54/PUU-XXII/2024

PUTUSAN NOMOR 54/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Aditya Anugrah Moha, S.Ked. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan/Jabatan : Mantan Anggota DPR RI Alamat : Jalan Palako Kinalang Nomor 05, RT. 011/RW. 006, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2024 memberi kuasa kepada M.Imam Nasef. SH., M.H., Taufiq Akbar Kadir, S.H., M.H., Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., Ervan Susilo Mamonto, S.H., M.H., Samsul Wahyudi, S.H., Fakhry Rizal Rozaldy. S.H., dan Regio Alfala Rayandra, S.H., seluruhnya adalah kuasa hukum/advokat pada TKNP LAW FIRM yang beralamat di beralamat di Gedung EightyEighty@Kasblanka, Floor 7 G, Jl. Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan DKI Jakarta-12870, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 April 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PUU/PAN.MK/AP3/04/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dengan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 54/PUU-XXII/2024 pada tanggal 25 Juni 2024, yang permohonannya telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 4. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) yang berbunyi: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan 4 Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa objek permohonan (objectum litis) PEMOHON dalam hal ini adalah pengujian materil ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang berbunyi sebagai berikut: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang; Terhadap UUD 1945, yaitu: 1) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum. 3) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 4) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 5 5) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 6) Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan PEMOHON telah tegas menyatakan bahwa objectum litis Permohonan a quo adalah pengujian materil ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo; II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon A. SUBJEK HUKUM PEMOHON 1. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 2. Bahwa PEMOHON merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan identitas E-KTP dengan NIK 6 7101052501820001 [Bukti P-3], sehingga dalam hal ini PEMOHON tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU, maka diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945; B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; 2. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 7 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Maka, PEMOHON dalam hal ini mempunyai hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. b. Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Maka, PEMOHON dalam hal ini mempunyai hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. c. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menentukan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Maka, PEMOHON dalam hal ini mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. d. Berdasarkan uraian ketentuan di atas, maka dalam Permohonan a quo PEMOHON dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada PEMOHON; 5. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut: 8 a. Bahwa PEMOHON mempunyai latar belakang di bidang sosial dan politik yang aktif di organisasi, baik di luar maupun dalam organisasi Partai Politik. PEMOHON pernah menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 (Vide Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 286/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009), pada Pilkada Tahun 2011 PEMOHON maju sebagai Calon Bupati Bolaang Mongondow diusulkan/dicalonkan oleh Golkar dan Demokrat namun kalah dalam kontestasi. PEMOHON juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 [Bukti P-4], kemudian pada Pemilu Tahun 2024 PEMOHON juga sempat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 29 Desember 2022, sehingga dalam jati diri PEMOHON melekat hak sekaligus kewajiban untuk terus memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara; b. Bahwa hak konstitusional PEMOHON yang dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, karena PEMOHON yang saat ini berstatus mantan terpidana sejak tanggal 7 Oktober 2021, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (sampai dengan 7 Oktober 2026) tidak dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 untuk menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah guna memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara; c. Bahwa hak konstitusional PEMOHON yang dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah 9 Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, karena hak konstitusional PEMOHON untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menjadi terhalang, terbatasi atau setidak-tidaknya terkurangi. Disebabkan adanya pengakuan dan perlakuan yang berbeda (perbedaan pengaturan persyaratan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terhadap warga negara yang berstatus mantan terpidana) untuk menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Apalagi terhadap mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan, akan tetapi tidak dapat menggunakan hak politiknya (hak untuk dipilih) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana. Sehingga, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan perbedaan perlakuan bagi setiap warga negara dihadapan hukum; d. Bahwa hak konstitusional PEMOHON yang dijamin Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, karena negara melalui ketentuan undang- undang (in casu UU 10/2016 jo. Putusan MK Nomor 56/PUU- XVII/2019) justru membuat norma pencabutan, pembatasan dan pengurangan hak politik warga negara yang telah selesai menjalani masa pidana untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan a quo PEMOHON telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh 10 para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”; 6. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut: a. Bahwa PEMOHON juga mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus), aktual, dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu kerugian konstitusional telah terhalangi, terbatasi atau setidak-tidaknya terkurangi untuk mendaftar dan mengikuti pencalonan Kepala Daerah akibat berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, sehingga PEMOHON dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ini; b. Bahwa pada Pemilu tahun 2024, PEMOHON pernah mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 29 Desember 2022. PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan syarat minimal sebaran [Bukti P-5], PEMOHON memperoleh total dukungan sebanyak 2.783 dukungan, dari ketentuan syarat dukungan minimal sebanyak 2.000, dengan jumlah sebaran 11 kabupaten/kota dari syarat minimal sebaran 8 kabupaten/kota, kemudian PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPD [Bukti P-6]. Kendati demikian, PEMOHON yang saat itu berstatus sebagai mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (Vide Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 210/PL.01.4- BA/71/2023 Tertanggal 23 Juni 2023, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah 11 Provinsi Sulawesi Utara). Meski PEMOHON saat itu telah menempuh berbagai upaya hukum dengan mengajukan Upaya Administratif ke Bawaslu dan mengajukan gugatan ke PTUN, namun tetap tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan terhalang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023 yang menentukan persyaratan calon anggota DPD harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Bahwa sekalipun PEMOHON pada Pemilu Tahun 2024 tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu Anggota DPD, kini PEMOHON hendak menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; d. Bahwa berdasarkan sejumlah survei, PEMOHON memperoleh dukungan dan berpotensi untuk diusulkan/dicalonkan oleh Partai Politik untuk menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Sulawesi Utara [Bukti P-7] e. Bahwa kendati demikian, apabila ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 masih berlaku sebagaimana saat ini, maka kerugian konstitusional PEMOHON untuk menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah potensial dapat dipastikan akan terjadi karena PEMOHON terhalang oleh ketentuan persyaratan pendaftaran calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. Bahwa PEMOHON telah menjalani masa pidana selama 4 (empat) tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST, tanggal 6 Juni 2018. Dan pada 12 tanggal 7 Oktober 2021, berdasarkan Surat Lepas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Barat Lapas Kelas I Sukamiskin No. W11.PAS.PAS1.PK.01.01.02- 0194 [Bukti P- 8] telah dibebaskan karena masa pidananya telah selesai dijalankan, dan Denda Rp. 150.000.000, - sub. 2 bulan telah Dibayar Lunas tanggal: 26/02/2020; g. Bahwa apabila dihitung sejak tanggal 7 Oktober 2021, maka pada saat tahapan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 (Vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024), PEMOHON baru akan memasuki tahun Ketiga (ke-3) sejak selesai menjalani pidana; h. Bahwa PEMOHON dalam hal ini tidak dicabut hak politiknya oleh Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 11/Pid.Sus- TPK/2018/PN.JKT.PST, tanggal 6 Juni 2018 [Bukti P-9] i. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, telah merugikan hak konstitusional PEMOHON secara spesifik, aktual, bahkan potensial karena secara tidak langsung telah mencabut hak politik PEMOHON selama 5 (lima) tahun sejak PEMOHON selesai menjalani pidana pada 7 Oktober 2021; j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materil a quo PEMOHON telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”; 7. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya 13 undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”, PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menjelaskan, bahwa disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 berakibat pada akan hilangnya hak dan peluang PEMOHON untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah; 8. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”, PEMOHON dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materil yang PEMOHON ajukan dengan menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 bertentangan secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi, karena hak dan peluang PEMOHON untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah akan tetap terlindungi dan terjamin; III. PERMOHONAN PROVISI UNTUK DIPRIORITASKAN DAN DILAKUKAN SPEEDY TRIAL 1. Bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan permohonan provisi pemohon. Sebagaimana Putusan Nomor 20/PUU- XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi atas alasan permohonan tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum 14 Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019. [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi a quo, oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum. 2. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU- XX/2022 tanggal 29 September 2022, juga sempat mengabulkan permohonan provisi dengan alasan perkara tersebut berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Sehingga, jika Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, maka permohonan provisi a quo dapat dinyatakan beralasan menurut hukum. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum. 3. Bahwa di samping yurisprudensi dikabulkannya permohonan provisi tersebut di atas, terhadap suatu permohonan yang dinilai Mahkamah telah jelas, dengan berkaca dan mendasarkan terhadap beberapa perkara sebelumnya maka Mahkamah Konstitusi juga dapat memutus suatu perkara pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 tanpa melanjutkannya dalam sidang pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, dengan alasan tidak terdapat urgensi dan 15 relevansinya. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan berikut ini: 1) Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap UUD 1945; 2) Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945; 3) Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945; 4) Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Desember 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; 4. Bahwa bahkan terhadap situasi yang sangat urgen, suatu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan monumental (landmark decission), yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, di mana saat itu Mahkamah Konstitusi memutus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa, atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum selengkapnya. [3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan 16 Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.” 5. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta memiliki implikasi atau setidak-tidaknya dapat berpengaruh terhadap tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 (Vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024), maka agar tidak mengganggu dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau agar tidak menghambat hak politik setiap warga negara (termasuk PEMOHON) untuk mengikuti Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024, serta untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka PEMOHON mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi; 6. Bahwa meskipun pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024, namun proses politik dan konsolidasi menuju pendaftaran harus dilakukan. Hal ini karena PEMOHON memiliki niatan untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah, sehingga meskipun pendaftaran resmi baru akan dibuka pada tanggal 27 17 Agustus 2024, PEMOHON harus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan partai politik dan/atau gabungan partai politik terkait dengan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun koordinasi dan konsolidasi tersebut jelas akan dilakukan di waktu-waktu sebelum pendaftaran resmi; 7. Bahwa saat ini telah terbit Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Salah satu substansi PKPU tersebut mengatur terkait dengan syarat dan proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Apabila MK mengabulkan permohonan a quo dipastikan akan berdampak pada PKPU tersebut khususnya yang mengatur mengenai syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Praktik selama ini apabila ada Putusan MK yang berdampak pada PKPU, maka PKPU harus diubah/direvisi, sedangkan proses revisi PKPU harus dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses revisi ini jelas membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga menjadi relevanlah apabila Pemohon mengajukan provisi; 8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah berkenan dapat memutus perkara a quo paling lama akhir bulan atau tepatnya tanggal 31 Juli 2024 atau waktu lain yang menurut penalaran yang wajar dapat mengakomodir kebutuhan waktu pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum pasca putusan Mahkamah; IV. Alasan-Alasan Permohonan a. Mantan Terpidana yang Tidak Dicabut Hak Politiknya Harus Diberikan Jaminan dan Perlindungan terhadap Hak-Haknya 1. Bahwa secara filosofis dalam rangka menjaga integritas dan kualitas Demokrasi, penting diwujudkan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD 1945; 18 2. Bahwa sesuai dengan filosofi kedaulatan rakyat, substansi demokrasi adalah ketika pemerintahan melaksanakan dan mewujudkan apa yang dinginkan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Termasuk misalnya dalam mekanisme pencalonan Kepala Daerah. Suara dan asiprasi Masyarakat tentunya harus diakomodir ketika derasnya permintaan agar mantan narapidana yang tidak dicabut hak politiknya diberi ruang Kembali untuk bisa ikut dalam kontestasi Pilkada; 3. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum tersebut berjalin berkelindan apabila dikaitkan dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum, jaminan dan perlindungan terhadap HAM merupakan prinsip yang paling penting; 5. Bahwa Pemohon merupakan mantan terpidana yang telah selesai menjalani hukuman pidana dan tidak dicabut hak politiknya, sehingga Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia harus dilindungi hak- haknya, khususnya hak politik dan hak memilih serta hak dipilih sebagai pejabat pemerintahan; 6. Bahwa Pasal a quo telah nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum karena Pasal a quo telah membatasi hak warga negara Indonesia mantan narapidana yang tidak dicabut hak politiknya (hak untuk memilih dan dipilih) yang merupakan bagian dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi; 7. Bahwa Pasal a quo juga pada dasarnya telah membatasi warga negara Indonesia yang ingin memilih dan percaya kepada para mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya, yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mampu membangun masyarakat dan negara (termasuk pula membangun pemerintahan daerah). Dalam konteks kedaulatan rakyat dan demokrasi, apalagi dalam kontestasi pilkada seharusnya diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan 19 untuk memilih atau tidak memilih para mantan terpidana, bukan dengan penentuan persyaratan oleh pembentuk Undang-Undang yang tidak membedakan mana mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya dan mana mantan terpidana yang dicabut hak politiknya; 8. Bahwa oleh masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Pemohon dianggap mampu untuk membangun masyarakat dan negara terutama membangun pemerintahan daerah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dukungan kepada Pemohon ketika Pemohon mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 yang lalu. Pemohon berhasil meraih dukungan dalam hal ini dinyatakan memenuhi Syarat (MS) tertinggi dalam proses verifikasi faktual pendukung bakal calon DPD RI, yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara [Bukti P-10]. 9. Bahwa pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara, KPU Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara dengan status memenuhi syarat, yaitu telah mendapatkan dukungan dengan angka Memenuhi Syarat 2901 [Bukti P-6]. Angka dukungan sejumlah 2901 menjadi yang terbanyak diantara semua Bakal Calon Anggota DPD se Provinsi Sulawesi Utara; 10. Bahwa bentuk dukungan di atas membuktikan bahwa urusan pemilu ataupun pilkada sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk dapat memilih siapa calon pemimpin yang mereka kehendaki. Dengan dukungan masyarakat yang banyak kepada Pemohon, Pemohon berpeluang untuk dapat mengikuti kontestasi Pikada, oleh karena itu status Pemohon yang merupakan mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya seharusnya tidak menghalangi hak Pemohon untuk dipilih dalam kontestasi Pilkada dan tidak pula menghalangi masyarakat untuk memilih Pemohon apabila di kemudian hari Pemohon mengikuti kontestasi Pilkada; 11. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatur Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis, kemudian dalam Undang-Undang Pilkada juga ditegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah 20 pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Berdasarkan norma tersebut, kontestasi pilkada dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat diberikan keleluasaan untuk menggunakan haknya untuk memilih calon kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai kehendak dan keinginannya; 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pasal a quo nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini karena Pasal a quo telah membatasi warga negara Indonesia yang ingin memilih dan percaya kepada para mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya, yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mampu membangun masyarakat dan negara (termasuk pula membangun pemerintahan daerah). b. Mantan Terpidana yang Tidak Dicabut Hak Politiknya Berhak untuk Memperjuangkan Haknya secara Kolektif untuk Membangun Masyarakat, Bangsa, dan Negaranya dalam Hal ini Membangun Pemerintahan Daerah 1. Bahwa demokrasi substansial memiliki kaidah yang berkeadilan berdasarkan proporsionalitas, menjaga hak-hak konstitusional seluruh masyarakat, serta meneguhkan kedaulatan rakyat; 2. Bahwa keadilan proporsionalitas ini menjaga agar hak-hak seluruh lapisan dapat terlaksana secara merata tanpa pandang bulu. Bahwa berdasarkan kaidah ini, norma pencabutan (sementara) hak politik selama 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana khusunya yang tidak dicabut hak politiknya untuk mengikuti Pilkada, adalah bentuk menghalangi norma terciptanya keadilan yang proporsional; 3. Bahwa padahal Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengatur “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; 21 4. Bahwa ketentuan norma Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 di atas merupakan bentuk jaminan negara terhadap warga negara untuk dapat memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, salah satunya memberikan jaminan terhadap warga negara untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dalam rangka untuk membangun pemerintahan daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Bahwa jaminan negara terhadap warga negara untuk dapat memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya ini juga ditegaskan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang berbunyi, (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakilwakil yang dipilih dengan bebas. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 6. Bahwa jika dikaitkan dengan konteks pilkada, maka negara harus memberikan jaminan terhadap warga negara untuk dapat memperjuangkan haknya baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, dalam bentuk jaminan dan perlindungan terhadap hak untuk dipilih bagi semua warga negara dan adanya hak untuk memilih bagi semua warga negara, serta adanya kesempatan yang sama dalam hal partisipasi politik dalam pilkada; 7. Bahwa adanya jaminan pemberian hak pilih dan hak untuk memilih ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang disampaikan oleh Robert A Dahl dalam bukunya Dilemmas Of Pluralist Democracy : Autonomy and Control, Yale University Press, New Heaven and London, 1982, yang menegaskan bahwa jaminan dan perlindungan terhadap hak untuk dipilih dan hak untuk memilih merupakan prinsip dari demokrasi; 8. Bahwa Pemohon pernah menjalani hukuman pidana dan telah selesai menjalani pidana, namun Pemohon belum pernah atau tidak pernah 22 dicabut hak politiknya, sehingga Pemohon seharusnya layak untuk dapat memperjuangkan hak untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dalam hal ini membangun pemerintahan daerah melalui kontestasi pilkada; 9. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara untuk dapat terlibat membangun pemerintahan, namun pelaksanaan hak tersebut terhalang dengan Pasal a quo, karena norma yang terkandung dalam pasal a quo telah menggugurkan hak Pemohon sebagai warga negara yang oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tidak dibedakan apakah mantan terpidana yang dicabut hak politiknya atau bukan, untuk berpartisipasi secara kolektif, in casu dalam pemerintahan formal, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dengan demikian, norma hukum yang terkandung dalam pasal a quo telah merampas hak- hak politik Pemohon; 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, MK harus menolak/membatalkan norma yang jelas-jelas melanggar hak konstitusional warga negara, karena bagaimanapun hak-hak individual tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang oleh siapapun termasuk oleh negara (hukum positif). c. Mantan Terpidana yang Tidak Dicabut Hak Politiknya Harus Dilindungi Serta diperlakukan Sama di hadapan Hukum 1. Bahwa demokrasi secara substansif dan etik, tidak membagi atau mengelompokkan Masyarakat berdasakan latar belakang masa lalu. Demokrasi juga menjamin hak politik setiap warga negara terpenuhi, termasuk keikutsertaan mantan terpidana yang tidak dicabut hak poltiknya dalam Pemilu atau Pilkada; 2. Bahwa mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya yang ikut berpartipasi dalam demokrasi baik itu dipilih dan memilih, tidak dapat dipandang sebagai bentuk negatif, menurunnya kualitas dan integritas demokrasi mengingat demokrasi substansial memberi ruang pembelajaran dan proses politik masyarakat terhadap pilihannya. Tidak memberlakukan asas dan norma yang semena-mena terhadap kelompok tertentu; 3. Bahwa keikutsertaan mantan terpidana yang tidak dicabut politiknya tanpa jeda lima tahun dalam kontestasi pilkada langsung tidak serta 23 merta/secara otomatis menjadikan mantan terpidana sebagai kepala Daerah kemudian terpilih. Melainkan terdapat berbagai syarat dan proses yang harus dipenuhi dan dilalui; 4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 5. Bahwa norma pasal di atas menekankan mengenai kepastian hukum yang merupakan hak bagi setiap orang dan setiap orang tidak bisa dikenakan tindakan, larangan, dan hukuman tanpa ada hukum yang mengaturnya. Hukum yang mengatur ini pun harus memenuhi rasa keadilan dan dalam pelaksanaannya haruslah sama bagi setiap orang tanpa memandang status dan kedudukannya, sehingga tak seorang pun dapat direndahkan martabatnya dengan dikurangi dan dihapus hak asasinya dengan tindakan diskriminasi yang berlebihan; 6. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU 39/1999 menegaskan kembali mengenai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; 7. Bahwa fungsi pertama dari kaidah hukum ialah untuk melindungi kepentingan setiap orang. Konsep perlindungan hukum dapat dilihat secara in abstracto dan in concreto. Perlindungan in abstracto yaitu substansi suatu kaidah hukum haruslah memberikan perlindungan. Sedangkan perlindungan hukum in concreto adalah praktik penegakkan hukumnya yang harus memberikan perlindungan. Parameternya, pertama, apakah suatu kaidah menjamin kepastian hukum? Kedua, apakah suatu kaidah bersifat diskriminatif. Kedua parameter ini bersifat kumulatif, yang keduanya harus dipenuhi; 8. Bahwa berkaitan dengan hak memilih dan dipilih, negara telah memberikan kepastian bagi setiap orang untuk untuk menggunakan hak memilih dan dipilihnya. Namun, negara juga memberikan mekanisme penegakan hukum (law enforcement) apabila pelaksanaan hak memilih 24 dan dipilih melenceng dari tujuan dan justru menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum; 9. Bahwa mekanisme penegakan hukum ini telah diakomodir dalam mekanisme pengadilan pidana, bahwa hakim dalam mekanisme pengadilan pidana memiliki ruang untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu (Pasal 66 ayat (1) huruf a UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), salah satunya hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 86 huruf c UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); 10. Bahwa ketentuan ini juga sekaligus memberikan ruang kepada hakim pengadilan untuk dapat memutuskan seorang terdakwa untuk dicabut hak memilih dan dipilihnya berdasarkan pembuktian beserta instrumen kewenangan yang cukup luas diberikan kepada majelis hakim; 11. Bahwa oleh karenanya, putusan pengadilan untuk menjatuhkan ataupun tidak menjatuhkan putusan pencabutan hak memilih dan dipilih kepada seseorang telah didasari atas ruang pembuktian serta penilaian dari mekanisme pengadilan pidana yang ada, yang secara berkelindan menciptakan kepastian hukum bagi seseorang; 12. Bahwa berdasarkan Putusan No: 11/Pid-Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST, Pemohon sebagai terpidana dalam putusan itu tidak dijatuhi pidana pencabutan hak politik. Dalam putusan dalam hal. 230, antara lain [Bukti P-9].: a. Menyatakan bahwa Terdakwa ADITYA ANUGRAH MOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua; b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADITYA ANUGRAH MOHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; e. Menetapkan barang bukti berupa: 25 … f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah); 13. Bahwa amar putusan di atas jelas telah memberikan kepastian hukum terhadap Pemohon mengenai kesalahan yang telah diperbuatnya; 14. Bahwa adanya ruang kepastian hukum melalui mekanisme pengadilan pidana tersebut, seakan-akan dinegasikan oleh keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Hal ini didasarkan oleh kondisi bahwa seseorang masih dapat dibatasi hak untuk dipilih sebagai calon kepala daerah apabila memenuhi ketentuan Pasal a quo, padahal seseorang tersebut tidak dicabut hak memilih dan dipilihnya oleh pengadilan; 15. Bahwa hak memilih di sini dimaksudkan kepada seorang warga negara/masyarakat yang otomatis menjadi terbatasi, karena seseorang tersebut tidak lagi memiliki kesempatan untuk memilih calon kepala daerah karena terdapat ketentuan Pasal a quo, padahal oleh pengadilan calon tersebut tidak dicabut hak dipilihnya; 16. Bahwa penegasian terhadap kepastian hukum seseorang atas hak memilih dan dipilihnya di atas, dapat dikatakan tidak sejalan dan melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. d. Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah Tanggung Jawab Negara, Terutama Pemerintah 1. Bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang telah menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, memajukan, menegakan, dan memenuhi hak asasi manusia; 2. Bahwa Pasal 8 UU 39/1999 juga menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah; 3. Bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia yang melekat ke setiap warga negara dan dijamin oleh UUD 1945 adalah hak memilih dan dipilih. Hak memilih dan dipilih tergolong sebagai hak asasi manusia yang dapat 26 dibatasi (derogable rights). Oleh karenanya, negara dapat membatasi hak tersebut dengan syarat-syarat tertentu meliputi: 4. Bahwa adanya pembatasan terhadap hak untuk memilih dan dipilih ini dapat dilihat dari adanya ruang hakim dalam mekanisme pengadilan pidana untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu (Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), salah satunya hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); 5. Bahwa terhadap hal tersebut, dapat dikatakan bahwa negara telah memberikan ruang legal untuk mencabut hak memilih dan dipilih jika hakim dalam mekanisme pengadilan pidana menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih. Selain hal tersebut, terdapat ruang pula bagi Jaksa untuk mendalilkan/mendakwakan/menuntut permohonan pencabutan hak memilih dan dipilih bagi terdakwa dengan segala sarana dan kewenangannya untuk membuktikan hal tersebut; 6. Bahwa adanya pembatasan terhadap hak memilih dan dipilih tidaklah berhenti cukup disitu. Keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah memberikan pembatasan kembali terhadap hak memilih dan dipilih bagi warga negara yang berstatus terpidana atau mantan terpidana yang memenuhi persyaratan dalam a quo untuk tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah; 7. Bahwa adanya kondisi ini menunjukan bahwa ruang pembatasan hak memilih dan dipilih dapat dilakukan negara, tidak hanya oleh hakim dalam mekanisme pengadilan pidana, namun juga dalam mekanisme pencalonan kepala daerah apabila warga negara tersebut berstatus sebagai terpidana dan mantan terpidana yang memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016; 8. Bahwa di sisi lain, mekanisme pengadilan pidana telah memberikan ruang yang cukup leluasa bagi jaksa dan hakim untuk mengadili dan menilai apakah warga negara masih layak menggunakan hak memilih dan 27 dipilihnya. Jaksa memiliki kewenangan untuk dapat mengumpulkan dan merumuskan bukti guna memberikan permohonan pembatasan hak memilih dan dipilih bagi warga negara. Sedangkan, hakim telah diberikan kewenangan dan ruang untuk menilai dan mengadili permohonan tersebut. Oleh karenanya, putusan pengadilan untuk menjatuhkan ataupun tidak menjatuhkan putusan pencabutan hak memilih dan dipilih telah didasari atas kewenangan dan penilaian dari mekanisme pengadilan pidana; 9. Bahwa terhadap kondisi ini, terlihat Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 justru masih membuka ruang bagi warga negara untuk tidak dapat menggunakan hak dipilihnya sebagai calon kepala daerah apabila berstatus sebagai terpidana dan mantan terpidana yang memenuhi persyaratan Pasal a quo tanpa melihat apakah warga negara tersebut telah dijatuhi ataupun tidak dijatuhi pencabutan hak memilih dan dipilih. Dalam batas penalaran yang wajar, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tidak mempertimbangkan adanya mekanisme pembatasan hak memilih dan dipilih melalui mekanisme pengadilan pidana yang telah ada. Padahal seperti yang telah diuraikan di atas, mekanisme pengadilan pidana telah dibekali kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengadili dan menilai ruang penjatuhan terhadap pencabutan hak dipilih dan memilih seseorang; 10. Bahwa hak memilih seseorang juga dapat dibatasi, karena seseorang tersebut tidak lagi memiliki kesempatan untuk memilih calon karena memenuhi ketentuan Pasal a quo, padahal oleh pengadilan calon tersebut tidak dicabut hak dipilihnya; 11. Bahwa oleh karenanya, pembatasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah memberikan pembatasan ganda bagi warga negara untuk menggunakan hak memilih dan dipilih serta tidak menunjukan adanya semangat proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia. Padahal, doktrin hukum yang salah satunya disampaikan oleh Janus Symonide telah menyadari bahwa ruang proporsionalitas menjadi salah satu syarat penting dalam pembatasan hak asasi manusia. Pembatasan hak asasi manusia tidak dapat digunakan tanpa batasan, tetapi tetap harus 28 memperhitungkan nilai keadilan bagi setiap warga negara, bahkan bagi warga negara yang dilakukan pembatasan tersebut; e. MK Mempunyai Alasan Yang Kuat Untuk Menyesuaikan Kembali Pendiriannya bahwa Pengenaan Pencabutan Hak Politik Harus dengan/berdasarkan Putusan Pengadilan 1. Bahwa hak politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Pengaturan mengenai hak-hak politik (hak memilih dan dipilih) setiap orang, telah dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, oleh sebab itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa harus ada pembatasan baik secara langsung maupun tak langsung dalam bentuk maupun dengan cara apapun; 2. Bahwa pengakuan hak politik juga terdapat dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights) yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolus 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights), yang dimana Pasal 25 menegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa membedakan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk : 1) Ikut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; 2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; 3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum. Hal ini menegaskan pentingnya hak politik individu sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental; 29 3. Bahwa pencabutan hak politik seharusnya hanya dapat dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Hal ini berarti keputusan untuk mencabut hak politik seseorang harus didasarkan pada media yang jelas, dengan hak untuk membela diri dan adanya kebebasan dari diskriminasi, sehingga berkepastian hukum dan sesuai dengan pelindungan hak asasi manusia, terlebih jika seseorang ingin kembali mengabdi untuk kepentingan daerah, negara, dan bangsa; 4. Bahwa dalam konstruksi hukum pidana, pencabutan hak politik yang masuk dalam kategori jenis pidana tambahan dapat dilaksanakan dengan ketentuan: 1) tidak berlaku otomatis, yang mana harus diterapkan dengan putusan pengadilan; dan 2) tidak berlaku seumur hidup, yang mana ada jangka waktu tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan suatu putusan hakim (Evi Hartanti, 2010). Dengan demikian, penekanan terhadap penerapan pencabutan hak politik ialah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan tetap; 5. Bahwa sebagai contoh, dalam persidangan PHPU Legislatif 2024 lalu, MK dalam Putusan Nomor: 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mendiskualifikasi calon legislatif atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kab. Tarakan Dapil 1. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa Erick Hendrawan Septian Putra terbukti belum menyelesaikan masa tunggu 5 (lima) tahun setelah diputus bersalah melalui Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019, di mana dalam putusan tersebut dengan jelas amarnya menyatakan terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, karena yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 30 dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), meskipun pada akhirnya Erick Hendrawan Septian Putra dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda 10.000.000; 6. Bahwa perkara di atas tidak termasuk tindak pidana korupsi dan tidak dicabut hak politiknya meskipun dengan ancaman di atas 5 (lima) tahun. Hal tersebut menjadi persoalan karena ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana dimaknai oleh Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 diberlakukan tanpa berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga, telah menutup ruang kebijaksanaan dari hakim pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara konkritnya untuk memilih akan mengenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik atau tidak; 7. Bahwa kemudian, terdapat contoh pada kasus pencalonan anggota DPD Irman Gusman yang diputus oleh MK dengan Nomor 03-03/PHPU.DPD- XXII/2024, yang bersangkutan dikabulkan permohonannya untuk dimasukkan menjadi salah satu calon DPD Sumatera Barat. Mahkamah menilai Irman Gusman tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang menjalaninya sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta 600/2023. Padahal berdasarkan Salinan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 97/PK/PID.SUS/2019 Tanggal 24 September 2019, Pemohon dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 5 tahun pidana penjara sebagaimana diatur Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantaran Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantaran Tindak Pidana Korupsi dan dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun; 8. Bahwa contoh kasus Irman Gusman di atas, menjadi bukti bahwa pembatasan hak politik bagi mantan terpidana harus dilaksanakan secara proporsional agar terwujudnya keadilan. Artinya penerapannya tidak bisa digeneralisir melainkan harus dilihat case by case. Penafsiran yang 31 dilakukan MK dalam putusan a quo, menurut Pemohon bisa juga diterapkan dalam perkara a quo, karena esensinya Pemohon hanya meminta agar jeda lima tahun itu dikecualikan bagi mantan terpidana yang tidak dicabut hak poltiknya, sehingga tidak akan berlaku bagi seluruh mantan terpidana tipikor; 9. Bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus selalu menjunjung tinggi HAM dengan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pencabutan hak mengingatkan kembali adanya hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia (onterende straffen). Kesepakatan- kesepakatan internasional sudah menegaskan penghapusan terhadap hukuman yang merendahkan martabat manusia. Meniadakan atau mengurangi hak asasi terpidana kasus korupsi merupakan tindakan diskriminasi yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan manusia (Bagir Manan, 2001); 10. Bahwa oleh karena pertimbangan di atas maka pencabutan hak politik seharusnya hanya dapat diberlakukan atau dikenakan dengan/berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana juga telah menjadi pendirian MK dalam Putusan No. 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, sebagaimana kutipan pertimbangan hukum di halaman 35, sebagai berikut: Menimbang bahwa memang Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang- undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) 32 misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif; Menimbang bahwa dari sifatnya, yaitu pelarangan terhadap kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 60 huruf g jelas mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok sebagaimana dimaksud. Sebagai negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 11. Bahwa Putusan 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 di atas jelas menyatakan bahwa dalam prinsip negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 12. Bahwa meski konteks pengujian undang-undang yang diputus dalam Putusan 011-017/PUU-I/2003 di atas berkenaan dengan isu “pembatasan” hak politik terhadap bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya, tetap sangat relevan terhadap isu konstitusionalitas yang diajukan dalam Permohonan a quo, karena sama-sama menyangkut hak politik bahkan hak hukum/konstitusionalitas setiap warga negara untuk dapat menjadi calon pejabat yang dipilih (elected officials); 13. Bahwa sekalipun Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memang memungkinkan adanya pembatasan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan undang- undang, akan tetapi utamanya terhadap pembatasan (pencabutan) hak politik tidak tepat apabila pembatasannya diberlakukan secara otomatis/langsung berlaku atas dasar norma undang-undang. Melainkan, pengenaan pencabutan hak politik ini seharusnya terlebih dahulu diputus oleh hakim Pengadilan yang mengadili dan memutus kasus konkritnya; 14. Bahwa Prof. Arief Hidayat pernah menegaskan syarat/ukuran penerapan pembatasan HAM pada saat menyampaikan ceramah kunci sekaligus 33 membuka kegiatan seminar nasional, Kamis (14/11) di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Sebagai berikut: Dalam sejumlah putusan, MK telah menetapkan pendiriannya terhadap tafsir Pasal 28J Ayat (2), “HAM dapat dibatasi tapi pembatasan itu mensyaratkan tujuh hal yaitu, pertama, diatur dalam UU. Kedua, didasarkan atas alasan-alasan yang sangat kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Ketiga, dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Kempat, memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kelima, tidak diskriminatif. Keenam, tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Terakhir, ketujuh, berkait dengan hak pilih, pembatasan berdasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan, misalnya faktor usia, keadaan jiwa, dan ketidakmungkinan, misalnya karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya individual dan tidak kolektif. 15. Bahwa PEMOHON sependapat dengan ketentuan mengenai pembatasan Hak Asasi Manusia tersebut. Sehingga untuk menegaskan syarat/ukuran pembatasan HAM di atas, maka pembatasan HAM setidak-tidaknya harus memperhatikan sebagaimana pandangan Januz Symonides yang mengemukakan 3 (tiga) syarat untuk dapat dilakukan pembatasan Hak Asasi Manusia, yaitu: pertama, harus diatur dalam aturan hukum, kedua harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis, dan yang terpenting adalah ketiga, harus karena memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial (artinya harus didasarkan atas alasan-alasan yang sangat kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan); 16. Bahwa PEMOHON sependapat pembatasan melalui pencabutan hak politik (sementara) selama 5 (lima) tahun merupakan pembatasan hak asasi PEMOHON, mengingat pemohon adalah seorang yang pernah melakukan kesalahan dimasa lalu. Namun pencabutan (sementara) hak politik selama 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 ini berlaku umum bagi mantan terpidana walaupun tidak dicabut hak 34 politiknya oleh pengadilan seperti PEMOHON, sehingga tidak bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial; 17. Bahwa penerapan ketentuan mengenai pencabutan (sementara) hak politik selama 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana, adalah bentuk naluri terhadap generalisasi. Nenurut Hans Rosling, dkk. (2019), Naluri terhadap generalisasi dapat membuat kita mengelompokkan barang atau orang atau negara secara keliru padahal sesungguhnya sangat berbeda. Naluri ini dapat membuat kita mengandaikan segala sesuatu atau setiap orang yang berada dalam satu ketegori adalah sama; 18. Bahwa pemberlakuan jeda lima tahun termasuk juga terhadap mantan narapidana yang tidak dicabut hak politiknya secara tidak langsung melegalkan dan menumbuhkan naluri generalisasi dan pembetukan stereotip “buruk” secara terus menerus bagi mantan terpidana khususnya yang tidak dicabut hak politiknya, yang idealnya mendapatkan tempat di masyarakat; 19. Bahwa pencabutan (sementara) hak politik selama 5 (lima) tahun secara eksplisit menambah stigma buruk bagi seorang mantan terpidana pasca menjalani hukuman pidana, menumbuhkan mental insecure, sehingga penolakan dan stigma bahwa terpidana terus menjadi sampah masyarakat pasca menjalani hukuman pidana bisa mungkin akan menciptakan bentuk pelanggaran pidana baru, hal ini bertentangan dengan fungsi dan peran Lembaga pemasyarakatan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 20. Bahwa Lembaga pemasyarakatan melaksanakan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian menunjukkan bawah Instrospeksi, perbaikan kualitas diri, adalah ruang pada saat mantan narapidana menjalani hukuman. Hal ini senada yang disampaikan seorang filsuf Michel Foucault bawah Penjara sejak awal ditugaskan mengubah individu; 21. Bahwa pencabutan (sementara) hak politik yang PEMOHON alami tidak dengan/berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini jelas tidak sejalan dengan konsep pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) 35 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang salah satu jenis pidana tambahan tersebut adalah pencabutan hak tertentu (in casu pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) jo. Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 22. Bahwa terang ditentukan dalam Pasal 66 ayat (2) UU 1/2023 mengenai pengenaan pidana tambahan ini bergantung pada kekuasaan (diskresioner) hakim pengadilan yang memutus perkara, sebab ketentuan pengenaan pidana tambahan ini diatur bahwa Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan; 23. Bahwa sebagaimana data dari 86 kepala daerah yang telah divonis dalam kasus korupsi pada 2004-2018, hanya 30% atau 26 kepala daerah yang divonis dicabut hak politiknya. Persentase tersebut lebih rendah dibanding tuntutan KPK. KPK menuntut pencabutan hak politik terhadap 38% atau 32 dari 86 kepala daerah. Artinya secara statistik menggambarkan bahwa KPK dan Hakim sebagai lembaga yang bewenang secara proporsional menuntut dan memvonis pencabutan hak politik kepada seorang terpidana. Ini menunjukan bahwa tidak semua terpidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas mendapatkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik karena sangat bergantung pada substansi perkara case by case. Termasuk tidak semua kasus tipikor yang dituntut KPK juga dengan tuntutan pidana tambahan pencabutan hak poltik; 24. Bahwa konsep norma pencabutan hak politik sebagaimana rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh MK dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 justru secara otomatis/langsung menimbulkan tercabutnya hak politik terhadap diri PEMOHON selama 5 (lima) tahun setelah PEMOHON selesai menjalani pidana, padahal hak politik PEMOHON tidak pernah sama sekali dicabut oleh/berdasarkan putusan Pengadilan. Dan yang demikian ini jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan; 36 25. Bahwa ketidakpastian hukum ditengarai oleh karena norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 tidak sejalan atau tidak harmonis dengan Putusan MK No. 011- 017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketidakpastian hukum tersebut secara terang benderang bermuara pada timbulnya ketidakadilan terhadap diri PEMOHON bahkan warga negara Indonesia lain yang mungkin mengalami keadaan seperti yang PEMOHON alami; 26. Bahwa apalagi setelah mencermati kembali Putusan MK Nomor 56/PUU- XVII/2019, ternyata lebih didasarkan pada pertimbangan terhadap fakta empiris berupa 2 (dua) kasus korupsi dalam jabatan yaitu kasus mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan mantan Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan. Artinya ada politik hukum berkaitan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jika dikaitkan dengan permohonan a quo, jelas Putusan MK tersebut tidak relevan dan tidak tepat apabila digeneralisasi untuk seluruh kasus korupsi yang tidak berkaitan dengan korupsi jabatan saat menjadi Kepala Daerah. Fakta terdapat Mantan Terpidana mengulangi tindak pidana korupsi pasca terpilih kembali, mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan mantan Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan tidak dapat dijadikan kesimpulan dan generalisasi seperti yang telah disampaikan diatas; 27. Bahwa Mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil divonis oleh Pengadilan karena terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ( Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah 37 atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Selain itu juga melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal-pasal tersebut dikenakan karena jelas berkaitan dengan jabatannya sebagai Kepala Daerah saat itu; 28. Bahwa mantan Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan, divonis oleh Pengadilan karena terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal tersebut dikenakan karena jelas berkaitan dengan jabatannya sebagai Kepala Daerah saat itu; 29. Bahwa faktanya PEMOHON belum pernah menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. PEMOHON juga tidak memiliki riwayat melakukan korupsi dalam jabatan baik dalam kapasitas sebagai kepala daerah/wakil 38 kepala daerah maupun sebagai pejabat negara lainnya (sebagai Anggota DPR RI), sehingga apabila pasal a quo tetap dipertahankan dan diberlakukan, maka menjadi berlaku untuk semua kasus yang sebenarnya berbeda dengan konteks permohonan PEMOHON; 30. Bahwa selanjutnya kekhawatiran Sebagian kalangan jika mantan terpidana diberi kesempatan kembli akan melakukan tindak pidana yang sama tidak dapat secara langsung dituangkan menjadi aturan kumulatif berupa pencabutan (sementara) hak politik selama 5 (lima) tahun kepada mantan terpidana. Daniel Kahneman Dkk (2022) membangun kerangka yang disebut dengan Diagnosis Bias yang meneliti tentang sebab kesalahan dalam pertimbangan. Diantaranya bias Psikologi, Bias Statistik dan Bias Conclution atau Bias kesimpulan; 31. Bahwa berdasarkan diagnosis Bias di atas terdapat cacat pertimbangan, bahwa belum terdapat ukuran korelasi antara pencabutan (sementara) hak politik selama 5 (lima) dan pengulangan tindak pidana. Penilaian tersebut harus dibuktikan secara terukur dan tersistematis lebih dahulu menggunakan teori korelasi yang menjelaskan sebab akibat dari keduanya dan atau teori kebenaran koherensi yang mengatakan bahwa kebenaran itu merupakan suatu proses atau adanya keadaan-keadaan yang runtut, yang masuk akal, yang saling berhubungan antara gagasan-gasan yang dimiliki seorang subjek mengenai suatu objek tertentu (Soejono Soemargono,1983b:14); 32. Bahwa kekhawatiran mayoritas terhadap pengulangan tindak pidana korupsi sesungguhnya telah diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana korupsi; 33. Bahwa kepala daerah menempati posisi terbanyak kelima sebagai aktor yang paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi (ICW, 2019). Sedikitnya terdapat 253 kepala daerah, yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh Aparat Penegak Hukum, pada periode waktu Januari 2010 hingga Juni 2018. Bahwa secara statistik menunjukkan dari 253 kepala daerah dalam kurun waktu tersebut terdapat 2 orang mantan terpidana yang melakukan pengulangan tindak pidana kembali, artinya 0,1% pernah 39 melakukan tindak pidana Korupsi, dan 99,9% adalah kepala Daerah yang belum pernah melakukan tindak pidana; 34. Bahwa pencabutan (sementara) hak politik selama 5 (lima) tahun yang diberlakukan berdasarkan norma undang-undang secara tidak proporsional dan berlaku otomatis/langsung terhadap mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tanpa atas dasar putusan pengadilan yang memeriksa dan memutus kasus konkritnya telah jelas menghilangkan hak dan keadilan yang proporsional bagi warga negara Indonesia (mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya) yang telah bebas dan menjalani proses pemidanaan/pemasyarakatan sebelumnya; 35. Bahwa di samping itu, norma pembatasan HAM a quo juga tidak sejalan dengan syarat pembatasan HAM sebagaimana dimaksud dalam sejumlah putusan MK yang ditegaskan oleh Prof. Arief Hidayat di atas, yaitu tidak boleh menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena pencabutan (sementara) hak politik tanpa dikenakan dengan putusan pengadilan, sehingga menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 36. Bahwa apalagi pembatasan HAM yang berkait dengan hak pilih, hanya dapat dilakukan berdasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan, misalnya faktor usia, keadaan jiwa, dan ketidakmungkinan, misalnya karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya individual dan tidak kolektif; 37. Bahwa dengan demikian, terdapat alasan yang kuat bagi MK untuk dapat menyesuaikan kembali pendiriannya dengan memaknai kembali terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang sudah pernah dimaknai sebelumnya dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, dengan menyatakan bagi mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak harus melewati jangka waktu 5 (lima) 40 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, sepanjang wajib secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. V. Petitum DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan Provisi PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menjadikan Permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional PEMOHON dan mencegah kerugian konstitusional PEMOHON akan terjadi. DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; iii) bagi mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah 41 berkekuatan hukum tetap, tidak harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, sepanjang wajib secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 19 Desember 2019 (UU PILKADA); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas Pemohon, E-KTP dengan NIK 7101052501820001; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota 42 Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara KPU RI No. 146/PL.01.4-BA/71/2022 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara); 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara No. 118/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara); 7. Bukti P-7 : Kumpulan Alat Bukti berupa Print Out hasil survei/berita media elektronik/Media Massa); a. https://manadopost.jawapos.com/politik/284461774/2024- pilwako-kotamobagu-banjir-figur-ada-politisi-birokrat- pengusaha-ini-daftarnya b. https://manadopost.jawapos.com/politik/284406526/partai- golkar-sulut-cari-figur-populer-calon-kepala-daerah-2024- mulai-disurvei-ini-daftar-figur-potensial; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Lepas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Barat Lapas Kelas I Sukamiskin No. W11.PAS.PAS1.PK.01.01.02- 0194 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 11/Pid.Sus TPK/2018/PN.JKT.PST; 10. Bukti P-10 : Print Out Media Elektronik: https://beritatotabuan.com/berita- terkini/raih-dukungan-tertinggi-di-verfak-kpu-adm- melenggang-ke-tahapan-lanjutan/. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 43 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 44 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 45 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mantan terpidana yang tidak pernah dicabut hak politiknya dan telah menyelesaikan pidananya pada tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST, tanggal 6 Juni 2018 [vide Bukti P-9]; 3. Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi terhalangi dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 karena Pemohon berstatus mantan terpidana sejak 7 Oktober 2021 sehingga tidak dapat mengikuti konstestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 karena belum memenuhi syarat masa tunggu 5 (lima) tahun; 46 4. Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi terhalangi dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 karena Pemohon sebagai mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya mendapatkan perlakuan berbeda untuk menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam kontestasi Pilkada Tahun 2024; 5. Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk memeroleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjadi terhalangi karena negara justru membuat norma yang membatasi dan mengurangi hak politik warga negara bagi mantan terpidana untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah; 6. Bahwa dengan demikian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon untuk maju menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024 potensial dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon terhalang oleh ketentuan persyaratan pendaftaran calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan pernah menjadi terpidana dan tidak pernah dicabut hak politiknya untuk dipilih oleh putusan pengadilan, menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019. Anggapan kerugian konstitusional dimaksud disebabkan karena Pemohon tidak dapat mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada Tahun 2024 sebelum masa tunggu 5 (lima) tahun terlewati. Di samping itu, Pemohon juga telah dapat menjelaskan bahwa anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan bersifat spesifik dan aktual terjadi yang dialami oleh 47 Pemohon, serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang dialami dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera mengingat permohonan ini terkait langsung dengan proses pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, tahap pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 akan dimulai pada 27 Agustus 2024 berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Terhadap permohonan Provisi a quo, Mahkamah berpendapat, oleh karena permohonan Pemohon a quo diputus oleh Mahkamah tanpa melalui sidang pleno dengan agenda untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK maka dengan sendirinya terhadap permohonan a quo akan segera mendapatkan putusan. Oleh karena itu, permohonan putusan provisi Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 48 Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019, Pemohon mengemukakan dalil (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon, mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya harus diberikan jaminan dan perlindungan sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum seperti termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia harus dilindungi hak-haknya, khususnya hak politik, yakni hak memilih dan hak untuk dipilih sebagai pejabat pemerintahan; b. Bahwa menurut Pemohon, mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dalam hal ini membangun pemerintahan daerah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, pelaksanaan hak tersebut terhalang dengan norma a quo, karena norma yang terkandung dalam pasal a quo telah menggugurkan hak Pemohon sebagai warga negara yang oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dibedakan apakah mantan terpidana yang dicabut hak politiknya atau bukan, untuk berpartisipasi secara kolektif, in casu dalam pemerintahan formal, membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dengan demikian, norma hukum yang terkandung dalam pasal a quo telah merampas hak-hak politik Pemohon; c. Bahwa menurut Pemohon, mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya harus dilindungi serta diperlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, norma a quo justru memberikan pembatasan hak untuk dipilih sebagai calon kepala daerah apabila memenuhi ketentuan Pasal a quo, padahal tidak dicabut hak memilih dan hak untuk dipilih oleh pengadilan. d. Bahwa menurut Pemohon, Pemerintah bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Namun, keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019, memberikan 49 pembatasan terhadap hak memilih dan dipilih bagi warga negara yang berstatus mantan terpidana yang memenuhi persyaratan dalam norma a quo untuk tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. e. Bahwa menurut Pemohon, pembatasan hak politik bagi mantan terpidana harus dilaksanakan secara proporsional agar terwujud keadilan. Artinya, penerapannya tidak bisa digeneralisir melainkan harus dilihat case by case. Penafsiran yang dilakukan MK dalam putusan a quo, menurut Pemohon bisa juga diterapkan dalam perkara a quo, karena esensinya Pemohon hanya meminta agar jeda lima tahun itu dikecualikan bagi mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya, sehingga tidak akan berlaku bagi seluruh mantan terpidana tipikor. f. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 berlaku umum bagi mantan terpidana walaupun tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan seperti Pemohon, sehingga tidak bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial. g. Bahwa menurut Pemohon, konsep norma pencabutan hak politik sebagaimana rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 justru secara otomatis/langsung menimbulkan tercabutnya hak politik terhadap diri Pemohon selama 5 (lima) tahun setelah Pemohon selesai menjalani pidana. Padahal, hak politik Pemohon tidak pernah sama sekali dicabut oleh/berdasarkan putusan pengadilan, dan yang demikian jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan; h. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana telah melewati 50 jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; iii) bagi mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, sepanjang wajib secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”; [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf [3.7], terhadap permohonan a quo Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun pemilihan walikota dan wakil walikota merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Oleh karena itu, semangat demokrasi pada pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak politik warga negara Indonesia. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah memiliki posisi yang strategis dalam membangun demokrasi. Oleh karena itu, agar pemilihan kepala daerah dapat menciptakan demokrasi yang bermartabat maka penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib 51 penyelenggara pemilihan umum; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas. Sehingga dalam proses “recruitment” kepala pemerintahan harus dilakukan dengan ketat guna menghasilkan pemimpin yang bermartabat dan berkeadilan. Hal itu penting karena hasilnya bukan saja terkait dengan kepastian, tetapi juga terangkum keadilan dan kemanfaatan dalam kerangka memajukan kesejahteraan bersama. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan partisipasi politik rakyat dalam menentukan pemimpin sebagai wujud legitimasi kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, rakyat bebas memilih calon pemimpin berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak dan kinerja partai dan calon, demi menciptakan hasil pemilihan kepala daerah yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin terwujudnya pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan kaidah demokrasi, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan dengan sistem yang baik. Dalam kaitan sistem yang baik dimaksud, terdapat tiga hal yang sangat menentukan, yaitu peraturan pemilihan (electoral regulation), proses pemilihan (electoral process), dan penegakan hukum pemilihan (electoral law enforcement). Electoral regulation adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pemilihan kepala daerah yang berlaku, bersifat mengikat, dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. Electoral process adalah seluruh kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, electoral law enforcement adalah penegakan hukum terhadap aturan-aturan pemilihan kepala daerah baik yang bersifat penegakan hukum administrasi, hukum pidana, maupun penegakan etik. [3.11.2] Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon kepada Mahkamah untuk memberi tafsir baru berkaitan dengan “pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun bagi mantan narapidana” yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019. Berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan beberapa kali dalam putusan yang kemudian ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, sehingga bunyi norma tersebut dimaknai menjadi selengkapnya sebagai berikut: 52 “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”; Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, sebelum Mahkamah sampai pada amar sebagaimana dikutip di atas, terlebih dahulu Mahkamah telah memberikan dasar pertimbangan terkait dengan isu “pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dengan mengutip putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang menguji norma yang sama, sebagai berikut: “Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran. Tujuan demikianlah yang hendak dicapai oleh putusan-putusan Mahkamah sebelumnya khususnya dalam memaknai syarat yang berkaitan dengan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang merupakan persyaratan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar dalam putusan-putusan sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam hal terdapat bagian-bagian tertentu dari putusan-putusan tersebut di atas yang tidak bersesuaian dengan bagian yang lain maka harus dikembalikan kepada semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena keempat syarat tersebut diperlukan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas maka semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam proses penentuan kepala daerah.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Sub- Paragraph [3.12.1], hlm. 50-51] 53 Selanjutnya, melalui pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.13] dalam Putusan yang sama, Mahkamah juga menyatakan perihal masa tunggu 5 tahun tersebut adalah “…langkah demikian juga dianggap penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan kepala daerah itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan…” [vide Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 hlm. 61]. [3.11.3] Bahwa dengan dasar argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah kemudian menegaskan pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif. Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih masih diwajibkan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tindak pidana yang terbukti telah dilakukan. Oleh karena itu, bagi terpidana yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berlaku syarat masa tunggu 5 (lima) tahun, tanpa melihat terpidana tersebut sebagai pelaku utama atau pelaku pembantuan, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sebab, yang menjadi dasar untuk dikenakan masa tunggu 5 (lima) tahun adalah bukan terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dan kualifikasi perbuatannya, akan tetapi pada ancaman pidana yang terbukti yang dilakukan oleh terpidana yaitu 5 (lima) tahun atau lebih. Penegasan pendirian Mahkamah a quo penting dilakukan, karena hal tersebut semata-mata untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas, sehingga semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam memberlakukan salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah. [3.11.4] Bahwa lebih lanjut dalam hal ini, Mahkamah tidak menafikan hak politik Warga Negara Indonesia untuk dipilih dan memilih merupakan hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi hak tersebut tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, secara konstitusional, hak politik bukan merupakan hak asasi yang 54 tidak dapat dibatasi (non-derogable rights), termasuk dalam hal ini pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana sebagaimana dipertimbangkan di atas bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah merupakan bagian dari aktualisasi nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice). Dengan demikian, masa tunggu 5 (lima) tahun pada hakikatnya adalah untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk beradaptasi dengan masyarakat serta melakukan introspeksi diri untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi penghukuman kepada pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, namun waktu 5 (lima) tahun merupakan waktu yang dipandang cukup bagi pelaku untuk menjadi orang yang lebih baik dan beradaptasi kepada masyarakat. Di samping itu, juga memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pemilih untuk menilai atau mengevaluasi apakah mantan terpidana dimaksud sudah memiliki kelayakan untuk dipilih sebagai pejabat publik, in casu kepala daerah. Selain untuk adaptasi, waktu 5 (lima) tahun tersebut disesuaikan dengan siklus lima tahunan proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, baik pemilu anggota legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah; [3.11.5] Bahwa terkait dengan syarat masa tunggu 5 (lima) tahun bagi pelaku tindak pidana yang terbukti dan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih juga dijadikan rujukan untuk memperkuat pendirian oleh Mahkamah untuk syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022 dan Putusan Mahkamah Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 28 Februari 2023. Sehingga syarat kumulatif yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 dan putusan selanjutnya sudah merupakan penafsiran yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut penting karena pemberlakuan waktu tunggu diperlukan 55 untuk penyesuaian atau adaptasi bagi mantan terpidana untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya benar-benar telah mengubah sikap dan perilaku menjadi baik dan teruji. Oleh karena itu, ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan, termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat seorang pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Hal tersebut merupakan indikator untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, yaitu untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral, dan mengutamakan pada kepentingan rakyat. Pemberian tenggang waktu tersebut juga memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah mantan terpidana tersebut telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi konstitusional. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan waktu tunggu 5 (lima) tahun terhadap mantan terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih sebagai syarat dalam pencalonan kepala daerah sesungguhnya bertujuan untuk menjaga konsistensi sikap calon seorang pemimpin, in casu kepala daerah, sehingga hal ini mencerminkan adanya kepastian hukum dalam konstruksi electoral regulation. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang memohon agar masa tunggu 5 (lima) tahun dapat dikecualikan terhadap terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan sekalipun tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terpidana diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih adalah hal yang tidak berdasar, karena menurut Mahkamah persoalannya bukan pada dapat digantikannya masa tunggu 5 (lima) tahun dengan tidak dicabutnya hak politik dengan alasan “seolah-olah” pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang tidak berat sehingga tidak relevan untuk diberlakukan masa tunggu 5 (lima) tahun. Namun demikian, terhadap hal tersebut, alasan yang fundamental adalah pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dikarenakan semata-mata terpidana dimaksud dinilai sebagai pelaku tindak pidana yang dikategorikan berat dan oleh karenanya diperlukan masa tunggu yang dianggap cukup agar mempunyai kesempatan beradaptasi dan menunjukkan kepada publik, khususnya calon pemilih bahwa yang bersangkutan telah menyadari akan kesalahan 56 dan perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta menyesali dan kembali dapat diterima pada lingkungan sosialnya, dalam konteks ini dapat diterima kembali oleh calon pemilihnya. Terlebih, berkaitan dengan pencabutan hak politik a quo Mahkamah sebenarnya telah mendorong kepada pengadilan, agar seseorang yang telah dijatuhi pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih tidak relevan lagi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, mengingat hal tersebut sama halnya menjatuhkan pidana “tambahan” 2 (dua) kali terhadap terpidana jika akan menggunakan hak politiknya setelah selesai menjalani pidana. Sebab, terpidana di samping harus menjalani masa pencabutan hak politiknya juga masih harus menyelesaikan masa tunggu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang sejatinya hal tersebut secara faktual masa pencabutan hak politik tersebut telah terabsorbsi (terserap) oleh masa tunggu 5 (lima) tahun; [3.12] Menimbang bahwa lebih lanjut melalui Putusan a quo penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan perbedaan ancaman pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini penting, mengingat terhadap hal tersebut acapkali menimbulkan salah tafsir atau setidak tidaknya terdapat persepsi yang berbeda pada pemahaman terhadap ancaman pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang seolah-olah masa tunggu 5 (lima) tahun dapat diberlakukan terhadap keduanya, karena sama-sama menentukan ancaman pidana yang beririsan dengan 5 (lima) tahun. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendirian, bahwa masa tunggu 5 (lima) tahun hanya dapat diberlakukan terhadap terpidana tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak dapat diberlakukan terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun. Sebab, pengelompokan ancaman pidana antara paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, secara doktriner adalah batas yang secara universal dijadikan parameter untuk menentukan jenis tindak pidana yang berat dan tidak berat. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan semangat pembatasan yang memberlakukan masa tunggu adalah disebabkan karena kategori bobot atau berat/ringannya tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh terpidana. 57 Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menilai kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019, dengan menghilangkan syarat “masa tunggu 5 (lima) tahun bagi terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana yang dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tidak menyebabkan hilangnya jaminan dan perlindungan hak Pemohon, sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hokum bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan 58 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 13.19 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, serta Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 59 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah