PUU
Tahun 2026
54/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon: Cho Yong Gi (Pemohon I), Jorgiana Augustine (Pemohon II), Hafizhan Nur Oktawiyana (Pemohon III), Muhammad Shiddiq Ar Ra'is ((Pemohon IV), Rangga Putra Valeriant (Pemohon V), Dzyta Mutiara Salim (Pemohon VI), Muhammad Nouval Ar-Rahman (Pemohon VII), Satria Dzaky Suhendar (Pemohon VIII), Noval Ferdiansyah (Pemohon IX), Julianus (Pemohon X), Ahmad Zabidi Hikam (Pemohon XI), dan Mathias Eikel Bremana Sembiring (Pemohon XII)
Tanggal Putusan: 2026-03-16T08:53:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 54/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
1. Nama
: Cho Yong Gi
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Jalan Haji Muji Raya Nomor 23, Kelurahan
Pondok
Pinang,
Kecamatan
Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon I;
2. Nama
: Jorgiana Agustine
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Jalan Mutiara 2, Nomor 25, Kelurahan Kayu
Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta
Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
: Hafizhah Nur Oktawiyana
Pekerjaan
: Staff Legal dan Konsultan Hukum
Alamat
: Pokok, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar,
Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
: Muhammad Shiddiq Ar Ra’is
Pekerjaan
: Mahasiswa
2
Alamat
: Dusun Kendaldoyong, Kelurahan Banjarejo,
Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,
Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon IV;
5. Nama
: Rangga Putra Valeriant
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Jalan Mojo Klanggru Kidul Blok B Nomor 27,
Kelurahan
Mojo,
Kecamatan
Gubeng,
Surabaya
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon V;
5. Nama
: Dzyta Mutiara Salim
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Jalan Aroepala Btn Minasa Upa Blok AB 6A
Nomor 8, Kecamatan Rappocini
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon VI;
7. Nama
: Muhammad Nouval Ar-rahman
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Jalan Padi 3 Blok C Nomor 11-1400 Perum
Ousri
Suko
Kenten,
Kelurahan
Sako,
Kecamatan Sako
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon VII;
8. Nama
: Satria Dzaky Suhendar
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Jalan Rereng Manis Nomor 36, Kelurahan
Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon VIII;
9. Nama
: Noval Ferdiansyah
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Dusun Bunut, Desa Plakpak, Kecamatan
Pegantenan, Pamekasan
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon IX;
3
10. Nama
: Julianus
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Desa
Banjarmadu
RT
001/RW
001,
Kecamatan
Karanggeneng,
Kabupaten
Lamongan
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon X;
11. Nama
: Ahmad Zabidi Hikam
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Desa
Banjarmadu
RT
001/RW
001,
Kecamatan
Karanggeneng,
Kabupaten
Lamongan
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon XI;
12. Nama
: Mathias Eikel Bremana Sembiring
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Perumahan Graha Cokarang Blok C8 Nomor
13, RT/RW 005/016, Simpangan, Cikarang
Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon XII;
13. Nama
: Arnandito Raffaxelliano Ratifandi
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: Dusun
Krajan,
Gondang,
Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon XIII;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal bertanggal 28 Januari
2026, 30 Januari 2026, dan 31 Januari 2026, memberi kuasa kepada Muhammad
Imam Maulana, Mayang Anggi Pradita, dan Aditya Rizky Nugroha, kesemuanya
berkedudukan hukum di Jalan Apokat CT VIII Blok A Nomor 9B, Klebengan,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi
kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII disebut sebagai -----------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
4
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 2 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 2 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 52/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 54/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 3 Februari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal
24 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan ketiga
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final dan untuk menguji undang-
undang
terhadap
Undang-Undang
Dasar,
memutus
sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut “UU
Kekuasaan Kehakiman” menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-
undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
5
Konstitusi (untuk selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut "UU PPP"), mengatur
bahwa hierarki atau kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi daripada undang-
undang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
beserta penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP, setiap ketentuan di dalam
undang undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945;
6. Bahwa kewenangan MK dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir telah diubah dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;
7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara dalam
Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar terdiri dari dua
bentuk pengujian, yakni uji formil dan uji materiil sebagaimana diatur dalam
Pasal 51 ayat (3) UU MK yang menyatakan:
“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon
wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
a. Pembentukan
undang-undang
tidak
memenuhi
ketentuan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; dan/atau
b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”;
8. Bahwa yang dimaksud pengujian materiil selaras dalam Pasal 51 ayat (3)
huruf b UU MK yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini
berkesinambungan pula dengan definisi pengujian materiil dalam Pasal 2
6
ayat (5) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:
“Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.”;
Selain itu, meninjau pada literatur Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
yang diterbitkan dalam laman Mahkamah Konstitusi bahwa pengujian materiil
tidak mengenal daluwarsa sehingga permohonan uji materiil oleh Pemohon
dapat dipertimbangkan oleh MK.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan secara menyeluruh
ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:
“(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.";
10. Bahwa kewenangan MK untuk menguji Undang-Undang secara materiil
terhadap UUD NRI 1945 berlaku bagi semua Undang-Undang yang
diundangkan sebelum atau setelah perubahan pertama UUD NRI 1945
tanggal 19 Oktober 1999. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1
angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU
24/2003 tentang MK yang menghapus keberlakuan Pasal 50 UU 23/2004
(UU MK) berkaitan aturan pembatasan kewenangan MK yang hanya dapat
menguji undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD
1945. Dalam nafas yang sama, MK telah mengafirmasi Pasal 50 UU MK
Perubahan Kedua dalam Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003 dan Nomor
066/PUU-II/2004;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (untuk selanjutnya disebut “PMK 2/2021”) menyatakan:
(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
7
12. Bahwa, objek permohonan pengujian undang-undang a quo yang
dimohonkan oleh para Pemohon merupakan undang-undang yang termasuk
dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur
dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta
Pasal 9 ayat (1) UU PPP.
Bahwa, objek permohonan yang diuji sebagai berikut.
1. Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang selengkapnya berbunyi:
Penyelidik karena kewajibannya berwenang:
b. Mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan
barang bukti;
2. Pasal 5 ayat (1) huruf e, yang selengkapnya berbunyi:
Penyelidik karena kewajibannya berwenang:
e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.
3. Pasal 79 ayat (8) huruf a, yang selengkapnya berbunyi:
Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:
a. Penyelidikan
13. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, para Pemohon memohon untuk
melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 195, maka
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan
republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. Lembaga negara.
2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan “yang
8
dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD
NRI 1945”. Penjelasan tersebut kemudian dielaborasi di dalam Putusan
Mahkamah
Konstitusi
No.
006/PUU-III/2005
dan
putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, yang menyatakan Mahkamah
Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusionalnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai
berikut:
a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. Hak dan/kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian; dan
e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak
akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut diatas, perlu dijelaskan
mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing
Pemohon.
A. Kedudukan hukum Pemohon I dan II
4. Bahwa Pemohon I hingga Pemohon XIII adalah perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (Bukti
P-3). Oleh Karena itu, Para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk bertindak
sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
5. Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Budaya
Program Studi Filsafat Universitas Indonesia [Bukti P-4]. Pemohon II
merupakan mahasiswa aktif Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada yang memiliki konsentrasi hukum pidana [Bukti P-
4]. Sebagai mahasiswa filsafat dan mahasiswa Hukum, Pemohon 1 dan
Pemohon II aktif dalam menyuarakan isu kebebasan sipil, kebebasan
9
berserikat dan demokrasi di Indonesia melalui ruang akademik,
aksi
Demonstrasi
maupun
Publikasi
Media
Sosial
(lihat:
https://www.instagram.com/p/DUu-
NjHkhR0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRl ODBiNWFlZA==,
https://www.instagram.com/p/DO0Y72LkirH/?utm_source=ig_web_copy_lin
k&igsh=MzRl ODBiNWFlZA==,
https://projectmultatuli.org/anak-anak-muda-ini-jadi-korban-kriminalisasi-
polisi-di-aksi-m ay-day-mereka-melawan-balik/).
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan “korban kriminalisasi” pada
peristiwa Aksi Hari Buruh (May Day) pada tanggal 1 Mei 2025 yang ikut
menyuarakan hak-hak buruh dengan menjalankan tugas kemanusiaan untuk
memberikan pertolongan medis kepada peserta aksi. Dalam menjalankan
peran tersebut, Pemohon I dan Pemohon II justru mengalami kekerasan fisik
dan psikis oleh aparat keamanan, disertai perlakuan yang merendahkan
martabat manusia, meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak terlibat dalam
tindakan kekerasan apa pun. Adapun tindakan tersebut berupa penyiksaan,
penggeledahan
paksa,
penyitaan
paksa,
pelecehan,
pemukulan,
pengeroyokan, dan kekerasan dengan dalih tidak menuruti perintah pejabat
berwenang yang ditetapkan sebagai tersangka semenjak tanggal 23 mei
2025, artinya ketika permohonan ini diajukan terhitung sudah 272 hari masih
berstatus sebagai tersangka. Lebih lanjut, alih-alih memperoleh perlindungan
hukum, Pemohon justru ditarik ke dalam proses hukum pidana dan
ditetapkan sebagai tersangka, sehingga mengalami kriminalisasi atas
aktivitas yang sah, damai, dan dilindungi oleh konstitusi [Bukti P-7].
Kekerasan terhadap paramedis dalam konteks aksi Hari Buruh tersebut
bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola kekerasan
dan penyiksaan dalam penanganan aksi massa yang telah dikritik secara
terbuka oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan) sebagai lembaga negara independen, yang menegaskan bahwa
paramedis merupakan pihak netral yang seharusnya dilindungi dan bahwa
kekerasan terhadap mereka merupakan bentuk pelanggaran hak asasi
manusia [Bukti P-7]. Status tersebut secara nyata menempatkan para
Pemohon di bawah bayang-bayang kewenangan koersif negara yang
bersumber dari norma yang sedang diuji dalam permohonan a quo.
10
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan “korban Kriminalisasi” yang
ditetapkan sebagai tersangka tanpa pernah dilakukan pemeriksaan atau
pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi/Calon Tersangka
terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU-XII/2024. Pemohon I dan Pemohon II juga mengalami
“pemeriksaan”
tanpa
diberitahukan
hak-haknya
dan
dalam
situasi
ketidakjelasan mengenai tahap yang mereka jalani dalam sistem peradilan
pidana.
8. Bahwa tempus delicti peristiwa a quo terjadi pada tanggal 1 Mei 2025, dan
terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan status tersangka
dengan sangkaan Pasal 216 KUHP jo. Pasal 218 KUHP (Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1946) [Bukti P-7]. Dalam sistem hukum acara pidana,
penetapan tersangka tersebut secara hukum hanya dapat dilakukan setelah
terlebih dahulu melalui tahap penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan
tindak pidana.
9. Bahwa dengan demikian, penggunaan kewenangan penyelidikan merupakan
pintu masuk utama yang berujung pada penetapan status tersangka terhadap
Pemohon I dan Pemohon II. Secara yuridis, penyelidikan adalah serangkaian
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
dilakukan
penyidikan.
Dengan
konstruksi
norma
yang
multitafsir
mengakibatkan ketidakstabilan makna yang membuat makna-makna tertentu
menjadi alarm berbahaya karena interpretasi mutlak berada di tangan pihak
yang berkuasa.
10. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengalami
kerugian Konstitusional yang bersifat aktual akibat dari penggunaan
kewenangan penyelidikan yang berujung pada penetapan status tersangka
terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II sehingga menimbulkan konsekuensi
berupa pengucilan sosial di lingkungan tempat tinggal maupun pergaulan
akademik, hilangnya kesempatan kerja atau bahkan pemutusan hubungan
kerja, melekatnya stigma negatif yang merendahkan martabat dan reputasi
pribadi, terganggunya keberlangsungan pendidikan termasuk keterlambatan
penyusunan
tugas
akhir,
serta
penderitaan
psikis
berupa
stres
berkepanjangan, tekanan mental, dan depresi.
11
11. Bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru,
terdapat keterkaitan langsung dengan kerugian konstitusional Pemohon I dan
Pemohon II karena adanya disparitas pengaturan yang berakar pada norma
kewenangan awal yang menjadi dasar penetapan tersangka terhadap
Pemohon. Dalam perkara a quo, status tersangka Pemohon merupakan hasil
penggunaan kewenangan penyelidikan berdasarkan rumusan norma yang
substansinya diadopsi dan bahkan diperluas dalam UU 20/2025 (KUHAP
baru). Dengan demikian, meskipun proses perkara Pemohon saat ini berada
pada tahap penyidikan dan berdasarkan ketentuan peralihan diselesaikan
menurut KUHAP lama, keberlakuan KUHAP baru bersifat melanggengkan
dan memperkuat desain norma lama yang merugikan Pemohon. Dengan
kata lain, pembentuk undang-undang tidak melakukan koreksi terhadap
problem norma lama, melainkan memperkuatnya melalui perluasan frasa dan
ruang diskresi aparat. Oleh karena itu, KUHAP baru bukanlah norma yang
bersifat abstrak bagi Pemohon I dan Pemohon II, melainkan norma yang
secara
aktual
dan
potensial
mempertahankan
risiko
berulangnya
penggunaan kewenangan yang serupa terhadap Pemohon maupun warga
negara lainnya, sehingga menegaskan adanya kepentingan hukum untuk
Pemohon mempersoalkan norma yang diuji.
12. Bahwa berdasarkan surat panggilan proses penyelidikan tanggal 18 Februari
2026 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Laporan balik Pemohon
I dan Pemohon II atas dugaan tindak pidana Penganiayaan dan atau
Pengeroyokan oleh oknum kepolisian yang mengacu/merujuk pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
13. Bahwa untuk menunjukkan adanya disparitas pengaturan yang merugikan
Pemohon I dan Pemohon II, perlu dilakukan perbandingan antara ketentuan
KUHAP lama dan KUHAP baru sebagai berikut:
KUHAP lama
KUHAP baru
Keterangan
Pasal 5 ayat 1 huruf a
angka 2
dan angka 4:
Pasal 5 ayat 1 huruf
b dan huruf e:
- Perluasan
kewenangan
penyelidikan
12
(1) Penyelidik
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4:
a. Karena kewajibannya
mempunyai wewenang :
1. menerima laporan
atau pengaduan dari
seorang tentang
adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan
dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti
seorang yang
dicurigai dan
menanyakan serta
memeriksa tanda
pengenal diri;
4. mengadakan
tindakan lain
menurut hukum
yang bertanggung
jawab.
(l) Penyelidik
karena
kewajibannya
mempunyai
wewenang:
a. menerima
Laporan atau
Pengaduan dari
seseorang
mengenai
adanya tindak
pidana baik
secara tertulis
maupun melalui
media
telekomunikasi
dan/ atau media
elektronik;
b. mencari,
mengumpulkan, dan
mengamankan
keterangan dan
barang bukti;
c. menyuruh berhenti
seseorang yang
dicurigai dan
menanyakan serta
memeriksa tanda
pengenal diri;
d. melakukan
asesmen dan
mengupayakan
fasilitas dan/ atau
rujukan bagi
kebutuhan khusus
perempuan dan
kelompok rentan;
dan
e. e. mengadakan
tindakan lain
menurut hukum
yang bertanggung
jawab.
dengan
menggunakan
frasa
mengumpulkan
dan
“mengamankan
” sehingga
bunyi Pasal 5
ayat 1 huruf b
menjadi
berbunyi:
mencari,
mengumpulkan
, dan
mengamankan
keterangan
dan barang
bukti;
- Adopsi
ketentuan lama
Pasal 5 ayat 1
huruf e KUHAP
lama
Pengaturan Penghentian
Perkara melalui restorative
Justice hanya diatur pada
tahap penyidikan dan
penuntutan.
Pasal 79 ayat (8)
huruf a: Mekanisme
Keadilan Restoratif
dilaksanakan pada
tahap:
a. Penyelidikan;
b. Penyidikan;
c.Penuntutan; dan
Perluasan
Pelaksanaan
keadilan restoratif
pada tahap
penyelidikan yang
sebelumnya
hanya diatur pada
tahap penyidikan
13
d. pemeriksaan di
sidang
pengadilan.
maupun
penuntutan
14. Bahwa terdapat perubahan/adopsi dari KUHAP lama yang menunjukkan
pergeseran yang tidak sekadar redaksional, melainkan pergeseran
paradigma substantif. Dalam KUHAP sebelumnya, kewenangan penyelidik
dibatasi pada tindakan “mencari keterangan dan barang bukti”, yang secara
sistematik menempatkan penyelidikan sebagai tahap penelusuran awal guna
menentukan ada tidaknya dugaan tindak pidana.
15. Namun dalam KUHAP baru, frasa tersebut diperluas menjadi “mencari,
mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti”.
Penambahan kata “mengumpulkan” dan “mengamankan” secara normatif
memperluas spektrum tindakan penyelidik dari sekadar fungsi pencarian
menjadi fungsi penguasaan sepenuhnya atas alat bukti. Perluasan ini
problematik karena secara konseptual fungsi penguasaan alat bukti
merupakan karakteristik utama tahap penyidikan, bukan penyelidikan.
Akibatnya, batas fungsional antara penyelidikan dan penyidikan menjadi
kabur. Ketidakjelasan ini membuka ruang diskresi yang lebih luas bagi aparat
penegak hukum untuk melakukan tindakan yang secara substantif telah
menyerupai tindakan penyidikan tanpa terlebih dahulu memenuhi standar
formil yang melekat pada tahap tersebut.
16. Bahwa lebih jauh, keberadaan frasa bersifat subjektif “mengadakan tindakan
lain menurut hukum yang bertanggung jawab” yang tetap dipertahankan
dalam konteks kewenangan yang telah diperluas berpotensi memperbesar
ruang interpretasi sepihak oleh aparat. Dalam praktik, kombinasi antara
perluasan verba kewenangan dan norma residu yang bersifat open-ended
tersebut berisiko menimbulkan penggunaan kewenangan yang eksesif dan
sulit diuji batasnya. Dengan demikian, rumusan Pasal 5 ayat 1 huruf b dan
huruf e KUHAP baru tidak hanya memperluas kewenangan penyelidik, tetapi
juga berpotensi melemahkan kepastian hukum dan perlindungan hak warga
negara.
17. Bahwa berkaitan dengan Keadilan Restoratif dalam KUHAP baru terdapat
perbedaan tingkatan dalam KUHAP lama dan KUHAP baru: a. Pengaturan
penghentian perkara berbasis keadilan restoratif pada semua tingkatan,
14
termasuk: Penyelidikan; b. Tidak disertai mekanisme Pelaporan keadilan
restoratif kepada otoritas yang lebih tinggi seperti tahap penyidikan dan
penuntutan; c. Penyelesaian perkara tahap penyelidikan hanya cukup
dengan kesepakatan damai;
18. Oleh karena secara hukum proses penetapan tersangka terhadap Pemohon
I dan Pemohon II dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak memenuhi
standar due process of law, maka tindakan tersebut telah nyata menimbulkan
kerugian konstitusional bagi Para Pemohon. Lebih jauh, disparitas
pengaturan antara KUHAP lama yang diterapkan terhadap Para Pemohon
dengan konstruksi normatif dalam KUHAP baru justru memperlihatkan
problem konstitusional yang tidak sederhana. Di satu sisi, KUHAP lama
terbukti gagal memberikan jaminan perlindungan hak tersangka secara
memadai; namun di sisi lain, KUHAP baru juga mengandung ketidakjelasan
norma, inkonsistensi pengaturan, serta perluasan diskresi aparat penegak
hukum yang berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan dalam
tahap awal proses peradilan pidana. Kondisi demikian menempatkan Para
Pemohon dalam posisi rentan dan tidak memperoleh kepastian hukum yang
adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.
19. Oleh karena berdasarkan surat panggilan proses penyelidikan tanggal 18
Februari 2026 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Laporan balik
Pemohon I dan Pemohon II atas dugaan tindak pidana Penganiayaan dan
atau pengeroyokan oleh oknum kepolisian yang mengacu/merujuk pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga
memiliki kepentingan terhadap isi dari KUHAP BARU (Bukti P-6).
20. Dengan demikian, terang bahwa Para Pemohon memiliki kepentingan
konstitusional terhadap pengujian norma KUHAP baru, karena setidaknya
terdapat 3 (tiga) bentuk kerugian konstitusional yang secara nyata maupun
potensial diderita akibat keberlakuan rezim KUHAP baru;
21. Pertama, hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dilanggar atas
berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8)
huruf a UU No. 20/2025 (KUHAP) adalah hak atas kepastian hukum yang adil
15
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- Dengan hak ini, Pemohon I dan Pemohon II seharusnya memperoleh
jaminan atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak ini terlanggar karena
penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan secara sewenang-
wenang dan tidak memenuhi asas
due process of law. Proses
Penyelidikan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara
melawan hukum berupa penyiksaan, penggeledahan, penyitaan paksa,
pelecehan seksual, pemukulan, pengeroyokan, dan kekerasan dengan
dalih tidak menuruti perintah pejabat berwenang yang berujung penetapan
tersangka semenjak tanggal 23 Mei 2025 hingga Permohonan ini diajukan
(Bukti P-7). Dalam praktik penegakan hukum sebagaimana yang dialami
terhadap Pemohon I dan Pemohon II, tindakan Pengamanan yang
dilakukan oleh aparat mudah beririsan dengan tindakan koersif tanpa
jaminan prosedural yang memadai. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II
khawatir pasal-pasal a quo dalam KUHAP digunakan sebagai legitimasi
terhadap tindakan pembatasan kebebasan hak asasi manusia tanpa
mengetahui tindakan-tindakan seperti apa yang bisa dikenakan.
- Dengan hak ini, Pemohon I dan Pemohon II seharusnya memperoleh
jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak ini terlanggar karena
penerapan restoratif justice pada tahap penyelidikan memberi ruang
penyelesaian perkara sebelum dinyatakan terang sebuah tindak pidana,
siapa pelaku, dan siapa korban. Dalam praktiknya, proses penyelidikan
yang sewenang-wenang telah menimbulkan kerugian terhadap Pemohon
I dan Pemohon II atas jaminan kepastian hukum yang adil sehingga
apabila Restorative Justice/keadilan restoratif dilakukan pada tahap
penyelidikan berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap pemohon
dalam memastikan proses hukum yang adil. Kondisi ini membuka ruang
manipulasi kasus karena proses “perdamaian” dapat didorong sebelum
diketahui siapa yang berkedudukan sebagai pelaku dan korban. Bagi
Pemohon I dan Pemohon II situasi demikian berimplikasi serius terhadap
stigma sosial terhadap pemohon sebagai “pelaku kerusuhan” (secara
faktual Pemohon bahkan dicap anarko oleh aparat kepolisian) tanpa
16
pernah melalui proses pembuktian yang fair dan imparsial. Alih-alih
memulihkan, mekanisme ini justru mengukuhkan kekuasaan absolut
penyelidik (kepolisian) atas perbuatan melawan hukum tanpa pernah diuji
melalui proses peradilan pidana yang akuntabel.
- Bahwa desain pengaturan keadilan restoratif yang bertumpu pada
kesepakatan antara “pelaku” dan korban” dengan Penyelidik menjadi bias
ketika diterapkan pada tahap penyelidikan. Pada kasus yang dialami oleh
Pemohon I dan Pemohon II justru apabila diterapkan “kesepakatan damai”
sebagaimana yang disyaratkan dalam proses Keadilan restoratif yang
menjadi korban Kriminalisasi justru adalah Pemohon yang dicap “pelaku
anarko” oleh aparat kepolisian. Kasus yang terjadi terhadap Pemohon I
dan Pemohon II merupakan fenomena gunung es karena banyak sekali
pola kekerasan dan intimidasi serupa. Sehingga atas hal tersebut untuk
melawan tindakan aparat, Pemohon bersama 12 Korban lainnya yang
ditetapkan sebagai tersangka melakukan upaya lapor balik kepada
Komnas HAM, KOMNAS PEREMPUAN, OMBUDSMAN dan MABES
POLRI
(Bukti
P-8)
(lihat:
https://www.suara.com/news/2025/07/02/
231000/may-day-berbuntut-panjang-komnas-ham-usut-dugaan-
kriminalisasi-demonstran-oleh-polda-metro-jaya,
https://www.netralnews.com/korban-kekerasan-aparat-may-day-2025-
audiensi-kompolnas-dan-ikut-aksi-kamisan-ke-867/TGgx
YUpxNTdRTkRLN3ZWcU9saUdsQT09,
https://www.amnesty.id/kabar-
terbaru/siaran-pers/taud-intimidasi-berlanjut-dan-pelimpahan-laporan-
peserta-aksi-may-day-2025-oleh-mabes-polri/08/2025/,
https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kepolisian-harus-segera-
menghentikan-kriminalisasi-massa-aksi-mayday-tanpa-syarat-penikmatan-
hak-konstitusional-tidak-dapat-dipidana/. Upaya tersebut semata mata
bukan hanya untuk Pemohon tetapi untuk menunjukkan ada yang salah
dalam proses hukum acara pidana di republik ini. Sehingga apabila
keadilan restoratif diterapkan pada tahap penyelidikan hal tersebut dapat
menghambat/melemahkan upaya advokasi yang dilakukan oleh pemohon
selama ini.
22. Kedua, Hak Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dilanggar atas
berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e jo. Pasal 79 ayat (8) huruf a
17
UU No. 20/2025 (KUHAP) adalah Hak atas kedudukan yang sama di dalam
hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum melalui Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945.
- Dengan Hak tersebut, seharusnya Pemohon I dan Pemohon II seharusnya
memperoleh jaminan atas kedudukan hukum yang sama. Namun,
interpretasi dari Pasal 5 ayat 1 huruf b terdapat multitafsir yakni frasa
“Mengamankan” dan Pasal 5 ayat 1 huruf e yang berbunyi: “mengadakan
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” apabila dibaca
bersamaan dengan kewenangan sasaran penyelidikan yang meliputi:
setiap orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian; dan/ atau
kegiatan (Pasal 16 UU 20/2025) menimbulkan ragam norma yang sangat
luas pada tahap paling awal proses peradilan pidana. Kondisi ini
menimbulkan multitafsir interpretasi yang berpotensi menghasilkan
penerapan yang tidak seragam, membuka peluang tindakan koersif tanpa
standar yang terukur, serta menempatkan warga negara, termasuk Para
Pemohon, pada posisi yang rentan terhadap perlakuan yang tidak setara
di hadapan hukum. Dengan demikian, desain norma a quo secara inheren
melanggar prinsip equality before the law karena memungkinkan
diferensiasi perlakuan berbasis diskresi aparat yang tidak terkontrol.
Selain itu frasa “mengamankan” dan “mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab” tidak memiliki batasan limitatif sejauh
mana tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat terhadap tiap orang,
benda, tempat, peristiwa atau kejadian sehingga tidak bersesuaian
dengan ketentuan bahwa Acara Pidana dilaksanakan hanya berdasarkan
tata cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 2 UU 20/2025)
maupun ketentuan Pasal 1 UU 1/2023 (KUHP) yang berbunyi “Dalam
menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.
Pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon ini semata-mata dapat
terjadi karena adopsi maupun perluasan frasa dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
b dan huruf e UU a quo dari KUHAP lama yang bisa diterjemahkan secara
luas oleh penyelidik yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian dan
menabrak prinsip kedudukan yang sama dihadapan hukum.
- Dengan Hak ini, seharusnya Pemohon I dan Pemohon II seharusnya
memperoleh jaminan atas kedudukan hukum yang sama di dalam hukum.
18
Namun, penggunaan Restoratif justice dalam proses penyelidikan
berpotensi
menjadi
“alat
kekuasaan”
untuk
menghapus
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh penyelidik yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian.
Kondisi ini membuka ruang manipulasi kasus karena proses “perdamaian”
dapat didorong sebelum diketahui siapa yang berkedudukan sebagai
pelaku dan korban. Bagi Pemohon I dan Pemohon II situasi demikian
berimplikasi serius terhadap stigma sosial terhadap pemohon sebagai
“pelaku kerusuhan” (secara faktual Pemohon bahkan dicap anarko oleh
aparat kepolisian) tanpa pernah melalui proses pembuktian yang fair dan
imparsial. Alih-alih memulihkan, mekanisme ini justru mengukuhkan
kekuasaan absolut penyelidik (kepolisian) atas perbuatan melawan hukum
tanpa pernah diuji melalui proses peradilan pidana yang akuntabel. Proses
penyelesaian yang berhenti di hadapan penyelidik tanpa
diuji
keabsahannya menciptakan risiko konflik kepentingan, terutama ketika
pihak yangdiduga sebagai pelaku berasal dari institusi yang sama. Dalam
kasus kekerasan aparat, posisi korban dan aparat tidak setara.
Superioritas kewenangan dan instrumen yang dimiliki aparat membuka
ruang tekanan dalam proses “perdamaian” sehingga persetujuan tidak
lahir dari kehendak bebas. Apalagi pengaturan Kesepakatan “damai”
hanya berhenti ditangan penyelidik menimbulkan sejumlah pertanyaan
terkait transparansi dan siapa yang bisa mengawasi sehingga mengancam
hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II atas penikmatan hak
kesamaan di hadapan hukum.
23. Ketiga, Hak Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dilanggar atas
berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e UU No. 20/2025 (KUHAP)
adalah hak atas jaminan atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi melalui
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan hak tersebut, Pemohon I dan
Pemohon II seharusnya memperoleh jaminan atas rasa aman dan
perlindungan diri pribadi. Namun, interpretasi Pasal 5 ayat (1) huruf b yang
memuat frasa “mengamankan” serta Pasal 5 ayat (1) huruf e yang berbunyi
“mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”,
apabila dibaca bersama dengan luasnya sasaran penyelidikan yang meliputi
setiap orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian, dan/atau
19
kegiatan (Pasal 16 UU 20/2025), membentuk norma yang sangat elastis pada
tahap paling awal proses peradilan pidana.
24. Bahwa Elastisitas norma tersebut menimbulkan multitafsir yang berpotensi
melahirkan tindakan koersif tanpa standar yang terukur. Bagi Pemohon I dan
Pemohon II, kondisi ini secara langsung menggerus jaminan rasa aman
karena setiap orang dapat menjadi objek tindakan “pengamanan” maupun
tindakan lain yang bersifat terbuka tanpa batasan yang objektif sepanjang
atas nama “hukum yang bertanggung jawab”. Ketidakpastian ini menciptakan
situasi rentan terhadap perlakuan sewenang-wenang, terlebih dalam relasi
yang timpang antara warga sipil dan aparat yang memiliki kecenderungan
melakukan upaya paksa. Norma yang tidak presisi memperbesar peluang
kriminalisasi serta mengurangi daya uji masyarakat ketika berhadapan
dengan proses hukum
(lihat:
https://www.kompas.id/artikel/membaca-
arah-hukum-acara-pidana-setelah-revisi-kuhap).
25. Keempat, Hak Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II berpotensi
dilanggar atas berlakunya atas berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf
e jo. Pasal 79 ayat (8) huruf a UU No. 20/2025 (KUHAP) adalah hak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui Pasal 28C ayat (2)
UUD 1945.
- Dengan hak ini, upaya advokasi yang dilakukan oleh Pemohon I dan
Pemohon II dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya tidak dapat
dipandang sebagai kepentingan individual semata, melainkan merupakan
bagian dari perjuangan kolektif untuk memastikan tegaknya due process
of law dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Tindakan Pemohon
melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum kepada Mabes Polri,
Ombudsman, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan merupakan bentuk
partisipasi publik dalam mengoreksi penyelenggaraan kekuasaan aparat
kepolisian yang berpotensi melampaui batas.
- Dalam kerangka Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, advokasi tersebut
merupakan manifestasi hak untuk memperjuangkan kepentingan secara
kolektif guna membangun tatanan penegakan hukum yang adil dan
berkeadaban. Namun, desain kewenangan penyelidikan yang multitafsir
dalam hal frasa “mengamankan” dan tindakan lain menurut hukum yang
20
bertanggung jawab maupun penerapan keadilan restoratif pada tahap
penyelidikan justru berpotensi menghambat dan melemahkan upaya
advokasi yang sudah dilakukan sehingga melanggar hak konstitusional
Pemohon I dan Pemohon II atas penikmatan dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif (Bukti P-8) https://www.suara.com/news/2025/07/02/
231000/may-day-berbuntut-panjang-komnas-ham-usut-dugaan-
kriminalisasi-demonstran-oleh-polda-metro-jaya,
https://www.netralnews.
Com/korban-kekerasan-aparat-may-day-2025-audiensi-kompolnas-dan-
ikut-aksi-kamisan-ke-867/TggxYUpxNTdRTkRLN3ZWcU9saUdsQT09,
https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/taud-intimidasi-berlanjut-
dan-pelimpahan-laporan-peserta-aksi-may-day-2025-oleh-mabes-
polri/08/2025/,https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kepolisian-harus-
segera-menghentikan-kriminalisasi-massa-aksi-mayday-tanpa-syarat-
penikmatan-hak-konstitusional-tidak-dapat-dipidana/,
https://www.instagram.com/p/DUuNjHkhR0/?utm_
source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==,
https://www.instagram.com/p/DO0Y72LkirH/?utm_source=ig_web_copy_li
nk&igsh=MzRlODBiNWFlZA==,
https://projectmultatuli.org/anak-anak-
muda-ini-jadi-korban-kriminalisasi-polisi-di-aksi-may-day-mereka-melawan-
balik/).
26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa
Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan
sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan menganggap hak
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf
e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU No. 20/2025 (KUHAP) dan dapat
mengajukan
permohonan
pengujian
undang-undang
di
Mahkamah
Konstitusi.
B. Kualifikasi Dan Kerugian Pemohon III
27. Bahwa Pemohon III merupakan perorangan warga negara Indonesia yang
berstatus sebagai Staff Legal & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HGM
Law Office [Bukti P-9]. Pemohon telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi
Advokat yang diselenggarakan oleh kerja sama Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada dan Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat
(Peradi RBA) pada tanggal 10–22 November 2025 [Bukti P-10]. Pendidikan
21
terakhir pemohon adalah S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
dengan selama masa pendidikan digunakan untuk sebagaimana patutnya.
Pemohon memilih mata kuliah konsentrasi Hukum Pidana dengan judul
penulisan hukum “pemisahan Penyidikan Perkara Koneksitas Oleh Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Tentara Nasional
Indonesia”. Selama menjadi mahasiswa, Pemohon aktif dalam dunia
akademis maupun non-akademis sebagai berikut:
-
sebagai Delegasi dan Peraih Juara 1 Kompetisi Peradilan Semu Pidana
Tingkat Nasional Piala Prof. Soedarto IX Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro; dan
-
sebagai Wakil Kepala Divisi Legal Event dalam Organisasi Peradilan
Semu Satria Paramartha Tahun 2022/2023 [Bukti P-11].
28. Bahwa Pemohon III menjalankan kehidupannya berbangsa dan bernegara
berpartisipasi memperjuangkan hak atas kepastian hukum, persamaan
kedudukan hukum dengan menempuh cara profesional sebagai konsultan
hukum.
29. Bahwa Pemohon III telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat
(PKPA) dengan mengeluarkan biaya pendidikan secara nyata sebagai
bagian dari proses pembentukan kompetensi profesional di bidang hukum
acara pidana. Investasi tersebut merupakan kelanjutan dari aktivitas
akademik Pemohon III selama menempuh pendidikan S-1 Fakultas Hukum,
di mana Pemohon memilih konsentrasi Hukum Pidana, aktif dalam kompetisi
peradilan semu pidana, serta menjalankan fungsi organisatoris yang berfokus
pada penguatan kapasitas litigasi. Melalui rangkaian pendidikan tersebut,
Pemohon III dibekali pemahaman mendasar mengenai asas legalitas (lex
certa dan lex stricta), due process of law, serta prinsip pembatasan
kewenangan aparat secara limitatif yang seluruhnya mengandaikan bahwa
tindakan penyelidik dirumuskan dalam norma yang jelas, terukur, dan dapat
diuji.
30. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan
berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 2021, Mahkamah Konstitusi telah
menetapkan 5 (lima) syarat agar dapat dianggap bahwa adanya kerugian
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK,
22
antara lain:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
31. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai para Pemohon yang memiliki hak
konstitusional untuk mengajukan pengujian undang undang terhadap UUD
NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu
diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon, sebagai berikut:
1) Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh
UUD NRI 1945, yaitu haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, maupun negaranya, berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang secara
berurutan tertuang dalam dalam Pasal Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:
“Setiap
orang
berhak
untuk
memajukan
dirinya
dalam
memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk
membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”
- Bahwa Pemohon III merupakan warga negara Indonesia yang secara
sadar dan berkelanjutan mengembangkan kapasitas dirinya di bidang
hukum melalui pendidikan formal S1 Fakultas Hukum, keterlibatan
aktif dalam kompetisi peradilan semu pidana, hingga mengikuti
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan mengeluarkan
23
biaya yang tidak sedikit demi menjadi seorang lawyer profesional.
Seluruh
rangkaian
tersebut
merupakan
manifestasi
konkret
pelaksanaan hak konstitusional Pemohon III untuk mengembangkan
diri guna memperjuangkan haknya secara profesional sebagaimana
dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dalam proses akademik dan
pendidikan profesi tersebut, Pemohon III dibekali doktrin fundamental
hukum acara pidana antara lain asas legalitas (lex certa dan lex
stricta), due process of law, dan prinsip pembatasan kewenangan
aparat secara limitatif yang secara sistematis mengandaikan bahwa
setiap tindakan penyelidik harus memiliki dasar hukum yang jelas,
terukur, dan dapat diuji.
- Bahwa ketika Pemohon III memasuki ruang praktik sebagai Staff Legal
& Konsultan Hukum, Pemohon dihadapkan pada konstruksi Pasal 5
ayat (1) huruf b dan huruf e UU a quo yang masih memuat frasa elastis
seperti “mengamankan” dan “mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab.” Rumusan yang memiliki derajat
determinasi rendah tersebut menimbulkan ketidakpastian parameter
kewenangan penyelidik, sehingga menyulitkan Pemohon III dalam
menerapkan kerangka analitis yang telah dibangun melalui proses
pendidikan yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Dalam praktik
pemberian konsultasi hukum maupun analisis awal perkara, Pemohon
III tidak selalu memiliki tolok ukur normatif yang pasti untuk menilai
legalitas tindakan aparat, padahal kepastian tersebut merupakan
prasyarat utama dalam memastikan perlindungan hak klien.
- Keadaan ini tidak hanya menimbulkan pertentangan antara teori yang
dipelajari dengan realitas norma, tetapi juga secara nyata mereduksi
efektivitas pengembangan diri Pemohon III di bidang profesi hukum.
Hak konstitusional Pemohon III berdasarkan Pasal 28C ayat (2)
menjadi terhambat karena kapasitas profesional yang telah dibangun
melalui investasi pendidikan tidak dapat diaktualisasikan secara
optimal. Pada saat yang sama, ketidakjelasan norma a quo juga
menggerus jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana
dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon III sebagai
24
konsultan hukum tidak memperoleh kerangka normatif yang pasti
untuk menilai batas kewenangan negara terhadap warga.
- Bahwa selain itu, penerapan Keadilan Restoratif pada tahap
penyelidikan melanggar hak Pemohon III atas jaminan atas kedudukan
hukum yang sama di dalam hukum. Penggunaan Restoratif justice
dalam proses penyelidikan berpotensi menjadi “alat kekuasaan” untuk
menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh penyelidik yang dalam hal ini adalah aparat
kepolisian. Kondisi ini membuka ruang manipulasi kasus karena
proses “perdamaian” dapat didorong sebelum diketahui siapa yang
berkedudukan sebagai pelaku dan korban. Bagi Pemohon situasi
demikian berimplikasi serius terhadap pembelajaran di kelas selama
ini. Alih-alih memulihkan, mekanisme ini justru mengukuhkan
kekuasaan absolut penyelidik (kepolisian) atas perbuatan melawan
hukum tanpa pernah diuji melalui proses peradilan pidana yang
akuntabel. Proses penyelesaian yang berhenti di hadapan penyelidik
tanpa diuji keabsahannya menciptakan risiko konflik kepentingan,
terutama ketika pihak yang diduga sebagai pelaku berasal dari institusi
yang sama. Dalam kasus kekerasan aparat, posisi korban dan aparat
tidak setara. Superioritas kewenangan dan instrumen yang dimiliki
aparat membuka ruang tekanan dalam proses “perdamaian” sehingga
persetujuan tidak lahir dari kehendak bebas. Apalagi pengaturan
Kesepakatan
“damai”
hanya
berhenti
ditangan
penyelidik
menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi dan siapa yang
bisa mengawasi sehingga mengancam hak konstitusional Pemohon
atas penikmatan hak kesamaan dihadapan hukum.
- Bahwa hak Konstitusional Para Pemohon terlanggar atas hak
kepastian hukum sebagai mahasiswa hukum yang menerima maupun
mengembangkan keilmuan hukum melalui jalur profesional. Pertama,
terdapat kerugian pedagogis, karena praktik yang berkermbang
berseberangan dengan doktrin/teori hukum yang Para Pemohon
terima mengenai asas legalitas, due process of law, dan equality
before the law. Disparitas antara law in the books dan law in action
secara nyata mereduksi nilai guna pendidikan hukum dan Pendidikan
25
Kemahiran profesi advokat yang telah ditempuh. Kedua, terdapat
kerugian advokatif, karena sebagai calon advokat yang fokus dibidang
hukum pidana, organisasi di bidang peradilan semu, serta kegiatan
Para Pemohon yang lain menghadapi hambatan pertentangan
struktural
ketika
mekanisme
keadilan
restoratif
pada
tahap
penyelidikan diterapkan tanpa adanya mekanisme untuk menguji
keabsahannya sehingga juga berkaitan dengan hak konstitusional
Pemohon atas hak secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya.
32. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa
Pemohon III merupakan subjek hukum orang-perorangan sesuai dengan
Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan menganggap hak konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e jo. Pasal 79
ayat (8) huruf a UU No. 20/2025 (KUHAP) dan dapat mengajukan
permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
C. Kualifikasi Pemohon IV – XIII
33. Bahwa Pemohon IV–Pemohon XIII merupakan perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P-3).
34. Bahwa Pemohon IV merupakan Mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum di
Universitas Airlangga yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda
Mahasiswa Universitas Airlangga dengan NIM 131241019 (Bukti P-4) dan
terdaftar
pada
PDDdikti
(https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-
mahasiswa/WmGpavYt9zM6ngewcE7nmiVidiDVIlbnqao-iFF2tBJS4RpK
HXfsKTuH9Q-31H7UYyVbQA==).
35. Bahwa Pemohon V merupakan Mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum di
Universitas Airlangga yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda
Mahasiswa Universitas Airlangga dengan NIM 131241234 (Bukti P-4) dan
terdaftar
pada
PDDdikti
(https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-
mahasiswa/E86rndiotNaap0TwF5xUmVG0vTXcv_cZXoDdce8nJNcNlAbRie
xGEjq3tGQ49qSUZ4z-NQ==).
36. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V tergabung dalam organisasi Masyarakat
Yuris Muda Airlangga Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Myma FH
Unair), berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf h Anggaran Dasar dan Anggaran
26
Rumah Tangga (AD/ART) Myma, salah satu Pedoman Myma adalah Kritis,
Progresif, dan Pelopor Mahasiswa (Bukti P-13), oleh karena itu upaya
Pemohon IV dan Pemohon V untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah
Konstitusi sejatinya merupakan perwujudan dari sikap Kritis, Progresif, dan
Pelopor mahasiswa sebagaimana yang diamanatkan dalam AD/ART Myma.
37. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban moril yang ia miliki sebagai
mahasiswa fakultas hukum, Pemohon IV konsisten terlibat dalam kajian,
diskursus, serta aktif dalam menyuarakan kritik akademik terhadap hukum di
Indonesia, termasuk pula yang berkaitan dengan isu - isu hukum pidana,
hukum acara pidana, dan ketatanegaraan. Beberapa diantaranya seperti
Artikel berjudul “Telaah Yuridis Kasus Penangkapan Mahasiswi ITB dalam
Perspektif Hukum Acara Pidana dan
Perlindungan terhadap
Ekspresi
Digital”
(https://smartlawyer.id/kasus-penangkapan-mahasiswi-itb-dalam-
perspektif/#google_vignette) dan kajian publik yang berjudul “Republik
Berisik: Kritisi RUU KUHAP dalam Menakar Reformasi
Sistem
Peradilan Indonesia” (https://fh.unair.ac.id/ diskusi-republik-berisik-kritisi-ruu-
kuhap-dalam-menakar-reformasi-sistem-peradilan-indonesia/)
serta
berbagai tulisan lainnya (Bukti P-13). Hal tersebut menunjukkan bahwa
Pemohon IV merupakan seorang warga negara yang peduli dan aktif dalam
mengikuti perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai Hukum
Acara Pidana.
38. Bahwa sebagai bagian dari civitas akademika hukum yang memiliki tanggung
jawab moral, Pemohon V memiliki perhatian mendalam terhadap
keberlanjutan supremasi hukum (rule of law) di Indonesia yang harus selaras
dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan hak-hak warga sipil. Sebagai
perwujudan dari tanggung jawab moral tersebut, Pemohon V aktif dalam
menyuarakan kritik dan terlibat dalam berbagai kegiatan akademik maupun
forum diskusi mengenai dinamika hukum di Indonesia, termasuk pula
mengenai Hukum Acara Pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan
keikutsertaan Pemohon V merupakan Peserta dalam Konferensi Nasional
yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi
(ASPERHUPIKI) dengan judul “Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum
Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia : Membangun Sistem Hukum
yang Berkeadilan dan Berperspektif HAM.”.
27
39. Bahwa Pemohon V juga proaktif dalam mengadvokasi hak asasi manusia,
menyikapi dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, dibuktikan
dengan keikutsertaan Pemohon V pada EDGE School yang diselenggarakan
oleh Kementerian Kesetaraan Gender BEM Fakultas Hukum Universitas
Airlangga dengan judul “Lebih dari Sekadar Kuota : Politik Perempuan yang
Mengubah, Bukan yang Menghias” dalam rangka 16 Hari Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan”, juga pada Forum Nasional yang diselenggarakan
oleh Asian Law Student Association yaitu ALSA National Legal Forum 2025
dengan judul “Peran Hukum Dalam Menjaga Keamanan Energi Nasional di
Era Transisi Global” dan ikut serta dalam program advokasi “Sekolah Semu”
dengan fokus hak asasi bagi Anak-anak Penyandang Autisme dan Anak
Jalanan dalam program berjudul “Sekolah Semu” yang diselenggarakan oleh
Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
40. Bahwa Pemohon VI merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum
di Universitas Padjadjaran yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda
Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan NPM 110110230326 (Bukti P-4)
dan terdaftar pada PDDdikti (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-
mahasiswa/hy-Kk7_siW5eA_Aj2lL
g4CgMRteo012xUvEvKIG0qJ-
bnlaJcChAPj6JQEfwuanNAe8DeQ==), selama berkuliah di Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran.
41. Bahwa Pemohon VI merupakan mahasiswa yang aktif mengikuti dan
menyuarakan isu hukum di Indonesia, termasuk juga mengenai Hukum
Acara Pidana. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Pemohon VI yang
tergabung sebagai pengurus Padjadjaran Research and Law Society
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PLEADS FH Unpad) pada tahun
2024/2025. Berdasarkan Pasal 7 AD/ART PLEADS, salah satu misi PLEADS
adalah untuk meningkatkan peran serta mahasiswa dalam pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi (Bukti P-12), sebagai perwujudan pada pilar
Pengabdian kepada Masyarakat, PLEADS FH Unpad aktif untuk
menyuarakan persoalan hukum di Indonesia melalui kajian serta
mengadakan diskusi - diskusi terkait isu maupun ilmu hukum, termasuk pula
yang berkenaan dengan Hukum Acara maupun mengenai UU 20/2025
seperti Kajian berjudul “Kontra-Apologetik” Klaim Keunggulan RKUHAP
Habiburokhman” dan diskusi dengan tema “RKUHAP 2025: Kontestasi
28
Supremasi Hukum dan Bayang - bayang Represi Negara”, serta diskusi
lainnya [Bukti P-14].
42. Bahwa Pemohon VI telah konsisten untuk mengikuti perkembangan dan
dinamika hukum di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaannya
sebagai Panelis konferensi ASIPPER 2025 yang diselenggarakan oleh
Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang - undangan pada Tahun 2025 dengan
judul makalah “Naskah Akademik dalam Krisis Perundang-undangan:
Tanggung Jawab Ilmiah dalam Pembentukan Undang-Undang” dan
keikutsertaannya dalam lomba debat hukum yang beberapa diantaranya juga
banyak mengkaji mengenai Hukum Pidana, seperti “Pengaturan Right To Be
Forgetten Bagi Mantan Pelaku Tindak Pidana” yang diselenggarakan oleh
Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, “Penghapusan Sanksi Pidana
Terhadap Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada” yang
diselenggarakan oleh Bawaslu RI, dan “Pertanggungjawaban Pidana bagi
Penjual
Konsinyasi
yang
Melakukan
Kelalaian
Penjualan
Produk
Bermasalah” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro (Bukti P-14). Berdasarkan poin - poin kualifikasi yang telah
dijabarkan di atas, maka Pemohon VI sejatinya memiliki kepentingan sebagai
mahasiswa yang telah mempelajari Hukum Acara Pidana, juga sebagai
mahasiswa hukum yang aktif mengkaji dan mengikuti isu hukum di Indonesia
untuk mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.
43. Bahwa Pemohon VII merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum
di Universitas Padjadjaran yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda
Mahasiswa Universitas Padjadjaran
dengan
NPM 110110230080
(Bukti P-4)
dan
terdaftar
pada PDD
dikti
(https://pddikti.
kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/_SwCv2-GTC2KYt5OJ4
mrSGpPYp8dJgGMLfBvxya42-BXNFIpagPLDv3IKdYG_DIX0FypE A==).
44. Bahwa sebagai mahasiswa hukum, Pemohon VII berkomitmen untuk terus
mengawal tegaknya hukum di Indonesia, Pemohon VII secara aktif dan
produktif menulis kajian mengenai berbagai isu hukum di Indonesia,
termasuk pula yang berkenaan dengan Hukum Acara Pidana dan UU
20/2025. Hal tersebut dibuktikan bahwa Pemohon VII merupakan Kepala
Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran pada tahun 2024/2025. Departemen Kajian Strategis
29
merupakan unit pengkajian isu yang responsif dan sistematis yang bertugas
untuk menganalisis, mengadvokasi, dan melakukan pencerdasan terhadap
isu - isu hukum kepada mahasiswa hingga ke masyarakat`, sehingga sebagai
Kepala Departemen Kajian Strategis, Pemohon VII telah memproduksi
berbagai penulisan seperti kajian berjudul “Kontra-Apologetik” Klaim
Keunggulan RKUHAP Habiburokhman”, kajian berjudul “Membongkar Celah
Problematik: Substansi Rkuhap Yang Mengancam Prinsip Negara Hukum
Dan Perlindungan HAM”, kajian berjudul “Fast & Furious RKUHAP: Prosedur
Ugal-Ugalan, Substansi Acak-Acakan”; dan kajian serta diskusi lainnya [Bukti
P-15].
45. Bahwa Pemohon VIII merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas
Hukum di Universitas Padjadjaran yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu
Tanda Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan NPM 110110230342
(Bukti P-4) dan terdaftar pada PDDdikti (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/
detail mahasiswa/No2O9YzjR7OwCn9foLg07rceM1GmKDwRvEPjYGPWwn
K51mkBJWMRV4YB7zMJZvlWDSRMhQ==).
46. Bahwa sebagai warga negara, terlebih sebagai seseorang yang mempelajari
ilmu hukum, Pemohon VIII memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta
mengawal penegakan hukum di Indonesia, Pemohon VIII aktif turut serta
dalam upaya - upaya advokasi kepada masyarakat maupun diskusi
mengenai kebijakan hukum di Indonesia, termasuk pula mengenai Hukum
Acara Pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan Pemohon VIII
sebagai Koordinator Bidang Advokasi pada Padjadjaran Constitutional Law
Society
(PCLC)
Fakultas
Hukum
Universitas
Padjadjaran,
dalam
kapasitasnya sebagai Koordinator Bidang Advokasi, Pemohon VIII aktif untuk
melakukan advokasi serta mengawal aksi demonstran yang terjadi, seperti
aksi Indonesia Gelap, aksi Reformasi Polri, juga diskusi Kongresu x Kamisan
Jatinangor yang mengangkat tema “Kuhap Bikin Ditangkap” yang
diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran. (Bukti P-16)
47. Bahwa Pemohon VI - Pemohon VIII merupakan mahasiswa dengan
kekhususan Hukum Tata Negara dan tergabung dalam Padjadjaran
Constitutional Law Community (PCLC) (Bukti P-12). Berdasarkan Pasal 4
AD/ART PCLC, disebutkan bahwa “PCLC bertujuan menjadi wadah
30
pengembangan keilmuan dan tradisi intelektual mahasiswa di bidang hukum
tata negara yang kritis, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai
konstitusionalisme
guna
berkontribusi
dalam
penguatan
kehidupan
demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.” Berdasarkan hal tersebut,
sebagai mahasiswa fakultas hukum yang juga telah diamanahkan dalam
tujuan PCLC, maka inisiatif Pemohon VI - Pemohon VIII untuk mengajukan
uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan perwujudan dari
tujuan PCLC yakni dalam berkontribusi dalam penguatan kehidupan
demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia.
48. Bahwa Pemohon IX merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum
di Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu
Tanda Mahasiswa Universitas Padjadjaran
dengan NIM 24130704288
(Bukti
P-4)
dan
terdaftar
pada
PDDdikti
(https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/HxwJd4zBr7gBsa kP
rkAdmvL01eEKiOYrWTHPsch7SpxH-HBPEA4BQu1fbsUah33YN4nP w==).
49. Bahwa sebagai mahasiswa hukum, Pemohon IX berkomitmen untuk turut
mengawal penguatan konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia melalui
kegiatan kajian serta advokasi isu-isu ketatanegaraan. Komitmen tersebut
dibuktikan dengan keterlibatan aktif Pemohon IX sebagai Peneliti di Pusat
Kajian Konstitusi, Perundang-Undangan dan Demokrasi (PUSKOPER)
Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, dan Staff Departemen Kajian
Aksi dan Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Negeri
Surabaya
yang
berfokus
pada
kegiatan
advokasi
isu-isu
ketatanegaraan. Dalam kapasitas tersebut, Pemohon IX antara lain menulis
artikel berjudul “Meaningfull participation diabaikan, sesuaikan RKUHAP
dengan kebutuhan rakyat?”, menjadi Ketua Pelaksana dalam kegiatan Forum
Hukum Nasional 2025 dengan tema “Sekolah Konstitusi: Menjawab
Tantangan
Perlindungan
Hak
Konstitusional
di
Indonesia
melalui
Constitutional Complaint” oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Negeri Surabaya, menjadi tim Delegasi dalam kegiatan Pekan
Progresif 2025, yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro, dan berpartisipasi dalam kegiatan Ngobrol
Pintar Konstitusi yang diadakan oleh Universitas Negeri Surabaya Bersama
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Bukti P-17].
31
50. Bahwa Pemohon X merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum
di Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu
Tanda Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan NIM 24130704434 (Bukti
P-4) dan terdaftar pada PDDdikti (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-
mahasiswa/rms0swQuM8B1h45uWWt6ARz75BcMcixkoXjPPOBWs_
d4q1WhDN0PqyCIrxts6bWWyL381A==).
51. Bahwa Pemohon X senantiasa mengikuti perkembangan hukum Indonesia
melalui kontribusinya dalam penulisan dan pengkajian hukum, Pemohon X
aktif berorganisasi dalam bidang kepenulisan melalui Literatika Fakultas
Hukum Universitas Negeri Surabaya yang berfokus pada pengembangan
kemampuan kepenulisan mahasiswa hukum melalui kegiatan pelatihan,
sekaligus menjadi wadah kajian kritis terhadap berbagai isu hukum yang
berkembang di masyarakat. Salah satu artikel yang Pemohon X terbutkan
adalah artikel berjudul “Uniting Trough Sport: Legal Reflection on Sport for
Development and Peace in the Indonesian Context” yang diterbitkan dalam
Indonesian Journal of Sports Law. Artikel tersebut mengkaji sejauh mana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, mendukung
prinsip Sports for Development and Peace dalam rangka mendorong
inklusivitas, perdamaian, serta pembangunan sosial di Indonesia [Bukti P-18]
52. Bahwa Pemohon XI merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum
di Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu
Tanda Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan NIM 24130704169 (Bukti
P-3) dan terdaftar pada PDDdikti (https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-
mahasiswa/nrGHqS-U5P6phOVQIQbh5zajUQX7TFhepFbNSp7eh
Mymsad4pLonWL64t69OZBTonpoMvw==).
53. Bahwa sebagai mahasiswa fakultas hukum, Pemohon XI menunjukkan
komitmen yang kuat dan konsisten dalam pengembangan keilmuan serta
riset hukum di Indonesia. Komitmen tersebut tercermin dari peran Pemohon
XI sebagai Junior Researcher di Pusat Kajian Konstitusi, Perundang-
Undangan, dan Demokrasi (PUSKOPER) Universitas Negeri Surabaya dan
Staff Pengembangan Keilmuan dan Profesi Hukum (PKPH) Badan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang memiliki
fokus pada pengembangan riset dan keilmuan hukum di Indonesia.
32
54. Dalam rangka menjalankan peran tersebut, Pemohon XI secara aktif
menuangkan gagasan dan analisis melalui tulisan, dan pada kegiatan diskusi
maupun advokasi. Antara lain Pemohon XI terlibat dalam kegiatan Criminal
Scene Experience Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Negeri Surabaya Tahun 2025, yang menekankan pendalaman kajian praktis
terkait prosedur dan dinamika hukum pidana di Indonesia, menulis artikel
pada literasihukum.com berjudul “Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli?”,
dan juga Pemohon XI turut berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan
“Ngobrol Pintar Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri
Surabaya bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2025
[Bukti P-19].
55. Bahwa Pemohon XII merupakan Mahasiswa yang aktif pada Fakultas Hukum
di Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu
Tanda Mahasiswa Universitas Padjadjaran
dengan NIM 24130704397
(Bukti
P-4)
dan
terdaftar
pada
PDDdikti
(https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/5FxfVw58Qy7O9L
xqKaER-Ak8A80a83aEf1aGScLz_8-wEAVuP-XDjIqpzdFkKrJl8d3Png==)
56. Bahwa Pemohon XII merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum
Universitas Negeri Surabaya yang menunjukkan kesungguhan dan
kepedulian tinggi terhadap dinamika isu-isu ketatanegaraan di Indonesia. Hal
tersebut tercermin dari partisipasi Pemohon XII dalam berbagai forum kajian
dan kegiatan akademik yang relevan, antara lain sebagai Tim Delegasi pada
kegiatan Pekan Progresif Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan fokus
kajian pada keresahan masyarakat terhadap Undang-Undang Mineral dan
Batubara, serta mewakili Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.
Selain itu, Pemohon XII juga aktif sebagai peserta dalam Forum Hukum
Nasional Tahun 2025 yang mengangkat tema “Sekolah Konstitusi: Menjawab
Tantangan
Perlindungan
Hak
Konstitusional
di
Indonesia
melalui
Constitutional Complaint” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
57. Bahwa Pemohon XIII merupakan Mahasiswa aktif fakultas Hukum UGM yang
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Gadjah
Mada dengan NIM 23517206HK23673 (Bukti P-4)
dan
terdaftar pada
33
PDD
dikti
(https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-mahasiswa/
5pUL1HJvoqcSIfz6AaCj6sYgJvPfXX47
2FUf9DuhmMp9hV5r3s
B3ZdukP9vb_ljL6VtLhA==).
58. Bahwa
Pemohon
XIII
merupakan
mahasiswa
yang
menunjukkan
kesungguhannya dan kepeduliannya terhadap perkembangan kelimuan
hukum dengan aktif sebagai peneliti pada Pusat Kajian Demokrasi,
Konstitusi, dan HAM UGM dan terlibat dalam berbagai perlombaan debat
hukum (Bukti P-20)
59. Bahwa Pemohon IV - Pemohon XIII merupakan mahasiswa aktif Fakultas
Hukum yang memiliki kepentingan yang besar terhadap terjaminnya
penyelenggaraan negara yang transparan dan terjaminnya hak partisipasi
publik, Sebagai generasi muda, para Pemohon memerlukan jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dalam penyelenggaran negara sehingga dapat memperjuangkan hak dan
keadilan mereka. Hal ini terbukti melalui berbagai upaya mahasiswa (lihat:
generasi muda bangsa) dalam menempuh jalur advokasi hukum, baik melalui
Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam Putusan Nomor 62/PUU-
XXII/2024 terkait Presidential Threshold dalam UU Pemilu dan Putusan
Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas syarat usia kepala daerah dalam UU
Pilkada, maupun melalui Mahkamah Agung, sebagaimana dalam putusan
Nomor 31P/HUM/2024 terkait biaya operasional pendidikan tinggi dalam
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta
berbagai contoh advokasi melalui kanal konstitusional lainnya.
60. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007, dan
berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 2021, Mahkamah Konstitusi telah
menetapkan 5 (lima) syarat agar dapat dianggap bahwa adanya kerugian
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK,antara
lain:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
34
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
61. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai para Pemohon yang memiliki hak
konstitusional untuk mengajukan pengujian undang undang terhadap UUD
NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu
diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon, sebagai berikut:
2.) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin
oleh UUD NRI 1945, yaitu haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, maupun negaranya, berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama dihadapan hukum, berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi, yang secara berurutan tertuang dalam dalam Pasal
Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:
“Setiap
orang
berhak
untuk
memajukan
dirinya
dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan,
martabat,
dan
harta
benda
yang
di
bawah
kekuasaannya,
serta
berhak
atas
rasa
aman
di
bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.”
62. Bahwa Pemohon IV - Pemohon XIII dalam menjalankan kehidupan
berbangsa dan bernegara berpartisipasi memperjuangkan hak atas
35
pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil secara kolektif
dengan menempuh cara-cara sebagai sivitas akademika, dengan cara
berpartisipasi dalam kegiatan berorganisasi yang menjalankan kegiatan
advokasi berupa diskusi terbuka terkait persoalan RKUHAP (lihat:
https://fh.unair.ac.id/diskusi-republik-berisik-kritisi-ruu-kuhap-dalam-me
nakar-reformasi-sistem-peradilan-indonesia/),
“Kontra-Apologetik”
Klaim
Keunggulan RKUHAP Habiburokhman” dan diskusi dengan tema “RKUHAP
2025: Kontestasi Supremasi Hukum dan Bayang – bayang Represi Negara”,
menulis artikel sebagai kritik terhadap penerapan hukum acara pidana (bukti
P-20) (lihat:
https://smartlawyer.id/kasus-penangkapan-mahasiswi-itb-
dalam-perspektif/#google_vignette), menjadi peserta Konferensi Nasional
yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi
(ASPERHUPIKI), menjadi Panelis konferensi ASIPPER 2025 yang
diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang - undangan
maupun menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, Pengurus
Padjadjaran Constitutional Law Community (PCLC) yang fokus mengkaji isu
tata negara, Peneliti Pada Pusat Studi perundang-undangan maupun Peneliti
Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM maupun pengembangan kajian
keilmuan hukum lainnya melalui jalur kegiatan perlombaan bersifat publik.
Berbagai keterlibatan tersebut menunjukkan adanya partisipasi intelektual
dalam ruang deliberasi publik mengenai arah pembaruan hukum acara
pidana di Indonesia. Akan tetapi, ditengah maraknya kritik terhadap pasal-
pasal karet dalam kuhap, Pemohon IV - Pemohon XIII juga melihat
meningkatnya tindakan kriminalisasi/perburuan terhadap aktivis maupun
warga biasa pasca demonstrasi bulan Agustus 2025 yang berjumlah 6.719
orang serta 703 tahapan politik yang masih diproses hukum (lihat:
https://www.hukumonline.com/berita/a/perburuan-aktivis-pasca-demo-2025-
-kontras-sebut-terbesar-sejak-1998--picu-alarm-ham-lt6996a6755d
111/).
Pemohon IV-Pemohon XIII menganggap dirugikan hak konstitusionalnya
oleh penerapan hukum acara pidana yang justru menjadi “alat kekuasaan”
untuk mengkriminalisasi siapa saja dan tidak menutup kemungkinan
terhadap Para Pemohon di kemudian hari. Khususnya Hak pengakuan,
perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam:
1) Pasal 28D ayat (1), yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
36
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum.” Akan tetapi, kepastian hukum yang adil tidak
tercermin dalam frasa “mengamankan” (Pasal 5 ayat 1 huruf b) maupun
klausul “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.” dengan kualitas norma yang multitafsir dapat digunakan secara
sewenang-wenang oleh penyelidik (aparat kepolisian).
- Bahwa dalam kerangka legal framework analysis, jaminan kepastian
hukum yang adil setidaknya mensyaratkan tiga hal: (i) kejelasan
rumusan norma (clarity of norm), (ii) keterukuran batas kewenangan
(bounded discretion), dan (iii) mekanisme akuntabilitas yang dapat
diuji. Ketiga prasyarat tersebut merupakan prasyarat minimum
negara hukum (rechtsstaat) agar penggunaan kewenangan koersif
negara tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.
- Bahwa kepastian hukum yang adil tersebut tidak tercermin secara
memadai dalam frasa “mengamankan” sebagaimana diatur dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
maupun dalam klausul “mengadakan tindakan lain menurut hukum
yang bertanggung jawab.” Kedua rumusan tersebut tidak disertai
parameter
yang
jelas
mengenai:
batasan
situasi
yang
memperbolehkan tindakan dilakukan, bentuk tindakan yang
dimaksud, durasi atau konsekuensi hukum dari tindakan tersebut,
serta mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan.
Akibatnya, norma a quo memiliki derajat determinasi yang rendah
(low norm determinacy) dan membuka ruang diskresi yang terlalu
luas bagi penyelidik.
- Bahwa dalam perspektif teori kepastian hukum, para ahli seperti
Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah
satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan.
Kepastian hukum menuntut agar norma dirumuskan secara pasti
sehingga warga negara dapat mengatur perilakunya. Sejalan dengan
itu, Lon L. Fuller melalui prinsip inner morality of law menegaskan
bahwa hukum yang baik harus memenuhi asas kejelasan, tidak
kontradiktif, dan dapat dipahami oleh subjek hukum. Norma yang
37
kabur atau multitafsir pada dasarnya gagal memenuhi moralitas
internal hukum tersebut.
- Bahwa kewenangan yang menyangkut pembatasan kebebasan
pribadi harus tunduk pada prinsip lex certa dan lex stricta, yakni
dirumuskan secara tegas dan tidak membuka perluasan makna
melalui diskresi subjektif aparat. Frasa “mengamankan” tanpa
definisi yang jelas berpotensi menimbulkan ambiguitas apakah
tindakan
tersebut
merupakan
penangkapan,
pengamanan
sementara, atau bentuk lain yang tidak dikenal secara limitatif dalam
hukum acara pidana. Demikian pula klausul “tindakan lain”
berpotensi berfungsi sebagai norma sapu jagat (catch-all clause)
yang sulit diuji batas konstitusionalitasnya.
- Oleh karena itu, secara legal framework maupun teori kepastian
hukum, frasa “mengamankan” dan klausul “mengadakan tindakan
lain menurut hukum yang bertanggung jawab” tidak memenuhi
standar
kualitas
norma
dalam
negara
hukum
demokratis.
Ketidakjelasan tersebut membuka ruang penggunaan kewenangan
secara sewenang-wenang oleh penyelidik (aparat kepolisian),
sehingga berpotensi menggerus jaminan kepastian hukum yang adil
bagi Para Pemohon. Hal tersebut menunjukkan tingginya posibilitas
pencideraan hak konstitusional terhadap para Pemohon.
- Bahwa secara budaya hukum (legal culture) menjadi sebuah
analisis/penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian
konstitusional para Pemohon sebagai warga negara Indonesia
mempertimbangkan kondisi budaya penegakan hukum di Negara
Indonesia, khusus di sektor penegakan hukum pidana, yang dalam
beberapa waktu terakhir menunjukkan kecenderungan penggunaan
instrumen hukum secara berlebihan terhadap warga, termasuk
kalangan mahasiswa dan kelompok muda yang aktif menyampaikan
kritik
di
ruang
publik
(Lihat:https://www.hukumonline.com
/berita/a/perburuan-aktivis-pasca-demo-2025--kontras-sebut-
terbesar-sejak-1998--picu-alarm-ham-lt6996a6755d111/).
- Sejumlah peristiwa penangkapan, pemanggilan, maupun proses
hukum terhadap warga yang mengekspresikan pendapat kritis telah
38
menimbulkan kekhawatiran di masyarakat mengenai potensi
penggunaan kewenangan aparat secara tidak proporsional.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kepastian hukum tidak
semata bersifat normatif-tekstual, melainkan juga dipengaruhi oleh
budaya penegakan hukum yang hidup dalam praktik.
- Bahwa
dalam
kerangka
teori
legal
culture
sebagaimana
dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas dan arah
bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh pola perilaku aparat
penegak hukum dan respons masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
Apabila norma yang memberikan kewenangan koersif dirumuskan
secara terbuka dan elastis, sementara budaya penegakan hukum
menunjukkan kecenderungan penggunaan kewenangan yang
menggunakan
daya
paksa,
maka
risiko
penyalahgunaan
kewenangan menjadi semakin tinggi.
- Oleh karena itu, keberadaan frasa yang multitafsir seperti
“mengamankan”
dan
“tindakan
lain
menurut
hukum
yang
bertanggung jawab” harus dinilai tidak hanya dari bunyi normanya
semata, tetapi juga dari konteks budaya penegakan hukum yang
berkembang. Dalam situasi di mana praktik kriminalisasi terhadap
ekspresi kritis masih menjadi kekhawatiran publik, norma yang kabur
berpotensi menimbulkan efek gentar (chilling effect) bagi para
Pemohon dalam menjalankan aktivitas akademik, partisipasi
organisasi, maupun keterlibatan mereka dalam diskursus publik.
2) Bahwa Pasal 28D ayat (1), yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama dihadapan hukum.” Akan tetapi, kepastian hukum yang adil
tidak tercermin dalam Pasal 79 ayat 8 huruf a yang mengatur mekanisme
Keadilan Restoratif pada tahap penyelidikan.
- Dengan Hak ini, seharusnya Pemohon IV hingga Pemohon XIII
seharusnya memperoleh jaminan atas kedudukan hukum yang sama
di dalam hukum. Namun, penggunaan Restoratif justice dalam
proses penyelidikan berpotensi menjadi “alat kekuasaan” untuk
menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh penyelidik yang dalam hal ini adalah
39
aparat kepolisian. Kondisi ini membuka ruang manipulasi kasus
karena proses “perdamaian” dapat didorong sebelum diketahui siapa
yang berkedudukan sebagai pelaku dan korban. Bagi Para Pemohon
situasi demikian berimplikasi serius terhadap pembelajaran di kelas
selama ini. Alih-alih memulihkan, mekanisme ini justru mengukuhkan
kekuasaan absolut penyelidik (kepolisian) atas perbuatan melawan
hukum tanpa pernah diuji melalui proses peradilan pidana yang
akuntabel. Proses penyelesaian yang berhenti di hadapan penyelidik
tanpa diuji keabsahannya menciptakan risiko konflik kepentingan,
terutama ketika pihak yang diduga sebagai pelaku berasal dari
institusi yang sama. Dalam kasus kekerasan aparat, posisi korban
dan aparat tidak setara. Superioritas kewenangan dan instrumen
yang dimiliki aparat membuka ruang tekanan dalam proses
“perdamaian” sehingga persetujuan tidak lahir dari kehendak bebas.
Apalagi pengaturan Kesepakatan “damai” hanya berhenti ditangan
penyelidik menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi
dan siapa yang bisa mengawasi sehingga mengancam hak
konstitusional Pemohon I dan Pemohon II atas penikmatan hak
kesamaan di hadapan hukum.
- Bahwa hak Konstitusional Para Pemohon terlanggar atas hak
kepastian hukum sebagai mahasiswa hukum yang menerima
maupun mengembangkan keilmuan hukum aktivitas akademik.
Pertama, terdapat kerugian pedagogis, karena praktik yang
berkermbang berseberangan dengan doktrin/teori hukum yang Para
Pemohon terima mengenai asas legalitas, due process of law, dan
equality before the law. Disparitas antara law in the books dan law in
action secara nyata mereduksi nilai guna pendidikan hukum yang
sedang ditempuh. Kedua, terdapat kerugian advokatif, karena
sebagai civitas akademika yang aktif melakukan kajian, diskusi
publik, penulisan ilmiah, serta kegiatan organisasi yang mendorong
akuntabilitas penegakan hukum, Para Pemohon menghadapi
hambatan pertentangan struktural ketika mekanisme keadilan
restoratif pada tahap penyelidikan diterapkan tanpa adanya
mekanisme untuk menguji keabsahannya sehingga juga berkaitan
40
dengan hak konstitusional Pemohon atas hak secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
63. Bahwa Pemohon IV - Pemohon XIII kesemuanya merupakan mahasiswa
aktif pada fakultas hukum dari berbagai universitas yang secara bersama -
sama telah menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang
dibuktikan dengan keikutsertaan Pemohon IV - XIII dalam berbagai diskusi,
penulisan hukum, konferensi, kegiatan advokasi, hingga berorganisasi guna
memperjuangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan
penjabaran kualifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon IV -
Pemohon XIII merupakan mahasiswa yang sangat vokal dalam menyuarakan
dan mengawal isu akuntabilitas, penegakan hukum, dan demokrasi di
Indonesia. Adapun hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif
merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI dalam Pasal 28C
ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya.” Artinya, segala upaya yang dilakukan Pemohon IV
- Pemohon XIII dalam rangka mendorong akuntabilitas hukum sejatinya
dapat dimaknai sebagai upaya Pemohon IV - Pemohon XIII dalam melakukan
pemenuhannya terhadap hak konstitusionalnya.
64. Bahwa tafsir terhadap frasa “memperjuangkan haknya secara kolektif” dapat
ditemukan pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yakni salah satunya
pada Putusan 96/PUU-XIV/2016 paragraf [3.9], MK pernah memaknai
sebagai berikut: “… Bahwa negara tidak boleh menghalangi atau melarang
sekelompok masyarakat yang dengan sah dan berdasar hukum melakukan
upaya-upaya kolektif untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya
jika upaya - upaya itu dilakukan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negara. Sebaliknya, jika upaya-upaya tersebut dilakukan dengan melanggar
hukum, lebih-lebih melanggar hak konstitusional orang atau kelompok
masyarakat lainnya maka justru menjadi kewajiban negara untuk mencegah
dan memberantasnya.” Namun, pemenuhan terhadap hak konstitusional
tersebut menjadi terhalangi dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan
e dan Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025 yang diperburuk dengan kondisi
41
empiris di Indonesia bahwa terjadi peningkatan tren kriminalisasi/pemburuan
terhadap aktivis yang marak
terjadi sekarang
ini
(lihat:
https://www.tempo.co/hukum/penangkapan-aktivis-agustus-2025-disebut-
perburuan-terbesar-2116015) Hal ini menempatkan para pemohon pada
posisi yang tidak nyaman dan tidak aman untuk melanjutkan upaya - upaya
memperjuangkan hak secara kolektif sebab tidak menutup kemungkinan,
suatu saat para pemohon bisa saja menjadi korban/orang yang
dikriminalisasi akibat menyuarakan kritik, tulisan, diskusi, ataupun advokasi
dalam rangka mengawal penegakan hukum di Indonesia, Pemohon IV -
Pemohon XIII menganggap bahwa keberlakuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan
e dan Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025 sejatinya semakin memperkeruh
kondisi ini dan justru dapat menjadi ‘alat’ untuk menakut-nakuti (chilling
effect).
a. Bahwa spesifik terhadap haknya untuk memperjuangkan hak secara
kolektif terlanggar karena keberlakuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e,
serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025, sebagai mahasiswa hukum
yang menerima maupun mengembangkan keilmuan hukum aktivitas
akademik. Selain itu Para Pemohon juga telah mempelajari maupun
sedang mengambil mata kuliah hukum berkenaan hukum pidana, hukum
acara pidana, hukum pidana khusus maupun Pendidikan dan latihan
Kemahiran Hukum Acara Pidana yang secara aktual dirugikan hak
konstitusionalnya. Pertama, terdapat kerugian pedagogis, karena praktik
yang berkermbang berseberangan dengan doktrin/teori hukum yang
Para Pemohon terima mengenai asas legalitas, due process of law, dan
equality before the law. Disparitas antara law in the books dan law in
action secara nyata mereduksi nilai guna pendidikan hukum yang
sedang ditempuh. Kedua, terdapat kerugian advokatif, karena sebagai
civitas akademika yang aktif melakukan kajian, diskusi publik, penulisan
ilmiah, serta kegiatan organisasi yang mendorong akuntabilitas
penegakan hukum, Para Pemohon menghadapi hambatan pertentangan
struktural ketika mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan
diterapkan tanpa adanya mekanisme untuk menguji keabsahannya
sehingga hak Para Pemohon terlanggar oleh keberlakuan norma a quo
(lihat:
https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-di-
42
tahap-penyelidikan-salah-kaprah-kuhap-barult693bffa945f58/?page=3).
65. Bahwa apabila ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf b dan e serta Pasal 79 ayat 8
huruf a dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan yang
dimohonkan dalam “PETITUM” permohonan ini, maka hak-hak konstitusional
para Pemohon akan tetap terlindungi dan tidak akan dirugikan lagi. Begitu
pula dengan dikabulkannya permohonan ini untuk seluruhnya, maka segala
potensi kerugian hak konstitusional yang mungkin dapat terjadi di kemudian
hari sebagaimana telah didalilkan a quo tidak akan terjadi. Pada kondisi inilah
menurut para Pemohon Mahkamah perlu menjalankan fungsinya sebagai
pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (the protector of the
Citizen’s Constitutional Rights) dengan cara mengabulkan permohonan ini
untuk seluruhnya.
66. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memenuhi
syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a
quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya jo. Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang.
III. Alasan Pokok Permohonan
Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2025 bertentangan secara bersyarat dengan Hak
atas Kepastian Hukum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
1945)
67. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum.” Terhadap hak konstitusional tersebut dan selama
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku,
proses penegakan hukum berlandaskan pada prosedur hukum yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
68. Bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
direalisasikan dengan jaminan perlindungan HAM yang tertuang pula pada
BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar
43
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal demikian senafas dengan teori
Julius Stahl yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai
salah satu unsur utama negara hukum. Bahwa dengan hadirnya Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
konstitusi secara tegas memberikan batasan terhadap penggunaan
kekuasaan negara agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang,
melainkan harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berkeadilan.
69. Bahwa apabila suatu norma memberikan kewenangan kepada aparat
penegak hukum tanpa kejelasan mengenai batasan tindakan, maka norma
tersebut bersifat diskresi terhadap pemilik wewenang tersebut dan berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa ketidakpastian hukum ini diukur
dengan hadirnya sebuah hukum yang tidak memenuhi asas legalitas, yakni
hukum harus tertulis, hukum harus jelas, hukum tidak boleh ditafsirkan secara
analogi, dan hukum tidak berlaku surut.
70. Bahwa dengan adanya Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2025 telah
memperluas kewenangan penyelidik dalam melakukan penyelidikan
terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.
Berikut perbandingan unsur pasal a quo dalam UU 8/1981 serta
perubahannya dalam UU 20/2025.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
Pasal 5
(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4:
a. karena kewajibannya mempunyai
wewenang:
1. menerima
laporan
atau
pengaduan
dari
seorang
tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang
bukti;
3. menyuruh
berhenti
seorang
yang dicurigai dan menanyakan
serta
memeriksa
tanda
pengenal diri;
4. mengadakan
tindakan
lain
menurut
hukum
yang
bertanggung jawab.
b. atas
perintah
penyidik
dapat
melakukan tindakan berupa:
1. penangkapan,
larangan
meninggalkan
tempat,
penggeledahan
dan
penahanan;
Pasal 5
(1) Penyelidik
karena
kewajibannya
mempunyai wewenang:
a. menerima Laporan atau Pengaduan dari
seseorang mengenai adanya tindak
pidana baik secara tertulis maupun
melalui media telekomunikasi dan/ atau
media elektronik;
b. mencari,
mengumpulkan,
dan
mengamankan keterangan dan barang
bukti;
c. menyuruh berhenti seseorang yang
dicurigai
dan
menanyakan
serta
memeriksa tanda pengenal diri;
d. melakukan
asesmen
dan
mengupayakan
fasilitas
dan/
atau
rujukan
bagi
kebutuhan
khusus
perempuan dan kelompok rentan; dan
e. mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab.
(2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat
melakukan tindakan berupa:
44
2. pemeriksaan
dan
penyitaan
surat;
3. mengambil
sidik
jari
dan
memotret seorang;
membawa
dan
menghadapkan
seorang pada penyidik.
a.
Penangkapan, larangan meninggalkan
tempat,
Penggeledahan,
dan
Penahanan;
b.
pemeriksaan dan Penyitaan surat;
c.
mengambil
sidik
jari,
melakukan
identifikasi, memotret seseorang, dan
mengambil data forensik seseorang;
dan
membawa dan menghadapkan seseorang pada
Penyidik.
Hal ini menunjukkan bahwa perubahan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana menunjukkan penambahan kewenangan di luar prosedur
Hukum Acara Pidana sebagaimana tertuang dalam BAB I Ketentuan
Umum khususnya Pasal 1 UU 20/2025. Demikian, kembali pada asas-
asas legalitas yang telah dipaparkan sebelumnya, pembatasan dalam
prosedur penegakan hukum acara berpotensi ditafsirkan secara analogi.
71. Bahwa UU 20/2025 tidak memberikan definisi secara jelas berkenaan
frasa “mengamankan” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. Hal ini dibuktikan
dalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf b cukup jelas.
Namun, frasa “mengamankan” tidak ditegaskan dalam UU a quo karena
dalam frasa tersebut dapat dimaknai secara berbeda-beda, baik dalam
posisi relasi kuasa antara aparat penegak hukum yang berkuasa atas
tindakan tersebut dan masyarakat pada posisi yang rentan.
72. Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b UU a quo memperluas fungsi penyelidik
dengan
memberikan
keabsahan
tindakan
untuk
mengamankan
keterangan dan barang bukti. Melalui Pasal 1 angka 8 UU a quo tersebut
secara jelas mendefinisikan tindakan penyelidikan, yakni serangkaian
tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Oleh
karena itu, prosedur pertama dalam proses penegakan hukum acara
pidana adalah penyelidikan.
73. Bahwa perlu diperhatikan tindakan penyelidikan memiliki batasan-
batasan agar aparat penegak hukum bertindak sesuai prosedur
penegakan hukum. Adapun batasan tersebut adalah dipenuhinya unsur-
unsur “untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai
45
tindak pidana”, sehingga jika terbukti ataupun memiliki dugaan bahwa
suatu tindakan mengandung unsur tindak pidana akan memasuki tahapan
prosedur penegakan hukum selanjutnya, yakni penyidikan. Melalui Pasal
1 angka 2 UU a quo menginterpretasikan tindakan penyidikan. Bunyi
pasal tersebut adalah “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
74. Bahwa transisi prosedur penegakan Hukum Acara Pidana antara
penyelidikan dan penyidikan ditandai dengan adanya Gelar Perkara
sebagaimana diatur dalam Pasal 18–19 UU 20/2025. Meski suatu
tindakan yang diselidiki telah terbukti bahwa tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana, Penyelidik tetap melakukan Gelar Perkara.
Pemberian kewenangan untuk mengamankan alat bukti dengan
dilegitimasikan melalui UU 20/2025 menunjukkan adanya prosedur
penyidikan tanpa adanya Gelar Perkara terlebih dahulu.
75. Bahwa jika Penyelidik melakukan mengamankan keterangan dan barang
bukti, sementara proses pemeriksaan perkara tersebut telah melalui Gelar
Perkara dan lanjut tahap sidik, salah satu tindakan yang dapat dilakukan
oleh Penyidik adalah penghentian penyidikan. Adapun bunyi Pasal 24
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sebagaimana mengatur
ketentuan Penghentian Penyidikan, sebagai berikut.
(1)
Dalam
hal
Penyidik
menghentikan
Penyidikan,
Penyidik
memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum,
Korban, Tersangka, atau Keluarga Tersangka.
(2)
Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan karena:
1. tidak terdapat cukup alat bukti;
2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Penyidikan dihentikan demi hukum;
4. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;
5. kedaluwarsa;
6. Tersangka meninggal dunia;
46
7. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;
8. tercapainya
penyelesaian
perkara
melalui
mekanisme
Keadilan Restoratif;
9. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak
pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling
banyak kategori II; atau
10. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV
atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori
III.
(3)
Dalam hal PPNS atau Penyidik Tertentu menghentikan Penyidikan,
PPNS atau Penyidik Tertentu wajib melibatkan Penyidik Polri.
(4)
Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik wajib
memberitahukan kepada Penuntut Umum, Korban, dan/atau
Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal
penghentian Penyidikan.
(5)
Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia,
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang.
76. Bahwa ketika Penyelidik mengamankan keterangan dan barang bukti,
sementara jika keterangan dan barang bukti tersebut disimpulkan tidak
cukup alat bukti, yang terjadi adalah pengerahan abuse of power yang
dilakukan oleh Penyelidik. Dalam hal ini, individu atau kelompok yang
mengalami barang kepemilikannya, atau barang dalam kekuasaannya
diamankan oleh Penyelidik tanpa mengetahui status pemilik atau barang
dalam kekuasaannya sebagai Tersangka dan dalam hal ini individu atau
kelompok tersebut belum ditetapkan atas kepemilikan atau kekuasaan
barangnya merupakan sebagai tindak pidana. Situasi demikian
menciptakan rasa tidak aman bagi setiap individu atau kelompok yang
mengalami tindakan oleh aparat penegak hukum dan tidak mendapatkan
jaminan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya
sebagaimana merupakan hak konstitusional warga negara yang diatur
47
dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
77. Bahwa frasa “mengamankan keterangan dan barang bukti” merupakan
pemenuhan unsur tindakan Penyitaan. Definisi Penyitaan dalam Pasal 1
angka 35 UU a quo adalah tindakan Penyidik untuk mengambil alih
dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau
tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan
pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di
sidang pengadilan. Frasa “mengamankan keterangan dan barang bukti”
termasuk unsur pemenuhan penyitaan sebagaimana definisinya dalam
UU a quo. Dengan memberikan keleluasaan penyelidik melakukan
tindakan tersebut sama halnya memberikan wewenang Penyelidik untuk
melakukan Pengelolaan Barang Bukti.
78. Bahwa definisi Pengelolaan Barang Bukti dalam Pasal 1 angka 7 Perkap
8/2014 adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan,
pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahan benda sitaan
dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Dalam Perkap
8/2014 terdapat perluasan barang bukti, yakni barang temuan. Menilik
Pasal 1 angka 6 Perkap 8/2014 berbunyi “Barang Temuan sebagai barang
bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik
karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan
penyitaan oleh penyidik”. Barang temuan tersebut dapat dijadikan barang
bukti setelah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik. Dalam hal Penyidik
melakukan Penyitaan, Penyidik perlu menunjukkan tanda pengenalnya
dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau
pihak yang menguasai benda tersebut sebagaimana tertuang dalam
Pasal 44 UU a quo. Dengan demikian, perluasan kewenangan Penyelidik
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berpotensi melegitimasi tindakan
sewenang-wenang Penyelidik sebagai Aparat Penegak Hukum tanpa
adanya surat izin dalam bertindak mengamankan keterangan dan barang
bukti yang bisa disebut sebagai tindakan penyitaan.
79. Bahwa selanjutnya perluasan kewenangan Penyelidik ini dalam spektrum
Hukum Pembuktian tidak dapat dijustifikasi secara hukum. Mengadopsi
teori Bambang Pramono bahwa hukum pembuktian sebagai keseluruhan
48
aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk
rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu
yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga
melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti
menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan
dalam perkara pidana. Teori tersebut menitikberatkan bahwa pembuktian
dilaksanakan ketika telah dilakukan penyelidikan yang menerangkan
adanya tindak pidana. Langkah selanjutnya dalam proses penegakan
Hukum Acara Pidana adalah penemuan tersangka dengan dibuktikan
berdasarkan minimal dua alat bukti (Vide Pasal 1 angka 28 UU 20/2025).
80. Bahwa secara empiris, Penyelidikan telah dilakukan proses pembuktian
dengan ujung dari penyelidikan adalah untuk menerangkan bahwa suatu
tindakan diduga tindak pidana atau bukan. Dalam hal ini, pembatasan
prosedur Penyelidikan yang sewajarnya adalah ketika Penyelidik mencari
yang selanjutnya menemukan barang bukti yang diduga merupakan
tindak pidana. Sejalan dengan Pasal 123 UU 20/2025, benda yang dapat
disita adalah yang dapat disita adalah: (a) benda atau tagihan Tersangka
atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak
pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah
dipergunakan
untuk
melakukan
tindak
pidana
atau
untuk
mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-
halangi Penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau
diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda yang tercipta dari suatu
tindak pidana; dan/atau f. benda yang diduga merupakan hasil tindak
pidana namun pemiliknya tidak diketahui.
81. Bahwa dari unsur Pasal 123 UU 20/2025, benda yang disita tersebut
terjadi saat proses penyidikan. Pengamanan barang bukti dalam proses
penyelidikan menjadi tidak sinkron jika dihadapkan dengan pembatasan
prosedur penegakan Hukum Acara Pidana. Ketidaksinkronan ini
berdampak terhadap hak konstitusional warga yang dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni
berkenaan dengan Hak atas Kepastian Hukum.
82. Bahwa frasa “mengamankan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
memiliki enam definisi yaitu:
49
1. Menjadikan tidak berbahaya, tidak rusuh
2. Menjadikan tenteram
3. Melindungi; menyelamatkan
4. Menjinakkan
5. Menyembunyikan supaya tidak diambil orang
6. Menahan orang yang melanggar hukum demi keamanan umum dan
keamanan orang itu dari kemungkinan tindakan main hakim sendiri
Berbagai keberagaman definisi tersebut menunjukkan tidak adanya satu
makna yang pasti dan limitatif terhadap frasa “mengamankan”. Frasa
“mengamankan” justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena terjadi
diferensiasi kesepahaman frasa tersebut, mengenai bentuk tindakan
“mengamankan” yang dilakukan, batas kewenangan penyelidik yang
diberikan, status hukum pihak yang “diamankan”, dan konsekuensi hukum
dari tindakan tersebut. Demikian memberikan ilustrasi posisi masyarakat
yang rentan, terlebih adanya disparitas pemahaman antara masyarakat
yang memiliki pengetahuan hukum dengan masyarakat awam. Bagi
masyarakat yang memahami hukum acara pidana, tindakan yang
membatasi kebebasan seseorang akan dikaitkan dengan konsep
penyelidikan dan penyidikan dan setiap tindakan aparat yang berimplikasi
pada pembatasan kebebasan bergerak akan dipahami sebagai tindakan
yang harus tunduk pada prosedur hukum. Sebaliknya,bagi masyarakat
awam, frasa “diamankan” tidak memberikan kejelasan mengenai apakah
dirinya berada dalam posisi bebas untuk meninggalkan tempat, berhak
menolak, atau berhak didampingi penasihat hukum. Akibatnya,
masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti status hukum serta hak-
hak konstitusional yang melekat pada dirinya ketika tindakan tersebut
dilakukan. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip equality before
the law dan predictability of law yang merupakan esensi dari kepastian
hukum yang adil.
83. Bahwa perubahan KUHAP memiliki landasan filosofis yang tercantum
dalam bagian menimbang huruf a, b, dan c yang secara poin berbunyi:
1. bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin
50
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan dengan
tidak ada kecualinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan hukum;
2. bahwa untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan
hukum,
diperlukan
pembaruan
hukum
acara
pidana
yang
mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
serta memperhatikan perkembangan hukum internasional;
3. bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk
menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa,
terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem
peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan
wewenang
aparat
penegak
hukum
yang
selaras
dengan
perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi.
Sementara salah satu landasan yuridis dalam perubahan KUHAP ini
adalah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
84. Bahwa dalam perluasan kewenangan Penyelidikan tersebut dalam bagian
Penjelasan
tercantum
cukup
jelas.
Sementara
pemaknaan
“mengamankan keterangan dan barang bukti” bermakna luas. Artinya,
Penyelidik melakukan tindak sidik dan upaya paksa tanpa izin ketua
Pengadilan. Sementara, perubahan Pasal 5 tetap membagi peran
Penyelidik karena kewajibannya dan Peran Penyelidik atas perintah
Penyidik. Wewenang megamankan keterangan dan barang bukti
sepantasnya diberikan kepada Penyelidik, akan tetapi dengan batasan
bahwa peran tersebut atas perintah Penyidik. Hal ini dimaknai bahwa
perluasan wewenang ini berguna untuk tindakan yang memiliki
probabilitas terhadap tindakan yang memiliki dugaan kuat mengandung
delik pidana.
85. Bahwa menyadur pendapat Phyllis B. Gerstenfeld, bahwa tipe
pembuktian dibagi menjadi dua,yakni direct evidence dan circumstantial
evidence. Direct evidence merupakan bukti yang cenderung menunjukkan
keberadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sedangkan circumstantial
51
evidence merupakan bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut
sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut. Jika ditarik pembahasan
sebelumnya, bahwa peran penyelidik dalam mengamankan keterangan
dan barang bukti, peran ini sepantasnya diberikan ketika penyelidik telah
mendapatkan izin atau perintah dari Penyidik dengan alasan bahwa bukti
tersebut jelas menjadi penguat dalam pembuktian tindak pidana. Berbeda
makna ketika Penyelidik berwenang sebagaimana benarnya, yakni
mencari dan mengumpulkan keterangan dan barang bukti. Keterangan
dan barang bukti tersebut merupakan circumstantial evidence bahwa
secara kumulatif menentukan suatu tindakan diduga kuat merupakan
tindak pidana dan masuk dalam proses sidik. Bahwa proses penegakan
hukum selanjutnya ini semakin menjustifikasi tindak pidana tersebut
dengan menetapkan “tersangka” dan melakukan serangkaian upaya
paksa lainnya (Vide Pasal 89 UU 20/2025).
86. Bahwa pembatasan prosedur Hukum Acara Pidana merupakan wujud
dari negara yang berkarakteristik negara hukum. Pembatasan prosedur
Hukum Acara Pidana bermakna bahwa setiap prosedur atau serangkaian
penegakan Hukum Acara Pidana yang melibatkan setiap lembaga
penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan
Lembaga Pemasyarakatan memiliki batasan kekuasaan. Kodifikasi
KUHAP dalam suatu Undang-Undang menunjukkan bagaimana peran
negara berusaha mereduksi Hak Asasi Manusia dalam bentuk crime
control model. Kembali pada Naskah Akademik KUHAP, bahwa KUHAP
berupaya menitikberatkan pada hak-hak individu dengan mengupayakan
pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dalam konteks
demikian Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.
menyampaikan pandangannya dalam Seminar Nasional “Pembaharuan
Judicial Scrutiny dalam Rancangan KUHAP” yang diselenggarakan pada
3 Oktober 2025 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bahwa
landasan filosofis Hukum Acara Pidana adalah untuk melindungi individu
dari kesewenang-wenangan negara. Karena bentuknya berupa
Undang-Undang, maka KUHAP berasaskan pada lex scripta (hukum
harus tertulis), lex stricta (hukum harus jelas), dan lex certa (hukum tidak
boleh ditafsirkan secara analogi).
52
87. Bahwa ketiga asas yang telah dijelaskan sebelumnya beririsan dengan
teori Bedner, A.W.; Irianto, S.; Otto, J.M.; Wirastri, T.D. berkenaan
“Elemen Negara Hukum”. Bahwa Negara Hukum dinilai dalam tiga
kategori, yakni elemen prosedural, substantif, dan mekanisme kontrol.
Indonesia sebagai Negara Hukum secara tegas dinyatakan dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setidak-
tidaknya dicerminkan terhadap teori tiga elemen negara hukum. Bahwa
Indonesia sebagai Negara Hukum dalam elemen prosedural sepantasnya
mengimplementasikan empat aspek, yakni pemerintahan dengan hukum,
tindakan negara harus tunduk pada hukum, adanya legalitas formal, dan
demokrasi.
88. Bahwa Webner, dkk., berpandang legalitas formal dimaksudkan terhadap
hukum harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses, dan bisa
diprediksi pokok perkaranya, serta diterapkan pada semua orang. Artinya,
ketika hukum bersifat samar, maka akan semakin sulit untuk diterapkan.
Padahal, keberadaan hukum merupakan bentuk pengendalian tindakan
negara untuk membatasi kewenangannya.
89. Bahwa kembali pada perluasan fungsi penyelidik dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b UU 20/2025, norma tersebut sangat memberikan keluasan fungsi
Penyelidik, yang secara mutatis mutandis Penyelidik turut diberikan
peran-peran yang sepatutnya dilakukan oleh Penyidik. Terlebih, frasa
“mengamankan keterangan dan barang bukti” menjadi salah satu unsur
upaya paksa terhadap suatu perkara pidana. Bahwa dalam memberikan
keleluasaan tersebut sepatutnya diberi limitasi terhadap tingkat kejahatan
perkara pidana, karena penggunaan diskresi terhadap suatu kewenangan
yang dimiliki oleh aparat penegak hukum diperlukan batasan pula. Serta
dalam penambahan kewenangan tersebut tidak memerlukan “perintah”
dari Penyidik. Meski Hadjon mengutarakan pandangannya terhadap
suatu diskresi atau freies ermessen yang dimiliki oleh setiap pejabat,
bahwa freies ermessen adalah kebebasan untuk menerapkan peraturan,
mengukur situasi dalam situasi konkret, bertindak meskipun belum ada
pengaturannya secara tegas.
90. Bahwa dalam situasi a quo, salah satu pihak Penyelidik adalah pejabat
kepolisian (Vide: Pasal 1 angka 7 UU 20/2025) memiliki fungsi yang telah
53
tercantum dalam Pasal 2 UU 2/2022 yang berbunyi sebagai berikut.
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara
di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.”
Fungsi tersebut memberikan amanat kepada pihak kepolisian sebagai
gerbang awal penegak hukum hingga suatu perkara diadili hingga akhir
sebagaimana asas Litis Finri Oportet (setiap perkara harus ada akhirnya).
Meskipun dalam kewenangan tindak Penyelidikan turut diberikan kepada
pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindak
Penyelidikan dalam Undang-Undang, hal demikian turut berdampak
terhadap perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang memiliki
dan/atau menguasai barang bukti yang diamankan. Ketika pihak-pihak
tersebut kemudian telah mendapatkan terang terhadap suatu perkara
yang diselidiki tersebut merupakan tindak pidana, maka proses
selanjutnya adalah penyidikan. Namun, proses penyidikan akan kembali
pada pejabat kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan
(2) UU 20/2025 sebagai berikut.
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan Penyidik Utama yang diberi kewenangan untuk
melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana.
91. Bahwa pemberian kewenangan istimewa bagi Polri diupayakan untuk
merealisasikan Integrated Criminal Justice System. Namun, hal ini akan
menjadi bumerang terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh
Polri. Sementara, peran krusial Polri sebanding lurus dengan Hak atas
Kepastian Hukum masyarakat. Hadirnya sebuah hukum menurut Gustav
Radbruch ditujukan untuk menciptakan kemanfaatan, keadilan, dan
kepastian hukum. Kekaburan mekanisme dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
menyamarkan due process of law yang berdampak pada implementasi
Hukum Acara Pidana menjauhkan elemen prosedural dalam Negara
Hukum, yakni Pemerintahan dengan Hukum bahwa secara prinsipil
hukum harus bersifat umum dalam muatannya dan harus diketahui.
92. Bahwa dalam beberapa kasus tidak hanya dalam aksi demonstrasi,
54
banyak individu diduga menjadi korban salah tangkap oleh pihak
kepolisian, bahkan tindakan represif tersebut dilakukan tanpa adanya
bukti permulaan yang cukup. Temuan ini antara lain diungkap dalam
laporan investigasi LBH Yogyakarta terkait penanganan peristiwa di
Magelang pada Agustus 2025, yang mencatat adanya penangkapan
terhadap puluhan orang, termasuk anak-anak, yang tidak terlibat
langsung dalam aksi. Dalam kasus tersebut, Kepolisian diduga telah
melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya pada tahap
penyelidikan, karena proses penangkapan disertai dengan kekerasan
fisik, intimidasi, serta diikuti dengan penyebaran data pribadi para korban
di media sosial yang disertai narasi seolah-olah mereka merupakan
pelaku kerusuhan. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan stigma
negatif serta dampak sosial yang luas bagi korban dan keluarganya tetapi
juga dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia sekaligus
mencerminkan tidak diterapkannya asas praduga tak bersalah dalam
proses penyelidikan. Tindakan-tindakan represif kepolisian ini memicu
seruan agar kasus-kasus tersebut tidak hanya ditangani secara internal
oleh kepolisian, tetapi juga diusut melalui mekanisme independen yang
melibatkan lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI dalam
penanganannya.
93. Bahwa upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia, Indonesia telah
meratifikasi konvensi internasional, yakni Kovenan Internasional Tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Dalam kovenan tersebut, Pasal 9 ayat (1) menjamin hak atas kebebasan
dan keamanan pribadi. Secara garis besar, tidak boleh ada seorang pun
yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang (arbitrary).
Selain itu, berdasarkan standar Siracusa Principles Butir 15 hingga 18
berbunyi sebagai berikut.
15. No limitation on the exercise of human rights shall be made
unless provided for by national law of general application which
is consistent with the Covenant and is in force at the time the
limitation is applied.
16. Laws imposing limitations on the exercise of human rights shall
not be arbitrary or unreasonable.
17. Legal rules limiting the exercise of human rights shall be clear and
accessible to everyone.
18. Adequate safeguards and effective remedies shall be provided by
55
law against illegal or abusive imposition or application of
limitations on human rights.
94. Bahwa demikian atas argumentasi yang telah dipaparkan, Pasal 5 ayat
(1) huruf b UU 20/2025 gagal memenuhi syarat sebagai pembatasan hak
yang sah (legitimate limitation). Hal ini dikarenakan sifat norma yang
berpotensi memicu tindakan sewenang-wenang (arbitrary) akibat
dualisme kewenangan. Mengingat kepastian hukum adalah syarat mutlak
dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh Adriaan Bedner,
maka ketidakmampuan pasal tersebut memenuhi standar prescribed by
law secara internasional berimplikasi langsung pada inkonstitusionalitas
norma terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian
hukum yang adil.
Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun
2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Mengenai
Kewenangan Penyelidik dalam Mengadakan Tindakan Lain Menurut
Hukum yang Bertanggung Jawab Bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945.
95. Bahwa adanya kewenangan penyelidik dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1)
huruf e UU a quo yang menyebutkan: “mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab”, dan dalam bagian penjelasan pasal a
quo hanya dinyatakan “cukup jelas”.
96. Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1
ayat (3) UUD NRI 1945 mensyaratkan adanya intelligibility dan clarity of
norms dalam setiap pembentukan peraturan perundang undangan.
Intelligibility menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas,
tegas, dan tidak multitafsir sehingga dapat dipahami oleh setiap orang
(leges ab omnibus intelligi debent). Asas ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik dan karenanya tidak boleh dilanggar
(guide that must not be broken) dalam negara hukum.
97. Bahwa syarat adanya kejelasan rumusan tersebut diperkuat dengan
doktrin negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Raz (dalam
Rauta, U., & Kishan, M. C., 2023), yang menegaskan bahwa hukum hanya
dapat berfungsi apabila dirumuskan secara jelas, karena “if law wasn’t
56
clear, it can’t guide the people”. Pandangan tersebut sejalan dengan
pendapat Lon Fuller (dalam Rauta, U., & Kishan, M. C., 2023) yang
menekankan dari perspektif warga negara bahwa hukum harus disusun
secara terang dan dapat dipahami, sebab “laws must be clear; citizens
should be able to identify what the laws prohibit, permit, or require”.
98. Bahwa perubahan pasal a quo dari UU 8/1981 ke UU 20/2025
memberikan ruang tafsir sebesar-besarnya bagi aparat penegak hukum,
khususnya Penyelidik dalam menjalankan fungsinya. Hal ini terbukti
dalam pasal a quo tanpa memberikan batasan-batasan yang jelas,
terukur, pasti, dan dapat diprediksi. Frasa “menurut hukum yang
bertanggungjawab” tidak mampu dipahami apakah makna hukum
tersebut
berdasar
atas
aturan
pelaksana
pengadaan
tindakan
Penyelidikan, misalnya peraturan kepolisian, peraturan kepala kepolisian,
peraturan menteri dalam negeri, peraturan kejaksaan, peraturan sektoral
berkaitan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ilustrasi demikian
digambarkan sebagai berikut.
Bahwa melihat persoalan penegakan hukum dalam hubungan industrial,
diberikan
sistem pengawasan
dengan
menghadirkan
Pengawas
Ketenagakerjaan. Dalam BAB IX Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai
negeri sipil selaras dengan amanat Pasal 6 UU 20/2025 yang menyatakan
bahwa Penyidik terdiri atas Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu.
Hal ini kemudian melalui Pasal 182 ayat (2) UU 13/2003, Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan memiliki wewenang seperti melakukan
pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak
pidana di bidang ketenagakerjaan, serta meminta keterangan dan bahan
bukti dari orang atau badan hukum yang sehubungan dengan tindak
pidana di bidang ketenagakerjaan. Dengan tidak adanya batasan yang
tegas mengenai “tindakan lain” dalam proses penyelidikan, kewenangan
tersebut berpotensi ditafsirkan secara luas sehingga mencakup tindakan
pengamanan barang produksi atau alat kerja yang secara langsung
berdampak pada keberlangsungan kegiatan usaha dan hak ekonomi
pihak yang diperiksa. Dalam perkembangan ekonomi digital, hubungan
57
industrial tidak lagi terbatas pada sektor manufaktur atau pekerjaan yang
berlangsung di pabrik, tetapi telah meluas ke dalam bentuk kerja jarak
jauh, usaha berbasis rumah, serta kegiatan usaha mikro dan kecil yang
mempekerjakan pekerja. Sepanjang dalam kegiatan tersebut terdapat
unsur pekerjaan, upah, dan perintah, maka hubungan hukum yang timbul
tetap merupakan hubungan industriall. Perluasan ruang hubungan
industrial tersebut menyebabkan semakin banyak subjek hukum yang
berpotensi dikenai tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan oleh aparat
penegak hukum, termasuk oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang
ketenagakerjaan. Namun demikian, frasa “menurut hukum yang
bertanggung jawab” dalam Pasal a quo tidak memberikan kejelasan
mengenai standar hukum yang menjadi dasar pembenaran tindakan
aparat, apakah bersumber dari undang-undang, peraturan pelaksana,
atau kebijakan sektoral masing-masing institusi. Ketidakjelasan tersebut
mengakibatkan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan usaha
berbasis rumah yang secara faktual memiliki keterbatasan dalam akses
terhadap pemahaman hukum, tidak dapat memprediksi tindakan apa yang
dapat dilakukan terhadap dirinya serta tidak memiliki parameter untuk
menilai keabsahan tindakan aparat. Kondisi demikian menimbulkan
ketidakpastian hukum dan membuka ruang tindakan sewenang-wenang,
sehingga bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
99. Bahwa apabila melihat rumusan dalam Penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf e
UU a quo yang hanya menyebutkan frasa “cukup jelas”, hal tersebut justru
semakin membuat Pasal a quo tidak memiliki dasar batasan yang tegas
dan limitatif serta berakibat Pasal a quo tidak terpenuhinya asas kejelasan
rumusan. Penjelasan Pasal a quo yang hanya menyatakan “cukup jelas”
tidak memberikan keterangan tambahan mengenai maksud, ruang
lingkup, maupun batasan normatif dari frasa “tindakan lain”. Sementara,
selama 44 tahun berlakunya KUHAP, batasan-batasan yang dirumuskan
dalam menyelenggarakan tindakan lain untuk kepentingan Penyelidikan
mengalami kompleksitas masalah yang berujung pada reduksi ham.
Kondisi ini terbukti dalam berbagai persoalan penyelidikan yang
digunakan untuk melakukan tindakan yang secara substansial merupakan
58
upaya paksa, padahal kewenangan tersebut secara limitatif hanya dimiliki
oleh penyidik. Adapun berikut peristiwa faktual prosedur penyelidikan-
penyidikan yang merugikan Hak atas Kepastian Hukum bagi masyarakat
yang terkait.
No.
Peristiwa
Bentuk Tindakan Pihak
Kepolisian sebagai
Penyelidik dan Penyidik
Problematika yuridis
1.
KasusPengame
n Cipulir (2013)
Menangkap
dan
memaksa
anak-anak
pengamen Cipulir untuk
mengakui
perihal
Pembunuhan korban.
Pemeriksaan
dilakukan
tanpa dasar upaya yang
sah
dan
pemaksaan
tersebut
disertai
penyiksaan
semasa
berada di dalam tahan
kepolisian.
Anak-anak
tersebut
mendekam
di
penjara selama tiga tahun.
2.
Aksi Reformasi
Dikorupsi (2019)
Diskresi
terhadap
“pengamanan”
Ratusan orang yang unjuk
rasa
diamankan
untuk
pendataan
3.
Aksi Penolakan
Omnibus
Law
(2020)
Ribuan masyarakat yang
unjuk rasa dibawa ke
kantor
kepolisian,
diperiksa,
lalu
dipulangkan
Nihilnya status hukum saat
diperiksa
4.
Kasus
Dua
Nelayan
Langkat (2024)
Menangkap dua nelayan
tersebut saat memancing
karena
dua
nelayan
tersebut
menolak
Perambahan Hutan dan
mengancamnya dengan
akan
menembak
jika
menolak ditangkap oleh
pihak kepolisian
Pihak
kepolisian
berpakaian sipil datang
dan
menangkap
dua
nelayan tersebut tanpa
surat
perintah
penangkapan
dan
menimbulkan rasa tidak
aman bagi dua nelayan
tersebut.
5.
Aksi May Day
(2025)
Penangkapan sewenang-
wenang terhadap rakyat
yang unjuk rasa
Pengamanan masyarakat
yang unjuk rasa dengan
disertai
pula
tindakan
penyisiran,
tindakan
represif
di
lapangan,
hingga rangkaian proses
pemeriksaan
yang
menyimpang
seperti
“interview” dan “klarifikasi”
6.
Aksi Unjuk Rasa
di
Berbagai
Daerah
dalam
Tuntutan
Penurunan
Kenaikan
Gaji
DPR
“Penertiban” aksi unjuk
rasa
dengan
penangkapan
secara
massif
Pemeriksaan
dilakukan
hingga dini hari tanpa
memperhatikan waktu dan
kondisi
kesehatan,
pemeriksaan
dan
penjemputan paksa saksi
dengan
memperlakukan
rakyat yang melakukan
aksi
seperti
tersangka
kejahatan
berat
59
penggeledahan/penyitaan
barang-barang
pribadi
secara tidak sah tanpa
menggunakan
surat
penggeledahan maupun
penyitaan,
tindakan
kekerasan
dan
penyiksaan terhadap anak
untuk
mengejar
pengakuan, hingga tidak
melakukan
penyelidikan
dan penyidikan lebih lanjut
terhadap
korban-korban
yang
meninggal
di
berbagai daerah akibat
kekerasan aparat.
Berdasarkan fakta-fakta yang di atas, tindakan-tindakan oleh aparat
penegak hukum berlandaskan pada UU 8/1981 yang secara jelas dalam
proses
penyelidikan
telah
diberikan
batasan-batasan
dalam
menyelenggarakan tindakan lain untuk kepentingan penyelidikan. Namun,
batasan-batasan tersebut tidak pula diletakkan dalam dasar utama ketika
sedang bertindak sebagaimana fungsinya Penyelidik. Kondisi demikian
secara nyata menunjukkan terjadinya kerugian-kerugian konstitusional
yang tercipta dari Aparat Penegak Hukum itu sendiri. Bahwa dengan
ketiadaan parameter yang tegas, terukur, dan dapat diprediksi
menyebabkan suatu tindakan yang secara faktual telah membatasi
kebebasan
dan
menimbulkan
ketidakpastian
mengenai
hak-hak
prosedural dalam Hukum Acara Pidana yang selaras dengan due process
of law.
100. Bahwa tanpa adanya Penjelasan Pasal 5 ayat 1 huruf e UU a quo secara
tegas dan limitatif, mengakibatkan frasa “mengadakan tindakan lain
menurut hukum yang bertanggung jawab” menjadi rumusan norma yang
sangat terbuka dan tidak memenuhi asas kejelasan rumusan. Oleh karena
itu, pasal 5 ayat 1 huruf e UU a quo membutuhkan penjelasan yang secara
tegas dan limitatif mengenai makna frasa “tindakan lain”, termasuk
penegasan jenis tindakan apa yang dimaksud, batasan kewenangannya,
maupun parameter objektif untuk menilai apakah suatu tindakan telah
dilakukan “menurut hukum” dan “bertanggung jawab”. Ketiadaan batasan
normatif tersebut menyebabkan frasa a quo berpotensi ditafsirkan secara
sangat luas dan subjektif oleh Penyelidik, sehingga membuka ruang bagi
60
tindakan yang melampaui kewenangan untuk memperoleh justifikasi
melalui Pasal a quo serta melahirkan tindakan diskresioner yang tidak
terkontrol. Dengan demikian, ketiadaan penjelasan pasal a quo berpotensi
mendorong tindakan sewenang-wenang dalam tahap penyelidikan dan
secara jelas bertentangan dengan esensi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara, bukan
sebagai alat legitimasi kekuasaan yang tanpa batas.
101. Bahwa dengan adanya frasa “hukum yang bertanggungjawab” tidak
memberikan kejelasan mengenai jenis dan hierarki hukum yang menjadi
dasar pembenar bagi tindakan penyelidik. Ketidakjelasan tersebut
mengakibatkan aturan ini hanya dapat dipahami secara utuh oleh pihak-
pihak yang memiliki pengetahuan hukum dan akses terhadap peraturan
internal/pelaksana aparat penegak hukum, sementara masyarakat umum
melihat norma tersebut tidak dapat diprediksi maknanya, alih-alih
memaknai dengan ketertiban umum. Kondisi demikian menimbulkan
ketimpangan dalam pemahaman proses penegakan hukum acara pidana
karena tidak dapat dipahami secara setara oleh setiap orang sehingga
kemudian hari warga negara tidak mendapatkan jaminan mekanisme
pertanggungjawaban tindakan Penyelidik yang dapat diakses oleh warga
negara.
102. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU/XI/2013
tertanggal 6 Maret 2014, Mahkamah telah menegaskan bahwa “Prinsip
negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak
asasi manusia (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain,
termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga
menyatakan bahwa “Kewajiban negara untuk melindungi HAM sesuai
prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
(vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Hukum Acara Pidana merupakan
implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan
konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law”. Lebih lanjut,
dalam Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April
61
2015, Mahkamah menitikberatkan salah satu bentuk pengawasan
prosedur penegakan hukum acara pidana diidentikkan dengan eksistensi
prosedur praperadilan.
103. Bahwa praperadilan dalam Pasal 1 angka 15 UU 20/2025 berbunyi
sebagai berikut. “Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri
untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau
keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat
atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili
kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam
melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan
Penuntutan menurut cara yang diatur dalam UndangUndang ini.”
Adapun kewenangan pengadilan negeri dalam prosedur peradilan yang
telah ada sejak diberlakukannya UU 8/1981 yang selanjutnya ditafsirkan
oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 dan
diakomodir dalam Pasal 158 UU 20.2025, sebagai berikut.
a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;
b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian
Penuntutan;
c. permintaan Ganti Rugi dan/ atau Rehabilitasi bagi seseorang yang
perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau
Penuntutan;
d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan
tindak pidana;
e. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah;
dan
f. Penangguhan pembantaran Penahanan.
Bahwa melihat poin b Pasal a quo, penghentian Penyidikan atau
penghentian Penuntutan wajib didasarkan pada Surat Penghentian
Penyidikan kepada Penuntut Umum atau dikenal dengan SP3
sebagaimana tertuang dalam Pasal 62 ayat (3) UU 20/2025. Sehingga
dengan dikeluarkannya SP3, maka menjadi objek praperadilan yang
dapat diajukan selaras dengan syarat-syarat formil dalam UU 20/2025.
Namun, perlu diperhatikan bahwa Penyelidikan dan Penyidikan
merupakan dua prosedur penegakan hukum yang berbeda. Melihat pada
62
definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, Penyidikan merupakan
ekstensifikasi tahap Penyidikan dengan membuktikan “siapa” yang
bertindak atas tindak pidana yang telah ditetapkan.
104. Bahwa setiap Penyelidik dalam melakukan Penyelidikan, Penyelidik akan
menerbitkan SP Penyelidikan sejak adanya laporan Form Model A.
Apabila dalam hasilnya menunjukkan adanya bukti yang cukup, maka
Penyelidik dapat meningkatkan ke tahap penyidikan dengan menerbitkan
SK Penyidikan. Sementara jika hasilnya menyatakan bukan tindak pidana,
yang menjadi pertanyaan adalah produk hukum apa yang akan diterbitkan
oleh Penyelidik untuk memberikan keterangan. Dalam praktik penegakan
hukum,
Penyelidik
akan
menerbitkan
Surat
Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP-2HP) yang tidak diatur dalam UU
20/2025, melainkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Pasal 39 ayat (1) Perkap a quo menegaskan bahwa
“dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik
wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak
diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan”
105. Bahwa prosedur SP2HP terdiri dari berbagai kode yang mengindikasikan
keterangan masing-masing, yakni:
a. A1: perkembangan hasil penelitian Laporan;
b. A2
:
Perkembangan
hasil
penyelidikan
belum
dapat
ditindaklanjuti ke penyidikan;
c. A3:
Perkembangan
hasil
penyelidikan
akan
dilakukan
penyidikan;
d. A4: Perkembangan hasil penyidikan;
e. A5: Perkembangan hasil penyidikan;
Dengan adanya SP2HP berkode A3 menjadi jembatan antara prosedur
Penyelidikan dan Penyidikan. Bahwa frasa “tindakan lain” “menurut
hukum yang bertanggung jawab” dengan penjelasan yang hanya “cukup
jelas” menunjukkan bahwa tindakan Penyelidikan telah diperluas dan
berpotensi mereduksi ham hingga mengganggu ketertiban dalam
masyarakat. SP2HP tetap berlaku sejak dinyatakan bahwa peraturan
63
pelaksana UU 8/1981 tetap berlaku dalam UU 20/2025. Namun, SP3
adalah prosedur administratif yang terintegrasi dengan SP2HP dalam
proses penegakan Hukum Acara Pidana. Situasi ini kemudian terjustifikasi
bahwa sudah sepatutnya ketika hasil Penyelidikan mengutarakan suatu
tindakan bukanlah tindak pidana, maka secara SP2HP dapat dijadikan
sebagai dasar untuk mengajukan ke lembaga praperadilan, karena
SP2HP menjadi bagian integral dari SP3.
Dalam prosedur yang berlaku saat ini, bahwa salah satu kewenangan
praperadilan adalah sah atau tidaknya penghentian Penyidikan. Dengan
demikian, frasa “tindakan lain” “menurut hukum yang bertanggung jawab”
yang diberikan Penyelidik untuk kepentingan Penyelidikan telah
memperluas ruang lingkup tindakan penyelidikan secara tidak terukur dan
membuka ruang diskresi yang sangat besar bagi penyelidik. Ketiadaan
batasan yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi menyebabkan tindakan
penyelidikan berpotensi dilakukan semata-mata berdasarkan penilaian
subjektif penyelidik.
Bahwa dalam kondisi demikian, implementasi norma bergantung pada
penilaian subjektif Penyelidik yang akan berdampak pada praktik
penegakan hukum yang tidak seragam. Dalam hal ini, setiap warga
negara tidak dapat mengajukan kontrol yudisial melalui praperadilan
karena hanya SP2HP A3 yang diterbitkan. Pada akhirnya, Pasal 5 ayat
(1) huruf e UU 20/2025 tidak dapat memberikan mekanisme check and
balances peran pengadilan terhadap proses penyelidikan sehingga tidak
memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sebagaimana
tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
106. Lebih lanjut, melihat ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 huruf e UU a quo itu
sendiri, istilah “tindakan lain” bersifat residual dan tidak dirujukkan secara
eksplisit pada tindakan yang telah disebutkan sebelumnya dalam pasal
tersebut. Tanpa adanya penjelasan yang tegas dan limitatif, akibatnya
frasa ini dapat dimaknai sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan
apapun sepanjang dianggap perlu oleh penyelidik, tanpa adanya
pengujian mengenai legalitas dan proporsionalitas. Sementara itu, frasa
“menurut hukum yang bertanggung jawab” juga tidak disertai indikator
normatif yang dapat diuji, sehingga tanggung jawab yang dimaksud
64
cenderung bersifat moral atau administratif semata, bukan tanggung
jawab hukum yang jelas dan terukur.
107. Dalam konteks tahap penyelidikan, ketidakjelasan penjelasan atas frasa
tersebut menjadi semakin problematik karena penyelidikan merupakan
fase awal sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan yang pada akhirnya
berimplikasi pada penetapan status hukum terhadap seseorang. Norma
yang kabur pada tahap ini membuka ruang terjadinya tindakan yang
bersifat koersif, pembatasan hak, atau intervensi terhadap kebebasan
individu tanpa dasar hukum yang tegas. Dengan demikian, tidak adanya
penjelasan atas frasa “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab” tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi
Para Pemohon.
108. Bahwa dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, Irjen Pol. Irwan Kurniawan, S.I.K.,M.Si. dalam Webinar Konsultasi
Publik “urgensi dan Pokok-Pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana”
menegaskan bahwa prosedur penyelidikan dan penyidikan merupakan
prosedur yang berbeda. Bahwa penyelidikan merupakan suatu proses
untuk mencari suatu peristiwa materiil, sedangkan penyidikan dilakukan
untuk menentukan alat bukti atas suatu peristiwa materiil yang telah
ditetapkan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan.
Namun, ketiadaan batasan penjelasan mengenai “tindakan lain” dan
“menurut hukum yang bertanggung jawab” terhadap tindakan yang
dilakukan oleh Penyelidik berpotensi menjustifikasi tahapan penyidikan,
hingga upaya paksa ke dalam prosedur penyelidikan. Situasi demikian
linear dengan pendapat Prof Dr. Edward Omar Sharif Hiariej., S.H., M.H.
dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan
penegasan bahwa prosedur penyelidikan dan penyidikan perlu dibedakan
untuk menghindarkan adanya tindakan upaya paksa dalam tahapan
pencarian suatu peristiwa pidana dalam tahap penyidikan. Hal ini karena
instrumen upaya paksa sangat berkaitan dengan reduksi perlindungan
hak asasi manusia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 89 UU 20/2025
yang memberikan penjelasan bentuk-bentuk upaya paksa, yakni
65
penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan
bagi Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.
Sementara dalam UU 8/1981 sebelum diubah menjadi UU 20/2025
memberikan salah satu penjelasan bahwa setiap Penyelidik berhak
melakukan
tindakan
lain
untuk
kepentingan
penyelidikan
tetap
menghormati hak asasi manusia. Hal demikian relevan dengan Peran
Negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia yang
ditegaskan oleh Office of The United Nations High Commissioner for
Human
Rights
(lihat
selengkapnya
di
https://www.ohchr.
org/sites/default/files/Documents/Publications/FAQen.pdf), yakni:
a. To respect → Peran Negara untuk tidak mengganggu kenikmatan
warga terhadap penikmatan HAM;
b. To protect → Peran Negara untuk memastikan tidak adanya pihak
yang mengganggu penikmatan hak oleh pemegang hak;
c. To fulfill → Peran Negara untuk bertindak dalam memfasilitasi dan
menyediakan langsung terhadap pemenuhan hak terkait.
Bahwa nihilnya penjelasan frasa “tindakan lain” dan “menurut hukum yang
bertanggung jawab” berpotensi digunakan sebagai justifikasi tindakan
Penyelidik yang tidak digunakan sebagaimana patutnya prosedur
Penyelidikan. Bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum turut tidak
diberikan atas kewenangan tersebut sehingga mereduksi masyarakat
yang mendapatkan pengadaan tindakan tersebut dan tidak mendapatkan
perlindungan di mata hukum. Di sisi lain, kembali melihat pada Naskah
Akademik Rancangan KUHAP, bahwa RKUHAP didesain untuk
menyeimbangkan crime control model dan due process of law. Sementara
dengan perubahan penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU 20/2025
menunjukkan
besarnya
penerapan
crime
control
model
yang
menitikberatkan bahwa Penyelidik dibenarkan atas tindakan lain dengan
alasan bahwa tindakan tersebut untuk kepentingan Penyelidikan. Namun,
due process of law tidak tercapai karena tidak memberikan batasan-
batasan secara tegas, jelas, dan ketat terhadap penambahan
kewenangan tersebut sehingga kemudian aturan ini bersifat abstrak dan
berpotensi terbukanya ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Bahwa
66
ketidakjelasan aturan tersebut mengakibatkan warga negara tidak dapat
mengetahui secara pasti tindakan apa saja yang secara sah dapat
dikenakan terhadap dirinya dalam proses penyelidikan serta tidak memiliki
parameter untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum.
Kondisi demikian menjauhkan hak atas kepastian hukum yang dimiliki
oleh warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
109. Bahwa apabila merujuk berdasarkan standar hukum internasional,
khususnya Pasal 9 ayat (1) International Covenant on Civil and Political
Rights (selanjutnya disebut ICCPR) menyebutkan, “Setiap orang berhak
atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat
ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun
dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang
sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”
110. Bahwa ketentuan tersebut mengandung prinsip fundamental bahwa
setiap tindakan negara yang berimplikasi pada pembatasan kebebasan
individu harus didasarkan pada norma hukum yang jelas, dapat diprediksi,
dan memberikan perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan
aparat. Dalam konteks ini, Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui
penafsirannya menegaskan bahwa konsep “sewenang-wenang” tidak
hanya mencakup tindakan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga
tindakan yang dilakukan berdasarkan norma yang kabur, tidak memiliki
batasan yang tegas, atau memberikan diskresi berlebihan kepada aparat
penegak hukum. Oleh karena itu, setiap frasa dalam peraturan
perundang-undangan yang membuka ruang pembatasan kebebasan
seseorang tanpa parameter yang jelas, termasuk melalui istilah-istilah
yang bersifat umum dan elastis, berpotensi melanggar hak atas
kebebasan dan keamanan pribadi sebagaimana dijamin oleh Pasal 9 ayat
(1) ICCPR. Prinsip tersebut berlaku mutatis mutandis terhadap tindakan
aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan, karena
meskipun secara formal belum disebut sebagai penangkapan atau
penahanan, setiap tindakan yang secara faktual membatasi kebebasan
seseorang tetap harus tunduk pada standar legalitas, kepastian hukum,
dan larangan tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, norma
67
hukum nasional yang tidak memberikan batasan tegas atas kewenangan
aparat dalam melakukan tindakan terhadap warga negara bertentangan
dengan standar hukum internasional yang telah diratifikasi dan mengikat
bagi Indonesia.
111. Bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
ketentuan
konstitusional di atas, ketiadaan ketentuan Penjelasan Pasal 5 ayat (1)
huruf e UU a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025
bertentangan dengan Hak atas Kepastian Hukum yang diatur dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta Kewajiban Indonesia sebagai Negara
Hukum dalam Menjalankan Negara Hukum yang Demokratis yang diatur
dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945
112. Bahwa dalam konsep negara hukum, kepastian hukum adalah hal yang
fundamental dan krusial dalam hal perlindungan hak asasi manusia.
Hukum eksis untuk melindungi kesewenang-wenangan negara terhadap
warga negaranya, sebab negara sebagai institusi yang memonopoli alat
kekerasan memiliki kemampuan untuk mempersekusi warga negaranya
sendiri. Oleh karena itu, Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945,
menyatakan bahwa penegakan dan perlindungan hak asasi manusia
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka
pelaksanaannya dijamin, diatur, serta dituangkan dalam Peraturan
perundang-undangan. UU KUHAP sebagai hukum formil dari KUHAP,
merupakan peraturan yang isinya mencoba untuk menegakkan hukum
materiilnya. Upaya mereduksi atau membatasi hak asasi manusia dalam
proses peradilan pidana memang bersifat keniscayaan (necessary evil),
namun tindakan tersebut harus dilakukan secara terukur, sah, dan
akuntabel. Hal tersebut penting agar abuse of power
113. Bahwa kepastian hukum diturunkan menjadi tiga proposisi: (1) lex scripta
berarti diakui hukum tertulis; (2) lex stricta berarti hukum harus ditafsirkan
sesuai yang tertulis; dan (3) lex certa berarti hukum tidak boleh multitafsir
agar tidak terbuka celah hukum yang dapat menderogasi hak dalam
bentuk sesama undang-undang maupun yang setingkat serta peraturan
68
perundang-undangan di bawah undang-undang.
114. Bahwa restorative justice merupakan pendekatan baru dalam keadilan
yang mengutamakan kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara
bersamaan. Berbeda dengan retributive justice, yang fokus pada
penghukuman pelaku, restorative justice mengedepankan pemulihan
korban dan masyarakat, serta keadilan bagi pelaku dengan menanamkan
rasa tanggung jawab. Menurut John Braithwaite, restorative justice
mengacu pada konsep yang kembali pada pola tradisional dalam
menyelesaikan konflik. Dengan demikian, pemenuhan keadilan korban
diorientasikan pada tanggung jawab pelaku.
115. Bahwa apabila melihat secara filosofis, restorative justice memiliki dasar
yang tertanam dalam Sila Keempat dan Kelima Pancasila, yang
mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Sebagai ideologi
bangsa Indonesia, Pancasila menjadi panduan dalam setiap aspek
kehidupan
dan
berfungsi
sebagai
penyeimbang
sistem
hukum
berdasarkan nilai-nilai luhur masyarakat. Filosofi dasar restorative justice
adalah menciptakan keadilan yang berlandaskan musyawarah, sehingga
tercipta perdamaian dan keadilan bagi semua pihak. Konsep keadilan
dalam restorative justice bersifat objektif, tidak memihak, dan menghindari
tindakan sewenang-wenang. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip just
peace, yaitu keadilan yang berpihak pada kebenaran dan menghormati
hak semua pihak. Dimensi filosofis restorative justice sangat erat
kaitannya dengan nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang
bertujuan untuk “memanusiakan” sistem peradilan. Dalam hal ini,
pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat menjadi prioritas utama guna
memberikan rasa keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka.
116. Bahwa
ketentuan
keadilan
restoratif
dalam
tahap
penyelidikan
sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 79 ayat (8) huruf a, yang berbunyi:
(8) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap: a.
Penyelidikan., merupakan norma yang secara nyata bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum. Norma tersebut memungkinkan dilakukannya
mekanisme pemulihan pada sebuah peristiwa hukum yang bahkan belum
terkonfirmasi secara materiil apakah merupakan tindak pidana atau
bukan. Konsekuensinya, status hukum seseorang menjadi mengambang
69
di antara jalur pidana dan mediasi. Upaya mereduksi hak asasi manusia
dalam UU KUHAP seharusnya dilakukan dalam koridor batas yang jelas
dan tidak boleh mengandalkan asumsi awal penyelidik. Penafsiran yang
keliru terhadap "penyelesaian perkara" melalui "kesepakatan damai" di
awal proses ini justru menjauhkan sistem peradilan dari pencarian
kebenaran materiil. Tanpa adanya verifikasi tindak pidana yang matang,
penerapan hanyalah sebuah tindakan prematur yang mencederai
integritas proses hukum. Oleh karena itu, batasan tahap ini harus
dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak mencakup tahapan hukum
yang lebih memberikan kepastian.
117. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) UU a quo yang menyatakan bahwa
mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dapat dilakukan
meskipun belum terdapat bukti tindak pidana yang jelas merupakan
paradigma yang menyesatkan. Hal ini menyamakan keadilan restoratif
dengan sekadar "kesepakatan damai" antara pelaku dan korban, yang
mana secara konseptual keduanya memiliki derajat hukum yang berbeda.
Keadilan restoratif bukanlah mekanisme untuk "menghilangkan" peristiwa
pidana, melainkan pendekatan untuk memulihkan dampak dari sebuah
kejahatan yang telah terbukti Jika peristiwa pidananya saja belum
terkonfirmasi, maka tidak ada dasar moral dan yuridis yang kuat untuk
melakukan restorasi terhadap hubungan sosial. Kondisi ini memberikan
kewenangan luas kepada aparat untuk menghentikan proses hukum
tanpa dasar hukum yang ajeg. Negara seharusnya menjamin bahwa
setiap tindakan penegakan hukum didasarkan pada peristiwa hukum yang
terang benderang. Praktik yang hanya mengejar "kesepakatan" di tahap
awal ini berisiko menjadi ajang kompromi yang merugikan salah satu
pihak yang lemah.
118. Bahwa merujuk pada The Basic Principles on the Use of Restorative
Justice Programmes in Criminal Matters yang diadopsi oleh PBB,
ditegaskan bahwa keadilan restoratif tidak semata-mata bertujuan untuk
menghentikan perkara. Pengaturan dalam UU KUHAP yang meletakkan
keadilan restoratif hanya sebagai alat untuk "penyelesaian perkara" di
tahap penyelidikan telah mereduksi nilai filosofis dari keadilan restoratif itu
sendiri. Tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan bagi
70
korban, pelaku, dan masyarakat, bukan sekadar efisiensi birokrasi
penegak hukum untuk menutup berkas laporan. Reduksi makna ini
menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang menginginkan pemulihan
namun
proses
hukumnya
telah
berlanjut.
Keadilan
yang
adil
mengharuskan negara untuk tidak membatasi pilihan restoratif warga
negara hanya pada satu pintu masuk administratif yang sempit. Keadilan
restoratif adalah prinsip yang seharusnya mewarnai seluruh proses
peradilan, bukan sekadar pintu keluar darurat di tahap awal. Oleh sebab
itu, pembatasan ini adalah bentuk kegagalan legislasi dalam memahami
hakikat pemulihan keadilan.
119. Prinsip dasar internasional menyatakan bahwa keadilan restoratif dapat
dan seharusnya dilakukan dalam setiap tahapan proses pidana tanpa
terkecuali. Namun, pengaturan dalam pasal a quo justru menciptakan
penyempitan makna dengan mengunci mekanisme tersebut di tahap
penyelidikan saja. Hal ini menciptakan diskriminasi prosedural yang
dilarang oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena warga negara tidak
mendapatkan perlakuan yang sama untuk mengakses keadilan restoratif
jika perkaranya sudah naik ke penyidikan. Mengapa seorang tersangka di
tahap penyelidikan mendapatkan kesempatan damai, sementara
terdakwa di persidangan tidak diberikan ruang yang sama secara
konstitusional? Perbedaan perlakuan ini tidak didasarkan pada alasan
hukum yang logis melainkan hanya pada perbedaan waktu administratif
semata. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menuntut adanya kepastian
hukum yang bersifat universal dan inklusif bagi setiap subjek hukum yang
terlibat. Dengan demikian, pembatasan tahap ini telah menghalangi hak
konstitusional warga negara untuk mencari penyelesaian yang paling adil
bagi dirinya.
120. Pelaksanaan keadilan restoratif wajib menghormati prinsip kesetaraan
gender dan non-diskriminasi serta mempertimbangkan ketimpangan
relasi kuasa di antara para pihak. Di tahap penyelidikan, ketimpangan
relasi kuasa sering kali berada pada puncaknya karena korban atau
pelaku mungkin bertindak di bawah tekanan otoritas penyidik yang
dominan. Jika keadilan restoratif dipaksakan di tahap ini tanpa
pengawasan yudisial, maka prinsip non-diskriminasi akan terabaikan
71
secara nyata. Sering kali pihak yang memiliki latar belakang sosial,
pendidikan,
atau
ekonomi
rendah
merasa
terpaksa
menerima
"kesepakatan damai" hanya agar proses hukumnya selesai dengan cepat.
Hal ini bukanlah keadilan restoratif yang sejati, melainkan sebuah
pemaksaan kehendak di bawah bayang-bayang ancaman pidana yang
belum teruji. Kepastian hukum yang adil seharusnya melindungi warga
negara dari praktik mediasi yang eksploitatif dan tidak setara. Oleh karena
itu, menaruh keadilan restoratif hanya di tahap awal tanpa adanya check
and balances adalah langkah yang sangat berisiko secara konstitusional.
121. Penerapan keadilan restoratif harus memastikan adanya pemberdayaan
dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, hingga
pihak terkait lainnya dalam masyarakat. Pada tahap penyelidikan yang
bersifat tertutup dan rahasia, partisipasi aktif masyarakat sering kali
terhambat oleh prosedur internal kepolisian yang kaku. Partisipasi
masyarakat adat atau tokoh komunitas sebagai bagian dari restorasi
sering kali hanya menjadi formalitas demi memenuhi syarat administratif
penghentian perkara. Tanpa adanya pemberdayaan yang nyata,
"kesepakatan damai" di kantor polisi hanyalah sebuah transaksi privat
yang dibungkus dengan label keadilan restoratif. Kepastian hukum yang
adil menuntut agar setiap proses hukum melibatkan mekanisme yang
transparan dan akuntabel di mata publik. Kegagalan melibatkan
partisipasi yang bermakna di semua tahap hukum adalah bentuk
pengabaian terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
122. Bahwa penerapan keadilan restoratif yang prematur di tahap penyelidikan
tanpa adanya konfirmasi tindak pidana dapat berujung pada tindakan
kriminalisasi yang terselubung terhadap warga negara. Seseorang yang
sebenarnya tidak melakukan pidana mungkin merasa terintimidasi untuk
melakukan "kesepakatan damai" dan membayar ganti rugi karena takut
ditahan. Negara tidak boleh memfasilitasi sebuah "perdamaian" yang lahir
dari rasa takut terhadap proses hukum yang belum tentu terbukti benar
secara materiil. Upaya mereduksi HAM dalam UU KUHAP harus memiliki
landasan bukti yang kuat sebelum membebankan kewajiban kepada
seorang warga negara. Tanpa bukti tindak pidana yang sah, mekanisme
keadilan restoratif justru menjadi alat pemerasan legal yang meruntuhkan
72
marwah negara hukum. Keadilan yang adil hanya bisa lahir dari proses
yang jujur, transparan, dan didasarkan pada fakta hukum yang valid di
setiap tahapannya.
123. Bahwa sebagai ilustrasi kita contohkan dalam kasus KDRT. Penyelidikan
sering kali dilakukan secara terburu-buru sebelum fakta hukum seperti
derajat luka atau dampak psikologis korban terkonfirmasi secara materiil
melalui visum yang valid. Memaksakan sebuah "Kesepakatan Damai"
pada tahap di mana peristiwa pidana belum teruji sepenuhnya
menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata bagi korban. Jika di
kemudian hari dampak kejahatan tersebut terbukti lebih berat, hak korban
untuk menuntut keadilan telah tertutup secara prematur akibat celah
hukum yang multitafsir di tingkat hulu. Ketentuan a quo menyebabkan
hukum tertulis hanya mengejar formalitas penyelesaian perkara daripada
substansi pemulihan yang menjadi ruh dari keadilan restoratif. Oleh
karena itu, penafsiran terhadap hak asasi dalam proses peradilan tidak
boleh berhenti pada administrasi kepolisian semata agar tidak terjadi
penderogasian hak konstitusional warga negara.
124. Bahwa salah satu tantangan terbesar adalah minimnya akuntabilitas
dalam praktik diskresi di tahap awal. Tanpa adanya pengawasan dari
jaksa atau hakim, mekanisme keadilan restoratif di tahap penyelidikan
dapat dengan mudah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oknum
tertentu. Hal ini mencederai hak warga negara untuk mendapatkan
perlakuan hukum yang adil dan bebas dari praktik koruptif. Keadilan
restoratif yang ideal memerlukan supervisi hukum agar kesepakatan yang
dihasilkan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Negara wajib
menjamin bahwa setiap perdamaian yang dilakukan tidak melanggar hak-
hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Jika pintu keadilan restoratif ditutup di tahap penuntutan, maka fungsi
jaksa sebagai pengawas legalitas perkara menjadi hilang dalam konteks
restoratif. Oleh sebab itu, pembatasan tahap dalam pasal a quo adalah
kebijakan legislasi yang tidak sinkron dengan semangat reformasi hukum.
125. Bahwa tidaknya akuntabilitas dan pengawasan oleh aparat penegak
hukum pada tahap penyelidikan yang dimana merupakan ranah
kepolisian merupakan bentuk pengabaian terhadap hak asasi manusia.
73
Dalam laporan Komnas HAM pada periode kedua tahun terakhir, yaitu
Januari 2023 sampai dengan Desember 2024, menerima dan memproses
pengaduan dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan sebanyak
1.752 kasus. Tiga lembaga yang paling banyak diadukan adalah
Kepolisian Negara RI, Lembaga Peradilan, dan Kejaksaan. Dalam dugaan
pelanggaran hak memperoleh keadilan, yang paling banyak diadukan
terkait ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur oleh Aparat
Penegak Hukum sebanyak 1.137 kasus yang berkaitan dengan keadilan
restoratif dan kode etik aparat penegak hukum sebanyak 115 kasus
(Hartono, 2025). Ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur
tersebut termasuk di dalamnya adalah upaya paksa yang sewenang-
wenang.
126. Bahwa keadilan restoratif yang benar menuntut adanya pengakuan
tanggung jawab dari pelaku sebagai syarat mutlak dimulainya proses
dialog dengan pihak korban. Di tahap penyelidikan, pelaku sering kali
masih dalam posisi menyangkal atau tidak memahami sepenuhnya
tuduhan yang dialamatkan kepadanya secara hukum. Pengakuan yang
dipaksakan demi mendapatkan "jalur damai" di awal proses adalah bentuk
pelanggaran terhadap hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri (non-self-
incrimination). Keadilan restoratif yang berkualitas memerlukan waktu
bagi pelaku untuk merenungi perbuatannya dan secara sadar ingin
memperbaikinya di hadapan korban. Jika negara memburu waktu di tahap
penyelidikan, maka nilai edukatif dan rehabilitatif dari keadilan restoratif
akan hilang sepenuhnya dan hanya menyisakan formalitas. Negara harus
memberikan ruang bagi "pertobatan" hukum di setiap tahap proses
peradilan sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia.
127. Bahwa pembatasan mekanisme keadilan restoratif pada tahap
penyelidikan mengabaikan hak korban untuk mendapatkan keadilan
substantif jika ternyata pelaku ingkar janji terhadap kesepakatan damai.
Jika kesepakatan dibuat di tahap awal dan perkara dihentikan, korban
seringkali kesulitan menuntut pemenuhan janji jika tidak ada mekanisme
pengawasan
yudisial
yang
berkelanjutan.
Hal
ini
menciptakan
ketidakpastian hukum bagi korban yang telah memberikan maaf namun
tidak mendapatkan hak-hak pemulihannya secara nyata dan konkret.
74
128. Bahwa mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan telah
gagal melihat hukum sebagai kaidah pedoman mengenai perilaku atau
tindakan yang dianggap pantas. Kaidah hukum justru menimbulkan
ketidakpastian hukum yang tidak didasari oleh fakta. Gustav Radbruch
menjelaskan indikator utama mengenai arti kepastian hukum, yaitu:
hukum harus bersifat positif, didasarkan pada fakta, fakta tersebut harus
dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam
interpretasi, dan hukum tersebut tidak mudah diubah, yang merupakan
karakteristik dari hukum positif.
IV. Petitum
Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan tersebut
di atas, maka kami memohon kepada majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia untuk dapat memutus permohonan a quo dengan amar sebagai
berikut:
1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan PARA
PEMOHON:
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
““mencari dan mengumpulkan keterangan dan barang bukti”;
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan diatur
dalam undang-undang”;
4. Menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (8) huruf a UU No. 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI
1945.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
75
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52,
sebagai berikut:
1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tenteng
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I sampai dngan
Pemohon XII [sic!];
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon I;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon II;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Pemohon I dan
Pemohon II;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Tangkapan Layar Pemberitaan Tempo Mengenai
Kritik Komnas Perempuan Terhadap Penangkapan Saat
May Day;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Tangkapan Layar Video dan Foto Kekerasan
Aparat Terhadap Pemohon I dan Pemohon II serta
Sejumlah Demonstran;
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Pelaporan Balik Oleh Pemohon I dan Pemohon II
dan Tangkapan Layar Intimidasi Pemohon I dan Pemohon
II;
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Tangkapan Layar Pemberitaan Tempo terhadap
Mandeknya kasus Dugaan Kekerasan Polisi Saat Hari
Buruh 2025;
13. Bukti P- 13 : Fotokopi Tangkapan Layar Pemeritaan Terhadap Upaya
Advokasi Pemohon I dan Pemohon II Ke Komnas HAM,
Kompolnas, dan Ombudsman RI;
14. Bukti P- 14 : Fotokopi Tangkapan Layar Daftar Barang Sitaan Yang
Disita Tanda Dasar Hukum Yang Jelas Oleh Polisi pada 1
Mei 2025;
15. Bukti P- 15 : Fotokopi Surat Keterangan Kerja Pemohon III;
76
16. Bukti P- 16 : Fotokopi Surat Keterangan Pendidikan Khusus Profesi
Advokat (PKPA) Pemohon III;
17. Bukti P- 17 : Fotokopi Bukti Keaktifan Pemohon III Selama Menjadi
Mahasiswa;
18. Bukti P- 18 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon IV sampai
dengan Pemohon XII [sic!];
19. Bukti P- 19 : Fotokopi Tangkapan Layar tulisan Pemohon IV;
20. Bukti P- 20 : Fotokopi Bukti Keaktifan Pemohon VI Selama Menjadi
Mahasiswa;
21. Bukti P- 21 : Fotokopi Bukti Keaktifan Pemohon VII Selama Menjadi
Mahasiswa ;
22. Bukti P- 22 : Fotokopi Bukti Keaktifan Pemohon IX Selama Menjadi
Mahasiswa;
23. Bukti P- 23 : Fotokopi Tangkapan Layar Jurnal Pemohon X;
24. Bukti P- 24 : Fotokopi Bukti Keaktifan Pemohon XI Selama Menjadi
Mahasiswa;
25. Bukti P- 25 : Fotokopi Bukti Keaktifan Pemohon XII Selama Menjadi
Mahasiswa;
26. Bukti P- 26 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
27. Bukti P- 27 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan
Barang Bukti diLingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
28. Bukti P- 28 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak
Pidana;
29. Bukti P- 29 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
IV/2006;
30. Bukti P- 30 : Fotokopi Frequently Asked Question on a Human rights-
Based Approach to Development Cooperation;
31. Bukti P- 31 : Fotokopi Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;
32. Bukti P- 32 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
33. Bukti P- 33 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 102/PUU-
XVI/2018;
77
34. Bukti P- 34 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
35. Bukti P- 35 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan;
36. Bukti P- 36 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan;
37. Bukti P- 37 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;
38. Bukti P- 38 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia;
39. Bukti P- 39 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana;
40. Bukti P- 40 : Fotokopi Catatan Kelam Perilaku Polisi, Menagih Reformasi
Polri Aliansi Jurnalis Independen;
41. Bukti P- 41 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-
XII/2014;
42. Bukti P- 42 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-
XI/2013;
43. Bukti P- 43 : Fotokopi United Nation Resolutions mengenai Crime
Prevention and Criminal Justice;
44. Bukti P- 44 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
45. Bukti P- 45 : Fotokopi Putusan Johnson v. United States (333 U.S. 10);
46. Bukti P- 46 : Fotokopi Putusan Riley v. California (573 U.S. 373);
47. Bukti P- 47 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Hari Kerja dan Jam Kerja Indtansi Pemerintah dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara;
48. Bukti P- 48 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
49. Bukti P- 49 : Fotokopi Tangkapan Layar Berita Hakim Nyatakan
Penangkapan Tidak Sah, Rudiyanto Bebas;
50. Bukti P- 50 : Fotokopi Tangkapan Layar Artikel LBH Jakarta: Sultan Farel
Farizki Korban Penangkapan Sewenang-Wenang;
78
51. Bukti P- 51 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
52. Bukti P- 52 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,
selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 5 ayat (1) huruf b
dan huruf e, Pasal 79 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut UU 20/2025) terhadap UUD NRI Tahun
1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
79
[3.3]
Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, para Pemohon
mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir
dengan alasan karena berkaitan dengan kapasitasnya sebelum menjabat sebagai
Hakim Konstitusi yaitu sebagai wakil ketua DPR RI yang terlibat aktif dalam
mendorong percepatan, pembahasan dan pengesahan UU 20/2025 sehingga
terdapat potensi konflik kepentingan. Berkenaan dengan permohonan dimaksud,
Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Februari 2026 memutuskan
menolak permohonan hak ingkar tersebut karena tidak terdapat relevansi antara
objek permohonan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal independensi
Hakim Konstitusi Adies Kadir dimaksud.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
80
[3.5]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon XIII yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal
5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025 dengan
rumusan selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e UU 20/2025
“Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:
a. …
b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan
barang bukti;
c. …
e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab”
Penjelasan 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025
81
“Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap:
a. Penyelidikan;”
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia
[vide Bukti P-3] yang menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana
diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkkan sebagai tersangka pada
tanggal 23 Mei 2025 berdasarkan Pasal 216 KUHP lama juncto Pasal 218 KUHP
lama. Penetapan sebagai tersangka tersebut dilakukan tanpa adanya
pemeriksaan terlebih dahulu padahal dalam sistem hukum pidana penetapan
tersangka hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan penyelidikan dengan
tujuan menemukan adanya dugaan tindak pidana;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang
bersifat aktual sebagai akibat dari penggunaan kewenangan penyelidikan yang
menetapkan menjadi tersangka, yaitu berupa pengucilan sosial di lingkungan
tempat tinggal maupun pergaulan akademik, hilangnya kesempatan kerja atau
bahkan pemutusan hubungan kerja, melekatnya stigma negatif yang
merendahkan martabat dan reputasi pribadi, terganggunya keberlangsungan
pendidikan termasuk keterlambatan penyusunan tugas akhir, serta penderitaan
psikis berupa stres berkepanjangan, tekanan mental, dan depresi.
5. Bahwa disahkannya UU 20/2025 memiliki kaitan langsung dengan kerugian
yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II karena keberlakuannya justru
memperkuat norma lama yang merugikan kedua Pemohon. Selain itu, secara
nyata surat panggilan proses penyelidikan tanggal 18 Februari 2026 yang
dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap laporan balik Pemohon I dan
Pemohon II atas dugaan tindak pidana Penganiayaan dan atau Pengeroyokan
oleh oknum kepolisian yang mengacu/merujuk pada ketentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).
6. Bahwa Pemohon III merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan
bekerja sebagai Staff Legal & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HGM Law
Office [vide Bukti P-9]. Pemohon III telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi
Advokat yang diselenggarakan oleh kerja sama Fakultas Hukum Universitas
82
Gadjah Mada dan Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat
(Peradi RBA) pada tanggal 10–22 November 2025 [vide Bukti P-10]. Pemohon
III merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal
28C dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena menimbulkan
ketidakpastian parameter kewenangan penyelidik yang menyebabkan Pemohon
III tidak selalu memiliki tolok ukur normatif yang pasti untuk menilai legalitas
tindakan aparat pada saat memberikan konsultasi hukum kepada kliennya.
Selain itu, penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan tidak
memberikan jaminan atas kedudukan yang sama di dalam hukum karena
berpotensi menjadi “alat kekuasaan” untuk menghapus pertanggungjawaban
pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelidik yang
dalam hal ini adalah aparat kepolisian.
7. Bahwa Pemohon IV sampai dengan Pemohon XIII adalah perseorangan warga
negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa di beberapa universitas di
Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal
5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025.
Pemohon secara aktif ikut berpartisipasi untuk memperjuangkan hak atas
pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil secara kolektif dengan
berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, kegiatan advokasi berupa diskusi
terbuka dan kegiatan lainnya. Pemohon mengalami kerugian akibat berlakunya
norma a quo karena dikhawatirkan adanya praktik kriminalisasi terhadap setiap
bentuk ekspresi kritis yang disampaikan dan juga proses penyelidikan
berpotensi menjadi “alat kekuasaan” untuk menghapus pertanggungjawaban
pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelidik yang
dalam hal ini adalah aparat kepolisian.
Bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut
di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII mengemukakan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti
P-5] yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C
ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan
menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian. Sekalipun Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII telah
memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia, namun Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII juga harus
83
memenuhi syarat materiil yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hak
konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan atau potensial dirugikan. Dalam
kaitan ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII harus memenuhi 5 (lima) syarat
kumulatif sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.5] di atas.
Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II dalam kualifikasi sebagai
perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5] menjelaskan
saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah Mahkamah mencermati bukti
yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah ternyata penetapan tersangka
yang dilakukan oleh Kepolisian menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) [vide Bukti P-6]. Hal tersebut
menunjukan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dituduhkan
kepada Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sebelum berlakunya UU 20/2025.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 361 UU 20/2025 menyatakan sebagai berikut:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. perkara tindak pidana yang sedang dalam proses Penyidikan atau
Penuntutan, Penyidikan atau Penuntutannya diselesaikan berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang ini tetapi proses Penyidikan atau Penuntutan belum dimulai,
Penyidikan atau Penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan
dalam Undang-Undang ini;
c. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah
dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun l98l
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun l98l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209), kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku
ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
b. dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan
tetapi proses pemeriksaan Terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa,
diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Artinya, terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses
penyidikan atau penuntutan maka penyidikan atau penuntutannya diselesaikan
berdasarkan ketentuan dalam UU 8/1981. Oleh karena penetapan Pemohon I dan
Pemohon II sebagai tersangka didasarkan pada UU 8/1981 [vide Bukti P-6], maka
sebagaimana Pasal 361 huruf a UU 20/2025 di atas, sudah seharusnya proses
penyidikan terhadap perkara yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II
diselesaikan dengan menggunakan UU 8/1981. Berdasarkan bukti yang diajukan
84
tersebut, anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 5
ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025 baru akan
dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II apabila proses penyidikan didasarkan pada
UU 20/2025. Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang
dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keterkaitan dengan norma
undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Selanjutnya, Pemohon III mendalilkan sebagai perseorangan warga
negara Indonesia dan merupakan calon advokat yang hak konstitusionalnya
dirugikan akibat berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat
(8) huruf a UU 20/2025. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan,
walaupun Pemohon III telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan
bekerja sebagai karyawan pada salah satu kantor hukum [vide Bukti P-15 dan Bukti
P-16], namun Mahkamah tidak mendapati bukti yang menyatakan Pemohon III telah
lulus ujian profesi advokat. Selain itu, tidak terdapat pula bukti yang menunjukan
Pemohon III pernah menangani perkara yang kemudian dirugikan hak
konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih,
Pemohon III hanya menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai
bentuk kekhawatiran apabila norma tersebut digunakan oleh penegak hukum akan
menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat. Terhadap
hal tersebut, sesungguhnya bukanlah bentuk dari kerugian hak konstitusional atas
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian oleh karenanya Pemohon III tidak
memenuhi syarat materiil kerugian hak konstitusional yang bersifat kumulatif.
Sementara itu, berkaitan dengan uraian kedudukan hukum Pemohon IV
sampai dengan Pemohon XIII sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang
berstatus mahasiswa aktif beberapa universitas di Indonesia, yang merasa dirugikan
hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e,
serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025, setelah Mahkamah mencermati bukti-
bukti yang diajukan hanya berupa kartu tanda mahasiswa, tulisan berkaitan dengan
Rancangan KUHAP dan juga bukti aktivitas dalam kegiatan universitas [vide Bukti
P-18 sampai dengan Bukti P-25]. Selain bukti-bukti tersebut, Mahkamah tidak
mendapati bukti lain yang dapat menguatkan uraian kedudukan hukum yang
dijelaskan Pemohon IV sampai dengan Pemohon XIII. Terlebih, Pemohon IV sampai
dengan Pemohon XIII tidak menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional
memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma a quo.
85
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, walaupun
Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII dalam kualifikasi sebagai perseorangan
warga negara Indonesia menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin
dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi anggapan kerugian hak konstitusional
dimaksud tidak memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu,
anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan Pemohon I sampai dengan
Pemohon XIII tidak memenuhi syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang
bersifat kumulatif sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi
Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII
(selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon,
namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut.
[3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
86
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota pada
hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.53 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan
Mansyur, dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
87
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Anwar Usman
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Dian Chusnul Chatimah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, Pasal 79 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut UU 20/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 79 [3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, para Pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan karena berkaitan dengan kapasitasnya sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi yaitu sebagai wakil ketua DPR RI yang terlibat aktif dalam mendorong percepatan, pembahasan dan pengesahan UU 20/2025 sehingga terdapat potensi konflik kepentingan. Berkenaan dengan permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Februari 2026 memutuskan menolak permohonan hak ingkar tersebut karena tidak terdapat relevansi antara objek permohonan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal independensi Hakim Konstitusi Adies Kadir dimaksud. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 80 [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025 dengan rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e UU 20/2025 “Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. … b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; c. … e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” Penjelasan 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025 81 “Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap: a. Penyelidikan;” 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkkan sebagai tersangka pada tanggal 23 Mei 2025 berdasarkan Pasal 216 KUHP lama juncto Pasal 218 KUHP lama. Penetapan sebagai tersangka tersebut dilakukan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu padahal dalam sistem hukum pidana penetapan tersangka hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan penyelidikan dengan tujuan menemukan adanya dugaan tindak pidana; 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual sebagai akibat dari penggunaan kewenangan penyelidikan yang menetapkan menjadi tersangka, yaitu berupa pengucilan sosial di lingkungan tempat tinggal maupun pergaulan akademik, hilangnya kesempatan kerja atau bahkan pemutusan hubungan kerja, melekatnya stigma negatif yang merendahkan martabat dan reputasi pribadi, terganggunya keberlangsungan pendidikan termasuk keterlambatan penyusunan tugas akhir, serta penderitaan psikis berupa stres berkepanjangan, tekanan mental, dan depresi. 5. Bahwa disahkannya UU 20/2025 memiliki kaitan langsung dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II karena keberlakuannya justru memperkuat norma lama yang merugikan kedua Pemohon. Selain itu, secara nyata surat panggilan proses penyelidikan tanggal 18 Februari 2026 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap laporan balik Pemohon I dan Pemohon II atas dugaan tindak pidana Penganiayaan dan atau Pengeroyokan oleh oknum kepolisian yang mengacu/merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 6. Bahwa Pemohon III merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Staff Legal & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HGM Law Office [vide Bukti P-9]. Pemohon III telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh kerja sama Fakultas Hukum Universitas 82 Gadjah Mada dan Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (Peradi RBA) pada tanggal 10–22 November 2025 [vide Bukti P-10]. Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian parameter kewenangan penyelidik yang menyebabkan Pemohon III tidak selalu memiliki t
