55/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), yang diwakili oleh: 1. Nama : Ahmad Ridha Sabana Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia Alamat : Jalan Penjernihan 1, Nomor 28, RT 002, RW 07, Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat 2. Nama : Abdullan Mansyuri Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia Alamat : Jalan Penjernihan 1, Nomor 28, RT 002, RW 07, Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2020, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H. , Munathsir Mustaman, S.H., dan Dwi Ratri Mahanani, S.H., para Advokat pada kantor hukum Bungaran & Partners yang berkedudukan di Gedung Sentral Cikini, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Blok 60 i Lt. 1, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden; Membaca keterangan ahli Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 129/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2020 dengan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang- undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam : 1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”. 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 3 umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”. 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”. 5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini. II. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Konstitusional Pemohon 6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 7. Bahwa Pemohon Partai Garuda didirikan pada tanggal 30 November 2007, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional 4 Nomor 76 tertanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta (bukti P– 5), kemudian Partai Kerakyatan Nasional merubah diri menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta (bukti P–6) dan diubah dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta (bukti P–7) yang telah masing-masing telah memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-04-2008 (tiga April duaribu delapan) Nomor: M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional Sebagai Badan Hukum (bukti P–10) dan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13- 05-2015 (tigabelas Mei duaribu limabelas) Nomor: M.HH- 07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) (bukti P – 11) serta Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17-12-2018 (tujuh belas Desember duaribu delapan belas) Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) (bukti P – 12). Bahwa dengan demikian Pemohon adalah badan hukum di Republik Indonesia yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan. Dikatakan demikian oleh karena Pemohon tidak ikut membahas Undang-Undang a quo. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 yang tidak mengabulkan Permohonan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam ratio decidenci disebutkan bahwa Partai Politik yang telah ambil bagian dan 5 turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang- Undang, maka Partai Politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang- Undang tersebut. 8. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian` dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Khusus dalam hal adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang dimohonkan pengujian menunjuk pada adanya ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Pasal a quo berlalu sebagai sebab utama yang melahirkan timbulnya kerugian konstitusionalitas Pemohon. Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (das sollen). Tegasnya, Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945. Jika norma Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Pada nilai 6 kepastian hukum, dengan bersumber dari hukum formal berupa peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui asas legalitas. Pemberlakuan kembali verifikasi terhadap Pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan yang baik secara formil (procedural) maupun materil harrus mengandung kepastian dan keadilan. Dengan adanya pemberlakuan verifikasi tersebut, maka kekuatan hasil audit investigatif menjadi tidak bermakna, dan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat 2 UUD 1945. 9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 (bukti P – 8). 10. Bahwa secara substansi Pemohon adalah perkumpulan dari seluruh anggota Pemohon yaitu warga negara Indonesia yang mendirikan Pemohon secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Poilitik. 11. Bahwa oleh karena itu segala hak konstitusional Pemohon yang Pemohon perjuangkan dalam permohonan ini bersumber dan identik dengan hak konstitusional seluruh anggota Pemohon. 12. Bahwa batu uji pengujian ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah: Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berbunyi: (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 13. Pemohon telah mengikuti Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor 7 Urut 6 setelah sebelumnya mengikuti proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. 14. Bahwa proses verifikasi yang diikuti oleh Pemohon membutuhkan biaya yang amat besar, di antaranya karena Pemohon harus menghadirkan setidaknya 1000 anggota Pemohon atau 1/1000 dari jumlah penduduk di 75 % Kabupaten/Kota dari seluruh Provinsi. Proses tersebut juga amat melelahkan karena tidaklah mudah mengatur jadwal 1000 orang tersebut agar bisa hadir ketika KPU melakukan proses verifikasi. 15. Bukan hanya soal keharusan menghadirkan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk anggota yang sangat menyulitkan Pemohon saat verifikasi. Hal lain yang juga menyulitkan adalah keharusan menghadirkan susunan pengurus lengkap dengan struktur minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Terkadang salah satu dari pengurus tersebut berhalangan hadir karena satu dan lain hal sehingga proses verifikasi harus diulang kembali. Selain itu ada juga keharusan menyertakan sedikitnya 30% pengurus perempuan dalam proses verifikasi. Kadang beberapa pengurus perempuan berhalangan hadir sehingga proses verifikasi menjadi tertunda. 16. Bahwa ketidakjelasan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu telah mengakibatkan potensi kerugian bagi Pemohon yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi yang sangat melelahkan dan berbiaya besar jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang. Kalau Pemohon gagal memenuhi syarat verifikasi tersebut antara lain menghadirkan 1000 anggota atau menghadirkan seluruh pengurus maka Pemohon akan dinyatakan tidak lulus verifikasi dan tidak bisa mengikuti Pemilu setelah Pemilu 2019. 17. Bahwa jika ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang dengan resiko gagal memenuhi syarat verifikasi. 18. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. 8 III. Pokok Permohonan A. Penjelasan Bahwa Permohonan Ini Tidak Nebis In Idem 19. Bahwa pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sudah pernah dilakukan Uji Materiil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018; 20. Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 yang terkait dengan permohonan ini berbunyi: 1) Menyatakan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 21. Bahwa meskipun Pasal Undang-Undang yang diuji kali ini sama dengan yang pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, namun permohonan kali ini didukung dengan batu uji serta alasan atau argumentasi konstitusional yang berbeda. Pemohon menggunakan batu uji Pasal Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 22. Bahwa alasan atau argumentasi konstitusional yang baru dalam permohonan ini adalah sudah terbantahkannya dalil yang dijadikan Mahkamah untuk menolak Permohonan terdahulu yaitu bahwa keberadaan Pasal a quo didasari pada semangat penyederhanaan partai politik dalam Pemilu 2019 yang baru saja dilaksanakan. 23. Bahwa secara singkat alasan atau argumentasi konstitusional yang baru adalah telah terbuktinya dalam Pemilu 2019 bahwa politik penyederhanaan kepartaian ternyata tidak mempunyai legal standing yang cukup dan tidak efektif jika diterapkan dengan menyederhanakan jumlah partai peserta Pemilu dengan memperberat verifikasi partai politik melainkan lebih efektif dengan mempersulit partai meraih kursi di DPR RI dengan meningkatnya ambang batas ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) di UU Pemilu yang baru. 24. Bahwa dengan demikian jelaslah jika permohonan ini tidak dapat dikategorikan nebis in idem. Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 9 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian. Sifat pengecualian ini mengandung norma perlindungan konstitusional. Sepanjang dasar pengujian yang dimohonkan berbeda, maka dapat diterima dan bukan termasuk ne bis in idem. Hal ini ditemui juga dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, tepatnya Pasal 42 ayat (2). Asas ne bis in idem berangkat dari prinsip dasar adanya kondisi ketidakbolehan dari penuntutan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara pokok yang sama dengan kriteria-kriteria tertentu. Ketentuan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi justru memberi ruang, bahkan harus membuka ruang pengecualian dari ketidakbolehan untuk mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap materi yang sama. Ketidakbolehan secara mutlak untuk menguji kembali materi yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi justru bisa berbahaya bagi penegakan dan perkembangan konstitusionalisme Indonesia. Sebab, adakalanya pemohon pengujian undang-undang tidak serius, tidak memberi argumentasi memadai, atau bahkan sekadar coba-coba. Apakah permohonan seperti ini harus menggugurkan kesempatan bagi pihak lain untuk menguji undang- undang dengan substansi permohonan yang lebih baik? Pengecualian ini justru untuk mengantisipasi dan mencegah adanya pihak yang sengaja mengajukan permohonan seandainya dengan maksud agar tak ada lagi pihak lain yang bisa mengujinya kembali. B. Pembahasan Pokok Permohonan 25. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah 173 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi: Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU. 10 26. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU- XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018 halaman 112 – 113 dalam pertimbangannya menjelaskan sebagai berikut: [3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi. [3.13.7] Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah memandang penting untuk menekankan hal-hal sebagai berikut: 11 1. Keadilan bagi Setiap Calon Peserta Pemilu Perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu. Merujuk salah satu indikator keadilan Pemilu adalah perlakuan yang sama atau setara antar peserta Pemilu. Baik perlakuan yang sama antar peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD maupun antarseluruh peserta Pemilu yang ditentukan dalam UUD 1945. Frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 menurut Pemohon tidaklah bersifat general. Sepanjang dalam hal Partai telah dinyatakan lolos verifikasi, maka tidaklah bertentangan dengan Putusan Mahkamah. Dengan demikian, putusan a quo tidak berlaku pada Partai yang telah dilakukan verifikasi. Tidak diverifikasi ulang menunjuk pada kekuatan hasil audit investigatif yang telah dilakukan. Oleh karena itu, harus dimaknai adanya pengecualian yang merupakan hak privilege sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu ketentuan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 Undang-Undang Pemilu merupakan satu rangkaian kesatuan, dan bersifat terbatas tidak bersifat absolut. Sepanjang memang ada perubahan pemekaran wilayah, dan pertambahan penduduk yang siqnifikan, maka keberlakuan verifikasi ulang dapat diberlakukan. 27. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 28. Bahwa naskah komprehensif perubahan UUD 1945 menyebutkan bahwa “kemudahan dan perlakuan khusus” muncul sebagai bentuk dari perluasan pasal-pasal Hak Asasi Manusia. Hak kemudahan dan perlakuan khusus sama 12 dengan “affirmative action” merupakan apa yang disebut “the special treatment” yang berasal dari ide dasar “treat like cases alike atau different cases differently”. Pengaruh affirmative action menunjukkan prinsip yang tidak hanya berakar dari aktivitas, melainkan juga tanggung jawab negara untuk memenuhinya. 29. Bahwa dalam kaitannya dengan keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, maka hak kemudahan dan perlakuan khusus menunjuk pada pengecualian. Sepanjang Partai Politik sudah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut melekat dan berlaku pada Pemilu berikutnya. Dalam kondisi hasil verifikasi menyatakan tidak lulus dan oleh karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya harus dilakukan verifikasi kembali. Lain halnya, ketika hasil verifikasi menyatakan lulus dan Partai Politik mengikuti Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya tidak diperlukan lagi proses verifikasi. Ini adalah sebagai wujud kepastian hukum (legalitas) atas hasil verifikasi Partai Politik. Selain itu, juga sejalan dengan prinsip keadilan hukum. 30. Bahwa legalitas adalah suatu kualitas bukan berkenaan dengan isi norma hukum positif, tetapi penerapannya. Dalam pengertian ini keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum. Dengan demikian, maka keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Pada keadilan prosedural (procedural justice), diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu keputusan. Tolak ukurnya adalah “ketaatan” kepada legal- prosedural . (“procedural justice : it refers to procedureres applied in sttling a dispute or taking a decisions”). 31. Bahwa penerapan verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu adalah bertentangan dengan asas legalitas dan mencederai kepastian hukum yang adil dan hak kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat dari hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Ide keadilan terletak pada tuntutan bahwa suatu keputusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar, sebagai lawan dari kesewenang-wenangan. 32. Bahwa salah satu bentuk kepastian hukum berupa perolehan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan adalah 13 pemenuhan hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Suatu norma yang valid harus dinyatakan valid sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. Hal ini merupakan doktrin positivisme hukum yang menunjuk tujuan hukum yakni kepastian. 33. Bahwa batu uji pengujian ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, yakni terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, maka keberlakuan norma “verifikasi” harus sejalan dengan aksiologi hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27D ayat (1) UUD 1945. Aksiologi hukum dimaksud menunjuk pada “kepastian hukum yang adil”. 34. Bahwa aksiologi hukum Pasal 27D ayat (1) memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Frasa “kemudahan dan perlakuan khusus” dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar validitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Verifikasi ulang hanya berlaku bagi Partai Politik yang tidak lulus persyaratan pada Pemilu sebelumnya. Dengan demikian, secara a contrario Partai Politik yang telah lulus verifikasi, maka tidak perlu lagi dilakukan diverifikasi ulang, sesuai dengan asas kepastian hukum yang adil. 35. Bahwa Pemohon telah melakukan kewajiban untuk mengikuti Pemilu yaitu memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu yaitu: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh limapersen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen)jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 14 h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. 36. Bahwa persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu tersebut telah dilakukan oleh Pemohon dengan mengeluarkan biaya yang amat besar serta proses yang sangat melelahkan. Dalam perspektif tujuan hukum menunjuk pada upaya memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya (in casu Partai Politik). Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam aliran utilitas. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar- besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat (the principle of utility yang berbunyi the greatest happiness of the greatest number). 37. Bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Tegasnya, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberikan kebahagiaan sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu, penerapan verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah menjadi peserta Pemilu merupakan bentuk penyimpangan terhadap kemanfaatan hukum. 38. Bahwa karena itu Pemohon berhak mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan setelah UU Pemilu disahkan yaitu Pemilu 2019 serta Pemilu- Pemilu berikutnya. Secara prinsip semua undang-undang dibuat bukan untuk kurun waktu tertentu, begitu juga UU Pemilu dibuat bukan hanya untuk Pemilu 2019, tetapi untuk waktu yang tak dapat ditentukan pada saat pengesahan undang-undang tersebut. 39. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini 15 dikarenakan tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi juga untuk Pemilihan Umum berikutnya. 40. Bahwa keberadaan Partai Politik sebagai peserta Pemilu ditetapkan setelah melalui proses verifikasi oleh KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Dalam hal Partai Politik telah mengikuti Pemilu, maka pada kesempatan Pemilu selanjutnya seharusnya tidak lagi dilakukan proses verifikasi. Hal ini secara jelas ditentukan dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Sesuai dengan namanya, “verifikasi” adalah sebagai upaya untuk mengkonfirmasi atau memeriksa kebenaran faktual terhadap berbagai persyaratan. Dengan demikian, norma persyaratan dan hasil verifikasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hasil verifikasi terus berlaku melekat pada Partai Politik. 41. Bahwa keberlakuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya, adalah bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Dikatakan demikian, oleh karena Pemohon tidak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat untuk menjadi peserta Pemilu. Pemohon telah melalui seluruh proses verifikasi pada Pemilu 2019 sehingga Pemohon lulus dalam Pemilu 2019. Konsekuensi logis verifikasi ulang menunjuk pada tidak tercapainya keadilan sebagaimana dimaksud UUD 1945. 42. Bahwa salah satu bentuk kebebasan berserikat adalah kebebasan mendirikan dan menjadi anggota Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilihan Umum, relevansi antara kebebasan berserikat dengan kebebasan mendirikan dan menjadi anggota Partai politik secara tegas tersirat dalam konsiderans UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi: a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk 16 mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum; c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum d. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab; ...dan seterusnya 43. Bahwa anggota Pemohon telah mendirikan Pemohon dan atau sekaligus menjadi anggota Pemohon karena menerima ideologi serta program Pemohon. 44. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilu 2019 tetapi juga untuk Pemilu berikutnya. 45. Bahwa jika potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan haknya secara tidak adil. Kehilangan hak ini bertentangan dengan dengan hak kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan bertentangan pula dengan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27D ayat (1) UUD 1945. 46. Bahwa kehilangan kemudahan dan perlakuan khusus bertentangan dengan prinsip dasar verifikasi sebagai upaya untuk mengkonfirmasi atau memeriksa kebenaran faktual terhadap berbagai persyaratan. Hasil verifikasi sebelumnya tidak menjadi bermakna dan oleh karenanya tidak memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah menjadi peserta Pemilu merupakan bentuk penyimpangan terhadap kemanfaatan hukum. 47. Bahwa argumentasi jika ketentuan penafsiran Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berlaku hanya untuk Pemilu 2019 adalah instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR tidaklah tepat. 17 48. Bahwa konsep penyederhanaan partai politk tidak dapat dilakukan dengan membabi buta melainkan harus dilaksanakan dalam bingkai keadilan, artinya jangan sampai konsep penyederhanaan partai politik menimbulkan kondisi yang tidak adil bagi siapapun juga. Jika diinginkan partai jumlah partai politik lebih sederhana, maka seharusnya sejak awal persyaratan Partai Politik dalam Pemilu yang diperberat. Dengan demikian, terhadap Partai Politik yang sudah susah-payah ikut Pemilu kemudian dipangkas dan diberangus untuk mengikuti Pemilu berikutnya. 49. Bahwa desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945 yang dianggap Mahkamah dengan memperketat persyaratan menjadi peserta pemilu menjadi tidak relevan, karena Pemohon sudah menjalankan “ketatnya” persyaratan tersebut dengan melalui proses verifikasi faktual di Pemilu 2019 dan selain itu pula penyederhanaan partai jelas bukan agenda konstutusi negara kita kedepannya merujuk kepada pemilu-pemilu yang kita anggap sehat secara demokrasi adalah ditandai dengan banyaknya partai peserta pemilu dan notabene partai yang terbatas terbukti hidup subur di jaman orde baru yang nota bene melumpuhkan setiap sendi demokrasi. 50. Bahwa apabila dianggap Mahkamah jika penyederhanaan jumlah partai untuk memperkuat sistim presidensiil inipun menjadi tidak berlandaskan fakta dimana sampai dengan saat ini kita tidak mengalami kebuntuan dan turbulensi ketatanegaraan antara legislatif dan eksekutif yang menghambat jalannnya agenda agenda pemerintahan sehingga oleh karena itu argumentasi inipun menjadi hambar untuk ditawarkan sebagai norma hukum konstitusi kita. 51. Bahwa selain itu pula pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 halaman 113 yang menyatakan adanya ketidakadilan bagi setiap calon peserta Pemilu dan bertentangan dengan konstitusi apabila Partai Politik dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena telah mendapatkan dukungan dari rakyat melalui Pemilu sehingga harus tetap di verifikasi adalah keliru. 52. Bahwa asas keadilan tentu tetap dapat diterapkan sepanjang peraturan tentang verifikasi dalam Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu selanjutnya masih tetap sama yang berarti calon Partai Politik peserta Pemilu masih mendapatkan perlakuan yang sama dengan peraturan yang ada. 18 53. Bahwa verifikasi di tiap pemilu juga bertentangan dengan kebiasaan adminsitratif yang sudah diterapkan di Indonesia, dimana Pemohon dapat mengambil contoh untuk Surat Izin Mengemudi (SIM), hanya dilakukan verifikasi dan tes pada saat mengajukan saja dan alangkah bertele-tele nya apabila secara berkala para pengemudi harus terus melakukan tes dan uji kelayakan sebagai pengemudi yang tentunya praktek praktek seperti ini adalah pemborosan dan sangat melelahkan bagi Pemohon dan partai politik lainnya yang telah lolos verifikasi pemilu 2019. 54. Dalam kaitan dengan keberadaan suatu Partai yang telah lolos pemilu memang sepatutnya bersifat ajek. Sifat ajek disini merupakan kondisi yang tergantung sepanjang tidak ada suatu perubahan yang disebabkan dengan adanya ketentuan peraturan yang berlaku. Sifat dinamis menunjuk pada adanya suatu regulasi tertentu yang berpengaruh. Berlakunya kondisi yang dinamis merupakan faktor berpengaruh yang sangat menentukan bagi keberadaan suatu Partai. Dalam perspektif hukum kausalitas, peraturan merupakan sebab utama yang melahirkan akibat tertentu. Keberadaan Partai mengikuti norma hukum yang terdapat dalam peraturan sebagai sebab utama. Pemekaran wilayah dan pertambahan jumlah penduduk yang signifikan merupakan adalah kondisi dinamis. Sepanjang ada pemekaran wilayah dan pertambahan jumlah penduduk yang signifikan, kondisi demikian tentu bersifat dinamis dan berpengaruh terhadap Partai untuk menyesuaikan diri. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah berlaku secara general, hanya terhadap daerah/wilayah yang dimaksud yang harus melakukan penyesuaian menurut aturan yang berlaku. Dengan kata lain, validitas terhadap kondisi dinamis haruslah dimaknai tidak absolut, namun bersifat relatif dan terbatas. Suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, sebab akan menimbulkan kerugian. Penerapan verifikasi terhadap Partai yang telah mengikuti Pemilu bertentangan dengan validitasi hukum, tidak bersesuaian (conformity) dengan norma yang lebih tinggi dan tidak merupakan bagian yang konsisten (subsistem). Verifikasi ulang tersebut tidak sejalan dengan teori validitas dan efektivitas hukum yang menunjuk pada kondisi valid dan efektif. Dengan demikian, dapat dikatakan kondisi 19 dinamis terhubung dengan adanya perubahan norma hukum dan norma hukum tersebut haruslah valid dan efektif. 55. Bahwa argumentasi Pemohon yang menolak wacana penyederhanaan partai politik oleh Mahkamah sejalan dengan semangat dan ide dari yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dalam putusan nomor 53/PUU-XV/2017 halaman 140 sebagai berikut: “Bahwa secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pandangan terkait design penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (expresis verbis) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang- undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk memberikan prioritas dan mendahulukan tafsir design penyederhanaan partai politik yang sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dibandingkan dengan pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden (dan wakil presiden) yang diatur eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945”. 56. Bahwa standar politik hukum dalam hal wacana penyederhanaan Partai Politik oleh Mahkamah tidak sejalan dengan asas kepastian dan keadilan hukum. Penyederhanaan Partai Politik melalui verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah menjadi peserta Pemilu sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dan berseberangan dengan pemenuhan hak konstitusional Partai Politik peserta Pemilu. Suatu politik hukum yang tidak jelas akan menghasilkan 20 kaidah-kaidah hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang simpang-siur dan tidak jelas tahap pelaksanaannya. 57. Bahwa politik hukum yang demikian tidak akan mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, hukum sebagai alat dalam rangka penyederhanaan Partai Politik, maka politik hukum yang seharusnya diterapkan adalah memperberat persyaratan Partai Politik untuk ikut Pemilu. Ketika Partai Politik dinyatakan lulus verifikasi persyaratan, maka hasil verifikasi tersebut terus melekat dan oleh karenanya berhak berkontestasi dalam Pemilu-Pemilu berikutnya tanpa perlu dilakukan verifikasi ulang. 58. Bahwa dengan demikian, jika ketentuan Pasal 173 Ayat (1) UU Pemilu adalah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. 59. Bahwa salah satu bentuk persamaan dan keadilan adalah memiliki kesempatan yang sama bagi para angggota Pemohon untuk menjadi anggota legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. 60. Bahwa untuk menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, maka warga negara yang memenuhi syarat harus menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum seperti Pemohon. 61. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini dikarena tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi juga untuk Pemilihan Umum berikutnya. 62. Bahwa jika Potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan persamaan hak untuk berpartisipasi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. 21 63. Bahwa dengan demikian jelaslah jika ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. 64. Bahwa pada prinsipnya ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 terkecuali jika dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Jika Pemohon memohon agar Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi kekosongan hukum yaitu ketiadaan pasal yang mengatur soal syarat partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu. Oleh karena itu, sudah tepat jika Mahkamah membuat putusan dengan format konstitusional bersyarat, yaitu Pasal tersebut tetap berlaku sepanjang dipenuhinya syarat tertentu. Syarat tertentu dimaksud adalah hasil verifikasi tersebut berlaku tidak hanya untuk Pemilu 2019 tetapi juga Pemilu selanjutnya. 65. Bahwa dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai jika Partai Politik yang lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi untuk Pemilu selanjutnya. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu terhadap UUD 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang- undang yang diajukan oleh Pemohon; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequeo et bono). 22 [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 Tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Di Jakarta, Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., MH.; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15, Tanggal 6 April 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Di Jakarta, Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH.,MH.; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Nomor 37, Tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Di Jakarta, Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., MH.; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Penetapan partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional Sebagai Badan Hukum; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda); 11. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Selain itu Pemohon menyerahkan keterangan tertulis Ahli yang bernama Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 23 I. Prolog Pengujian materil Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945), tepatnya Pasal 28H Ayat (2) merupakan suatu kebutuhan konstitusional yang terkait dengan cita hukum (rechtsidee). Cita hukum itu mensyaratkan terpenuhinya 3 (tiga) unsur yang selalu menjadi tumpuan hukum, yakni keadilan (gerechtigkeit), kepastian (rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigket). Cita hukum adalah konstruksi berpikir atau sebagai bintang pemandu (leitstern). Dimaksudkan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diharapkan. Dengan kata lain, keberadaannya menjadi asas umum pedoman (guiding principle) dalam pembentukan, penemuan dan penerapan hukum. Dalam upaya mewujudkan Pemilu yang mengakomodir hak-hak politik jabatan- jabatan publik yang dipilih (elected officials) ternyata tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan (das sollen). Dalam prakteknya, terdapat peraturan perundang- undangan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih rendah telah membuat suatu norma hukum yang tidak ada dalam dalam peaturan yang lebih tinggi. Kondisi demikian tentu bertentangan dengan cita hukum sebagaimana dimaksudkan. II. Analisis Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar yuridis keberlakuan Pasal 173 Ayat (1) UU Pemilu, namun ketentuan tentang verifikasi yang dianggap berlaku untuk Pemilu tahun 2019 dan setelahnya telah menimbulkan konflik norma dengan Pasal 28H Ayat (2) itu sendiri. Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,” berhubungan dengan Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Frasa “kepastian hukum yang adil” yang disebutkan secara expressive verbis merupakan aksiologi hukum yang dianut oleh konstitusi. Dapat dikatakan konstitusi mengikuti aksiologi hukum aliran hukum alam/kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran postivisme hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian 24 hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan demikian, peraturan perundang-undangan baik secara formil (procedural) maupun materil, maka harus mengandung kepastian dan keadilan. Pada keadilan prosedural (procedural justice), diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu keputusan. Tolok ukurnya adalah ketaatan pada hukum acara. (Procedural Justice: It refers to procedureres applied in sttling a dispute or taking a decisions). Pada keadilan hukum (legal justice), diekspresikan keadilan menurut undang-undang dan keadilan ini berkenaan dengan penjatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Tolok ukur legal justice adalah asas legalitas. (Legal Justice: It is justice according to law and is justice which is done or meted out as a result of the application of law. It may be case that the law in question in unjust. The consequency would be that the outcome of the application of such unjust law may not be satisfactory. In other words, it may be regarded as unjust but it still called legal justice). Terkait dengan keberadaan Pasal 173 Ayat (1) UU Pemilu, maka analisis didasarkan pada asas lex superior derogat legi inferior, berbasiskan analisis teoretis sebagai berikut dibawah ini. Pertama, dasar yuridis pengujian ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, yakni terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyangkut keberlakuan norma “verifikasi” harus sejalan dengan aksiologi hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27D Ayat (1) UUD 1945. Aksiologi hukum dimaksud menunjuk pada asas kepastian hukum yang adil. Di sisi lain, aksiologi hukum dimaksud memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. Frasa “kemudahan dan perlakuan khusus” dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar validitas Pasal 173 Ayat (3) UU Pemilu. Penting disampaikan disini bahwa naskah komprehensif perubahan UUD 1945 menyebutkan “kemudahan dan perlakuan khusus” muncul sebagai bentuk dari perluasan pasal-pasal Hak Asasi Manusia. Hak kemudahan dan perlakuan khusus sama dengan “affirmative action” merupakan apa yang disebut “the special treatment” yang berasal dari ide dasar “treat like cases alike atau different cases differently”. Pengaruh affirmative action menunjukkan prinsip yang tidak hanya berakar dari aktivitas, melainkan juga tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Dalam kaitannya dengan ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 173 Ayat (1) UU Pemilu, bahwa hak kemudahan dan perlakuan khusus 25 merupakan suatu bentuk pengecualian. Pencantuman kata ‘dan’ sebagai kata penghubung menunjukkan hubungan kumulatif. Sifat keberlakuannya adalah individual, bukan umum. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dapat diberikan sepanjang tidak diskriminatif. Sepanjang Partai Politik sudah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut berlaku mengikat dan oleh karenanya melekat pula pada Pemilu berikutnya. Lain halnya, jika hasil verifikasi menyatakan tidak lulus yang berimplikasi tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Verifikasi terhadap Partai Politik tersebut harus dilakukan kembali pada Pemilu berikutnya. Dengan demikian, secara a contrario Partai Politik yang telah lulus verifikasi, maka tidak perlu lagi dilakukan diverifikasi ulang. Hal ini sesuai dengan asas kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, sebagai wujud kepastian hukum (legalitas) atas hasil verifikasi Partai Politik, selain juga sejalan dengan prinsip keadilan hukum. Menurut Aristoteles, “keadilan proporsional” menunjuk pada pemberian kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya dan ini adalah kekhususan dari “keadilan numerik”. Ketika Partai Politik telah lolos verifikasi, maka kepadanya melekat hak sebagai peserta Pemilu pada masa berikutnya. Disini tidak dimaksudkan sebagai pengingkaran terhadap “prinsip persamaan yang adil atas kesempatan” (the principle of fair equality of opportunity). Dikatakan demikian, oleh karena prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (in casu verifikasi) telah dilakukan sebelumnya. Dalam kaidah fiqh menurut ajaran Islam disebutkan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, dan memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Kaidah demikian berkesesuaian dengan esensi keadilan dalam “kemudahan dan perlakuan khusus” bagi Partai Politik yang telah diverifikasi. Kedua, ketentuan “kemudahan dan perlakuan khusus” dalam kaitannya dengan hasil diverifikasi maksud tidaklah bertentangan dengan kepentingan hukum. Kepentingan hukum dimaksud adalah kepentingan hukum individu (individuale belangen), kepentingan hukum masyarakat (sosiale belangen) dan kepentingan hukum negara (staats belangen). Tegasnya tidak ada pelanggaran terhadap penjaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Termasuk pula bukan sebagai tindakan diskriminasi. Dalam perspektif tujuan hukum menunjuk pada upaya memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak- 26 banyaknya (in casu Partai Politik), sebagaimana dimaksudkan dalam aliran utilitas. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat (the greatest happiness of the greatest number). Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu, penerapan verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah menjadi peserta Pemilu merupakan bentuk penyimpangan terhadap kemanfaatan hukum. Menurut Roscoe Pound keadilan dilihat dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Tegasnya, keadilan sangat berhubungan dengan pemberian kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat berdasarkan prestasinya. Oleh karena itu, lolosnya Partai Politik dalam proses verifikasi merupakan suatu prestasi yang harus diberikan perlakuan khusus, ketimbang yang tidak lolos verifikasi. Ketiga, penerapan verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu adalah juga bertentangan dengan asas legalitas. Dikatakan demikian, oleh karena bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil. Selain itu, bertentangan pula dengan hak kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat dari hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hans Kelsen, menyatakan bahwa keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas bukan berkenaan dengan isi norma hukum positif, tetapi penerapannya. Dalam pengertian ini keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum. Dengan demikian, maka keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum. Perlu disampaikan disini, kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dimaksudkan terkait dengan verifikasi tidak dapat dinegasikan. Kehilangan kemudahan dan perlakuan khusus bertentangan dengan prinsip dasar verifikasi. Prinsip dasar verifikasi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkonfirmasi atau memeriksa kebenaran faktual terhadap berbagai persyaratan. Penegasian terhadap hasil verifikasi tentunya tidak menjadi bermakna dan oleh karenanya tidak memiliki 27 kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah menjadi peserta Pemilu merupakan bentuk penyimpangan terhadap kepastian hukum. Salah satu bentuk kepastian hukum berupa perolehan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan adalah pemenuhan hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Suatu norma yang valid harus dinyatakan valid sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. Hal ini merupakan doktrin positivisme hukum yang menunjuk tujuan hukum yakni kepastian. Lebih lanjut, salah satu bentuk kepastian hukum adalah perolehan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan adalah pemenuhan hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Keempat, perlu disampaikan juga bahwa standar politik hukum dalam hal wacana penyederhanaan Partai Politik oleh Mahkamah tidak sejalan dengan asas kepastian dan keadilan hukum. Penyederhanaan Partai Politik melalui verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah menjadi peserta Pemilu sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dan berseberangan dengan pemenuhan hak konstitusional Partai Politik peserta Pemilu. Suatu politik hukum yang tidak jelas akan menghasilkan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang simpang-siur dan tidak jelas tahap pelaksanaannya. Politik hukum yang demikian tidak akan mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia. Tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Politik hukum yang seharusnya diterapkan adalah memperberat persyaratan Partai Politik untuk ikut Pemilu. Ketika Partai Politik dinyatakan lulus verifikasi persyaratan, maka hasil verifikasi tersebut terus melekat dan oleh karenanya berhak berkontestasi dalam Pemilu berikutnya tanpa perlu dilakukan verifikasi ulang. III. Epilog Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia, UUD 1945 memberikan kewenangan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak saja bertindak sebagai lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution), melainkan juga sebagai lembaga pengawal tegaknya 28 Hak Asasi Manusia. Melalui kewenangan uji materil yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi tampil sebagai lembaga penegak hukum yang mengawal berjalannya kekuasaan negara agar tidak terjebak pada tindakan sewenang-wenang dan melanggar Hak Asasi Manusia. Terhadap Partai Politik telah mengikuti Pemilu, maka pada kesempatan Pemilu selanjutnya seharusnya tidak lagi dilakukan proses verifikasi. Sesuai dengan namanya, “verifikasi” adalah sebagai upaya untuk mengkonfirmasi atau memeriksa kebenaran faktual terhadap berbagai persyaratan. Dengan demikian, norma persyaratan dan hasil verifikasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hasil verifikasi terus berlaku dan melekat pada Partai Politik. Keberlakuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya, adalah bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Dikatakan demikian, oleh karena Partai Politik tidak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat untuk menjadi peserta Pemilu. Kehilangan hak ini bertentangan dengan dengan hak kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan bertentangan pula dengan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27D ayat (1) UUD 1945. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 7 Desember 2020 dan menyampaikan keterangan tertulis dalam bentuk soft copy yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Ketentuan UU Pemilu Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut: “Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU” Sebagai informasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal a quo telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ketentuannya mengalami perubahan menjadi: 29 “Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” Bahwa ketentuan Undang-Undang a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal a quo sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya bahwa dengan berlakunya Pasal a quo telah mengakibatkan potensi kerugian bagi Pemohon, yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi yang sangat melelahkan dan membutuhkan biaya besar jika ingin mengikuti kembali pemilu di masa yang akan datang, di mana Pemohon harus menghadirkan 1000 atau 1/1000 dari jumlah anggota pada saat proses verifikasi dan juga harus menghadirkan struktur minimal ketua, sekretaris dan bendahara serta keharusan untuk menyertakan sedikitnya 30% pengurus perempuan dalam proses verifikasi. Sehingga hal tersebut telah merugikan dan/atau menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequeo et bono). II. Keterangan DPR DPR dalam menyampaikan pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 30 A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020, DPR berpandangan bahwa Pemohon a quo, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (legal standing) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal a quo, Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami Pemohon dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK), serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Keterangan DPR Terhadap Pokok Permohonan Terhadap pengujian materiil Pasal a quo UU Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pandangan Umum a. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah: 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 31 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara. b. Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU a quo, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan “Dewan Perwakilan Rakyat”, “Dewan Perwakilan Daerah”, dan ”Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dan pemilihan “Presiden dan Wakil Presiden”. Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; c. Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskrimininasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan a. Bahwa secara historis norma tentang verifikasi partai politik peserta Pemilu dahulu diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang Pileg). Tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 8 ayat (1) UU tentang Pileg bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. b. Bahwa landasan keserentakan Pemilu dalam UU Pemilu adalah tindak lanjut dari Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang didasarkan atas 3 (tiga) hal utama yakni: pertama, dalam rangka penguatan sistem presidensial; kedua berdasarkan penafsiran konstitusi yang muncul dalam perdebatan perubahan UUD NRI Tahun 1945; dan ketiga, prinsip efisiensi anggaran Pemilu. Untuk itu dengan berlandaskan kepada prinsip kemanfaatan yang menjadi salah satu landasan keserentakan Pemilu yakni efisiensi anggaran dan juga Putusan MK 52/PUU-X/2012, maka pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu yang tidak lagi menetapkan partai politik peserta pemilu berdasarkan pada ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya. c. Bahwa ketentuan mengenai verifikasi partai politik yang ada di Pasal 173 UU Pemilu berbeda dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU tentang Pileg yang pernah diujikan sebelumnya di Putusan MK No. 52/PUU-X/2012. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Pileg dinyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 33 pada Pemilu berikutnya. Acuan ini jelas memang berbeda dengan yang ada di ketentuan Pasal 173 UU Pemilu, yang tidak membatasi hanya partai politik yang memenuhi batas dalam penentuan kursi di DPR saja. d. Bahwa adapun persyaratan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu pada dasarnya memiliki kesamaan rumusan mengenai syarat pendirian partai yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU Partai Politik). Jika suatu partai politik telah diakui keabsahannya oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka hampir seluruh persyaratan yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu telah terpenuhi. Oleh karena itu, semua partai politik yang memenuhi persyaratan pendirian partai politik di Kementerian Hukum dan HAM seharusnya serta merta dapat diikutsertakan sebagai partai politik peserta pemilu tanpa melihat persyaratan ambang batas. e. Adapun DPR pernah mendapatkan gambaran biaya dari KPU mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 dan dana yang harus dikeluarkan untuk kepentingan verifikasi faktual partai politik sangat besar. Oleh karena itu dalam merumuskan ketentuan Pasal a quo, maka pembentuk undang-undang memutuskan bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi tidak perlu untuk diverifikasi kembali, hal ini dengan niatan mulia atas dasar menghemat anggaran negara. Sehingga dengan ini pula maka nilai kemanfaatan norma ini begitu besar. f. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Apalah artinya norma yang ada dibuat namun memunculkan keresahan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (gerechtigkeit), nilai kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan nilai kepastian (rechtssicherheit) sebagaimana Radbruch menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan 34 menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang dalam hal ini membuat norma yang membawa kemanfaatan dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu. g. Bahwa proses verifikasi tidak dapat dilepaskan dari ketentuan- ketentuan yang mengatur soal proses pendaftaran dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu. Hal ini sesuai dengan konstruksi dan tafsiran yang dibangun dalam Peraturan KPU sebagai aturan pelaksana UU Pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (Peraturan KPU 6/2018). Ketentuan Peraturan KPU 6/2018 tersebut mengatur perihal penelitian partai politik calon peserta Pemilu guna meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu. h. Bahwa pengaturan mengenai verifikasi berdasarkan Peraturan KPU 6/2018 tersebut merupakan konsekuensi yuridis berdasarkan pembedaan istilah yuridis antara “penelitian/penelitian administrasi” dan “verifikasi” dalam UU Pemilu. Istilah-istilah tersebut secara jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 174 UU Pemilu yang berbunyi: 1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173. 2) Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa. 3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.” 35 Adanya pembedaan antara istilah “penelitian administrasi” dan “penetapan keabsahan persyaratan” secara lebih jelas dapat dilihat dalam Pasal 178 UU Pemilu yang termasuk dalam Bab II Bagian Kedua Paragraf 3 mengenai Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Dengan adanya pembedaan tersebut, maka Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sesungguhnya merupakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU 6/2018, dan bukan merupakan penelitian administrasi. i. Oleh karena itu adanya frasa “telah ditetapkan/” dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu (sebelum dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017), merupakan perwujudan perlakuan setara dan proporsional. Hal ini dapat dipahami bahwa partai-partai politik peserta Pemilu yang sudah lebih dahulu pernah mengikuti kontestasi pada Pemilu terakhir, pada kenyataannya telah melakukan suatu pembuktian secara faktual terkait keberadaannya, baik dalam hal kepengurusan maupun keanggotaan melalui proses Pemilu yang adil, yang dibuktikan dengan perolehan suara dalam Pemilu terakhir. j. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang masih mencantumkan frasa “telah ditetapkan/” tidak serupa dengan norma yang pernah ada di ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 pada intinya menyatakan bahwa partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah partai politik yang pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional. Oleh karena itu hanya partai politik yang memiliki keterwakilan di lembaga legislatif saja yang dapat menjadi peserta pemilu berikutnya. Sedangkan persyaratan tersebut tidak diatur dalam Pasal 173 UU Pemilu, sehingga seluruh partai politik yang telah ditetapkan dalam pemilu sebelumnya tetap dapat menjadi peserta pemilu berikutnya meskipun tidak memiliki keterwakilan di lembaga legislatif. k. Bahwa implementasi selama ini verifikasi partai politik dilakukan dengan metode sampel acak sederhana atau metode sensus yang tidak menyeluruh sebagaimana seharusnya jika ingin melaksanakan 36 sebenar-benarnya verifikasi. Oleh karena itu, pembentuk undang- undang menilai anggaran Pemilu lebih baik dipergunakan untuk hal- hal lain yang lebih penting sifatnya. Hal ini dikarenakan proses verifikasi partai politik membutuhkan anggaran yang begitu besar dan hal ini jelas bertentangan dengan salah satu landasan pelaksanaan Pemilu serentak yang menjadi amanat Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. l. Bahwa ketika membentuk UU Pemilu, pembentuk undang-undang terutama DPR yang diwakili oleh Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2016 untuk berkonsultasi mengenai sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kepemiluan, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Adapun jawaban lisan dari Mahkamah Konstitusi bahwa hal ini merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang). III. Petitum DPR Bahwa berdasarkan keterangan DPR tersebut di atas, DPR memohon agar yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “lulus verifikasi oleh KPU” dimaknai “verifikasi hanya dilakukan terhadap partai politik yang belum pernah lulus verifikasi pada Pemilihan Umum sebelumnya”; 3. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 7 Desember 37 2020 dan menyampaikan keterangan tertulis dalam bentuk soft copy yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon 1. Bahwa permohonan Pemohon tidak nebis in idem dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018 karena Pemohon mengajukan permohonan yang didukung dengan batu uji serta alasan atau argumentasi konstitusional yang berbeda yaitu tidak efektifnya politik penyederhanaan jumlah partai peserta Pemilu dengan memperberat verifikasi partai politik melainkan lebih efektif dengan mempersulit partai meraih kursi di DPR dengan meningkatnya ambang batas parlemen (Parliamentary Treshold). 2. Bahwa naskah komprehensif perubahan UUD 1945 menyebutkan bahwa “kemudahan dan perlakuan khusus” muncul sebagai bentuk dari perluasan pasal-pasal Hak Asasi Manusia. Hak kemudahan dan perlakuan khusus tersebut sama dengan “affirmative action” yang pengaruhnya menunjukkan prinsip tidak hanya berakar dari aktivitas, melainkan juga tanggung jawab negara untuk memenuhinya. 3. Bahwa jika dikaitkan dengan keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, maka hak kemudahan dan perlakuan khusus menunjuk pada pengecualian. Sepanjang partai politik telah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut melekat dan berlaku pada pemilihan umum (Pemilu) berikutnya. Hal ini adalah sebagai wujud kepastian hukum (legalitas) atas hasil verifikasi partai politik serta sejalan dengan prinsip keadilan hukum. 4. Bahwa penerapan verifikasi ulang terhadap partai politik yang telah mengikuti Pemilu adalah bertentangan dengan asas legalitas dan mencederai kepastian hukum yang adil dan hak kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat dari hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. 5. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan tidak ada keadilan bagi tiap calon peserta Pemilu dan bertentangan dengan konstitusi apabila partai politik dimaksud memiliki kursi di DPR dan DPRD maupun karena telah mendapat 38 dukungan dari rakyat melalui Pemilu sehingga harus tetap diverifikasi, menurut Pemohon adalah keliru karena Asas Keadilan dapat diterapkan sepanjang peraturan tentang verifikasi dalam Pemilu 2019 dan Pemilu selanjutnya masih tetap sama yang artinya calon partai politik peserta Pemilu masih mendapatkan perlakuan yang sama dengan peraturan yang ada. 6. Bahwa penerapan verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti Pemilu bertentangan dengan validitas hukum karena verifikasi ulang tersebut tidak sejalan dengan teori validitas dan efektifitas hukum yang menunjuk pada kondisi valid dan efektif. Dengan demikian, kondisi dinamis terhubung dengan adanya perubahan norma hukum yang harus valid dan efektif. 7. Bahwa pada prinsipnya, ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 terkecuali dimaknai hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Adanya konstitusional bersyarat tersebut agar tidak ada kekosongan hukum yaitu ketiadaan pasal yang mengatur syarat partai politik untuk menjadi peserta Pemilu. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon 1. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimaksudkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 39 2. Peranan partai politik sangat dominan dalam sebuah negara yang demokratis, karena partai politik sebagai kelompok kepentingan yang terorganisir dan mempunyai tujuan serta cita-cita yang jelas, maka partai politik tersebut akan menjadi jembatan bagi rakyat untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasinya. Sehingga verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu sangatlah penting agar partai politik yang mengikuti pemilihan umum, merupakan partai politik yang memiliki legalitas jelas yang dapat mewujudkan aspirasi rakyat. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa frasa “telah ditetapkan” ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan a quo yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU” menjadi “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. Dengan demikian makna dari ketentuan a quo mengharuskan peserta pemilu baik partai politik lama maupun baru harus diverifikasi tanpa diskriminasi dan perlakuan serta kedudukan yang sama dalam partisipasi pemerintahan dan pengelolaan negara yang dijamin konstitusi. 4. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 maka verifikasi partai politik adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi partai politik baik yang lama maupun baru untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, serta menciptakan rasa keadilan sehingga pemilihan umum dilaksanakan secara demokratis guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. 5. Ketentuan a quo bermakna bahwa setiap partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu wajib melakukan pendaftaran dan verifikasi untuk kemudian apabila memenuhi semua persyaratan, akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Apabila tidak dilakukan pendaftaran dan verifikasi kepada semua/setiap calon peserta Pemilu, harus dinyatakan bahwa calon peserta Pemilu yang tidak melakukan pendaftaran dan verifikasi adalah cacat hukum administrasi kepemiluan. Dengan tetap mengacu pada asas penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efesien, dan efektif. 40 6. Bahwa verifikasi partai politik terhadap kantor, kepengurusan, dan keanggotaan adalah untuk mempermudah KPU dalam berkomunikasi dengan partai politik yang bersangkutan baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketika partai politik tersebut tidak mewakili keterwakilan di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka aktivitas partai politik tersebut bisa dikatakan berhenti pasca Pemilu dan baru mulai kembali ketika Pemilu berikutnya akan diselenggarakan. Sehingga pada saat akan pemilihan setiap partai politik harus diverifikasi baik yang sudah lolos di tahun-tahun sebelumnya maupun yang baru, apakah partai tersebut layak atau tidak untuk mengikuti pemilihan umum yang akan datang sesuai Undang-Undang yang berlaku. 7. Adanya ketentuan a quo sudah sesuai dengan asas keadilan yaitu dengan pemberian hak yang sama dalam pengujian kelayakan partai politik untuk menjadi peserta pemilu dengan pertimbangan adanya kesetaraan posisi partai politik. Verifikasi partai politik telah meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan hukum dan semua partai politik telah melewati tahapan dalam verifikasi dengan menjalani penelitian kepengurusan, keterwakilan 30% pengurus perempuan dan dokumen domisili kantor yang diperiksa oleh KPU. Secara substansi sudah terarah dan terukur dengan dilaksanakannya verifikasi partai politik secara menyeluruh. 8. Bahwa dengan adanya verifikasi partai politik sudah efisien, karena penyederhanaan partai politik yang dilakukan oleh KPU dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai-partai yang mengikuti Pemilu adalah partai yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur kepercayaan rakyat terhadap partai-partai tersebut. Secara prinsip seluruh Partai yang mengikuti Pemilu mutlak dilakukan verifikasi, baik terhadap partai lama maupun partai yang baru. 9. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi- kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu: 41 a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut. 10. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. IV. Petitum Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 42 [2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 43 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 44 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”. 2. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda (vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-12) sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 17 Februari 2018 (vide bukti P-8), dan kemudian ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan Nomor Urut 6 pada saat pemilihan umum tahun 2019 merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon dengan adanya pemberlakuan kembali verifikasi terhadap Pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena kekuatan hasil audit investigatif menjadi tidak bermakna dan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; b. Bahwa dengan adanya proses verifikasi yang diikuti oleh Pemohon telah membutuhkan banyak biaya yang amat besar, karena Pemohon harus menghadirkan setidaknya 1000 (seribu) anggota Pemohon atau 1/1000 dari jumlah penduduk di 75% Kabupaten/Kota dari seluruh provinsi. Dengan demikian proses verifikasi tersebut menurut Pemohon sangat melelahkan karena tidak mudah mengatur jadwal 1000 (seribu) orang tersebut agar bisa hadir ketika KPU melakukan proses verifikasi. c. Bahwa selain itu menurut Pemohon hal yang sangat menyulitkan Pemohon adalah keharusan menghadirkan susunan pengurus lengkap dengan struktur minimal Ketua, Sekretaris, Bendahara. Karena terkadang salah satu dari pengurus tersebut berhalangan hadir disebabkan sesuatu dan lain hal sehingga proses verifikasi harus diulang kembali. Ditambah lagi dengan adanya keharusan menyertakan sedikitnya 30% pengurus perempuan dalam 45 proses verifikasi yang terkadang beberapa pengurus perempuan berhalangan hadir sehingga proses verifikasi menjadi tertunda; d. Bahwa menurut Pemohon Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 mengharuskan Pemohon untuk mengikuti kembali proses verifikasi yang sangat melelahkan dan berbiaya besar jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang dan hal tersebut sangat merugikan Pemohon. 3. Bahwa berdasarkan argumentasi dalam uraian Pemohon di atas, Pemohon yang merupakan partai baru yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan/penyusunan norma yang diuji telah secara spesifik menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017. Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian Pemohon sebagai Partai Politik yang pernah dinyatakan lolos verifikasi untuk mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 2019 ikhwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian sehingga jika Permohonan a quo dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Pemohon membuka argumentasi dalam dalil permohonannya dengan terlebih dahulu menguraikan bahwa norma a quo pernah diajukan permohonan dalam perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, namun menurut Pemohon permohonan Pemohon tidak nebis in idem dengan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, karena 46 permohonan Pemohon menggunakan batu uji serta alasan atau argumentasi konstitusional yang berbeda dengan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017; b. Bahwa menurut Pemohon Frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam Putus an Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tidaklah bersifat general, karena sepanjang dalam hal Partai telah dinyatakan lolos verifikasi, maka tidaklah bertentangan dengan Putusan Mahkamah. Dengan demikian, putusan a quo tidak berlaku pada Partai yang telah dilakukan verifikasi. Dengan tidak diverifikasi ulang partai politik menunjuk pada kekuatan hasil audit investigatif yang telah dilakukan. Oleh karena itu, harus dimaknai adanya pengecualian yang merupakan hak privilege sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu ketentuan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 UU 7/2017 merupakan satu rangkaian kesatuan, dan bersifat terbatas tidak bersifat absolut. Sepanjang memang ada perubahan pemekaran wilayah, dan pertambahan penduduk yang siqnifikan, maka keberlakuan verifikasi ulang dapat diberlakukan. c. Bahwa Pemohon berpendapat, sepanjang Partai Politik sudah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut melekat dan berlaku pada Pemilu berikutnya. Dalam kondisi hasil verifikasi menyatakan tidak lulus dan oleh karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya harus dilakukan verifikasi kembali. Lain halnya, ketika hasil verifikasi menyatakan lulus dan Partai Politik mengikuti Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya tidak diperlukan lagi proses verifikasi. Ini adalah sebagai wujud kepastian hukum (legalitas) atas hasil verifikasi Partai Politik. Selain itu, juga sejalan dengan prinsip keadilan hukum. d. Bahwa menurut Pemohon penerapan verifikasi ulang terhadap Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu adalah bertentangan dengan asas legalitas dan mencederai kepastian hukum yang adil dan hak kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat dari hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. e. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan tidak 47 adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilu 2019 tetapi juga untuk Pemilu berikutnya. Jika potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan haknya secara tidak adil. Kehilangan hak ini bertentangan dengan dengan hak kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan bertentangan pula dengan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27D ayat (1) UUD 1945. f. Bahwa argumentasi jika ketentuan penafsiran Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 berlaku hanya untuk Pemilu 2019 adalah instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR tidaklah tepat. Konsep penyederhanaan partai politk tidak dapat dilakukan dengan membabi buta melainkan harus dilaksanakan dalam bingkai keadilan, artinya jangan sampai konsep penyederhanaan partai politik menimbulkan kondisi yang tidak adil bagi siapapun juga. Jika diinginkan partai jumlah partai politik lebih sederhana, maka seharusnya sejak awal persyaratan Partai Politik dalam Pemilu yang diperberat. g. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya. [3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dilakukan pengujian kembali. Dengan demikian terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 dan telah diputus pada tanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan antara lain, “Menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 48 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;” [3.8.2] Bahwa dalam perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 Pemohon pada pokoknya mendalilkan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 bersifat diskriminatif karena partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019 sedangkan partai politik peserta Pemilu 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi sehingga sekaligus menciptakan standar ganda. Selanjutnya Pemohon dalam perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 juga mendalilkan bahwa verifikasi partai politik adalah sarana untuk menciptakan fair play dan menjadi bagian penting sebagai instrumen demokrasi untuk mengembalikan kepercayaan publik maka harus diberlakukan terhadap seluruh partai politik; lagi pula, jika dilakukan verifikasi, belum tentu partai politik peserta Pemilu 2014 akan lolos verifikasi dengan adanya tambahan pemekaran daerah otonom baru Tahun 2015; [3.8.3] Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 dalam mendalilkan permohonannya sebagaimana tersebut di atas menggunakan dasar pengujian Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. [3.8.4] Bahwa adapun dalam perkara a quo, Pemohon sebagaimana terurai dalam Paragraf [3.7] pada pokoknya mendalilkan bahwa bagi Partai Politik yang sudah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut melekat dan berlaku pada Pemilu berikutnya. Dalam kondisi hasil verifikasi menyatakan tidak lulus dan oleh karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya harus dilakukan verifikasi kembali. Lain halnya, ketika hasil verifikasi menyatakan lulus dan Partai Politik mengikuti Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya tidak diperlukan lagi proses verifikasi. Hal tersebut menurut Pemohon adalah sebagai wujud kepastian hukum (legalitas) atas hasil verifikasi Partai Politik. Selain itu, juga sejalan dengan prinsip keadilan hukum. [3.8.5] Bahwa Pemohon dalam perkara a quo dalam mendalilkan permohonannya sebagaimana tersebut di atas menggunakan dasar pengujian Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 49 [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon memenuhi Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari dalil Pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis DPR, mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden, membaca keterangan tertulis ahli Pemohon, serta memeriksa bukti Pemohon secara saksama, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa terhadap verifikasi partai politik, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional PERTAMA yaitu mengenai persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu yang terkait dengan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) juncto Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu konstruksi dari kedua norma tersebut yang berkaitan satu sama lain. Dengan membaca konstruksi Pasal 173 secara utuh, keberadaan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sesungguhnya mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa “telah ditetapkan” disejajarkan dengan frasa “lulus verifikasi” dengan menggunakan tanda baca “/” (garis miring). Frasa “telah ditetapkan/” sesungguhnya merupakan tindakan administratif menetapkan, sedangkan lulus verifikasi hanya baru sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di mana hasil verifikasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya tindakan penetapan dan oleh karena itu keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu. [3.12.1] Bahwa konstruksi pemahaman demikian linear dengan norma Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, “Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU”. Artinya, hasil verifikasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai peserta Pemilu oleh KPU. Dengan menghubungkan keberadaan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 50 179 ayat (1) UU Pemilu, maka benar bahwa keberadaan frasa “telah ditetapkan/” telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan berbeda antarpartai politik peserta Pemilu. [3.12.2] Bahwa sekalipun demikian, meskipun frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda, namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat disimpulkan demikian sebagaimana didalilkan Pemohon sebelum terlebih dahulu mempertimbangkan norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Oleh karena itu, pertimbangan hukum selengkapnya terkait frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, pada pokoknya norma a quo memuat norma bahwa untuk partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini mengandung makna bahwa ada partai politik peserta Pemilu yang dikategorikan telah lulus verifikasi dengan syarat yang telah ditentukan dan ada partai politik calon peserta Pemilu yang belum lulus verifikasi. Dengan ketentuan tersebut, terhadap dua kelompok partai politik calon peserta Pemilu tersebut diatur atau diterapkan perlakuan berbeda. [3.13.1] Bahwa terkait pengaturan tentang pengelompokan sekaligus perlakuan yang membedakan antarpartai politik calon peserta Pemilu sebelumnya telah pula pernah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya”. Dalam ketentuan a quo, perbedaan perlakuan terhadap partai politik calon peserta Pemilu dilakukan atas dasar partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional dengan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dan partai politik baru. [3.13.2] Bahwa sekalipun dasar pembedaan antarpartai politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang menjadi objek permohonan a quo berbeda dengan apa yang diatur dalam UU 8/2012, namun kedua-duanya sama-sama mengatur pembedaan perlakuan antarpartai politik calon peserta Pemilu. Bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, Mahkamah dalam putusan terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, telah menyatakan norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dengan pokok pertimbangan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan a quo mengandung ketidakadilan karena, “...dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama 51 sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 10/2008 berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.” (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 89-90); 2. Bahwa menurut Mahkamah, “...terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat” (Putusan Nomor 52/PUU- X/2012, hlm. 91); 3. Bahwa lebih jauh, Mahkamah menilai bahwa “...memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014.” (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 92); 4. Bahwa agar ketidakadilan dan perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu dapat diatasi, Mahkamah menyatakan, “Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali.” (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 93). [3.13.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pengujian terhadap ketentuan UU 8/2012 yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu, dapat ditarik benang merah yang harusnya dipedomani pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat maupun untuk menerapkan syarat kepada setiap calon peserta Pemilu. Benang merah dimaksud adalah: 52 a. Norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan; b. Perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi. Bahwa sekalipun perlakuan berbeda melalui penerapan norma secara berbeda kepada subjek hukum yang diaturnya bukanlah sesuatu yang tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan UUD 1945, namun pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal mana, perlakuan berbeda dimaksud tidak sesuai dengan jaminan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam pemerintahan. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu. [3.13.4] Bahwa untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap calon peserta Pemilu, dari dua kemungkinan alternatif jalan yang dapat ditempuh sebagaimana dimuat dalam Putusan a quo, Mahkamah telah menentukan caranya, yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014. Sementara pembentuk UU Pemilu dalam merumuskan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu justru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014. [3.13.5] Bahwa dalam perkembangannya, alternatif yang telah ditentukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 sesungguhnya telah sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan Pemilu Indonesia yang periodik lima tahun sekali. Sebab, sekalipun syarat kepesertaan Pemilu telah ditentukan secara sama di dalam undang-undang, namun perkembangan dan dinamika partai politik, penataan wilayah negara ke dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dan juga perkembangan demografis sebagai faktor penentu keterpenuhan syarat calon peserta Pemilu merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Hal demikian, bila dihubungkan dengan fakta bahwa dalam setiap Pemilu selalu ada partai politik baru calon peserta Pemilu, maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda adalah dengan memverifikasi seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa membeda-bedakan partai politik yang telah mengikuti verifikasi pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR. [3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, 53 tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi. [3.13.7] Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah memandang penting untuk menekankan hal-hal sebagai berikut: 1. Keadilan bagi Setiap Calon Peserta Pemilu Perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu. Merujuk salah satu indikator keadilan Pemilu adalah perlakuan yang sama atau setara antarpeserta Pemilu. Baik perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD maupun antarseluruh peserta Pemilu yang ditentukan dalam UUD 1945. Terkait perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibeda-bedakan, baik karena alasan bahwa partai politikl dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan dari rakyat melalui Pemilu. Bahwa perolehan suara partai politik dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan dari syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Dalam hal bahwa satu partai politik tentu memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi perta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. Bagaimanapun, perolehan suara dan kursi merupakan indikator kepercayaan rakyat terhadap partai politik dalam sebuah Pemilu, sedangkan keterpenuhan syarat untuk menjadi calon peserta Pemilu 54 merupakan indikator bahwa partai politik dimaksud masih layak untuk turut dalam kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat dalam Pemilu. Terkait perlakuan yang sama antarseluruh peserta Pemilu, maka perlakuan dalam pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu tidak boleh dibedakan antara calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan calon peserta Pemilu perseorangan. Dalam hal ini, Mahkamah sependapat dengan keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan menyangkut substansi verifikasi kepesertaan Pemilu, dalam hal bahwa seluruh peserta Pemilu, baik partai politik maupun perseorangan haruslah diperlakukan sama dalam hal bagaimana masing- masing peserta Pemilu dimaksud memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu. Sehubungan dengan itu, sepanjang sejarah Pemilu yang dilaksanakan setelah perubahan UUD, calon peserta Pemilu sama sekali tidak pernah tidak diverifikasi keterpenuhan syaratnya. Apakah perseorangan untuk calon anggota DPD dimaksud merupakan calon anggota DPD yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebelumnya, sama sekali tidak dibebaskan dari proses verifikasi keterpenuhan syarat sebagai calon. Semua calon peserta Pemilu anggota DPD, calon baru ataupun petahana, sama-sama harus mendaftar dan diverifikasi lagi seluruh syarat yang ditentukan. 2. Pemekaran Daerah dan Perkembangan Demografi. Syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu yang ditentukan dalam UU Pemilu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan faktor jumlah daerah maupun jumlah penduduk (demografi). Syarat kepengurusan di seluruh propinsi, kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di masing-masing propinsi dan kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan syarat yang berhubungan dengan jumlah wilayah. Jumlah wilayah provinsi dan kabupaten/kota merupakan faktor penentu terhadap keterpenuhan syarat dimaksud. Faktanya, jumlah provinsi dan kabupaten/kota terus mengalami pertambahan, di mana pertambahan tersebut dipastikan berdampak terhadap keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan bagi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemeriksaan perkara a quo, terdapat penambahan 1 provinsi dan 17 kabupaten pada 10 provinsi yang ada. Dengan demikian demikian, basis penentuan keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan bagi partai politik tentunya mengalami perubahan. Sama halnya dengan dinamika perkembangan jumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota, jumlah penduduk juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika berpedoman pada sensus penduduk tahun 2010 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, di mana pertambahan penduduk setiap tahunnya berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebesar 1,49 persen atau lebih kurang 4,5 juta jiwa, maka jumlah penduduk pada tahun 2012 lebih kurang sebanyak 246 juta jiwa. Adapun pada tahun 2017 bertambah hingga menjadi 264 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tentunya juga berdampak terhadap keterpenuhan syarat seperti syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu oleh setiap partai politik peserta Pemilu. Tidak hanya 55 penambahan penduduk, pengurangan jumlah yang terjadi akibat kematian atau migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya juga akan berdampak terhadap masih terpenuhi atau tidaknya syarat keanggotaan masing-masing partai politik. Oleh karena jumlah provinsi, jumlah kabupaten/kota, jumlah kecamatan, dan juga jumlah penduduk bukanlah sesuatu yang bersifat statis, maka pemenuhan syarat memiliki kepengurusan di tiga tingkatan wilayah pemerintahan dan juga syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu yang ditentukan UU Pemilu haruslah pula mengikuti perkembangan jumlah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Bahwa dengan demikian, apabila partai politik telah pernah dinyatakan memenuhi syarat yang ditentukan pada satu waktu tertentu, maka apabila telah melewati periode tertentu, keterpenuhan syarat dimaksud haruslah diperiksa kembali melalui proses verifikasi. Pemeriksaan mana (verifikasi) ditujukan untuk memutakhirkan keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. 3. Partai Politik sebagai Badan Hukum yang Dinamis Sebagai badan hukum, partai politik bukanlah benda mati yang bersifat statis. Apalagi, partai politik merupakan infrastruktur politik yang menjembatani antara kepentingan rakyat dengan lembaga-lembaga negara. Sebagai intermediary antara rakyat dan negara, partai politik yang dipastikan penuh dengan dinamika, baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, dalam periode tentu partai politik tentu akan menjalankan suksesi kepemimpinan. Pengurus partai politik akan mengalami pergantian-pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan. Dinamika demikian dapat dipastikan akan ada pasang surutnya, di mana dalam kondisi tertentu partai politik bisa jadi mengalami masa pasang dalam hal seluruh perangkat organisasi diisi dan berjalan secara maksimal, dan pada kondisi lainnya sangat mungkin pula mengalami masa surut di mana tidak seluruh perangkat strukturalnya eksis dan dapat bekerja. Salah satu contoh masa surut partai politik adalah seperti konflik yang menyebabkan pecahnya partai. Perpecahan di internal partai politik sangat mungkin berdampak pada tereliminasinya keterpenuhan syarat kepengurusan partai politik pada tingkat kepengurusan tertentu. Dengan kemungkinan tereliminasinya keterpenuhan syarat demikian, maka proses Pemilu haruslah dijadikan momentum untuk mengecek kembali potensi berkurangnya syarat dimaksud. Selain itu, dinamika internal partai politik juga dapat berdampak pada keterpenuhan syarat kelengkapan infrastruktur internal partai politik seperti kepemilikan kantor tetap. Salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu adalah memiliki kantor tetap, di mana kantor tetap dimaksud bisa saja dimiliki sendiri ataupun disewa untuk jangka waktu hingga tahapan terakhir Pemilu. Dalam konteks ini, apabila pada satu periode Pemilu sebuah partai politik dinyatakan memenuhi syarat mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka pada periode Pemilu berikutnya syarat kepemilikan kantor belum tentu masih tetap dipenuhi. Lebih-lebih apabila syarat mempunyai kantor tetap dimaksud dipenuhi partai politik dengan cara menyewa untuk waktu hingga 56 tahapan terakhir Pemilu saja. Jika syarat mempunyai kantor hanyalah berlaku hingga tahapan terakhir Pemilu selesai, maka keterpenuhan syarat ini haruslah diverifikasi setiap proses Pemilu dilaksanakan. Oleh karena dinamika internal partai politik merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sampai kapanpun serta syarat mempunyai kantor tetap hanyalah berjangka waktu yaitu sampai tahapan terakhir Pemilu saja, maka setiap partai politik calon peserta Pemilu, termasuk yang sudah pernah diverifikasi pada Pemilu sebelumnya pun tetap harus dilakukan pengecekan kembali. 4. Verifikasi Menyeluruh Terhadap Keterpenuhan Syarat Peserta Pemilu Salah satu maksud adanya persyaratan bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu [yang sebelumnya juga dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012] adalah untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini sejalan dengan desain konstitusi yang bermaksud menyederhanakan sistem kepartaian. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan memperberat persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu maka jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu akan makin terbatas. Dengan pengetatan persyaratan tersebut, jumlah partai politik akan makin mendukung bekerjanya sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang dianut UUD 1945. Bagaimanapun, telah menjadi pengetahuan umum, baik secara doktriner dan maupun pengalaman empiris, sistem pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal di tengah model sistem multipartai dengan jumlah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, selalu dipersiapkan berbagai strategi (desain) untuk menyederhanakan jumlah partai politik terutama partai politik sebagai peserta Pemilu. Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan. Dengan argumentasi tersebut, Peraturan KPU yang terkait dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu harus mengatur secara lengkap mekanisme dan teknis pelaksanaan verifikasi faktual terhadap semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Dalam pengertian demikian, Peraturan KPU tidak hanya mengatur verifikasi faktual hanya menyangkut jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi, domisili kantor tetap tingkat provinsi, jumlah dan susunan pengurus partai 57 politik di tingkat kabupaten/kota, domisili kantor tetap tingkat kabupaten/kota tetapi juga menyertakan pengaturan verifikasi kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan yang metode dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPU. Tidak hanya keterpenuhan persyaratan kepengurusan partai politik di semua tingkatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan, penyelenggara Pemilu harus memastikan melalui verifikasi faktual keterpenuhan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Mengabaikan verifikasi faktual atas semua persyaratan dimaksud di samping kontradiksi dengan penyederhanaan jumlah partai politik peserta Pemilu, juga sangat mungkin menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dalam masalah ini, kehati-hatian penyelenggara untuk memastikan semua persyaratan dilakukan verifikasi faktual begitu penting. Artinya, penyelenggara Pemilu tidak boleh menyisakan masalah atau celah yang memberi ruang untuk dipersoalkannya legitimasi partai politik peserta Pemilu yang pada akhirnya berpotensi dapat dipersoalkan pula hasil Pemilu itu sendiri di kemudian hari. Dengan demikian, seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, bukan hanya frasa “tidak diverifikasi ulang” sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Sebab frasa “tidak diverifikasi ulang” tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta Pemilu 2014, sehingga dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu, bilamana hanya frasa “tidak diverifikasi ulang” saja yang dinyatakan bertentangan, maka rumusan Pasal 173 ayat (3) akan menjadi sama dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu. [3.13.8] Bahwa selain itu, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, keberadaan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu secara jelas dan terang menghidupkan kembali norma dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Ihwal dihidupkannya kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, telah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 September 2017, yang menyatakan antara lain: “Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma- norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945”. Dengan memaknai secara tepat dan benar maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 tersebut, pembentuk undang-undang 58 tidak memiliki alasan konstitusional lagi untuk menghidupkan kembali norma atau substansi UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Suatu norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena materi muatan atau substansinya; Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon agar frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum. [3.11.2] Bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut oleh karena argumentasi dan dasar pengujian dalam permohonan 53/PUU-XV/2017 berbeda dengan argumentasi dan dasar pengujian permohonan a quo, dan sekalipun dalam beberapa putusan Mahkamah, Mahkamah telah mempunyai pandangan berkaitan dengan verifikasi partai politik, namun pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah verifikasi partai politik masih diperlukan pada saat sekarang ini dengan pertimbangan kekinian yaitu untuk memberikan kesamaan kesempatan dalam mengambil bagian atau berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya kesamaan kesempatan dalam berkontribusi di bidang politik dan dengan adanya fakta-fakta di lapangan bahwa biaya negara untuk melakukan verifikasi partai politik tidak murah apalagi dalam situasi dan kondisi ekonomi negara saat ini yang harus membiayai penanggulangan pandemi COVID-19, serta dengan memperhatikan perspektif keadilan yaitu memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sabagaimana termuat dalam pargraf- paragraf selanjutnya di bawah ini. [3.12] Menimbang bahwa terhadap dasar pengujian yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, Mahkamah perlu mepertimbangkan bahwa meskipun Pasal tersebut tidak terkait dengan hak-hak politik warga negara, namun karena pasal yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji ke Mahkamah adalah terkait dengan hak politik warga negara maka Mahkamah sebagai lembaga negara yang berkewajiban untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara, perlu mempertimbangkan hak-hak konstitusional politik warga 59 negara yang tertuang di dalam UUD 1945, yang banyak menyebut perlindungan terkait dengan hak-hak politik warga negara, seperti hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Bahwa dalam kaitan ini Pemohon yang merupakan badan hukum partai politik, yang di dalamnya beranggotakan warga negara Indonesia yang menentukan pilihannya dengan menggunakan hak-hak politiknya di mana sudah seharusnya partai politik harus memperjuangkan hak anggotanya baik secara individual maupun secara kolektif. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan hak konstitusional politik-nya, Mahkamah memandang bahwa hak demikian dilindungi oleh konstitusi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan hukum individu, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara. Dengan kata lain, selama tidak ada pelanggaran terhadap penjaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta termasuk pula bukan sebagai tindakan diskriminasi. Dari hal tersebut jika dikaitkan dengan verifikasi partai politik, sebenarnya UUD 1945 sudah memberikan jaminan hak konstitusional bagi warga negara untuk berperan serta dalam kehidupan berorganisasi dan berdemokrasi khususnya dalam hal mengikuti kontestasi berpolitik dengan mendirikan partai politik yang melalui prosedur atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik yaitu antara lain dengan diharuskannya verifikasi. Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu adalah partai politik yang telah lolos verifikasi yang berarti partai politik tersebut sebenarnya telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur kepercayaan rakyat terhadap partai politik tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu. Namun, dari pertimbangan tersebut apakah verifikasi kembali terhadap partai politik yang pernah diverifikasi dan dinyatakan lolos untuk menjadi peserta Pemilu merupakan bentuk pengingkaran prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of oppurtunity) sehingga bertentangan dengan UUD 1945? Untuk menjawab pertanyaan tersebut Mahkamah harus mempertimbangkan kembali terhadap partai politik yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya, baik itu partai politik yang lama (yang pernah diverifikasi dan dinyatakan lolos untuk mengikuti Pemilu) maupun partai politik yang baru (partai politik yang belum pernah diverifikasi dan tidak pernah mengikuti Pemilu atau pernah diverifikasi namun tidak lolos), dengan 60 pertimbangan kekinian dan memperhatikan perspektif keadilan yaitu memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. [3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”, yang kemudian ketentuan tersebut sepanjang frasa “telah ditetapkan/” telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian bunyi ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tersebut menjadi, ”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.” Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017, Mahkamah juga membatalkan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, ”Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”. Pembatalan keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 berdampak pada penyamarataan terhadap semua partai politik untuk dilakukan verifikasi dalam Pemilu serentak 2019 dan partai politik yang lolos verifikasi memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu. [3.14] Menimbang bahwa dalam perkembangannya pasca Pemilu serentak 2019, Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 ini dimohonkan kembali pengujiannya oleh Pemohon (Partai Garuda) melalui Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang pada petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya”. Artinya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pada Pemilu serentak 2024, terhadap partai politik peserta Pemilu 2019 tidak perlu lagi dilakukan verifikasi ulang. [3.15] Menimbang bahwa posisi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018 terkait dengan verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan 61 mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal treatment) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Posisi dan standing Mahkamah dalam memberlakukan ketentuan terkait kewajiban verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang telah lolos ketentuan parliamentary threshold maupun yang tidak lolos ketentuan ini, tetapi telah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) akan tetapi cenderung abai pada penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara berbeda. [3.16] Menimbang bahwa pada prinsipnya, verifikasi terhadap partai politik untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat penting dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik ini lah rakyat menyalurkan aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti hal nya Indonesia. Namun demikian, tidak semua partai politik dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya partai politik yang memenuhi syarat lah yang memiliki kesempatan menjadi peserta Pemilu. Di dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Proivinsi yang bersangkutan; d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan 62 i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. [3.17] Menimbang bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan ujian yang cukup berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu merefleksikan aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional (terkecuali partai politik lokal di Provinsi Aceh). Oleh karena itu, struktur kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi (skala nasional), memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. Tantangannya tidak selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu serentak 2019, ada partai politik yang lolos Parliamentary Threshold sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah adil ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada “verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara adimistrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, 63 diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 64 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. 3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ----------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: 65 Bahwa Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU” yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, tertanggal 11 Januari 2018, perihal frasa “telah ditetapkan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 53/PUU- XV/2017 secara konstitusional, norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berubah menjadi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. Dalam petitum permohonan a quo, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan “ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya”. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Pemohon. Terkait dengan putusan tersebut, kami, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pandangan/pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan putusan a quo dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terkait dengan konstitusionalitas ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 telah dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “telah ditetapkan” sehingga jika dibaca secara utuh norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu menjadi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. Pertanyaan hukum mendasar yang perlu dijawab, apabila dikaitkan dengan ide dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 untuk memperkuat desain sistem pemerintahan presidensial adalah apakah norma “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945? Sehubungan dengan itu, merujuk pokok permohonan Pemohon, terdapat dua pertanyaan turunan yang juga perlu dijawab, yaitu: (1) apakah benar bahwa argumentasi Mahkamah tidak relevan lagi, khusus alasan hukum bahwa keberadaan norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dibangun atas semangat penyederhanaan partai politik dalam pemilu, yaitu belajar dari 66 pengalaman Pemilu 2019? Apakah partai politik peserta pemilu yang telah diverifikasi untuk menjadi peserta pemilu pada satu periode pemilu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan kemudahan dan perlakukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak perlu diverifikasi kembali pada periode pemilu berikutnya? Bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kami akan menjelaskan perihal konstruksi baru Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang dikehendaki Pemohon. Dalam hal ini, sebagaimana termaktub dalam petitum, Pemohon menghendaki agar ketentuan a quo dimaknai menjadi “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverfikasi kembali untuk pemilu selanjutnya”. Artinya, ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” dimaknai (konstitusional bersyarat) menjadi “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverfikasi kembali untuk pemilu selanjutnya”. Dengan memaknai secara benar dan saksama petitum Pemohon, makna baru yang dikehendaki tersebut menjadi tidak jelas ihwal partai politik yang bagaimana yang dikehendaki karena tidak dibedakan lagi antara partai politik yang belum terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan partai politik yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta tidak pula dapat dibedakan status partai politik peserta pemilu dengan partai politik yang belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta partai politik yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya, makna baru yang dikehendaki Pemohon menghilangkan, atau setidak- tidaknya, mengaburkan status partai politik perserta pemilu sebagai status penting partai politik dalam UUD 1945. Selain itu, disadari atau tidak, pemaknaan baru yang dikehendaki Pemohon jelas-jelas mengeleminir peran KPU sebagai lembaga yang berwenang melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohonan adalah kabur (obscuur libel). Bahwa selanjutnya, norma Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan a quo merupakan norma yang memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 67 keadilan. Sekalipun norma konstitusi dimaksud memberikan kesempatan bagi setiap orang, namun bukan bermakna bahwa norma tersebut berlaku untuk siapa pun. Sebab, frasa “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 harus dibaca dalam satu napas dengan frasa “guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan membaca dua frasa “guna mencapai persamaan dan keadilan” tersebut dalam satu kesatuan maksud, maka kemudahan dan perlakukan khusus dimaksud hanya boleh atau dapat diberikan kepada orang yang apabila tanpa adanya kemudahan dan perlakukan khusus dimaksud ia tidak mampu mencapai persamaan dengan orang lain, sehingga ia tidak akan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 merupakan hak yang diberikan secara khusus kepada orang yang memiliki hambatan tertentu dalam mencapai persamaannya dengan orang lain, sehingga membutuhkan apa yang dikenal dengan affirmative action. Penegasan Mahkamah Konstitusi perihal keterkaitan affirmative action sebagai wujud pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dapat dibaca, misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008, tanggal 12 Maret 2014; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013, tanggal 12 Maret 2014. Tidak hanya itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara substansial menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara (affirmative actions) ditujukan untuk mendorong dan sekaligus mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Ditegaskan pula dalam putusan-putusan tersebut, affirmative action dalam pemilu sebagai wujud dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 misalnya kuota 30 (tiga puluh) persen bagi perempuan sebagai bentuk perlakuan khusus untuk mencapai kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Bahwa sehubungan dengan itu, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang mensyaratkan bahwa partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi sebagai peserta pemilu oleh KPU, apakah partai politik-partai politik yang telah pernah diverifikasi sebagai peserta pemilu juga berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk tidak 68 diverifikasi kembali ketika hendak menjadi peserta pemilu dalam periode pemilu berikutnya? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menjawab pertanyaan lanjutan, apakah dengan tetap mengikuti proses verifikasi sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, partai politik yang telah diverifikasi dan dinyatakan lulus verifikasi dalam pemilu sebelumnya kehilangan kesempatan atau tidak dapat mencapai persamaannya dengan partai politik lainnya? Bahwa verifikasi keterpenuhan syarat menjadi partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak menyebabkan partai politik tertentu kehilangan haknya untuk mencapai persamaan dengan partai politik lainnya. Sebab, semua partai politik berangkat dan berada pada titik yang sama ketika hendak menjadi partai politik peserta pemilu lagi pada pemilu berikutnya. Dengan berada pada posisi dan titik yang sama, maka segala beban pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu juga ditanggung sama berat oleh masing-masing partai politik. Dengan demikian, ketika verifikasi ihwal keterpenuhan syarat diatur sebagai syarat menjadi partai politik peserta pemilu, maka sama sekali tidak terjadi kondisi di mana partai politik yang telah pernah diverifikasi dan lulus sebagai peserta pemilu kehilangan atau tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan persamaan dalam kepesertaannya menjadi peserta pemilu berikutnya. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak relevan untuk diuji menggunakan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami menyampaikan pendapat hukum terkait sejumlah pertanyaan hukum yang muncul dari permohonan Pemohon sebagai berikut : Pertama, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa argumentasi Mahkamah terkait keberadaan norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu dibangun atas semangat penyederhanaan partai politik dalam pemilu tidak lagi relevan. Sebab, belajar dari pengalaman Pemilu 2019, penyederhanaan partai politik sama sekali tidak terjadi. Bahwa penilaian Pemohon a quo pada dasarnya hendak mendeligitimasi pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hal mana dalam pertimbangan tersebut terkait norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah secara tegas menyatakan sebagai berikut: 69 [3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi. Bahwa pertimbangan untuk mempertahankan mekanisme verifikasi partai politik peserta pemilu untuk tujuan penyederhanaan partai politik peserta pemilu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan a quo sama sekali tidak kehilangan relevansi sebagaimana didalilkan Pemohon. Sekalipun hal itu hendak diuji dengan realitas jumlah partai politik peserta Pemilu 2019, di mana jumlah partai politik peserta pemilu lebih banyak dibandingkan jumlah partai politik peserta pemilu 2014. Kondisi demikian justru semakin memperkuat kebenaran pendapat hukum Mahkamah dalam putusan a quo, di mana sekalipun telah dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta pemilu, jumlahnya tetap saja dapat bertambah. Terlebih lagi, verifikasi dapat memperkuat kesiapan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jika verifikasi partai politik calon peserta pemilu ditiadakan termasuk bagi partai politik peserta pemilu yang telah lulus verifikasi sebelumnya, yang akan terjadi justru penambahan jumlah partai politik dari pemilu ke pemilu akan semakin banyak. Sebab, tidak akan pernah partai politik telah lulus verifikasi sebelumnya yang tereliminasi sebagai peserta pemilu, karena secara otomatis ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu untuk pemilu periode-periode 70 berikutnya karena telah pernah dinyatakan lulus verifikasi sebagai peserta pemilu. Karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 a quo tetap relevan dan tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengubahnya. Kedua, Pemohon mendalilkan bahwa partai politik peserta pemilu yang telah diverifikasi dan dinyatakan lulus menjadi partai politik peserta pemilu pada satu periode pemilu tertentu memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil a quo, di samping partai politik bukanlah subjek hukum yang patut mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, pokok permohonan Pemohon justru akan menyebabkan terjadi perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta pemilu. Ketika verifikasi hanya dilakukan terhadap partai politik baru, maka partai politik calon peserta pemilu justru akan mendapatkan perlakuan secara berbeda. Kondisi demikian justru bertentangan dengan maksud yang diinginkan oleh norma Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 itu sendiri. mengenai keberadaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu untuk memberikan jaminan perlakukan yang sama bagi semua partai politik, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Sub-Paragraf [3.13.7] hlm. 114 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: …perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibeda-bedakan, baik karena alasan bahwa partai politikl dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan dari rakyat melalui Pemilu. Bahwa perolehan suara partai politik dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan dari syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Dalam hal bahwa satu partai politik tertentu memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi perseta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. Bagaimanapun, perolehan suara dan kursi merupakan indikator kepercayaan rakyat terhadap partai politik dalam sebuah Pemilu, sedangkan keterpenuhan syarat untuk menjadi calon peserta Pemilu merupakan indikator bahwa partai politik dimaksud masih layak untuk turut dalam kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat dalam Pemilu. Terkait perlakuan yang sama antarseluruh peserta Pemilu, maka perlakuan dalam pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu tidak boleh dibedakan antara calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan calon peserta Pemilu perseorangan. Dalam hal ini, Mahkamah 71 sependapat dengan keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan menyangkut substansi verifikasi kepesertaan Pemilu, dalam hal bahwa seluruh peserta Pemilu, baik partai politik maupun perseorangan haruslah diperlakukan sama dalam hal bagaimana masing-masing peserta Pemilu dimaksud memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu. Bahwa pertimbangan a quo secara jelas dan tegas berangkat dari semangat bahwa semua partai politik calon peserta pemilu mesti diperlakukan secara setara. Segala bentuk pembedaan yang menyebabkan unfairness penyelenggaraan pemilu mesti dieliminasi. Adapun dalil Pemohon yang meminta agar partai politik yang telah diverifikasi dan dinyatakan lulus dalam satu periode pemilu diberikan perlakuan khusus untuk tidak diverifikasi kembali, justru bertolak belakang dengan kehendak konstitusi agar semua diperlakukan secara sama, termasuk partai politik dalam kaitan dengan kepesertaanya dalam pemilu. Bahwa selanjutnya, dalil yang dikemukakan Pemohon juga tidak sejalan dengan realitas partai politik sebagai badan hukum yang bersifat dinamis. Sebagai badan hukum yang sangat dinamis, keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu pada periode pemilu tertentu menuntut adanya pemeriksaan kembali atau verifikasi ulang atas keterpenuhan syarat dimaksud pada periode pemilu berikutnya. Terkait hal ini, Mahkamah juga telah mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Sub-Paragraf [3.13.7] angka 3 hlm. 116-117 sebagai berikut: Sebagai badan hukum, partai politik bukanlah benda mati yang bersifat statis. Apalagi, partai politik merupakan infrastruktur politik yang menjembatani antara kepentingan rakyat dengan lembaga-lembaga negara. Sebagai intermediary antara rakyat dan negara, partai politik yang dipastikan penuh dengan dinamika, baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, dalam periode tentu partai politik tentu akan menjalankan suksesi kepemimpinan. Pengurus partai politik akan mengalami pergantian- pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan. Dinamika demikian dapat dipastikan akan ada pasang surutnya, di mana dalam kondisi tertentu partai politik bisa jadi mengalami masa pasang dalam hal seluruh perangkat organisasi diisi dan berjalan secara maksimal, dan pada kondisi lainnya sangat mungkin pula mengalami masa surut di mana tidak seluruh perangkat strukturalnya eksis dan dapat bekerja. Salah satu contoh masa surut partai politik adalah seperti konflik yang menyebabkan pecahnya partai. Perpecahan di internal partai politik sangat mungkin berdampak pada tereliminasinya keterpenuhan syarat kepengurusan partai politik pada tingkat kepengurusan tertentu. Dengan kemungkinan tereliminasinya keterpenuhan syarat demikian, maka proses Pemilu haruslah dijadikan momentum untuk mengecek kembali potensi berkurangnya syarat dimaksud. 72 Selain itu, dinamika internal partai politik juga dapat berdampak pada keterpenuhan syarat kelengkapan infrastruktur internal partai politik seperti kepemilikan kantor tetap. Salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu adalah memiliki kantor tetap, di mana kantor tetap dimaksud bisa saja dimiliki sendiri ataupun disewa untuk jangka waktu hingga tahapan terakhir Pemilu. Dalam konteks ini, apabila pada satu periode Pemilu sebuah partai politik dinyatakan memenuhi syarat mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka pada periode Pemilu berikutnya syarat kepemilikan kantor belum tentu masih tetap dipenuhi. Lebih-lebih apabila syarat mempunyai kantor tetap dimaksud dipenuhi partai politik dengan cara menyewa untuk waktu hingga tahapan terakhir Pemilu saja. Jika syarat mempunyai kantor hanyalah berlaku hingga tahapan terakhir Pemilu selesai, maka keterpenuhan syarat ini haruslah diverifikasi setiap proses Pemilu dilaksanakan. Oleh karena dinamika internal partai politik merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sampai kapanpun serta syarat mempunyai kantor tetap hanyalah berjangka waktu yaitu sampai tahapan terakhir Pemilu saja, maka setiap partai politik calon peserta Pemilu, termasuk yang sudah pernah diverifikasi pada Pemilu sebelumnya pun tetap harus dilakukan pengecekan kembali. Bahwa pada saat sebuah partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi dalam satu periode pemilu dapat menjadi partai politik peserta pemilu tanpa dilakukan pengecekan kembali terhadap keterpenuhan syaratnya sebagai peserta pemilu, hal tersebut justru akan menjadi penyebab hilangnya mekanisme kontrol terhadap partai politik sebagai infrastruktur politik penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Pada saat yang sama, hal tersebut juga menyebabkan mekanisme kepesertaan pemilu tidak berkontribusi untuk mendorong partai politik menjadi partai politik yang sehat dalam menopang berjalannya demokrasi. Bahwa berdasarkan alasan-alasan adanya pertimbangan yang diuraikan di atas, kami berpendapat Mahkamah tidak memiliki alasan yang kuat untuk berubah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, verfikasi partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Menerima logika Pemohon dengan menghapus keharusan verifikasi, baik administratif maupun faktual, bagi semua partai partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, jelas mengubah makna hakiki penyerdehanan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah tidak menghapus keharusan verifikasi terhadap semua partai politik yang hendak menjadi 73 peserta pemilu. Membenarkan sejumlah partai politik tidak perlu dilakukan verifikasi, terutama verifikasi faktual, sebagai peserta pemilu dapat mengubah dan menggerakkan penyederhanaan partai politik menuju pendulum yang berbeda. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seharusnya Mahkamah menolak dan menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (kabur). *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat 74 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar