54/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 54/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Busyro Muqoddas Pekerjaan : Dosen Alamat : Tegalsari UH 6/113, RT. 037/RW. 015, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. Pekerjaan : Dosen Alamat : Condongsari B 21-A Ngropoh, RT. 008/RW. 062, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Yati Dahlia Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Jalan Pelita I RT 001/RW 000 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Dwi Putri Cahyawati Pekerjaan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta 2 Alamat : Jalan Damai II Nomor 29 RT 003/RW 002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5 Nama : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam hal ini diwakili oleh Rukka Sombolinggi, selaku Sekretaris Jenderal. Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 11A Tebet Timur, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------- Pemohon V; 6 Nama : Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi, selaku Ketua Pengurus WALHI dan M. Ishlah, selaku Sekretaris Yayasan WALHI. Alamat : Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------- Pemohon VI; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2022 memberi kuasa kepada Ahmad Fauzi, S.H., Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H., Aprillia Lisa Tengker, S.H., Arif Maulana, S.H., M.H., Astatantica Belly Stanio, S.H., Citra Referandum, S.H., M.H., Dejan Ariska Pramasetia, S.H., Edy Kurniawan, S.H., Erasmus Cahyadi, S.H., Ermelina Singereta, S.H. M.H., Erwin Dwi Kristianto, S.H., M.Si., Ewi, S.H., Fabitul Rahmat, S.H., Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H., Fathul Huda Wiyashadi, S.H., Gufroni, S.H., M.H., Hafizullah, S.H., Ibrahim, S.H., Idialis Sittus Pratama, S.H., Ikhwan Fahrojih, S.H., Jihan Fauziah Hamdi, S.H., M. Charlie Meidino Albajili, S.H., M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H., M. Fikhri Syafarulloh, S.H., Meila Nurul Fajriah, S.H., Muh. Jamil, S.H., Muhamad Isnur, S.H.I., Muhammad Arman, S.H., M.H., Muhammad Qabul Nusantara, S.H., Natalia Naibaho, S.H., Nelson Nikodemus Simamora, S.H., Rivki Dwi Putra, S.H., Rizal Hakiki, S.H., Shaleh Al Ghifari, S.H., Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.A., Sukaedah Dewi Mayumi, S.H., Syafril Elain, S.H., Syamsul Alam Agus, S.H., Taufiq Nugroho, S.H., M.H., Teo Reffelsen, S.H., Tommy Indriadi Agustian, S.H., Wildanu Syahril Guntur, S.H., Wolastian Jati Risdianto, S.H., Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H., 3 dan Zainal Arifin, S.H.I., Advokat dan Pembela Hukum Publik yang tergabung dalam “TIM ADVOKASI UU IKN”, berkedudukan di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta Pusat, baik bersama- sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 1 April 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 7 April 2022 dengan Nomor 54/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 Mei 2022 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Mei 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) 4 menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …”. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 …”; 3. Bahwa berdasar Pasal 51 UU MK, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 (uji formil) dan pengujian materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (uji materi). Selanjutnya terkait pengujian formil, Pasal 51A ayat (3) UU MK menyatakan: “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”; 4. Bahwa terkait pengujian formil, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, halaman 82-83, menyatakan: [3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”; 5. Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan formil undang-undang, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34], menyatakan: 5 “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu undang-undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam lembaran negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang.”; 6. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap objek pengujian formil di atas, permohonan pengujian pembentukan UU IKN a quo tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 7. Bahwa berdasarkan batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil di atas, pengujian formil terhadap UU IKN paling lambat adalah 2 April 2022 karena UU IKN disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022. Permohonan a quo diajukan pada 1 April 2022 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan a quo masih dalam tenggat waktu permohonan formil; B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemegang kedaulatan tertinggi yang sudah memiliki dan menggunakan hak pilih dalam dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, para Pemohon juga pembayar pajak (tax payer) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 9. Bahwa point di atas perlu kami sampaikan di awal karena Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 menyatakan dengan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu UU atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai 6 perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 juga menyatakan: “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang- undang”. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018 memberikan penegasan bahwa kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (tax payer) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya UU yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer); 10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 juga menyatakan bahwa: “… Namun demikian, syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan (justitia bellen), yaitu pemohon yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, termasuk Para Pemohon, untuk mengajukan pengujian secara formil”; 11. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma UU, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan 7 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Selanjutnya, untuk memenuhi persyaratan formil sebagaimana tersebut, Kami akan menguraikan kerugian konstitusional sebagai berikut: B.1. Pemohon Perseorangan 12. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P2), dosen di Universitas Islam Indonesia (UII Jogjakarta), dan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hikmah, Kebijakan Publik, Hukum dan HAM Tahun 2015 s/d 2021 (Bukti P3 jo. Bukti P4). Selain itu, Pemohon I adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2010-2011 dan Wakil Ketua KPK, 2010-2014, sehingga memahami potensi-potensi dan modus-modus korupsi. Sebagai dosen Fakultas Hukum UII dan Ketua PP Muhammdiyah Bidang Hikmah, Kebijakan Publik, Hukum dan HAM Tahun 2015 s/d 2021, Pemohon I sering berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat. Ia sering mendapat pertanyaan-pertanyaan terkait proses pembentukan UU IKN, yang dibahas dalam waktu sangat singkat, padahal memiliki dimensi kepentingan yang sangat luas. Ia kebingungan menjelaskan secara yuridis proses pembentukan UU IKN, karena tidak dapat dijelaskan dalam perspektif asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hikmah, Kebijakan Publik, Hukum dan HAM Tahun 2015 s/d 2021, Pemohon I sangat concern mengkritisi isu pemberantasan korupsi, kebijakan publik dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan publik, termasuk UU IKN. Proses pembahasan UU IKN yang sangat singkat, menyebabkannya tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kajian dan penelitian mendalam serta memberikan masukan- masukan konstruktif dalam pembentukan materi muatan UU IKN khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon I yang telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan 8 kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan Negara. 13. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P5), dosen di Universitas Muhammadiyah Jogjakarta (UMJ) (Bukti P8), dan Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Tahun 2015 s/d 2022 (Bukti P6 jo. Bukti P7). Dalam profesinya sebagai dosen Fakultas Hukum UMJ dan jabatan-nya sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Pemohon II sering berinteraksi dengan Mahasiswa dan Masyarakat dan mendapat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses pembentukan UU IKN yang dibahas dalam waktu yang sangat singkat, padahal memiliki dimensi kepentingan yang sangat luas. Pemohon II merasa kebingungan menjelaskan secara yuridis proses pembentukan UU IKN, karena tidak dapat dijelaskan dalam perspektif asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Selain itu sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Tahun 2015 sampai dengan 2022, Pemohon II juga concern mengkritisi kebijakan publik dan/atau peraturan perundang- undangan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan publik. Proses pembahasan UU IKN yang sangat singkat, mengenyampingkan asas keterbukaan dan partisipasi publik merugikannya karena Pemohon II tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kajian dan penelitian mendalam dengan melibatkan partisipasi dan masukan-masukan dari Majelis Hukum dan HAM tingkat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) maupun tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia sebagai bahan masukan kepada pembentuk undang-undang dalam pembentukan materi muatan UU IKN. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon II yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) juga terhadap Pasal 28F UUD 1945, di mana setiap orang berhak mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan juga memberikan 9 kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan Negara. 14. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Bukti P9), berasal dari Suku Balik, Suku asli di kawasan IKN, tinggal di wilayah yang masuk lokasi IKN, sehingga terdampak langsung dari proyek IKN. Tempat tinggal Pemohon III hanya berjarak 5 kilometer dari titik nol IKN, sehingga khawatir akan digusur dari tempat tinggal mereka saat ini terkait pemindahan IKN. Pemohon III menolak jika harus dipindahkan dari tempat tinggalnya saat ini, karena harus memulai kehidupan baru, berpisah dari tetangga dan keluarganya, dan tercerabut dari sejarah dan identitas sebagai Suku Balik. Selain itu, sejak pemindahan IKN, tidak ada yang boleh mengurus surat tanah, termasuk Pemohon III dan warga lainnya. Warga di sekitar kawasan inti IKN terutama Suku Balik tidak pernah diajak komunikasi oleh pemerintah tentang rencana pemindahan IKN hingga UU disahkan. Warga tidak dilibatkan secara aktif, bahkan saat Presiden berkemah di titik NOL wilayah IKN, warga tidak diberitahu oleh pemerintah. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon II atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang telah dijamin dalam 28 H UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 F UUD 1945 dimana setiap orang berhak mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 15. Bahwa Pemohon IV adalah perseorangan WNI yang dibuktikan dengan KTP (Bukti P10), Dosen yang mengajar mata kuliah Teknik Penyusunan Perundang-undangan dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan Nomor 109 Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021 (Bukti P11). Praktek ketatanegaraan sangat berpengaruh terhadap materi kuliah Teknik Penyusunan Perundang-undangan. Salah satu materi kuliah tersebut adalah menjelaskan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak sesuai dengan asas pembentukannya akan berpotensi menjadi objek uji formil. Lahirnya UU IKN yang mekanisme atau prosesnya tidak 10 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional baginya terkait proses pembentukan peraturan perundangundangan yang ternyata menyimpang dari ketentuan hukum, khususnya dalam memperoleh kepastian hukum. Pemohon IV saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UMJ (Bukti P11 jo. P12) sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang sangat memadai terkait dengan aspek-aspek hukum dalam proses penyusunan UU. Namun, dengan proses penyusunan UU IKN yang begitu cepat, tergesa-gesa, serta tertutup menyebabkan haknya untuk memberikan masukan-masukan berdasarkan hasil kajian dan penelitian menjadi terlanggar. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon IV untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam 28 D Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 dan hak konstitusional untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28 C Perubahan Kedua UUD 1945 menjadi terlanggar. B.2. Pemohon Badan Hukum 16. Bahwa Pemohon V adalah badan hukum berbentuk Persekutuan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris H. Abu Yusuf S.H., Nomor 26 tanggal 24 April 2001 dan Akta Notaris Ellyza, SH., M.Kn. (perubahan) Nomor 2 tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0000340.AH.01.08.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Bukti P13). Tujuan pendirian Pemohon V tercantum dalam Pasal 6 Anggaran Dasar: (1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya; (2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik; (3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; (4) 11 mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat; (5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak Masyarakat Adat. Sesuai dengan Pasal 8 Anggaran Anggaran Dasar, Pemohon V berpegang teguh pada prinsip-prinsip keberagaman, kebersamaan, keadilan, demokrasi, keseimbangan, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan keberlanjutan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Sekretaris Jenderal adalah pemegang mandat tertinggi organisasi Pemohon V yang merupakan representasi komunitas Masyarakat Adat Nusantara yang dipilih secara langsung dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (Bukti P14). Bahwa anggota Komunitas Masyarakat Adat yang teregistrasi pada Pemohon V berjumlah 2.423 Komunitas Masyarakat Adat termasuk Komunitas Masyarakat Adat yang wilayah adatnya sebagian atau keseluruhan berada di dalam lokasi IKN. Pemohon V telah menyerahkan hasil pemetaan partisipatif wilayah adat seluas 10.562.723 Hektar kepada Pemerintah sebagai bukti pemilikan dan penguasaan wilayah adat berdasarkan sejarah asal-usul, hukum adat dan kelembagaan adat secara turun-temurun yang seharusnya dijadikan landasan bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat terutama hak atas wilayah adatnya di dalam proses-proses pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam pembentukan UU IKN (Bukti P15). Legal standing Pemohon V diterima dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 95/PUU- XII/2014 tentang Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945. Pemohon V memiliki hubungan sebab akibat (causaal verband) dengan berlakunya UU IKN. UU IKN telah melanggar hak konstitusional atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar berpotensi terjadinya kehilangan hak konstitusional dari Pemohon V terhadap berbagai macam 12 usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan secara penuh dan efektif untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon V, termasuk terhadap komunitas Masyarakat Adat anggota Pemohon V yang berada di dalam wilayah IKN. Usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemohon V telah diatur di dalam UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan pasal 28I ayat (5). Selain itu, Pemohon V memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Menurut Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”; 17. Bahwa Pemohon VI adalah badan hukum berbentuk Yayasan, berdasarkan akta tertanggal 10 Maret 1983 Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Erwal Gewang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor: 438/83. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan dilakukan penyesuaian dengan akta Nomor. 05 tertanggal 24 Mei 2007 di hadapan Arman Lany S.H., Notaris di Jakarta. Selanjutnya perubahan Anggaran Dasar terjadi berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany S.H., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008 dan telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Bukti P16). Terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany S.H., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06- 13 0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 (Bukti P17), yang berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar WALHI diwakili oleh Zenzi Suhadi, selaku Ketua Pengurus WALHI dan M. Ishlah, selaku Sekretaris Yayasan WALHI. Tujuan pendirian Pemohon VI tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar, yang berbunyi: 1) Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkup nasional; 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Selanjutnya Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon VI menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, organisasi ini berusaha memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan: 1) Komunikasi dan informasi timbal balik di antara sesama Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pemerintah; 2) Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup; 3) Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam: menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya; Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya; Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas. Bahwa Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon VI pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya. Pemohon VI melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi: 1) Penyelamatan lingkungan hidup, 2) Pengorganisasian 14 rakyat, 3) Pendidikan kritis, 4) Kampanye dan riset, 5) Litigasi, 6) Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan 7) Menggalang dukungan publik. Peranan Pemohon VI dalam mewujudkan kepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup telah secara konsisten dilakukan dan telah diakui pula dalam praktek pengadilan antara lain dalam perkara-perkara sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 terkait permohonan Pengujian UU No. 19 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945; 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/ 2007/PN.Jak.Sel dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Lapindo Brantas, Inc., dkk; 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pdt.G/ 2007/PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan PT. Newmont Minahasa Raya, dkk; 5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/ 2009/PTUN.SMG, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Pati dalam perkara gugatan pembatalan Izin Eksplorasi PT. Semen Gresik; 6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/PDT.G/ 2000/PN.Jak.Sel., Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan PT. Freeport Indonesia; g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 terkait permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945; 15 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 8. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 455 K/TUN/2012, dalam perkara Tata Usaha Negara antara PT. Kalista Alam melawan Gubernur Aceh Walhi; 9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 99PK/TUN/2016, dalam perkara Tata Usaha Negara antara warga Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Gubernur Jawa Tengah yang membatalkan Izin Lingkungan Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang. Bahwa selanjutnya kedudukan hukum (legal standing) Pemohon VI sebagai pemohon pengujian Undang-Undang karena adanya hubungan sebab akibat (causaal verband) berlakunya UU IKN yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan dan berdampak pada pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Hak konstitusional Pemohon VI dirugikan oleh sebab segala upaya yang telah dilakukan Pemohon VI dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan demi pemenuhan Pasal 28H UUD 1945 selama ini menjadi sia-sia. 18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon telah menjelaskan secara spesifik hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a quo; C. ALASAN PERMOHONAN 19. Pemindahan IKN mulai mewacana pada 29 April 2019. Dalam rapat terbatas kabinet dan di tengah panasnya suhu politik nasional menjelang Pemilihan Umum 2019, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota negara akan dipindah. Dalam rapat tersebut, Bappenas juga menawarkan tiga opsi. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, kedua, pindah 50-70 kilometer dari Jakarta, dan opsi ketiga, pindah ke luar pulau Jawa. Dalam rapat 16 tersebut juga disebutkan: Jokowi setuju ibu kota dipindah ke luar pulau Jawa; Tidak lama setelah itu di bulan Mei, Jokowi kemudian safari ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur untuk meninjau daerah-daerah ‘calon’ ibu kota baru. Tidak perlu waktu lama pula, lokasi persis ibu kota baru ditetapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan berbagai alasan, misalnya lokasi yang tepat di tengah Indonesia, pemerintah sudah memiliki tanah, dan seterusnya. Penetapan ini dilakukan pada Agustus 2019 atau hanya empat bulan sejak pertama dinyatakan oleh presiden tanpa melalui audit penguasaan wilayah yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Sementara itu di lapangan terjadi banyak masalah terkait tumpang tindih lahan yang akan digunakan untuk Ibu Kota Negara, juga masyarakat adat dan lokal yang tidak dilibatkan; Pembahasan pemindahan Ibu Kota Negara di DPR RI juga sangat cepat. Setelah tertunda karena pandemi, RUU Ibu Kota Negara dibahas di DPR sejak 7 Desember 2021 hingga disahkan 18 Januari 2022 (47 hari). Demikian pula terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian yang dipublikasikan pemerintah justru merupakan KLHS cepat. KLHS ini adalah kajian yang dibuat setelah ibu kota baru ditetapkan di Kalimantan Timur, bukan kajian yang melatarbelakangi mengapa Kalimantan Timur dan bukan wilayah lain yang dipilih sebagai kawasan IKN. Hal ini menimbulkan tanda tanya, ibu kota macam apa yang diinginkan dan untuk kepentingan siapa pembentukan UU IKN, karena seluruh pembahasan dilakukan di tengah pandemi, proses yang tertutup dan tergesa-gesa serta sangat terbatas di kalangan elite politik dan birokrat; 20. Bahwa proses pembentukan UU IKN, bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 sebagai berikut: a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”; b. Pasal 22A UUD 1945, menyatakan: 17 “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang- undang diatur dengan undang-undang”; c. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; d. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; e. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; f. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; g. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”; h. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”; 21. Bahwa ketentuan UUD 1945 (Bukti P18), khususnya Pasal 22A, di atas ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P19), UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P20), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P21) dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Bukti P22); C.1. Pembentukan UU IKN Tidak Mengakomodir Partisipasi Dalam Arti Sesungguhnya (Meaningful Participation) 22. Secara etimologis partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars artinya bagian dan capere artinya mengambil peranan dalam proses politik dan/atau pengambilan kebijakan Negara, bila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102- 103); 23. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah; 24. Dalam rangka pembuatan kebijakan publik yang demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia khususnya hak kolektif Masyarakat Adat dan keanekaragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka hak Masyarakat Adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pembentukan hukum dan kebijakan yang akan berdampak pada ruang hidup Masyarakat Adat secara kolektif tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara negara dalam proses-proses pembangunan nasional. Hal 19 ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional tentang hak asasi manusia terkait pembangunan yang inklusif termasuk hak untuk partisipasi penuh dan efektif, berkontribusi dan menikmati pembangunan sipil, ekonomi, budaya dan politik; 25. Menurut Moh. Mahfud. M.D, dalam bukunya “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”, dalam pembangunan hukum atau kaidah politik hukum Indonesia dikenal adanya rambu-rambu dengan adanya kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani, salah satunya adalah: “…. hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat secara luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan accountable. Harus dicegah munculnya produk hukum yang diproses secara licik, kucing-kucingan, dan transaksi di tempat gelap.”; 26. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa proses pembentukan produk hukum yang tidak transparan dan tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan menerapkan hukum dari peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil dari proses yang “kucing-kucingan” adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan Sistem Hukum Pancasila yang mencita-citakan pembangunan hukum nasional melalui cara yang demokratis dan nomokratis; 27. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang- undangan bukan merupakan suatu aktivitas yang menghilangkan kekuasaan ataupun mengurangi wewenang dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dipandang sebagai suatu bagian dari proses demokratisasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan merupakan bentuk dari langkah memperkuat legitimasi ataupun membuat peraturan perundang-undangan memiliki akar sosial yang kuat sehingga masyarakat merasa memiliki suatu peraturan perundang- undangan; 28. Menurut Alexander Abe sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin dan kawan- kawan dalam bukunya berjudul Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 20 partisipasi rakyat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yakni: pertama, terhindar dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat; kedua, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat semakin baik; dan ketiga, meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat; 29. Internasional Association For Public Participation (IAP2) Indonesia dalam tulisannya menyatakan bahwa dalam pembentukan suatu program maupun pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya untuk pembentukan, pembahasan, hingga pengesahan UU Ibu Kota Negara. Maka, untuk mengukur core value partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan, pembahasan, hingga pengesahannya dapat dilihat sejauh mana partisipasi masyarakat menggunakan 5 (lima) kategori yaitu: inform, consult, involve, collaborate, dan empower. 