Dalam UU 7/2017 untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD berlaku syarat telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih (vide Pasal 240 ayat (1) huruf a jo Pasal 182 huruf a UU 7/2017). Sedangkan, untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlaku syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (vide Pasal 169 huruf q UU 7/2017). Dengan demikian, untuk meniadakan perlakuan yang berbeda (diskriminatif dan tidak adil) tersebut dalam sistem satu atap (one roof system) yang sama yaitu pemilihan umum, maka persyaratan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun menjadi beralasan menurut hukum. 13. Bahwa katakanlah kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD cukup telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan pertimbangan karena anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD bersifat kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan melalui suatu forum rapat. Maka, menurut hemat Para Pemohon kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan syarat usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara" dengan pertimbangan pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi penting untuk menjadi bekal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat 210 puluh) tahun sebagaimana halnya diri Para Pemohon. Terlebih, jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun dalam mengambil keputusan juga bersifat kolektif kolegial melalui suatu forum rapat bersama dengan para menteri-menteri yang membantu dalam pengurusan pemerintahan. 14. Bahwa UUD 1945 tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya dan hal yang demikian merupakan open legal policy. Namun demikian, dalam pembentukan undang- undang dimaksud harus berdasarkan prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan" dan prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”. Perwujudan negara hukum yang demokratis harus dilakukan secara berkeadilan dengan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (diskriminasi) atau tanpa mengistimewakan (priviligasi). 15. Bahwa sehubungan dengan open legal policy dapat ditemukan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIIl/2010, Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008, Putusan Nomor 26/PUU- VII/2009, Putusan Nomor 7/PUU-Xl/2013, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Prinsip open legalpolicy pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang- undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi sebagai pembentuk undang-undang. Ketentuan yang bersifat open legal policy ini dapat dibentuk oleh pembentuk undang-undang melalui mandat berdasarkan UUD 1945 ataupun tidak. Mahkamah dapat membatalkan norma yang bersifat open legal policy apabila produk open legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas atau ketidakadilan yang intolerable. 16. Bahwa sebaliknya, rasionalitas open legal policy dalam Pasal 169 huruf q 211 Undang-Undang Pemilu menjadi terpenuhi apabila frasa berusia paling rendah 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimanai 'berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'. Rasionalitas mengapa memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah hal yang utama dan menjadi penting dikarenakan pengalaman tersebut membuktikan bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas yang kesemuanya tersebut dapat diwujudkan, dibuktikan, dan bersumber dari memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. 17. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraian sebelumnya, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 jelas-jelas melanggar rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable karena dalam sistem satu atap (one roof system) yaitu dalam koridor pemilihan umum dalam rezim UU 7/2017 terdapat perlakuan yang berbeda yang mencerminkan ketidakadilan bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dalam konteks pemilihan umum dalam UU 7/2017 untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD berlaku syarat telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih (vide Pasal 240 ayat (1) huruf a jo Pasal 182 huruf a UU 7/2017). Sedangkan, untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlaku syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (vide Pasal 169 huruf q UU 7/2017). Terlebih, perlakuan yang berbeda tersebut melanggar rasionalitas mengingat tidak terdapat alasan yang kuat untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD dengan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam konteks pemilihan umum. Justru sebaliknya, menjadi rasionalitas apabila calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipersyaratkan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara karena pengalaman yang demikian menjadi bekal yang cukup dalam membentuk mentalitas, pengetahuan, dan cara 212 berpikir yang akan bermanfaat dan dipergunakan kelak dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Bukankah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 telah memberikan pandangan bahwa kewenangan pengaturan batas usia akan menjadi permasalahan konstitusi jika menimbulkan problematikan kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock), menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut, dan/atau menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana Para Pemohon uraikan dari awal hingga akhir dalam permohonan a quo telah jelas-jelas secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 281ayat (2) UUD 1945) bagi Para Pemohon serta tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini dalam rangka mengakomodir bonus demografi di Indonesia yang mengharuskan generasi muda untuk dipersiapkan menjadi agen-agen pembangunan nasional sejak sekarang. 18. Bahwa oleh sebab itu, hak Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun menjadi terhalang atau tereduksi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Di sisi lain, syarat calon anggota legislatif adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Oleh sebab itu, untuk memenuhi, melindungi, dan menjamin pemenuhan prinsip kepastian hukum yang adil, maka dalam konteks Indonesia saat ini kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. 19. Bahwa tidak dapat dipungkiri perihal persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya 213 ibarat "dua sisi mata uang yang sama" dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa "kepastian hukum yang adil". Dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aliran Hukum Alam/Kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran Postivisme Hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dalam kaitan ini, peraturan perundang-undangan baik secara formil (procedural) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. (Dewa Gede Atmadja. Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis. Malang: Setara Press, 2013, hlm.76-78). 20. Bahwa ditinjau dari aspek validitas, pembatasan usia dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak memiliki validitas. Dalam kaitan ini Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma (stufenbau theory). Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh betentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah grundnorm. Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian hams diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar llmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: General Theory of Law and Sate. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11-12). Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Pernohon Pasal 169 huruf q UU 7/2017 betentangan dengan norma yang diatur dalam UUD 1945. Norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip "persamaan kedudukan di dalam 214 hukum dan pemerintahan" dan aksiologi hukum "kepastian hukum yang adil." 21. Bahwa menurut Ronald Dworkin, maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (rules) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (principles). Prinsip- prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah. (Ronald Dworkin. Law's Empire. Massachusetts: Harvard University Press, 1988, hlm.21). Dalam kaitannya dengan persyaratan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana menjadi pokok perkara dalam permohonan uji materi ini, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 281ayat (2) UUD 1945. 22. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hukum memang adakalanya terdapat "pembatasan", namun juga selalu ada "pengecualian" sebagaimana adagium "tidak ada hukum tanpa pengecualian" (no law without escape clause/there is no rule without exception). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan, sepanjang pengecualian mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. 23. Bahwa perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: "Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuhpuluh) tahunselama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima betas) tahun. " Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh 215 lima) tahun. 24. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah juga memutuskan perkara terkait batasan usia, walaupun MK tidak memutus soal batasan usianya namun Mahkamah Konstitusi memberikan putusan soal pengalaman dalam bidang tertentu untuk jabatan tertentu yang tujuan dan sifatnya sama untuk penempatan jabatan tersebut. Hal ini bermakna bahwa pengalaman adalah kunci terpenting yang adapat mengesampingkan batasan usia minimaluntuk menempati jabatan tertentu. 25. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 yang menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan",bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan". Dengan demikian, walaupun belum mencapai batas usia sebagaimana dimaksudkan, sepanjang berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, maka yang bersangkutan dianggap telah memenuhi persyaratan batas usia minimal. 26. Bahwa pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sepanjang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara walaupun usianya di bawah 40 (empat puluh) tahun, sehingga sudah sepatutnya dipersamakan dengan usia minimal sebagaimana yang dipersyaratkan. 27. Bahwa hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi- tingginya. Jeremy Bentham mengemukakan, "kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar" (the greatest happiness of the greatest number). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk menilai kebijakan pemerintah 216 dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. 28. Bahwa pada prinsipnya pengaturan distribusi hak yang dilakukan secara berbeda dapat dibenarkan, sepanjang hal itu tidak menimbulkan kerugian. Demikian itu dapat dikatakan adil. Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang didalamnya tidak ada pengecualian telah menimbulkan ketimpangan distribusi hak. Pembatasan usia tanpa adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksudkan, tidak mencerminkan kondisi yang menguntungkan guna kepentingan pencalonan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 29. Bahwa keadilan dinilai dari aspek kecocokan antara tindakan dengan hukum positif terutama (undang-undang). Dalam kaitan ini makna adil adalah kata lain "benar". Kebenaran dan keadilan merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Penerapan hukum akan dikatakan tidak adil, jika suatu norma diadakan pada suatu undang-undang, namun tidak diterapkan pada undang- undang lain yang memiliki persamaan. 30. Bahwa perihal pengecualian terkait dengan "persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan" adalah sejalan dengan perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Di sini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). 31. Bahwa UUD 1945 memang tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab konstitusi tidak mengatumya, maka kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya (open legal policy). Namun demikian dalam pembentukan undang-undang dimaksud harus berdasarkan prinsip "perlakuan yang sama dihadapan hukum", prinsip "kesempatan yang sama dalam pemerintahan" dan prinsip “jaminan perlindllllgan terhadap perlakuan yang diskriminatif”. 217 32. Bahwa perihal persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- lllldangan. Namllll demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat "dua sisi mata uang yang sama" dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa "kepastian hukum yang adil". 33. Bahwa meskipun pengaturan mengenai persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian pada pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengandung adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle). 34. Bahwa dapat diformulasikan terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, maka dianggap telah memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Disini pembebanan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). 35. Bahwa terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah menimbulkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, maka diperlukan pembetulan terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dilakukan dengan menerapkan pengecualian. Pengecualian tersebut sebagai wujud keadilan korektif guna pemenuhan jaminan "persamaan 218 kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan". 36. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka: Frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara". IX. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut: • Mengabulkan permohonan Para Pemohon • Menyatakan bahwa frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 219 [2.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pihak Terkait Partai Gerindra bertanggal 5 September 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut: I. Pendahuluan Kedudukan Hukum Dan Keterkaitan Atau Kepentingan Pihak Terkait 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Badan Hukum Partai Politik yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 1 tanggal 6 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Liena Latief, SH, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-26.AH.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Badan Hukum, tertanggal 3 April 2008; 2. Bahwa dalam hal ini, Ketua Harian DPP Partai GERINDRA dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GERINDRA berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai GERINDRA untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai GERINDRA di pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 09- 0002/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang Pejabat Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 10 September 2020 dan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 30 September 2020 tentang Akta Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA), yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Barat. Dengan demikian, Pihak Terkait berwenang untuk mewakili DPP Partai GERINDRA sebagai Badan Hukum Partai Politik dalam mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) a quo (selanjutnya disebut Permohonan); 3. Bahwa Pihak Terkait sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum (PEMILU) sebelumnya yaitu tahun 2019 dan saat ini kembali menjadi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 2 (dua), sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 220 Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 4. Bahwa diketahui, Permohonan a quo terkait dengan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya cukup disebut “UU Pemilu”) yang menyatakan: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. 5. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan secara langsung atas Permohonan a quo mengingat saat ini Pihak Terkait (Partai GERINDRA) adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 2 (dua) yang memilik hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pemilu yang akan datang yang mana hal ini bersinggungan langsung terhadap substansi Permohonan PUU a quo terkait dengan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden; 6. Bahwa Pihak Terkait sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait adalah Badan Hukum Partai Politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 jo. UU Pemilu sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dengan demikian dan guna melindungi kepentingan hukum serta hak konstitusionalnya, maka Pihak Terkait berkepentingan langsung atas Permohonan a quo; II. Keterangan Pihak Terkait 1. Bahwa pokok Permohonan Para Pemohon a quo terkait dengan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: 221 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. 2. Bahwa setelah mempelajari secara saksama Permohonan a quo, maka diketahui yang menjadi pokok Permohonan adalah agar frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”; 3. Bahwa setelah memperhatikan seluruh alasan dan dalil Permohonan dan Petitum dalam permohonan Para Pemohon, maka permohonan a quo senyatanya berkaitan erat dengan kepentingan hukum Pihak Terkait dan / atau Pihak Terkait berkepentingan langsung dengan Permohonan in casu, mengingat Pihak Terkait memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu yang akan datang; 4. Bahwa Pihak Terkait adalah Badan Hukum Partai Politik yang berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Partai GERINDRA Tahun 2020 khususnya Pasal 12 ayat (3) dan ayat (8) tentang Fungsi, yang menyatakan: 3) Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 8) Menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Bahwa selain itu, tugas Pihak Terkait telah diatur dalam Anggaran Dasar Partai GERINDRA Tahun 2020 dalam Pasal 13 ayat (4) yang berbunyi, “Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai”; 6. Bahwa Pihak Terkait sebagai sarana kaderisasi sekaligus berfungsi dan memiliki tugas untuk menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat 222 sebagai arah kebijakan politik partai, maka dalam konteks Pemilu Tahun 2024 pun Pihak Terkait telah menghimpun aspirasi rakyat dan kader yang memiliki aspirasi kepada Pihak Terkait agar Pihak Terkait menetapkan calon Wakil Presiden 2024 dari generasi muda berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara untuk berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024. Penggabungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lintas generasi ini diharapkan menjadi kombinasi pasangan ideal yang juga mengakomodir dan mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas. Oleh sebab itu, pengalaman sebagai Penyelenggara Negara untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah penting yang akan menjadi bekal dan bukti bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas; 7. Bahwa aspirasi rakyat dan kader kepada Pihak Terkait berkaitan dengan kontestasi Pemilihan Umum (PEMILU) di tahun 2024 ini, pada pokoknya adalah agar Pihak Terkait menetapkan calon Wakil Presiden 2024 dari generasi muda berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara adalah penting dan beralasan hukum; 8. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo sama sekali tidak menyinggung atau mendalilkan perubahan angka batas usia syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah sekian dan sekian. Namun demikian, Para Pemohon mendalilkan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan penambahan frasa “atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. 9. Bahwa oleh sebab itu, menurut Pihak Terkait mengenai pokok Permohonan a quo yakni agar frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 223 dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara” a quo senyatanya adalah tepat dan tidak terjebak pada perdebatan rasio open legal policy, karena Para Pemohon sepanjang dalam uraian dalil dan petitumnya tidak mengubah “angka” batas usia syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang- Undang Pemilu; 10. Bahwa permohonan Para Pemohon a quo yang demikian adalah dapat dibenarkan menurut hukum dan beralasan menurut hukum, sebab apabila berbicara dalam konteks “angka” batas usia, maka hal ini masuk pada perdebatan open legal policy yang tidak berkesudahan, mengingat bahwa open legal policy merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, serta politik hukum open legal policy dalam kaitannya dengan pengujian materi undang-undang tersebut pun masih belum jelas batasan-batasannya; 11. Bahwa secara yuridis dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Nomor 37- 39/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008, Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 22/PUU- XV/2017 dan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan norma yang bersifat open legal policy apabila produk open legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas atau ketidakadilan yang intolerable; 12. Bahwa menurut Pihak Terkait, open legal policy dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mensyaratkan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun adalah jelas- jelas melanggar hak, moralitas, rasionalitas atau ketidakadilan. Memperhatikan bahwa sebelumnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, batas usia persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Namun demikian, dalam UU Pemilu batas usia persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Perubahan dimaksud membuktikan bahwa tidak terpenuhinya rasionalitas yang jelas dan terukur 224 mengenai batas usia persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Hal ini berakibat pada dimungkinkannya suatu saat terdapat permohonan uji materiil yang menyatakan agar batas usia persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah sekian, sekian, dan sekian; 13. Bahwa sebaliknya rasionalitas open legal policy dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi terpenuhi apabila frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. Rasionalitas mengapa memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara adalah hal yang utama dan menjadi penting dikarenakan pengalaman tersebut membuktikan bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas yang kesemuanya tersebut dapat diwujudkan, dibuktikan, dan bersumber dari memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Pemerintahan ataupun Penyelenggara Negara; 14. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu jelas-jelas melanggar ketidakadilan yang intolerable karena tidak berpihak dan menimbulkan diskriminasi bagi generasi muda yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk dapat menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Hal ini bertentangan dengan konstitusi Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28I ayat (2) Hak untuk bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu 225 15. Bahwa aspirasi rakyat dan kader kepada Pihak Terkait agar Pihak Terkait menetapkan calon Wakil Presiden 2024 dari generasi muda berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara cukup beralasan mengingat mayoritas pemilih dalam Pemilu tahun 2024 nantinya adalah generasi muda dan di sisi lain Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif; 16. Bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon dalam Permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-V/2007 telah menyatakan bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan Permohonan a quo adalah apakah persyaratan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden; 17. Bahwa dalam hubungan ini, Mahkamah dalam putusan lain yakni Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 menegaskan bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam- macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Oleh sebab itu, merujuk pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 tersebut dimana jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Para Pemohon yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden; 226 18. Bahwa oleh sebab itu, menurut Pihak Terkait kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak terpaku pada batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Akan tetapi, bagi setiap perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sudah sepatutnya demi hukum dan beralasan hukum untuk diberikan kesempatan yang sama untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, bagi Pihak Terkait untuk syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak serta merta berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun, bersifat alternatif apabila memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara dapat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden mengingat kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan antara jabatan atau aktivitas pemerintahan berbeda. Hal mana sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU- V/2007 bahwa jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda. Terlebih dalam konteks Indonesia saat ini sudah memasuki tahap awal bonus demografi, sehingga generasi muda sangat perlu dipersiapkan untuk menjadi agen-agen pembangunan nasional dan pemimpin bangsa; 19. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon a quo senyatanya beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya jika Mahkamah demi hukum mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. III. Pembahasan Pihak Terkait Partai Gerindra Pada Prinsipnya Mendukung Permohonan Para Pemohon Dikarenakan Bersesuaian Dengan Keadaan Hukum Dan Keadaan Fakta Yang Sebenarnya 1. Bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana perkara Nomor 55/ PUU- XXI/ 2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 a quo, bagi Pihak Terkait senyatanya memiliki hubungan dan arti khusus, yakni: 1) Permohonan Pihak Terkait ini merupakan komitmen Partai Gerindra kepada setiap warga negara Indonesia termasuk generasi muda, guna 227 pemenuhan Hak Konstitusi untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 harus ditegakkan; 2) Permohonan menjadi Pihak Terkait ini merupakan dukungan Partai Gerindra kepada Para Pemohon dan generasi muda, yang memperjuangkan haknya di Mahkamah Konstitusi secara konstitusional dan sah berdasarkan hukum; 3) Bagi Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi bukanlah alat untuk merubah undang-undang secara otoriter, melainkan Mahkamah Konstitusi justru merupakan tempat atau sarana bagi warga negara Indonesia yang merasa menderita kerugian secara konstitusional untuk mencari keadilan; 4) Permohonan ini menurut Pihak Terkait bukanlah manuver kekuasaan, karena setiap subjek hukum tidak memiliki kekuasaan untuk menekan dan mengatur Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebaliknya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan negara yang independen dan diawasi oleh masyarakat luas. 2. Bahwa sebagaimana diketahui, Para Pemohon didalam Permohonannya a quo tidak menyinggung atau mendalilkan perubahan angka batas usia syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah sekian dan sekian. Namun demikian, Para Pemohon mendalilkan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan penambahan frasa “atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”; 3. Bahwa atas dalil Para Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada prinsipnya adalah menyetujuinya. Akan tetapi perlu adanya penambahan jika dikaitkan dengan penambahan frasa “atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. Hal mana apabila dikaitkan dengan pokok permohonan, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun in casu, senyatanya jika dimaknai khusus dan mendalam maka telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, karena telah membatasi dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Para Pemohon atau masyarakat yang telah memiliki kemampuan 228 dan telah memenuhi persyaratan namun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga persyaratan idealnya untuk dapat menjadi calon Presiden ataupun calon Wakil Presiden menurut Pihak Terkait adalah “Tidak Serta Merta” berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun, bersifat alternatif apabila memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Pemerintahan atau Penyelenggara Negara; 4. Bahwa mengenai persyaratan ideal untuk dapat menjadi calon Presiden ataupun calon Wakil Presiden menurut Pihak Terkait a quo dan sebagaimana hubungan dalam permohonan Para Pemohon ini, maka hal tersebut adalah sejalan dan bersesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 15/ PUU-V/ 2007, yang menegaskan bahwa :“…jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut”; 5. Bahwa selain itu, permohonan Para Pemohon ini juga sejalan dan bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, yang salah satu Amar Putusannya berbunyi “ Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Hal mana Putusan Mahkamah Konstitusi a quo mempunyai subtansi permohonan yang sama dengan pokok Permohonan Pemohon yakni agar frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 229 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. Sehingga sudah tepat dan beralasan hukum bilamana Para Pemohon didalam Permohonannya a quo tidak menyinggung atau mendalilkan perubahan angka batas usia syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah sekian dan sekian. Namun demikian, Para Pemohon mendalilkan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan penambahan frasa “atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara” 6. Bahwa oleh karenanya, menurut Pihak Terkait untuk kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak terpaku pada batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Akan tetapi, bagi setiap perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun sudah sepatutnya demi hukum dan beralasan hukum untuk diberikan kesempatan yang sama untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Atau dengan makna lain untuk syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden “Tidak Serta Merta” berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun, bersifat alternatif apabila memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara; 7. Bahwa Persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan keadaan telah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun a quo, senyatanya adalah sesuai hukum dan berdasar hukum serta sangat diperlukan pada saat ini. Hal mana memberi kesempatan kepada kaum muda untuk berpartisipasi didalam penyelenggaraan negara. Terlebih apabila kaum muda dimaksud dipadankan dengan kaum tua, yang mana perpaduannya akan membentuk keseimbangan yang ideal antara keahlian dan kekuatan dengan ketajaman pemikiran dan kebijaksanaan; 8. Bahwa kebangkitan dan peranan generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Pihak Terkait adalah hal yang utama dan 230 istimewa, sehingga Pihak Terkait sejak awal berdirinya di tahun 2008 sampai dengan saat ini, dan bahkan kedepannya akan selalu berperan aktif serta akan terus mendorong dan memotivasi generasi muda untuk bangkit, bergerak, berkontribusi, serta mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik, sehingga karenanya permohonan Pihak Terkait ini senyatanya bukan manuver kekuasaan ataupun mengikuti momentum sebagaimana yang banyak diberitakan. Melainkan komitmen dan dukungan Pihak Terkait sejak awal didirikannya bagi kepentingan generasi muda. Khususnya dalam hal ini kepada Para Pemohon dan generasi muda yang sedang memperjuangkan haknya secara konstitusional dan berdasar hukum; 9. Bahwa atas dukungan Pihak Terkait dalam hal syarat batas usia bagi generasi muda untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya, diantaranya untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden a quo, maka bagi Pihak Terkait masih ada hal yang perlu dan tidak kalah penting, yakni diperlukan adanya syarat “memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara” untuk menjadi pengecualian bagi persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden meskipun usianya dibawah 40 tahun. Oleh sebab, adanya “pengalaman sebagai penyelenggara negara” bagi calon presiden atau calon wakil presiden dimaksud, senyatanya sangat bernilai dan sangat diperlukan, yang akan menjadi bekal dan bukti bahwa pemimpin bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas, serta agar masyarakat pemilih dapat mengetahui sebelumnya tentang kemampuan dalam hal menjalankan pemerintahan dari para calon presiden atau calon wakil presiden yang akan dipilihnya; Pihak Terkait Partai Gerindra Menolak Seluruh Alasan Dan Dalil Keterangan Para Pihak Terkait Lainnya, Karena Hanya Berdasarkan Pada Dugaan Dan Prasangka, Dengan Tidak Mendasarkan Pada Keadaan Hukum Dan Keadaan Fakta Yang Sebenarnya 10. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Pihak Terkait dimuka serta dalam kaitannya dengan permohonan Para Pemohon a quo, maka dapat dimaknai adanya suatu keadaan hukum dan keadaan fakta, pada pokoknya sebagai berikut: 231 1) Keadaan Hukum, bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo sama sekali tidak menyinggung atau mendalilkan perubahan angka batas usia syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah sekian dan sekian. Namun demikian, Para Pemohon mendalilkan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan penambahan frasa “ATAU memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”; 2) Keadaan Fakta, bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu senyatanya telah melanggar ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena tidak berpihak dan telah menimbulkan diskriminasi bagi generasi muda yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, untuk dapat menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Hal ini telah bertentangan dengan konstitusi Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 11. Bahwa atas adanya keadaan hukum dan keadaan fakta dari permohonan Para Pemohon a quo, serta dikaitkan dengan keterangan Pihak Terkait Partai GERINDRA dengan keterangan-keterangan Para Pihak Terkait lainnya, yakni: - Pihak Terkait Perludem; - Pihak Terkait Evita anggita Rama dkk; - Pihak Terkait Fiqi Fansuri dkk; - Pihak Terkait Oktavianus Rasubal; - Pihak Terkait Kaka Suminta. maka dapat diketahui bahwa para Pihak Terkait Lainnya tersebut, senyatanya telah salah dalam memaknai pokok permohonan dari para Pemohon, sehingga di dalam keterangan-keterangannya secara jelas hanya mendasarkan pada dugaan-dugaan dan prasangka; 12. Bahwa adapun yang menjadi “permasalahan” dari Para Pihak Terkait Selain Pihak Terkait Partai GERINDRA a quo, maka jika dicermati secara seksama, pada pokoknya adalah sama, yakni dalam hal: - Keberatan atas adanya permohonan Para Pemohon, dengan dalih permohonannya merupakan “open legal policy”, dan karenanya bukan 232 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya; - Keberatan atas permohonan Para Pemohon, yakni dengan mempermasalahkan batas usia yang mengapa sekian dan tidak sekian? - Keberatan atas permohonan Para Pemohon, yang dalam hal penambahan frasa “ATAU memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”; - Keberatan atas adanya permohonan Para Pemohon yang diajukan pada saat mendekati Pemilihan Umum (PEMILU). 13. Bahwa berkenaan dengan keberatan Para Pihak Terkait Selain Pihak Terkait Partai GERINDRA atas permohonan Para Pemohon, yang mendalilkan bahwa permohonan Para Pemohon merupakan kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) dan karenanya bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutusnya melainkan hak kewenangan dari Pembentuk Undang-Undang, maka hal tersebut tentu saja tidak sesuai hukum dan fakta. Oleh karenanya Pihak Terkait Partai GERINDRA dengan tegas membantah dan menolaknya, dengan mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo sama sekali tidak menyinggung atau mendalilkan perubahan angka batas usia syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah sekian dan sekian. Namun demikian, Para Pemohon mendalilkan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan penambahan frasa “atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. Oleh sebab itu, permohonan Para Pemohon a quo menurut Pihak Terkait Partai GERINDRA senyatanya adalah tepat dan tidak terjebak pada perdebatan rasio open legal policy, karena Para Pemohon sepanjang dalam uraian dalil dan petitumnya tidak mengubah “angka” batas usia syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu; 2) Bahwa Para Pihak Terkait Selain Pihak Terkait Partai GERINDRA atas permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa permohonan Para 233 Pemohon merupakan kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) dan karenanya bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutusnya melainkan hak kewenangan dari Pembentuk Undang- Undang. Akan tetapi dipersidangan Para Pihak Terkait Selain Pihak Terkait Partai GERINDRA tersebut senyatanya tidak menjelaskan hal- hal apa yang menjadi batasan daripada open legal policy. Demikian pula dengan Ahli yang dihadirkannya, dimana dalam persidangan tidak dapat pula menjelaskan secara jelas batasan-batasan daripada open legal policy dimaksud, sebagaimana yang ditanyakan oleh Mahkamah di persidangan; 3) Bahwa Pihak Terkait Partai GERINDRA, dalam hal ini menyetujui pendapat Ketua Mahkamah sebagaimana yang disampaikannya dipersidangan, yakni: “…. Semua norma yang ada dalam sebuah undang-undang itu, itu open legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Ya, ini selaras dengan amanat Pasal 5 Undang- Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti, memahami nilai nilai hukum yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat… Artinya selaras dengan istilah yang sangat terkenal, konstitusi yang hidup… “ 4) Bahwa pendapat Ketua Mahkamah sebagaimana yang disampaikannya di persidangan mengenai open legal policy a quo senyatanya sesuai dan berdasar hukum. Hal mana dengan mendasarkan pada ketentuan- ketentuan hukum sebagai berikut: - Kebijakan hukum terbuka atau open legal policy adalah ketika ada dua kondisi yaitu UUD 1945 memberikan mandat kepada Pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut; - Dalam hal open legal policy, ditentukan bahwa Mahkamah konstitusi (MK) berwenang untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review), berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang secara jelas mengatur bahwa semua peraturan perundang-undangan yang setara dengan Undang-Undang dapat di 234 uji di Mahkamah Konstitusi. Karena pada prinsipnya, munculnya gagasan dan berkembangnya praktik pengujian konstitusional bertolak dari kesadaran mengganti supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi; - Dalam format supremasi parlemen, diketahui parlemen menggenggam kekuasaan legislatif secara absolut tanpa dapat diganggu gugat oleh lembaga kekuasaan lain. Sementara dalam format supremasi konstitusi, tidak mengenal kekuatan legislasi parlemen yang bersifat absolut tersebut. Meskipun parlemen tetap memiliki kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang, keberlakuan Undang Undang yang dibentuk oleh parlemen dapat diuji oleh konstitusi melalui Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusionalnya. Artinya muatan Undang Undang yang dibentuk oleh parlemen dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, jika supremasi parlemen menempatkan parlemen pada kedudukan yang tinggi (supreme), maka supremasi konstitusi menempatkan undang undang dasar/konstitusi pada kedudukan tinggi (supreme); - Dalam hal ini, Indonesia menganut supremasi konstitusi berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang mengatur bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Supremasi konstitusi juga diatur pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. Artinya kedaulatan rakyat dalam negara mesti dijalankan menurut ketentuan UUD 1945. Segala pembatasan yang ditentukan dalam konstitusi merupakan paduan bagi berjalannya kekuasaan negara yang didasarkankan kekuasaan tertinggi pada berada pada tangan rakyat; - Selain itu, open legal policy ini tidak dapat dijalankan dengan sebebas-bebasnya dan harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum selaras dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: 235 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; - Oleh sebab itu dan pada prinsipnya, undang-undang apapun itu termasuk yang pembentukannya melalui open legal policy, maka tetap dapat diajukan pengujian materiil undang-undang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi sebagai cabang kekuasaan kehakiman, yang oleh Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 telah diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang yang dibentuk melalui open legal policy dan mungkin saja membatalkan undang- undang tersebut apabila melanggar ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dan ketika melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir; 5) Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka sudah tepat permohonan Para Pemohon a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal mana untuk diperiksa, diadili, dan kemudian diberikan putusan; 14. Bahwa kemudian berkenaan dengan keberatan Para Pihak Terkait selain Pihak Terkait Partai GERINDRA atas permohonan Para Pemohon, yang mempermasalahkan batas usia yang mengapa sekian dan tidak sekian?? maka Pihak Terkait Partai GERINDRA dengan tegas membantah dan menolaknya, dikarenakan Para Pihak Terkait selain Pihak Terkait Partai GERINDRA secara nyata telah salah memaknai permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan penolakannya hanya mendasarkan pada dugaan dan prasangka dengan tanpa mendasarkan pada keadaan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Hal mana dengan memperhatikan keadaan hukum dan keadaan fakta: - Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya a quo sama sekali tidak menyinggung atau mendalilkan perubahan angka batas usia syarat 236 menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah sekian dan sekian; - Bahwa Para Pemohon didalam permohonannya secara jelas hanya mendalilkan untuk syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan penambahan frasa “ATAU memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”; 15. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan keberatan Para Pihak Terkait selain Pihak Terkait Partai GERINDRA atas permohonan Para Pemohon, yang mempermasalahkan penambahan frasa “ATAU memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”, maka atas hal tersebut, Pihak Terkait Partai GERINDRA dengan tegas membantah dan menolaknya, dikarenakan Para Pihak Terkait selain Pihak Terkait Partai GERINDRA secara nyata telah salah memaknai permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan penolakannya hanya mendasarkan pada dugaan dan prasangka dengan tanpa mendasarkan pada keadaan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Hal mana dengan memperhatikan keadaan hukum dan keadaan fakta: - Bahwa untuk syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak serta merta berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun, bersifat alternatif apabila memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara dapat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, mengingat kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan antara jabatan atau aktivitas pemerintahan berbeda. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/ 2007 bahwa jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda; - Bahwa rasionalitas mengapa memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara adalah hal yang utama dan menjadi penting dikarenakan pengalaman tersebut membuktikan bahwa pemimpin politik bangsa harus tetap memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas yang kesemuanya tersebut 237 dapat diwujudkan, dibuktikan, dan bersumber dari memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Pemerintahan ataupun Penyelenggara Negara; 16. Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan keberatan Para Pihak Terkait selain Pihak Terkait Partai GERINDRA atas permohonan Para Pemohon, yang mempermasalahkan dan berkeberatan atas permohonan Para Pemohon yang diajukan pada saat mendekati Pemilihan Umum (PEMILU). Atas hal ini, maka Pihak Terkait Partai GERINDRA dengan tegas membantah dan menolaknya, dikarenakan Para Pihak Terkait selain Pihak Terkait Partai GERINDRA secara nyata telah salah memaknai permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan penolakannya hanya mendasarkan pada dugaan dan prasangka serta tidak beralasan hukum. Memperhatikan bahwa permohonan Para Pemohon a quo senyatanya adalah berdasar hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 17. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan seluruh tanggapan penjelasan Pihak Terkait Partai GERINDRA tersebut di atas, maka terbukti Para Pihak Terkait selain Pihak Terkait Partai GERINDRA secara nyata telah salah memaknai permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan penolakannya hanya mendasarkan pada dugaan dan prasangka serta tidak beralasan hukum. Adapun permohonan Para Pemohon a quo senyatanya beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya jika Mahkamah demi hukum mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. IV. Kesimpulan 1. Bahwa Pihak Terkait Partai GERINDRA adalah Badan Hukum Partai Politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 jo. UU Pemilu sebagai peserta Pemilu tahun 2024 untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dengan demikian dan guna melindungi kepentingan hukum serta hak konstitusionalnya, maka Pihak Terkait berkepentingan langsung atas Permohonan a quo; 238 2. Bahwa diketahui, pokok Permohonan Para Pemohon a quo terkait dengan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. 3. Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan a quo, maka diketahui yang menjadi pokok permohonan adalah agar frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, Atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”; 4. Bahwa Para Pemohon didalam Permohonannya a quo tidak menyinggung atau mendalilkan perubahan angka batas usia syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah sekian dan sekian. Namun demikian, Para Pemohon mendalilkan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan penambahan frasa “ATAU memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”; 5. Bahwa oleh sebab itu, menurut Pihak Terkait mengenai pokok Permohonan a quo yakni agar frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara” a quo senyatanya adalah tepat dan tidak terjebak pada perdebatan rasio open legal policy, karena Para Pemohon sepanjang dalam uraian dalil dan petitumnya tidak mengubah “angka” batas usia syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang- Undang Pemilu; 6. Bahwa atas dalil Para Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada prinsipnya adalah menyetujuinya. Akan tetapi perlu adanya penambahan jika dikaitkan dengan penambahan frasa “Atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. Hal mana apabila dikaitkan dengan pokok 239 permohonan, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun in casu, senyatanya jika dimaknai khusus dan mendalam maka telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, karena telah membatasi dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Para Pemohon atau masyarakat yang telah memiliki kemampuan dan telah memenuhi persyaratan namun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga persyaratan idealnya untuk dapat menjadi calon Presiden ataupun calon Wakil Presiden menurut Pihak Terkait adalah “Tidak Serta Merta” berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun, bersifat alternatif apabila memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Pemerintahan atau Penyelenggara Negara; 7. Bahwa menurut Pihak Terkait kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak terpaku pada batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Akan tetapi, bagi setiap perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sudah sepatutnya demi hukum dan beralasan hukum untuk diberikan kesempatan yang sama untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, bagi Pihak Terkait untuk syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak serta merta berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun, bersifat alternatif apabila memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara dapat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden mengingat kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan antara jabatan atau aktivitas pemerintahan berbeda. Hal mana sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bahwa jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda. Terlebih dalam konteks Indonesia saat ini sudah memasuki tahap awal bonus demografi, sehingga generasi muda sangat perlu dipersiapkan untuk menjadi agen-agen pembangunan nasional dan pemimpin bangsa; 8. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus dengan perkara yang mempunyai substansi yang sama dengan pokok permohonan Pemohon yakni Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, yang salah satu Amar Putusannya berbunyi “ Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 240 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Sehingga sudah tepat dan beralasan hukum bilamana Para Pemohon didalam Permohonannya a quo tidak menyinggung atau mendalilkan perubahan angka batas usia syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah sekian dan sekian. Namun demikian, Para Pemohon mendalilkan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan penambahan frasa “atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”; 9. Bahwa oleh sebab itu, menurut Pihak Terkait untuk kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak terpaku pada batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Akan tetapi, bagi setiap perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun sudah sepatutnya demi hukum dan beralasan hukum untuk diberikan kesempatan yang sama untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. ATAU DENGAN MAKNA LAIN untuk syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden “Tidak Serta Merta” berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun, bersifat alternatif apabila memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara; 10. Bahwa atas Persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan keadaan telah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun a quo, senyatanya adalah sesuai hukum dan berdasar hukum serta sangat diperlukan pada saat ini. Hal mana memberi kesempatan kepada kaum muda untuk berpartisipasi didalam penyelenggaraan negara. Terlebih apabila kaum muda dimaksud dipadankan dengan kaum tua, yang mana 241 perpaduannya akan membentuk keseimbangan yang ideal antara keahlian dan kekuatan dengan ketajaman pemikiran dan kebijaksanaan; 11. Bahwa dengan mendasarkan pada seluruh uraian keterangan dan penjelasan Pihak Terkait Partai GERINDRA yang sesuai keadaan hukum dan keadaan fakta tersebut diatas, maka diketahui permohonan Para Pemohon a quo senyatanya beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya jika Mahkamah demi hukum mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; V. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait Partai GERINDRA memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan a quo, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: Kesimpulan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang mengajukan uji materil pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah open legal policy. Sehingga perkara ini menjadi kewenangan DPR dan Pemerintah. Bahwa MK berhak menolak perkara ini. Sesuai pada alat bukti UUD 1945 Pasal 6 ayat (2) (PT-1) yang menyebutkan: “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang” UU MK Pasal 6A ayat (5) (PT-2) yang menyebutkan: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. 242 Dalam dissenting opinion putusan MK No.14/PUU-XI/2013 yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati dalam putusan tersebut, menilai bahwa tata cara pelaksanaan pilpres, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, dan aturan presidential threshold adalah open legal policy. Dengan berpatokan pada putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang- undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. Jika para pemohon dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dalam permohonannya bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus diubah menjadi minimum 35 tahun, dikarenakan jika tetap di 40 tahun adanya ketidakadilan bagi pemuda yang ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Maka di usia 35 tahun untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden bisa saja dikatakan tidak memenuhi keadilan bagi usia 30 tahun, karena usia tidak dapat menentukan standar keadilan yang sebenarnya. Usia sendiri tidak dapat sepenuhnya menggambarkan tingkat kedewasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan kepemimpinan seseorang. Perkembangan individu tidak hanya diukur oleh usia kronologis, tetapi juga oleh pengalaman hidup dan keragaman latar belakang. Pada usia 40 atau 35 tahun, seseorang dapat memiliki sejumlah pencapaian yang luar biasa dalam pendidikan, karier, dan kontribusi sosial, meskipun berada di rentang usia yang berbeda. Mengukur potensi kepemimpinan seseorang hanya berdasarkan angka usia mungkin mengabaikan kompetensi yang telah diperoleh melalui pengalaman dan dedikasi. Nilai-nilai moral, kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan kepemimpinan yang konkret memiliki dampak lebih besar dalam menilai seseorang sebagai pemimpin yang kompeten. Keadilan sejati dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya mencakup 243 pertimbangan luas tentang kualitas individu tersebut, termasuk visi mereka untuk negara, rencana tindakan konkret, serta kemampuan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Usia dalam penilaian kepemimpinan menunjukkan pentingnya kualitas intelektual, etika, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Mengesampingkan potensi calon berdasarkan perbandingan usia akan membantu masyarakat mengenal bahwa keadilan berasal dari kemampuan dan kompetensi, bukan sekadar angka pada kartu pengenal. Usia sebagai satu-satunya penentu untuk standar keadilan dapat mengabaikan kualifikasi dan rekam jejak seseorang, Calon presiden atau calon wakil presiden seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks, pemahaman tentang isu-isu politik dan ekonomi, integritas moral, visi kepemimpinan, dan rekam jejak pengalaman yang relevan. Keadilan seharusnya berfokus pada peluang yang sama, perlakuan yang adil, dan pengakuan terhadap kontribusi setiap individu. 2. Bahwa menurut pihak terkait perubahan batas minimum usia capres dan cawapres saat ini tidak tepat mengingat tahapan pemilihan umum sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2022. Apabila diterapkan untuk saat ini maka prinsip inklusivitas dalam demokrasi tidak terpenuhi karena sejogyanya batas usia diputuskan sebelum tahapan pemilu dimulai. Saat ini proses tahapan pemilu sudah berjalan bahkan mendekati masa pembukaan pendaftaran capres cawapres. Apabila ada perubahan regulasi di tengah proses yang sedang berjalan akan mengakibatkan terganggunya proses tahapan pemilu itu sendiri. Prinsip inklusivitas berperan penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peran yang setara dan dihormati dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Diantaranya partisipasi Universal dan Non-Diskriminasi, ialah menekankan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini melibatkan hak untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum dan hak untuk menyuarakan pendapat dalam segala hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Perlindungan minoritas, menekankan perlunya melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat. Akses informasi, inklusivitas melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses bagi semua warga. Partisipasi aktif, mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik. Keterlibatan sosial, 244 inklusivitas juga mencakup mengatasi hambatan sosial atau ekonomi yang mungkin menghalangi sebagian warga untuk berpartisipasi. Menghormati pluralisme, prinsip ini menerima bahwa masyarakat adalah beragam dalam pandangan politik, budaya, dan agama. Sehingga pemohon dalam perkara ini bisa dikatakan melanggar prinsip inklusivitas. Dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dalam prinsip inklusivitas diatas. Selain melanggar prinsip inklusivitas. Perubahan batas minimum usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di tengah tahapan pemilihan umum yang sudah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2022 tidak tepat dilakukan. Karena berpotensi menciptakan ketidakpastian, serta merusak integritas proses pemilihan itu sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa perubahan tersebut tidak tepat: • Ketidakpastian: Perubahan batas usia minimum capres dan cawapres selama tahapan pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam proses pemilihan. Calon-calon yang telah memulai kampanye dan memenuhi persyaratan yang ada sebelumnya mungkin akan merasa dirugikan dan merasa bahwa aturan berubah di tengah tahapan. • Konsistensi dan Kesetaraan: Prinsip-prinsip demokrasi mengedepankan konsistensi dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Perubahan aturan di tengah jalan dapat merusak kesan bahwa semua calon berkompetisi dalam lingkungan yang adil dan setara. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan. • Pengaruh Terhadap Hasil: Perubahan batas usia capres dan cawapres dapat berdampak pada dinamika kompetisi pemilihan. • Ketidaknetralan: Jika perubahan aturan terjadi di tengah pemilihan, hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa perubahan tersebut mungkin memiliki motif politik tertentu atau berupaya memanipulasi hasil pemilihan. • Stabilitas dan Kredibilitas: Perubahan aturan di tengah pemilihan dapat merusak stabilitas dan kredibilitas institusi yang mengatur pemilihan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Ketika suatu negara memutuskan untuk mengubah aturan terkait pemilihan, baik itu berkaitan dengan batas usia atau parameter lainnya, sebaiknya perubahan tersebut dilakukan sebelum tahapan pemilihan dimulai atau setelah pemilihan selesai. Hal ini untuk memastikan adanya kesetaraan, konsistensi, dan keadilan dalam proses demokratis. Menghormati ketentuan 245 dan tahapan yang telah dijalani oleh calon-calon serta menjaga integritas proses pemilihan adalah langkah penting dalam mendukung sistem demokrasi yang transparan dan berkeadilan. Petitum Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pihak terkait untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sudah tepat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat; atau 3. Menyatakan menolak perubahan batas usia minimum capres cawapres berusia 40 tahun menjadi 35 tahun yang diajukan pemohon perkara ini. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 246 Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 247 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5). Para Pemohon saat ini memegang jabatan sebagai penyelenggara negara, dalam hal ini sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah (vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12), yaitu: Pemohon I adalah Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024; Pemohon II adalah Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Periode 2021- 2026; Pemohon III adalah Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024; Pemohon IV adalah Bupati Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2026; dan 248 Pemohon V adalah Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Periode 2021-2026. 4. Bahwa para Pemohon merasa telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden terhalang oleh ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Padahal menurut para Pemohon pengalaman sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif (sama dengan fungsi yang dijalankan Presiden dan Wakil Presiden) adalah bekal penting dan lebih utama sebagai syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 6. Bahwa menurut para Pemohon pembedaan syarat usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, dengan syarat usia di bawah 40 (empat puluh) tahun bagi anggota DPR adalah perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif, padahal keduanya juga adalah penyelenggara negara. 7. Bahwa menurut para Pemohon, ketika Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari. Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukumnya di atas, Mahkamah menilai para Pemohon telah membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang usianya masih di bawah 40 (empat puluh) tahun (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5), serta para Pemohon dapat pula membuktikan status hukumnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah (vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12) dan karenanya para Pemohon dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Para Pemohon, sebagai warga negara Indonesia, menurut Mahkamah telah pula menguraikan kepada Mahkamah bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang setidaknya sebagai warga negara Indonesia para Pemohon mempunyai hak untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Selain itu, para Pemohon mempunyai hak pilih aktif karena saat ini para Pemohon menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, di mana syarat untuk dapat 249 mengikuti kontestasi sebagai kepala daerah adalah yang bersangkutan harus mempunyai hak pilih aktif. Adapun lebih jauh dalam kaitannya dengan status para Pemohon sebagai penyelenggara negara, in casu sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, menurut Mahkamah mempunyai dua konsekuensi hukum yang berbeda dalam konteks pengujian undang-undang. Hal ini tidak lain karena dalam sistem hukum kepemiluan, pasangan calon kepala daerah dapat diajukan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur partai politik/gabungan partai politik, atau melalui jalur independen (bukan partai politik). Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah dewasa dan berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun serta mempunyai hak pilih serta hak dipilih, berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya, para Pemohon telah dapat menunjukkan anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dan anggapan kerugian dimaksud memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma a quo. Oleh karenanya, seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut: 250 1. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai perorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai penyelenggara negara, dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sebab ketentuan a quo mengatur syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, sementara usia para Pemohon belum mencapai 40 (empat puluh) tahun. 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa menurut para Pemohon, pengalaman para Pemohon sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bekal yang penting bagi para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, namun hal tersebut terhalang oleh norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 karena menentukan persyaratan usia tersebut paling rendah 40 (empat puluh) tahun. 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12. [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah secara daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dokumen fisik tersebut tidak dipertimbangkan 251 karena telah melewati batas waktu penyampaian keterangan tertulis yakni pada tanggal 6 September 2023. [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 1 Agustus 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2023. yang pada pokoknya Presiden menyerahkan sepenuhnya isu permohonan a quo kepada Mahkamah Konstitusi. [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Gerindra telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Agustus dan 18 Agustus 2023 serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya Partai Gerindra sependapat dengan permohonan para Pemohon. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Partai Gerindra mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.1-1 sampai dengan Bukti PT.1-14. [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Oktavianus Rasubala telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 9 Agustus dan 28 Agustus 2023 serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya Pihak Terkait Oktavianus Rasubala tidak sependapat (berlawanan) dengan permohonan para Pemohon. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.2-1 sampai dengan Bukti PT.2-3. [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait KIPP dan JPPR telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 24 Agustus 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya Pihak Terkait KIPP dan JPPR tidak sependapat (berlawanan) dengan permohonan para Pemohon. [3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan dinilai konstitusionalitasnya adalah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menurut para Pemohon dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengatur syarat usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun, padahal usia para Pemohon di bawah 40 (empat puluh) tahun. Syarat usia minimal demikian mengakibatkan para Pemohon terhalang untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Sementara di sisi lain para 252 Pemohon mendalilkan mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara negara, in casu kepala daerah, di mana kepala daerah menurut para Pemohon mempunyai kesamaan dengan Presiden dalam hal keduanya adalah penyelenggara negara di wilayah/bidang eksekutif. [3.15] Menimbang bahwa terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dalam perkara a quo, Mahkamah telah mengadili dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas norma yang sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, yang keduanya diucapkan pada persidangan sebelumnya, bertanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.20] Menimbang bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan perkara a quo, apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengecualikan norma persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang meskipun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun merupakan persoalan konstitusional, sehingga penentuannya tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pertama, pengaturan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, termasuk mengenai batas usia minimal sebagaimana telah diuraikan risalah pembahasan persyaratan Presiden dalam Sub-Paragraf [3.18.2] di atas, di mana telah disepakati oleh pengubah UUD bahwa ihwal persyaratan dimasukkan dalam bagian materi yang akan diatur dengan undang-undang [vide Pasal 6 ayat (2) UUD 1945]. Sehingga, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan materi undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, pilihan pengaturan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Kedua, jika norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 didalilkan para Pemohon bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sebab diskriminatif terhadap warga negara Indonesia yang berusia kurang dari 40 (empat puluh) tahun maka dengan menggunakan logika yang sama, dalam batas penalaran yang wajar, menurunkannya menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun atau batasan- batasan usia tertentu di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun, terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 253 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin [vide Pasal 198 ayat (1) UU 7/2017]. Oleh karena itu, dalam hal ini, Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Selain itu, jika Mahkamah menentukannya maka fleksibilitasnya menjadi hilang dan dapat memicu munculnya berbagai permohonan terkait dengan persyaratan batas minimal usia jabatan publik lainnya ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, norma pengaturan persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam perkembangannya sebagaimana telah diuraikan dalam Sub-Paragraf [3.18.1] di atas berbeda-beda pengaturannya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari waktu ke waktu terutama sejak dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sebelum perubahan UUD 1945 atau pada waktu dipilih MPR, syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditentukan harus telah berusia 40 (empat puluh tahun), sedangkan setelah perubahan UUD 1945 untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014 ditentukan sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Sementara itu, pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, syarat usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditentukan menjadi paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, terlepas dari perbedaan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam beberapa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pilihan kebijakan lembaga yang berwenang menentukan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pernah menimbulkan problematika kelembagaan kepresidenan. Artinya, pemilihan umum calon Presiden dan calon Wakil Presiden tetap dapat dilaksanakan, tidak terjadi kebuntuan hukum, dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga kepresidenan hingga menimbulkan kerugian konstitusional warga negara. Keempat, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat dipersamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Dalam hal ini, misalnya tidak dapat dipersamakan dengan persyaratan batas minimal usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena perubahan norma batas minimal usia calon pimpinan KPK telah ternyata menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif terhadap seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK, sehingga Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 memberi alternatif persyaratan lain, yakni “atau berpengalaman” dengan mempertimbangkan bahwa subyek dan jabatan yang akan diikuti dalam proses seleksi nantinya berada dalam jabatan yang sama. Oleh karenanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022, Mahkamah memutuskan secara alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 juga tidak dapat dikatakan sebagai norma yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 254 Manusia karena norma yang bersifat diskriminatif adalah apabila norma tersebut membuat perlakuan berbeda yang semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan perkembangan pengaturan persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, original intent terhadap Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 serta putusan-putusan Mahkamah terkait dengan batas usia bagi jabatan publik, persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Bagi Mahkamah yang penting penentuan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam penalaran wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, keinginan DPR dan Presiden sebagaimana tersurat dalam keterangannya mengharapkan agar tolok ukur batasan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden disesuaikan dengan dinamika perkembangan usia produktif, menurut Mahkamah hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang- undang. Terlebih lagi, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan syarat- syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang- undang, dalam hal ini batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, antara lain terkait batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan a quo. Berdasarkan pada kutipan kedua putusan tersebut, Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa pembatasan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang 255 menjadi kewenangan sepenuhnya Pembentuk Undang-Undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Mahkamah dalam perkara a quo tidak menemukan alasan pembenar atau argumentasi pembenar untuk menyatakan norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka dimaksud sebagai norma yang inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat. Perubahan atas norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka tersebut, in casu syarat usia tidak diatur dalam UUD 1945 karena diserahkan pengaturannya lebih lanjut dalam undang-undang [vide Pasal 6 ayat (2) UUD 1945]. Artinya, Pembentuk Undang-Undang sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang memiliki kewenangan untuk menentukannya. Terlebih, dalam persidangan atas perkara a quo, baik DPR maupun Presiden telah menegaskan dalam keterangan secara tertulis maupun keterangan secara lisan bahwa keduanya “menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan” Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 [vide Keterangan DPR, hlm. 30; Keterangan Presiden, hlm. 5; dan Risalah Sidang tanggal 1 Agustus 2023]. Dengan demikian, menurut Mahkamah menunjukkan bahwa Pembentuk Undang- Undang tidak resisten atau tidak menolak adanya keinginan untuk melakukan perubahan batas usia minimal dimaksud, in casu sebagaimana keinginan para Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonannya, para Pemohon seolah-olah tidak mempermasalahkan pembatasan usia minimal untuk dapat diajukan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Sebab, para Pemohon tidak menyatakan inkonstitusionalitas batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, melainkan meminta agar terhadap batas usia dimaksud Mahkamah memberikan syarat alternatif. Sehingga, menurut para Pemohon, syarat usia untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden adalah tetap sebagaimana konstruksi awal UU 7/2017 a quo, yaitu jika yang bersangkutan telah mencapai usia 40 (empat puluh) tahun, namun ditambahkan makna baru berupa alternatif, yaitu 256 apabila seseorang adalah penyelenggara negara maka yang bersangkutan dapat dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden meskipun usianya belum mencapai 40 (empat puluh) tahun. Permohonan demikian, menurut Mahkamah sebenarnya mengusung penalaran yang saling bertolak belakang (kontradiktif). Syarat pembatasan usia yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 seolah-olah tidak berkaitan langsung dengan syarat yang ingin ditambahkan para Pemohon, yaitu syarat berstatus sebagai penyelenggara negara. Padahal di dalam status “penyelenggara negara” sejatinya terkandung pula bahkan tidak dapat dilepaskan dari unsur syarat usia. Hal ini tidak lain karena penyelenggara negara pada dasarnya merujuk pada individu tertentu yang memegang jabatan, yang melekat padanya syarat usia untuk jabatan-jabatan yang dipegangnya. Artinya, pemahaman atas syarat alternatif yang diajukan para Pemohon menurut Mahkamah secara substansial sama maksudnya dengan meminta ditiadakannya syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun, apabila yang bersangkutan adalah penyelenggara negara. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (UU 28/1999), Penyelenggara Negara yang dimaksud diatur dalam UU 28/1999 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” [vide Pasal 1 angka 1 UU 28/1999]. Sementara itu, dalam Pasal 2 UU a quo ditentukan cakupan penyelenggara negara dimaksud meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Sekalipun para Pemohon dalam mendalilkan frasa “penyelenggara negara” tidak merujuk pada UU 28/1999, namun frasa dimaksud secara tegas diatur 257 dalam UU 28/1999. Sedangkan, Pejabat Negara yang lain yang dimaksudkan dalam UU 28/1999 adalah misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikotamadya [vide Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999]. Sementara itu, yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi stategis" dalam Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: 1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; 2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa; 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan 8. Pemimpin dan bendaharawan proyek [vide Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999]. Dengan demikian cakupan pengertian penyelenggara negara dalam UU 28/1999 sangat luas. Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan pada batasan mana penyelenggara negara dimaksud dikatakan berpengalaman yang setara dengan jabatan Presiden/Wakil Presiden. Andaipun yang dimaksud para Pemohon, penyelenggara negara tersebut adalah pejabat negara, quod non, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) telah menentukan cakupan “Pejabat Negara” yang dimaksud yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 258 l. Gubernur dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang [vide Pasal 122 UU 5/2014]. Dalam permohonannya para Pemohon memohon agar syarat diajukan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang diatur Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. Artinya, para Pemohon memohonkan agar Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dapat ditafsirkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun selama yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Dalam kaitan ini, sejauh mana batasan yang dimaksud dengan “usia di bawah 40 (empat puluh) tahun” pun, sebagaimana konstruksi permohonan para Pemohon, tidak diuraikan lebih mendalam oleh para Pemohon. Artinya, jika logika para Pemohon diikuti maka batas usia minimal untuk dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang berstatus penyelenggara negara akan beraneka ragam tergantung jabatan yang sedang/pernah diemban. Hal demikian karena kategori penyelenggara negara meliputi aneka jenis jabatan yang masing-masingnya mempunyai batasan usia minimal yang berbeda. Menurut Mahkamah pada akhirnya pola pembatasan usia yang tidak seragam demikian, karena disandarkan pada pengaturan usia yang melekat pada ketentuan mengenai masing-masing kategori jabatan penyelenggara negara, akan menghilangkan substansi pembatasan usia sebagai “pembatasan yang didasarkan pada ukuran usia tertentu”. Oleh karena itu, keinginan para Pemohon untuk adanya pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 akan menyebabkan contradictio in terminis sebagaimana telah diuraikan di atas karena akan melarang sekaligus membolehkan seseorang yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Artinya, seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun tidak boleh diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sekaligus seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun boleh diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan adalah penyelenggara negara atau pernah menjabat sebagai penyelenggara negara. 259 Sifat kontradiktif demikian niscaya memunculkan kebingungan dan keraguan bagi adressaat yang dituju pasal a quo, yang pada akhirnya menghadirkan tidak lain suatu kondisi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih lagi, secara faktual terdapat berbagai jenis jabatan penyelenggara negara dimaksud. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. Bahwa dengan beragamnya jenis/karakteristik penyelenggara negara seperti diuraikan di atas, Mahkamah harus membatasi dirinya untuk tidak menentukan jabatan penyelenggara negara mana saja yang dapat menjadi konversi dari batasan usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Terlebih lagi konversi dimaksud dapat dipandang sebagai upaya untuk mensiasati batasan usia minimal dimaksud yang telah sejak lama dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dengan demikian, upaya konversi yang dimohonkan oleh Pemohon harus pula diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sehingga Mahkamah konsisten dengan putusan- putusan sebelumnya, termasuk Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29/PUU-XXI/20023 yang diucapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat petitum para Pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”, adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah ternyata tidak bertentangan dengan perlakuan yang adil dan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; [3.18] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 260 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. --------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), masing-masing sebagai berikut: Dissenting Opinion Hakim Suhartoyo [6.1] Menimbang bahwa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 saya Suhartoyo, Hakim Konstitusi, memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 1. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, saya berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, dengan pertimbangan hukum bahwa para Pemohon adalah penyelenggara negara yang 261 dalam petitum permohonannya memohon agar berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diatur Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara”. Oleh karena itu hal ini sesuai dengan kepentingan para Pemohon sendiri yang memang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga jika permohonannya dikabulkan maka syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden dapat dipenuhi pada diri para Pemohon; 2. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, dapat diuraikan pertimbangan hukum bahwa, jabatan presiden dan wakil presiden adalah jabatan publik yang merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia, putra-putri terbaik bangsa ini untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, sepanjang memenuhi reputasi yang baik, antara lain berkaitan dengan: rekam jejak, pengalaman, integritas, moralitas, visi, rencana masa depan, kemampuan untuk membangun konsensus serta kredibilitas dan kejujuran; 3. Bahwa sementara itu, terminologi penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selanjutnya cukup disebut UU 28/1999). Berdasarkan definisi hukum tersebut, maka penyelenggara negara adalah meliputi pejabat negara dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, baik yang diangkat/ditunjuk atau dipilih; 4. Bahwa penyelenggara negara menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan memiliki fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal mana menunjukkan bahwa penyelenggara negara bersifat universal dan tidak diskriminasi karena melingkupi seluruh pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 5. Bahwa selain itu, penyelenggara negara secara faktual memiliki kemampuan dan pengetahuan bagaimana memegang kekuasaan dan menjalankan amanah 262 kekuasaan tersebut sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku baik dalam menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun demikian, khusus presiden dan wakil presiden dalam menjalankan kekuasaan atau jabatannya dalam lingkup menjalankan fungsi eksekutif memiliki cakupan yang lebih luas mengingat Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dan oleh karenanya itulah dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (vide Pasal 4 UUD 1945). Dengan demikian, mengingat beban tugas, fungsi, dan wewenang jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih luas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan atau fungsi eksekutif, maka adalah wajar apabila memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara dapat menjadi bekal yang bersifat fundamental guna menjadi pelengkap keterpenuhan syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 6. Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tata cara pengisian jabatan calon presiden dan calon wakil presiden adalah dengan cara atau menggunakan sistem pemilihan (elected official), oleh karena itu hakikat yang terkandung dalam pengertian jabatan yang dipilih mengandung konsekuensi baik yuridis maupun politis bahwa kapabilitas yang berkaitan dengan keterpenuhan syarat sebagaimana pada point angka 2 (dua) bagi calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan oleh pemilik suara yang memberikan penilaian atas kecakapan dan kemampuan bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemilih dapat secara cermat dan mempertimbangkan dengan teliti nilai-nilai serta aspirasi pribadi pemilih itu sendiri, yang tentu dipandang paling sesuai dengan harapan dan kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, berkaitan dengan syarat formal calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menentukan batas minimal usia 40 (empat puluh) tahun, seharusnya tidak selalu berkorespondensi dengan parameter kemampuan atau kecakapan seseorang. Terlebih dalam perkara a quo, tidak ditemukannya rasio legis dan original intens dari pembentuk undang- undang ketika dilakukan perubahan syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dari undang-undang sebelumnya yang mensyaratkan semula batas minimal 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi 40 (empat puluh) tahun (vide Pasal 5 huruf o UU 42/2008 jo Pasal 169 huruf q UU 7/2017). 263 7. Bahwa secara faktual berkenaan dengan usia calon presiden dan calon wakil presiden a quo, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang berbeda, baik Pemerintah/Presiden maupun DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang berkaitan dengan syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menentukan penilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa penilaian konstitusionalitas sebuah norma undang-undang yang secara konstitusional kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi tidak mungkin kemudian dikembalikan kepada pembentuk undang-undang yang secara tegas telah menyerahkan sepenuhnya atas penilaian konstitusionalitas norma dimaksud kepada pembentuk undang-undang lagi. Bahkan dengan kata lain, hal demikian bisa diartikan Mahkamah Konstitusi mendistorsi kewenangannya sendiri yang telah diberikan oleh UUD 1945. 8. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya meyakini bahwa memperluas pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dengan melekatkan syarat pengganti atau pilihan sepanjang yang bersangkutan pernah menjabat sebagai penyelenggara negara dengan reputasi yang baik, maka hal tersebut mencerminkan bahwa pengalaman sebagai penyelenggara dimaksud mempunyai bobot nilai yang lebih substansial dibanding dengan penentuan syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun yang hanya berdasarkan perkiraan atau anggapan semata bahwa seseorang yang telah berusia 40 (empat puluh) tahun tersebut dianggap sudah mempunyai kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan dengan kata lain lagi, fakta-fakta hukum dimaksud dapat dijadikan bukti bahwa berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaksud, seandainya pun dianggap merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan (open legal policy), namun hal ini dapat dikatakan telah melanggar moralitas, rasionalitas atau ketidakadilan yang intolerable. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, seharusnya Mahkamah Konstitusi mengakomodir untuk mempertimbangkan bahwa terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan Mahkamah dapat mengabulkan permohonan para Pemohon a quo untuk sebagian. 264 Dissenting Opinion Hakim M. Guntur Hamzah [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta dengan mempertimbangkan petitum permohonan yaitu ex aequo et bono sehingga dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 berkenaan dengan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan sebagian, sehingga Pasal a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, dengan argumentasi hukum sebagai berikut: 1. Bahwa penentuan batas usia calon Presiden dan wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi tetapi berada pada wilayah tafsir yang didasarkan pada prinsip- prinsip konstitusionalisme dan jaminan atas hak konstitusional warga negara. Menentukan batas usia calon Presiden atau wakil Presiden tidak hanya diletakkan dalam kerangka kebijakan hukum semata, namun hal ini terkait dengan tatanan konstitusional yang ingin dibentuk dan akan berlaku secara ajeg dan elegan serta menghentikkan praktik penentuan batas usia yang berubah- ubah tanpa ukuran konstitusional yang jelas dalam menentukan usia yang tepat untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Keputusan Presiden dan DPR untuk menyerahkan penentuan batas usia calon Presiden atau calon Wakil Presiden kepada Mahkamah merupakan praktik ketatanegaraan yang wajar dengan memandang persoalan batas usia ini sebagai problem konstitutional dan dengan demikian penyelesaiannya akan diletakkan dalam kerangka hukum konstitusi sesuai dengan tugas hakim dan kewenangan Mahkamah menurut Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C UUD 1945. 2. Secara historis, normatif, dan empiris/faktual, usia pimpinan nasional Presiden atau Wakil Presiden atau sederajat pernah dijabat oleh Pejabat dengan usia di bawah 40 tahun atau 35 tahun ke atas. Dari segi normatif, konstitusi RIS mengatur syarat usia 35 tahun, UUDS 1950 mengatur syarat usia 30 tahun, dan UU 42/2008 tentang Pilpres mengatur batas usia minimal 35 tahun. Bahkan, 265 secara empiris/faktual, Soetan Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada usia 36 tahun. Di luar negeri, beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi mereka masing-masing yakni sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Syahdan, dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat contohnya Sebastian Kurz yang diangkat menjadi Kanselir Austria di usia 31 tahun dan masih banyak lagi yang terpilih atau dilantik pertama kali dalam usia di bawah 40 tahun. 3. Menurut hemat saya, perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan Batasan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan, dengan mengacu pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel. 4. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat sekitar 21,974 juta jiwa penduduk rentang usia 30-34 tahun, dan 21,046 juta jiwa penduduk rentang usia 35-39 tahun. Artinya, jika diletakkan pada rentang usia 30-39 tahun, terdapat setidaknya 43,02 juta penduduk. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan calon- calon pemimpin generasi muda, terlepas dari pengalaman yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, sangat melimpah. Terlebih, berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU RI, Sebanyak 66,822 juta atau 33,60% pemilih berasal dari generasi milenial, sedangkan sebanyak 46,800 juta atau sebanyak 22,85% pemilih berasal dari generasi Z. Artinya, terdapat kurang lebih 113 juta pemilih yang berasal dari generasi muda atau sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih pada pemilu serentak tahun 2024. Ini berarti bahwa, secara a contrario, adanya batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden berusia minimum 40 tahun sesungguhnya berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda. Pentingnya generasi muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara termasuk juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan 266 publik in casu Presiden dan/atau Wakil Presiden, merupakan konsekuensi logis dari bonus demografis yang dimiliki bangsa Indonesia. 5. Pembentuk undang-undang dalam menetapkan batas usia minimal 40 tahun terbukti melanggar prinsip kepastian hukum yang adil karena sebelumnya pembentuk undang-undang telah menentukan syarat usia minimum 35 tahun bagi calon Presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam UU 42/2008. Jika ketentuan UU 42/2008 berlaku saat ini, maka akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda yang hendak mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, namun pembentuk undang-undang justru menaikan batas usia tersebut menjadi 40 tahun dalam UU 7/2017, yang dalam batas penalaran yang wajar, justru menghilangkan kesempatan yang secara adil dan rasional yang seharusnya diberikan dan dapat menjadi peluang yang baik bagi generasi muda. Sehingga, naiknya batas usia minimum presiden/wakil presiden dari 35 tahun (UU 42/2008) menjadi 40 tahun (UU 7/2017) sejatinya telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil. 6. Guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam konstestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, dan sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel, menambahkan syarat alternatif pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada (elected office) meskipun dengan usia belum mencapai 40 tahun adalah konstitusional. Bahkan, dengan batas usia di bawah 40 tahun sepanjang telah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada tentu saja lebih meningkatkan kapabilitas demokrasi karena membuka peluang kepada putera-puteri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan in casu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, batas usia minimal dibawah 40 tahun tersebut tidak dapat dimaknai tunggal atau berdiri sendiri karena sifat jabatan presiden dan wakil presiden adalah jabatan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang untuk mendudukinya memerlukan kualifikasi jabatan yang sebelumnya pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Kualifikasi jabatan tersebut penting untuk dijadikan 267 sebagai alternatif dari syarat usia minimal karena figur yang pernah terpilih dalam pemilihan umum artinya adalah figur yang pernah terbukti mendapat kepercayaan dari pemilih (rakyat). Oleh karena itu, pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional namun juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh/figur muda yang menjadi dambaan generasi muda milenial. Seharusnya, usia dibawah 40 tahun sepanjang pernah menjabat jabatan elected office dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya tergantung pada preferensi partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan pada akhirnya ditentukan oleh pemilih (rakyat). Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected office, sehingga dalam batas penalaran yang wajar jabatan elected office telah diakui dan mendapatkan legitimasi dari rakyat bahwa figur/orang tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden. 7. Terkait dengan apakah perkara a quo termasuk ataukah bukan termasuk open legal policy, menurut keyakinan saya, perkara a quo bukan termasuk open legal policy. Meskipun keberadaan open legal policy diakui keberadaanya dalam praktik ketatanegaraan, namun dalam perkembangannya, Mahkamah dapat memberi tafsir ulang terhadap keberadaan open legal policy dimaksud bahkan dapat menjadikannya inkonstitusional atau tetap konstitusional, atau pun bahkan konstitusional/inkonstitusional bersyarat sebagian atau seluruhnya. Secara konseptual, open legal policy tetap berlaku sepanjang pasal, norma, atau undang-undang tidak atau belum diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi. Manakala suatu pasal, norma, atau undang-undang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka legal policy pembentuk undang-undang berdasarkan asas presumption of constitutionality tetap konstitusional sampai dengan Mahkamah memutus sebaliknya. Artinya, open legal policy dimaksud seharusnya berhenti (exhausted), sebab menjadi domain Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai keadilan, dan HAM. Dalam hal ini Mahkamah dapat menilai konsep open legal policy apakah masih relevan ataukah tidak relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru terhadap pasal, norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji 268 konstitusionalitasnya. Dengan kata lain, konsep open legal policy pada prinsipnya tidak bersifat mutlak dan tidak relevan lagi dijadikan sebagai argumentasi Mahkamah ketika menolak suatu permohonan. Dalam konteks demikian, menurut saya, Mahkamah harus tegas menerima atau menolak suatu perkara berdasarkan UUD 1945, hukum dan Keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Sehingga Mahkamah dalam memutus perkara harus menggunakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai konstitusi dan nilai-nilai keadilan, bukan justru mengembalikan kembali kepada pembentuk undang- undang dengan alasan open legal policy. Terlebih, baik DPR maupun Presiden selaku pemberi keterangan dalam sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus hal dimaksud, maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan judicial avoidance dengan menghindar menyelesaikan sebuah persoalan yang secara nyata telah menjadi isu konstitusional. Mahkamah sebagai lembaga peradilan, sesuai dengan kewenangannya, memiliki fungsi untuk menyelesaikan perselisihan (to settle dispute), memberi solusi dan menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi (the final interpreter of the constitution). 8. Saya berkeyakinan bahwa perkara a quo tidak termasuk open legal policy dan dapat dikesampingkan atau tidak digunakan sebagai alasan pembenaran karena telah nyata merupakan bentuk ketidakadilan dan melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan sebagai alasan yang dapat mengesampingkan open legal policy. Ketidakadilan dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur/sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih, seperti, dalam pemilihan umum/kepala daerah, sehingga figur/tokoh muda tersebut sudah dapat dipandang berpengalaman. Di samping itu, norma a quo mengabaikan kesempatan emas generasi muda (golden moment) dan tidak mempertimbangkan bonus demografi, dan menghambat regenerasi dalam kontestasi kepemimpinan nasional, serta tidak sejalan dengan tren global kepemimpinan yang semakin memuda (younger). Meskipun saya juga menyadari bahwa adanya tafsir batas usia minimum yang cenderung memuda (younger) dapat saja menimbulkan keraguan akan hadirnya calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang 269 dipandang terlalu muda sehingga menimbulkan pertanyan tentang kematangannya dalam menjalankan fungsi baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Keraguan dan pertanyaan demikian sangat mungkin dan wajar terjadi, namun dengan terpenuhinya syarat alternatif pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected office), calon Presiden atau Wakil Presiden bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat minimum kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) sehingga keraguan dimaksud tidak terjadi dan dapat teratasi. 9. Syahdan, apabila dilihat dari sisi rasionalitas, menurut saya, penentuan batas usia minimum 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden bukan berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena berapapun usia yang dicantumkan bersifat debatable sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing, sehingga penentuan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden selain diletakkan pada batas usia juga diberikan norma alternatif yang mencakup pengalaman di bidang pemerintahan, khususnya pada jabatan elected office yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu termasuk pilkada. Sebab, dengan dipilihnya figur tersebut oleh rakyat secara langsung, menunjukan bahwa figur tersebut memiliki kualitas dan rekam jejak yang bagus dalam pemerintahan. Sehingga menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu termasuk pilkada seperti anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. 10. Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada tidak serta merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada titik 270 inilah berkerjanya proses demokrasi dalam menentukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden yakni dengan peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan seleksi kepemimpinan nasional. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional lanjutan yaitu Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 11. Dengan demikian, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada yaitu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota. Artinya, penting untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 (empat puluh) tahun semata bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, namun juga tidak mengurangi kualitas kepemimpinan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden karena tetap memperhatikan syarat pengalaman yaitu pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 12. Terakhir, sebagai bagian dari refleksi bersama, saya sebagai hakim konstitusi, secara pribadi tidak sudi tercatat dalam sejarah dinilai oleh generasi milenial sebagai hakim konstitusi yang ditengarai "menghalangi" generasi muda potensial yang bermimpi maju dalam kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih, generasi muda yang telah teruji dan terbukti pernah mendapat kepercayaan rakyat karena pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam jabatan pemilihan umum termasuk pilkada sebelumnya karena pilkada sudah masuk dalam rezim pemilu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Sehingga, dengan tidak dikabulkannya Permohonan para Pemohon, nampak Mahkamah Konstitusi mengabaikan sisi keadilan yang seharusnya menjadi perhatian pokok dan core business lembaga peradilan yakni guna menegakkan hukum dan 271 keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, sekali lagi, sense of justice saya mengatakan bahwa Permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams 272 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo