PUU
Tahun 2026
53/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Pemohon: Dudy Mempawardi Saragih, S.H.
Tanggal Putusan: 2026-03-16T08:53:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 53/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Dudy Mempawardi Saragih, S.H.
Pekerjaan
:
Pensiunan PNS/Advokat
Alamat
:
Perum BTN Ciluar Asri Blok D4 Nomor 1, Kelurahan
Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
2 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2
Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
51/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 2 Februari 2026 dengan Nomor
53/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26
Januari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945)
menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
2
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”. (vide Bukti P-7)
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil
Pemilihan Umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. (vide Bukti P-13a)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus
pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” (vide
Bukti P-12).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji
3
undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” (vide Bukti P-10).
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU
adalah undang-undang dan Perppu”, (vide Bukti P-15) oleh karenanya,
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena Pemohon
mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu:
Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 14 (1) huruf c Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248) (vide Bukti P-9) terhadap Pasal 2D ayat (1)
dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa
objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan
pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya,
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam
perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN HAK
KONSTITUSIONAL PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (vide Bukti P-10) menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
4
d. lembaga negara.
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: “Yang dimaksud
dengan “hak konstitusional” adalah hak -hak yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”
2. Bahwa sehubungan dengan Permohonan ini, Perama-tama ijinkanlah
Pemohon untuk menjelaskan latar belakang pemohon dan mengapa ini
menjadi dasar pengajuan permohonan perkara a quo yang utamanya
adanya hambatan untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara, yang
ditimbul dari norma-norma UU Bantuan Hukum yang akan diuji a quo.
Pemohon adalah seorang Pensiunan PNS dengan masa kerja pensiun 32
tahun 4 bulan dan sekarang aktif sebagai advokat. Penerima Satyalancana
Karya Satya 20 dan 30 Tahun dari Presiden RI.
3. Bahwa pasal-pasal UU Bantuan Hukum, yang menjadi hambatan dalam
mendapatkan bantuan hukum dari negara adalah:
a. Pasal 1 angka 2: “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau
kelompok orang miskin”.
b. Pasal 5 ayat (2): “Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan
pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan”
c. Pasal 14 ayat (1) huruf c: “melampirkan surat keterangan miskin dari
lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal
pemohon Bantuan Hukum”
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3796 ), Pasal 1 angka 2 berbunyi “Lanjut Usia
adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun
keatas. Pemohon yang lahir di Pontianak, pada tanggal 6 Juni 1965, telah
mencapai batas usia tersebut.
5. Bahwa dalam UU tersebut, terdapat 2 (dua) kategori Lanjut Usia, yaitu Lanjut
Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial. Pasal 1 angka 3
mendefinisikan Lanjut Usia Potensial sebagai “lanjut usia yang masih
mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan
barang dan/atau jasa”. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 mendefinisikan
5
Lanjut Usia Tidak Potensial sebagai 'lanjut usia yang tidak berdaya mencari
nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain'.
6. Pasal 5 ayat (1) UU berbunyi: “Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” ayat (2) berbunyi:
“Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: ( f ) kemudahan
dalam layanan dan bantuan hukum”
Berdasarkan uraian di atas, Pemohon menyadari bahwa perubahan “lanjut usia
potensial” menjadi “lanjut usia tidak potensial” bisa terjadi secara alamih pada
diri pemohon.
Pro Bono.
7. Bahwa dalam UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4288) Pasal 22 berbunyi: “Advokat wajib
memberikan bantuan hukum secara cuma -cuma kepada pencari keadilan
yang tidak mampu”. Dalam KBBI pengertian tersebut disebut Pro Bono.
Pihak yang memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma adalah
Advokat. (Renata Christha Auli, S.H., Perbedaan Pro Bono dengan Prodeo,
hukumonline).
8. Bahwa dalam UU Advokat tersebut, (vide Bukti P-30) sebagai pihak
penerima bantuan hukum adalah “Yang Tidak Mampu” dan biaya untuk
perkara di pengadilan, ditanggung sendiri Pemohon, yang diambil langsung
dari gaji pensiunan pemohon, akibatnya biaya untuk keperluan sandang dan
pangan. pemohon beserta tanggungan keluarga, akan mejadi berkurang.
Pro Deo
9. Bahwa dalam Pro Deo, negara menanggung biaya proses berpekara di
pengadilan, baik tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali,
sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara
ekonomi dapat berpekara secara gratis, sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1 angka 2 dan 4 Perma 1/2014”. (Renata Christha Auli, S.H.,
Perbedaan Pro Bono dengan Prodeo, hukumonline.)
10. Bahwa dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (vide Bukti
P-32).
6
Pasal 1 angka 2 nya berbunyi:
“Layanan Pernbebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertarna,
tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kernbali, sementara
Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya
berlaku pada tingkat pertama”.
Angka 4 berbunyi :
“Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung
biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau
sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat
berperkara secara cuma-Cuma”.
Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima bantuan hukum adalah “orang
yang tidak mampu”
11. Bahwa penggunaan istilah "Miskin" dalam Pasal 1 angka 2 UU Bantuan
Hukum menciptakan dualisme standar dengan istilah "Tidak Mampu" dalam
Pasal 22 UU Advokat dan Pasal 1 angka 4 PERMA 1/2014.
Ketidakselarasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang nyata
seseorang dapat diakui "tidak mampu" oleh pengadilan untuk pembebasan
biaya perkara, namun ditolak oleh negara untuk pendampingan pengacara
karena tidak memenuhi kriteria "miskin" secara administratif.
12. Bahwa ketidakselarasan antara standar “miskin" secara administratif dan
“tidak mampu" secara fungsional menciptakan ketidakpastian hukum yang,
merupakan pelanggaran Asas Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945).
13. Bahwa Negara telah melakukan pengabaian kewajiban konstitusional dalam
menjamin hak atas bantuan hukum bagi Pemohon yang tidak mampu secara
ekonomi/finansial, dengan melimpahkan beban konstitusionanya kepada
profesi Advokat secara individu (Pro Bono dalam UU Advokat) tanpa
dukungan anggaran. Hal ini menghambat efektivitas pemberian bantuan
hukum cuma-cuma sebagaimana diamanatkan konstitusi dan akan
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon. (Pasal 28D ayat 1 UUD
1945). (vide Bukti P-7), oleh karena itu, makna 'Miskin' dalam UU Bantuan
Hukum harus diperluas."
14. Bahwa Negara (lewat Mahkamah Agung) mengakui Pemohon "susah
secara ekonomi" sehingga biaya sidang digratiskan (Pro Deo). Namun, di
sisi lain, Negara (lewat UU Bantuan Hukum) menolak memberikan
pengacara gratis karena Pemohon tidak masuk kreteria “Miskin” atau tidak
7
punya "Surat Keterangan Miskin". Bagaimana mungkin seseorang sudah
dianggap tidak mampu bayar biaya sidang oleh Pengadilan, tapi dianggap
"cukup mampu" untuk membayar pengacara oleh UU Bantuan Hukum?
15. Bahwa kerugian potensial Pemohon bersifat spesifik dan dapat dipastikan
akan terjadi menurut penalaran yang wajar. Hal ini dikarenakan adanya
standar ganda (dualitas standar) dalam sistem hukum bantuan hukum di
Indonesia. Pemohon, dengan kondisi finansial yang tergerus biaya medis,
berada dalam kategori ‘'Masyarakat Tidak Mampu” menurut ambang batas
PERMA 1/2014, namun bukan merupakan “Orang Miskin'” menurut syarat
administratif UU Bantuan Hukum. Kondisi ini menciptakan situasi di mana
Pemohon diakui negara tidak mampu membayar biaya perkara, namun
dipaksa negara untuk mencari dan membayar advokat sendiri karena
hambatan administratif tersebut."
16. Bahwa inkonsistensi norma ini mengakibatkan hilangnya jaminan kepastian
hukum yang adil bagi Pemohon. Pemohon mengalami ketidakpastian
mengenai status perlindungan hukumnya: apakah Pemohon berhak dibantu
negara atau tidak? Ketiadaan unifikasi definisi 'ketidakmampuan ekonomi'
antara UU Bantuan Hukum dan PERMA 1/2014 secara potensial akan
merampas hak Pemohon untuk mendapatkan pembelaan hukum yang layak
saat perkara hukum terjadi di masa depan.
17. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara keberlakuan Pasal
1 angka 2 UU Bantuan Hukum dengan potensi terhambatnya akses keadilan
Pemohon. Jika frasa 'Orang Miskin' dalam pasal tersebut tetap dimaknai
secara sempit (hanya berdasarkan dokumen administratif seperti Surat
Keterangan Miskin), maka secara otomatis Pemohon tidak akan pernah bisa
mengakses bantuan hukum cuma-cuma, meskipun secara nyata dana
cadangan Pemohon tidak mencukupi untuk membiayai jasa hukum
profesional."
18. Bahwa Pemohon adalah seorang Pensiunan PNS yang secara administratif
tidak masuk dalam kategori “Orang Miskin” sebagaimana diatur dalam UU
Bantuan Hukum a quo. Namun, secara faktual, pendapatan tetap dari
pensiun bagi Pemohon tidak mencukupi untuk membiayai jasa hukum
(advokat professional dan biaya perkara di pengadilan). Berlakunya definisi
'Miskin' yang kaku dalam UU a quo menyebabkan Pemohon kehilangan hak
8
untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara, sehingga menurut
penalaran yang wajar, karena dua aturan (UU Bantuan Hukum dan Perma
Nomor 1 Tahun 2014) masih berlaku, telah terjadi kerugian konstitusional
yang potensial dan pasti terjadi karena Pemohon terhalang aksesnya
menuju keadilan.
Kondisi Objektif Ketidakmampuan Ekonomi Pemohon sebagai Dasar
Kerugian Konstitusional Potensial dan Kerugian diberlakukannya
Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum.
19. Bahwa Pemohon saat ini mengidap penyakit Jantung, yang memerlukan
pengobatan dan konsumsi obat secara rutin seumur hidup, serta
pemeriksaan medis secara berkala. (vide Bukti P-5).
20. Bahwa beban ekonomi akibat penyakit jantung yang mewajibkan Pemohon
mengonsumsi obat seumur hidup telah secara nyata menggerogoti daya beli
dan
kapasitas
finansial
Pemohon,
sehingga
menciptakan
kondisi
ketidakmampuan riil untuk membiayai jasa hukum profesional dan biaya
perkara yang mahal.
21. Bahwa meskipun sebagian biaya pengobatan ditanggung oleh jaminan
Kesehatan BPJS ,masih ada biaya lain yang tidak sedikit dan harus
ditanggung sendiri oleh Pemohon, seperti biaya transportasi ke rumah sakit,
biaya obat-obatan yang tidak sepenuhnya dicover, serta biaya lain yang
tidak terduga. Beban finansial ini secara signifikan menggerogoti
kemampuan finansial Pemohon di kemudian hari, sehingga bila terjadi
perkara hukum yang melibatkan Pemohon, sudah dipastikan pemohon tidak
mampu membayar jasa hukum (biaya advokat dan biaya perkara di
pengadilan).
22. Bawah meskipun Pemohon menerima pensiun dari negara berupa gaji dan
tunjangan lainya yang totalnya sebesar Rp5 063.700,- (lima juta enam puluh
tiga ribu tujuh ratus rupiah) (vide Bukti P-28) jumlah tersebut terbatas dan
tidak menjamin kemampuan finansial yang memadai. Dana ini tidak cukup
untuk membayar biaya advokat profesional termasuk juga biaya perkara di
pengadilan (“Biaya Jasa Hukum”) apabila Pemohon terlibat dalam perkara
hukum yang kompleks (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara maupun
Perkara Pengujian Undang-Undang di MK). Kerugian ini bersifat potensial,
terutama jika terjadi perubahan status menjadi “lanjut usia tidak potensial”.
9
23. Bahwa dalam praktiknya, untuk mengikuti proses persidangan di pengadilan,
di kemudian hari, Pemohon dihadapkan pada biaya-biaya yang sangat
besar, meliputi biaya pengacara professional, biaya pendaftaran, panggilan
saksi, materai, fotokopi berkas, hingga potensi biaya eksekusi putusan yang
secara signifikan memberatkan, bagi pemohon sebagai pensiunan PNS.
24. Bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, seringkali yurisdiksi pengadilan
(tempat sidang dilaksanakan) berada di lokasi yang jauh dari tempat tinggal
Pemohon, terutama untuk pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung,
atau dalam kasus-kasus tertentu di pengadilan negeri wilayah lain.
25. Bahwa kondisi tersebut memaksa Pemohon untuk menanggung biaya
tambahan yang sangat besar di luar biaya perkara formal, meliputi biaya
transportasi, akomodasi/penginapan, dan konsumsi selama proses
persidangan berlangsung.
26. Bahwa biaya non-perkara ini, jika ditotal, seringkali jauh melebihi biaya jasa
hukum (biaya pengacara dan biaya perkara di pengadilan) itu sendiri. Bagi
Pemohon, seorang pensiunan PNS dengan penghasilan tetap yang
terbatas, beban biaya ini sangat memberatkan dan dapat menghalangi
Pemohon untuk hadir dalam persidangan atau mengawal proses hukumnya
secara optimal.
27. Bahwa realitas biaya berperkara yang mencakup aspek non-perkara ini
menunjukkan bahwa kriteria "miskin" dalam Pasal 1 angka 2 UU Bantuan
Hukum sangat tidak memadai. bagi Pemohon sebagai pensiunan PNS yang
secara administrasi tidak miskin, namun di kemudian hari tidak mampu
menanggung biaya logistik berperkara.
28. Bahwa norma UU yang membatasi bantuan hukum hanya pada kriteria
"miskin" telah nyata-nyata menghalangi akses keadilan bagi Pemohon
"tidak mampu" secara finansial untuk menanggung seluruh biaya proses
hukum, melanggar hak konstitusional atas jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
(Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
29. Bahwa, kemampuan finansial Pemohon tidak dapat diukur dari aset dan
tabungan yang bersifat spekulatif dan telah mengalami penyusutan nilai
wajar akibat fluktuasi pasar. Lebih lanjut, tabungan Pemohon mengalami
penurunan nilai akibat digunakan untuk membiayai pengeluaran wajib yang
10
melebihi pendapatan bulanan. Oleh karenanya, arus kas bersih (net cash
flow) bulanan adalah indikator tunggal yang paling objektif untuk menilai
kemampuan finansial Pemohon, bukan tabungan dan aset yang tidak ada
kaitannya dengan perkara a quo, sedangkan aset rumah BTN yang nilainya
tinggi namun tidak bisa dijual cepat untuk biaya sidang.
30. Bahwa kemampuan finansial Pemohon harus dilihat dari arus kas bulanan
penerimaan dikurangi pengeluaran wajib, Berdasarkan perhitungan
terperinci, dengan golongan pensiun IV/c dan mempunyai seorang istri, serta
tanggungan yang tercantum dalam Kartu Keluarga (vide Bukti P-4)
pendapatan tetap berupa uang pensiun dari negara, sejumlah Rp5 063.700,-
(lima juta enampuluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) per bulan, habis digunakan
untuk membiayai kebutuhan dasar hidup (pangan, kesehatan, listrik, dsb).
Hal ini menunjukkan bahwa secara cash flow, Pemohon tidak memiliki
kemampuan finansial untuk menyisihkan dana guna membayar biaya
perkara hukum yang kompleks.
31. Bahwa untuk membuktikan kerugian konstitusional, Pemohon yang
mendasarkan argumentasi pada arus kas bulanan (penerimaan dikurangi
pengeluaran wajib), bukan pada aset atau tabungan dan Pemohon memilih
untuk tidak menyertakan bukti tabungan karena melindungi data
kerahasiaan finansial pribadi yang dijamin oleh undang-undang, dan
menganggap bukti tersebut tidak relevan dalam konteks pembuktian
kemampuan membayar jasa hukum dikemudian hari.
32. Bahwa Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan, (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182
dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3790) (vide Bukti P-11)
Berbunyi: “Rahasia Bank Adalah Segala Sesuatu Yang Berhubungan
Dengan Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpanan Dan Simpanannya."
Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) berbunyi :”bank wajib merahasiakan
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpananya, kecuali dalam
hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43,
Pasal 44, dan Pasal 44A.
33. Bahwa Keterbatasan finansial Pemohon, yang dibuktikan dengan neraca
keuangan bulanan, menunjukkan bahwa dana cadangan Pemohon tidak
11
cukup. Dengan demikian, jika suatu saat nanti Pemohon mengalami sakit,
diberhentikan dari profesi Advokat secara permanen, dan terlibat dalam
perkara hukum yang kompleks, Pemohon dipastikan tidak akan mampu
membiayai kebutuhan dasar hidup sekaligus biaya jasa hukum (biaya
pengacara profesional dan biaya perkara di pengadilan).
Neraca Anggaran Bulanan
I.
Penerimaan
Rp.5.063.700,-
II.
Pengeluaran
a. Kebutuhan Sandang dan Pangan
Rp. 2.600.000,-
b. Tagihan
-
Listrik Rata2/bulan
Rp. 238.125,-
-
Air Rata2/bulan
Rp. 225.800,-
-
Gas Rata2/bulan
Rp. 88.000,-
-
Internet Rata2/bulan
Rp. 201.500,-
-
Iuran RT/bulan
Rp. 50.000,-
c. Transportasi (bensin)/bulan
Rp. 300.000,-
d. Vitamin/bulan
Rp. 150.000,-
e. Kegiatan Sosial /bulan
Rp. 500.000,-
Total/bulan
Rp. 1.753.425,-
III.
Kewajiban Finansial
a. PBB/bulan Rp. 400.030 : 12=
Rp. 33.400,-
b. Pemeliharaan Motor/bulan 222.300:12 =
Rp 18.525,-
c. Dana Darurat/Tabungan
Rp. 658.350,-
Rp. 710.275,-
Total pengeluaran/perbulan (IIa dan b + III) =
Rp. 5.063.700,-
Neraca Anggaran Bulanan, bila dikurangi dengan iuran sebagai anggota
Organisasi Advokat per tiga tahun saat ini sebesar Rp.750.000 ribu (tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah), maka akan terjadi minus anggaran.
Catatan :
Listrik: (vide bukti P-17); Air : (vide bukti P-18); Gas : (vide bukti P-19); PBB:
(vide bukti P-20); Pemeliharaan Kendaraan Motor : (vide Bukti P-21); internet:
(vide bukti P-22).
Dana darurat biasanya di gunakan untuk memperbaiki rumah yang atapnya
bocor atau rusak, kerusakan alat elektronik rumah tangga, atau keperluan
perjalanan mendadak yang tidak direncanakan, misalnya karena ada keluarga
yang sakit atau meninggal dunia.
34. Bahwa besarnya biaya jasa hukum untuk menangani perkara hukum yang
kompleks (perdata,pidana,tata usaha negara maupun pengujian undang-
undang di MK), berdasarkan praktek yang berlaku umum, untuk biaya
pengacara tergantung tipe kasusnya, Seandainya Pemohon mengalami
perkara hukum Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum): maka biaya
12
yang harus di bayar adalah: sudah termasuk biaya kemenangan, Rp 7–22
juta (vide Bukti P-23). Biaya tersebut tidak termasuk transportasi dan uang
makan Pemohon dan kuasa hukum selama mengikuti persidangan.
Biaya ini jauh melampaui kemampuan finansial Pemohon yang hanya
bergantung pada uang pensiun bulanan sebesar Rp.5 063.700,- Oleh
karena itu, batasan 'miskin' dalam UU Bantuan Hukum telah secara nyata
merugikan Pemohon, karena Pemohon tidak dapat mengakses haknya atas
bantuan hukum yang adil di hadapan hukum.
35. Bahwa Pemohon sampai saat ini belum memiliki penugasan atau perikatan
jasa hukum dengan klien manapun, sehingga Pemohon tidak memiliki
sumber penghasilan dari praktek sebagai advokat.
36. Bahwa jika Permohonan permohon dalam perkara a quo diterima Majelis
Hakim Yang Mulia, maka kekuatiran pemohon di masa yang akan datang
(Tua) nanti, jika menghadapi perkara hukum yang kompleks akan berkurang
kesulitannya untuk menanggung biaya perkara “Jasa Hukum”.
Kerugian diberlakukannya Pasal 5 ayat ( 2 ) UU Bantuan Hukum.
37. Bahwa Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum berbunyi : “Hak dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang,
layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau
perumahan” .
Pasal ini mengatur bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau
kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak
dan mandiri.
38. Bahwa Pasal tersebut mendefinisikan "hak dasar" hanya sebatas kebutuhan
primer (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dsb.). Kriteria ini
digunakan untuk menentukan status "miskin" atau "tidak miskin".
39. Bahwa pembatasan penerima bantuan hukum hanya pada mereka yang
"tidak dapat memenuhi hak dasar" sebagaimana didefinisikan secara sempit
dalam Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum, menciptakan ketidakadilan dan
diskriminasi perlakuan di hadapan hukum.
40. Bahwa norma tersebut telah membatasi hak konstitusional Pemohon untuk
mendapatkan akses terhadap keadilan yang setara, karena ukuran “"tidak
dapat memenuhi hak dasar" yang digunakan oleh UU Bantuan Hukum tidak
13
relevan dengan biaya riil untuk berperkara di pengadilan dan bertenangan
dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
41. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memandatkan negara untuk menjamin
perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika kriteria bantuan hukum
dibatasi hanya pada indikator sandang, pangan, dan papan, maka proses
pengadilan bagi Pemohon akan berjalan tidak imbang. Ketidakmampuan
menghadirkan pembelaan hukum yang setara dengan lawan berperkara
(yang mampu membayar advokat) menyebabkan putusan pengadilan
berpotensi tidak adil, sehingga negara gagal memenuhi kewajiban
konstitusionalnya untuk memberikan kepastian hukum yang adil.
Berdasarkan uraian di atas, Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum telah
membatasi secara sempit definisi “tidak dapat memenuhi hak dasar “ hanya
pada
indikator
hak
dasar
fisik,
sehingga
mengabaikan
realitas
ketidakmampuan ekonomi-finansial Pemohon untuk membayar jasa
advokat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena Pemohon kehilangan
kesempatan yang sama untuk dibela di depan persidangan, yang secara
nyata melanggar hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945.
Kerugian diberlakukannya Pasal 14 ayat ( 2 ) huruf C UU Bantuan Hukum.
42. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum yang berbunyi: Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon
Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: c. “melampirkan surat
keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di
tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum”.
43. Bahwa Pasal ini mewajibkan syarat administratif berupa Surat Keterangan
Miskin (SKM). secara sistem birokrasi di tingkat RT/RW atau Kelurahan,
Pemohon hampir mustahil mendapatkan SKM karena dianggap memiliki
penghasilan tetap di atas garis kemiskinan. dengan gaji Rp5.063.700,-
44. Bahwa pasal tersebut dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal
28H ayat (2) UUD 1945 mengenai hak mendapatkan "kemudahan dan
perlakuan khusus". Syarat SKM bukanlah "kemudahan", melainkan
"penghalang" bagi Pemohon untuk mencapai persamaan di hadapan
hukum.
14
45. Bahwa Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”
Pasal tersebut mengamanatkan kewajiban konstitusional negara untuk
memberikan “kemudahan dan perlakuan khusus” guna mengatasi hambatan
struktural, memastikan kelompok rentan dan terpinggirkan dapat mengakses
hak secara setara demi mencapai keadilan substantif."
46. Bahwa berdasarkan UUD 1945 tersebut, Negara wajib memberikan
"kemudahan dan perlakuan khusus" kepada Pemohon, sebagai kelompok
“lanjut usia potensial” yang tidak menutup dikemudian hari secara alamiah
menjadi “kelompok lanjut usia tidak potensial” atau tidak mampu secara
finansial agar dapat mengakses hak-hak dasar, termasuk akses terhadap
keadilan.
47. Bahwa "Surat Keterangan Miskin" (SKM) bersifat restriktif dan diskriminatif.
Syarat tunggal ini mengabaikan kondisi "ketidakmampuan ekonomi riil"
(faktual) dan hanya mementingkan "ketidakmampuan administratif".
Penafsiran Interpretasi restriktif adalah metode penafsiran yang sifatnya
membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan. (Hukum Online,
Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum, Renata Christha Auli, S.H.18 Juli
2022). (vide Bukti P-24). Penafsiran diskriminatif adalah perbedaan
perlakuan. (Memahami Diskriminasi, Buku Saku Untuk Kebebasan
Beragama, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009). (vide
Bukti P-25)
48. Bahwa syarat Pasal 14 ayat (1) huruf c UU a quo menciptakan diskriminasi
terhadap Pemohon yang tidak masuk kategori miskin ekstrem namun tidak
memiliki dana sisa untuk membayar honorarium advokat. Pemohon dalam
perkara a quo berada dalam posisi terjepit: dianggap tidak layak dibantu
negara karena tidak memiliki SKM, namun tidak berdaya secara ekonomi
untuk menyewa pengacara swasta. Kondisi ini membuat pemohon, mustahil
untuk mendapatkan keadilan yang telah di amanatkan dalam UUD 1945.
49. Bahwa guna memenuhi amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, frasa 'Surat
Keterangan Miskin' dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c harus dimaknai secara
luas, tidak hanya sebatas surat dari pejabat daerah, melainkan juga
mencakup 'Surat Pernyataan Ketidak mampuan Finansial' yang dibuat
15
secara mandiri atau bukti lain yang menunjukkan bahwa beban biaya hukum
melampaui kemampuan ekonomi riil
Syarat Kedudukan Hukum
50. Bahwa
status
Pemohon
sebagai
Advokat,
tidaklah
menjamin
keanggotannya menjadi anggota permanen dan bisa saja sewaktu-waktu di
berhentikan dikarenakan kesehatan fisik atau tidak dapat mebayar iuran
anggota secara rutin.
51. Bahwa berdasarkan uraian di atas, status hukum utama yang melekat pada
diri Pemohon dalam perkara a quo dan menjadi dasar pemenuhan hak
konstitusionalnya adalah sebagai Warga Negara Indonesia Pensiunan PNS,
oleh karena itu, dalam permohonan ini, Pemohon memposisikan diri sebagai
Pensiunan PNS guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang
relevan dengan kondisi riil ekonomi Pemohon.
52. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa
yang dimaksud dengan “hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
53. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 (vide Bukti P-16), dan Pasal 4 ayat (2)
PMK 2/2021 menetapkan mengenai persyaratan dan kualifikasi dari
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diakibatkan berlakunya undang undang adalah:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”
16
54. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat
yang harus dipenuhi agar Pemohon dapat bertindak sebagai pihak yang
mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang, yakni
Pertama:
Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan
permohonan pengujian undang-undang ini, dan
Kedua:
terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami
Pemohon sehubungan dengan dengan berlakunya norma-norma UU
Bantuan Hukum yang diuji. Untuk kualifikasi pertama sudah terpenuhi
sebagaimana Pemohon uraikan di atas.
55. Selanjutnya mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
yang dialami Pemohon, maka akan diuraikan secara lebih terperinci oleh
Pemohon sebagai berikut:
a) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945.”
-
Adapun hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD
NRI Tahun 1945, yaitu:
1) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” .
2) Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan”.
b) Kerugian Konstitusional Pemohon Keberlakuan norma dalam UU
Bantuan Hukum.
akibat norma dalam UU Bantuan Hukum perkara a quo yang bersifat
restriktif (sempit). Definisi “Orang Miskin” yang terpaku pada syarat
administratif kaku menciptakan ketidakpastian hukum dan kekosongan
perlindungan bagi pemohon yang secara riil “tidak mampu secara
finansial“ namun tidak terkategori 'miskin' secara administratif. Hal ini
secara nyata menghalangi hak konstitusional Pemohon atas akses
17
keadilan dan jaminan perlindungan hukum yang adil sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat ( 2 ) UUD 1945.
c) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi.”
Spesifik: Kerugian ini dialami sendiri oleh Pemohon sebagai subjek
hukum, karena kriteria “miskin”.
Potensial: Bahwa terdapat ketidakpastian hukum yang nyata akibat
inkonsistensi norma antara Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun
2011 (UU Bantuan Hukum) dengan semangat pemberian akses
keadilan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014. UU Bantuan Hukum
secara kaku membatasi penerima bantuan hanya pada subjek
'miskin' secara administratif, sementara PERMA 1/2014 membuka
ruang bagi subjek yang 'tidak mampu secara ekonomi'.
Penalaran yang Wajar dapat dipastikan akan terjadi: Bahwa
meskipun Pemohon saat ini belum sedang berhadapan dengan
proses hukum di persidangan, namun menurut penalaran yang
wajar, kerugian konstitusional Pemohon dapat dipastikan akan
terjadi di masa depan. Menunggu Pemohon harus berperkara
terlebih dahulu untuk mengajukan uji materi ini justru akan
menghilangkan hak Pemohon atas pembelaan yang efektif sejak
dini, sehingga pemenuhan hak konstitusional menjadi sia-sia.
d) Adanya Hubungan Sebab Akibat
Terhambatnya akses keadilan yang dialami Pemohon karena
berlakunya norma-norma dalam UU Bantuan Hukum perkara a quo
yang sedang diuji tersebut
e) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
-
Apabila pasal yang diuji dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat oleh Majelis Hakim Yang Mulia, maka hambatan
bagi Pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum akan hilang,
sehingga hak konstitusional Pemohon dapat dipulihkan.
18
Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) karena mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik
(khusus) dan potensial, di mana menurut penalaran yang wajar, dapat
dipastikan akan terjadi. dengan berlakunya norma UU Bantuan Hukum a quo
akan menghalangi akses Pemohon terhadap keadilan, yang secara
konstitusional dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD
1945."
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA).
56. Bahwa di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) berbunyi: “Negara Indonesia adalah
negara hukum”, Ini artinya segala kewenangan dan Tindakan alat-alat
perlengkapan negara harus berdasarkan atas hukum sehingga akan menjamin
keadilan bagi warganya. Salah satu ciri yang khas dari konsep negara hukum
adalah adanya pengakuan dari pihak penguasa tentang hak-hak asasi manusia.
Di Indonesia masalah hak-hak asasi manusia itu telah diatur dan dijamin
didalam UUD 1945, yaitu yang terdapat dalam dalam Bab XA Pasal: 28A s.d
28J.
57. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini merupakan jaminan
konstitusional warga negara dari negara Indonesia yang tercinta ini, untuk
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan
hak asasi manusia.
58. Bahwa Hak Konstitusional setiap warga negara Indonesia yang telah
diamanatkan dalam Pasal 28 huruf D, ayat (1) UUD RI 1945 tersebut, ini berarti
persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi “setiap orang” berlaku dengan
tidak membeda-bedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, etnis,
keyakinan politik, strata sosial-ekonomi, warna kulit dan gender). untuk
memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan, persamaan di hadapan hukum
harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan
59. Bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, berbunyi: “… Meskipun Bantuan Hukum
tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun
19
ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi
setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan
pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk
memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui
dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses
terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality
before the law)…”.(vide Bukti P-9)
60. Bahwa Pemohon sebagai pensiunan yang telah mengabdikan diri pada negara
memiliki ekspektasi hukum atau harapan yang wajar untuk mendapatkan
perlindungan dari negara di masa tuanya. Negara tidak boleh membiarkan
Pemohon "terlantar secara hukum" dengan memaksa Pemohon untuk mencari
advokat individu, sementara negara memiliki instrumen UU Bantuan Hukum
yang seharusnya mampu menjangkau kondisi ekonomi objektif Pemohon yang
kemampuan finansial terbatas di masa pensiun.
Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum
61. Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum secara nyata telah melakukan pembatasan
subjek hukum dari "setiap orang" (sesuai amanat konstitusi) menjadi hanya
"orang miskin". Pembatasan ini bersifat diskriminatif karena menghilangkan hak
Pemohon sebagai warga negara yang berstatus "tidak mampu secara finansial
untuk berperkara di pengadilan ", meskipun secara administrasi tidak tergolong
"miskin" sesuai kriteria pemerintah (memiliki gaji pensiun tetap, asauransi dan
rumah tinggal BTN).
62. Bahwa frase "Setiap orang" dalam pasal UUD 1945 tersebut, berarti bahwa hak
yang dijamin oleh pasal tersebut berlaku bagi semua manusia yang berada di
bawah yurisdiksi hukum Indonesia, tanpa memandang latar belakang spesifik.
63. Bahwa tidak ada pengecualian yang dibuat berdasarkan status sosial, ekonomi,
jabatan masa lalu (PNS atau swasta), agama, ras, atau jenis kelamin. Hak atas
perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah hak kodrati yang melekat pada
setiap individu, termasuk juga Pemohon, meskipun seorang pensiunan PNS
yang memiliki gaji tetap. asuransi dan memiliki rumah tinggal BTN, tetaplah
"salah satu dari setiap orang" yang dijamin haknya oleh Pasal 28D ayat (1) UUD
1945.
20
64. Bahwa pembatasan dalam Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum yang hanya
merujuk pada “miskin” menciptakan ketidakadilan bagi Pemohon, terhalang oleh
kriteria “miskin” yang sempit dalam Undang Undang Bantuan Hukum.
65. Bahwa perlindungan hukum seharusnya tidak didasarkan pada label status
sosial, melainkan pada kondisi objektif ketidakmampuan yang berupa:
-
Ketidakmampuan Ekonomi Pemohon (sebagai Pensiunan PNS) yang
memiliki pendapatan tetap yang seluruhnya terserap untuk standar hidup
layak (kesehatan dan pangan), sehingga tidak memiliki sisa sumber daya
untuk biaya jasa hukum.
-
Ketidakmampuan Finansial: Pemohon tidak memiliki likuiditas (dana tunai)
untuk membayar honorarium advokat dan biaya perkara yang tinggi.
66. Bahwa pemberian bantuan hukum adalah kewajiban pelayanan publik yang
melekat pada negara sebagai konsekuensi prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat
3 UUD 1945). Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab ini sepenuhnya
kepada profesi Advokat melalui kewajiban Pro Bono, atau membatasi
bantuannya hanya pada kelompok “miskin”, karena hal tersebut merupakan
bentuk pengabaian kewajiban konstitusional negara.
67. Bahwa terdapat dualisme standar yang tajam antara istilah "Miskin" dalam Pasal
1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan istilah
"Tidak Mampu" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat serta Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2014.
Ketidaksinkronan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip Kepastian
Hukum yang Adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
68. Bahwa ketidakselarasan kriteria ini menciptakan situasi di mana dua aturan
yang seharusnya saling mendukung justru saling bertentangan, sehingga
merugikan pemohon, yang merupakan pensiunan PNS.
69. Bahwa Pemohon diakui oleh Mahkamah Agung sebagai orang "Tidak Mampu",
sehingga ia diizinkan bersidang secara gratis (Pro Deo). Namun, saat ia
meminta pendampingan advokat yang dibiayai negara menolak karena ia tidak
punya label "Miskin".
70. Bahwa Tujuan bantuan hukum adalah agar persidangan berjalan seimbang,
Negara membiayai hakim dan ruang sidang, tapi membiarkan Pemohon (yang
tidak mampu bayar pengacara) berjuang sendirian melawan pengacara lawan
yang ahli. ini membuat proses persidangan hanya menjadi formalitas tanpa
21
keadilan substantif. Situasi tersebut merupakan bukti adanya ketidakpastian
hukum yang dilarang oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
71. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mempunyai alasan yang kuat
untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa istilah
"Orang Miskin" dalam UU Bantuan Hukum harus dimaknai sama dengan "Orang
Tidak Mampu" dalam PERMA 1/2014, yaitu kondisi objektif ketidakmampuan
ekonomi/finansial.
Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum.
72. Bahwa Kriteria Hak Dasar yang dianut dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 16 Tahun
2011, Tidak Relevan dengan Akses Keadilan. Hak atas bantuan hukum adalah
hak dasar yang berdiri sendiri . Seseorang mungkin bisa makan dan berpakaian
(layak secara fisik), namun tetap tidak memiliki kapasitas finansial untuk
membayar jasa hukum yang biayanya melampaui total pendapatan bulanan
pemohon.
73. Bahwa kriteria "tidak dapat memenuhi hak dasar" dalam Pasal tersebut
menciptakan standar kemiskinan ekstrem. Hal ini merugikan Pemohon sebagai
Pensiunan PNS karena Secara administratif, Pemohon dianggap "mampu"
memenuhi pangan/sandang karena memiliki uang pensiun tetap. Namun, biaya
hukum bersifat insidentil dan sangat mahal. Dengan memaksa syarat
ketidakmampuan hak dasar primer, negara secara sengaja mengecualikan
pemohon yang "tidak miskin ekstrem namun tidak mampu secara finansial"
untuk membela hak hukumnya.
74. Bahwa menjadikan ketidakmampuan pangan dan sandang sebagai syarat
bantuan hukum adalah bentuk kegagalan negara dalam memahami bahwa
hambatan akses keadilan bukan hanya masalah perut, melainkan masalah
ketimpangan finansial dalam menghadapi sistem hukum yang kompleks.
Pemohon berargumen bahwa Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Hukum harus
dimaknai secara luas, mencakup mereka yang "tidak mampu membiayai jasa
hukum tanpa mengorbankan pemenuhan hak dasar lainnya"
75. Bahwa tidak logis secara hukum jika seorang Pensiunan PNS (Pemohon) harus
terlebih dahulu membuktikan dirinya lapar (tidak mampu pangan) atau sakit
tanpa obat (tidak mampu kesehatan) hanya untuk mendapatkan hak atas
pendampingan advokat. Hak atas keadilan tidak boleh menunggu seseorang
jatuh ke dalam kemiskinan absolut."
22
Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum.
76. Bahwa hak atas bantuan hukum adalah hak fundamental yang melekat, bukan
hak yang lahir dari selembar kertas. Penggunaan SKM sebagai syarat tunggal
yang kaku adalah bentuk penyangkalan hak secara administratif, di mana
prosedur formal justru digunakan untuk menggugurkan kewajiban negara dalam
melindungi warganya yang secara faktual berada di bawah garis kemiskinan."
77. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan Negara untuk
memberikan kemudahan bagi warga negara yang berada dalam posisi tidak
beruntung (seperti pensiunan dengan keterbatasan finansial) agar tetap
mendapatkan keadilan. Namun, syarat wajib melampirkan “Surat Keterangan
Miskin” dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum justru menjadi
hambatan administratif yang mempersulit, bukan memudahkan. Syarat ini
menghalangi Pemohon yang secara riil tidak mampu namun tidak masuk
kategori miskin administratif untuk memperoleh “manfaat yang sama” dalam
pembelaan hukum.
78. Bahwa Pemohon yang memiliki kerentanan ekonomi khusus karena hilangnya
penghasilan produktif dan meningkatnya beban biaya kesehatan. Dengan
memberlakukan syarat administratif “miskin” yang kaku dan seragam bagi
semua orang, Negara telah gagal memberikan perlakuan khusus tersebut.
Seharusnya, negara melihat kondisi ekonomi riil (seperti beban medis) sebagai
dasar pemberian bantuan, bukan sekadar kelengkapan surat administratif.
79. Bahwa kewajiban melampirkan SKM menciptakan situasi di mana “kesempatan”
untuk mendapatkan pembelaan hukum hanya diberikan kepada mereka yang
memegang dokumen administratif tertentu. Hal ini menyebabkan tujuan
“mencapai persamaan dan keadilan” sebagaimana mandat Pasal 28H ayat (2)
menjadi semu. Bagi Pemohon (pensiunan), ketiadaan perlakuan khusus dalam
proses verifikasi bantuan hukum ini menyebabkan Pemohon kehilangan
kesempatan yang sama untuk membela hak-hak hukumnya di persidangan.
80. Bahwa Pasal 28H ayat (2) bertujuan untuk menghapus ketimpangan. Ketika
Pasal 14 ayat (1) huruf c UU Bantuan Hukum membatasi bantuan hanya bagi
pemegang SKM, Negara justru melanggengkan ketimpangan bagi Pemohon
yang tidak cukup kaya untuk membayar pengacara, namun tidak cukup miskin
untuk mendapatkan SKM. Tanpa perluasan makna, pasal ini secara
23
konstitusional gagal mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat
yang tidak mampu secara ekonomi."
Norma Hukum
81. Bawah Istilah norma berasal dari kata “norm” (dalam Bahasa Inggris dan dalam
Bahasa latin disebut “norma”. Norma merupakan suatu ukuran yang harus
dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun
dengan lingkungannya. Istilah “norma “ berasal dari bahasa latin, atau :”kaidah”
dalam Bahasa arab, sedangkan dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai
“pedoman,patokan, atau aturan” Lutfil Ansori “ Pengujian Peraturan Perundang
-Undangan” Halaman 30, Penerbit Setara Pres, 2018. (vide bukti P-26)
82. Prof.Drs.CST.Kansil, dkk “dalam bukunya Kemahiran Membuat Perundang-
Undangan” cetakan pertama 2003 Penerbit PT. Perca, halaman 54 (vide Bukti
P-27) mengatakan: ”…Asas hukum dan norma hukum memberikan pengaruh
yang berlainan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam suatu system
norma hukum umpamanya, di sana terdapat hierarki norma-norma secara
berjenjang, yang menetapkan bahwa norma di bawahnya adalah absah atau
mempunyai daya laku (valid) apabila dibentuk oleh dan berdasar serta
bersumber pada norma yang lebih tinggi. Hal itu berlangsung berjenjang-jenjang
seterusnya, hingga sampai norma yang lebih tinggi, disebut norma dasar
(Grundnorm). Pembentukan norma peraturan perundang-undangan bawahan
senantiasa harus sejalan dan searah dengan norma peraturan perundnag-
undnagan yang lebih tinggi. Pembentukan norma suatu undang-undang
misalnya, harus sejalan dan searah dengan norma aturan dasar/aturan pokok
negara, dan begitu juga norma aturan dasar/aturan pokok negara harus sejalan
dan searah dengan norma fundamental negara. Berdasarkan hal di atas , maka
pebentukan norma hukum yang berada dalam suatu system norma hukum yang
utuh, fungsi asas hukum (meski tidak hilang sama sekali) menjadi ‘terdesak’ ke
belakang oleh norma hukum. Lain halnya pada pembentukan norma hukum
yang berada dalam lingkup kebijakan yang tidak terikat. Di sana asas hukum
menjadi penting dalam memberikan bimbingan dan pedoman pada
pembentukan norma hukum tersebut…” (vide Bukti P-27)
83. Bahwa menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapir-
lapis dalam suatu susunan hirarkis, di mana norma yang di bawah berlaku,
bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya
24
sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma
dasar (grundnorm), Teori hierarki atau jenjang tata hukum (stufenbautheorie)
dari Hans Kelsen ini merupakan bagian dari aliran filsafat positivism yang hingga
saat ini masih tetap relevan untuk melihat hierki penormaan yang berlaku dalam
suatu negara, (Lutfil Ansori “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan”
Halaman 34, Penerbit Setara Pres.2018). (vide Bukti P-26).
84. Bahwa pasal 5 huruf c UU No.12 tahun 2011 menyebutkan: “Dalam membentuk
Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: c.
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”
Penjelasan Pasal 5 huruf c UU No.12 tahun 2011 berbunyi: “Huruf c Yang
dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”
adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus
benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan
hierarki Peraturan Perundang-undangan”. (vide Bukti P-13 b).
85. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara dalam Perkara PengujIan Undang-Undang (“PMK
2/2021”), yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025, berbunyi:
“Permohonan Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau
bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945.” (vide Bukti P-15)
86. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234). (vide Bukti P-13b)
Pasal 3 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 6 : Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
asas antara lain: g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum
dan pemerintahan;
Pasal 7 : (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/
25
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan
Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
87. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam sistem hukum
Indonesia, Undang-Undang (UU) tidak boleh bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini merupakan prinsip fundamental yang dikenal
sebagai hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
88. Bahwa ketentuan norma-norma UU Bantuan Hukum perkara a quo secara nyata
bertentangan dengan Pasal 28D dan 28H UUD 1945 dan melanggar hierarki
peraturan perundang-undangan Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 berkedudukan sebagai Grundnorm (norma dasar) yang
mewajibkan jaminan hak “setiap orang” atas perlakuan yang sama di hadapan
hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan
Pasal 28H ayat ( 2 ): “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”
IV. PETITUM
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Pemohon mohon
kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan
putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "Miskin" dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5248) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Penerima Bantuan Hukum adalah orang
atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau finansial, baik
yang terdaftar secara administratif sebagai masyarakat miskin maupun yang
26
mengalami kondisi ketidakmampuan finansial secara nyata yang dibuktikan
dengan dokumen pendukung yang sah”.
3. Menyatakan rincian hak dasar dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5248) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Termasuk pula ketidakmampuan untuk
membiayai jasa hukum dan biaya perkara bagi setiap orang atau sekelompok
orang yang secara objektif tidak memiliki kemampuan ekonomi atau finansial
tanpa mengorbankan pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam
ayat tersebut.”
4. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,
sepanjang tidak dimaknai "Syarat melampirkan surat keterangan miskin dapat
digantikan dengan dokumen pendukung lain yang secara nyata menunjukkan
kondisi ketidakmampuan ekonomi atau finansial pemohon bantuan hukum,
termasuk namun tidak terbatas pada bukti beban biaya medis kronis, bukti
potong penghasilan di bawah standar biaya hidup layak, atau surat pernyataan
tidak mampu yang dibuat di bawah sumpah”.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
ATAU
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya
(ex aequo et bono)
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi KTP Pemohon;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi SK Pensiunan PNS;
27
3.
Bukti P-3a
: Fotokopi SK Penganugerahan Satyalancana Karya Satya
30 Tahun dari Presiden RI;
4.
Bukti P-3b
: Fotokopi SK Penganugerahan Satyalancana Karya Satya
20 Tahun dari Presiden RI;
5.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Keluarga;
6.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Kendali Pengambilan Obat BPJS Kronis;
7.
Bukti P-6
: Fotokopi
Berita
Acara
Pengambilan
Sumpah
No.
2187/KPT.W11-U/HK.00/ADV/X/2025 tanggal 30 Oktober
2025.
8.
Bukti P-7
: Fotokopi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
9.
Bukti P-8
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia;
10. Bukti P-9
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum;
11. Bukti P-10
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi;
12. Bukti P-11
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan;
13. Bukti P-12
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
14. Bukti P-13a
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
Tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
Undangan;
15. Bukti P-13b
: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;
16. Bukti P-14
: Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
17. Bukti P-15
: Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang;
18. Bukti P-16
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007;
19. Bukti P-17
: Fotokopi Pembayaran Tagihan Listrik;
20. Bukti P-18
: Fotokopi Pembayaran Tagihan Air;
21. Bukti P-19
: Fotokopi Pembayaran Tagihan Gas;
22. Bukti P-20
: Fotokopi PBB;
28
23. Bukti P-21
: Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB
(Surat Pajak Kendaraan Bermotor F 6713 AT) tanggal 13
Desember 2014);
24. Bukti P-22
: Fotokopi pembayaran pulsa;
25. Bukti P-23
: Fotokopi biaya jasa hukum;
26. Bukti P-24
: Fotokopi artikel Hukum Online “Catat! Ini 11 Jenis
Interpretasi Hukum”, Renata Christha Auli, S.H., 18 Juli
2022;
27. Bukti P-25
: Fotokopi bagian buku “Memahami Diskriminasi. Buku Saku
Untuk Kebebasan Beragama”, The Indonesian Legal
Resource Center (ILRC), 2009;
28. Bukti P-26
: Fotokopi bagian buku “Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan”, Lutfil Ansori, Setara Pres, 2018;
29. Bukti P-27
: Fotokopi bagian buku “Kemahiran Membuat Perundang -
Undangan” cetakan pertama, Prof. Drs. CST. Kansil S.H.,
dkk, PT. Perca, 2003;
30. Bukti P-28
: Fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan (Gaji Bulanan
Pemohon);
31. Bukti P-29
: Fotokopi artikel Hukum Online “Perbedaan Pro Bono
dengan Prodeo”, Renata Christha Auli, SH;
32. Bukti P-30
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat;
33. Bukti P-31
: Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang;
34. Bukti P-32
: Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
29
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (2),
dan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248, selanjutnya disebut
UU 16/2011) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun
1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
30
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil norma pasal-pasal dalam UU
16/2011 sebagai berikut:
Pasal 1 angka 2 UU 16/2011
Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin
31
Pasal 5 ayat (2) UU 16/2011
Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan,
sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha,
dan/atau perumahan
Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 16/2011
(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus
memenuhi syarat-syarat:
a. …
b. …
c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau
pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum
d. …
2. Bahwa Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara
Indonesia dengan status pensiunan pegawai negeri sipil dan berprofesi sebagai
advokat;
3. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
4. Bahwa menurut Pemohon, definisi “miskin” dalam UU 16/2011 hanya terpaku
pada syarat administratif sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan
kekosongan perlindungan bagi Pemohon yang secara riil “tidak mampu secara
finansial” namun tidak terkategori “miskin” secara administratif. Hal ini secara
nyata menghalangi hak konstitusional Pemohon atas akses keadilan dan
jaminan perlindungan hukum yang adil serta mengahalangi hak untuk
memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai keadilan
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945.
5. Bahwa menurut Pemohon, kerugian hak konstitusionalnya bersifat spesifik dan
potensial karena pada suatu saat Pemohon akan mengalami sakit, diberhentikan
dari profesi advokat secara permanen, dan terlibat dalam perkara hukum yang
kompleks, sehingga dipastikan tidak akan mampu membiayai kebutuhan dasar
hidup sekaligus biaya jasa hukum (biaya pengacara profesional dan biaya
perkara di pengadilan);
6. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya norma Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (2),
dan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 16/2011 menghalangi Pemohon untuk
mendapatkan akses keadilan dan perlakuan khusus melalui pemberian bantuan
hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945.
32
7. Bahwa menurut Pemohon, dengan dikabulkannya permohonan a quo, akses
keadilan melalui pemberian bantuan hukum dapat diperoleh tanpa harus
menunggu terlebih dahulu Pemohon berkasus di pengadilan.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan
kedudukan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai Pemohon telah dapat
membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus
sebagai pensiunan pegawai negeri sipil dan berprofesi sebagai advokat [vide Bukti
P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-6]. Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusional
yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (2)
dan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 16/2011. Terhadap uraian kedudukan hukum
Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Bahwa meskipun Pemohon telah dapat membuktikan diri sebagai perseorangan
warga negara Indonesia, dengan status pensiunan dan aktif sebagai advokat,
Mahkamah harus menilai kesesuaian kualifikasi tesebut dengan anggapan
kerugian hak konstitusional sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon. Dalam
konteks anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan Pemohon
berupa terhalanginya kesempatan Pemohon untuk mendapatkan bantuan
hukum karena tidak termasuk dalam golongan “miskin”, menurut Mahkamah,
kualifikasi Pemohon sebagai pensiunan mempunyai konteks yang berbeda
dengan kualifikasi Pemohon sebagai advokat. Sebagai pensiunan, Pemohon
menitikberatkan kerugian hak konstitusionalnya sebagai penerima bantuan
hukum karena beranggapan pengertian “miskin” dalam UU 16/2011 bersifat
administratif. Sedangkan, sebagai advokat Pemohon menitikberatkan kerugian
hak kontitusionalnya sebagai pemberi jasa hukum yang membela kepentingan
masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, Pemohon
seharusnya membedakan penjelasan dan pembuktian kedua kualifikasi yang
digunakannya tersebut dan juga membedakan uraian anggapan kerugian hak
konstitusional yang terjadi atau potensial akan terjadi. Meskipun dalam
permohonan a quo Pemohon sebagai seorang pensiunan telah menguraikan
neraca pemasukan dan pengeluaran keuangan Pemohon dan memberikan alat
bukti terkait dokumen pemasukan dan pengeluaran [vide Bukti P-17 sampai
dengan Bukti P-22], namun hal tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah
33
sebagai dasar untuk mengategorikan Pemohon sebagai kelompok “miskin” yang
terhalangi untuk mendapatkan bantuan hukum.
2. Bahwa berkenaan dengan uraian Pemohon perihal anggapan kerugian hak
konstitusional yang bersifat spesifik dan potensial di mana suatu saat Pemohon
akan mengalami sakit, diberhentikan dari profesi advokat secara permanen, dan
terlibat dalam perkara hukum yang kompleks sehingga Pemohon dipastikan
tidak akan mampu membiayai kebutuhan dasar hidup sekaligus biaya jasa
hukum, menurut Mahkamah uraian demikian merupakan bentuk pengandaian
dan kehawatiran Pemohon semata atas ketidakjelasan masa depan. Dalam hal
ini, Mahkamah tidak menemukan penjelasan maupun bukti yang mendukung
uraian Pemohon akan mendapatkan masalah hukum di masa depan. Dengan
tidak ada adanya penjelasan, bukti maupun parameter yang jelas dan terukur,
maka anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan Pemohon tersebut
menurut penalaran yang wajar belum dapat dipastikan akan terjadi. Dengan
demikian, Mahkamah menilai tidak terdapat sifat spesifik dan potensial atas
anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan Pemohon.
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dikarenakan
Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah dalam menjelaskan kualifikasi dan
potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang akan dialaminya, maka
Mahkamah tidak dapat menilai perihal adanya hubungan sebab-akibat (causal-
verband) antara kerugian hak konstitusional yang diuraikan dengan berlakunya
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Terlebih,
dalam permohonan a quo, Mahkamah mengalami kesulitan untuk menilai apakah
Pemohon memosisikan diri sebagai advokat yang akan memberikan jasa hukum
kepada orang miskin ataukah Pemohon sendiri yang memosisikan diri sebagai
orang miskin yang harus diperlakukan secara khusus untuk mendapatkan jasa
bantuan hukum. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh
karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
34
Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon
tidak
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
35
umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur,
Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Anwar Usman
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Alifah Rahmawati
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 29 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248, selanjutnya disebut UU 16/2011) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 30 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil norma pasal-pasal dalam UU 16/2011 sebagai berikut: Pasal 1 angka 2 UU 16/2011 Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin 31 Pasal 5 ayat (2) UU 16/2011 Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 16/2011 (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. … b. … c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum d. … 2. Bahwa Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan status pensiunan pegawai negeri sipil dan berprofesi sebagai advokat; 3. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, definisi “miskin” dalam UU 16/2011 hanya terpaku pada syarat administratif sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan kekosongan perlindungan bagi Pemohon yang secara riil “tidak mampu secara finansial” namun tidak terkategori “miskin” secara administratif. Hal ini secara nyata menghalangi hak konstitusional Pemohon atas akses keadilan dan jaminan perlindungan hukum yang adil serta mengahalangi hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut Pemohon, kerugian hak konstitusionalnya bersifat spesifik dan potensial karena pada suatu saat Pemohon akan mengalami sakit, diberhentikan dari profesi advokat secara permanen, dan terlibat dalam perkara hukum yang kompleks, sehingga dipastikan tidak akan mampu membiayai kebutuhan dasar hidup sekaligus biaya jasa hukum (biaya pengacara profesional dan biaya perkara di pengadilan); 6. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya norma Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 16/2011 menghalangi Pemohon untuk mendapatkan akses keadilan dan perlakuan khusus melalui pemberian bantuan hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 32 7. Bahwa menurut Pemohon, dengan dikabulkannya permohonan a quo, akses keadilan melalui pemberian bantuan hukum dapat diperoleh tanpa harus menunggu terlebih dahulu Pemohon berkasus di pengadilan. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai pensiunan pegawai negeri sipil dan berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-6]. Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 16/2011. Terhadap uraian kedudukan hukum Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa meskipun Pemohon telah dapat membuktikan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia, dengan status pensiunan dan aktif sebagai advokat, Mahkamah harus menilai kesesuaian kualifikasi tesebut dengan anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon. Dalam konteks anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan Pemohon berupa terhalanginya kesempatan Pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum karena tidak termasuk dalam golongan “miskin”, menurut Mahkamah, kualifikasi Pemohon sebagai pensiunan mempunyai konteks yang berbeda dengan kualifikasi Pemohon sebagai advokat. Sebagai pensiunan, Pemohon menitikberatkan kerugian hak konstitusionalnya sebagai penerima bantuan hukum karena beranggapan pengertian “miskin” dalam UU 16/2011 bersifat administratif. Sedangkan, seba