30. Sehingga aktivitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu bentuk dari upaya perlindungan masyarakat dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dalam prosesnya tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan di luar kepentingan dari masyarakat. Selain itu pula, dengan adanya partisipasi masyarakat dapat melindungi kelompok masyarakat minoritas dan termarjinalkan dari sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk menghindari sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif dan mendemokratiskan proses pembentukan peraturan perundang-undangan maka masyarakat baik individu, kelompok masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk tertulis dan/atau lisan; 31. Bahwa batu uji pengujian formil adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dibenarkan jika menyangkut pengujian secara formil karena UUD 1945 tidak mengatur secara detail tata cara pembentukan UU, melainkan mendelegasikannya kepada UU, sebagaimana ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 22A UUD 1945 harus dimaknai bahwa yang dimaksud dengan 21 tata cara pembentukan UU menurut UUD Tahun 1945 adalah tata cara yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya; 32. Bahwa ketentuan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan: 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. Seminar lokakarya, dan/atau diskusi. 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Lebih lanjut, bahwa dalam penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa “termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat Adat”; 33. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 telah merumuskan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU, yaitu: [17.8] ..., masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis 22 lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. [3.17.9]...,Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang- undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. 34. Bahwa proses pembentukan UU IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningful participation) sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020. Hal ini dapat 23 ditelaah dari proses pembentukan UU IKN yang dibuat secara singkat. Surpres RUU IKN diterbitkan pada 29 September 2021, dilanjutkan dengan agenda pendahuluan di DPR, pada 3 November 2021, kemudian Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU pada 18 Januari 2022. 35. Bahwa proses pembentukan UU IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningful participation) sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020, karena tidak melibatkan pihak yang memiliki concern secara luas. Para Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV adalah bagian dari orang-orang yang memiliki pandangan dan perspektif luas dan strategis terkait dengan issue IKN. Dengan proses yang singkat Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kajian dan/atau penelitian mendalam terkait dengan RUU IKN, untuk disampaikan kepada Pembentuk UU; 36. Bahwa proses pembentukan UU IKN melanggar hak konstitusional Masyarakat Adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif, dan tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningful participation) sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU/XVIII/2020, karena tidak melibatkan kelompok masyarakat terdampak langsung yaitu masyarakat adat di wilayah calon IKN. Hasil identifikasi Masyarakat Adat di wilayah IKN dalam dokumen Naskah Akademik RUU IKN menyebutkan, setidaknya terdapat 7 suku asli di wilayah calon IKN dan selebihnya adalah masyarakat pendatang dari berbagai suku (Jawa, Bugis, Banjar, dll) di Indonesia, suku asli yang teridentifikasi tersebut, di antaranya: 1) Suku Paser, 2) Suku Kutai, 3) Suku Bajau, 4) Suku Dayak Basap, 5) Suku Dayak Kenyah, 6) Suku Dayak Benuaq, 7) Suku Dayak Tunjung (Bukti P23). Lebih lanjut, merujuk pada dokumen Naskah Akademik, terdapat dua potensi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah calon IKN, yaitu hilangnya mata pencaharian dan tempat tinggal; 37. Bahwa wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan IKN, terdapat 17 (tujuh belas) Komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Penajam Paser Utara, 15 (lima belas) komunitas Masyarakat Adat 24 diantaranya yaitu; Sepan, Muan, Nenang, Sotek, Tunan, Pantai Lango, Nipah-Nipah, Penajam, Mentawir, Maridan, Semoi, Balik Sepaku, Waru, Babulu dan Uka, adalah anggota Pemohon V, dan terdapat 33 (tiga puluh tiga) Komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2 (dua) Komunitas Masyarakat Adat di antaranya; Kenyah, dan Dayak Benuaq Ohokng Sangonkng Sanggulan, merupakan anggota Pemohon V (Bukti P24). Lebih lanjut, keberadaan Masyarakat Adat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah diakui melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur (Bukti P25); 38. Bahwa pada 9 Desember 2021, Pemohon V hadir dalam RDPU yang diselenggarakan oleh Pansus RUU IKN dan menyampaikan presentasi (Bukti P26) yang pada pokoknya menyatakan: a. Bahwa terdapat sejumlah Masyarakat Adat di wilayah yang direncanakan akan ditetapkan sebagai IKN dan bahwa sejak sebelum IKN telah terdapat konflik tenurial terkait penguasaan dan pemilikan wilayah adat dengan berbagai investasi yang telah diberikan negara kepada swasta. Dengan demikian, penyelesaian konflik tenurial tersebut menjadi urgent dan harus dilakukan sebelum pembangunan IKN. b. Bahwa pemindahan IKN harus mengarusutamakan penghormatan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dengan memasukkan klausul khusus dalam RUU IKN mengenai dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Hak Masyarakat Adat yang akan terdampak dari pembangunan IKN. c. Bahwa Pansus RUU IKN perlu melakukan konsultasi publik secara lebih luas kepada Masyarakat Adat di wilayah IKN, bahkan perlu dilakukan dari kampung ke kampung dengan mengedepankan prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) di dalam pembentukan RUU a quo. Saran ini disampaikan Pemohon V atas pertimbangan supaya Pansus RUU IKN mengamati, mendengar, dan mendiskusikan secara langsung dengan Masyarakat Adat 25 yang hidup di lokasi IKN sehingga Pansus RUU IKN dapat menangkap concern Masyarakat Adat. 39. Bahwa usulan Pemohon V dalam RDPU agar Pansus RUU IKN melakukan konsultasi publik kepada Masyarakat Adat dengan mengedepankan prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) sebagai kewajiban konstitusional pemerintah Indonesia untuk menjalankan hak konstitusional Masyarakat Adat yang telah diakui di dalam Pasal 18 B ayat (2) dan 28 I ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya Hak masyarakat adat juga telah diperkuat melalui ratifikasi dan komitmen pemerintah Indonesia di dalam sejumlah instrumen HAM internasional seperti Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples /UNDRIP), Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (ICERD), Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. UNDRIP menegaskan kembali prinsip bahwa pembangunan tidak boleh dilaksanakan apabila persetujuan/kesepakatan belum didapatkan dari masyarakat adat yang wilayah adatnya kemungkinan terkena dampak. Oleh karena itu dalam konteks pembentukan UU IKN, FPIC memiliki dua makna yaitu: pertama, FPIC sebagai wujud demokratisasi dan instrumen hak kolektif Masyarakat Adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pembentukan UU IKN; kedua, sebagai wujud perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak Masyarakat Adat anggota Pemohon V sebagai salah satu kelompok Masyarakat yang akan terdampak dari lahirnya UU IKN; 40. Bahwa hingga pengesahan RUU IKN menjadi UU pada 18 Januari 2022, usulan-usulan Pemohon V yang disampaikan dalam RDPU agar dilakukan konsultasi publik secara lebih luas kepada Masyarakat Adat di Wilayah IKN tidak dilaksanakan. Tidak ada satupun Masyarakat Adat dari beberapa suku sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik RUU IKN diundang ataupun terlibat dalam pembahasan RUU a quo; 41. Bahwa tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip FPIC dalam pembahasan RUU a quo menurut penalaran yang wajar berpotensi terjadinya kehilangan hak konstitusional Komunitas Masyarakat Adat anggota 26 Pemohon V yang berada di lokasi IKN, yaitu: hak asal-usul (identitas budaya), hak atas wilayah adat, dan hak atas pekerjaan tradisional; 42. Bahwa selain itu, usulan-usulan di atas, hak-hak masyarakat adat juga Tidak diakomodir dengan adanya Pasal 21 UU IKN yang menyatakan “Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal”. Pasal ini tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang mengakomodasi kepentingan dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat Adat di wilayah IKN, bahkan menjadi alat legitimasi perampasan wilayah Masyarakat Adat. Hal ini disebabkan karena pasal 42 UU a quo justru menjadi penyebab Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur (sebagai payung hukum perlindungan hak Masyarakat Adat) tidak dapat dioperasionalisasikan karena dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; 43. Bahwa meskipun Pemohon V menghadiri RDPU yang dilaksanakan Pansus RUU IKN DPR RI, tetapi hingga pengesahan RUU IKN menjadi UU, namun usulan-usulan sama sekali tidak diakomodasi dalam UU a quo, tanpa ada penjelasan sama sekali dari Pansus RUU IKN, mengapa usulan- usulan Pemohon V tidak diakomodir dalam UU a quo. Hal ini menunjukkan bahwa derajat partisipasi Masyarakat dalam pembentukan UU IKN adalah Derajat Semu (Degrees of Tokenism) yaitu pengambil kebijakan hanya sekedar berjanji melaksanakan aspirasi publik, tetapi pihak berkuasa sama sekali tidak mempertimbangkan hak Masyarakat adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif, tidak mengakomodasi aspirasi publik dalam arti meaningful participation; 44. Bahwa Proses Penyusunan UU IKN dapat digambarkan sebagai berikut: 27 TANGGAL AGENDA DOKUMEN (Dokumen tanpa link berarti tidak diumumkan di web DPR RI) 03 Nov 2021 Rapat Bamus Penugasan membahas RUU tentang Ibu Kota Negara kepada Pansus Risalah Catatan Rapat Laporan Singkat Naskah Akademik Draf RUU Surpres 7 Des 2021 Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda membahas Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara Risalah Catatan Rapat Laporan Singkat Video 7 Des 2021 Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara Risalah Catatan Rapat Laporan Singkat Video 7 Des 2021 Rapat Paripurna Penetapan Anggota Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara Risalah Catatan Rapat Laporan Singkat Video PEMBICARAAN TINGKAT I TANGGAL AGENDA DOKUMEN (Dokumen tanpa link berarti tidak diumumkan di web DPR RI) 28 8 Des 2021 Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) • Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) • Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) • Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) • Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) • Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi) • Risalah • Catatan Rapat • Laporan Singkat • Video Bahan Narasumber • Dr. Wicipto Setiadi • Dr. Hendricus Andy Simarmata • Wicaksono Sarosa • Dr. Asep Sofyan • Dr. Nurkholis 9 Des 2021 Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) • Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakata n) • Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) • Erasmus Cahyadi Terre • Risalah • Catatan Rapat • Laporan Singkat • Video Bahan Narasumber • Prof Paulus • Anggito Abimanyu • Erasmus Cahyadi Terre • Dr. Fadhil Hasan • Avianto Amri 29 (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) • Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) • Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia) 10 Des 2021 Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) • Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah • Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset • Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS • M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) • Risalah • Catatan Rapat • Laporan Singkat • Video Bahan Narasumber • Robert Endi Jaweng • Dr. Master P. Tumangor • Dr. Mukti Ali • M. Djailani • Suharyono 30 • Suharyono, IMPI (Audiensi) 11 Des Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (4 orang Pakar) • Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam peespektif Hukum Tata Negara • Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik • Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara • Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communicatio n and Information System Security • Risalah • Catatan Rapat • Laporan Singkat • Video Bahan Narasumber • Prof. Satya Arinanto • Dr. Chazali H. Situmorang • Dr. Aminuddin Kasim • Dr. Pratama Dahlian Persadha 31 Research Center 12 Des 2021 Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (7 orang Pakar) • Prof Maria S.W. Soemardjono SH, MCL., MPA Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan • Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraa n IKN dalam perspektif sejarah ketatanegaraan • Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan • Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi • Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan • Risalah • Catatan Rapat • Laporan Singkat • Video Bahan Narasumber • Prof Maria S.W. Soemardjono • Ananda B. Kusuma • Dr. Yayat Supriatna • Dr. Arief Anshory Yusuf • Prof Haryo Winarso • Siti Jamaliah Lubis • Juniver Girsang 32 Kota dan Wilayah • Siti Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia • Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia - Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) 13 Des 2021 Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU • Risalah • Catatan Rapat • Laporan Singkat • Video 13 Des 2021 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara • Risalah • Catatan Rapat • Laporan Singkat • Video 13 Des 2021 Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Persetujuan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara serta pembahasan atas jumlah DIM dan DIM yang bersifat tetap • Risalah • Catatan Rapat • Laporan Singkat • Video 13 Des 2021 Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota • Risalah • Catatan Rapat 33 Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara • Laporan Singkat • Video 14 Des 2021 Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU • Risalah • Catatan Rapat • Laporan Singkat • Video 15 Des 2021 Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU • Risalah • Catatan Rapat • Laporan Singkat • Video 17 Jan 2022 Pansus IKN Rapat Panitia Kerja dengan Pemerintah, terkait Melanjutkan Pembahasan Hasil Timus/Timsin • Risalah • Catatan Rapat • Laporan Singkat • Video PEMBICARAAN TINGKAT II TANGGAL AGENDA DOKUMEN (Dokumen tanpa link berarti tidak diumumkan di web DPR RI) 18 Jan 2022 Rapat Paripurna Ke- 13 DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 Acara : • Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Penghapusan Tindak Pidana • Risalah • Catatan Rapat • Laporan Singkat • Video 34 Kekerasan Seksual, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI; • Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Ibu Kota Negara. 45. Bahwa menurut hasil pemantauan open parlemen dari 28 tahapan agenda pembahasan UU IKN, hanya 7 agenda yang terbuka untuk diakses publik, sementara 21 dokumen lainnya tidak dapat diakses, padahal informasi tersebut sangat penting bagi para Pemohon untuk melakukan kajian dan penelitian mendalam, sebagai bahan memberikan masukan kepada Pembentuk UU; 46. Bahwa berdasarkan agenda pembahasan yang tercantum dari tabel di atas dan dalam website DPR RI https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368 terlihat tingkat partisipasi masyarakat terutama masyarakat terdampak dan kelompok masyarakat yang concern pada tingkat pembahasan RUU IKN sangat minim, apalagi untuk UU sekelas UU IKN yang memiliki dimensi kepentingan yang strategis dan luas bagi kepentingan bangsa dan Negara, maka tidak dapat ditampik, proses pembentukan UU IKN utamanya pada tingkat pembahasan benar- benar mengabaikan meaningful participation; 47. Bahwa Pemohon V termasuk dari kelompok masyarakat concern yang diundang oleh DPR untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU IKN sebagaimana uraian dalam angka 49, namun masukan masukan tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak dijelaskan alasan kenapa tidak dilaksankan, sehingga melanggar hak Pemohon V yaitu hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained); 35 48. Bahwa dengan demikian UU IKN dibuat dengan derajat partisipasi yang semu. UU IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningful participation), karena itu UU IKN bertentangan dengan ketentuan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020; C.2. Pembentukan UU IKN Bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 49. Bahwa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai UU pelaksana dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945, sebagaimana dalam dalam penjelasan Pasal 5 huruf e, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 50. Bahwa UU IKN, yang memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, menurut para pakar (Faisal Basri, Roy Valiant Salomo, dan Ali Sahab, S.IP., M.Si) dalam pemberitaan yang dikutip dari website https://nasional.kontan.co.id/news/faisal-basri-tak-ada-urgensi- pemindahan-ibu-kota-negara, https://news.detik.com/berita/d-5916114/f aisal-basri-kritik-pembangunan-ikn-karena-pandemi-covid-belum-berlalu, https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/soal-pemindahan-ibu-kota negara-pakar-unair-ada-yang-lebih-prioritas-1xNJboUXISO, dan https:// www.bbc.com/indonesia/indonesia-60021821 tidak urgent untuk dilaksanakan, lebih-lebih lagi untuk situasi saat ini, karena masih banyak prioritas lain yang perlu diprioritaskan; 51. Bahwa para pakar tersebut di atas juga menyoroti prioritas Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara, apalagi dengan menggunakan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), padahal sampai hari ini Indonesia belum mencabut status darurat Covid-19, maka seharusnya Pemerintah fokus pada penanganan Covid beserta dampaknya, terutama dampak ekonomi dari terjadinya Covid-19, sebagaimana amanat dari UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 36 yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, yang memperbolehkan merealokasi anggaran hanya untuk tujuan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak akibat Covid-19. Sedangkan IKN sama sekali tidak berhubungan dengan penanganan Covid-19, tidak termasuk dalam suatu kategori kegentingan yang memaksa, oleh karena itu pembentukan IKN bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, hal- hal tersebut membuktikan bahwa UU IKN bukanlah prioritas atau tidak termasuk dalam kategori kegentingan yang memaksa yang dapat membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan saat ini, namun dipaksakan untuk disahkan; 52. Bahwa saat ini Covid-19 masih sangat berdampak pada kondisi masyarakat, utamanya dampak ekonomi, maka seharusnya Pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat; 53. Bahwa dengan demikian UU IKN dalam keadaan status darurat Covid-19 belum dibutuhkan, karena itu UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; D. PETITUM Melihat keseluruhan uraian di atas, para Pemohon berpendapat bahwa proses pembentukan UU IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningful participation), melanggar hak konstitusional hak Masyarakat Adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efekfif serta bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020; Dengan memperhatikan pertimbangan yang para Pemohon uraikan di atas, para Pemohon berpendapat bahwa tujuan UU IKN yang ingin dicapai sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang UU a quo tidak mungkin dapat terwujud 37 karena proses pembentukan UU IKN justru melanggar hak konstitusional warga negara; Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagai berikut: DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Busyro Muqoddas; 3. Bukti P-3 dan Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4593/KEP/1.0/D/2020 tentang Perubahan Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020, bertanggal 4 Agustus 2020 dan Surat Keputusan Pusat Muhammadiyah Nomor 3395/KEP/ 1.0/D/2020 tentang Perubahan Susunan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020, bertanggal 2 Desember 2020; 4. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Trisno Raharjo, Dr. S.H., M.Hum.; 5. Bukti P-6 dan Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 3572/KEP/1.0/D/2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Majelis Hukum dan 38 Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2015- 2022, bertanggal 11 Agustus 2020; 6. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor 171/SK-BPH/UMY/XII/2003 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bertanggal 11 Desember 2003 beserta lampiran; 7. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Yati Dahlia; 8. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Dwi Putri Cahyawati, S.H.; 9. Bukti P-11 dan Bukti P- 12 : - Fotokopi Surat Keputusan Rekor Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 334 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, bertanggal 16 Nopember 1994; - Fotokopi Surat Keputusan Rekor Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 351 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2020-2024, bertanggal 8 Juli 2020; 10. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor AHU-0000340.AH.01.09.TAHUN 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, bertanggal 20 Juni 2017; 11. Bukti P-14 : Fotokopi Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), bertanggal 19 Maret 2017; 12. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Peta Wilayah Adat (Hasil pemetaan partisipatif wilayah adat seluas 10.562.723 Hektar kepada Pemerintah); 13. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Kemernterian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, bertanggal 27 Oktober 2021; 14. Bukti P-17 : Fotokopi Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 04-, bertanggal 27 Agustus 2007; 15. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 16. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 17. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 39 18. Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 19. Bukti P-22 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; 20. Bukti P-23 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara; 21. Bukti P-24 : Fotokopi Peta Indikatif Sebaran Komunitas Adat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara; 22. Bukti P-25 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur; 23. Bukti P-26 : Fotokopi Presentasi RDPU AMAN. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak 40 menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang 41 perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;” 2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: “Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.” 3. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 sampai dengan angka 5 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: “3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian formil UU 7/2021 ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/ AP3/01/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 26 Januari 2022 dengan Nomor 14/PUU- XX/2022; 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena UU 7/2021 diundangkan pada 29 Oktober 2021, maka tenggat 45 hari sejak Undang-Undang a quo diundangkan dalam Lembaran Negara adalah pada 12 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 7/2021 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan bertanggal 21 Januari 2022 diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan sebagaimana ditentukan oleh angka 1 dan angka 3 di atas”. 42 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu “setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 5. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022; 6. Bahwa dalam Perkara a quo, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi pada 1 April 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PUU/PAN.MK/ AP3/04/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 7 April 2022 dengan Nomor 54/PUU-XX/2022. Sementara itu, 43 UU 3/2022 diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, maka dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan pada hari ke 46 (empat puluh enam) sejak UU 3/2022 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766; 7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 3/2022 terhadap UUD 1945 diajukan telah melewati tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 3/2022 diundangkan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil para Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan maka kedudukan hukum dan pokok permohonan pengujian formil para Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan formil; [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan pengujian formil para Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 44 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.56 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Aswanto ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra 45 ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto