53/PUU-XXIII/2025

1 PUTUSAN Nomor 53/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Alfonsus Salomo Rafael Sihombing Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Purnawirawan, Gang Swadaya 10 Nomor 03 LK 2, Bandar Lampung Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Mikhael Pandya Dewanata Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : RT 01/RW 01, Klepubener, Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Milha Niami Maulida Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Putrabangsa II/I UH IV 510 C, Janturan, Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon III; 2 Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 April 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 63/PUU/PAN.MK/ AP3/04/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 53/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 24 April 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- 3 undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.” 3. Bahwa kewenangan tersebut diatas juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (I) menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 5. Bahwa Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut sebagai “PMK No. 2 Tahun 2021”) 4 menjelaskan bahwa salah satu bentuk pengujian undang-undang di MKRI adalah pengujian materiil, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of Constitution). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang- undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat; 7. Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatur bahwa: 1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. 3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang- undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaiamana dimaksud dalam UUD 1945. 4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 5 8. Bahwa melalui Permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan: a. Pasal 60 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “... atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” (vide bukti P-2); b. Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo. Pasal 18 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..” serta Pasal 18 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun kepentingan umum..” (vide bukti P-3). 9. Berdasarkan uraian sebagaimana butir 1 sampai 8 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh para Pemohon pada permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. Kedudukan Hukum Para Pemohon 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif dan merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum. 2. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak 6 yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu pasal, ayat, dan/atau frasa dalam Undang-Undang. 4. Bahwa para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-4 - P-6). Dalam hal ini Para Pemohon dapat di kategorikan sudah cakap hukum. Dalam kualifikasi tersebut para Pemohon juga merupakan mahasiswa aktif dari beberapa perguruan tinggi yang berbeda. Pemohon I dan Pemohon II merupakan mahasiswa fakultas hukum strata I (vide bukti P-7 – P-8) yang memiliki cita-cita menjadi seorang advokat. Bahwa meskipun saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus mahasiswa strata I dan belum memenuhi berbagai persyaratan untuk menjadi seorang advokat, namun demikian, cita-cita menjadi seorang advokat, dapat menjadi legal standing Pemohon I dan Pemohon II, merujuk pada legal standing yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MK RI Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam frasa “bercita-cita ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden”, maka cukup beralasan jika Pemohon I dan Pemohon II juga memiliki legal standing karena “bercita-cita menjadi seorang advokat”. 7 Bahwa Pemohon III adalah mahasiswa Magister Hukum/strata 2 (vide bukti P-9). Pemohon III saat ini telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Advokat dan telah lulus Ujian Profesi Advokat (vide bukti P-10 – P-11). Pemohon III saat ini sedang menempuh magang advokat di LBH Jantara. Berdasarkan kapasitasnya, para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan peraturan yang mengatur mengenai fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta kewenangan Kejaksaan yang dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum dalam Permohonan a quo. B. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian, hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, hak untuk wajib menghormati hak asasi manusia hukum berdasarkan prinsip- prinsip negara hukum yang mendasarkan pada keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Pasal 24 ayat (1) (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 8 Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 2. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “....atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli....” dan, Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..” serta Pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...demi kepentingan umum...”. 3. Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan pasal a quo atau setidak-tidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional. Adapun dapat para pemohon jelaskan sebagai berikut: a. Kerugian Konstitusional berlakunya Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “....atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli....” 1) Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “....atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli....” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 9 2) Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “....atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli....” merupakan ketentuan untuk menyelesaikan sengketa perdata diluar penngadilan yang dialami oleh par pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 3) Bahwa penyelesaian sengketa perdata dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dalam praktik di Indonesia sering terjadi ketidaksepahaman diantara para pihak yang bersengketa tersebut bahkan tidak jarang salah satu pihak memiliki posisi yang dominan dibanding pihak lainnya. 4) Bahwa terjadinya hal yang demikian ini sebagai akibat dari tidak adanya indikator yang bersifat hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang dialami oleh para pihak. 5) Bahwa oleh karena tidak adanya indikator dalam penyelesaian sengketa perdata yang berimplikasi terjadinya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam sengketa perdata, maka tidak akan mewujudkan tujuan dari kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 6) Bahwa Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 24 Ayat (1) menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ketentuan ini mengartikan bahwa lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan pihak manapun, termasuk eksekutif dan legislatif, guna memastikan proses peradilan yang adil dan objektif. Kemerdekaan ini merupakan prasyarat mutlak bagi 10 terciptanya negara hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. 7) Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “....atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli....” dalam implementasinya tidak terdapat indikator hukum sebagai mekansime penyelesaian sengketa perdata maka, tujuan dari Kekuasaan Kehakiman tidak akan terwujud. Dengan demikian ketentuan a quo bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 8) Bahwa karena ketentuan frasa Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “....atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli....” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan a quo merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) 9) Bahwa para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, karena para pemohon yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang bercita-cita menjadi seorang advokat dan Warga Negara Indonesia apabila nantinya dikemudian hari menghadapi persoalan hukum perdata tidak mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. 10) Bahwa dengan demikian para Pemohon dirugikan atau setidak-tidaknya berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya sebagai akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “....atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli....”. 11 b. Kerugian konstitusional berlakunya Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..” 1) Bahwa ketetuan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2) Bahwa ketentuan a quo memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara dalam wilayah hukum perdata untuk menyelesaiakan sengketa perdata diluar pengadilan secara negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli tidak berdasarkan hukum acara. 3) Bahwa kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam ketentuan a quo membuat tidak adanya jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara perdata. 4) Bahwa tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat didasari oleh ketentuan diluar pengadilan yang dimaknai sebagai negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli yang tidak memiliki hukum acara. 5) Bahwa dengan tidak adanya hukum acara yang menjadi dasar penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara mengakibatkan ketimpangan posisi antara Jaksa Pengacara Negara dengan masyarakat. 6) Bahwa dengan terjadinya ketimpangan posisi dalam penyelesaian sengketa perdata antara Jaksa Pengacara Negara dengan masyarakat pencari keadilan, maka Para 12 Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan a quo. Para Pemohon yang dalam legal standing-nya berkedudukan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum yang bercita-cita menjadi seorang advokat dan sekaligus juga sebagai Warga Negara Indonesia, apabila dikemudian hari menghadapi persoalan hukum perdata tentu berpotensi tidak mendapatkan kepastian dan persamaan kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. 7) Bahwa dengan demikian, maka ketentuan a quo yang dapat ditafsirkan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai ketentuan untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam wilayah hukum perdata diluar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli adalah ketentuan yang berpotensi menciptakan suatu ketidakpastian hukum dan tidak adanya persamaan kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal tersebut jelas merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon, sebagaimaa hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945. c. Kerugian konstitusional berlakunya Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...demi kepentingan umum...”. 1) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...demi kepentingan umum...” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945. 2) Bahwa ketentuan a quo tidak memiliki penjelasan secara spesifik dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai batasan kepentingan umum. 13 3) Bahwa pengertian kepentingan umum yang tidak memiliki batasan, menyebabkan kewenangan Jaksa Pengacara Negara di wilayah hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa perdata diluar pengadilan menjadi tidak terbatas. 4) Bahwa dengan tidak adanya batasan yang jelas mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara di wilayah hukum perdata mengakibatkan dapat diartikannya Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili kepentingan individu masyarakat. 5) Bahwa Jaksa Pengacara Negara yang dapat mewakili kepentingan individu masyarakat dapat menimbulkan ketimpangan posisi antara Jaksa Pengacara Negara dengan masyarakat. 6) Bahwa dengan terjadinya ketimpangan posisi dalam penyelesaian sengketa perdata antara Jaksa Pengacara Negara dengan masyarakat maka para Pemohon merasa dirugikan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum yang bercita- cita menjadi seorang advokat dan Warga Negara Indonesia apabila nantinya dikemudian hari menghadapi persoalan hukum perdata tidak mendapatkan kepastian dan persamaan kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. 7) Bahwa kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...demi kepentingan umum...” harus dimaknai sebagai kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tidak dapat ditafsirkan menjadi bertindak mewakili pribadi individu masyarakat. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN Bersesuaian dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: 14 “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka para Pemohon nyatakan alasan permohonan para pemohon sebagai berikut : A. Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “... atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “... atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” adalah ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Bahwa ketentuan frasa tersebut mengartikan masyarakat yang mempunyai perkara/sengketa dalam wilayah hukum perdata diberikan hak oleh Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman untuk menyelesaikannya melalui prosedur yang disepakati para pihak, yang dilakukan diluar pengadilan. 3. Bahwa akan tetapi menurut para Pemohon penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang masih dalam ranah kekuasaan kehakiman adalah penyelesaian sengketa yang memiliki hukum acara seperti arbitrase yang tercantum dalam Pasal 59 UU Kekuasaan Kehakiman. 4. Bahwa apa yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) sepanjang frasa “... atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 15 negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” bukan merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki hukum acara sehingga prosedur pelaksanaanya hanya sebatas kesepakatan para pihak yang bersengketa. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (3) UUD 1945 Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu untuk menjalankan penegakan hukum diperlukan adanya hukum formil atau hukum acara, agar setiap lini penegakan hukum memiliki porsi yang seimbang dan saling melengkapi. 6. Bahwa memaknai Negara Indonesia berdasarkan hukum berdasarkan Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah negara hukum yang didasari hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan. Maka, pemerintah dalam menjalankan fungsinya tidak bersifat absolut dan harus berdasarkan atas hukum (A. Salman Manggalatung, 2015, “Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter”, Salam : Jurnal Sosial dan Budaya, No 2, Vol 2 ). 7. Bahwa negara hukum dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey sebagai pelopornya dengan menggunakan istilah “The Rule of Law”. Menurut A.V. Dicey sebagaimana dikutip dalam Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Ali Safaat, 2016, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi), mengemukakan bahwa ada tiga ciri penting dari Negara Hukum yaitu: a. Supremacy of law b. Equality before the law c. Due process of law 8. Bahwa konsepsi negara demokratis berdasar hukum telah mengalami perkembangan pada negara-negara yang menganut paham demokrasi di dunia. Prof Jimly Asshidiqie dalam sebuah Jurnalnya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum” mengutip The International Commission of Jurist yang mengemukakan bahwa 16 prinsip mengenai Negara Hukum yang di zaman modern ini yang wajib dimiliki oleh negara-negara demokratis yaitu: - Negara harus tunduk pada hukum - Pemerintah menghormati hak-hak individu - Peradilan yang bebas dan tidak memihak 9. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya tercermin dalam pembatasan kekuasaan negara dan organ- organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. 10. Bahwa dalam pembagian kekuasaan secara vertikal, negara Indonesia mengadopsi Prinsip Trias Politica yang dikemukakan oleh Baron de Montesquieu pada abad ke-18 yang menyatakan bahwa kekuasaan negara sebaiknya dipisahkan menjadi 3 (tiga) cabang yang independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Rasji dkk.,2024, “Penerapan Teori Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”, Jurnal Syariati, No 01, Vol 10 ) . Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton sebagaimana dikutip dalam oleh Prof Jimly Asshiddiqie dalam Jurnal “Gagasan negara Hukum” menyatakan bahwa “... power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely...” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya). Prinsip Trias Politica pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 11. Bahwa berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan (trias politica), salah satu cabang kekuasaan yang erat kaitanya dengan pemberian jaminan terhadap hak-hak supremasi hukum (supremacy of law), persamaan dalam hukum (equality before the law), asas legalitas (due process of law), peradilan yang bebas dan tidak memihak, 17 Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah cabang kekuasaan yudikatif. 12. Bahwa cabang kekuasaan yudikatif tersebut, tercermin dalam suatu Lembaga yudikatif (lembaga peradilan). Dalam konstitusi, lembaga Yudikatif merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman guna menciptakan peradilan yang independen sehingga keberadaan lembaga yudikatif tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lainnya. Dengan demikian tujuan pembagian kekuasaan dalam konsepsi negara hukum adalah negara hukum diwujudkan dalam satu lembaga peradilan independen yang terbebas dari lembaga eksekutif dan legislatif. 13. Bahwa kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut: a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 14. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengartikan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Bahwa arti dari kekuasaan kehakiman tersebut telah termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 15. Bahwa dengan demikian kekuasaan kehakiman mempunyai makna merupakan suatu kekuasaan yang berfungsi untuk 18 menyelenggarakan peradilan yang bebas dan merdeka. Artinya tujuan dari suatu kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam konstitusi tidak akan pernah terwujud tanpa adanya peradilan yang bebas dan merdeka. Sehingga, peradilan yang bebas dan merdeka merupakan suatu implementasi yang mutlak harus diselenggarakan oleh Negara. 16. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan teori kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kewenangan yang melekat pada pada hakim maupun lembaga kehakiman yang bersumber dari konstitusi, untuk mengadili dan memberikan putusan perkara di pengadilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Maka, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan kekuasaan yang bebas dari pengaruh atau intervensi pihak lain dalam penegakan hukum dan jaminan hal tersebut terdapat dalam konstitusi negara yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan (Rimdan, 2012, Kekuasaan Kehakiman Pasca- Mandemen Konstitusi, Prenadamedia Group, Jakarta). 17. Bahwa berdasarkan teori kekuasaan kehakiman yang merdeka, kekuasaan kehakiman memiliki tujuan filosofis agar pencari keadilan yang memiliki perkara untuk diajukan kepada Pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim profesional sehingga putusannya mengandung kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. 18. Bahwa untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum untuk bagi para pencari keadilan, maka penyelenggaraan peradilan yang bebas dan merdeka harus diselenggarakan dengan sesuatu yang formal (hukum formal) atau dalam istilah hukum dikenal dengan “hukum acara”. 19. Bahwa Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Iblam School of Law kerja sama dengan DPC Peradi Jakarta Barat, pada Jumat (4/11/2022) menyatakan bahwa hukum tentang beracara di peradilan baik di peradilan manapun termasuk di MK tidak dapat 19 dipisahkan. Hal itu disebabkan karena esensi dari hukum acara adalah tentang prosedur, tentang formalitas sebuah ketentuan yang mengatur hukum acara dapat dipergunakan dan kemudian dapat mencapai fungsi hukum materiil (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18669&menu =2) (vide bukti P-12) 20. Bahwa Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Prof. M. Guntur Hamzah dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Senin (31/5/2021), memaparkan bahwa Bicara hukum acara, kata Guntur, Lord Chief Justice Gordon Hewart mengingatkan kepada para hakim maupun insan peradilan melalui kalimat bijaknya, Justice must not only be done, but it must be seen to be done yang artinya keadilan tidak hanya apa yang tampak, apa yang dilakukan oleh hakim, apa yang diputus hakim, tetapi keadilan itu juga adalah apa yang tampak dilakukan sebelum hakim memutus sebuah perkara. Sejak perkara masuk hingga perkara diputus, adalah bagian dari rentetan proses untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan sejak perkara diajukan sampai hakim memutus perkara tersebut. “Hal ini berarti, keadilan bukan saja diberikan oleh hakim, tetapi keadilan juga diberikan oleh seluruh pegawai, pejabat dalam lingkungan peradilan tersebut”. Bahwa Guntur Hamzah juga menjelaskan bahwa Hukum acara atau hukum prosedur adalah serangkaian ketentuan yang mengatur tata cara jalannya persidangan untuk menjamin proses hukum yang fair dalam penegakan hukum (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17322&menb uku) (vide bukti P-13) 21. Bahwa berdasarkan teori dan doktrin tentang hukum acara yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka kekuasaan kehakiman mempunyai keterkaitan yang erat dengan peradilan yang bebas dan merdeka tetapi diselenggarakan dengan suatu sistem hukum acara. Keberadaan sistem hukum acara memiliki arti yang penting 20 sebagaimana disampaikan dalam pendapat-pendapat tersebut. Hukum acara merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kebebasan hakim, kemandirian hakim, profesionalitas hakim yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan. 22. Bahwa lebih lanjut kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Pasal 24 UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang lembaga atau badan yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan peradilan yaitu: a. Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan yang Ada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. b. Dalam pasal 38 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Badan-badan lain yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. 23. Bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman”. Adapun penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. 24. Bahwa badan-badan lain yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjalankan fungsi yang berkaitan kekuasaan kehakiman. Dalam 21 ketentuan 38 ayat (2) yang dimaksud dengan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 25. Bahwa dalam penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “cukup jelas”. Akan tetapi, ketentuan terkait dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan terderivasi dalam Pasal 60 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” 26. Bahwa sebagaimana pendapat yang telah para Pemohon sampaikan melalui dalil-dalilnya di atas, pada prinsipnya ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Kekuasaan Peradilan yaitu pengadilan baik pengadilan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, maupun Tata Negara, yang bebas dan merdeka. Dalam hal ini penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang bebas dan merdeka memiliki karakteristik utama berupa adanya suatu hukum acara. 27. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli“, 22 mempunyai dua makna yaitu : a. Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Suatu Lembaga Penyelesaian di Luar Pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak. b. Penyelesaian Sengketa Alternatif yang dilakukan secara langsung oleh para pihak melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 28. Bahwa “penyelesaian sengketa alternatif melalui suatu lembaga penyelesaian di luar Pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak” mempunyai makna bahwasannya penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh suatu lembaga yang bukan termasuk dalam rumpun kekuasaan yudikatif, tetapi dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif ataupun legislatif serta kewenangannya diberikan oleh undang-undang. 29. Bahwa lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana yang para Pemohon dalilkan tersebut di atas, menurut Para Pemohon merupakan lembaga pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman dalam Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada praktiknya secara hukum di Indonesia, dilakukan oleh lembaga yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai lembaga penyelesaian sengketa sebagai contoh: a. KPPU: Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. b. BANI: UU 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, UU 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas): UU 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan hukum islam (syariah). Prinsip syariah dapat diartikan bukan hanya segala sesuatu yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam, termasuk di dalamnya ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih. 23 d. Lembaga Bipartit dan Tripartit Ketenagakerjaan/Perselisihan Hubungan Industrial diatur dalam UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial e. Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia f. Komisi Informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 30. Bahwa lembaga-lembaga sebagaimana yang para Pemohon sampaikan di atas, bukan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan yudikatif, tetapi berada di bawah kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan dari undang-undang yang membentuknya. 31. Bahwa apabila mengkaji Undang-Undang yang mengatur lembaga- lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang Para Pemohon telah sampaikan pada angka 28 di atas, maka semua lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan sengketa tetap tunduk pada hukum acara, sebagai suatu proses hukum formal yang wajib dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu perkara. 32. Bahwa dengan demikian maka, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, dilaksanakan oleh suatu lembaga baik lembaga pada kekuasaan eksekutif maupun lembaga legislatif yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memiliki hukum acara dalam proses penyelesaian sengketanya. 33. Bahwa akan tetapi, ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh 24 suatu lembaga yang dibentuk baik lembaga pada kekuasaan eksekutif maupun lembaga legislatif yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan serta dalam penyelesaiannya tidak terdapat hukum acara. Hal tersebut menurut Para Pemohon tidak akan memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan di Indonesia. 34. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD tahun 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, maka seharusnya tidak semua penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dikualifikasikan ke dalam fungsi kekuasaan kehakiman. Hal ini karena tidak semua penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki hukum acara. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” jelas tidak memiliki hukum acara, karena dalam frasa tersebut tegas disebutkan “prosedur yang disepakati para pihak”. Artinya prosedur dalam penyelesaian suatu sengketa perkara Para Pihak diselesaikan melalui kesepakatan para pihak. Sedangkan prosedur kesepakatan para pihak bukan merupakan hukum acara. Dengan demikian, Pasal 60 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” tidak inheren dengan tujuan dari kekuasaan kehakiman secara literal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 35. Bahwa perlu diingat kembali bahwa kekuasaan kehakiman memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk mencegah penyelenggaraan yang sewenang- wenang (Bagir Manan, 1995, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung). Bahwa 25 kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu dan membatasi untuk tidak bertindak melampaui undang- undang. Sehingga, menciptakan kemandirian penyelenggaraan kehakiman yang baik dan mencegah tindakan sewenang-wenang pemerintahan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga dimaksudkan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Dachram Busthami, 2017, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, No. 4 Volume 46). Bahwa asas kebebasan kekuasaan kehakiman diartikan sebagai berikut: a) bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya; b) bebas dari paksaan, direktif, atau rekomendasi dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang (I Gusti Ketut Airawan, 2010, “Penerobosan Terhadap Batas- Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman”,Jurnal Masalah- Masalah Hukum, No. 4, Volume 39 ). Atas dasar tersebut pada ketentuan Pasal 24 UUD 1945 memberikan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka menyelenggarakan peradilan yang bebas namun tetap memperhatikan akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan integritas moral. 36. Bahwa fungsi kekuasaan kehakiman yang berkaitan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tidak memiliki hukum acara tentu mendistorsi makna dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, hal mana dengan tidak adanya hukum acara akan menciptakan praktik hukum yang sewenang-wenang karena tidak memiliki prosedur hukum tertentu yang jelas yang kemudian bermuara pada tidak terjaminnya keadilan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 26 konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, prinsip jaminan atas hak asasi manusia, dan prinsip persamaan di depan hukum. 37. Bahwa menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H sebagaimana dikutip dalam buku Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia) (Barda Nawasi Arif, 2019, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia), Universitas Diponegoro, Semarang) sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya adalah suatu proses menegakkan hukum. Jadi, pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Dengan demikian maka, Pasal 60 ayat 1 sepanjang frasa “... atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” tidak akan menciptakan suatu penegakan hukum atau berpotensi tidak menciptakan penegakan hukum. 38. Bahwa dengan keberadaan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” merugikan atau setidak- tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon. Hal ini terjadi karena dalam penyelesaian sengekta perdata dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli tidak memiliki mekanisme hukum acara. Dengan demikian penyelesaian sengketa perdata dengan cara tersebut tidak dapat memberikan jaminan atas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi para Pemohon apabila menghadapi persoalan hukum dalam wilayah hukum perdata. 39. Bahwa dengan tidak adanya mekanisme hukum acara dalam 27 penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang Para Pemohon dalilkan, menyebabkan terjadinya kedudukan yang tidak seimbang diantara para pihak yang bersengketa dalam hukum perdata. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 60 ayat (1) sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” jelas yang tidak sesuai dengan prinsip equality before the law yang menjadi landasan terbentuknya sebuah negara hukum sebagaimana telah para Pemohon dalilkan. 40. Bahwa para Pemohon yang semuanya adalah mahasiswa fakultas hukum memiliki kepedulian yang besar terhadap perkembangan hukum di Negara Indonesia. Dengan demikian jelas para Pemohon merasa prihatin apabila terdapat peraturan hukum yang jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan juga melanggar Hak Konstitusional masyarakat tetap berlaku. 41. Bahwa berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu: a. Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. b. Pasal 24 ayat (1), yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. c. Pasal 28 D ayat (1), yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan proses hukum yang adil dan tidak memihak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Apabila terjadi ketidaksetaraan di hadapan hukum dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian dari fungsi kekuasaan kehakiman, jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak konstitusional. Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia,memiliki hak konstitusional yang dijamin 28 dalam konstitusi. Oleh karena itu, sebagai negara yang memegang titel Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945, Negara Indonesia memiliki kewajiban secara konstitusional untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Salah satunya dengan tidak membiarkan adanya produk-produk hukum yang bertentangan dengan prinsip- prinsip hak asasi manusia. 42. Bahwa dengan keberadaan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” dengan tidak adanya hukum acara dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan membuat tidak adanya kepastian hukum untuk menegakkan hukum materiil yang ada. Lebih jauh lagi, berdampak terhadap tidak adanya keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian maka Pasal 60 ayat (1) sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” bukan termasuk bagian dari kekuasaaan kehakiman. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” lebih jauh hanya merupakan hak yang diberikan oleh UUD 1945 kepada masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya dalam wilayah hukum perdata dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 43. Bahwa dengan demikian, keberadaan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” bukan 29 merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman maka ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 44. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) maka ketentuan tersebut juga bertentangan dengan 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) dengan demikian pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusional. B. Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..” jo. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan…” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 1. Bahwa para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..“ jo. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan…” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa terbagi menjadi 2 yaitu: 1) Penuntut Umum (JPU): Jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf b jo. Pasal 13 KUHAP). Ruang lingkup tugas dan wewenang JPU yaitu persiapan pelimpahan perkara, pelimpahan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, banding, kasasi, serta peninjauan kembali sampai dengan adanya putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Ibnu Fajar dkk., 2020, Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam 30 mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi., PT Raja Grafindo Persada, Depok). 2) Jaksa Pengacara Negara (JPN): Jaksa yang bertindak khusus di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam atau di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintah, atau kepentingan umum. Tugas dan wewenang JPN dalam lingkup perdata dan tata usaha negara yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum. 3. Bahwa ketentuan tersebut mengartikan JPN mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perdata dan Tata Usaha Negara diluar pengadilan. Kewenangan tersebut pada dasarnya bersumber dari Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Bahwa ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kehakiman yang mengatur tentang adanya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang merupakan bagian dari kekuasaaan kehakiman maka wajarlah jika kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..“ jo. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan…” 5. Bahwa sebagaimana pendapat para Pemohon terhadap pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” UU Kekuasaaan Kehakiman yang pemohon telah uraikan dalam permohonan a quo maka kewenangan kejaksaan 31 menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..“ jo. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan…” haruslah mendapat pembatasan secara konstitusional. 6. Bahwa dalil-dalil para Pemohon yang telah para pemohon sampaikan pada bagian objek permohonan huruf A pokok permohonan mutatis mutandis termuat kembali dalam dalil-dalil permohonan pada bagian ini. 7. Bahwa sebagaimana dalil-dalil para Pemohon dalam objek permohonan huruf A terkait dengan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” dimana Para Pemohon berpendapat penyelesaian sengketa perdata melalui cara tersebut adalah bertentangan dengan konstitusi maka kewenangan kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..“ jo. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan…” haruslah dimaknai tidak dapat melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian apabila kewenangan kejaksaan sepanjang frasa “maupun diluar pengadilan” dimaknai juga melingkupi penyelesaian sengketa perdata dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli adalah bertentangan dengan konstitusi 8. Bahwa apabila tidak dimaknai tidak dapat melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, maka 32 kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk menyelesaikan sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dapat berpotensi menimbulkan dualisme dari jaksa itu sendiri, karena dapat berpotensi Jaksa Pengacara Negara memiliki posisi yang lebih dominan di dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 9. Bahwa dengan demikian dapat dinyatakan bahwa jaksa sebagai pemegang fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman semestinya tidak boleh melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di luar peradilan dengan menggunakan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli Hal ini karena penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli tidak memiliki mekanisme hukum acara hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa hal ini akan menyebabkan para pencari keadilan tidak akan memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dalam menjalani proses hukum dalam penyelesaian perkara perdata 10. Bahwa apabila ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..“ jo. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan…” tidak diberikan tafsir bersyarat secara konstitusional, maka akan menyebabkan kewenangan JPN berpotensi ditafsirkan secara luas dan absolut baik oleh pemerintah maupun kejaksaan itu sendiri. Sifat yang absolut ini menimbulkan ketidaksamaan posisi diantara para pihak yang bersengketa dalam sengketa perdata, apabila salah satu pihak didampingi oleh JPN. Dengan adanya JPN yang mewakili salah satu pihak dalam sengketa perdata menimbulkan kedudukan pihak yang diwakili oleh JPN lebih tinggi daripada pihak yang lain. Hal ini tentu tidak sejalan 33 dengan prinsip persamaan didepan hukum yang termaktub didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 11. Bahwa dominannya posisi Jaksa Pengacara Negara dapat para Pemohon pada posita ini, dapat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon karena para Pemohon yang saat ini adalah mahasiswa fakultas hukum yang bercita-cita menjadi seorang advokat atau setidak-tidaknya sebagai warga negara Indonesia, dalam ranah perdata berpotensi berhadapan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal mana dengan tidak adanya suatu proses hukum acara yang jelas dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsiliasi,mediasi,negosiasi, dan penilaian ahli, terlebih dominannya kedudukan Jaksa Pengacara Negara tidak akan tercipta kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon sehingga tidak akan mungkin terwujud kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. 12. Bahwa dengan demikian Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..“ jo. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan…” layak untuk diberikan tafsir konstitusional bersyarat yakni sepanjang dimaknai diluar pengadilan adalah tidak termasuk penyelesaian secara konsiliasi,negosiasi,mediasi, dan penilaian ahli. 13. Bahwa apabila kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam ranah perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..“ jo. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan…” ditafsirkan sebagai penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 34 negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli maka ketentuan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan 27 ayat (1) UUD 1945 C. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun kepentingan umum …” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 1. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UU 11 Tahun 2021 mengatur bahwa: “Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatanya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.” 2. Bahwa Pasal 18 ayat (2) dalam penulisannya tidak memberikan penjelasan apapun mengenai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (2), sehingga menjadi pertanyaan para Pemohon, apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan. Alih-alih, Pasal 18 ayat (2) memberikan kewenangan kepada jaksa agung dengan kuasa khusus atau karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai pengacara negara untuk dan atas nama kepentingan umum. Hal yang demikian ini berpotensi mengakibatkan penggunaan kewenangan dalam kedudukannya sebagai pengacara negara menjadi “abuse of power”. 3. Bahwa terkait dengan frasa kepentingan umum dalam Undang- Undang Kejaksaan ternyata ditemukan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya, yang berbunyi: Pasal 35 ayat (1) huruf c “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.” Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf c “Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan 35 masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.”. 4. Bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kejaksaan beserta penjelasannya mengartikan terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk memberikan definisi dari kepentingan umum yakni pertama, kepentingan bangsa dan negara, dan kedua kepentingan masyarakat luas. Persoalannya kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kejaksaan beserta penjelasannya merupakan asas yang terkait dalam hukum pidana, sedangkan Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Kejaksaan mengatur tentang Jaksa Agung dalam kedudukannya sebagai Jaksa pengacara negara bertindak mewakili kepentingan umum dalam perkara perdata dan tata usaha negara. 5. Bahwa dengan demikian undang-undang kejaksaan tidak memberikan penjelasan apapun mengenai frasa kepentingan umum terkait dengan wewenang jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan. 6. Bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan apapun mengenai frasa kepentingan umum yang terkait dengan wewenang jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, maka frasa kepentingan umum berpotensi mengakibatkan penafsiran tugas dan wewenang jaksa pengacara negara menjadi tidak tak terbatas. 7. Bahwa tidak terbatasnya tugas dan wewenang jaksa pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara sebagai akibat dari tidak jelasnya frasa kepentingan umum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Kejaksaan, terbukti dari tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman 36 Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 8. Bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan: a. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. b. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi Presiden, lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 9. Bahwa pada BAB III poin a angka 1 huruf a, b, c dan d Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan hukum 37 tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan antara lain: a. Dalam penanganan perkara perdata atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana, termasuk: 1) perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; 2) perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya, karena tidak cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; 3) perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penuntutannya karena terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; 4) perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan ontslag van rechtsvervolging, namun terdapat kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan; 5) perkara tindak pidana korupsi yang tidak berhasil memulihkan seluruh kerugian keuangan negara; 6) gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris terpidana perkara tindak pidana korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi dan belum dilakukan perampasan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 7) penanganan tuntutan keperdataan dan/atau penyelesaian atas kewajiban Pembayaran Uang Pengganti (PUP); 8) perkara tindak pidana selain tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana di bidang perpajakan, cukai, atau perbankan, yang tidak berhasil dipulihkan seluruh kerugian keuangan negara. 38 b. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi, termasuk: 1) permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran perseroan terbatas; 2) permohonan pembubaran yayasan dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan; 3) permohonan pernyataan pailit terhadap debitur. c. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, termasuk: 1) permohonan pembatalan perkawinan; 2) permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil; 3) permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan kekuasaannya atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua; 4) permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa; 5) permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa; 6) permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia. d. Dalam penanganan penegakan hukum keperdataan lainnya termasuk : 1) Mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar 10. Mengajukan gugatan penghapusan patenBahwa terkait dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam hal permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran perseroan terbatas juga harus selaras dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa: 39 “Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: 1) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau 2) anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga” Lebih lanjut dalam Pasal 138 ayat (3) menyebutkan bahwa : “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh: 1. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; 2. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau 3. kejaksaan untuk kepentingan umum.” Kemudian, mengenai pembubaran Perseroan Terbatas, Pasal 146 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas: 1. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; 2. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; 3. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Dengan demikian di dalam Undang-Undang PT, Jaksa memang memiliki wewenang dalam hal permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran perseroan terbatas, namun perlu digaris bawahi bahwa 40 kewenangan jaksa pengacara negara dalam hal pemeriksaan dan/atau pembubaran PT di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dilakukan “atas nama pemerintah/negara”, karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat luas sebagaimana secara filosofis termuat dalam alinea keempat UUD 1945, dimana dalam konteks kepentingan umum, masyarakat diposisikan sebagai objek yang dilindungi oleh Jaksa Pengacara Negara melalui kewenangannya. Sementara itu di dalam Undang- Undang Kejaksaan yang baru beserta aturan turunannya, hal mana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memperluas maksud kepentingan negara dan pemerintah serta kepentingan masyarakat luas sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (2) dan angka 5 Penjelasan Umum UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Akibatnya peraturan turunan dari UU Kejaksaan berupa Perpres Nomor 15 tahun 2024 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 juga turut serta mengatur kewenangan jaksa pengacara negara untuk kepentingan umum secara sangat amat luas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat BAB III poin B angka 2 Peraturan Kejaksaan No 7 tahun 2021 terkait pelaksanaan kewenangan jaksa hal mana dalam huruf b mengenai pemeriksaan dan pembubaran PT Jaksa Pengacara Negara memiliki wewenang yakni: a. JPN mengajukan permohonan pemeriksaan PT dalam hal: 1) PT melakukan PMH yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga 2) anggota direksi atau dewan komisaris melakukan PMH yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga b. JPN mengajukan permohonan pembubaran PT dengan alasan: 1) PT melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (vide Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT) 41 2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah PT memperoleh status badan hukum, pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua orang). 3) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1( satu) tahun sejak berlakunya UU PT Dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan kejaksaan tersebut di atas sebagai implikasi dari adanya Pasal 18 ayat (2) UU Kejaksaan yang tidak memberikan batasan mengenai kepentingan umum, dalam praktiknya berpotensi membuka kemungkinan jaksa pengacara yang dahulunya hanya mewakili pemerintah sebagai representasi dari melindungi kepentingan umum, juga turut serta mewakili pihak individu (pihak swasta) sebagai subjek yang dalam pemeriksaan dan/atau pembubaran PT.Bahwa selanjutnya, terkait dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara terkait permohonan pembubaran yayasan dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan, harus merujuk ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa: “Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.” 11. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa: Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.” Pasal 46 ayat (2) UU Yayasan Menyatakan bahwa: “Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian 42 Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.” Bahwa ketiga Pasal dalam UU Yayasan ini, memang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk permohonan pembubaran yayasan dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan namun tetap dengan catatan bahwa Undang-Undang Yayasan tidak mengatur kewenangan jaksa pengacara untuk mewakili individu, namun mewakili negara sebagai representasi dari melindungi kepentingan umum. Namun kembali lagi, berdasarkan Para Pemohon berpendapat bahwa akibat dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk bertindak mewakili kepentingan umum, hal mana frasa kepentingan umum tidak diberikan batasan di dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2021 itu sendiri berakibat pada luasnya wewenang JPN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 15 tahun 2024 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2021. Sebagai bukti dapat dilihat pada BAB III poin B angka 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2021 terkait pelaksanaan kewenangan jaksa hal mana dalam huruf b mengenai pembubaran Yayasan dan Pembatalan, Pengangkatan, Pemberhentian, atau Penggantian Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan disebutkan bahwa: a. Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembubaran yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut (vide Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 43 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya disebut UU Yayasan). b. Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan umum mengajukan permohonan untuk membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar [vide Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) UU Yayasan] Mengenai kepentingan umum sebagaimana disebutkan dalam poin b di atas, undang-undang yayasan maupun undang-undang kejaksaan tidak menyebutkan secara jelas batasan-batasan mengenai kepentingan umum sehingga berpotensi membuka kemungkinan bahwa Jaksa Pengacara Negara mewakili Individu dalam mengajukan permohonan pembubaran yayasan, dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan.Bahwa sehubungan dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan juga harus merujuk pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Terkait dengan kewenangan Jaksa Pengcara Negara untuk mengajukan pembatalan perkawinan, terdapat sebuah jurnal yang 44 berjudul “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pembatalan Perkawinan (Study Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt)” yang ditulis oleh Ari Febriati dan Suherman. Jurnal tersebut menganalisa sebuah kasus tentang pembatalan perkawinan oleh Jaksa Pengacara Negara karena pihak termohon memalsukan identitas sebagai pria yang telah berstatus menikah. (vide bukti P-15) Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan, Jaksa Pengacara Negara memang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila memenuhi syarat antara lain: a. karena perkawinan yang dilangsungkan di muka pengawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, b. wali nikah yang tidak sah, atau c. tidak dihadiri 2 (dua) orang saksi saat berlangsungnya perkawinan. Namun dalam kasus penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt Jaksa Pengacara Negara mengajukan pembatalan perkawinan bukan berdasarkan syarat pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan, akan tetapi permohonan diajukan dengan dalil seorang pria beristri menikah kembali tanpa izin dari istri sah dan tanpa adanya penetapan pengadilan. Bahwa Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara tersebut bukan merupakan lingkup dari kewenangan kejaksaan. Ketentuan pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang dimana jaksa dalam bidang perdata dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oleh karenanya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh JPN yang diajukan dengan dalil seorang pria beristri menikah kembali tanpa izin dari istri sah dan tanpa adanya penetapan pengadilan tidak mewakili kepentingan umum tetapi lebih dekat dengan mewakili kepentingan individu. 45 Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan pada kasus tersebut Jaksa Pengacara negara telah melampaui kewenangannya dengan memberikan pendampingan tidak lagi mewakili negara atau pemerintah tetapi mewakili individu. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Jaksa Pengacara Negara dalam kasus tersebut, maka telah terbukti JPN memberikan pendampingan langsung kepada individu, yang artinya frasa kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun kepentingan umum …” mengalami perluasan makna. Kepentingan umum yang dalam hukum secara konstitusional dimaknai sebagai tujuan untuk mencapai kebaikan bersama, meningkatkan kesejahteraan sosial, atau melindungi nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat telah bergeser menjadi mewakili kepentingan individu atau privat. 12. Bahwa Untuk mengetahui bagaimana kewenangan jaksa pengacara negara terkait dengan Pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun kepentingan umum …”, maka perlu ada kualifikasi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum tersebut. 13. Bahwa frasa "demi kepentingan umum" sering ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merujuk pada alasan atau dasar yang sah untuk membenarkan tindakan atau kebijakan tertentu yang diambil oleh negara atau pemerintah. Pemahaman mengenai makna dan implikasi dari frasa ini sangat penting, terutama dalam konteks penerapan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Dalam permohonan ini, akan dibahas mengenai makna, penerapan, serta batasan dari frasa "demi kepentingan umum" dalam hukum Indonesia. 14. Bahwa secara harfiah, "demi kepentingan umum" berarti suatu tindakan atau kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk memajukan, melindungi, atau memenuhi kebutuhan masyarakat 46 secara luas, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Frasa ini sering kali digunakan untuk memberikan landasan hukum bagi tindakan negara yang mungkin melibatkan pembatasan terhadap hak-hak individu, seperti hak atas properti, kebebasan berekspresi, atau hak atas kebebasan bergerak 15. Bahwa menurut perspektif hukum, "kepentingan umum" merujuk pada hal-hal yang menyangkut kesejahteraan umum masyarakat secara keseluruhan. Ini bisa melibatkan berbagai aspek, mulai dari sektor ekonomi, sosial, politik, hingga lingkungan hidup. Oleh karena itu, tindakan yang diambil demi kepentingan umum harus bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama, meningkatkan kesejahteraan sosial, atau melindungi nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat.Bahwa Dalam sistem hukum Indonesia, frasa "demi kepentingan umum" ditemukan dalam sejumlah peraturan, baik dalam konstitusi maupun undang-undang lainnya. Sebagai contoh, dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terdapat pasal yang menyebutkan bahwa hak milik seseorang dapat dibatasi demi kepentingan umum. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 16. Bahwa selain itu dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga ditemukan penjelasan mengenai frasa kepentingan umum. Adapun peraturan tersebut sebagai berikut: a. Kepentingan umum menurut UU Anti KKN 1999: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. b. Kepentingan umum menurut UU Administrasi Pemerintahan 2014: mendahulukan kesejahteraan & kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. c. Kepentingan umum menurut UU Pemda 2014: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan 47 selektif. d. Kepentingan umum menurut UU Pelayanan Publik 2009: pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. e. Kepentingan umum menurut Pasal 6 Perpres 71/2012 adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. 17. Bahwa meskipun frasa "demi kepentingan umum" memberikan wewenang kepada negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak individu, penerapan frasa ini tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Ada sejumlah batasan yang harus diperhatikan agar penggunaan frasa ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan konstitusional. a. Prinsip Proporsionalitas. Salah satu batasan yang penting adalah prinsip proporsionalitas. Tindakan yang diambil oleh negara untuk kepentingan umum harus proporsional, yakni seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap hak-hak individu. Dengan kata lain, pembatasan hak individu hanya boleh dilakukan sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah dan tidak boleh melampaui batas. Sebagai contoh, jika negara mengambil tindakan untuk membatasi kebebasan berpendapat demi kepentingan umum, maka tindakan tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum dan tidak boleh mengarah pada pembungkaman kebebasan berpendapat yang sah. b. Tujuan yang Sah dan Jelas. Penggunaan frasa "demi kepentingan umum" harus didasarkan pada tujuan yang sah dan jelas. Tujuan tersebut harus berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan politik semata. Dalam hal ini, kebijakan atau tindakan yang diambil harus memiliki alasan yang dapat 48 dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur publik seperti jalan tol atau fasilitas kesehatan dapat dianggap sebagai kepentingan umum yang sah, karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Namun, jika pembatasan hak individu dilakukan untuk kepentingan kelompok tertentu, seperti kepentingan ekonomi pribadi atau golongan politik, maka itu tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang sah. 18. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam sistem hukum Indonesia, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pembatasan hak-hak individu demi kepentingan umum harus tetap memperhatikan prinsip HAM. Negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia secara tidak sah, bahkan ketika alasan pembatasan tersebut adalah untuk kepentingan umum. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak-hak manusia dapat dilakukan, tetapi hanya untuk tujuan tertentu yang sah dan dengan syarat bahwa pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi lainnya. Sebagai contoh, meskipun hak atas kebebasan bergerak dapat dibatasi dalam kondisi darurat atau bencana, pembatasan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi individu.Bahwa frasa "demi kepentingan umum" adalah landasan hukum yang sah untuk pembatasan hak-hak individu oleh negara dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar demi kesejahteraan masyarakat luas. Namun, penerapan frasa ini harus memperhatikan prinsip-prinsip yang adil, seperti proporsionalitas, tujuan yang sah dan jelas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembatasan yang dilakukan demi kepentingan umum tidak boleh merugikan individu secara tidak adil, dan harus selalu ada mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang sah dan adil. Dalam praktiknya, "demi kepentingan umum" menjadi prinsip yang penting 49 dalam keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 19. Bahwa berdasarkan teori-teori tentang kepentingan umum yang telah para pemohon sampaikan diatas maka menjadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam wilayah hukum perdata, yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun kepentingan umum …” Alih-alih UU Kejaksaan mengatur definisi kepentingan umum yang merupakan definisi dalam lingkup wilayah pidana sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf c 20. Bahwa kepentingan umum secara konstitusional dapat dilihat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 yang artinya memiliki makna untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, dan bukan mewakili masyarakat (individu atau privat). 21. Bahwa berdasarkan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu kewenangan jaksa pengacara negara untuk mewakili kepentingan umum haruslah dimaknai sebagai kewenangan jaksa pengacara negara untuk mewakili atas nama negara dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara demi melindungi kepentingan umum, dan bukan untuk mewakili kepentingan subjek pribadi. 22. Bahwa kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan ternyata berubah maknanya di dalam Peraturan Kejaksaan menjadi kejaksaan dapat mewakili masyarakat dengan mendasarkan pada surat kuasa. Artinya, jaksa pengacara negara dapat bertindak selayaknya advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. 23. Bahwa kewenangan Jaksa Pengacara Negara bertindak untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 50 sepanjang frasa “...maupun kepentingan umum …” mempunyai keterkaitan yang erat Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum kepada masyarakat. Oleh karenanya pemberian bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada masyarakat harus dilihat dalam konteks struktur strata masyarakat itu sendiri. Adanya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum adalah sebagai bukti bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyakat dibagi atas dua kriteria, yakni: pertama, kriteria masyarakat yang tidak mampu dan kedua, kriteria masyarakat yang mampu. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengartikan bahwa setiap orang dapat mengajukan bantuan hukum dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Lebih lanjut dalam pasal 16 Undang-undang Bantuan Hukum negara menyediakan dana bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kedua, kriteria masyarakat yang mampu. Meskipun kriteria yang kedua ini tidak diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, maka dengan adanya pasal 14 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, maka implikasinya secara tidak tertulis, pencari keadilan di Indonesia terbagi menjadi dua sebagaimana yang telah para pemohon sampaikan. 24. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) mengenai frasa kepentingan umum yang terderivasi sangat luas, maka telah terjadi benturan hukum terkait fungsi jaksa pengacara negara dan fungsi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) mengenai frasa “...kepentingan umum” berpotensi mengakibatkan kriteria masyarakat yang mampu, mengakses jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum/jasa hukum. Potensi kemungkinan dapat terjadi karena jaksa pengacara adalah pejabat negara yang telah dibiayai oleh negara, sehingga dalam memberikan bantuan hukum tidak boleh memungut biaya. 25. Bahwa dengan demikian, konstruksi pasal 18 ayat (2) telah 51 menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat dengan kriteria tidak mampu dengan masyarakat yang mampu. Dengan demikian, jika konstruksi Pasal 18 ayat (2) UU Kejaksaan beserta aturan turunannya, maka sebenarnya, tidak diperlukan lagi adanya bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bantuan Hukum, terlebih Undang-Undang Bantuan Hukum mengamanatkan untuk menyediakan anggaran bantuan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Bantuan Hukum. Hal ini karena Jaksa Pengacara Negara telah dibiayai oleh negara sehingga menjadi pertanyaan, apakah masih relevan yang mengamanatkan adanya bantuan hukum untuk organisasi bantuan hukum (advokat), sedangkan Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum juga secara cuma- cuma. Bahwa sebagaimana salah satu pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang adalah pengajuan penetapan perwalian anak yatim piatu dimana kejaksaan mendapatkan kuasa dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Tanjungpinang. (https://www.rri.co.id/daerah/283556/keberhasilan-jaksa- pengacara-negara-wujudkan-penetapan-perwalian-anak) (vide bukti P-16) Bahwa berdasarkan bukti tersebut telah jelas jaksa pengacara negara mendampingi pihak swasta sebagai kuasa hukum dalam wilayah hukum perdata. Hal mana, jika merujuk pada UU Bantuan Hukum maka yang dapat mendampingi pengajuan penetapan perwalian anak adalah organisasi bantuan hukum. Dengan adanya contoh kasus tersebut para pemohon buktikan dalam permohonan a quo membuktikan bahwa kepentingan umum telah dimaknai sebagai kepentingan mewakili pihak swasta atau individu/masyarakat. 26. Bahwa lebih lanjut konstruksi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang demikian berpotensi merugikan hak konstitusional 52 para pemohon yang adalah mahasiswa hukum serta yang dikemudian hari dapat berprofesi sebagai advokat. Bahwa dalil-dalil yang pemohon sampaikan terkait dengan meluasnya kewenangan kejaksaan dalam bertindak mewakili kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Kejaksaan terbukti dari adanya aplikasi halo JPN. Dilansir dari Hukumonline.com Jaksa Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono melalui keterangannya mengatakan bahwa aplikasi Halo JPN ini merupakan solusi hukum yang lengkap secara cuma-cuma atau gratis. Masyarakat dapat saling bertanya jawab seputar persoalan hukum. Nantinya jawaban dari pertanyaan yang diajukan masyarakat bakal dijawab langsung oleh para jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional. Lebih lanjut lagi Dalam aplikasi Halo JPN nantinya terdapat beberapa kategori kanal permasalahan. Seperti permasalahan soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, dan hukum pernikahan/perkawinan. Masyarakat pun dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan ketegori yang ada. Bahwa adanya aplikasi Halo JPN mengartikan adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh JPN kepada individu- individu masyarakat. (https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-agung-bakal- luncurkan-halo-jpn--lt627a6018e3c45/ ). (vide bukti P-17) 27. Bahwa dengan ada frasa kepentingan umum maka membuat kejaksaan dapat melakukan kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 yang mana seharusnya kewenangan tersebut dilakukan oleh advokat. Dalam konteks ini membuat jaksa menjadi memiliki kewenangan dalam ranah privat seperti yang dibuktikan dari dalil diatas serta menjadikan Jaksa Pengacara memiliki akses yang tidak terbatas dalam melakukan koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang membuat posisi jaksa pengacara negara menjadi lebih kuat dan absolut dibandingkan dengan advokat dalam penanganan 53 perkara perdata dan tata usaha negara. Selain memiliki akses terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perkara, jaksa pengacara negara juga dibiayai oleh negara dalam penanganan perkaranya sementara advokat hanya memiliki sumber pendapatan dari klien. 28. Bahwa keberadaan Jaksa Pengacara Negara yang mendampingi sektor swasta/privat juga terbukti dari peran Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator pada sengketa antara PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) dan PT Karya Teknik Utama. Keberadaan Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator dalam penyelesaiaan sengketa tersebut membuktikan tafsir atas kepentingan umum telah berubah menjadi tafsir atas kepentingan swasta. Idealnya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka yang bisa menjadi mediator adalah seseorang sarjana hukum yang telah tersertifikasi sebagai mediator atau dapat juga dilakukan oleh advokat yang mewakili kepentingan masing-masing perusahaan tersebut. Bahwa adanya peran Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator dalam kasus tersebut, jelas terbukti merugikan kepentingan advokat. Bahwa advokat adalah profesi yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, kewenangan kejaksaan mendampingi yang didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) UU 11 Tahun 2021 sepanjanga frasa “kepentingan umum” telah mendistorsi hak advokat yang telah diatur dalam UU Advokat. (https://desanews.hallo.id/politik- hukum/pr-1242989649/berperan-sebagai-mediator-tim-jaksa- berhasil-menyelamatkan-nilai-investasi-rp46-t) (vide bukti P-18) 29. Bahwa hukum seharusnya menjadi suatu sistem normatif yang rasional untuk memecahkan suatu perkara dan tidak berdasarkan pada siapa yang kuat dan lemah. namun, dengan adanya mekanisme ini memiliki probabilitas bahwa hal tersebut dapat terjadi dan membuat hukum sebagai sistem normatif yang rasional dan bijak justru berjalan sebaliknya. Dengan adanya Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang 54 frasa “...maupun kepentingan umum …” yang terjadi perluasan makna bukan lagi untuk terwujudnya kesejahteraan tetapi menjadi mewakili individu masyarakat, tentu merugikan atau setidak tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon. 30. Bahwa para Pemohon selaku mahasiswa yang berkeinginan menjadi seorang advokat, berpotensi terjadi ketidak seimbangan hak dalam menjalankan profesi advokat nantinya. Hal ini karena jaksa pengacara tidak hanya bertindak untuk dan atas nama negara sebagai representasi dari melindungi kepentingan umum, namun juga bertindak untuk dan atas nama diri pribadi masyarakat yang juga dilengkapi dengan pendanaan dan lembaga-lembaga negara yang mendukungnya dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. 31. Bahwa dengan diberikannya kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak mewakili kepentingan umum di bidang perdata, yang telah ditafsirkan oleh JPN menjadi mewakili individu masyarakat tentu merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). 32. Bahwa dengan demikian, keberadaan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. sepanjang frasa “... kepentingan umum” haruslah diberikan tafsir secara konstitusional bersyarat. 33. Bahwa dengan demikian para pemohon berpendapat ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. sepanjang frasa “... kepentingan umum” layak untuk ditafsirkan sebagai kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat , dan tidak dapat ditafsirkan menjadi bertindak mewakili pribadi individu masyarakat. 34. Bahwa apabila ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. sepanjang frasa “... kepentingan 55 umum” ditafsirkan menjadi JPN bertindak mewakili individu masyarakat maka ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan harus dinyatakan inkonstitusional. D. Kesimpulan 1. Bahwa permohonan pengujian Undang-Undang ini menyangkut enam hal yaitu; Pertama, konstitusionalitas keberadaan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “... atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Hal ini karena penyelesaian diluar pengadilan dengan prosedur yang disepakati para pihak tidak terdapat hukum acara. Sedangkan, hukum acara merupakan hukum yang menjamin terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan terciptanya ini akan terwujud kekuasaan kehakiman yang bebas dan Merdeka. Oleh karena itu, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “... atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” tidak terdapat hukum acara maka tidak akan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas dan Merdeka. Kedua, konstitualitas Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan…” menjadi dasar kewenangan kejaksaan dalam ranah perdata dan tata usaha negara di luar pengadilan yang mana kewenangan tersebut pada dasarnya bersumber dari Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 UU Kekuasaan Kehakiman. Ketiga, konstitualitas Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 dan Pasal 18 ayat (2) UU No.11 Tahun 2021, apakah adil jika frasa “...maupun di luar pengadilan…” dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, 56 mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli adil bagi masyarakat? Karena dapat mengakibatkan jaksa pengacara negara memiliki posisi yang lebih dominan di dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli padahal, dalam mekanisme perdata posisi para pihak haruslah setara dan seimbang. Keempat, Konstitusionalitas Pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “…maupun kepentingan umum…” menjadi dasar kewenangan Kejaksaan dalam ranah perdata dan tata usaha negara sebagaimana nantinya menjadi dasar peraturan teknis pelaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No.15 Tahun 2024. Kelima, apa batasan kewenangan Kejaksaan dalam ranah perdata dan tata usaha negara pada frasa “…maupun kepentingan umum…” dalam Pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2021? Apakah Pasal 18 ayat (2) sepanjang frasa “…maupun kepentingan umum…” hanya sebatas ketentuan tertulis saja dalam UU No 11 Tahun 2021 tanpa perlu adanya ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Undang-Undang agar dapat diimplementasikan? 2. Sesungguhnya kewenangan yang diamanatkan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi tidaklah sesempit itu, karena Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dengan tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk ”menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” tanpa pembatasan ”sepanjang mengenai adanya norma Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar”; yang berarti bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguji UndangUndang tidak hanya dalam arti adanya norma tertentu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga dapat dalam arti tiadanya norma tertentu dalam Undang- Undang yang menyebabkan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. 3. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa UUD 1945 dan UU MK tidak 57 pernah membatasi kewenangan pengujian materiil MK hanya dalam arti adanya norma Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 saja. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya inkonstitusionalitas suatu UndangUndang dapat disebabkan baik oleh adanya norma Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maupun oleh tiadanya norma tertentu dalam undang- undang padahal norma tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. 4. Dalam ilmu hukum, terdapat teori “ketiadaan suatu norma mengadakan/menciptakan suatu norma baru”. Kenyataan empiris pun membuktikan teori ini. In casu, misalnya, ketiadaan norma dan ketiadaaan peraturan mengenai pemaknaan frasa “…maupun kepentingan umum…” dapat menyebabkan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan dalam ranah perdata dan tata usaha negara dapat diartikan dalam mewakili kepentingan masyarakat secara individu bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Artinya, pelaksanaan tugas kejaksaan dalam ranah perdata dan tata usaha negara bisa bersifat tidak berimbang bagi masyarakat dan profesi advokat. Dengan demikian, norma baru (yang tercipta dari ketiadaan norma dan ketiadaan pemaknaan lebih spesifik dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun peraturan dibawahnya) inilah yang bertentangan dengan norma Pasal 24 ayat (1), 27 ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Dengan demikian dapat disimpulkan, in casu apa yang tiada-lah yang bertentangan dengan UUD 1945, karena ketiadaan ini mengadakan/menciptakan norma baru sebagaimana diuraikan di atas, dan norma baru inilah yang bertentangan dengan UUD 1945. 6. Selain persoalan ketiadaan norma dan ketiadaaan peraturan mengenai pemaknaan frasa “…maupun kepentingan umum…” sebagaimana yang telah para Pemohon uraikan di atas, terdapat juga persoalan pada pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) UUD 1945. 7. Dalam konteks demikianlah, Mahkamah Konstitusi harus menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan 58 kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the Constitution dan the final interpreter of the Constitution. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk menyatakan: a) Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “... atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” b) Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan…” c) Pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “…maupun kepentingan umum…” dibatalkan dan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), 27 ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD 1945. Andai pun Mahkamah Konstitusi tidak berpendapat demikian, karena Mahkamah Konstitusi adalah the final interpreter of the Constitution maka Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk setidaknya menyatakan bahwa pasal yang pemohon sampaikan conditionally constitutional jika norma terbuka itu ternyata ditafsirkan sesuai dengan konstitusi (sebagaimana akan diuraikan di bawah) dan conditionally unconstitutional jika ditafsirkan berlawanan dengan ketentuan konstitusi, yakni Pasal 24 ayat (1), 27 ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD 1945. ATAU a. Menyatakan ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang 59 frasa “...maupun di luar pengadilan…” harus ditafsirkan tidak termasuk pada penyelsaian sengketa secara konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian ahli. Atau, bila tidak ditafsirkan demikian, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), 27 ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD 1945 UUD 1945 (conditionally unconstitutional). b. Menyataan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “…maupun kepentingan umum…” layak untuk ditafsirkan sebagai kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tidak dapat ditafsirkan menjadi bertindak mewakili pribadi individu masyarakat. Atau, bila tidak ditafsirkan demikian, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), 27 ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD 1945 UUD 1945 (conditionally unconstitutional). IV. PETITUM Bahwa bersadarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Permohonan Uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “... atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..“ dan Pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) sepanjang frasa 60 “...maupun di luar pengadilan…” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun kepentingan umum …” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 5. Menyatakan bahwa Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “... atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 6. Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 7. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan…”, dan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun kepentingan umum …” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Apabila Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti 61 P-18, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Bukti P-3 : Fotokopi UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II. 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon I. 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon II. 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon III. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat PKPA. 11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Ujian Profesi Advokat. 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kutipan Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam berita Mahkamah Konstitusi, Esensi Hukum Acara dalam Peradilan, 4 November 2022. 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kutipan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Prof. M. Guntur Hamzah dalam berita Mahkamah Konstitusi, Sekjen MK Ingatkan Pentingnya Memahami Hukum Acara, 1 Juni 2021. 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kutipan buku Dr. H. Muhammad Jusuf,S.H.,M.H. Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Peerdata dan Tata Usaha Negara, Penerbit Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hal 175. 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kutipan jurnal Ari Febriati, Suherman, Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pembatalan Perkawinan (Study Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt), Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. 16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita RRI, Keberhasilan Jaksa Pengacara Negara Wujudkan Penetapan Perwalian Anak, 11 Januari 2023. 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kutipan artikel hukumonline, Kejaksaan Agung Bakal Luncurkan Halo JPN, 10 Mei 2022. 62 18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita, Berperan Sebagai Mediator, Tim Jaksa Berhasil Menyelamatkan Nilai Investasi Rp4,6 T, 18 Maret 2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap Undang-Undang 63 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 64 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal sebagai berikut: Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009, yakni sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”; Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021, yakni sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan” Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum”. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon masing-masing merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dan juga merupakan mahasiswa aktif dari beberapa perguruan tinggi yang berbeda. Pemohon I dan Pemohon II merupakan mahasiswa fakultas hukum strata-1, yang memiliki cita-cita menjadi advokat. Adapun Pemohon III adalah mahasiswa magister hukum atau strata-2, yang telah menyelesaikan 65 pendidikan profesi advokat dan telah lulus ujian profesi advokat. Selain itu, Pemohon III sedang magang advokat pada LBH Jakarta. 4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” dalam praktiknya sering terjadi ketidaksepahaman diantara para pihak yang bersengketa, sehingga tidak jarang salah satu pihak memiliki posisi yang dominan dibandingkan dengan pihak lainnya. 5. Bahwa dalam implementasinya, ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” tidak memiliki indikator hukum sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata, sehingga ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU a quo bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena menyebabkan tidak terwujudnya tujuan dari kekuasaan kehakiman. 6. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan para Pemohon yang merupakan mahasiswa fakultas hukum berkewarganegaraan Indonesia dan bercita-cita menjadi advokat, ketika menghadapi persoalan hukum perdata, tidak mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. 7. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan pasal-pasal a quo memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam wilayah hukum perdata untuk menyelesaiakan sengketa perdata di luar pengadilan secara negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli tidak berdasarkan hukum acara. Dengan tidak adanya hukum acara, maka akan terjadi ketimpangan posisi antara JPN dengan masyarakat. Dalam hal ini para Pemohon yang bercita-cita 66 menjadi advokat dan Warga Negara Indonesia tidak mendapatkan kepastian dan persamaan kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. 8. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum” tidak memiliki penjelasan secara spesifik mengenai batasan kepentingan umum tersebut, sehingga menyebabkan kewenangan JPN di wilayah hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan menjadi tidak terbatas. Dengan tidak adanya batasan yang jelas mengenai kewenangan JPN di wilayah hukum perdata mengakibatkan dapat diartikannya JPN dapat mewakili kepentingan individu masyarakat. 9. Bahwa dengan terjadinya ketimpangan posisi dalam penyelesaian sengketa perdata antara JPN dengan masyarakat, maka para Pemohon merasa dirugikan sebagai mahasiswa fakultas hukum yang bercita-cita menjadi advokat dan Warga Negara Indonesia apabila nantinya di kemudian hari menghadapi persoalan hukum perdata, tidak mendapatkan kepastian dan persamaan kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. [3.6] Bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] di atas, Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk (KTP) [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5], sekaligus mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [vide Bukti P-7 dan Bukti P-8] yang telah menjelaskan pula memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional tersebut dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sebab, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang sekaligus sebagai mahasiswa dan baru bercita-cita ingin menjadi advokat belum nampak adanya anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud. Oleh karena berkenaan dengan syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional bersifat kumulatif sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, maka dengan telah tidak terpenuhinya salah satu syarat anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, maka Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian, Mahkamah menilai 67 Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon III, oleh karena Pemohon III telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial yaitu berkenaan dengan adanya ketidakpastian hukum dan persamaan kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata yang dialami oleh Pemohon III sebagai advokat magang dengan berlakunya ketentuan norma dalam Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, norma dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan”, dan norma dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum” yang dimohonkan pengujian. Di mana jaminan terhadap kepastian hukum dan persamaan kedudukan hukum dalam penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli tersebut, menurut Pemohon III tidak akan terwujud, dan hanya akan memberikan posisi yang dominan terhadap JPN. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, menurut Mahkamah bersifat spesifik dan mempunyai hubungan sebab akibat (causal verband) dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon III dikabulkan, maka kerugian yang bersifat potensial yang dialami oleh Pemohon III tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma yang diajukan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, namun oleh karena Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo (selanjutnya disebut sebagai Pemohon), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 68 Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan norma dalam Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, norma dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan”, dan norma dalam Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil- dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 60 ayat (1) UU No. 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” adalah ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang masih dalam ranah kekuasaan kehakiman adalah penyelesaian sengketa yang memiliki hukum acara seperti arbitrase, seperti yang tercantum dalam Pasal 59 UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga apa yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, bukan merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki hukum acara sehingga prosedur pelaksanaannya hanya sebatas kesepakatan para pihak yang bersengketa; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 30 ayat (2) UU No. 16/2004 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan” jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 tentang Perubahan Atas UU 16/2004 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 haruslah mendapatkan pembatasan secara konstitusional, karena ketentuan a quo berpotensi 69 ditafsirkan secara luas dan absolut oleh pemerintah maupun oleh kejaksaan sendiri. Dalam hal ini, JPN dalam kedudukannya untuk mewakili salah satu pihak dalam sengketa perdata, lebih tinggi daripada pihak yang lain, sehingga akan mengakibatkan kewenangan JPN absolut. Dominannya kedudukan JPN mengakibatkan tidak terciptanya kepastian hukum yang adil bagi Pemohon; 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18 ayat (2) UU a quo, dalam penulisannya tidak memberikan penjelasan apapun mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021. Hal demikian berpotensi mengakibatkan penggunaan kewenangan dalam kedudukannya sebagai pengacara negara menjadi “abuse of power”. 6. Bahwa menurut Pemohon, tidak ada penjelasan apapun mengenai frasa “kepentingan umum” yang terkait dengan wewenang JPN dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, maka frasa “kepentingan umum” berpotensi mengakibatkan penafsiran tugas dan wewenang JPN menjadi tidak terbatas; 7. Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum” yang terderivasi sangat luas, maka telah terjadi benturan hukum berkenaan dengan fungsi jaksa sebagai pengacara negara dengan fungsi advokat. Selain itu, ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) sepanjang frasa “maupun kepentingan umum” UU a quo berpotensi mengakibatkan kriteria masyarakat mampu, mengakses JPN untuk memberikan bantuan hukum/jasa hukum. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Petitum Permohonan a quo pada pokoknya memohon kepada Mahkamah, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 60 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 70 2. Menyatakan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan“ dan Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak memilili kekuatan hukum mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terhadap pasal yang telah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah, maka hanya 71 dapat dimohonkan pengujian kembali jika terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Mengenai hal tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan saksama materi permohonan Pemohon dan telah pula menyandingkannya dengan permohonan sebelumnya, yakni yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, norma dalam Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan”, dan norma dalam Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum”, ternyata terhadap Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2012, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sementara dalam permohonan a quo, menggunakan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga telah ternyata bahwa dasar pengujian yang digunakan dalam perkara sebelumnya berbeda dengan perkara a quo. Sedangkan, berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 tidak secara spesifik menguji frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, sehingga alasan-alasan yang dipersoalkan oleh Pemohon berbeda dengan permohonan sebelumnya. Demikian juga berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 pada perkara sebelumnya tidak menguji sepanjang frasa “maupun kepentingan umum” sehingga terhadap pengujian norma a quo pun terdapat alasan pengujian yang berbeda. Dengan demikian, terlepas apakah substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, namun karena adanya dasar pengujian dan alasan konstitusional yang berbeda, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan a quo tidak terhalang atas formalitas ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, norma dalam Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa 72 “maupun di luar pengadilan”, dan norma dalam Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum”, dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut dapat dijelaskan bahwa praktik peradilan di Indonesia, menganut asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) UU a quo, dinyatakan bahwa, “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”, sehingga negara memberikan akses bagi pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan instrumen yang terdapat dalam asas tesebut, di mana salah satunya adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Adapun berkenaan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU 48/2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, dalam Pasal 38 ayat (2) UU a quo, menyatakan yang pada pokoknya terdapat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) UU 48/2009, yakni meliputi antara lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana termuat dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e UU 48/2009. Oleh karena itu, badan-badan lain tersebut antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang termasuk dapat menjalankan fungsi yang 73 turut terlibat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan [vide Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU 48/2009]. Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, yang menurut Pemohon penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang masih dalam ranah kekuasaan kehakiman adalah penyelesaian sengketa yang memiliki hukum acara seperti arbitrase, seperti yang tercantum dalam Pasal 59 UU 48/2009. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Oleh karena itu, masih terdapat aternatif atau pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan cara lain, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau peniliaian ahli, sebagaimana di atur dalam Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009. Di samping itu, jika merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU 30/1999), yang berbunyi, “(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Ketentuan norma di atas juga menegaskan makna yang sama, yakni dalam proses arbitrase terdapat pula alternatif penyelesaian sengketa arbitrase juga harus melalui tahapan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Bahwa berkenaan dengan diperlukannya hukum acara arbitrase dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang juga didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah terhadap hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa berkaitan dengan sengketa yang diselesaikan melalui badan arbitrase adalah merupakan bagian dari sengketa hak yang bersifat privat (keperdataan) yang sepenuhnya menjadi pilihan pribadi para pihak yang berperkara yang merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, sebagaimana sistem hukum yang berlaku, Indonesia menerapkan sistem hukum yang selalu memberikan perlindungan dan menghormati hak-hak individu, maka dalam konteks ini negara memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak individu tersebut, termasuk dalam hal ini pilihan hukumnya untuk menyelesaikan sengketa privat (keperdataan) yang dimiliki. Di samping itu, 74 berkenaan dengan sengketa privat juga dikenal adanya beberapa asas antara lain asas konsensual [vide Pasal 1320 KUHPerdata], asas kebebasan berkontrak [vide Pasal 1338 KUHPerdata], dan asas pacta sun servanda [vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata]. Oleh karena itu, pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat privat sejalan dengan asas-asas dimaksud. Lebih lanjut, berkenaan dengan sengketa para pihak yang bersifat privat tersebut, negara tidak dapat masuk pada ranah yang berpotensi mengurangi kualitas hak konstitusional para pihak yang memiliki perkara yang disengketakan. Terlebih, terhadap materi sengketa yang telah dibatasi oleh asas-asas di atas, yang menekankan bahwa model penyelesaian perkara jika ada sengketa pilihan hukumnya sudah ditentukan dalam perjanjian/kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Namun demikian, dalam hal pilihan hukum yang telah diambil oleh para pihak tersebut, baik melalui penyelesaian di dalam pengadilan ataupun melalui badan arbitrase, mediasi, konsiliasi ataupun melalui cara penyelesaian di luar pengadilan yang lainnya, maka para pihak atau salah satu pihak jika tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati atau diputuskan oleh lembaga di luar pengadilan tersebut, para pihak atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya berkenaan dengan putusan badan arbitrase yang secara formal diakui sebagai lembaga yang memiliki kewenangan seperti “badan peradilan”. Terlebih, jika para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk memilih penyelesaian perkaranya melalui badan arbitrase, maka apabila salah satu pihak mengajukan penyelesaiannya di pengadilan negeri, maka pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara atau sengketa dimaksud. Artinya, secara kewenangan absolut perkara atau sengketa yang sudah diperjanjikan/disepakati akan diselesaikan melalui badan arbitrase, maka jika terjadi sengketa (dispute), terhadap hal tersebut badan peradilan lain tidak berwenang mengadili sengketa/ perkara tersebut [vide Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) UU 30/1999]. Sementara itu, berkenaan dengan kebebasan untuk memilih pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa juga dijamin oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UU 30/1999, yang menyatakan, “Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua beda pendapat atau sengketa yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan 75 hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa”. Di samping itu, norma Pasal 6 ayat (1) UU 30/1999, menyatakan, “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Oleh karena itu, karena kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase telah dikukuhkan sebagai lembaga yang memilki kewenangan absolut, jika hal tersebut telah disepakati oleh para pihak untuk menentukan pilihan hukumnya, maka hal tersebut menegaskan, bahwa badan arbitrase telah memiliki mekanisme penyelesaiannya sebagaimana juga telah termuat dalam UU 30/1999, sebagai hukum acara (hukum formil) dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, khususnya melalui badan arbitrase. Dengan demikian, permasalahan hukum acara dalam penyelesaian sengketa melalui badan arbritase sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya telah terjawab dengan secara faktual telah ternyata dalam UU 30/1999 telah menyediakan hukum acara (hukum formil) dalam menyelesaikan perkara arbitrase. Terlebih, secara faktual dalam praktik tidak terdapat persoalan yang krusial berkenaan dengan hukum acara (hukum formil) tersebut. Di samping itu, berkenaan dengan tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, arbiter juga dapat berpedoman pada klausula-klausula yang terdapat dalam isi perjanjian para pihak. Oleh karena itu terkait dengan hukum acara a quo tidak serta merta dapat disamakan antara penyelesaian sengketa di pengadilan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, meskipun tidak terdapat hukum acara secara terintegrasi, berkenaan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan selayaknya hukum acara dalam pengadilan, namun negara tetap memberikan pengakuan hukum terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa non litigasi. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.2] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas ketentuan sebagaimana termuat dalam norma Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan”, yang menurut Pemohon perlu 76 mendapatkan pembatasan secara konstitusional, karena ketentuan a quo berpotensi ditafsirkan secara luas dan absolut oleh pemerintah maupun oleh kejaksaan sendiri, yang mengakibatkan kewenangan JPN menjadi absolut. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Pasal 1 ayat (1) UU 11/2021 menyatakan: (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, orang yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU 11/2021, disebut Jaksa. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UU 11/2021, menyatakan: (2) Jaksa pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. (3) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal a quo, maka meskipun jaksa merupakan bagian dari eksekutif (pemerintahan) yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, namun dalam melaksanakan fungsinya yang berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, guna menegakkan hukum dan keadilan, jaksa memiliki kemandirian dalam melaksanakan kewenangan penuntutan, yakni dalam rangka memberikan jaminan penuh atas hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dalam proses peradilan pidana. Sementara itu berkenaan dengan dalil Pemohon agar JPN, khususnya berkaitan dengan JPN menjadi kuasa hukum pemerintah atau negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara dibatasi kewenangannya, karena berpotensi memiliki kewenangan yang absolut, terutama berkaitan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal tersebut menurut Pemohon dapat mempersempit ruang gerak kewenangan yang dimilki advokat yang seharusnya lebih tepat menjadi kuasa hukum sebagaimana amanat UU 18/2003. Berkaitan dengan hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, menurut Mahkamah kewenangan jaksa untuk menjadi kuasa hukum negara atau pemerintah tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa penyelesaian perkara yang 77 bersifat privat pada dasarnya merupakan hak konstitusional pribadi yang bersangkutan, untuk memilih pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketanya. Hal tersebut disebabkan sekalipun jaksa mewakili kepentingan negara atau pemerintah, namun posisi negara atau pemerintah ketika sedang menjadi pihak dalam perkara keperdataan dan tata usaha negara, baik sebagai penggugat atau tergugat adalah sedang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan hak privat (keperdataan). Oleh karena itu, dalam konteks sedang menjalankan kewenangan privat tersebut, negara atau pemerintah tidak dapat diintervensi oleh siapapun jika dalam menyelesaikan sengketanya dengan pihak lain ingin diselesaikan dengan pilihan hukum, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, membatasi pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang ada antara pihak negara atau pemerintah sama halnya membatasi kebebasan hak-hak privat (keperdataan) yang menjadi bagian hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, dalam konteks pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, menurut Mahkamah juga disebabkan adanya kesepakatan dengan pihak lawan dari negara atau pemerintah yang tentu saja adalah subjek hukum yang memiliki hak privat yang secara konstitusional dilindungi pula oleh UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menjadi pilihan hukum para pihak sekalipun salah satunya negara atau pemerintah tidak menghilangkan atau mengganggu hak konstitusional siapapun, termasuk dalam hal ini Pemohon, karena hak privat (keperdataan) yang dimiliki salah satu pihak atau dua-duanya adalah bersifat privat (keperdataan) yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Sementara itu, kekhawatiran Pemohon sebagai advokat kelak akan kehilangan atau berkurangnya kesempatan untuk dapat beracara adalah kekhawatiran yang tidak berdasar, terlebih jika kekhawatiran Pemohon didasarkan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan di mana negara atau pemerintah yang diwakili oleh JPN dapat berakibat Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan”, adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.3] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum”, menurut anggapan 78 Pemohon tidak ada penjelasan apapun mengenai frasa kepentingan umum yang terkait dengan wewenang JPN dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, sehingga kewenangan jaksa dalam kedudukannya sebagai pengacara negara menjadi “abuse of power”. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum”, terderivasi sangat luas, sehingga mengakibatkan benturan hukum berkenaan dengan fungsi jaksa sebagai pengacara negara dengan fungsi advokat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa, norma Pasal 18 ayat (2) UU 16/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2021, menyatakan bahwa: (2) Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum. Berkenaan dengan norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 jika dicermati memuat esensi yang pada pokoknya jaksa sebagai pengacara negara dapat mewakili kepentingan negara atau pemerintah serta kepentingan umum dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta perkara ketatanegaraan. Oleh karena itu, kewenangan jaksa sebagai pengacara negara tidak dapat dilepaskan dari fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam perkara pidana, di mana kejaksaan memiliki fungsi mewakili negara dalam konteks memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana agar keseimbangan kehidupan dalam masyarakat yang berkenaan dengan rasa aman, nyaman dan tentram selalu terjaga karena adanya efek jera (detterent effect) yang disebabkan oleh pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam melakukan penuntutan yang optimal. Oleh karena itu, dalam konteks JPN untuk mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan juga harus dipahami sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021, sebagai subjek hukum yang mewakili kepentingan negara atau pemerintah berkenaan dengan hak keperdataan negara atau pemerintah dan produk administrasi negara sebagai lembaga tata usaha negara serta hal-hal yang berkenaan dengan ketatanegaraan yang secara universal diartikan sebagai kepentingan negara, pemerintah dan ketatanegaraan lainnya sepanjang hal tersebut untuk melindungi kepentingan 79 umum. Dengan demikian, frasa “maupun kepentingan umum” yang terdapat dalam norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 berpotensi menimbulkan abuse of power dan derivasi dalam pengertiannya menjadi luas dan dapat berbenturan antara fungsi JPN dengan advokat sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah adalah argumentasi yang tidak berdasar. Sebab, jaksa sebagai pengacara negara jelas-jelas tidak dapat mewakili kepentingan privat (keperdataan) dari perseorangan, andaipun JPN bertindak mewakili kepentingan privat (keperdataan) adalah dalam rangka negara hadir untuk merepresentasikan kepentingan umum. Sedangkan, advokat justru dapat mewakili kepentingan perseorangan maupun negara atau pemerintah sebagai kuasa hukum sepanjang pihak-pihak menghendaki, karena pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan hukum antara pemberi kuasa (principal) dengan penerima kuasa, misalnya advokat, sangat tergantung pada adanya kesepakatan pihak-pihak sebagai salah satu unsur dalam membuat perjanjian yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh undang-undang. Sehingga, dengan uraian pertimbangan hukum a quo hal ini justru menegaskan bahwa hak advokat untuk menjadi kuasa hukum dalam mewakili kepentingan pemberi kuasa jauh lebih luas jika dibandingkan dengan jaksa sebagai pengacara negara. Sebab, JPN hanya dapat menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan terbatas pada negara atau pemerintah untuk kepentingan umum, sedangkan advokat dapat menjadi kuasa hukum untuk mewakili kepentingan dari siapapun, baik negara, pemerintah dan masyarakat luas, baik untuk kepentingan litigasi maupun non litigasi. Terlebih, pembatasan kewenangan JPN untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara sesungguhnya didasarkan pada alasan kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melakukan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU 11/2021, sehingga kejaksaan wajib untuk turut serta dalam upaya untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan negara sebagai bentuk perwujudan akan jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, terbatasnya kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan TUN dan ketatanegaraan, merupakan amanat undang-undang yang termuat dalam ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 dan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2021. 80 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma yang termuat dalam Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, norma dalam Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan”, dan norma dalam Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum”, tidak bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, jaminan kepastian hukum yang adil dalam rangka melindungi hak asasi manusia, dan prinsip persamaan di depan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 81 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon III untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.53 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 82 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait