54/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 54/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, yang diwakili oleh: I. Nama : Baso Rukman Abdul Jihad Jabatan : Ketua Umum Alamat : Perumahan Griya Bukit Jaya I Cluster Victory Blok A3 Nomor 21, RT.014, RW.025, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. II. Nama : Lilis Mahmudah Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Mekar Sari II Blok F 07/07, RT.003, RW.006, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. III. Nama : Siti Istikharoh Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Mekar Asri II Blok. F 07/07, RT.003, RW.006, Kelurahan/Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Federasi Serikat Pekerja Farmasi Dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh: 2 I. Nama : Wiwit Widuri, S.H., M.H Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan Mairin RT.009, RW.003, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. II. Nama : Gatot Subroto Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Jalan Kp. Jati I, RT.007, RW.003, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. III. Nama : Umi Kalsum Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Kampung Kramat RT.010, RW.005 Kel/Desa Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh: I. Nama : Dedi Sudarajat Jabatan : Ketua Umum Alamat : Green Savana Blok N11/12, RT.003, RW.005, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. II. Nama : Moch. Edi Priyanto Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Perumahan Aster 3 Blok A.6/8, RT.008, RW.003, Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. III. Nama : Abdul Ghofur Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Graha Pesona Blok W14/18, RT.001, RW.010, Kelurahan/Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 3 4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh: I. Nama : Arif Minardi Jabatan : Ketua Umum Alamat : Puri Cipageran Indah I D-6, RT.001, RW.025, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. II. Nama : Ir. Idrus Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Pulo Permata Sari Blok A6 Nomor 3A, RT.001, RW.019, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. III. Nama : Arizal Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam I H/200, RT.003, RW.004, Kelurahan/Desa Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh: I. Nama : Moh. Jumhur Hidayat Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002, RW.001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. II. Nama : Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Pura Bojonggede Blok L-09/04, RT.001, RW.019, Kelurahan Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. III. Nama : Sri Ambar Wiyanti Jabatan : Bendahara Umum 4 Alamat : Jalan Portiara Nomor 36, Pekapuran, RT.001, RW.005, Kelurahan/Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, yang diwakili oleh: I. Nama : M. Bustanul Ulum Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F-2, RT.006, RW.026, Kelurahan/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. II. Nama : Firlandie, A.Md Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan Tanjung Raya II Gg. Mutiara, RT.003, RW.004, Kelurahan/Desa Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. III. Nama : Mariyah Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Jalan Purnama Gg. Keluarga, RT.005, RW.011, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan, yang diwakili oleh: I. Nama : Achmad Mundji Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan Srikaya Raya Nomor 01 Perumnas Winong, RT.007, RW.004, Kelurahan/Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. II. Nama : Saadi Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Kelurahan Tengah Nomor 21, RT.005, RW.010, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5 III. Nama : Estiningsih Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Perumahan Bekasi Griya Asri I Blok B6 Nomor 14, RT.003, RW.031, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, yang diwakili oleh: I. Nama : Stefanus Willa Faradian Purwoko Jabatan : Presiden Alamat : Puri Nirwana 3 Blok DA Nomor 27, RT.001, RW.016, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. II. Nama : M. Taat Badarudin Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan Bunga Lili Raya Blok 71 Nomor 8, RT.009, Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, yang diwakili oleh: I. Nama : Rudi Hartono B Daman Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan Kayu Besar Nomor 35, RT.002, RW.006, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. II. Nama : Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan H. Sairan Nomor 74, RT.005, RW.021, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, yang diwakili oleh: I. Nama : Wahidin 6 Jabatan : Presiden Alamat : Permata Telukjambe MM/06, RT.003, RW.018, Kelurahan/Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. II. Nama : Ajat Sudrajat Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Kp. Cidadap, RT.002, RW.001, Desa Sindanggalih, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. III. Nama : DK Arief Kusnadi Jabatan : Bendahara Alamat : Griya Cibinong Indah Blok. G1 Nomor 08, RT.003, RW.012, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon X; 11. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh: I. Nama : Moh. Jumhur Hidayat Jabatan : Ketua Umum Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002, RW.001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. II. Nama : Arif Minardi Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Puri Cipageran Indah I D-6, RT.001, RW.025, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. III. Nama : H. Ahmad Yani Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Jalan Karawitan Nomor 53, RT.001, RW.010, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, yang diwakili oleh: I. Nama : Wahidin Jabatan : Presiden 7 Alamat : Permata Telukjambe MM/06, RT.003, RW.018, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. II. Nama : Zulkhair Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Jalan Bunga Rampai VII/4 Nomor 108, RT.011, RW.006, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. III. Nama : Nanang Guprani Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Jalan Yos Sudarso 1 Gg. Sahara Nomor 54, RT.042, Kelurahan/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon XII; 13. Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92, yang diwakili oleh: I. Nama : Sunarti Jabatan : Ketua Alamat : Jalan Penggalang Raya, RT.001, RW.010, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. II. Nama : Asep Djamaludin Jabatan : Sekretaris Alamat : Jalan Pojok Utara Nomor 33-37, RT.002, RW.004, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. III. Nama : Hermawan Jabatan : Bendahara Alamat : Perumahan Cijerah I Blok 3 Nomor 68, RT.003, RW.005, Kelurahan/Desa Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon XIII; 14. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, yang diwakili oleh: 8 I. Nama : Sudarto A.S Jabatan : Ketua Umum Alamat : Perumahan Puri Kencana Blok A Nomor 4, RT.007, RW.001, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. II. Nama : Iyus Ruslan Jabatan : Sekretaris Umum Alamat : Jalan Pulo Jaya, RT.008, RW.012, Kelurahan/Desa Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. III. Nama : Peny Rahayu Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Jalan Ciatrum Nomor 30, RT.021, RW.007, Kelurahan/Desa Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon XIV; 15. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, yang diwakili oleh: I. Nama : Mirah Sumirat Jabatan : Presiden Alamat : Bekasi Timur Regensi Blok H 10, Nomor 7, RT.08, RW.016, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. II. Nama : Sabda Pranawa Djati Jabatan : Sekretaris Jenderal Alamat : Kompleks Bepeka IV E/1, RT.04, RW.11, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. III. Nama : Mulyono Jabatan : Bendahara Umum Alamat : Villa Bekasi Indah 2 Blok G 5/19, RT.05, RW.45, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon XV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 April 2023, 13 April 2023, 14 April 2023, 18 April 2023, 28 April dan 1 Mei 2023, telah memberi kuasa kepada Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL., Harimuddin, S.H., 9 Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Anjas Rinaldi Siregar, S.H., Alif Fachrul Rahman, S.H., Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H., advokat dan konsultan kukum pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm yang beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, Indonesia dan Level 31 & 50, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Ahli dan Saksi Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Ahli dan Saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca Kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 54/PUU-XXI/2023 pada tanggal 11 Mei 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 [Bukti P-70] menyatakan: 10 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK), mengatur hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945” [Bukti P-71]. 4. Bahwa demikian pula Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) [Bukti P-72] dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU PPP) [Bukti P-73] yang menyatakan: Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. … Pasal 9 ayat (1) UU PPP: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 11 5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil undang- undang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang menyatakan: Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021: Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 6. Bahwa penting untuk Para Pemohon sampaikan, karena permohonan ini adalah permohonan uji formil, maka sudah menjadi kebiasaan dalam praktik yang diakui oleh Mahkamah, bahwa pengaturan yang tercantum dalam UU PPP juga dijadikan dasar dalam pengujian ini. Hal ini sebagaimana diatur sebagai berikut: Pasal 51A ayat (3) UU MK: Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (“Putusan MK 27/2009”), halaman 83: “… menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo. 12 B. JANGKA WAKTU PENGAJUAN 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (“Putusan MK 27/2009”) memberikan limitasi waktu pengajuan permohonan uji formil. Di dalam Paragraf 3.34 Putusan MK 27/2009, Mahkamah Konstitusi pendapat sebagai berikut: “… Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.” Tenggat waktu ini juga diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia” 2. Bahwa UU Ciptaker diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 dan para Pemohon mengajukan permohonan uji formil pada 5 Mei 2023. Artinya, para Pemohon mendaftarkan permohonan dalam waktu 35 (tiga puluh lima) hari setelah UU Ciptaker diundangkan, sehingga permohonan yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan. 3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan para Pemohon. C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 UU MK juncto Pasal 4 PMK 2/2021 dapat dipahami bahwa terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi agar para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), yakni kualifikasi pemohon dan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- 13 Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon XV sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dan badan hukum privat yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pemohon I merupakan organisasi serikat pekerja atau kelompok orang yang berkedudukan di Gedung Graha Utama Lantai 1, Jalan Pasar Minggu KM.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022 dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-011/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 [vide Bukti P-1 dan P-2] Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon I telah tercatat di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 31/F.SP/JS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana tertuang di dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adminsitrasi Jakarta Selatan Nomor 838/-1.838 tanggal 8 Maret 2016. [Bukti P-74] Pemohon I memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker sebagaimana visi dan misi Pemohon I yang tertuang di Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-1] 14 Pasal 9 Visi Organisasi Menjadi Generasi Pembaharuan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia, yang Mandiri, Profesional dan Bermartabat untuk mewujudkan Perlindungan, Kesejahteraan Bersama Yang berlandaskan Keadilan tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, jenis kelamin, umur, kondisi fisik dan status perkawinan. Pasal 10 Misi Organisasi 1) … 2) … 3) … 4) … 5) … 6) Menata pengelolaan Organisasi yang baik dan akuntabel, serta mengutamakan sistem pelayanan kepada Anggota FKSPN. 7) Memberikan perlindungan dalam hubungan industrial terhadap permasalahan yang terjadi pada anggota FKSPN, serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat- syarat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan. 8) Memperjuangkan kesejahteraan anggota / pekerja dan keluarganya agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat. 9) Mengedepankan Sikap kritis terhadap regulasi dan aturan / aturan yang merugikan pekerja. 10) … 11) … 12) … Pemohon I memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. b. Pemohon II merupakan organisasi pekerja berbentuk federasi di sektor lapangan pekerjaan Farmasi, Kesehatan dan Kosmetik, yang berkedudukan di Apartemen Gateway Lobby C Unit BL.01.05, Jalan Cileduk Raya Nomor 15 RT.004/RW.003, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tertuang di Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI Nomor 05/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/II/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI. [vide Bukti P-6 dan P-7] 15 Pemohon II memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon II yang tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-6] Pasal 6 FUNGSI Organisasi ini berfungsi: 1. … 2. … 3. Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan batin. 4. Sebagai pelindung dan pembelaan hak-hak dan kepentingan pekerja beserta keluarganya. Pasal 9 TUJUAN 1. Turut serta secara aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2. Mengamalkan serta melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di seluruh kehidupan bangsa dan Negara menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur material, maupun spiritual. 3. ... 4. Menciptakan serta membina tata kehidupan dan penghidupan pekerja yang selaras dan serasi dengan jalan membela, melindungi dan mempertahankan kepentingan kaum pekerja menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum dan tertib demokrasi 5. Meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta dengan keluarganya, serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja demi terciptanya kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya guna menuju masyarakat yagn adil dan makmur 6. ... 7. ... Pemohon II memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. c. Pemohon III merupakan federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jl. Taman Cilandak Raya No. 47 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Banten tanggal 26 November 2020. Dalam hal ini, Pemohon III diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum sebagai pengurus yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Ke-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan 16 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020. Pengurus merupakan organ yang berwenang mewakili organisasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 angka 8 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon III yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-11] Pasal 37 Tugas dan Wewenang Pengurus Pengurus FSP.KEP.KSPSI sesuai dengan tingkat/jenjang organisasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. … 7. … 8. Mewakili organisasi dan anggota untuk menghadap dalam sidang di Pengadilan Hubungan Industrial dan sidang-sidang lainnya serta mengambil keputusan-keputusan organisasi dalam setiap perkara yang diperkarakan. Pemohon III memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker sebagaimana tujuan dan fungsi Pemohon III yang tertuang di Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Tujuan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia bertujuan: 1. … 2. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja 3. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. 4. … 5. … Pasal 10 Fungsi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berfungsi: 1. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja 2. … 17 3. Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan pekerja 4. … 5. Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 6. … 7. … 8. Wakil untuk dan atas nama anggota baik di dalam maupun di luar pengadilan Pemohon III memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. d. Pemohon IV merupakan organisasi serikat buruh berbadan hukum yang berkedudukan di Grand Mutiara Platinum Nomor 2, Jalan Sentra Primer Timur, Kota Jakarta Timur berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum yang ditetapkan di Ungaran- Semarang tanggal 12 April 2018. Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon IV telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 01.5/OP/BW/BHI/VIII/1993 melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-361/MEN/1993. Status badan hukum privat Pemohon IV tertuang di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor AHU-0000766.AH.0107. TAHUN 2015. [vide Bukti P-15] Pemohon IV memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon IV yang tertuang di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-15] Pasal 8 Fungsi Organisasi ini berfungsi: 1. … 2. … 3. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. 4. … 5. … 6. Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir batin 7. Pembela dan pelindung hak dan kepentingan pekerja/buruh serta sebagai penyalur aspirasi nggota. 8. ... 9. ... 10. ... 18 11. ... Pasal 9 Tujuan 1. … 2. … 3. … 4. Menciptakan kehidupan dan penghidupan Pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingna kaum Peekerja beserta keluarganya. 5. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum Pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja 6. ... 7. Memantanpkan Hubungan Industrial, guna terwujudnya ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi Pengusaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju terciptanya taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat umumnya dan Pekerja serta keluarga pada khususnya. Pemohon IV memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. e. Pemohon V merupakan organisasi federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang keduanya ditetapkan di Denpasar tanggal 21 Juni 2022. [vide Bukti P-23] Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon V telah tercatat di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 45/FSP/JS/II/2022 tanggal 18 April 2022 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 2627/-1.834.3 tanggal 18 April 2022. [Bukti P-75] Pemohon V memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon V yang tertuang di Pasal 7 dan Pasal 10 Anggaran Dasar Pemohon V yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-23] PASAL 7 19 FUNGSI Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berfungsi : a … b Sebagai wadah perjuangna untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya lahir dan batin c … d … PASAL 10 TUJUAN 1 … 2 … 3 Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja menuju tercapainya kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya. 4 ... 5 ... 6 ... Pemohon V memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. f. Pemohon VI, organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F2 Pontianak Utara berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021 dan Surat Keputusan Ketua Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022. [vide Bukti P-24] Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon VI tercatat di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tertuang di dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022. [Bukti P-76] Pemohon VI memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon VI yang tertuang di Pasal 8 dan pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon VI yang berbunyi: [vide Bukti P-15] Pasal 8 Fungsi 20 Federasi Pelita Mandiri (FPM) berfungsi: 1 … 2 Sebagai wadah perjuangan pekerja dan organisasi pekerja dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan 3 … 4 Sebagai wadah perjuangan kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja dalam meningkatkan derajat, taraf hidup yang berkeadilan serta kesejahteraan sosial 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... Pasal 9 Tujuan Federasi Pelita Mandiri (FPM) bertujuan: 1 Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja Alih Daya dilingkungan PT. PLN (Persero) di Provinsi Kalimantan barat 2 Memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya 3 ... 4 Memperjuangkan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial ekonomi bagi pekerja dan keluarganya 5 ... Pemohon VI memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. g. Pemohon VII merupakan organisasi yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekreja Seluruh Indonesia dan [vide Bukti P-28]; Pemohon VII diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. [vide Bukti P-29] Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon VII telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 07/OP.GSP.PPSPSI/DFT/BW/VIII/1998 menurut Surat Keputusan Menteri 21 Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 239/M/BW/1998 tanggal 24 Agustus 1998 tentang Pendaftaran Gabungan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Tingkat Nasional [Bukti P-77]. Selain itu, Pemohon VII merupakan entitas badan hukum perdata yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0080709.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 14 Desember 2016 [Bukti P-78]. Sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker, Pemohon VII memiliki kepentingan secara langsung sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut [vide Bukti P-28]: Pasal 8 FUNGSI Organisasi ini berfungsi: 1. .... 2. Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional, khususnya di sektor ekonomi dan sosial budaya. 3. Sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 4. Sebagai pelindung dan pembela hak-hak dan kewajiban pekerja Pasal 9 TUJUAN 1. ... 2. ... 3. ... 4. Terciptanya kehidupan dan penghidupan Pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan melindungi, membela, mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum Pekerja 5. Tercapai dan terjaminnya kesejahteraan Pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja. 6. ... 7. ...” Pemohon VII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. h. Pemohon VIII merupakan organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Anggaran Dasar dan 22 Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Periode 2021-2026 tanggal 12 Desember 2021. [vide Bukti P-33] Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon VII telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor dengan bukti pencatatan nomor 127/SP-SB/FSPRI/DPP/91200/IV/2022 tanggal 4 April 2022. [Bukti P-79] Pemohon VIII sebagai Kepengurusan ditingkat Pusat dalam hal ini dipimpin sekaligus diwakili oleh Presiden yang dibantu Sekretaris Jenderal berdasarkan Pasal 19 huruf a Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia [vide Bukti P-33]: “Pasal 19 KEPENGURUSAN 1. Kepengurusan FSPRI ditingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat, yang diatur sebagai berikut: a. Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Presiden yang dibantu seorang Sekretaris Jenderal.” Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon VIII memiliki kepentingan langsung sebagai akibat diterbitkannya Objek Perkara sebagaimana menjadi Fungsi dan Tujuan Pemohon VII sebagai berikut: “Pasal 8 FUNGSI Organisasi ini berfungsi: Organisasi ini berfungsi: Sebagai wadah dan sarana pekerja Indonesia pada seluruh sektor lapangan pekerjaan, industri, usaha jasa dan transportasi untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional melalui peningkatan kualitas, disiplin, etos kerja, dan produktivitas kerja, a. Sebagai pendorong dan penggerak anggota untuk ikut serta mensukseskan program Pembangunan Nasional, khususnya sektor ekonomi dan sosial, b. Sebagai sarana perjuangan, peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. c. Sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan pekerja serta keluarga pekerja. Pasal 9 TUJUAN 1. ... 2. ... 3. Menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan 23 beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja, 4. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan taraf hidup, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja, 5. ... 6. Memantapkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju tercapainya taraf hidup yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan bagi pekerja serta keluarga pada khususnya” Pemohon VIII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. i. Pemohon IX merupakan organisasi serikat buruh berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, SH Nomor 74 tanggal 29 September 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia dan Keputusan Kongres Nasional ke-4 Gabungan Serikat Buruh Indonesia Nomor: KEP- 00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021. [vide Bukti P-36] Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon IX tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 498/V/P/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 sebagaimana tertuang di dalam surat nomor 37779/-1.83 tanggal 8 September 2017. [Bukti P-80] Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia The Centre of Indonesian Labor Struggle Nomor 0004-PO/DPP.GSBI/JKT/IV/2022 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Harian (PH) Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI) [vide Bukti P-38], dalam hal ini Pemohon IX diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 SUSUNAN PIMPINAN HARIAN (PH) DPP GSBI 1. Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI) adalah pimpinan kolektif, badan tertinggi organisasi dan dalam operasionalnya sehari-hari dilaksanakan oleh Pimpinan Harian (PH) yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjend) yang keduanya adalah penanggung jawab organisasi kedalam (internal) maupun keluar (eksternal) organisasi, yang dapat bertindak untuk dan 24 atasnama organisasi baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk: a) … b) … c) Mewakili untuk dan atasnama organisasi di luar maupun di dalam pengadilan, termasuk dalam gugatan hukum yang dilakukan organisasi. d) … e) … Dalam menjalankan kesehariannya, Pemohon IX memiliki fungsi dan tujuan yang berfokus kepada perjuangan kaum buruh untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga ketika terdapat kebijakan yang sekiranya merugikan atau bahkan berpotensi merugikan kaum buruh maka Pemohon berhak untuk maju dan memperjuangkan dalam melawan kerugian tersebut, hal demikian sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar sebagai berikut: [vide Bukti P-36] “Pasal 6 TUJUAN GSBI dibentuk dan didirikan bertujuan: 1. ... 2. ... 3. Membela, melindungi, mempromosikan dan memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan kepastian kerja, upah yang layak, jaminan sosial, kondisi kerja dan syarat-syarat kerja yang manusiawi, hak untuk kebebasan serikat buruh, berunding secara kolektif, hak untuk mogok, untuk demokrasi sejati dan perdamaian 4. Memastikan dan mewujudkan partisipasi kaum buruh yang nyata dalam perjuangan demokratis nasional, pekerjaan, kehidupan berbangsa dan bernegara bersama-sama kelompok masyarakat lainnya sebagaimana cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur 5. Mempersatukan perjuangan serikat buruh-serikat buruh, mengkonsolidasikan organisasi serikat-serikat buruh, memimpin langkah-langkah perjuangan yang rapat dan kompak bersatu, serta memelihara dan menumbuhkembangkan setia kawan dan solidaritas di antara sesama kaum buruh dan rakyat. Pasal 7 25 FUNGSI GSBI memiliki fungsi: 1. Sebagai alat perjuangan kaum buruh dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya serta memberikan perlindungan hak serta kepentingan bagi kaum buruh dari kondisi kerja dan syarat kerja yang buruk, hantaman arus modal dalam negeri maupun modal asing. 2. ... 3. ... 4. Memperjuangkan terwujudnya syarat-syarat dan kondisi kerja yang manusiawi, termasuk melalui pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mupun dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang perubruhan dan rakyat untuk terwujudnya perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berpihak pada kaum buruh dan rakyat. 5. ... 6. ... 7. Sebagai alat kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. 8. Sarana membangun kerja sama, menggalang solidaritas perjuangan internasional dengan serikat buruh, badan-badan sosial, organisasi rakyat dari berbagai sektor dan golongan baik di dalam maupun luar negeri seperti kaum tani, pemuda- mahasiswa, perempuan, kekuatan-kekuatan pro demokrasi dan hak azasi manusia untuk perdamaian dunia, menentang dominasi modal dalam negeri ataupun modal asing dan segala bentuk ketidakadilan serta untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, berdaulat, adil dan makmur Pemohon IX memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. j. Pemohon X merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. Nomor 22, RT.002/RW.005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027. [vide Bukti P-43] Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon X telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 01/KSP/JS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 4902/-1.834.3. tanggal 1 Agustus 2022. [Bukti P-81] 26 Pemohon X dalam hal ini diwakili oleh Presiden bersama Sekretaris Jenderal sebagaimana amanah Pasal 22 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Pemohon: [vide Bukti P-43] “Pasal 22 DEWAN PENGURUS PUSAT 3. Dewan Pengurus Pusat yang diwakili oleh Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang: b. Bertindak untuk dan atas nama Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia ke dalam dan ke luar Organisasi;” Dalam menjalankan organisasinya, Pemohon X memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo, hal tersebut sebagaimana selaras dengan tujuan dan fungsi Pemohon didirikan yang tertuang dalam Pasal 9 dan 10 Anggaran Dasar Pemohon: “Pasal 9 TUJUAN Organisasi bertujuan: 1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; 2. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, hak menyampaikan pendapat, hak mengadakan perjanjian perburuhan, dan hak memperoleh perlindungan hukum; 3. ... 4. ... 5. ... Pasal 10 FUNGSI Untuk mencapai tujuannya, organisasi ini berfungsi untuk: 1. Menegakkan hukum, keadilan, demokrasi, dan HAM; 2. Memperjuangkan hak, membela, dan melindungi kepentingan serta aspirasi buruh 3. ... 4. Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu sosial, dan perekonomian; 5. ... Pemohon X memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. k. Pemohon XI merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 27 05/KONGRES/KSPSI/II/2022 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 018/DPP KSPI/IV/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027. [vide Bukti P-47 dan P-48]. Dalam menjalankan kegiatannya, Pemohon XI memiliki peran dan fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 serta memiliki tujuan sebagaimana dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon yang sejatinya selaras dengan pengujian Permohonan a quo salah satunya untuk melindungi pekerja Indonesia, sebagai berikut: [vide Bukti P-47] “Pasal 7 Peran dan Fungsi 1. Melakukan Pembelaan dan Perlindungan hak – hak dan kepentingan Pekerja dan menyalurkan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Anggota. 2. ... 3. ... 4. ... Pasal 9 Tujuan 1. ... 2. Pimpinan Serikat Pekerja Anggota Anggota (SPA-KSPSI) dan atau melalui perangkat organisasi KSPSI melakukan perlindungan kepada pekerja Indonesia yang belum menjadi anggota Serikat Pekerja Anggota KSPSI dan Pengurus KSPSI, SPA-KSPSI dan pengurus PUK SPAKSPSI. 3. Bersama-sama SPA-KSPSI disegala tingkatan berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia dan keluarganya pada umumnya dan anggota SPA-KSPSI pada khususnya. Pemohon XI memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. l. Pemohon XII merupakan organisasi persaudaraan pekerja yang berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68F, Kelurahan Balimaster, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 28 berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia tanggal 22 Februari 2022. [vide Bukti P-50] Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon XII telah tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.465 M/BW/2000 tanggal 4 Agustus 2000 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 671/IV/P/IV/2010 tanggal 23 April 2010. [Bukti P-82] Selain itu, Pemohon XII juga telah mendapatkan status badan hukum sebagaimana termaktub di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005679.AH.01.07.TAHUN 2018 dan perubahan anggaran dasarnya telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0001411.AH.01.08 Tahun 2022. [Bukti P-83] Dalam menjalankan aktivitasnya, Pemohon XII memiliki tugas dan fungsi yang selaras dalam permohonan a quo yakni untuk mengadvokasi hak-hak serta kepentingan pekerja, lebih lengkap sebagai berikut: [vide Bukti P-50] Pasal 6 FUNGSI 1. ... 2. ... 3. ... 4. Fungsi Advokasi, yaitu berperan membantu, melindungi hak- hak dan membela kepentingan serta menyalurkan aspirasi pekerja dalam bentuk advokasi kebijakan dan advokasi jalanan. 5. Fungsi Artikulasi, yaitu berperan mengenalkan ide/konsep Islam yang berhubungan dengan para pekerja, memperjuangkan peningkatan syarat-syarat kerja, kesejahteraan dan perbaikan taraf hidup serta penghasilan yang layak bagi pekerja 6. ... 7. .. 8. ... Pasal 8 TUJUAN Terbinanya pekerja menjadi pekerja yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, profesional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar yang tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhi kesejahteraannya serta tumbuhnya rasa persaudaraan yang tinggi di antara pekerja.” 29 Pemohon XII memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. m. Pemohon XIII merupakan serikat buruh yang berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi 2 Nomor 25, RT.006/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540, berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) “Serikat Buruh Sejahtera Independen’92” yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung. [vide Bukti P-53] Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon XIII telah tercatat di Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Pusat Pemohon dengan nomor bukti pencatatan 1003/IV/P/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 55/-1.835.3 tanggal 15 januari 2021. [Bukti P-84] Dalam menjalankan aktivitasnya, Pemohon XIII memiliki tugas dan fungsi yang selaras dalam permohonan a quo. Pemohon XIII memiliki fokus dalam mensejahterakan buruh dalam bernegara dan menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai HAM serta keadilan sosial sebagaimana tertuang di dalam tujuan dan fungsi pada anggaran dasar organisasi sebagai berikut: [vide Bukti P- 53] “Pasal 8 TUJUAN Organisasi ini didirikan bertujuan mewujudkan masyarakat buruh yang sejahtera dalam bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, keadilan sosial dan demokratis. Pasal 9 FUNGSI Organisasi ini berfungsi: 1. Mewujudkan masyarakat buruh yang sejahtera, terdidik, terorganisir, memiliki solidaritas sesama buruh, serta menjunjung tinggi HAM dan Demokrasi. 2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, produktif, dan berkadilan sosial; 3. Mewujudkan masyarakat buruh yang berperan aktif dalam menentukan kebijakan managemen perusahaan termasuk kepemilikan saham; 4. Ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur 5. Mendorong terciptanya pemerintah yang bersih, demokratis dan berwibawa” 30 Pemohon XIII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021. n. Pemohon XIV merupakan organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Raya Ciracas No. 9A RT 005 RW 006, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Peraturan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, tanggal 15 Desember 2020 dan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: KEP. 07/MUNAS VI/FSP RTMM– SPSI/XII/2020 tentang Penetapan Perubahan Dan/Atau Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Peraturan Organisasi SP RTMM - FSP RTMM-SPSI Periode 2020 – 2025, tanggal 15 Desember 2020 [vide Bukti P-57]. Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon XIV tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 109/V/N/VII/2011, tanggal 30 Juli 2001 [Bukti P-85]. Selain itu, Pemohon XIII juga telah mendapatkan status badan hukum yang perubahan kepengurusannya telah disetujui oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000975.AH.01.08.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan FSP Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI tanggal 20 Mei 2022 [Bukti P-86]. Dalam menjalankan aktivitasnya, Pemohon XIV memiliki pandangan yang selaras dalam permohonan a quo. Pemohon XIV memiliki fungsi, tujuan dan pokok yang pada intinya ikut aktif dalam kegiatan advokasi perlindungan hak- hak buruh yang tertuang dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 FSP RTMM-SPSI berfungsi sebagai: a. … b. … c. sarana untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan tingkatan masing- masing; d. … 31 e. … Pasal 14 FSP RTMM-SPSI bertujuan: a. … b. … c. Mengupayakan perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan guna tercapainya jaminan kepastian kerja (job security), jaminan kepastian penghasilan (income security), dan jaminan kepastian perlindungan sosial (social security) bagi pekerja (anggota); d. … e. … Pasal 15 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tugas pokok organisasi adalah: a. Mendorong peningkatan partisipasi, prestasi, dan peranan kaum pekerja dalam pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; b. Mendorong para pihak agar selalu mengupayakan usaha-usaha untuk menjamin terciptanya syarat-syarat dan kondisi kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggungjawab sosial; c. Melakukan kajian dan penelitian terhadap regulasi di bidang ketenagakerjaan demi tercapainya jaminan kepastian kerja (job security), jaminan kepastian penghasilan (income security), dan jaminan kepastian perlindungan sosial (social security) bagi pekerja (anggota); d. … e. … Pemohon XIV memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. o. Pemohon XV organisasi yang berkedudukan di Jalan Kebagusan Raya Nomor 2, RT 01, RW 07 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2019 [vide Bukti P-63 dan P-64]. Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon XV telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 41/FSP/JS/IV/202 tanggal 13 April 2021 sebagaimana tertuang di dalam surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 2025/-1.834.3 tanggal 21 April 2021 [Bukti P-87]. 32 Dalam menjalankan aktivitasnya, Pemohon XV memiliki pandangan yang selaras dalam permohonan a quo. Pemohon XV memiliki fungsi dan tujuan yang pada intinya ikut aktif dalam kegiatan advokasi perlindungan hak-hak buruh sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Fungsi 1. … 2. Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak pekerja, kesejahteraan dan kemitraan dan keterampilan pekerja; 3. Sebagai saluran aspirasi pekerja bagi terwujudnya hak-hak pekerja; 4. Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan- kepentingan pekerja di dalam lembaga-lembaga dan proses- proses ketenagakerjaan; 5. … 6. … 7. … 8. Sebagai sarana kontrol sosial bagi Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan secara bersih, transparan dan profesional; 9. … Pasal 9 Tujuan Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakanlah hal-hal sebagai berikut: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. Berperan serta membangun sistem kenegaraan yang adil, demokratis yang mampu memberikan jaminan kehidupan sosial, ekonomi, budaya bagi seluruh warga negara Indonesia. Pemohon XV memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. 4. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon XV diwakili oleh ketua, sekretaris, dan bendahara (atau dengan nama jabatan lain). Hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon yang direpresentasikan oleh seluruh pimpinan pengurus telah sah dan meyakinkan untuk bertindak mengajukan permohonan a quo. 5. Bahwa melalui Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan tentang kualifikasi 33 kerugian konstitusionalitas pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yakni: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional secara faktual atau setidak-tidaknya potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi Undang-Undang (“UU Ciptaker”). UU Ciptaker yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker (“Perppu Ciptaker”) menjadi undang-undang melakukan perubahan mayor terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Para Pemohon merupakan organisasi yang senantiasa memperjuangkan hak- hak buruh untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. UU Ciptaker yang merubah sebagian isi UU Ketenagakerjaan telah secara langsung memberikan kerugian kepada usaha dan upaya para Pemohon selama ini. UU Ciptaker semakin merugikan kaum pekerja/buruh dibanding UU Ketenagakerjaan yang selama ini juga sudah dinilai merugikan. Kerugian konstitusional secara faktual atau setidak-tidaknya potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya UU Ciptaker diantaranya adalah sebagai berikut: 34 a. Longgarnya ketentuan penggunaan tenaga kerja asing. Sebelum UU Ciptaker berlaku, pemberi kerja wajib terlebih dahulu memiliki izin tertulis dari Menteri untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Setelah UU Ciptaker berlaku, pemberi kerja hanya memerlukan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini merupakan implikasi dari diubahnya ketentuan Pasal 42 dan dihapusnya Pasal 43 dan 44 UU Ketenagakerjaan. b. Tidak tegasnya akibat hukum pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu bila penyusunannya dilakukan secara lisan. Hal ini merupakan implikasi dari diubahnya ketentuan Pasal 57 UU Ketegakerjaan; c. Pemberian porsi yang besar bagi Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah mengenai outsourcing; d. Waktu lembur yang bertambah lama, sehingga pemberi kerja dapat mempekerjakan buruh 11 sampai 12 jam dalam satu hari dan 58 jam dalam satu minggu. Hal ini merupakan implikasi dari diubahnya ketentuan Pasal 78 UU Ketenagakerjaan; e. Berkurangnya jenis cuti bagi pekerja sebagai implikasi dari diubahnya ketentuan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan; dan f. Penetapan upah minimum yang tidak lagi wajib sampai ke tingkat kabupaten/kota sebagai implikasi lahirnya ketentuan Pasal 88C UU Ketenagakerjaan oleh UU Ciptaker. Perubahan-perubahan di dalam UU Ketenagakerjaan membawa kerugian konstitusional secara faktual atau setidak-tidaknya kerugian potensial konstitusional bagi buruh, khususnya pada Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 35 ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak, serta jauh dari sistem perbudakan dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar akibat diterbitkan dan diundangkannya Perppu Ciptaker (yang saat ini sudah menjadi UU Ciptaker) oleh Presiden Joko Widodo. 7. Bahwa kemudian, kerugian konstitusional lain yang menonjol dialami oleh para Pemohon adalah hilangnya hak untuk mendapat kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang yang akan mengikat diri para Pemohon beserta para anggotanya. Perppu Ciptaker baru disetujui menjadi undang-undang oleh DPR di Rapat Paripurna ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023. Artinya, persetujuan Perppu Ciptaker dilakukan di luar Masa Sidang III Tahun 2022/2023 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2023 sampai 16 Februari 2023, waktu masa sidang berikutnya untuk mengesahkan suatu Perppu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan UU Ciptaker jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, suatu pelanggaran hak para Pemohon dan anggotanya untuk mendapat kepastian hukum. 8. Bahwa selain hak atas kepastian hukum, kerugian konstitusional lain yang tidak kalah penting adalah hak meaningful participation yang seharusnya didapatkan, apabila Presiden patuh dan tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (“Putusan MK 91/2020”), yakni dengan memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker (“UU Ciptaker Lama”) secara benar. Bukan justru mengakali putusan tersebut dengan cara 36 menerbitkan Perppu Ciptaker yang sejatinya sama sekali tidak memiliki unsur kegentingan yang memaksa di dalamnya. 9. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 (“Putusan MK 27/2009”) menerapkan standar yang lebih longgar pada pengujian formil. Di dalam Paragraf 3.9 halaman 68 Putusan MK 27/2009, Mahkamah Konstitusi berpandangan sebagai berikut: “… perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini …” 10. Bahwa para Pemohon merupakan organisasi serikat pekerja yang anggotanya tersebar di berbagai macam perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan undang-undang yang diubah, dihapus, atau ditetapkan ketentuan yang baru oleh Perppu Ciptaker. Selain itu, sebagai organisasi serikat pekerja, Para Pemohon memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah, dihapus, atau ditetapkan ketentuan yang baru oleh UU Ciptaker. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan langsung dengan Para Pemohon dan para anggotanya. 11. Kerugian konstitusional yang diderita sebagai akibat diterbitkannya UU Ciptaker sebagai pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang sudah lebih dari cukup hanya untuk membuktikan pertautan langsung yang dimiliki Para Pemohon. Sehingga, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan legal standing uji formil sesuai dengan Putusan MK 6/2007 dan Putusan MK 11/2007 dalam melakukan pengujian formil UU Ciptaker. 12. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. 37 D. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk Para Pemohon jelaskan bahwa tata cara Pembentukan Undang- Undang tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD 1945, karena akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22A UUD 1945, yakni: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. 2. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 tersebut mendelegasikan tata cara pembentukan undang-undang kepada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Sehingga, tata cara pembentukan perundang-undangan harus tunduk pada UU PPP tanpa terkecuali, termasuk UU Ciptaker yang lahir karena Perppu Ciptaker. Oleh karena itu, dalam pengujian formil UU Ciptaker ini, selain merujuk kepada UUD 1945 sebagai batu uji, juga akan menilainya dari perspektif UU PPP karena UU PPP lahir dari amanat Pasal 22A UUD 1945. 3. Bahwa Pasal 22 UUD 1945 mengatur bahwa: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut 4. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik. Dengan kata lain, hal-hal yang menyebabkan Perppu Ciptaker cacat formil, maka secara paralel mengakibatkan UU Ciptaker juga menjadi cacat formil. Setidaknya terdapat 2 (dua) permasalahan mayor di dalam penerbitan UU Ciptaker yang telah terjadi semenjak Perppu Ciptaker ditetapkan oleh Presiden, yakni: a. UU Ciptaker sebagai bentuk penetapan Perppu Ciptaker menjadi undang- undang disetujui oleh DPR di Rapat Paripurna ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023. Artinya, persetujuan Perppu Ciptaker dilakukan di luar Masa Sidang III Tahun 2022/2023 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2023 sampai 16 38 Februari 2023, waktu masa sidang berikutnya untuk mengesahkan suatu Perppu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Perppu Ciptaker sebagai cikal bakal lahirnya UU Ciptaker ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK 91/2020) terkait meaningful participation. Penjelasan lebih mendetail mengenai pokok permohonan dapat kami sampaikan sebagai berikut: D.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Menjadi Undang-Undang Disahkan Dalam di Luar Masa Sidang yang Tepat Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pengesahan Perppu yang Dilakukan oleh DPR Merupakan Bentuk Pelanggaran Nyata Terhdaap Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP 5. Bahwa cacat formil dalam pengundangan UU Ciptaker telah nampak secara tegas dan nyata semenjak Perppu Ciptaker yang menjadi cikal bakal lahirnya UU Ciptaker. Perppu Ciptaker sejatinya harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, bukan ditetapkan menjadi undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945 juncto Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP yang berbunyi: Pasal 22 UUD 1945: (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP: yang dimaksud dengan “persidangan yang berikutnya” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. 6. Bahwa secara kronologis, Perppu Ciptaker ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 pada masa reses. Di mana masa sidang pertama DPR setelah Perppu Ciptakerja ditetapkan jatuh pada Masa Sidang III Tahun 2022/2023 yang dimulai pada tanggal 10 Januari 2023 dan berakhir pada 16 Februari 2023. Pada 39 Masa Sidang III ini lah seharusnya Perppu Ciptaker mendapat persetujuan DPR menurut Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945. 7. Bahwa merujuk pada norma dan fakta di atas, masa hidup Perppu Ciptaker hanyalah dari 30 Desember 2022 dan maksimal sampai dengan 16 Februari 2023. Setelahnya, masa hidup Perppu Ciptaker tersebut hanya dapat diperpanjang apabila mendapat tiket berupa persetujuan DPR di dalam rapat paripurna yang paling lambat dilaksanakan pada 16 Februari 2023. Lewat dari masa itu, maka Perppu Ciptaker telah kehilangan validitas keberlakuannya dan harus dicabut. 8. Bahwa faktanya, pada rapat paripurna terakhir masa sidang III DPR tanggal 16 Februari 2023, Perppu Ciptaker tidak mendapat persetujuan dari DPR. Perppu Ciptaker baru mendapat persetujuan pada tanggal 21 Maret 2023, di luar Masa Sidang III Tahun 2022/2023. Oleh karenanya, jelas dan tegas bahwa masa hidup Perppu Ciptaker sudah berakhir sejak tanggal 16 Februari 2023 dan kehilangan validitas keberlakuannya serta tidak lagi dapat disahkan oleh DPR untuk menjadi undang-undang. 9. Bahwa jika pun terdapat dalil yang menyatakan Perppu Ciptaker masih berlaku karena tiket persetujuan sudah didapatkan pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi (“Baleg”) DPR, maka argumentasi tersebut sangatlah kacau dan menyimpang dari hukum. (Lihat: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4923/badan-legislasi- dpr-ri-menyetujui-ruu-penetapanperpu-cipta-kerja-menjadi-undang-undang, diakses pada tanggal 21 Februari 2023) [Bukti P-88] 10. Bahwa UU PPP telah melimitasi forum persetujuan DPR terhadap sebuah Perppu, yakni hanya persetujuan di rapat paripurna DPR. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 52 ayat (4) dan (5) UU PPP. Sehingga, pembicaraan tingkat I belum atau bukan forum yang tepat bagi DPR untuk memberikan persetujuan terhadap Perppu Ciptaker. 11. Bahwa dengan mengutip Hans Kelsen, Prof. Susi Dwi Harjanti berpendapat bahwa pembentukan undang-undang merujuk kepada fungsi penuh yang terdiri dari beberapa bagian fungsi atau partial function. Pembentukan undang-undang 40 dianggap selesai jika setiap tindakan partial function terpenuhi. Persetujuan Baleg hanya merupakan partial function yang belum memenuhi keseluruhan fungsi pembentukan undang-undang. Jika ditelaah, pandangan ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (“Per-DPR 2/2020”) [Bukti P-89] yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 109 ayat (1) Per-DPR 2/2020 Hasil pembicaraan tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh: a. … b. … c. … Ketentuan tersebut menegaskan bahwa persetujuan Baleg dalam Perppu Ciptaker pada pembicaraan tingkat I masih membutuhkan proses lebih lanjut dan belum mewakili persetujuan DPR secara institusi. 12. Bahwa persetujuan yang diberikan pada pembicaran tingkat I di DPR kenyataannya tidak selalu mendapat persetujuan pada rapat paripurna DPR. Tercatat rapat paripurna DPR beberapa kali tidak menghasilkan keputusan yang sama dengan pembicaraan tingkat I yang di antaranya sebagai berikut: a. Pada tahun 2019, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disetujui pada pembicaraan tingkat I. Namun, RKUHP tidak jadi diteruskan ke pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna karena ada penolakan dari masyarakat, b. Pada tahun 2013, Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) telah mendapat persetujuan pada pembicaraan tingkat I. Namun, RUU Ormas tidak jadi disahkan pada pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna, dan c. Pada tahun 2017, Rancangan Undang-Undang tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat menjadi Undang-Undang hampir tidak jadi disahkan di pembicaraan tingkat II. Ketika itu terjadi perdebatan alot di antara anggota DPR yang mengharuskan persetujuan diambil melalui voting. 41 Kembali ditegaskan, persetujuan pada pembicaraan tingkat I oleh Baleg tidak mewakili keputusan akhir DPR. 13. Bahwa andaipun terdapat dalil yang menyatakan Perppu Ciptaker masih berlaku karena persetujuan DPR di rapat paripurna dapat dilakukan pada masa sidang IV tahun 2023, dalil tersebut juga sangat keliru dan menyimpangi hukum. Karena lagi-lagi, UUD 1945 dan UU PPP telah melimitasi apa yang dimaksud dengan “masa persidangan yang berikut”, di mana Perppu Ciptaker harus disetujui. (Lihat: “Masuk Masa Reses, DPR Akan Lanjutkan Pembahasan 13 RUU di Masa Sidang Mendatang”, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43329/t/Masuk%20Masa%20Reses,%2 0DPR%20Akan%20Lanjutkan%20Pembahasan%2013%20RUU%20di%20 Masa%20Sidang%20Mendatang diakses pada tanggal 21 Februari 2023) [Bukti P-90] 14. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU PPP telah melimitasi pada masa sidang yang mana Perppu harus mendapat persetujuan DPR. Penjelasan Pasal 52 UU PPP jelas menentukan bahwa “yang dimaksud dengan persidangan yang berikutnya” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Masa sidang tersebut jatuh pada masa sidang III tahun 2023, tanggal 10 Januari 2023 s.d. 16 Februari 2023. di luar itu, DPR tidak lagi berwenang untuk memberikan persetujuan Perppu Ciptaker pada masa sidang lain yang berikutnya. 15. Bahwa hal ini telah selaras dengan konsep hak Presiden dalam menerbitkan Perppu, yakni dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sehingga butuh secepatnya, pada kesempatan pertama, untuk disahkan menjadi UU. Dalil sesat yang menyatakan Perppu Ciptaker masih dapat disetujui pada masa sidang lainnya setelah masa sidang III, merupakan bentuk pengakuan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu tersebut. 16. Bahwa mengenai limitasi waktu pengesahan Perppu ini, Mahfud MD pernah berpendapat di media Seputar Indonesia pada 11 Oktober 2014, dalam artikel berjudul “UU Mati, Perppu Tak Hidup”, sebagai berikut: [Bukti P-91] “Karena hierarkinya sejajar dengan UU padahal hanya dibuat sendiri oleh Presiden, masa berlakunya Perppu terbatas hanya sampai pada masa 42 sidang DPR berikutnya. Pada masa sidang berikut itu DPR harus melakukan political review atau legislative review atas Perppu tersebut, apakah akan disetujui atau akan ditolak.” Dengan mengutip pendapat Mahfud MD tersebut, umur Perppu Ciptaker hanya sampai tanggal 16 Februari 2023 karena tidak didapatnya persetujuan DPR pada masa sidang terdekat setelah Perppu Ciptaker ditetapkan. 17. Bahwa kami menduga, Pemerintah akan menggunakan dalil Perppu Ciptaker masih berlaku karena meskipun tidak mendapat persetujuan, namun juga tidak secara tegas ditolak oleh DPR pada kesempatan terakhir. Terkait hal ini, kembali kami menukil pendapat Mahfud MD pada dissenting opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, halaman 29, angka 2 sebagi berikut: “…Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata- nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu,” Sampai pada penjelasan ini, Mahfud MD jelas menyampaikan “mestinya” Perppu tersebut tidak dapat diteruskan keberlakuannya. 18. Bahwa kami pun menyadari, Mahfud MD meneruskan pendapatnya, masih pada angka yang sama, sebagai berikut: …tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.” Terkait pendapat lanjutan ini, tentunya para Pemohon berpendapat seharusnya “kesemestian” tidak boleh dikalahkan oleh aspek politis. Karena “kesemestian” yang diungkapkan oleh Mahfud MD adalah sebuah “Kepastian Hukum” yang dijamin oleh konstitusi. Hukum harus determinan terhadap fakta politik, bukan sebaliknya, politik determinan terhadap hukum. Oleh karenanya, Para Pemohon mengajak Yang Mulia Majelis Konstitusi, untuk kita bersama-sama senantiasa 43 menjaga dan menjamin kepastian hukum dalam segala aspek, termasuk dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan. 19. Bahwa untuk mempermudah pemahaman, secara ringkas berikut disampaikan ilustrasi keberlakuan dan kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan Perppu Ciptaker: 20. Bahwa jika membandingkan dengan praktik peraturan kedaruratan di berbagai negara, secara umum terdapat 2 (dua) model jangka waktu keberlakuan perppu, yakni: a) Secara otomatis berlaku selama-lamanya tanpa membutuhkan proses legislasi parlemen Model ini diterapkan oleh Rusia. Artikel 90 Konstitusi Rusia menyebutkan bahwa Presiden dapat mengeluarkan dekrit dan undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah Federal Rusia. Satu-satunya pembatasan adalah compliance dekrit dan undang-undang tersebut dengan Konstitusi Rusia dan undang-undang negara federal [Bukti P-91A]. Selain Rusia, model ini juga diterapkan oleh Peru. Artikel 118 angka 19 Konstitusi Peru menyebutkan bahwa merupakan kewajiban Presiden mengambil langkah khusus di bidang ekonomi dan finansial melalui keputusan darurat untuk menegakkan hukum demi kepentingan nasional dengan kewajiban melaporkan kepada Kongres. Namun, kongres memiliki kewenangan untuk merubah atau menarik keputusan darurat tersebut [Bukti P-91B]. 21 Maret 2023 30 Desember 2022 10 Januari 2023 16 Februari 2023 Kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan/tidak memberikan persetujuan atas Perppu Ciptaker Validitas daya berlaku Perppu Ciptaker Hilangnya kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan/tidak memberikan persetujuan atas Perppu Ciptaker dan hilangnya validitas daya berlaku Perppu Ciptaker Pengundangan Perppu Ciptaker Masa sidang berikut setelah Pengundangan Perppu Ciptaker (Masa Sidang III Tahun 2022-2023 DPR RI) Persetujuan DPR atas Perppu Ciptaker 44 b) Berlaku sementara waktu Model ini dianut oleh Italia, Brazil dan Kolombia. Artikel 77 Konstitusi Italia mengatur bahwa pemerintah dapat mengambil langkah sementara (temporary measure) karena adanya kebutuhan dan urgensi [Bukti P-91C]. Namun, langkah tersebut harus dilaporkan ke parlemen untuk menuangkannya ke dalam undang-undang. Temporary measure tersebut akan kehilangan kekuatannya jika tidak dituang ke dalam undang-undang oleh Parlemen dalam jangka waktu 60 hari sejak diumumkan. Sementara itu, Artikel 62 Konstitusi Brazil mengatur bahwa dalam keadaan relevant and urgent [Bukti P-91D], Presiden Brazil diizinkan untuk mengambil langkah langkah tertentu untuk menegakkan hukum dan harus segera disampaikan ke Kongres Nasional. Article 62 section 3 mengatur bahwa langkah-langkah kedaruratan akan kehilangan efektivitasnya jika tidak diubah menjadi undang-undang dalam waktu 60 hari. Kolombia mengatur mengenai peraturan kedaruratan secara lebih spesifik. Artikel 213 Konstitusi Kolombia mengatur bahwa untuk hal-hal yang dinilai sebagai internal disturbance, peraturan yang menangani kedaruratan hanya berlaku sampai kedaruratan dianggap selesai. Sementara itu, Artikel 215 mengatur bahwa ketika ada ancaman atau gangguan yang serius mengenai perekonomian, sosial, ekologi, atau bencana umum Presiden dapat mengeluarkan decree untuk menangani krisis dan menghentikan akibat yang ditimbulkan. Decree tersebut akan berakhir pada tahun berikutnya, kecuali Kongres menetapkan decree menjadi permanen [Bukti P-91E]. 21. Bahwa dengan membandingkan model keberlakuan perppu di Rusia, Peru, Italia, Brazil, dan Kolombia, diketahui bahwa Indonesia menggunakan metode pemberlakuan perppu secara sementara. Keberlakuan perppu di Indonesia hanya sampai masa sidang DPR berikut setelah perppu ditetapkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 22. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa UU Ciptaker cacat secara formil. Penetapan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2023 mengandung konsekuensi: 45 a. DPR tidak lagi berwenang untuk mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang; karena pengesahan Perppu menjadi undang-undang tersebut dilakukan diluar masa sidang yang tepat; dan b. Perppu Ciptaker telah kehilangan validitas daya berlakunya terhitung sejak tanggal 17 Februari 2023. Sehingga, UU Ciptaker sebagai bentuk penetapan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP, Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. D.2. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Sebagai Cikal Bakal Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dibuat dengan Melanggar Prinsip Ihwal Kegentingan Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 23. Bahwa eksistensi UU Ciptaker tidak dapat dilepaskan dari proses lahirnya Perppu Ciptaker. Sebab, Perppu Ciptaker merupakan cikal bakal lahir dan beleid yang ditetapkan oleh UU Ciptaker menjadi undang-undang. Sehingga, konstitusionalitas Perppu Ciptaker akan berdampak pada konstitusionalitas UU Ciptaker. Apabila Perppu Ciptaker inskonstitusional, tentulah UU Ciptaker dengan sendirinya juga menjadi inskonstitusional, terlepas dari benar atau tidaknya proses pengundangan UU Ciptaker. Terlebih lagi, proses pengundangan yang keliru membuat semakin terang kecacatan formil UU Ciptaker. 24. Bahwa apabila melihat Putusan MK 138/2009 yang menguji konstitusionalitas Perppu 4/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 adalah: 1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat; 2) kekosongan hukum (rechtsvacuum), atau terdapat undang-undang tetapi tidak memadai; dan 3) kekosongan hukum (rechtsvacuum) tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan cara membuat undang-undang saja karena akan memakan waktu lama. 46 25. Bahwa Putusan MK 138/2009 tersebut tidak bisa dimaknai bahwa Presiden dapat bebas menerbitkan Perppu mengingat hal tersebut adalah hak subjektif Presiden, namun Putusan MK 138/2009 tersebut justru membatasi “Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa.” Dengan demikian, meskipun betul pembuatan Perppu merupakan hak subjektif presiden, namun tetap harus ada objektivitas yang secara politik diuji dalam forum persetujuan ataupun penolakan Perppu di Dewan Perwakilan (DPR) Rakyat Republik Indonesia, ataupun pengujian konstitusionalitas Perppu atau Undang-Undangnya di Mahkamah Konstitusi. 26. Bahwa secara teori ketatanegaraan, kegentingan yang memaksa harus dapat dipertanggungjawabkan secara logika dan akal sehat (logic and reasonable). Oleh karena itu, kegentingan yang memaksa tersebut semestinya didasarkan pada ancaman serius yang nyata, bukan perkiraan atau dugaan semata. Sebagai perbandingan, jika merujuk pada Konstitusi Perancis (Constitution of 4 October 1958) Pasal 16 menyatakan kedaruratan harus dalam kondisi serious and immediate threat, yang selengkapnya berbunyi: “Where the institutions of the Republic, the independence of the Nation, the integrity of its territory or the fulfilment of its international commitments are under serious and immediate threat, and where the proper functioning of the constitutional public authorities is interrupted, the President of the Republic shall take measures required by these circumstances, after formally consulting the Prime Minister, the Presidents of the Houses of Parliament and the Constitutional Council.” 27. Bahwa Putusan MK 138/2009 dan ancaman serius yang nyata tersebut sejalan dengan pandangan Profesor Jimly Asshidiqie yang menegaskan darurat bagi negara memiliki 3 (tiga) unsur penting yang harus dipenuhi secara kumulatif yang mendesak, yaitu: 1) adanya ancaman yang membahayakan (dangerous threat); 2) kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity); dan 3) keterbatasan waktu (limited time) 47 28. Bahwa fakta terkait Perppu Ciptaker yang tidak disahkan dalam masa sidang pertama sejak Perppu diterbitkan juga menjadi bukti nyata dan sahih bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa dalam mengundangkan Perppu tersebut. 29. Bahwa Perppu Ciptaker yang ditetapkan dan diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo bermasalah dalam keterpenuhan syarat formil penetapan. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: D.2.1. Tidak Ada Kebutuhan Hukum yang Mendesak untuk Diselesaikan Secara Cepat. Sehingga, Perppu Ciptaker Tidak Pantas untuk Dibentuk 30. Bahwa Perppu Ciptaker lahir dengan dengan alasan dan tujuan yang hampir identik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker (UU Ciptaker Lama) yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK 91/2020). Konsiderans dan penjelasan bagian umum UU Ciptaker Lama dan Perppu Ciptaker menerangkan sebagai berikut: Konsiderans Menimbang UU Ciptaker Lama [Bukti P-92] Konsiderans Menimbang Perppu Ciptaker [Bukti P-93] Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja; Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerah tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin Bahwa dengan cipta kerja, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin 48 kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem 49 investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif; investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belu mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus; Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak signifikan kepada perekonomian nasional yang harus 50 direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja; Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentang Cipta Kerja; 51 31. Bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara maksud, alasan, dan tujuan lahirnya UU Ciptaker Lama dengan Perppu Ciptaker, kecuali mengenai permasalahan ekonomi global. Semua maksud, alasan dan tujuan lahirnya UU Ciptaker Lama yang bermasalah menurut Putusan MK 91/2020 kembali dimasukkan secara copy-paste ke dalam Perppu Ciptaker. Kesamaan maksud, alasan, dan tujuan dalam Perppu Ciptaker dan UU Ciptaker Lama membuktikan bahwa politik hukum UU Ciptaker Lama “dititipkan” pada Perppu Ciptaker dengan “membonceng” issue prediksi permasalahan ekonomi global. 32. Bahwa di dalam penjelasan umum yang diketahui sebagai politik hukum lahirnya suatu peraturan perundang-undangan, Perppu Ciptaker juga tidak memiliki perbedaan yang prinsipil dengan UU Ciptaker Lama. Permasalahan ekonomi global kembali menjadi satu-satunya alasan pembeda Perppu Ciptaker dari UU Ciptaker Lama. Ada pun alasan perekonomian tersebut dapat dilihat sebagai berikut: [vide Bukti P-93] “Perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya diproyeksikan IMF akan pada kisaran 6% pada Tahun 2022 (WEO, Oktober 2021) telah dipangkas turun cukup signifikan. Survei Bloomberg dan laporan IMF (WEO, Oktober 2022), Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,1%-5,3% untuk Tahun 2022, dan turun pada level 4,8% di Tahun 2023. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat, di mana laju inflasi pada akhir Kuartal III Tahun 2022 sudah mencapai hampir 6% year-on-year, dibandingkan dengan level di kisaran 3% di Kuartal I Tahun 2022.” 33. Bahwa Konsiderans dan penjelasan bagian umum Perppu Ciptaker menunjukkan bahwa ketakutan terhadap perkembangan ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian Indonesia merupakan alasan utama dikeluarkan Perppu Ciptaker dan satu satunya pembeda dari UU Ciptaker Lama. Artinya, alasan ekonomi ini yang ditafsirkan sebagai “hal ihwal kegentingan kegentingan yang memaksa” sehingga Presiden menilai Perppu layak ditetapkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kekhawatiran terhadap perekonomian global tersebut benar-benar merupakan kegentingan yang memaksa? 34. Bahwa Perppu Ciptaker lahir dalam jangka waktu kurang lebih 4 (empat) bulan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang mengklaim bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global seperti 52 dampak pandemi Covid-19 yang kemudian berlanjut pada perang di Ukraina. Pidato tersebut disampaikan pada Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara tanggal 16 Agustus 2022. Bahkan, Presiden juga menyampaikan hal berikut: [Bukti P-94 dan P-95] “Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun. “Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak.” Pidato Presiden tersebut adalah bukti bahwa sejatinya tidak terjadi kondisi darurat atau kegentingan yang memaksa. Oleh karena itu syarat terbitnya Perppu Ciptakerja tidak terpenuhi untuk ditetapkan. 35. Bahwa senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, Ekonom Indonesia sekaligus mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Sc., mengatakan Indonesia tidak akan terkena dampak yang signifikan akibat resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023. Ia mengemukakan analisa bahwa kondisi Indonesia yang tidak begitu interdependensi dengan negara-negara lain dapat menjadi faktor penyelamat dari dampak resesi global. Negara yang sangat bergantung pada ekonomi global akan menerima dampak paling besar ketika terjadi guncangan ekonomi seperti saat ini muncul. Oleh karena itu, ia mencontohkan negara seperti Singapura akan mengalami dampak resesi ekonomi paling besar pada tahun 2023 mendatang. Singapura mencatatkan kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 200 persen. Pelemahan ekonomi global akan membebani perdagangan, ekspor Singapura akan terhambat dan perekonomiannya melambat sehingga terjadilah resesi, seperti pada 2020. Ketika resesi pandemi Covid-19 tersebut, pertumbuhan ekonomi Singapura anjlok hingga menjadi negatif 13% (tiga belas persen), sementara Indonesia hanya negatif 2,1% (dua koma satu persen). Hal tersebut dikarenakan rendahnya porsi ekspor terhadap PDB yang menjadi penyelamat Indonesia dari tekanan eksternal tersebut. [Bukti P-96] 53 36. Bahwa di tengah kekhawatiran Presiden terhadap perekonomian nasional, sejumlah pejabat dan lembaga negara, termasuk Bank Indonesia justru berlomba-lomba mengumumkan optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2023, di antaranya: a. Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi dengan tema Outlook Perekonomian Indonesia 2023 yang diselenggarakan pada 21 Desember 2022 atau kurang dari 10 hari sebelum Perppu Ciptaker ditetapkan. Di dalam diskusi tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia dalam posisi yang stabil, baik dari sisi makroekonomi, fiskal-moneter, dan sektor keuangan secara umum. (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023”, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita- utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023, diakses pada tanggal 20 Februari 2023) [Bukti P-97], b. Hasil Penelitian Tim Catatan Kajian Ekonomi Badan Ristek dan Inovasi Nasional yang disampaikan pada acara BRIN Insight Every Friday (BRIEF) dengan tema “Ekonomi Indonesia di Penghujun 2022 dan Isu Resesi” tanggal 31 Desember 2022, hari yang sama dengan lahirnya Perppu Ciptaker, menyebutkan bahwa secara garis besar perekonomian Indonesia 2023 masih positif. (Sumber: Badan Ristek dan Inovasi Nasional, “Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN”, https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023- diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin diakses pada tanggal 20 Februari 2023) [Bukti P-98], c. Siaran Pers Bank Indonesia pada tanggal 2 Januari 2023 menyebutkan bahwa tekanan inflasi 2022 yang lebih rendah dari prakiraan awal berdampak positif pada prospek inflasi 2023 yang diprakirakan kembali ke sasaran 3,0±1%.(sumber: Bank Indonesia, “Inflasi Desember 2022 Terkendali dan Diprakirakan Kembali ke Dalam Sasaran Pada 2023”, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_250123.aspx#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan %20Pusat%20Statistik,dampak%20penyesuaian%20harga%20bahan%20 bakar, diakses pada tanggal 20 Februari 2023). [Bukti P-99] 54 Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa negara tidak dalam keadaan darurat perekonomian. Terbuka besar peluang dan harapan perekonomian Indonesia untuk tetap berkembang. 37. Bahwa World Economic Outlook yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund pada Oktober 2022 dan dijadikan dasar bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu Ciptaker justru membuktikan sebaliknya. International Monetary Fund justru memprediksi bahwa growth domestic product Indonesia pada tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata negara maju, dunia, dan sesama negara berkembang sekalipun. Data tersebut dapat dilihat di dalam tabel berikut: [Bukti P-100] Sumber: World Economic Outlook, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVE C/WEOWORLD/IDN Artinya, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diprediksi masih kuat. 38. Bahwa sebagaimana data yang dikemukakan oleh Bloomberg, Indonesia menempati urutan ke-14 dari 15 negara Asia yang disurvei terkait dengan kemungkinan resesi di 2023. Persentase probabilitas Indonesia terhadap dampak krisis ekonomi hanya sebesar 3%, jauh lebih rendah dari Jepang, China, atau negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia sekalipun. Lebih lanjut, berikut survey yang disampaikan oleh Bloomberg: 55 39. Bahwa kekhawatiran Presiden yang dijadikan alasan lahirnya Perppu Ciptaker tidak menjadi kenyataan. Pada tanggal 31 Januari 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengungkapkan optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2023 karena kegiatan masyarakat mengalami peningkatan pada kuartal I-2023 yang terjadi sejak akhir tahun 2022. Bahkan, Menteri Keuangan meyakini bahwa kuartal I-2023 akan lebih kuat dibandingkan kuartal I-2022. (sumber: Portal Informasi Indonesia, “Momentum Pemulihan di 2023 Masih Kuat”, https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/6879/momentum-pemulihan-di- 2023-masih-kuat?lang=1 diakses pada tanggal 20 Februari 2023) [Bukti P-101] 40. Bahwa Perppu Ciptaker juga tidak mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang 10 Januari 2023 s.d. 16 Februari 2023. Padahal, Pasal 22 UUD 1945 mengharuskan Perppu untuk mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Sebagai konsekuensinya, Perppu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus dicabut. Tidak diberikannya persetujuan oleh DPR menunjukkan bahwa DPR pun menganggap penerbitan Perppu Ciptaker dengan alasan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak terpenuhi. 56 41. Bahwa keraguan Presiden dalam menjelaskan alasan penerbitan Perppu Ciptaker karena adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, juga tampak pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada Nomor Perkara 5/PUU- XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023, yang juga menguji Perppu Ciptaker. Pada persidangan kedua perkara tersebut, Presiden belum siap memberi keterangan mengenai alasan lahirnya Perppu Ciptaker di Mahkamah Konstitusi. [Bukti P- 102] 42. Bahwa di dalam dunia forensik dikenal Locard’s Exchange Principle. Prinsip tersebut menjadi pegangan bagi setiap kegiatan investigatif dunia modern. Menurut Dr. Edmond Locard, “every contact leaves a trace”. Se-rapi apa pun Presiden menggambarkan kekhawatiran prediksi ekonomi global untuk melahirkan Perppu Ciptaker, fakta sesungguhnya akan terungkap dan ditemukan. Alih-alih menutupi kelemahan fondasi ihwal kegentingan memaksa pembentukan Perppu Ciptaker, pejabat negara justru kembali mengungkapkan optimisme dan menjelaskan tidak adanya dampak signifikan krisis ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Pernyataan ini tetap dikeluarkan meskipun telah terdapat 4 (empat) pengujian formil di Mahkamah Konstitusi yang sama-sama mempermasalahkan kegentingan memaksa di dalam penerbitan Perppu Ciptaker. Semesta seolah menunjukkan bahwa memang tidak ada kegentingan memaksa dalam pembentukan Perppu Ciptaker. Dalam wawancara yang dilaksanakan oleh Majalah Tempo edisi 27 Maret – 2 April 2023, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyebutkan bahwa perekonomian kita tidak terlalu terpengaruh situasi global. Lebih lanjut, Mahendra Siregar menjelaskan sebagai berikut [Bukti P-103]: “… dibanding negara ASEAN lain, Indonesia tidak terlalu terbuka atau terlalu terekspos perdagangan internasional. Nilai perdagangan kita, ekspor dan impor, dibanding produk domestik bruto itu maksimum 50 persen. Kalau Singapura 300 persen, Malaysia 170 persen, Vietnam dan Thailand 130 persen. Jadi apa yang terjadi di ranah internasional langsung memukul kondisi perekonomian mereka. Alasannya dari rantau pasok dunia kita tidak terlalu terintegrasi seperti yang lain. Intinya adalah kita tidak terlalu bergantung pada kondisi di sana. Pasar domestik kita juga besar sekali, dari segi pasar yang sudah efektif, apalagi potensi pengembangannya yang luar biasa.” 57 Dari keterangan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dapat diketahui bahwa secara teoritik tidak ada pengaruh signifikan antara krisis ekonomi global dengan perekonomian Indonesia. Sehingga, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan untuk menyatakan krisis ekonomi global sebagai keadaan darurat yang menjadi alasan lahirnya Perppu Ciptaker. 43. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwa ketakutan terhadap krisis ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian Indonesia merupakan alasan kedaruratan dikeluarkannya Perppu Ciptaker dan sangat tidak beralasan serta harus ditolak. Sebagian besar kalangan –termasuk dari lembaga-lembaga pemerintah-- memberikan penilaian berbeda dan bahkan memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan tetap stabil pada tahun 2023. Lebih lanjut, perekonomian Indonesia pada awal tahun 2023 justru menunjukkan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa alasan ekonomi bukanlah kebutuhan yang mendesak dan cenderung bersifat kekhawatiran semata. Selain itu, DPR dan Presiden juga enggan menunjukkan keseriusannya untuk menyelesaikan problematika beleid yang sedianya dilahirkan untuk menangani persoalan kedaruratan. Dengan demikian, hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi sehingga Perppu Ciptaker layak untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 44. Bahwa sebagai perbandingan, 3 (tiga) perppu yang lahir sebelum Perppu Ciptaker memiliki kegentingan memaksa yang nyata dan jelas. Ketiga perppu tersebut menunjukkan bahwa Perppu Ciptaker cenderung bersifat asumtif pada prediksi dan tidak bersandar pada kondisi yang riil terjadi. Berikut adalah alasan lahirnya 3 (tiga) perppu sebelum Perppu Ciptaker: No. Regulasi Alasan Kegentingan Memaksa 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Penyesuaian teknis pelaksanaan pemilihan umum di daerah-daerah baru, yakni Provinsi Papua selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya serta Ibu Kota Nusantara agar tetap terlaksana sesuai dengan jadwal 58 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Besarnya korban jiwa yang ditimbulkan sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sebagai ancaman nyata untuk menunda tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Sebagai respon atas bencana pandemi Covid-19 yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah menilai perlu melakukan kebijakan keuangan negara dan fiskal diantaranya mitigasi risiko kesehatan dan keberlangsungan aktivitas usaha. 45. Bahwa Andrej Zwitter mengemukakan bahwa dalam kedaruratan suatu negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni necessity, concreteness, dan urgency [Bukti P-103A]. Pada concreteness, harus ditemukan kejelasan kapan dimulai dan berakhirnya suatu peristiwa kedaruratan. Ancaman terorisme akan selalu ada, tetapi serangan teroris secara kongkrit lah yang dapat dijadikan alasan kedaruratan. Bencana alam dapat membawa menyebabkan terjadinya kondisi darurat. Namun, hanya langkah preventif jangka pendek dan peristiwa kongkrit yang memungkinan suatu negara menjadi darurat. Ketakutan dampak ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia yang terbantahkan dengan fakta dan analisis akademik yang ilmiah serta tanpa korelasi yang jelas tentu tidak memenuhi unsur concreteness dalam suatu kedaruratan. Ketidakjelasan atau kekaburan membawa ke kealpaan terhadap urgency. 46. Berdasarkan argumentasi di atas, maka penerbitan Perppu Ciptaker jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Sebagai implikasinya, 59 UU Ciptaker yang merupakan penetapan Perppu Ciptaker sebagai undang- undang sudah selayaknya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. D.2.2. Peraturan yang Ada Masih Mampu Mengakomodir Kebutuhan Hukum. Sehingga, Tidak Terdapat Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) yang Harus Dijawab Dengan Perppu Ciptaker yang Menjadi Cikal Bakal Lahirnya UU Ciptaker. 47. Bahwa Perppu Ciptaker yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 91/2020 merupakan undang-undang yang menerapkan konsep omnibus law dan terbagi atas 11 (sebelas) kluster, antara lain: 1) Penyederhanaan perizinan tanah 2) Persyaratan investasi 3) Ketenagakerjaan 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM 5) Kemudahan berusaha 6) Dukungan riset dan inovasi 7) Administrasi Pemerintahan 8) Pengenaan sanksi 9) Pengendalian tanah 10) Kemudahan proyek pemerintah 11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 48. Bahwa ke-11 (kesebelas) kluster yang diatur dalam Perppu Ciptaker adalah penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang. Perppu Ciptaker mengubah, menghapus, dan atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam dalam undang-undang berikut: 1) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) 60 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Ketentuan Umum Perpajakan 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 12) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 13) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 14) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 15) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 16) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 17) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 18) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 19) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 21) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 22) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 23) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 61 24) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 25) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 26) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 27) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 28) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 29) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 30) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 31) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 32) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menegah 33) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 34) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 35) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 36) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 37) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 38) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 39) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 40) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 41) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 42) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 43) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 44) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 62 45) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos 46) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus 47) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 48) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 49) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura 50) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat 51) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Geospasial 52) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 53) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 54) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional 55) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 56) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan 57) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 58) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan 59) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 60) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 61) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 62) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 63) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi 64) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 65) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan 66) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 67) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 63 68) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 69) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam 70) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 71) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 72) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 73) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek 74) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 75) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 76) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi 77) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 78) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan 49. Bahwa tanpa diterbitkan Perppu atau bahkan undang-undang dengan konsep omnibus sekalipun, masih terdapat banyak undang-undang yang mengatur materi muatan Ciptaker tersebut. Tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum) mengingat sebelumnya masih terdapat aturan norma pada masing-masing undang-undang yang diubah, dihapus, dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh UU Ciptaker Lama. Yang terjadi hanyalah perubahan paradigma di bidang Ciptaker yang diklaim lebih ramah investasi. 1 (satu) klaim yang selalu bisa diperdebatkan (debatable) ketika dihadapkan dengan kepentingan publik (public interest) yang lebih luas. 50. Bahwa keberadaan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kekosongan hukum yang harus dijawab dengan cepat melalui Perppu Ciptaker. Ke-78 (tujuh puluh delapan) undang-undang tersebut masih mampu menjawab permasalahan hukum yang lahir di masyarakat. 64 51. Bahwa Putusan MK 91/2020 juga tidak membatalkan UU Ciptaker Lama seketika pada saat putusan dibacakan. Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Ciptaker Lama masih tetap berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Perubahan undang-undang pada 11 kluster yang dilakukan melalui UU Ciptaker Lama masih tetap berlaku. Artinya, tidak ada kekosongan hukum pada 11 kluster undang- undang tersebut. Pun 11 kluster dan 78 undang-undang tersebut juga masih berstatus “up to date” karena UU Ciptaker Lama. Pembentuk undang-undang hanya perlu dan masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan UU Ciptaker Lama. 52. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum yang harus dijawab dengan Perppu Ciptaker. Undang- undang yang ada masih mampu menjawab permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Dengan demikian, hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi sehingga Perppu Ciptaker layak untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Sebagai implikasinya, UU Ciptaker yang merupakan penetapan Perppu Ciptaker sebagai undang-undang sudah selayaknya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. D.2.3. Presiden Bersama DPR Memiliki Waktu yang Lebih dari Cukup untuk Memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Keterbatasan Waktu Dalam Memperbaiki UU Ciptaker Lama Merupakan Alasan yang Mengada-Ngada dan Dipaksakan 53. Bahwa Putusan MK 91/2020 menyatakan UU Ciptaker Lama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Ciptaker Lama yakni sampai dengan tanggal 25 November 2023. 54. Bahwa yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah, apakah memperbaiki UU Ciptaker sesulit pada saat membuatnya di awal? Mengingat tempo atau waktu yang ditempuh dalam membuat UU Ciptaker, mulai dari pembahasan hingga pengesahan kurang dari 1 tahun lamanya. Berdasarkan data yang disadur dari CNBC Indonesia, melalui artikelnya yang berjudul “DPR Top! 1.200 65 Pasal Omnibus Law Selesai Lewat 64 Kali Rapat” (selengkapnya lihat dalam link berikut https://www.cnbcindonesia.com/news/20201006154706-4-192288/dpr- top-1200-pasal-omnibus law-selesai-lewat-64-kali-rapat) [Bukti P-103B], pembahasan yang dilakukan oleh DPR setelah mendapatkan draft RUU Ciptaker dari Presiden pada 13 Februari 2020, diselesaikan hanya dalam waktu 167 hari saja dengan 64 kali rapat, yang kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020, dan ditandatangani oleh Presiden pada 2 November 2020. Namun mengapa, pasca pengujian formil UU Ciptaker, dan diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan untuk memperbaiki kembali prosedural formal pembentukan UU Ciptaker, baik Presiden maupun DPR justru tidak melaksanakannya, dan mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan putusan MK 91/2020. Ini artinya, memang sejak Putusan MK 91/2020 Presiden maupun DPR tidak memiliki iktikad maupun niat baik untuk memperbaiki dan mengikutsertakan masyarakat dalam agenda legislasi berupa pengakomodasian partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan UU Ciptaker. 55. Bahwa merespon putusan tersebut, Presiden seharusnya memperbaiki UU Ciptaker Lama bukan malah menerbitkan Perppu Ciptaker. Tindakan ini dilakukan karena Presiden menilai bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama. 56. Bahwa alasan keterbatasan waktu dalam menerbitkan Perppu Ciptaker merupakan suatu hal yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan perjalanan lahirnya UU Ciptaker Lama. Dewan Perwakilan Rakyat (“Dewan Perwakilan Rakyat”) bersama-sama dengan Presiden mampu melahirkan UU Ciptaker Lama dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Lebih lanjut, berikut disampaikan perjalanan pembentukan UU Ciptaker: (sumber: “Perjalanan UU Ciptaker: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi”, https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan- dpr-hingga-diteken-jokowi/2, diakses pada tanggal 21 Februari 2023) [Bukti P- 104] a. 20 Oktober 2019 : Pidato pertama Presiden yang menyinggung konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law 66 b. 16 Desember 2019 : Satgas omnibus law dibentuk c. 2 April 2020 : Surat presiden tentang omnibus law RUU Ciptaker dibacakan dalam rapat paripurna DPR d. 14 April 2020 : Badan legislasi DPR menggelar rapat kerja perdana bersama pemerintah membahas draft omnibus law RUU Ciptaker e. 24 April 2020 : Presiden Joko Widodo menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker Berbeda dengan proses perbaikan UU Ciptaker Lama, Presiden justru menetapkan Perppu setelah lebih dari 1 (satu) tahun Putusan MK 91/2020 dibacakan. 57. Bahwa waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya lebih dari cukup untuk sekedar memperbaiki UU Ciptaker Lama. Seharusnya, perbaikan UU Ciptaker Lama jauh lebih siap dan dapat memangkas waktu lebih banyak dibandingkan pembentukan UU Ciptaker Lama. Sebab secara praktis DPR dan Presiden telah memiliki materi awal untuk membentuk undang-undang, bukan membentuk undang-undang yang sama sekali baru. 58. Bahwa terlebih lagi, partai pendukung Presiden di DPR saat ini menempati posisi mayoritas. Akan menjadi lebih mudah bagi Presiden untuk membentuk suatu undang-undang melalui anggota parlemen yang memiliki satu kepentingan politik untuk mendapatkan persetujuan di DPR. Presiden relatif tidak akan menghadapi perdebatan sengit dalam melakukan penyusunan perbaikan UU Ciptaker Lama. 59. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa DPR bersama dengan Presiden memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama. Dengan demikian, hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi sehingga Perppu Ciptaker layak untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Sebagai implikasinya, UU Ciptaker yang merupakan penetapan Perppu Ciptaker sebagai undang-undang sudah selayaknya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 67 D.2.4. Penerbitan Perppu Ciptaker Mencederai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 terkait Meaningful Participation 60. Bahwa Putusan MK 91/2020 menyatakan UU Ciptaker Lama inkonstitusional bersyarat dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan. Selama kurun waktu tersebut, para pembentuk undang-undang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama dengan mengakomodir partisipasi masyarakat yang lebih bermakna atau dikenal dengan meaningful participation sejak awal proses hingga pengesahannya. 61. Bahwa untuk memenuhi kriteria terpenuhinya partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation), maka hak masyarakat dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) persyaratan, yaitu: a. hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), b. hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan c. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) Persyaratan tersebut wajib dipenuhi pada minimal 3 tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni: a. pengajuan RUU, b. pembahasan bersama antara DPR dan Presiden atau pembahasan bersama antara DPR, Presiden dan DPD sepanjang terkait Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan c. tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. 62. Prinsip meaningful participation diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi mengingat sepenting apa pun suatu undang-undang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghilangkan partisipasi publik yang bermakna sebagai cerminan negara demokrasi. 63. Bahwa alih-alih melaksanakan amanah Putusan MK 91/2020 mengenai meaningful participation, Presiden justru mengacuhkan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Perppu Ciptaker yang minim pelibatan partisipasi publik. Karena sifatnya, tentu saja Perppu Ciptaker lahir tanpa memenuhi hak rakyat 68 untuk didengar pendapatnya, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. 64. Bahwa sederhananya, untuk menghindari ruang dialog, Presiden justru menggunakan Perppu sebagai salah satu wewenang yang dimilikinya di bidang legislasi. Dengan sengaja, Presiden menerbitkan Perppu sebagai jalan pintas (by pass) untuk menghindari ruang dialog. Secara praktis, Perppu yang dilahirkan oleh Presiden dalam konteks UU Ciptaker lebih mencoba untuk menghindari pembahasan ditingkat stakeholder, seperti Para Pemohon maupun beberapa pihak yang secara langsung terdampak. Padahal, jika menelisik lebih dalam, poin utama Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Ciptaker adalah karena Presiden dan DPR tidak secara menyeluruh membuka ruang perdebatan (partisipasi publik) dalam pembahasan rumusan berbagai ketentuan dalam UU Ciptaker. Argumentasi demikian juga diperkuat dengan adanya upaya penyimpangan Presiden dan DPR dari proses keterbukaan dan partisipasi. Hal demikian dapat dibuktikan dari tidak dijalankannya Putusan MK 91/2020, dan justru menerbitkan Perppu. Perlu diketahui, kendati keberlakuan Perppu memiliki jangka waktu yang limitatif, namun terdapat hal penting untuk dicermati, yaitu adalah ketika proses pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UU PPP hanya mencakup proses persetujuan semata, layaknya pada tingkat pengambilan keputusan di tingkat II. Dengan demikian, tidak ada lagi upaya pengakomodasian aspirasi yang lebih partisipatif (meaningful participation). Adapun bunyi Pasal 52 ayat (3) dan (4) UU PPP adalah sebagai berikut: Pasal 52 ayat (3) dan (4) UU PPP (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Tidak ada kewajiban untuk mengakomodir partisipasi publik (meaningful participation) dalam pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang. Justru ketentuan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Presiden untuk menanggalkan kewajibannya dalam melaksanakan Putusan MK 91/2020. 69 65. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara dipaksa menerima Perppu Ciptaker untuk diterapkan kepada diri Para Pemohon tanpa adanya partisipasi Para Pemohon. Hal ini menunjukkan iktikad tidak baik seorang Presiden dengan menghindari pemenuhan kriteria meaningful participation pada pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, in casu Perppu Ciptaker yang kini berlanjut menjadi UU Ciptaker. 66. Bahwa semestinya persoalan yang menyangkut partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan tidak hanya cukup diselesaikan dengan melahirkan produk hukum baru, melainkan juga harus dijawab dengan sikap responsif yang partisipatif serta solutif, sehingga suatu peraturan maupun kebijakan yang hendak diberlakukan oleh pemerintah - in casu Perppu Ciptaker yang telah disahkan menjadi UU Ciptaker- kepada rakyat tidak hanya mengandung daya paksa semata, melainkan juga memiliki daya guna dan hasil guna. 67. Bahwa iktikad tidak baik dalam menghindari amanah Putusan Mahkamah Konstitusi perihal meaningful participation semakin terlihat melalui pernyataan Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menganggap bahwa Perppu Ciptaker karena mengadopsi metode omnibus yang baru diatur di dalam UU PPP. Pemerintah berfokus pada metode omnibus namun luput dalam melihat amanah Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya dalam Putusan Nomor 91/ 2020 yakni terkait pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam Undang-Undang Ciptaker. 68. Bahwa oleh karena itu, penerbitan Perppu Ciptaker merupakan bentuk nyata lari dari tanggung jawab karena tidak mampu (unable) dan tidak mau (unwilling) melaksanakan Putusan MK 91/2020. Sikap unwilling pemerintah dapat dibuktikan dengan tidak juga dibahasnya RUU tentang Perubahan atas UU Ciptaker Lama kendati telah masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka pada Program Legislasi Nasional Tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada Surat Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2022-2024 yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2021. 70 69. Bahwa pun nyatanya adalah kesalahan Presiden dan DPR RI sendiri yang menyebabkan tidak cukupnya waktu tersebut, terlebih jika harus memenuhi partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation), sebagaimana disyaratkan Putusan MK 91/2020. Dengan Undang-Undang yang tebalnya 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) halaman, menggunakan metode omnibus law, maka jalan pintas yang tersisa hanya membuat Perppu, dengan risiko yang sedari awal disadari yaitu menabrak Putusan MK 91/2020 dan menabrak konstitusi bernegara. 70. Bahwa tidak hanya menabrak Putusan MK 91/2020 dan UUD 1945, penerbitan Perppu Ciptaker yang merupakan perubahan UU Ciptaker Lama tentunya masih mengadopsi metode omnibus law dan karenanya menabrak ketentuan Pasal 42A UU PPP yang mengatur: Pasal 42A UU PPP Penggunakan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut merujuk kepada program legislasi nasional. Sedangkan penerbitan Perppu tentu saja karakteristiknya adalah tanpa perencanaan, karena sifatnya yang genting dan memaksa. Sehingga, penggunaan metode omnibus law, seharusnya tidak memungkinkan untuk penerbitan Perppu, sebagaimana dilakukan dalam penerbitan Perppu Ciptaker 71. Bahwa pun demikian menjadi lebih problematik karena Perppu Ciptaker dimaksudkan untuk menggugurkan Putusan MK 91/2020. Putusan a quo secara uji formil menyatakan UU Ciptaker Lama inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) karena dalam proses pembuatannya problematik, termasuk soal tidak adanya landasan metode omnibus law, perubahan norma hukum UU Ciptaker Lama sebelum diundangkan, dan yang tidak kalah penting, tanpa adanya partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation). 72. Bahwa Putusan MK 91/2020 jelas mengarahkan pembuatan undang-undang, bukan Perppu. Jika pun akan diubah dengan perppu, maka semestinya harus terdapat dasar kegentingan yang memaksa yang sangat tidak terbantahkan, bukan hanya perkiraan atau dugaan. Tanpa adanya kegentingan yang tidak terbantahkan, Perppu Ciptaker akan menjadi pelanggaran serius atas Putusan MK 91/2020. Meminjam konsep adanya pelecehan parlemen (contempt of 71 parliament), maka tindakan pembuatan Perppu Ciptaker tersebut yang tidak menghormati Putusan MK 91/2020 adalah pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi (contempt of constitutional court). 73. Bahwa para Pemohon tidak bermaksud menyampaikan bahwa Presiden tidak dapat menerbitkan Perppu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Bila memang terjadi kegentingan yang serius dan nyata, serta untuk kepentingan bangsa dan menyelamatkan negara, maka Perppu yang dibuat untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja dikeluarkan. Hal tersebut pernah terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU- IV/2006 yang memberikan waktu 3 (tiga) tahun bagi Presiden dan DPR RI untuk membuat undang-undang tersendiri terkait pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketika batas waktu 9 Desember 2009 nyaris terlampaui, opsi penerbitan Perppu sempat dimunculkan. Tanpa selesainya undang-undang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan kehilangan dasar hukumnya. Tidak ada undang-undang lain yang bisa menjadi dasar eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perppu terkait Pengadilan tersebut karenanya diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) serta menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi. 74. Bahwa tidak terpenuhinya kriteria meaningful participation pada minimal 3 tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan serta pelanggaran terhadap Pasal 42A UU PPP merupakan alasan Para Pemohon mengajukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi yang teregister dengan nomor 14/PUU- XXI/2023. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang berpendapat bahwa pengujian formil mencakup: a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil 72 75. Bahwa konsiderans Perppu Ciptaker juga berisi penyelundupan hukum, tepatnya pada bagian yang menyatakan bahwa Perppu ini dibentuk dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Perlu kami sampaikan, esensi utama dari Putusan MK tersebut adalah menyusun ulang UU CK menggunakan metode meaningful participation. Hal tersebut tidak akan mungkin bisa dilakukan dalam bentuk Perppu yang disusun dan diundangkan dalam nuansa kegentingan dan keterdesakan. Dalam kondisi tersebut, maka partisipasi publik pasti dihilangkan. 76. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa Perppu Ciptaker sengaja ditetapkan oleh presiden untuk menghindari Putusan MK 91/2020 khususnya terkait meaningful participation, hal yang mana begitu mengacaukan konsep kepastian hukum yang seharusnya didapat oleh Para Pemohon. Kami tentu sangat berharap agar kepastian hukum kembali dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan memberlakukan kembali UU Ciptakerja Lama dan kewajiban melakukan perbaikan sebagaimana perintah amar Putusan MK 91/2020. Dengan demikian, Perppu Ciptaker merupakan bentuk pelanggaran terhadap Putusan MK 91/2020 dan sudah sewajarnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagai implikasinya, UU Ciptaker yang merupakan penetapan Perppu Ciptaker sebagai undang-undang sudah selayaknya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. D.2.5. Pengabaian Putusan MK Merupakan Pelanggaran Konstitusi, Bahkan Dapat Menjadi Jalan untuk Memakzulkan Presiden 77. Bahwa bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (contempt of constitutional court) sebagaimana diuraikan pada poin D.2.1. s.d. D.2.4. adalah preseden buruk yang dilakukan oleh Presiden dan memberikan contoh bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat tidak dihormati. Jika dibiarkan, maka preseden buruk tersebut akan dapat terulang kembali, yakni dengan menggenting-gentingkan situasi negara, atau bahkan menggeser makna “hal ihwal kegentingan yang memaksa” menjadi “hal ihwal kepentingan yang dipaksa” tanpa maksud untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Hal ini berdampak fatal terhadap sistem hukum Indonesia. Kedepannya, dapat saja 73 seorang Presiden menerbitkan Perppu yang akan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tampak semakin nyata bahwa telah terjadi pergeseran sistem negara Indonesia, dari negara hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machtsstaat). 78. Bahwa lebih berbahaya lagi, tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berarti melanggar konstitusi. Mengingat Mahkamah Konstitusi adalah constitutional organ yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam UUD 1945. Pelanggaran konstitusi adalah salah satu definisi “pengkhianatan terhadap negara” yang membuka pintu bagi proses pemakzulan presiden (impeachment). 79. Bahwa Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) [Bukti P-105] mengatur: Pasal 169 huruf d UU Pemilu Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; Termasuk juga tidak pernah melanggar UUD 1945, maka konstruksi hukumnya: menerbitkan Perppu Ciptaker adalah tidak melaksanakan Putusan MK 91/2020, yang merupakan pelanggaran konstitusi, pelanggaran sumpah jabatan yang diatur dalam Pasal 9 UUD 1945 dengan lafadz, “… memegang teguh Undang- Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.” Pelanggaran konstitusi dan sumpah jabatan adalah pengkhianatan terhadap negara yang masuk kategori impeachment article sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur: Pasal 7A UUD 1945 Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 80. Bahwa mengapa tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori “pengkhianatan terhadap negara” dan bukan “perbuatan tercela” karena mengacu pada Pasal 169 huruf j UU Pemilu beserta penjelasan yang mengatur: Pasal 169 huruf j UU Pemilu 74 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; Penjelasan Pasal 169 huruf j UU Pemilu Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma Susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina. 81. Bahwa perlu diketahui, meskipun pada perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 dan pada pengujian UU Ciptaker ini para Pemohon menguraikan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan dapat berakibat pada impeachment, tidak ada niat sedikit pun dari Para Pemohon untuk memakzulkan Presiden melalui forum ini. Para Pemohon hanya bermaksud untuk menekankan bahwa pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Putusan MK 91/2020, merupakan bentuk pelanggaran yang serius dan bahkan bisa menjatuhkan seseorang dari jabatan presiden. Presiden tidak bisa dengan seenaknya menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melecehkan Mahkamah Konstitusi. 82. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas penerbitan Perppu Ciptaker bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945. Sebagai implikasinya, UU Ciptaker yang merupakan penetapan Perppu Ciptaker sebagai undang-undang sudah selayaknya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. D.3. Model Legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Mengembalikan Proses Pembentukan Undang-Undang yang Executive-Heavy dan Otoriter Seperti Zaman Orde Baru 83. Bahwa dengan mengutip hasil Kajian Kelompok Kerja Reformasi Hukum dan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie, Prof. Saldi Isra mengatakan bahwa UUD 1945 sebelum amandemen mengandung kelemahan substantif yang di antaranya berupa struktur ketatanegaraan yang sangat executive-heavy dan tidak cukup mengatur sistem check and balances. Senada dengan hal tersebut, Mahfud MD menambahkan bahwa kelemahan tersebut menjadi pintu masuk otoriterisme (Saldi Isra, 2018, Pergeseran Fungsi Legislasi: Edisi Kedua, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm 135-136). [Bukti P-106] 75 Kelemahan tersebut membawa semangat pembatasan kekuasaan presiden sebagai salah satu substansi perubahan UUD 1945. 84. Bahwa di dalam pelaksanaan fungsi legislasi, sifat executive-heavy tidak lepas dari ketentuan Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 UUD 1945 sebelum amandemen (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya Pasal 20 UUD 1945 sebelum amandemen (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (2) Jijka sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 85. Bahwa pembentukan Perppu yang dilakukan tanpa memperhatikan ihwal kegentingan memaksa akan menciptakan preseden buruk bagi ketatanegaraan Indonesia. Hal ini akan mengembalikan kekuasaan pembentukan undang- undang ke tangan Presiden, dari sebelumnya yang sudah diserahkan ke DPR berdasarkan amandemen UUD 1945. Perppu merupakan way out yang disediakan oleh konstitusi ketika kondisi tertentu terjadi, bukan ketika kehendak Presiden tidak dapat dapat dipenuhi dalam waktu singkat. Impunitas terhadap pengacuhan kegentingan memaksa Perppu Ciptaker dalam proses legislasi UU Ciptaker mengaburkan siapa posisi pemegang kekuasaan sesungguhnya dalam pembentukan undang-undang. Sebab, posisi DPR dalam proses legislasi penetapan Perppu hanya sebatas memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan. 86. Bahwa DPR yang sedianya diharapkan menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif ketika terjadi kondisi kedaruratan juga tidak bisa diandalkan untuk menjalankan mekanisme check and balances pada saat ini. Mirip seperti zaman orde baru, komposisi DPR akan cenderung memberikan persetujuan bagi Perppu Ciptaker yang ditetapkan oleh Presiden, terlepas dari patuh atau tidaknya 76 penetapan Perppu. Sulit untuk mengharapkan DPR menagih akuntabilitas ihwal kegentingan memaksa ke Presiden dalam menetapkan Perppu. Sebagai gambaran, berikut ditampilkan tabel konfigurasi pendukung Presiden di DPR: Konfigurasi Partai Politik Pendukung Presiden di DPR Masa Orde Baru Konfigurasi Partai Politik Pendukung Presiden di DPR Tahun 2019-2024 87. Bahwa komposisi konfigurasi partai politik tahun 2019-2024 merupakan bentuk kenyamanan yang sempurna bagi Presiden untuk memegang kendali fungsi Kursi % Kursi % Kursi % Kursi % 1971 236 51 94 20 30 7 100 22 73% 1977 232 50 99 22 29 6 100 22 72% 1982 242 53 94 30 24 5 100 22 75% 1987 299 60 61 12 40 8 100 20 80% 1992 282 62 62 12 56 11 100 20 82% 1997 325 65 89 18 11 2 75 15 80% Pemilu Golkar PPP PDI ABRI Pendukung Presiden Partai Jumlah Kursi Persentase Keterangan PDIP 128 22% Koalisi Pemerintahan Golkar 85 15% Koalisi Pemerintahan Gerindra 78 14% Koalisi Pemerintahan Nasdem 59 10% Mulai meninggalkan koalisi pemerintahan PKB 58 10% Koalisi Pemerintahan Demokrat 54 9% Oposisi PKS 50 9% Oposisi PAN 44 8% Koalisi Pemerintahan PPP 19 3% Koalisi Pemerintahan Total 575 100% 471 82% Dengan Nasdem 412 72% Tanpa Nasdem Total Pendukung Presiden 77 legislasi. Presiden tidak perlu menjalankan tahapan-tahapan proses legislasi secara normal untuk menciptakan undang-undang, termasuk menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Presiden cukup dengan mengeluarkan Perppu yang karena dukungannya di DPR dengan sendirinya akan menjadi undang-undang, meskipun Perppu dilahirkan tanpa benar-benar ada ihwal kegentingan yang memaksa. Argumentasi ini didukung dengan fakta yang menunjukkan bahwa tidak satu pun Perppu yang dibuat oleh Presiden dalam periode 2019-2024 yang ditolak oleh DPR. Empat (4) Perppu yang ada semuanya disetujui oleh DPR untuk menjadi undang-undang. 88. Bahwa perlu disadari, pembentukan Perppu menempatkan Presiden sebagai “pemimpin” dalam proses legislasi. Lebih parah lagi, pembentukan Perppu merupakan jalan pintar terbaik untuk menghindari pembahasan di parlemen, termasuk me-by pass kewajiban meaningful public participation oleh Mahkamah Konstitusi. Komposisi mayoritas partai pendukung presiden lah yang membuat parlemen tidak resisten atas pengambilalihan kewenangan fungsi legislasi. 89. Bahwa kebiasaan buruk membentuk Perppu tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku akan merusak sistem check and balances dan ketatanegaraan Indonesia. Akibat hilangnya kontrol terhadap pembentukan perppu, bukan merupakan hal yang tidak mungkin ke depannya DPR secara faktual tidak lagi memiliki fungsi legislasi dan hubungan legislatif-eksekutif menjadi rusak. Brazil pada masa kepemimpinan Fernando Affonso Collor de Mello merupakan salah satu contoh penyalahgunaan penggunaan perppu oleh Presiden dalam proses legislasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitra Arsil [Bukti P-107], de Mello mengeluarkan setidaknya 36 perppu pada 15 hari pertama kepemimpinannya dan sekitar 160an Perppu sepanjang tahun 1990. Penerbitan perppu oleh de Mello dilakukan untuk menghindari proses legislasi di DPR karena divided government. Kasus ini menjadi contoh buruk seorang presiden yang memerintah dengan kewenangannya dalam pembentukan perppu. Tentu saja hal ini penyalahgunaan kewenangan pembuatan perppu oleh presiden diharapkan tidak akan terjadi di Indonesia, baik dengan atau tanpa dukungan DPR. 78 90. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas diketahui bahwa proses legislasi UU Ciptaker merupakan celah hukum sekaligus pengkhianatan bagi semangat reformasi. Limitasi kewenangan Presiden merupakan politik hukum reformasi yang harus dijaga untuk menghindari kepemimpinan yang otoritarian. Penerbitan Perppu tidak boleh “ditradisikan” karena jelas tidak sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Sebagai benteng terakhir dalam menjaga demokrasi, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Ciptaker dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. E. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) berlaku kembali dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau 79 Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-107 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 September 2023, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-011/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 tanggal 23 Juli 2022; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baso Rukman Abdul Jihad; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Mahmudah; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Istikharoh; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi Nomor 05/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/II/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 10/MUNAS/FSP FSRKES/KSPSI/II/2021 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI Masa Bakti Tahun 2021- 2026; 80 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwit Widuri, S.H., M.H; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gatot Subroto; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Kalsum; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP.KEP.KSPSI dan berdasarkan Musyawarah Nasional Ke-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Sudarajat; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduudk atas nama Moch. Edi Priyanto; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduudk atas nama Abdul Ghofur; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Federation of Metal, Electronic and Machine Workers Union) tanggal 12 April 2018; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Minardi; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir Idrus; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arizal; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 tanggal 21 Juni 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Jumhur Hidayat; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M; 81 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Ambar Wiyanti; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021; 24. Bukti P-24 : Surat Keputusan Ketua Fedrasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Bustanul Ulum; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firlandie, A. Md; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariyah; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Mundji; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saadi; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Estiningsih; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Periode 2021- 2026 tanggal 12 Desember 2021; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Stefanus Willa Faradian Purwoko; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Taat Badarudin; 82 36. Bukti P-36 : Fotokopi Akta Nomor 74 tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Mundji Salim, SH. tentang Pernyataan Keputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia Disingkat GSBI; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Kongres Nasional ke 3 Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021 tentang Struktur dan Nama-Nama Pimpinan Harian (PH) Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP. GSBI) Periode Jabatan Tahun 2021 s.d. 2026 tanggal 19 Desember 2021; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Serikat Buruh Indonesia Nomor 0004- PO/DPP.GSBI/JKT/IV/2022 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Harian (PH) Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI); 39. Bukti P-39 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Hartono B Daman; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 30 Mei 2022; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 20 Juli 2022; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Sidang Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Periode 2022-2027 Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahidin; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajat Sudrajat; 46. Bukti P-46 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DK Arief Kusnadi; 83 47. Bukti P-47 : Fotokopi Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 05/KONGRES/KSPSI/II/2022 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 018/DPP KSPI/IV/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027; 49. Bukti P-49 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Ahmad Yani; 50. Bukti P-50 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia tanggal 22 Fotokopi Februari 2022; 51. Bukti P-51 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkhair; 52. Bukti P-52 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanang Guprani; 53. Bukti P-53 : Fotokopi Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) “Serikat Buruh Sejahtera Independen’92” yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung; 54. Bukti P-54 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti; 55. Bukti P-55 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Djamaludin; 56. Bukti P-56 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermawan; 57. Bukti P-57 : Fotokopi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Peraturan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, tanggal 15 Desember 2020 dan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: KEP. 07/MUNAS VI/FSP RTMM–SPSI/XII/2020 tentang Penetapan Perubahan Dan/Atau Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta 84 Peraturan Organisasi SP RTMM - FSP RTMM-SPSI Periode 2020 – 2025, tanggal 15 Desember 2020; 58. Bukti P-58 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: KEP. 12/MUNAS VI/FSP RTMM–SPSI/XII/2020 tentang Pengesahan Hasil Sidang Formatur MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020; 59. Bukti P-59 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Nomor 05 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat oleh Ernie, SH, Notaris di Jakarta Timur; 60. Bukti P-60 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarto A.S; 61. Bukti P-61 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iyus Ruslan; 62. Bukti P-62 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penny Rahayu, S.T., M.MT; 63. Bukti P-63 : Fotokopi Anggaran Dasar Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia; 64. Bukti P-64 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia; 65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Kepala pada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta lampirannya dengan nomor pencatatan 2025/-1.834.3 tanggal 21 April 2021; 66. Bukti P-66 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirah Sumirat; 67. Bukti P-67 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabda Pranawa Djati, S.H; 68. Bukti P-68 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyono; 69. Bukti P-69 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 85 70. Bukti P-70 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 71. Bukti P-71 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; 72. Bukti P-72 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 73. Bukti P-73 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022; 74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adminsitrasi Jakarta Selatan Nomor 838/-1.838 tanggal 8 Maret 2016; 75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2627/-1.834.3 tanggal 18 April 2022; 76. Bukti P-76 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak; 77. Bukti P-77 : Fotokopi SK Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.239/M/BW/1998 tentang pendaftaran Gabungan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Tingkat Nasional; 78. Bukti P-78 : Fotokopi Lampiran Keputusan Menkumham Nomor AHU- 0080709.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016; 79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor; 80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 3779/-1.83 tanggal 8 September 2017; 86 81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 4902/-1.834.3 tanggal 1 Agustus 2022; 82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep.465 M/BW/2000 tentang Pendaftaran Federasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Tingkat Nasional; 83. Bukti P-83 : Fotokopi Keputusan Nomor AHU- 0001411.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia; 84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 55/- 1.835.3 tanggal 15 Januari 2021; 85. Bukti P-85 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 109/V/N/VII/2011, tanggal 30 Juli 2001; 86. Bukti P-86 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0000975.AH.01.08.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan FSP Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI tanggal 20 Mei 2022; 87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 2025/-1.834.3 tanggal 21 April 2021; 88. Bukti P-88 : Fotokopi Rilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4923/badan- legislasi-dpr-ri-menyetujui-ruu-penetapan-perpu-cipta- kerja-menjadi-undang-undang, diakses pada tanggal 27 April 2023; 87 89. Bukti P-89 : Fotokopi Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang; 90. Bukti P-90 : Fotokopi Berita DPR, "Masuk Masa Reses, DPR Akan Lanjutkan Pembahasan 13 TUU di Masa Sidang Mendatang" https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43329/t/Masuk%20Masa%20R eses,%20DPR%20Akan%20Lanjutkan%20Pembahasan%2013%20 RUU%20di%20Masa%20Sidang%20Mendatang; 91. Bukti P-91 : Fotokopi Opini, "UU Mati, Perppu Tak Hidup", https://profmahfud.wordpress.com/2015/07/16/uu-mati- perppu-tak-hidup/; 92. Bukti P-92 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 93. Bukti P-93 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 94. Bukti P-94 : Fotokopi Berita: "Presiden Klaim Indonesia Mampu Hadapi Krisis Global" diakses dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40129/t/Presiden+K laim+Indonesia+Mampu+Hadapi+Krisis+Global; 95. Bukti P-95 : Fotokopi Berita: "Presiden Jokowi: Indonesia Mampu Hadapi Pandemi dan Krisis Global" diakses dari https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi- indonesia-mampu-hadapi-pandemi-dan-krisis-global/; 96. Bukti P-96 : Fotokopi Berita: "Chatib Basri Ungkap Faktor Penyelamat Indonesia dari Resesi" diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20221019/9/1589386/chatib-basri- ungkap-faktor-penyelamat-indonesia-dari-resesi; 97. Bukti P-97 : Fotokopi Berita: "Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023" https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita- utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023; 98. Bukti P-98 : Fotokopi Berita: "Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN", https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian- 88 indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan- tim-kajian-ekonomi-brin; 99. Bukti P-99 : Fotokopi Berita: "Inflasi Desember 2022 Terkendali dan Diprakirakan Kembali ke Dalam Sasaran Pada 2023", https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_250123.aspx#:~:text=Berdasarkan%2 0data%20Badan%20Pusat%20Statistik,dampak%20pen yesuaian%20harga%20bahan%20bakar; 100. Bukti P-100 : Fotokopi Statistik: Perkembangan GDP Indonesia; 101. Bukti P-101 : Fotokopi Berita: "Momentum Pemulihan di 2023 Masih Kuat", https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/6879/mom entum-pemulihan-di-2023-masih-kuat?lang=1; 102. Bukti P-102 : Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 tanggal 20 Februari 2023; 103. Bukti P-103 : Fotokopi Scan Majalah Tempo Edisi 27 Maret -2 April 2023, hlm 52-55; 104. Bukti P-104 : Fotokopi Berita: "Perjalanan UU Ciptaker: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi”; 105. Bukti P-105 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 106. Bukti P-106 : Fotokopi Saldi Isra, 2018, Pergeseran Fungsi Legislasi: Edisi Kedua, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm 135; 107. Bukti P-107 : Fotokopi Jurnal: Fitra Arsil, "Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial", Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48 No. 1, 2018, hlm 1-21; [2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu Prof. Dr. Ir. H. Rizal Ramli, M.A., dan Fery Amsari, S.H., M.H., LL.M., yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli dan 3 Agustus 2023 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Juli dan 7 Agustus 2023, serta 89 1 (satu) orang Saksi yaitu Hj. Ledia Hanifa Amalia, S.Si., M.Psi.T., yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2023 yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Ahli Prof. Dr. Ir. H. Rizal Ramli, M.A. 1. Akan membahas tentang alasan-alasan dan justifikasi mengapa UU Omnibus Law tidak diperlukan, termasuk argumen ‘kegentingan ekonomi’ dan penyedehanaan birokrasi & izin investasi; 2. Analisa tentang poin-poin penting UU Omnibus Law dan kerugiannya terhadap upah, manfaat, dan kesejahteraan buruh, termasuk implikasinya terhadap outsourcing, keruwetan birokrasi baru akibat UU itu; 3. Dampaknya terhadap sektor-sektor ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan buruh serta keluarganya; dan 4. Saran dan rekomendasi. Atas pokok keterangan tertulis tersebut, Ahli menjelaskan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Dalam mengajukan Undang-Undang Omnibus Law, Pemerintah menggunakan dua alasan utama, yaitu Pertama, bahwa ekonomi nasional dalam kondisi sangat genting karena Covid, dampak krisis global, dan sebagainya. Alasan tersebut menurut Ahli terlalu mengada-ada karena faktanya ekonomi Indonesia 2020-2023 tumbuh sekitar 5%. Jelas bahwa ekonomi tumbuh 4,5% persen itu tidak genting dan masih dapat diatasi dengan cara-cara inovatif. • Pada saat Ahli menjadi Menko tahun 2000, keadaan ekonomi masih negatif (minus) 3%. Kemudian Ahli menaikkan dalam waktu 21 bulan menjadi 4,5% atau naik 7,5% tanpa menggunakan Omnibus Law, melainkan dengan menggunakan cara-cara inovatif, yaitu memompa daya beli daripada masyarakat, dengan menaikkan gaji pegawai negeri, ABRI, dan pensiunan sebesar 125% persen dalam waktu 21 bulan. Oleh karena itu, menurut Ahli, dalam mengatasi masalah ekonomi banyak cara yang inovatif dan out of the box yang dapat dilakukan. Dengan demikian, alasan bahwa situasi ekonomi genting jelas tidak benar, karena baru dapat dikatakan genting jika pertumbuhan ekonomi itu negative atau dalam istilah ekonominya yaitu mengalami resesi. Seperti tahun 1998, 90 ekonomi Indonesia yang biasanya rata-rata tumbuh 6% anjlok ke minus 12,7%. Itu jelas genting sehingga memerlukan tindakan-tindakan besar dan significant untuk mengembalikannya ke dalam kondisi normal, tetapi tidak berlaku untuk digunakan sebagai alasan untuk diundangkannya Omnibus Law. • Alasan kedua yang sering dikatakan para pejabat adalah bahwa Omnibus Law diperlukan adalah untuk menyederhanakan aturan perizinan birokrasi yang ruwet dan tumpang tindih, sehingga dikatakan investasi akan meningkat. Alasan demikian menurut Ahli memang masuk akal karena memang birokrasi kita ruwet, birokrasi kita kerjanya itu bikin sulit, bukan bikin mudah dan terlalu banyak tumpang tindih aturan-aturan, perizinan, dan sebagainya. Namun demikian menurut Ahli, yang dihasilkan justru undang-undang Omnibus Law yang malah membuat masalah semakin ruwet dan semakin kompleks. Hal ini karena undang-undang ini terdiri dari seribu halaman, penjelasannya 500 halaman. Belum lagi, banyak conflicting ideas antar pasal, banyak yang saling berbeda, sehingga untuk memahami undang-undang itu, perusahaan besar saja harus menyewa lawyer yang mahal untuk dapat memahami jika akan melakukan investasi, apalagi usaha kecil dan menengah, tidak mungkin mereka dapat pahami Undang-Undang ini. Oleh karena itu, apabila ingin membantu usaha kecil dan menyederhanakan perijinan maka harusnya cukup 50 halaman, sehingga tidak terdapat lagi keraguan dan pengertian abu-abu terhadap undang-undang tersebut. • Pada zaman Pak Harto memimpin, Profesor Widjoyo yang merapikan berbagai macam kepentingan birokrat. Pada saat menjadi Menko, ahli yang merapikan berbagai kepentingan itu. Akan tetapi dalam undang-undang ini, terlalu banyak konduktor yang masuk dan Setneg hari ini termasuk paling lemah dalam sejarah Indonesia, karena tidak mampu menyederhanakannya. Akibatnya undang- undang Omnibus Law ini semakin membuka peluang pemeo “kalua bisa dibikin sulit, mengapa dipermudah?” malah semakin menjadi kenyataan untuk dipraktikkan. Oleh sebab itu, sampai dengan hari ini, menurut Ahli, tidak terdapat investasi yang meningkat signifikan, peningkatan hanya terdapat di sektor tambang, tetapi di dalam bidang manufaktur, di dalam bidang jasa, investasi malah merosot dan jauh ketinggalan dengan Vietnam, Thailand, dan sebagainya. 91 • Menurut Ahli, Undang-Undang Omnibus Law ini sangat merugikan puluhan juta buruh dan keluarganya. Contohnya pengaturan tentang outsourcing di mana dalam undang-undang ini memungkinkan outsourcing untuk seumur hidup. Biasanya outsourcing itu hanya sementara, kecuali untuk industri yang memang model pekerjaannya cocok untuk outsourcing. Akibatnya, pekerja outsourcing tidak mendapat tunjangan, jaminan kesehatan, pesangon, dan pensiunan. Sehingga puluhan juta buruh tidak punya pegangan untuk masa depan dia dan keluarganya. Seharusnya outsourcing hanya tiga bulan untuk mengetahui karakter, kejujuran dari pegawai, tidak seumur hidup. Oleh karena itu, outsourcing seumur hidup ini merupakan bentuk nyata dari perbudakan di era modern. Pada zaman Belanda, ada undang-undang yang sangat menekan hak- hak pekerja buruh Indonesia, karena yang terpenting bagi kolonial Belanda adalah dapat memeras pekerja kita dengan seenak-enaknya. Itulah yang dilawan oleh Muhammad Thamrin di Volksraad Jakarta, undang-undang sejenis undang-undang Omnibus Law ini menyebabkan karyawan pribumi pada waktu itu tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki nasibnya secara normal. Menurut Ahli, undang-undang Omnibus Law ini mengurangi hak-hak pekerja seperti cuti hamil, jam kerja, besarnya pesangon, dan pensiun. • Menurut Ahli, tadinya banyak manajer perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan besar yang setuju dengan omnibus law. Namun belakangan mereka sadar bahwa undang-undang ini berlaku untuk semua pegawai di bawah direktur, karena yang mewakili perusahaan hanya komisaris dan direktur. Kepala divisi sumber daya manusia, kepala divisi keuangan juga berlaku undang-undang ini. Mereka baru sadar bahwa seandainya pensiun, mereka yang gajinya di perusahaan besar Rp150.000.000,00 sebulan akan mengalami kerugian hampir Rp3,5 miliar sampai Rp 4 miliar. Manager-manager yang gajinya Rp50.000.000,00 akan mengalami kerugian hampir Rp1,5 miliar. Barulah hari ini banyak dari perusahaan-perusahaan besar yang levelnya mereka pikir mereka kerah putih, tidak terkena dampak dari undang-undang ini karena hanya berlaku untuk pegawai kerah biru, tetapi ternyata terkena dampaknya semua, sehingga mulai terdapat arus balik bahwa ini harus dihentikan dan harus dibatalkan. • Menurut Ahli, dengan sengaja pendiri republik ini memilih visi negara kesejahteraan agar rakyat Indonesia semakin cerdas dan makmur sesuai 92 dengan Pembukaan UUD 1945. Bung Hatta dan kawan-kawan pada saat mereka sekolah di Belgia, di Belanda, di Perancis, pada waktu itu Eropa sedang mengalami depresi, ekonomi anjlok negatif besar sekali dari tahun 1920 sampai tahun 1930. Bung Hatta dan kawan-kawan sadar betul bahwa depresi yang lebih dari 10 tahun itu adalah akibat sistem kapitalisme yang ugalan-ugalan, yang spekulatif. Oleh sebab itu, mereka semua menolak negara yang mereka ingin perjuangkan, Indonesia yang merdeka, mengikuti sistem ekonomi kapitalis yang spekulatif dan ugal-ugalan. Akan tetapi mereka juga menolak sistem lainnya, yaitu sistem komunisme. Itulah mengapa Bung Hatta dan kawan-kawan mencari jalan tengah yang modelnya terdapat pada negara-negara di Skandinavia, seperti Norwegia, Swedia, Denmark yang memiliki konsep negara kesejahteraan di mana soko gurunya ada tiga, yaitu negara, swasta, dan koperasi. Di negara-negara Skandinavia, tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial sampai hari ini paling tinggi di seluruh dunia, mengalahkan negara kapitalisme model Amerika. Memiliki indeks kebahagiaan paling tinggi di seluruh dunia dengan pendidikan gratis dan tunjangan sosial yang tinggi. Itulah konsep ideal daripada pendiri Republik Indonesia agar supaya Bangsa Indonesia nanti selain cerdas itu makmur. Namun demikian, undang-undang Omnibus Law ini justru bertentangan dengan UUD 1945 karena justru mencoba menjadikan buruh lebih miskin, sehingga hanya sekadar alat produksi, bukan bagian dari pekerja yang sama-sama ingin menikmati kemakmuran. • Ahli memberikan contoh sederhana, sejak berapa tahun terakhir, tahun lalu misalnya, inflasi makanan sebesar 7%. Akan tetapi pemerintah hanya memperkenankan kenaikan upah maksimum 1,4% rata-rata di seluruh Indonesia. Sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, penetapan upah minimum selalu 2% atau 3% di atas inflasi, supaya pelan-pelan buruh juga ikut menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi. • Menurut Ahli, apabila dikaji struktur cost dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, terlihat bahwa upah buruh menghabiskan total biaya hanya 15% sampai 20% dari total cost, tergantung industri-nya. Tetapi biaya perusahaan untuk menyogok, untuk melancarkan bisnisnya di kalangan birokrasi, dan sebagainya, rata-rata adalah 30%. Jadi daripada memeras buruh supaya upahnya semakin turun, seharusnya pemerintah itu berupaya agar bikin pemerintahan yang lebih bersih, agar biaya doing business lain-lain yang 30% 93 itu dapat berkurang. Di negara lain, biaya ini hanya sekitar 3% dari total cost doing business. Makanya Vietnam, Korea Selatan dan Malaysia menjadi sangat menarik sekali. Oleh karena itu, landasan undang-undang omnibus law ini bukannya focus untuk menertibkan birokrasi yang korup dan mendorong pemerintahan yang bersih, pemerintah mengajak buruh semakin miskin. • Menurut Ahli, terdapat penyelundupan dalam undang-undang Omnibus Law ini, khususnya berkaitan dengan Undang-Undang Mineral di mana seharusnya para pengusaha tambang atau sumber daya alam yang sudah memiliki konsesi 30 tahun, maka harus dikembalikan kepada negara. Terserah kemudian apakah negara akan mengelola sendiri atau mengajak swasta lagi dengan sistem bagi hasil. Namun dalam Undang-Undang Omnibus Law, pengusaha tambang otomatis mendapatkan perpanjangan 2 x 10 tahun. Nilai konsesi itu sendiri jika dihitung dengan dollar mencapai ratusan miliar dolar. Oleh sebab itu, para pengusaha, berusaha agar Undang-Undang Omnibus Law ini harus ditolak olwh Mahkamah, kemudian diajukan lagi dengan menggunakan perppu. • Menurut Ahli, UUD 1945 jelas menentukan bahwa kekayaan alam adalah milik rakyat Indonesia dan dikelola oleh negara serta dilaksanakan oleh swasta asing maupun domestik. Itulah yang terjadi dengan Undang-Undang Migas, setelah dipotong ongkos-ongkos, swasta mendapat bagian 15% bagi hasil, negara mendapat 85%. Itulah yang menjelaskan 80% APBN zaman orde baru semuanya adalah berasal dari migas. Dari migas itulah Pak Harto membangun sekolah dasar inpres, puskesmas, dan lain-lainnya. Tapi hari ini, kekayaan yang paling besar berupa tambang dan mineral tidak masuk kantong negara. Padahal jika dikelola oleh negara dengan sistem bagi hasil, sekolah anak-anak Indonesia gratis sampai tingkat universitas. • Menurut Ahli, untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim tidak hanya dengan menggunakan logika hukum, tapi juga harus menggunakan hati dan keberpihakan kepada mayoritas bangsa kita, kepada puluhan juta buruh yang tidak terdapat pegangannya seumur hidup. Oleh karena itu, Ahli juga memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan undang-undang ini dan menolak Undang-Undang Omnibus Law. • Menurut Ahli, secara umum dalam menilai situasi ekonomi dalam keadaan genting adalah paling penting dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Apabila 94 ekonominya resesi, tumbuh di bawah 0% (negative), boleh dikatakan ekonomi menghadapi suasana genting dan sulit. Oleh karena itu, bahkan di negara maju, negara memiliki hak untuk mengambil tindakan besar untuk mengatasinya. Misalnya resesi di Amerika yang diperkirakan akan terjadi, pemerintahnya kemudian mengeluarkan hampir US$3,5 triliun untuk memompa agar ekonominya rebounds kembali. Namun tanda-tanda demikian tidak terlihat di Indonesia. Memang slowdown, terutama dalam hal konsumsi selama COVID, tetapi semua itu belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi negative, bahkan tumbuh 4%, dan belakangan naik 5%. Selanjutnya, indikator suatu negara dapat dikatakan dalam keadaan ekonomi genting adalah jika terjadi monetary crisis. Monetary crisis dapat terjadi misalnya gejolak rupiah hari ini dari Rp15.000,00 anjlok ke Rp20.000,00, pasti goncangannya luar biasa, sehingga memerlukan tindakan ekstra untuk kembali menenangkannya. Atau terjadi fiscal crunch, yaitu budget pemerintah betul-betul kehabisan, sehingga untuk menyediakan hal yang dasar saja pemerintah tidak sanggup sehingga diperlukan langkah- langkah besar. Akan tetapi solusinya bukan dengan omnibus law, melainkan dengan memompa daya beli. • Pada saat Ahli menjadi Menko, yang pada saat itu diwarisi oleh kredit macet, yaitu kredit usaha tani zaman Pak Habibie dan Adi Sasono dengan bunga per bunga Rp26 triliun yang menyebabkan banyak Petani dikejar-kejar lurah, polisi, untuk membayar atau tanahnya disita. Pada waktu itu, Ahli mendatangi Presiden dan menyampaikan agar menghapus bunga Rp26 triliun tersebut. Kemudian Ahli menaikkan rasio pembelian gabah dengan pupuk. Pada zaman Pak Harto atas nasihat Prof. Peter Timmer, selalu ditetapkan harga gabah dengan pupuk itu 1,5. Jadi beli pupuk 1, untungnya setengah. Ahli menginginkan Indonesia tidak perlu impor beras lagi, sehingga dinaikkan rasio gabah per pupuk menjadi 1,75. Artinya, satu untuk pupuk dan 75 untuk petaninya. Petani senang karena pertama merasa lega utangnya dibebaskan, kemudian untung 0,75. Makanya mereka semangat menaikkan produksi dan selama 2,5 tahun pemerintahan Gus Dur, kita tidak melakukan impor sama sekali. Selanjutnya pemerintah melakukan restrukturisasi sektor real estate yang terhenti semuanya di BPPN, dengan cara mengurangi bunganya, dan dilakukan stretching pembayaran. Akhirnya, real estate hidup, sehingga otomatis ekonomi yang lainnya hidup. Jadi, banyak cara, tanpa menggunakan Omnibus Law dan 95 kuncinya adalah birokrasi, yaitu perbaiki birokrasi, good governance, naiikan salary-nya. • Menurut Ahli, semua investasi yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir banyak ke sector tambang karena di negara lain tidak terdapat batu bara, nikel, and sebagainya. Tetapi yang kita perlukan bukan hanya investasi di dalam bidang sumber daya alam, tapi investasi di dalam bidang manufaktur, di dalam bidang industry, karena hal tersebut yang paling mampu menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja. • Menurut Ahli, apabila dilihat dari pengalaman sejarah di dunia, kebanyakan negara-negara berkembang pertumbuhan ekonomi maksimumnya 6%, negara maju justru maksimum hanya 2% atau 1% saja sudah dikatakan sebuah prestasi bagi negara maju karena semua sektor ekonominya sudah berjalan. Jadi, jika kita bandingkan dengan negara maju adalah tidak tepat karena mereka maksimum hanya 2%, sementara kita rata-rata 6%. Rata-rata 6% ini tidak dapat lebih tinggi lagi karena terdapat rem otomatiknya, yaitu utang. Begitu satu negara berkembang di Amerika Latin dan Asia akan tumbuh lebih tinggi dari 6% tidak akan terjadi karena utangnya sudah banyak yang menyebabkan deficit current account-nya atau deficit balance of payment-nya, mau tidak mau harus direm. Tapi dalam sejarah dunia, terdapat negara-negara yang dapat melawan hal tersebut dan tumbuh di atas 10% tapi dalam jangka yang lama. Contohnya yang paling klasik adalah Jepang, setelah Perang Dunia Ke-II, Pemerintah Jepang miskin sekali, seharusnya mereka membangun infrastruktur, memperbaiki jalan, jembatan yang rusak. Akan tetapi pemimpin Jepang lebih mementingkan bagaimana caranya agar anak-anak dapat lebih pintar, lebih cerdas agar suatu hari nanti mereka dapat mengalahkan Amerika. Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Ikeda? Dia menyediakan satu telur gratis dan susu untuk anak-anak SD di bawah 12 tahun dan hasilnya memang generasi muda Jepang jauh lebih pintar, baru setelah itu mereka fokus pada infrastruktur. Jadi, focus pada manusianya terlebih dulu, karena jika manusianya kurang gizi atau istilahnya stunting, seperti hari ini di mana 20% anak Indonesia di bawah usia sekolah, di bawah SD itu stunting, maka artinya dia akan jadi beban sosial buat bangsa kita. Kemudian bagaimana cara negara-negara itu? Mereka genjot pertumbuhan ekonomi 10%. Jepang di bawah Ikeda, ekonominya tumbuh 12% dalam waktu 20 tahun. Sehingga akhirnya ekspornya menguasai seluruh dunia 96 dan sebagainya. Caranya, satu, dia dengan sengaja membuat mata uangnya lemah di mana mata uang Yen waktu itu hampir seribu rupiah. Hal tersebut dilakukan agar produk Jepang di luar negeri murah, akhirnya menguasai. Demikian juga dengan Korea dan lain-lain, mereka membuat ekonominya sangat kompetitif sehingga dapat tumbuh mengalahkan negara barat, dan masuk sebagai negara maju. Langkah tersebut dicontoh oleh Ten Siao Ping dan Perdana Menteri Zhu Rongji yang menggenjot pertumbuhan ekonomi Cina, sehingga dalam 25 tahun tumbuh 13%-14%. Mereka fokus dengan ekspor karena pasarnya lebih besar dan kemudian mata uangnya dibuat lebih lemah, sehingga barangnya laku, sedangkan barang dari luar negeri jadi mahal. Jadi menurut Ahli, yang dapat dilakukan adalah memompa ekonomi nasional, yaitu pertama dengan menaikkan konsumsi, karena 50% dari GDP kita itu konsumsi, begitu kita pompa, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi naik, dan begitu mencapai 7%, maka otomatis investasi asing akan datang. • Menurut Ahli, terdapat perbedaan istilah antara akurat, darurat, dan bahaya yang walaupun merupakan istilah umum, tetapi secara spesifik berbeda. Misalnya keadaan bahaya adalah jika pertumbuhan ekonomi negative di mana pendapatan dan kesejahteraan rakyat anjlok. Penerimaan pajak juga anjlok karena pertumbuhan ekonominya negatif. Akhirnya, penerimaan pajak turun, dam negara tidak dapat menyediakan basic public service sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1960-an. Kedua adalah jika terjadi krisis moneter, misalnya pada saat menjelang kejatuhan Bung Karno, rupiah nyaris tidak ada harganya karena inflasi tinggi sekali. Karena pemerintah, waktu itu Pak Ibnu Sutowo, menaikkan harga BBM tinggi sekali, sehingga rakyat tidak memiliki daya beli, makanan tidak ada, yang menyebabkan mata uang rupiah tidak ada harganya sama sekali. Kepala Bank Sentral pada waktu itu adalah Jusuf Muda Dalam yang pemikirannya sederhana, yaitu ketika Bung Karno perlu uang untuk pembangunan, maka ia mencetak rupiah. Padahal rupiah dicetak tanpa dukungan produksi, akhirnya malah menjadi inflasi. Akhirnya menjadi suasana gawat, bahkan krisis itu berubah jadi krisis politik yang berujung pada kejatuhan daripada Bung Karno. Kemudian pada tahun 1998, juga terjadi krisis moneter yang dimulai dari para konglomerat yang terlalu banyak utang di luar negeri dan pemerintah pada waktu itu tidak memiliki data siapa saja yang meminjam serta total pinjamannya di luar negeri berapa, tetapi tiba-tiba muncul satu group besar, 97 yaitu Sinar Mas Group yang tidak mampu membayar utangnya sebesar 18 miliar dolar. Dunia finansial ini sederhana, grup besar saja tidak dapat membayar utang, berarti yang lain juga tidak dapat membayar utang. Indonesia dinyatakan default, sehingga credit card Indonesia tidak dapat dipakai, surat bank dari Indonesia tidak dapat digunakan karena dianggap tidak laku. Rupiah anjlok dari tadinya Rp2.000,00 pelan-pelan turun ke Rp10.000,00, bahkan ke Rp15.000,00, dan seterusnya. Jadi kondisi krisis moneter yang tadinya kecil, terbatas, akhirnya berkembang jadi sangat besar, pengangguran naik 40% akhirnya pemerintah membantu supaya kredibilitas keuangan kita kembali normal dengan meminjam dari IMF untuk membayar bank-bank besar ini dengan BLBI. Ketiga adalah fiskal, jadi begitu fiskal penerimaan pemerintah merosot, pengeluarannya tidak dapat di rem, dan kemampuan untuk meminjam juga berkurang karena bunganya semakin tinggi sebagaimana banyak terjadi di Asia dan Amerika Latin, akhirnya pemerintahnya tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya. Contohnya seperti di Libanon beberapa bulan yang lalu yang akhirnya menjadi krisis politik dan pemerintahnya jatuh. Jadi menurut Ahli, terdapat tiga basis untuk membedakan situasi kedaruratan, yaitu krisis ekonomi, krisis moneter, dan krisis fiskal yang kemudian berkembang menjadi krisis-krisis yang lainnya (multikrisis), bahkan dapat menjadi krisis politik. 2. Ahli Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. Pengujian perundang-undangan dalam ketatanegaraan modern terus mengalami perkembangan. Perdebatan mengenai penafsiran hakim dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang terus menjadi “pergunjingan ilmiah” tentang bagaimana metode yang patut bagi hakim dalam memaknai sesuatu yang konstitusional atau absah secara hukum. Namun tidak satu pun perdebatan mengenai penghormatan terhadap putusan peradilan semestinya dijalankan. Perihal penghormatan terhadap putusan mungkin hanya berbeda dalam bagaimana cara merespon putusan. Bagi akademisi, praktisi, dan para pihak serta masyarakat awam terhadap hukum sekalipun respon terhadap putusan dapat berbeda-beda. Setuju atau tidak setuju terhadap sebuah putusan merupakan sesuatu yang wajar. Hal itu tidak dapat dimaknai bahwa ketidak-taatan terhadap hukum atau putusan pengadilan adalah sebuah kewajaran dan dimaklumi. 98 Pengabaian terhadap hukum atau putusan pengadilan akan merusak “kewibawaan” hukum atau pengadilan. Itu sebabnya ketaatan terhadap hukum dan putusan pengadilan menjadi sangat penting. Menurut Marcus Tullius Cicero, ketaatan terhadap hukum dapat terjadi karena Tiga hal: ketakutan terhadap hukuman (the fear of punishment), adanya penghargaan (reward), dan keadilan (justice) yang dibawanya. Keterangan ini hendak menjelaskan ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana peradilan konstitusional harus dihormati semestinya. Sebagai peradilan yang hendak memastikan setiak hak-hak dan kewajiban konstitusional terlaksana, tugas Mahkamah Konstitusi tidaklah mudah. Selain harus memastikan figur hakim yang kompeten dan negarawan duduk di meja peradilan (the statemen seat on the bench) sebagaimana dikehendaki Pasal 24C UUD 1945, mahkamah juga harus memastikan putusannya memenuhi rasa keadilan agar penghormatan terhadap putusan dan pengadilan menjadi suatu keharusan bagi setiap orang. Bukan Perbaikan Materil Duduk persoalan pengujian formil ini disebabkan ulah Termohon tidak menaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pemerintah dan DPR tidak melakukan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diperintahkan Mahkamah dengan limitasi waktu Dua Tahun. Alih-alih memperbaiki UU Cipta Kerja, DPR dan Pemerintah memilih revisi terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi tersebut menghadirkan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur pasal-pasal materil untuk pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law. Pada titik ini saja DPR dan Pemerintah telah melakukan kesalahan fatal. Perintah MK jelas untuk memperbaiki proses pembentukan karena itu pengujian dalam perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah pengujian formil. Bagaimana mungkin yang diperintahkan adalah perbaikan formil tetapi yang dilakukan adalah perbaikan materil. Kesalahan berikutnya yang fundamental adalah mengabaikan putusan Mahkamah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Padahal UU Cipta Kerja dalam posisi “dibekukan” melalui putusan inkonstitusional bersyarat yang diputuskan Mahkamah. Perppu itu disebut sebagai 99 upaya melakukan perbaikan UU Cipta Kerja. Sejak kapan Perppu dianggap sebagai proses revisi sebuah undang-undang. Perppu adalah emergency law yang dibentuk karena keadaan hal ihwal kegentingan memaksa. Dalam rangka mendukung Langkah pengabaian terhadap putusan Mahkamah itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022- 2023.(Imam Budilaksono, (2023), “Perppu Cipta Kerja disahkan di paripurna, DPR: Jadi agenda strategis). Pemerintah mengklaim Perppu Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (DPR RI, (2023), Kurniasih: “Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten Dengan Putusan MK”). Namun, perlu untuk dipahami bahwa dikeluarkannya perppu a quo merupakan kegagalan pemerintah dalam memahami subtansi dalam putusan MK. Pada bagian amar putusan, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, karena yang bermasalah adalah proses pembahasan hingga pengesahannya, maka MK memberikan waktu selama dua tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Presiden selaku pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. Artinya, UU Cipta Kerja harus diubah dan disahkan pada tanggal 25 November 2023. Ketika perubahan tersebut tidak dilakukan, maka undang-undang a quo dinyatakan inkonstitusional sepenuhnya. Setelah lebih satu tahun dari waktu yang diberikan oleh MK untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI masih belum memastikan kapan pembahasan revisi UU Cipta Kerja akan dimulai. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan fraksi di DPR RI untuk memulai pembahasan UU Cipta Kerja (Lailatul Anisah, (2022), “DPR Masih Belum Bisa Pastikan Kapan Revisi UU Cipta Kerja Akan Dibahas”). Permasalahan kemudian muncul ketika DPR RI lebih cepat melakukan pengesahan terhadap Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Namun, ketika DPR RI bahkan belum memulai pembahasan terhadap 100 perubahan UU Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo malah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang diklaim telah memenuhi perintah dari putusan MK a quo. Membuat sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menjawab putusan MK merupakan kekeliruan dalam pembentukan serta penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terdapat dua hal yang perlu dipahami untuk melihat kelindan permasalahan pada Perppu Cipta Kerja. Pertama, syarat yang diberikan oleh Mahkamah pada putusan a quo, dan kedua yaitu pemenuhan prasyarat untuk dapat mengeluarkan sebuah Perppu. Perlu ditegaskan bahwa tindakan pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja merupakan jalan pintas yang diambil untuk dapat tetap membuat undang-undang a quo seakan-akan konstitusional padahal menyimpan pelbagai permasalahan di dalam proses pembentukan maupun subtansinya. Melanggar Konsep Perppu dalam Undang-Undang dan Putusan MK Peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem norma hukum di Indonesia. Istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang sepenuhnya merupakan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Sebagai pengganti undang-undang mengandung arti, bahwa perppu mempunyai tingkat dan kedudukan yang sama dengan undang-undang karena itu materi muatan isi perppu harus sama dengan materi muatan undang-undang (C.S.T Kansil, (1989), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai. Pustaka, Jakarta, hlm. 12). Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memberikan definisi, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 4 undang-undang a quo, maka Presiden harus memenuhi ketentuan terkait dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebelum mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 101 Bukan menjadi hal yang mudah bagi seorang Presiden untuk dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasalnya, harus terdapat beberapa persyaratan atau kondisi yang harus dipenuhi untuk dapat mengeluarkan perppu. Menurut Jimly Ashidiqie (2007) syarat materiil dalam penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu ada tiga, yaitu (Jimly Asshiddiqie, (2007), Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 282): a. Ada kebutuhan yang mendesak atau bertindak reasonable necessity; b. Waktu yang tersedia terbatas (limited time) atau terdapat kegentingan waktu; c. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt) alternatif lain diperkirakan tidak dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan perppu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut. Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, dengan sendirinya presiden selaku kepala pemerintahan dengan kewenangan konstitusionalnya untuk mengatur hal-hal yang diinginkan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dan roda pemerintahan yang dipimpinnya. Selain persyaratan teoritik tersebut, juga terdapat pertimbangan lain yang harus dipenuhi oleh seorang Presiden sebelum mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hakikat lahirnya Perpu adalah untuk antisipasi keadaan yang “genting dan memaksa”. Harus ada unsur paksaan keadaan untuk segera diantisipasi tetapi masih dalam koridor hukum yakni melalui Perppu, dan Perppu tersebut harus segera dibahas dipersidangan berikutnya untuk disetujui atau tidak menjadi undang- undang. Apabila tidak disetujui dalam persidangan DPR RI, maka Perppu tersebut harus dicabut (Ni’matul Huda, (2005), Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, hlm. 60). Oleh karena itu, menjadi hal yang penting untuk menentukan tolak ukur yang konstitusional bagi seorang Presiden dalam mengeluarkan Perppu. Bagir Manan (1999) menjelaskan bahwa unsur “kegentingan yang memaksa” harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: (1) Ada krisis (crisis), dan (2) Kemendesakan (emergency). Suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (a grave and sudden disturbunse). Kemendesakan (emergency) merupakan sebuah situasi ketika terjadi 102 berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar (reasonableness) apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan (Bagir Manan, (1999), Lembaga Kepresidenan, Pusat studi Hukum FH UII kerjasama dengan Gama Media, Yogyakarta, hlm. 158-159). Terkait dengan penafsiran terhadap frasa hal ihwal kegentingan yang memaksa, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menetapkan tiga persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu: 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah secara hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi belum memadai; Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur karena memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk segera diselesaikan. Namun, terkait dengan alasan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja, tidak terdapat alasan yang memenuhi variabel dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Tidak terdapat keadaan mendesak maupun kekosongan hukum ketika UU Cipta Kerja dibekukan pemberlakuannya oleh MK, karena tiap ketentuan yang diubah melalui undang-undang a quo secara otomatis kembali pada pengaturan dalam undang-undang sebelumnya. Berdasarkan pada bagian menimbang Perppu Cipta Kerja, terdapat beberapa alasan yang dianggap oleh pemerintah telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa sehingga memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan perppu a quo. Diantaranya adalah dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah tersebut tidak dapat diuji 103 kebenarannya dan sama sekali tidak memenuhi variabel yang telah ditetapkan oleh Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 pada dasarnya menetapkan tiga persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Presiden dapat mengeluarkan perppun, namun alasan kebutuhan yang mendesak dan terjadinya kekosongan hukum sebagaimana terdapat pada Perppu Cipta Kerja perlu untuk dikaji kembali. Namun, permasalahan utama yang perlu untuk dicatat adalah cara Presiden Jokowi untuk mengakali perintah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk melakukan perbaikan formiil terhadap UU Cipta Kerja. Tindakan Presiden mengeluarkan Perppu Cipta Kerja malah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelbagai sektor. Perppu Cipta Kerja Mengabaikan Tiga Hak dalam Putusan MK Partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan UU menjadi diskursus yang menarik setelah MK menentukan tata cara penerapan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait partisipasi publik. Putusan ini jelas memberi warna baru dalam penyelenggaraan pembentukan peraturan, terutama undang-undang. Partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang menjadi diskursus yang menarik setelah Mahkamah Konstitusi menentukan tata cara penerapan Pasal 96 UU PPP terkait partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Putusan ini jelas memberi warna baru dalam penyelenggaraan pembentukan peraturan, terutama undang-undang. Jika kembali mencermati putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, partisipasi bermakna dikaitkan minimal pada 3 tahapan pembentukan undang-undang, yaitu: a. Tahapan Pengajuan rancangan undang-undang; b. Tahapan Pembahasan bersama DPR dan Presiden/Pemerintah; dan c. Tahapan Persetujuan bersama DPR dan Presiden. Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be 104 considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Perppu yang tidak melalui mekanisme pembentukan undang-undang dapat dipastikan tidak akan terdapat ruang bagi partisipasi publik yang bermakna. Demokrasi partisipatif (participatory democracy) mengelaborasi formasi sosial dan politik di masyarakat lebih luas dari kajian-kajian politik arus utama yang lebih menitikberatkan pembahasan terkait demokrasi elektoral dan liberal, yang hanya mengkaji aspek-aspek prosedural demokrasi dan pembedaan wilayah ruang publik dan privat (Herlambang P. Wiratraman, “Dinamika Otonomi Daerah dalam Pengembangan Model Partisipasi Publik Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,” Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA, Vol. 25, No. 2, Mei-Agustus 2010, hlm. 128-150). Wacana demokrasi partisipatif berusaha untuk memetakan dan menganalisis dari pelbagai wilayah relasi kuasa, di mana pengelolaan dan pengambilan keputusan yang dibuat melalui komunitas yang luas dan plural yang dapat diidentifikasikan lewat hak klaim dari warga negara (claim rights citizenship). Melalui implementasi demokrasi partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diharapkan dapat melahirkan hukum positif yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-gundang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Tujuan partisipasi publik 105 pada proses pembentukan undang-undang juga merupakan langkah strategis untuk mendorong masyarakat untuk memahami persoalan secara lebih objektif dan mampu untuk merumuskan kebutuhan hukumnya sendiri. Pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Partisipasi publik itu bukan didefinisikan sekedar mengundang dan hadir dalam pertemuan. Tetapi partisipasi publik harus dilihat dengan lebih bermakna yakni mempertimbangkan masukan masyarakat dalam rancangan undang-undang yang dibahas. Melalui langkah tersebut, partisipasi publik ini tidak dijadikan hanya sebagai formalitas untuk melengkapi syarat proses legislasi, melainkan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan dan fundamental dalam perumusan undang-undang. Putusan MK Bersifat Final and Binding Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki ciri khas yang membedakannya dari peradilan umum atau biasa. Salah satu ciri khas tersebut adalah sifat putusan MK yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat melalui upaya hukum lainnya. Sifat ini berbeda dengan lembaga peradilan di Mahkamah Agung (MA), yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain seperti Peninjauan Kembali (PK). Ketentuan mengenai sifat final putusan MK diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final ...” Ketentuan tersebut kemudian kembali dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Lebih lanjut, Pasal 47 UU MK menguatkan sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan MK akan memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Berdasarkan peraturan tersebut, sifat final Putusan MK memiliki minimal dua konsekuensi, yaitu pertama, Putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum; kedua, karena telah memperoleh kekuatan hukum, Putusan MK berdampak hukum bagi semua pihak yang terkait dengan putusan tersebut. Hal ini berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara (interparties). 106 Sebagai konsekuensinya, semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan Putusan MK. Dalam suatu Putusan MK yang terkait dengan pengujian undang-undang, sebagai contoh, jika MK memutuskan bahwa sebuah UU bertentangan dengan UUD dan menyatakan bahwa UU tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat, maka putusan tersebut tidak hanya berlaku untuk pihak yang mengajukan perkara di MK, tetapi juga mengikat seluruh warga negara, sama seperti UU yang berlaku secara umum bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, putusan MK memiliki sifat erga omnes; dan karena MK merupakan pengadilan pertama dan terakhir, tidak ada upaya hukum lain yang bisa digunakan. Jika tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan, artinya putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan menjadi mengikat (res judicata pro veritate habetur). Pembentukan Perppu oleh presiden untuk menjawab Putusan MK merupakan cara baru mengabaikan putusan MK. Hal ini dikarenakan pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi prasyarat yang diberikan oleh Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait dengan hak-hak masyarakat dalam partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerbitan Perppu Cipta Kerja untuk menjawab putusan MK tidak hanya menjadi sebuah persoalan legislasi semata, tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari konstitusi (constitutional disobedience). Oleh karena itu, MK harus meluruskan konsepsi terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh presiden dengan mengeluarkan sebuah perppu untuk memenuhi putusan judicial review dari MK. Ketika hal ini tidak dilakukan maka dapat dipastikan bahwa kedepannya Putusan MK akan kehilangan kuasanya untuk dapat meluruskan persoalan legislasi di Indonesia. Mahkamah membenahi kerusakan legislasi Sebelum kerusakan proses legislasi terjadi dalam praktik pembentukan undang-undang kita. Para hakim dalam berbagai studi menuturkan betapa pentingnya keberadaan putusan peradilan membenahi praktik yang rusak itu. Para hakim akan dicatat dalam berbagai buku dan diskusi mengenai putusannya bahwa putusan-putusannya telah berhasil memperbaiki praktik yang rusak atau malah menjadi bagian dari kerusakan itu sendiri. 107 Owen Roberts dalam buku “Decision Making by the Modern Supreme Court” menuturkan bahwa terdapat dua perdebatan klasik mengenai seleksi hakim dan hasil dalam putusannya. Dua pandangan menghasilkan dua kubu: kelompok normatif dan empiris. Namun tidak terdapat perbedaan pandangan terhadap putusan peradilan konstitusional yang memastikan penegakan mandat konstitusional agar dijalankan pembentuk undang-undang. Terhadap putusan peradilan itu, maka tugas cabang kekuasaan eksekutif (tentu saja juga legislative) adalah memastikan terlaksananya putusan konstitusional itu dalam undang-undang yang diuji (Richard L. Pacelle. Jr, etc, (2011), Making Decision by Modern Supreme Court, Cambridge University Press, Cambride, hlm.2). Pembenahan Mahkamah terhadap praktik penyimpangan konstitusi itu diperlukan agar proses bernegara menjadi baik. Jika tidak akan muncul Langkah- langkah politik yang lebih tinggi dari konstitusi itu sendiri, misalnya pernyataan DPR yang menyatakan memiliki saham dalam menentukan pemilihan hakim konstitusi hanya karena kecewa dengan putusan Mahkamah. Selain itu contoh yang tepat adalah pengabaian Putusan MK Nomor 91/XVIII/2020 itu sendiri yang menimbulkan tugas MK mengawal konstitusionalitas praktik bernegara jadi kehilangan momentum. Itu sebabnya Mahkamah harus memastikan kepatuhan terhadap putusannya berjalan dengan baik. Selain itu, Ahli juga menegaskan beberapa hal dalam persidangan sebagai berikut: • Konsep hal ihwal kegentingan memaksa itu dikenal di dalam ilmu perundang- undangan sebagai subjektivitas Presiden. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD 1945 diminta objektivitasnya kepada DPR. Jadi, sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh DPR, muncul dari eksekutif karena pertimbangan subjektif eksekutif disebabkan keadaan ihwal kegentingan memaksa. Jadi, sama sekali tidak terdapat relasi apa yang dibuat oleh pemerintah atau eksekutif dalam perppu itu dengan apa yang terjadi di DPR. Terdapat semacam jokes terkait Perppu Cipta Kerja ini, yaitu awalanya undang- undang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah, lalu oleh Mahkamah dinyatakan inkonstitusional bersyarat untuk dilakukan perbaikan dua tahun. Lalu, dikeluarkan perppu yang isinya kurang lebih, hampir sama dengan isi Undang- Undang Cipta Kerja. Pertanyaan yang menjadi kelakar adalah kenapa lagi diperlukan objektivitas ke DPR? Toh, substansi materinya sudah pernah 108 disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Konsep perppu dengan subjektivitas dan objektivitas menjadi hilang dengan cerita Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oleh karena itu, tidak perlu lagi konsep subjektivitas dan objektivitas itu jika dilihat apa yang terjadi dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh sebab itu, ketika Pemohon mengutip Putusan Mahkamah Nomor 43, perihal harus pada persidangan berikutnya, Ahli merasa Putusan Mahkamah Nomor 43 hanya menjelaskan penjelasan Pasal 52 UU 12/2011 yang eksplisit menyebutkan, “Persidangan berikut itu adalah persidangan pertama setelah dikeluarkannya perppu.” Lebih lanjut sudah terdapat penjelasannya dan ketentuannya di Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU 12/2011, sehingga menurut Ahli, persidangan itu adalah persidangan paripurna. Konsekuensinya juga sudah diatur, yaitu jika tidak mendapat persetujuan pada masa sidang berikutnya, maka perppu itu dibatalkan. • Selanjutnya menurut Ahli, terkait apa yang disebut sebagai rapat badan legislasi (Baleg) itu bukanlah rapat paripurna dan tidak dapat rapat di Baleg merepresentasikan apa yang ditentukan oleh konstitusi soal persetujuan yang dilakukan di dalam sidang paripurna. Apa konsekuensinya jika ini dilanggar? Kita mengenal peristilahan batal demi hukum. Tentu konsep batal demi hukum harus melalui ketukan palu hakim. Itu sekaligus menjawab soal concuring opinion Prof. Mahfud karena beliau menjelaskan situasi tertentu yang Ahli maknai sebagai negara dalam keadaan darurat. Negara dalam keadaan darurat itu tidak melaksanakan hukum tata negara biasa. Dia menjalankan konsep kedaruratan hukum tata negara. Jadi, tentu keadaan-keadaan subjektif yang dimaknai Prof. Mahfud perlu dijelaskan lebih luas dan lebih dalam di dalam ketentuan undang- undang. Misalnya jika terjadi dalam keadaan perang, misalnya, atau keadaan gempa, lalu gedung DPR dan MPR itu rusak, hancur, dan tidak dapat dipakai rapat. Tidak dalam kondisi yang terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. • Menurut Ahli, terkait dengan persoalan mengenai krisis dan ekonomi, Ahli tidak akan menjawabnya, namun terdapat peristiwa ketatanegaraan yang menarik yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu di hari keluarnya perppu, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi menyatakan, “Indonesia dalam krisis ekonomi, ada keuangan negara yang bermasalah.” Tapi besok paginya, pidato Kementerian Menteri Keuangan menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia baikbaik saja dan keuangan kita dalam kondisi yang sangat baik. Jadi, Ahli juga bingung 109 sendiri dengan hal yang berkaitan dengan kondisi ketika pembahasan Undang- Undang Cipta Kerja. Mungkin Pemerintah dapat membantu menjawab kenapa dua menteri ini berbeda soal krisis dan dampak krisis global terkait Undang- Undang Cipta Kerja. • Menurut Ahli, apabila terjadi pelanggaran konstitusi oleh mayoritas, termasuk minoritas yang melanggar konstitusi, tugas Mahkamah untuk membenarkannya. Jadi bukan soal mayoritas melanggar konstitusi, tetapi minoritas boleh melanggar. Siapa pun yang melanggar konstitusi akan diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk pelanggaran itu jika mengabaikan putusan Mahkamah, baik pemerintah atau DPR akan disidang secara terbuka di sini. Akan tetapi, bagaimana jika putusan Mahkamah Konstitusi itu melanggar konstitusi? Secara adab keilmuan, hal tersebut boleh dikritik dan secara penghormatan terhadap konstitusi dan hukum, maka putusan tersebut harus dijalankan. Apa mekanisme untuk membenahinya? Dalam hal-hal tertentu, Ahli teringat diskusi dengan Prof. Zig, seorang kenamaan terkait Amandemen ke-II Konstitusi Amerika dalam menjawab pertanyaan, bagaimana jika mahkamah mengeluarkan sifat kemanusiaannya, yaitu khilaf dan salah dalam putusannya? Apa yang harus dilakukan? Salah satu jawaban yang menarik kata beliau adalah sebagai orang yang taat konstitusi, kita akan merasakan dampak penderitaan yang panjang soal putusan yang bermasalah itu. Tapi dia mengatakan, satu-satu pilihan formil untuk memperbaiki putusan itu adalah perubahan undang-undang dasar. • Menurut Ahli, pandangan Pemerintah yang mengatakan bahwa dalam Pasal 7 UU 12/2011 dimaknai bahwa perppu dapat mengubah undang-undang, padahal pasal tersebut mengatur soal hierarki peraturan perundang-undangan. Maknanya, undang-undang itu disederajatkan hierarkinya dengan perppu. • Selanjutnya soal tiga tahapan partisipasi, menurut Ahli, jelas di dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan. Artinya jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU 12/2011, maka setiap tahapan itu bermakna perencanaan, pembentukan, pembahasan, persetujuan, dan pengundangan. Padahal dalam Putusan Mahkamah Nomor 91, Mahkamah sudah membatasi hanya kepada tiga tahapan karena logika 110 Mahkamah tidak mungkin masyarakat disuruh berpartisipasi dalam tahapan pengundangan. Tidak mungkin juga terdapat masyarakat yang mau dilibatkan dalam proses pengundangan karena itu wilayah eksekutif. Oleh karena itu, dalam Putusan Mahkamah Nomor 91 dinyatakan hanya dalam tiga tahapan dan jangan diinterpretasikan menjadi setiap karena maknanya menjadi berbeda. • Menurut Ahli, dengan syarat sebagaimana yang disebutkan Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VIII/2009 bahwa ada hukum, tetapi tidak menyelesaikan masalah, kata Mahkamah, “Boleh dikeluarkan perppu.” Maknanya dapat kemudian mengganti undang-undang jika terdapat undang-undang tapi tidak menyelesaikan masalah. Problematikanya jika dikaitkan dalam konteks permasalahan yang kita diskusikan hari ini, apakah dengan dinyatakan inkonstitusional bersyarat, lalu kemudian dinyatakan boleh mengeluarkan perppu? Jika dicermati putusan itu sama sekali perintahnya tidak seperti itu. Perintahnya untuk melakukan perbaikan proses pembentukan karena itu pengujian formil, yang dilakukan adalah merevisi undang-undang dengan cara perppu. Merevisi undang-undang dengan cara perppu pun menurut Ahli tidak benar karena perppu lahir dengan tiga konteks yang disebut Mahkamah. Harus terpenuhi terlebih dulu adanya kekosongan hukum, tapi jika terdapat hukum, termasuk undang-undang, lalu dia tidak menyelesaikan masalah, baru kemudian dikeluarkan perppu. Dan yang syarat ketiga adalah dibutuhkan waktu yang cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. • Ahli termasuk yang mengusulkan agar segera dibuat undang-undang hukum acara Mahkamah Konstitusi, karena perlu diatur berbagai kejelasan daripada Mahkamah mengatur hukum acara melalui peraturan Mahkamah Konstitusi. Hal- hal yang baru seperti saat ini, kemudian terpaksa harus diatur ulang kembali dengan berbagai pertimbangan. Ahli tidak mengatakan bahwa PMK hari ini tidak tepat, tetapi yang paling pas adalah undang-undang hukum acara tersendiri. Ahli berposisi, karena yang mau dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang terjadi dalam pembentukan undang-undang, maka mau tidak mau, pilihan mereka adalah menghadirkan orang yang mengalami sendiri, melihat sendiri, dan mendengarkan sendiri apa-apa yang terjadi dalam proses formil pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, walaupun terdapat putusan Mahkamah dulu soal kriteria saksi yang menambahkan satu elemen, yaitu mengetahui, menurut Ahli dalam konteks ini dalam proses formil apa yang terjadi 111 di sidang di DPR, betul-betul harus orang yang terlibat langsung dan itu adalah saksi yang kuat. Mahkamah menggarisbawahi bahwa pihak yang tidak boleh terlibat adalah pihak pemohon yang mempermasalahkan undang-undang. Jadi, DPR tidak dapat menjadi prinsipal pemohon, agar kemudian tidak terjadi perdebatan baru ketatanegaraan yang dipindahtempatkan dari DPR ke Mahkamah karena itu juga tidak tepat. 3. Saksi Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T. 1. Saksi akan menjelaskan bahwa sebelumnya DPR bersama Presiden pernah membahas perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Namun rencana dan/atau agenda pembahasan tersebut batal/tidak selesai; 2. Saksi dalam kedudukannya selaku Anggota DPR, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan menjelaskan bagaimana suasana kebatinan di Parlemen ketika mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi Undang-Undang yang disinyalir kuat dilakukan dengan penuh keterpaksaan; 3. Selain membahas persoalan pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (UU Ciptaker Baru), sedikit banyakya Saksi juga akan menjelaskan bahwa Presiden dan DPR sebenarnya memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki UU Ciptaker Baru ini; 4. Saksi akan membahas tentang alasan-alasan mengapa UU Ciptaker Baru sejatinya tidak diperlukan, termasuk argumen “tidak adanya kebutuhan hukum yang mendesak untuk diselesaikan secara cepat” dan “peraturan yang ada masih mampu mengakomodir kebutuhan hukum”; dan 5. Hal-hal lain mengenai kecacatan formil Perppu Ciptaker dan UU Ciptaker Baru. Atas pokok keterangan tertulis tersebut, Saksi menjelaskan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 112 • Menurut Saksi, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang bukan pada masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan oleh pemerintah. • Menurut pengetahuan Saksi, pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2023 perihal RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-15, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, hari Selasa, 7 Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasco merinci surat Presiden yang telah diterima oleh pimpinan DPR yang salah satunya adalah Surat Presiden perihal Perppu tentang Cipta Kerja tersebut. Dalam keterangannya juga disampaikan bahwa surat Presiden tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Mekanisme yang berlaku. • Menurut Saksi, Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI berdasarkan Surat Nomor T/157/PW.01/02/2023 tanggal 14 Februari 2023. Menurut pengetahuan Saksi, Badan Legislasi telah melakukan rapat-rapat dalam rangka Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut, yaitu: A. Rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Agama RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada Selasa, 14 Februari 2023. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar, yaitu: Prof. Ahmad Ramli, Prof. Satrya Arinanto, Prof. Nindyo Pramono, Prof. Aidul Fitriciada Azhari, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Dr. Ahmad, S.H., M.H., Zulfian Shafrian, S.E., M.Sc., Ph.D., Dr. Raden Pardede, Dr. Sofyan Djalil, S.H., MALD., dan Dr. Reza Siregar dilakukan pada hari Selasa, 14 Februari 2023. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang pada hari Rabu, 15 Februari 2023. • Menurut Saksi, kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Agama RI, Menteri Hukum dan HAM 113 RI, serta Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU menjadi penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang- undang pada hari Rabu, 15 Februari 2023. Badan Legislasi DPR menyetujui RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada hari Rabu, 15 Februari 2023 untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II. Ada pun dari sembilan fraksi yang hadir, dua diantaranya menolak penetapan Perppu tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang ini, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Demokrat. • Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan menjadi undang- undang pada Rapat Paripuna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, 21 Maret 2023. Pada Rapat Paripuna Pengesahan Perppu tentang Cipta Kerja tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan interupsi, yaitu sebagai berikut: • Pertama, Fraksi PKS menyatakan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja harus dicabut karena belum disahkan menjadi undang-undang dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di DPR yang dimulai pada 10 Januari 2023 dan sudah berakhir pada 16 Februari 2023. • Kedua, Fraksi PKS menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Dalam Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, disebut bahwa persidangan berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan. Adapun Perppu Cipta Kerja diterbitkan pada 30 Desember 2022, artinya pengesahan Perppu Cipta Kerja sudah melampaui waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. • Ketiga, Fraksi PKS menegaskan bahwa persetujuan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada pembicaraan tingkat I di Badan Legislasi DPR tidak mencerminkan persetujuan DPR sebagaimana yang dimaksud dalam konstitusi dan undang-undang karena persetujuan paling tinggi dan final dari pembahasan undangundang atau penetapan peraturan pemerintah pengganti 114 undangundang adalah pada pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendesak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja harus segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui pengajuan RUU tentang pencabutan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan perppu. • Menurut Saksi, penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sebagai Anggota DPR yang menjadi Anggota Panja Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, Saksi melakukan penelaahan untuk menilai objektivitas perppu tersebut sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak penetapan Perppu tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan pengetahuan yang Saksi ketahui, bahwa penerbitan perppu harus memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu (i) adanya keadaan atau yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (ii) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan (iii) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedang keadaan yang mendesak tersebut perlu ada kepastian untuk diselesaikan. • Dalam Rapat Kerja Pemerintah PUU DPD dan Badan Legislasi DPR RI pada 14 Februari 2023, pemerintah menyatakan bahwa penerbitan Perppu tentang Cipta Kerja ini untuk merespons kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global terutama terkait kondisi ekonomi dan geopolitik serta ancaman inflasi, stagflasi, dan krisis multisektor. Fraksi PKS menyatakan pendapat melalui pandangan fraksi yang dibacakan pada pengambilan keputusan atas hasil Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada hari Rabu, 15 Februari 2023. Bahwa tidak terdapat urgensi yang genting dan mendesak yang dapat dijadikan dasar untuk pemerintah menerbitkan perppu. Dalam pandangan fraksi tersebut, Fraksi PKS menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,72% pada triwulan ketiga tahun 2022 yang menunjukkan tren pertumbuhan di atas 5% selama 4 triwulan 115 berturutturut. Terbaru, pertumbuhan ekonomi bahkan tumbuh mencapai 5,31% secara tahunan. Angka tersebut merupakan angka yang tertinggi sejakPemerintahan Presiden Joko Widodo. Seiring membaiknya pandemi, konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama perekonomian juga menguat dari 4,3% di triwulan pertama 2022 menjadi 5,4% di triwulan keempat tahun 2022. Dengan pertimbangan tersebut, alasan pemerintah untuk menerbitkan Perppu tentang Cipta Kerja dengan alasan adanya kegentingan ekonomi adalah kurang tepat karena pemulihan ekonomi nasional relatif stabil dan menunjukkan tidak adanya potensi resesi, krisis, maupun ancaman inflasi tinggi. • Berdasarkan pengetahuan Saksi, penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak didasarkan adanya kebutuhan hukum yang mendesak untuk diselesaikan secara cepat. Karena peraturan-peraturan yang saat itu berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih memadai untuk mengakomodasi kebutuhan hukum, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum yang harus dijawab dengan penerbitan Perppu tentang Cipta Kerja. Meskipun Presiden memiliki hak subjektif untuk menilai perihal kegentingan yang memaksa dan kebutuhan hukum yang mendesak ini, namun subjektifitas Presiden tersebut haruslah dinilai secara objektif oleh DPR dengan memperhatikan prinsip negara hukum dan kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan utama agar tidak menimbulkan kesewenang- wenangan. • Menurut Saksi, penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang tentang Cipta Kerja karena tidak mengakomodasi poin- poin perbaikan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut pengetahuan Saksi bahwa berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memerintahkan hal-hal sebagai berikut. Pertama. Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada pembentuk undang- undang untuk memperbaiki Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kedua. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku tentang metode omnibus law. Hal ini sudah dilaksanakan oleh DPR dengan memasukkan metode omnibus sebagai salah satu metode 116 pembentukan peraturan perundangundangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disahkan pada tanggal 24 Mei 2022, yang selanjutnya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi juga memberi batas waktu bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki dan mengkaji kembali UndangUndang Cipta Kerja selama dua tahun sejak putusannya diucapkan. Putusan diucapkan pada tanggal 25 November 2021. Dengan demikian, menurut pengetahuan Saksi, seharusnya setelah merevisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dengan memasukkan metode omnibus, seharusnya pembentuk undang-undang, DPR bersama Presiden, memperbaiki dan mengkaji Undang- Undang tentang Cipta Kerja bersama-sama melalui prosedur legislasi di DPR. • Menurut Saksi, pada saat rapat dengar pendapat umum dengan pakar, terdapat beberapa metode untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan Undang-Undang Pencabutan untuk membentuk undang-undang baru, Undang-Undang Perubahan atau perppu. Selain menerbitkan perppu, sesungguhnya Presiden memiliki pilihan konstitusional lainnya, yaitu melakukan perubahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja bersama dengan DPR. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Presiden. Selain itu, ketika rapat kerja dengan Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPR RI pada Selasa, 14 Februari 2023 di Badan Legislasi DPR RI, Saksi juga menegaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada pembentuk undangundang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama berkaitan dengan proses pembentukan undang- undangnya. Oleh karena itu, pilihan yang sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut pengetahuan Saksi adalah melakukan revisi Undang-Undang tentang Cipta Kerja oleh DPR bersama Presiden, sehingga dapat dilakukan evaluasi menyeluruh sesuai dengan koridor perbaikan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. 117 • Menurut saksi, DPR bersama Presiden sesungguhnya memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sampai dengan tenggat waktu berakhir 25 November 2023 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang tentang Cipta Kerja. • Menurut pengetahuan Saksi, perubahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi merupakan daftar kumulatif terbuka yang merupakan daftar rancangan undang-undang tertentu yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan dalam Pasal 114 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib juncto Pasal 3 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Karena merupakan daftar kumulatif terbuka, revisi Undang-Undang tentang Cipta Kerja seharusnya dapat dilakukan dengan lebih cepat karena tidak perlu ditetapkan terlebih dahulu dalam daftar Prolegnas prioritas tahunan maupun Prolegnas jangka menengah. Apalagi tenggat waktu 2 tahun yang diberikan Mahkamah Konstitusi masih berlangsung sampai tanggal 25 November 2023 mendatang. Dengan demikian, keterbatasan waktu untuk memperbaiki Undang-Undang tentang Cipta Kerja merupakan alasan yang mengada-ngada dan dipaksakan. • Menurut Saksi, pada saat rapat dengar pendapat umum dengan para pakar di Badan Legislasi pada tanggal 14 Februari 2023, Saksi juga menyatakan bahwa sebetulnya masih memungkinkan untuk merevisi Undang-Undang tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi di DPR RI mengingat batas waktu yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi masih sampai dengan 25 November 2023. Saksi membandingkan bahwa penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas 1.187 halaman saja dapat diselesaikan dalam kurun waktu 6 bulan, sejak Badan Legislasi DPR membentuk panja pada 14 April 2020 sampai dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020. Maka, sepanjang pengetahuan Saksi, waktu yang diperlukan untuk mengubah UndangUndang tentang Cipta Kerja idealnya dapat lebih cepat dibandingkan penyusunan undang-undang dari tahap awal. Dengan mempertimbangkan waktu pembahasan RUU di DPR tersebut, maka berdasarkan pengetahuan saksi seharusnya metode revisi undang-undang tentang cipta kerja adalah dengan melakukan perubahan, bukan dengan melalui penerbitan perppu oleh Presiden. 118 • Menurut Saksi, dengan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pembentuk undang-undang tidak dapat mengoptimalkan partisipasi publik secara bermakna sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Menurut pengetahuan Saksi bahwa berdasarkan putusan tersebut dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Publik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil atau inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan asas- asas pembentukan peraturan perundangan, terutama asas keterbukaan karena pembentuk Undang-Undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal dan bermakna. Padahal pilihan penerbitan perppu ini jelas mengandung konsekuensi bahwa DPR tidak dilibatkan dalam penyusunan normanya tetapi hanya memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui setelah perppu ditetapkan dan berlaku secara umum. Berbeda apabila perubahan undang-undang cipta kerja ini dilakukan bersama- sama dengan DPR baik Pemerintah maupun DPR memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan masukan terhadap materi muatan pasal dalam aturan tersebut. Bahkan jika dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja di DPR, maka dapat dibuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya untuk memberikan kritik, masukan, maupun tanggapan terhadap substansi yang akan diubah atau diatur. • Menurut Saksi, ketika rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada 14 Februari 2023, Saksi juga menyampaikan bahwa untuk melakukan perbaikan Undang-Undang tentang Cipta Kerja sangat penting untuk melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dan terdampak. Akan tetapi, pembahasan perppu di DPR memang tidak dapat mengubah materi muatan dari perppu, tetapi hanya pernyataan dari DPR menyetujui atau tidak menyetujui perppu ditetapkan sebagai undang-undang, sehingga pada dasarnya prinsip partisipasi publik yang bermakna ini tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Dalam rangka pembahasan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, badan legislasi hanya melakukan satu kali rapat dengar pendapat 119 umum dengan narasumber ahli pada Selasa, 14 Februari 2023 tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Adapun pembahasan Perppu tentang Cipta Kerja di badan legislasi hanya dilakukan dalam kurun waktu 2 hari, hari Selasa, 14 Februari 2023 sampai dengan Rabu, 15 Februari 2023. • Saksi menjelaskan bahwa yang disebut dengan pengundangan di dalam DPR adalah ketika kemudian dibahas di dalam Rapat Pembahasan Tingkat II, yaitu di Rapat Paripurna DPR RI, pengambilan keputusan untuk ditetapkan menjadi undang-undang atau tidak. • Menurut Saksi, karena yang diamanahkan adalah perbaikan, tentu DPR tidak akan melakukan lebih dari yang diamanahkan. Tetapi memang salah satu yang menjadi dasar yang harus dipandang pada saat itu disepakati oleh semua adalah bahwa metode omnibus yang belum pernah dilakukan oleh DPR tidak punya landasan hukum dan kemudian itu yang dimasukkan. • Menurut Saksi, dalam proses pembahasannya, tanggal 9 Januari Presiden berkirim surat. Tanggal 10 Januari, kemudian mulai masa sidang, dan dibawa ke rapat paripurna di awal Februari, dan kemudian diserahkan kepada badan legislasi itu adalah satu mekanisme yang diselenggarakan di dalam pembahasan setiap undang-undang. Diselesaikan di pimpinan, kemudian disampaikan di badan musyawarah, dari badan musyawarah diserahkan kepada alat kelengkapan dewan yang diamanatkan untuk membahas dalam hal ini adalah badan legislasi, dan kemudian di badan legislasi dibahas mulai di tanggal 14 Februari sampai 15 Februari. • Menurut Saksi, dalam proses pemnbahasan hanya melibatkan narasumber ahli saja karena mengingat perppu memiliki keterbatasan sehingga harus disegerakan dalam pembahasannya, maka kemudian di badan legislasi yang diusulkan dalam RDPU adalah narasumber ahli sebagaimana yang telah saksi sebutkan. • Menurut Saksi, DPR tidak pernah membahas undang-undang tersebut sebelumnya karena yang ada hanya diskusi-diskusi terkait bagaimana cara memasukkan metode omnibus ke dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. diskusi tersebut tidak melibatkan pemerintah, melainkan hanya secara internal. Hanya kemudian tidak dilanjutkan pembahasannya mengingat ini adalah usul inisiatif pemerintah, 120 maka akan lebih mudah jika diselesaikannya dengan perbaikan usul inisiatif pemerintah. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 17 Juli 2023 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli dan 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Oleh karena itu, perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian UU 6/2023 secara formil dalam Perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki pertautan langsung dengan mengalami akibat langsung atas pengundangan UU 6/2023 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 36-39). Terhadap dalil tersebut, DPR RI 121 menerangkan adanya kepentingan suatu organisasi yang dituangkan dalam AD/ART organisasi dengan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak berarti para Pemohon memiliki pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya secara formil karena AD/ART organisasi adalah merupakan dasar bagi organisasi untuk melakukan kegiatan dan beraktivitas yang berpotensi untuk mengalami perubahan tergantung kebutuhan suatu organisasi. b. Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa “Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya” dan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan bahwa “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial”. c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya para Pemohon tidak memiliki hak untuk mewakili kepentingan anggotanya yaitu para serikat pekerja karena berdasarkan ketentuan peraturan perundangan hanya diperbolehkan untuk mewakili kepentingan anggotanya untuk beracara di Peradilan Hubungan Industrial saja dan tidak untuk mewakili kepentingan anggotanya di Mahkamah Konstitusi. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka tidak tepat bagi para Pemohon yang dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari serikat pekerja/serikat buruh yang merupakan anggotanya yang mereka pimpin dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. d. Selain itu, pada Petitumnya para Pemohon menginginkan UU 6/2023 dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena pembentukan UU a quo dianggap cacat formil, akan tetapi Para Pemohon justru mendasarkan dalil pertautan langsungnya berupa kerugian akibat ketentuan materiil yang mengubah ketentuan terkait ketenagakerjaan. Padahal UU a quo tidak hanya mengatur mengenai ketenagakerjaan 122 melainkan mengatur mengenai perubahan atas berbagai undang-undang lintas sektor. Dengan demikian, pertautan langsung atas kerugian yang didalilkan para Pemohon tidak berkorelasi dalam pengujian formil UU a quo. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian formil, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 62/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang-undang a quo secara formil. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk memenuhi upaya tersebut, diperlukan suatu kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. 123 2. Bahwa pengaturan yang terkait dengan upaya penciptaan lapangan kerja di dalam legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan diantaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (over-regulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan legislasi tersebut. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. 3. Bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait. Bahwa pengaturan mengenai Cipta Kerja di undang-undang sebelumnya yaitu UU 11/2020 telah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 4. Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tersebut, pembentuk undang-undang telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut: a. Membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam 124 pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan hadirnya UU Pembentukan PUU tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; b. Perbaikan terhadap kesalahan teknis penulisan atas UU 11/2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. 5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dalam periode tersebut, tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru. Hal ini menimbulkan dampak bagi pelaku usaha terkait keputusan untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha yang sudah berinvestasi dihadapkan pada kekosongan hukum dan/atau tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini ada karena perubahan peraturan pelaksanaan yang diperlukan tidak dapat dilakukan. 6. Bahwa dari sisi Pemerintah, dampak lain juga timbul karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 membatasi kemampuan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perekonomian global akibat adanya larangan pembuatan kebijakan strategis. Oleh karena itu, timbul situasi kegentingan memaksa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perlu untuk segera dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan, maka upaya untuk beradaptasi dengan situasi global sulit untuk dilakukan. 7. Bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dipilih oleh pemerintah dan merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global karena jika melalui proses pembentukan peraturan perundang- undangan secara normal akan membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang, sedangkan sampai saat ini tidak ada negara yang dapat menjamin kapan gejolak ekonomi akan selesai dan tidak dapat dipastikan pula seberapa dalam perlambatan/pemburukan perekonomian sebagai dampak 125 pasca pandemi Covid-19, resesi ekonomi global, dan dampak ekonomi dari konflik Rusia-Ukraina, dan situasi ini akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok UMK dan kelompok masyarakat rentan karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada global investors yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang dari Covid-19. 8. Bahwa oleh karenanya pembentuk undang-undang perlu untuk melakukan perbaikan pengaturan mengenai Cipta Kerja melalui penggantian terhadap UU 11/2020 yang diwujudkan dengan Pengundangan Perppu Cipta Kerja dan saat ini telah disetujui oleh DPR RI untuk menjadi UU 6/2023. Bahwa dengan dibentuknya UU 6/2023 diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. 9. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan memberikan dasar hukum dalam upaya menciptakan kerja yang seluas- luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. 10. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah tersebut telah menunjukkan komitmen bersama antara DPR RI dan Pemerintah guna mematuhi dan melaksanakan amanat Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Hal tersebut juga terlihat dalam dasar Konsiderans Menimbang dibentuknya UU a quo yang mendasarkan bahwa pembentukan UU a quo guna melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 6/2023 1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pada intinya bahwa UU 6/2023 “disahkan di luar masa sidang” dan merupakan bentuk pelanggaran DPR RI terhadap Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 52 UU Pembentukan 126 PUU (vide Perbaikan Permohonan hlm. 40). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan: “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.” Pengaturan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap perppu yang diajukan oleh Presiden pada masa persidangan yang berikut. Selanjutnya, apabila DPR RI memberikan persetujuan terhadap Perppu, maka akan ditindaklanjuti dengan persetujuan penetapan Perppu menjadi undang-undang. Apabila DPR RI tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu, maka dikeluarkan undang-undang pencabutan perppu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yang telah dilaksanakan dengan dibentuknya UU Pembentukan PUU. b. Berdasarkan UU Pembentukan PUU, mekanisme pembentukan undang-undang yang menyetujui ataupun tidak menyetujui perppu tersebut diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 71 ayat (1) UU Pembentukan PUU yang mengatur sebagai berikut: Pasal 52 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, 127 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 71 ayat (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang. c. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pembentukan PUU mekanisme pembahasan penetapan RUU Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang disamakan mekanismenya dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), oleh karena itu mekanismenya dipersamakan dengan mekanisme pembahasan RUU biasa dalam Pasal 50 UU Pembentukan PUU yang mengatur mengenai saat waktu dimulainya pembahasan RUU, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: Pasal 50 (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. 128 d. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU Pembentukan PUU, maka pembahasan penetapan Perppu tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 UU Pembentukan PUU, sehingga pembahasan tersebut melalui dua tingkat pembicaraan yang terdiri dari Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. e. Bahwa terdapat perbedaan pembahasan undang-undang secara umum dengan undang-undang penetapan perppu yakni terkait jangka waktu. Pada pembahasan undang-undang biasa dapat dilakukan pada satu periode dan terdapat mekanisme yang memungkinkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya pada periode selanjutnya (Pasal 71A UU Pembentukan PUU). Berbeda halnya dengan pembahasan Perppu yang harus disahkan pada “persidangan yang berikut”, yang berimplikasi pada singkatnya jangka waktu pembahasan Perppu tersebut. f. Ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU memberikan kewajiban kepada DPR RI untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan undang-undang, melakukan kegiatan konsultasi publik melalui RDPU, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya, menjadikan hasil kegiatan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU, dan DPR RI dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. Mengingat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU tersebut membutuhkan waktu, maka ketentuan mengenai Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras dengan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai berikut: "… Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara 129 tertentu secara sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan….” Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu contoh undang-undang yang menetapkan Perppu yang tidak dilakukan pada masa persidangan berikutnya dianggap oleh Mahkamah Konstitusi bukan merupakan permasalahan konstitusional. Terlebih DPR RI membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memenuhi partisipasi bermakna sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan PUU. g. Selanjutnya DPR RI menjelaskan kronologis pembahasan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai berikut: 1) Bahwa Perppu Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841. Pengundangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dalam Masa Persidangan II DPR RI, yang dimulai dari tanggal 1 November 2022 dan berakhir pada tanggal 9 Januari 2023. Jadwal Masa Persidangan II tersebut telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 19 September 2022. 2) Bahwa DPR RI menerima surat tertanggal 9 Januari 2023 dari Presiden RI dengan Nomor: R-01/Pres/01/2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal ini bersamaan dengan berakhirnya Masa Persidangan II, yaitu tanggal 9 Januari 2023. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Pembentukan PUU, yang memberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk mulai membahas RUU sejak surat 130 Presiden diterima, maka DPR RI melakukan serangkaian prosedur pembahasan Perppu Cipta Kerja. 3) Selanjutnya Masa Persidangan III dibuka dalam Rapat Paripurna pada tanggal 10 Januari 2023 dan setelah melalui mekanisme administrasi persidangan di DPR RI, pada tanggal 14 Februari 2023 Rapat Badan Musyawarah DPR RI menugaskan Badan Legislasi DPR RI sebagai Alat Kelengkapan yang membahas RUU berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang. Kemudian setelah memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi DPR RI melakukan serangkaian kegiatan pembahasan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. 4) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 untuk menindaklanjuti surat tersebut maka Badan Legislasi memulai melakukan pembahasan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang dengan agenda Penjelasan Pemerintah atas Perppu Cipta Kerja, dengan pokok-pokok sebagai berikut: a) Dalam rangka Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah dilakukan pertama dengan persetujuan bersama, DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus sebagai landasan hukum baku dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; 131 b) Pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. c) Pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan partisipasi bermakna atau meaningful participation yang mencakup tiga komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained); d) Penyelesaian penelitian, penelusuran, pengecekan kembali atas kesalahan teknis penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut huruf yang tidak lengkap, perujukkan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik nomor urut, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang bersifat tidak substansial. 5) Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2023 Badan Legislasi melakukan Rapat Pleno dengan agenda rapat dengar pendapat umum dengan narasumber-narasumber/pakar dari unsur akademisi dalam rangka Pembahasan RUU Tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 6) Pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi melaksanakan pembahasan dalam Rapat Panja RUU Tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, untuk dimintakan persetujuan dari Anggota Panja. 7) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I dan memutuskan bahwa RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat I diambil setelah mendengar pendapat 9 (sembilan) fraksi di DPR RI, yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak. 8) Bahwa mengingat Masa Persidangan III ditutup pada tanggal 16 Februari 2023 dan terdapat mekanisme penjadwalan rapat-rapat di 132 DPR yang harus dilakukan, maka tidak terdapat waktu yang cukup untuk menjadwalkan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Februari 2023. Oleh karena itu Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang baru dapat dilaksanakan pada Masa Persidangan IV yang dibuka pada tanggal 14 Maret 2023. Disamping itu perlu disampaikan bahwa setelah penutupan Masa Persidangan III tanggal 16 Februari DPR menjalani Masa Reses Persidangan III tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2023. Sehingga dalam masa reses tersebut DPR RI dapat lebih memiliki kesempatan untuk mendengar dan mencermati masukan- masukan dari publik. Badan Legislasi DPR RI akan dapat menggunakan masa reses tersebut untuk menerima aspirasi masyarakat. 9) Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 dilaksanakan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. 10) Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 setelah melalui mekanisme persidangan maka dilaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam rapat tersebut tercatat terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang- undang. Selanjutnya pemerintah menindaklanjuti dengan mengundangkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023. h. Bahwa Masa Persidangan III 2022-2023 merupakan Masa Persidangan terpendek pada periode tahun 2022-2023 dengan perbandingan sebagai berikut: 133 Masa Persidangan 2022-2023 Alokasi waktu Keterangan I 16 Agustus 2022- 31 Oktober 2022 - Masa sidang 50 hari kalender/35 hari kerja (16 Agustus 2022-4 Oktober 2022) - Masa Reses 27 hari kalender/19 hari kerja (5 Oktober 2022-31 Oktober 2022) II 1 November 2022- 9 Januari 2023 - Masa sidang 45 hari kalender/33 hari kerja (1 November 2022-15 Desember 2022) - Masa reses 25 hari kalender/17 hari kerja (16 Desember 2022-9 Januari 2023) III 10 Januari 2023- 13 Maret 2023 - Masa sidang 38 hari kalender/28 hari kerja (10 Januari 2023-16 Februari 2023) - Masa reses 25 hari kalender/17 hari kerja (17 Februari 2023-13 Maret 2023 IV 14 Maret 2023- 15 Mei 2023 - Masa sidang 31 hari kalender/20 hari kerja (14 Maret 2023-13 April 2023) - Masa reses 32 hari kalender/17 hari kerja (14 April 2023- 15 Mei 2023) V 16 Mei 2023- 15 Agustus 2023 - Masa sidang 59 hari kalender/39 hari kerja (16 Mei 2023- 13 Juli 2023) 134 Masa Persidangan 2022-2023 Alokasi waktu Keterangan - Masa Reses 33 hari kalender/22 hari kerja (14 Juli 2023- 15 Agustus 2023) Hal ini tentunya menjadi perhatian DPR RI dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan atas RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja. i. DPR RI menerangkan bahwa proses pembahasan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilakukan hanya dengan mengatur 2 (dua) pokok materi untuk menetapkan menjadi undang- undang dan menyatakan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan penetapan Perppu a quo. Adanya serangkaian kegiatan rapat dengar pendapat umum dan pakar/ahli sebagaimana dijelaskan di atas tentu dilakukan dengan tujuan untuk memberi masukan, pertimbangan, dan penguatan bagi DPR RI dalam rangka memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui Perppu a quo. Sehingga ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UU 6/2023 merupakan esensi persetujuan DPR RI atas terpenuhinya unsur kegentingan memaksa dalam perppu a quo. j. Bahwa terkait dengan frasa “persidangan yang berikut”, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1) Bahwa secara etimologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti kata “berikut” dapat dimaknai sebagai “yang datang sesudah ini; yang menjadi lanjutannya”. Berdasarkan arti kata tersebut, maka kata “berikut” tidak memiliki batasan waktu, angka, maupun jumlah, yang artinya dapat kapan saja selama tahapan tersebut memang yang menjadi kelanjutannya. 2) Sebagaimana telah DPR RI kemukakan sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa dapat terjadi saat Perppu dibuat oleh presiden tetapi secara politik atau hal-hal tertentu yang menyebabkan DPR RI tidak dapat bersidang untuk membahas Perppu tersebut. 135 3) Terdapat kewajiban bagi DPR RI sebagai pembentuk undang- undang untuk menyerap aspirasi bermakna sesuai dengan amanat Pasal 96 UU Pembentukan PUU dan Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dan hal ini tentunya membutuhkan waktu, khususnya terkait dengan cipta kerja yang memiliki banyak aspek dan berpengaruh secara langsung terhadap masyarakat. Oleh karenanya terhadap frasa “persidangan berikut” DPR RI tidak memaknai secara rigid harus langsung disetujui atau tidak disetujui pada masa persidangan berikutnya setelah diterimanya berkas yang dikirimkan pemerintah. Melainkan dapat juga dimaknai, sebagai “tahapan-tahapan berikutnya” yang meliputi pelaksanaan RDP, RDPU, dan menyerap aspirasi baik pada masa sidang maupun reses dalam rangka melaksanakan kewajiban bagi DPR RI untuk melaksanakan meaningful participation yang tentunya sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU Pembentukan PUU. Hal ini pun tentunya dengan memperhatikan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Moch. Mahfud MD sebagaimana disampaikan dalam Putusan Nomor 138/PUU-VIII/2009. 2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pada intinya penetapan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden melanggar prinsip ihwal kegentingan memaksa. Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, apabila terjadi situasi yang genting dan terdapat kekosongan hukum namun tidak cukup waktu untuk membentuk suatu undang-undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembentukan Undang-Undang pada umumnya, maka Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 menyediakan mekanisme lain dengan memberi kewenangan kepada Presiden untuk membuat Perppu. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim MK pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 pada intinya kegentingan tersebut ditafsirkan dengan memenuhi pedoman pembentukan Perppu diantaranya: 136 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; c. Bahwa sinyal positif atas kemampuan Indonesia menghadapi permasalahan perekonomian global yang tentunya akan berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional karena hal tersebut akan mengurangi kecemasan masyarakat dan menciptakan geliat perekonomian nasional yang mampu menciptakan kondisi kuat secara nasional sehingga dampak permasalahan ekonomi global tidak akan separah yang dialami oleh negara-negara lain. Sinyal perkembangan perekonomian nasional positif yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 tentunya membutuhkan dukungan suatu ekosistem perekonomian yang berketahanan dan siap untuk menghadapi semakin kompleksnya permasalahan perekonomian dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Kondisi perekonomian global mampu berubah dengan cepat dalam hitungan detik, perubahan dinamis inilah yang memerlukan kewaspadaan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan perekonomian. Ketidakhati-hatian pembentukan regulasi akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang memburuk disebabkan oleh tingginya inflasi dan respons dari sisi moneter. d. Suatu kebijakan tentunya dapat ditujukan sebagai upaya preventif atas hal-hal yang berpotensi merugikan kondisi nasional apabila hal tersebut benar terjadi di Indonesia. Apabila suatu kebijakan nasional dianggap tidak perlu dibentuk hanya karena tidak terjadi suatu hal yang merugikan dan menyulitkan masyarakat maka hal itu sudah menjadi tindakan yang terlambat. Di samping itu, kebijakan yang diambil lebih menunjukkan 137 gagalnya pemerintahan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. e. Bahwa pembentuk undang-undang memandang terdapat kegentingan memaksa dan kekosongan hukum apabila peraturan terkait cipta kerja tidak ditetapkan. Hal ini disebabkan, kondisi Indonesia yang masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas, dikarenakan: 1) Jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021; 2) Penduduk yang bekerja sebanyak 135, 61 juta orang, dimana sebanyak 81,33 juta orang (59,97%) bekerja pada kegiatan informal; 3) Pandemi corona virus disease 2019 yang telah memberikan dampak kepada 11,53 juta orang (53%) penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, Bukan Angkatan Kerja sebanyak 0,55 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang; 4) Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja; 5) Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam hal penciptaan lapangan kerja sehingga dibutuhkan langkah/kebijakan strategis dari pemerintah pusat dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja; 6) Selain itu, kondisi saat ini yang terjadi adalah pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga yang dikenal dengan fenomena stagflasi. Pada laporan The World Economic Outlook (WEO) Oktober Tahun 2022, International Monetary Fund (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 3,2% pada tahun 2022 dari sebelumnya di angka 3,6% di WEO pada April Tahun 2022. Kondisi perekonomian di dunia diproyeksikan akan memburuk di Tahun 2023, turun pada level 2,7%, jauh di bawah angka 4,9% yang dilaporkan WEO pada Oktober tahun 2021. Revisi pertumbuhan paling tajam dilaporkan 138 untuk perekonomian utama Eropa, perekonomian Amerika Serikat, dan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan Amerika Serikat diproyeksikan akan turun pada level 1,0% di Tahun 2023, dari ekspektasi 1,6% di Tahun 2022 dan 5,7 % di Tahun 2021. Ekonomi Zona Eropa yang tumbuh sebesar 5,2% di Tahun 2021 diprediksi akan turun pada level 3,1% Tahun 2022 dan 0,5% di Tahun 2023. Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok diperkirakan tumbuh sekitar 3,2% di Tahun 2022 dan 4,4% di Tahun 2023, jauh di bawah 8,1% yang di laporkan tahun lalu; 7) Permasalahan supply chains atau mata rantai pasokan yang dalam berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada barang- barang pokok, seperti makanan dan energi. Kondisi yang demikian tentu akan berdampak pada perekonomian Indonesia akibat dari stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya diproyeksikan IMF akan pada kisaran 6% pada Tahun 2022 telah dipangkas turun cukup signifikan. Survei Bloomberg dan laporan IMF pada Oktober 2022, Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,1%-5,3% untuk Tahun 2022 dan turun pada level 4,8% di Tahun 2023. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat di mana laju inflasi pada akhir kuartal III Tahun 2022 sudah mencapai hampir 6%; 8) Ketidakpastian tersebut tentunya membutuhkan respons yang cepat dan koordinasi kebijakan yang menjadi jauh lebih kompleks, dimana Pemerintah harus menavigasi antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi. Untuk itu, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak dan dikarenakan alasan-alasan yang demikian, Pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja dengan tujuan menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata guna memenuhi hak atas penghidupan yang layak. 139 9) Pembentukan Perppu Cipta Kerja juga didasari atas prediksi adanya potensi perekonomian dunia akan dihantam resesi pada tahun 2023, hal tersebut didasari pada laporan Bank Dunia yang berjudul “Is a Global Recession Imminent?”. Menurut Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Di samping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut, beliau mengatakan dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. (https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1173-1508/umum/kajian-opini- publik/perekonomian-dunia-diprediksi-akan-dihantam-resesi-tahun- 2023-bagaimana-dengan-pembangunan-infrastruktur) f. Mengutip pendapat Prof Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H pada rapat dengar pendapat umum yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja pada hari Selasa, 14 Februari 2023 (hlm. 14) pada intinya menyatakan bahwa pembentukan Perppu bukan berarti harus menunggu suatu keadaan buruk untuk terjadi terlebih dahulu, namun justru pembentukan Perppu juga dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap suatu kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi dimana pembentukan Perppu a quo bertujuan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global yang akan berpotensi berdampak pada perekonomian nasional. Dalam rapat tersebut, Prof. Dr Satya Arinanto, S.H., M.H memberikan contoh pada tahun 2019 pemerintah Irlandia merancang pengaturan yang dinamakan “Consequential Provisions Bill 2019 for the withdrawal of the United Kingdom without a deal” yang merupakan bentuk antisipatif yang dilakukan oleh Irlandia apabila Inggris memutuskan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan yang mana pada saat itu menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut maka penetapan Perppu cipta kerja tersebut tetap memenuhi unsur kegentingan memaksa dimana memang 140 ancaman resesi ekonomi global yang akan terjadi dan adanya stagnansi dan ketidakpastian dalam implementasi pasca MK menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat sehingga perlu ditanggulangi agar tidak berdampak negatif bagi perekonomian nasional. g. Bahwa DPR RI berpandangan Para Pemohon perlu melihat secara utuh terkait seluruh pengaturan yang telah diubah dengan UU 11/2020 melalui UU 6/2023. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang ada dan menjawab kebutuhan hukum yang ada saat ini. Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional saat ini, dibutuhkan payung hukum yang jelas sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah. Mengingat berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU 11/2020 tetap berlaku secara bersyarat dengan beberapa ketentuan tertentu, pemberlakuan UU 11/2020 pasca Putusan a quo juga menyebabkan adanya kondisi norma yang tidak berdaya guna secara efektif. Selain itu, adanya kondisi ketidakjelasan atas keberlakuan UU 11/2020 pasca putusan MK tersebut, menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat terhadap kepastian hukum perekonomian, dunia usaha, dan investasi. Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU 11/2020 secara inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka diperlukan beberapa tindak lanjut dengan segera, baik dari pemerintah maupun DPR RI atas hal tersebut, yaitu dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. h. Dengan alasan-alasan demikian, maka sifat kegentingan memaksa atas penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut telah terpenuhi. Diundangkannya UU 6/2023 sebagai dasar hukum yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi suatu undang-undang dilakukan oleh DPR RI guna menghindari terjadinya kekosongan hukum dan pemenuhan asas kepastian hukum mengingat masa berlaku Perppu yang singkat apabila tidak disetujui oleh DPR RI untuk ditetapkan menjadi undang- undang. Seluruh proses telah sejalan dengan prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR RI, khususnya dalam hal adanya situasi-situasi ancaman yang sebagaimana diuraikan oleh Presiden, 141 hingga akhirnya DPR RI sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku berhak untuk menyetujui UU 6/2023 tersebut. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan pada intinya UU a quo melanggar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memuat poin utama pertimbangan hukum MK atas amar putusan yang menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat, yakni metode omnibus law dianggap tidak memenuhi standar baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembentukan UU 11/2020 belum memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Dalam kaitannya dengan metode omnibus law, DPR RI dan pemerintah telah menindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan mengakomodir metode omnibus law dalam UU 13/2022 sebagai perubahan atas UU Pembentukan PUU. b. Penambahan pengaturan terkait metode omnibus law tersebut telah diatur di dalam beberapa norma dalam UU 13/2022, diantaranya: • Pasal 1 angka 4 UU 13/2022 yang menyisipkan pasal baru diantara Pasal 42 dan Pasal 43, yakni Pasal 42A yang pada pokoknya mengatur bahwa penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. • Pasal 1 angka 7 UU 13/2022 yang menambahkan ayat (1a) dan ayat (1b) dalam Pasal 64, yang pada pokoknya mengatur bahwa penyusunan rancangan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus. Metode omnibus tersebut merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memuat materi muatan baru; mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. 142 • Pasal 1 angka 15 UU 13/2022 yang menyisipkan pasal baru di antara Pasal 97 dan Pasal 98, yakni Pasal 97A yang pada pokoknya mengatur bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut. • Penjelasan Umum UU 13/2022 yang pada intinya menyebutkan bahwa penambahan metode omnibus adalah untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan. • Lampiran II UU 13/2022 terkait Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Penambahan-penambahan pengaturan terkait metode omnibus law dalam UU 13/2022 tersebut menunjukkan adanya komitmen pembentuk undang-undang untuk menghormati dan melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. c. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang bermakna, DPR RI pada prinsipnya telah melaksanakan rangkaian pembahasan atas Perppu yang diajukan oleh Pemerintah sebagai berikut: • Adanya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, dan setelah memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. • Bahwa dalam surat tersebut, disampaikan : “Mengingat masa persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 akan berakhir pada 16 Februari 2023 maka pembahasannya akan dilakukan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022- 2023 agar DPR RI dapat mendengar dan mencermati masukan- masukan dari publik terlebih dahulu, bahkan jika diperlukan 143 dengan seijin Pimpinan DPR RI pada masa reses, Badan Legislasi DPR RI dapat mulai menerima aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga pembahasan RUU dapat segera berjalan setelah pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022- 2023. Apabila pembahasan telah selesai, agar segera memberikan laporan kepada Pimpinan DPR RI.” • Bahwa surat tersebut dibacakan pada rapat paripurna yang dilaksanakan pada Selasa, 14 Februari 2023 yang langsung ditindaklanjuti oleh Badan Legislasi DPR RI dengan pembahasan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tersebut dengan mengadakan Rapat Kerja untuk mendengarkan keterangan Presiden atas RUU tersebut. • Bahwa pengambilan keputusan tingkat I telah dilakukan pada Rabu, 15 Februari 2023 sedangkan masa persidangan III Tahun 2022- 2023 ditutup pada Kamis, 16 Februari 2023 dan DPR RI memasuki masa reses mulai tanggal 17 Februari 2023 hingga 13 Maret 2023, maka pengambilan keputusan tingkat II atas RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilaksanakan pada Masa Persidangan IV Tahun 2022-2023. • Bahwa dalam pembahasan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja, DPR RI juga harus melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, hal ini juga merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna. Pasal 96 UU Pembentukan PUU berketentuan sebagai berikut: Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan 144 Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a rapat dengar pendapat umum; b kunjungan kerja; c seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. • Bahwa dalam pembahasan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja, DPR RI telah menghadirkan Raden Pardede (Ekonom), Sofyan Djalil, S.H., MA., M,ALD., PHD, Dzulfian Syafrian (INDEF), Dr. Reza Yamora Siregar (Ekonom), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb (Akademisi UNPAD), Prof. Dr. H. Nindyo Pramono S.H., M.S. (Akademisi Fakultas Hukum UGM), Dr. Ahmad Redi (Akademisi Unoversitas Taruma Negara), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum (Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada hari Selasa, 14 Februari 2023, dengan agenda RDPU dengan Narasumber dalam Rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. • Bahwa sepanjang masa reses pada Masa Persidangan III, Anggota DPR RI melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat di dapilnya terkait dengan pengaturan yang ada dalam Perppu Cipta Kerja untuk kemudian dijadikan dasar penyampaian pendapat pada pengambilan keputusan Tingkat II. 145 Berdasarkan hal tersebut, maka DPR RI telah melakukan upaya-upaya guna memenuhi ketentuan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tersebut dan tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. d. Bahwa selain itu, melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 MK juga mengamanatkan untuk melakukan perubahan substansi sebagai perbaikan UU 11/2020 dengan memenuhi asas keterbukaan dan mengkaji kembali substansi yang menjadi keberatan beberapa kelompok masyarakat. Sehingga Pemerintah dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja telah memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut: [3.20.3] … Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. [3.21] Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU a quo, oleh karena terhadap UU a quo banyak diajukan permohonan pengujian secara materiil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili UU a quo secara materiil maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU a quo, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat. (vide Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 414) 4. Terkait dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU 6/2023 cenderung executive heavy karena Presiden tidak perlu menjalankan tahapan-tahapan proses legislasi secara normal untuk menciptakan undang-undang, DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 146 Tahun 1945. Pembangunan nasional yang bersifat multi sektor membutuhkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat baik dalam kondisi normal maupun kondisi mendesak. Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kondisi mendesak tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. b. Bahwa kewenangan penetapan Perppu merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Terkait dengan pemenuhan syarat penetapan Perppu tersebut telah DPR RI jelaskan sebelumnya bahwa sifat kegentingan memaksa atas penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut telah terpenuhi. c. Bahwa untuk membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden tersebut, Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur adanya keharusan atas suatu Perppu untuk mendapat persetujuan DPR RI dalam persidangan yang berikut untuk menjadi sebuah undang-undang. Hal ini telah menunjukkan adanya checks and balances dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam keadaan yang tidak biasa. d. Sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI, terdapat perbedaan pembahasan rancangan undang-undang dalam keadaan normal dengan pembahasan RUU penetapan suatu Perppu menjadi undang- undang khususnya terkait dengan jangka waktu pembahasannya di DPR RI. Perbedaan ini tentunya berpengaruh terhadap ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terhadap RUU penetapan suatu Perppu serta durasi pelaksanaan tahapan pembahasan yang ada. Meski demikian, hal ini tidak serta merta menjadikan pemerintah melakukan pelanggaran dalam proses pembentukan suatu Perppu yang sudah jelas merupakan suatu kewenangan konstitusional bagi seorang presiden dan tidak menjadikan DPR RI melakukan pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pembahasan dalam waktu singkat. 147 e. Bahwa berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, DPR RI memiliki fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan undang- undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tentu telah menerima berbagai informasi terkait permasalahan ekonomi maupun cipta kerja, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari para praktisi dan masyarakat. Hal ini telah menjadi informasi dasar ketika kemudian presiden mengajukan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja. Selain itu, DPR RI juga telah mendengarkan masukan tambahan dari berbagai pakar yang telah disebutkan pada Pembahasan Tingkat I RUU Penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, terhadap pengajuan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja oleh Pemerintah kepada DPR RI tidak serta merta RUU tersebut disetujui tanpa adanya landasan dan dasar informasi yang jelas, sebaliknya DPR RI tetap mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan-masukan yang diterima untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan Perppu tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dalil Para Pemohon terkait executive heavy merupakan dalil yang tidak berdasar. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa dalam persidangan pada tanggal 17 Juli 2023, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyampaikan pandangan bahwa fungsi pengawasan DPR RI dalam pembentukan UU 6/2023 harusnya lebih diutamakan, akan tetapi pembentukan UU 6/2023 sebenarnya melemahkan fungsi pengawasan DPR RI, dimana pengundangan Perppu a quo dilakukan oleh Presiden dalam hal “ihwal kegentingan yang memaksa” dengan waktu singkat, serta melahirkan norma yang sangat banyak. Dalam praktiknya, sebuah perppu itu disetujui atau tidak oleh DPR RI tergantung sejauh mana konfigurasi fraksi-fraksi di DPR RI, fraksi- fraksi yang tidak mendukung Pemerintah selalu pada posisi tidak setuju apapun sebuah perppu itu, kecuali memang pernah terjadi anomali pada waktu Perppu Nomor 4/2008 dan Perppu Nomor 4/2009. 148 Terhadap pandangan tersebut DPR RI memberikan tanggapan sebagai berikut: a Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI dalam Keterangan DPR RI yang telah dibacakan, berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, DPR RI memiliki fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tentu telah menerima berbagai informasi terkait permasalahan ekonomi maupun cipta kerja, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari para praktisi dan masyarakat. Hal ini telah menjadi informasi dasar ketika kemudian presiden mengajukan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja. b Bahwa pengaturan yang ada dalam UU 11/2020 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tetap menjadi obyek pengawasan DPR RI karena amar putusan dalam Putusan tersebut menyatakan: 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; Dengan demikian, selama ketentuan dalam UU 11/2020 tetap berlaku maka pengawasan pelaksanaan UU 11/2020 tersebut tetap dilakukan oleh DPR RI. 149 c Bahwa materi muatan dalam Perppu 2/2022 memuat penyempurnaan terhadap pengaturan dan penulisan yang ada dalam UU 11/2020, yakni: • perbaikan pengaturan, yaitu di sektor ketenagakerjaan yang terkait dengan alih daya (outsourcing); yang kedua, terkait dengan upah minimum; yang ketiga, perubahan frasa cacat menjadi disabilitas. • perubahan dari jaminan produk halal atau sertifikasi halal yang menyangkut: pertama, perluasan pemberian fatwa halal, yaitu MUI, tidak hanya MUI pusat, tapi juga MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau komite faktual produk halal. Yang kedua, penegasan pernyataan halal bagi usaha menengah, usaha mikro, dan kecil. Yang ketiga, pengembangan kerja sama BPJPH dengan penetapan kehalalan produk dengan sidang fatwa. Keempat, layanan penyelenggaraan JPH melalui sistem elektronik terintegrasi. Yang terakhir, pelaksanaan UU JPH bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan mengikat. • Harmonisasi pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian, pengelolaan sumber daya air, menyangkut pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai dan sanksi kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan. • Perbaikan teknis penulisan yang mencakup huruf yang tidak lengkap atau typo, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, kesalahan ketik, judul, atau nomor, urut, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat atau butir yang tidak sesuai. Perubahan yang dimuat dalam Perppu Cipta Kerja merupakan respon atas masukan yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat, pemangku kepentingan, termasuk dari sebagian serikat pekerja ataupun serikat buruh. Beberapa perubahan tersebut dianggap DPR RI telah mengakomodir sebagian masukan masyarakat yang telah disampaikan kepada DPR RI. Mengingat bahwa banyaknya pengaturan yang ada dalam perppu a quo dan jangka waktu yang terbatas jelas semua permasalahan yang ada belum serakomodir secara menyeluruh. Hal ini pun diakui oleh 150 Pemerintah dalam penjelasan yang disampaikan kepada DPR RI dalam Raker dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang pada 14 Februari 2023. d Selain itu, DPR RI juga telah mendengarkan masukan tambahan dari berbagai pakar yang telah disebutkan pada Pembahasan Tingkat I RUU Penetapan Perppu tersebut. Dengan demikian, terhadap pengajuan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja oleh Pemerintah kepada DPR RI tidak serta merta RUU tersebut disetujui tanpa adanya landasan dan dasar informasi yang jelas, sebaliknya DPR RI tetap mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan-masukan yang diterima untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan Perppu tersebut. e Bahwa apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Daniel terkait dengan konfigurasi politik di DPR RI dalam pembahasan suatu RUU memang benar adanya, namun terkait hal ini tidak berarti DPR RI mengusung suara pribadi dan melupakan mandat rakyat yang dipercayakan kepada DPR RI dalam pemilihan umum. Tujuan dibentuknya DPR RI bukan untuk mendukung atau tidak mendukung program-program pembangunan dan kebijakan presiden, namun ada hal yang lebih besar yang diemban oleh DPR RI yang berupaya Bersama pemerintah untuk mewujudkan tujuan oembentukan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Alinea empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Apabila program pembangunan dan kebijakan Presiden tidak tepat, maka DPR RI dapat mengajukan pertanyaan, melakukan pemeriksaan, dan lain sebagainya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Bahwa keterangan DPR RI ini memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan dari Keterangan DPR RI atas perkara nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023. E. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 151 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 152 Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan lampiran yang merupakan bagian dan menjadi satu kasatuan dengan keterangan tertulis DPR yang diberi tanda Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 8, sebagai berikut: 1. Lampiran 1 : Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Pantia Perancang Undang-Undang DPD RI; 2. Lampiran 2 : Rapat Kerja Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI, Perwakilan Kementerian Hukum dan Ham, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perwakilan Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian PUPR; 3. Lampiran 3 : Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI, Raden Pardede (Ekonom), Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph. D, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., (Akademisi UI), Dr. Ahmad, S.H., M.H., Dzulfian Syafrian (INDEF), Dr. Reza Yamora Siregar (Ekonom), Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.S., (Akademisi Fakultas Hukum UGM), Dr. Ahmad Redi (Akademisi Universitas Taruma Negara), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum. (Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta); 4. Lampiran 4 : Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Perwakilan Menteri Ketenagakerjaan, Perwakilan Menteri Agama, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI; 5. Lampiran 5 : Surat DPR RI Nomor T/157/PW.01/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023; 6. Lampiran 6 : Risalah Paripurna; 7. Lampiran 7 : Laporan Kehadiran Anggota Dalam Rapat Paripurna DPR RI; 153 8. Lampiran 8 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Dewan Perwakilan Rakyat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Dzulfian Syafrian, B.Sc., M.Sc., P.hD., dan Dr. Ir. Raden Pardede yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 September 2023 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 September 2023, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Dalam kapasitas saya sebagai ahli yang dihadirkan oleh Yang Terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam perkara a quo, maka sebelum saya menyampaikan keterangan ataupun pandangan sebagai ahli, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan hal – hal sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum saya hadir hari ini dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, pada tanggal 17 Juli 2023 DPR – RI telah menyampaikan Keterangan (dan Keterangan Tambahan) yang secara substansial berisi jawaban atas pokok – pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, termasuk juga jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P. Foekh; 2. Untuk menghindari duplikasi, maka saya tidak akan mengulang lagi hal – hal substansial yang sudah disampaikan oleh DPR – RI, kecuali ada hal – hal mendasar yang perlu saya sampaikan sebagai penguatan ataupun penegasan dari keterangan DPR – RI.; dan 3. Walaupun saya dihadirkan sebagai ahli dari pihak DPR – RI, namun saya akan menyampaikan keterangan ataupun pendapat secara objektif dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Atas dasar itu, dengan merujuk, membaca, dan menelaah dengan seksama pokok – pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon berikut dengan berbagai 154 argumentasi yang menyertai dan mendukungnya, saya berpendapat bahwa para Pemohon di dalam mengkritisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu), khususnya frasa “Hal Ihwal kegentingan yang memaksa” dalam ketentuan Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dan frasa “dalam persidangan yang berikut” dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, menggunakan “kaca mata” ataupun perspektif normal terhadap hal – hal yang (sejatinya) tidak normal. Untuk itu, guna meletakkan persoalannya secara proporsional, sekaligus meluruskan perspektif yang demikian itu, maka izinkan saya menyampaikan pendapat dengan dasar pemikiran sebagai berikut: Undang – Undang Dasar sebagai dasar penyelenggaraan Negara, berfungsi mengatur dan / atau menentukan pokok-pokok atau dasar-dasar ketatanegaraan suatu Negara, termasuk di dalamnya mengatur cara-cara menjalankan kekuasaan Negara. Pengaturan mengenai cara-cara menjalankan kekuasaan Negara itu, dapat dibedakan dalam keadaan biasa atau normal dan keadaan tidak biasa atau tidak normal. Sehubungan dengan itu, di negara manapun dan dalam ketatanegaraan model apapun, apabila terjadi keadaan yang tidak normal, selalu dimungkinkan adanyak hak penguasa - (dalam Hukum Administrasi disebut sebagai Administrasi Negara atau Pejabat Pemerintah) – untuk mengambil ataupun melakukan tindakan khusus yang menyimpang dari cara bertindak dalam keadaan biasa, akan tetapi tetap konstitusional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal seperti itu sudah diantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan tidak normal, yang diakomodir dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 dengan karakter keadaan tidak normal secara berbeda. Pasal 12 menyebut keadaan bahaya, sedangkan Pasal 22 menyebut dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa”, yang dalam praktek dimaknai dengan keadaan mendesak (urgent) sebagai keadaan tidak normal. Baik Pasal 12 maupun Pasal 22 UUD 1945, keduanya merupakan ketentuan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi keadaan tidak normal. Dengan kewenangan atributif yang diberikan kepada Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945, maka Presiden harus segera mengatasi keadaan tidak normal itu menjadi normal kembali. Hanya bedanya, ketentuan Pasal 12 secara tegas menyebutkan bahwa wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya itu terletak di tangan Presiden dengan syarat-syarat dan akibat dari keadaan bahaya itu (sudah terlebih dahulu) ditetapkan dengan Undang-Undang, sebagaimana dijumpai dalam UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang kemudian diubah dengan UU No. 155 52 Tahun 1960. Tidak demikian halnya dengan ketentuan Pasal 22 UUD 1945. Ketentuan a quo memang memberikan kewenangan atributif kepada Presiden untuk menerbitkan atau menetapkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Penentuan suatu keadaan yang dikategorikan sebagai ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ sepenuhnya ada pada Presiden yang menjadi dasar dan alasan baginya untuk menerbitkan Perpu. Untuk lebih jelasnya, kedua ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: • Pasal 12 UUD 1945 menyebutkan:”Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang – undang”. Ketentuan a quo, menegaskan 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, bahwa wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya itu ada di tangan Presiden; dan Kedua, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang- undang, yang berarti harus ada persetujuan (approval) Dewan Perwakilan Rakyat. • Sementara itu, ketentuan Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang; (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut; (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. Ketentuan Pasal 22 UUD 1945, secara atributif memberikan wewenang istimewa kepada Presiden untuk menerbitkan Perpu dalam ‘hal ihwal kegentiangan yang memaksa. Wewenang istimewa Presiden menerbitkan Perpu, sekurang- kurangnya menunjukkan 3 (tiga) hal utama, yaitu: 1. Presiden saat menerbitkan Perpu tidak memerlukan persetujuan DPR. Reasoning-nya jelas, yaitu agar Presiden dalam ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ (keadaan mendesak) sebagai keadaan tidak normal dapat segera bertindak cepat dan tepat untuk mengatasi keadaan tidak normal itu. Presiden tidak mungkin segera bertindak cepat dan tepat apabila harus menunggu persetujuan DPR, sementara keadaan tidak normal itu harus segera diatasi; 2. Wewenang istimewa Presiden itu, sekaligus menunjukkan kekuasaan Presiden yang besar, bahkan tanpa batas, namun dijamin secara 156 konstitusional dalam Undang – Undang Dasar 1945. Hal yang demikian itu oleh Clinton Rossitter dalam “Crisis Government in the Modern Democracy” dikatakan sebagai kediktatoran Konstitusional (constitutional dictatorship); 3. Wewenang istimewa Presiden semakin tampak nyata di dalam kebebasannya mempertimbangkan, memilih, menilai, dan/atau memperkirakan ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ sebagai keadaan tidak normal itu, sepenuhnya menjadi hak Presiden yang bersifat subyektif, Karena bersifat subyektif, maka kekhawatiran akan adanya potensi yang menyimpang dari dasar – dasar Negara konstitusional dan Negara hukum saat Presiden menerbitkan Perpu dengan alasan adanya ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa/keadaan tidak normal, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Artinya, wewenang semacam itu lazim diadakan sebagai sesuatu yang buruk tetapi tidak dapat dihindari (necessary evil). Sungguhpun begitu, kekhawatiran semacam itu tidak boleh dibiarkan berlarut – larut dan tidak boleh terjadi dalam sebuah Negara Demokrasi seperti halnya Indonesia. Itulah sebabnya, Perpu yang diterbitkan Presiden itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Perpu itu harus dicabut (vide Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945). Dalam hal ini, fungsi contolling DPR dalam bentuk political review ataupun legislatitive review menjadi sangat berarti untuk menghentikan potensi terjadinya penyimpangan yang dilakukan Prsiden dibalik penerbitan Perpu, dengan menolak memberikan persetujuan terhadap Perpu yang diterbitkan oleh Presiden. Sebaliknya, jika tidak ada potensi penyimpangan, maka DPR dapat memberikan persetujuan terhadap Perpu untuk menjadi undang-undang. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, wewenang istimewa Presiden dalam menerbitkan ataupun menetapkan Perpu bersumber dari kewenangan bebas yang melekat pada jabatan Presiden sebagai Administrasi Negara (inheirent aan het bestuur) dengan tugas utama menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuurszorg) dalam konteks Indonesia sebagai Negara kesejahteraan (welfare state, welvaar staat). Bestuurszorg itu menjadi suatu petanda yang menyatakan adanya suatu welfare state, yaitu suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan menunjukkan hal itu berdasarkan tujuan Negara yang diamanatkan 157 dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Jo. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah Negara hukum” Diberikannya tugas bestuurszorg itu membawa konsekuensi khusus bagi Administrasi Negara, yaitu agar Administrasi Negara dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum dengan baik, maka Administrasi Negara memerlukan kemerdekaan ataupun kebebasan untuk dapat bertindak atas inisitif sendiri mengatasi keadaan tidak normal yang timbul tanpa diduga sebelumnya, sementara peraturan penyelesaian yang diperlukan untuk mengatasi keadaan tidak normal itu, tidak atau belum tersedia. Dalam hal yang demikian itu, Administrasi Negaralah yang membuat peraturan penyelesaian yang diperlukan itu, yakni Perpu. Kemerdekaan ataupun kebebasan yang diperlukan Administrasi Negara yang menjadi konsekuensi dari turut sertanya secara aktif Administrasi Negara memasuki pergaulan hidup masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum, dikenal dengan nama Freies Ermessen atau Diskresi (discretionary power). Secara etimologis, Freies Ermessen berasal dari kata frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat atau merdeka, sedangkan Ermeesen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan, sehingga Freis Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Dalam konteks pemerintahan, Freies Ermessen diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi Administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Dengan perkataan lain, Freies Ermessen merupakan kebebasan yang diberikan kepada Administrasi Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan Administrasi Negara terhadap kehidupan sosial ekonomi warganegara yang kian kompleks. Nama atau sebutan lain dari Freies Ermessen adalah Diskresi (Discretionary power) yang secara etimologis berarti pertimbangan, khususnya pertimbangan yang baik. Selain itu, Diskresi juga mengandung arti memilih di antara dua atau lebih pilihan. Pertimbangan apa yang akan diberikan dan pilihan apa yang akan diambil serta cara apa yang akan digunakan oleh Administrasi Negara untuk melaksanakan kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu, sama sekali tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang (wetgever), dan oleh karena itu Diskresi 158 dikategorikan sebagai kewenangan bebas (vrijbevoegdheid). Kewenangan bebas ini pada gilirannya melahirkan kebebasan mengambil kebijakan (beleidsvrijheid) dan kebebasan memberikan pertimbangan (beoordelingvrijheid). Dalam kontek Pasal 22 UUD 1945, wewenang istimewa Presiden bersumber dari kewenangan bebas yang melahirkan kebebasan mengambil kebijakan yang atas inisiatifnya sendiri membuat peraturan yang disebut Perpu dan kebebasan memberikan pertimbangan terhadap ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ sebagai keadaan tidak normal. Jadi di dalam memaknai ‘hal ihwal kegentingan kegentingan yang memaksa’/keadaan tidak normal yang menjadi dasar alasan Presiden menerbitkan Perpu, harus dikembalikan sepenuhnya kepada kebebasan Presiden di dalam memberikan pertimbangan atau mempertimbangkan, memilih, menilai, menduga, dan memperkirakan hal-hal yang dikategorikan sebagai ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’/keadaan tidak normal. Atas dasar pemikiran itu, sangat tepat dan beralasan Presiden memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang dituangkan ke dalam konsideran MENIMBANG Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah wujud nyata ataupun contoh Diskresi Presiden sebagai Administrasi Negara. Dalam konteks ini, menarik untuk dikedepankan pendapat Belinfante dalam “Kort Begrif van het Administratief Recht” yang menyatakan bahwa: “de rechter mag niet op de stoel van de administratie gaan zitten, die een eigen verantwoordelijkheid draagt” (Hakim tidak boleh duduk di atas kursi administrasi, yang memikul tanggungjawabnya sendiri). Hal itu telah lama menjadi ungkapan tetap dalam literature Hukum Administrasi Negara. Dengan ungkapan itu dinyatakan bahwa Hakim ketika ia memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Adminiostrasi Negara yang diajukan kepadanya, harus menghormati kebijakan Administrasi Negara. Hakim tidak boleh menilai lagi pertimbangan kepentingan kekuasaan Administrasi Negara. Satu-satunya yang menjadi acuan, sekaligus koridor bagi Administrasi Negara dalam mengambil kebijakan berdasarkan disresi adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (General principle of good administration, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur). Dalam hubungannya dengan perintah norma ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: “Peraturan Pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”, tidak dapat dimaknai bahwa DPR itu pasif, sekadar bertindak sebagai “rubber stamp”. DPR dapat 159 menolak dan sebaliknya menyetujui, satu dan lain hal bergantung dari alasan – alasan yang menyertainya. Dalam hal ini, paling tidak ada 2 (dua) hal esensiil yang terkandung dalam ketentuan a quo, yaitu: Pertama, momentum Review. Penolakan ataupun persetujuan terhadap Perpu yang diajukan dalam persidangan berikut menjadi momentum bagi DPR melaksanakan fungsi pengawasannya dalam bentuk political review atau legislative review; dan Kedua, wujud dari check and balances antara kewenangan bebas / Diskresi Presiden menerbitkan Perpu yang diimbangi dengan controlling yang dilakukan oleh DPR terhadap Perpu yang diterbitkan Presiden Terhadap ketentuan a quo, khususnya frasa “dalam persidangan berikut” menjadi debatable, karena harus diakui bahwa baik ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 maupun ketentuan Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan tidak menentukan limit waktunya, kapan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan buat pengajuan Perpu ke dalam persidangan di DPR. Penjelasan Atas Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan ‘persidangan yang berikut’ adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang ditetapkan”. Hal ini dikatakan oleh para Pemohon selaras dengan konsep hak Presiden dalam menerbitkan Perpu, yakni dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sehingga butuh secepatnya, pada kesempatan pertama untuk disahkan menjadi UU (vide permohonan para Pemohon pada halaman 40). Masalahnya, Penjelasan atas Pasal 52 UU No.12 Tahun 2011 bukanlah norma sehingga tidak memiliki legal binding seperti halnya norma yang ada dalam batang tubuh Undang – Undang. Demikian pula secepatnya waktu pengajuan Perpu ke dalam persidangan di DPR, apakah ada jaminan bahwa DPR dapat mengakomodir partisipasi rakyat yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sebaliknya DPR pun memiliki alasan untuk mensahkan Perpu menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna tanggal 21 Maret 2023 pada Masa Peridangan IV sebagaimana disampaikan dalam Keterangan DPR (vide halaman 16- 22). Untuk menyelesaikan silang pendapat yang terjadi antara para Pemohon dan DPR di dalam memaknai frasa ‘dalam persidangan berikut’, sebaiknya dikembalikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim 160 sebagai The Sole Enterpreter of Constition untuk memutus silang pendapat itu dengan bijak. Sehubungan dengan itu, maka tanpa mengurangi hormat dan apresiasi saya kepada Mahkamah, Ahli menyampaikan saran untuk dapat dipertimbangkan dalam pengambilan putusan nanti, sebagai berikut: Bahwa di dalam memberikan makna ‘dalam persidangan berikut’, maka tanpa terpaku pada limit waktu secara rigid, yang terpenting DPR dapat melaksanakan review and controlling-nya serta mengakomodir meaningful participation sebagai dasar untuk menyetujui dan / atau menolak Perpu menjadi Undang – Undang. Selain itu, Ahli juga menegaskan beberapa hal dalam persidangan sebagai berikut: • Ahli menyarankan agar perkara ini kita serahkan kepada Majelsi Hakim untuk memutuskannya secara bijak, karena Pemohon memiliki argumentasi, begitu pula dengan keterangan DPR dan Pemerintah juga mempunyai alasan-alasan. Bagi Ahli yang terpenting adalah adanya controlling dari dewan dan terlebih mengakomodir apa yang menjadi perintah dari putusan Mahkamah yang berkaitan dengan meaningful participation. • Mengenai perbedaan pengujian antara di Mahkamah dan DPR, menurut Ahli tentu saja berbeda. Majelis Hakim menyidangkan perkara ini adalah dalam kapasitas menilai dari sisi wetmatig, pertimbangan hukumnya, sementara DPR mereview dari sisi political, dari sisi legislatif, posisinya sebagai badan legislative yang tidak me-review dari sisi hukum DPR dan ketika ada yang dianggap melewati jangka waktu misalnya, hanya Mahkamah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya karena Mahkamah Konstitusi adalah the sole interpreter of the constitution, • Ahli menjelaskan bahwa memang betul yang dipersoalkan adalah dari sisi penetapan perppu menjadi undang-undang, dilihat dari sisi pengujian secara formilnya, terutama yang berkaitan dengan soal waktu, jadi bukan kepada perppunya. • Berkaitan dengan persoalan sidang berikutnya, Ahli menjelaskan apabila kita simak baik-baik, peraturan pemerintah itu disampaikan kepada DPR pada persidangan yang berikut. Secara logika tidak seketika itu, yaitu pada sidang 161 yang berikut. Bahwa kemudian Mahkamah memutus lain, kembali pada penafsiran Mahkamah Konstitusi yang harus kita hargai. • Dalam pandangan Ahli, pada persidangan yang berikut artinya tidak pada saat DPR bersidang disampaikan. Tetapi memang prinsipnya jika dapat cepat, mengapa harus lama, • Ahli memandang perppu ini diterbitkan oleh Presiden untuk menjawab kondisi yang tidak normal. Apakah harus melewati fase yang tidak normal pula? Tentu saja jika dibandingkan dengan pembahasan satu undang-undang, rancangan undang-undang itu berbeda bahwa tahap-tahapannya kembali kepada tata tertib yang ada di DPR. Sekali lagi, jangan sampai terjadi potensi penyimpangan terhadap dasar-dasar konstitusional sebuah negara konstitusi atau negara hukum, memang itulah pentingnya segera diakhiri jika memang dijumpai, ditengarai terdapat penyimpangan. Dasar konstitusional ataupun dasar negara hukum, jika mengutip pendapat dari Clinton Rossiter yang juga sama-sama dikutip oleh Prof. Satya. Memang potensi itu pasti akan terjadi. Karena itu dikatakan bahwa seorang Presiden itu dapat bertindak diktator, tapi konstitusional. Satu istilah yang kontradiktif memang. Satu sisi dikatakan diktator, tapi konstitusional. Itu untuk apa? Untuk menjawab kondisi yang tidak normal itu, sah secara konstitusi, tapi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Untuk mencegah jangan sampai dia berlarut-larut bertindak dictator, itulah pentingnya controlling dari DPR itu. Hanya menafsirkan yang segera ini yang menjadi persoalan, karena itu Ahli juga tidak dapat menjawab bagaimana mengatasi dua perbedaan yang ada ini, sehingga Ahli menyerahkan kepada Mahkamah. • Berkaitan dengan Freies Ermessen, tanpa terikat pada satu undang-undang, menurut Ahli juga merupakan kewenangan bebas (vrij bevoegdheid), tentu dia memang tidak terikat. Satu-satunya yang menjadi koridor pembatas adalah asas- asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu, Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana syarat-syarat untuk menerbitkan suatu tindakan berdasarkan pada diskresi, di antaranya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, itu kemudian direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Pemikiran yang melatarbelakangi rumusan yang berkaitan dengan syarat-syarat diskresi itu, menurut Ahli keliru. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi, dihilangkan itu. 162 Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dihilangkan, namanya juga kewenangan bebas. Cuma memang sebebas apa pun, harus hati- hati. Karena ibaratnya seorang administrasi negara, dalam ini misalnya Presiden, ketika dia menggunakan kewenangan diskresi itu, ibaratnya dia berada di tepi jurang. Jika tidak hati-hati, terjun bebas. Ketidakhati-hatian inilah yang dikoridori oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Jika dia terikat pada peraturan peraturan perundang-undangan yang ada, maka namanya kewenangan terikat (gebonden bevoegdheid). Wajib hukumnya dia harus mematuhi aturan yang ada yang memberikan kewenangan pada dia. Tapi begitu bicara tentang diskresi, memang dia tidak wajib. 2. Ahli Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. Sehubungan dengan penyelenggaraan Sidang Pleno Perkara Nomor 54/PUU-XXI perihal Pengujian Formil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di MK-RI pada hari ini, perkenankanlah saya menyampaikan Keterangan Tertulis Ahli sebagai berikut: 1. Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 yang lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Penerbitan Perppu tersebut melahirkan beberapa pro dan kontra dan juga hoaks yang beredar secara viral melalui berbagai grup WA. Disamping itu, pro dan kontra tersebut juga diramaikan oleh media massa. Dari pantauan awal terlihat bahwa salah satu akar dari timbulnya pro dan kontra tersebut adalah karena belum semua pihak membaca naskah Perpu tersebut secara lengkap. Kalaupun sudah membaca baik secara lengkap maupun sepintas, salah satu fokus yang langsung disoroti adalah mengenai aspek “kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. 2. Pasal 22 UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang masih asli, dalam arti tidak ikut mengalami perubahan dalam proses perubahan UUD 1945 pada Era Reformasi (1999-2002). Dalam Pasal 22 UUD 1945 tersebut dinyatakan sebagai berikut: 163 1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. 3. Menurut Prof. Herman Sihombing, kajian mengenai HTN Darurat (state of emergency) merupakan hal penting bagi semua negara karena: (1) setiap negara berpotensi menghadapi perang, invasi, terorisme, bencana alam, pandemi, dan berbagai situasi kedaruratan lainnya; (2) berdasarkan potensi kedaruratan tersebut, setiap negara perlu memiliki kesiagaan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi keberlakuan hukum tata negara dalam kondisi krisis. Negara demokratis harus senantiasa mengupayakan agar formulasi perundang-undangan dalam kondisi krisis ini tetap memprioritaskan konstitutionalisme dan hak-hak rakyat. 4. Kewenangan dalam bidang state of emergency ini dimiliki oleh hampir semua negara demokratis dalam konstitusinya. Sejumlah ketentuan tersebut bahkan memberikan kebolehan bagi pemerintah untuk menunda sementara hak-hak warga negara selama masa darurat berlangsung. Disamping itu juga ada pengaturan dalam konstitusi yang memberikan ruang untuk membangun pendekatan checks and balances yang berbeda dengan kondisi normal. 5. Beberapa teori HTN Darurat: a. State of Exception dari Carl Schmitt b. Constitutional Dictatorship dari Clinton Rossiter c. The Excecutive Unbound dari Eric Posner dan Adrian Vermule d. Structure of Emergency Powers dari John Ferejohn dan Pasquale Pasquino 6. Teori State of Exception (Carl Schmitt) a. termasuk yang paling sering dirujuk. b. 2 pendekatan: the sovereign dan the exception. c. sovereign is he who decides on the exception. 164 d. the exception tidak hanya berupa praktik pernyataan perang, pengepungan dan keadaan darurat saja. e. tidak semua pengecualian dapat dituliskan dalam norma atau aturan. f. pada kenyataannya penerapan kedaruratan di berbagai negara lebih sering ditentukan oleh pemegang kedaulatan. 7. Teori Constitutional Dictatorship (Clinton Rossiter) a. ada 3 bentuk pemerintahan modern yang dihasilkan dari suatu rezim darurat: (1) kediktatoran eksekutif (the executive dictatorship); (2) kediktatoran legislatif (the legislative dictatorship); dan (3) pemerintahan perang (the war government). b. 3 bentuk pemerintahan dalam kondisi kritis ini dianggap mirip dan dapat terjadi di hampir banyak negara yang menganut demokrasi konstitusional. c. Dalam teorinya, Rossiter antara lain mengemukakan bahwa kediktatoran eksekutif dibatasi oleh 11 kondisi/batasan; yang pada intinya mengarahkan bahwa agar setelah krisis terlampaui, harus ada upaya pengembalian kondisi pemerintahan dan politik pada keadaan semula. d. Namun Rossiter memberikan catatan bahwa mungkin saja kondisi pemerintahan tidak akan benar-benar sama seperti kondisi sebelum krisis. e. Beberapa penyesuaian mungkin saja terjadi; namun upaya-upaya untuk mengembalikan kekuasaan pada lembaga-lembaga negara hasil demokrasi menjadi penting untuk dilakukan. 8. Teori The Executive Unbound (Eric Posner dan Adrian Vermule) a. menekankan pentingnya checks and balances diantara 3 cabang pemerintahan, terutama dalam kondisi darurat. b. dalam keadaan darurat, eksekutif hampir-hampir tidak terikat kepada pedoman atau batasan. Hal ini dikarenakan peran legislatif yang lemah dan peran yudisial yang memiliki sejumlah keterbatasan. c. pihak legislatif cenderung terlambat dalam merespon krisis; sementara saat krisis berlangsung, pihak legislatif tidak memiliki kapasitas untuk mengelolanya. 165 d. pada akhirnya pihak eksekutif akan menjadi penentu sebagian besar kebijakan dalam mengelola keadaan darurat, khususnya saat suatu krisis sudah terlanjur terjadi. e. di AS, kondisi ini kerap diperparah dengan ketidakmampuan struktural Kongres untuk membatasi respon eksekutif dalam kondisi darurat. 9. Teori Structure of Emergency Powers (John Ferejohn dan Pasquale Pasquino) a. terdapat 2 dikotomi mengenai pemerintahan, yakni: (1) pemerintahan normal (regular government) dan (2) pemerintahan pengecualian (exceptional government). b. dalam konteks dualisme yang seperti ini diperlukan hukum yang dapat berlaku dalam 2 sistem hukum: (1) sistem hukum yang berlaku dalam kondisi normal untuk melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara; dan (2) sistem hukum untuk melindungi hak-hak dan kebebasan pada kondisi darurat. c. terdapat 2 justifikasi untuk hadirnya klausula atau ketentuan mengenai kekuasaan darurat dalam konstitusi: (1) klausula kedaruratan dibutuhkan untuk melindungi kebebasan dalam kondisi darurat dalam rangka menyelamatkan republik; dan (2) kewenangan yang konstitusional dalam keadaan darurat bertujuan untuk menyekat atau memisahkan pemerintahan dalam sistem hukum normal yang tidak dapat digunakan dalam kondisi darurat. 10. Parameter kegentingan memaksa menurut Putusan MK Nomor: 138/PUU/VII/2009: a. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. b. UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya UU yang saat ini ada. c. Terjadinya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama; sedangkan keadaan/kebutuhan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 166 11. Pengertian frasa “kegentingan yang memaksa” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 UUD 1945 tidak selalu harus ditafsirkan sebagai kegentingan yang memaksa dalam perspektif/aspek politik, namun dapat juga didasarkan pada perspektif/aspek lain, misalnya ekonomi, yang dalam kenyataannya melandasi penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) pada tanggal 30 Desember 2022. Perspektif/aspek politik ini telah dijelaskan panjang lebar dan menndetail oleh DPR-RI dalam Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam persidangan MK sebelumnya pada tanggal 17 Juli 2023 yang lalu. 12. Pembentukan Perppu sebagaimana diamanatkan Pasal 22 UUD 1945 tidak harus menunggu suatu keadaan buruk untuk terjadi terlebih dahulu; namun hal tersebut juga dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap suatu kemungkinan terburuk yang akan terjadi, dimana pembentukan Perppu a quo justru bertujuan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global yang akan berpotensi berdampak pada perekonomian nasional. 13. Sebagai perspektif perbandingan, pada tahun 2019 Pemerintah Irlandia merancang pengaturan yang dinamakan “Consequential Provisions Bill 2019 for the withdrawal of the United Kingdom without a deal” yang merupakan upaya antisipatif yang dilakukan oleh Irlandia apabila Inggris memutuskan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan, yang mana pada saat itu telah menimbulkan ketidakpastian. Pada kennyataannya kemudian kita telah sama- sama mengetahui bahwa Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa, yang dikenal sebagai “Brexit” yang berasal dari kata “Britain” dan “exit”. Hal ini merupakan hasil dari Referendum Brexit yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2016. 14. Berdasarkan perspektif perbandingan dengan pengalaman Irlandia tersebut, maka penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut tetap memenuhi unsur “kegentingan yang memaksa” dimana memang ancaman resesi ekonomi global yang - pada saat itu – sudah diprediksi akan terjadi; serta adanya stagnasi dan ketidakpastian dalam implementasi pasca MK menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga perlu ditanggulangi agar tidak berdampak negatif bagi perekonomiann nasional. 167 15. Berdasarkan berbagai teori HTN Darurat dan hukum positif yang mengatur mengenai kedaruratan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2022 adalah konstitusional. Dengan demikian tidak ada kudeta konstitusional dalam pemberlakuan Perpu Cipta Kerja. 16. Selanjutnya terkait perdebatan mengenai makna frasa “persidangan yang berikut” sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 UUD 1945, dan kaitannya dengan proses formil pembentukan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2023, saya merujuk Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah disampaikan secara mendetail dan komprehensif dalam Sidang Pleno MK yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2023 yang lalu. Selain itu, Ahli juga menegaskan beberapa hal dalam persidangan sebagai berikut: • Menurut Ahli, untuk perppu dari aspek ekonomi, Ahli mengutip pendapat Prof. Bagir Manan mengenai berbagai aspek, tidak hanya politik, berbagai macam aspek dapat untuk melatarbelakangi terbitnya perppu, termasuk aspek ekonomi. • Ahli menjelaskan memang terdapat peraturan-peraturan yang menyebutkan mengenai makna kegentingan yang memaksa dalam Undang-Undang 10/2004 dan sebagainya, karena dulu Ahli juga ikut membantu menyusun Undang- Undang 10/2004, tapi kemudian dalam perkembangannya juga terdapat putusan Mahkamah yang menekankan pada meaningful participation. Menurut Ahli, memang putusan Mahkamah waktu itu memerintahkan perbaikan atau dalam bentuk undang-undang, tapi kemudian dalam proses perbaikan, pemerintah mencari-cari juga formatyang tepat karena dari pemodal atau investor yang sudah memberikan dananya, bersiap-siap mencabut investasinya. Sementara perkembangan perekonomian menunjukkan kecenderungan bahwa kita akan menghadapi permasalahan perekonomian pada tahun 2023. Terdapat beberapa indikator yang nanti Saksi Raden Pardede lebih memahami dan inilah yang menyebabkan kita mengambil alternatif. Sebenarnya perppu itu hanya bentuknya saja, tetapi perbaikan-perbaikan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan. Misalnya, terdapat perbaikan di sektor ketenagakerjaan ini terkait alih daya atau outsourcing dan juga terkait upah minimum, dan ketiga terkait perubahan kata cacat menjadi disabilitas. Kemudian 168 perubahan dari jaminan produk halal atau sertifikasi halal, itu juga dilakukan, di mana ini menyangkut perluasan pemberian fatwa halal, itu tidak hanya MUI pusat, tetapi ada MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Faktual Produk Halal. Selanjutnya juga terdapat penegasan pernyataan halal bagi usaha menengah, usaha mikro, dan kecil serta terdapat pengembangan kerjasama dengan BPJPH, dan sebagainya. Kemudian juga dilakukan harmonisasi pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menyangkut pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai dan sanksi kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan. Juga terdapat perbaikan teknis penulisan yang menyangkut huruf yang tidak lengkap atau typo yang waktu itu juga pernah dipermasalahkan, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, kesalahan ketik, judul atau nomor, urut, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan butir yang tidak sesuai. • Menurut Ahli, suatu keadaan darurat apabila sudah dapat diatasi, akan kembali ke keadaan normal sesuai dengan beberapa teori, model, dan konsep HTN Darurat. Akan tetapi, dalam hal ini, memang kita belum dapat melakukan klaim, karena sejauh ini Pasal 22 UUD 1945 masih asli sesuai dengan original intent, tidak banyak yang kita temukan mengenai Pasal 22 UUD 1945. 3. Saksi Dzulfian Syafrian, B.Sc., M.Sc., P.hD. Rapat dipimpin langsung oleh para pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang namanya tidak dapat saya ingat satu per satu. Dalam rapat ini, saya diundang sebagai ahli ekonomi (ekonom). Saya menyampaikan pandangan saya setelah beberapa pembicara lainnya (seingat saya Pak Sofyan Djalil, Pak Raden Pardede, dan salah satu dosen/profesor dari FHUI) menyampaikan pemikiran mereka. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan pandangan saya terkait salah satu kluster pembahasan pada UU ini, yaitu kluster UMKM. Kluster pembahasan ini menurut saya adalah salah satu terobosan hukum penting dan jenius yang dilakukan oleh UU ini dalam menjawab permasalahan struktural UMKM kita, yaitu tantangan formalitas usaha. Salah satu inovasi dalam Ciptaker adalah konsep perseroan perseorangan yang menghilangkan sejumlah kendala yang biasa dihadapi oleh pelaku UMKM yang ingin berusaha formal di Indonesia. Biasanya, pendirian usaha 169 formal melibatkan beberapa orang, memiliki batasan modal minimum, serta berbagai persyaratan dan struktur yang rumit sebagaimana di konsep perseroan terbatas (PT). Namun dengan adanya konsep perseroan perseorangan yang diperkenalkan dalam Ciptaker, kendala-kendala ini dapat diatasi, sehingga UMKM memiliki peluang lebih nyata untuk berusaha formal. Keberpihakan yang jelas terhadap UMKM ini sangat penting karena UMKM sering menghadapi tantangan dalam hal permodalan dan legalitas hukum yang tidak jelas. Dengan adanya kemudahan dalam pendirian usaha formal melalui perseroan perseorangan, UMKM dapat menjadi lebih bankable dan dapat mengakses sumber permodalan yang diperlukan. Dampak positifnya akan dirasakan oleh jutaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada UMKM sebagai sumber penghidupan mereka. Ini juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan non-formal dengan tingkat bunga yang tinggi, dan memungkinkan akses lebih besar ke lembaga keuangan formal. Dengan cara ini, UMKM tidak hanya akan berusaha formal, tetapi juga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya akan menguntungkan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Demikian Yang Mulia keterangan yang saya sampaikan terkait RDPU Pembahasan RUU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang Ahli hadiri di DPR. 4. Saksi Dr. Ir. Raden Pardede. Saksi merupakan salah satu pakar ekonom yang diundang dalam proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang PERPPU No. 2 Tahun 2022 menjelaskan sebagai berikut: 1. Saksi dalam kapasitasnya sebagai Pengamat Ekonomi Senior diundang pada RDPU Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang PERPPU No. 2 Tahun 2022 pada hari Selasa, 14 Februari 2023 (pukul 19.52- 22.10 WIB). Adapun RDPU ini dilakukan pada Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta. 2. Pada saat itu komposisi anggota Baleg DPR-RI yang hadir baik secara offline dan online bisa saya jelaskan sebagai berikut: 170 • Pimpinan Rapat: Drs. M. Nurdin, M.M. dari Fraksi Partai PDIP (Wakil Ketua Baleg) kemudian dilanjutkan dengan H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. dari Fraksi Partai PKB (Wakil Ketua Baleg). • 41 dari 80 Orang Anggota Baleg DPR-RI • 4 dari 5 Pimpinan Baleg DPR-RI hadir - Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (F-P Gerindra) - Drs. M. Nurdin, M.M. (F-PDIP) - H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. (F-PKB) - Dr. H. Ach. Baidowi, S. Sos., M.Si. (F-PPP) • Rapat dihadiri 9 fraksi partai - Fraksi Partai PDI Perjuangan (10 orang) - Fraksi Partai Golkar (9 orang) - Fraksi Partai Gerindra (2 orang) - Fraksi Partai Nasdem (4 orang) - Fraksi Partai PKB (4 orang) - Fraksi Partai Demokrat (1 orang) - Fraksi Partai PKS (3 orang) - Fraksi Partai PAN (2 orang) - Fraksi Partai PPP (2 orang) Untuk kepentingan persidangan ini, list peserta lengkap telah saya lampirkan pada surat keterangan saksi yang telah saya buat. Disamping itu, banyak juga yang hadir para wartawan media dan masyarakat luas, namun kami tidak mengetahui nama-nama mereka. 3. Selain saya, Baleg DPR-RI juga mengundang narasumber lainnya yang merupakan pengamat, ahli dan akademisi berlatarbelakang hukum dan ekonomi yaitu: • Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph.D.; • Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.; • Dr. Ahmad S.H., M.H.; • Dzulfian Syafrian; • Dr. Reza Yamora Siregar; 171 • Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.; • Prof. Dr., Nindyo Pramono S.H., M.S.; • Dr. Ahmad Redi; dan • Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum. 4. Pada kesempatan tersebut saya menjelaskan mengenai perlunya Perppu Cipta Kerja untuk disahkan menjadi sebuah Undang-Undang karena adanya situasi genting ekonomi dunia pada saat tersebut. Pada dasarnya kami membahas hal hal berikut: • Kondisi Ekonomi Global pada saat itu; • Perlunya Upaya negara dalam melakukan pencegahan krisis akibat dinamika Ekonomi dan Geopolitik Global; • Para pelaku usaha dan investor dalam maupun luar negeri mulai melihat ketidakpastian hukum berkaitan dengan Perppu UUCK ditengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu saat itu. 5. Ketua persidangan kemudian mengizinkan para narasumber lain, dengan berbagai latar belakang keahlian (utamanya hukum dan ekonomi) untuk mengemukakan pendapat. Dari catatan saya, seluruh narasumber yang diundang sepakat dan saling melengkapi hasil studi serta kajian satu sama lain dimana terdapat urgensi dari pengesahan PERRPU Cipta Kerja, bagi kepentingan ekonomi negara yaitu menghindari dan memitigasi krisis akibat gejolak ekonomi global. Pengesahan Undang undang ini selanjutnya perlu diikuti dengan kelengkapan regulasi pendukung (PP atau Perpres) agar implementasi Undang undang cipta kerja dapat berjalan dengan efektif. 6. Setelah seluruh narasumber berbicara, terdapat diskusi antara narasumber dengan anggota dewan terkait topik-topik berikut: • Prinsip Meaningful Participation (Partisipasi luas dan berarti) - Ditanyakan oleh Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M – Fraksi Partai PDIP dan Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS – Fraksi Partai Demokrat - Ditanggapi oleh Prof Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum., dari sudut pandang ilmu hukum • Kegentingan Memaksa 172 - Ditanyakan oleh Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS – Fraksi Partai Demokrat dan Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T. – Fraksi Partai PKS - Untuk pertanyaan ini, saya menjawab kondisi kegentingan memaksa dari sudut pandang dan data ekonomi yang saya miliki dan Dr. Ahmad Redi., S.H., M.H. menjawab dari sudut pandang ilmu hukum • PERPPU sebagai Produk Pilihan Pemerintah - Ditanyakan oleh Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T. – Fraksi Partai PKS - Ditanggapi oleh Dr. Ahmad Redi., S.H., M.H. dari sudut pandang ilmu hukum 7. Sebelum mengakhiri RDPU, kepada semua pengunjung rapat terutama kepada kami narasumber, ketua rapat menyampaikan bahwa seluruh pandangan yang telah disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang PERPPU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Saksi juga menegaskan beberapa hal dalam persidangan sebagai berikut: • Menurut Saksi, penyataan Menkeu bahwa keadaan perekonomian stabil, tapi kemudian kenapa ada perppu? Menurut Saksi adalah hal itu karena di satu sisi beliau harus menenangkan juga, menenangkan situasi, menenangkan investor. Tetapi tentu meskipun diusahakan tenang, apakah akan selamat dari krisis? Untuk itulah gunanya undang-undang ini, meskipun mungkin dapat melewati situasi krisis, tetapi lebih bagus lagi jika terdapat alat, apabila terdapat kepastian yang dapat dipakai untuk memitigasi potensi krisis. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan keterangan tertulis bertanggal 12 Juli 2023 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL Bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji Formil UU 6/2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 173 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Menjadi Undang-Undang disahkan dalam di Luar Masa Sidang yang Tepat Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pengesahan Perppu yang dilakukan oleh DPR Merupakan Bentuk Pelanggaran Nyata Terhadap Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU P3 2. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Sebagai Cikal Bakal Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dibuat dengan melanggar Prinsip Ihwal Kegentingan Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yaitu: a. Tidak Ada Kebutuhan Hukum yang Mendesak untuk diselesaikan Secara Cepat. Sehingga, Perppu Ciptaker Tidak Pantas untuk Oibentuk b. Tidak Terdapat Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) yang Harus Dijawab dengan Perppu Ciptaker yang Menjadi Cikal Bakal Lahirnya UU Ciptaker c. Presiden Bersama DPR Memiliki Waktu yang Lebih dari Cukup untuk Memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Keterbatasan Waktu Dalam Memperbaiki UU Ciptaker Lama Merupakan Alasan yang Mengada-Ngada dan Dipaksakan d. Penerbitan Perppu Ciptaker Mencederai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 terkait Meaningful Participation. e. Pengabaian Putusan MK Merupakan Pelanggaran Konstitusi, Bahkan dapat Menjadi Jalan untuk Memakzulkan Presiden. 3. Model Legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Mengembalikan Proses Pembentukan Undang-Undang yang Executive-Heavy dan Otoriter Seperti Zaman Orde Baru. II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 174 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; 175 c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 4. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh para Pemohon, yang didasarkan bahwa: a. Para Pemohon tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan 176 a quo yang diuji. Hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, seperti hak untuk memajukan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji. b. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari para Pemohon akibat berlakunya UU 6/2023 hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. c. Bahwa penetapan UU 6/2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU P3”). d. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tidak satupun secara konkret dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari Para Pemohon dengan mempersoalkan formil penetapan UU 6/2023 dan dalil-dalil Para Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata, dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji. e. Sehingga menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. KETERANGAN PRESIDEN TERHADAP POKOK PERMOHONAN FORMIL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 177 NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG- UNDANG Bahwa sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai Keterangan Presiden atas Permohonan pengujian formil UU 6/2023 dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023, perlu Pemerintah sampaikan bahwa terhadap Pokok Permohonan pengujian formil UU 6/2023 dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 memiliki kesamaan dengan Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023. Oleh karena terdapat kesamaan terhadap pokok permohonan tersebut, maka dapat Pemerintah sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Keterangan Presiden yang disampaikan secara lisan maupun tertulis atas pokok permohonan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 merupakan satu kesatuan penjelasan yang tidak terpisahkan sebagai satu Keterangan Presiden dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023. 2. Bahwa terhadap keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti Pemerintah dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai Keterangan Presiden dalam Perkara Nomor 40/PUU- XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023 dalam satu Keterangan Presiden. 3. Bahwa dalam rangka memperkuat Keterangan Presiden dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU- XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023 yang merupakan satu kesatuan Keterangan Presiden, kiranya Pemerintah dapat menambahkan beberapa poin Keterangan Presiden sebagai berikut: Memperhatikan bahwa terhadap pengujian formil UU 6/2023 dalam Perkara 54/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023 yang merupakan satu kesatuan Keterangan Presiden, Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan para Pemohon yaitu: (1) Mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “Perpu 2/2022”) yang telah memenuhi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disingkat 178 “DPR”), (2) Pembentukan UU 6/2023 telah sesuai prosedur pembentukan yang diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU P3, dan (3) Model Pembentukan UU 6/2023 tidak sama dengan zaman orde baru. A. Mengenai Perpu 2/2022 Yang Telah Memenuhi Persetujuan DPR Bahwa Para Pemohon telah mendalilkan UU 6/2023 disahkan dalam di Luar Masa Sidang yang tepat menurut ketentuan peraturan perundang- undangan. pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (yang selanjutnya disebut “Perpu”) yang dilakukan oleh DPR merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU P3. Terhadap dalil tersebut, dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 menyatakan: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. 2. Bahwa Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU P3 menyatakan: (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. 3. Bahwa terhadap Perpu yang ditetapkan atas dasar “hal ihwal kegentingan yang memaksa”, membutuhkan tindak lanjut adanya persetujuan atau penolakan terhadap keberlakuan Perpu. Terhadap kewenangan menilai berlakunya Perpu dengan menentukan persetujuan atau penolakan merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPR. DPR oleh UUD NRI 1945 hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan Perpu. Dalam hal Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang sedangkan dalam hal Perpu tidak mendapat persetujuan DPR dalam 179 rapat paripurna, Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku (vide Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU P3). 4. Bahwa meskipun kebijakan dalam Lampiran UU 6/2023 pada awalnya ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, dapat Pemerintah sampaikan bahwa dengan penetapan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 melalui pembahasan sebagaimana layaknya pembentukan undang-undang, maka kebijakan dalam UU 6/2023 telah mendapatkan persetujuan DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPR memiliki kesamaan pandangan dengan Pemerintah mengenai adanya kegentingan memaksa dan perlunya kebijakan serta tindakan yang harus segera dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi segenap masyarakat, mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum, dan mencegah dampak krisis ekonomi global dan kondisi geopolitik yang berpotensi menimbulkan inflasi yang tinggi, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak terhadap kenaikan tingkat PHK, dan krisis ekonomi dengan menetapkan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023. Persetujuan DPR dimaksud menjadikan norma tersebut telah memenuhi amanat UUD NRI 1945 dan memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan langkah-langkah Pemerintah. 5. Oleh karena itu, Pemerintah menyampaikan Rancangan Undang- Undang (selanjutnya disebut sebagai “RUU”) tentang penetapan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang kepada DPR melalui surat nomor R- 01/Pres/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang sebagaimana telah disampaikan dalam vide Bukti PK-15 Keterangan Presiden yang telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2023. 6. Bahwa pembahasan atas RUU tentang Penetapan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang yang disampaikan Pemerintah dilakukan oleh DPR pada masa persidangan yang telah sesuai dengan ketentuan 180 Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU P3. 7. Bahwa dilaksanakannya pembahasan RUU dalam masa persidangan yang berbeda (masa persidangan ke-4), menunjukkan bahwa DPR sebagai lembaga wakil rakyat juga menyadari tindakan-tindakan untuk penyelamatan perekonomian nasional harus segera dan secara berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah. Untuk memberikan kepastian hukum, setelah melalui proses pembahasan sesuai tahapan pembentukan undang-undang, pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, DPR telah memberikan persetujuan pengesahan Perpu 2/2022 menjadi undang-undang. Bahwa dengan demikian, proses persetujuan DPR atas Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 telah memenuhi formalitas pengesahan Perpu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU P3. 8. Bahwa Pemerintah berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan penetapan, pembahasan, dan persetujuan Perpu dalam masa persidangan yang berbeda dengan saat pengajuan RUU oleh Pemerintah sepanjang DPR telah segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perpu yang telah ditetapkan Presiden tersebut. Terhadap kondisi tersebut, pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU- XVIII/2020, pada paragraf [3.16.2]) [3.16.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan penetapan, pembahasan, dan persetujuan Perpu Covid-19 menjadi UU 2/2020 dilakukan pada masa sidang yang sama, yaitu Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut mengatur mengenai batasan waktu bagi DPR memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas Perpu yang ditetapkan oleh Presiden yakni dalam persidangan yang berikut. Adanya frasa “persidangan yang berikut” merupakan perintah konstitusi agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perpu yang telah ditetapkan Presiden tersebut. Jika disetujui maka Perpu 181 dimaksud akan menjadi undang-undang, sebaliknya jika tidak disetujui maka Perpu tersebut haruslah dicabut atau dibatalkan. Bahwa Perpu pada dasarnya memiliki jangka waktu yang terbatas (sementara) serta mungkin saja memiliki substansi pengaturan yang berpotensi bertentangan atau melanggar konstitusi mengingat kewenangan pembentukan Perpu berada di tangan Presiden [vide Pasal 22 ayat (1) UUD 1945]. Namun demikian, meskipun pembentukan Perpu tergantung pada penilaian subjektif Presiden tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010. 9. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah mengenai “persidangan yang berikut” dalam Perkara 43/PUU-XVIII/2020 tersebut telah menegaskan bahwa penilaian DPR untuk memberi persetujuan atas Perpu Covid-19 yang dilakukan persis pada masa sidang yang sama setelah Perpu itu dikeluarkan adalah konstitusional tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3. 10. Hal ini tidak berbeda halnya dengan masa “persidangan yang berikut” dalam pemberian persetujuan atas Perpu 2/2022 yang dilakukan oleh DPR dalam Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan ke-4. Adanya dinamika dalam pembahasan atas RUU tentang penetapan Perpu 2/2022 yang memuat metode omnibus menimbulkan sesuatu yang berbeda dengan pembahasan atas RUU tentang penetapan Perpu- Perpu lain pada umumnya, dimana metode omnibus dalam Perpu 2/2022 memuat 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang, sedangkan Perpu-Perpu pada umumnya hanya memuat 1 (satu) Undang-Undang saja. 11. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon mengenai waktu persetujuan Perpu (pada Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023) dalam masa persidangan yang berbeda dengan saat pengajuan RUU oleh Pemerintah, bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3 terkait penafsiran “persidangan yang berikut”, dapat Pemerintah sampaikan bahwa: 182 a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.” b. Pasal 52 ayat (1) UU P3 mengatur bahwa “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut”, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU P3 disebutkan “Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.” c. Dalam Pasal 249 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut “Tatib DPR”), “masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses...”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Tatib DPR, “masa sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR.” Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat penggunaan frasa yang berbeda antara UUD NRI 1945, UU P3 dan Tatib DPR, mengenai norma waktu Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR. Frasa “Persidangan Yang Berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 diterjemahkan dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU P3 sebagai masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan. Tabel Perbandingan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan Pasal 52 ayat (1) UU P3 Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 Pasal 52 ayat (1) UU P3 “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.” “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut” Penjelasan Pasal 52 ayat (1): Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah 183 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan pengaturan antara Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan Pasal 52 ayat (1) UU P3, dimana Pasal 22 UUD NRI 1945 mengatur mengenai persetujuan sedangkan Pasal 52 ayat (1) UU P3 mengatur mengenai pengajuan, Adapun tafsiran mengenai “persidangan berikut” yang diambil dari Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU P3 seharusnya digunakan dalam memaknai proses pengajuan sebagaimana yang terdapat di dalam batang tubuh Pasal 52 ayat (1) UU P3. Dimana dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU P3 dijelaskan bahwa frasa “Persidangan Yang Berikut” dimaknai sebagai masa persidangan pertama setelah Perpu ditetapkan. Sehingga, pengajuan Perpu 2/2022 yang diajukan pada akhir masa reses di masa persidangan ke-2 (masa persidangan yang sama dengan penetapan Perpu 2/2022) sudah melebihi kewajiban yang dipersyaratkan oleh Pasal 52 ayat (1) UU P3. Pengajuan RUU Penetapan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang oleh Presiden kepada DPR pada tanggal 9 Januari 2023 yang merupakan akhir masa reses di masa persidangan ke-2. Hal ini berdampak pada proses pembahasan RUU tentang Penetapan Perpu 2/2022 menjadi Undang- Undang baru mulai dilakukan pada masa persidangan ke-3 saat DPR telah kembali bekerja di Jakarta. Adapun proses pembahasan tersebut dilakukan pada tanggal 14-15 Februari 2023 yang diakhiri dengan Pengambilan Keputusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR mengenai RUU tentang Penetapan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang diputuskan pada tanggal 15 Februari 2023. Mengingat Masa Persidangan III ditutup pada tanggal 16 Februari 2023 dan terdapat mekanisme penjadwalan rapat-rapat di DPR yang harus dilakukan, maka tidak terdapat waktu yang cukup untuk menjadwalkan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Perpu 2/2022 Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Februari 2023. Oleh karena itu, Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Perpu 2/2022 Menjadi Undang-Undang baru dapat 184 dilaksanakan pada Masa Persidangan IV yang dibuka pada tanggal 14 Maret 2023. 12. Bahwa respon DPR yang secara cepat dalam proses pembahasan dan persetujuan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 merupakan wujud kesamaan pandangan wakil rakyat atas kondisi kegentingan memaksa yang harus diambil Pemerintah dan untuk memberikan kepastian keberlanjutan atas kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Perpu 2/2022. B. Pembentukan UU 6/2023 Telah Sesuai Prosedur Yang Diatur Dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 dan UU P3 Serta Syarat-Syarat Sebagaimana Termuat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU- VII/2009 Paragraf [3.10] 1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Namun terhadap pembentukan UU 6/2023 terdapat perbedaan, yaitu dibentuk dalam kegentingan yang memaksa meniscayakan tahapan perencanaan yang tidak dilakukan, karena keadaannya bersifat kegentingan yang memaksa. 2. Bahwa terkait dengan pembahasan UU 6/2023 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU P3. 3. Bahwa mengenai makna ihwal kegentingan memaksa dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar rujukan hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-III/2005 memberikan kesimpulan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang, melainkan kegentingan yang memaksa menjadi hak subjektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. 4. Bahwa ihwal kegentingan yang memaksa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009 yang memberikan 185 tafsir terhadap keadaan kegentingan yang memaksa dengan mensyaratkan beberapa hal yaitu: 1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 5. Bahwa lampiran UU 6/2023 terkait dengan Perpu 2/2022 telah memenuhi syarat ihwal kegentingan yang memaksa, merujuk pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU- VII/2009 yang harus memenuhi syarat 3 (tiga) hal sebagai berikut: 1) Syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. a) Bahwa kondisi mendesak ditimbulkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut “UU 11/2020”) inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan jika tidak diindahkan dinyatakan inkonstitusional secara permanen serta memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan UU 11/2020. b) Bahwa kondisi tersebut jika tidak segera dipenuhi maka UU 11/2020 akan menjadi inkonstitusional permanen sehingga Presiden dan juga DPR dapat dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum, adanya ketidakpastian hukum 186 pelaksanaan UU 11/2020 dan berhentinya kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis dan tentunya berpengaruh terhadap perekonomian nasional. c) Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa kondisi saat Perpu 2/2022 ditetapkan tidak memenuhi kegentingan memaksa, perlu Pemerintah tanggapi bahwa Pemerintah bersama lembaga terkait telah melakukan asesmen dan melakukan forward looking kondisi perekonomian dalam menentukan perlunya diterbitkan Perpu untuk kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Bahwa dengan adanya penilaian tersebut, kondisi kegentingan memaksa sebagai dasar pertimbangan diterbitkannya Perpu 2/2022 bukan semata-mata merupakan pendapat subjektif Presiden. Bahwa adanya kondisi kegentingan memaksa tersebut telah dinilai secara objektif oleh DPR melalui proses pengesahan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 sehingga tidak sepatutnya lagi Para Pemohon mempermasalahkan adanya unsur kegentingan memaksa dalam penetapan Perpu 2/2022. d) Bahwa Perpu 2/2022 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 telah memenuhi syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Hal tersebut terlihat dalam konsiderans menimbang Perpu 2/2022, terdapat pada 7 (tujuh) parameter kegentingan yang memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu 2/2022 yaitu: (1) bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; (2) bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah 187 persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; (3) bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja; (4) bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; (5) bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus; (6) bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap UU Cipta Kerja; 188 (7) bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja; 2) Syarat adanya undang-undang (UU 11/2020) tidak memadai; Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 berdampak terhadap UU 11/2020 sebagai undang-undang yang ada saat ini tidak memadai dan perlu segera dilakukan perubahan. Terobosan dan kepastian hukum untuk melakukan simplifikasi berbagai regulasi, salah satu upayanya yaitu dengan metode omnibus dalam pembentukan peraturan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Begitu juga Perpu 2/2022 telah melakukan sinkronisasi dan perbaikan atas kesalahan kutipan dalam merujuk pasal, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. 3) Syarat kekosongan hukum/undang-undang tidak memadai, tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan batas waktu perbaikan UU 11/2020 paling lama 2 (dua) tahun sejak diucapkan, namun akibat terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian 189 Indonesia, sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif dan perlu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan UU 11/2020, maka perbaikan UU 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa. Dalam hal perbaikan UU 11/2020 dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa (as usual), maka momentum antisipasi atas dampak krisis global dan kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 akan dapat hilang, sehingga upaya Pemerintah untuk melakukan kebijakan strategis akan terlambat. Hal ini akan dapat membawa Indonesia ke dalam situasi krisis yang akan berdampak terjadinya penurunan perekonomian, penurunan investasi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya PHK yang akibat selanjutnya akan dapat berdampak kepada masalah sosial dan politik. Kejadian krisis perekonomian pada tahun 1997 dan tahun 1998 hendaknya menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan antisipatif atas berbagai situasi yang berpengaruh secara signifikan kepada perekonomian, sosial, politik, dan keamanan. C. Model Pembentukan UU 6/2023 Tidak Sama Dengan Zaman Orde Baru Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan model legislasi UU 6/2023 mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang executive-heavy dan otoriter seperti zaman orde baru, dapat Pemerintah sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa dalil tersebut merupakan bentuk asumsi semata dari Para Pemohon terhadap proses pembentukan UU 6/2023 yang dilakukan oleh DPR dan Presiden yang menyamakan dengan proses pembentukan undang-undang zaman orde baru. 2. Bahwa terdapat perbedaan pokok yang tampak dalam proses pembentukan undang-undang di era reformasi dan di era orde baru yaitu: a. Proses pembentukan undang-undang di era reformasi Dalam proses pembentukan undang-undang di era reformasi ini adalah: 190 1) Dasar konstitusionalnya yang lebih kuat yang menekankan kekuasaan membentuk undang-undang adalah kewenangan DPR (vide Pasal 20 UUD NRI 1945); 2) Peran legislasi lebih tegas, sementara itu dilihat dari sisi kepentingan masyarakat, perbedaan yang tampak dalam proses pembentukan undang-undang di era reformasi ini ada dua hal pokok yaitu: a) Pertama, jaminan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang (vide Pasal 96 UU P3); b) Kedua, antara masyarakat dan wakil rakyat yang duduk di DPR dapat terjadi kontak yang lebih intensif sebagai hasil hubungan yang dibangun secara terbuka. b. Proses pembentukan undang-undang di era Orde Baru Kekuasaan Eksekutif yang kuat dan dominan dalam pemerintahan Indonesia sebagaimana termuat dalam UUD NRI 1945 (sebelum amandemen) dalam Pasal 5 yang menyatakan, “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, dengan kata lain Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif sekaligus. 3. Bahwa saat ini, sistem ketatanegaraan negara Indonesia, terlebih pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU P3, merupakan sistem yang bersandar pada sistem checks and balances. Masing-masing cabang kekuasaan saling mengawasi dan kekuasaan telah terbagi dengan rata. Sebagai contoh, untuk dapat mengeluarkan sebuah undang-undang, Presiden haruslah membahas bersama DPR (dan bahkan DPD) serta disetujui bersama. Kemudian, setelah undang-undang tersebut diundangkan pun, siapapun berhak dan dapat mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Untuk Perpu, walau ditetapkan tanpa melewati pembahasan oleh DPR, namun untuk dapat berlaku secara permanen dalam bentuk undang-undang haruslah mendapat persetujuan DPR. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Presiden 191 tidaklah absolut dalam penyusunan suatu undang-undang, selalu ada mekanisme checks and balances yang berfungsi untuk menyeimbangkan antar cabang kekuasaan, hal ini sejalan dengan adagium bahwa “kekuasaan itu tidak boleh ada pada satu tangan, melainkan harus didistribusikan.” 4. Bahwa dewasa ini perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada sistem checks and balances ditandai dengan adanya amandemen UUD NRI 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintahan kepada eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden, legislatif oleh DPR, dan yudikatif oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Perubahan atau amandemen terhadap UUD NRI 1945 melahirkan satu kekuatan penyeimbang yang dibangun secara fungsional dalam bentuk kelembagaan yang setara. Jika dihadapkan dengan doktrin klasik separation of powers, kekuasaan negara yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang terpisah satu dengan lainnya dalam rangka menghindarkan terjadinya campur tangan yang satu terhadap yang lain, maka mekanisme checks and balances pasca perubahan UUD NRI 1945 tampaknya dapat juga dianggap satu pelunakan terhadap doktrin separation of powers atau pembagian kekuasaan negara dengan menghubungkan cabang kekuasaan yang saling terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat mutlak tanpa pengawasan (Indra Rahmatullah, 2013:216). 5. Bahwa selain mekanisme checks and balances pengujian Perpu yang dimiliki oleh DPR melalui political review atau legislative review, dewasa ini pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi kemudian memiliki pula kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu yang ditetapkan oleh Presiden, dimana hal ini belum diatur dalam konstitusi. Inilah mekanisme checks and balances yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. 6. Kewenangan terhadap pengujian Perpu yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, dilandasi oleh keinginan Mahkamah untuk memberikan 192 kepastian hukum bagi segenap masyarakat Indonesia, bilamana sebuah Perpu dimaksud belum diberikan persetujuan atau penolakan oleh DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang, pada masa tersebut sebuah Perpu tetap tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution atau sebagai penjaga konstitusi, serta the protector of citizen’s constitustional rights atau diartikan sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009 memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu. 7. Bahwa pernyataan Pemohon bahwa model legislasi UU 6/2023 mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang executive- heavy dan otoriter seperti zaman orde baru, adalah tidak memiliki dasar dan hanya merupakan asumsi Pemohon semata, serta menegasikan peran DPR dan Mahkamah Konstitusi pada proses checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan tidak ada ruang executive- heavy dalam proses pembentukan undang-undang, karena dari aspek kewenangan pun pembentukan undang-undang merupakan fungsi pokok DPR, namun meskipun RUU dapat diajukan baik oleh Presiden ataupun DPR, RUU tersebut tetap harus mendapatkan persetujuan dari kedua lembaga negara dimaksud. Sehingga terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Perpu 2/2022 yang telah memenuhi persetujuan DPR, dan dalam pembentukan UU 6/2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 52, dan Pasal 71 ayat (1) UU P3 dan telah memenuhi parameter 3 (tiga) syarat “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009 pada paragraf [3.5], [3.8]- [3.13], maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Formil para Pemohon. IV. PETITUM 193 Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon dalam Perkara Nomor: 54/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Presiden juga menyampaikan keterangan tertulis tambahan bertanggal 13 September 2023 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. 1. Pertanyaan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2023: Tolong kami dibuatkan alur yang dilakukan oleh Pemerintah sejak Putusan 91 itu sampai kemudian dia diajukan ke DPR. Jadi, tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan, mulai sejak Putusan 91 yang dari beberapa keterangan sebelumnya pada awalnya direncanakan mau merevisi undang-undang, tapi tiba-tiba membelok menjadi Perppu. Tolong nanti dibikinkan itu alurnya, kapan dia berubah sampai nanti Perppu ini diserahkan ke DPR untuk dapat persetujuan, sehingga kami bisa mengetahui banyak hal yang bisa dijelaskan. Jika perlu di masing-masing alur itu dijelaskan apa sih, problem yang dihadapi pemerintah sehingga pada akhirnya memutuskan sampai ke Perppu? Jadi, tidak lagi logika soal krisis ekonomi dan segala macamnya. Itu yang minta nanti ditambahkan oleh Pemerintah. 2. Pertanyaan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2023: 194 Minta Pemerintah menjelaskan dalam keterangan tambahan, ketika Perpu ini ada dan mau dijadikan undang-undang, persetujuannya itu kan di DPR, dari anggota DPR, pertanyaannya: a. Mengapa DPR tidak dilibatkan (dalam forum-forum pasca Perpu ditetapkan)? b. Karena tidak ada anggota DPR yang dilibatkan, hasil-hasil pertemuan yang ada disampaikan ke DPR atau tidak? Jawaban Pemerintah: 1. Alur Waktu Respon Pemerintah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 sampai dengan Pengundangan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa secara umum, Pemerintah telah menyampaikan langkah yang Pemerintah tempuh dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya disebut putusan 91/2020). Hal ini sebagaimana yang tergambar dalam Keterangan Presiden tertanggal 7 Maret 2023 dan Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 21 Maret 2023 pada pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perpu 2/2022) perkara nomor 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023, serta Keterangan Presiden tertanggal 3 Juli 2023, dan Kesimpulan Presiden tertanggal 23 Agustus 2023 pada pengujian formil UU 6/2023 perkara nomor 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU- XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023. Namun, untuk dapat menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA. secara komprehensif, Pemerintah akan menjawab tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah beserta kendala yang dihadapi hingga sampai pada keputusan untuk menetapkan Perpu 2/2022 sampai dengan pengundangan UU 6/2023, yang akan disajikan dalam bentuk tabel dan bagan alur yang dilampirkan dalam Keterangan Tambahan Presiden ini sebagai alat bukti Pemerintah (vide Bukti PK-1), serta untuk memperkuat tabel dan bagan alur tersebut, Pemerintah akan melengkapinya dengan data pendukung. (vide Bukti PK-2) 195 2. Terkait pertanyaan pada persidangan 29 Agustus 2023, dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: a. Dalam forum-forum yang diadakan Pemerintah pasca Perpu a quo ditetapkan menjadi undang-undang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) karena kewajiban pelibatan tersebut tidak ada di peraturan perundang-undangan. DPR sendiri baru membahas Perpu 2/2022 di Badan Legislasi pada akhir masa persidangan ke-3 yaitu pada tanggal 14 dan 15 Februari 2023. Hal ini dikarenakan merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dimana disebutkan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran membahas rancangan undang-undang berdasarkan penugasan Badan Musyawarah. Adapun Badan Legislasi baru menerima penugasan per tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan surat penugasan Nomor: T/157/PW.01/2023. Sehingga pembahasan secara kelembagaan (antara DPR-Pemerintah) baru dapat terjadi setelah tanggal 14 Februari 2023. Setelah itu baru kemudian secara kelembagaan terjadi pembahasan atas Perpu 2/2022 sebagaimana kami uraikan dalam Bagan Alur Tindak Lanjut Pemerintah. b. Pemerintah juga memahami bahwa DPR memiliki pertimbangan tersendiri dalam menyikapi Perpu 2/2022, terlebih setiap anggota DPR memiliki konstituen dan tenaga ahli yang dapat membantu memberikan pandangan atas Perpu a quo. Pelibatan DPR dalam agenda forum-forum pasca Perpu 2/2022 ditetapkan dapat dianggap sebagai bentuk intervensi Pemerintah atas kewenangan legislasi yang dimiliki DPR. Pemerintah tentu juga tidak ingin menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa Pemerintah mencoba mempengaruhi pandangan DPR tentang Perpu 2/2022, dan menjadikan DPR hanya sebagai organ legalisasi Perpu yang tidak memiliki pandangan dan keputusan lain selain mengesahkan Perpu a quo. Pemerintah menghormati sepenuhnya kewenangan DPR dan komunikasi antara Pemerintah dengan DPR dilaksanakan dalam forum- forum resmi, layaknya dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum, hingga Paripurna. 196 c. Hasil pertemuan-pertemuan yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah, telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada tanggal 14-15 Februari 2023. Dalam poin pembahasan rapat tersebut, diketahui pula bahwa Pemerintah telah memberikan hasil-hasil pertemuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, yaitu: 1) Rapat Kerja (Raker) antara Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah dalam rangka penyampaian keterangan Presiden atas Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023. Yang pada pokoknya Pemerintah (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) menyampaikan kepada Anggota DPR sebagai berikut: a) Presiden telah menyampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui surat Nomor: R-01/Pres/01/2023 tanggal 9 Januari 2023, berkenaan dengan RUU Penetapan Perpu 2/2022 Menjadi Undang-Undang; b) Dijelaskan perihal bahwa telah dilakukan Persetujuan bersama DPR atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, yang didalamnya mengatur mengenai metode omnibus; c) Telah dilakukan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja), bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan telah melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), maupun uji publik; 197 d) Telah menyelesaikan penelitian, penelusuran, dan pengecekan kembali atas kesalahan teknis penulisan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020), yang bersifat tidak substansial; e) Pemerintah menjelaskan kembali terkait dengan dinamika global, nasional, dan kepastian hukum atas UU 11/2020 yang akan sangat berdampak kepada perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja. Dijelaskan pula keberlanjutan manfaat yang diterima oleh UMKM, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat atas pelaksanaan UU 11/2020; f) Pemerintah menjelaskan bahwa diperlukan kepastian atas pelaksanaan UU 11/2020 pasca putusan 91/2020, serta dijelaskan bahwa Pemerintah perlu melakukan kebijakan antisipasi sebagai upaya untuk mencegah Indonesia untuk tidak masuk ke dalam krisis; g) Pemerintah menjelaskan bahwa penetapan Perpu 2/2022 menjadi sangat urgen dan penting, sejalan dengan pandangan dan masukan para Ahli yang disampaikan kepada Pemerintah, antara lain seperti Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum., Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., dan Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.; h) Pemerintah juga menjelaskan mengenai history Perpu di Indonesia; i) Pemerintah menjelaskan bahwa Perpu 2/2022 juga mengakomodasikan perubahan isi terkait dengan ketenagakerjaan, jaminan produk halal, pajak, dan pengelolaan sumber daya air; dan j) Pemerintah memberikan penjelasan kepada DPR bahwa Perpu 2/2022 merupakan respon atas masukan yang disampaikan oleh berbagai masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 198 2) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Narasumber dalam Rangka Pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Yang dilaksanakan pada 14 Februari 2023, dalam hal ini DPR mendengar beberapa narasumber yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan Partisipasi Publik yang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga narasumber yang dihadirkan memberikan pandangan kepada DPR agar menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Penetapan Perpu 2/2022 Menjadi Undang-Undang. Dengan para pakar Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum., Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Dr. Ahmad, S.H., M.H., Dzulfian Syafrian, SE., M.Sc., Ph.D., Dr. Ir. Raden Pardede, Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph.D., dan Dr. Reza Yamora Siregar. 3) Rapat Badan Legislasi PANJA Pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023, dalam rapat tersebut disampaikan bahwa: a) Pembentukan Perpu 2/2022 sebagai kewenangan Presiden seperti yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945; dan b) Dijelaskan kembali terkait dengan materi muatan Perpu 2/2022 yang terdapat beberapa perubahan mengenai Ketenagakerjaan yang melingkupi Alih Daya/Outsourcing, Perubahan Frasa “Cacat” menjadi “Disabilitas”, Upah Minimum. Kemudian terdapat perubahan mengenai Jaminan Produk Halal, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perpajakan, serta perbaikan teknis penulisan yang tidak substantial. 4) Rapat Kerja Badan Legislatif dengan Pemerintah & DPD dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Penetapan Perpu, yang dilaksanakan pada 199 tanggal 15 Februari 2023, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan beberapa hal ke anggota DPR, yaitu: a) Pemerintah menjelaskan bahwa Penetapan Perpu 2/2022 merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945; b) Pemerintah menjelaskan dalam pelaksanaan putusan 91/2020, Pemerintah bersama DPR telah melaksanakan putusan a quo sebaik-baiknya. Telah dilakukan perbaikan teknis penulisan dalam rangka pelaksanaan atas kejelasan tujuan, serta Pemerintah telah meningkatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation); c) Pemerintah menjelaskan bahwa sejak UU 11/2020 berlaku, kementerian/lembaga telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), maupun uji publik sebanyak 610 kali dan oleh Satgas UU Cipta Kerja sebanyak 29 kali, Pemerintah secara terus menerus melakukan sosialisasi, edukasi, konsultasi, bimbingan teknis, bahkan pendampingan yang diperlukan dalam implementasi UU 11/2020; dan d) Pemerintah menjelaskan bahwa telah menerima berbagai masukan dan tanggapan atas UU 11/2020, serta atas masukan dan tanggapan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dalam beberapa sektor. Dalam rapat yang telah dilakukan, penjelasan yang telah dipaparkan oleh Pemerintah ke DPR dapat menjadi bahan pertimbangan Fraksi-Fraksi untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui RUU Penetapan Perpu 2/2022 menjadi Undang-Undang. Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang merupakan bagian dan menjadi satu kasatuan dengan keterangan tertulis Presiden yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-3, sebagai berikut: 200 1. Bukti PK-1 : Tabel dan Bagan Alur Respon Pemerintah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVII/2020 sampai dengan Pengundangan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; 2. Bukti PK-2 : Data Pendukung Tabel dan Bagan Alur; 3. Bukti PK-3 : Surat Presiden Nomor R-01/Pres/01/2023 tertanggal 9 Januari 2023; [2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden juga telah mengajukan 4 (empat) orang Ahli yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.S.i dan Dendi Ramdani S.E., M.SE., M.Phil., Ph.D. yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus, 22 Agustus, dan 23 Agustus yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 Agustus 2023 serta mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yaitu Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., Dr. Elviandri, S.HI., M.Hum., Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., P.hD., dan Bibit Gunawan, S.H., M.H., keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2023 yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Pendapat Hukum Ahli terkait dengan permohonan Uji Formil a quo, dalam 3 (tiga) hal, sebagai berikut: 1. Kegentingan Yang Memaksa dari aspek Hukum Ekonomi, mengenai status UU 11/2020 yang inkonstitusional bersyarat menyebabkan investor ragu/menunda melakukan investasi. 2. Penegasan terhadap tindakan antisipatif dari aspek ekonomi juga merupakan bagian dari kegentingan memaksa, bukan hanya perihal perang dan lain-lain. 3. Permasalahan perizinan berusaha di Indonesia, sebelum UU Cipta Kerja dan setelah UU Cipta Kerja. 1. UU Cipta Kerja dan Hal Kegentingan Memaksa serta langkah antisipatif. Hadirnya UU Cipta Kerja adalah langkah terobosan untuk menjembatani problem tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung iklim investasi. Tercatat ada sekitar 78 UU tersebar di sektor-sektor seperti 201 pertambangan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perdagangan, tata ruang, perijinan yang semuanya harus diperbaiki. Jika diperbaiki satu demi satu akan memakan waktu sekitar 17 tahun. Kemudian dibuatlah UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law, yang sayangnya ternyata tidak dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), karena metode tersebut belum terdapat pada UU No. 12 Tahun 2011. Bagaimanapun putusan MK harus dihormati atas dasar doktrin Res judicata pro veritate habetur. Jika kita mau melihat kebelakang, para Pakar dibidang hukum sebenarnya sudah banyak yang melontarkan gagasan perlunya mengadopsi penggunaan metode omnibus law ini, seperti Profesor Sofyan Djalil, Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Guru Besar Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pernah melontarkan tentang konsep omnibus law. Konsep ini juga dikenal dengan omnibus bill yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. Pernyataan tersebut muncul karena tumpang tindihnya regulasi, khususnya menyoal investasi. Sofyan mencontohkan, ketika ada usulan memperbaiki regulasi di bidang kehutanan maka yang harus direvisi adalah UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam beleid lain, semisal UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. https://ekonomi.bisnis.com/read/20160915/99/584255/uu-tumpang-tindih- bappenas-usul-indonesia-adopsi-omnibus-law, 2/April/23, 18.18. Akibat dibatalkannya UU No. 11 Tahun 2020 oleh MK, Pemerintah kemudian merubah UU No. 12 Tahun 2011 dengan UU No.13 Tahun 2022 dengan memasukkan metode omnibus law dalam UU No.13/2022 tersebut. Dengan pertimbangan adanya kegentingan memaksa, Pemerintah mengeluarkan Perppu No.2/2022 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 oleh DPR pada siding Paripurna tanggal 31 Maret 2023 yang lalu. Indikator kegentingan memaksa dalam Perppu No. 2/2022 berkaitan dengan: 1). Terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan fenomena stagflasi; 202 2). Permasalahan supply chains atau mata rantai pasokan yang berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada barang-pokok, seperti makanan dan energi; 3). Perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat. 4). Respon standar bauran kebijakan, khususnya antara kebijakan moneter dan fiskal, yang terus diperkuat semenjak awal pandemi Covid-19 akan semakin dibutuhkan. Penetapan Perppu No. 2 /2022 tersebut diputuskan oleh Presiden, sebagai upaya mencegah Indonesia agar tidak masuk kedalam situasi stagflasi atau krisis yang dapat membahayakan perekonomian negara. Saya kira semua anak bangsa yang berpikir jernih tidak akan mau Indonesia mengalami situasi krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998 dan 2008 yang lalu, yang menyisakan persoalan yang tidak kunjung selesai sampai saat ini. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu memiliki tingkatan yang sama dengan undang-undang. Perppu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Setidaknya ada tiga syarat yang menjadi parameter bagi Presiden dalam menetapkan suatu keadaan yang genting untuk mengeluarkan Perppu, yakni: 1). Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 2). Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau sudah ada tapi tidak memadai; 3). Kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang- undang sesuai prosedur biasa karena akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan. https://nasional.kompas.com/read/2022/05/14/00150021/contoh-contoh- perppu-yang-pernah-diterbitkan-di-indonesia. Menurut saya, soal kegentingan memaksa, selayaknya tidak perlu dijadikan perdebatan yang berkepanjangan. Harus diakui bahwa pertimbangan kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Konstitusi sepenuhnya merupakan deskresi yang menjadi lingkup kewenangan Presiden. Saya mencatat ada beberapa Perppu 203 yang sama sekali tidak menjelaskan atau mengungkapkan secara eksplisit adanya pertimbangan kegentingan memaksa dalam Perppu tersebut, sebagai berikut: 1. Dalam krisis 97-98 yang lalu, lahir Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang tentang Kepailitan. Perppu ini lahir ditengah krisis yang pertimbangan kegentingan memaksanya sangat bernuansa pertimbangan ekonomi. Pemerintah waktu itu sudah menghabiskan dana talangan 600 triliun, tidak pernah mengatakan tegas bahwa negara dalam keadaan darurat (staad noodrechts), dalam keadaan kegentingan memaksa. Pertimbangannya bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur. Tidak ada yang meributkan hal ini. 2. Perppu No. 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas, juga tidak menyebutkan alasan adanya kegentingan memaksa. 3. Perppu No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999, tidak ada satupun kalimat yang mengatakan adanya kegentingan memaksa, sehingga keluar Perppu tersebut. Pertimbangannya bahwa karena adanya ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya UU tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi. 4. Perppu No.1 Tahun 2014 yang membatalkan UU No. 22/2014 Tentang Pilkada sama sekali juga tidak menjelaskan adanya kegentingan memaksa. Alasannya bahwa UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. 5. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- 204 Undang, hanya menyebutkan bahwa penyebaran Covid 19 , yang telah dinyatakan sebagai pandemic oleh WHO yang telah menimbulkan banyak korban jiwa , perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentah tahun 2020 agar tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri; 6. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pertimbangan hukumnya antara lain karena UU Ormas No. 17 Tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam penerapan sanksi yang efektif dan terdapat ormas tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar ormas yang telah terdaftar dan disahkan pemerintah dan bahkan secara fatual terbukti ada asas ormas dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; 7. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pertimbangan hukumnya antara lain : kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Langkah Antisipatif Itulah beberapa contoh Perppu yang diterbitkan pemerintah yang sama sekali tidak ada yang secara tegas menarasikan bahwa negara dalam keadaan kegentingan memaksa. Oleh sebab itu jika terkait dengan UUCK yang setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, kemudian diperbaiki dengan Perppu No. 2/2022 yang kemudian tgl 31 Maret 2023 yang lalu disahkan menjadi UU adalah tindakan antisipatif pemerintah yang tepat, tanpa harus menunggu untuk terjadi krisis dahulu, baru semuanya kita “klabakan” untuk keluar dari krisis. Belum nanti jika terulang situasi chaos seperti tahun 1997-1998 yang lalu, saya yakin jika kita mau berfikir secara arif dan bijaksana, tentu tidak ada satupun 205 anak bangsa yang menghendaki peristiwa 1997-1998 kembali terulang. Indonesia harus belajar dari 2 x (dua kali) krisis yaitu krisis tahun 1997-1998 yang menghabiskan uang rakyat 600 triliun untuk kebijakan “blanket guarantee “yang sampai sekarang tidak sepenuhnya bisa kembali. Bahkan Pemerintah “terpaksa “harus mengeluarkan Keppres No. 6 Tahun 2021 yang kemudian diubah dengan Keppres No. 16 Tahun n2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, sampai sekarang masih bekerja untuk menyelesaikan sisa-sisa persoalan BLBI yang tidak kunjung selesai tersebut. Juga krisis tahun 2008 yang menyisakan kasus Bank Century yang juga tidak kunjung selesai tuntas sampai sekarang. Program Dana Talangan melalui LPS sekitar 7-8 triliun, tidak juga bisa kembali semuanya. Mari kita dengan arif dan bijaksana menyikapi Perppu apapun, khususnya Perppu No.2/2022 yang sudah disahkan menjadi UUCK No. 6 Tahun 2023, dengan narasi-narasi yang sejuk, yang tidak selalu menyalahkan dan cenderung asal berbeda dengan kebijakan Pemerintah. Janganlah kita sebagai bangsa besar terjebak dengan perdebatan- perdebatan yang menurut saya tidak perlu. Energi kita akan habis hanya untuk perdebatan yang masih berada dalam aras procedural, tidak menyentuh substansi. Dalam soal investasi untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa, Negara kita sudah jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga di Kawasan Asean. Dengan lahirnya UUCK, Investasi asing secara langsung ke Indonesia tercatat sebesar US$20,1 juta pada 2021. FDI ke Indonesia pada 2021 merupakan yang terbesar kedua di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Institute for Management Development World Competitiveness Yearbook 2023, peringkat daya saing Indonesia berada di posisi 34 dari total 64 negara. Raihan ini melesat dibandingkan capaian tahun lalu yang bertengger di peringkat ke-44. Bahwa perbaikan peringkat daya saing tersebut akan menjadi acuan investor dalam melihat peluang dan keputusan berinvestasi. Dari segi efisiensi pemerintah, Indonesia berada di peringkat ke-31 atau naik 4 peringkat dari tahun lalu. Adapun dari sisi efisiensi bisnis, Indonesia mencatatkan posisi ke-20 atau melesat 11 peringkat dibandingkan 2022. Sementara itu, dari aspek infrastruktur, Indonesia menduduki peringkat ke-51. Capaian ini menjadi yang terbaik selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam pemeringkatan tersebut, Denmark, Irlandia, dan Swiss menempati posisi tiga teratas dalam laporan Institute 206 for Management Development World Competitiveness Yearbook 2023. Denmark tercatat mempertahankan posisi teratas sejak tahun lalu, sementara Irlandia melompat dari urutan ke-11 pada 2022 menuju peringkat dua tahun ini. Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20230621/9/1667491/peringkat-daya- saing-ri-melesat-bkpm-yakin-capai-target-investasi-2023. Diunduh: 19/08/23. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam World Investment Report 2022 mencatat, realisasi foreign direct investment (FDI) Indonesia pada tahun lalu senilai US$20 miliar. Angka tersebut sejatinya naik dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya yang senilai US$19 miliar. Namun, UNCTAD mencatat posisi Indonesia justru mengalami merosot lima peringkat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang jauh lebih akseleratif negara- negara lain dalam menggaet investasi asing sepanjang tahun lalu. “Arus masuk investasi asing di Asia berfokus pada China, Hong Kong, Singapura, India, dan Uni Emirat Arab,” tulis laporan UNCTAD yang dikutip Bisnis, Minggu (7/8/2022). UNCTAD menuliskan bahwa Indonesia memang melakukan berbagai upaya reformasi struktural untuk membenahi ekosistem investasi. Namun, butuh waktu untuk meningkatkan efektivitas dari upaya tersebut terhadap aliran FDI atau investasi asing. Jika waktu yang dibutuhkan, harus “diganggu “dengan persoalan- persoalan formalitas, procedural dan bukan persoalan substansial, maka cita-cita bangsa dan negara Indonesia menjadi negara maju di tahun 2035 bisa jadi hanya akan menjadi cita-cita belaka. Pepatah mengatakan bahwa: “Menunda-nuda berarti mencuri waktu. Masih ada harapan di depan kita, namun juga tantangan”. Dengan basis data, menunjukkan bahwa investor sebenarnya telah merespon secara positif upaya reformasi struktural melalui UUCK. Berdasarkan laporan analisis World Bank pada publikasi Indonesia Economic Prospect (IEP) Desember 2022, reformasi struktural melalui UUCK berdampak positif terhadap peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, bahkan mampu lebih tinggi dari PMA sebelum reformasi dilaksanakan. Total realisasi PMA meningkat rata-rata sebesar 29,4% pada lima triwulan setelah diterbitkan UU Cipta Kerja (pasca-kebijakan) dibandingkan pra-kebijakan (lima triwulan sebelumnya). Mengutip publikasi Indonesia Economic Prospek Desember 2022, rata-rata PMA pada sektor manufaktur meningkat sebesar 34,6% pada periode pasca kebijakan. Pada Q3-2022, PMA bruto di bidang manufaktur telah menyusul dan lebih 207 tinggi dari PMA non-manufaktur pada tahun 2020 dan 2021. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang manufaktur pada Q4-2021 juga lebih tinggi daripada tingkat pra-kebijakan, sejalan dengan pergerakan PMA. Hal ini dapat dilihat pada Bagan di bawah ini. Sumber: IEP World Bank Lebih lanjut, reformasi struktural melalui UUCK mampu menurunkan hambatan perdagangan dan investasi di Indonesia. Oorganization for Economic Cooperation and Development ( OECD ) dalam publikasi “Product Market Regulation in Indonesia: An international Comparison” yang dirilis pada 12 Desember 2022 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil identifikasi awal, implementasi UUCK dapat mengurangi hambatan untuk FDI lebih dari sepertiga dan mengurangi hambatan perdagangan dan investasi hampir 10% pada tahun 2021. Gambar 2: Ekspektasi Dampak Reformasi Kebijakan pada indikator Product Market Regulation (PMR) Indonesia 208 Sumber: OECD. Namun perlu juga dicatat bahwa oleh karena MK memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dampak dilapangan terhadap iklim investasi menjadi “goyah “kembali. Investor khususnya Investor Asing terlihat menunggu perkembangan proses perbaikan UU Cipta Kerja tersebut, Putusan MK tersebut juga memberikan gejolak baru bagi proses transisi yang dilakukan daerah dalam hal reformasi perizinan dan kemudahan berusaha. Seperti diketahui, One Line Single Submision (OSS) Risk Base Approarch (RBA) memiliki landasan hukum yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan adanya Putusan MK Inkonstitusional Bersyarat tentu semua Peraturan Pelaksanaan yang sudah dibuat Pemerintah 209 menjadi “stag “ dan menunggu perbaikan Pemerintah memenuhi amanat keputusan MK tersebut. Dikeluarkanlah Perppu No. 2/2022 yang kemudian disahlan menjadi UU No.6 Tahun 2023. Itu semua adalah untuk tujuan perbaikan iklim investasi yang sudah jauh tertinggal dan baru akan menggeliat berkembang, kemudian harus menghadapi : Uji Formil “yang berlangsung saat ini. Menurut hemat saya , sebagai Pemerhati Hukum Bisnis, marilah kita sekali lagi arif dan bijaksana menyikapi niat baik Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi ini menuju pada Indonesia Emas di tahaun 2045 yang akan datang. Generasi sekaranglah yang akan menikmati kebijakan baik ini di masa -masa yang akan datang. 3. Permasalahan perizinan berusaha di Indonesia, sebelum UU Cipta Kerja dan setelah UU Cipta Kerja. Sebagaimana dipahami bahwa perizinan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan pemerintah dan sebagai alat pengendalian preventif terhadap kegiatan masyarakat dalam berbagai hal termasuk di dalamnya dalam lalu lintas kegiatan berusaha. Sebelum lahirnya Undang Undang Cipta Kerja, salah satu contoh terkait dengan soal perijinan adalah perijinan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Prosedur perizinan yang panjang, rumit, waktu lama, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktik pungutan liar merupakan salah satu praktek buruk pada pelayanan publik. Kondisi yang seperti itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan juga menghambat lajunya investasi. Tidak jarang informasi yang kita ketahui dari media masa baik elektronik maupun surat kabar tentang keluhan para investor terkait dengan soal perijinan di Indonesia yang berbelit-belit. Itu semua membuat iklim investasi tidak berjalan kondusif. Harus diakui bahwa berbelit-belitnya prosedur perijinan di negara kita, telah menjadi permasalahan klasik yang tidak menarik minat investasi di Indonesia. Secara obyektif, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari laporan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 190 negara termasuk Indonesia. Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 diakui mengalami peningkatan, dimana Tahun 2015 berada di peringkat 114, Tahun 2016 peringkat 109, Tahun 2017 peringkat 91, Tahun 2018 peringkat 72 dan Tahun 2019 peringkat 210 73, namun masih diperlukan upaya reformasi regulasi yang bisa memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi. Meski Indonesia sudah masuk kedalam upper middle income country, kita menghadapi tantangan untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), dimana perekonomian negara berpenghasilan menengah, tidak dapat meningkat menjadi negara high income, jika kita tidak mau keluar dari jebakan tersebut. Indonesia perlu keluar dari jebakan ini karena negara yang terjebak dalam middle income trap akan berdaya saing lemah, yang disebabkan kalah bersaing dengan low-income countries karena upah tenaga kerja mereka yang lebih murah dan kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas dengan high- income countries. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada tersebut apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang lalu telah mengubah pola kegiatan ekonomi dan penghidupan masyarakat, memerlukan basis regulasi yang kuat. Reformasi dibidang perizinan Pemerintah sebenarnya telah dimulai dengan diperkenalkannya sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS RBA) yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Perizinan bagi pelaku UMKM memiliki peranan penting bagi jalannya usaha tersebut. Pelaku usaha yang mengantongi izin usaha akan mendapatkan legalitas untuk memulai serta mendapatkan kelancaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perizinan berusaha Berbasisi Risiko dimaksudkan untuk memberikan suatu perlindungan, kepastian hukum, pendampingan, kemudahan akses pembiayaan melalui bank maupun non-bank, serta untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemda, dan/atau lembaga lainnya. Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan serta memajukan sektor perekonomian bangsa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah diharapkan mampu menyerap lapangan kerja 211 yang tinggi dan juga mampu menambah pendapatan bagi masyarakat pada umumnya. Reformasi Perizinan Berbasis Risiko ini ingin memangkas proses perizinan masa lalu yang tidak berpihak pada peningkatan iklim investasi dan pengembangan UMKM. Perizinan berbasis risiko ini dimaksudkan juga untuk memperlancar laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemberdayaan UMKM dengan cara pemberian izin yang sederhana kepada pelaku UMK. Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang menjadi suatu tanda legal bagi pelaku UKM yang berupa izin usaha mikro dan kecil dalam naskah 1 lembar.dan dapat terbit dalam waktu 1 hari. Terdapat 4 (empat) manfaat yang diperoleh bagi pelaku UMKM yakni: 1. Legalitas usaha. 2. Kemudahan mendapat modal. 3. Kemudahan akses pendampingan pemerintah. 4. Memperoleh bantuan dari pemerintah berupa pemberdayaan. Ketentuan-ketentuan yang dirubah oleh UU Cipta Kerja antara lain: 1. Kriteria UMKM; 2. Basis data tunggal; 3. Pengelolaan terpadu UMKM; 4. Kemitraan; 5. Kemudahan perizinan usaha; 6. Kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal. Kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari Undang-Undang Cipta Kerja bagi pelaku UMKM antara lain yakni: dimudahkannya pelaku UMKM dalam memulai usaha, dimudahkan dalam pengelolaan serta pengembangan suatu usaha masyarakat atau UMKM. Dapat dikemukakan disini bahwa Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha, adalah sebagai berikut: 1. Penerapan Perizinan Berbasis Risiko, Mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license base) ke berbasis risiko (risk based): • Risiko tinggi, perizinan berusaha berupa Izin • Risiko menengah, perizinan berusaha berupa Sertifikat Standar • Risiko rendah, perizinan berusaha berupa pendaftaran/ NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS). 2. Kesesuaian Tata Ruang • Perizinan dasar untuk tata ruang dilakukan melalui Kesesuaian Tata Ruang terhadap RDTR/RTRW Provinsi/Kabupaten. • Pengintegrasian rencana tata ruang (darat, pesisir, dan laut) • Percepatan penetapan RTRW dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). 212 3. Persetujuan Lingkungan • Pengintegrasian persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. • AMDAL tetap ada untuk kegiatan usaha yang berdampak penting (risiko tinggi) terhadap lingkungan 4. Persetujuan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) • Penerapan standar teknis bangunan gedung • Untuk bangunan gedung sederhana mengikuti standar/prototipe. Sumber : https://indonesiabaik.id/infografis/kemudahan-perizinan-berusaha-dalam- uu-cipta-kerja. Diunduh: 19/08/23. 4. Penutup UUCK No.6 Tahun 2023 adalah undang-undang masa depan yang berdampak positif bagi iklim investasi untuk menunjang lapangan kerja. Mari kita sikapi dengan bijak, biar UUCK tersebut bergulir sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Evaluasi, saran dan kritikan membangun tetap diperlukan dan tentu belum saatnya jika diskusi itu dilakukan sekarang, karena pelaksanaan UUCipta Kerja ini baru bergulir di lapangan. Sangat arif dan bijaksana, jika kita mau memberikan ruang dan kesempatan kepada UUCK untuk menyapa masyarakat dan dilaksanakan. Ahli juga telah menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Kuasa Presiden: 1. Terkait kebutuhan yang sifatnya antisipatif dalam rangka menghadapi kemungkinan dan adanya krisis ekonomi global, salah satunya adalah dengan kebijakan terkait Perpu 2/2022 dan UU 6/2023. Apakah pernah dalam sistem hukum kita dijumpai tindakan-tindakan afirmatif dan antisipatif yang menjadi salah satu kebijakan yang menjadi solusi dalam menghadapi krisis kebangsaan? Jawaban: Affirmative action pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang diskriminatif, walaupun dipandang termasuk genre diskriminasi yang positif karena sifatnya hanya sementara demi membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu meraih peluang yang sama sebagaimana telah dinikmati oleh kelompok masyarakat lainnya. 213 Kebijakan affirmative action di Indonesia dimulai dengan diratifikasinya Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the elimination of all forms discrimination against women atau CEDAW) melalui pengesahan UU No.7 Tahun 1984 yang diberlakukan pada 24 Juli 1984. Negara berkomitmen untuk mengikatkan diri dalam menjamin perlindungan bagi perempuan disegala sektor, diantaranya dalam bidang politik. Tetapi dalam prakteknya, kebijakan affirmative action ini baru menemukan momentumnya saat era reformasi dimulai, ditandai dengan terbukanya ruang yamg lebih besar bagi organisasi perempuan untuk terlibat dalam proses demokratisasi berbangsa. Sumber: https://eprints.umm.ac.id/80285/3/BAB%20II.pdf. Diunduh: 28/08/2023. Aksi antisipatif adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mencegah atau mengurangi potensi dampak bencana sebelum terjadi guncangan atau sebelum dampak akut dirasakan. Terkait Perpu 2/2022 dan UU 6/2023 bahwa menurut Ahli: Perpu No.2/2022 dan UU No.6 tahun 2023 merupakan kebijakan affirmative positif yang memberi kesempatan kepada masyarakat antara lain kalangan pelaku UMKM untuk meraih peluang yang sama sebagaimana dinikmati oleh kalangan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha atas maupun investor asing, yang sebelumnya telah mendapatkan kesempatan yang lebih dibandingkan dengan UMKM sebelum lahirnya Perpu No.2/2022 dan UU Cipta Kerja. Kebijakan demikian merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan serta memajukan sektor perekonomian nasional dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah diharapkan mampu menyerap lapangan kerja yang tinggi dan menambah pendapatan bagi masyarakat pada umumnya. Perpu No.2/2022 dan UU No.6/2023 juga merupakan kebijakan antisipatif agar tidak terjadi keadaan krisis yang membahayakan perekonomian negara, seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998 dan 2008 yang lalu. Terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan fenomena stagflasi global, permasalahan supply chains atau mata rantai pasokan yang berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada 214 barang-pokok, seperti makanan dan energi, dampak dari perang Rusia- Ukraina, sudah terlihat berdampak pada perekonomian Indonesia. Konstelasi global demikian harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan hari depan. Demikian dikatakan Bapak Presiden dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/08/2023). Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/50821/sikapi-konstelasi-global- dengan-strategi-kebijakan-antisipatif/0/berita. Oleh sebab itu, hadirnya Perpu No.2/2022 dan UU No.6/2023 adalah tindakan antisipatif pemerintah yang tepat, tanpa harus menunggu untuk terjadinya krisis dahulu sperti tahun 1997/1998 dan 2008 yang lalu, baru kita lakukan penanganan krisis dan pengalaman membuktikan bahwa cara penyelesaian demikian sampai sekarang tidak kunjung berakhir. Dana talangan yang disebut “blanket guarantie “sebesar sekitar 600 triliun, tidak kembali semuanya sampai saat ini. B. Pemohon dan Kuasa Pemohon: 1. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan mengenai frasa persidangan yang berikut, kemudian Ahli menyatakan sejak tahun 1998 banyak Perpu yang dibuat melanggar kegentingan yang memaksa, dan melanggar proses pengesahan Perpu menjadi UU, sehingga menjadi kebiasaan dalam melanggar terhadap ketentuan tersebut. Pertanyaannya, apakah kebiasaan untuk melanggar proses perundang-undangan tadi menjadi justifikasi pelanggaran yang akan terjadi selanjutnya? Jawaban: Ahli tidak mengatakan sejak tahun 1998 banyak Perpu yang dibuat “melanggar kegentingan yang memaksa “. Ahli menjelaskan dan memberikan contoh bahwa sejak tahun 1998, Pemerintah telah banyak 215 mengeluarkan Perpu yang di dalam pertimbangannya tidak ada satupun yang secara eklplisit mengatakan negara dalam keadaan kepentingan memaksa. Pertimbangan “kegentingan memaksa “adalah pertimbangan yang bernuansa pertimbangan ekonomi. Seperti misalnya Perpu No.1/98 Tentang Perubahan Undang-undang tentang Kepailitan. Perppu ini lahir ditengah krisis yang pertimbangan kegentingan memaksanya sangat bernuansa pertimbangan ekonomi. Pemerintah waktu itu sudah menghabiskan dana talangan 600 triliun, tidak pernah mengatakan tegas bahwa negara dalam keadaan darurat (staad noodrechts), dalam keadaan kegentingan memaksa. Pertimbangannya bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur. Itulah pertimbangan “kegentingan memaksa “waktu itu. Tidak ada yang meributkan hal ini. Mohon dipahami bahwa saya tidak mengatakan sejak tahun 1998 banyak Perpu yang dibuat “melanggar kegentingan yang memaksa “. 2. Dalam pemaparan, bahwa terbentuknya Perpu 2/2022 merupakan diskresi Presiden, coba saudara jelaskan apa yang saudara maksud diskresi Presiden tersebut? Jawaban: Yang Ahli maksudkan “deskresi Presiden “adalah bahwa keputusan menerbitkan Perpu atau tidak menurut Konstitusi adalah sepenuhnya menjadi wewenang Presiden. Keputusan menerbitkan Perpu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden berdasarkan Konstitusi, jika negara menghadapi keadaan hal ikhwal kegentingan memaksa. Kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu didasarkan atas ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. 3. Perbaikan perizinan menjadikan investasi lebih baik, berikan contoh dan jelaskan terkait yang saudara sampaikan. 216 Jawaban: Sebagaimana Ahli jelaskan pada Affidavit Ahli bahwa Reformasi Perizinan Berbasis Risiko ingin memangkas proses perizinan masa lalu yang tidak berpihak pada peningkatan iklim investasi dan pengembangan UMKM. Perizinan berbasis risiko ini dimaksudkan juga untuk memperlancar laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemberdayaan UMKM dengan cara pemberian izin yang sederhana kepada pelaku UMKM. Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang menjadi suatu tanda legal bagi pelaku UMKM yang berupa izin usaha mikro dan kecil dalam naskah 1 lembar.dan dapat terbit dalam waktu 1 hari adalah salah satu contoh reformasi perizinan. Perusahaan Star Up mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak adanya reformasi dibidang perijinan. Contoh lain: Realisasi foreign direct investment (FDI) Indonesia pada tahun lalu senilai US$20 miliar. Angka tersebut sejatinya naik dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya senilai US$19 miliar. Ini semua akibat dari reformasi perijinan yang dilakukan melalui UUCK dan Peraturan Perundang-undangan sebelumnya sejak dimulainya sistem Online Single Submission. Dengan basis data, menunjukkan bahwa investor telah merespon secara positif upaya reformasi struktural melalui UUCK. Reformasi structural antara lain adalah reformasi dibidang perizinan. Berdasarkan laporan analisis World Bank pada publikasi Indonesia Economic Prospect (IEP) Desember 2022, reformasi struktural melalui UUCK berdampak positif terhadap peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, bahkan mampu lebih tinggi dari PMA sebelum reformasi dilaksanakan. Total realisasi PMA meningkat rata-rata sebesar 29,4% pada lima triwulan setelah diterbitkan UU Cipta Kerja (pasca-kebijakan) dibandingkan pra-kebijakan (lima triwulan sebelum). Itu semua terjadi dampak dari reformasi perijinan yang mampu meningkaykan iklim investasi Indonesia. 2. Ahli Prof. Dr. Ibnu SIna Chandranega, S.H., M.H. Bahwa keterangan ini disusun berdasarkan keilmuan yang dikuasai ahli yaitu ilmu hukum. Pendekatan keilmuan yang dimaksud adalah konsep dan teori. Dalam 217 hal ini, konsep dan teori ilmu hukum. Hukum secara ilmu dipahami dapat didekati dengan berbagai cara seperti pendekatan yuridis dogmatik ataupun pendekatan yang menyatakan hukum itu sebagai suatu cerminan kepentingan. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dan kesimpulan terhadap suatu fenomena hukum yang terjadi, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun dalam memecahkan persoalan hukum, secara keilmuan ada beberapa hal yang perlu dipegang dan dilaksanakan. Pertama, kehendak menemukan kebenaran, baik atas dasar yuridis maupun atas dasar konsep atau teori yang telah diterima oleh nalar yang wajar. Kedua; kehendak menyelesaikan persoalan, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Ketiga, dapat diterima secara wajar. Sesuatu akan diterima secara wajar kalau melahirkan kegunaan. Kegunaan sebagaimana dimaksud tercapai apabila penerapan hukum dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, sesuai dengan konsep hukum, sesuai dengan pengertian- pengertian yang terkandung dalam suatu kaidah hukum. Bahwa dalam perkara pengujian formil UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut sebagai UU a quo), ahli menilai terdapat tiga pertanyaan pokok harus dijawab untuk dapat digunakan dalam memecahkan persoalan konstitusional yang dihadapi, sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil para pihak dalam perkara ini yaitu, antara lain: 1. Apakah terbitnya UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi UU dapat dianggap melawan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020? 2. Apakah ketiadaan suatu Perppu dalam sidang DPR berikutnya untuk dibahas persetujuannya maka dapat dikualifikasikan sebagai tidak disetujuinya Perppu tersebut? 3. Apakah penerbitan perppu berarti menafikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation)? Bahwa terhadap pertanyaan pertama, maka ahli bermaksud menggunakan beberapa doktrin hukum umum yang berkaitan dengan sifat dan bentuk tindak lanjut putusan judicial review. Dalam berbagai doktrin hukum, sifat dan bentuk tindak lanjut putusan judicial review umumnya di sinonimkan dengan konsep constitutional compliance 218 (kepatuhan konstitusi) dan doktrin mengenai pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience) sebagai pisau analisnya. Doktrin constitutional compliance merupakan doktrin yang hadir untuk menjawab persoalan mengenai apakah, mengapa, dan bagaimana bentuk kepatuhan atas putusan pengadilan khususnya putusan judicial review. Doktrin ini dapat ditemui dalam berbagai riset yang dipublikasi seperti karya Richard M. Johnson (1967) dalam The Dynamics of Compliance: Supreme Court Decision- Making from a New Perspective atau artikel Diana Kapiszewski dan Matthew M. Taylor (2013) dalam Compliance: Conceptualizing, Measuring, and Explaining Adherence to Judicial Rulings. Pada umumnya doktrin ini di dasari bahwa studi aspek kepatuhan atas keputusan judicial review kurang pendapat perhatian, namun memiliki value yang signifikan dalam paham konstitusionalisme. Hal ini disebabkan karena apabila keputusan pengadilan tidak dipatuhi, maka, sesungguhnya pengadilan secara nyata berdasarkan kekuasaannya tidak mampu membatasi otoritas publik (pembentuk dan atau pelaksana undang-undang) secara efektif. Sehingga hal ini sesungguhnya mengorbankan kontribusi pengadilan terhadap politik dan pembuatan kebijakan yang konstitusional. Bahkan Secara lebih luas, bagi doktrin ini kepatuhan oleh para pemimpin politik merupakan aspek sentral dari supremasi hukum, yang mendasari dan memperkuat kerangka kelembagaan dalam menerapkan paham konstitusionalisme. Dalam doktrin constitutional compliance ini, umumnya dikenal beberapa bentuk kepatuhan konstitusi dalam bentuk tindak lanjut atas putusan judicial review yang umumnya memiliki empat bentuk. Pertama adalah bentuk kepatuhan putusan judicial review yang di implementasikan melalui legislasi nasional (reguler), legislasi darurat atau putusan pengadilan (kasus konkrit) (One large body of work examines citizens’ compliance with regular law, emergency law and judicial decisions) (Johnson 1967; Muir 1967; Tyler 1990, 2004; Tyler and Huo 2002). Bentuk kepatuhan kedua adalah implementasi putusan melalui keputusan-keputusan atau perbuatan konkrit pemerintahan (e.g., Weingast 1997) dalam beberapa praktik, dapat diterapkan pada peraturan Mahkamah Agung atau yang sejenisnya (Spriggs 1997; Creyke and McMillan 2004; Vanberg 2005; Staton 2010; Kapiszewski 2012). 219 Bentuk kepatuhan ketiga adalah melalui menetapkan batasan-batasan dalam melakukan perjanjian internasional, apabila putusan judicial review yang dimaksud berhimpitan dengan hukum internasional (Chayes and Chayes 1993; Simmons 2002; Tallberg 2002; Paulson 2004; Schulte 2004; Carrubba 2005). Bentuk kepatuhan keempat adalah bentuk kepatuhan yang khas dilakukan di Amerika Serikat, yaitu dengan dilakukan oleh pengadilan pada negara bagian tertentu hingga level pengadilan terendahnya (Wasby 1973; Baum 1978; Songer dan Sheehan 1990). Lalu, apabila doktrin mengenai bentuk tindak lanjut putusan judicial review tersebut dituangkan ke dalam trend tindak lanjut putusan MK di Indonesia, maka dalam praktiknya Putusan MK menyangkut pengujian undang-undang ditindak lanjuti ke dalam lima bentuk, yaitu: Pertama, bentuk mematuhi putusan MK melalui pembentukan Undang- undang yang mengikuti dengan perintah (amar) atau pertimbangan MK. Bentuk ini umumnya dilakukan sebagai tindak lanjut yang sepenuhnya mengikuti putusan MK sebelumnya. Misalnya, dalam perkara Putusan Nomor 29/PUU-V/2007 bertanggal 30 April 2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang memiliki amar konstitusional bersyarat, dan kemudian ditindak lanjuti melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagai penganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Kedua, bentuk mematuhi putusan MK melalui pembentukan Undang- undang yang mereformulasi istilah, bentuk, dan konsep yang berbeda meski terkesan serupa di masa mendatang. Bentuk ini di amanatkan melalui Pasal yang sama dengan pasal sebagaimana bentuk pertama, namun dibentuk dengan mereformulasi istilah, bentuk dan konsep yang berbeda meski terkesan serupa. Hal ini dapat ditemui dalam pengujian UU No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan karena dianggap menghidupkan kembali pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengajukan judicial review ke MK dengan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 25 Agustus 2010. Putusan tersebut membatalkan frasa “zona dalam suatu Negara” dan kata “zona” pada pasal 26C ayat (1) dan pasal 36C ayat (3) UU No 18 Tahun 220 2009 di mana frasa tersebut kembali muncul dalam UU No 41 Tahun 2014. Adapun dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Akhirnya permohonan pengujian UU No 41 Tahun 2014 tersebut diputus oleh MK dikabulkan sebagian dengan bentuk varian inkonstitusional bersyarat melalui putusan Putusan Maamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015. Ketiga, bentuk mematuhi putusan MK melalui tidak melakukan tindakan apapun. Bentuk putusan ini adalah bentuk tindak lanjut putusan MK yang ditentukan suatu hal inkonstitusional dan tidak menimbulkan kekosongan hukum. Sebagai salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 066/PUU-II/2004 yang menyatakan Pasal 50 UU MK Inkonstitusional. Keempat, bentuk mematuhi Putusan MK melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, keputusan tata usaha negara, beleidsregel atau tindakan faktual pemerintah. contohnya adalah Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 bertanggal 14 April 2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyatakan bahwa provinsi yang turut memperoleh alokasi cukai hasil tembakau adalah termasuk semua provinsi penghasil tembakau yang harus dipenuhi lambat mulai Tahun Anggaran 2010. Putusan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau. Pada bagian menimbang huruf b disebutkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan dalam rangka melaksanakan putusan MK di atas. Atau Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 bertanggal 17 Januari 2012 menyatakan bahwa dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Terhadap putusan ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 20 Januari 2012. Surat Edaran tersebut antara lain menentukan bahwa kegiatan outsourcing harus melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (permanen). 221 Ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan syarat harus ada jaminan kelangsungan pekerjaan bagi pekerjanya. Kelima, bentuk mematuhi Putusan MK melalui penerapan dalam putusan pengadilan dalam kasus konkrit. Terhadap bentuk yang demikian ini dapat ditemukan dalam berbagai putusan pengadilan dalam perkara konkrit yang menerapkan Putusan MK sebagai bentuk kepatuhan atas sifat dan kekuatan Putusan MK, meski tidak dapat dipungkiri dalam berbagai perkara dijumpai adanya putusan MK tertentu yang tidak ditindak lanjuti seperti dalam Putusan MA No. 996K/Pid/2006 dan Putusan MA No. 1974K/Pid/2006. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan terbitnya UU a quo maka merupakan bentuk keenam, yaitu bentuk tindak lanjut Putusan MK melalui penerbitan Perppu (emergency legislation). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ditindaklanjuti melalui Penerbitan Perppu No 2 Tahun 2022 yang kemudian disetujui dan ditetapkan menjadi UU a quo. Pernyataan Perppu sebagai tindaklanjut bahkan ditegaskan dalam konsiderans menimbang huruf f yang menyatakan “bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIIl2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja;” sebagaimana diuraikan di muka, model semacam ini merupakan bentuk yang ditemui dalam doktrin constitutional compliance sebagaimana dijelaskan di muka. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Berkenaan dengan kerap dialamatkannya cap “pembangkangan konstitusi” terhadap pembentukan UU No 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Maka izinkan ahli mengemukakan pendapat mengenai doktrin pembangkangan konstitusi atau yang umum dikenal sebagai constitutional disobedience. Di dalam doktrin hukum tata negara, constitutional disobedience kerap dimaknai sebagai kegiatan pembacaan atau pelaksanaan konstitusi secara alternatif atau memberontak (Schmidt, 2020). Dalam beberapa diskursus mengenai constitutional disobedience, banyak sarjana yang mencoba menyandingkannya dengan bentuk perbuatan melanggar hukum (PMH) dari segi hukum tata negara (Rachman, 2020; Chandranegara, 2020; Simanjuntak, 2020). Apabila dikaitkan dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja, maka sebagian besar kelompok yang kontra, memandang terbitnya Perppu sebagai “melanggar konstitusi”. Padahal, apabila ditinjau dari segi formil, Presiden juga memiliki 222 kewenangan menerbitkan Perppu yang dijamin melalui Pasal 22 UUD 1945. Lalu, bagaimana bisa dikatakan “melanggar konstitusi” jika ternyata kewenangan menerbitkannya justru dijaminkan oleh konstitusi? Apabila ditelaah dari segi historis, memang senyatanya pasal 22 UUD 1945 merupakan bentuk serupa dari Pasal 93 (1) Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indië 1922, Stbld 1855-1 jo 2 (IS 1922) yang memang memungkinkan lahirnya peraturan Gubernur Jenderal Hindia Belanda berdasarkan keadaan dringende omstandigheden atau apa yang dimaknai keadaan genting yang memaksa (urgent circumstances). Namun, klausula serupa justru tidak dimiliki di Belanda sendiri melalui Konstitusi 1814nya. Oleh karena itu, konsep Pasal 22 UUD 1945 memang bercorak konsentrasi kekuasaan. Terlepas satu abad kemudian (2009) Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 138/PUU-VII/2009 menyempurnakan dengan menentukan “tiga syarat perlu” dalam penerbitan perppu, namun hingga kini, terbitnya Perppu-Perppu yang kemudian lahir tetap tidak lepas dari subyektifitas murni Presiden. Sebagai contoh ketika terbitnya Perppu No 1 Tahun 2020 yang umumnya dikenal sebagai Perppu Covid-19 merupakan jenis Perppu yang mengeyampingkan banyak norma UU yang dianggap menghambat penanganan covid-19, namun pilihan tersebut diperlukan dalam “menjaga” tindakan pemerintah dalam penanggulangan covid-19 sebagaimana afirmasi Mahkamah melalui Para [3.16.1] dalam Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Contoh lainnya, Perppu No 1 Tahun 2022 perihal pemilihan umum juga bentuk Perppu yang sulit dipahami ketika menyangkut aspek rasional mengenai kegentingan memaksa apa yang kemudian diatur mengenai kebolehan menggunakan nomor urut yang sama seperti Pemilu tahun 2019 (Pasal 179 (3) Perppu No 1 Tahun 2022) sebagai nomor urut pada Pemilu tahun 2024. Dengan beberapa contoh yang demikian itu, bagaimana kemudian merasionalkan bahwa terbitnya Perppu Cipta Kerja merupakan constitutional disobedience ketika justru dalam praktik-praktik yang mencerminkan subyektifitas juga memiliki peran yang signifikan? Apabila yang dimaksudkan oleh karena adanya mandat untuk “melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020” berdasarkan Para [3.20.3] Putusan MK No 91/2020, maka apakah dengan Presiden menerbitkan perppu pencabutan UU Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020) tidak bisa dianggap sebagai 223 upaya perbaikan yang berdasarkan pilihan hukum yang disandari oleh dasar kebijaksanaan presiden yang dijamin menurut UUD 1945 (presidential leadership legal policy)? Suka atau tidak suka jabatan Presiden merupakan jabatan yang merepresentasikan kepemimpinan negara. Bahkan terlepas berapapun jumlah pemilih yang memilihnya pada saat pemilu. Presiden memiliki kewajiban melindunggi segenap warga negara yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya. Kritik terhadap tindakannya merupakan sesuatu yang lazim. Eric A. Posner (2020) bahkan mengemukakan "The presidents who routinely are judged the greatest leaders are also the most heavily criticized by legal scholars." menurutnya bahkan kepemimpinan Presiden yang baik adalah kepemimpinan yang mampu mengatasi hambatan rintangan dalam pemisahan kekuasaan yang disusun oleh konstitusi. Meski justru hal yang dilematis adalah justru dibagian itulah kerap menjadi pusat orientasi titik kritik. Maka, dapat dipahami bahwa perppu merupakan produk hukum yang mencerminkan instrumen yuridis kepemimpinan Presiden. sehingga dasar pembenar perppu pada akhirnya bukan pada keadaan dan kenyataan hukum (legal circumstances) melainkan pada tujuan politik tertentu (political circumstances) atau bahkan ekonomi (economics circumstances). Berdasarkan dua doktrin tersebut, ahli mengambil kesimpulan bahwa Perppu Cipta Kerja yang disetujui menjadi UU a quo dapat dibenarkan sebagai bentuk tindak lanjut putusan MK. Selain itu, tindakan penerbitan perppu tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembangkangan konstitusi atau yang umum dikenal sebagai constitutional disobedience dikarenakan lahir berdasarkan kewenangan konstutusional yang dimiliki oleh Presiden. Bahwa terhadap pertanyaan kedua, Ahli berpendapat bahwa di dalam Pasal 22 UUD 1945 mengatur 2 (dua) hal, yaitu privilege power dan procedure. Privilege power yang dimaksud adalah emergency regulatory power, yaitu Kewenangan Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa dapat menerbitkan peraturan pemerintah yang dimaksudkan sebagai pengganti undang-undang dan emergency legislative aproval kewenangan DPR untuk menentukan (pengambilan keputusan) setuju atau tidaknya yang juga ditentukan akibat hukumnya. Sedangkan, procedure yaitu emergency due process of law-making, yaitu berkenaan “prosedur persetujuan DPR pada sidang berikutnya” atau yang umum disebut sebagai time 224 limit of aproval. (Chandranegara & Sihombing, 2021). Terlepas kedua aspek yang diatur tersebut, ahli hendak memfokuskan berkenaan dengan pengambilan keputusan atas konstitusionalitas perppu oleh DPR atau yang dikenal dengan emergency legislative aproval. Ahli memandang pengambilan keputusan berupa persetujuan perppu oleh DPR merupakan aspek yang jauh lebih substansial dibandingkan batas waktu pengambilan keputusannya apabila meninjau rumusan Pasal 22 UUD 1945 dan praktiknya. Hal ini disebabkan, UUD 1945 hanya secara tegas menentukan subyek (Presiden dan DPR), Obyek (Perppu), dan keadaan (dalam hal ihwal kegentingan memaksa). Sedangkan mengenai aspek legislative aprovalnya batas waktu (time limit) dan ukuran kuorum (size) tidak begitu jelas dan tegas ditentukan dalam UUD 1945. Bukan tanpa maksud mengkesampingkan waktu perihal persetujuan pada sidang berikutnya, namun karena dalam praktiknya persetujuan perppu kadang bisa terlalu cepat (contohnya, Perppu No 2 tahun 2020 atau Perppu Covid 2019), persetujuan Perppu yang melewati “masa sidang berikutnya” sebagaimana pada penjelasan Pasal 52 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun belum juga diambil keputusan terhadapnya (contohnya, Perppu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan), dan bahkan terdapat Perppu yang belum dilakukan pengambilan keputusan oleh DPR persetujuannya hingga kini (contohnya, Perppu No 3 Tahun 1998 tentang Pencabutan Perppu No 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum). Sedangkan, berkenaan ukuran kuorum (size) tidak pernah jelas nampak apakah terdapat syarat jumlah suara dari kehadiran anggota DPR yang hadir dalam pengambilan keputusannya (legislative aproval). Praktik ketatanegaraan yang terjadi sejauh ini menunjukan bahwa Pasal 22 UUD 1945 nyatanya hidup dengan fluktuasi prosedur. Atas praktik-praktik yang demikian itu, ahli memandang Pasal 22 UUD 1945 memiliki titik fokus kepada privilege power mengenai emergency regulatory power dan legislative aproval power dibandingkan kepada emergency due process of legislative aprovalnya. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa akibat hukumnya berupa “jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.” (Pasal 22 ayat (3) UUD 1945) sesungguhnya melekat kepada keputusan oleh siapa yang memutuskannya yaitu DPR. 225 Berdasarkan uraian ahli di muka, aspek yang bersifat privilege dalam rumusan Pasal 22 UUD 1945 memang menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hal ini tercermin juga dari konsekuensi-konsekuensi pertanyaan yang timbul dari perkembangan ketatanegaraan terkini. Semisal, timbul pertanyaan, ketika MK menyatakan dirinya berwenang untuk menguji perppu, maka apakah kewenangan menguji itu juga dapat dimaknai mencakup kewenangan menguji perppu secara formil? Lalu apakah MK juga memiliki wewenang menguji formil perppu pada tahapan pre-aproval dan post aproval sekaligus?. Lalu, ketika MK berwenang menguji formil perppu pada tahapan post aproval dan semisal mengabulkan permohonan uji formilnya, maka apakah pembatalan UU post aproval berati mengembalikan keadaan pre-aproval atau justru berakibat juga batalnya perppu? Hingga pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika Presiden dan/atau DPR menganggap ada sengketa kewenangan konstitusional dimana termohonnya adalah MK akibat praktik wewenang pengujian formil terhadap perppu pre-aproval dan post-aproval? Apakah kondisi ini menjadi tidak justru merumitkan? Dengan demikian, ahli berkesimpulan bahwa ketiadaan suatu Perppu untuk dibahas persetujuannya dalam sidang DPR dalam masa berikutnya, tidak dapat dikualifikasikan sebagai tidak disetujuinya Perppu tersebut dikarenakan lewat waktu (exceeding time limit). Akibat hukum berupa “peraturan pemerintah itu harus dicabut” hanya dapat terjadi apabila “jika tidak mendapat persetujuan” yang secara nyata dinyatakan. Bahwa terhadap pertanyaan ketiga yaitu, apakah penerbitan perppu berarti menafikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation)?, Terhadap hal tersebut, ahli berpendapat bahwa Perppu berbeda dengan UU. Penegasan ini terurai secara implisit maupun eksplisit dalam norma maupun doktrin yang berkembang mengenai keduanya, meski terdapat norma juga yang mencoba menyamakannya. Misalnya Pasal 5 huruf g UU Pembentukan Perundang-undangan menentukan “dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: …… g. keterbukaan” di dalam penjelasannya disebutkan “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. 226 Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Padahal sebagaimana diketahui, penerbitan perppu tidak melalui tahapan sebagaimana ditentukan dalam penjelasan tersebut. Hal ini berarti tidak semua asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat diterapkan kepada Perppu. Ini menunjukan adanya perbedaan yang tegas apalagi ketika dikaitkan dengan konsep partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Ahli berpendapat bahwa bukan berarti konsep partisipasi publik yang bermakna menjadi hilang dalam setiap penerbitan perppu, melainkan berubah bentuk dan sifatnya. Ahli berpendapat, meaningful participation dalam pembentukan undang-undang memiliki bentuk dan sifat yang inklusif yaitu adanya keterbukaan dan partisipasi yang wajib dibuka dan dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang kepada semua pihak yang terdampak dan yang berkepentingan (right to be heard dan right to be considered) serta pembentuk undang-undang wajib memberikan penjelasan atas pilihan kebijakannya (right to be explained) kepada yang terdampak dan yang berkepentingan itu. Sedangkan dalam pembentukan perppu, meaningful participation memiliki bentuk yang ekslusif, yakni, Presiden yang berhak menentukan siapa yang perlu di dengar dan di pertimbangkan (choose to be heard dan choose to be considered), bahkan kepada siapa pula Presiden meminta penjelasan (choose the explainer). Sebagai contoh, Perppu No 1 tahun 2014 yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhonoyo, di dalam konsideransnya berbunyi: “bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;” Berdasarkan contoh yang demikian itu, bukankah terjadi meaningful participation yang inklusif dan ekslusif sekaligus? Oleh Karena fakta-fakta yang demikian itu, maka ahli berpendapat tidak dapat disimpulkan bahwa perppu menafikan meaningful participation, yang sesungguhnya terjadi adalah meaningful 227 participation terhadap perppu memiliki bentuk dan sifat yang eksklusif dan hal tersebut konstitusional menurut UUD 1945. Pendapat-pendapat ahli sebagaimana diuraikan sebelumnya, berujung kepada kesimpulan bahwa ahli menilai bahwa pembentukan UU a quo adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Ahli juga menegaskan beberapa hal dalam persidangan sebagai berikut: • Ahli menegaskan bahwa terdapat lima cara atau bentuk dalam dalam melihat tindak lanjut putusan Mahkamah. Pertama adalah melalui undang-undang secara reguler, undang-undang secara khusus atau darurat, putusan pengadilan, tindakan pemerintahan (government action), dan sikap diam dari pemerintah. Dari kelima bentuk tersebut dalam doktrin dikenal setidak-tidaknya memiliki empat sifat-sifat yang biasa dikenal dalam tulisan Tom Ginsburg tahun 2003. Pertama adalah comply, artinya terdapat tindakan-tindakan lanjutnya yang bertujuan untuk mengikuti; Kedua adalah ignore (mengabaikan); Ketiga adalah overrule (mengesampingkan); Keempat adalah counter attack, jadi tindak lanjutnya menyerang balik pengadilan seperti itu. Tapi dalam pandangan yang berkembang, keempatnya itu mempunyai makna yang sama, yaitu sifat dalam tindak lanjut putusan judicial review. • Terkait dengan pertanyaan apakah secara ekspresif verbis konsiderans menimbang dalam perppu tersebut mempunyai makna khusus yang kemudian ditafsirkan sebagai upaya perbaikan atau tindak lanjut dari Putusan Mahkamah sebelumnya? Menurut Ahli, seperti beberapa banyak bentuk tindak lanjut lainnya, bahkan dalam contoh yang dikemukakan di awal, ada yang berbentuk peraturan menteri, pun dalam konsiderans menimbangnya menyatakan terkadang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, Perppu Cipta Kerja Tahun 2022 itu menyatakan dalam konsideransnya sebagai bentuk tindak lanjut. Lalu apakah semua bentuk tindak lanjut harus dinyatakan? Jawabannya tidak semua seperti itu. Yang dapat dilihat adalah sifatnya. Apakah sifatnya mengikuti keseluruhan? Apakah sifatnya ignore beberapa poin tertentu? Ataukah sifatnya overrule, menyampingkan cara yang ditentukan oleh pengadilan? Atau bahkan tindak lanjutnya bersifat counter attack? Jadi, menyerang balik kepada putusan pengadilan tersebut. Sejauh ini, Ahli 228 memandang bahwa sama seperti dengan bentuk tindak lanjut yang serupa, maka Ahli mengualifikasikannya sebagai comply atau mengikuti. • Selanjutnya apakah persoalan yang demikian ini adalah menunjukkan ketidaktaatan kepada konsiderans Putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Ahli, hal demikian berkaitan dengan dasar kebenarannya yaitu bukan hukum, melainkan berdasarkan ekonomi dan politik. Pertama ialah bahwa pilihan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah itu didasari oleh kebolehan pemerintah atau Presiden menerbitkan perppu yang diatur oleh konstitusi, sehingga apabila tindak lanjut yang diterbitkan adalah berupa perppu, konstitusi telah mengaturnya. Apabila merujuk kepada Putusan Mahkamah Nomor 138 Tahun 2009 dalam poin yang pertama sebagai syarat perlu terbitnya perppu adalah mengatasi masalah hukum yang mendesak. Terlepas kemudian klausula pertama itu dianggap kemudian mengobjektifkan, tapi bukan berarti kemudian bunyi klausula tersebut dapat semata-mata murni objektif. Karena terdapat aspek subjektivitas sebagai ketentuan dasarnya, yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sehingga dalam konteks yang demikian, maka memang karakteristik perppu adalah dasar pembenarnya tidak semata-mata hanya hukum, melainkan aspek ekonomi ataupun politik. • Dalam perkembangan doktrin juga diketahui bahwa banyak ahli yang menyatakan bahwa hukum adalah produk politik, maka tidak salah juga ketika produk hukum merupakan cerminan dari produk dominasi ekonomi atau bahkan produk hukum adalah produk pemenang. Jadi, pemenang yang menentukan bagaimana hukumnya itu menjadi kaidah dasar dalam konteks hukum atau bahkan hukum adalah cerminan keselamatan rakyat, salus populi suprema lex. Jadi, dapat saja pendekatannya murni bukan karena hukum. • Ahli berkesimpulan bahwa dalam praktik, prosedur approval dari sebuah perppu itu mengalami fluktuasi. Dalam perkembangan sejarah lahirnya mulai dari staatsregeling 1922 hingga kini telah terdapat kemajuan, khususnya ketika Mahkamah memutuskan adanya syarat atau parameter. Konteks ini menunjukkan bahwa ini adalah entry point untuk adanya perkembangan konstitusi, meskipun dalam beberapa tulisan termasuk Ahli, seperti yang dikemukakan oleh K.C. Wheare bahwa ini adalah salah satu bentuk untuk mengubah konstitusi melalui putusan pengadilan. Terlepas daripada itu, tafsiran 229 berkaitan dengan beberapa putusan Mahkamah yang menentukan bagaimana harus dan bagaimana seharusnya, maka pembentuk undang-undang juga memiliki kewenangan dan hak konstitusional yang sama untuk menentukan tindak lanjut seperti apa yang tepat. Bahkan termasuk bersikap omisi atau sikap diam dalam putusan Mahkamah. Karena dalam konteks tertentu, kadang-kadang putusan Mahkamah harus ditindaklanjuti dengan sikap diam seperti terkait dengan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hampir 20 tahun yang lalu. Sehingga bukan Ahli tidak menentukan dan membaca, melainkan membaca berdasarkan praktik. Bahwa berdasarkan praktik, fluktuasi dari proses approval perppu, mengakibatkan Ahli berkesimpulan bahwa terdapat aspek privilege yang dikedepankan, yaitu adanya persetujuan dari DPR yang apabila ditolak, ada akibat hukumnya. • Menurut Ahli, persoalannya adalah akibat hukum ini menjadi hal yang lebih nyata dibandingkan perihal waktu. Dalam konteks waktu, tidak ada ketaatan yang pasti dalam praktik ketatanegaraan berkaitan dengan perihal waktu ini, terdapat praktik yang berbeda-beda. Kemudian berkaitan dengan berapa banyak jumlah persetujuan itu diperoleh dari jumlah anggota DPR yang hadir dan sebagainya, juga tidak dengan jelas ditentukan dan diatur. Ketika terlalu fleksibel, mengakibatkan kaidah konstitusinya juga fleksibel. Apakah kemudian kesementaraan itu menjadi hilang? Kesementaraan tidak hilang karena memang sifatnya adalah sementara. Tetapi terdapat aspek political circumstances, keadaan politik dan political review yang memang ditujukan secara privilege berada pada DPR, sehingga kadang-kadang perlu dapat kita pahami, terdapat fluktuasi prosedur ini yang kemudian berbeda-beda. Dalam perkara tertentu, Ahli pernah menjadi kuasa hukum Pemohon untuk menguji undang-undang yang kami anggap perppunya itu terlalu cepat, tapi dalam putusan Mahkamah dijelaskan bahwa itu bagian dari kegentingan memaksa dan itu dianggap sebagai putusan Mahkamah yang harus kita hormati. Ada yang terlalu cepat, ada yang lama, ataupun ada perppu yang belum diputuskan. • Kemudian berkaitan dengan partisipasi publik yang inklusif atau meaningful participation inclusive. Ahli menjelaskan, dalam perkembangan, kita tidak dapat melihat segala sesuatunya dengan sekadar satu konsep, kemudian diterapkan pada semua konsep secara kemudian sama. Ahli memandang perppu dan undang-undang proses pembentukannya berbeda, sehingga asasnya pun 230 sebetulnya berbeda. Ketika Mahkamah menentukan berkaitan dengan partisipasi publik, meaningful participation, maka terdapat sifat yang kemudian secara implisit terkandung di dalamnya. Artinya, partisipasi itu tidak mungkin tidak, pasti terdapat partisipasi. Persoalannya adalah apakah partisipasi itu bersifat inklusif? Dalam konteks pembentukan undang-undang, Ahli memandang bahwa sifatnya tadi, inklusif, semua pihak yang terdampak dan yang berkepentingan silakan sebesar-besarnya untuk memberikan partisipasinya, dan pembentuk undang-undangan wajib memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, didengar, dan diberikan penjelasan. Terlepas kadang-kadang dalam beberapa norma hukum, kewajiban tersebut diubah menjadi duty, duty to explain menjadi dapat dijelaskan. Dalam konteks perppu, kita tidak dapat menerapkan hal yang sama. Kenapa tidak dapat menerapkan hal yang sama? Karena tidak dapat menggunakan logika yang sama karena proses pembentukannya berbeda, sehingga Ahli menyebutnya di awal sebagai emergency legislation atau emergency regulatory power dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, otomatis partisipasi publik yang bermakna itu bernuansa eksklusif. Yaitu siapa yang punya kewenangan, itu yang menentukan siapa yang dapat didengar, siapa yang dapat memberikan penjelasan kepadanya, karena alasannya ialah dalam kondisi yang mendesak, Ahli yakin Presiden tidak dapat mendengarkan banyak pihak kecuali yang dianggap menurutnya itu penting untuk didengar, untuk mengatasi persoalan yang ada. Misalnya dalam konteks Perppu Terorisme, Ahli yakin tidak mungkin partisipasi publik itu dapat terjadi dengan inklusif dikarenakan keterbatasan waktu untuk menghadapinya. • Berkaitan dengan persidangan yang berikut, Ahli menjelaskan memang telah diatur dalam Undang-Undang P3 Pasal 52 dan Penjelasannya. Tetapi bagaimana ketika kita menjelaskan prosedur yang secara nyata juga naik dan turun? Jika kemudian tadi dikemukakan oleh Ahli bahwa ini dianggap melanggar konstitusi, tapi kemudian proses ini berjalan hingga kepada kesimpulan DPR menyetujuinya. Artinya terdapat titik privilege dimana penolakan itu bukan karena lewat dari waktu, melainkan karena ditolak oleh lembaganya. Sehingga Ahli menyebutkan kecenderungan norma ini memberikan privilege power. Jika kita coba menganalogikan terlepas ini akurat atau tidak, posisi serupa dimiliki dalam Pasal 23 tentang Rancangan Undang-Undang APBN. Di situ disebutkan bahwa 231 ketika DPR menolak, maka berakibat berlakunya rencangan APBN tahun sebelumnya. Undang-Undang Keuangan Negara dalam Pasal 15 misalnya, mengatur berkaitan dengan bagaimana DPR mengambil keputusan dalam kurun waktu 2 bulan sebelum habis waktu tahun tersebut. Apabila keputusan itu diterbitkan atau dimunculkan sebelum tahun berakhir, tetapi lebih dari 2 bulan, apakah itu secara formil konstitusional atau tidak? Konteks ini hanya dimiliki, menurut Ahli, mengenai time limit atau konsekuensi dari waktu yang terbatas ini, nampak jelas diatur ketika menyangkut Presiden tidak bersedia menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, maka dampaknya 30 hari kemudian dia berlaku. Ini kemudian yang kehilangan dalam konstitusi kita yang bukan berarti itu menjadi hal yang buruk, tetapi praktik menentukan jalannya sendiri. • Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1949 dan 1950, jelas terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara Pasal 22 Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Dasar 1949, dan Undang-Undang Dasar 1950. Yang pasti, Undang-Undang Darurat dalam konteks tersebut menetapkan perppu hanya terbatas pada fungsi pemerintahan saja. Sedangkan dalam konteks Pasal 22 Undang-Undang Dasar ini memiliki cakupan yang luas berkaitan dengan batasan waktu dan sebagainya. Berkaitan dengan penerbitan perppu di bawah undang-undang darurat tersebut, belum ada yang kemudian melampaui ataupun dibentuk dalam waktu pada masa itu, sejauh yang Ahli ketahui. Sehingga, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang mendasar. Legislative approval dalam konteks doktrin, memang dikenal dalam beberapa perbandingan negara, itu mempunyai batas waktu. Persoalannya dalam konteks kita, hanya menyebutkan bukan waktu (time), tapi menentukan kondisi. Kondisinya adalah pada persidangan berikutnya, yang dimana persidangan berikutnya itu meskipun dalam undang-undang itu sudah jelas, tapi dalam praktik kerap mengalami fluktuasi prosedur. Sehingga, ini dalam praktik fluktuasi prosedur ini, mengakibatkan titik fokus dari proses ini adalah kepada power, bukan prosedur. • Selanjutnya Ahli pernah menulis dalam jurnal tahun 2012 dan berpendapat bahwa Mahkamah sebaiknya tidak berwenang menguji perppu, baik materiil maupun formil, karena berpotensi menjadi sengketa kewenangan lembaga negara jika kemudian Presiden ataupun DPR menganggap kewenangan 232 konstitusionalnya ini terbatasi. Kemudian dalam perkembangannya, Ahli menulis buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang memberikan sebuah gambaran bahwa pengujian perppu idealnya mempunyai hukum acara yang khusus, terbatas waktu, untuk perppu. Tidak hanya pengujian formil karena alasannya kondisinya yang juga terbatas. Ahli berkesimpulan bahwa ketika Mahkamah harus menguji formil, Ahli tidak dapat membayangkan apakah ketika dikabulkan, nanti misalnya pada akhirnya dikabulkan, harus kembali kepada situasi pre- approval ataukah termasuk hilang perppunya dinyatakan inkonstitusional? Yang ini berakibat, berarti juga dalam kondisi pengujian formil, menguji aspek kedaruratan dari perppu itu sendiri. Ini yang menjadi penting untuk Ahli sampaikan bahwa dalam konteks pengujian formil, alangkah baiknya untuk menahan diri untuk dalam posisi tertentu, tidak sampai pada kewenangan pengujian formil tersebut. 3. Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. Ahli menyampaikan keterangan terhadap 3 (tiga) substansi, yaitu sebagai berikut: 1. Pemaknaan “Persidangan yang Berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam Sistam Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Pemaknaan “Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa” dalam Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan 3. Relasi Konstititusional Antara Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. A. Pemaknaan “Persidangan yang Berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam Sistam Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 22 UUD 1945 telah mengatur bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Penafsiran mengenai “persidangan yang berikut” ini tidak hanya dapat menggunakan penafsiran gramatikal, namun ia harus dimaknai dengan penafasiran sistematika dan penafsiran autentik. Pertama, apabila menggunakan tafsir sistematika maka diskursus mengenai “persidangan yang berikut” harus dianalisis secara sistamatis dengan 233 substansi dan struktur norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPP diatur bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang- undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Untuk menjelaskan mengenai sistematika terhadap keberadaan Perppu dalam sistem hukum pembentukan poeraturan perundang-undangan, Ahli akan menguraikan bagaimana tahapan pembentukan Perppu secara sistematis sesuai dengan kontruksi UU PPP. Dimulai dari ketentuan 23 ayat (1) UU PPP yang mengatur: (1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. Secara sistematis, ketentuan Pasal 23 ini masuk ke dalam bab perencanaan peraturan perundang-undangan, bagian perancanaan undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 43 UU PPP mengatur: (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. (2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD. (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 234 2. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau 3. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Secara sistematis, Pasal 43 UU PPP ini masuk ke dalam bab penyusunan peraturan perundang-undangan bagian penyusunan undang-undang. Mengingat dalam Pasal 23 dan Pasal 34 UU PPP dinyatakan bahwa “Rancangan Undang-Undang mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang” maka ‘baju hukum dari Perppu merupakan RUU, yang tahapan setelah tahapan perencanaan dan penyusunan, yaitu tahap pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan mengikuti tahapan pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana sebuah RUU. Selanjutnya dalam Pasal 50 UU PPP diatur bahwa: (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. Setelah tahapan penyusunan RUU maka dilanjutkan dengan tahapan pembahasan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU PPP, bahwa: “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi”. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan (Pasal 66 UU PPP). Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, 235 rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna (Pasal 67 UU PPP). Apabila dilihat dari sistematika norma dalam UU PPP ini, maka: 1. RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengikuti tahapan Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana sebuah RUU kumulatif terbuka pada lazimnya; 2. RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengikuti tahapan penyusunan dengan disampaikannya Surat Presiden kepada Ketua DPR RUU kumulatif terbuka sebagaimana sebuah RUU kumulatif terbuka pada lazimnya; 3. RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengikuti tahapan pembahasan dengan adanya pembicaraan tingkat I di Badan Legislasi DPR dan pembicaraan tingkat II di sidang paripurna DPR sebagaimana sebuah RUU kumulatif terbuka pada lazimnya. Dengan karakter ini, sesungguhnya secara sistematika maka watak pembahasan RUU non-penetapan Perppu dengan RUU Penetapan Perppu memiliki kesamaan watak, sehingga RUU tentang Penetapan Perppu menjadi UU dilakukan melalui business process yang sama dengan RUU komulatif terbuka lainnya. Baik, RUU non-penetapan Perppu maupun RUU tentang Penetapan Perppu merupakan sama-sama RUU yang mengkuti mekanisme perencanaan, penyusunan, dan pembahasan sebagaimana RUU komulatif terbuka pada umumnya. Walaupun demikian UU PPP, ternyata mengatur hal khusus mengenai penyusunan Perppu sebagaimana dalam Pasal 52 UU PPP, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 236 (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Ketentuan Pasal 52 ini masuk ke dalam Bab V Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang berisi subjek dan tata laksana penyusunan peraturan perundangan-undangan, termasuk mengatur bahwa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Sejatinya ketentuan Pasal 52 ini masuk ke Bab Pembahasan. Selain itu, apabila memenuhi ketentuan Pasal 52 UU PPP ini maka tentu mekanisme pembahasan di pembicaraan tingkat I tidak perlu dilakukan, karena Pasal 52 menghendaki bahwa persetujuan/tidak memberikan persetujuan Perppu dalam sidang paripurna (pembicaraan tingkat II). Secara bijak, hal ini harus dimaknai secara hati-hati karena DPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya dengan menempatkan RUU tentang Penetapan Perppu menjadi UU, dengan adanya pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II dalam pembahasan Perppu, sama seperti pembahasan dengan RUU pada umumnya. Hal ini menyebakan ada waktu yang terdelusi ketika ada forum pembicaraan tingkat I di DPR. Dengan demikian, apabila menggunakan penafsiran sistematika maka pembentukan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU yang kemudian menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, dapat dimaknai bahwa: 1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU menggunakan tahapan pembentukan RUU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetepan/pengesahan, dan pengundangan, sehingga pemaknaan terhadap “dalam persidangan yang berikut” mengikuti proses pembentukan RUU pada lazimnya. 2. Secara khusus, RUU mengenai Penetapan Perppu menjadi UU harus segera dan seketika diputuskan nasibnya oleh DPR mengenai disetujui atau tidak disetujuinya menjadi UU. Hal ini berbeda dengan RUU yang status bukan penetapan Perppu yang setelah disampaikan oleh Presiden kepada Ketua DPR dapat secara tentatif dan tentantif pula untuk dibahas oleh DPR karena tidak terdapat urgensi kesegerakan dan ke-seketika-an-nya. 237 Kedua, apabila menggunakan tafsir autentik maka Muhammad Yamin perumus UUD 1945 di BPUPKI dan PPKI, menyatakan: “Perkataan “dalam persidangan jang berikut” (p. 22 ajat 2) adalah berhubungan dengan harus dapatnya persetudjuan D.P.R. dan tidak dengan waktu harus mengadjukan ke-D.P.R., jang masuk kebidjaksanaan Pemerintah. Persidangan jang berikut (p. 22 ajat 2) bermaksud persidangan sesudah P3 U2 (Peraturan Pemerintah Pengganti UU – penulis) diadjukan ke D.P.R.” (Muhammad Yamin menguraikan pada tafsiran nomor CXI (111), Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Ketiga, 1960, halaman 794-795, Muhammad Yamin memberikan 7 (tujuh) tafsiran atas Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, yakni pada tafsiran no. CVIII s.d. CXIV (108 s.d. 114). Muhamad Yamin mengatakan bahwa frasa “persidangan berikutnya” ialah persidangan setelah Perppu diajukan oleh Presiden ke DPR. Secara original intent maka dimaknai bahwa kewajiban konstitusional Presiden yaitu mengajukan Perppu ke DPR, dan tugas DPR meski menyidang eksistensi Perppu. Makna “persidangan berikutnya” ialah waktu DPR menyidang eksistensi Perppu setelah Perppu disampaikan Presiden ke DPR, bukan dihitung sejak Perppu ditetapkan oleh Presiden. Hal itu dinyatakan pula dalam Pasal 52 ayat (1) UU PPP yang mengatur bahwa: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut”, sehingga setelah diajukan oleh Presiden maka DPR dapat memutus persetujuan/ketidaksetujuan Perppu pada masa sidang yang sama atau pada masa sidang yang berbeda. Apabila diformulasi dalam bangunan norma maka konstruksi norma Pasal 22 UUD 1945, sebagai berikut: Tabel 1 Konstruksi Norma Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU PPP Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 Pasal 52 UU PPP Penjelasan Pasal 52 UU PPP Analisis Norma Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ayat (1) Yang dimaksud dengan 1. Perppu diajukan ke DPR melalui RUU tentang 238 Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang- Undang. (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ditetapkan. Penetapan Perppu menjadi UU (Pasal 52 UU PPP) 2. Persetujuan DPR dilakukan setelah proses pengajuan RUU tentang Penetapan Perppu dari Presiden diterima DPR 3. Persetujuan DPR tidak didasari pada penetepan Perppu oleh Presiden, tetapi sejak pengajuan RUU tentang Penetapan Perppu oleh Presiden ke DPR diterima DPR 4. Penjelasan Pasal 52 ayat (1) merupakan bentuk out of order norm 239 (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang- Undang. dari ketentuan Pasal 52. Bila dianalisis dari tabel di atas maka antara norma Pasal 22 UUD 1945, Pasal 52 UU PPP, dan Penjelasan Pasal 52 UU PPP terjadi distorsi norma dan kontetasi norma sehingga membuat ketentuan ini dapat malfungsi norma. Namun demikian, dalam Pertimbangan [3.616.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU- XVIII/2020, yang manyatakan: “Ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut mengatur mengenai batasan waktu bagi DPR memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas Perpu yang ditetapkan oleh Presiden yakni dalam persidangan yang berikut. Adanya frasa “persidangan yang berikut” merupakan perintah konstitusi agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perpu yang telah ditetapkan Presiden tersebut. Jika disetujui maka Perpu dimaksud akan menjadi undang-undang, sebaliknya jika tidak disetujui maka Perpu tersebut haruslah dicabut atau dibatalkan. 240 Bahwa persoalan konstitusional selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah penilaian DPR untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu harus dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya lagi ataukah bagaimana jika Perpu ditetapkan pada saat masa sidang DPR sedang berlangsung dan setelahnya adalah masa reses sehingga DPR baru dapat memberikan persetujuan atau tidak setelah masa reses tersebut berakhir”. Apabila melihat berbagai argumetasi di atas maka sesungguh pemaknaan terhadap masa sidang berikutnya bersifat dinamis, moderat, namun fungsional yaitu DPR haruslah segera memberikan penilaian terhadap RUU Penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan mengingat esensi diterbitkannya Perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Dengan demikian, apabila Presiden menetapkan Perppu No. 2 Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2022, kemudian mengajukan Perppu tersebut kepada DPR pada Masa Sidang Sidang III Tahun 2022/2023 yang dimulai pada 10 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 16 Februari 2023. Selanjutnya DPR memberikan persetujuan atas Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU pada tanggal 21 Maret 2023, yakni pada masa Sidang IV Tahun 2022/2023 yang dimulai pada 14 Maret 2023 dan berakhir pada 13 April 2023 sudah memenuhi ketentuan “persidangan berikutnya” dalam penfasiran sistematika dan autentik. B. Pemaknaan “Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa” dalam Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Mengenai ‘hal ikhwal kegentingan memaksa’ sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 maka terkait dengan ‘hal ikhwal kegentingan memaksa’ dalam terbitnya Lampiran UU No. 6 Tahun 2023, Ahli akan menyampaikan mengenai urgensi pembentukan Perppu Cipta Kerja dalam 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi struktural dan dimensi fungsional. Pertama, dalam dimensi struktural maka hal ini dimulai dari implementasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan inkonstituisonal bersyaratnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, secara prinsip menurut Ahli terdapat 3 (tiga) arahan Mahkamah Konstitusi atas peraturan Cipta Kerja di masa depan, yaitu: (1) legalisasi metode 241 omnibus law dalam UU PPP; (2) pelaksanaan meaningfull participation; dan (3) larangan perubahan terhadap materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Untuk melaksanakan Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020, pembentuk UU telah menetapkan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPP, yang diundangkan pada tanggal 6 Juni 2022. Terhadap UU No. 13 Tahun 2022 ini pun dilakukan beberapa pengujian ke Mahkamah Konstitusi, terakhir diputus pada tanggal 20 Desember 2022 yang menyatakan bahwa UU yang menginsersi metode omnibus law sebagaimana Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dinyatakan konstitusional. Terlihat bahwa Pembentuk Undang-Undang secara serius dan bekerja keras melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sampai dengan 20 Desember 2022. Sebagai catatan yang perlu digarasi bawahi tebal, bahwa untuk menyelesaikan perubahan UU PPP yang materinya tidak sebanyak UU Cipta Kerja yang terdiri atas 78 (tujuh puluh delapan) UU, Pemerintah dan DPR harus menghabiskan waktu lebih kurang 11 (sebelas bulan) sejak tanggal 25 November 2021 ketika Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan sampai dengan 20 Desember 2022. Selanjutnya, khusus terhadap ‘struktur bangunan’ Cipta Kerja yang sesuai dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 maka setidaknya ada 3 (tiga) baju hukum yang bisa digunakan, yaitu sebagaimana dalam tabel berikut: Tabel 1 Pilihan Instrumen Hukum Cipta Kerja PILIHAN KEBIJAKAN KESESUAIAN DENGAN PUTUSAN MK NO.91/PUU- XII/2021 KEMUDAHAN TEKNIS PENYUSUNAN KECEPATAN PROSES PEMBENTUKAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DALAM MEMBACA RUMUSAN METODE OMNIBUS RUU PERUBAHAN UU CIPTA KERJA SESUAI TIDAK MUDAH TIDAK CEPAT TIDAK MUDAH METODE OMNIBUS RUU PENCABUTAN UU CIPTA KERJA SESUAI MUDAH TIDAK CEPAT MUDAH METODE OMNIBUS PERPPU CIPTA KERJA TIDAK SESUAI/ SESUAI APABILA ADA KEGENTINGAN YANG MEMAKSA* MUDAH CEPAT MUDAH *Sesuai Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, parameter Perppu: 1. kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah secara cepat; 2. adanya kekosongan hukum atau hukumnya ada tapi tidak memadai; 3. kondisi kekongan hukum tidak dapat diatasi dengan membuat UU secara prosedur biasa. 242 Berdasarkan tabel di atas maka sepanjang ada ‘hal ikhwal kegentingan memaksa’ sesuai dengan indikator dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 maka pilihan instrumen Perppu Cipta Kerja merupakan pilihan moderat dan terbaik. Selanjutnya apabila dilakukan analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis of Law) maka dapat diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 2 Analisis CBA Pilihan Instrumen Cipta Kerja Berdasarkan hal tersebut maka Perppu Cipta Kerja telah sesuai dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sepanjang ada ‘hal ikhwal kegentingan memaksa’ yang menjadi kunci dapat atau tidak dapatnya Perppu dibentuk secara subjektif yang diobjektifikasi oleh DPR. Namun di sisi lain, bila hendak berargumentasi secara radikal maka sesungguhnya Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 merupakan ‘makhluk hidup’ baru yang tidak ada kaitannya dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ia merupakan peraturan perundang-undangan baru yang bentuk hukum dan substansinya merupakan produk hukum baru. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023, bahwa: “Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran UU PENCABUTAN (UU BARU) UU PERUBAHAN PERPPU KELEBIHAN KELEMAHAN KELEBIHAN KELEMAHAN KELEBIHAN KELEMAHAN Lebih mudah secara teknis penyusunan (hanya save as) Pengulangan tahap pembentukan (perencanaan, penyusunan, pembahasan, dst) Setiap tahap ada partisipasi publik Dapat sesuai dengan kehendak MK (MK: memeritahkan pembentuk UU untuk memperbaiki) Teknis penyusunan sangat sulit (mengubah UU yang substansinya komplek; ada perubahan atas perubahan substansi) Lebih cepat, efektif, dan efisien Memerlukan political power yang tinggi di DPR Setiap tahap ada partisipasi publik (keberterimaan lebih tinggi) Melakukan penyusunan ulang dengan materi-materi yang oleh MK minta dipertimbangkan Setiap tahap ada partisipasi publik (keberterimaan lebih tinggi) Penyusunan NA memerlukan waktu dan tenaga. NA pun menjadi objek pengujian di MK (terkait prosedural pembentukan UU) Ada kegentingan memaksa: - Stagflasi ekonomi - Ancaman krisis pengan, krisis energi, dan krisis finansial - Near-collaps (bbrp negara di dunia) Penyusunan (kembali) NA Melakukan penyusunan ulang dengan materi- materi yang oleh MK minta dipertimbangkan Bila diuji ke MK, biasanya kehilangan objek Belum pernah ada penolakan Penetapan Perppu oleh DPR (Cat: Perppu JPSK) 243 Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Artinya eksistensi UU No. 11 Tahun 2020 yang diuji melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sudah tidak ber-objek lagi. Kedua, secara substansi maka frasa “hal ikhwal kegentingan memaksa” meskilah dinyatakan oleh Pemerintah ketika Perppu akan diterbitkan. Adanya kegentingan memaksa dalam Perppu Cipta Kerja ini terlihat secara jelas dan nyata dalam Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2023. Namun demikian, Ahli ingin menyampaikan adanya permasalahan implementasi hukum yang Ahli sebut dengan “Tsunami penerapan hukum pidana” dan merupakan “kegentingan yang memaksa” akibat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. UU No 11 Tahun 2022 berisikan berbagai undang-undang yang menjadi bagian dari UU No.11 Tahun 2020. Secara praktik berhukum, telah terjadi ketidakpastian berhukum yang membahayakan setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu bagaimana status 78 (tujuh puluh delapan) undang- undang yang sudah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020, yang mana UU No. 11 Tahun 2020 pun dinyatakan tidak berlaku secara temporer. Dalam tataran praktis, Ahli memandang para aparat penegak hukum (APH) mengalami kebingungan dalam penerapan hukum pidana atas suatu peristiwa pidana. Sebagai contoh, berdasarkan ketentuan Pasal 110A dan 110B UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya PP 24 Tahun 2021, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah terbangun di dalam kawasan hutan namun belum memiliki perizinan di bidang kehutanan (“Keterlanjuran”) diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun untuk menyelesaikan persyaratan administrasi pengurusan izin di bidang kehutanan sejak diterbitkannya UU CK dan hanya dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan yang dimaksud. Pasal ini sebagai jalan tengah bagi kebuntuan berhukum benturan antara rezim kehutanan, perkebunan, dan tata ruang. Namun, APH menganggap bahwa dengan dinyatakan UU CK tidak berlaku secara termporer selama 2 (dua) tahun oleh putusan MK maka ketentuan-ketentuan dalam UU CK ini tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. APH pun menggunakan pasal-pasal dalam UU sectoral yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja. Padahal di sisi lain, penggunaan dasar hukum, misalnya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang 244 digunakan oleh APH pun tidak dapat dilaksanakan karena pasal-pasalnya pun merupakan pasal-pasal yang diubah oleh UU Cipta Kerja. Secara sederhananya, “ingin menggunakan UU CK tidak bisa karena dipeti-eskan oleh MK. Ingin menggunakan UU sektoral ternyata UU-nya telah diubah oleh UU CK”. Tentu ini merupakan bahaya laten yang menganggu praktik berhukum di Indonesia. Belum lagi soal, misalnya pengupahan, yang akhirnya Menteri Ketenagakerjaan dan para gubernur meski berakrobat untuk memberikan jaminan kepastian hukum pasca- Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jelas secara terang dan nyata ada kegentingan yang memaksa dalam implementasi hukum sehingga perlu diterbitkan Perppu Cipta Kerja. C. Relasi Konstititusional Antara Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam Bagian Menimbang [3.21] Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dinyatakan bahwa: “Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU a quo, oleh karena terhadap UU a quo banyak diajukan permohonan pengujian secara materiil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili UU a quo secara materiil maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU a quo, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat”. Apabila menganalisis secara substansi Lampiran UU No. 6 Tahun 2023, Pemerintah secara nyata melaksanakan Pertimbangan MK ini dengan melakukan berbagai reformulasi terhadap beberapa substansi dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa perbaikan tersebut, antara lain: Tabel 3 Perbaikan Subtansi UU Cipta Kerja dalam Perppu Cipta Kerja UU Ketenagakerjaan UU Jaminan Produk Halal Substansi Harmonisasi dan Sinkronisasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP dan UU 245 Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD Alih Daya (Outsourcing): Pasal 64: Mengatur kembali ketentuan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (alih daya/outsourcing) untuk jenis pekerjaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perubahan Frasa Cacat Menjadi Disabilitas: Pasal 67: Perubahan frasa penyandang cacat menjadi disabilitas, dimana pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas. Upah Minimum: Pasal 88C: Penyempurnaan pengaturan penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota. Pasal 88D: Perubahan • Pasal 1 angka 10: Perluasan pemberi fatwa halal yaitu MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. • Pasal 4A: Penegasan pernyataan halal bagi UMK dalam pelaksanaan kewajiban sertifikat halal. • Pasal 5: Pengembangan organisasi BPJPH di daerah sesuai kebutuhan. • Pasal 33: Penetapan kehalalan produk Non UMK dilakukan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam • UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan perubahannya: a. Yang tetap diatur dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 2: Subjek Pajak dan Pasal 26: Pemotongan (Tarif) Pajak PPh Pasal 26. b. Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 4: Objek Pajak • UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) dan perubahannya: b. Yang tetap diatur dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 1A: Jenis penyerahan Barang Kena Pajak dan Pasal 13: Faktur Pajak. c. Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perpu Cipta Kerja: 246 formula penghitungan Upah Minimum yang mempertimbangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks tertentu, dimana dengan formula perhitungan tersebut kenaikan Upah Minimum untuk Tahun 2023 dapat lebih tinggi dari perhitungan formula saat ini. Pasal 88F (penambahan/baru): Dalam kedaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah Minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah Minimum biasa (keadaan tertentu dapat berupa kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional seperti bencana non alam pandemi). Pasal 92: Penegasan penerapan pelaksanaan Struktur dan Skala Upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam jangka waktu 3 hari dan dalam hal waktu terlampaui pelaksanaan penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal • Pasal 33A: Penetapan kehalalan produk UMK melalui pernyataan halal dilakukan dalam jangka waktu 1 hari oleh Komite Fatwa Produk Halal. • Pasal 42: Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH. • Pasal 44: Sertifikasi halal bagi UMK melalui pernyataan halal tidak dikenai biaya. • Pasal 52A: Layanan penyelenggaraan JPH wajib menggunakan sistem Pasal 4A: Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenai PPN dan Pasal 9: Norma terkait Pajak Masukan dan Pajak Keluaran • UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan perubahannya: a. Yang tetap diatur dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 9: Pembayaran atau penyetoran pajak terutang, Pasal 11: Kelebihan pembayaran pajak, Pasal 15: Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, Pasal 17B: Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga, Pasal 19: Sanksi administratif dalam mengasur atau menunda pembayaran pajak, Pasal 27B: Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak, dan Pasal 38: Pidana denda yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. 247 menetapkan upah bagi pekerja/ buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. elektronik terintegrasi yang dikelola oleh BPJPH. • b. Yang telah diatur dalam UU HPP dan tidak diatur lagi dalam Perpu Cipta Kerja: Pasal 8: Norma terkait Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak termasuk sanksi, Pasal 13: Norma terkait Surat Ketetapan Kurang Bayar, Pasal 14: Norma terkait Surat Tagihan Pajak mengacu pada UU HPP, Pasal 44B: Norma terkait Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan mengacu pada UU HPP • Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan UU HKPD. Berdasarkan hal di atas maka telah ada upaya mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat terhadap substansi UU No. 11 Tahun 2020 yang kemudian dibentuk dalam Perppu No. 2 Tahun 2022. Akhirnya, demikian keterangan ahli ini saya sampaikan. Ahli teringat pernyatan Bung Karno, yang dalam pidatonya menaytakan: "Ahli Hukum, jurist, kebanyakan sangat legalistis, sangat memegang kepada hukum-hukum yang prevaleren, sangat memegang kepada hukum-hukum yang ada, sehingga jikalau diajak revolusi-- revolusi yang berarti melemparkan hukum yang ada, a revolution rejects yesterday...amat sulitlah yang demikian itu." Begitu pula yang dikatakan oleh 248 mendiang guru kami Professor Satjipto Raharjo, bahwa: "Hukum untuk manusia, bukan Manusia untuk Hukum”, sehingga "Hukum bernilai bukan karena itu adalah Hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya" (Michael Jackson). Selain itu, Ahli juga menegaskan beberapa hal dalam persidangan sebagai berikut: • Berkaitan dengan watak RUU penetapan perppu dengan yang lain terkait kumulatif terbuka, Ahli menjelaskan dengan memberikan contoh misalnya RUU tentang pengesahan perjanjian internasional, atau RUU APBN atau RUU pemekaran, penggabungan atau pemisahan daerah, ini kan sama-sama RUU kumulatif terbuka. Bisnis prosesnya sama dengan RUU penetapan proses. Pertama, masuk perencanaan, kumulatif terbuka. Kemudian, penyusunan RUU. Kemudian, setelah disusun, dibahas di pembicaraan tingkat pertama dan kedua, kemudian proses selanjutnya pengesahan dan pengundangan. Tapi yang membedakan adalah bahwa untuk yang RUU penetapan perppu, ini melalui mekanisme yang harus seketika, sesuai Putusan Mahkamah Nomor 43 tadi. Jadi, bisnis prosesnya sama sebenarnya dan secara sistematis harusnya semangatnya sama juga. Bahkan jika lebih ekstrem dalam konteks penafsiran sistematis, RUU penetapan perppu itu dapat saja kemudian dalam jangka waktu 60 hari sesuai dengan Pasal 53 di mana DPR memiliki hak untuk membahas RUU dari Presiden. Namun oleh karena berdasarkan Pasal 52, posisi perppu ini masuknya ke Bab Penyusunan yang seharusnya masuk dalam Bab Pembahasan, menurut Ahli, ke depan Pemerintah dapat memperbaiki Undang- Undang P3 agar kemudian kaitan dengan perppu ini dapat lebih ajeg dalam konteks proses pembentukannya. • Ahli tidak menegasikan putusan Mahkamah Nomor 43 Tahun 2021, akan tetapi secara objektif menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Nomor 43 secara klir seketika. Karena putusan Mahkamah Nomor 43 mengatakan tidak hanya berbeda masa sidang, dalam sidang yang sama pun, perppu Covid itu dapat diputus oleh DPR. Itu masuk dalam masa sidang berikutnya, sesuai Pasal 22. Artinya dapat secara moderat dan fungsional, itu juga dapat dilakukan di Perppu Cipta Kerja yang sidangnya berbeda. Apa bukti seketikanya? Di rezim waktu yang sama, Presiden menetapkan 2 perppu, yaitu Perppu 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Pemilu dan Perppu 2 Tahun 2022 tentang Perppu 249 Cipta Kerja. Apa bentuk seketikanya? DPR lebih dulu membahas dan menyetujui Perppu Cipta Kerja dibandingkan Perppu 1/2022. Padahal urutannya Perppu 1 pemilu, Perppu 2 Cipta Kerja. Kemudian DPR secara seketika, cepat, membalik, Perppu Cipta Kerja yang dibahas dulu, sehingga undang-undangnya pun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 7/2023 tentang Pemilu. Ini adalah bentuk seketika karena memang terdapat kegentingan memaksa di situ. Jadi secara formil, seketika itu tidak hanya dimakna secara gramatikal, tapi sikap politik, terdapat sikap batin dari DPR untuk memastikan bahwa perppu itu harus segera disetujui atau tidak disetujui. Jadi, seketika itu tidak hanya dalam konteks dimensi waktu, tapi sikap politik, sikap kenegaraan dari DPR untuk memastikan bahwa perppu itu segera disetujui atau tidak disetujui. • Ahli menyampaikan bahwa berkenaan dengan tsunami hukum, pasca-putusan Mahkamah Nomor 91 terdapat ribuan pasal yang tidak dapat dioperasionalisasikan. Undang-Undang Cipta Kerja itu mengubah 78 undang- undang secara sekaligus, tetapi ribuan pasal ini tidak dapat dioperasionalkan. Misalnya, Menteri Ketanagakerjaan harus kemudian menerbitkan Permenaker nomor 18 Tahun 2021 yang sebenarnya dalam rangka mengisi kepastian hukum. Ahli berkali-kali diminta oleh Bareskrim Polri, kemudian di polda-polda, ditanya terkait mengenai eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja karena aparat penegak hukum ingin menggunakan Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Pembalakan Liar, ini sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi, Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diputus oleh Mahkamah dinyatakan untuk kemudian di-hold selama 2 tahun untuk diperbaiki dulu. Terdapat kekosongan hukum luar biasa, Apakah dalam konteks ini tidak genting? Bagi Ahli sebagai orang hukum, ini adalah genting, • Kemudian Ahli menjelaskan bahwa pasca-putusan Mahkamah Nomor 91, memang concern pemerintah adalah memperbaiki Undang-Undang P3, dan telah dilakukan. Setelah kemudian Undang-Undang P3 diperbaiki, ada dua draf yang disiapkan. Draf pertama adalah RUU perubahan, kemudian yang kedua adalah RUU Pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, belum terbayang Perppu Cipta Kerja saat itu. Ternyata ketika terjadi perang Rusia-Ukraina, Raden Pardede di Kemenko Perekonomian memberikan paparan yang cukup 250 mengerikan, terdapat ancaman stagflasi ekonomi, krisis energi, krisis finansial, kemudian ini jika tidak dimitigasi dengan reformasi hukum yang mumpuni melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang cepat, maka ini akan membahayakan. Dibedah waktu itu di Kemenko Perekonomian dan kemudian dikaji apakah ini genting atau tidak, kemudian disepakati genting, terdapat kegentingan yang memaksa. Satu pernyataan bapak Raden Pardede yang cukup Ahli ingat beliau mengatakan bahwa 98 beliau ikut menyusun perppu tahun 98, kemudian tahun 2008 beliau pun ikut menyusun perppu 2008 kaitannya dengan JPSK. Beliau mengatakan, tidak terdapat kegentingan memaksa di 2008 karena ancaman resesi saat itu belum terjadi di Indonesia, tapi dengan Perppu JPSK kemudian ini menyelamatkan perekonomian nasional kita. • Dan kemudian diuji berkali-kali apakah kegentingan memaksa atau tidak, Ahli ingat diundang Rektor UI waktu itu Prof. Ari Kuncoro di Hotel Borobudur. Diundang juga ekonom Indef untuk menjelaskan kegentingan memaksa ini. Kemudian dibuat paparan, Pak Menko menghadap ke Presiden bersama dengan Prof. Mahfud, Ahli mendengar cerita dari Pak Elen, dipaparkan dan Pak Presiden bertanya kepada Prof. Mahfud, “Apakah terdapat kegentingan memaksa?” Prof. Mahfud sebagai mantan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, begawan hukum mengatakan, “Pak Presiden terdapat kegentingan memaksa dari segi tadi, stagflasi ekonomi dan seterusnya.” Muncullah kemudian perintah Presiden untuk kemudian menerbitkan perppu. Jadi, jika dilihat memang tidak ujug-ujug. • Ahli menyampaikan bahwa terdapat 21 Ahli Hukum Tata Negara yang dikumpulkan di Kemenko Perekonomian dari berbagai macam kampus untuk membahas apakah terdapat kegentingan memaksa atau tidak dari segi hukum, ditanya terdapat kegentingan memaksa atau tidak dari segi ekonomi. Kemudian, dialektika itu muncul dan seluruh ahli yang hadir sepakat untuk kemudian menyatakan terdapat kegentingan memaksa secara hukum dan secara ekonomi sehingga disepakati perppu. • Ahli juga diundang ke Baleg DPR dalam pembicaraan tingkat pertama, Ahli menyampaikan kembali, cost benefit analysis perppu itu, walaupun pada akhirnya dari 10 fraksi, PKS dan Demokrat menolak persetujuan perppu menjadi undang-undang. 251 • Ahli melihat meaningful participation luar biasa terkait perppu ini, berkali-kali dibahas ke ahli untuk meyakinkan, apakah secara isi dan secara prosedural ini layak atau tidak. • Kemudian dilakukan sosialisasi terhadap perppu ini. Ahli ingat ada di Hotel Borobudur, di kantor Kemenko Perekonomian, di berbagai macam kampus, bahkan dilakukan oleh Satgas Cipta Kerja. Berkali-kali Ahli diundang oleh Satgas Cipta Kerja di berbagai kota, di berbagai kampus untuk menjelaskan usulan RUU Perppu Cipta Kerja ini. Penolakannya beragam, namun penerimanya pun banyak. Bahkan survei di Litbang Kompas menyatakan bahwa 86% masyarakat itu menerima Perppu Cipta Kerja. 4. Ahli Dendi Ramdani, S.E., M.SE., M.Phil., Ph.D. 1. Ahli merupakan peneliti, akademisi dan ekonom yang sehari-hari bergelut dengan data, analisis dan permasalahan perekonomian Indonesia bahkan sejak awal karier saya pada tahun 1999 sampai sekarang baik di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu di Central of Policy & Implementation Studies (CPIS), selanjutnya di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), dan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEBUI), di Research Institute SOM (Systems, Organisations and Management)- University of Groningen, Belanda, dan di Research Institute ACED (Antwerp Centre of Evolutionary Demography)-University of Antwerp, Belgia, menyaksikan betul bagaimana ekonomi Indonesia bergerak tumbuh dan bertransformasi dengan segala permasalahannya dalam hampir 25 tahun terakhir. 2. Ahli berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah terobosan penting dalam sejarah ekonomi Indonesia sebagai upaya mendobrak permasalahan struktural ekonomi Indonesia, yang selama ini banyak menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 3. Pada kesempatan ini, Ahli akan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sekarang ini berpacu dengan waktu untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi (High Income Country) yang harus dicapai dalam waktu tidak lebih dari 17 tahun. Bangsa Indonesia perlu meningkatkan pendapatan 252 per kapita menjadi US$ 13.845 sebelum tahun 2040, padahal pendapatan per kapita bangsa Indonesia baru mencapai US$ 4.580 pada tahun 2022. Periode sekarang ini sampai dengan tahun 2040 adalah kesempatan emas bangsa Indonesia untuk melakukan akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dengan memanfaatkan bonus demografi yang sedang kita nikmati. Sekarang sampai dengan tahun 2040, rasio ketergantungan Indonesia masih dibawah 50%, yang artinya jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif (usia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang sangat banyak dimiliki bangsa Indonesia sekarang harus bermanfaat secara optimal bagi perekonomian sebagai modal utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Sumber: Badan Busat Statistik (2023). Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050. (Jakarta: Badan Pusat Statistik). 4. Berdasarkan hitungan matematik bunga majemuk, jika bangsa Indonesia ingin mencapai pendapatan per kapita US$ 13.845 pada tahun 2040 dari pendapatan per kapita US$ 4.580 pada tahun 2022 maka ekonomi Indonesia harus tumbuh paling tidak 6,3% per tahun. Lebih jauh, berdasarkan data tahun 2015-2019, Indonesia secara rata-rata memerlukan tambahan investasi sebesar Rp 644 trilyun di Produk Domestik Bruto (PDB) untuk meningkatkan setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Indonesia memerlukan investasi Rp 4.082 trilyun per tahun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3%. Sebagai informasi, nilai investasi riil Indonesia di PDB pada tahun 2022 baru mencapai Rp 3.686. 5. Resiko jika bangsa Indonesia terlambat meningkatkan pendapatan per kapita sekaligus melakukan transformasi struktural perekonomiannya agar bisa 253 menjadi negara dengan pendapatan tinggi sebelum tahun 2040 adalah penduduk yang semakin menua (ageing population). Periode setelah tahun 2040, jika bangsa Indonesia gagal maka keadaaan bangsa Indonesia akan terbebani oleh penduduk yang tidak produktif karena usia yang menua, miskin dan mungkin sakit-sakitan. Dengan kata lain, resiko bangsa Indonesia jika telat melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat adalah terjebak dalam negara berpendapatan menengah, atau bisa dikenal dengan istilah middle-income-trap. 6. Pengalaman beberapa negara-negara di dunia, jika suatu negara gagal melakukan transformasi struktural, selanjutnya gagal menjadi negara berpendapatan tinggi, maka negara tersebut akan masuk ke dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income-trap). Selanjutnya, negara tersebut akan menghadapi permasalahan pertumbuhan ekonomi rendah, produktivitas menurun dan bahkan pendapatan per kapita pun menurun. Dua contoh negara yang gagal melakukan lompatan menjadi negara berpendapatan tinggi dan gagal melakukan transformasi struktural adalah Brasil dan Afrika Selatan. Pendapatan per kapita Brazil menurun setelah mencapai angka tertinggi sebesar US$ 12.750 pada tahun 2013. Begitu pula pendapatan per kapita Afrika Selatan menurun setelah mencapai puncaknya sebesar US$ 8.320 pada tahun 2012. Pelajaran dari kedua negara tersebut bahwa suatu bangsa sangat penting melakukan transformasi struktural dengan memperbaiki iklim berusaha dan berinvestasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kapabilitas teknologi dan inovasi, termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 254 Sumber: CEIC, data diolah. 7. Studi-studi berbagai ahli di dunia seperti, Paus (Paus. E. (2017). Escaping the Middle-Income Trap: Innovate or Perish. ADBI Working Paper Series, No. 685), Aiyar, et. al. (Aiyar, S., Duval, R., Puy, D., Wu, Y. dan Zhang, L. (2018). Growth slowdowns and the middle-income trap. Japan and the World Economy, Vol 48, 22-37), dan Felipe (Felipe, J., Abdon, A., Kumar, U. (2012). Tracking the Middle-Income Trap: What is it, Who is in it, and Why? Levy Economics Institute, Working Paper No. 715) termasuk juga lembaga-lembaga global seperti, ADB (Asian Development Bank), World Bank dan IMF (International Monetary Fund) menunjukan bahwa suatu negara harus memperhatikan faktor-faktor berikut agar terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income-trap). Pertama, negara tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kapabilitas penguasaan teknologi dan melakukan inovasi. Kedua, negara tersebut harus mampu meningkatkan modal per tenaga kerja, yang dilakukan melalui peningkatan investasi. Ketiga, negara tersebut harus mampu memperbaiki kualitas institusi sehingga meningkatkan kepastian berusaha dan iklim berinvestasi. Menurut Douglas F. North, pemenang Nobel Ilmu Ekonomi tahun 1993, “Institutions are the rules of the game in a society, or, more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction” [Douglass C. North (1991), Institutions. Journal of Economic Perspectives, Vol. 5 (1), 97-112]. Institusi adalah aturan main di dalam suatu masyarakat, atau, secara formal, adalah batasan-batasan yang mengatur secara manusiawi yang membentuk interaksi antas manusia. 255 8. Menurut saya, penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah upaya reformasi struktural ekonomi Indonesia agar terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income-trap) di masa depan. Upaya ini adalah kunci untuk meningkatkan kapabilitas penguasaaan teknologi, melakukan inovasi, meningkatkan kepastian berusaha dan menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas rules of the game yang bisa diartikan sebagai peningkatan kualitas perundangan dan peraturan lain dibawahnya. Kegagalan yang dilakukan generasi sekarang dalam melakukan transformasi struktural untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan, akan menjadi beban generasi yang akan datang. Kesalahan generasi sekarang akan menjadi tanggungan generasi anak dan cucu kita di masa depan. Oleh karenanya, upaya percepatan reformasi struktural melalui penerbitan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bisa dipandang sebagai upaya menghindari beban dan tanggung jawab yang harus ditanggung generasi yang akan datang. 9. Iklim berusaha dan investasi yang memberikan kepastian dan efisien adalah pekerjaan rumah (PR) lama yang telah menghambat bangsa Indonesia menarik investasi agar bisa tumbuh lebih cepat lagi. Salah satu data yang bisa menjadi rujukan mengenai iklim berusaha dan berinvestasi adalah data Worldwide Governance Indicators (WGI) dari Bank Dunia. Data ini menunjukan bahwa sepuluh tahun lebih yang lalu, kualitas peraturan (Regulatory Quality) Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Vietnam, negara yang baru saja selesai perang pada tahun 1975. Setelah penerbitan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, persepsi terhadap kualitas peraturan perlahan mulai membaik. Data WGI terakhir pada tahun 2021, skor kualitas peraturan Indonesia mengalami peningkatan menjadi 63 (dari skor tertinggi 100), meningkat dari 39 pada tahun 2010. Posisi kualitas peraturan Indonesia sudah lebih baik dibandingkan Thailand, Filipina dan Vietnam, namun masih di bawah Malaysia dan Singapura. Kualitas Peraturan (Regulatory Quality) Indonesia dan Beberapa Negara Tetangga di Asia Tenggara Tahun Vietnam Filipina Thailand Indonesia Malaysia Singapura 256 2010 28 46 55 39 71 98 2011 29 49 55 42 69 97 2012 28 54 56 45 68 100 2013 29 54 56 47 68 100 2014 31 55 57 52 76 100 2015 35 54 61 49 73 100 2016 33 59 56 53 72 100 2017 36 60 55 56 75 100 2018 38 57 51 53 72 100 2019 39 61 52 57 71 100 2020 43 58 56 59 73 100 2021 38 55 57 63 73 100 Catatan: Kualitas peraturan mencerminkan persepsi terhadap kemampuan pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan dan peraturan yang mendorong dan memajukan pembangunan sektor dunia usaha swasta. Sumber: Worldwide Governance Index, World Bank. 10. Secara lebih mikro, iklim berusaha dan berinvestasi yang banyak dikeluhkan oleh kalangan dunia usaha bisa dilihat dari proses perijinan dan birokrasi yang berbelit-belit dan tumpang tindih. Waktu yang lama dan bertele-tele tanpa kepastian pada akhirnya berdampak pada peningkatan biaya ekonomi yang tinggi (high cost economy). Pada gilirannya, high cost economy membuat daya saing produk-produk yang dihasilkan menjadi rendah. Produk-produk ekspor Indonesia sulit bersaing karena harga yang tinggi; bahkan produk-produk impor membanjiri pasar domestik karena produk-produk lokal kalah bersaing bahkan di rumah sendiri. Mengacu kepada data Ease Doing Business dari Bank Dunia, hari yang dibutuhkan untuk memulai bisnis di Indonesia telah mengalami penurunan dari 46,2 hari pada periode 2013-2017 menjadi 16,8 hari pada periode 2018-2019. Ke depan, bangsa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah terus memperbaiki indikator kemudahan berbisnis agar lebih bisa bersaing lagi. Upaya mempermudah perijinan berusaha yang menjadi salah satu tolak ukur perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi perlu terus diperbaiki untuk mencapai standar yang membuat Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara tetangga terutama di kawasan Asia Tenggara. 257 Sumber: Ease Doing Business, Bank Dunia. 11. Kebutuhan percepatan perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi juga didorong oleh persaingan dengan negara-negara lain terutama didorong oleh persaingan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Bangsa Indonesia tidak boleh terlambat melakukan pembenahan di segala aspek dan bidang untuk memperbaiki iklim berusaha dan berinvestasi. Keberhasilan menarik investasi adalah kunci untuk melakukan akselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan perbaikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Investasi tidak hanya membawa modal usaha dan menciptakan lapangan kerja, namun investasi juga membawa manajemen, teknologi dan inovasi. Investasi adalah faktor penentu keberhasilan suatu bangsa mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan melakukan percepatan pembangunan ekonomi. 12. Sekarang ini, semua negara di dunia terutama negara-negara berkembang, berlomba-lomba menarik investasi sebagai cara mempercepat laju pembangunan ekonominya. Semua negara berbenah diri untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan iklim investasi yang menarik secara bisnis sehingga memberikan keuntungan bagi investor. Catatan, investasi tidak hanya memberikan keuntungan kepada investor saja, tapi juga memberikan keuntungan kepada pihak-pihak terkait lainnya. Tenaga kerja akan dipekerjakan oleh perusahaan yang melakukan investasi tersebut. Penyedia bahan baku dan seluruh rantai pasok pun akan menikmati peningkatan permintaan sehingga bisnisnya menggeliat. Perekonomian lokal di sekitar lokasi perusahaan atau pabrik akan menikmati peningkatan permintaan untuk kebutuhan sehari-hari para pekerja seperti, kos-kosan, rumah makan, kebutuhan sandang, kebutuhan transportasi dan seterusnya. 258 Rasio Investasi Asing terhadap PDB di Indonesia dan di Beberapa Negara Tetangga di Asia Tenggara Sumber: CEIC. 13. Kemampuan suatu negara menarik investasi menjadi sasaran kebijakan strategis dari semua negara yang ingin melakukan percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sejauh ini, kemampuan Indonesia menarik investasi asing masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Data menunjukan bahwa rasio investasi asing terhadap PDB Indonesia dalam lima tahun terakhir, yaitu periode 2018- 2022, hanya sebesar 1,8%, masih dibawah Singapura 27%, Vietnam 4,6%, Filipina 2,5% dan Malaysia 3% namun sedikit di atas Thailand 1,5%. Bahkan dilihat lebih detail lagi, investasi asing yang masuk ke Indonesia didominasi oleh sektor terkait komoditas yaitu industri logam dasar dan sektor pertambangan yang masing-masing sebesar US$ 5,9 milyar dan US$ 3,3 milyar. Perbandingan Investasi Asing per Sektor ke Indonesia, Malaysia dan Vietnam 2,0 23,1 4,6 2,2 2,0 3,6 1,8 27,0 4,6 2,5 1,5 3,0 0 5 10 15 20 25 30 Indonesia Singapura Vietnam Filipina Thailand Malaysia Rata-rata per tahun untuk periode 2013 - 2017 Rata-rata per tahun untuk periode 2018 - 2022 259 Sumber: CEIC 14. Secara kualitas, investasi yang masuk ke Indonesia pun lebih rendah dibandingkan ke negara tetangga seperti, Malaysia dan Vietnam. Investasi ke Indonesia sebagian besar masuk ke sektor komoditas yaitu industri logam dasar dan pertambangan, sementara investasi ke Malaysia dan Vietnam sebagian besar masuk ke sektor industri manufaktur. Investasi yang masuk ke sektor komoditas tambang didorong oleh ketersediaan bahan baku komoditas tambang. Secara praktis bisa dikatakan, karena Indonesia kaya akan bijih tambang seperti, nikel, tembaga, bauksit dan timah, maka investasi akan masuk ke sektor tersebut. Investor ke sektor komoditas pertambangan tidak punya pilihan lain kecuali ke negara yang memang berlimpah akan bahan baku bijih tambang. Berbeda dengan Malaysia dan Vietnam, investasi yang masuk ke sektor industri manufaktur biasanya didorong oleh faktor efisiensi produksi di negara tersebut, yang tercipta oleh iklim berusaha dan berinvestasi yang kondusif. Proses produksi industri manufaktur selalu terhubung dan saling mengkait dengan rantai produksi global (global production chain) dan jaringan pemasaran global (global marketing chain), sehingga memerlukan proses distribusi, logistik, birokrasi, perijinan dan prosedural lainnya yang efisien. 15. Idealnya, investasi yang masuk ke suatu negara didominasi oleh sektor industri manufaktur yang memiliki backward dan forward linkages yang tinggi, sehingga investasi tersebut memiliki multiplier effect dan daya dorong yang tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Investasi jenis ini juga biasanya membawa teknologi dan inovasi yang bisa berdampak pada penyebarluasan kemampuan teknologi dan inovasi ekonomi nasional. Ke depan, Indonesia harus memiliki 260 kemampuan menarik investasi ke sektor industri manufaktur agar dampak terhadap perekonomian bisa maksimal dan memberikan multiplier effecti yang tinggi dan daya dorong terhadap perekonomian yang besar. 16. Kebutuhan untuk memperbaiki iklim berusaha dan berinvestasi secara cepat juga didorong oleh pandemi Covid-19, yang tanpa diduga sebelumnya telah menjadi wabah penyakit menular berskala global yang mematikan. Sebanyak 693 juta jiwa terinfeksi corona virus dan tidak kurang 6,9 juta jiwa meninggal akibat wabah Covid-19 di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, sebanyak 6,9 juta jiwa terinfeksi dan 161 ribu jiwa meninggal akibat wabah Covid-19. Akibat pandemi Covid-19, ekonomi global dan juga Indonesia terjerembab ke jurang resesi yang dalam. Ekonomi global mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,8%; dan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar -2,0%. Pendapatan per kapita Indonesia pun menurun sebesar -6,2% menjadi US$ 3.896 pada tahun 2020. Penurunan pendapatan per kapita ini membuat waktu yang tersedia bagi bangsa Indonesia untuk mencapai standar pendapatan per kapita negara berpendapatan tinggi semakin pendek karena titik start atau titik awal menjadi mundur. Artinya, pandemi Covid-19 telah menambah kegentingan yang memaksa untuk melakukan percepatan pembenahan masalah struktural ekonomi Indonesia. 17. Pada masa pandemi Covid-19, ekonomi nasional mengalami tekanan sangat berat yang mengharuskan pemerintah aktif mengambil kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dari jurang resesi. Pada tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang bertujuan untuk memberikan kerangka hukum dan kebijakan terkait langkah-langkah darurat dalam menangani krisis ekonomi dan keuangan negara akibat pandemi Covid-19. Perpu Nomor 1 tahun 2020 ini bertujuan untuk menangani krisis ekonomi dan keuangan negara dalam jangka pendek. Dua peraturan terpenting dalam perpu tersebut adalah pertama, kebijakan fiskal yaitu kebijakan defisit Anggaran dan Belanja Negara (APBN) 261 bisa melampaui 3% sampai dengan tahun 2022 (pasal 2, ayat 1). Kedua, kebijakan moneter yaitu Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana (pasal 16, ayat 1). 18. Pemerintah mengambil langkah-langkah darurat untuk menyelamatkan perekonomian dengan mengambil kebijakan defisit fiskal. Kebijakan belanja fiskal yang sangat besar karena penerimaan negara yang lebih menurun tetapi pengeluaran membesar untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Namun kebijakan fiskal yang defisit tersebut memiiki daya dorong terhadap perekonomian yang besar karena kebijakan belanja yang besar menciptakan permintaan yang besar terhadap perekonomian. Pada tahun 2020, Pemerintah mengambil kebijakan defisit fiskal sebesar 6,14% dengan nilai defisit sebesar Rp 947,7 trilyun; dan tahun 2021 defisit fiskal sebesar 4,57% dengan nilai defisit sebesar Rp 775,1 trilyun. Belanja fiskal pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, 2021 dan 2022 sebagian besar digunakan untuk membiaya pandemi Covid-19 seperti, biaya pengobatan pasien Covid-19, penyediaan fasilitas kesehatan dan biaya vaksinasi; dan sebagian besar lain digunakan untuk stumulus bagi perekonomian seperti, perlindungan dan bantuan sosial, subsidi bunga bagi UMKM, program penjaminan penyaluran kredit UMKM, dan insentif pajak untuk sektor otomotif dan properti. 19. Kebijakan fiskal yang defisit tersebut dikoordinasikan dengan kebijakan moneter yang mengijinkan Bank Indonesia membeli Surat Utang Negara di pasar perdana. Dengan kata lain, defisit fiskal yang dibiayai oleh penerbitan Surat Utang Negara, yang dibeli oleh Bank Indonesia. Koordinasi kebijakan fiskal yang defisit dan kebijakan Bank Indonesia yang membeli Surat Utang Negara berlangsung sangat baik, sehingga bangsa Indonesia berhasil melewati dengan selamat krisis ekonomi dan pendemi Covid-19. Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,3% dan pada Kuartal 1 dan 2, 2023 berhasil tumbuh masing-masing 5,04% dan 5,17%. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati, 20. Faktor yang tidak dapat kita sepelekan adalah kondisi perekonomian global yang terus diterpa oleh berbagai tantangan yang memicu resesi global. Merangkum dari berbagai laporan perkembangan ekonomi global diantaranya dari International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), kita dihadapkan pada risiko 262 resesi ekonomi global akibat inflasi yang tinggi akibat kelangkaan barang dan disrupsi rantai pasok global, dan juga akibat pengetatan kebijakan moneter global ditandai kenaikan suku bunga di dunia. Selain itu, perang antara Rusia- Ukraina juga menambah tekanan terhadap inflasi global karena pasokan komoditas global berkurang, seperti: minyak mentah, gas, gandum dan minyak bunga matahari. 21. Tantangan global terkini pada tahun 2023 semakin kompleks membuat tingkat ketidakpastian semakin tinggi. Kondisi geo-politik menjadi faktor pemicu turbulensi ekonomi dan menciptakan pola kerja sama internasional yang terkotak-kotak, sehingga menghambat arus perdagangan dan investasi dunia, yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan perekonomian dunia. Berdasarkan proyeksi WEO, IMF (World Economic Outlook, International Monetary Fund) per Juli 2023, ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh 3,0% pada tahun 2023 dan tahun 2024, melemah dibandingkan estimasi pertumbuhan ekonomi 2022 yang sebesar 3,4%. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati, 22. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sejauh ini mulai menunjukan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Beberapa indikator telah sedikit membaik, paling tidak menunjukan arah tren perbaikan. Evaluasi dampak dengan melihat rentang waktu satu atau dua tahun setelah penerbitan Perpu Cipta Kerja sebetulnya masih terlalu pendek untuk menilai keberhasilan produk perundangan. Namun, saya melihat tren perbaikan indikator-indikator ekonomi dalam satu atau dua tahun terakhir menunjukan dampak awal yang baik dari Perpu Cipta Kerja. Saya pribadi yakin perbaikan indikator-indikator ekonomi ke depan akan menunjukan hasil yang lebih baik dan semakin meluas, seiring dengan pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja secara konsisten termasuk penerbitan peraturan-peraturan lain dibawahnya. Saya juga yakin Undang- undang Cipta Kerja menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi Indonesia ke depan untuk memperbaiki iklim berusaha dan berinvestasi secara fundamental. 23. Beberapa contoh dampak positif penerbitan Perpu Cipta Kerja yang sudah mulai terlihat berdasarkan data-data resmi, yaitu: 263 a. Peningkatan secara signifikan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha). Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak Agustus 2021 sampai dengan 3 Juli 2023, Sistem OSS (Online Single Submission) telah menerbitkan 4.493.565 NIB. NIB tersebut diberikan terbanyak kepada usaha mikro sebesar 4.282.882 NIB (95,31%), usaha kecil sebanyak 154.394 NIB (3,44%), usaha besar sebanyak 36.575 NIB (0,81%), dan usaha menengah sebanyak 19.714 NIB (0,44%). Pencapaian penerbitan NIB dalam jumlah yang sangat banyak ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Penerbitan NIB sangat penting bagi legalitas UMK (Usaha Mikro dan Kecil) karena menjadi pintu untuk keberlangsungan usaha, pengembangan usaha dan peningkatan investasi. Misalnya, UMK dengan legalitas usaha akan meningkatkan aksesnya untuk mendapatkan kredit dari bank, sehingga usahanya bisa berkembang melalui peningkatan investasi yang dibiayai kredit dari bank. b. Penyaluran kredit ke UMKM sudah mulai meningkat dari Rp 1.022 trilyun pada tahun 2020 menjadi Rp 1.221 trilyun pada tahun 2021, atau ada peningkatan sebesar Rp 199 trlyun. Jumlah kredit yang disalurkan terus meningkat menjadi Rp 1.349 trilyun pada tahun 2023 dan 1.376 trilyun per Mei 2023. Peningkatan kredit ini salah satunya disebabkan oleh iklim berusaha dan investasi yang semakin kondusif seperti, kemudahan melegalkan usaha UMK melalui penerbitan NIB, meskipin ada faktor lain yang mendorong pertumbuhan kredit UMKM seperti, subsidi bunga dan program penjaminan kredit dari pemerintah. Penyaluran Kredit ke Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) (Rp Trilyun) Sumber: OJK. 264 c. Pertumbuhan kredit sejak awal tahun 2021 juga sudah mulai berbalik arah menjadi positif. Penyaluran kredit modal mulai tumbuhan positif per Juni 2021 yaitu sebesar 0,34%; dan kredit investasi mulai tumbuh positif per September 2021 yaitu sebesar 0,37%. Saya berpendapat bahwa peningkatan pertumbuhan kredit yang sempat terjerembab mengalami pertumbuhan negatif, juga dipengaruhi oleh pemberlakuan Undang- undang Cipta Kerja. Iklim berbisnis dan berinvestasi yang kondusif telah mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan Kredit Perbankan Bulanan (%) Sumber: OJK. d. Investasi pada tahun 2022 mulai menunjukan peningkatan yang signifikan baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi asing (PMA) meningkat dari US$ 31,1 milyar pada tahun 2021 menjadi US$ 45,6 pada tahun 2022, atau ada peningkatan sebesar US$ 14,5 milyar . Sementara itu, investasi dalam negeri (PMDN) meningkat dari Rp 447,1 trilyun menjadi Rp 552,8 trilyun, atau ada peningkatan sebesar Rp 507,2 trilyun. Meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan investasi ini, seperti: kenaikan harga-harga komoditas, saya melihat keberadaan Undang-undang Cipta Kerja turut berkontribusi terhadap peningkatan investasi PMA dan PMDN ini. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 265 Sumber: BKPM. 24. Berdasarkan uraian dan argumentasi yang saya sampaikan diatas, saya berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia memerlukan akselerasi dalam perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi. Kebutuhan akselerasi ini didorong oleh situasi dan kondisi di dalam dan luar negeri yaitu (1) bangsa Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk bisa memafaatkan bonus demografi yang sedang terjadi sampai dengan tahun 2040; (2) akibat pandemi Covid- 19 pada tahun 2020-2022 ekonomi mengalami resesi dan menghadapi ketidakpastian yang tinggi, sehingga yang memerlukan upaya percepatan pemulihan ekonomi; (3) peningkatan inflasi dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak pandemi Covid-19, disrupsi rantai pasok global dan juga diperburuk oleh perang antara Rusia-Ukraina. 25. Selain itu, kebutuhan akselerasi perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi juga didorong oleh persaingan dengan negara-negara berkembang lainnya, terutama negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Semua negara berkembang sekarang berlomba-lomba menarik investasi dengan berbenah memperbaiki iklim berusaha dan berinvestasi sebagai upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonominya. 26. Saya khawatir, jika Indonesia terlambat melakukan upaya fundamental dalam mengatasi permasalahan struktural ekonomi, bangsa Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara-negara di dunia, tidak mampu menarik investasi, tidak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, tidak mampu meningkatkan pendapatan rakyatnya, dan tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Terlebih lagi, mayoritas penduduk akan menua (ageing population) pada tahun 2040, adalah ancaman nyata yang harus kita antisipasi dari sekarang. Bukan besok, tapi sekarang! Semakin lama kita menunda, semakin sedikit waktu yang 266 tersisa. Situasi ini lah yang membuat bangsa Indonesia dalam keadaan kegentingan yang memaksa untuk melakukan upaya perbaikan struktural ekonomi Indonesia secepatnya. 27. Demikian keterangan ahli yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga pandangan profesional yang telah saya sampaikan, menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini. Saya yakin Majelis Hakim akan mengambil keputusan yang bijaksana yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia yang kita cintai. Ahli juga telah menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertanyaan dari Hakin Mahkamah Konstritusi Prof. Enny Nurbaningsih Peningkatan kualitas sebuah regulasi (rules of the game) menjadi pentinq supaya Indonesia tidak terjebak midle income trap. Apa sesungguhnya yang bisa dijadikan standar agar kualitas suatu regulasi (rules of the game) di suatu negara meningkat, sehingga bisa digunakan di Indonesia? Termasukasasformil don asas material yang digunakan negara-negara tersebut sehingga kualitas rules of the game-nya meningkat. Apa standar yang digunakan Malaysia don Singapura sehingga kualitas regulasinya meningkat? Jawaban: Menurut pandangan saya sebagai ahli ekonomi, investor memutuskan berinvestasi di suatu negara didasarkan pada pertimbangan apakah berusaha di negara tersebut bisa menciptakan efisiensi yang tinggi dan memberikan keuntungan. Efisiensi ini bisa tercipta karena biaya bahan baku, biaya operasional, biaya logistic dan biaya administrasi lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Faktor penting yang bisa menciptakan efisiensi, selain ketersediaan infrastruktur yang baik, adalah rules of the games yang sederhana (simple), dapat dihitung dampaknya (accountable) dan dapat diprediksi dampaknya (predictable). Secara umum, setiap negara bisa memiliki legal system yang berbeda-beda baik common law atau civil law, tapi yang terpenting adalah bagaimana legal system tersebut bisa menciptakan iklim berusaha dan berbisnis yang kondusif bagi perusahaan. 267 Mengutip data Worldwide GovernanceIndicators dari Bank Dunia, Regulatory quality di definisikan sebagai perceptions of the ability of the government to formulate and implement sound policies and regulations that permit and promote private sector development. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan standar kualitas peraturan yang baik adalah simple, accountable dan predictable, terlepas dari bentuk legal system-nya, yang pada akhirnya bisa mendorong kemajuan sektor dunia usaha. Jadi, berdasarkan pandangan saya sebagai ahli ekonomi, yang terpenting adalah output atau hasil dari peraturan atau regulasi suatu negara yang mendukung operasional suatu bisnis menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Perpu Cipta Kerja sebagai upaya perbaikan kualitas regulasi memiliki peran sangat penting untuk menciptakan iklim berusaha dan berinvestasi yang efisiensi, accountable dan predictable. Pertanyaan dari Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenhumham, Bapak Dr. Asep Nana Mulyana Ahli menyatakan ada kebutuhan investasi Rp 4000 trilyun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3%. Apakah adanya UU Cipta Kerja yang telah berdampak pada peningkatan skor kualitas regulasi, telah menjadi tonggak pentinq perbaikan iklim usaha secara fundamental? Mohon dijelaskan! Jawaban UU Cipta Kerja secara umum bisa dikatakan berusaha untuk memberbaiki kualitas regulasi dengan memperbaiki kepastian berusaha yang accountable dan predictable. Berdasarkan data Worldwide Governance Indicators, Bank Dunia, yang merupakan survey persepsi dari dunia usaha yang mengukur penilaian para pengusaha/investor, menunjukan bahwa telah terjadi perbaikan skor nilai regulatory quality di Indonesia dari 57 (skala tertinggi 100) pada tahun 2019 menjadi 63 (skala tertinggi 100) pada tahun 2021. Data hasil survey ini mengindikasikan bahwa perbaikan kualitas regulasi di Indonesia mulai terlihat ditunjukan penilaian yang membaik dari pada pengusaha/investor. UU Cipta Kerja memberikan manfaat bagi perbaikan iklim usaha dan diharapkan menjadikan Indonesia lebih bersaing dibandingkan negara-negara lain dalam menarik investasi. Pertanyaan ketiga dari Staf Ahli Bidang Hukum, Kemenko, Bapak Elen Setiadi 268 Seberapa yakin ahli, Pak Dendi Ramdani, melihat UU Cipta Kerjamenjadi tonggak pentinq di dalam menciptakan iklim investasi untuk memanfaatkan waktu 17 tahun tersisa untuk memanfaatkan bunus demography? Jawaban: UU Cipta Kerja telah menunjukan arah perbaikan yang positif terhadap iklim berbisnis di Indonesia yang efisien, accountable dan predictable, seperti sudah ditunjukan data Worldwide GovernanceIndicators, Bank Dunia. Perbaikan indikator ini tentu sangat bermanfaat dalam upaya menarik investasi yang diperlukan bangsa Indonesia agar bisa tumbuh lebih tinggi lagi mencapai target 6,3%. Pertumbuhan ekonomi tinggi ini diperlukan agar Indonesia bisa mencapai kategori negara berpendapatan tinggi yaitu US$ 13.845 per kapita sebelum mayoritas penduduk Indonesia menua (ageing population). Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalu peningkatan investasi adalah kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia yaitu untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi setelah pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar -2,07% karena pandemi Covid-19. Selain itu, peningkatan investasi juga penting karena masuknya investasi berarti menambah sumber daya bagi perekonomian nasional dalam upaya mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita mengejar waktu tersisa yaitu 17 tahun sebelum penduduk mayoritas mengalami penuaan. Lebih dari itu, investasi selain membawa dana masuk, juga membawa manajemen dan teknologi yang membantu percepatan transformasi struktural ekonomi Indonesia menjadi lebih efisiendan produktif dengan peningkatan kemampuan teknologi. Pertanyaan Pemohon Nomor 54 Latar belakang UU Cipta Kerja lahir karena prediksi dampak krisis ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia. Tetapi, Menkeu, BRIN don Bl menyatakan ekonomi nasional stabil dan kuat dan siap menyongsong tahun 2023. Berdasarkan data Bloomberg, Indonesia berada di urutan nomor 14 dari negara yang terpengaruh resesi ekonomi global. Ketua OJK pun mengatakan ekonomi Indonesia tidak terlalu terpengaruh resesi ekonomi global. Jodi ado duo ha/ yang berbeda, apakah ado interdependensi antara ekonomi global dengan ekonomi Indonesia? 269 Perang antara Rusia dan Ukraina berpengaruh terhadap produk pangan, energi don metal. Topi berdasarkan data neraca perdagangan, Indonesia tidak terkoneksi langsung ke Rusia don Ukraina. Ekspor crude oil Indonesia ke Thailand; impor minyak dari Nigeria. Ekspor perminyakan ke Singapura, impornya mungkin dari Uni Emirat Arab. Sementara, untuk pangan yang dipermasalahkan adalah gandum, tapi makanan pokok orang Indonesia makan beras atau nasi. Jawaban Dampak resesi ekonomi global terhadap ekonomi nasional bisa melalui dua saluran, yaitu: jalur perdagangan dan jalur keuangan. Jalur perdagangan memang tidak berdampak langsung ke ekonomi nasional karena Indonesia bisa mencari supplier dan buyer dari negara-negarayang terlibat konflik. Namun demikian, Indonesia terdampak melalui jalur perdagangan ini melalui peningkatan harga-harga. Sebagai contoh, meskipun Indonesia masih bisa mendapatkan pasokan minyak BBM namun harga minyak di dunia meningkat yang menyebabkan Pemerintah menaikan harga BBM pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter pada tanggal 3 September 2022. Sementara itu, jalur keuangan berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia yaitu aliran modal keluar dari pasar obligasi nasional yang pada tahun 2020 sebanyak Rp 88 trilyun, pada tahun 2021, sebanyak Rp 82,6 trilyun dan pada tahun 2021 sebesar Rp 129 trilyun. Aliran modal keluar ini telah menekan kurs Rupiah pada bulan Maret s.d Juni 2022 terlempat lebih dari Rp 15 ribu per dolar Amerika Serikat bahkan mencapai Rp 16.575 per dolar AS pada tanggal; pada bulan Juli 2022 dan antara September 2022 s.d. Januari 2023, kurs Rupiah juga terlempar di atas Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan ekonomi nasional memang terdampak resesi ekonomi global akibat pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dengan Ukraina. Pertanyaan Pemohon (Jumhur Hidayat) Yang sedang dibicarakan adalah uji formil bukan substansi. Sebelum pemerintahan Joko Widodo pertumbuhan ekonomi tinggi; dan setelah 2014 s.d. sebelum Covid-19, pertumbuhan ekonomi pemerintahan menurun karena ekonomi bertumpu pada utang. Keduanya belum ada UU Cipta Kerja (Omnimbus Law). Jawaban 270 Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang relatif tinggi yaitu rata-rata 5,6% (2004-2009) dan 5,8% (2009-2014). Sementara pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,0% (2015-2019); dan rata-rata 2,3% (2020-2022) karena pendemi Covid-19 yang membuat ekonomi terkontraksi pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tinggi pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak ditopang oleh harga-harga komoditas yang tinggi, seperti: minyak kelapa sawit (CPO), batubara, tembaga dan bauksit. Namun, pertumbuhan ekonomi melambat pada periode Pemerintahan Joko Widodo karena harga-harga komoditas tersebut turun paska berakhirnya born komoditas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berkelanjutan dan tidak bisa tinggi di atas 6% karena sektor yang seharusnya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yaitu, sektor industri manufaktur relatif stagnan kalau tidak dikatakan tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga yang terus mengalami kemajuan. Peran sektor industri manufaktur di perekonomian nasional malah mengalami penurunan dari 29,1% pad atahun 2001 menjadi 18,3% pada tahun 2022. Penurunan peran sektor industri manufaktur di dalam perekonomian, biasa disebut sebagai deindustrialisasi. Pola pertumbuhan baik saat periode Pemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono maupun Pemerintahan Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang menjamin pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan (sustainable) dengan melakukan trasformasi struktural ekonomi nasional disertai perbaikan kualitas institusi dan lebih spesifik perbaikan rules of the game ekonomi nasional. Alasan ini lah, yang menu rut saya sebagai ahli ekonomi, menjadi argumen kegentingan yang memaksa melakukan percepatan perbaikan kualitas regulasi melalui penerbitan UU Cipta Kerja. Bahkan, menurut saya sebagai ahli ekonomi, UU Cipta Kerja sudah diperlukan sejak 10 tahun bahkan 15 tahun yang lalu untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif, menaik investasi lebih banyak lagi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 6% per tahun. Pertanyaan dari Prinsipal Perbaikan perijinan menjadikan iklim investasi lebih baik. Berikan contoh danjelaskan! UU Ciptaker merupakan solusi perbaikan ekonomi. Jelaskan dan berikan contoh! 271 Jawaban Perijinan yang panjang dan berbelit-belit akan berdampak pada peningkatan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini pada akhirnya bisa berdampak penurunan daya saing produk- produk nasional. Sebagai contoh, data Ease Doing Business dari Bank Dunia menunjukan bahwa untuk rata-rata waktu yang diperlukan untuk memulai berusaha selama periode 2018-2019 di Indonesia memerlukan waktu 16,8 hari; sementara di Thailand dan Singapura 6 hari dan 1,5 hari. Ke depan, Indonesia perlu menyederhanakan peraturan terkait perijinan ini sehingga lebih sederhana, accountable dan predictable. UU Cipta Kerja ditujukan untuk memperbaiki iklim berusaha yang lebih kondusif sehingga bisa menarik investasi lebih banyak yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Dengan kata lain, semakin kondusif iklim berbisnis akan menarik investasi yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, investasi asing (Penanaman Modal Asing) tahun 2022 telah meningkat menjadi US$ 45 milyar dari US$ 31,1 milyar pada tahun 2021, yang salah satunya didorong oleh perbaikan iklim investasi nasional selain juga didorong oleh kekayaan sumber daya a lam yang dimiliki Indonesia. Selain itu, Ahli juga menegaskan bebrapa hal dalam persidangan sebagai berikut: • Ahli menjelaskan bahwa data yang Ahli kutip itu sebetulnya berasal dari survei persepsi dunia usaha dari World Bank. Mereka melakukan survei menanyakan ke perusahaan, manager, atau direktur terkait iklim investasi di berbagai negara. Jadi, sebetulnya jika dari sisi ekonomi berdasarkan interpretasi Ahli, keputusan perusahaan berinvestasi di satu negara itu paling tidak ditentukan apakah dia dapat efisien melakukan aktivitas ekonomi atau produksi di negara tersebut. Kemudian juga iklim usaha memberikan kepastian dan predictability. Itulah yang kemudian menjadi standar baku ketika perusahaan melakukan investasi di mana pun. • Dari sisi aspek legal karena Ahli di bidang ekonomi, Ahli melihat mungkin terdapat beberapa macam sistem hukum seperti di Cina, Vietnam, dan Indonesia, tapi pada akhirnya adalah hasil dari indicator-indikator ekonomi yang kemudian menjadi keputusan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, menurut 272 Ahli, tujuan akhir dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah memberikan iklim investasi yang dilihat dari peningkatan efisiensi perusahaan. • Terkait dengan terjadinya urgensi, Ahli melihat dari dalam jangka pendek, misalnya tahun 2019 sempat viral terdapat berita 33 perusahaan hengkang dari Cina, tidak satu pun ke Indonesia yang kemudian membuat Presiden marah- marah. Itulah urgensi yang penting sekali untuk memperbaiki iklim investasi. Oleh karena itu, dari sisi ekonomi, Ahli berpandangan seharusnya Undang- Undang Cipta Kerja ini sudah 10 tahun atau bahkan 15 tahun yang lalu diundangkan sehingga kita tidak tertatih-tatih untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang 5%. • Menurut Ahli, memang betul perekonomian kita dapat tumbuh sampai dengan 5%, tapi praktis sejak tahun 2010, kita sangat tertolong oleh booming komoditas. Harga-harga batubara dan CPO yang tinggi membuat kita tumbuh di atas 5%. Tapi kondisi ini akan sangat rentan, apalagi tentu sumber daya ini akan habis. Oleh karena itu, kita memerlukan investasi, terutama di bidang manufaktur. Dan memang biasanya negara-negara yang maju, dapat melompat menjadi negara berpendapatan tinggi itu melalui aktivitas ekonomi di bidang manufaktur. Jepang misalkan, kemudian Korea, terakhir China. Oleh karena itu, urgensi yang dilihat dari perspektif yang agak panjang sebagai kebutuhan untuk memperbaiki iklim investasi itu mutlak. • Ahli menjelaskan terkait dengan kondisi di tahun 2020, 2021, dan 2022, memang saat itu terdapat urgensi yang lebih mendorong lagi supaya kita melakukan percepatan. Pada tahun 2020 terjadi Covid dan ekonomi kita di angka -2%. Jadi, jika dikatakan biasa-biasa saja, mungkin itu sebagai upaya menenangkan pasar. Karena indikator yang sebetulnya sangat mengkhawatirkan, pada tahun 2021 dan 2020 itu terdapat capital outflow. Pada tahun 2020 sebesar 135 triliun, dan tahun 2021 sebesar 82 triliun. Apabila dibiarkan, tentu akan membuat kurs kolaps seperti tahun 1998. Oleh karena itu, situasi sebetulnya tidak baik-baik saja. 5. Saksi Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Saksi menyampaikan beberapa kesaksian sebagai berikut: 1. Saksi sebagai Direktur Pascarasarjana Universitas Borobudur merupakan pihak 273 yang diajak kerja sama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyelenggarakan kegiatan Bersama dalam acara “Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja)”. 2. Maksud dan tujuan konsutasi publik ini adalah untuk menjalankan amanat pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu terkait dengan pemenuhan aspek meaningfull participation yang terdiri atas uji publik, sosialisasi, desiminasi, dan/atau konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, terkait dengan pembentukan RUU Penetapan Perppu CIpta Kerja. 3. Konsultasi publik dilakukan pada Kamis, 19 Januari 2023, di hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. 4. Kegiatan konsutasi publik dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui sambutan secara online dan Rektor Universitas Borobudur, Prof. Dr. Bambang Bernathos, M.sc yang hadir secara luring/fisik di hotel Borobudur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa RUU ini merupakan tindak lanjut Putusan MK. Sebelumnya Pemerintah pun menindaklanjuti Putusan MK dengan membentuk UU No. 13 Tahun 2022 yang memasukan metode omnibus law. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pun menyampaikan bahwa Satgas Cipta Kerja juga telah melakukan berbagai sosialisasi ke berbagai stakeholders untuk menyerap aspirasi usulan substansi UU Cipta Kerja agar lebih baik dan berdaya guna bagi kemakmuran rakyat. 5. Konsultasi publik dilakukan oleh Tim Pemerintah, antara lain Bapak Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Bapak Dr. Dhahana (Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM), ibu Indah Anggono Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Dr. Muhammad Aqil Ilham (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama), dan Dr. Ahmad Redi (Tim Ahli Cipta Kerja Kemenko Perekonomian). 274 6. Konsultasi publik ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta secara luring, yang meliputi dosen dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, dosen dan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur, wakil Kementerian/Lembaga. Selain itu, berdasarkan undangan yang kami terima dari Sekretaris Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat sekitar 24 Dekan Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta yang juga diundang dalam acaea konsuktasi publik ini. 7. Dalam acara konsutasi publik ini, disampaikan oleh para pembicara mengenai RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, termasuk substansi Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan. 8. Dalam acara konsultasi publik ini, terlihat dinamika tanya jawab yang cukup hangat mengenai isu ketenegakerjaan dalam RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja ini. Beberapa dosen dan mahasiswa program doktor Universitas Borobudur memberikan berbagai catatan kritis terhadap berbagai substansi ketenegakerjaan. Para pembicara pun mendengarkan, memberikan penjelasan, dan mempertimbangkan berbagai masukan tersebut untuk dikonsolidasi materinya dalam peraturan pemerintah. 9. Sebagai seorang akademisi, Saksi memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melakukan sosialisasi ini sangat baik karena berupaya memberikan pemahaman secara terbuka, rasional, dan bertanggung jawab atas politik hukum pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik. Selain itu, Saksi juge menegaskan bebrapa hal dalam persidangan sebagai berikut: • Saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai bagian dari bentuk kerja sama antara Universitas Borobudur, khususnya program Pascasarjana, yang diminta oleh kementerian untuk melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 250 orang dengan mengundang mahasiswa Program Doktor Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum, serta para Dekan Fakultas Hukum di Jakarta dan kegiatan berlangsung sangat dinamis karena masing-masing pemateri menyampaikan sesuai dengan keilmuan dan bidangnya. Misalkan berbicara mengenai investasi, itu narasumbernya ada. Bicara ketenagakerjaan, narasumbernya ada. Berbicara mengenai kemudahan investasi, narasumbernya ada. Berbicara mengenai 275 peraturan perundang-undangannya, kenapa Perppu Cipta Kerja tidak undang- undang, juga ada. • Saksi sebagai pihak mengadakan kegiatan tersebut, mencatat kegiatan diskusi tersebut dalam dokumen notulen yang disampaikan kepada kementerian, yaitu satgas Kementerian Perekonomian. • Saksi juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sangat efektif, karena juga diliput media, baik media cetak maupun elektronik, dan hasilnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah, bagaimana mengenai rancangan atau Perppu Cipta Kerja tersebut. • Saksi juga menyampaikan hanya melakukan sosialisasi, supaya meaningful participation itu menjadi suatu hal yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. • Saksi menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut, tidak dibahas secara langsung RUU melainkan pemaparan masing-masing pemateri dengan menggunakan powerpoint. • Saksi menyampaikan bahwa yang diundang dalam kegiatan tersebut adalah mahasiswa dengan berbagai latar belakang pekerjaan, ada mahasiswa yang merupakan anggota DPR, DPD dan bahkan DPRD. Sehingga Saksi tidak dapat menjelaskan kapasitas para peserta yang hadir selain sesuai dengan undangan yaitu sebagai mahasiswa program Doktor Hukum dan Magister Hukum Universitas Borobudur. 6. Saksi Dr. Elviandri, S.HI., M.Hum. Saksi menjelaskan mengenai apa yang Saksi lihat, dengar, dan alami saat menjadi Moderator Sesi I pada Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (RUU) di Hotel Mercure Samarinda tanggal 6 Februari 2023, sebagai berikut: 1. Konsultasi dibuka oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Prof. Dr. H. Bambang Setiaji dan keynote speech dari Sesmenko Perekonomian, Bapak Susiwijono. 2. Konsultasi publik dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian, KemenKopUKM, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 276 Awang Long, Universitas Mulawarman, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) Provinsi Kalimantan Timur, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). 3. Pemaparan materi dimulai oleh Prof. Aidul Fitriciada Azhari dimana beliau menjelaskan mengenai kronologis UU 11/2020 hingga menjadi Perpu 2/2022; beliau juga menjelaskan pengaturan Perpu dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK 138/2009. 4. Pemaparan kedua dilanjutkan oleh Prof. Bambang Setiaji yang menjelaskan mengenai persamaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan teori general equilibrium dimana teori tersebut mempertimbangkan semua pasar dalam suatu perekonomian secara bersamaan untuk menilai keseimbangan umum. Metode omnibus tersebut diharapkan dapat mengurai dan memberikan solusi terhadap hambatan- hambatan di sisi regulasi secara komprehensif. 5. Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dhahana Putra selaku Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beliau menjelaskan mengenai aspek kegentingan memaksa baik yang dilihat dari kondisi global maupun kondisi nasional, serta mekanisme penyusunan Perpu hingga proses persetujuan Perpu di DPR. 6. Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Indah Anggoro Putri selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, beliau menjelaskan mengenai urgensi Perpu 2/2022 dalam rangka peningkatan lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan berdaya saing. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai ketentuan mengenai alih daya, upah minimum, dan standar upah. Beliau juga memberikan klarifikasi mengenai isu-isu yang berkembang terkait PKWT, cuti, PHK dan pesangon, dan penerapan asas no work no pay. 7. Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Bapak I Ktut Hadi Priatna selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beliau memaparkan mengenai tindak lanjut Putusan MK 91/2020, urgensi Perpu 2/2022, meaningful participation RUU Penetapan Perpu 2/2022. 277 8. Terjadi diskusi antara para narasumber dengan peserta yang hadir baik secara fisik maupun secara online/daring, antara lain: a. Bapak Nasurnadiah perwakilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long berpendapat bahwa alasan kegentingan memaksa dari Perpu 2/2022 tidak mencukupi karena masih terdapat UU 13/2003 yang akan berlaku kembali apabila UU 11/2020 dibatalkan. Beliau juga menyampaikan bahwa biasanya penolakan Masyarakat terhadap suatu undang-undang didasarkan atas materi yang tidak disetujui. b. Ibu Suryaningsih perwakilan Universitas Mulawarman sekaligus utusan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Aisiyah Kalimantan Timur menyampaikan bahwa perlu diperhatikan kembali terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diubah dalam perpu dan kesenjangan upah antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja domestik perlu didijadikan atensi. c. Bapak Sulaiman Hattase selaku Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyampaikan bahwa penerbitan Perpu 2/2022 tidak dalam keadaan yang mendesak. Beliau mempersilahkan Pemerintah untuk melanjutkan Perpu, namun dengan catatan untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan. 9. Sedangkan Sesi II dimoderatori oleh Dr. Aullia Vivi Yulianingrum selaku Akademisi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Selain itu, Saksi juga menegaskan beberapa hal dalam persidangan sebagai berikut: • Saksi sebagai Moderator merasakan, mengalami, dan melihat diskusi yang terjadi sangat dinamik karena terdapat pro dan kontra dan semua pihak menyampaikan argumentasi dan pendapatnya yang diawali penyampaian dari para narasumber. Setiap peserta yang mengisi daftar hadir diberikan bahan atau materi dalam bentuk hardcopy dan juga dapat di-download dalam bentuk Google Drive. Artinya, apa yang telah disampaikan oleh Kemenko Ekonomi ketika itu sebagai pelaksana bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, sejauh yang Saksi lihat dan dengar adalah telah memenuhi unsur meaningful participation. 278 • Bahwa hak didengar pendapat para peserta juga sudah dilaksanakan, hak dipertimbangkan pendapatnya oleh para narasumber juga sudah dilaksanakan, dan hak mendapatkan penjelasan atas jawaban itu juga telah dilaksanakan. • Saksi sebagai moderator kegiatan menjelaskan bahwa seluruh rangkaian konsultasi publik dilaksanakan dengan hikmat dan dinamis yang diakhiri dengan makan bersama dengan pihak serikat kerja yang hadir. 7. Saksi Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., P.hD. Saksi beberapa kali berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan Undang Undang Cipta Kerja, baik dalam kapasitas sebagai akademisi maupun sebagai anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Sebagai akademisi/pakar, Saksi berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Pada tanggal 16 September 2022, Saksi menjadi narasumber dalam "Rapat Pembahasan Upah Minimum 2023" yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat ini dihadiri juga oleh narasumber dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Pembahasan berkisar pada formula untuk menentukan upah minimum. Pada tanggal 8 Desember 2022, Saksi berpartisipasi dalam "FGD Revisi UUCK dan Respons terhadap Ancaman Perekonomian Global” sebagai narasumber dalam sesi yang berjudul, "Arahan Pengaturan Ketenagakerjaan dan Jaminan Produk Halal dalam UUCK Baru.” Focused-group Discussion yang berlangsung sehari penuh ini dihadiri oleh pakar dan akademisi di bidang hukum dan ekonomi dari berbagai kampus, antara lain Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Universitas Diponegoro dan Universitas Indonesia. Sebagaimana judulnya, pembahasan berkisar pada isu ketenagakerjaan dan pelaksanaan jaminan produk halal. Pada tanggal 10 November 2022. Saksi hadir sebagai narasumber mewakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI dalam Expert Meetings mengenai "UUCK dan Aturan Turunannya dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum." Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satgas Percepatan Sosialisasi UUCK ini menghadirkan beberapa ahli ekonomi dan hukum, antara lain dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Diponegoro. 279 Yang Saksi dapat sampaikan, kegiatan-kegiatan di atas dihadiri oleh para akademisi/pakar dari berbagai latar belakang, khususnya dari disiplin ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Sebagian partisipan memberi gambaran mengenai situasi ekonomi global dan nasional; sebagian mempertanyakan pasal-pasal di dalam UUCK, dan lainnya memberi masukan mengenai hal-hal yang dapat diperbaiki dalam UUCK atau turunannya. Di dalam kegiatan-kegiatan di atas terjadi selalu ada dialog dan tidak jarang perdebatan di antara para hadirin. Selain itu, pada Juni 2022. Kajian mengenai PKWT dan Alih Daya. Dalam melakukan kajian, tim melaksanakan FGD dengan narasumber dari perwakilan Serikat Buruh dan dari Asosiasi Pengusaha. Temuan dari kajian ini antara lain, dengan melihat beberapa indikator yang tersedia, tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan dalam kondisi PKWT antara sebelum dan setelah ditetapkannya UUCK. Sebagai anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta (unsur akademisi), Saksi juga mengikuti Dialog UUCK Bidang Pengupahan" dengan Dewan Pengupahan di Jawa Bagian Barat (Provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten). Acara yang diselenggarakan di Jakarta, 1-2 November 2022 ini diikuti oleh perwakilan dari Dewan Pangupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang masing-masing terdiri dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, asosiasi pengusaha, pemerintah, dan akademisi/pakar. Di dalam kegiatan ini, terjadi tanya-jawab yang cukup intens antara para narasumber (dari pemerintah dan akademisi) dan para peserta, khususnya dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Partisipasi Saksi lainnya adalah pada saat penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2023. Menurut ketentuan, para gubernur harus menetapkan nilai upah minimum untuk tahun mendatang pada akhir bulan November. Namun, dari berbagai masukan (termasuk dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta), penetapan UMP menurut formula Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan memberi nilai yang rendah sehingga perlu penyesuaian. Dalam kaitan pencarian formula yang paling tepat, Saksi diminta oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberi masukan mengenai hal itu. Beberapa rapat dilakukan dengan mengundang pihak Kementerian/Lembaga yang terkait dan beberapa akademisi lainnya. Terjadi perdebatan baik mengenai formula UMP maupun mengenai sisi hukum dalam konteks Keputusan bersyarat dari Mahkamah 280 Konstitusi pada tahun 2021. Pada akhirnya, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2021 yang memuat formula UMP yang baru. Selain itu, Saksi juga menegaskan beberapa hal dalam persidangan sebagai berikut: • Saksi menjelaskan bahwa memang tidak semua masukan atau komentar dari para narasumber atau peserta yang saat itu hadir dalam berbagai pertemuan itu diterima oleh Pemerintah. Ada yang diterima, ada yang tidak. Tetapi paling tidak Pemerintah sudah melakukan upaya untuk mendengarkan apa yang diinginkan dan apa yang perlu diperbaiki dari UUCK. • Saksi tidak mengetahui DPR mengadakan kegiatan serupa, karena sepengetahuan adalah Pemerintah yang melakukan kajian dan juga melakukan penyerapan aspirasi untuk memperbaiki UU CK pada saat itu setelah Putusan Mahkamah. • Saksi tidak mengetahui apakah perppu masuk dalam Prolegnas karena pada waktu pembahasan Permen 18, hanya dibahas bagaimana cara untuk menyikapi, mengoreksi, dan menyempurnakan PP 36 tanpa harus melangkahi Putusan Mahkamah. • Saksi menjelaskan bahwa Dewan Pengupahan adalah nonstruktural yang memang biasanya dilekatkan kepada Dinas Ketenagakerjaan yang anggotanya itu ada pemerintah, ada asosiasi pengusaha, ada serikat buruh, serikat pekerja, dan ada akademisi. Sepengetahuan Saksi terdapat perwakilan yang secara signifikan mewakili suara dari serikat pekerjaan dan suara buruh. • Sebagai anggota Dewan Pengupahan, Saksi melakukan kajian dan apabila melaksanakan PP 36 sesuai dengan formula yang di PP 36 untuk DKI misalnya, hanya akan meningkat 0,85, sementara inflasinya 1,52. Jadi, itu kami sampaikan kepada Pemerintah terkait PP 36 mengenai upah minimum, perlu diperbaiki. • Saksi menjelaskan bahwa bahan-bahan yang disampaikan biasanya adalah PPT ataupun tulisan-tulisan singkat mengenai pasal-pasal tertentu atau topik-topik tertentu yang sesuai dengan yang dibahas pada sesi tersebut. Jadi, bentuknya bukan lengkap perppunya, tapi lebih ke arah PPT atau materi-materi tertentu • Saksi juga menjelaskan kegiatan pada umumnya dihadiri oleh akademisi, Pemerintah, dan juga asosiasi pengusaha, ataupun dari serikat pekerja atau serikat buruh. 281 8. Saksi Bibit Gunawan, S.H., M.H. Bahwa sejak UU Cipta No. 11 Tahun 2022 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 maka kami melalui organisasi pekerja berinisiatif untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah guna mendapatkan gambaran dan informasi secara komprehensif mengenai langkah-langkah Pemerintah dalam memenuhi syarat formal pembentukan undang-undang, sehingga tidak dibatalkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu tujuan kami beraudiensi adalah untuk mendorong Pemerintah segera mewujudkan kepastian hukum atas berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 agar tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Untuk maksud tersebut diatas kami melayangkan surat kepada Pemerintah pada tanggal 6 Januari 2023, yang pertama, Surat No. 031/ORG/DPP KSPSI/I/2023 kami tujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Sedangkan yang kedua, Surat No. 032/ORG/DPP KSPSI/I/2023 kami tujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI. Alhamdulillah kedua surat tersebut mendapat respon positif, pada tanggal 18 Januari 2023 kami diterima oleh Menko Perekonomian RI, dimana beliau menjelaskan bahwa hal-hal terkait syarat formal pembentukan UU telah dipenuhi dan menyatakan bahwa PERPPU dalam persiapan untuk dijadikan Undang- Undang. Selain itu juga disampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan beberapa pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk diminta masukannya atas PERPPU tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 kami diterima oleh Menko Polhukam RI, beliau menjelaskan bahwa Pemerintah dan DPR akan segera mengesahkan PERPPU No. 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang. Demikian kesaksian ini kami sampaikan bahwa pada intinya kami sebagai bagian dari masyarakat telah memberikan masukan dan juga telah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah sebagaimana maksud kami melakukan audiensi pada tanggal yang telah disebutkan diatas. Selain itu, Saksi juga menegaskan beberapa hal dalam persidangan sebagai berikut: 282 • Saksi menjelaskan bahwa permohonan audiensi yang diajukan oleh Saksi diterima oleh Pemerintah dan tentunya ini membuka ruang untuk menyampaikan masukkan kepada Pemerintah. Pemerintah pun juga memberi penjelasan yang komprehensif atas terbitnya perppu tersebut, sehingga Saksi menganggap bahwa ini terdapat proses komunikasi dua arah yang positif, tentunya meskipun tidak sempurna, asas partisipasi itu sudah dapat terpenuhi. • Saksi juga menjelaskan Pemerintah tidak mempersulit kegiatan tersebut, karena setiap kami menginginkan satu aduensi terkait isu-isu yang aktual, terutama karena Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Saksi berkepentingan untuk mendapatkan penjelasan dan hal ini juga direspons oleh Pemerintah. • Saksi menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut, lebih fokus kepada apakah Pemerintah sudah memenuhi syarat-syarat formal yang seharusnya dilengkapi oleh Pemerintah dan di sana dijelaskan bahwa Pemerintah memang telah memenuhi. • Saksi juga menyampaikan bahwa sebenarnya juga mengajukan surat kepada Presiden, tapi tidak ada tanggapan, mungkin karena kesibukan, maka kemudian surat itu ditujukan kepada Kementerian dan direspon. • Terkait dengan Pasal 59 mengenai PKWT dan apakah Saksi menerima undang- undang cipta kerja saat ini, menurut Saksi, hal tersebut terlalu dini untuk disikapi karena ini sudah masuk menyangkut materi atau substansi, tentunya tidak dalam sidang ini. • Saksi juga melihat beberapa kali Kementerian Ketenagakerjaan mengundang organisasi pekerja, namun tidak mengetahui organisasi mana saja yang dimintakan masukan. [2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis para Pemohon bertanggal 14 September 2023 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI A.1. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO 283 1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah kewenangan untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum. 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD 1945 ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang selanjutnya disebut “UU MK” juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945, dilakukan dalam hal suatu UU diduga bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 yang selanjutnya disebut “UU PPP,” selengkapnya berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 4. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian Undang- Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil Undang-Undang, diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 284 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang menyatakan: Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021: Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945” 5. Bahwa penting untuk Para Pemohon sampaikan, karena permohonan ini adalah permohonan uji formil, maka sudah menjadi kebiasaan dalam praktik dan diakui oleh Mahkamah, bahwa pengaturan yang tercantum dalam UU PPP dijadikan dasar dalam pengujian ini. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut: Pasal 51A ayat (3) UU MK: Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (“Putusan MK 27/2009”), halaman 83: “… menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU- XVII/2019, tanggal 4 Mei 2021, juga telah menentukan syarat penilaian pengujian formil UU adalah sebagai berikut: a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam 285 pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; b. Pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang; c. Pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang- undang; dan d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk dalam pengujian formil. 7. Bahwa selain keempat syarat penilaian pengujian formil tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperkuat syarat/standar penilaian pengujian formil yang juga mencakup pengujian terhadap keterpenuhan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) [vide Paragraf 3.17.8 s.d. 3.17.9], selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut: “Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019…” 8. Bahwa objectum litis permohonan Para Pemohon dalam hal ini adalah pengujian formil UU Ciptaker terhadap UUD 1945, sehingga menurut Para Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian formil UU Ciptaker terhadap UUD 1945 berdasarkan standar/syarat penilaian pengujian formil sebagaimana yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam sejumlah putusannya tersebut. 9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo. A.2. PERMOHONAN A QUO DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009 (“Putusan MK 27/2009”) memberikan limitasi waktu terhadap pengajuan permohonan uji formil. Di dalam Paragraf 3.34 286 Putusan MK 27/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut: “… Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.” Tenggang waktu ini juga diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia” 11. Bahwa UU Ciptaker diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 dan Para Pemohon mengajukan permohonan uji formil pada 5 Mei 2023. Artinya, Para Pemohon mendaftarkan Permohonan dalam waktu 35 (tiga puluh lima) hari setelah UU Ciptaker diundangkan, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. 12. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena permohonan pengujian formil UU Ciptaker terhadap UUD 1945 yang Para Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU Ciptaker diundangkan, maka dengan demikian permohonan a quo masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan karenannya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo. A.3. TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN, PARA PEMOHON MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) 13. Bahwa Pasal 51 UU MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam 287 Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”) memberikan penjelasan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi agar Para Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing), yakni kualifikasi pemohon serta hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan. 14. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang- undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 15. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon XV merupakan badan hukum privat sebagai bagian kelompok dalam masyarakat yang memiliki kewajiban untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap Peraturan Perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum. 16. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon XV diwakili oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (atau dengan nama jabatan lain). Hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon yang direpresentasikan oleh seluruh pimpinan pengurus telah sah dan meyakinkan untuk bertindak mengajukan Permohonan a quo. 17. Bahwa penjelasan lebih detail dan komprehensif mengenai identitas dan/atau kualifikasi dari para Pemohon, telah para Pemohon uraikan dalam Permohonan sebagaimana tertulis pada subbab “Kedudukan 288 Hukum (Legal Standing) para Pemohon,” halaman 16 s.d. 37. Oleh karenanya, untuk menghindari duplikasi, maka Para Pemohon tidak akan menjelaskan secara detail kembali mengenai kualifikasi Para Pemohon. 18. Bahwa sejatinya, tanpa perlu dibuktikan kembali, kepentingan hukum Para Pemohon telah nampak dan terbukti dari tidak diberhentikannya perkara ini ditengah jalan atau diprosesnya perkara ini sampai kepada tahap kesimpulan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 PMK 2/2021, selengkapnya sebagai berikut: Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang melipuli: a. identitas Pemohon; b. kewenangan Mahkamah; c. kedudukan hukum Pemohon; d. alasan permohonan (posita); dan e. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 47 PMK 2/2021: Setelah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan, Panel Hakim yang memeriksa perkara tersebut melaporkan hasilnya dalam RPH untuk memutuskan tindak lanjut perkara. 19. Bahwa Permohonan a quo tidak akan diproses lebih lanjut, jika yang mengajukannya tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing). Sementara, perkara a quo, sudah sampai pada tahap kesimpulan. Ini artinya, sejak awal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sudah menilai bahwa terhadap perkara a quo, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing). KEPENTINGAN PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL 20. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai kualifikasi Para Pemohon dalam rangka memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), khususnya dalam pengujian formil UU terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga menetapkan syarat legal standing berupa adanya kepentingan Para Pemohon yang dilihat dari hubungan pertautan Para Pemohon dengan UU yang dimohonkan pengujian. Hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam 289 pertimbangan hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, halaman 68, selengkapnya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkret yang diajukan oleh Para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” 21. Bahwa sebagaimana diketahui, dan juga terungkap dalam persidangan, Para Pemohon merupakan organisasi serikat pekerja (badan hukum privat) yang anggotanya tersebar di berbagai macam perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan Undang-Undang yang diubah, dihapus, atau ditetapkan yang baru oleh UU Ciptaker. Selain itu, sebagai organisasi serikat pekerja, para Pemohon memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah, dihapus, atau ditetapkan dengan ketentuan yang baru oleh UU Ciptaker. Perubahan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan Para Pemohon dan para anggotanya. 22. Kerugian konstitusional yang diderita akibat diterbitkannya UU Ciptaker sebagai kelanjutan pengesahan Perppu Ciptaker menjadi Undang-Undang sudah lebih dari cukup hanya untuk membuktikan pertautan langsung yang dimiliki Para Pemohon. Sehingga, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan legal standing uji formil UU Ciptaker. 290 KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 23. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai kualifikasi dan kepentingan para Pemohon dalam pengujian formil, pemenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada para Pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian. 24. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” 25. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 26. Bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional secara faktual atau setidak-tidaknya potensial dalam penalaran yang wajar dapat 291 terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi Undang-Undang (“UU Ciptaker”). UU Ciptaker yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker (“Perppu Ciptaker”) menjadi undang-undang melakukan perubahan mayor terhadap Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). 27. Bahwa para Pemohon merupakan organisasi yang senantiasa memperjuangkan hak-hak buruh untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. UU Ciptaker yang mengubah sebagian isi UU Ketenagakerjaan telah secara langsung memberikan kerugian kepada usaha dan upaya Para Pemohon selama ini. UU Ciptaker semakin merugikan kaum pekerja/buruh dibanding UU Ketenagakerjaan yang selama ini juga sudah dinilai merugikan. Kerugian konstitusional secara faktual atau setidak-tidaknya potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya UU Ciptaker, di antaranya sebagai berikut: a. Longgarnya ketentuan penggunaan tenaga kerja asing. Sebelum UU Ciptaker berlaku, pemberi kerja wajib terlebih dahulu memiliki izin tertulis dari Menteri untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Setelah UU Ciptaker berlaku, pemberi kerja hanya memerlukan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini merupakan implikasi dari diubahnya ketentuan Pasal 42 dan dihapusnya Pasal 43 dan 44 UU Ketenagakerjaan. b. Tidak tegasnya akibat hukum pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu bila penyusunannya dilakukan secara lisan. Hal ini merupakan implikasi dari diubahnya ketentuan Pasal 57 UU Ketegakerjaan; c. Pemberian porsi yang besar bagi Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah mengenai outsourcing; d. Waktu lembur yang bertambah lama, sehingga pemberi kerja dapat mempekerjakan buruh 11 sampai 12 jam dalam satu hari 292 dan 58 jam dalam satu minggu. Hal ini merupakan implikasi dari diubahnya ketentuan Pasal 78 UU Ketenagakerjaan; e. Berkurangnya jenis cuti bagi pekerja sebagai implikasi dari diubahnya ketentuan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan; dan f. Penetapan upah minimum yang tidak lagi wajib sampai ke tingkat kabupaten/kota sebagai implikasi lahirnya ketentuan Pasal 88C UU Ketenagakerjaan oleh UU Ciptaker. Perubahan-perubahan di dalam UU Ketenagakerjaan tersebut membawa kerugian konstitusional secara faktual atau setidak- tidaknya kerugian potensial konstitusional bagi buruh, khususnya terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak, serta jauh dari sistem perbudakan dalam hubungan kerja 293 inilah yang dilanggar akibat diterbitkan dan diundangkannya Perppu Ciptaker (yang saat ini sudah menjadi UU Ciptaker) oleh Presiden Joko Widodo. 28. Bahwa kemudian, kerugian konstitusional lain yang sangat terlihat dan dialami oleh Para Pemohon adalah hilangnya hak untuk mendapat kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang yang akan mengikat diri Para Pemohon beserta para anggotanya. Perppu Ciptaker baru disetujui menjadi undang-undang oleh DPR di Rapat Paripurna ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023. Artinya, persetujuan Perppu Ciptaker dilakukan di luar Masa Sidang III Tahun 2022/2023 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2023 sampai 16 Februari 2023, waktu masa sidang berikutnya untuk mengesahkan suatu Perppu menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Proses pembentukan UU Ciptaker jelas melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, suatu pelanggaran hak Para Pemohon dan anggotanya untuk mendapat kepastian hukum. 29. Bahwa selain hak atas kepastian hukum, kerugian konstitusional lain yang tidak kalah penting adalah hak meaningful participation yang seharusnya didapatkan Para Pemohon, apabila Presiden patuh dan tunduk pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (“Putusan MK 91/2020”), yakni dengan memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker (“UU Ciptaker Lama”) secara benar. Bukan justru mengakali putusan tersebut dengan cara menerbitkan Perppu Ciptaker yang sejatinya sama sekali tidak memiliki unsur kegentingan yang memaksa di dalamnya. 30. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo. B. DALAM POKOK PERKARA B.1. PENGESAHAN OBJEK PERKARA TERBUKTI DAN DIAKUI OLEH DPR DILAKUKAN DI LUAR MASA SIDANG YANG SEHARUSNYA. HAL INI MERUPAKAN BENTUK PELANGGARAN YANG NYATA TERHADAP 294 PASAL 22 UUD 1945, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XVII/2020, DAN PASAL 52 UU PPP B.1.1. DPR MENGAKUI PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DILAKUKAN DI LUAR MASA SIDANG BERIKUT SETELAH PERPPU DITETAPKAN 1. Bahwa sebagai pengantar kesimpulan, penting untuk Para Pemohon sampaikan bahwa dalam fakta persidangan yang muncul dan juga diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat selaku Pihak Pemberi Keterangan mengakui pengesahan Objek Perkara dilakukan di luar masa sidang berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. 2. Bahwa pengakuan yang disampaikan oleh DPR atas keterlambatannya dalam mengesahkan Objek Perkara merupakan salah satu bentuk nyata bahwa tidak ada ihwal kegentingan memaksa dalam penerbitan Perppu Ciptaker yang kemudian disahkan menjadi UU. 3. Bahwa dalam keterangannya di persidangan tanggal 17 Juli 2023, Supriansa, yang merupakan perwakilan pihak DPR secara tegas mengungkapkan alasan mengapa pengesahan terhadap Objek Perkara dilakukan di luar masa sidang pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden pada 30 Desember 2022, yakni karena tidak cukup waktu. Selengkapnya, pendapat DPR melalui Supriansa sebagai berikut: “Bahwa mengingat Masa Persidangan III ditutup pada tanggal 16 Februari 2023 dan terdapat mekanisme penjadwalan rapat-rapat di DPR yang harus dilakukan, maka tidak terdapat waktu yang cukup untuk menjadwalkan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Februari 2023. Oleh karena itu, Pengambilan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang baru 295 dapat dilaksanakan pada Masa Persidangan IV yang dibuka pada tanggal 14 Maret 2023.” Alasan di atas sangat bertentangan dengan Putusan MK Nomor 43/PUU-XVII/2020, yang memerintahkan untuk pada saat itu juga mengambil keputusan terkait Perppu. Artinya, agenda lain yang rutin dan telah dijadwalkan terlebih dulu harus digeser dan mendahulukan agenda pengambiln keputusan terkait Perppu. 4. Meski sudah sangat terang benderang diakui bahwa pengesahan Objek Perkara di luar waktu yang seharusnya karena alasan tidak cukup waktu, namun dalam keterangan- keterangan berikutnya DPR seolah-olah mencari alasan pembenar atas tindakannya tersebut. Misalnya, masih dalam keterangan yang disampaikan oleh Supriansa pada 17 Juli 2023 dalam agenda persidangan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, secara tegas beliau mengungkapkan: “Oleh karena itu, Pengambilan Tingkat II RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang baru dapat dilaksanakan pada Masa Persidangan IV yang dibuka pada tanggal 14 Maret 2023. Disamping itu perlu disampaikan, bahwa setelah penutupan Masa Persidangan III tanggal 16 Februari, DPR menjalani Masa Reses Persidangan III tanggal 17 Februari sampai dengan 13 Maret 2023. Sehingga, dalam masa reses tersebut DPR RI dapat lebih memiliki kesempatan untuk mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik. Badan Legilasi DPR RI akan dapat menggunakan masa reses tersebut untuk menerima aspirasi masyarakat.” Berdasarkan keterangan yang disampaikan, terlihat bahwa DPR seolah-olah mencari alasan pembenar atas keterlambatannya dalam mengesahkan Objek Perkara. Padahal, sudah sangat jelas bahwa alasan tidak cukup waktu tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar dapat mempertimbangkan dan melihat permasalahan ini dengan jernih, bahwa alasan yang 296 dikemukakan oleh DPR tersebut, sama sekali tidak dapat dijadikan alasan pembenar. 5. Bahwa seandainyapun alasan tidak cukupnya waktu tersebut dibenarkan, padahal seharusnya pun tidak (quod non), maka perlu dicermati kembali kronologis penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perppu Ciptaker dari Presiden kepada DPR. Hal demikian penting untuk diuraikan guna menunjukkan bahwa alasan tidak cukupnya waktu yang diargumentasikan oleh DPR menjadi tidak relevan dan terbantahkan. 6. Bahwa sebagaimana fakta yang muncul dalam persidangan, DPR menjelaskan kronologis penyampaian dan/atau pembahasan RUU Penetapan Perppu Ciptaker menjadi UU sebagai berikut: 1) Bahwa Perppu Ciptaker diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022. Pengundangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dalam Masa Persidangan II DPR, yang dimulai dari tanggal 1 November 2022 dan berakhir pada tanggal 9 Januari 2023. 2) Bahwa DPR menerima surat bertanggal 9 Januari 2023 dari Presiden dengan nomor R-01/Pres/01/2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Ciptaker. 3) Selanjutnya, Masa Persidangan III dibuka dalam Rapat Paripurna pada tanggal 10 Januari 2023 dan setelah melalui mekanisme administrasi persidangan di DPR, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2023 Rapat Badan Musyawarah DPR menugaskan kepada Badan Legislasi DPR (Baleg DPR) untuk membahasa RUU tentang Penetapan Perppu Ciptaker menjadi UU. 4) Guna menindaklanjuti penugasan yang diberikan oleh Rapat Badan Musyawarah DPR, akhirnya Baleg DPR melakukan pembahasan dengan Pemerintah dan DPD 297 sehubungan dengan Penetapan Perppu Ciptaker menjadi UU. 5) Setelah melakukan pembahasan atas RUU Penetapan Perppu Ciptaker, alhasil pada tanggal 15 Februari 2023, Baleg DPR memutuskan RUU Penetapan Perppu Ciptaker disetujui menjadi UU dan akan dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR. 6) Bahwa mengingat Masa Persidangan III ditutup pada tanggal 16 Februari 2023 dan terdapat mekanisme penjadwalan rapat-rapat di DPR yang harus dilakukan, maka tidak terdapat waktu yang cukup untuk pengambilan keputusan di tingkat II atas RUU Penetapan Perppu Ciptaker. 7) Bahwa setelah Masa Persidangan III DPR berakhir, baru dibuka kembali Masa Persidangan IV, yang jatuh pada 14 Maret 2023. Di sinilah pembukaan atas Rapat Paripurna dilaksanakan. 8) Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 setelah melalui mekanisme persidangan, maka dilaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda yaitu pembicaraan tingkat II RUU Penetapan Perppu Ciptaker menjadi UU. Di sinilah, Perppu Ciptaker disetujui dan diundangkan menjadi UU. 7. Bahwa dengan mencermati kronologis di atas, DPR mendalilkan pada Keterangan Tertulis halaman 16 bahwa Objek Perkara diundangkan dan diajukan pada Masa Sidang II. Jika menggunakan pemahaman ini, maka seharusnya pada Sidang II itulah Objek Perkara harus mendapat persetujuan, yang berarti tidak boleh lewat dari 9 Januari 2023. Hal ini sesuai dengan tafsir Mahkamah dalam Putusan 43/PUU- XVIII/2020 yang menyatakan sebagai berikut: Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 43/PUU- XVII/2020, Halaman 385, Paragraf [3.16.2]: 298 “…. Artinya, meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada saat masa sidang DPR sedang berjalan (bukan masa reses), maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU Penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut …,” Dengan demikian, jika DPR berdalil pengundangan dan pengajuan Objek Perkara pada Masa Sidang II DPR, maka semakin tegas pengakuan DPR bahwa Objek Perkara ini tidak memenuhi aspek formil sehingga sangat layak untuk dibatalkan. 8. Bahwa kembali ke dalil-dalil kronologis DPR di atas, terlihat bahwa sejatinya Pemerintah telah memberikan RUU Penetapan Perppu Ciptaker kepada DPR bertanggal 9 Januari 2023, dan ada waktu 30 hari kerja untuk sampai ke 16 Februari 2023 guna mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU, sejak Perppu ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 30 Desember 2022. Ini artinya, terdapat kecukupan waktu bagi DPR untuk memberikan penilaian berupa persetujuan atau penolakan terhadap RUU Penetapan Perppu tersebut. 9. Bahwa entah apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh DPR, sehingga waktu yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik untuk membahas RUU Penetapan Perppu Ciptaker, justru sebaliknya tidak dimanfaatkan dengan baik. Sangat sulit logika Para Pemohon menerima alasan tidak cukupnya waktu dalam pengesahan Objek Perkara, sementara DPR sangat memiliki kecukupan waktu. Lagi-lagi hal ini memperlihatkan bahwa tidak adanya ihwal kegentingan memaksa dalam penerbitan Perppu Ciptaker yang kemudian disahkan menjadi UU. 10. Bahwa selain hal di atas, dalam keterangan berikutnya, DPR juga menyebutkan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan/atau respon cepat DPR terhadap Objek Perkara, maka pada tanggal 15 Februari 2023, Objek Perkara telah mendapat persetujuan pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi DPR (Baleg DPR). 299 Perlu kami tekankan, bahwa persetujuan di Baleg DPR bukanlah persetujuan DPR RI. Para Pemohon dan kita semua sama-sama memahami, bahwa Perppu, sebagaimana UU, persetujuan DPR-nya harus dilakukan secara resmi dalam rapat paripurna DPR. Lebih jauh, persetujuan atau penolakan DPR itu harus dalam forum rapat paripurna juga ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (4) dan (5) UU PPP, selengkapanya sebagai berikut: Pasal 52 ayat (4) dan (5): (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Logika hukum bahwa Objek Perkara harus disetujui dalam rapat paripurna DPR, adalah sejalan dengan dengan mekanisme persetujuan semua RUU. Karena pengajuan Objek Perkara ke DPR adalah dalam bentuk RUU (vide Pasal 52 ayat (2) UU PPP), maka persetujuan DPR-nya harus dalam forum rapat paripurna, bukan forum DPR yang lain, termasuk bukan dalam rapat Baleg DPR. Maka, dengan tidak adanya persetujuan DPR pada persidangan yang berakhir di 16 Februari, jelaslah bahwa Objek Perkara tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 UUD 1945, yaitu, “…harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut” (Pasal 22 ayat (2)) dan karenanya “harus dicabut” (Pasal 22 ayat (3)). 11. Bahwa perlu Para Pemohon tekankan kembali, mengapa waktu menjadi sangat penting dan krusial dalam pengesahan Objek Perkara. Sebab, Objek Perkara berangkat dari produk hukum Perppu, di mana politik hukum dalam pembentukan Perppu didasari pada adanya keadaan bahaya atau 300 kegentingan memaksa dan karenanya harus diperlakukan secara “keadaan bahaya dan/atau kegentingan memaksa” pula. Sekali lagi, mengapa penting untuk mengawal kedaruratan dan/atau ihwal kegentingan memaksa yang melatarbelakangi lahirnya suatu Perppu, tentu saja hal ini dikarenakan bahaya dari aturan yang dikeluarkan dalam keadaan bahaya atau genting tersebut. Ada potensi besar pelanggaran hak asasi dan demokrasi di dalamnya. Itulah sebabnya, meski Perppu dibentuk berdasarkan hak subjektif Presiden, namun tetap ada pengujian secara objektif (political review) yang dilakukan oleh DPR, dengan mendasarkan kepada 3 (tiga) kriteria sebagaimana diamanatkan oleh MK dalam putusannya nomor 138/PUU- VII/2009, yang menentukan, di antaranya: 1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat; 2) kekosongan hukum (rechtsvacum), atau terdapat undang- undang tetapi tidak memadai; dan 3) kekosongan hukum (rechtsvacum) tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan cara membuat undang-undang saja, karena akan memakan waktu yang sangat lama. 12. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau tidak menerima keterangan yang disampaikan oleh Pihak DPR tersebut, serta mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. B.1.2. PENGESAHAN DI LUAR MASA SIDANG DPR YANG BERIKUTNYA MERUPAKAN BENTUK PELANGGARAN PASAL 22 UUD 1945 JO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XVII/2020 13. Bahwa sebelumnya, dalam fakta persidangan maupun melalui keterangan tertulis, DPR telah mengakui, jika pengesahan 301 terhadap Objek Perkara dilakukan di luar masa sidang berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Alasannya sangat tidak masuk akal, yaitu karena tidak cukupnya waktu. Padahal, berdasarkan penjelasan dan kronologis sebagaimana disebutkan pada poin nomor 7 (tujuh) di atas, DPR sangat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan atau pengesahan terhadap Objek Perkara. 14. Bahwa alasan yang demikian, selain tidak dapat dibenarkan, juga tidak dapat diterima oleh akal sehat. Sebab, tindakan yang dilakukan oleh DPR tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Utamanya terhadap ketentuan Pasal 22 UUD 1945, Pasal 52 ayat (1) UU PPP beserta penjelasannya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 43/PUU-XVII/2020. 15. Mengapa bisa dikatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan MK tersebut? Bagaimana analisis dan logika hukumnya? Meski sudah Para Pemohon uraikan secara detail dalam Permohonan sebagaimana termaktub pada halaman 40-43. Tetapi, penting untuk Para Pemohon singgung sedikit mengenai hal ini, dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan. 16. Bahwa Pertama, pada saat persidangan, dalam keterangannya melalui Supriansa, DPR berdalih bahwa pengesahan terhadap suatu Perppu yang dilakukan diluar masa sidang berikut setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden, bukan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maupun putusan Pengadilan, in casu putusan MK. Secara umum, alasan yang dikemukakan oleh DPR berangkat dari adanya pemahaman bahwa frasa “persidangan yang berikut,” sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP, tidak memiliki batasan dan/atau limitasi 302 waktu yang jelas. Dengan kata lain, DPR menganggap, bahwa pengesahan terhadap suatu Perppu pasca ditetapkan oleh Presiden, dapat dilakukan kapan saja. Selengkapnya keterangan DPR pada saat persidangan sebagai berikut: “Bahwa secara etimologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti kata “berikut” dapat dimaknai “yang datang sesudah ini; yang menjadi lanjutannya.” Berdasarkan arti kata tersebut, maka kata “berikut” tidak memiliki batasan waktu, angka, amupun jumlah, yang artinya dapat kapan saja selama tahapan tersebut memang yang menjadi kelanjutannya.” Jika dicermati secara seksama, keterangan tersebut bukan saja keliru secara teoretis, melainkan juga secara yuridis. Dari segi teoretis misalnya, sangat jelas DPR tidak memahami esensi dan/atau politik hukum dari suatu Perppu, sehingga menganggap bahwa pengesahan terhadap suatu Perppu boleh dilakukan kapan saja. Sementara itu, dari segi yuridis, sangat jelas tindakan yang dilakukan oleh DPR bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 UUD 1945, Pasal 52 ayat (1) UU PPP beserta penjelasannya, dan Putusan MK Nomor 43/PUU-XVII/2020. Selengkapnya, bunyi masing-masing dari ketentuan regulasi di atas, sebagai berikut: Pasal 22 UUD 1945: (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pasal 52 ayat (1) UU PPP: (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP: 303 yang dimaksud dengan “persidangan yang berikutnya” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 43/PUU- XVII/2020, Halaman 385, Paragraf [3.16.2]: “…, menurut Mahkamah, frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 haruslah dimaknai apabila Perpu itu diajukan pada masa reses DPR. Sehingga jika Perpu diajukan pada rentang waktu pelaksanaan masa sidang DPR sebagaimana diatur dalam Tatib DPR 2020 maka frasa “persidangan yang berikut” harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya, meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada saat masa sidang DPR sedang berjalan (bukan masa reses), maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU Penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut. Adapun jika Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa reses maka DPR harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir. Hal demikian penting mengingat esensi diterbitkannya Perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut…,” Berdasarkan penafsiran sistematis dari seluruh regulasi dan putusan MK di atas, maka dapat dipahami bahwa waktu (time) dalam agenda pengesahan Perppu menjadi UU adalah suatu hal yang sangat penting dan krusial untuk dipatuhi dan laksanakan. Logikanya sederhana, adanya pengaturan mengenai waktu bagi DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan tersebut, berimplikasi terhadap esensi dari Perppu itu sendiri. Selain itu, pembatasan waktu bagi DPR untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap suatu Perppu, dimaksudkan agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum, baik terhadap keabsahan maupun sifat keberlangsungan Perppu, mengingat Perppu dibentuk 304 berdasarkan adanya ihwal kegentingan memaksa, sehingga diperlukan langkah yang cepat dan tepat untuk meresponnya. Dengan demikian, jelas bahwa alasan dan pembelaan yang coba diargumentasikan oleh DPR selaku pihak Pemberi Keterangan menjadi tidak relevan dan terkesan dibuat-buat. Untuk itu, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, agar menolak seluruh keterangan yang disampaikan oleh DPR. 17. Bahwa Kedua, masih dalam fakta persidangan, selain pihak DPR yang menyebut bahwa pengesahan terhadap Objek Perkara dilakukan diluar masa sidang berikut adalah konstitusional, pihak Pemerintah dalam keterangannya melalui Asep N Mulyana, juga mengemukakan hal yang relatif sama. Ada 3 (tiga) argumentasi utama yang disampaikan oleh pihak Presiden, selengkapnya sebagai berikut: (1) Pihak Presiden berpendapat, bahwa tidak ada larangan untuk melakukan penetapan, pembahasan, dan persetujuan Perppu di luar masa sidang yang berikut, sepanjang DPR telah segera memberikan kepastian (persetujuan) terhadap Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden. (2) Pihak Presiden berpendapat bahwa terdapat benturan konflik norma (conflict of norm) antara Pasal 22 UUD 1945 dengan Pasal 52 ayat (1) UU PPP. Di mana, dalam Pasal 22 UUD 1945 memuat kata perintah “harus mendapat persetujuan,” sementara dalam Pasal 52 ayat (1) memuat kata perintah “harus diajukan,” sehingga terhadap hal ini memberikan penafsiran yang berbeda. (3) Pihak Presiden juga berpendapat, bahwa tidak terdapat waktu yang cukup untuk mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU dalam Masa Sidang III DPR, oleh karena 305 terdapat mekanisme penjadwalan rapat-rapat lainnya di DPR yang harus dilakukan. Dari ketiga poin keterangan yang disampaikan oleh Pihak Presiden tersebut, kesemuanya sangat tidak beralasan menurut hukum dan terkesan hanya mengada-ada. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelum para Permohon uraikan bantahan atas ketiga keterangan yang disampaikan oleh Pihak Presiden, mohon agar hal ini menjadi perhatian yang mendalam untuk sama-sama dilihat argumentasi mana yang lebih logis, jelas, dan benar. Terhadap keterangan poin nomor 1 (satu) yang disampaikan oleh Pihak Presiden, perlu kiranya Para Pemohon merefleksikan kembali adagium hukum yang paling mendasar atas persoalan tersebut, selengkapnya berbunyi: “Primo executienda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis,” yang berarti “perkataan dan/atau argumentasi adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian dan/atau kekeliruan dalam memahami hukum.” Dengan mendasarkan kepada adagium hukum tersebut, maka keterangan dan/atau argumentasi yang disampaikan oleh Presiden, utamanya pada poin nomor 1 di atas, harus sama- sama diperiksa dan dikaji secara mendalam. Jika dilihat secara seksama, keterangan Presiden yang menyatakan bahwa penafsiran terhadap frasa “persidangan yang berikut” tidak perlu ditafsirkan secara rigid dan kaku. Dengan kata lain, pengesahan terhadap suatu Perppu, tidak melulu dilakukan pada masa sidang berikut (sidang pertama DPR) setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden, yang terpenting sepanjang DPR telah segara memberikan (persetujuan) terhadap suatu Perppu, maka hal itu tidak menciderai dan tidak bertentangan dengan Pasal 22 UUD 306 1945, Pasal 52 ayat (1) UU PPP berserta penjelasannya, dan Putusan MK Nomor 43/PUU-XVII/2020. Keterangan yang disampaikan tersebut, bukan saja mudah dan lemah untuk dibantah, melainkan juga sesat dan menyesatkan. Bagaimana logika hukumnya? Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 13 (tiga belas) di atas, produk hukum Perppu adalah produk hukum yang dibuat dengan dasar adanya keadaan bahaya atau situasi yang “genting”. Oleh karenanya, Pasal 22 UUD 1945, Pasal 52 ayat (1) beserta penjelasannya, dan Putusan MK Nomor 43/PUU- XVII/2020, telah memberikan pembatasan (waktu) dan penafsiran yang komprehensif dalam hal pengesahan Perppu menjadi UU (Objek Perkara), yakni dilakukan pada masa sidang yang berikut pasca Perppu ditetapkan oleh Presiden, atau seketika pada saat Perppu ditetapkan oleh Presiden. Argumentasi ini sangat jelas dan mudah untuk diterima oleh akal sehat, karena jika Perppu tidak segera mendapat persetujuan dari DPR, maka secara mutatis mutandis, Perppu tersebut telah kehilangan esensi “kegentingannya” yang menjadi dasar penerbitannya. Jika tetap berpegang teguh pada logika yang disampaikan oleh Presiden tersebut, maka boleh jadi, suatu Perppu yang ditetapkan oleh Presiden pada bulan ini misalnya, lalu tidak ada kepastian hukum berapa lama jangka waktu Perppu tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR, maka dalam keadaan yang demikian, potensi konflik dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan demokrasi semakin besar terjadi. Untuk itu, Para Pemohon perlu merefleksikan kembali adagium hukum yang berbunyi: “Interpretatio cessat in claris,” yang artinya “jika teks atau redaksi UU telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi untuk menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas, berarti sama saja dengan penghancuran.” 307 Berdasarkan argumentasi di atas, maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menolak seluruh keterangan yang disampaikan oleh Pemberi Keterangan, DPR dan Presiden, serta mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan Para Pemohon. Berikutnya, terhadap keterangan poin nomor 2 (dua) di atas, adanya perbedaan norma dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1), sejatinya harus dibaca secara sistematis dan menyeluruh, tidak boleh hanya dibaca secara harfiah (letterlijke) semata, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan frasa “persidangan yang berikut.” Selengkapnya, perbedaan bunyi Pasal tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel Perbandingan Pasal 22 UUD 1945 dengan Pasal 52 ayat (1) UU PPP Pasal 22 UUD 1945 Pasal 52 ayat (1) UU PPP (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Penjelasan Pasal 52 ayat (1): Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ditetapkan. Perlu para Pemohon sampaikan, meski ada sedikit perbedaan bunyi Pasal antara Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU PPP, tetapi perbedaan tersebut bukan berarti dapat menegasikan kewajiban DPR untuk segera bersidang (sidang pertama) memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap suatu Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden. 308 Lagi pula, jika dihadapkan secara vis a vis terhadap kedua Pasal di atas, maka Pasal 52 ayat (1) UU PPP merupakan norma hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 22 UUD 1945. Sebagaimana asas hukum yang sangat mahsyur, yakni: jika terdapat pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan (lex superior derogate legi inferiori). Ini artinya, membaca Pasal 52 ayat (1) UUD 1945 harus juga dikaitkan dan sudah seharusnya memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945. Oleh karenanya, keterangan yang disampaikan oleh Presiden tersebut sangat tidak berlasan menurut hukum, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, mengapa waktu menjadi sangat penting dalam pengesahan Objek Perkara, disamping karena politik hukumnya adalah untuk mengatasi keadaan bahaya “genting,” sehingga memerlukan tindakan yang tanggap dan cepat, juga dikarenakan produk hukum Perppu (yang kini telah disahkan menjadi UU/Objek Perkara) pada dasarnya memiliki jangka waktu yang terbatas (sementara), serta mungkin saja memiliki substansi pengaturan yang berpotensi bertentangan atau melanggar konstitusi, mengingat kewenangan dalam pembuatan Perppu berada di tangan Presiden (vide pasal 22 ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh keterangan yang disampaikan oleh DPR dan Presiden, serta menerima seluruh permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Terakhir, terhadap poin nomor 3 (tiga) di atas, sangat tidak patut untuk disampaikan oleh Presiden. Karena terkait dengan kecukupan waktu pembahasan Perppu adalah hal yang sudah digariskan dalam konstitusi. Seharusnya Presiden taat pada konstitusi, bukan justru mempermasalahkan bahwa waktu yang diatur dalam konstitusi tidak mencukupi. 309 Sebagaimana telah Para Pemohon jelaskan pada poin 6 s.d. 12 di atas, begitu juga dalam permohonan pada halaman 38 s.d. 43, alasan tidak cukupnya waktu dalam pengesahan Objek Perkara pada masa sidang pertama DPR, tidak dapat dibenarkan sedikitpun. Sehingga, keterangan Presiden tersebut sudah sepatutnya tidak diterima atau ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. B.1.3. TIDAK ADA ALASAN PEMBENAR BAGI DPR UNTUK MENGESAHKAN PERPPU DI LUAR MASA SIDANG BERIKUT, MESKIPUN PRESIDEN DAN DPR MENCOBA MENGABURKAN KETENTUAN MASA SIDANG BERIKUT MENURUT PASAL 22 UUD 1945 18. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, keterlambatan DPR dalam mengesahkan Objek Perkara, tidak dapat dibenarkan dan jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 19. Meski demikian, DPR dan Pihak Presiden tetap bersikeras mencari alasan pembenar atas tindakannya tersebut, dengan mencoba mengaburkan (penafsiran) terhadap ketentuan “Masa Sidang Berikut” melalui Ahli-Ahli yang dihadirkan dalam persidangan. 20. Misalnya saja, ketika memasuki agenda persidangan mendengarkan keterangan ahli Presiden, beberapa ahli yang dihadirkan di antaranya adalah Ahmad Redi, Ibnu Sina Chandranegara, Pramono Nindyo, dan Dendi Ramdani. Secara umum, semua keterangan yang disampaikan oleh keempat Ahli tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Perppu Ciptaker yang kemudian disusul dengan pengesahan menjadi UU adalah suatu hal yang konstitusional, tidak bertentangan dengan hukum. Seperti halnya keterangan yang disampaikan oleh Ahli Ahmad Redi, khususnya dalam menyikapi problematika terhadap 310 frasa “persidangan yang berikut.” Bagi Ahmad Redi, pemaknaan terhadap frasa tersebut tidak harus ditafsirkan secara rigid dan kaku, dengan arti bahwa pengesahan terhadap suatu Perppu jika belum memungkinkan untuk disahkan pada Masa Sidang Pertama DPR (sidang berikut setelah Perppu ditetapkan), maka dapat dilakukan setelahnya. Ahmad Redi memberikan catatan, bahwa sepanjang ada sikap politik dan niat baik DPR untuk segera memberikan penilaian berupa persetujuan atau tidak terhadap Perppu, maka hal itu tidak menyalahi konsep “persidangan yang berikut.” Sementara itu, untuk mendukung argumentasinya, Ahmad Redi menyitir pendapat Muhammad Yamin, Perumus UUD 1945 di BPUPKI dan PPKI, yang menyatakan: “Perkataan dalam sidang yang berikut adalah berhubungan dengan harus dapatnya persetujuan DPR, bukan berkaitan dengan persoalan waktu. Selain Ahmad Redi, pandangan senada juga dikemukakan oleh Ahli Ibnu Sina Chandranegara, yang pada pokoknya berkesimpulan: “Bahwa ketiadaan suatu Perppu untuk dibahas persetujuannya dalam sidang DPR pada masa berikutnya, tidak dapat dikualifikasikan sebagai tidak disetujuinya Perppu tersebut dikarenakan lewat waktu atau exceeding time limit. Akibat hukum berupa Perppu itu harus dicabut hanya dapat terjadi apabila jika tidak mendapatkan persetujuan yang secara nyata-nyata dinyatakan oleh DPR.” 21. Bahwa terkait pendapat Sdr. Ahmad Redi yang mengklaim mengutip pernyataan Muhammad Yamin, penting kami sampaikan bahwa ahli mendistorsi kutipan yang sebenarnya. Sejatinya, yang bertanya terkait dengan kewenangan penerbitan Perppu adalah Otto Iskandar Dinata, bukan Muhammad Yamin. Lebih lengkap, berikut kutipan dalam Risalah Sidang BPUPKI: 311 Dari kutipan di atas, sama sekali tidak terdapat pendapat dari Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa frasa “persidangan jang berikut” tidak bicara soal waktu, melainkan hanya soal “persetujuan DPR”. 22. Bahwa tidak dibahasnya persoalan “waktu” di sana bukan berarti masalah waktu tidak penting. Justru sebaliknya, hampir seluruh anggota BPUPKI sudah memahami bahwa UUD 1945 dibahas pada keadaan genting yang tidak dapat dilepaskan dari “keterdesakan waktu”. Itulah sebabnya, penunjukan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali dilakukan secara aklamasi, tanpa voting. Begitu juga dengan minimnya perubahan pasal-pasal dalam naskah UUD 1945 yang dirumuskan oleh tim kecil. Mengapa? Karena sidang BPUPKI tersebut dilakukan dalam keadaan genting yang TIDAK DAPAT DILEPASKAN DARI WAKTU YANG HARUS SEGERA. 23. Bahwa sangat banyak dapat kita temukan dalam Risalah Sidang BPUPKI betapa kegentingan tidak dapat dilepaskan dari WAKTU. Salah satu contoh, pendapat Sutardjo yang menyatakan sebagai berikut: 312 Himpunan Risalah Sidang-Sidang, BPUPKI 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945, Sekretariat Negara, Halaman 256: Pendapat Sutardjo di atas hanyalah satu dari sekian banyak pendapat dari founding people di dalam Risalah Sidang yang menunjukkan tidak perlu menjelaskan dengan kata-kata lagi, kondisi genting harus disikapi dengan waktu yang cepat dan terbatas. 24. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 43/PUU- XVIII/2020 telah menyerap pemikiran founding people kita tersebut mengenai keterkaitan erat antara “kegentingan” dengan “waktu”, sehingga dalam Putusan a quo memberikan tafsir yang sangat jelas, bahwa persetujuan DPR terhadap Perppu, harus dilakukan SESEGERA MUNGKIN, BAHKAN PADA MASA SIDANG SAAT ITU JUGA. 25. Bahwa para Pemohon bukan saja berhasil membantah keterangan ahli Pemerintah dan DPR, tetapi membuktikan jika argumentasi tersebut keliru secara teoretis, dan juga menyalahi aturan dan konsep dalam penerbitan Perppu. Perlu para Pemohon sampaikan kembali, bahwa UU yang 313 merupakan hasil dari penetapan Perppu, tata cara pembentukan dan penyusunannya berbeda dengan UU biasa, karena UU hasil penetapan Perppu memiliki prosedurnya tersendiri dan penetapan atau pengesahannya pun dibatasi oleh waktu (limited time). 26. Bahwa adanya batas waktu dalam penegsahan Perppu menjadi UU merupakan sebuah keniscayaan, mengingat hakikat Perppu sebagai hukum darurat (state emergency law). Di mana, prinsip, fungsi, dan tujuan hukum darurat yaitu tidak boleh diberlakukan lama-lama. Riset dari International Institute for Democracy and Eelctoral Assistance (IDEA) Tahun 2018, dan penelusuran terhadap beberapa konstitusi negara Italia, Brazil, dan Kolombia, terkait dengan penerapan Emergency Law. Jika dicermati, praktik di negara lain mengatur mengenai limitasi waktu yang sangat terbatas, bukan hanya hitungan hari bahkan hitungan jam, seperti terlihat dalam tabel berikut: Tabel Jangka Waktu Keberlakuan Perppu di Berbagai Negara NO NAMA NEGARA LIMITASI WAKTU 1. Fiji 24 jam 2. Rumania 5 hari 3. Bahama dan Kenya 14 hari 4. Afrika Selatan 21 hari 5. Spanyol 30 hari 6. Italia 60 hari 7. Brazil 60 hari 8. Kolombia Berakhir pada tahun berikutnya, sejak decree (Perppu) ditetapkan Presiden Bagaimana dengan negara Indonesia? Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 13 (tiga belas) di atas, limitasi waktu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945, juga secara lebih rinci dalam Pasal 52 ayat (1) UU PPP beserta penjelasannya. 314 21 Maret 2023 30 Desember 2022 10 Januari 2023 16 Februari 2023 Kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan/tidak memberikan persetujuan atas Perppu Ciptaker Validitas daya berlaku Perppu Ciptaker Hilangnya kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan/tidak memberikan persetujuan atas Perppu Ciptaker dan hilangnya validitas daya berlaku Perppu Ciptaker Pengundangan Perppu Ciptaker Masa sidang berikut setelah Pengundangan Perppu Ciptaker (Masa Sidang III Tahun 2022-2023 DPR RI) Persetujuan DPR atas Perppu Ciptaker Bahwa dengan mengacu pada Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU PPP beserta penjelasannya, UU yang merupakan hasil pengesahan Perppu, limitasi waktunya yaitu: harus mendapat persetujuan pada persidangan yang berikut. Adapun makna “persidangan berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan oleh DPR. Berdasarkan aturan tersebut, maka terhadap Objek Perkara, sudah dapat dipastikan bahwa pengesahannya telah melewati batas waktu yang ditentukan, karena disahkan di luar Masa Sidang III DPR. Untuk memudahkan Majelis Hakim Konstitusi memahami kekeliruan dalam pengesahan Objek Perkara, berikut disampaikan secara ringkas ilustrasi keberlakuan dan kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan atas Objek Perkara: 27. Kemudian, berkaitan dengan keterangan Ahmad Redi di atas yang menyitir pendapat Muhammad Yamin, yang diklaimnya sebagai tafsir original intent terhadap frasa “persidangan yang berikut.” Perlu diketahui bersama, bahwa pada saat jalannya persidangan, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya berhasil membuktikan bahwa pendapat tersebut adalah sesat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 315 Mengapa? Sebenarnya, pendapat ini telah lebih dulu digunakan oleh Prof. Aidul Fitriciada tatkala menjadi Ahli dalam perkara sejenis. Dan, ketika dikonfirmasi oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Saldi Isra, apakah pendapat Muhammad Yamin tersebut disampaikan pada saat persidangan (di BPUPKI atau PPKI), atau justru pendapatnya tersebut disampaikan di luar sidang. Ketika itu, jawaban Prof. Aidul Fitriciada adalah bahwa pendapat Muhammad Yamin, adalah pendapat pribadi yang disampaikan di luar persidangan. Dengan logika hukum yang sama, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya bertanya kepada Ahli Ahmad Redi dengan pertanyaan sejenis. Berikut adalah gambaran tanya-jawab antara Kuasa Hukum Para Pemohon dengan Ahli Ahmad Redi, sehubungan dengan keterangan Ahlinya yang menyitir pendapat Muhammad Yamin. Selengkapnya sebagai berikut: PERTANYAAN KUASA HUKUM JAWABAN AHLI AHMAD REDI Selanjutnya, ini pertanyaan ketiga untuk Pak Ahmad Redi. Pak Ahmad Redi, sama seperti Prof. Aidul pada persidangan sebelumnya, dalam perkara berbeda, mengutip pendapat Muhammad Yamin. Di sana, di persidangan sebelumnya digali oleh Yang Mulia Profesor Saldi Isra, apakah pendapat Muhammad Yamin ini dalam persidangan atau pendapatnya sendiri? Disampaikan di situ bukan dalam persidangan, tapi pendapatnya sendiri. Nah, pendapat Muhammad Yamin yang di luar persidangan ini, apakah ini bersifat penafsiran yang original intent atau Kemudian, kaitan dengan Pak Yamin, ya. Saya kira tadi sudah di sidang sebelumnya juga oleh Prof. Aidul, saya melihat videonya sudah menyampaikan juga, ya. Jadi, saya kira sama pendapat saya dengan Prof. Aidul. 316 hanya penafsiran Ahli semata? Dan bagaimana jika dibenturkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini? Apakah pendapat Muhammad Yamin lebih supreme daripada penafsiran Mahkamah Konstitusi? Berdasarkan keterangan dalam tabel di atas, terlihat bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon mengajukan pertanyaan yang telak monohok ke Ahli Ahmad Redi, alhasil jawaban dari Ahmad Redi hanya singkat saja, itu sebenarnya memperlihatkan betapa rapuh dan tidak kokohnya argumentasi yang dibangun, sehingga jawaban yang disampaikan atas pertanyaan yang diajukan tidak benar-benar dijawab. Oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh keterangan yang disampaikan oleh DPR dan Pihak Presiden, termasuk keterangan Ahli-Ahli yang dihadirkan. B.2. PRESIDEN GAGAL MEMBUKTIKAN IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA DALAM PENERBITAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA YANG MERUPAKAN CIKAL BAKAL OBJEK PERKARA. BAHKAN, PENERBITAN PERPPU A QUO TERBUKTI MELANGGAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU- XVIII/2020 B.2.1. PREDIKSI KRISIS EKONOMI GLOBAL YANG BERDAMPAK PADA PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI ALASAN UTAMA LAHIRNYA PERPPU A QUO TERBUKTI MENGADA- NGADA. OLEH KARENANYA, TIDAK ADA KEBUTUHAN HUKUM YANG MENDESAK UNTUK DISELESAIKAN SECARA CEPAT 1. Bahwa di dalam Perbaikan Permohonan, Para Pemohon mendalilkan bahwa tidak terdapat perbedaan mendasar antara maksud, alasan, dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker (“UU Ciptaker Lama”) yang 317 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (“Putusan MK 91/2020”) dan Perppu Ciptaker, kecuali mengenai prediksi krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa prediksi ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional merupakan “hal ihwal kegentingan memaksa” yang menjadi alasan utama bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu Ciptaker. 2. Bahwa keberadaan prediksi krisis ekonomi global sebagai alasan utama untuk mengeluarkan Perppu Ciptaker juga dinyatakan secara tegas di dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umum sebagaimana terdapat di UU Ciptaker Lama (Bukti P-92) dan Perppu Ciptaker (Bukti P-93). Perbandingan ini telah Para Pemohon uraikan di dalam halaman 45-48 Perbaikan Permohonan. Prediksi krisis ekonomi global merupakan satu-satunya alasan pembeda antara UU Ciptaker Lama dengan Perppu Ciptaker. Selebihnya, konsiderans menimbang dan penjelasan umum Perppu Ciptaker dapat dikatakan “menyalin” dari UU Ciptaker Lama. 3. Bahwa pengakuan prediksi krisis ekonomi global sebagai alasan lahirnya Perppu Ciptaker berulang-ulang kali disampaikan oleh Presiden yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Agama; dan Menteri Ketenagakerjaan di dalam keterangannya pada tanggal 11-12 Juli 2023 (“Keterangan Presiden”), khususnya halaman 17-18 yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 telah memberikan batas waktu perbaikan UU 11/2020 paling lama 2 (dua) tahun sejak diucapkan, namun akibat terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak 318 signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif dan perlu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan UU 11/2020, maka perbaikan UU 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa. Dalam hal perbaikan UU 11/2020 dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa (as usual), maka momentum antisipasi atas dampak krisis global dan kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 akan dapat hilang, sehingga upaya Pemerintah untuk melakukan kebijakan strategis akan terlambat. Hal ini akan dapat membawa Indonesia ke dalam situasi krisis yang akan berdampak terjadinya penurunan perekonomian, penurunan investasi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya PHK yang akibat selanjutnya akan dapat berdampak kepada masalah sosial dan politik. Kejadian krisis perekonomian pada tahun 1997 dan tahun 1998 hendaknya menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan antisipatif atas berbagai situasi yang berpengaruh secara signifikan kepada perekonomian, sosial, politik, dan keamanan” 4. Bahwa selain itu, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi juga mendukung argumen Presiden. Halaman 10-11 Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan sebagai berikut: “Bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dipilih oleh pemerintah dan merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global karena jika melalui proses pembentukan peraturan perundang- undangan secara normal akan membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang, sedangkan sampai saat ini tidak ada negara yang dapat menjamin kapan gejolak ekonomi akan selesai dan tidak dapat dipastikan pula seberapa dalam perlambatan/pemburukan perekonomian sebagai dampak pasca pandemic Covid-19, resesi ekonomi global, dan dampak ekonomi dari konflik Rusia-Ukraina, dan situasi ini akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok UMK dan kelompok masyarakat rentan karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada global investor yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang dari Covid-19” 5. Bahwa tidak perlu diragukan lagi, alasan utama lahirnya Perppu Ciptaker adalah prediksi krisis ekonomi global yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun, apakah 319 prediksi krisis dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia benar-benar dibuktikan atau diungkapkan di persidangan? 6. Bahwa melalui Bukti P-94 s.d. P-101 Para Pemohon telah membuktikan sebaliknya, tidak ada prediksi krisis ekonomi global yang berpengaruh ke Indonesia. Ada pun hal terungkap dari bukti-bukti sebagai berikut: a. Bukti P-94 dan P-95 Pada tanggal 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang mengklaim bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global. Pidato ini disampaikan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD di Gedung Nusantara. Bahkan Presiden Joko Widodo menyampaikan sebagai berikut: “Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun. “Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak.” b. Bukti P-96 Pernyataan Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan 2013-2014, Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Sc., yang mengatakan bahwa Indonesia tidak akan terkena dampak yang signifikan akibat resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023. c. Bukti P-97 320 Pernyataan Menteri Keuangan pada tanggal 21 Desember 2022 yang menyebutkan perekonomian Indonesia dalam posisi yang stabil, baik dari sisi makroekonomi, fiskal-moneter, dan sektor keuangan secara umum. d. Bukti P-98 Hasil Penelitian Tim Catatan Kajian Ekonomi Badan Ristek dan Inovasi Nasional pada tanggal 31 Desember 2022 bahwa secara garis besar perekonomian Indonesia 2023 masih positif. e. Bukti P-99 Siaran Pers Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa tekanan inflasi 2022 yang lebih rendah dari prakiraan awal berdampak positif pada prospek inflasi 2023 yang diprakirakan kembali ke sasaran 3,0±1%. f. Bukti P-100 World Economic Outlook yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund pada Oktober 2022 dan dijadikan dasar bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu Ciptaker justru membuktikan sebaliknya. International Monetary Fund justru memprediksi bahwa growth domestic product Indonesia pada tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata negara maju, dunia, dan sesama negara berkembang sekalipun. g. Bukti P-101 Pernyataan Kementerian Keuangan yang kembali mengungkapkan optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2023 karena kegiatan masyarakat mengalami peningkatan pada kuartal I-2023 yang terjadi sejak akhir tahun 2022. Bahkan, Menteri Keuangan meyakini bahwa kuartal I-2023 akan lebih kuat dibandingkan kuartal I-2022. 321 h. Bukti P-103 Wawancara Majalah Tempo edisi 27 Maret – 2 April 2023 dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Mahendra Siregar menyebutkan bahwa perekonomian kita tidak terlalu terpengaruh situasi global. Selengkapnya, Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan sebagai berikut: “… dibanding negara ASEAN lain, Indonesia tidak terlalu terbuka atau terlalu terekspos perdagangan internasional. Nilai perdagangan kita, ekspor dan impor, dibanding produk domestik bruto itu maksimum 50 persen. Kalau Singapura 300 persen, Malaysia 170 persen, Vietnam dan Thailand 130 persen. Jadi apa yang terjadi di ranah internasional langsung memukul kondisi perekonomian mereka. Alasannya dari rantau pasok dunia kita tidak terlalu terintegrasi seperti yang lain. Intinya adalah kita tidak terlalu bergantung pada kondisi di sana. Pasar domestik kita juga besar sekali, dari segi pasar yang sudah efektif, apalagi potensi pengembangannya yang luar biasa.” 7. Bahwa selain berhasil membuktikan melalui bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga mampu membuktikan dalilnya yang membantah keterhubungan prediksi krisis ekonomi global dengan perekonomian Indonesia di persidangan. Di dalam keterangan pada tanggal 27 Juli 2023, Rizal Ramli selaku ahli yang dihadirkan oleh Para Pemohon menyampaikan sebagai berikut: “Dalam mengajukan Undang-Undang Omnibus Law, Pemerintah menggunakan dua alasan utama. Satu, bahwa ekonomi nasional dalam kondisi sangat genting karena Covid, dampak krisis global, dan sebagainya. Alasan ini terlalu mengada-ngada karena faktanya ekonomi Indonesia 2020- 2023 tumbuh sekitar 5%. Jelas bahwa ekonomi tumbuh 4,5% itu tidak genting. Dan masih bisa di atasi dengan cara-cara inovatif. Kami misalnya waktu jadi Menko tahun 2000, ekonomi waktu itu malah masih -3%. ……………. Nah, jadi alasan bahwa suasana ekonomi genting blab la bla jelas tidak benar. Baru bisa dikatakan genting jika pertumbuhan ekonomi itu negatif. Istilah ekonominya resesi.” 8. Bahwa pun demikian, Presiden dan DPR sama sekali tidak menyampaikan, menguatkan, dan meneguhkan posisinya 322 mengenai keadaan prediksi krisis ekonomi global dan hubungannya terhadap perekonomian Indonesia sebagai alasan kegentingan memaksa lahirnya Perppu Ciptaker. Bahkan Dendi Ramdani, Ahli yang dihadirkan oleh Presiden, tidak mampu menjelaskan hubungan interdependensi krisis ekonomi global dengan perekonomian Indonesia di dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2023. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya benar ada prediksi krisis ekonomi global, namun tidak ada keterkaitan yang besar antara prediksi tersebut dengan perekonomian Indonesia. 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diketahui bahwa tidak ditemukan prediksi krisis ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional. Alasan yang dibuat oleh Presiden dalam menetapkan Perppu Ciptaker terbukti mengada-ngada. Oleh karenanya, tidak ada kebutuhan hukum yang mendesak untuk diselesaikan secara cepat. Dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim Konstitusi menyatakan proses pembentukan Objek Perkara yang notabenenya berasal dari Perppu Ciptaker dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. B.2.2. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU- XVIII/2020 MASIH MEMBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. SEHINGGA, PERATURAN YANG ADA TERBUKTI MASIH MAMPU MENGAKOMODIR KEBUTUHAN HUKUM DAN TIDAK TERDAPAT KEKOSONGAN HUKUM 10. Bahwa bukannya membantah dalil Para Pemohon atau menunjukkan keterhubungan prediksi krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional, Presiden dan DPR justru membuktikan motif orisinal lahirnya Perppu Ciptaker. 323 11. Bahwa motif utama tersebut terlihat dan dinyatakan secara tegas oleh Presiden sebagaimana di dalam keterangan tertulisnya pada tanggal 11-12 Juli 2023 yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Keterangan tersebut menyebutkan bahwa UU Ciptaker Lama dinilai tidak memadai karena: “Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 berdampak terhadap UU 11/2020 sebagai undang-undang yang ada saat ini tidak memadai dan perlu segera dilakukan perubahan. Terobosan dan kepastian hukum untuk melakukan simplifikasi berbagai regulasi, salah satu upayanya yaitu dengan metode omnibus dalam pembentukan peraturan telah diakomodir dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” 12. Bahwa motif utama dari Perppu Ciptaker semakin terlihat apabila membaca Keterangan DPR angka 2 pada halaman 8- 9 yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa pengaturan yang terkait dengan upaya penciptaan lapangan kerja di dalam legislasi saat ini memiliki banyak permasalahan diantaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (over-regulated), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlapping), disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. ….. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif.” 13. Bahwa pun di persidangan, baik Presiden maupun DPR justru menghadirkan Ahli dan Saksi yang memberikan keterangan dan kesaksian mengenai tujuan serta manfaat materiil dari Objek Perkara. Tercatat beberapa keterangan dan kesaksian yang menjelaskan tujuan serta manfaat materil dari Objek Perkara yang dapat dijelaskan secara singkat dalam tabel berikut: 324 AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH PRESIDEN NO NAMA INTI KETERANGAN 1 Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. (Ahli Hukum Bisnis) yang dihadirkan pada tanggal 23 Agustus 2023 Apabila mengkaitkan keterangan dan kapasitas yang bersangkutan sebagai ahli hukum bisnis, diketahui bahwa inti dari keterangannya adalah manfaat Undang-Undang Cipta Kerja yang menarik investasi asing secara langsung ke Indonesia, hingga menempati posisi terbesar ke dua di Asia Tenggara pada tahun 2021. Undang- undang Cipta Kerja juga dinilai meningkatkan daya saing Indonesia. 2 Dendi Ramdani, S.E., M.Si., M.Phil., Ph.D. (Ahli Ekonomi) yang dihadirkan pada tanggal 23 Agustus 2023 Undang-undang Cipta Kerja merupakan terobosan penting dalam sejarah ekonomi Indonesia sebagai upaya mendobrak permasalahan struktural ekonomi Indonesia SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH DPR NO. NAMA INTI KETERANGAN 1 Dzulfian Syafrian, Ph.D. yang dihadirkan pada tanggal 7 September 2023 UU Cipta Kerja merupakan terobosan hukum penting dan jenius untuk menjawab permasalahan struktural UMKM, yakni formalitas usaha. 14. Bahwa apabila dikaitkan antara Keterangan Presiden dan DPR secara tertulis, Ahli serta Saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa raison d’etre Objek Perkara adalah simplifikasi regulasi, kemudahan dan peningkatan daya tarik investasi asing ke Indonesia, meringkas perizinan berusaha, dan hal-hal lain terkait ease of doing business. Hal-hal 325 tersebut tidak ada keterkaitan langsung dengan hal ihwal kegentingan memaksa. Pembentuk undang-undang tidak dilarang untuk mengeluarkan regulasi terkait ease of doing business tersebut, namun bukan melalui Perppu mengingat tidak terpenuhinya “ihwal kegentingan memaksa” sebagaimana dipersyaratkan oleh undang- undang. 15. Bahwa manfaat dan tujuan dari beleid Cipta Kerja tersebut yang kemudian dikedepankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pembentuk Perppu Ciptaker dan DPR selaku pemegang kewenangan pengesahan Perppu menjadi undang-undang. Jika dikaitkan, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. di dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2023 yang menerangkan sebagai berikut: “Berdasarkan hal yang demikian itu, maka dapat dipahami perppu merupakan produk hukum yang mencerminkan instrumen yuridis kepemimpinan Presiden sehingga dasar pembenar perppu pada akhirnya bukan pada keadaan dan kenyatan hukum, melainkan pada tujuan politik tertentu (political circustnces) atau bahkan ekonomi (economy circustances). Berdasarkan dua doktrin tersebut, Ahli mengambil kesimpulan bahwa Perppu Cipta Kerja yang disetujui menjadi undang-undang a quo dapat dibenarkan sebagai bentuk tindak lanjut putusan MK. Selain itu, tindakan penerbitan perppu tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembangkang konstitusi, atau yang umum dikenal sebagai constitutional disobedience dikarenakan lahir berdasarkan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden” 16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diketahui bahwa Perppu Ciptaker yang kemudian disahkan menjadi UU (Objek Perkara) bukan lahir dari adanya ihwal kegentingan memaksa, melainkan untuk simplifikasi regulasi, kemudahan dan peningkatan daya tarik investasi asing ke Indonesia, meringkas perizinan berusaha, dan hal-hal lain terkait ease of doing business. Mengingat hal demikian merupakan hal-hal umum dalam kebijakan perekonomian dan tidak memiliki urgensi dengan ihwal kegentingan memaksa, maka sudah 326 selayaknya proses pembentukan Objek Perkara yang notabenenya berasal dari Perppu Ciptaker dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. B.2.3. TIDAK ADA HAL IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA, PRESIDEN HANYA MEMBONCENG ISSUE DEMI KEPENTINGAN LAIN 17. Bahwa hal lain yang dijadikan alasan oleh Pihak Presiden bersama DPR dalam menetapkan dan mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang adalah karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 melarang pembentukan pembuatan kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentuk peraturan pelaksanaan baru. Sehingga, pelaku usaha yang sudah berinvestasi dihadapkan pada kekosongan hukum dan/atau tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini ada karena perubahan peraturan pelaksanaan yang diperlukan tidak dapat dilakukan (vide Keterangan DPR halaman 10). 18. Bahwa jika dikaji kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan putusan atas UU Ciptaker Lama sebagai berikut: Mengadili: Dalam Provisi: 1. …. 2. …. Dalam Pokok Permohonan: 1. … 2. … 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan 327 dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. …; 9. … Dengan demikian, dapat diketahui bahwa maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah: a. UU Ciptaker Lama inkonstitusional jika tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun; 328 b. UU Ciptaker Lama masih tetap berlaku sampai dengan perbaikan yang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun; c. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka ketentuan-ketentuan yang dicabut atau diubah oleh UU Ciptaker Lama dinyatakan berlaku kembali; d. Menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak diizinkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker Lama. 19. Bahwa jika dipahami, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Ciptaker Lama inkonstitusional bersyarat. Jika pembentuk undang-undang tidak melakukan perintah Mahkamah Konstitusi, maka UU Ciptaker Lama secara otomatis dinyatakan inkonstitusional. Karena adanya potensi UU Ciptaker Lama menjadi inkonstitusional, adalah logis jika pembuatan kebijakan dan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker Lama dilarang. Tentu putusan Mahkamah Konstitusi akan tak berarti (useless) jika kebijakan dan peraturan pelaksana yang terkait masih dibentuk oleh pemangku kebijakan. Pembentuk undang-undang sudah seharusnya terlebih dahulu memperbaiki pembentukan UU Ciptaker Lama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemangku kebijakan memiliki dua pilihan yang dapat dilakukan secara bersamaan untuk menghadapi kondisi tersebut yakni memperbaiki UU Ciptaker Lama sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dan menggunakan ketentuan teknis (kebijakan dan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Ciptaker Lama) yang masih berlaku. 20. Bahwa pun demikian, Mahkamah Konstitusi masih “memberi nafas” bagi pembentuk undang-undang dengan tidak membatalkan UU Ciptaker Lama seketika ketika putusan 329 dibacakan. Masih ada waktu 2 (dua) tahun untuk memperbaiki proses pembentukan undang-undang. Selama jangka waktu tersebut, UU Ciptaker Lama masih berlaku. Artinya, masih ada payung hukum pada level undang-undang yang menaungi kemudahan berbisnis di Indonesia. 21. Bahwa andai pun pada akhirnya pembentuk undang-undang gagal melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi, ketentuan-ketentuan yang telah dicabut atau diubah oleh UU Ciptaker Lama dinyatakan berlaku kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, tidak terjadi kekosongan hukum dan masih ada peraturan-peraturan yang mengakomodir jika pada akhirnya UU Ciptaker Lama menjadi inkonstitusional secara sempurna. 22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 masih memberlakukan UU Cipta Kerja Lama meskipun diperintahkan untuk diperbaiki. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga tidak membatalkan peraturan-peraturan teknis. Sehingga, secara praktis pemangku kebijakan masih memiliki peraturan baik di tingkat undang-undang maupun lebih rendah yang masih berlaku. Dengan kata lain, tidak ada kekosongan hukum. Oleh karena itu, sudah selayaknya proses pembentukan Objek Perkara yang notabenenya berasal dari Perppu Ciptaker dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. B.2.4. PARTISIPASI PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERBUKTI TIDAK MENYENTUH ESENSI MEANINGFUL PARTICIPATION SEBAGAIMANA DIPERINTAHKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVII/2020 KARENA HANYA UNTUK MEMENUHI FORMALITAS SEMATA 23. Bahwa di tengah perintah Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama dengan melibatkan 330 meaningful participation, Presiden justru memilih menetapkan Perppu meskipun tanpa ihwal kegentingan memaksa yang memadai. Karena sifatnya, pilihan untuk menetapkan Perppu tentu mengandung konsekuensi logis bahwa perintah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, khususnya mengenai meaningful participation, tidak dilaksanakan oleh pembentuk undang- undang. Di tengah pilihannya atas penetapan Perppu, masih saja Presiden dan DPR berdalih telah mengakomodir perintah meaningful participation karena keterlibatan pihak-pihak tertentu ketika membahas RUU perbaikan UU Ciptaker Lama dan pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang. Namun, apakah perintah meaningful participation yang dimaksud oleh Presiden dan DPR benar-benar terpenuhi? 24. Bahwa apabila membaca lagi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, meaningful participation dalam perbaikan UU Ciptaker Lama setidaknya harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu: a. Hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); b. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan c. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Mengingat Perppu Ciptaker melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjadi logis jika elemen buruh dan serikat buruh harus didengar pendapatnya. 331 25. Bahwa untuk membuktikan meaningful participation, Presiden dan DPR menghadirkan saksi-saksi berikut di persidangan: SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PRESIDEN NO. NAMA INTI KETERANGAN 1 Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.H. Saksi sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur telah bekerjasama untuk menyelenggarakan konsultasi publik rencana RUU penetapan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang. Artinya, konsultasi publik dilakukan setelah Perppu Ciptaker ditetapkan. Mengingat dilakukan secara kerja sama dengan Universitas Borobudur, konsultasi publik hanya dihadiri dosen dan mahasiswa Universitas Borobudur; kementerian atau lembaga negara; dan dekan fakultas hukum di wilayah DKI Jakarta yang tergabung di APTHI. Tidak disebutkan bahwa serikat buruh hadir dalam konsultasi publik ini. Selain itu, berdasarkan keterangan Presiden di persidangan, hasil konsultasi publik ini tidak disampaikan secara formal ke DPR. 2 Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum. Saksi merupakan moderator pada konsultasi publik pada 332 tanggal 6 Februari di Hotel Mercure Samarinda. Artinya, konsultasi publik dilakukan setelah Perppu Ciptaker ditetapkan. Konsultasi publik tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perekonomian, Kementerian UMKM, Dinas Ketenagakerjaan Prov. Kalimantan Timur, Univ. Muhammadiyah Kalimantan Timur, STIH Awang Long, Univ. Mulawawarman, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas dan Bumi Kalimantan Timur, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Dengan sedikitnya jumlah serikat pekerja yang diundang, konsultasi publik tersebut tidak cukup merepresentasikan serikat buruh. Selain itu, berdasarkan keterangan Presiden di persidangan, hasil konsultasi publik ini tidak disampaikan secara formal ke DPR. 3 Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.SC., Ph.D. Pada tanggal 8 Desember 2022, Saksi berpartisipasi dalam FGD revisi UU Ciptaker Lama dan 333 respons terhadap ancaman perekonomian global. FGD ini dihadiri oleh Univ. Muhamamdiyah Yogyakarta, Univ. Diponegoro, dan Univ. Indonesia. Pada tanggal 10 November 2022, Saksi hadir sebagai narasumber dalam expert meeting mengenai UU Ciptaker Lama dan turunannya dalam perspektif ekonomi dan hukum. Pertemuan ini dihadiri oleh ahli ekonomi dan hukum yang antara lain berasal dari Univ. Gadjah Mada, Univ. Indonesia, dan Univ. Diponegoro. Tidak ditemukan partisipasi serikat buruh dalam pertemuan ini. Selain itu, berdasarkan keterangan Presiden di persidangan, hasil konsultasi publik ini tidak disampaikan secara formal ke DPR. 4 Bibit Gunawan, S.H., M.H. Selaku wakil organisasi serikat pekerja, saksi berinisiatif untuk melakukan audiensi dengan pemerintah untuk mendapatkan gambaran dan informasi secara komprehensif mengenai syarat formal pembentukan undang- undang. Pertemuan dilakukan 334 dengan Menteri Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2023 dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada tanggal 15 Februari 2022. Artinya, konsultasi publik dilakukan setelah Perppu Ciptaker ditetapkan. Selain itu, dalam sesi tanya jawab Saksi juga menyatakan “masih terlalu pagi” untuk membahas isi dan sikapnya atas Perppu Ciptaker. Pernyataan ini meragukan militansi dan concern saksi terhadap issue ketenagakerjaan serta kredibilitas serikat buruh yang dipimpin. Selain itu, berdasarkan keterangan Presiden di persidangan, hasil konsultasi publik ini tidak disampaikan secara formal ke DPR. SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH DPR NO NAMA INTI KETERANGAN 1 Raden Pardede RDPU yang dilakukan oleh Baleg DPR RI pada tanggal 14 Februari 2023 tidak mengundang serikat buruh. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diketahui bahwa meskipun pilihan penetapan Perppu atas perbaikan UU Ciptaker Lama memiliki konsekuensi logis tidak terakomodirnya meaningful 335 participation sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Namun, pembentuk undang-undang masih tetap bersikukuh penetapan Perppu Ciptaker yang kemudian disahkan menjadi UU memenuhi prinsip meaningful participation. Namun, pelibatan partisipasi publik yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama dengan meaningful participation sebagaimana tertuang di dalam putusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga, sudah selayaknya proses pembentukan Objek Perkara yang notabenenya berasal dari Perppu Ciptaker dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. C. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 336 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) berlaku kembali dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; dan 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis Presiden bertanggal 14 September 2023 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara 54/PUU- XXI/2023, Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Presiden yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 17 Juli 2023, yang pada intinya menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, yang menentukan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 337 B. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 1. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN/PERNYATAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Terhadap pernyataan/pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juli 2023, 27 Juli 2023, 7 Agustus 2023, 23 Agustus 2023, 29 Agustus 2023, dan 7 September 2023 dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: a. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.: Dalam persidangan tanggal 17 Juli 2023, pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menanyakan hal sebagai berikut: Sehubungan dengan dilakukannya pengajuan Rancangan Undang- Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut RUU Penetapan Perpu) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) sebagai pelaksanaan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), agar Pemerintah melampirkan dokumen surat pengantar Presiden dalam rangka pengajuan RUU Penetapan Perpu tersebut ke DPR. Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa terkait dokumen surat pengantar Presiden dalam rangka pengajuan RUU Penetapan Perpu ke DPR, yaitu dalam hal ini surat dengan nomor: R-01/Pres/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah Pemerintah lampirkan menjadi Alat Bukti PK-15 pada permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 338 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023. Namun, sehubungan dengan permintaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. tersebut, Pemerintah akan melampirkan kembali surat tersebut sebagai alat bukti tambahan Pemerintah untuk perkara a quo. (vide bukti PK-3) b. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.: Dalam persidangan tanggal 17 Juli 2023, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. menyatakan hal sebagai berikut: Sebagai catatan, terkait peran DPR dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (selanjutnya disebut Perpu) sebetulnya lebih dititikberatkan pada fungsi pengawasan, bukan fungsi pembentukan undang-undang. Dalam Pasal 50 UU 12/2011 diatur bahwa DPR tidak boleh mengubah substansi muatan (hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan). Pada kenyataannya ada diatur norma dalam sebuah Perpu yang jumlahnya sampai ratusan, sehingga hal demikian agaknya sedikit menyulitkan. Bagaimana mungkin proses kewenangan dalam kegentingan yang memaksa yang waktunya begitu singkat, tetapi melahirkan sejumlah norma yang sangat banyak, kemudian tidak terdapat partisipasi publik? Jawaban Pemerintah: Bahwa dapat Pemerintah sampaikan kembali, berkenaan dengan pernyataan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. mengenai “proses kewenangan dalam kegentingan yang memaksa, yang waktunya begitu singkat, tetapi melahirkan sejumlah norma yang sangat banyak, kemudian tidak ada partisipasi publik?”, dapat Pemerintah sampaikan bahwa pada dasarnya, secara substansi Perpu 2/2022 yang saat ini telah ditetapkan menjadi undang- undang melalui UU 6/2023 disusun dengan menggunakan baseline UU 11/2020 sehingga memang tampak serupa, namun dilakukan perbaikan terhadap 5 (lima) jenis komponen pada UU 11/2020 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya 339 disebut putusan 91/2020) yang ditampung pada Perpu 2/2022 berdasarkan hasil dari upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020) yang sejak awal menjadi komitmen Pemerintah, jauh sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpu 2/2022. Dimana, selain melakukan revisi terhadap UU 12/2011 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 13/2022), secara paralel sampai dengan sebelum terbitnya Perpu 2/2022, Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), maupun konsultasi publik dengan melibatkan berbagai unsur baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, buruh/pekerja, pengusaha baik level besar atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), asosiasi, praktisi, dan akademisi yang ditujukan sebagai jaring aspirasi terhadap perbaikan UU 11/2020. Selain itu, dalam rangka proses pembentukan RUU Penetapan Perpu, Pemerintah telah juga melakukan kegiatan meaningful participation pada tanggal 19 Januari 2023 dan 6 Februari 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, telah Pemerintah sampaikan secara lengkap pada Keterangan Tambahan Pemerintah tertanggal 10 Agustus 2023 vide halaman 2-7 dan pada Kesimpulan Presiden tertanggal 23 Agustus 2023 vide halaman 19-31, keduanya dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023. c. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.: Dalam persidangan tanggal 17 Juli 2023, pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. menyatakan hal sebagai berikut: Majelis akan mempertimbangkan kebernilaian kesaksian Ibu Ledia Hanifa selaku Saksi dari Para Pemohon, hal ini tidak lepas dari kapasitas Saksi sebagai anggota DPR. Selain itu, dapat dibayangkan apabila Pemerintah kemudian mengajukan Saksi anggota DPR lain 340 yang menyetujui, maka akan menjadi tidak seimbang dikarenakan fraksi yang menyetujui jumlahnya lebih banyak. Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa terhadap pernyataan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. tersebut, Pemerintah menyatakan setuju dan sependapat agar kesaksian Saksi dalam perkara a quo perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari status Saksi yang merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut PKS), yang turut serta mengikuti rangkaian rapat pembahasan RUU Penetapan Perpu. Sebagaimana yang telah diatur oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 5 ayat (1) PerMK 2/2021 telah mendudukkan DPR sebagai Pemberi Keterangan, sehingga secara implisit Mahkamah Konstitusi tidak menghendaki DPR sebagai Saksi baik Saksi dari Pihak Pemohon ataupun Saksi dari Pihak Pemberi Keterangan. Dengan demikian, karena Saksi telah menguji konstitusionalitas Perpu 2/2022 di DPR selaku anggota DPR dari Fraksi PKS, seharusnya Saksi tidak lagi diperkenankan untuk menguji UU 6/2023 di Mahkamah Konstitusi meskipun berstatus sebagai Saksi Pemohon dan bukan Pemohon. Menurut Pemerintah kesaksian Saksi baik secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan pada persidangan perkara a quo selayaknya tidak dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi Mahkamah dalam memutus perkara a quo. d. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.: Dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2023, pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. menanyakan hal sebagai berikut: Apakah seluruh Ahli Presiden yang dihadirkan merupakan Tim Ahli Pemerintah dalam penyiapan pembahasan RUU atau Perpu ini? Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan, bahwa terkait hal ini telah dijawab secara langsung oleh kuasa Presiden pada saat persidangan, bahwa tidak 341 seluruh Ahli Presiden terlibat sebagai Tim Ahli Pemerintah dalam penyiapan pembahasan RUU atau Perpu. e. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum: Pada persidangan tanggal 23 Agustus 2023, pada pokoknya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum menanyakan hal sebagai berikut: Sejauh mana sesungguhnya asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan kedayagunaan diterapkan oleh Pemerintah dalam penetapan Perpu 2/2022 ini. Agar hal tersebut dapat digambarkan dengan sejelas- jelasnya, hal ini penting supaya majelis mendapatkan gambaran yang utuh dari penerapan asas-asas tersebut dalam pembentukan Perpu 2/2022. Jawaban Pemerintah: Dapat Pemerintah sampaikan bahwa berkaitan dengan pertanyaan tersebut sudah Pemerintah jelaskan dan sampaikan dalam Keterangan Presiden tertanggal 12 Juli 2023 vide halaman 7-18. Adapun berkaitan dengan mekanisme pembentukan UU 6/2023 telah Pemerintah uraikan dalam Kesimpulan Presiden tertanggal 23 Agustus 2023 vide halaman 3-11 dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023. 2. PENJELASAN PRESIDEN TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI PARA PEMOHON Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tanggal 27 Juli 2023 dan 7 Agustus 2023, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. H. Rizal Ramli, M.A., (dalam persidangan tanggal 27 Juli 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Alasan Pemerintah yang menyatakan ekonomi nasional dalam keadaan genting merupakan alasan yang mengada-ada, faktanya dalam periode tahun 2020 sampai dengan 2023 perekonomian 342 masih tumbuh sebesar 5% sehingga belum dapat dikatakan genting, keadaan ekonomi baru dapat dikatakan genting bila terjadi kondisi seperti tahun 1998. Dalam hal terdapat hambatan-hambatan ekonomi dan di luar ekonomi sebagaimana menjadi alasan Pemerintah, sebetulnya masalah demikian masih dapat diatasi dengan cara inovatif lainnya (selain dari menerbitkan undang- undang melalui metode omnibus); 2) UU 11/2020 yang ditujukan sebagai langkah penyederhanaan justru mempersulit dan membuat ruwet persoalan karena UU 11/2020 yang dibentuk melalui metode omnibus ini memiliki ketebalan lebih dari 1000 halaman ditambah penjelasannya setebal 500 halaman. Terdapat banyak conflicting ideas antar pasal-pasalnya, sehingga menyulitkan untuk dipahami. Jika memang ditujukan untuk menyederhanakan regulasi, maka seharusnya cukup dirumuskan dalam 50 halaman. Sekretariat Negara dalam periode ini sangat lemah karena tidak dapat menyederhanakan regulasi yang ada; 3) Sebagai fakta, bahwa pasca dibentuknya UU 11/2020, tidak terdapat peningkatan investasi yang signifikan kecuali pada bidang pertambangan. Investasi pada sektor lain justru melesu, seperti pada bidang manufaktur dan jasa; 4) Terdapat berbagai substansi yang merugikan rakyat, sebagai contoh adalah pengaturan pekerja outsourcing yang dapat dipekerjakan seumur hidup. Biasanya outsourcing itu hanya sementara, kecuali untuk industri yang memang model pekerjaannya cocok untuk outsourcing. Outsourcing seumur hidup merupakan bentuk nyata dari perbudakan di era modern, akibatnya pekerja outsourcing tidak mendapat tunjangan, jaminan kesehatan, pesangon, dan pensiunan. Isu ketenagakerjaan lain adalah terkait cuti hamil, jam kerja, dan pesangon yang sangat merugikan seluruh pekerja termasuk bagi tataran high management perusahaan; 5) Bahwa UU 11/2020 tidak berusaha mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. 343 Kehadiran UU 11/2020 membuat pekerja sebagai alat produksi, bukan rekan bersama untuk mencapai kemakmuran; 6) Ditemukan penyelundupan substansi dalam UU 11/2020 terkait Undang-Undang Mineral, bahwa pengusaha dapat diberikan masa perpanjangan 2x10 tahun. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan ahli di atas sebagai berikut: 1) Pertama-tama dapat Pemerintah sampaikan bahwa merujuk pada pendapat Thomas R. Dye, kebijakan negara dapat dimaknai sebagai “is whatever government choose to do or not to do” artinya bahwa posisi Pemerintah dalam memandang sebuah kebijakan tidak hanya semata- mata dalam kerangka tindakan aktif tetapi juga tindakan pasif. Jika pun Pemerintah tidak melakukan apa-apa dalam merespon situasi (potensi) krisis yang terjadi, maka itu pun termasuk dalam kerangka Kebijakan Negara yang dimaksud oleh Thomas R. Dye. Maka dengan penuh tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden/Pemerintah memilih untuk merespon secara aktif atas situasi (potensi) krisis yang terjadi dengan menerbitkan kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang dapat mencegah Indonesia lebih dalam ke jurang resesi atau krisis. Kedua, mengenai argumentasi dari ahli bahwa pertumbuhan sebesar 5% belumlah tanda terjadinya kegentingan, melainkan kegentingan haruslah memenuhi kondisi krisis seperti 1998 dapat kami sampaikan sebagai berikut: a) Sebagaimana disampaikan ahli DPR Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. pada Persidangan Perkara 54/PUU-XXI/2023 tanggal 7 September 2023, untuk apa menunggu negara bangkrut terlebih dahulu untuk dapat menerbitkan Perpu, kalau asumsi seperti ini yang digunakan, kalau menunggu krisis seperti 1998 terjadi terlebih dahulu, maka berarti Pemerintah sama saja membiarkan Indonesia terjerembab dalam jurang krisis terlebih dahulu baru kemudian 344 berupaya terseok-seok bangkit dari krisis dengan menerbitkan Perpu 2/2022. b) Telah Pemerintah sampaikan sebelumnya dalam Keterangan Presiden tertanggal 3 Juli 2023 dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU- XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023, bahwa betul pada tahun 2022 saat Perpu 2/2022 disusun ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 5,31%, hal ini dikarenakan adanya windfall ekspor komoditas unggulan dan konsumsi masyarakat yang kembali pulih seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2023, probabilitas resesi dan pelemahan signifikan ekonomi global akan berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian Indonesia, baik ekspor, investasi dan konsumsi. Pelemahan perekonomian global akan berdampak pada penurunan permintaan ekspor terutama dari negara-negara maju. Selain itu, pelemahan perekonomian global juga berdampak pada pelemahan harga-harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia, seperti: minyak kelapa sawit, karet, batu bara, nikel, bauksit dan tembaga. Menurunnya harga komoditas ekspor utama (batubara, CPO, mineral) berdampak pada turunnya kinerja ekspor (tidak ada windfall effect seperti yang Indonesia alami di semester 2 (dua) tahun 2022). Selain itu, dalam Kesimpulan Presiden tertanggal 23 Agustus 2023 dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023, Pemerintah telah menyampaikan bahwa berdasarkan data dari World Uncertainty Index (WUI) dalam 5 (lima) tahun terakhir indeks ketidakpastian global memuncak pada kuartal I 2020, bersamaan dengan munculnya pandemi Covid-19. Sempat menurun di kuartal I 2021, namun trennya naik kembali sampai kuartal IV 2022 (fase saat Perpu 2/2022 disusun). Lebih lanjut, International Monetary Fund (selanjutnya disebut IMF) melalui Tim Komunikasi Andrew Stanley sebagaimana dikutip oleh Katadata, bahwa tahun 2022 adalah tahun yang bergejolak. Prospek pertumbuhan ekonomi 345 global yang awalnya baik mendadak berubah jadi penuh kekhawatiran setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pertumbuhan inflasi yang cepat dan terus-menerus, terutama kenaikan harga makanan dan energi, membebani pertumbuhan ekonomi (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/29/ketidakpasti an-globalmeningkat-pada-akhir-2022). Selain itu IMF juga mencatat bahwasanya Perang Rusia-Ukraina menjadi faktor dominan yang menyebabkan ketidakpastian global sepanjang tahun 2022-2023. (https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/26/global-economic- uncertaintyremains-elevated-weighing-on-growth). Dari uraian di atas dapat Pemerintah sampaikan bahwasanya, Pemerintah tidak mau berspekulasi dengan tidak melakukan apa-apa atau hanya melakukan ‘tindakan reguler’ (ordinary action) yang tidak maksimal dalam upaya mencegah potensi krisis yang saat itu mungkin terjadi. Pemerintah berupaya maksimal untuk menghasilkan kebijakan yang solutif. Sekali lagi dalam situasi penuh dengan ketidakpastian dunia mengalami situasi yang disebut dengan VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Dalam teori VUCA, adalah kondisi riil yang saat itu sedang terjadi, yaitu kondisi di mana dunia mengalami perubahan yang cepat dan tidak dapat diperkirakan, disertai keadaan yang penuh ketidakpastian dan peristiwa yang kompleks yang diikuti informasi yang penuh ambiguitas yang sulit untuk diprediksi dampak yang akan ditimbulkan di masa mendatang. Dalam situasi seperti ini hal terpenting adalah kepastian guna melawan ketidakpastian yang menjadi karakteristik VUCA. Dalam konteks ambiguitas sebagaimana teori VUCA, keputusan Pemerintah untuk menerbitkan Perpu 2/2022 dilatarbelakangi kondisi geopolitik dan perekonomian global yang penuh ketidakjelasan. Pemerintah berpendapat bahwa mencegah terjadinya ambiguitas dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan situasi geopolitik dan perekonomian global adalah bagian tidak terpisahkan dari tanggung jawab Pemerintah meniadakan ambiguitas dalam menjawab kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global tahun 2023. Salah satu kondisi yang penuh 346 ambiguitas tersebut yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Meskipun Rusia dan Ukraina masing-masing menyumbang kurang dari 2 persen produk domestik bruto global, namun dampak dari perang diantara 2 negara ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, pasar pangan dan energi, rantai pasokan, sistem keuangan, jaringan transportasi, dan geopolitik dunia. Ketiga, bahwa mengenai konteks kegentingan sebagaimana dipahami dalam konteks hukum konstitusi yang tertuang dalam ketentuan UUD NRI 1945 dan diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VII/2009 (selanjutnya disebut putusan 138/2009) yaitu: a) karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; b) Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan c) kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Namun demikian merujuk pada pendapat ahli Presiden Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., sebagaimana disampaikan di Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara 54/PUU-XXI/2023 tanggal 23 Agustus 2023, bahwa mengenai pertimbangan kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 merupakan diskresi yang menjadi lingkup kewenangan Presiden. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. mencatat ada beberapa Perpu yang sama sekali tidak menjelaskan atau mengungkapkan secara eksplisit adanya pertimbangan kegentingan memaksa dalam Perpu antara lain: a) Dalam krisis 1997-1998 yang lalu, lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan (selanjutnya disebut Perpu 1/1998). Perpu 1/1998 ini lahir ditengah krisis yang pertimbangan kegentingan memaksanya sangat bernuansa pertimbangan ekonomi. 347 Pemerintah waktu itu sudah menghabiskan dana talangan 600 triliun, tidak pernah mengatakan tegas bahwa negara dalam keadaan darurat (staad noodrechts), dalam keadaan kegentingan memaksa. Pertimbangannya bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur. Tidak ada yang meributkan hal ini; b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas, juga tidak menyebutkan alasan adanya kegentingan memaksa; c) Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut Perpu 1/2004), tidak ada satupun kalimat yang mengatakan adanya kegentingan memaksa, sehingga keluar Perpu 1/2004 tersebut. Pertimbangannya bahwa karena adanya ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang- undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi; d) Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah sama sekali juga tidak menjelaskan adanya kegentingan memaksa. Alasannya bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai putusan 138/2009; 348 e) Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hanya menyebutkan bahwa penyebaran Covid-19, yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) yang telah menimbulkan banyak korban jiwa, perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri; f) Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pertimbangan hukumnya antara lain karena Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam penerapan sanksi yang efektif dan terdapat ormas tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar ormas yang telah terdaftar dan disahkan Pemerintah dan bahkan secara faktual terbukti ada asas ormas dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945; dan g) Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pertimbangan hukumnya antara lain: kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Lebih lanjut juga dapat disampaikan bahwasanya walaupun ditegaskan oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. bahwa pada dasarnya aspek kegentingan merupakan diskresi yang diberikan UUD NRI 1945 kepada 349 Presiden, namun dalam rangka menyusun Perpu 2/2022 Pemerintah juga beranjak pada situasi yang memang pada saat itu genting dan memenuhi kerangka kegentingan sebagaimana dimaksud dalam putusan 138/2009. 2) Dapat dipahami bahwasanya argumentasi Ahli bersandar pada pemikiran jikalau UU 11/2020 disusun memang dalam rangka untuk menyelesaikan keruwetan regulasi khususnya di sisi perizinan dan ingin memberikan dampak kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) maka seharusnya regulasi yang disusun adalah regulasi yang sederhana dan mudah dipahami. Namun mengenai hal ini dapat kami sampaikan sebagai berikut: a) Metode Omnibus menurut Glen S. Krutz adalah metode yang pada dasarnya digunakan untuk menyelesaikan “impossible legislative process” yang maksudnya untuk mempermudah, menyederhanakan proses, sehingga mempermudah penyusunan itu sendiri. Penggunaan metode penyusunan Omnibus dinilai dapat meningkatkan produktivitas penyusunan peraturan perundang- undangan. Lebih lanjut menurut Barbara Sinclair penyusunan regulasi dengan metode Omnibus memang terdiri dari banyak dan tidak terkait subjek serta program sehingga biasanya kompleks dan panjang (Stuart Krutz, Glen. Getting Around Gridlock: The Effect of Omnibus Utilization on Legislative Productivity. (Legislative Studies Quarterly, Vol. 25, No. 4, Nov.2000) hal. 533). b) Tebalnya halaman UU 11/2020 yang disusun Pemerintah, dikarenakan banyaknya undang-undang yang “ditarget” oleh Pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan di bidang investasi baik bagi UMKM ataupun perusahaan non-UMKM. Hal ini merupakan konsekuensi logis atas tujuan yang ingin dicapai untuk mendorong deregulasi perizinan berusaha di Indonesia. Tentunya telah menjadi rahasia umum bahwa regulasi yang ada di Indonesia mengalami sindrom “Obesitas Regulasi” (http://stranasrr.bappenas.go.id/web/detail/obesitas-regulasi-jadi- alasan-jokowi-butuh-omnibus-law) sehingga penyelesaian atas tumpang tindih atasnya tidak bisa semerta-merta menggunakan regulasi yang sederhana. Proses penyusunan peraturan perundang- 350 undangan terikat pada keketatan aspek formil yang diatur dalam UU 12/2011 beserta perubahannya, sehingga pakem penyusunan peraturan perundang-undangan sudah rigid. Bagi Pemerintah pada akhirnya tidak masalah jikalau UU 11/2020 tebal dan rumit, sepanjang manfaat atas hadirnya UU 11/2020 ini dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat khususnya sektor UMKM dan non-UMKM di Indonesia. 3) Dapat Pemerintah sampaikan bahwasanya tidak betul UU 11/2020 tidak memberikan dampak atas kemajuan investasi khususnya di bidang perizinan berusaha di Indonesia, Pemerintah selalu menekankan dan menjelaskan bagaimana dampak UU 11/2020 yang sangat membantu kemajuan investasi baik lokal maupun luar yang hal ini berdampak besar khususnya pada masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 dan Krisis Geopolitik akibat Perang Rusia-Ukraina. Hal ini telah sering dijelaskan dan diterangkan Pemerintah baik dalam Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, Keterangan Para Ahli maupun dalam Kesimpulan baik secara tertulis maupun disampaikan secara lisan dalam persidangan yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Namun walau demikian ada hal mendasar yang kiranya perlu Pemerintah jelaskan mengenai pernyataan Ahli yang menyebutkan bahwa ditemukan penyelundupan substansi dalam UU 11/2020 terkait Undang-Undang Mineral, bahwa pengusaha dapat diberikan masa perpanjangan 2 x 10 tahun, adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar. Dapat Pemerintah sampaikan, dalam UU 11/2020 perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hanya berupa penambahan Pasal 128A dan perubahan Pasal 162, yang berbunyi: (vide Bukti PK-16, Keterangan Tambangan Presiden tertanggal 10 Agustus 2023, dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023, berupa Matriks Perbandingan UU 11/2020 dan UU 6/2023) 351 Pasal 128A (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128. (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dapat berupa pengenaan iuran produksi/royalty sebesar 0% (nol persen). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 162 Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun, pengaturan terkait dengan perpanjangan kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Ahli, telah ada sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Serta, terhadap ketentuan perpanjangan kontrak/perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 169A telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Register Perkara Nomor: 64/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, pernyataan Ahli tentang pengaturan tersebut diselundupkan dalam UU 11/2020 maupun UU 6/2023, adalah tidak benar dan tidak berdasar. 4) Berkaitan dengan pernyataan Ahli mengenai outsourcing, dapat Pemerintah sampaikan bahwa pandangan ahli tersebut secara substansi keliru dan sepertinya ahli tidak membaca secara cermat pengaturan substansi dimaksud. Tidak ada pengaturan dalam peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja alih daya dipekerjakan seumur hidup, sehingga kalimat "outsourcing adalah 352 perbudakan modern" sangat tidak tepat dan mengada-ngada. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara perbudakan dengan produktivitas. Pekerjaan alih daya sebagai segmen paling dasar di pasar kerja dimaksudkan agar mampu menyerap tenaga kerja. Pekerja alih daya yang produktif pasti akan terserap pada segmen pasar kerja yang lebih baik dengan status pekerja tetap. Perihal status hubungan kerja hanya terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu: Perjanjian Kerja Waktu Tetentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kedua status hubungan kerja tersebut bisa diterapkan baik di perusahaan alih daya ataupun perusahaan nonalih daya (tidak dikecualikan). Jika pekerja direkrut dengan PKWT maka berlaku ketentuan batasan waktu baik berdasarkan jangka waktu ataupun berdasarkan selesainya pekerjaan. Jika pekerja alih daya direkrut dengan PKWTT maka hubungan kerja dapat berlangsung sampai dengan usia pensiun. Perihal hak-hak dasar pekerja/buruh baik pekerja alih daya ataupun pekerja nonalih daya sudah diatur dalam undang-undang dan turunannya dan perlu ditegaskan tidak ada pembedaan, sehingga sekali lagi ditegaskan tidak ada perbudakan dalam konteks alih daya mengingat hak-hak dasar telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, harus dipisahkan antara peraturan dengan tataran pelaksanaan, karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi merupakan tataran pelaksanaan dan merujuk pada penegakan hukum. Selain itu, dapat Pemerintah sampaikan pula bahwa Perkara Register Nomor: 54/PUU-XXI/2023 merupakan pengujian formiil, hal ini juga sudah berkali-kali disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan perkara a quo, namun keterangan Ahli Pemohon justru menyinggung substansi materiil. Sementara substansi yang disebutkan oleh Ahli Pemohon merupakan substansi materiil dan substansinya sama dengan yang dipersoalkan dalam Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023 pengujian materiil UU 6/2023, dimana Mahkamah dalam ketetapannya telah menyatakan menunda seluruh pemeriksaan pengujian materiil sampai dengan selesainya pengujian formil. 353 Oleh karena itu, Pemerintah berpandangan kekeliruan ahli dalam substansi tersebut lebih tepat dijawab oleh Pemerintah pada saat memberikan keterangan dalam pengujian materiil sesuai dengan ketetapan Mahkamah yang memisahkan pemeriksaan pengujian formiil dan pengujian materiil. b. Keterangan Ahli Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. (dalam persidangan 7 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Tindakan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah adalah perbaikan materiil, bukan formil sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah. 2) Duduk persoalan pengujian formil ini disebabkan oleh Termohon tidak menaati putusan 91/2020. Pemerintah dan DPR tidak melakukan perbaikan UU 11/2020 sebagaimana diperintahkan Mahkamah dengan limitasi waktu dua tahun. Alih-alih memperbaiki UU 11/2020, DPR dan Pemerintah memilih revisi terhadap UU 12/2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 3) Perbaikan itu lebih banyak ke konteks materiil, padahal perintah Mahkamah adalah perbaikan prosedural, yakni perbaikan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi Mahkamah memerintahkan ke kanan, DPR dan Pemerintah berjalan ke kiri. Dua hal yang kita bisa lihat terang-beneran kealpaan dan kesalahan Pemerintah dan DPR dalam mematuhi putusan 91/2020. 4) Kesalahan fundamental berikutnya adalah mengabaikan putusan 91/2020 dengan mengeluarkan Perpu 2/2022. Padahal UU 11/2020 dalam posisi dibekukan melalui putusan inkonstitusional bersyarat yang diputuskan Mahkamah. 5) Penetapan Perpu 2/2022 tidak dapat dianggap sebagai proses revisi sebuah undang-undang, terlebih yang diperintahkan oleh Mahkamah untuk diperbaiki adalah proses tahapan pembentukan UU 11/2020. Perpu sendiri adalah emergency law yang dibentuk karena keadaan hal ikhwal kegentingan memaksa. 354 6) Di dalam ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 terang benderang bahwa karena hal ikhwal kegentingan memaksa, maka Pemerintah dalam hal ini presiden dapat mengeluarkan Perpu. Dalam putusan 138/2009 sudah diterangkan apa saja elemen penting agar Pemerintah dalam hal ini Presiden bisa mengeluarkan Perpu. Satu, ada kekosongan hukum. Dua, ada hukum, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Dan ketiga, diperlukan waktu cepat untuk mengatur sesuatu yang dianggap sebagai keadaan yang memaksa. 7) Dalam rangka mendukung langkah pengabaian terhadap putusan 91/2020 itu, DPR menyatakan bahwa Perpu 2/2022 merupakan salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 hingga 2023. 8) Penetapan Perpu menurut ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 harus mendapatkan persetujuan pada masa sidang berikutnya. Kemudian, ketentuan Pasal 52 UU 12/2011 bahwa masa sidang berikutnya menurut penjelasan pasal ini adalah sidang pertama setelah dikeluarkannya Perpu, dan maksud dari sidang pertama itu adalah sidang paripurna. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945, dalam hal Perpu tidak mendapat persetujuan, maka Perpu ini harus dicabut. Dalam sidang paripurna pertama sama sekali tidak terjadi kesepakatan, masa sidang paripurna pertama tersebut dilewati tanpa ada pembahasan Perpu. 9) DPR dan Pemerintah juga telah mengabaikan tiga hak rakyat dalam menindaklanjuti putusan 91/2020, yakni hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained) ketiga hak tersebut sama sekali tidak dibuka oleh pembentuk undang-undang. 10) Penerbitan Perpu 2/2022 untuk menjawab putusan 91/2020 tidak hanya menjadi sebuah persoalan legislasi semata, tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari konstitusi (constitutional disobedience). 11) MK harus meluruskan konsepsi terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh Presiden dan DPR dengan mengeluarkan apa-apa yang 355 kemudian kita anggap sebagai kepatuhan terhadap konstitusi. Sebagai contoh MK dapat menegaskan bahwa hal yang harus diperbaiki dalam UU 11/2020 adalah langkah-langkah pembentukan formilnya dan tidak dapat dijawab dengan ruang perbaikan materiil. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan ahli di atas sebagai berikut: 1) Dapat Pemerintah sampaikan terlepas dari bentuk PUU yang dipilih Pemerintah yaitu Perpu, pada dasarnya putusan 91/2020 sama sekali tidak membatasi bentuk peraturan perundang-undangan yang harus dipilih Pemerintah dalam rangka memperbaiki UU 11/2020, sehingga tidak ada kebenaran atau kesalahan absolut kaitannya dengan bentuk PUU dalam rangka menindaklanjuti putusan 91/2020. Pada praktiknya sudah banyak terjadi bahwa Perpu digunakan untuk memperbaiki sebuah undang-undang, baik dalam konteks perubahan atau pencabutan. Adapun, berikut contoh Perpu untuk konteks perubahan: a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Sedangkan, Perpu dalam konteks pencabutan sebagai berikut: a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya disebut Perpu 1/2017) yang mencabut keberlakuan beberapa pasal dalam: (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; dan 356 (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan dalam Perpu 1/2017 b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk seluruhnya. c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk seluruhnya. Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan keterangan Ahli Presiden Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., baik pada keterangan tertulis maupun secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023 dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU- XXI/2023, yang pada intinya menyatakan bahwa putusan 91/2020 tidak melarang secara tegas perbaikan UU 11/2020 untuk dituangkan dalam bentuk Penetapan Perpu yang merupakan kewenangan Presiden yang diatribusikan oleh UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini pertimbangan Presiden atas kegentingan yang memaksa tidak masuk ke dalam putusan 91/2020 karena perubahan perekonomian global terjadi setelah putusan a quo dibacakan. Lebih lanjut, menurut Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum., putusan Mahkamah Konstitusi yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang harus pula dihadapkan pada perubahan situasi perekonomian global yang dalam penilaian Presiden merupakan kegentingan yang memaksa yang harus ditindaklanjuti tidak dengan prosedur biasa, melainkan dengan menetapkan Perpu 2/2022. (vide halaman 7 keterangan tertulis Ahli Presiden). 357 Sehingga dapat disimpulkan kemudian bahwa tidak ada larangan atau batasan perbaikan atas UU menggunakan Perpu serta Pemerintah tidak mengabaikan putusan 91/2020. 2) Terkait dengan meaningful participation, dapat Pemerintah sampaikan bahwa pasca putusan 91/2020, Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan putusan tersebut. Pemerintah telah melakukan revisi atas UU 12/2011 melalui UU 13/2022, dan melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), maupun konsultasi publik (meaningful participation), dalam rangka perbaikan UU 11/2020. Hasil serangkaian kegiatan sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), maupun konsultasi publik (meaningful participation) tersebut dituangkan dalam Naskah Akademik RUU terkait perbaikan UU 11/2020. Namun, oleh karena terdapat kondisi kegentingan yang memaksa, maka Presiden mengambil keputusan untuk menerbitkan dalam bentuk Perpu, sebagaimana telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 13 September 2023 yang memuat bagan alur waktu penetapan Perpu 2/2022 sampai dengan diundangkannya UU 6/2023. 3) Mengenai tudingan ahli Pemohon bahwa Pemerintah dan DPR telah melakukan Pembangkangan Konstitusi (constitutional disobedience) karena menerbitkan Perpu 2/2022 guna menindaklanjuti putusan 91/2020, dapat Pemerintah sampaikan bahwa kewenangan pembentukan dan penerbitan Perpu diatur dan dijamin dalam Pasal 22 UUD NRI 1945, lantas bagaimana dapat telah terjadi “pembangkangan konstitusi” jika Perpu dan kewenangan pembentukannya dijamin dan diatur oleh konstitusi? 4) Lebih lanjut menurut ahli DPR Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., saat menyampaikan keterangan ahlinya dalam persidangan tanggal 7 September 2023 menyampaikan bahwa kewenangan Presiden untuk menerbitkan Perpu merupakan wewenang istimewa yang menunjukkan 3 (tiga) hal utama yaitu: a) Presiden saat menerbitkan Perpu tidak memerlukan persetujuan DPR. Reasoning-nya jelas, yaitu agar Presiden dalam ‘hal ihwal kegentingan 358 yang memaksa’ (keadaan mendesak) sebagai keadaan tidak normal dapat segera bertindak cepat dan tepat untuk mengatasi keadaan tidak normal itu. Presiden tidak mungkin segera bertindak cepat dan tepat apabila harus menunggu persetujuan DPR, sementara keadaan tidak normal itu harus segera diatasi; b) Wewenang istimewa Presiden itu, sekaligus menunjukkan kekuasaan Presiden yang besar, bahkan tanpa batas, namun dijamin secara konstitusional dalam UUD NRI 1945. Hal yang demikian itu oleh Clinton Rossitter dalam “Crisis Government in the Modern Democracy” dikatakan sebagai kediktatoran Konstitusional (constitutional dictatorship); dan c) Wewenang istimewa Presiden semakin tampak nyata di dalam kebebasannya mempertimbangkan, memilih, menilai, dan/atau memperkirakan ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ sebagai keadaan tidak normal itu, sepenuhnya menjadi hak Presiden yang bersifat subjektif. Karena bersifat subjektif, maka kekhawatiran akan adanya potensi yang menyimpang dari dasar-dasar negara konstitusional dan negara hukum saat Presiden menerbitkan Perpu dengan alasan adanya ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa/keadaan tidak normal, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Artinya, wewenang semacam itu lazim diadakan sebagai sesuatu yang buruk tetapi tidak dapat dihindari (necessary evil). Sehingga dengan demikian apa yang telah disampaikan oleh ahli Pemohon bahwa Pemerintah menerbitkan Perpu sebagai tindakan yang menyimpang dari konstitusi (constitutional disobedience) tidaklah tepat dan tidak berdasar. 5) Berkaitan dengan “persidangan berikut”, sebelumnya telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam Keterangan Presiden tertanggal 3 Juli 2023 vide halaman 40-45, serta Kesimpulan Presiden tertanggal 23 Agustus 2023 vide halaman 32-40, keduanya dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023. Menurut pandangan Pemerintah, Ahli tidak memiliki dasar dalam membuat penafsiran atas 359 frasa “persidangan berikut”. Mengenai persidangan berikut, sebagaimana yang telah berulang kali Pemerintah jelaskan bahwa tafsir “persidangan berikut” yang terdapat di Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 yaitu masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan mengacu pada norma di batang tubuhnya yaitu Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 dimana konteksnya ke “pengajuan” bukan “persetujuan”. Sehingga penafsiran Ahli yang menyampaikan definisi “Persidangan Berikut” yang ada di Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 untuk konteks persetujuan, adalah penafsiran yang keliru dan tidak berdasar. c. Keterangan Saksi Ledia Hanifa Amaliah (dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: Perpu 2/2022 disahkan menjadi undang-undang bukan pada masa sidang pertama DPR setelah Perpu 2/2022 ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi di atas sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan masa sidang DPR dalam hal pemberian persetujuan terhadap RUU Penetapan Perpu, telah Pemerintah jelaskan secara komprehensif dalam jawaban terhadap pernyataan Ahli Pemohon Feri Amsari pada halaman 22. 2) Bahwa terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi Ledia Hanifa, Pemerintah tetap menyatakan sepakat dan sependapat dengan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya (vide halaman 5-6), bahwa terhadap keterangan Saksi pada perkara a quo untuk dipertimbangkan kembali apakah bernilai untuk dipertimbangkan atau tidak. Terhadap hal tersebut, Pemerintah akan menjelaskan mengapa selayaknya keterangan Saksi tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah; 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 5 ayat (1) PerMK 2/2021 telah mendudukkan DPR sebagai Pemberi Keterangan, sehingga secara implisit Mahkamah Konstitusi tidak menghendaki DPR sebagai Saksi baik Saksi dari Pihak Pemohon ataupun Saksi dari Pihak Pemberi Keterangan. Terlebih Saksi Ledia Hanifa sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS hadir dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 360 Umum (selanjutnya disebut RDPU) Pembahasan Perpu 2/2022 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023. 4) Tidak hanya hadir, Saksi Ledia Hanifa juga mengajukan pertanyaan kepada Para Ahli dalam RDPU tanggal 14 Februari 2023. Pertanyaan dimaksud berkaitan dengan urgensi ditetapkannya Perpu 2/2022. Urgensi penetapan Perpu yang merupakan subyektif Presiden inilah yang perlu dinilai oleh DPR sehingga pertanyaan yang diajukan oleh Saksi Ledia Hanifah bertujuan untuk menguji konstitusionalitas Perpu 2/2022. 5) Maka dari itu, karena Saksi Ledia Hanifa selaku anggota DPR dari Fraksi PKS telah menguji konstitusionalitas Perpu 2/2022 di DPR, dengan demikian keikutsertaannya sebagai saksi dari Pemohon seharusnya tidak diperkenankan. Keikutsertaan saksi Ledia Hanifah sebagai Anggota DPR telah masuk sebagai bagian dari Pemohon yang melakukan pengujian UU 6/2023 di Mahkamah Konstitusi. 6) Hal ini dikarenakan rasio logis antara larangan pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh anggota DPR yang telah mengikuti pembahasan undang-undang dan/atau pasal dalam undang-undang dimaksud sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 73/PUU-XII/2004 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110, 111, 112, 113/PUU-VII/2009 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51,52,59/PUU-VI/2008, sebaiknya juga diterapkan meskipun Anggota DPR tersebut kapasitasnya sebagai Saksi Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-XIII/2015 pada paragraf [3.6]: “[3.6] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pada paragraph [3.5] di atas, Mahkamah Lebih lanjut mempertimbangkan kedudukan (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II selaku partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a. berdasarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang permohonan pengujuan UU 42/2008 tentang Pemilu 361 Presiden dan Wakil Presiden, bertanggal 18 Februari 2008, Mahkamah berpendapat: “[3.7.5.2] …adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang a quo namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa- masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.” c. berdasarkan Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang permohonan pengujian UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bertanggal 29 September 2014, Mahkamah berpendapat bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan Hukum Mahkamah pada Putusan Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008 a quo, Pemohon I yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena telah ambil bagian dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas undang-undang yang diajukan permohonan tersebut;” Hal ini dikarenakan standing/pandangan antara Pemohon dan Saksi Pemohon adalah sama dan sejalan, sehingga dengan menjadi Saksi Pemohon, maka Saksi Ledia Hanifa secara logis dapat dipersamakan kepentingannya dengan kepentingan Pemohon. 7) Bahwa Saksi sebagai anggota DPR memiliki kedudukan sebagai pembentuk undang-undang seharusnya tidaklah dapat diterima menjadi Saksi dalam pengujian formil UU 6/2023 meskipun yang bersangkutan mendalilkan kehadirannya sebagai Saksi dalam kapasitasnya selaku perseorangan warga negara 3. PENJELASAN PRESIDEN TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI PRESIDEN 362 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2023 dan 29 Agustus 2023, Pemerintah sependapat dengan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden sebagai berikut: a. Keterangan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. (dalam persidangan 23 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Hadirnya UU 11/2020 adalah langkah terobosan untuk menjembatani problem tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung iklim investasi. Tercatat ada sekitar 78 undang-undang tersebar di sektor-sektor seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perdagangan, tata ruang, perijinan yang semuanya harus diperbaiki, jika diperbaiki satu demi satu akan memakan waktu sekitar 17 tahun. 2) Jika melihat kebelakang, para pakar di bidang hukum sebenarnya sudah banyak yang melontarkan gagasan perlunya mengadopsi penggunaan metode omnibus law ini, seperti Prof. Sofyan Djalil, Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 3) Akibat dibatalkannya UU 11/2020 oleh Mahkamah Konstitusi, Pemerintah kemudian mengubah UU 12/2011 melalui UU 13/2022 dengan memasukkan metode omnibus law dalam UU 13/2022 tersebut. Dengan pertimbangan adanya kegentingan memaksa, Pemerintah mengeluarkan Perpu 2/2022 yang kemudian disahkan menjadi UU 6/2023. 4) Indikator kegentingan memaksa dalam Perpu 2/2022 berkaitan dengan: a) Terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan fenomena stagflasi. b) Permasalahan supply chains atau mata rantai pasokan yang berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada barang-barang pokok, seperti makanan dan energi. c) Perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat. 363 d) Respon standar bauran kebijakan, khususnya antara kebijakan moneter dan fiskal, yang terus diperkuat semenjak awal pandemi Covid-19 akan semakin dibutuhkan. 5) Penetapan Perpu 2 /2022 tersebut diputuskan oleh Presiden, sebagai upaya mencegah Indonesia agar tidak masuk ke dalam situasi stagflasi atau krisis yang dapat membahayakan perekonomian negara. 6) Perihal kegentingan memaksa selayaknya tidak perlu dijadikan perdebatan yang berkepanjangan. Penting untuk diakui bahwa pertimbangan kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Konstitusi sepenuhnya merupakan diskresi yang menjadi lingkup kewenangan Presiden. 7) Terkait dengan UU 11/2020 yang setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian diperbaiki dengan Perpu 2/2022 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 31 Maret 2023 adalah tindakan antisipatif Pemerintah yang tepat, tanpa harus menunggu terjadinya krisis dahulu, baru kemudian negara dan rakyatnya akan “kelabakan” untuk keluar dari krisis. 8) Terkait investasi, negara kita sudah jauh tertinggal dengan negara- negara tetangga di Kawasan ASEAN. Dengan lahirnya UU 11/2020, investasi asing secara langsung ke Indonesia tercatat sebesar US$20,1 juta pada 2021. Investasi asing ke Indonesia pada 2021 merupakan yang terbesar kedua di Asia Tenggara. 9) Dengan basis data, menunjukkan bahwa investor sebenarnya telah merespon secara positif upaya reformasi struktural melalui UU 11/2020. Berdasarkan laporan analisis World Bank pada publikasi Indonesia Economic Prospect (IEP) Desember 2022, reformasi struktural melalui UU 11/2020 berdampak positif terhadap peningkatan Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut PMA) di Indonesia, bahkan mampu lebih tinggi dari PMA sebelum reformasi dilaksanakan. 10) Total realisasi PMA meningkat rata-rata sebesar 29,4% pada lima triwulan setelah diterbitkan UU 11/2020 (pasca-kebijakan) dibandingkan pra-kebijakan (lima triwulan sebelumnya). 364 11) Reformasi struktural melalui UU 11/2020 mampu menurunkan hambatan perdagangan dan investasi di Indonesia. Organization for Economic Cooperation and Development (selanjutnya disebut OECD) dalam publikasi “Product Market Regulation in Indonesia: An international Comparison” yang dirilis pada 12 Desember 2022 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil identifikasi awal, implementasi UU 11/2020 dapat mengurangi hambatan untuk investasi asing lebih dari sepertiga dan mengurangi hambatan perdagangan dan investasi hampir 10% pada tahun 2021. 12) Sebelum UU 11/2020 hadir, prosedur perizinan yang panjang, rumit, waktu lama, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktik pungutan liar merupakan salah satu praktik buruk pada pelayanan publik. 13) Melalui UU 11/2020, reformasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko hendak memangkas proses perizinan masa lalu yang tidak berpihak pada peningkatan iklim investasi dan pengembangan UMKM. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimaksudkan juga untuk memperlancar laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemberdayaan UMKM dengan cara pemberian izin yang sederhana kepada pelaku UMKM. 14) UU 6/2023 adalah undang-undang masa depan yang berdampak positif bagi iklim investasi untuk menunjang lapangan kerja. b. Keterangan Ahli Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. (dalam persidangan 23 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Dalam berbagai doktrin hukum, sifat dan bentuk tindak lanjut putusan judicial review umumnya disinonimkan dengan konsep constitutional compliance (kepatuhan konstitusi) dan doktrin mengenai pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience) sebagai pisau analisisnya. 2) Doktrin constitutional compliance merupakan doktrin yang hadir untuk menjawab persoalan mengenai apakah, mengapa, dan bagaimana bentuk kepatuhan atas putusan pengadilan khususnya putusan judicial review. Dalam doktrin constitutional compliance ini, umumnya dikenal 365 beberapa bentuk kepatuhan konstitusi dalam bentuk tindak lanjut atas putusan judicial review yang umumnya memiliki empat bentuk. 3) Apabila doktrin mengenai bentuk tindak lanjut putusan judicial review tersebut dituangkan ke dalam trend tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, maka dalam praktiknya Putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut pengujian undang-undang ditindak lanjuti ke dalam lima bentuk, yaitu: a) bentuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi melalui pembentukan undang-undang yang mengikuti dengan perintah (amar) atau pertimbangan Mahkamah Konstitusi. b) bentuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi melalui pembentukan undang-undang yang mereformulasi istilah, bentuk, dan konsep yang berbeda meski terkesan serupa di masa mendatang. c) Ketiga, bentuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi melalui tidak melakukan tindakan apapun. d) Keempat, bentuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang, keputusan tata usaha negara, beleidsregel atau tindakan faktual Pemerintah. e) Kelima, bentuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi melalui penerapan dalam putusan pengadilan dalam kasus konkrit. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan terbitnya UU a quo maka merupakan bentuk keenam, yaitu bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi melalui penerbitan Perpu (emergency legislation). Putusan 91/2020 ditindaklanjuti melalui Penerbitan Perpu 2/2022 yang kemudian disetujui dan ditetapkan menjadi UU a quo, sebagaimana diuraikan di muka, model semacam ini merupakan bentuk yang ditemui dalam doktrin constitutional compliance sebagaimana dijelaskan di muka. 4) Apabila dikaitkan dengan penerbitan Perpu 2/2022, maka sebagian besar kelompok yang kontra akan memandang terbitnya Perpu 2/2022 sebagai “melanggar konstitusi”. Padahal, apabila ditinjau dari segi formil, Presiden juga memiliki kewenangan menerbitkan Perpu yang dijamin melalui Pasal 22 UUD NRI 1945. Lalu, bagaimana dapat dikatakan “melanggar 366 konstitusi” jika ternyata kewenangan menerbitkannya justru dijaminkan oleh konstitusi? 5) Bahwa Perpu 2/2022 yang disetujui menjadi UU a quo dapat dibenarkan sebagai bentuk tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, tindakan penerbitan Perpu 2/2022 tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembangkangan konstitusi atau yang umum dikenal sebagai constitutional disobedience dikarenakan lahir berdasarkan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden. 6) Keputusan berupa persetujuan Perpu 2/2022 oleh DPR merupakan aspek yang jauh lebih substansial dibandingkan batas waktu pengambilan keputusannya apabila meninjau rumusan Pasal 22 UUD NRI 1945 dan praktiknya. 7) Bahwa ketiadaan suatu Perpu untuk dibahas persetujuannya dalam sidang DPR dalam masa berikutnya, tidak dapat dikualifikasikan sebagai tidak disetujuinya Perpu tersebut dikarenakan lewat waktu (exceeding time limit). 8) Dalam pembentukan Perpu, meaningful participation memiliki bentuk yang ekslusif, yakni, Presiden yang berhak menentukan siapa yang perlu di dengar dan di pertimbangkan (choose to be heard dan choose to be considered), bahkan kepada siapa pula Presiden meminta penjelasan (choose the explainer). 9) Bahwa pembentukan UU a quo adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. c. Keterangan Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. (dalam persidangan 23 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Apabila menggunakan tafsir sistematika maka diskursus mengenai “persidangan yang berikut” harus dianalisis secara sistematis dengan substansi dan struktur norma yang ada dalam UU 12/2011. 2) RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang dilakukan melalui business process yang sama dengan RUU kumulatif terbuka lainnya. 3) Secara original intent maka dimaknai bahwa kewajiban konstitusional Presiden yaitu mengajukan Perpu ke DPR, dan tugas DPR mesti menyidang eksistensi Perpu. Makna “persidangan berikutnya” ialah 367 waktu DPR menyidang eksistensi Perpu setelah Perpu disampaikan Presiden ke DPR, bukan dihitung sejak Perpu ditetapkan oleh Presiden. 4) RUU Penetapan Perpu 2/2022 sudah memenuhi ketentuan “persidangan berikutnya” dalam penafsiran sistematika dan autentik. 5) Berdasarkan analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis of Law) pilihan instrumen Cipta Kerja, Perpu 2/2022 telah sesuai dengan Putusan 91/2020, sepanjang ada ‘hal ikhwal kegentingan memaksa’ yang menjadi kunci dapat atau tidak dapatnya Perpu dibentuk secara subjektif yang di objektifikasi oleh DPR. 6) Pasca Putusan 91/2020 terdapat “tsunami” penerapan hukum, yakni terdapat ribuan pasal yang tidak bisa dioperasionalisasikan. UU 11/2020 itu mengubah 78 undang-undang secara sekaligus, ribuan pasal ini tidak bisa dioperasionalkan. Misalnya, Menteri Ketenagakerjaan harus menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2021 yang sebenarnya dalam rangka mengisi kepastian hukum. Terhentinya kepastian hukum untuk melaksanakan UU 11/2020 berdampak pula kepada para aparat penegak hukum yang hendak menggunakan Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang- Undang Pembalakan Liar, sedangkan kesemua undang-Undang tersebut telah diubah oleh UU 11/2020. Tapi, UU 11/2020 itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan untuk kemudian di-hold selama 2 tahun untuk diperbaiki dahulu. Dalam hal ini terdapat kekosongan hukum luar biasa, ada kekosongan praktik berhukum. Dari pengamatan hukum, hal demikian telah masuk pada kegentingan. Terdapat ribuan pasal dalam 78 undang-undang yang tidak dapat dioperasionalisasikan, dalam konteks hukum, hal ini sangat genting. d. Keterangan Ahli Dendi Ramdani, S.E., M.SE., M.Phil., Ph.D. (dalam persidangan 23 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Penerbitan UU 11/2020 merupakan terobosan penting dalam sejarah ekonomi Indonesia, yakni sebagai upaya mendobrak permasalahan struktural ekonomi yang selama ini banyak menghambat peningkatan 368 pertumbuhan ekonomi, penciptaaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 2) Bangsa Indonesia pada masa ini berpacu dengan waktu untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi (High Income Country) yang harus dicapai dalam waktu tidak lebih dari 17 tahun. Bangsa Indonesia perlu meningkatkan pendapatan per kapita menjadi US$ 13.845 sebelum tahun 2040, padahal pendapatan per kapita bangsa Indonesia baru mencapai US$ 4.580 pada tahun 2022. 3) Periode sekarang ini sampai dengan tahun 2040 adalah kesempatan emas bangsa Indonesia untuk melakukan akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dengan memanfaatkan bonus demografi yang sedang berlangsung. 4) Berdasarkan hitungan matematik bunga majemuk, jika bangsa Indonesia ingin mencapai pendapatan per kapita US$ 13.845 pada tahun 2040 dari pendapatan per kapita US$ 4.580 pada tahun 2022 maka ekonomi Indonesia harus tumbuh paling tidak 6,3% per tahun. 5) Periode setelah tahun 2040, jika Indonesia gagal maka keadaaan bangsa Indonesia akan terbebani oleh penduduk yang tidak produktif karena usia yang menua, miskin dan mungkin sakit-sakitan. Dengan kata lain, resiko bangsa Indonesia jika telat melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat adalah terjebak dalam negara berpendapatan menengah, atau bisa dikenal dengan istilah middle- income-trap. 6) Penerbitan UU 11/2020 adalah upaya reformasi struktural ekonomi Indonesia agar terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income-trap) di masa depan. 7) Upaya ini adalah kunci untuk meningkatkan kapabilitas penguasaan teknologi, melakukan inovasi, meningkatkan kepastian berusaha dan menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas rules of the game yang bisa diartikan sebagai peningkatan kualitas perundangan dan peraturan lain dibawahnya. 8) Iklim berusaha dan investasi yang memberikan kepastian dan efisien adalah pekerjaan rumah (PR) lama yang telah menghambat bangsa Indonesia menarik investasi agar bisa tumbuh lebih cepat lagi. Salah satu 369 data yang bisa menjadi rujukan mengenai iklim berusaha dan berinvestasi adalah data Worldwide Governance Indicators (WGI) dari Bank Dunia. Data ini menunjukan bahwa sepuluh tahun lebih yang lalu, kualitas peraturan (Regulatory Quality) Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Vietnam, negara yang baru saja selesai perang pada tahun 1975. Setelah penerbitan UU 11/2020, persepsi terhadap kualitas peraturan perlahan mulai membaik. Data WGI terakhir pada tahun 2021, skor kualitas peraturan Indonesia mengalami peningkatan menjadi 63 (dari skor tertinggi 100), meningkat dari 39 pada tahun 2010. Posisi kualitas peraturan Indonesia sudah lebih baik dibandingkan Thailand, Filipina dan Vietnam, namun masih dibawah Malaysia dan Singapura. 9) Berdasarkan definisi Regulatory Quality dari WGI yaitu “perceptions of the ability of the government to formulate and implement sound policies and regulations that permit and promote private sector development”, maka kita dapat menyimpulkan bahwa standar kualitas peraturan yang baik adalah simple, accountable dan predictable, terlepas dari bentuk legal system-nya, yang pada akhirnya bisa mendorong kemajuan sektor dunia usaha. Menurut Ahli sebagai ahli ekonomi, yang terpenting adalah output atau hasil dari peraturan atau regulasi suatu negara yang mendukung operasional suatu bisnis menjadi lebih efisien dan menguntungkan. 10) Secara lebih mikro, iklim berusaha dan berinvestasi yang banyak dikeluhkan oleh kalangan dunia usaha bisa dilihat dari proses perizinan dan birokrasi yang berbelit-belit dan tumpang tindih. Waktu yang lama dan bertele-tele tanpa kepastian pada akhirnya berdampak pada peningkatan biaya ekonomi yang tinggi (high cost economy). 11) Kebutuhan percepatan perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi juga didorong oleh persaingan dengan negara-negara lain terutama didorong oleh persaingan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. 12) Keberhasilan menarik investasi adalah kunci untuk melakukan akselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan 370 pendapatan masyarakat dan perbaikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 13) Kebutuhan untuk memperbaiki iklim berusaha dan berinvestasi secara cepat juga didorong oleh pandemi Covid-19, yang tanpa diduga sebelumnya telah menjadi wabah penyakit menular berskala global yang mematikan. 14) Pandemi Covid-19 telah menambah kegentingan yang memaksa untuk melakukan percepatan pembenahan masalah struktural ekonomi Indonesia. 15) Faktor yang tidak dapat disepelekan adalah kondisi perekonomian global yang terus diterpa oleh berbagai tantangan yang memicu resesi global. 16) Merangkum dari berbagai laporan perkembangan ekonomi global diantaranya dari IMF, Bank Dunia dan OECD, kita dihadapkan pada risiko resesi ekonomi global akibat inflasi yang tinggi akibat kelangkaan barang dan disrupsi rantai pasok global, dan juga akibat pengetatan kebijakan moneter global ditandai kenaikan suku bunga di dunia. 17) Selain itu, perang antara Rusia-Ukraina juga menambah tekanan terhadap inflasi global karena pasokan komoditas global berkurang, seperti: minyak mentah, gas, gandum dan minyak bunga matahari. 18) Tantangan global terkini pada tahun 2023 semakin kompleks membuat tingkat ketidakpastian semakin tinggi. Kondisi geopolitik menjadi faktor pemicu turbulensi ekonomi dan menciptakan pola kerja sama internasional yang terkotak-kotak, sehingga menghambat arus perdagangan dan investasi dunia, yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan perekonomian dunia. 19) Berdasarkan proyeksi WEO, IMF (World Economic Outlook, International Monetary Fund) per Juli 2023, ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh 3,0% pada tahun 2023 dan tahun 2024, melemah dibandingkan estimasi pertumbuhan ekonomi 2022 yang sebesar 3,4%. 20) Perpu 2/2022 sejauh ini mulai menunjukan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. 371 21) Dapat diamati bahwa trend perbaikan indikator-indikator ekonomi dalam satu atau dua tahun terakhir menunjukan dampak awal yang baik dari UU 11/2020 serta Perpu 2/2022. 22) Dari perspektif ekonomi, dapat diproyeksikan bahwa indikator-indikator ekonomi ke depan akan menunjukan hasil yang lebih baik dan semakin meluas, seiring dengan pelaksanaan rezim regulasi Cipta Kerja secara konsisten termasuk penerbitan peraturan-peraturan lain dibawahnya. Rezim regulasi Cipta Kerja menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi Indonesia ke depan untuk memperbaiki iklim berusaha dan berinvestasi secara fundamental. 23) Beberapa contoh dampak positif penerbitan Perpu 2/2022 yang sudah mulai terlihat berdasarkan data-data resmi, yaitu: a) Peningkatan secara signifikan jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) b) Penyaluran kredit ke UMKM sudah mulai meningkat dari Rp 1.022 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 1.221 triliun pada tahun 2021, atau ada peningkatan sebesar Rp 199 triliun. c) Pertumbuhan kredit sejak awal tahun 2021 juga sudah mulai berbalik arah menjadi positif. Penyaluran kredit modal mulai tumbuh positif per Juni 2021 yaitu sebesar 0,34%; dan kredit investasi mulai tumbuh positif per September 2021 yaitu sebesar 0,37%. d) Investasi pada tahun 2022 mulai menunjukan peningkatan yang signifikan baik PMA maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut PMDN). Investasi asing (PMA) meningkat dari US$ 31,1 milyar pada tahun 2021 menjadi US$ 45,6 milyar pada tahun 2022, atau ada peningkatan sebesar US$ 14,5 milyar. Sementara itu, investasi dalam negeri (PMDN) meningkat dari Rp 447,1 triliun menjadi Rp 552,8 triliun, atau ada peningkatan sebesar Rp 507,2 triliun. 24) Indonesia memerlukan akselerasi dalam perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi. Kebutuhan akselerasi ini didorong oleh situasi dan kondisi di dalam dan luar negeri yaitu: a) Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk bisa memanfaatkan bonus demografi yang sedang terjadi sampai dengan tahun 2040; 372 b) akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2022 ekonomi mengalami resesi dan menghadapi ketidakpastian yang tinggi, sehingga yang memerlukan upaya percepatan pemulihan ekonomi; c) peningkatan inflasi dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak pandemi Covid-19, disrupsi rantai pasok global dan juga diperburuk oleh perang antara Rusia-Ukraina. 25) Selain itu, kebutuhan akselerasi perbaikan iklim berusaha dan berinvestasi juga didorong oleh persaingan dengan negara-negara berkembang lainnya, terutama negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. e. Keterangan Saksi Presiden Bahwa Pemerintah telah menghadirkan Saksi-Saksi yang terlibat langsung dan mengetahui proses meaningful participation dalam perbaikan UU 11/2020 pasca putusan 91/2020 sebagai berikut: 1) Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. (dalam persidangan 29 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: a) Saksi dalam keterangannya berposisi sebagai pihak yang bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian untuk menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik RUU Penetapan Perpu. [vide Bukti PK-17, Kesimpulan Presiden tertanggal 23 Agustus 2023 dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023] b) Konsultasi publik dilakukan oleh Tim Pemerintah dengan peserta dosen, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur, wakil kementerian/lembaga, dan terdapat 24 Dekan Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta. c) Konsultasi publik membahas mengenai RUU Penetapan Perpu, termasuk substansi Perpu 2/2022. Dalam konsultasi publik terdapat dinamika terutama terkait isu ketenagakerjaan dalam RUU Penetapan Perpu, baik oleh dosen maupun mahasiswa Program Doktor. d) Diskusi tidak hanya berbicara mengenai aspek ketenagakerjaan saja, tetapi semua aspek yang ada dalam Perpu 2/2022. Diskusi berjalan 373 dengan sangat dinamis dengan masing-masing pemateri menyampaikan sesuai dengan bidang keilmuannya. 2) Dr. Elviandri, S.H.I., M. Hum. (dalam persidangan 29 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: a) Konsultasi publik RUU Penetapan Perpu dibuka oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan keynote speech dari Sekretaris Kemenko Perekonomian. b) Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Koperasi UKM, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, civitas akademika Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Universitas Mulawarman, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) Provinsi Kalimantan Timur, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). [vide Bukti PK-17, Kesimpulan Presiden tertanggal 23 Agustus 2023 dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU- XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023] c) Materi kegiatan telah dibagikan kepada peserta pada saat pengisian registrasi di awal baik dalam print maupun softcopy PPT materi yang telah disiapkan dalam google drive. d) Terdapat diskusi antara peserta dan narasumber, seperti pertanyaan dari perwakilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, perwakilan Mulawarman, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). e) Dari penjelasan tersebut dapat dilihat adanya dinamika, tetapi tetap dalam koridor aman. Pihak yang hadir sebagai penanya maupun pemateri dapat duduk bersama. 3) Turro Selrits Wongkaren, Ph.D. (dalam persidangan 29 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: a) Bahwa saksi beberapa kali terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Cipta Kerja, diantaranya: (1) Pada tanggal 16 September 2022 dalam Rapat Pembahasan Upah Minimum 2023, berkapasitas sebagai narasumber dengan 374 pembahasan berkisar pada formula untuk menentukan upah minimum. (2) Pada tanggal 1-2 November 2022, ini diikuti oleh perwakilan dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang masing- masing terdiri dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, asosiasi pengusaha, Pemerintah, dan akademisi/pakar. Di dalam kegiatan ini, terjadi tanya-jawab yang cukup intens antara para narasumber (dari Pemerintah dan akademisi) dan para peserta, khususnya dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (3) Pada tanggal 10 November 2022 dalam Expert Meetings mengenai "Undang-Undang Cipta Kerja dan Aturan Turunannya dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum", berkapasitas sebagai narasumber. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja ini menghadirkan beberapa ahli ekonomi dan hukum, antara lain dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Diponegoro. (4) Pada tanggal 8 Desember 2022 dalam FGD “Revisi UU CK dan Respons terhadap Ancaman Perekonomian Global”, dalam kapasitas sebagai narasumber pada sesi yang berjudul "Arahan Pengaturan Ketenagakerjaan dan Jaminan Produk Halal dalam UU CK Baru”. FGD yang berlangsung satu hari penuh dengan dihadiri oleh pakar dan akademisi di bidang hukum dan ekonomi dari berbagai perguruan tinggi, antara lain Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Diponegoro dan Universitas Indonesia. b) Beberapa rapat dilakukan dengan mengundang pihak kementerian/lembaga yang terkait dan beberapa akademisi lainnya. Terjadi perdebatan baik mengenai formula UMP maupun mengenai sisi hukum dalam konteks keputusan bersyarat dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021. c) Kemudian, sebagai bagian dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia telah melakukan kajian terkait PKWT dan Alih Daya. Temuan dari kajian ini, dengan melihat 375 beberapa indikator yang tersedia, tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan dalam kondisi PKWT antara sebelum dan setelah ditetapkannya UU 11/2020. 4) Bibit Gunawan, S.H., M.H. (dalam persidangan 29 Agustus 2023), yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: a) Sejak UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian Pemerintah menerapkan Perpu 2/2022, maka organisasi pekerja berinisiatif melakukan audiensi dengan Pemerintah guna mendapatkan gambaran dan informasi secara komprehensif mengenai langkah-langkah Pemerintah dalam memenuhi syarat formal pembentukan undang-undang. Selain itu, Pemerintah didorong pula untuk segera mewujudkan kepastian hukum atas berlakunya Perpu 2/2022 agar tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. b) Pada tanggal 18 Januari 2023 telah dilaksanakan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menko Perekonomian menjelaskan antara lain hal-hal terkait syarat formal pembentukan undang-undang telah dipenuhi dan menyatakan bahwa Perpu dalam persiapan untuk dijadikan undang-undang, selain itu juga disampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan beberapa pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk diminta masukannya atas Perpu tersebut. c) Pada tanggal 15 Februari 2023 telah dilaksanakan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Menko Polhukam menjelaskan antara lain Pemerintah dan DPR sedang membahas RUU Penetapan Perpu. d) Bahwa pada saat audiensi dengan kedua Menteri tersebut, perwakilan organisasi pekerja/buruh telah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah dan memberikan masukan atas RUU Penetapan Perpu. 4. PENJELASAN PRESIDEN TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI DPR 376 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tanggal 7 September 2023, Pemerintah sependapat dengan Keterangan Ahli dan Saksi DPR sebagai berikut: a. Keterangan Ahli Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, wewenang istimewa Presiden dalam menerbitkan ataupun menetapkan Perpu bersumber dari kewenangan bebas yang melekat pada jabatan Presiden sebagai Administrasi Negara (inheirent aan het bestuur) dengan tugas utama menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuurszorg) dalam konteks Indonesia sebagai Negara kesejahteraan (welfare state, welvaar staat). 2) Bestuurszorg itu menjadi suatu pertanda yang menyatakan adanya suatu welfare state, yaitu suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan menunjukkan hal itu berdasarkan tujuan Negara yang diamanatkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, Jo. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. 3) Diberikannya tugas bestuurszorg itu membawa konsekuensi khusus bagi Administrasi Negara, yaitu agar Administrasi Negara dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum dengan baik, maka Administrasi Negara memerlukan kemerdekaan ataupun kebebasan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri mengatasi keadaan tidak normal yang timbul tanpa diduga sebelumnya, sementara peraturan penyelesaian yang diperlukan untuk mengatasi keadaan tidak normal itu, tidak atau belum tersedia. 4) Dalam hal yang demikian itu, Administrasi Negaralah yang membuat peraturan penyelesaian yang diperlukan itu, yakni Perpu. Kemerdekaan ataupun kebebasan yang diperlukan Administrasi Negara yang menjadi konsekuensi dari turut sertanya secara aktif Administrasi Negara memasuki pergaulan hidup masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum, dikenal dengan nama Freies Ermessen atau Diskresi (discretionary power). 377 5) Dalam konteks Pasal 22 UUD NRI 1945, wewenang istimewa Presiden bersumber dari kewenangan bebas yang melahirkan kebebasan mengambil kebijakan yang atas inisiatifnya sendiri membuat peraturan yang disebut Perpu dan kebebasan memberikan pertimbangan terhadap ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ sebagai keadaan tidak normal. 6) Jadi di dalam memaknai ‘hal ihwal kegentingan kegentingan yang memaksa’ / keadaan tidak normal yang menjadi dasar alasan Presiden menerbitkan Perpu, harus dikembalikan sepenuhnya kepada kebebasan Presiden di dalam memberikan pertimbangan atau mempertimbangkan, memilih, menilai, menduga, dan memperkirakan hal-hal yang dikategorikan sebagai ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’/keadaan tidak normal. 7) Atas dasar pemikiran itu, sangat tepat dan beralasan Presiden memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang dituangkan ke dalam konsideran menimbang Perpu 2/2022. Dengan demikian, Perpu 2/2022 adalah wujud nyata ataupun contoh Diskresi Presiden sebagai Administrasi Negara. 8) Dalam konteks ini, menarik untuk dikedepankan pendapat Belinfante dalam “Kort Begrif van het Administratief Recht” yang menyatakan bahwa: “de rechter mag niet op de stoel van de administratie gaan zitten, die een eigen verantwoordelijkheid draagt” (Hakim tidak boleh duduk di atas kursi administrasi, yang memikul tanggungjawabnya sendiri). Hal itu telah lama menjadi ungkapan tetap dalam literatur Hukum Administrasi Negara. 9) Dengan ungkapan itu dinyatakan bahwa Hakim ketika memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Administrasi Negara yang diajukan kepadanya, harus menghormati kebijakan Administrasi Negara. Hakim tidak diperkenankan menilai kembali pertimbangan kepentingan kekuasaan Administrasi Negara. Satu-satunya yang menjadi acuan, sekaligus koridor bagi Administrasi Negara dalam mengambil kebijakan berdasarkan diskresi adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (General principle of good administration, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur). 378 10) Dalam hubungannya dengan perintah norma ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan: “Peraturan Pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”, tidak dapat dimaknai bahwa DPR itu pasif, sekadar bertindak sebagai “rubber stamp”. DPR dapat menolak dan sebaliknya menyetujui, satu dan lain hal bergantung dari alas an-alasan yang menyertainya. b. Keterangan Ahli Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: 1) Terdapat beberapa teori HTN Darurat, yaitu: a) State of Exception dari Carl Schmitt Tidak hanya berupa praktek pernyataan perang, pengepungan dan keadaan darurat saja, serta tidak semua pengecualian dapat dituliskan dalam norma atau aturan. Pada kenyataannya, penerapan kedaruratan di berbagai negara lebih sering ditentukan oleh pemegang kedaulatan. b) Constitutional Dictatorship dari Clinton Rossiter Bahwa kediktatoran eksekutif dibatasi oleh 11 kondisi/batasan, yang pada intinya mengarahkan agar setelah krisis terlampaui, harus ada upaya pengembalian kondisi pemerintahan dan politik pada keadaan semula. c) The Executive Unbound dari Eric Posner dan Adrian Vermule Teori ini menekankan pentingnya checks and balances diantara 3 cabang pemerintahan, terutama dalam kondisi darurat. Dalam keadaan darurat, eksekutif hampir-hampir tidak terikat kepada pedoman atau batasan, hal ini dikarenakan peran legislatif yang lemah dan peran yudisial yang memiliki sejumlah keterbatasan. Pihak legislatif cenderung terlambat dalam merespon krisis, sementara saat krisis berlangsung pihak legislatif tidak memiliki kapasitas untuk mengelolanya. Pada akhirnya, pihak eksekutif akan menjadi penentu sebagian besar kebijakan dalam mengelola keadaan darurat, khususnya saat suatu krisis sudah terlanjur terjadi. d) Structure of Emergency Powers dari John Ferejohn dan Pasquale Pasquino 379 Terdapat 2 justifikasi untuk hadirnya klausula atau ketentuan mengenai kekuasaan darurat dalam konstitusi: (1) klausula kedaruratan dibutuhkan untuk melindungi kebebasan dalam kondisi darurat dalam rangka menyelamatkan republik; dan (2) kewenangan yang konstitusional dalam keadaan darurat bertujuan untuk menyekat atau memisahkan pemerintahan dalam sistem hukum normal yang tidak dapat digunakan dalam kondisi darurat. 2) Pengertian frasa “kegentingan yang memaksa” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 tidak selalu harus ditafsirkan sebagai kegentingan yang memaksa dalam perspektif/aspek politik. Namun dapat juga didasarkan pada perspektif/aspek lain, misalnya ekonomi, yang dalam kenyataannya melandasi penerbitan Perpu 2/2022 pada tanggal 30 Desember 2022. 3) Pembentukan Perpu sebagaimana diamanatkan Pasal 22 UUD 1945 tidak harus menunggu suatu keadaan buruk untuk terjadi terlebih dahulu, namun hal tersebut juga dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap suatu kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Dimana pembentukan Perpu a quo justru bertujuan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global yang akan berpotensi berdampak pada perekonomian nasional. 4) Sebagai perbandingan hukum terkait perspektif kegentingan yang memaksa, pada tahun 2019 Pemerintah Irlandia merancang “Consequential Provisions Bill 2019 for the withdrawal of the United Kingdom without a deal” yang merupakan upaya antisipatif Irlandia apabila Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa, yang pada saat itu menimbulkan ketidakpastian. Pada kenyataannya kemudian, Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa (Brexit). Berdasarkan pengalaman Irlandia tersebut, maka penetapan Perpu 2/2022 tersebut tetap memenuhi unsur “kegentingan yang memaksa”. Dimana memang ancaman resesi ekonomi global yang - pada saat itu – sudah diprediksi akan terjadi, serta adanya stagnasi dan ketidakpastian dalam implementasi pasca Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat, sehingga perlu ditanggulangi agar tidak berdampak negatif bagi perekonomian nasional. 380 5) Berdasarkan berbagai teori dan model HTN Darurat, perspektif politik maupun ekonomi, dan adanya perspektif perbandingan “kegentingan yang memaksa” dapat disimpulkan bahwa Perpu 2/2022 adalah konstitusional. Dengan demikian tidak ada kudeta konstitusional dalam pemberlakuan Perpu 2/2022. c. Keterangan Saksi DPR Bahwa DPR telah menghadirkan Saksi-Saksi yang terlibat langsung dan mengetahui proses meaningful participation dalam perbaikan UU 11/2020 pasca putusan 91/2020 sebagai berikut: 1) Dr. Ir. Raden Pardede, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: a) Telah dilaksanakan RDPU Badan Legislasi DPR dalam rangka pembahasan RUU Penetapan Perpu pada hari selasa, 14 Februari 2023 (pukul 19.52-22.10 WIB), dalam RDPU ini Saksi Raden Pardede berkapasitas sebagai narasumber. Adapun RDPU ini dilakukan pada ruang rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta. b) Komposisi anggota Baleg DPR RI yang hadir baik secara offline dan online adalah sebagai berikut: (1) Pimpinan Rapat: (a) Drs. M. Nurdin, M.M. (Wakil Ketua Baleg) (b) Abdul Wahid, S.Pd. i, M.Si. (Wakil Ketua Baleg) (2) 41 dari 80 anggota Baleg DPR RI hadir (3) 4 dari 5 pimpinan Baleg DPR RI hadir yaitu: (a) Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (b) Drs. M. Nurdin, M.M. (c) H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. (d) Dr. H. Achmad Baidowi, S. Sos., M.Si. (4) Rapat dihadiri 9 fraksi partai c) Selain anggota DPR, banyak pula hadir wartawan, media, dan masyarakat luas. d) Baleg DPR RI juga mengundang narasumber lainnya yang merupakan pengamat, ahli, dan akademisi berlatar belakang hukum dan ekonomi, yaitu: 381 (1) Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph.D. (2) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (3) Dr. Ahmad, S.H., M.H. (4) Dzulfian Syafrian, Ph.D. (5) Dr. Reza Yamora Siregar (6) Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. (7) Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. (8) Dr. Ahmad Redi (9) Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum. e) Pada RDPU ini telah dijelaskan oleh Saksi Raden Pardede mengenai perlunya Perpu 2/2022 untuk disahkan menjadi sebuah undang- undang karena adanya situasi genting ekonomi dunia pada saat tersebut. Pada dasarnya Saksi membahas hal-hal berikut: (1) Kondisi ekonomi global pada saat itu. (2) Perlunya upaya negara dalam melakukan pencegahan krisis akibat dinamika ekonomi dan geopolitik global. (3) Para pelaku usaha dan investor dalam maupun luar negeri mulai melihat ketidakpastian hukum berkaitan dengan UU 11/2020 di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu saat itu. f) Dalam RDPU, seluruh narasumber yang diundang sepakat dan saling melengkapi hasil studi serta kajian satu sama lain dimana terdapat urgensi dari pengesahan Perpu 2/2022, bagi kepentingan ekonomi negara yaitu menghindari dan memitigasi krisis akibat gejolak ekonomi global. Pengesahan undang-undang ini selanjutnya perlu diikuti dengan kelengkapan regulasi pendukung (PP atau Perpres) agar implementasi rezim regulasi Cipta Kerja dapat berjalan dengan efektif. g) Setelah seluruh narasumber berbicara, terdapat diskusi antara narasumber dengan anggota dewan terkait topik-topik berikut: (1) Prinsip Meaningful Participation (2) Kegentingan memaksa (3) Perpu sebagai produk pilihan Pemerintah h) Sebelum mengakhiri RDPU, ketua rapat menyampaikan bahwa seluruh pandangan yang telah disampaikan oleh para narasumber 382 akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU Penetapan Perpu. 2) Dzulfian Syafrian, S.E., M.Sc., Ph.D., yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: a) Telah dilaksanakan RDPU Badan Legislasi DPR dalam rangka pembahasan RUU Penetapan Perpu pada hari Selasa, 14 Februari 2023, dalam RDPU ini Saksi berkapasitas sebagai narasumber yang diambil keterangannya sebagai ekonom. Adapun RDPU ini dilakukan pada ruang rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta. b) Dalam RDPU tersebut, telah disampaikan pandangan terkait salah satu klaster pembahasan pada undang-undang ini, yaitu klaster UMKM. Klaster ini merupakan salah satu terobosan hukum penting dan jenius yang dilakukan oleh undang-undang ini dalam menjawab permasalahan struktural UMKM di Indonesia, yaitu tantangan formalitas usaha. c) Salah satu inovasi dalam UU 11/2020 adalah konsep perseroan perseorangan yang menghilangkan sejumlah kendala yang biasa dihadapi oleh pelaku UMKM yang ingin berusaha formal di Indonesia. d) Dahulu, pendirian usaha formal melibatkan beberapa orang, memiliki ketentuan batasan modal minimum, serta berbagai persyaratan dan struktur yang rumit sebagaimana di konsep perseroan terbatas (PT). Namun, dengan adanya konsep perseroan perseorangan yang diperkenalkan dalam Cipta Kerja, kendala-kendala ini dapat diatasi, sehingga UMKM memiliki peluang lebih nyata untuk berusaha formal. e) Keberpihakan yang jelas terhadap UMKM ini sangat penting karena UMKM sering menghadapi tantangan dalam hal permodalan dan legalitas hukum yang tidak jelas. Dengan adanya kemudahan dalam pendirian usaha formal melalui perseroan perseorangan, UMKM dapat menjadi lebih bankable dan dapat mengakses sumber permodalan yang diperlukan. Dampak positifnya akan dirasakan oleh jutaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada UMKM sebagai sumber penghidupan mereka. Ini juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan non-formal dengan tingkat 383 bunga yang tinggi, dan memungkinkan akses lebih besar ke lembaga keuangan formal. f) Dengan cara ini, UMKM tidak hanya akan berusaha formal, tetapi juga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya akan menguntungkan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. C. DAMPAK APABILA PERMOHONAN UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Berkenaan mengenai dampak apabila Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada intinya Pemohon meminta UU 6/2023 dibatalkan, maka dapat Pemerintah sampaikan bahwa pada dasarnya perihal dampak tersebut (jikalau Permohonan dikabulkan) telah Pemerintah sampaikan secara komprehensif pada Kesimpulan Presiden tertanggal 23 Agustus 2023 dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU- XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023 yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Kesimpulan untuk perkara ini. Namun, untuk dapat memperkuat argumentasi Pemerintah mengenai dampak apabila Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan berdampak terhadap beberapa hal antara lain: 1. Kebijakan strategis Pemerintah seperti kemudahan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil (selanjutnya disebut UMK), akan kehilangan basis regulasi atau payung hukumnya. Sebagaimana yang telah Pemerintah sampaikan pada Kesimpulan Presiden tertanggal 23 Agustus 2023 dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023, melalui UU 11/2020 dan saat ini UU 6/2023, terdapat kemudahan sertifikasi halal pelaku UMK melalui pernyataan halal pelaku 384 usaha (self declare), selain itu terhadap pembiayaan sertifikasi halal, biaya halal pelaku UMK melalui self declare tidak dikenai biaya. Kemudian, penyelia halal bagi pelaku UMK melalui self declare boleh berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan. Melalui UU 11/2020 dan sekarang UU 6/2023 pula dibuka peluang kerja bagi masyarakat sebagai pendamping proses produk halal yang bertugas mendampingi pelaku UMK dalam pengajuan sertifikasi halal. Pada Kesimpulan Presiden yang lalu, telah disampaikan bahwa sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 telah tercatat sejumlah 209 lembaga pendamping dan 64.770 orang sebagai pendamping proses produk halal, dimana terkait data tersebut, per tanggal 13 September 2023 tercatat kenaikan jumlah yaitu lembaga pendamping menjadi sejumlah 215 (penambahan 6 lembaga pendamping), sedangkan pendamping proses produk halal naik menjadi 66,922 orang pendamping proses produk halal (naik sejumlah 2.152 orang), yang perlu dicatat adalah kenaikan tersebut terjadi hanya dalam 22 hari saja sejak Kesimpulan Presiden sebelumnya diterima oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Adapun, data-data tersebut dapat dilihat secara real time melalui tautan berikut: https://info.halal.go.id/pendampingan/. Selain terkait dengan lembaga pendamping dan pendamping proses produk halal, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per tanggal 13 September 2023, berkenaan dengan sertifikat halal yang telah diterbitkan, terdapat data sebagai berikut: Tabel 1. Sertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha Tabel 2. Sertifikat Halal Berdasarkan Tahun 385 2. Prosedur perizinan berusaha akan kembali tidak efisien dan berbiaya tinggi serta tidak terciptanya kepastian, kemudahan dan penyederhanaan proses penerbitan perizinan berusaha. Karena dengan UU 11/2020 (dan sekarang melalui UU 6/2023) dilakukan reformasi regulasi perizinan berusaha dengan menerapkan konsep perizinan berusaha berbasis risiko yang memastikan proses penerbitan perizinan berusaha yang lebih mudah, pasti, dan cepat dengan menggunakan sistem elektronik (Online Single Submission/OSS). Pada Kesimpulan Presiden tertanggal 23 Agustus 2023 dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023, Pemerintah telah menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak Agustus 2021 sampai dengan 22 Agustus 2023 Sistem OSS telah menerbitkan 5.333.366 Nomor Induk Berusaha (NIB). Dimana NIB diberikan terbesar kepada usaha mikro sebesar 5.109.228 NIB (95,80%), usaha kecil sebesar 163.949 (3,07%), usaha besar sebesar 39.569 (0,74%), dan usaha menengah sebesar 20.620 (0,39%). Selain itu, berdasarkan data yang sama, untuk rasio penanaman modal dalam negeri, jauh lebih banyak daripada PMA. Hal tersebut tercermin dari perbandingan data NIB antara PMDN dan PMA dimana tercatat NIB PMDN lebih banyak dibandingkan NIB PMA (terdapat 5.314.341 NIB PMDN, sedangkan PMA hanya sebesar 19.025 NIB). Adapun, jika dibandingkan dengan data per tanggal 14 September 2023, Sistem OSS tercatat telah menerbitkan 5.636.644 NIB, naik sebesar 303.178 NIB. Apabila diuraikan secara lebih mendalam, kenaikan untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut: usaha mikro sebesar 5.405.938 NIB (95,91%), naik sebesar 296.710 NIB, kemudian usaha kecil sebesar 168.455 NIB (2,99%), naik sebesar 4.506 NIB, lalu usaha besar sebesar 41.191 NIB (0,73%), naik 386 sebesar 1.622 NIB, dan usaha menengah sebesar 21.060 NIB (0,37%), naik sebesar 440 NIB dari data sebelumnya. Selain terhadap NIB UMKM, kenaikan juga tercatat pada NIB PMDN dan NIB PMA, dimana tercatat sejumlah 5.616.538 NIB PMDN (naik sebesar 302.197 NIB), dan untuk PMA tercatat sejumlah 20.106 NIB (naik sebesar 1.081 NIB), kenaikan data yang signifikan ini hanya diperoleh dalam 23 hari saja sejak Kesimpulan Presiden pada perkara sebelumnya disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga jika UU 6/2023 dinyatakan inkonstitusional maka akan membuat kebijakan OSS ini menjadi tidak lagi memiliki payung hukum undang-undang, disamping itu, integrasi data yang terdapat dalam sistem OSS tidak akan dapat disinkronisasikan dengan program Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Prakerja, serta kebijakan Pemerintah lain dalam rangka penguatan perekonomian nasional. 3. Tidak tercapainya tujuan Pemerintah untuk mendorong UMK menjadi usaha formal berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMK. Pendirian dalam bentuk Perseroan Perorangan akan membuka akses pembiayaan bagi UMK untuk pengembangan usaha. Pada Kesimpulan Presiden tertanggal 23 Agustus 2023 dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023, Pemerintah telah menyampaikan, bahwa dengan berlakunya UU 11/2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah meregister sebanyak 126.281 Perusahaan Perorangan (per tanggal 22 Agustus 2023), dan per tanggal 13 September 2023 Perusahaan Perorangan yang telah di register oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebanyak 131.705 Perusahaan Perorangan, naik sebesar 5.424 Perusahaan Perorangan hanya dalam 22 hari. Bahwa terkait UMK maupun UMKM, terobosan-terobosan kebijakan, serta berbagai fasilitas dan kemudahan yang diatur dalam UU 11/2020 dan sekarang UU 6/2023 juga diakui oleh Pemohon, yaitu saudara Jumhur Hidayat pada persidangan tanggal 7 September 2023 sebagaimana dikutip dari risalah sidang berikut: 387 “Saya mengakui tentang UMKM itu adalah bagus. Banyak terobosan- terobosan di situ” 4. Terjadinya deakselerasi pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai target Pemerintah. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS), bahwa kenaikan data pertumbuhan ekonom padai Q1 2023 adalah sebesar 5,03% (year on year) (https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1998/ekonomi-indonesia-triwulan- i-2023-tumbuh-5-03-persen--y-on-y-.html), sedangkan BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada Q2 2023 adalah sebesar 5,17% (year on year) (https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/08/07/1999/ekonomi-indonesia-triwulan- ii-2023-tumbuh-5-17-persen--y-on-y-.html). Padahal sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ahli Presiden Dendi Ramdani, S.E., M.SE., M.Phil., Ph.D., bahwa Periode sekarang ini sampai dengan tahun 2040 adalah kesempatan emas bangsa Indonesia untuk melakukan akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, resiko bangsa Indonesia jika telat melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat adalah terjebak dalam negara berpendapatan menengah, atau dikenal dengan istilah middle-income-trap. Sehingga jika UU 6/2023 dinyatakan inkonstitusional maka Indonesia akan mengalami deakselerasi pertumbuhan ekonomi, serta akan kembali telat melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. 5. Terhambatnya upaya peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0% pertahun untuk membantu membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6% pertahun. Hadirnya UU 11/2020 meningkatkan nilai investasi baik di level PMDN atau PMA secara signifikan. Sebagaimana yang telah Pemerintah sampaikan dalam Kesimpulan Presiden tertanggal 23 Agustus 2023 dalam permohonan pengujian formil UU 6/2023 Register Perkara Nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU- XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023, bahwa hadirnya UU 11/2020 meningkatkan nilai investasi baik di level PMDN atau PMA secara signifikan. Hal ini berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM bahwasanya untuk 388 sektor PMDN terjadi kenaikan signifikan (menurut data 5 (lima) tahun terakhir 2018-2022): Tabel 3. Partisipasi Data Realisasi Total PMDN Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam Rp. Miliar) 2018 2019 2020 2021 2022 328.604,92 386.498,39 413.535,52 447.063,65 552.768,97 Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa, realisasi investasi pada PMDN mengalami kenaikan paling tinggi di tahun 2021 setelah UU 11/2020 diundangkan. Selain PMDN, realisasi investasi PMA juga mengalami kenaikan pada 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022), mengacu kepada tabel dibawah ini: Tabel 4. Partisipasi Data Realisasi Total PMA Periode Tahun 2018 - 2022 Berdasarkan Sektor (Dalam USD Juta) 2018 2019 2020 2021 2022 29.307,91 28.208,76 28.666,27 31.093,07 45.604,96 Selain itu, berdasarkan data terbaru, diketahui bahwa realisasi investasi pada periode bulan Januari-Juni 2023 telah menunjukkan data yang positif, yaitu untuk realisasi investasi pada PMDN sebesar Rp 315.399,8134 miliar, sedangkan realisasi investasi pada PMA sebesar USD 24.549 juta. Hal ini berpotensi hilang atau menurun jika UU 6/2023 yang membawa semangat perubahan investasi seperti di UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Terhambatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka. Dimana pada tahun 2021 setelah berlakunya UU 11/2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari Tahun 2021 sebesar 6,26% kemudian turun menjadi 5,83% pada Februari Tahun 2022, dan turun kembali menjadi 5,45% pada Februari Tahun 2023. Sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan, berpotensi meningkatkan kembali angka TPT karena 389 berkurangnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang disebabkan menurunnya investasi dan kepercayaan investor. 7. Terhambatnya upaya untuk meningkatkan persentase penduduk bekerja, dimana pada Februari Tahun 2021 persentase jumlah penduduk bekerja sebesar 93,74% (131.064.310 pekerja) yang kemudian naik menjadi 94,17% (135.611.900 pekerja) pada Februari Tahun 2022 dan meningkat kembali sebesar 94,55% (138.632.510 pekerja) pada Februari Tahun 2023. Sehingga apabila permohonan dikabulkan, persentase jumlah penduduk bekerja dapat turun karena terbatasnya lapangan kerja baru yang disebabkan menurunnya investasi, kegiatan usaha, serta turunnya kepercayaan investor. D. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon dalam Register Perkara Nomor: 54/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 390 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 391 Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang; [3.3.2] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2022 pada Paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (LN dan TLN). [3.3.3] Bahwa oleh karena UU 6/2023 diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 392 Lembaran Negara Nomor 6856, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan uji formil undang-undang a quo jatuh pada tanggal 14 Mei 2023. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung 393 antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai kelompok perseorangan yang memiliki kepentingan yang sama dan tergabung dalam organisasi serta federasi serikat buruh atau serikat pekerja yang masing-masing telah terdaftar secara resmi pada kementerian, instansi atau dinas terkait yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara (atau dengan nama jabatan lain) sesuai dengan ketentuan AD/ART masing-masing organisasi. 2. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya hubungan pertautan langsung antara para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon beranggapan pembentukan UU 6/2023 telah mengubah sebagian isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003), sehingga secara langsung memberikan kerugian terhadap usaha dan upaya para Pemohon untuk memperjuangkan hak-hak buruh dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih layak sebagai visi, misi, fungsi dan tujuan sebagaimana telah ditentukan dalam AD/ART masing-masing organisasi; b. Bahwa para Pemohon beranggapan pembentukan UU 6/2023 telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon, baik secara faktual maupun potensial, khususnya hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak, serta jauh dari sistem perbudakan dalam 394 hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; c. Bahwa para Pemohon yang merupakan organisasi serikat buruh atau pekerja yang anggotanya tersebar di berbagai macam perusahaan dan kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan undang-undang yang diubah, dihapus, atau ditetapkan dengan ketentuan yang baru oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perpu 2/2022) yang kemudian disahkan menjadi UU 6/2023. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan dengan UU 13/2003 yang diubah, dihapus, atau ditetapkan dengan ketentuan yang baru dalam UU 6/2023. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional dan hubungan pertautan dengan UU 6/2023, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta bukti surat/tulisan mengenai AD/ART masing-masing Pemohon, Mahkamah menilai, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai kelompok perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan yang sama dan tergabung dalam organisasi atau federasi serikat buruh atau pekerja. Selain itu, menurut Mahkamah, para Pemohon juga memiliki hubungan pertautan langsung dengan UU 6/2023 karena materi muatan norma dalam UU 6/2023 berkaitan erat dengan bidang ketenagakerjaan yang menjadi perhatian utama para Pemohon untuk memperjuangkan hak-hak buruh/pekerja sebagai upaya meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 6/2023, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pengujian formil para Pemohon. 395 Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pembentukan UU 6/2023 (secara formil), para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang- undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023 adalah dilakukan di luar Masa Sidang III DPR RI Tahun 2022/2023, yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023, yang merupakan masa sidang berikutnya untuk mengesahkan Perppu 2/2022 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 terkait meaningful participation; 3. Bahwa menurut para Pemohon, model legislasi UU 6/2023 telah mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang executive-heavy dan otoriter seperti zaman orde baru; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon dalam Petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan UU 6/2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku kembali dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-107, dan telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. Ir. H. Rizal Ramli, M.A., dan Fery Amsari, S.H., M.H., LL.M., serta 1 (satu) orang saksi yaitu Hj. Ledia Hanifa Amalia, S.Si., M.Psi.T., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Juli dan 7 Agustus 2023. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 14 September 396 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 17 Juli 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 7 Agustus 2023 serta telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Dzulfian Syafrian, B.Sc., M.Sc., P.hD., dan Dr. Ir. Raden Pardede yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 September 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 17 Juli 2023 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2023 dan keterangan tertulis tambahan bertanggal 13 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2023 serta telah mengajukan 4 (empat) orang ahli yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., dan Dendi Ramdani S.E., M.SE., M.Phil., Ph.D. yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 Agustus 2023 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., Dr. Elviandri, S.HI., M.Hum., Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., P.hD., dan Bibit Gunawan, S.H., M.H., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 14 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan tambahan Presiden, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, DPR serta Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, serta kesimpulan tertulis Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon. 397 [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, terhadap pengujian formil UU 6/2023 sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo, terdapat beberapa perkara lain yang sedang diperiksa oleh Mahkamah dengan objek pengujian konstitusionalitas yang sama, yaitu dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, Nomor 41/PUU-XXI/2023, Nomor 46/PUU-XXI/2023, dan Nomor 50/PUU-XXI/2023. Setelah mencermati dengan saksama dalil permohonan pemohon di masing-masing perkara tersebut, Mahkamah menilai, perkara a quo memiliki dalil-dalil yang lebih banyak sebagaimana telah diuraikan di atas. Sementara itu, untuk perkara yang lain terdapat dalil-dalil yang secara substansi pada pokoknya memiliki kesamaan uji formil dengan perkara a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sepanjang terhadap dalil permohonan yang sama dan saling berkaitan maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara a quo akan dijadikan rujukan dalam perkara- perkara yang lain. Sedangkan terhadap dalil yang berbeda untuk perkara yang lain, akan dipertimbangkan sesuai dengan dalilnya pada masing-masing perkara. Dengan demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu terhadap perkara a quo. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023 adalah dilakukan di luar Masa Sidang III DPR RI Tahun 2022/2023, yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023, yang merupakan masa sidang berikutnya untuk mengesahkan Perppu 2/2022 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum menjawab dalil para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah perlu mempertimbangkan pengaturan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dalam konstitusi karena secara historis, lahirnya UU 6/2023 merupakan hasil dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Perppu 2/2022. Pengaturan terkait perppu dalam konstitusi termuat dalam norma Pasal 22 UUD 1945 yang merupakan bagian dari BAB VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadi salah satu norma yang tidak mengalami perubahan dalam proses perubahan konstitusi tahun 1999 – 2002. 398 Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional bagi Presiden untuk menetapkan perppu, ketika terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden berhak menetapkan perppu. Hal ihwal kegentingan yang memaksa menjadi syarat absolut untuk lahirnya sebuah perppu. Hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam prakteknya dapat berwujud, antara lain, di bidang kesehatan, keamanan, dan perekonomian, baik lingkup nasional maupun global, dan sebagainya yang menurut penilaian subjektif Presiden dapat menimbulkan krisis atau berakibat buruk pada sendi-sendi kehidupan bernegara yang dapat menghambat upaya negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, tanpa hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut, Presiden tidak boleh menetapkan perppu. Oleh karena perppu merupakan instrumen bagi Presiden dalam rangka memberikan respon cepat untuk menanggapi situasi dan kondisi yang sulit yang berpotensi krisis, maka dalam kaitan dengan emergency governance is executive governance, pemerintah atau eksekutif tidak tunduk pada kekuasaan lain dalam proses penetapan perppu (unbound executive). Meskipun kewenangan menetapkan perppu merupakan kewenangan eksklusif Presiden, namun sesuai dengan kerangka negara hukum demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, terhadap penetapan perppu yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut, mekanisme checks and balances berdasarkan prinsip pembagian/pemisahan kekuasaan tetap berlaku sehingga perppu yang ditetapkan harus diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. DPR dalam hal ini menjalankan fungsi ex post approval atas perppu untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas perppu. Proses ini merupakan wujud dari fungsi pengawasan dan menunjukkan berjalannya mekanisme checks and balances yang telah diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Pasal 22 UUD 1945 tersebut merupakan salah satu pasal yang tidak mengalami perubahan sekalipun norma Pasal 22 a quo telah diwacanakan untuk dilakukan perubahan. Berdasarkan hasil penelusuran Mahkamah dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, khususnya pada Jilid 2 Buku III tentang Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, justru pembahasan terkait dengan perppu menjadi sangat intens dan mendalam karena menyangkut eksistensi perppu itu sendiri dalam konstitusi yang tergambar dalam pandangan-pandangan anggota MPR, antara lain, sebagai berikut: 399 Pandangan Theo L. Sambuaga dari F-PG yang menyatakan: “Mekanisme pembuatan Undang-Undang yang kami usulkan, apa yang dibicarakan di dalam Bab VII ini, telah cukup akomodatif sehingga dapat secara tepat menampung atau mengakomodir inisiatif dari prakarsa Presiden untuk menjawab/merespon tentang pembuatan Undang-Undang sehingga dengan demikian tidak perlu lagi ditampung dalam klausul tentang Perpu. Pasal 12 UndangUndang Dasar 1945 itu juga telah diterjemahkan di dalam undang-undang, yang memungkinkan dan menampung mekanisme Presiden mengambil inisiatif dalam hal-hal yang sangat memaksa.” [vide Jilid 2 Buku III Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 956] Pandangan Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB yang menyatakan: “Bagaimanapun Perpu harus dilihat sebagai escape clausul. Andaikata ada sesuatu perlu dilakukan Perpu, bahwa pada masa lalu ini bisa menimbulkan atau bisa disalahgunakan, yah mari kita cegah supaya tidak disalahgunakan. Artinya batasan atau persyaratannya yang diatur, katakanlah misalnya biasanya Perpu itu kan dikeluarkan oleh Presiden ketika DPR sedang reses. Artinya tidak dalam masa sidang sehingga diperlukan cepat penanganan untuk melahirkan suatu Perpu atau satu Undang-Undang yang diperlukan maka dikeluarkanlah Perpu dan itu pada saat-saat mendesak, yang disebut sebagai kepentingan yang memaksa.” [vide Jilid 2 Buku III Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 947-948] Berdasarkan risalah pembahasan tersebut, pandangan para pengubah UUD 1945 secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pandangan yang menyatakan perppu tidak perlu diatur dalam konstitusi dan sebaliknya, pandangan yang menyatakan perppu harus diatur dalam konstitusi. Dualisme pandangan terhadap eksistensi perppu juga terlihat dari perbedaan pendapat antara Prof. Harun Al Rasyid dan Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H., Pada saat menjawab pertanyaan mengenai perppu dalam Panitia Ad Hoc (PAH) III Badan Pekerja MPR-RI, Prof. Harun Al Rasyid mengatakan sebagai berikut: “Perpu itu hapus, tidak boleh itu. warisan penjajahan itu. Itu wewenang Gubernur Jenderal itu dulu, sesudah kita merdeka tidak boleh. Clinton tidak punya wewenang bikin peraturan sederajat dengan undang-undang. Nah, inilah kita harus sadari. Jangan kita membawa semua aturan dari Indische Staats Regeling itu. Gubernur Jenderal memang berwenang melakukan nood ordonansi yang sama. Tapi kalau kita sudah merdeka, itu kuasa perundangan itu 100% di Wakil Rakyat. Masak Presiden berwenang bikin peraturan nanti mencabut segala undang-undang. Sudah capek-capek dibuat DPR. Dihapuskan Perpu itu dari khazanah Undang-Undang Dasar yang akan datang itu. Presiden Amerika nggak punya itu, bikin peraturan sederajat dengan Act of Congress. Bisa marah rakyat demokratis itu.” 400 [vide Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 1999, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI 2008, hlm. 489] Sedangkan Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H., dalam acara dengar pendapat dengan PAH III tanggal 13 Oktober 1999 mengatakan: “Nah itu mengenai Perpu. Di dalam Konstitusi ini saya pelajari bahwa suatu ketika terjadi situasi yang harus diatur dalam peraturan yang sederajat dengan undang-undang. Kalau umpamanya itu akan dilakukan oleh melalui undang- undang, prosesnya itu akan lama. Jadi saya masih tetap berpendapat bahwa perlu ada kewenangan yang diberikan kepada Presiden, dalam keadaan darurat, di dalam halihwal kegentingan yang memaksa, Presiden diberi wewenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang. Akan tetapi, untuk mencegah jangan sampai dengan Perpu ini Presiden bertindak, apa namanya di luar batas kekuasaannya ada escape clausule yang mengatakan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang itu, disampaikan kepada DPR, di dalam sidang yang berikut. Itu apa istilah yang dipergunakan? Tapi perlu dalam waktu yang singkat Perpu itu disampaikan pada DPR, untuk dijadikan undang-undang atau bahkan ditolak. Ini tergantung dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri.” [vide Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 1999, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI 2008, hlm. 539-540] Berdasarkan beberapa pandangan tersebut di atas, maka pandangan yang menyatakan perppu tidak perlu diatur dalam konstitusi berpijak dari argumentasi bahwa perppu sebagai hak inisiatif Presiden tetap melekat pada Presiden sebagai kepala negara (head of state) sekaligus kepala pemerintahan (head of executive) sekalipun tidak diatur dalam konstitusi dan telah terakomodir dalam ketentuan Pasal 12 UUD 1945 mengenai keadaan darurat. Sejalan dengan itu, Prof. Harun Al Rasyid, menghendaki agar perppu dihapus karena merupakan wewenang dari Gubernur Jenderal dahulu, sehingga sesudah merdeka tidak boleh lagi. Sebaliknya, Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H., berpendirian bahwa perlu ada kewenangan yang diberikan kepada Presiden dalam keadaan darurat atau dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden diberikan wewenang untuk menetapkan perppu. Akan tetapi untuk mencegah jangan sampai dengan perppu ini, Presiden bertindak di luar batas kekuasaannya, ada escape clausule yang mengatur bahwa perppu tersebut harus disampaikan kepada DPR dalam sidang yang berikut. Eksistensi perppu perlu dipertahankan juga dikemukakan oleh Gregorius Seto Harianto bahwa perppu merupakan escape 401 clausul dalam sebuah pemerintahan yang sejalan dengan Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan sebagai berikut: “Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagal [sic!] ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undangundang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” Dalam sebuah kehidupan bernegara dalam pengertian menjalankan negara dan roda pemerintahan untuk menjaga dan mempertahankan eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari ancaman krisis atau kegentingan, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, kesehatan, dan sosial-budaya, yang pada tingkat tertentu diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk menghadapi dan mengatasinya. Cara- cara luar biasa tersebut dapat berupa tindakan (extraordinary measures) maupun pengaturan (extraordinary rules) oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi berdasarkan konstitusi. Menurut Mahkamah, sebagai main state actor, Presiden memiliki peran sekaligus tanggung jawab terhadap keberhasilan suatu negara dalam menghadapi setiap permasalahan kebangsaan maupun ketatanegaraan. Artinya, baik buruknya, berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan sangat banyak berada di tangan Presiden. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, Presiden diberi hak eksklusif untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian subjektif dalam hal terjadinya kegentingan yang memaksa harus bertindak cepat dan tepat untuk mengantisipasi kondisi yang cenderung memburuk dan mengatasi situasi krisis yang sedang melanda negaranya dengan cara-cara yang luar biasa. Dikatakan luar biasa karena sebenarnya cara- cara tersebut adalah cara yang tidak lazim bahkan ditengarai “abnormal” atau di luar dari tatanan umum yang berlaku. Bahkan secara ekstrim, cara tersebut dalam keadaan normal dapat dinilai sebagai sebuah anomali bahkan “abnormal”, sehingga cara untuk memahami dan menilai cara-cara luar biasa demikian itu adalah dengan menggunakan perspektif inovatif seperti out off the box, in casu, kemendesakan yang tepat dan kemanfaatan (doelmatigheid) yang menitikberatkan pada pemenuhan tujuan atau manfaat yang diharapkan oleh pemerintah yang dilakukan secara cepat, efektif dan efisien dalam rangka memberikan kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat. 402 Secara konseptual, hak eksklusif demikian merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai bentuk kekuasaan diskresi (discretionary power) yang ditujukan untuk kepentingan publik sebagaimana pendapat John Locke yang menyatakan: “This power to act according to discretion, for the public good, without the prescription of the law, and sometimes even against it, is that which is called prerogative: for since in some governments the lawmaking power is not always in being, and is usually too numerous, and so too slow, for the dispatch requisite to execution; and because also it is impossible to foresee, and so by laws to provide for, all accidents and necessities that may concern the public, or to make such laws as will do no harm, if they are executed with an inflexible rigour, on all occasions, and upon all persons that may come in their way; therefore there is a latitude left to the executive power, to do many things of choice which the laws do not prescribe.” (John Locke, Second Treatise of Government, Chapter XIV, sect. 160) Mengacu pada pendapat John Locke di atas, Presiden sebagai pemegang tertinggi kekuasaan pemerintahan memiliki keleluasaan untuk melakukan banyak hal dan mengambil langkah-langkah sesuai pilihan hukum yang tersedia yang tidak hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga dalam konstitusi atau UUD 1945, in casu kewenangan eksklusif Presiden untuk menggunakan instrumen hukum berupa perppu dengan syarat terdapat kondisi negara dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun demikian menurut Mahkamah, dalam sebuah negara hukum yang demokratis berdasarkan konstitusi, di mana hukum dan konstitusi merupakan landasan utama dalam pengaturan kehidupan sosial dan politik, maka segala bentuk tindakan pemerintah harus senantiasa berada dalam koridor hukum dan konstitusi, dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (supremasi konstitusi). Menempatkan posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi, tidak saja hendak menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya dipahami sebagai supreme law of the land, namun juga mengkonfirmasi bahwa konstitusi membawahi seluruh kekuasaan yang ada dalam suatu negara, serta mengatur keseimbangan antara pemegang kekuasaan dalam negara, termasuk kekuasaan pemerintah dan dijaminnya hak-hak dasar warga negara [vide Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Oleh karena itu, setiap tindakan atau kebijakan dalam kerangka kerja pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan (legal authority) serta tata cara membuat dan melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam konteks demikian, Presiden diberikan hak prerogatif oleh UUD 1945 untuk menerbitkan perppu dalam rangka menyikapi hal ihwal kegentingan yang memaksa yang terjadi dalam negara, sehingga perppu yang dihasilkan oleh Presiden dapat mengatasi secara cepat dan 403 dengan segera persoalan ketatanegaraan yang terjadi dalam koridor hukum dan konstitusi. Dengan demikian, meskipun perppu diletakkan sebagai hak prerogatif Presiden, pengaturan mengenai dasar kewenangan, kondisi (kegentingan atau kemendesakan), serta tata cara membuat perppu dalam hukum positif, terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi, menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah negara hukum yang demokratis berdasarkan konstitusi. Walaupun sifatnya yang fleksibel, bahkan dapat ditengarai sebagai sebuah tindakan “out of the box” yang dibenarkan oleh konstitusi karena diletakkan dalam bingkai hak prerogatif Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945. Meskipun demikian, terdapat satu syarat mutlak yang harus dipastikan terjadi dalam hal Presiden hendak menggunakan instrumen hukum perppu dalam mengatasi atau mengantisipasi persoalan ketatanegaraan yaitu haruslah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Apa dan bagaimana batas-batas atau parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa itu? Mahkamah telah memberikan rambu-rambu sebagai tafsir konstitusional atas frasa “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2010. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan pada bagian pertimbangan hukum dalam Paragraf [3.10] yang menyatakan perppu diperlukan apabila: (1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dalam sejarahnya, perppu pertama kali diajukan pengujian (secara materiil) di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2009 yaitu dalam Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Meskipun Mahkamah telah memutus perkara tersebut dengan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet 404 ontvankelijk verklaard/N.O) dengan alasan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), namun Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perppu dapat menimbulkan ketentuan yang daya ikat serta keberlakuannya sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk menguji perppu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR. Dalam putusan ini, Mahkamah menafsirkan Pasal 22 UUD 1945 mengenai “kegentingan yang memaksa” serta kewenangan Mahkamah untuk menguji perppu. Sehingga, seluruh putusan Mahkamah terkait perppu merujuk pada putusan ini. Selanjutnya, Mahkamah dalam perkembangannya juga menerima pengujian formil terhadap perppu. Misalnya dalam Perkara Nomor 91/PUU- XI/2013 dan Perkara Nomor 92/PUU-XI/2013 tentang Pengujian formil dan materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam pengujian perppu lainnya, Mahkamah pernah menguji konstitusionalitas Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mahkamah menggabungkan delapan permohonan dalam satu putusan dengan alasan kedelapan permohonan tersebut memiliki substansi yang sama dan dalil-dalil serta pembuktiannya saling berkaitan yakni Putusan Nomor 118-119-125-126-127-129- 130-135/PUU-XII/2014. Namun Mahkamah tidak sampai menilai pokok permohonan, sebab permohonan ini kehilangan objek karena sudah diterima dalam Rapat Paripurna DPR, sehingga kedudukan hukum dan pokok permohonannya tidak lagi dipertimbangkan. Dalam pengujian perppu sebagaimana diuraikan di atas, nampak jelas bahwa perppu memiliki limitasi keberlakuan sampai dengan telah mendapat persetujuan atau tidak mendapat persetujuan dari DPR. Meskipun perppu menimbulkan norma hukum yang berlaku seketika saat perppu tersebut ditetapkan, di mana kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang, namun perppu harus ditindaklanjuti oleh DPR, sebagaimana adressat norma Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. [3.14.2] Bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas proses persetujuan atas RUU tentang Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi UU 6/2023, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan antara bentuk, karakter, dan kerangka hukum sebuah undang-undang 405 dengan undang-undang yang berasal dari perppu, karena menurut Mahkamah, dikotomisasi antara keduanya akan menentukan nilai konstitusionalitas formal atau prosedural pembentukan masing-masing undang-undang tersebut. Secara konseptual, undang-undang sebagaimana yang dipahami sebagai “wet in formele zin” merupakan sebuah produk hukum yang dibentuk oleh parlemen dan pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut kemudian dalam hal kewenangan pembentukannya oleh konstitusi diletakkan sebagai kekuasaan DPR [vide Pasal 20 ayat (1) UUD 1945], di mana setiap materi muatannya dibahas bersama DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama [vide Pasal 20 ayat (2) UUD 1945]. Kerangka hukum konstitusional demikian, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 13/2022). Norma Pasal 1 angka 3 UU 12/2011 menentukan bahwa Undang-Undang adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukan undang-undang (formal) terikat pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011]. Selanjutnya, terkait dengan materi muatan norma yang harus diatur dalam undang-undang, meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat [vide Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011]. Selain itu, proses pembentukan suatu undang-undang harus memenuhi rangkaian tahapan yang terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Sekalipun materi muatan perppu sama dengan materi muatan undang-undang [vide Pasal 11 UU 12/2011], pada hakikatnya antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip. Undang-undang harus mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden sebelum disahkan dan diundangkan, sedangkan perppu oleh karena adanya hal ihwal 406 kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan perppu dan langsung diundangkan, di mana persetujuan (approval) dari DPR tersebut adalah setelah perppu tersebut berlaku. Konsekuensi dari syarat kegentingan yang memaksa, maka tahapan dalam pembentukan sebuah RUU (yang terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan) tidak dapat diberlakukan terhadap perppu. Demikian pula baik dalam penetapan perppu maupun dalam proses persetujuan di DPR, tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) secara luas karena situasi kegentingan yang memaksa, sehingga persetujuan DPR dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan yang sejatinya merupakan representasi dari kehendak rakyat. [3.14.3] Bahwa secara konseptual, perundang-undangan yang dikenal dalam konstitusi (UUD 1945) menganut konsep undang-undang dalam arti materiil (wet in materiale zin) dan undang-undang dalam arti formil (wet in formale zin). Undang- undang dalam arti materiil adalah setiap peraturan yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum dan dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang, sedangkan undang-undang dalam arti formil adalah peraturan yang menurut bentuk dan prosedurnya ditetapkan dan disebut sebagai undang-undang yang mempunyai derajat dan kekuatan hukum mengikat setiap orang secara umum. Dalam konteks sistem perundang-undangan, perppu merupakan undang-undang dalam arti materiil. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 7 dan Pasal 11 UU 12/2011 yang menegaskan bahwa perppu baik dari segi kedudukannya maupun dari segi materi muatannya sederajat dengan undang-undang. Artinya, sistem perundang-undangan dalam UUD 1945 mengenal 3 (tiga) jenis undang-undang (wet in materiale zin) yaitu undang-undang (biasa), undang-undang (berasal dari perppu), dan perppu. Terkait dengan undang-undang yang berasal dari perppu harus mendapat persetujuan DPR. Undang-undang demikian tentu tidak dapat dilepaskan dari karakter perppu yang menjadi substansi materi muatannya. Pengaturan konstitusional terkait dengan undang-undang yang berasal dari perppu diatur dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa penerbitan perppu adalah kewenangan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, selanjutnya perppu tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut, dan apabila tidak mendapatkan persetujuan DPR maka perppu tersebut harus dicabut. Di samping pengaturan dalam konstitusi dimaksud, pada Bab V 407 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pasal 52 UU 12/2011 yang secara umum mengatur dua tahapan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu, yaitu tahap pengajuan dan tahap persetujuan. Selanjutnya, Pasal 71 ayat (1) UU 12/2011 menentukan mekanisme pembahasan undang- undang yang berasal dari perppu disamakan dengan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Artinya, mekanismenya dipersamakan dengan mekanisme pembahasan RUU biasa yang diajukan oleh Presiden atau DPR, termasuk dalam hal waktu dimulainya pembahasan [vide Pasal 50 UU 12/2011] serta adanya dua tingkat pembahasan yang terdiri dari Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 UU 12/2011. Sebelum itu, dalam Pasal 43 ayat (4) angka 2 UU 12/2011 yang merupakan bagian dari Bab V tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan juga menentukan yang pada pokoknya, khusus untuk RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang tidak perlu disertai dengan naskah akademik. Berdasarkan kerangka hukum tersebut maka rangkaian tahapan yang harus ditempuh dalam pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu adalah hanya terdiri dari tahap penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan pengundangan, tanpa tahap perencanaan sebagaimana tahapan pada undang- undang biasa. Selain perbedaan tahapan proses pembentukannya, perbedaan selanjutnya adalah terkait dengan sifat kemendesakan (emergency) dan sementara (temporary) yang merupakan karakter dari sebuah perppu. Kedua sifat tersebut sangat berkaitan erat dengan jangka waktu dan jenis undang-undang, baik dalam proses pembentukannya, maupun keberlakuannya yang tentu juga membedakan substansi dari masing-masing tahapan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu. [3.14.4] Bahwa terkait dengan jangka waktu dalam proses pembentukan undang- undang yang berasal dari perppu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, adressat- nya ditujukan kepada DPR dan menitikberatkan pengaturan pada persetujuan di DPR. Sedangkan adressat Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 ditujukan kepada Presiden dan menitikberatkan pada pengaturan terkait pengajuan RUU penetapan perppu yang diajukan Presiden kepada DPR yang selengkapnya sebagai berikut: 408 Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.” Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.” Meskipun kedua norma pasal di atas memiliki penekanan berbeda dalam proses pembentukan menjadi undang-undang, namun keduanya sama-sama menggunakan frasa “persidangan yang berikut” sebagai tenggang waktu berakhirnya masing-masing tahapan yang diatur. Terkait dengan tahapan pengajuan, Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 menentukan bahwa yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan. Artinya, pengaturan dalam Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 harus dimaknai sebagai batas waktu maksimal bagi Presiden untuk mengajukan RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang sehingga Presiden sebenarnya memiliki ruang waktu untuk mengajukan RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dapat bersamaan dengan waktu penetapan perppu, namun dapat juga sampai dengan berakhirnya satu masa persidangan DPR setelah perppu ditetapkan. Sedangkan tafsir “persidangan yang berikut” pada tahapan persetujuan sebagaimana Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 43/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2021, khususnya pada bagian akhir sub-Paragraf [3.16.2] yang menyatakan sebagai berikut: “Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 haruslah dimaknai apabila Perpu itu diajukan pada masa reses DPR. Sehingga jika Perpu diajukan pada rentang waktu pelaksanaan masa sidang DPR sebagaimana diatur dalam Tatib DPR 2020 maka frasa “persidangan yang berikut” harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya, meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada saat masa sidang DPR sedang berjalan (bukan masa reses), maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU Penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut. Adapun jika Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa reses maka DPR harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir. Hal demikian penting mengingat esensi diterbitkannya Perpu 409 adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Sehingga semakin panjang jangka waktu DPR memberikan persetujuan atau tidak berkenaan dengan Perpu yang diajukan Presiden, hal tersebut akan menghilangkan esensi diterbitkannya Perpu dimaksud. Terlebih lagi, adanya pengaturan mengenai waktu bagi DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak berkenaan dengan terbitnya Perpu, lebih memberikan jaminan kepastian hukum baik terhadap keabsahan maupun sifat keberlangsungan Perpu, mengingat Perpu dibentuk berdasarkan adanya hal ihwal kegentingan memaksa, yang dalam hal ini adalah pandemi Covid-19 yang bukan hanya mengancam kesehatan namun juga keselamatan dan perekonomian nasional. Sehingga, diperlukan langkah antisipatif sebagai upaya bersama guna menghadapi pandemi tersebut.” Berdasarkan putusan a quo, maka dalam hal jangka waktu pembahasan RUU yang berasal dari perppu disetujui atau tidak disetujui menjadi undang-undang adalah pada sidang pengambilan keputusan pada masa sidang DPR yang sedang berjalan atau pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir jika diajukan oleh Presiden pada masa reses. Dengan kerangka hukum yang demikian, maka jangka waktu pengajuan RUU oleh Presiden kepada DPR adalah maksimal pada masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan yang sekaligus menandakan dimulainya jangka waktu tahapan pembahasan sampai dengan tahapan persetujuan yang harus selesai dalam 1 (satu) masa sidang yang sedang berjalan karena dalam putusan a quo tidak dibedakan jangka waktu antara penetapan perppu dengan pengajuan perppu oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk RUU. Sebagai contoh, apabila sebuah perppu ditetapkan oleh Presiden pada masa sidang I DPR, maka RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang tersebut dapat diajukan oleh Presiden kepada DPR pada masa sidang I atau maksimal pada masa sidang II DPR. Setelah DPR menerima secara resmi dokumen RUU tentang penetapan perppu menjadi undang- undang, selanjutnya dalam masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut dilakukan tahapan pembahasan, baik pembicaraan tingkat I sampai dengan tingkat II dalam sidang paripurna, dan dilanjutkan pada tahapan persetujuan untuk diambil keputusan menyetujui atau tidak menyetujui RUU tersebut menjadi undang-undang. Sehingga apabila RUU dimaksud diajukan oleh Presiden pada masa sidang I DPR, maka persetujuan DPR seketika itu juga ditentukan pada masa sidang I DPR. Begitu pula halnya apabila RUU diajukan oleh Presiden pada masa sidang II DPR, maka persetujuan DPR seketika itu juga ditentukan pada masa sidang II DPR. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa maksimal waktu yang disediakan untuk sebuah 410 proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu hanya melibatkan 2 (dua) kali masa sidang DPR. [3.14.5] Bahwa berkenaan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan a quo, Mahkamah memandang penting untuk mempertimbangkan peristiwa, situasi dan kondisi riil yang secara relevan dapat mempengaruhi proses pembentukan suatu undang-undang yang berasal dari perppu. Namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta hukum secara kronologis dalam proses pembentukan UU 6/2023, berdasarkan waktu adalah sebagai berikut: 1. Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841. Pengundangan tersebut bertepatan dengan tenggang waktu Masa Persidangan II DPR, yang dimulai dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023. 2. Pada tanggal 9 Januari 2023, Presiden menyampaikan Surat Nomor: R-01/Pres/01/2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kepada DPR, bertepatan dengan berakhirnya Masa Persidangan II DPR yang diterima oleh DPR pada tanggal 9 Januari 2023. 3. Pada tanggal 14 Februari 2023, bertepatan dengan Masa Persidangan III DPR yang dimulai pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023, Rapat Badan Musyawarah DPR RI menugaskan Badan Legislasi DPR RI sebagai Alat Kelengkapan yang membahas RUU berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Untuk menindaklanjuti surat tersebut, Badan Legislasi DPR RI mulai melakukan pembahasan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU a quo dengan agenda Penjelasan Pemerintah atas Perppu 2/2022 serta melakukan Rapat Pleno dengan agenda rapat dengar pendapat umum dengan narasumber/pakar dari unsur akademisi pada tanggal 14 Februari 2023. 411 5. Pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi DPR RI melaksanakan pembahasan dalam Rapat Panja RUU a quo, untuk dimintakan persetujuan dari Anggota Panja. 6. Pada tanggal 15 Februari 2023 Badan Legislasi DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I dan memutuskan bahwa RUU a quo disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat I diambil setelah mendengar pendapat 9 (sembilan) fraksi di DPR RI, yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak. 7. Pada tanggal 21 Maret 2023, bertepatan dengan Masa Persidangan IV DPR yang dimulai pada tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023, dilaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda yaitu Pembicaraan Tingkat II RUU a quo. Dalam rapat tersebut, secara resmi disetujui RUU tentang penetapan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. Tercatat terdapat 7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak untuk menyetujui Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. 8. Pada tanggal 31 Maret 2023, Pemerintah menindaklanjuti dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan kerangka hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu sebagaimana diuraikan pada sub-Paragraf [3.14.3] di atas, para Pemohon kemudian mendalilkan bahwa persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang dilakukan di luar atau melebihi tenggang waktu maksimal diberikannya persetujuan oleh DPR, yaitu seharusnya pada Masa Sidang III DPR Tahun 2022/2023. [3.14.6] Bahwa terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, dalam tataran implementasi, proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu memiliki beberapa perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Hal demikian disebabkan karena karakter masing-masing perppu yang menjadi 412 substansi undang-undang a quo memiliki perbedaan terkait dengan materi muatan yang berimplikasi pada terbitnya pengaturan yang luar biasa (extraordinary rules) yang disebabkan adanya perbedaan kondisi krisis atau situasi yang genting serta cara untuk mengantisipasi situasi dan kondisi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam sub-Paragraf [3.14.3] di atas. Pada kenyataannya, dalam perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2021 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 2/2020), kondisi kegentingan yang dihadapi adalah pandemi Covid-19 yang bukan hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa, namun juga membahayakan perekonomian nasional sehingga diperlukan tindakan dan pengaturan yang luar biasa untuk menangani kegentingan yang terjadi sekaligus memulihkan kondisi ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Fokus pengaturan dalam UU 2/2020 adalah memberi fondasi hukum bagi pemerintah terhadap otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk mengambil langkah luar biasa guna menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 a quo, Mahkamah memahami kebutuhan waktu yang sangat mendesak yang diperlukan oleh Presiden untuk dapat segera menangani kondisi pandemi serta memulihkan kondisi perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Sehingga Mahkamah berpendirian semakin cepat proses pembentukan UU 2/2020 maka Pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan fleksibilitas melakukan recovery terhadap situasi dan kondisi perekonomian, sehingga dapat segera menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dalam rangka mempercepat keadaan negara keluar dari krisis dan memburuknya perekonomian nasional. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020 a quo menyatakan bahwa dalam hal jangka waktu persetujuan RUU yang berasal dari perppu disetujui atau tidak disetujui menjadi undang-undang adalah pada sidang pengambilan keputusan di masa 413 sidang DPR yang sedang berjalan atau pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir apabila diajukan oleh Presiden pada masa reses. [3.14.7] Bahwa berbeda halnya dengan pembentukan UU 6/2023 yang berasal dari Perppu 2/2022 yang memiliki cakupan substansi pengaturan lebih luas yaitu mencakup 78 undang-undang yang meliputi berbagai sektor dan berisikan berbagai isu hukum dengan tujuan untuk mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan serta menciptakan model pengurusan perizinan yang lebih terpadu, efektif, dan efisien dalam rangka menunjang ekosistem perekonomian dan iklim investasi di Indonesia. Oleh karenanya, Mahkamah dapat memahami adanya kebutuhan waktu yang diperlukan oleh DPR dalam melakukan pembahasan dan pengkajian yang lebih mendalam yang berujung pada penilaian atas RUU 6/2023 yang diajukan oleh Presiden di penghujung berakhirnya Masa Persidangan II DPR Tahun 2022-2023. Terlebih, berdasarkan Pasal 52 UU 12/2011, sebenarnya Presiden memiliki waktu untuk mengajukan RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penetapan perppu atau dilakukan sampai dengan berakhirnya satu masa persidangan DPR setelah perppu ditetapkan. Faktanya, Presiden mengajukan RUU 6/2023 pada penghujung masa persidangan II DPR (9 Januari 2023). Hal demikian menurut Mahkamah menunjukkan adanya itikad baik (good faith) dari Presiden untuk segera mendapatkan kepastian hukum terhadap perppu yang telah ditetapkan. Sementara, tenggang waktu yang disediakan oleh UU 12/2011 untuk mengajukan RUU a quo adalah sampai dengan berakhirnya masa persidangan III DPR, karena perppu dimaksud harus terlebih dahulu diajukan oleh Presiden ke DPR dalam persidangan yang berikut [vide Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011]. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah dapat menerima rangkaian tahapan proses pembahasan sampai dengan persetujuan yang telah dilakukan DPR sebagaimana fakta hukum secara kronologis dalam proses pembentukan UU 6/2023 yang telah diuraikan pada sub-Paragraf [3.14.5] di atas. Adanya penambahan jangka waktu pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan menyetujui atau menolak RUU 6/2023 yang memerlukan 2 (dua) Masa Sidang setelah penetapan Perppu 2/2022, yaitu pada Masa Sidang IV DPR tahun 2022-2023 dan tidak terdapat adanya upaya untuk membuang-buang waktu (wasting time) dalam membahas dan memberikan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 serta tidak melampaui atau masih 414 dalam tenggang waktu masa sidang IV bagi undang-undang a quo sehingga memiliki dasar alasan yang kuat, rasional dan adil serta masih dalam pengertian “persidangan yang berikut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil para Pemohon yang menyatakan proses persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang pada tanggal 21 Maret 2023 yang terkait dengan “persidangan yang berikut” tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait meaningful participation. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa para Pemohon mempersoalkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2010. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, pasca perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan oleh MPR semata, melainkan dilaksanakan menurut undang-undang dasar [vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], sehingga kekuasaan negara dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat terdistribusi kepada masing-masing cabang kekuasaan lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi antara satu sama lain berdasarkan prinsip “checks and balances” sesuai dengan fungsinya masing-masing yang mengacu pada tujuan negara yang termuat dalam konstitusi. Perppu yang merupakan hak prerogatif Presiden sebagai bentuk extraordinary rules dalam menanggulangi keadaan kegentingan yang memaksa adalah bersifat sementara, sehingga diperlukan proses review yang berujung pada persetujuan DPR untuk dapat berlaku definitif menjadi undang-undang atau ditolak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 yang memberikan parameter terhadap kegentingan yang memaksa adalah dalam rangka memberikan tafsir konstitusional sebagai pedoman bagi Presiden dalam membuat perppu dan sekaligus juga sebagai pedoman DPR dalam mengawasi, menilai, dan memberikan persetujuan terhadap perppu sebelum 415 disetujui menjadi undang-undang. Artinya, ketika sebuah perppu telah mendapat persetujuan DPR menjadi undang-undang, maka sejatinya perppu tersebut secara substantif dan definitif telah menjadi undang-undang. Sehingga, ruang penilaian terhadap parameter kegentingan yang memaksa hanya ada di DPR dan telah selesai ketika DPR memberikan persetujuannya. Andaipun Mahkamah hendak menilai, quad non, proses terbitnya perppu a quo telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa karena UU 11/2020 telah diperbaiki dan diganti dengan Perppu 2/2022 [vide Konsiderans Menimbang huruf f Perppu 2/2022], hal tersebut sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori. Terlebih, membuat/revisi UU 11/2020 secara prosedur biasa memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil permohonan para Pemohon yang mempersoalkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan parameter yang telah ditentukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15.2] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki kembali prosedural formal pembentukan UU 11/2020, bukan menerbitkan perppu. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, dalam sub-Paragraf [3.20.3] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan 416 tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, Mahkamah pada pokoknya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera membentuk (i) landasan hukum baku yang dijadikan pedoman pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law serta kemudian (ii) memperbaiki tata cara pembentukan UU 11/2020 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan, yaitu sampai dengan tanggal 25 November 2023. Dalam menindaklanjuti putusan a quo, pembentuk undang-undang selanjutnya melakukan revisi terhadap UU 12/2011 dengan menerbitkan UU 13/2022 yang di dalamnya mengatur mengenai metode omnibus dan berlaku sejak tanggal 16 Juni 2022. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden menetapkan Perppu 2/2022 yang di dalamnya memuat perbaikan atas kesalahan penulisan dan kutipan dalam merujuk pasal yang sifatnya tidak substansial, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian Perppu 2/2022 diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang dan setelah menempuh rangkaian proses pembentukan, pada tanggal 31 Maret 2023 diundangkanlah UU 6/2023 yang merupakan hasil revisi pembentuk undang-undang terhadap UU 11/2020. Dengan mencermati sequence waktu tersebut, maka menurut Mahkamah, kedua hal yang diamanatkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang sebagai adressat putusan a quo, yaitu membentuk landasan hukum metode omnibus dan memperbaiki tata cara pembentukan UU 11/2020 sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun berakhir. [3.15.3] Bahwa persoalan selanjutnya yang disampaikan oleh para Pemohon adalah terkait dengan metode revisi UU 11/2020 dengan menggunakan bentuk hukum perppu. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah, perppu merupakan kewenangan konstitusional dan eksklusif yang melekat pada jabatan Presiden. Meskipun kewenangan konstitusional Presiden, namun kewenangan menerbitkan perppu tetap terdapat syarat konstitusional yang harus diperhatikan oleh Presiden dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya yaitu adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada 417 sub-Paragraf [3.14.1] di atas. Artinya, norma konstitusi memang memberikan pilihan kebijakan hukum (diskresi) kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (presidential leadership legal policy) apakah akan menggunakan perppu atau tidak dalam merevisi UU 11/2020. Apabila langkah yang diambil Presiden adalah dengan menggunakan perppu, maka penilaian subjektivitas Presiden terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa, selanjutnya harus mendapatkan persetujuan DPR. Persetujuan DPR tersebut adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai wujud pelaksanaan prinsip checks and balances. Berdasarkan fakta dalam persidangan, terungkap bahwa pertimbangan Presiden untuk mengambil langkah dengan menetapkan Perppu 2/2022 dilakukan terlebih dahulu untuk merevisi UU 11/2020 adalah karena terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi geopolitik yang tidak menentu dikarenakan (salah satunya faktor pemicu) adanya Perang Rusia-Ukraina serta ditambah situasi (pasca) krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menerpa dunia termasuk Indonesia dan tidak diketahui kapan berakhirnya [vide keterangan tertulis DPR hlm. 11 dan keterangan Ahli Presiden dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2023]. Sementara di sisi lain juga harus melakukan ikhtiar untuk mempertahankan performa perekonomian negara agar tidak jatuh sebagaimana negara-negara lainnya, sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif dan solutif sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan UU 11/2020 [vide keterangan tertulis Presiden hlm. 17]. Latar belakang demikian kemudian menjadikan perbaikan UU 11/2020 tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara luar biasa melalui penerbitan perppu oleh Presiden. Dalam hal perbaikan UU 11/2020 dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa (as usual), maka momentum antisipasi atas dampak krisis global yang tidak menentu dan berubah secara cepat, serta kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat hilang atau setidak-tidaknya berkurang, sehingga upaya pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis akan terlambat dan ujungnya berisiko bagi perekonomian negara. Hal demikian justru malah akan membawa Indonesia ke dalam situasi krisis dalam negeri yang akan berdampak terjadinya penurunan tingkat perekonomian dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akibat selanjutnya dapat 418 menimbulkan masalah sosial dan politik. Bahkan situasi tersebut juga akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan kelompok masyarakat rentan lainnya karena mereka akan berhadapan langsung dengan dampak ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada investor yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian hukum untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang pasca Covid-19. Selain itu, untuk menghindari timbulnya stagnasi pemerintahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang juga memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta pengambilan kebijakan yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang membatasi ruang gerak pemerintah dalam melakukan antisipasi terhadap situasi dan kondisi tersebut. [3.15.4] Bahwa pertimbangan Presiden dalam menetapkan Perppu 2/2022 tersebut kemudian telah dilakukan fungsi pengawasan dan penilaian (review) oleh DPR dan telah menempuh rangkaian proses pembentukan undang-undang di DPR hingga akhirnya mendapatkan persetujuan melalui UU 6/2023 yang merupakan bentuk akhir dari revisi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terhadap UU 11/2020. Oleh karenanya, Mahkamah menilai, penetapan Perppu 2/2022 a quo merupakan pilihan kebijakan hukum Presiden (presidential leadership legal policy) yang sesuai dengan konstitusi dan merupakan satu kesatuan rangkaian dari upaya pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi terhadap UU 11/2020 yang pada akhirnya berujung pada diundangkannya UU 6/2023 sebagai hasil akhir perubahan terhadap UU 11/2020 sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 11 UU 12/2011, kedudukan perppu adalah sederajat dengan undang-undang dan materi muatan perppu sama dengan materi muatan undang- undang. Artinya, perbaikan terhadap UU 11/2020 yang dituangkan ke dalam bentuk hukum Perppu 2/2022 yang kemudian telah disetujui oleh DPR menjadi UU 6/2023 adalah memiliki kedudukan dan materi muatan yang sama dengan perbaikan dalam bentuk undang-undang, karena pilihan bentuk hukum, apakah dalam bentuk undang-undang atau perppu adalah domain pembentuk undang-undang dan pada dasarnya telah sesuai atau setidak-tidaknya tidak melanggar Putusan Mahkamah 419 Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Terlebih, menurut Mahkamah, tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum karena proses pembahasan perppu yang menjadi undang-undang justru merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki kembali prosedural formal pembentukan UU 11/2020, bukan dengan menerbitkan perppu adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15.5] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait meaningful participation. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, berdasarkan kerangka hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu, sebuah perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR agar tetap memiliki daya keberlakuan sebagai undang- undang. Pengajuan perppu oleh Presiden kepada DPR tersebut adalah dalam bentuk RUU. Namun demikian, walaupun dengan bentuk RUU (yang sama dengan undang-undang biasa), RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang memiliki karakter yang berbeda dengan RUU biasa, seperti mekanisme tahapan serta jangka waktu sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Karakter khusus dari RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang tersebut juga menyebabkan tidak semua asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi mengikat secara absolut. Misalnya, Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 telah menentukan pengertian dari asas keterbukaan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Padahal, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mekanisme pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu tidak menempuh semua 420 tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 a quo. Terlebih lagi, aspek kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat dalam penerbitan perppu menyebabkan proses pembentukan undang- undang yang berasal dari perppu memiliki keterbatasan/limitasi waktu sehingga menurut penalaran yang wajar, perlu ada pembedaan antara undang-undang yang berasal dari perppu dengan undang-undang biasa, termasuk dalam hal pelaksanaan prinsip meaningful participation. Oleh karena itu, proses persetujuan RUU penetapan perppu menjadi undang-undang di DPR tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) secara luas karena adanya situasi kegentingan yang memaksa sehingga persetujuan DPR dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan yang sejatinya merupakan representasi dari kehendak rakyat. Meskipun demikian, dalam proses pembahasan RUU penetapan Perppu menjadi UU tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna, namun DPR wajib memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses dan memberi masukan, seperti melalui aplikasi sistem informasi yang ada dalam laman resmi DPR. [3.15.6] Bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan kemudian diakomodir dalam norma Pasal 96 UU 13/2022 dimaksudkan agar tercipta partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang- undangan. Dalam konteks demikian, pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan penjelasan kepada semua pihak, khususnya pihak yang terdampak dan yang berkepentingan atas pilihan kebijakan yang diambil atau ditetapkan tidak dapat diterapkan dalam hal pilihan kebijakan berupa perppu. Oleh karenanya, dalam proses pembentukan sebuah undang-undang (biasa), meaningful participation wajib dilakukan pada seluruh tahapan, terlebih pada tahapan pengajuan, pembahasan, dan persetujuan. Namun demikian, berbeda halnya dalam proses persetujuan RUU yang berasal dari perppu, pelaksanaan meaningful participation tidak relevan lagi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait meaningful participation adalah tidak beralasan menurut hukum. 421 [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan model legislasi UU 6/2023 telah mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang executive-heavy dan otoriter seperti zaman orde baru. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa perppu yang diletakkan sebagai pengaturan luar biasa (extraordinary rules) yang dimiliki Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan negara, merupakan sebuah instrumen khusus yang disediakan oleh konstitusi untuk menghadapi ancaman dan mengatasi krisis baik yang faktual maupun potensial yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak selalu dapat diramalkan. Terminologi “luar biasa” tersebut mengandung pengertian dalam keadaan yang biasa atau normal, keberadaan instrumen ini tidak lazim dari tatanan umum yang berlaku sehingga hanya dapat digunakan pada kondisi luar biasa yang mengandung unsur kemendesakan (emergency) dan sementara (temporary). Keberadaan perppu dalam konstitusi diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 yang merupakan bagian dari Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang secara gramatikal, sebenarnya merupakan sebuah peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam norma Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan bagian dari Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah, namun secara materiil bukan ditujukan untuk menjalankan undang-undang melainkan sebagai pengganti undang-undang. Konsep perppu dalam konstitusi demikian, menunjukkan bahwa meskipun perppu merupakan bagian dari kewenangan Presiden (eksekutif), namun tetap menjadi bagian dari kekuasaan membentuk undang-undang (legislasi) yang harus diajukan kepada DPR (legislatif) dalam kedudukannya menjalankan fungsi pengawasan oleh DPR. Oleh sebab itu, persoalan hukumnya bukan terletak pada bentuk hukum peraturan pemerintah, melainkan pada substansi atau isinya, yaitu sebagai pengganti undang-undang (wet in materiale zin). [3.16.2] Bahwa executive heavy merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pemerintahan di mana kecenderungan penggunaan kekuasaan atau otoritas eksekutif, terutama presiden atau kepala pemerintahan, memiliki pengaruh dan kendali yang kuat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tersebut, eksekutif biasanya memiliki wewenang yang lebih besar dibandingkan dengan cabang-cabang kekuasaan pemerintahan lainnya, seperti legislatif dan yudikatif. Secara historis, istilah executive heavy sering disematkan oleh para sarjana hukum Indonesia untuk 422 menggambarkan implementasi sistem pemerintahan sebelum era reformasi tahun 1998 di mana kekuasaan pemerintahan bertumpu pada eksekutif (Presiden). Pandangan tersebut berpijak dari argumentasi bahwa konstitusi pada era tersebut memang memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada cabang eksekutif dibandingkan cabang kekuasaan pemerintahan lainnya. Selain itu, realita politik dengan kepemimpinan tunggal yang kuat menempatkan Presiden dalam posisi sentral yang memiliki otoritas yang dominan dalam mengarahkan pemerintahan dan mengambil keputusan, termasuk memegang kendali atas agenda legislatif dan memiliki kemampuan untuk memobilisasi mayoritas dalam parlemen. Namun, pasca perubahan UUD 1945, rancang bangun supra struktur politik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, khususnya terkait dengan redistribusi kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing cabang kekuasaan pemerintahan dengan penguatan prinsip checks and balances sehingga lepas dari stigma executive heavy. Terlebih lagi, dalam fungsi legislasi terdapat pergeseran yang signifikan dalam pengaturan terkait kekuasaan membentuk undang-undang yang semula oleh UUD 1945 berada di bawah kekuasaan Presiden bergeser menjadi kekuasaan DPR “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” [vide Pasal 20 ayat (1) UUD 1945]. [3.16.3] Bahwa secara konseptual, dalam kondisi riil tatanan global di mana dunia mengalami perubahan yang sangat cepat dan tidak dapat diperkirakan, disertai keadaan yang penuh ketidakpastian dan peristiwa yang kompleks yang diikuti informasi yang penuh ambiguitas yang sulit untuk diprediksi dampak yang akan ditimbulkan di masa mendatang yang disebut dengan volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA), hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakan kepastian guna melawan ketidakpastian dan ambiguitas yang menjadi karakteristik VUCA supaya tidak terjadi stagnasi pemerintahan. Dalam konteks demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pemerintah, keputusan untuk menerbitkan Perppu 2/2022 dilatarbelakangi kondisi geopolitik dan perekonomian global yang penuh ketidakjelasan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah (Presiden) dalam menjawab kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global ke depannya, termasuk ketidakjelasan dan ketidakpastian terkait performa perekonomian Indonesia untuk dapat ditingkatkan setidak-tidaknya performa untuk mempertahankan yang telah dicapai. Latar belakang demikian juga telah diterima 423 dan disetujui oleh DPR setelah melalui proses pembahasan RUU tentang penetapan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang sehingga lahirlah UU 6/2023. Dalam keterangan DPR, proses pembahasan RUU penetapan perppu menjadi undang- undang pada tingkat I juga melibatkan Dewan Perwakilan Daerah [vide keterangan tertulis DPR hlm.17]. Meskipun dalam praktiknya, sebuah perppu disetujui atau tidak oleh DPR, secara umum, adalah tergantung sejauh mana konfigurasi politik fraksi- fraksi di DPR, fraksi-fraksi yang tidak mendukung Pemerintah cenderung pada posisi tidak setuju, kecuali kondisi yang demikian dinamis seperti pada saat pembahasan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak disetujui oleh DPR. UU 6/2023 telah melalui berbagai rangkaian proses yang tidak hanya melalui subjektifitas Presiden an sich, tetapi juga telah melalui hasil penilaian objektif Presiden dan disetujui oleh DPR. Oleh karena itu, model legislasi dalam pembentukan perppu menjadi undang-undang demikian masih dalam lingkup kekuasaan membentuk undang-undang (DPR), sehingga menurut Mahkamah, asumsi executive-heavy dan otoriter dalam proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu merupakan asumsi para Pemohon belaka, tidak tepat dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di era demokrasi konstitusional dewasa ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan model legislasi UU 6/2023 telah mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang executive-heavy dan otoriter seperti zaman orde baru adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil, memahami dinamika dan konteks persidangan di DPR, jenis dan karakter undang-undang yang menjadi lampiran dalam dokumen pengajuan perppu serta menurut penalaran yang wajar, penting bagi Mahkamah untuk menentukan tenggang waktu persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Terdapat sejumlah pilihan waktu guna memaknai frasa “persidangan yang berikut” yang penerapannya dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: (1) masa sidang DPR pada saat perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR; (2) masa sidang pertama DPR setelah perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR; (3) masa sidang 424 pertama setelah berakhirnya tenggang waktu maksimal pengajuan perppu oleh Presiden kepada DPR. Penetapan tenggang waktu ini adalah semata-mata untuk menciptakan tertib hukum dalam hal persetujuan RUU yang berasal dari perppu dalam kerangka negara hukum yang demokratis berdasarkan konstitusi dan tidak mengurangi aspek kegentingan, kemendesakan, dan kesementaraan dari keberlakuan suatu perppu yang merupakan ciri khusus dari perppu itu sendiri. DPR dalam memberikan persetujuan perppu hendaknya juga mengedepankan prinsip itikad baik dalam proses dan tidak bersifat membuang-buang waktu (wasting time). Oleh karena itu, terhadap 3 (tiga) pilihan waktu atas pemaknaan frasa “persidangan yang berikut” tersebut, menurut Mahkamah, seyogianya diakomodir dalam undang- undang terkait bab khusus mengenai tata cara persetujuan RUU yang berasal dari perppu dan/atau oleh DPR dalam peraturan tata tertib (tatib) DPR yang khusus mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan DPR atas RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dengan memedomani pertimbangan hukum dalam putusan ini. Jika pilihan waktu frasa “persidangan yang berikut” sebagaimana diuraikan di atas telah dinormakan dalam undang-undang dan/atau tatib DPR, maka Mahkamah dapat menggunakan aturan tersebut sebagai bagian dari parameter konstitusionalitas dalam menilai proses persetujuan RUU yang berasal dari perppu. Selain itu, dalam upaya memenuhi asas keterbukaan dalam rangka meaningful participation dalam proses pembentukan perundang-undangan pada umumnya, tidak termasuk undang-undang yang berasal dari perppu, DPR perlu mengembangkan sistem informasi pembentukan peraturan perundang- undangan, seperti SIMAS PUU, in casu aplikasi-aplikasi informasi yang terdapat dalam laman resmi DPR yang hendaknya dikelola secara lebih lengkap dan terintegrasi dengan laman kementerian/lembaga terkait untuk menjamin mutu pengelolaan dan mutu materi yang tersedia dalam aplikasi atau sistem informasi dimaksud, serta dapat diakses oleh publik sebagai wadah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi stakeholders lembaga pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) serta publik pada umumnya. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukan UU 6/2023 secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU 6/2023 tetap 425 mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 426 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut: Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams [6.1] Menimbang bahwa setelah mencermati pokok-pokok, esensi, serta berbagai aspek dan dinamika yang saya anggap relevan dan signifikan dalam persidangan seluruh perkara permohonan pengujian formil pembentukan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang a quo) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), tibalah saya pada kesimpulan: karakter inti dari persidangan seluruh perkara ini merupakan pengujian formil atas pembentukan suatu “Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang- Undang” terhadap UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, terhadap seluruh perkara ini setidaknya terdapat 2 (dua) landasan konstitusional utama yang harus dijadikan sebagai pedoman dan sekaligus ‘batu uji’. Pertama, Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”; dan Kedua, Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”; [6.2] Menimbang bahwa jika seluruh perkara ini disadari secara jernih dan mendalam sebagai pengujian formil atas pembentukan “Undang-Undang tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang” terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka perhatian dan perspektif Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus seluruh perkara ini seharusnya berfokus pada koridor pemahaman: yang menjadi objek pengujian adalah “Undang-Undang” sehingga in casu bukan lagi mempersoalkan apakah Mahkamah berwenang melakukan pengujian formil atas penetapan Perppu (beserta tindak lanjutnya) terhadap UUD NRI Tahun 1945? 427 [6.3] Menimbang bahwa Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang (termasuk Undang-Undang a quo) sejatinya merupakan jenis Undang-Undang yang spesifik karena bentuk luar (kenvorm) Undang-Undang jenis ini umumnya hanya memuat pengaturan mengenai penetapan Perppu menjadi Undang-Undang serta saat mulai berlakunya Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, pedoman mengenai pembentukannya diatur secara spesifik sehingga jelas berbeda dengan pedoman mengenai pembentukan Undang-Undang pada umumnya, baik secara konstitusional (berdasarkan UUD NRI Tahun 1945) maupun secara yuridis (berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta berbagai peraturan pelaksanaannya); [6.4] Menimbang bahwa dalam ratio decidendi Putusan MK No. 138/PUU- VII/2009 setidaknya terdapat 2 (dua) mandat konstitusional yang sangat penting. Pertama, “keberadaan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 harus diletakkan dalam sistem UUD 1945 setelah Perubahan I, II, III, dan IV secara komprehensif”; dan Kedua, “Mahkamah berwenang menguji Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perppu itu telah menjadi Undang-Undang”. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan pengujian formil terhadap pembentukan suatu Undang-Undang tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang (in casu: Undang-Undang a quo) terhadap UUD NRI 1945 tidak hanya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, melainkan juga telah diperkuat berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, sehingga seharusnya tidak perlu terdapat keraguan sedikitpun bahwa Mahkamah berwenang menguji pembentukan suatu Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang (in casu: Undang-Undang a quo) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam koridor pemahaman: “yang menjadi objek pengujian adalah sebuah jenis “Undang-Undang yang spesifik” dan bukan jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya; [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Pembentuk Undang-Undang (lisan dan tertulis) dalam persidangan Mahkamah, terdapat beberapa pokok informasi yang saya anggap relevan dan signifikan dengan seluruh perkara pengujian formil pembentukan Undang-Undang a quo, antara lain: Pertama, 428 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) ditetapkan oleh Presiden dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 30 Desember 2022 tatkala masa sidang ke-2 DPR sedang berlangsung; Kedua, DPR menerima Surat Presiden Nomor R 01/Pres/01/2023 tertanggal 9 Januari 2023 perihal “Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” bersamaan dengan berakhirnya masa sidang ke-2 DPR; Ketiga, tatkala memasuki masa sidang ke-3 DPR, Badan Legislasi (sebagai alat kelengkapan DPR yang ditugaskan) mulai melakukan pembahasan “Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” pada tanggal 14 Februari 2023 hingga kemudian Badan Legislasi pada tanggal 15 Februari 2023 menyetujui Rancangan Undang-Undang ini dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II (rapat paripurna DPR). Masa sidang ke-3 DPR ini berakhir pada tanggal 16 Februari 2023 dan hingga berakhirnya masa sidang ke-3 DPR ini belum terdapat pesetujuan DPR terhadap Perppu Cipta Kerja untuk menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, DPR memasuki masa reses sejak tanggal 17 Februari 2023 hingga tanggal 13 Maret 2023; Keempat, Perppu Cipta Kerja baru mendapat persetujuan DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR tanggal 21 Maret 2023 tatkala berlangsungnya masa sidang ke-4 DPR; dan Kelima, “Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” kemudian disahkan menjadi Undang-Undang a quo dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023. Oleh karena itu, Pembentukan Undang-Undang a quo secara prosedural merupakan suatu konsekuensi yuridis dari telah terdapatnya persetujuan DPR terhadap Perppu Cipta Kerja untuk menjadi Undang-Undang. Namun, persetujuan DPR ini baru didapatkan pada masa sidang ke-4 DPR pasca Perppu Cipta Kerja ditetapkan oleh Presiden. Padahal, Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur sebuah pedoman (konstitusional) yang sangat penting, yakni: “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”; [6.6] Menimbang bahwa dalam BAB XV KETENTUAN PENUTUP Perppu Cipta Kerja terdapat norma pengaturan: “Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Padahal, salah satu Amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 justru menyatakan: “Undang-Undang Nomor 429 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya “perbaikan pembentukan” sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Putusan MK tersebut”. Oleh karena itu, pilihan kebijakan untuk menetapkan Perppu Cipta Kerja hingga berujung pada pembentukan Undang-Undang a quo juga “berhadapan secara diametral” dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020; [6.7] Menimbang bahwa selain “berhadapan secara diametral” dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, penetapan Perppu Cipta Kerja yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) juga sejatinya menegasikan proses pembahasan dan persetujuan bersama sebagai hasil yang telah diperoleh DPR dan Presiden dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan dan melalui instrumen Perppu Cipta Kerja, Presiden secara subjektif dan sepihak telah mengubah beberapa kebijakan yang sebelumnya telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam konteks serta momentum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika pun Presiden meyakini terjadi kondisi “kegentingan yang memaksa” pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020 maka seharusnya yang secara konstitusional berhak dilakukan oleh Presiden adalah menetapkan Perppu tersendiri yang terbatas mengatur berbagai hal yang diperlukan dalam rangka mengatasi kondisi “kegentingan yang memaksa” yang diyakininya, selain juga tetap berfokus untuk menghasilkan “perbaikan pembentukan” Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Mahkamah dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020; [6.8] Menimbang bahwa pasca Perppu Cipta Kerja ditetapkan oleh Presiden dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, banyak terdapat permohonan pengujian formil mengenai konstitusionalitas penetapan Perppu ini terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian disidangkan oleh Mahkamah. Namun, saat persidangannya akan memasuki tahap akhir, terjadi akselerasi (percepatan) yang dilakukan secara sangat tidak lazim oleh Pembentuk Undang-Undang dengan mendahulukan persetujuan bersama atas Perppu Cipta Kerja (Perppu Nomor 2 Tahun 2022) untuk menjadi Undang-Undang dibandingkan dengan persetujuan bersama atas Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menjadi Undang- 430 Undang. Dalam batas penalaran yang wajar, akselerasi ini dapat saja dianggap sebagai “bukan merupakan persoalan yang krusial” apabila saat itu tidak terdapat persidangan pengujian formil mengenai penetapan Perppu Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945. Namun, karena akselerasi ini (yang kemudian juga secara segera dilanjutkan dengan pengesahan dan pengundangan Undang-Undang a quo) secara faktual dilakukan menjelang persidangan pengujian formil penetapan Perppu Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945 akan memasuki tahap akhir, saya meyakini Pembentuk Undang-Undang telah melakukan tindakan fait accompli terhadap hak konstitusional para pemohon serta kewenangan konstitusional Mahkamah sehingga Mahkamah (in casu: dalam memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas penetapan Perppu Cipta Kerja) saat itu nyaris tidak memiliki opsi lain yang legal-based selain memutuskan: “permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”; [6.9] Menimbang bahwa dalam rangka memberikan jaminan prinsip “kepastian hukum yang adil” sebagai salah satu hak konstitusional setiap orang berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk seluruh perkara ini serta kebutuhan hukum di masa mendatang, saya meyakini serta berpendirian agar Mahkamah seharusnya menegaskan tafsir konstitusional mengenai 2 (dua) frasa krusial dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pertama, frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”; dan Kedua, frasa “dalam persidangan yang berikut”; [6.10] Menimbang bahwa terhadap frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, saya meyakini dan berpendirian frasa ini harus senantiasa dimaknai sebagai persetujuan DPR secara institusional (kelembagaan) yang hanya dapat diperoleh dalam Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat II) sebagai forum tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan di DPR. Oleh karena itu, persetujuan yang dihasilkan dalam rapat alat kelengkapan DPR (Pembicaraan Tingkat I) sama sekali tidak dapat dimaknai DPR telah memberikan persetujuan institusional (kelembagaan) terhadap Rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang karena hasil maksimal yang dapat diperoleh dari Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang adalah “setuju agar Rancangan Undang-Undang itu dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR”, bukan “setuju agar Rancangan Undang-Undang itu dapat disahkan menjadi Undang-Undang”; 431 [6.11] Menimbang bahwa dalam rangka upaya untuk memberikan penguatan landasan yuridis (pada jenis Peraturan Perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945) terhadap jaminan prinsip “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas mengatur: “persetujuan DPR” terhadap Perppu untuk menjadi Undang-Undang dilakukan dalam “rapat paripurna”. Begitu pula dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang juga secara tegas mengatur mengenai esensi dan makna frasa “persetujuan DPR” serta “rapat paripurna” dalam konteks dan sebagai salah satu tahapan pembentukan Undang- Undang; [6.12] Menimbang bahwa terhadap frasa “dalam persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, saya meyakini serta berpendirian: Pertama, realita berupa belum terdapatnya tafsir konstitusional yang otoritatif mengenai frasa ini menyebabkan konsepsi pemahaman mengenai keberlakukan (validity) Perppu hingga kini menjadi sangat bergantung pada political will serta political interest dari Presiden dan/atau DPR. Sifat ketergantungan ini disebabkan karena Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur jangka waktu keberlakuan Perppu secara ‘sangat terbuka’ (open-ended atau overbroad) dalam bentuk frasa “persidangan yang berikut” dengan 2 (dua) kemungkinan ‘nasib’ suatu Perppu. Jika mendapat persetujuan DPR maka Perppu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang atau jika tidak mendapat persetujuan DPR maka Perppu itu harus dicabut. Pilihan prospek pengaturan mengenai ‘nasib’ Perppu (yang keduanya dikaitkan dengan masa sidang DPR) ini secara implisit menunjukkan dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 terkandung semangat dan cita-cita dari para Pembentuk UUD 1945 (begitu pula para penyusun empat kali perubahan UUD 1945) agar penetapan Perppu hendaknya hanya dapat dilakukan dalam kondisi (ketatanegaraan) yang sangat spesifik, yakni dalam hal DPR tidak dapat bersidang, baik karena sedang dalam masa reses maupun karena terjadi suatu kondisi yang luar biasa sehingga DPR secara nyata tidak dapat bersidang; Kedua, dalam perkembangannya, setidaknya terdapat 2 (dua) model pemahaman mengenai makna frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni: dalam arti yang ketat (masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan) atau dalam arti yang longgar 432 (masa sidang DPR kapan pun setelah Perppu ditetapkan); Ketiga, konvensi (praktik ketatanegaraan) yang pada umumnya terbentuk selama ini menunjukkan yang dimaksud dengan frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah masa sidang DPR setelah masa reses tatkala Perppu tersebut ditetapkan oleh Presiden (Yusril Ihza Mahendra: 2016). Pendapat Yusril Ihza Mahendra ini setidaknya dapat menjadi salah satu referensi pemahaman berdasarkan keahlian (expertise opinion) dalam rangka memperkuat argumentasi pemaknaan mengenai frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni frasa ini, baik secara historik maupun doktriner, selalu dimaknai dalam arti yang ketat (stricto sensu); Keempat, upaya untuk menghasilkan tafsir yuridis yang resmi terhadap frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang. Dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU No. 10/2004 misalnya: “Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya diantarai satu masa reses”. Begitu pula dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12/2011 (yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU No. 10/2004): “Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan”. Oleh karena itu, jika dilakukan suatu upaya komparatif yang jernih terhadap kedua narasi Penjelasan Pasal dari 2 (dua) Undang-Undang ini maka dapat dipahami dan dimaknai: “Pembentuk Undang- Undang secara historik telah 2 (dua) kali secara konsisten memilih untuk menerapkan model pemahaman dalam arti yang ketat (stricto sensu) terhadap frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945”. Hal ini juga dapat didasarkan pada argumentasi karena esensi perbedaan antara Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU No. 10/2004 dan Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12/2011 sejatinya hanyalah perbaikan rumusan (redaksional) tanpa sedikitpun mengubah makna dan kebijakan hukum (legal policy) dari Pembentuk Undang- Undang mengenai tafsir yuridis yang resmi terhadap frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Kelima; Pilihan yang telah 2 (dua) kali dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang ini seharusnya menghasilkan sikap konsisten dari Pembentuk Undang-Undang untuk menjadikan pemahaman itu sebagai salah satu upaya pembatasan (restriksi) terhadap kekuasaan subjektif Presiden dalam konteks penetapan Perppu yang sejalan dengan Putusan MK 433 No. 138/PUU-VII/2009. Pilihan ini juga menjadi penting guna menjaga konsistensi pemahaman mengenai hakikat penetapan Perppu sebagai sebuah noodverordeningsrecht (hak untuk dapat menetapkan peraturan dalam keadaan darurat) Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Keenam, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah 2 (dua) kali mengalami perubahan, yakni dengan UU No. 15/2019 dan UU No. 13/2022. Dalam 2 (dua) kali perubahan ini, Pembentuk Undang-Undang sama sekali tidak sedikitpun mengubah makna frasa “persidangan yang berikut” sebagaimana yang juga tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Padahal, kesempatan ini sangat terbuka bagi Pembentuk Undang- Undang untuk dapat melakukannya dalam 2 (dua) kali perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut; Ketujuh, frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 seharusnya dipahami dan diterapkan sebagai batas akhir dari keberlakuan suatu Perppu sehingga tidak ada pilihan lain bagi DPR pada masa sidang pertama mereka setelah reses untuk menjadikan pembahasan ‘nasib’ dari suatu Perppu sebagai prioritas yang pertama dan utama bagi DPR dalam rangka menjalankan fungsi legislasi. Jika mendapat persetujuan DPR maka Perppu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang. Adapun jika sampai dengan masa sidang DPR setelah masa reses tersebut selesai (berakhir) tetapi Perppu itu belum mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Undang-Undang maka seharusnya tidak terdapat tafsir konstitusional lain yang dapat dibangun selain bahwa Perppu itu harus dicabut berdasarkan Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Kedelapan, dengan tidak didapatnya persetujuan DPR “dalam persidangan yang berikut”, hal ini seharusnya dimaknai: “DPR secara konstitusional telah kehabisan waktu (run out of time) dan sekaligus telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk memberikan persetujuan terhadap suatu Perppu untuk menjadi Undang-Undang; [6.13] Menimbang bahwa karena Perppu Cipta Kerja mendapat persetujuan DPR setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (“persidangan yang berikut”), Undang-Undang a quo menjadi tidak memiliki landasan konstitusional untuk dibentuk karena yang secara konstitusional seharusnya dilakukan dan diterapkan adalah ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini juga menjadi penting untuk dipatuhi agar di masa mendatang tidak terjadi ‘permainan (akrobat) politik’ yang dapat dilakukan oleh 434 Presiden dan DPR secara kolaboratif ataupun yang dapat terjadi di antara Presiden terhadap DPR (dan sebaliknya) dalam konteks tindak lanjut dari penetapan suatu Perppu; Berdasarkan beberapa uraian argumentasi sebagaimana tersebut di atas, utamanya karena pembentukan Undang-Undang a quo secara nyata bertentangan dengan ketentuan dan semangat yang terkandung dalam Pasal 22 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta perintah Mahkamah dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, saya berpendapat Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan pembentukan Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih [6.14] Menimbang bahwa para Pemohon dalam perkara Nomor 54/PUU- XXI/2023 pada pokoknya mendalilkan pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, sehingga memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan UU a quo dan memohon pula untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Dalam hal ini, UU 6/2023 yang dipersoalkan secara formil oleh para Pemohon a quo merupakan undang-undang yang berasal dari penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Dalam amar putusan a quo, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Berkenaan dengan amar Putusan a quo, kami, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). [6.15] Menimbang bahwa oleh karena keberadaan UU 6/2023 tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Perppu dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, penting bagi kami untuk menegaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 435 1. Perbedaan “keadaan bahaya” sebagaimana termuat dalam Pasal 12 UUD 1945 dan “kegentingan yang memaksa” sebagaimana termuat dalam Pasal 22 UUD 1945. Bahwa desain konstitusi (constitutional design) dalam UUD 1945 mengatur adanya kondisi-kondisi kedaruratan yang dapat menyimpangi hukum dalam keadaan normal, meskipun kata ‘darurat’ secara eksplisit tidak ditemukan dalam UUD 1945. Ketentuan konstitusi yang mengandung nuansa atau dapat dimaknai kedaruratan setidaknya tercermin dalam Pasal 12 UUD 1945 yang menggunakan frasa ‘keadaan bahaya’, dan Pasal 22 UUD 1945 yang menggunakan frasa ‘kegentingan yang memaksa’. Bahwa meskipun sama-sama memiliki nuansa kedaruratan, kedua ketentuan atau norma konstitusi tersebut memiliki makna yang berbeda, namun secara praktis, keadaan bahaya terkadang disamakan dengan kegentingan yang memaksa, begitu pun sebaliknya. Pada dasarnya, setiap keadaan bahaya selalu memiliki sifat kegentingan yang memaksa, namun ihwal kegentingan yang memaksa tidak selalu berawal dari kondisi ataupun situasi yang membahayakan. Sehingga, kegentingan yang memaksa itu mengandung makna yang lebih luas dari keadaan bahaya. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (UU 23/Prp/1959) yang hingga saat ini masih berlaku, Perppu tersebut telah menentukan lima kondisi yang dikategorikan sebagai dasar Presiden memberlakukan keadaan bahaya dengan tiga tingkatan keadaan, yaitu: darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang. Lima kondisi tersebut adalah pemberontakan (kerusuhan bersenjata), kerusuhan, perang saudara, bencana alam, dan perang yang membahayakan dan mengancam negara. Dengan demikian, menjadi wajar apabila tindakan hukum penerbitan Perppu guna mengatasi keadaan bahaya dimaksud harus didahului dengan pernyataan atau deklarasi keadaan bahaya yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Sementara itu, tindakan hukum penerbitan Perppu karena kebutuhan mengatasi kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 tidak harus didahului pernyataan keadaan bahaya. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VI/2008 pada Paragraf [3.12] yang menyatakan: 436 [3.12] Menimbang bahwa dengan demikian pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Memang benar bahwa keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu- satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 12 UUD 1945 mengandung dua hal pokok. Pertama, kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya. Kedua, syarat dan akibat keadaan bahaya dimaksud diatur dengan undang-undang. Pasal ini menjadi dasar kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk mendeklarasikan state of emergency sehingga memiliki legitimasi dalam menyimpangi atau mengecualikan hukum secara konstitusional. Namun demikian, pengecualian itu tidak ditentukan sendiri oleh Presiden, melainkan berpedoman pada ketentuan dalam undang-undang. Di sinilah peran lembaga legislatif menjadi sangat penting. Presiden tidak dapat mendeklarasikan keadaan bahaya tanpa terlebih dahulu ditentukan syarat-syarat objektif dan akibatnya dalam undang-undang. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 22 UUD 1945 yang memberikan kewenangan Presiden untuk secara mandiri menilai hal ihwal kegentingan yang memaksa yang terjadi, sedangkan negara, in casu pembentuk undang-undang, tidak dapat membentuk suatu undang-undang secara prosedur normal. Padahal, kebutuhan pengaturan untuk mengatasi keadaan genting itu sangat mendesak. Dalam kondisi demikian, Presiden sesuai ketentuan Pasal 22 UUD 1945 menetapkan Perppu. Penilaian keadaan yang memaksa oleh Presiden tersebut dapat dikatakan masih bersifat subjektif. Selanjutnya, Perppu itu diajukan kepada DPR guna mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, penilaian objektif ihwal kegentingan yang memaksa baru dilakukan bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah setelah Perppu tersebut diterbitkan dan secara hukum telah berlaku. Berdasarkan sudut pandang pelaksanaan kewenangan, Pasal 12 UUD 1945 menghendaki ditentukannya syarat-syarat pemberlakuan, pengawasan, dan pengakhiran keadaan bahaya yang secara objektif diatur dengan undang- undang. Pengaturan itu dapat pula meliputi namun tidak terbatas pada jenis-jenis ancaman bahaya, jenis atau tingkatan kedaruratan, cakupan wilayah, dan pelaksana kekuasaan darurat. Sedangkan, secara konstitusional Pasal 22 UUD 437 1945 tidak menentukan syarat-syarat objektif dimaksud, melainkan diserahkan pada penilaian subjektif Presiden tentang keadaan atau hal ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi alasan untuk menerbitkan Perppu dengan cara yang menyimpangi prosedur atau tata cara pembentukan undang-undang secara normal sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 12 UUD 1945 cenderung memiliki karakter hukum darurat dalam mengatasi ancaman yang berbahaya (dangerous threat) yang dapat dilihat secara faktual, baik ancaman secara fisik maupun non- fisik, seperti pemberontakan (kerusuhan bersenjata) atau bencana alam dan non-alam. Sedangkan, ketentuan Pasal 22 UUD 1945 cenderung memiliki karakter hukum darurat dalam mengatasi kebutuhan aktual yang mendesak (reasonable necessity) yang dapat dipahami secara rasional. Kedua ketentuan tersebut ditempuh karena terbatasnya waktu yang ada, sementara keadaan bahaya atau kegentingan tersebut menuntut untuk segera diatasi dalam waktu yang terbatas (limited time). Berdasarkan sudut pandang jangka waktu keberlakuan, secara konseptual, penyimpangan hukum atas dasar kondisi kedaruratan haruslah bersifat sementara saja sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi. Artinya, sebuah kondisi darurat tidak boleh berlaku secara permanen atau terus-menerus guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Sifat kesementaraan ini harus diikuti juga dengan penentuan waktu berakhirnya kondisi kedaruratan dimaksud dengan diikuti penurunan skala atau tingkatan kedaruratannya. Oleh karenanya, perlu ada pembatasan waktu untuk menjamin pemulihan situasi dan berlakunya kembali hukum normal. Hal ini sejalan dengan pertimbangan sub-Paragraf [3.28.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang antara lain menyatakan: [3.18.3] … … Bahwa hal utama yang juga harus ditekankan dalam hal keadaan darurat adalah batasan waktu yang jelas tentang kapan situasi darurat pandemi Covid-19 akan berakhir. Secara konseptual, state of emergency dan law in time of crisis harus menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan sebagai upaya untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa keadaan darurat akan ada ujungnya sehingga hal tersebut pastinya akan menimbulkan adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 438 Ketentuan Pasal 12 UUD 1945 hanya memuat subjek hukum yang memiliki kewenangan menyatakan keadaan bahaya, yaitu Presiden, serta syarat dan akibat dari penetapan keadaan bahaya yang diatur bersama oleh Presiden dan DPR dengan undang-undang. Ketentuan tersebut belum memuat secara pasti batasan waktu berlakunya kondisi kedaruratan tersebut. Di masa mendatang, pembentuk undang-undang dalam merumuskan undang-undang yang memuat syarat dan akibat keadaan bahaya juga harus mengatur mengenai jangka waktu pengakhiran status kedaruratan atau keadaan bahaya. Sebab, UU 23/Prp/1959 masih sumir mengatur batasan waktu dalam melakukan tindakan dalam keadaan darurat serta waktu pengakhirannya (vide Pasal 8, Pasal 22 dan Pasal 35 UU 23/Prp/1959). Adapun ketentuan Pasal 22 UUD 1945 dapat dipahami telah memberikan batasan waktu berlakunya Perppu demi mengatasi ihwal kegentingan yang memaksa. Penilaian atas sifat mendesak diterbitkannya Perppu tersebut menjadi akhir dari kondisi kegentingan yang memaksa dengan persetujuan atau penolakan DPR. Berdasarkan uraian-uraian di atas, berikut ini perbandingan ketentuan bernuansa kedaruratan yang diatur dalam UUD 1945: Perihal Pasal 12 Pasal 22 Bunyi Norma Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang- undang. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Subjek yang Berwenang Presiden Presiden Deklarasi Kedaruratan Ya Tidak Bentuk Peraturan Dinyatakan dengan Keputusan Presiden, dapat diikuti dengan Perppu Perppu Syarat/Kriteria Objektif, faktual, berdasarkan undang- undang. Subjektif, rasional, diobjektifikasi dengan penilaian DPR 439 Keterlibatan DPR Sebelum keadaan darurat melalui Undang- Undang yang mengatur keadaan bahaya. Setelah keadaan genting, dengan memberikan penilaian atas Perppu Karakteristik Kedaruratan Cenderung bernuansa ancaman bahaya (dangerous threat) Cenderung bernuansa kebutuhan hukum yang mendesak (reasonable necessity) Jangka Waktu Belum/tidak diatur Persetujuan atau penolakan DPR Selanjutnya, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas undang-undang berikut ini, terdapat pula beberapa undang-undang yang memiliki ciri-ciri kedaruratan dan mengatur secara berbeda kondisi normalnya, namun tidak mencantumkan Pasal 12 UUD 1945 pada bagian Konsiderans Menimbang atau Dasar Hukum Mengingat undang-undang tersebut, di antaranya, yaitu Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Artinya, UU 23/Prp/1959 menjadi satu-satunya peraturan yang saat ini masih berlaku yang mengatur kondisi kedaruratan akibat ancaman atau keadaan bahaya. Berdasarkan uraian pada paragraf-paragraf sebelumnya, pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan berbagai undang- undang yang memiliki ciri kedaruratan di atas guna menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 12 maupun Pasal 22 UUD 1945. Dalam hal ini, terutama untuk UU 23/Prp/1959 yang berasal dari Perppu, sekalipun dalam “Dasar Hukum Mengingat” telah menyebutkan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945, namun tetap perlu segera dilakukan penyempurnaan sesuai kondisi yang berkembang saat ini, sebagaimana hal ini telah pula direncanakan pasca reformasi dan dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) (vide perubahan telah diusulkan dalam Propenas sejak tahun 1999, 2001 dan telah pula masuk dalam daftar Prolegnas 2005-2009). Hal ini mengingat UU a quo pada prinsipnya berasal dari Perppu yang dibuat dalam keadaan mendesak pasca diterbitkannya Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Oleh karena itu, dengan berlakunya Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945, Presiden juga harus merujuk pada ketentuan Pasal 440 12 manakala hendak mengeluarkan Perppu yang didasarkan pada alasan dan kondisi kedaruratan, bukan sekadar alasan kegentingan yang memaksa. 2. Persyaratan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Meskipun penerbitan Perppu bersumber dari penilaian subjektif Presiden atas ihwal kegentingan yang memaksa, namun Mahkamah telah menegaskan ukuran kegentingan yang memaksa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang selengkapnya menyatakan: [3.9] Menimbang bahwa UUD membedakan antara Perppu dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) yang tujuannya adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Bab tentang DPR sedangkan DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang maka materi Perppu seharusnya adalah materi yang menurut UUD diatur dengan Undang- Undang dan bukan materi yang melaksanakan Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan materi Perppu juga bukan materi UUD. Apabila terjadi kekosongan Undang- Undang karena adanya berbagai hal sehingga materi Undang-Undang tersebut belum diproses untuk menjadi Undang-Undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan Undang-Undang namun terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum in casu Undang-Undang untuk segera digunakan mengatasi sesuatu hal yang terjadi tersebut maka Pasal 22 UUD 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah (sebagai) Pengganti Undang-Undang. Pembuatan Undang-Undang untuk mengisi kekosongan hukum dengan cara membentuk Undang-Undang seperti proses biasa atau normal dengan dimulai tahap pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh DPR atau oleh Presiden akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kebutuhan hukum yang mendesak tersebut tidak dapat diatasi; [3.10] Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila: 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat di atas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945; 441 Bahwa selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Putusan tersebut, penting untuk mencermati kembali ketentuan Pasal 22 UUD 1945, yang pada pokoknya menyatakan untuk mengatasi keadaan kegentingan yang memaksa, Presiden diberikan kewenangan untuk membuat Perppu. Hal ini dilakukan karena pembuatan undang-undang dengan prosedur biasa tidak dapat ditempuh atau membutuhkan waktu yang lama sesuai dengan tahapan prosedur pembuatan undang-undang, sedangkan keadaan genting tersebut harus segera diatasi. Berdasarkan sistematika UUD 1945, Pasal 22 ditempatkan pada BAB VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan Perppu merupakan kewenangan luar biasa dari Presiden di ranah legislatif. Selain itu, sebagai pengganti undang-undang, peraturan pemerintah tersebut berisi materi yang seharusnya diatur dengan undang-undang, sedangkan undang-undangnya tidak dapat dibentuk. Dengan demikian, pembuatan Perppu seharusnya terbatas dilakukan ketika pembentukan undang-undang tidak dapat diproses. Terhadap kondisi tersebut, kewenangan Presiden menetapkan Perppu adalah kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan (vide Bagir Manan: Lembaga Kepresidenan, 2003, hlm 153). Berkaitan dengan itu, pembuatan Perppu terjadi jika Presiden memandang perlu diadakan suatu peraturan yang seharusnya adalah undang-undang, tetapi pada waktu itu DPR tidak dalam masa sidang (vide Wirjono Prodjodikoro: Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia, 1989, hlm 77-78). Pandangan ini sejalan pula dengan karakter kedaruratan menurut Pasal 22 UU 1945 yang cenderung bersifat kebutuhan yang rasional dan mendesak. Oleh karena pembuatan Perppu merupakan kewenangan di bidang legislasi, menurut kami, Perppu yang diterbitkan guna mengatasi kegentingan yang memaksa seharusnya hanya dapat dilakukan ketika undang-undang yang diperlukan tidak dapat dibentuk karena DPR tidak sedang dalam masa sidang (reses) atau tidak dapat melakukan persidangan. Adapun jika DPR sedang dalam masa sidang, kebutuhan hukum (legal necessity) tersebut seharusnya diatasi dengan proses pembuatan undang-undang oleh DPR bersama Presiden sebagaimana prosedur normal dan jika dipandang perlu prosedur tersebut dapat dipercepat waktunya, misalnya seperti proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara. Sebab, apabila Perppu berulang kali diterbitkan pada masa sidang maka akan memicu fenomena dominasi 442 pembentukan undang-undang yang berlebihan dari eksekutif kepada legislatif (executive over dominance). Fenomena yang juga terjadi di beberapa negara lain ini terlihat dengan terjadinya praktik pembuatan undang-undang secara sepihak oleh Presiden atau eksekutif yang seharusnya merupakan kewenangan legislatif (vide Arend Lijphart: Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, 1999). Dengan demikian, selain dari 3 (tiga) persyaratan yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII 2009, penerbitan Perppu hanya dapat dilakukan ketika DPR tidak sedang dalam masa sidang (reses) atau tidak dapat melaksanakan persidangan. Hal ini penting untuk ditegaskan agar tidak terjadi dominasi berlebihan dari eksekutif terhadap legislatif dalam konteks pembuatan undang-undang. Sebaliknya, pengetatan/penambahan pembatasan ini diperlukan agar DPR tetap dapat melaksanakan kewenangan pembentukan undang-undang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 20 UUD 1945. Bagaimanapun, secara konstitusional, penerbitan Perppu oleh Presiden tanpa persyaratan yang lebih ketat, akan mereduksi hakikat dan makna fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945, yang juga termaktub makna kedaulatan rakyat di dalamnya. 3. Pengujian Perppu Perihal pengujian Perppu, kami tetap berpendirian sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Sebagaimana dimaktubkan dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.13] antara lain sebagai berikut: Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang; 443 Pilihan untuk tetap mempertahankan pendirian tersebut merupakan wujud nyata dari prinsip negara hukum demi tegaknya negara konstitusional. Dalam hal ini, tidak ada alasan untuk yang dapat membenarkan terdapatnya peraturan perundang-undangan yang melanggar konstitusi. Untuk mencegah atau menghindarkan adanya potensi pelanggaran dimaksud, semua peraturan perundang-perundangan dapat dinilai/diuji oleh institusi pemegang kekuasaan yudisial. Namun demikian, agar pengujian Perppu tidak sekadar menjadi “pemberi harapan palsu”, harus dibuat hukum acara yang memungkinkan dilakukan proses persidangan super-cepat (super speedy trial) sehingga persidangan permohonan pengujian Perppu sudah harus diputus sebelum adanya tindakan persetujuan DPR terhadap Perppu. 4. Makna “persidangan yang berikut” Isu konstitusional lainnya yang penting untuk dijawab oleh Mahkamah adalah makna dari ketentuan “persidangan yang berikut” dalam proses penetapan Perppu menjadi undang-undang. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.” Sebagaimana uraian sebelumnya, secara konseptual telah dipahami bahwa Perppu merupakan instrumen hukum luar biasa yang ditempuh karena adanya kebutuhan yang mendesak (necessity) guna mengatasi keadaan genting. Sejalan dengan uraian dalam paragraf-paragraf sebelumnya, karena Perppu merupakan instrumen legislasi yang ditempuh ketika DPR tidak sedang dalam masa sidang atau tidak dapat bersidang, maka menjadi konsekuensi logis pembahasan setuju atau tidaknya Perppu menjadi undang-undang di DPR harus dilakukan pada kesempatan pertama persidangan DPR berikutnya, atau masa persidangan pertama ketika DPR dapat bersidang kembali. Ketentuan perihal persidangan pertama dimaksud ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011) yang menyatakan, “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan” [vide Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011]. 444 Makna frasa “persidangan yang berikut” sesungguhnya mengandung prinsip pembatasan waktu, yaitu hanya pada masa persidangan pertama setelah ditetapkan Perppu oleh Presiden. Hal ini menjadi penting dikarenakan adanya sifat kegentingan yang memaksa dari Perppu itu sendiri. Dengan kata lain, pembahasan persetujuan terhadap Perppu tidak dapat ditunda dan dilakukan pada masa-masa sidang setelah sidang pertama berikutnya. Apabila hal ini dilakukan, secara langsung ataupun tidak langsung akan mengingkari makna hal ihwal kegentingan yang memaksa yang melahirkan sifat mendesak. Dalam hal ini, persetujuan Perppu harus dilakukan pada sidang DPR pertama setelah penetepan Perppu. Di samping itu, sesuai dengan asas kesementaraan hukum darurat, peraturan yang dikeluarkan dalam kondisi darurat haruslah memiliki kepastian waktu berakhirnya, sehingga peraturan tersebut tidak menjadi berlaku berlarut- larut atau bahkan menjadi ketentuan yang permanen. Persetujuan yang dilakukan pada masa-masa sidang lainnya selain masa persidangan pertama justru akan mengingkari sifat kesementaraan dari Perppu dan tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, frasa “persidangan yang berikut” harus dimaknai terbatas pada masa sidang pertama dan seketika setelah Perppu ditetapkan. [6.16] Menimbang bahwa terlepas dari penekanan kami terhadap beberapa hal yang terkait dengan Perppu, dikaitkan dengan permohonan a quo, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan memberikan waktu bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan prosedur maupun substansinya dalam waktu 2 (dua) tahun. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan a quo sebagai berikut: [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. 445 [3.20.3] ... .... Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen. Dalam pertimbangan hukum Putusan a quo setidaknya terdapat 3 (tiga) hal utama yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah, yaitu: a. Tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang- undang. Hal ini dikarenakan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur pembuatan undang-undang dengan metode omnibus; b. Terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; serta c. Bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada dasarnya memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya, perintah perbaikan itu dilakukan bersama-sama oleh Presiden dan DPR dengan memperhatikan prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Sejauh yang terungkap di persidangan, berkenaan dengan hal ini, pembentuk Undang-Undang sesungguhnya telah merencanakan membentuk Undang- Undang Cipta Kerja sehingga dimasukkan dalam Daftar Prolegnas 2020-2024 yang ditempatkan dalam urutan nomor 209 berdasarkan Keputusan DPR pada tanggal 7 Desember 2021, di mana pengusulannya sebagai inisiatif pemerintah [vide Keterangan DPR hlm. 58]. Bahkan, Presiden pun telah menyiapkan RUU Cipta Kerja serta melakukan kegiatan konsultasi publik dalam rangka upaya melaksanakan partisipasi yang bermakna [vide Risalah Sidang tanggal 14 Agustus 2023]. Namun dalam perkembangannya, Presiden justru mengambil langkah penetapan Perppu. Tindakan pembentuk undang-undang tersebut jelas-jelas 446 bukan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Apabila penerbitan Perppu diterima dan dinilai sebagai tindak lanjut Putusan a quo, maka sangat dikhawatirkan di kemudian hari praktik ini akan menjadi preseden buruk dengan maraknya penerbitan Perppu yang lahir dari tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sekadar untuk mempercepat pembentukan dan perbaikan dari suatu undang-undang tanpa melibatkan DPR. Berkaitan dengan penggunaan metode omnibus dalam pembuatan undang-undang, Mahkamah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Sub-paragraf [3.18.2.2]: [3.18.2.2] Bahwa terlepas dari definisi omnibus law tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Meskipun Mahkamah telah menegaskan bahwa teknik atau metode pembuatan undang-undang bukan merupakan persoalan konstitusionalitas, tetapi pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan standar yang baku dan pasti dalam pembentukannya. Di masa mendatang, pembentuk undang- undang dalam menggunakan metode omnibus seharusnya tidak lagi mengubah undang-undang dengan menggabungkan begitu banyak sektor atau kluster dengan tema pengaturan yang berbeda ke dalam satu undang-undang. Penggunan metode omnibus seharusnya digunakan untuk mengubah beberapa undang-undang dari satu sektor yang sejenis saja. Sehingga, tidak akan terjadi kerancuan dalam memahami undang-undang yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat saja menindaklanjuti perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dengan membaginya kembali dalam kluster-kluster yang sejenis. Praktik seperti ini, misalnya, dapat dirujuk pada Bill C-94, The Energy Security Act (1982) di Kanada. Setelah mendapatkan berbagai penolakan terhadap RUU tersebut, The Energy Security Act pada akhirnya dibagi menjadi 8 (delapan) RUU yang berbeda (vide Michel Bédard, “Omnibus Bills: Frequently Asked Questions”, 447 2022). Di samping itu, agar undang-undang tersebut dapat dibaca dengan mudah karena undang-undang tidak hanya dibaca oleh kalangan yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, maka anatomi penyusunan undang-undang yang menggunakan metode omnibus tidak lagi disusun secara bertingkat, di mana terdapat pasal di dalam pasal secara bertingkat-tingkat, sehingga dapat menyulitkan pembacanya dalam memahami dan merujuk UU 6/2023. [6.17] Menimbang bahwa secara faktual pembentuk undang-undang tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk membentuk undang-undang sebagai perbaikan proses atau tata cara pembentukan undang-undang, termasuk membuka kemungkinan memperbaiki substansi UU 11/2020. Berkenaan dengan fakta tersebut, kami masih dapat mempertimbangkan pembentukan Perppu sebagai jalan keluar apabila pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 telah diupayakan sedemikian rupa dan waktu yang disediakan (paling lama dua tahun) telah mendekati batas yang ditentukan. Namun, disebabkan upaya pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Putusan a quo tidak dilakukan sedemikian rupa dan Presiden justru membentuk produk hukum yang berbeda, in casu Perppu, padahal waktu yang tersedia masih cukup untuk membentuk undang-undang, sehingga seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon. Hakim Konstitusi Suhartoyo [6.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 a quo, Saya Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) tidak dapat dilepaskan dari proses secara formil penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Oleh karena itu, sebelum menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan penilaian terhadap isu konstitusionalitas terhadap keterpenuhan syarat formil dari pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 448 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, penting bagi Saya untuk menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (perppu). 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2010, dalam salah satu pertimbangan hukumnya menegaskan sebagai berikut: [3.13] Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan. ”Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya ”Presiden berhak” terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan UndangUndang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara; Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat 21 hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 449 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang; Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah Konstitusi menegaskan “oleh karena perppu dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945”, namun pada bagian pertimbangan hukum selanjutnya ditegaskan “dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji perppu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”. Oleh karena itu, apabila mencermati kutipan pertimbangan dimaksud sesungguhnya tidak secara tegas putusan dimaksud membenarkan Mahkamah Konstitusi untuk berwenang memeriksa dan mengadili pengujian formil terhadap perppu. Sebab, jika dicermati lebih detail pada bagian pertimbangan hukum menyatakan bahwa perppu adalah produk hukum yang dapat menimbulkan hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang, akan tetapi pada pertimbangan hukum yang lain justru menegaskan perppu tersebut dapat diuji ada atau tidaknya pertentanganya dengan UUD 1945 secara materiil, sekalipun dalam pertimbangan selanjutnya menyatakan Mahkamah berwenang menguji perppu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena perppu tersebut telah menjadi undang-undang. 3. Bahwa terlepas dari adanya pemahaman yang “bisa bermakna ganda” secara faktual dalam mengadili perkara berkaitan dengan permohonan pengujian formil terhadap perppu, dengan mencermati berdasarkan fakta hukum empirik, Saya menilai bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas perppu secara formil adalah suatu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menemui banyak kesulitan untuk diimplementasikan. Sebab, dengan instrument hukum acara yang ada, adalah sesuatu yang sulit untuk dipenuhi untuk menggelar sidang untuk memenuhi amanat Pasal 54 UU MK dan kebutuhan waktu persidangan untuk pembuktian para pihak. Hal dimaksud disebabkan karena tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian formil atas perppu “berpacu” dengan tenggang waktu persetujuan DPR atas perppu dimaksud sebagaimana batasan yang diberikan oleh 450 konstitusi, yaitu adanya keharusan mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (vide Pasal 22 ayat (2) UUD 1945). 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum emprik yang Saya temukan dimaksud, Mahkamah Konstitusi hampir selalu mengadili permohonan pengujian formil dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima yang disebabkan karena permohonan dimaksud kehilangan objek dikarenakan DPR telah memberikan persetujuan atas perppu tersebut. Oleh karena itu, Saya melalui pertimbangan hukum yang berbeda ini berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, agar pengujian formil atas perppu dapat didorong untuk dinilai konstitusionalitasnya pasca perppu dimaksud memperoleh persetujuan dari DPR dan telah menjadi undang-undang. Dengan demikian, pengujian formil atas perppu dapat dilakukan guna dinilai konstitusionalitasnya bersama-sama dengan pengujian formil atas undang-undangnya. Hal tersebut menurut pandangan hukum Saya juga dikarenakan pemberian kesempatan pengujian formil atas perppu sebagaima yang diajukan ke Mahkamah selama ini hanyalah memberikan harapan kepada pencari keadilan (justiciabelen), tanpa dapat diakomodir oleh Mahkamah dengan menilai isu konstitusionalitas secara formil atas perppu yang bersangkutan. 5. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pertimbangan hukum yang berbeda atas substansi permohonan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023, Saya berpendapat, bahwa terhadap permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut: Dalam Provisi: 1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI. Dalam Pokok Permohonan: 3. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 4. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 5. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 451 Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 6. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 7. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 8. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 9. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 11. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 6. Bahwa berkaitan dengan amar putusan sebagaimana diuraikan pada angka 5 tersebut diatas, secara jelas dan tegas Mahkamah memerintahkan agar terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) secara formil dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diucapkan putusan atas permohonan pengujian UU a quo, yaitu pada tanggal 3 November 2021, namun belum genap waktu 2 (dua) tahun tersebut habis, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2022, ternyata Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2 Tahun 2022), yang secara “formal-substansial” untuk memenuhi perintah perbaikan secara formil atas UU 11/2020. 452 7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Saya berpendapat bahwa tindakan mengeluarkan Perppu 2 Tahun 2022 yang terakhir telah disetujui DPR dan disahkan menjadi UU 6/2023 untuk mengembalikan atau menggantikan UU 11/2020 guna memenuhi perintah amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah langkah yang dapat disebut sebagai “ketidakpatuhan” terhadap perintah putusan badan peradilan in casu putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara termasuk lembaga negara. Oleh karena itu, hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga produk hukum demikian menurut Saya tidak relevan untuk dinilai konstitusionalitasnya dan secara ex officio, Mahkamah seharusnya mengeluarkan putusan provisi guna memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memenuhi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, termasuk apabila secara faktual terhadap UU 11/2020 telah dilakukan perbaikan sebagaimana argumentasi Pemerintah dan DPR dalam persidangan, maka fakta telah adanya perbaikan secara “formal-substansial” tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari UU 11/2020 yang telah dilakukan perbaikan sesuai perintah putusan atas perkara pengujian secara formil UU 11/2020 dimaksud. Dengan demikian, jika kemudian terdapat pengujian secara formil atas UU 11/2020 a quo pasca dilakukan perbaikan, Mahkamah telah dapat menilai keterpenuhan syarat formil dari UU 11/2020 tersebut, tentunya setelah dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 8. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, terhadap permohonan atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023), Saya berpendapat, seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan prematur dan Mahkamah sebelum menjatuhkan putusan akhir, melalui putusan provisi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memenuhi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai 453 Anggota, pada hari Senin , tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 16.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha