54/PUU-XVIII/2020

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 54/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Kamal Barok, S.H., M.H. Pekerjaan : Pegawai Sekretariat KPPU Alamat : Demangan RT. 01/RW. 03, Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah, Sleman; Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Nurul Fadhilah Pekerjaan : Pegawai Sekretariat KPPU Alamat : Jalan H. Mahmud Nomor 39, RT. 08/RW. 04, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Erika Rovita Maharani, S.H. Pekerjaan : Pegawai Sekretariat KPPU Alamat : Cluster Graha Indah Nomor 27, RT. 09/RW. 03, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan; Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Melita Kristin BR Meliala Pekerjaan : Pegawai Sekretariat KPPU Alamat : Gg. Masjid Al Ishlah RT. 05/RW. 06, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukamajaya, Kota Depok; Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 2 5. Nama : Helli Nurcahyo, S.H., LL.M. Pekerjaan : Pegawai Sekretariat KPPU Alamat : Perum Jasmine Residence B.1 Kav. 17, RT. 02/RW. 01, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan; Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : M. Suprio Pratomo Pekerjaan : Pegawai Sekretariat KPPU Alamat : Jalan O Nomor 46, RT. 014, RW. 003, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon VI; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli 2020, memberikan kuasa kepada Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Mona Bidayati, S.H., LL.M, Novia Hendriyati, S.H., M.H., Indra Rusmi, S.H., M.H., Fernando, S.H., dan Erik Anugra Windi, S.H, M.Kn, para advokat pada Kantor Hukum GASMA & Co Advocates, yang berkedudukan dan beralamat di Pulomas Office Park, Gedung 2, Lantai 3, Suite 7, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Kayu Putih, Rawamangun, Jakarta Timur, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 129/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2020 dengan 3 Nomor 54/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum". 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (UU MK), mengatur bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 4 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (UU No. 12 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (the living of constitution). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole intrepeter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ketentuan dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa yang diajukan para Pemohon adalah uji materi terhadap Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 yang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi: 5 Pasal 34 ayat (1) “Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden” Pasal 34 ayat (2) "Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat". Pasal 34 ayat (4) "Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi". 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang diajukan para Pemohon. B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. 6 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi selaku pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, maka para Pemohon menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3.1. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan sekaligus sebagai Pegawai Tetap KPPU yang diangkat dengan Keputusan KPPU, masing-masing: a. Pemohon I merupakan pemegang KTP No. 3501041405840003 (Bukti P-3) dan diangkat berdasarkan Keputusan KPPU No. 7/KPPU/Kep/I/2012 tertanggal 5 Januari 2012 (Bukti P-4) dan sekarang menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan. b. Pemohon II merupakan pemegang KTP No. 3174085106880006 (Bukti P-5) dan diangkat berdasarkan Keputusan KPPU No. 7/KPPU/Kep/I/2012 tertanggal 5 Januari 2012 (Bukti P-6) dan sekarang menduduki jabatan fungsional Investigator Madya. c. Pemohon III merupakan pemegang KTP No. 3313095307880001 (Bukti P-7) dan diangkat berdasarkan Keputusan KPPU No. 7/KPPU/Kep/I/2012 tertanggal 5 Januari 2012 (Bukti P-8) dan sekarang menduduki jabatan fungsional Investigator Madya. 7 d. Pemohon IV merupakan pemegang KTP No. 3273234101880005 (Bukti P-9) dan diangkat berdasarkan Keputusan KPPU No. 7/KPPU/KEP/I/2012 tertanggal 5 Januari 2012 (Bukti P-10) dan sekarang menduduki jabatan fungsional Investigator Madya. e. Pemohon V merupakan pemegang KTP No. 3674061004740003 (Bukti P-11) dan diangkat berdasarkan Keputusan KPPU No. 21/KPPU/Kep/X/2001 tertanggal 1 Oktober 2001 (Bukti P-12) dan sekarang menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi. f. Pemohon VI merupakan pemegang KTP No.3276062306850005 (Bukti P-13) dan diangkat berdasarkan Keputusan KPPU No. 7/KPPU/KEP/I/2012 tertanggal 5 Januari 2012 (Bukti P-14) dan sekarang menduduki jabatan sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan SDM. 3.2. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945. a. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah diatur, dijamin, dan dilindungi dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28I ayat (2) "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat disk riminatif atasdasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindun gan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Pasal 33 ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 8 berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” b. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945 untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penegakan hukum persaingan usaha demi terwujudnya demokrasi di bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Mengenai hal ini, para Pemohon menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa lahirnya UU No. 5/1999 dan dibentuknya KPPU untuk mengawasi pelaksanaan UU ini, diyakini dan diharapkan menjadi tonggak tegaknya pilar demokrasi di bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. 2) Bahwa keberadaan KPPU sebagai penjaga pilar demokrasi ekonomi dan penegak hukum persaingan usaha telah banyak memberikan arti bagi perubahan iklim berusaha di Indonesia menjadi lebih sehat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha yang pada akhirnya membawa kesejahteraan rakyat. 3) Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden. Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara yang bersifat state auxiliary organ yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok. 9 4) Bahwa KPPU merupakan lembaga quasi peradilan atau semi peradilan (quasi judicial) yaitu mempunyai wewenang mengadili dan menjatuhkan putusan meskipun bukan sebagai institusi peradilan. Dalam hal ini KPPU termasuk dalam bagian badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. 5) Bahwa berdasarkan uraian angka 1) sampai dengan angka 4), maka dapat disimpulkan bahwa KPPU merupakan lembaga negara yang bersifat state auxiliary organ yang memiliki constitutional importance sebagai pengawal terselenggaranya ekonomi yang berkeadilan berdasarkan Pancasila. 6) Bahwa berkenaan dengan kewenangan quasi judicial ini, Anggota Komisi mempunyai kedudukan sebagai quasi-hakim atau semi-hakim yang memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha. 7) Bahwa dalam Peta Kelembagaan Pemerintah, KPPU adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan UU No. 5/1999 dengan tugas utama adalah untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999. 8) Bahwa selain tugas utama tersebut, KPPU juga mengemban amanat tambahan yakni melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4866) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404). 10 9) Bahwa sebagai lembaga negara yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok, KPPU mempunyai peran penting dan sangat strategis yakni: a) sebagai lembaga negara yang menjadi tumpuan tegaknya pilar demokrasi di bidang ekonomi dengan tugas dan wewenang yang tidak diamanatkan kepada kementerian/lembaga negara lainnya; b) sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan di bidang Persaingan Usaha yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; dan c) sebagai lembaga quasi peradilan atau semi peradilan (quasi judicial) yaitu mempunyai wewenang mengadili dan menjatuhkan putusan meskipun bukan sebagai institusi peradilan. 10) Bahwa KPPU sebagai lembaga negara yang mempunyai peran penting dan sangat strategis sebagaimana tersebut di atas maka KPPU sudah seharusnya didukung oleh sekretariat yang bersifat tetap serta memiliki kemandirian dan kapasitas dalam tata kelola organisasi, kepegawaian, dan pengelolaan anggaran. Sekretariat yang dimaksud di sini adalah sekretariat jenderal sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. 11) Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU untuk menghadapi tantangan dan dinamika dunia usaha yang semakin kompleks maka KPPU juga harus didukung oleh Unsur Pelaksana yang membidangi urusan teknis persaingan usaha dalam wadah Kedeputian. 12) Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945 untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 11 mendukung KPPU agar mampu menegakkan hukum persaingan usaha secara efektif demi tegaknya pilar demokrasi di bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang pada akhirnya membawa kesejahteraan rakyat. c. Bahwa para Pemohon, memiliki hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945 atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) pada kesekretariatan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. Mengenai hal ini, para Pemohon menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa Anggota Komisi yang masa kerjanya dibatasi paling lama 5 (lima) tahun dan paling banyak dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode, maka Anggota Komisi membutuhkan dukungan pegawai yang bersifat tetap dan profesional di bidang hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik serta memiliki komitmen yang kuat, guna menjaga kelangsungan dan kesinambungan kinerja KPPU. 2) Bahwa implementasi hukum persaingan usaha memerlukan tingkat pengetahuan dan keahlian khusus di bidang persaingan usaha, karena dalam penanganan perkara persaingan usaha membutuhkan analisis hukum dan analisis ekonomi dalam proses pembuktiannya. Oleh karena itu, dukungan pegawai yang profesional yang membidangi urusan tertentu di bidang hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik mutlak diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU, sehingga dapat menjaga kelangsungan dan kesinambungan kinerja lembaga. 3) Bahwa pada faktanya tantangan pekerjaan yang diemban Pegawai KPPU dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan 12 rintangan yang tidak kecil risikonya. Selain itu, perkembangan dunia usaha di era ekonomi digital yang sangat dinamis dan tantangan pembuktian dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang semakin kompleks maka Pegawai KPPU dituntut untuk mampu bekerja secara profesional dan senantiasa mengembangkan potensi dirinya agar dapat mengikuti perkembangan kompleksitas dunia persaingan usaha. 4) Bahwa para Pemohon yang direkrut dan dilatih dengan biaya yang sebagian besar berasal dari APBN untuk mendalami hukum persaingan usaha, nyata-nyata telah teruji dan terbukti memiliki kapasitas dan komitmen yang kuat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU. 5) Bahwa para Pemohon telah menjadi andalan dan aset vital untuk mendukung kelangsungan dan kesinambungan kinerja KPPU, baik di bidang administratif dan teknis. Oleh karena itu, sudah selayaknya para Pemohon diapresiasi dan diakui dedikasi dan kontribusinya, serta diberdayakan secara maksimal. 6) Bahwa para Pemohon melaksanakan fungsi dukungan pelaksanaan tugas KPPU baik administratif maupun teknis sebagaimana ASN pada kesekretariatan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, sudah seharusnya memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum atas hak-hak kepegawaian, seperti: a) status kepegawaian; b) hak keuangan; c) hak pengembangan karier; dan d) hak pengembangan kompetensi, yang terintegrasi dalam sistem manajemen ASN yang berlaku secara nasional. 13 7) Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945 atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana ASN sesuai peraturan perundang-undangan. 3.3. Hak-hak konstitusional para Pemohon terlanggar sebagai akibat berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 sehingga membawa kerugian yang bersifat aktual. a. Bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penegakan hukum persaingan usaha demi terwujudnya demokrasi di bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, dilanggar dengan berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999. Mengenai hal ini para Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa para Pemohon berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk memperkuat KPPU menjadi lembaga yang kredibel dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik demi tegaknya pilar demokrasi di bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang pada akhirnya membawa kesejahteraan rakyat. 2) Bahwa para Pemohon meyakini bahwasanya kemajuan dunia usaha di era ekonomi digital saat ini telah berkembang sangat cepat dan perilaku dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat semakin kompleks, maka KPPU harus mampu mengikuti perkembangan dan secara efektif bekerja sama dengan kementerian/lembaga negara terkait untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. 3) Bahwa KPPU sebagai lembaga negara yang memiliki constitutional importance sebagai pengawal terselenggaranya 14 ekonomi Pancasila, tidak akan mampu bekerja secara optimal tanpa dibantu Sekretariat Jenderal dan dukungan Pegawai KPPU yang memiliki kapasitas dan komitmen yang tinggi. 4) Bahwa berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 menyebabkan KPPU tidak memperoleh perlakuan yang adil karena tidak mendapatkan dukungan Sekretariat Jenderal sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. 5) Bahwa Pimpinan KPPU telah mengupayakan berbagai langkah dalam rangka mengusulkan sekretariat KPPU untuk disahkan menjadi Sekretariat Jenderal melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kementerian/lembaga terkait lainnya. Namun demikian, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena terkendala dengan berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999. 6) Bahwa frasa “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak adil sebagaimana kesekretariatan pada badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. 7) Bahwa rumusan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No. 5/1999 tidak memberikan landasan hukum yang kuat dalam pembentukan unit kerja sebagai Unsur Pelaksana yang membidangi urusan teknis persaingan usaha. Bahwa tanpa adanya Unsur Pelaksana dalam wadah Kedeputian jelas akan menghambat optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU, terlebih di era ekonomi digital yang berkembang sangat cepat dan perilaku dugaan pelanggaran praktik monopoli dan 15 persaingan usaha tidak sehat yang semakin kompleks. 8) Bahwa frasa "keputusan Komisi" dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan terjadinya kebuntuan dalam proses pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU yang seharusnya terintegrasi dengan sistem kelembagaan dan kepegawaian ASN. 9) Bahwa politik hukum pemerintah terkait pengaturan organisasi dan kepegawaian sekretariat lembaga negara yang dibiayai oleh APBN, harus melalui persetujuan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Oleh karena itu, pengaturan susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) seharusnya diatur dalam Peraturan Presiden. Adapun pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis, Presiden dapat mendelegasikan kepada Komisi. 10) Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa dengan berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999, menyebabkan kerugian konstitusional para Pemohon, karena: a) menimbulkan ketidakjelasan status kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU; b) upaya penguatan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU tidak dapat dilaksanakan; c) adanya ketidakpastian hukum terkait kewenangan Presiden untuk mengatur kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU, sehingga nyata-nyata menghambat kelangsungan dan kesinambungan kinerja KPPU. 16 b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dirugikan dengan berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999. Mengenai hal ini para Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa permasalahan kelembagaan sekretariat KPPU sebagai akibat berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 sebagaimana telah diuraikan pada huruf a di atas, secara langsung merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kejelasan status kepegawaian sebagaimana ASN pada sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. 2) Bahwa para Pemohon telah menjadi sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam menjalankan roda organisasi KPPU. Pengabdian ini tidak hanya dilakukan semata-mata sebagai mata pencaharian, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum para Pemohon secara kolektif, sebagai warga negara Indonesia yang baik ikut serta berperan aktif dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. 3) Bahwa KPPU sebagai lembaga negara bantu yang memiliki peran penting dan strategis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, seharusnya dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 memberikan landasan hukum yang kuat terkait pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretrariat KPPU, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan status kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU. 4) Bahwa dengan berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999, sampai dengan saat ini para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, 17 perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atas status kepegawaian, hak keuangan, hak pengembangan karier, dan hak atas pengembangan kompetensi sebagaimana ASN pada sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. 3.4. Kerugian konstitusional para Pemohon mempunyai causal verband dengan norma pengujian Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999. 1) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada angka 3.1., angka 3.2., dan angka 3.3. di atas, telah jelas dan nyata bahwa kerugian konstitusional para Pemohon terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999. 2) Bahwa upaya penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPPU telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan koordinasi dan korespondensi dengan Presiden Republik Indonesia dan kementerian/lembaga terkait. (vide Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20). 3) Bahwa terkait penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU, Menteri PAN & RB telah memberikan jawaban kepada Presiden melalui Surat No. B/3732- /M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015 (Bukti P-20), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga non struktural (LNS) yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan UU No. 5/1999. Sejak terbentuknya KPPU sebagai LNS, dalam implementasinya terdapat beberapa permasalahan yang pada dasarnya merupakan akibat dari ketentuan pengaturan UU No. 5/1999. Permasalahan tersebut meliputi: 18 a. Masalah Kelembagaan 1. Pasal 34 UU No. 5/1999 dan Keppres No. 75/1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 80 Tahun 2008 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, mengatur bahwa “susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat KPPU ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Komisi” [vide Pasal 12 ayat (2)] 2. Ketentuan yang mengatur kelembagaan tersebut kemudian menimbulkan permasalahan, yaitu: a) Hanya Ketua Komisi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan lebih lanjut susunan organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat KPPU. b) Akibat daripada butir a) tersebut di atas, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan organisasi Sekretariat KPPU. c) Sehingga Pemerintah (Presiden) tidak memiliki peluang untuk mengatur/menetapkan organisasi kesekretariatan, padahal KPPU membutuhkan dukungan administratif maupun teknis dari Pemerintah karena menggunakan APBN. b. Masalah Kepegawaian Dengan belum adanya kejelasan status kelembagaan KPPU, maka akan berimplikasi terhadap ketidakjelasan status kepegawaian Sekretariat KPPU, Terlebih lagi Pasal 15B Perpres No. 80 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU, menyatakan bahwa “pembinaan kepegawaian bagi PNS yang dipekerjakan di Sekretariat Komisi dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, Sekretariat KPPU bukan merupakan pejabat pembina kepegawaian. 19 (2) Sejak dibentuknya KPPU permasalahan ini telah dibahas dan dicarikan solusinya dalam pertemuan koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Negara dengan mengundang instansi terkait. Hasil beberapa kali pertemuan pada tahun 2009 disepakati bahwa permasalahan yang dialami oleh KPPU bermuara pada peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu perlu untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 5/1999. (3) Mengingat upaya revisi terhadap UU Nomor 5/1999 dalam implementasinya membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan kebutuhan komisi ini cukup sangat mendesak, maka KPPU menyampaikan wacana penyusunan Rancangan Perpres tentang Sekretariat Jenderal KPPU yang mengatur pembentukan Sekretariat Jenderal KPPU yang dipimpin oleh pejabat eselon l.a dan memiliki kewenangan penuh dalam hal administrasi kepegawaian maupun administrasi pengelolaan anggaran. 4) Bahwa selanjutnya, pada tanggal 14 April 2016 di Kementerian Sekretariat Negara dilakukan rapat pembahasan masalah kesekretariatan KPPU yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Ketua KPPU. Hasil dari pertemuan tersebut dituangkan dalam Surat No. B-368/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/04/2016 tertanggal 27 April 2016 perihal Permasalahan Kesekretariatan KPPU yang menyepakati penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah: (vide Bukti P-15) a) Melakukan perubahan secara terbatas atas ketentuan Pasal 34 UU No. 5/1999; b) Mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi atas Ketentuan Pasal 34 UU No. 5/1999; atau 20 c) Meminta fatwa Mahkamah Agung terkait penafsiran ketentuan Pasal 34 UU No. 5/1999. 5) Bahwa berkenaan dengan langkah untuk melakukan perubahan secara terbatas terhadap ketentuan Pasal 34 UU No. 5/1999, hal tersebut merupakan kewenangan DPR RI karena lahirnya UU ini adalah atas inisiatif DPR RI. Mengenai hal ini, pada dasarnya sejak tahun 2009 Pimpinan KPPU telah menyuarakan kepada Anggota Komisi VI DPR RI agar dapat diusulkan mengenai perubahan secara terbatas UU No. 5/1999. Selanjutnya pada tahun 2014, secara resmi RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas. 6) Bahwa upaya penguatan kelembagaan KPPU melalui proses amandemen UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh DPR RI bersama pemerintah sejak tahun 2014 namun tidak dapat terselesaikan. Bahwa sampai berakhirnya periode keanggotaan DPR RI 2014- 2019, proses tersebut berakhir hanya sampai pembahasan tingkat I. 7) Bahwa pada akhir tahun 2019, RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditetapkan kembali dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020. Namun, pada bulan Juli 2020, RUU tersebut dikeluarkan dari Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020. 8) Bahwa berkenaan dengan langkah melalui permohonan fatwa Mahkamah Agung terkait penafsiran ketentuan Pasal 34 UU No. 5/1999, Menteri PAN dan RB telah mengajukan permohonan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung. Sebagai tindak lanjut dari permohonan Menteri PAN dan RB tersebut, Mahkamah Agung menyampaikan jawaban melalui Surat 20/Wk.MA.Y/Vlll/2017 tanggal 31 Agustus 2017 kepada Menteri PAN dan RB dan salah satu tembusannya disampaikan kepada KPPU (Bukti P-21). Namun, langkah ini belum dapat menyelesaikan permasalahan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU, karena permasalahan tersebut berawal dari berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999. 21 9) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 2) sampai dengan angka 8) di atas, oleh karena kebutuhan KPPU dalam hal ini sangat mendesak, maka pilihan satu-satunya yang paling rasional terkait penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU adalah melalui uji materi Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 ke Mahkamah Konstitusi. 10) Bahwa oleh karena itu, telah terang dan jelas adanya hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan norma pasal-pasal yang dimohonkan untuk dilakukan uji materi sebagaimana tersebut di atas. 11) Bahwa apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional para Pemohon yang telah bersifat spesifik dan aktual dapat segera terselesaikan. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo maka tidak ada hambatan konstitusional bagi Presiden Republik Indonesia untuk mengatur sekretariat jenderal KPPU sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. 3.5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tercantum pada angka 3.1., angka 3.2., angka 3.3., dan angka 3.4. di atas, terbukti bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN I. PARA PEMOHON TIDAK MEMPEROLEH PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL, DAN PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM, SERTA BEBAS DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF, SEBAGAI AKIBAT BERLAKUNYA PASAL 34 AYAT (1), AYAT (2), DAN AYAT (4) UU NO. 5/1999 1.1 Bahwa KPPU merupakan lembaga negara yang bersifat state auxiliary organ yang memiliki constitutional importance sebagai 22 pengawal terselenggaranya ekonomi berkeadilan berdasarkan Pancasila. a. Bahwa sebagaimana landasan filosofis pembentukan UU No. 5/1999, Pembentuk UU menghendaki pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Bahwa segala bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat nyata-nyata merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. c. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan tentang kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, tanggal 20 September 2017, halaman 192, yang berbunyi "Mahkamah berpendapat bahwa, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden [vide Pasal 30 UU No.5/1999], dengan kata lain KPPU merupakan lembaga negara bantu (state auxilliary organ). Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara yang bersifat state auxiliary organ yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok. KPPU memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada Presiden, hal ini menggambarkan bahwa fungsi KPPU sebagai lembaga negara bantu merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif. 23 d. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 hlm. 187, menerangkan “Bahwa demokrasi Indonesia dibentuk dengan berasaskan Pancasila dan UUD 1945 yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa sehingga mendorong industri menjadi berdaya saing tinggi dan mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu elemen penting untuk mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi adalah persaingan usaha yang sehat. e. Bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” (2006), menyebutkan bahwa ”Salah satu pertimbangan dibentuknya KPPU adalah untuk mengawal terselenggaranya demokrasi di bidang ekonomi ...”. f. Bahwa para Pemohon meyakini bahwasanya Pembentuk UU membentuk KPPU untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999 demi tegaknya pilar demokrasi di bidang ekonomi sehingga tercipta keadilan sosial dalam berusaha bagi seluruh warga negara Indonesia. 1.2 Bahwa kedudukan, tugas, dan fungsi KPPU sangat strategis dan penting sebagai lembaga penegak hukum dalam ranah hukum administrasi dan tidak terdapat tumpang tindih (overlapping) kewenangan dengan kementerian/lembaga negara lainnya. a. Bahwa sebagaimana dalam paragraf kesembilan bagian Umum Penjelasan UU No. 5/1999 berbunyi, “Agar implementasi undang- undang ini serta peraturan pelaksananya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi”; 24 b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 hlm. 194 “Mahkamah telah menyatakan bahwa lembaga KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah hukum administrasi”; c. Bahwa KPPU merupakan lembaga quasi peradilan atau semi peradilan (quasi judicial) yaitu mempunyai wewenang mengadili dan menjatuhkan putusan meskipun bukan sebagai institusi peradilan. Berkenaan dengan kewenangan ini, Anggota Komisi mempunyai kedudukan sebagai quasi-hakim atau semi-hakim yang memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha; d. Bahwa dengan demikian, KPPU memiliki kedudukan seperti “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. 1.3 Bahwa KPPU sebagai lembaga persaingan usaha sebagaimana halnya lembaga persaingan di berbagai negara, mempunyai peranan penting untuk mewujudkan terciptanya kesempatan berusaha yang adil (level playing field) sebagaimana kehendak demokrasi ekonomi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. a. Bahwa sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara akan mempengaruhi pengaturan dan kedudukan lembaga persaingan dalam sistem ketatanegaraannya. Pengaturan tata kelola organisasi dan kepegawaian pada lembaga persaingan usaha di masing-masing negara tentunya memiliki kekhususan yang tidak dapat ditiru sepenuhnya. b. Bahwa politik hukum Indonesia di bidang ekonomi yang menganut paham Demokrasi Pancasila seharusnya menempatkan lembaga persaingan usaha (dalam hal ini KPPU) jauh lebih penting daripada Amerika Serikat yang menganut paham Demokrasi Liberal. c. Bahwa terkait perbandingan dengan lembaga persaingan usaha di beberapa negara dalam permohonan uji materi ini, para 25 Pemohon akan mengajukan Ahli Hukum Persaingan untuk memaparkannya lebih detil. Adapun secara singkat perbandingan tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut: NEGARA STATUS LEMBAGA AMERIKA SERIKAT US-FTC A commission is created and established, to be known as the Federal Trade Commission which shall be composed of five Commissioners, who shall be appointed by the President, by and with the advice and consent of the Senate. (Federal Trade Commission Act , 41.) JEPANG JFTC The Fair Trade Commission is administratively attached to the office of the Prime Minister. The chairman and commissioners of the Fair Trade Commission exercise their authority independently.(Article 27-28 AMA) KOREA KFTC The Fair Trade Commission shall be established under the jurisdiction of the Prime Minister for the purpose independently performing the objectives of this act. (Monopoly Regulation and Fair Trade Act Number 13450) MALAYSIA MyCC A body corporate to be known as the “Competition Commission” is established. The Commission shall consist of the following members who shall be appointed by the Prime Minister upon the recommendation of the Minister. (Article 3 (1) dan 5 (1) Competition Commission Act 2010). 1.4 Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan UU No. 5/1999, KPPU 26 seharusnya dibantu sekretariat jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan sekaligus berstatus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga memiliki kemandirian dan kapasitas dalam tata kelola organisasi, kepegawaian, dan pengelolaan anggaran. a. Bahwa pembiayaan KPPU bersumber dari APBN dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan (vide Pasal 37 UU No. 5/1999). b. Bahwa politik hukum pemerintah dalam pengaturan tata kelola orgaisasi dan kepegawaian yang berdampak pada beban APBN, harus sesuai dengan ketentuan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Administrasi Pemerintah. c. Bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (vide Pasal 6 ayat (1) UU Keuangan Negara). d. Bahwa dalam pelaksanaannya, pengaturan organisasi dan kepegawaian sekretariat lembaga negara yang dibiayai oleh APBN, harus melalui persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara (sebagai perwujudan pembinaan dan pengembangan Administrasi Negara) dan Menteri Keuangan (sebagai perwujudan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara (vide Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 1/2004 tentang Perbendahaan Negara). e. Bahwa KPPU merupakan lembaga negara independen pertama yang dibentuk pasca reformasi yakni pada tahun 1999, sehingga pada waktu itu belum ada acuan mengenai tata kelola kelembagaan dan kepegawaian yang tepat untuk mendukung pelaksanaan tugas suatu lembaga independen. Sebagaimana tergambar dalam Risalah Pembahasan UU No. 5/1999 ini, bahwa Pembentuk UU menghendaki adanya kemandirian KPPU sampai dengan pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, 27 tugas, dan fungsi sekretariat termasuk kepegawaian yang mengisi sekretariat tersebut. (vide Lampiran Risalah Pembahasan RUU-MvT). f. Bahwa sekalipun diberi wewenang untuk mengatur secara mandiri, namun mengingat bahwa biaya untuk pelaksanaan tugas KPPU dibebankan kepada APBN, maka pengaturan tersebut tetap harus sesuai dengan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Administrasi Pemerintah. g. Bahwa sebagaimana dalam Risalah Pembahasan UU No. 5/1999 ini, terkait sekretariat KPPU ini Pemerintah memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengatakan bahwa “sekretariat itu sebetulnya bukan staf administrasi sederhana, tetapi sudah bisa meliputi bidang-bidang tertentu yang dia akan membawahi mengenai masalah substansi walaupun sifatnya supporting terhadap tugas-tugas komisi, jadi jangan sampai diartikan bahwa sekretariat di sini adalah hanya bagian administrasi atau pengetikan itu bukan itu. Kalau pengertiannya bukan itu bahwa nanti sekretariat termasuk tenaga-tenaga yang profesional yang membidangi masalah tertentu dalam rangka untuk mendukung tugas-tugas komisi itu kami sependapat” (vide MvT Rapat Panja ke-7 tanggal 7 Januari 1999, hlm. 16). Berdasarkan tanggapan Pemerintah tersebut, maka untuk memenuhi kualifikasi sekretariat sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah sama dengan sekretariat jenderal sebagaimana kesekretariatan badan- badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. h. Bahwa pada awal operasional KPPU, pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU dibebankan kepada Bagian Anggaran Departemen Perdagangan. Hal ini dirasakan sangat berpengaruh terhadap independensi dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 80/2008 khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15A ayat (2) yang berbunyi “Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Ketua Komisi selaku Pengguna Anggaran di 28 lingkungan Komisi”, KPPU mendapatkan kewenangan memiliki Bagian Anggaran sendiri (BA 108) dan menjadi penanggungjawab Program Pengawasan Persaingan Usaha. i. Bahwa meskipun KPPU telah memiliki Bagian Anggaran sendiri dan sebagai penanggungjawab Program Pengawasan Persaingan Usaha, namun sekretariat KPPU belum diakui legalitasnya sebagai sekretariat jenderal sehingga peran dalam mendukung tugas dan wewenang KPPU tidak maksimal. j. Bahwa berbagai upaya penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU telah dilakukan, namun selalu terkendala dengan berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999. Beberapa koordinasi dan korespondensi dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut dapat kami paparkan secara singkat sebagai berikut: 1) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Ketua KPPU Nomor B/534/M.PAN/02/2008 tanggal 26 Februari 2008 (Bukti P- 19). 2) Surat KPPU kepada Presiden RI dengan surat Nomor 278/K/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-17). 3) Surat Menteri PAN & RB kepada Presiden melalui Surat No. B/3732-/M.PAN-RB/11/2015, tanggal 20 November 2015 (Bukti P-20). 4) Surat Menteri Sekretaris Negara No. B-368/M.Sesneg/D- 1/HK.03.00/04/2016, tertanggal 27 April 2016, perihal Permasalahan Kesekretariatan KPPU (Bukti P-15). 5) Surat KPPU kepada Menteri PAN & RB Nomor 142/K/S/XI/2019, tertanggal 13 November 2019 (Bukti P-18). 1.5 Bahwa KPPU sebagai lembaga negara independen yang bersifat state auxiliary organ yang memiliki constitutional importance untuk mengawal terselenggaranya ekonomi Pancasila, seharusnya 29 didukung sekretariat jenderal sebagaimana kesekretariatan badan- badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. a. Bahwa alasan tuntutan dukungan sekretariat jenderal dimaksud pada poin ini adalah untuk menjamin kemandirian dalam tata kelola organisasi, kepegawaian, dan pengelolaan anggaran, serta memperoleh kepastian hukum dan mendapat perlakuan yang adil sebagaimana lembaga negara independen lainnya seperti KPU, KY, KPK, dan Ombudsman. Hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut: 1) Komisi Pemilihan Umum Pasal 9 ayat (3) huruf a UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal ...” 2) Komisi Yudisial Pasal 11 ayat (1) UU No. 18 TAHUN 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial ditentukan bahwa "Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal" dan kemudian fungsi dan tugas Sekretariat Jenderal KY diatur secara spesifik dalam Peraturan Presiden RI No. 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 3) Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 27 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal". 30 4) Ombudsman Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa "Ombudsman dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal". Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. b. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan Presiden untuk mengatur kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 karena berdasarkan konstitusi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar”. c. Bahwa frasa “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 5/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak adil selayaknya sekretariat jenderal pada badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. d. Bahwa adanya pertentangan antara frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) dan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999 menyebabkan kebuntuan dalam pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU, karena menimbulkan pemahaman bahwa UU hanya mengamanatkan kepada Komisi untuk mengatur kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU. Hal ini karena pengaturan susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja akan berimplikasi kepada beban APBN, sehingga pengaturannya membutuhkan persetujuan Presiden. 1.6 Bahwa karena ketidakjelasan status kelembagaan sekretariat KPPU sebagai akibat berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999, para Pemohon tidak memperoleh pengakuan, 31 jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas status kepegawaian sebagaimana ASN pada sekretariat jenderal badan- badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. a. Bahwa Politik Hukum Pemerintah mengenai pengaturan status kepegawaian pada kementerian/sekretariat lembaga negara secara umum hanya mengenal Aparatur Sipil Negara sesuai UU No. 5/2014 kecuali diatur secara khusus dalam UU yang membentuk lembaga negara tersebut. b. Bahwa UU No. 5/1999 tidak mengatur secara khusus mengenai status kepegawaian Pegawai KPPU. Oleh karena itu secara hukum seharusnya status ASN sebagaimana diatur dalam UU No. 5/2014 juga berlaku terhadap Pegawai KPPU. Hal ini untuk menyetarakan dengan status ASN pada sekretariat jenderal badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. c. Bahwa sebagai akibat berlakunya Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999, para Pemohon tidak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas status kepegawaian, hak keuangan, hak pengembangan karier, dan hak pengembangan kompetensi sebagaimana ASN pada sekretariat jenderal badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. 1.7 Bahwa para Pemohon meyakini bahwasanya melalui uji materi ke Mahkamah Konsitusi ini, tidak hanya memberikan kepastian hukum atas pemenuhan hak konstitusional yang dilindungi UUD 1945, namun juga merupakan langkah yang strategis dalam meletakkan landasan konstitusional yang kuat bagi Presiden Republik Indonesia untuk mengoptimalkan peran strategis KPPU sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan ini. 32 1.8 Bahwa para Pemohon meyakini bahwasanya penyempurnaan pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU, sekalipun akan berdampak pada beban APBN, namun akan terkompensasi dengan peningkatan semangat kerja Pegawai KPPU dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU. 1.9 Bahwa para Pemohon meyakini bahwasanya penguatan KPPU tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional bagi pegawai yang berkeja di sekretariat KPPU hingga saat ini, namun juga akan memberikan daya tarik dan daya jual lembaga terhadap putra-putri terbaik Bangsa Indonesia yang memiliki passion dan komitmen yang kuat untuk bergabung dengan KPPU guna mewujudkan demokrasi di bidang ekonomi melalui penegakan hukum persaingan usaha. 1.10 Bahwa para Pemohon meyakini pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai KPPU akan menjadi solusi yang paling efektif untuk menjembatani proses transformasi kepegawaian jika Mahkamah memberikan landasan konstitusional yang kuat. II. PARA PEMOHON TIDAK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM UNTUK MEMAJUKAN DIRINYA DALAM MEMPERJUANGKAN HAKNYA SECARA KOLEKTIF UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARANYA MELALUI PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DEMI TERWUJUDNYA DEMOKRASI DI BIDANG EKONOMI, SEBAGAI AKIBAT BERLAKUNYA PASAL 34 AYAT (1), AYAT (2), DAN AYAT (4) UU NO. 5/1999. 2.1. Bahwa para Pemohon yang bekerja sampai dengan saat ini, telah menjadi andalan dan aset vital untuk mendukung kelangsungan dan kesinambungan kinerja KPPU, baik di bidang administratif maupun teknis, sehingga sudah seharusnya para Pemohon tersebut diakui dan diapresiasi konstribusi dan dedikasinya serta diberdayakan secara maksimal. 2.2. Bahwa Anggota Komisi yang masa kerjanya dibatasi paling lama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode, 33 KPPU membutuhkan dukungan pegawai yang bersifat tetap dan profesional dibidang hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik serta memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kelangsungan dan kesinambungan kinerja lembaga. 2.3. Bahwa pada faktanya tantangan pekerjaan di era digital yang berkembang sangat cepat dan tantangan pembuktian dugaan pelanggaran yang semakin kompleks, maka seluruh Pegawai KPPU termasuk para Pemohon dituntut untuk mampu bekerja secara profesional dan senantiasa mengembangkan potensi dirinya mengikuti perkembangan kompleksitas dunia usaha. 2.4. Bahwa berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 sehingga menyebabkan ketidakjelasan status kelembagaan sekretariat KPPU, mengakibatkan para Pemohon tidak mempunyai legitimasi yang kuat untuk memajukan dirinya, baik kompetensi maupun kariernya, secara kolektif dan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU. 2.5. bahwa kondisi KPPU yang tidak didukung oleh sekretariat jenderal yang mempunyai legalitas yang kuat, nyata-nyata merugikan hak para Pemohon secara kolektif dalam memajukan KPPU untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penegakan hukum persaingan usaha. 2.6. Bahwa hak secara kolektif yang diperjuangkan oleh para Pemohon adalah terwujudnya KPPU menjadi lembaga negara yang kuat sebagai pilar utama tegaknya demokrasi di bidang ekonomi. III. NORMA PASAL 34 AYAT (1), AYAT (2), dan AYAT (4) UU NO. 5/1999 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT (2), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28I AYAT (2), DAN PASAL 33 AYAT (4) UUD 1945 SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL BAGI PARA PEMOHON. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, telah nyata dan jelas: 3.1. Bahwa berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sehingga 34 menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon, yaitu: a. timbulnya ketidakpastian hukum terkait kewenangan Presiden untuk mengatur kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan status kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU karena tidak mempunyai legalitas yang kuat. b. para Pemohon tidak memperoleh legalitas yang kuat untuk memajukan diri secara aktif mendukung KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha. 3.2. Bahwa berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon yaitu: a. KPPU sebagai lembaga negara yg bersifat state auxilary organ yg memiliki constitusional importance tetapi tidak memperoleh perlakuan yg adil karena kesekretariatannya tidak seperti sekretariat jenderal badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. b. hak keuangan yang diterima oleh Pegawai KPPU bukan gaji melainkan dikualifikasikan sebagai honorarium atas diskresi Menteri Keuangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (vide Surat Menteri Keuangan No. SR-350/MK.02/2019 tanggal 14 Oktober 2019) (Bukti P-16) c. Para Pemohon tidak memperoleh perlakuan yang adil atas status kepegawaian sebagaimana ASN sekretariat jenderal badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, begitu juga selayaknya ASN pada sekretariat jenderal KPU, KY, KPK, KomnasHAM, dan Ombudsman. 3.3. Bahwa berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon yakni: a. tidak terbebas dari perlakuan diskriminatif atas status kepegawaian, hak keuangan, hak pengembangan karier, dan hak 35 pengembangan kompetensi sebagaimana ASN pada sekretariat jenderal badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. b. tidak terbebas dari perlakuan diskriminatif atas hak untuk diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana ASN pada sekretariat jenderal badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. 3.4. Bahwa berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU No. 5/1999 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon. Mengenai hal ini dapat kami uraikan secara singkat sebagai berikut: a. Bahwa permasalahan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jika tidak segera terselesaikan akan semakin melemahkan KPPU dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, karena: 1) tingginya turn over Pegawai Tetap KPPU yang diangkat dengan Keputusan KPPU dan memilih bekerja menjadi PNS pada kementerian/lembaga lain, bekerja di BUMN, swasta, dan bahkan menjadi advokat. 2) timbulnya banyak permasalahan dalam tata kelola organisasi, kepegawaian, dan pengelolaan anggaran; dan 3) semakin sulitnya KPPU untuk merekrut sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki passion dalam hukum persaingan usaha, dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap lembaga. b. Bahwa dengan tingginya tingkat turn over pegawai sekretariat KPPU, maka KPPU akan kehilangan sumber daya manusia yang telah terdidik, terlatih dan berpengalaman dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Hal tersebut nyata-nyata memperlemah kinerja KPPU. c. Bahwa sebagai akibat ketidakjelasan status kepegawaian Pegawai Tetap KPPU yang diangkat dengan Keputusan KPPU, maka 36 pengelolaan anggaran KPPU yang bersumber dari APBN membutuhkan PNS yang dipekerjakan dari kementerian/lembaga lain. Dalam hal ini, manakala PNS yang dipekerjakan di KPPU yang saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang ditarik kembali ke instansi asalnya, maka pengelolaan anggaran KPPU tidak dapat berjalan. d. Bahwa selain permasalahan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU, sejumlah substansi UU No. 5/1999 sangat mendesak untuk dilakukan penyempurnaan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan hukum masyarakat, seperti: 1) persentase penguasaan dari pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) huruf c, Pasal 18 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 UU No. 5/1999 yang terlalu besar sudah tidak sesuai dengan cita demokrasi ekonomi dan lebih ke arah liberalisme ekonomi; 2) perlunya perluasan definisi pelaku usaha yang dapat menjangkau perilaku pelaku usaha asing yang mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi. Hal ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas pelaku usaha dalam negeri, terlebih perkembangan dunia usaha di era ekonomi digital saat ini menjadikan persaingan usaha melampaui lintas batas teritorial negara; 3) penyempurnaan rezim notifikasi merger dari post-merger menjadi pre-merger notification sebagai optimalisasi upaya pencegahan terjadinya penguasaan oleh pelaku usaha tertentu; 4) penyempurnaan tata cara penanganan perkara dan rumusan sanksi administratif sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha; dan 5) pengaturan alat bukti dalam proses penanganan perkara persaingan usaha. 37 e. Bahwa para Pemohon sangat memahami bahwasanya penyempurnaan UU No. 5/1999 merupakan wilayah kewenangan dari pembentuk UU. Namun demikian, melalui Putusan dalam permohonan ini, kiranya Mahkamah dapat memberikan landasan konstitusional yang kuat sebagai arah penyempurnaan UU No. 5/1999, sehingga RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas dan segera diselesaikan. f. Bahwa para Pemohon meyakini bahwasanya dengan permasalahan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU yang telah diuraikan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta permasalahan substansi UU No. 5/1999 pada huruf d di atas, semakin menghambat pelaksanaan tugas KPPU untuk mengawal terciptanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien yang pada akhirnya berpotensi tidak terwujudnya demokrasi ekonomi. D. PETITUM Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Keputusan Presiden” sepanjang menyangkut norma regulasi dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden"; 38 3. Menyatakan frasa “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “sekretariat jenderal sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "; 4. Menyatakan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada Petitum angka 2, atas usul Komisi"; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 39 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Nomor 3501041405840003 atas nama Kamal Barok; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPPU Nomor 7/KPPU/Kep/I/2012 tertanggal 5 Januari 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Besaran Honorarium Besaran Honorarium Sebagai Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPPU atas nama Kamal Barok; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Nomor 3174085106880006 atas nama Nurul Fadhilah; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan KPPU Nomor 7/KPPU/Kep/I/2012 tertanggal 5 Januari 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Besaran Honorarium Besaran Honorarium Sebagai Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPPU atas nama Nurul Fadhilah; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP Nomor 3313095307880001 atas nama Erika Rovita Maharani; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan KPPU Nomor 7/KPPU/Kep/I/2012 tertanggal 5 Januari 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Besaran Honorarium Besaran Honorarium Sebagai Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPPU atas nama Erika Rovita Maharani; 9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP Nomor 3273234101880005 atas nama Melita Kristin BR Meliala; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Petikan Keputusan KPPU Nomor 7/KPPU/Kep/I/2012 tertanggal 5 Januari 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Besaran Honorarium Besaran Honorarium Sebagai Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPPU atas nama Melita Kristin BR; 11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP Nomor 3674061004740003 atas nama Helli Nurcahyo; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan KPPU Nomor 21/KPPU/Kep/X/2001 40 tertanggal 1 Oktober 2001 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Di Lingkungan Sekretariat KPPU atas nama Helli Nurcahyo; 13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP Nomor 3276062306850005 atas nama M. Suprio Pratomo; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan KPPU Nomor 7/KPPU/Kep/I/2012 tertanggal 5 Januari 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Besaran Honorarium Besaran Honorarium Sebagai Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPPU atas nama M. Suprio Pratomo; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Kementerian Sekertariat Negara Nomor B- 368/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/04/2016, hal Permasalahan Kesekertariatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tertanggal, Jakarta 27 April 2016; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor SR- 350/MK.02/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 perihal Penyesuaian Besaran Honorarium Pegawai Sekretariat KPPU; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat KPPU Nomor 278/K/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Perihal Penyampaian pertimbangan terkait percepatan penyelesaian status kelembagaan kesekretariatan KPPU; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat KPPU Nomor 142/K/S/XI/2019 tertanggal 13 November 2019 tentang Status Kelembagaan dan Kepegawaian Sekretariat KPPU; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor B/534/M.PAN/02/2008 tertanggal 26 Februari 2008, Hal: Status Kelembagaan Sekretariat KPPU; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor B/3732/ M.PAN-RB/11/2015 tertanggal 20 November 2015 perihal Percepatan Penetapan Status Kelembagaan Kesekretariatan KPPU; 41 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung Nomor 20/Wk.MA.Y/Vlll/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pendapat Hukum atas Penafsiran Pasal 34 UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 42 Indonesia Nomor 3817, selanjutnya disebut UU 5/1999) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 43 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: (1) Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat. (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi. terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pegawai tetap pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-14]; 44 3. Bahwa para Pemohon merasa dilanggar hak konstitusionalitasnya dengan berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999, sebagai berikut: a. para Pemohon memiliki hak kostitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; b. berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999 menyebabkan KPPU tidak memperoleh perlakuan yang adil karena tidak mendapatkan dukungan Sekretariat Jenderal sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945; c. belum adanya kejelasan status kelembagaan KPPU berimplikasi terhadap ketidakjelasan status kepegawaian Sekretariat KPPU; d. para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atas status kepegawaian, hak keuangan, hak pengembangan karier, dan hak atas pengembangan kompetensi sebagaimana ASN pada sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945; Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 3 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya norma Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999 dengan anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yaitu para Pemohon menganggap mengalami kerugian konstitusional sebab, sebagai pegawai tetap pada KPPU tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atas status kepegawaian, hak keuangan, hak pengembangan karier, dan hak atas pengembangan kompetensi sebagaimana ASN pada sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. Menurut para Pemohon berlakunya 45 norma dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian telah menimbulkan kerugian konstitusional sebagaimana yang dijelaskan oleh para Pemohon di atas dan para Pemohon beranggapan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon terdapat adanya pertentangan antara frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) dan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 menyebabkan kebuntuan dalam pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU, karena menimbulkan pemahaman bahwa undang-undang hanya mengamanatkan kepada Komisi untuk mengatur kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU; 2. Bahwa menurut para Pemohon berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999 menyebabkan ketidakjelasan status kelembagaan sekretariat KPPU. Sebagai lembaga negara yang mempunyai peran penting dan sangat strategis sudah seharusnya didukung oleh sekretariat yang bersifat tetap serta memiliki kemandirian dan kapasitas dalam tata kelola organisasi, kepegawaian, dan pengelolaan anggaran, yakni sekretariat jenderal. 3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan: 46 a. frasa “Keputusan Presiden” sepanjang menyangkut norma regulasi dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden”; b. frasa “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “sekretariat jenderal sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "; c. frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada Petitum angka 2, atas usul Komisi". [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti para Pemohon, serta mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan adanya pertentangan antara frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) dan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 sehingga menyebabkan kebuntuan dalam pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU. Hal ini menimbulkan pemahaman bahwa undang-undang hanya 47 mengamanatkan kepada Komisi untuk mengatur kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat KPPU adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999 untuk mengawasi pelaksanaan UU 5/1999, yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut, berkaitan dengan kelembagaan KPPU, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016, bertanggal 20 September 2017, pada Paragraf [3.14.6] menyatakan: “…dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden [vide Pasal 30 UU 5/1999], dengan kata lain KPPU merupakan lembaga negara bantu (state auxilliary organ). Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara yang bersifat state auxilliary organ yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok. KPPU memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban kepada Presiden. Pemberian pertanggungjawaban kepada Presiden juga menggambarkan bahwa fungsi KPPU sebagai lembaga negara bantu merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif.” Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, KPPU merupakan lembaga negara bantu (state auxilliary organ) yang merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yang pembentukannya berdasarkan perintah undang-undang. Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan produk hukum pembentukan KPPU dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres), hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari materi yang diatur dan sifat peraturan yang mengatur lembaga KPPU itu sendiri. Apabila dicermati lebih lanjut, bahwa pembentukan lembaga KPPU secara faktual cukup diatur dalam keputusan presiden, hal tersebut disebabkan karena menurut pembentuk undang-undang berkaitan dengan lembaga KPPU termasuk di dalamnya susunan organisasi, tugas, dan fungsinya adalah berkenaan dengan hal-hal yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Dengan kata lain oleh karena substansi yang berkaitan dengan pembentukan lembaga KPPU, susunan organisasi, tugas dan fungsinya serta sebagai lembaga yang bersifat membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok dalam rangka mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat adalah hal-hal yang dikategorikan 48 mempunyai sifat konkret, individual, dan sekali selesai. Oleh karenanya hal-hal tersebut dapat diatur dalam keppres. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa secara doktriner keppres bersifat penetapan yang hanya berlaku dan mengikat kepada orang atau pihak tertentu yang disebut dan mengenai hal yang diatur dalam keppres tersebut, dalam hal ini adalah KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya. Dengan demikian hal ini menguatkan argumen bahwa substansi yang berkenaan dengan KPPU memang dapat diakomodir untuk diatur dalam keppres. Sementara itu berkaitan dengan dalil para Pemohon, yang memohon agar berkenaan dengan KPPU diatur dalam peraturan presiden (perpres), tentunya hal tersebut permasalahannya bukan terletak semata-mata karena peraturan perundang-undangannya yang mengatur, akan tetapi lebih kepada substansi yang akan diatur. Oleh karena itu kebutuhan peraturan yang diperlukan untuk mengatur KPPU, sangat tergantung pada substansi peraturan perundang-undangan sejauh mana akan merespon kebutuhan dan dinamika lembaga KPPU, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat serta fungsi dari lembaga KPPU dan kemudian menyebabkan adanya relevansi lembaga KPPU perlu diatur dalam perpres. Bahwa terlepas dari adanya kebutuhan lembaga KPPU yang bersifat kekinian (jika ada) dan juga sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sepanjang belum secara konkret lembaga KPPU sudah ditingkatkan ruang lingkup kewenangannya, tugas dan fungsinya, maka belum tepat apabila pembentukan KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya dilakukan melalui perpres. Sebab, di samping bertentangan dengan alasan historis ketika lembaga KPPU tersebut dibentuk, juga secara doktriner tidak sesuai dengan sifat dari perpres yang mengatur norma yang bersifat umum, abstrak dan terus- menerus. Bahwa uraian pertimbangan hukum Mahkamah di atas juga berlaku (mutatis mutandis) terhadap dalil para Pemohon yang meminta agar frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 ditafsirkan sebagai “Peraturan Presiden.” Hal ini dikarenakan norma yang diatur dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 juga bersifat konkret, individual, dan sekali selesai, yakni terkait dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja dalam KPPU yang merupakan kewenangan komisi untuk mengaturnya. Dengan demikian tidaklah tepat apabila mempermasalahkan norma dari Pasal 34 ayat (1) 49 dan ayat (4) UU 5/1999 yang merupakan norma delegasi dari undang-undang, sementara substansi yang diperintahkan adalah memang berkaitan dengan hal yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai. Dengan kata lain norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) UU 5/1999 merupakan delegasi untuk pembentukan komisi dan susunan organisasi, tugas dan fungsi lembaga KPPU serta ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja dalam KPPU. Sehingga apabila norma pasal-pasal a quo pada frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 dan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden”, maka hal tersebut sama saja dengan menggeser pembentukan KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja pada lembaga KPPU diatur dengan perpres, maka akan menggeser pula alasan historis dan substansi pembentukan KPPU yang dijadikan rujukan ketika dibentuk. Di mana oleh pembentuk undang-undang berkenaan pembentukan komisi cukup diatur dengan keppres sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999, sedangkan berkaitan dengan ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur dengan keputusan Komisi, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999. Di samping hal tersebut bertentangan dengan sifat dari perpres yang merupakan ketentuan pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat umum, abstrak dan terus-menerus, juga terdapat “contradictio in terminis” antara substansi yang diatur dengan norma yang semestinya mengatur dalam norma yang bersangkutan. Terlebih, tidak semua keppres dapat serta-merta dimaknai dan diberlakukan sebagaimana perpres, karena hanya terhadap keppres yang bersifat “mengatur” (regeling) yang dapat dimaknai sebagai perpres. Sementara itu frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 yang berkaitan dengan pembentukan lembaga KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya merupakan keppres yang berisi norma bersifat “mengatur” (regeling) ataukah “menetapkan” (beschikking) hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang memohon agar frasa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat 50 (1) dan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 ditafsirkan sebagai “Peraturan Presiden” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.10.2] Bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan KPPU sebagai lembaga negara yang mempunyai peran penting dan sangat strategis sudah seharusnya didukung oleh sekretariat yang bersifat tetap serta memiliki kemandirian dan kapasitas dalam tata kelola organisasi, kepegawaian, dan pengelolaan anggaran, yakni sekretariat jenderal. Berkaitan dengan dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XII/2014, bertanggal 4 Agustus 2015, Paragraf [3.15] huruf c menyatakan: “Kesekretariatan suatu lembaga atau institusi negara dalam cabang kekuasaan negara mana pun (legislatif, eksekutif, yudikatif) perannya adalah sebagai birokrasi pendukung bagi lembaga atau institusi yang bersangkutan. Keberadaannya merupakan keniscayaan karena kesekretariatan adalah ibarat mesin yang akan menggerakkan lembaga atau institusi itu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya namun ia bukanlah pihak yang akan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga atau institusi yang bersangkutan...” Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, sekretariat KPPU merupakan unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas KPPU yang susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur berdasarkan keputusan Komisi. Oleh karena itu, adanya keinginan para Pemohon yang meminta agar sekretariat KPPU dimaksud ditafsirkan sebagai sekretariat jenderal, menurut Mahkamah, dalam menentukan pembentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU, karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar. Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon yakni dengan meningkatkan status kesekretariatan jenderal pada KPPU, quod non, hal tersebut sama halnya memaksa Mahkamah harus melakukan analisa tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan 51 kesekretariatan-jenderal KPPU, namun sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah. Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat menggambarkan konsekuensi anggaran atau biaya yang akan dikeluarkan oleh negara jika permohonan para Pemohon dikabulkan. Dengan kata lain, hal ini menegaskan bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya. Oleh karena itu, setelah secara kelembagaan kesekretariatan dapat ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal maka hal tersebut baru mempunyai korelasi dengan peraturan yang mengaturnya, apakah tetap diatur dengan keputusan presiden ataukah dengan peraturan presiden, penyesuaian tersebut sangat tergantung pada sifat dan kebutuhan kelembagaannya. Bahwa penegasan berkenaan penentuan status kelembagaan kesekretariatan KPPU yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah, sesungguhnya juga dipahami oleh para Pemohon sebagaimana disampaikan para Pemohon dalam salah satu dalil permohonannya yang menyatakan penyempurnaan UU 5/1999 merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang- undang, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Mahkamah setidak- tidaknya dapat memberikan landasan konstitusional sebagai arah penyempurnaan UU 5/1999, sehingga rancangan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masuk dalam daftar prolegnas rancangan undang-undang prioritas dan segera dilaksanakan (vide permohonan para Pemohon hlm. 28, huruf e). Terhadap hal tersebut, Mahkamah dapat memahami bahwa oleh karena penyempurnaan UU 5/1999 dapat juga merupakan bagian penegasan terhadap kedudukan dan kewenangan kelembagaan kesekretariatan KPPU maka dengan mempertimbangkan, bahwa lembaga KPPU dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menindak adanya praktik monopoli dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha di Indonesia, KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden seperti yang disebutkan pada Pasal 30 UU 5/1999, dan ditambah dalam perjalanannya selama ini KPPU mampu menjawab tantangan untuk mengawal penerapan UU 5/1999 dan mencegah adanya praktik monopoli dan 52 persaingan usaha tidak sehat di berbagai sektor perekonomian Indonesia. Maka, melalui putusan ini Mahkamah penting menegaskan status kelembagaan KPPU, apabila memiliki urgensi dan telah dilakukan pengkajian yang komprehensif serta telah disesuaikan dengan kebutuhan kewenangan, ruang lingkup tugas dan fungsinya, dapat saja disesuaikan dan tidak menjadi penghalang KPPU untuk berkembang menjadi lembaga yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon berkaitan kata “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “sekretariat jenderal sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" tidaklah beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 53 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. -------------------------------------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Aswanto, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda (concurring opinion) perihal pokok permohonan frasa “Keputusan Presiden” yang menyangkut norma dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “Keputusan Presiden” dalam norma Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 yang menyatakan “Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan “Keputusan Presiden” adalah inkonstitusional apabila frasa “Keputusan Presiden” tidak dimaknai menjadi “Peraturan Presiden”. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut penting untuk dilihat kembali waktu pengesahan UU 5/1999 dan waktu pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang dibentuk sesuai dengan perintah UU 5/1999. Penentuan waktu (time constraint) tersebut diperlukan karena berkaitan dengan perubahan nomenklatur produk hukum berupa “Keputusan” dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU 10/2004). [6.2] Menimbang bahwa seturut dengan tidak adanya lagi penyebutan “Keputusan” untuk muatan yang bersifat pengaturan, maka “Ketentuan Penutup” yang termaktub dalam Pasal 56 UU 10/2004 menyatakan “Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang 54 sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Dalam perkembangannya, sekalipun UU 10/2004 dinyatakan tidak berlaku, ketentuan yang sama dengan muatan Pasal 56 UU 10/2004 tersebut tetap dipertahankan. Dalam hal ini, Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) sebagai pengganti UU 10/2004 menyatakan, “Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. [6.3] Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Keppres 75/1999), di mana muatannya mengatur mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi KPPU. Pengaturan produk hukum dengan menggunakan nomenklatur tersebut dapat dipahami karena Keppres 75/1999 dibentuk sebelum berlakunya UU 10/2004. Namun dalam perkembangannya, setelah berlakunya UU 10/2004, dikarenakan perlunya dilakukan penyempurnaan guna mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU, Keppres 75/1999 telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sesuai dengan amanat Pasal 56 UU 10/2004, nomenklatur produk hukum perubahan dimaksud tidak lagi menggunakan nomenklatur “Keputusan Presiden” sebagaimana nomenklatur yang digunakan dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999, melainkan telah disesuaikan dengan nomenklatur dalam UU 10/2004, yaitu “Peraturan Presiden”. Sebetulnya, perihal perubahan nomenklatur ini pun telah diketahui dan dipahami oleh para Pemohon sebagaimana dinyatakan dengan jelas dan terang dalam mendalilkan ketidakjelasan status kelembagaan KPPU (vide permohonan para Pemohon hlm. 15 huruf b). Dengan demikian, apa yang dimohonkan oleh para Pemohon telah dengan sendirinya terjawab oleh para Pemohon dalam permohonan a quo bahwa “Keputusan Presiden” dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 karena bermuatan mengatur sebagaimana ketentuan Pasal 56 UU 10/2004 jo. Pasal 100 UU 12/2011 55 telah dimaknai sebagai “peraturan” in casu “Peraturan Presiden” tanpa harus melalui pengujian konstitusionalitas norma a quo. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, dan Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra 56 ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia