55/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 55/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAkA), yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan HAkA bernama Farwiza, beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 48 Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh; Sekretaris Pengurus Yayasan HakA bernama Badrul Irfan, beralamat di Jalan Paya Lhok Lr Guru Asiah, Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh; dan Bendahara Pengurus Yayasan HakA bernama Kurnia Asni, beralamat di Jalan Gani, Desa Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Agustus 2021 memberi kuasa kepada i) Harli, S.H., M.T., M.A.; ii) Irwan Gustaf Lalegit, S.H.; iii) Nurul Ikhsan, S.H.; iv) Jehalim Bangun, S.H.; dan v) M. Fahmi, S.H., yaitu advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Nur Kholis & Partners Law Firm ”Human Rights Consultant & Legal Advocates”, yang beralamat di Jalan Pengayoman II Nomor 48, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakata, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 7 Oktober 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/PUU/ PAN.MK/AP3/4/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 13 Oktober 2021 dengan Nomor 55/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Oktober 2021 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 7 November 2021, pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: I. OBJEK PERMOHONAN Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bukti P-12) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), yaitu tentang perubahan Ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti P-13) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Bukti P-14). II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” (Vide Bukti P-14); 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 3 pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” (Vide Bukti P-14); 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Bukti P-15); 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Bukti P-16); 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” (Bukti P- 17); 6. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Bukti P-18), pada pokoknya menyatakan: Ayat (1): Objek Permohonan Pengujian Undang Undang adalah Undang Undang dan Perppu. Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. Ayat (4): Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 4 7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi Muatan dalam ketentuan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) (Vide Bukti P-12) tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059): Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja: 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah; 8. Bahwa objek permohonan Pemohon a quo adalah Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 22 angka 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) terhadap UUD 1945. Selanjutnya UU a quo berada di bawah UUD 1945, dan objek pengujian ini adalah pengujian materiil pasal dan ayat UU a quo terhadap UUD 1945, dan materil pasal dan ayat UU a quo berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon. Maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon ini. 5 III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Vide Bukti P-15), maka yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Vide Bukti P-1), dan sebagai Organisasi Lingkungan Hidup atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Vide Bukti P-13), yang dapat dibuktikan dengan: (1) Akta Nomor 03 Tanggal 4 Februari 2013 Tentang Yayasan HAkA yang dibuat dihadapan Ali Gunawan Istio, S.H/Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh (Vide Bukti P-2). (2) Akta Nomor 20 Tanggal 14 Mei 2013 Tentang Perubahan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh yang dibuat dihadapan Ali Gunawan Istio, S.H/Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh (Vide Bukti P-3). (3) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-3737.AH.01.04.Tahun 2013 Tentang Pengesahan Yayasan/Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, NPWP: 03.286.515.6-101.000, Tanggal 03 Juli 2013 (Vide Bukti P-4) 6 (4) Akta Nomor 02 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Ernalita, S.H/Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh (Vide Bukti P-5). (5) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU- AH.01.06-0009800 tanggal 09 Juni 2018 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Vide Bukti P-6). (6) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan HAkA: 03.286.515.6-101.000 terdaftar 19 Februari 2013 (Vide Bukti P-9), yang rutin membayar Pajak berdasarkan Surat Setoran Pajak Tahunan tanggal penyampaian laporan terakhir bulan Mei tahun 2021 (Bukti P- 26), dengan nomor bukti Penerimaan Pajak Elektronik: 23156706464213020902, tanggal penyampaian 20 Juli 2021 (Bukti P- 27). Maka dengan demikian Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Uji Materi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa Pemohon diwakili oleh para Pengurusnya yakni: (1) Farwiza, sebagai Ketua Pengurus Yayasan HAkA (Vide: Bukti P-8) (2) Badrul Irfan, sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan HAkA (Vide: Bukti P-9) (3) Kurnia Asni, sebagai Bendahara Pengurus Yayasan HAkA (Vide: Bukti P-10) 4. Bahwa Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Yayasan HAkA Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan, memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; 7 e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan, serta menggunakan, membebani kekayaan Yayasan; f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. Bahwa Pasal 16 ayat (6) berbunyi sebagai berikut: “Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina”. Maka dengan demikian pengajuan Permohonan ini tidak wajib mendapatkan persetujuan dari Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) juncto ayat (6); 5. Bahwa Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Vide Bukti P-13) menyatakan: (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran ril; (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, organisasi lingkungan hidup merupakan wali (guardian) bagi lingkungan; 8 7. Bahwa wali (the guardian) sudah dikenal sejak lama dalam hukum Indonesia, misalnya orang-orang yang belum cukup umur, orang-orang yang tidak cakap kecerdasannya dapat diwakili oleh walinya berbicara diluar maupun di dalam Pengadilan. lingkungan hidup menurut Professor Stone, C. D. (1972). Should Trees Have Standing?-Toward Legal Rights For Natural Objects. diunduh November 4, 2021, dari https://heinonline.org/ HOL/License (Bukti P-58), lingkungan hidup adalah objek yang tidak memiliki kecakapan dan kapasitas berbicara diluar maupun didalam pengadilan. Oleh karena itu, lingkungan hidup dapat diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai sarana menyediakan jasa bagi penikmatan terhadap hak asasi manusia (full enjoyment of human rights). Stone berpendapat bahwa hutan, laut, atau sungai layak memiliki hak hukum dan tidak bijak untuk dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang inanimatif. Gagasan yang ditawarkan adalah melalui konsep perwalian/guardianship. 8. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar Yayasan HAkA (Vide: Bukti P-2), disebutkan: “Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: 2. DI BIDANG KEMANUSIAAN--- f. MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP”. 9. Bahwa sejak didirikan, Yayasan HAkA telah melakukan kegiatan Pelestarian Lingkungan hidup diantaranya: a. Menjalankan kegiatan kerja-kerja Advokasi Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati Khas Sumatera di Provinsi Aceh (Bukti P-28); b. Diudang DPR RI dalam memberi masukkan mengenai UU Masyarakat Hukum Adat dan konflik-konflik sumber daya alam di Provinsi Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat Masa Sidang II Tahun 2018-2019. Bukti ini dapat dilihat dalam laporan Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat Masa Sidang II Tahun 2018-2019 pada halaman 3 (Bukti P-29); c. Penandatanganan MoU dengan Universitas Syiah Kuala dalam upaya melakukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh (Bukti P-30); 9 d. Melakukan Pembuatan Pendampingan Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan Satwa Liar di Provinsi Aceh, kegiatan ini dapat dilihat pada halaman 125 dalam Rachmatika Lestari 1, Eza Aulia2, Phoenna Ath- Thariq3, Asmaul Husna, 2020, Pendampingan Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan Satwa Liar di Aceh, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar, Vol 2, No 1 (2020) Januari – Juni, P-ISSN: 2715-4475, E-ISSN: 2715-5390 (Bukti P-31); 10. Bahwa selain itu, Yayasan HAkA telah diakui kedudukan hukumnya (legal standing) sebagai Organisasi Lingkungan Hidup dengan menjadi subjek hukum pada: (1) Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada halaman 1 sampai dengan halaman 6 (Bukti P-32), antara Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) selaku Penggugat melawan Bupati Aceh Tamiang selaku Tergugat dan PT Tripa Semen Aceh selaku Tergugat 2 Intervensi, dengan Objek Gugatan dalam perkara ini adalah “Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT Tripa Semen Aceh”, tanggal 15 Desember 2017; (2) Perkara Gugatan Perlawanan Nomor: 1/Pdt.Bth/2019/PN-Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue pada halaman 11 dan halaman 60 (Bukti P-33), antara Tengku Ilyas DKK selaku Para Pelawan dan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) selaku Pemohon Intervensi melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Terlawan 1, PT Kallista Alam selaku Terlawan 2, dengan duduk perkara adalah Tanpa Sepengetahuan Para Pelawan selaku Pemilik Tanah yang sah ternyata Terlawan 1 telah menggugat Terlawan 2 ke Pengadilan Negeri Meulaboh dengan alasan Terlawan 2 telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dengan cara membuka lahan sawit dengan cara membakar lahan; (3) Perkara Gugatan Perlawanan Nomor: 2/Pdt.Bth/2019/PN-Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue pada halaman 12 dan halaman 68 10 (Bukti P-34); antara Koperasi Bina Usaha selaku Pelawan dan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) selaku Pemohon Intervensi melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Terlawan 1, PT Kallista Alam selaku Terlawan 2, dengan duduk perkara adalah Pelawan telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas ± 300 ha, terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi NAD, yang belakangan diketahui merupakan bekas izin usaha perkebunan Terlawan 2 yang dicabut oleh Gubernur Provinsi Aceh tahun 2012 yang sebelumnya PT Kalista Alam mendapatkan izin usaha perkebunan seluas 1605 ha; (4) Perkara Gugatan Perlawanan Nomor: 7/Pdt.Bth/2019/PN-Skm di Pengadilan Negeri Suka Makmue pada halaman 12 paragraf ketiga (Bukti P-35); antara Sulaiman DKK selaku Para Pelawan dan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) selaku Pemohon Intervensi melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Terlawan 1, PT Kallista Alam selaku Terlawan 2, dengan duduk perkara adalah Para Pelawan mengajukan Gugatan Derden Verzet karena lahan seluas kurang lebih 1.000 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui bantuan Pengadilan Negeri Suka Makmoe adalah tanah milik warga masyarakat Desa Pulo Kruet dan Desa Darul Kecamatan Darul Makmue yang telah bersertifikat Hak Milik, dimana salah satu diantaranya adalah milik Para Pelawan yang mengajukan upaya hukum Gugatan derden verzet; 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon adalah “Badan Hukum Privat” sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan/atau “Badan Hukum Privat berbentuk Yayasan” yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan/atau “Organisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 11 dalam ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga ”Memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam Pengujian UU a quo terhadap UUD 1945”; 12. Bahwa selanjutnya, Pemohon akan menguraikan kerugian hak konstitusional Pemohon, atau setidak tidaknya berpotensi merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan oleh karenanya adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo; 13. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat (Vide Bukti P-15), yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 14. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 15. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon terhadap objek permohonan a quo adalah sehubungan dengan kedudukan Yayasan HAkA sebagai Organisasi Lingkungan Hidup yang dalam hal ini berkedudukan sebagai wali 12 (guardian) dari lingkungan, sehingga juga mempunyai hak hukum (legal right), dan mewakili kepentingan hukum terhadap terpenuhinya hak warga negara sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”; 16. Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 28H UUD 1945 dihubungkan dengan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Pasal 51 ayat (1) memiliki dua makna. Pertama, setiap orang sebagai individu atau warga negara yang memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kedua, individu sebagai warga negara yang tergabung dalam organisasi, menggunakan organisasi sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan pelayanan Kesehatan serta organisasi sebagai sarana pelestarian lingkungan hidup untuk mencegah pengurangan terhadap hak asasi manusia; 17. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 28H UUD 1945 dapat dimaknai sebagai hak materiil atau hak-hak substantif karena alam menyediakan udara yang sehat, air bersih dan makanan yang bersumber tumbuhan merupakan bagian disediakan alam untuk penikmatan hak asasi manusia (full enjoyment of human rights). Oleh karena itu, untuk melindungi hak substantif tersebut, Menurut Pemohon mengenai hak substantif tersebut dapat diperjuangkan Pemohon melalui hak-hak prosedural. Salah satu hak prosedural disediakan UUD 1945 adalah hak partisipasi menyampaikan pendapat/ekspresi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28C UUD 1945, sebagai berikut: 18. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 19. Terhadap menyampaikan pendapat/ekspresi, sebagaimana Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dapat dimaknai sebagai sarana Hak kontrol Pemohon terhadap penyelenggara negara dalam berdemokrasi dan negara hukum 13 20. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menutup kesempatan Pemohon untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak konstitusional Pemohon subtantif Pemohon melalui hak prosedural serta menghapus hak Pemohon mengawasi penyelenggara negara khususnya dalam Proses Pembuatan Amdal. 21. Bahwa Pemohon sebagai Organisasi Lingkungan Hidup yang dalam hal ini berkedudukan sebagai wali (guardian) dari lingkungan untuk memperjuangkan hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28H UUD 1945, yakni mencegah pencemaran lingkungan dan kerusakan merupakan ranah kebijakan publik. Oleh karena itu, untuk memperoleh hak konstitusional Pemohon, negara memiliki kewajiban/tanggung-jawab untuk melindungi, menghargai dan mempromosikan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam konstitusi dengan melaksanakan kewajiban hak asasi manusianya, dideskripsikan melalui hukum (by the law). Kewajiban negara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945: (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 22. Bahwa berlakunya Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sebagai berikut: Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja (vide Bukti P-12) 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 14 (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah; Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, negara lalai melaksanakan kewajiban Hak Asasi Manusianya yang dibuat bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana kewajiban negara dalam menghormati Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. 23. Bahwa berdasarkan Pasal 22 angka 5 UUCK yaitu Perubahan atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, telah menghalangi, mencegah dan mengurangi atau setidak-tidaknya berpotensi menghalangi, mencegah dan mengurangi hak-hak yang telah disebutkan dalam UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 28I, dalam dua hal. Pertama pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat mengurangi penikmatan terhadap Hak Asasi manusia atas lingkungan hidup Pemohon. Kedua, karena negara lalai melaksanakan kewajiban hak asasi manusia sebagai pasal 28I UUD 1945, Pemohon kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam memperjuangkan Pemohon, sehingga pemohon dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan mengikuti pembahasan Amdal. 24. Bahwa permohonan Pemohon adalah spesifik terhadap hak konstitusional Pemohon atau kepentingan Pemohon atas lingkungan hidup sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara masyarakat terdampak di satu sisi, dan sisi lain pemerhati lingkungan dan LSM bergerak dibidang lingkungan hidup. Kepentingan hukum masyarakat terkena dampak langsung terhadap konsultasi Amdal memiliki kepentingan secara langsung, sebatas bersifat lokal dan kepentingan sendiri dalam wilayah studi Amdal, (contohnya ganti rugi tanah akibat pembangunan proyek, gangguan aliran air untuk kepentingan persawahan atal lainnya di wilayah setempat, gangguan tingkat 15 kebisingan atau gangguan lain yang merupakan akibat dari beroperasinya perusahaan atau lainnya yang bersifat lokal). Sementara kepentingan pemerhati lingkungan, orang-orang yang memiliki kelebihan pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup sehingga selain sebagai pendamping masyarakat juga memperjuangkan hak-hak sebagai pemerhati lingkungan karena objek yang menjadi konsen adalah lingkungan hidup. Selanjutnya, Lembaga swadaya masyarakat bergerak dibidang lingkungan (cq Pemohon) bersifat publik secara luas dan bersifat global (contohnya perlindungan terhadap habitat flora/fauna, pencegahan meningkatnya suhu bumi karena perubahan iklim, dan lain sebagainya). Dengan demikian, permohonan ini dianggap spesifik karena memiliki sifat dan jangkauan luas bersifat publik sehingga berbeda berdasarkan penjelasan di atas. 25. Bahwa masyarakat terdampak langsung, sebagaimana dimaksud dengan masyarakat terdampak langsung menurut Pasal 22 angka 5 UU CK, dijabarkan atau dijelaskan secara lanjut dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau kegiatan; 26. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) PP 22 tahun 2021 dihubungkan dengan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau Lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung. Selanjutnya, dalam penalaran yang wajar, bahwa Peneliti pemerhati lingkungan dan Lembaga swadaya masyarakat terlibat dalam mendampingi/memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terkena dampak langsung di wilayah studi. Padahal hak- hak pemerhati lingkungan, hak peneliti dan Lembaga swadaya masyarakat bergerak dibidang lingkungan (cq Pemohon) memiliki hak/kepentingan yang berbeda dengan masyarakat terkena dampak langsung. 27. Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, kehadiran Pasal 22 angka 5 UUCK, telah/berpotensi mencegah Pemohon untuk memperjuangkan hak- 16 hak konstitusional melalui proses pembuatan Amdal. Sebab pembuatan Amdal sebelumnya, yakni pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebelum diubah oleh Pasal 22 angka 5 UU CK, maka pemohon terlibat dalam penyusunan AMDAL terlibat pada tahap Penyusunan dan penilaian KA-AMDAL; Penyusunan dan penilaian AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), RKL (rencana kelola Lingkungan), dan RPL (rencana pemantauan lingkungan). Kedua tahap tersebut merupakan yang menentukan sebelum kemudian diambil sebuah keputusan layak atau tidaknya sebuah proyek dilanjutkan. Dengan kata lain, penyusunan Amdal pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebelum diubah oleh Pasal 22 angka 5 UU CK, Pemohon memiliki hak dalam konsultasi pembahasan Amdal. Namun setelah diubah, hak tersebut hilang; 28. Bahwa dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, tentu menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memiliki kesamaan dan konsistensi pandangan mengenai penerapan prinsip-prinsip partisipasi warga negara sebagai hak konstitusional, doktrin hukum lingkungan serta pembuktian ilmiah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan untuk melindungi kerusakan lingkungan akibat penyusunan AMDAL yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan stakeholder; 29. Bahwa dalam hal permohonan Pemohon uji materiil ini dikabulkan atau pembatalan Pasal 22 angka 5, yaitu tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) untuk dibatalkan atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak akan terjadi karena Pemohon telah mendapat kembali Hak Konstitusionalnya dan Kepastian Hukum serta Keadilan Hukum. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan di atas, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum atau telah memenuhi syarat Legal Standing untuk mengajukan Permohonan ini. IV. POKOK PERMOHONAN A. Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 17 1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah ketentuan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Perubahan atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sebagai berikut: Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja (vide Bukti P-12) 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah; 2. Bahwa salah satu faktor ancaman kerusakan lingkungan terkait dengan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya bahwa industrialisasi dan mega proyek selama puluhan tahun sejak revolusi industri bertanggung jawab/berkontribusi terhadap penurunan kualitas baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya, Baku mutu lingkungan hidup dipahami sebagai ukuran batas, atau kadar makhluk hidup, zat, energi yang seharusnya ada yang ditoleransi keberadaannya; 3. Bahwa kerusakan lingkungan ditetapkan dalam kriteria baku mutu kerusakan lingkungan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditoleransi oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya; Selanjutnya, perubahan sifat fisik lingkungan hidup lebih banyak disebabkan oleh tindakan manusia dalam industri atau jenis usaha lainnya yang menimbulkan usaha langsung atau pun tidak langsung terhadap sifat fisik kimia; 4. Bahwa dampak kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan memiliki dampak dalam rantai rantai yang panjang yang pada gilirannya berdampak bukan hanya dialami oleh masyarakat terdampak semata, tetapi juga terhadap keanekaragaman hayati seperti 18 gajah, harimau, badak, orangutan dan lainnya yang terancam kepunahannya, merusak mata rantai produksi pangan yang sehat; 5. Dampak secara berantai tersebut, para ahli mengakui dalam Internasional Panel On Climate Change (IPC), misalnya, polusi udara akan menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran udara akan mengakibatkan pencemaran setempat (wilayah industri), kemudian pencemaran setempat akan mengakibatkan pencemaran dalam satu kota dan meluas ke kota lainnya. Selanjutnya, pencemaran meluas ke kota lainnya, akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon (03). Selanjutnya, menipisnya lapisan ozon merupakan penyebab dari perubahan iklim. Apa yang dirasakan oleh manusia secara global saat ini adalah perubahan iklim (climate change). Demikian juga dengan pencemaran air, kerusakan baku mutu air menyebabkan efek berantai selanjutnya, demikian pula dengan kerusakan habitat di suatu wilayah ekosistem. Pada akhirnya mempengaruhi mata rantai produksi dan kecukupan/tingkat gizi produk makanan yang dihasilkan dari alam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut: 6. Bahwa terhadap kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran disebabkan oleh industri dan pembangunan berakibat/berdampak terhadap perubahan iklim, pencemaran air, kerusakan habitat dan 19 penuruan tingkat kuantitas dan kualitas makanan dihasilkan/diproduksi alam, selajutnya, dapat berdampak terhadap pengurangan derajat kesehatan warga negara atau penduduk dalam lingkungan hidup; 7. Bahwa, itulah sebabnya, dalam menimbang huruf a dan b Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyatakan bahwa: a lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 8. Bahwa menurut Edith Brown-Weiss dalam "In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity" hak atas lingkungan hidup yang baik dan sebagai hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan hidup dengan kualitas minimal yang memungkinkan terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Oleh karena itu, degradasi lingkungan berpengaruh pada pemenuhan dan penjaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1); 9. Bahwa intervensi pembangunan baik industri atau proyek maupun jenis kegiatan dalam lingkungan memasukkan benda asing kedalam lingkungan sehingga melampaui baku mutu lingkungan dapat menghalangi atau setidak tidaknya berpotensi menghalangi terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dengan demikian Pasal 22 Angka 5, yaitu Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PLH bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945 B. Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 1. Bahwa ketentuan Pasal 22 angka 5 UU No 11 Tahun 2011, yaitu Pasal 26 UU No 32 tahun 2009, menyatakan (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 20 (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah. 2. Bahwa selanjutnya, pengaturan lebih mengenai ketentuan Pasal 22 Angka UU Cipta Kerja telah ditegaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) PP No 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: Pasal 28 ayat (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. 3. Bahwa kemudian maksud dari masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut di atas, diperjelas dengan Pasal 29 PP No 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan: Pasal 29 ayat (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dima dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atatt negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 4. Bahwa selanjutnya pemerhati lingkungan dalam hal mendampingi masyarakat yang terkena dampak telah dianggap memenuhi hak- haknya. Dengan kata lain disamakan hak hak dengan masyarakat korban sebagai ketentuan Pasal 29 Ayat (2) PP No 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan: Pasal 29 ayat (2) Pemerhati Lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung; 5. Bahwa makna norma Pemerhati Lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung 21 dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung memiliki makna yang berbeda dengan Hak keterlibatan yang diperjuangkan Lembaga Swadaya masyarakat peneliti sangat jauh berbeda bila dihubungkan dengan norma Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 6. Bahwa dari makna kalimat itu dalam Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, yaitu Pasal 26 ayat (2) maka secara penalaran a contrario didapati kesimpulan bahwa “Masyarakat yang tidak terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilibatkan dalam penyusunan Penyusunan dokumen AMDAL”. Dengan kata lain, Masyarakat yang tidak terkena dampak terhadap rencana proyek dikecualikan dari pelibatan dalam tahap penyusunan AMDAL seperti kelompok pecinta lingkungan dan LSM berbgerak di bidang lingkungan hidup meskipun masyarakat tersebut memiliki hak dan kepentingan. Bagaimana mungkin Pemohon dapat memperjuangkan kepentingannya untuk melindungi lingkungan hidup, atau untuk terlibat dalam menentukan keputusan nasib sebuah lingkungan hidup untuk masyarakat lain dan generasi yang akan datang, bila pembuat UU telah melarangnya melalui Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja; 7. Bahwa dikaitkan dengan Pasal 22 angka 5, yaitu Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pasal 26 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan dapat membedakan hak atas lingkungan dan memberi kesempatan terhadap Aktivis Lingkungan, Pemerhati Lingkungan dan Lembaga Swadaya masyarakat untuk menentukan dan menyalurkan ekspresinya terhadap pembangunan melalui AMDAL dari Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menghapuskan sarana pemerhati lingkungan, lembaga swadaya masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup; 22 8. Bahwa dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjamin hak memberikan atau memasukkan mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat memiliki dua cara mendapatkan karena negara menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Mendapat lingkungan hidup sehat dapat diperjuangkan melalui kelompok masyarakat seluruh warga negara. Dengan demikian, penghapusan kesempatan memberi masukan bagi aktivis lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati lingkungan memperjuangkan pendapatnya dihapus atau dihilangkan dalam Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9. Bahwa sebelum dan sesudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebelum diubah memberi ruang terhadap partisipasi lembaga swadaya masyarakat bergerak dibidang lingkungan hidup dibandingkan dengan pasal perubahan Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh UU No.11 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut: Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 23 (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal. (3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (4) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (5) Ketentuan lebih tanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah. 10. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membedakan secara terang jelas kepentingan hak hak konstitusi yang diperjuangkan masyarakat yang terkena dampak, kepentingan hak hak konstitusi yang diperjuangkan pemerhati lingkungan hidup. Dengan kata lain hak konstitusi yang diperjuangkan pemerhati lingkungan tidaklah sama yang diperjuangkan oleh masyarakat yang terkena dampak dan peneliti pemerhati lingkungan sebagai pendamping. 11. Masyarakat korban didampingi oleh peneliti, lembaga swadaya masyarakat memang menjadi biasa, sebagai sifat bantuan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusi masyarakat terdampak secara langsung akibat dari kehadiran sebuah proyek karena masyarakat korban membutuhkan bantuan para peneliti, Lembaga Swadaya yang memiliki pengetahuan lebih secara teknis dan pengalaman melakukan advokasi untuk membelah hak-hak masyarakat terdampak langsung atau masyarakat korban atau berpotensi menjadi korban pembangunan; 12. Bahwa hak yang diperjuangkan pemerhati lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan adalah Hak- 24 hak untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang sehat dan hak memperjuangkan lingkungan hidup sebagai ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan, “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”; 13. Bahwa terhadap perubahan tersebut, yang sebelumnya telah konsultasi dalam proses pembuatan AMDAL mengakomodasi semua pihak diberlakukan aturan-aturan dengan prinsip terbuka dan bertanggung jawab terkait kebijakan pejabat publik yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara; 14. Bahwa berdasarkan laporan United Nations Environment Program “Environmental Impact Assessment and Stategic Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach” (2004), sasaran dan tujuan pelibatan masyarakat dan konsultasi publik dalam proses penyusunan AMDAL salah satunya adalah “ensuring that important impacts are not overlooked and benefits are maximized (memastikan bahwa dampak penting itu tidak berlebihan dan keuntungan dari pembangunan dimaksimalkan)” serta “allowing more sensitive consideration of alternatives, mitigation measures and trade-offs (serta membolehkan kesepakatan/mempertimbangkan pilihan-pilihan yang menguntungkan secara ekonomi dan tidak membahayakan)”. 15. Bahwa penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa dalam konsultasi publik, Pemohon dapat menyampaikan gagasan mengenai informasi dampak yang dianggap berbahaya dan tidak ekonomis berdasarkan pendapat/pengalaman melestarikan lingkungan, yang kedua gagasan pemohon dalam konsultasi, menyampaikan dan menyediakan pilihan- pilihan terhadap alternatif dianggap ekonomis. Ketiga, sebagai sarana Pemohon melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dalam pengelolaan lingkungan hidup. 25 16. Bahwa pembatasan partisipasi publik terhadap organisasi lingkungan hidup melalui Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berpotensi menghilangkan gagasan pemohon terhadap informasi yang dimiliki Pemohon mengenai dampak dan akibat buruk dari pelaksanaan proyek. Dalam hal terdapat dampak buruk terhadap lingkungan, Pemohon dapat menyampaikan pilihan-pilihan, dan selanjutnya sebagai kontrol Pemohon terhadap penyelenggara negara yang menjalankan kekuasaan Undang Undang. Namun demikian pemberlakukan ketentuan Pasal 22 angka 5 menyebabkan kedua hak tersebut hilang karena tidak ada representasi kepentingan lingkungan hidup dalam forum pengambilan keputusan. Padahal, representasi kepentingan lingkungan hidup penting demi pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta untuk memastikan adanya masukan terhadap dokumen Amdal untuk mengatasi akibat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup karena kegiatan dan/atau usaha; 17. Bahwa Amdal adalah dokumen legal untuk memprediksi tingkat kerusakan lingkungan dibuat dalam tahapan proses seperti Pra- konstruksi, Konstruksi dan Paska Konstruksi. Maka kajian AMDAL dibuat di awal (pra-konstruksi) untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan atau proyek pembangunan yang direncanakan, dan kemudian digunakan untuk mengurangi dampak ketika proyek dalam kegiatan konstruksi, dan digunakan untuk memantau dan mengatasi dampak sesudah proyek dilaksanakan (post- konstruksi), sehingga fungsi dokumen AMDAL sebagai berikut: 1. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan; 2. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana dan/atau kegiatan; 3. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; 4. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan; 26 5. Awal dari rekomendasi tentang izin usaha; 6. Sebagai Scientific Document dan Legal Document; 7. Syarat untuk memperoleh Izin Berusaha. 18. Bahwa terhadap dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, Amdal memiliki dua makna kegunaan. Pertama, para pengambil keputusan mengenai proyek/industri menggunakan dokumen Amdal sebagai pertimbangan penting untuk mengambil keputusan tidak layaknya pembangunan atas sebuah proyek atau industri dilanjutkan karena informasi yang tersedia dalam dokumen amdal tersebut secara lingkungan tidak layak. Kedua, Para pengambil/penentu keputusan mengenai proyek/industri menggunakan dokumen Amdal sebagai pertimbangan bahwa pembangunan industri atau proyek tersebut layak dilanjutkan untuk memperoleh izin berusaha (NIB), maka gagasan pemerhati lingkungan LSM bergerak dibidang lingkungan tentu akan menjadi pertimbangan ketika proyek tersebut beroperasi. Pertimbangan tersebut dimasukkan ke dalam tiga dokumen penting yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen Amdal, yakni Dokumen (Amdal) berisi mengenai analisis dampak atau kemungkinan/potensi dampak kemungkinan terjadi. Potensi dampak-dampak kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup tersebut, kemudian direncanakan dikelola/diatas dalam dokumen rencana Kelola lingkungan (RKL). Selanjutnya, rencana pemantauan kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup tersebut, dilaksanakan dalam hal proyek berjalan pada tahap konstruksi dan pada tahap sesudah konstruksi proyek (operasi) yang tertulis dimuat dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL). RKL memuat apa saja kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup penting dipantau, jenis bahaya apa saja ancaman kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup yang akan dipantau bagian mana yang akan dipantau, dan bagaimana tata cara mengatasi/mencegah sebelum kejadian bahaya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup, dan bagaimana tata cara mengatasi akibat buruk dari kejadian kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup yang mengancam 27 kehidupan publik. Dengan demikian, gagasan pemerhati lingkungan dan LSM bergerak di bidang lingkungan berguna sebagai masukkan pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup dapat juga digunakan sebagai masukkan terhadap mengatasi akibat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup karena operasi sebuah industri atau proyek; 19. Bahwa untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H ayat (1), dibutuhkan jaminan atas aspek prosedural. Salah satu aspek prosedural untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah Pasal 28C ayat (2) yang memberikan akses partisipasi untuk pemerhati lingkungan karena memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat, bangsa dan negaranya; 20. Bahwa ketentuan dalam Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menghilangkan ruang partisipasi bagi organisasi lingkungan hidup bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) (hak Prosedural) dan Pasal 28H ayat (1) (hak materiil); C. Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. 1. Bahwa pemerhati lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dihubungkan dengan proses konsultasi dalam pembuatan AMDAL sebagaimana ketentuan Pasal 22 Angka 5 yaitu Pasal 26 ayat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup kesempatan membela hak atas lingkungan hidup yang sehat baik menggunakan hak prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 28C UUD 1945 dan hak materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 2. Bahwa terhadap Hak hak prosedural Organisasi Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C UUD 1945 dan hak materiil 28 sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945, dengan berlakunya ketentuan Pasal ketentuan Pasal 22 angka 5 yaitu Pasal 26 ayat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut menutup pertanggungjawaban pejabat publik dalam penggunaan pemenuhan hak prosedur tersebut termasuk hak kontrol warga negara terhadap penyelenggara negara 3. Bahwa penghapusan partisipasi dalam proses pembuatan AMDAL tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 22 angka 5 yaitu Pasal 26 ayat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentang dengan dihubungkan dengan kewajiban negara menyediakan akses terhadap pemenuhan hak prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 28C UUD 1945 dan hak materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945, penyelenggara negara melaksanakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik - AUPB- (the general principles of good administration). 4. Bahwa selanjutnya, asas-asas (prinsip-prinsip) dalam AUPB/ABBB dimaksud juga merupakan bagian dari prinsip atau setidaknya, merupakan prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan dalam pelibatan pemerhati lingkungan dan LSM dalam penyusunan Amdal, sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan kondisi yang dihadapi secara nyata dengan menggunakan acuan AUPB tersebut Undang- Undang Administrasi Pemerintahan telah menentukan dalam Pasal 10 ayat (1). 5. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. Kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidak berpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. 6. Bahwa, asas kepastian hukum selanjutnya, pendapat Prof. Arif Hidayat, dikutip dari Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T.R.F. (2018). Perspektif 29 Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. https://doi.org/ 10.31227/OSF.IO/CWEV7, menyatakan konsep negara hukum pada pada dasarnya mencakup empat tuntutan dasar, yakni: (1) kepastian hukum; (2) hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara ; (3) adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan hukum serta (4) menjunjung tinggi martabat manusia, dalam hal ini Hak Asasi Manusia, (Bukti P-67). Pendapat Prof. Arif Hidayat tersebut, sejalan dengan ciri negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pada Perubahan ketiga, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara hukum hendaknya menghormati hak asasi manusia dan berlaku sama bagi seluruh anak bangsa”; 7. Bahwa asas kepentingan umum, indikator ukur menentukan kebijakan publik mendahulukan kepentingan umum, bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak partsipasi merupakan kepentingan yang luas, kontrol terhadap penyelenggara negara pada umumnya bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan umum di negara hukum; 8. Bahwa dengan demikian, penghapusan partisipasi dalam proses pembuatan Amdal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 22 angka 5 yaitu Pasal 26 ayat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945, bertentangan dengan kewajiban negara memenuhi, melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945: (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **) V. Petitum Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dan disertai alat bukti baik yang terlampir dan yang diperiksa di dalam persidangan, dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau dalam hal ini Yang 30 Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), yaitu Perubahan tentang Ketentuan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Pasal 26 (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat; (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal. 3. Memerintahkan pembuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-58 sebagai berikut: 31 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Nomor 3.- tanggal 4 Februari 2013 tentang Akta Pendirian Yayasan HAkA yang dibuat dihadapan Ali Agunawan Istio, S.H - Notaris di Kota Banda Aceh; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Nomor 20.- tanggal 14 Mei 2013 tentang Perubahan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 3737.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal 14 Mei 2018; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Nomor 02.- tanggal 08 Juni 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Ernalita, S.H., - Notaris di Kota Banda Aceh; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.06-0009800, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, tanggal 09 Juni 2018; 7. Bukti P-7 : Fotokopi NPWP Yayasan HAkA: 03.286.515.6-101.000 terdaftar 19 Februari 2013; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP an. Farwiza; 9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP an. Badrul Irfan; 10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP an. Kurnia Asni; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XI/2013; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 32 16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Buku, CST Kansil dan Christine ST Kansil dalam “Kamus Istilah Aneka Hukum”, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU- XII/2014; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/ 2003; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU- XII/2014; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Tahunan tanggal penyampaian laporan terakhir bulan Mei tahun 2021; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Bukti penerimaan elektronik/penyampaian SPT Elektronik dengan Nomor tanda terima 8415650647 9213018341, tanggal penyampaian 18 Mei 2021; 28. Bukti P-28 : Printout berita Media Indonesia dengan judul “ HAkA Aceh Berkampanye Lindungi Badak Sumatera” bertanggal 22 September 2021; 33 29. Bukti P-29 : Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI Dalam Rangka Pembahsangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat Sidang II Tahun 2018-2019; 30. Bukti P-30 : Printout berita dengan judul “Tingkatkan Pemahaman KEL Melalui Pendidikan, Unsyiah dan HAkA Teken MOU” bertanggal 9 Maret 2020; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Jurnal dengan judul “Pendampingan Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan Satwa Liar di Aceh”; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Putusan Tata Usaha Negara Nomor 04/G/LH/ 2018/PTUN.BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/ 2019/PN- Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN- Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2019/PN- Skm di Pengadilan Negeri Suka Makmue; 36. Bukti P-36 : Printout Journal Glucker, Anne N.; Driessen, Peter P.J.; Kolhoff, Arend; Runhaar, Hens A.C. (2013). Public participation in environmental impact assessment: why, who and how?. dalam Jurnal Environmental Impact Assessment Review, 43(), 104–111. doi:10.1016/j.eiar.2013.06.003; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Paper, Shelton, D. (2002.). Human Rights, Health & Environmental Protection: Linkages in Law & Practice A Background Paper for the World Health Organization; 38. Bukti P-38 : Printout Key Messages on Human Rights and Climate Change. (n.d.). diunduh dari , COP21.pdf (ohchr.org); 39. Bukti P-39 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Endangered Species Species Act of 1973; 34 41. Bukti P-41 : Fotokopi Hiram G. HILL, Jr. et al. vs. Tennessee Valley Authority. Civ. No. 3-76-48., United States District Court, E. D. Tennessee, N. D., May 25, 1976; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Hiram G. Hill, Jr., Zygmunt J.b. Plater, Donald S. Cohen,the Audubon Council of Tennessee, Inc., and Theassociation of Southeastern Biologists,plaintiffs- appellants, v. Tennessee Valley Authority, Defendants- appellees, 549 F.2d 1064 (6th Cir. 1977; 43. Bukti P-43 : Fotokopi United States Supreme Court, TVA v. HILL(1978) No. 76-1701 Argued: April 18, 1978 Decided: June 15, 1978; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Paper Declaration on the Right to Development yang diadopsi oleh General Assembly Resolution 41/128; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 46. Bukti P-46 : Fotokopi Buku Development as Freedom. Oxford University Press. Important and influential synthesis of Sen’s work on human development and the Capability Approach, oi diterbitkan tahun 1999; 47. Bukti P-47 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; 49. Bukti P-49 : Fotokopi Paper Komite PBB tentang HAM dalam General Comment No 29 on Article 4 of ICCPR; 50. Bukti P-50 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan 35 (BPK), Mahkamah Agung (MA) pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002; 51. Bukti P-51 : Fotokopi Jurnal Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati | Diponegoro Law Journal. (2016). Pertanggungjawaban Perdata PT. Kalista Alam atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Dalam Pembukaan Lahan Kebun Kelapa Sawit Studi PUT No 12/PDT.G/2012/PN.MBO | Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati | Diponegoro Law Journal. . Retrieved September 24, 2021; 52. Bukti P-52 : Fotokopi Jurnal Zulfikar, M. N., & Aminah, A. (2020). Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Rawa Tripa. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(2), 241- 262; 53. Bukti P-53 : Fotokopi Laporan Riset Elsa Nastiti Dama Yanti, K., Devana Aribowo Putri, Y., Alfiana Syahar, R., Nolan Sitompul, B., Satrio Gumelar, R., Putra Tritama, A., Marcopolo, J., & Nur Wajihan, K. (2017.). Efektivitas Putusan Pengadilan Pidana dan Perdata; 54. Bukti P-54 : Fotokopi Makalah Rasyadi, A., Pengelolaan, M., Perairan, S., & Pertanian Bogor, I. (n.d.). Kajian Inventarisasi Dampak Lubang Galian Bekas Tambang (void) Batu Bara di Kalimantan Timur terhadap Dinamika Ekosistem Peraira; 55. Bukti P-55 : Printout berita dengan judul “Sederet Warisan Persoalan Rio Tinto di Kutai Barat” bertanggal 28 November 2013; 56. Bukti P-56 : Fotokopi Jurnal Rachmawatie, R., Rachmawatie, R., Hidayah, Z., & Abida, I. W. (2009). Analisis Konsentrasi Merkuri (Hg) Dan Cadmium (Cd) Di Muara Sungai Porong Sebagai Area Buangan Limbah Lumpur Lapindo. Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 2(2), 125-134; 57. Bukti P-57 : Fotokopi Jurnal Ainiyah, S. D., Lestri, I., & Andini, A. (2018). Hubungan Antara Kadar Besi (Fe) Air Tambak terhadap Kadar Besi (Fe) Pada Daging Ikan Nila (Oreochromis niloticus) DAN 36 IKAN BANDENG (Chanos chanos) di Kecamatan Jabon Sidoarjo. Jurnal SainHealth, 2(2), 21-28; 58. Bukti P-58 : Fotokopi Professor Stone, C. D. (1972). Should Trees Have Standing?-Toward Legal Rights For Natural Objects. diunduh November 4, 2021, dari https://heinonline.org/HOL/License. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap Pasal 28C, Pasal 37 28H, dan Pasal 28I UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 38 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon, mendalilkan diri sebagai badan hukum privat berbentuk yayasan, bernama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAkA), yang bergiat di bidang pelestarian lingkungan hidup; 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 yang menyatakan: “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah sebagai berikut: … 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.” 3. Bahwa Pemohon, mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yaitu: Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 39 Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” 4. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 karena ketentuan a quo mengatur bahwa penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) oleh pemrakarsa hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, sehingga menghalangi Pemohon untuk terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal dimaksud. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum diubah oleh Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 memberikan hak bagi Pemohon untuk terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal; 5. Bahwa menurut Pemohon, jika Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian Pemohon akibat berlakunya ketentuan a quo tidak akan terjadi lagi; 6. Bahwa setelah mencermati uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai Pemohon memang benar merupakan badan hukum privat berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (vide bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-7) yang sebelumnya bernama Yayasan HAkA (vide bukti P-2). Mahkamah juga menemukan fakta hukum dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan HAkA (Akta Notaris Ali Gunawan Istio, Akta Nomor 3, bertanggal 2 Februari 2013) bahwa tujuan dibentuknya Pemohon sebagai badan hukum adalah untuk melestarikan lingkungan hidup (vide bukti P-2); 7. Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan dimaksud Mahkamah menemukan aturan bahwa Pemohon untuk berperkara di pengadilan dapat diwakili oleh Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara (vide bukti P-2); 8. Bahwa dalam perkara a quo terdapat tiga orang yang mendalilkan diri sebagai pengurus Yayasan, yaitu Farwiza yang menjabat sebagai Ketua, Badrul Irfan 40 yang menjabat sebagai Sekretaris, dan Kurnia Asni yang menjabat sebagai Bendahara. Setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai ketiga orang tersebut benar merupakan pengurus Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (vide bukti P-5, bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P- 10), dan karenanya ketiganya sebagai Pengurus berhak mewakili Pemohon (Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh) untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya dalil-dalil yang dimohonkan Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon; Dalam Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Pokok argumentasi Pemohon adalah ketentuan a quo mengatur penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) oleh pemrakarsa hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, sehingga menghalangi Pemohon untuk terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal dimaksud. Oleh karenanya Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat sebagaimana selengkapnya tercantum dalam petitum permohonan Pemohon; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-58; 41 [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa pengujian formil atas UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar selengkapnya menyatakan: “Dalam Provisi: 1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI. Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen. 42 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang- undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.” Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga terhadap permohonan pengujian materiil dalam perkara a quo tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya karena objek permohonan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang ketika dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap permohonan pengujian materiil a quo harus dinyatakan kehilangan objek; [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 43 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek; [4.4] Hal-hal lain dari permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, 44 dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo