54/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 54/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun. Alamat : Jalan Kedondong I Nomor 36 RT/RW 011/006, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun. Alamat : Jalan A.M. Kamaruddin RT/RW 003/002, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Oktober 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PUU/PAN.MK/AP3/10/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan Nomor 54/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah melalui email pada tanggal 30 Oktober 2021, menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, …” 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...” 4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara yang berbunyi: “Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi”, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 6. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang in casu UU Maluku Utara terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PUU) menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau; d. lembaga negara”. Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: ”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, serta merujuk 4 pada Pasal 4 ayat (2) PMK Tata Beracara PUU, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, juncto Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara PUU yang memiliki hak konstitusional yang mana hak-hak tersebut terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara, hak tersebut berupa hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan: “Dari praktik Mahkamah Konstitusi (2003—2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak, berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap Undang- 5 Undang Dasar 1945.” Hal ini, secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi diterapkan, terakhir melalui Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam Perkara Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. 5. Bahwa para Pemohon adalah WNI, warga Daerah Provinsi Maluku Utara, dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [Vide Bukti P-07 & Bukti P-08], sekaligus berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun [Vide Bukti P-10 & P-11], yang concern terhadap UU Maluku Utara demi kepentingan publik dan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara, di mana hak-hak konstitusionalnya terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan keberadaan Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara terhadap UUD 1945. 6. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan WNI merasa mengalami kerugian hak konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional berupa hak atas kepastian hukum atas berlakunya Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara. Hal ini dikarenakan, sejak pengundangan UU Maluku Utara pada 4 Oktober 1999 silam, hingga kini, kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun lamanya, Pemerintah tidak mampu menuntaskan permasalahan ibukota Provinsi Maluku Utara yang “berkepastian hukum” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) UU Maluku Utara, yang menentukan: Pasal 9 ayat (1): “Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi”. Penjelasan Pasal 9 ayat (1): “Yang dimaksud dengan Sofifi sebagai ibukota Propinsi Maluku Utara pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah”. Pasal 20 ayat (2): “Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun ibukota Propinsi Maluku Utara yang definitif telah difungsikan.” Keterlambatan atau Ketidakmampuan Pemerintah dimaksud menyebabkan adanya ketidakpastian hukum pengaturan mengenai Ibukota Provinsi Maluku Utara. Terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, 6 Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (selanjutnya disebut UU Tidore Kepulauan) dibentuk daerah otonomi baru (DOB) Kota Tidore Kepulauan, yang berdasarkan Pasal 7 UU Tidore Kepulauan memiliki wilayah administratif berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang terdiri atas: a. Kecamatan Tidore; b. Kecamatan Oba Utara; c. Kecamatan Oba; d. Kecamatan Tidore Selatan; dan e. Kecamatan Tidore Utara. Sebelumnya, perlu dikemukakan bahwa ibukota Kabupaten Halmahera Tengah berkedudukan di Tidore. Dengan terbentuknya Kota Tidore Kepulauan, wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dikurangi dengan wilayah Kota Tidore Kepulauan. Pergeseran wilayah administratif dari entitas “Sofifi” sebagai “kawasan” ibukota Provinsi Maluku Utara yang semula ditentukan berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan UU Maluku Utara, kemudian bergeser ke Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan (oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Kecamatan Oba dimekarkan menjadi Kecamatan Oba, dan Kecamatan Oba Utara) berdasarkan UU Tidore Kepulauan menyebabkan adanya pertentangan atau konflik norma sehingga pengaturan mengenai Ibukota Provinsi Maluku Utara tidak memiliki kepastian hukum. Terlebih, bila mengacu pada Pasal 22 UU Tidore Kepulauan, disebutkan bahwa: “Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang- undangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.” Pada konteks ini, para Pemohon merasa concern demi kepentingan publik Maluku Utara, dan secara nyata dirugikan atau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya, karena sebagai warga daerah Provinsi Maluku Utara, belum memperoleh kepastian hukum dari Pemerintah berupa pengaturan yang berkepastian hukum mengenai wilayah ibukota atau pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara, dan sekaligus tidak mendapatkan 7 perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam hal ini aspek hukum pemerintahan daerah, mengingat daerah provinsi lainnya di Indonesia tidak memiliki permasalahan hukum yang serupa. Provinsi Maluku Utara merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang ibukotanya berstatus “imajiner” karena ketiadaan pengaturan yang berkepastian hukum. Status ibukota imajiner dimaksud, menurut para Pemohon, merugikan atau berpotensi merugikan para Pemohon selaku warga Daerah Provinsi Maluku Utara, karena berdampak pada derajat kualitas pelayanan publik yang tidak optimal, dan “sedikit banyak” berkontribusi negatif terhadap percepatan pembangunan daerah. Berdasarkan Indonesia Governance Index (IGI) 2014 [Vide Bukti P-04], Maluku Utara berada di dasar klasemen Provinsi Terburuk dengan skor 4.45 dari 33 provinsi. Belum lagi pada aspek lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019—2020, selain terpuruk pada urutan ketiga terbawah dengan skor 68,18, IPM Maluku Utara bahkan mengalami defisit pertumbuhan sebesar -0.31 [Vide Bukti P-05]. Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai “putra daerah” berkepentingan langsung atau memiliki pertautan langsung terhadap permasalahan ini, dan merasakan adanya keresahan masyarakat atas adanya ketidakpastian hukum dimaksud. Hal ini merupakan permasalahan utama daerah, dan sekaligus menyita perhatian publik Maluku Utara. 7. Bahwa para Pemohon sebagai Dosen di bidang Hukum Tata Negara, pada Fakultas Hukum, Universitas Khairun, concern dan aktif melakukan kegiatan- kegiatan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai konstitusionalisme, dan melakukan asistensi sesuai bidang keahlian terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota/provinsi, misalnya menyusun pendapat hukum (legal opinion), penelitian hukum (legal research), saran kebijakan (policy advice), melakukan penyuluhan hukum (legal counseling), bimbingan teknis (technical guidance), dan membantu menyusun rancangan peraturan daerah dan naskah akademik rancangan peraturan daerah (legislative drafting) dalam lingkup Provinsi Maluku Utara. Mengenai kedudukan wilayah ibukota atau pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara yang berstatus imajiner, para Pemohon berpendapat bahwa secara materiil Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara menyebabkan Pemerintah 8 Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagaimana ditentukan dalam peraturan-perundang-undangan, terutama dalam hal penyelenggaran pelayanan publik, dan aspek tata kelola pemerintahan, yang dampaknya merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan para Pemohon sebagai Dosen dan sekaligus warga Daerah Provinsi Maluku Utara. Selain itu, para Pemohon merasa tidak dapat secara optimal ikut serta membangun daerah sesuai bidang keahlian yang dimiliki. Pada konteks ini, para Pemohon dengan mengatasnamakan kepentingan publik (organizational standing), memperjuangkan kehendak kolektif publik Maluku Utara untuk terealisasinya pengaturan ibukota provinsi Maluku Utara yang berkepastian hukum. Para Pemohon berpendapat, selama hal ini belum terlaksana, maka hak kolektif masyarakat untuk ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Daerah Provinsi Maluku Utara terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar. Pada konteks ini, para Pemohon mengajukan permohonan a quo, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dengan bepedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 20 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang statuta Universitas Khairun. Di samping itu, para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, memaknai hal ini sebagai bentuk keterlibatan dalam upaya memajukan diri dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini sebagaimana diamanahkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara bertentangan dengan UUD 1945 khususnya terhadap Pasal 28D ayat (1) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 9. Bahwa menurut para Pemohon jika Permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, 9 serta terpenuhinya aspek kepastian hukum terkait pengaturan Ibukota Provinsi Maluku Utara. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau organizational standing dan hubungan hukum (causal verband) untuk mengajukan Permohonan a quo. C. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara yang menyatakan “Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi”, dengan disertai Penjelasan: “Yang dimaksud dengan Sofifi sebagai ibukota Propinsi Maluku Utara pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah”. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal a quo yang mengatur Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dengan alasan-alasan sebagai berikut: 3.1. Bahwa pemindahan aktivitas pemerintahan sejak pembentukan Provinsi Maluku Utara dari Ternate sebagai ibukota transisional ke kawasan Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara, baru dapat terlaksana secara bertahap hingga tanggal 4 Agustus 2010, meskipun rancangan undang-undang mengenai pembentukan daerah otonomi baru Kota Sofifi belum diundangkan. Sebelumya, perlu dikemukakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2003 diundangkan UU Tidore Kepulauan, di dalamnya dibentuk daerah otonomi baru Kota Tidore Kepulauan yang wilayah administratifnya mencakup kawasan Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Pemindahan ini menjadi sebuah harapan besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara yang baru saja menikmati pemekaran wilayah dari sebelumnya kabupaten dan kota dalam lingkup Provinsi Maluku menjadi satuan pemerintahan daerah otonom baru Provinsi Maluku Utara. 10 3.2. Bahwa pemindahan aktivitas pemerintahan dimaksud ternyata mengabaikan salah satu faktor mendasar yaitu belum terbentuknya sebuah kawasan pusat pemerintahan atau ibukota provinsi yang berkepastian hukum. Padahal, secara eksplisit, Pasal 20 UU Maluku Utara menentukan: “(1) Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi ibukota Propinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ibukota sementara ditetapkan di Ternate; dan (2) Selambat- lambatnya dalam jangka waktu lima tahun, Ibukota Propinsi Maluku Utara yang definitif telah difungsikan.” Pemaknaan kata “sarana” dalam frasa “sarana dan prasarana” di atas hemat para Pemohon dapat dimaknai mencakup pula terbentuknya sebuah entitas badan hukum publik yang diposisikan sebagai kawasan pusat pemerintahan atau ibukota provinsi, sedangkan frasa “telah difungsikan” bermakna pembatasan dalam aspek waktu. Ini berarti dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah UU Maluku Utara diundangkan (4 Oktober 2004), Pemerintah berkewajiban untuk membentuk kawasan pusat pemerintahan atau ibukota provinsi yang berkepastian hukum. Mirisnya, selama 22 (dua puluh dua) tahun sejak Provinsi ini terbentuk, aspek kepastian hukum dimaksud masih sumir. Dua faktor utama yang menghalangi momentum pembentukan kawasan pemerintahan atau ibukota dimaksud, pada lima tahun pertama Maluku Utara adalah munculnya konflik horisontal bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dan pada lima tahun kedua, berupa konflik akut Pemilihan Gubernur yang menyita perhatian Pemerintah dan masyarakat Daerah, ditambah kompleksitas permasalahan sosio-kultural lainnya. 3.3. Bahwa bila dikaji lebih jauh, singkatnya, Pasal 20 ayat (1) UU Maluku Utara di atas merupakan prasyarat untuk pemberlakuan ayat (2)-nya, dengan kata lain selama kawasan pusat pemerintahan atau ibukota provinsi yang berkepastian hukum belum terbentuk, pemindahan pusat pemerintahan dari Ternate ke “Sofifi” belum seharusnya dilaksanakan. Logika hukum ini dipertahankan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah paling tidak hingga 4 Agustus 2010, ketika secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan “Kota Sofifi” sebagai pusat pemerintahan Maluku Utara, 11 (sebelas) tahun setelah Provinsi terbentuk. Peresmian tersebut, menurut para 11 Pemohon terlalu prematur, karena Presiden saat itu meresmikan suatu konsep daerah pusat pemerintahan yang masih abstrak. Sebuah “kota imajiner” yang realitasnya belum memiliki batas wilayah yang pasti, struktur pemerintahan daerah yang jelas, dan sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan fungsinya sebagai ibukota provinsi. Konsekuensi pemindahan pusat pemerintahan yang prematur tersebut, menurut para Pemohon berdampak pada derajat kualitas pelayanan publik yang tidak optimal, dan “sedikit banyak” berkontribusi negatif terhadap percepatan pembangunan daerah. Berdasarkan Indonesia Governance Index (IGI) 2014 [Vide Bukti P-04], Maluku Utara berada di dasar klasemen Provinsi Terburuk dengan skor 4.45 dari 33 provinsi. Belum lagi pada aspek lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019—2020, selain terpuruk pada urutan ketiga terbawah dengan skor 68,18, IPM Maluku Utara bahkan mengalami defisit pertumbuhan sebesar -0.31 [Vide Bukti P-05]. 3.4. Bahwa Provinsi Maluku Utara jelas membutuhkan ibu kota provinsi, yang berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara ditentukan berada di kawasan Sofifi, Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah. Dapat dikatakan, selama aspek kepastian hukum mengenai pembentukan ibu kota provinsi belum terpenuhi, maka tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah berjalan di tempat (stagnan), dan menjadikan Maluku Utara semakin tertinggal jauh pembangunannya dibandingkan provinsi-provinsi lain di Nusantara. Kepastian hukum pembentukan ibu kota provinsi yang memiliki cakupan wilayah yang pasti dengan desain rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah tersendiri menjadi pra syarat utama pembangunan di segala sektor, terutama soal tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah. Kepemilikan RDTR tersendiri menjadi faktor krusial karena berkaitan dengan penataan ruang suatu wilayah, mengingat, dengan telah adanya RDTR di Ibu kota Provinsi, selain akan memudahkan dalam proses perizinan juga menciptakan kepastian hukum bagi calon investor yang akan berinvestasi atau bagi pengguna anggaran yang akan mengerjakan proyek pembangunan fisik pada suatu titik tertentu di wilayah ibukota provinsi. 3.5. Bahwa bila ditelisik lebih jauh dalam UU Pemda memang terdapat sejumlah langkah alternatif percepatan pembangunan “Sofifi” selagi 12 menunggu terbentuknya pusat pemerintahan atau ibukota provinsi Maluku Utara yang berkepastian hukum, di antaranya Kawasan Khusus, dan Kawasan Perkotaan. Terdapat juga konsep Kota/Kabupaten Adminsitratif yang tidak memiliki otonomi bila berkaca pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, yang hanya dapat diterapkan di DKI Jakarta. Opsi kawasan khusus Sofifi yang sempat diwacanakan Pemerintah melalui pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Khusus Sofifi namun akhirnya dibatalkan [Vide Bukti P-09], tidak memungkinkan diterapkan, karena tidak ada fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional di Sofifi. Berbeda halnya dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014. Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai memenuhi kepentingan strategis nasional sebagai daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Indonesia, dan pertahanan negara sebagai Kawasan Angkatan Perang (Pangkalan Militer Terpadu). Opsi Kawasan Perkotaan juga tidak realistis, mengingat berdasarkan Pasal 355 ayat (3) UU Pemda, kawasan perkotaan hanya dapat dikembangkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten. Opsi yang lebih sesuai bila Pemerintah serius menangani polemik ini adalah dengan membentuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Sofifi, atau Perpres Kawasan Khusus Sofifi di Kota Tidore Kepulauan. Namun, hemat para Pemohon, Perpres ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan, melainkan hanya bersifat sementara. Namun, akan lebih baik lagi, menurut para Pemohon, bila Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang perubahan kedua UU Maluku Utara, yang salah satu materi muatannya, khususnya Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi: “Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan.” 3.6. Bahwa penggunaan kata “Sofifi” saat ini dalam konteks administrasi pemerintahan daerah, merujuk pada “Kelurahan Sofifi” di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Bila dipandang perlu, salah satu opsi yang memungkinkan untuk ditempuh adalah melalui “pemekaran daerah” berupa “pemecahan” sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan untuk menjadi dua 13 daerah baru (Kota Sofifi dan Kota Tidore Kepulauan). Pada konteks inilah, pihak pemangku kepentingan (stakeholder) perlu secara seksama memahami kondisi sosio-kultural masyarakat. Para Pemohon meyakini bahwa prinsipnya, pembentukan Kota Sofifi dalam kondisi apapun tidak boleh mengorbankan Kota Tidore Kepulauan, sehingga restitusi yang layak perlu didapatkan Daerah Kota Tidore Kepulauan, baik dalam pengertiannya sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, maupun sebagai sebuah kesatuan masyarakat adat. Restitusi yang layak dimaksud dapat berupa pembentukan Kota Istimewa Tidore atau Kota Khusus Tidore sebagai bentuk inovasi dan penghargaan Pemerintah terhadap kemegahan sejarah Kesultanan Tidore, kendatipun penerapan desentralisasi asimetis dalam praktik ketatanegaran Republik Indonesia hanya ditentukan berada pada level provinsi. 3.7. Bahwa sejarah mencatat dengan “tinta emas” Kesultanan Tidore di Maluku Utara selain memiliki andil dalam pendirian NKRI, wilayah teritorial atau wilayah kekuasaan adat Kesultanan Tidore sebelum kemerdekaan Republik Indonesia meliputi Papua, Maluku, Seram dan sebagian wilayah Sulawesi, yang kemudian diserahkan, termasuk kedaulatannya kepada Republik Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno menyempatkan waktu dalam kunjungan kenegaraannya datang ke Tidore untuk menemui Sultan Tidore ke-35, Zainal Abidin Syah. Semangat perjuangan Kesultanan Tidore juga berlanjut saat pengembalian Papua Barat ke pangkuan NKRI dan atas dasar itu juga pemerintahan Soekarno melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat menetapkan Soasio-Tidore sebagai ibu kota propinsi perjuangan Irian Barat pada tanggal 23 September 1956, dan sekaligus mengangkat Sultan Tidore Zainal Abidin Sjah sebagai Gubernur Irian Barat pertama pada saat itu. Selanjutnya sesuai Keputusan Presiden Nomor 220 Tahun 1961, tanggal 4 Mei 1962, beliau ditetapkan sebagai Gubernur tetap Propinsi Irian Barat. Tanpa kontribusi Sultan Zainal Abidin Syah, Papua boleh jadi saat ini bukan merupakan wilayah integral NKRI. Pada konteks ini, cukup beralasan untuk mengatakan bahwa Sultan Zainal Abidin Syah memberikan sepertiga wilayah teritorial Republik Indonesia. 14 3.8. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Pnps. Tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru, wilayah Tidore meliputi Kewedanaan Tidore yang meliputi distrik Tidore, Oba, dan Wasile yang nantinya termasuk dalam lingkup Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Utara. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Udang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah, Soa Sio-Tidore berstatus sebagai ibukota, yang wilayahnya meliputi Kecamatan Tidore, Oba, Wasile, Weda, Patani-Gebe, dan Maba. Setelah terbentuknya Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah kemudian dimekarkan menjadi tiga daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Singkatnya, wilayah administratif Tidore pada tahun 2003 menyusut drastis yang hanya meliputi Kecamatan Tidore, Oba Utara, Oba, Tidore Selatan, dan Tidore Utara. 3.9. Bahwa penyusutan wilayah administratif di atas, menjadi salah satu perhatian utama masyarakat, pranata adat, Pemerintah Kota, dan DPRD Kota Tidore Kepulauan yang satu suara dalam menanggapi isu pembentukan Kota Sofifi. Hal ini, paling tidak, tercermin dari ditetapkannya Idin (Maklumat) Sultan Tidore Nomor 1/KT/2010 oleh Sultan Djafar Syah yang hingga kini masih berlaku [Vide Bukti P-06]. Banyak hal yang akan dipertaruhkan dengan pemecahan wilayah Kota Tidore Kepulauan, seperti potensi perubahan nama daerah yang berubah menjadi “Kota Tidore” saja, tanpa adanya kata “Kepulauan” yang selama ini menjadi simbol prestise budaya. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila seluruh daratan Oba dimekarkan menjadi kota Sofifi, sehingga menyebabkan pengurangan dana alokasi khusus, penurunan potensi pendapatan asli daerah, dan lain sebagainya. Belum lagi dampaknya pada aspek sosio-kultural terkait kemegahan jati diri Orang Tidore yang sarat dengan kekayaan sejarah, dan terutama peran penting Kesultanan Tidore dalam merawat dan mempertahankan integritas wilayah teritorial NKRI di wilayah timur Nusantara. 15 3.10. Bahwa hal-hal di atas perlu dipertimbangkan secara berhati-hati oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam wacana pembentukan DOB Kota Sofifi, mengingat sesuai janji politik Presiden Joko Widodo, moratorium pembentukan daerah otonomi baru akan dicabut pasca pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, namun nampaknya tertunda karena Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini berarti, di tahun- tahun mendatang, mekanisme pembentukan DOB kota Sofifi dapat dilaksanakan dalam kerangka politik hukum. Moratorium dimaksud di tujuh tahun terakhir ini, dan kegagalan stakeholder untuk menghasilkan kompromi politik berupa ganti kerugian yang layak bagi Kota Tidore Kepulauan menjadi penghambat utama pembentukan kota Sofifi, bukan terletak pada masalah komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal pertama yang perlu dikompromikan adalah batas-batas wilayah administratif kota Sofifi, yang idealnya terbatas pada “Kecamatan Oba Utara” saja, dan selanjutnya bentuk restitusi/kompensasi yang dimaksudkan untuk memastikan setelah pemekaran kota Sofifi, Kota Tidore Kepulauan tetap mampu untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini penting dipastikan, karena berdasarkan UU Pemda, Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Nasib seperti ini jelas tidak boleh terjadi kepada Kota Tidore Kepulauan. 3.11. Bahwa terkait dengan pemekaran Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana diuraikan pada angka 3.8. di atas, para Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya pengaturan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara, yang mana, dalam Penjelasan-nya: “Yang dimaksud dengan Sofifi sebagai ibukota Propinsi Maluku Utara pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah”, menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal, baik secara de jure maupun de facto, entitas Sofifi sebagai kawasan ibukota atau pusat pemerintahan Propinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Melalui pengundangan UU Tidore Kepulauan dibentuk daerah otonomi baru Kota Tidore Kepulauan, yang berdasarkan Pasal 7 UU Tidore Kepulauan 16 memiliki wilayah administratif berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang diantaranya terdiri atas Kecamatan Oba, dan Kecamatan Oba Utara. Dengan terbentuknya Kota Tidore Kepulauan, wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dikurangi dengan wilayah Kota Tidore Kepulauan. Pergeseran wilayah administratif dari entitas “Sofifi” sebagai “kawasan” ibukota Provinsi Maluku Utara yang semula ditentukan berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah, kemudian bergeser ke Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan menyebabkan adanya pertentangan atau konflik norma sehingga pengaturan mengenai Ibukota Provinsi Maluku Utara tidak memiliki kepastian hukum. Terlebih, bila menelisik Pasal 22 UU Tidore Kepulauan, disebutkan bahwa: “Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.” Hal ini berarti, menurut para Pemohon, konstruksi hukum Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara seharusnya dimaknai: “Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan.” 3.12. Bahwa menurut para Pemohon, dengan dibentuknya UU Tidore Kepulauan, berkonsekuensi bahwa secara tidak langsung/implisit Pembentuk Undang-Undang menentukan Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonomi baru yang di dalam wilayah administratifnya terdapat kawasan atau kelurahan Sofifi, di Kecamatan Oba Utara sebagai wilayah ibu kota provinsi, atau setidak-tidaknya pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Hal ini, ditambah ketidakmungkinan atau ketidakmanfaatan pemindahan kembali ibu kota provinsi di wilayah lain, dan dengan telah dibangunnya sebagian besar sarana dan prasarana pemerintahan provinsi di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Kota Tidore Kepulauan de facto merupakan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. 3.13. Bahwa berdasarkan Laporan Akhir Kajian Akademis Kelayakan Pembentukan Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara dengan judul: “Menuntaskan Konsensus Membangun Sofi”, 2011, yang dilaksanakan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, disimpulkan bahwa: “pembentukan Kota Sofifi 17 dibutuhkan namun saat ini belum memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat politik, maupun syarat regulasi”. Lebih lengkapnya, dijelaskan sebagai berikut: “Kajian ini menemukan bahwa pembentukan Kota Sofifi dibutuhkan namun saat ini belum memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat politik, maupun syarat regulasi. Oleh karena itu, agar pembentukan Kota Sofifi dapat dilaksanakan, syarat-syarat tersebut harus segera dipenuhi. Saat yang sama, upaya pengembangan Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah induk juga harus memperoleh perhatian yang serius dari semua pihak, agar jika nantinya Sofifi dikembangkan sebagai DOB, maka Kota Sofifi dan Kota Tidore Kepulauan harus sama-sama berkembang dan kuat.” 3.13.1. Lebih lanjut, kesimpulan terkait pembentukan Kota Sofifi yang masih belum memenuhi syarat politik maupun syarat administratif di atas, DPP Fisipol UGM menguraikan terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam hal ini: a. Lemahnya Komunikasi Politik Komunikasi politik dalam rencana pembentukan Kota Sofifi amat lemah. Tidak terlihat upaya sungguh-sungguh dari otoritas pemerintahan untuk menjembatani kepentingan politik yang beragam. Pihak-pihak yang berkepentingan saling bersilang pendapat di ranah publik, serta saling berlomba mengambil langkah poltik, namun secara substantif pihak-pihak ini tidak saling bertemu dan membicarakan persoalan secara tuntas. Mobilisasi massa menjadi metode andalan pihak-pihak yang berkepentingan, sementara proses dialogis cukup terabaikan, sehingga kontroversi seputaran pembentukan Kota Sofifi sangat kuat, dan potensi konflik masih sangat besar. b. Minimnya Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana di Sofifi sangatlah tidak memadai untuk terbentuknya pemerintahan kota. Tata ruang kawasan ini masih jauh dari ideal, dan peruntukan lahan tidak semuanya memenuhi kaidah tata ruang ideal. Prasarana penunjang sebagai sebuah kota juga masih jauh dari memadai. Terlebih, pola okupasi dan struktur perekonomian kawasan ini masih belum menunjukkan karakter masyarakat urban [bahkan hingga saat ini; para Pemohon]. 18 c. Pelanggaran Prosedur Proses pembentukan Kota Sofifi yang berjalan sejauh ini belum sepenuhnya mematuhi prosedur prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (PP Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Peraturan Daerah) ini menekankan bahwa pembentukan DOB wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. PP Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Peraturan Daerah menekankan pula pentingnya proses pengusulan pembentukan DOB yang berasal dari bawah, dan bukan berasal dari atas. Regulasi ini tegas mengatur pentingnya aspirasi dari masyarakat yang dikerangkai oleh keputusan formal pemerintah desa/kelurahan, dilanjutkan dengan adanya keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi tersebut, selanjutnya persetujuan bupati/walikota, gubernur dan terakhir ditutup dengan proses kajian dan persetujuan dari pemerintah pusat. Sejauh ini, disimpulkan bahwa proses pembentukan Kota Sofifi sangat top-down. Ide-ide pembentukan kota ini lebih banyak berasal dan dikelola di level elit daerah. 3.13.2. Selanjutnya, dalam kajian akademik lainnya, disebutkan bahwa berdasarkan PP Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, terkait rencana Sofifi menjadi daerah otonom baru, hal terpenting yang harus disiapkan diantaranya adalah infrastruktur dan suprastruktur yang memadai, selain itu kemampuan keuangan dan ekonomi daerah, kerena hal ini sangat menunjang dalam mencapai derajat kualitas pelayanan publik yang baik, sesuai tujuan otonomi daerah. Menilai keadaan Sofifi dengan pertimbangan- pertimbangan obyektif dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan daerah otonom baru di Sofifi sangat dipaksakan, mengingat syarat-syarat yang harus dimiliki oleh daerah yang akan dimekarkan, seperti kepadatan penduduk, kemampuan ekonomi dan keuangan, infrastruktur dan suprastruktur, belum dimiliki oleh Sofifi. Wacana pemekaran sofifi ini lebih dipengaruhi oleh langkah politis kelompok elit di tingkat propinsi. Pertimbangan politis cenderung lebih dominan daripada 19 aspek pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai tujuan dan semangat otonomi daerah (M. Gufron Marsaoly, & M. Baiquni, 2011, “Studi tentang Rencana Pembentukan Kota Otonom Sofifi”, Tesis, Magister Administrasi Publik, Fisipol UGM). 3.14. Berdasarkan hal-hal di atas, dan dengan mempertimbangkan realitas perkembangan kontemporer daerah, cukup beralasan untuk menyatakan bahwa saat ini Sofifi tidak layak, dan menimbulkan ketidakpastian hukum atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum untuk diposisikan sebagai ibukota provinsi Maluku Utara. Dibutuhkan rentang waktu yang tidak dapat ditentukan untuk mengembangkan wilayah ini agar memiliki kelayakan sebagai ibukota provinsi, terlebih tanpa adanya pengundangan UU DOB Kota Sofifi, sesuatu yang secara politik dan administratif hampir pasti tidak dapat dicapai. Karena itu, status quo Sofifi sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara beserta Penjelasan-nya perlu direkonstruksi agar berkesesuaian dengan UUD 1945. Uraian demikian, dan diperkuat dengan argumentasi bahwa Kota Tidore Kepulauan de facto merupakan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara, serta adanya ketidakpastian hukum berupa konflik atau pertentangan norma terkait pergeseran wilayah administratif dari entitas “Sofifi” sebagai “kawasan” ibukota Provinsi Maluku Utara yang semula ditentukan berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah, kemudian bergeser dan menjadi bagian integral dari Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan membuat para Pemohon meyakini bahwa untuk mengurai benang kusut permasalahan “ibu kota imajiner” Provinsi Maluku Utara yang selama 22 (dua puluh dua) tahun ini tidak terurai, solusi konkritnya adalah dengan menetapkan atau memaknai “Sofifi, Kota Tidore Kepulauan” sebagai ibukota atau setidak-tidaknya pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 20 D. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, demi pemenuhan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan terkait pengaturan Ibukota Provinsi Maluku Utara, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan”; 21 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 November 2021, sebagai berikut: 1. Bukti P-01 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-02 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat; 3. Bukti P-03 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara; 4. Bukti P-04 : Indonesia Governance Index (IGI) 2014 & Indeks tata Kelola Pemerintahan Versi IGI 5. Bukti P-05 : Indeks Pembangunan Manusia 2020. Berita Resmi Statistik No. 97/12/Th. XXIII, 15 Desember 2020 6. Bukti P-06 : Fotokopi Penegasan Substansi Idin (Maklumat) Sultan Tidore Nomor 1/KT/2010; 7. Bukti P-07 : Fotokopi KTP Pemohon I; 22 8. Bukti P-08 : Fotokopi KTP Pemohon II; 9. Bukti P-09 : Fotokopi berita Pembatalan Kawasan Khusus Sofifi; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31126/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Pemohon I sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67/H44.A/KP/2007 tentang Pengangkatan Pemohon II sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 23 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (selanjutnya disebut UU 46/1999) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 24 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 9 ayat (1) UU 46/1999 yang selengkapnya menyatakan, “Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi.” 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun yang concern terhadap UU 46/1999; 3. Bahwa dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum atas berlakunya Pasal 9 ayat (1) UU 46/1999 telah terlanggar dikarenakan sejak diundangkan UU 46/1999 pada 4 Oktober 1999, hingga kini, kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun lamanya, Pemerintah tidak 25 mampu menuntaskan permasalahan ibukota Provinsi Maluku Utara yang “berkepastian hukum” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) UU 46/1999; b. Bahwa pada awalnya, ibukota Kabupaten Halmahera Tengah berkedudukan di Tidore. Dengan terbentuknya Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (selanjutnya disebut UU 1/2003), berdampak pada pembentukan wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang dikurangi wilayah Kota Tidore Kepulauan. Akibatnya, wilayah administratif “Sofifi” sebagai “kawasan” ibukota Provinsi Maluku Utara yang semula ditentukan berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan UU 46/1999, kemudian bergeser ke Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan (oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Kecamatan Oba dimekarkan menjadi Kecamatan Oba, dan Kecamatan Oba Utara). Sehingga adanya pergeseran ini menyebabkan pengaturan Ibukota Provinsi Maluku Utara tidak memiliki kepastian hukum. Terlebih, jika mengacu pada Pasal 22 UU 1/2003 yang menentukan “Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.” c. Bahwa para Pemohon merasa concern demi kepentingan publik Maluku Utara, yang telah nyata dirugikan hak konstitusionalnya, karena sebagai warga daerah Provinsi Maluku Utara, sampai saat ini belum memperoleh kepastian hukum mengenai wilayah ibukota atau pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara, dan sekaligus tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam hal ini aspek hukum pemerintahan daerah, mengingat daerah provinsi lainnya di Indonesia tidak memiliki permasalahan hukum yang serupa. Provinsi Maluku Utara merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang ibukotanya berstatus “imajiner” karena ketiadaan pengaturan yang berkepastian hukum. Status ibukota imajiner dimaksud, menurut para Pemohon, merugikan atau berpotensi merugikan para Pemohon selaku warga Daerah Provinsi Maluku Utara, karena berdampak 26 pada derajat kualitas pelayanan publik yang tidak optimal, dan “sedikit banyak” berkontribusi negatif terhadap percepatan pembangunan daerah; d. Bahwa para Pemohon merasa tidak dapat secara optimal ikut serta membangun daerah sesuai bidang keahlian yang dimiliki. Pada konteks ini, para Pemohon dengan mengatasnamakan kepentingan publik, memperjuangkan kehendak kolektif publik Maluku Utara untuk terealisasinya Ibukota Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Para Pemohon berpendapat, selama hal ini belum terlaksana, hak kolektif masyarakat untuk ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Daerah Provinsi Maluku Utara terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar. Pada konteks ini, para Pemohon mengajukan permohonan a quo, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pengabdian kepada masyarakat, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 20 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun. Di samping itu, para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, memaknai hal ini sebagai bentuk keterlibatan dalam upaya memajukan diri dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; [3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh ihwal kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 bertanggal 13 Oktober 2016, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan siapa pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut: “... apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial 27 menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.” Pertimbangan Mahkamah demikian kemudian antara lain ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020 bertanggal 25 November 2020 yang dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat sebagai berikut: “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 ini menegaskan bahwa terhadap persoalan yang kewenangannya dipegang secara bersama- sama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pihak yang dirugikan dengan berlakunya UU terkait dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai satu kesatuan dengan DPRD. Penegasan mengenai hal ini pun termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selain itu, Pasal 57 UU 23/2014 juga menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Atas dasar itu maka yang dapat mengajukan permohonan mewakili daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk pemerintahan daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;” Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan pemerintahan daerah adalah kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota); [3.6.2] Bahwa terkait dengan hal tersebut, oleh karena yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 46/1999 adalah berkenaan dengan penetapan administratif 28 Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara yang berkaitan erat dengan pemerintahan daerah, maka yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk mengajukan pengujian ketentuan dimaksud adalah pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal itu, saat Persidangan Pendahuluan secara daring pada 25 Oktober 2021, Majelis Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperkuat kedudukan hukum Pemohon dengan melibatkan pemerintahan daerah, karena persoalan yang dimohonkan oleh para Pemohon berkaitan langsung dengan pemerintahan daerah [vide Berita Acara Persidangan Perkara 54/PUU-XIX/2021 tanggal 25 Oktober 2021]. Namun demikian, para Pemohon dalam perbaikan permohonannya tidak dapat mengikutsertakan pemerintahan daerah sebagai pemohon. Dalam Persidangan Pendahuluan dengan acara perbaikan permohonan yang juga dilakukan secara daring pada 8 November 2021, para Pemohon menjelaskan kepada Majelis Panel Hakim bahwasanya Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara menyikapi positif upaya para Pemohon, namun pemerintah daerah tidak ikut serta. Sedangkan untuk Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memutuskan akan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait [vide Berita Acara Persidangan Perkara 54/PUU-XIX/2021 tanggal 8 November 2021]; Dengan demikian, walaupun para Pemohon telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, namun sesuai dengan asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu point d’interet point d’action, tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 29 [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri 30 oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha