53/PUU-XXII/2024

KETETAPAN Nomor 53/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 29 Maret 2024, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Dr. Charles Mangaraja Tampubolon, S.H., M.K.K.K., beralamat di Jalan Budi Mulia Nomor 01 RT/RW 015/011, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK/ANF/KTTng/I/2024 bertanggal 02 Januari 2024, memberi kuasa kepada Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.H., Ricki Insan Putra, S.H., Parlin Silitonga, S.H., Ganora Ayu Ternateana, S.H., Yetta Silitonga, S.H., dan Norharliansyah, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 April 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PUU/ PAN.MK/AP3/04/2024, bertanggal 25 Juni 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor 53/PUU- XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir 2 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 53/PUU-XXII/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 53.53/ PUU/TAP.MK/Panel/06/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 53/PUU- XXII/2024, bertanggal 25 Juni 2024; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 53.53/PUU/TAP.MK/HS/06/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 53/PUU-XXII/2024, bertanggal 25 Juni 2024; c. bahwa terhadap perkara a quo Mahkamah telah menjadwalkan untuk sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 8 Juli 2024 dengan agenda mendengarkan pokok- pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 142.53/PUU/PAN.MK/PS/ 06/2024, bertanggal 28 Juni 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, pada persidangan dimaksud Pemohon tidak hadir, Pemohon hanya mengirimkan surat elektonik bertanggal 7 Juli 2024 yang diterima melalui e-mail registrasi@mkri.id pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 12.23 WIB, yang pada pokoknya memohon penundaan sidang perkara Nomor 53/PUU-XXII/2024 karena Pemohon dalam perjalanan kembali ke Ibukota dan kuasa Pemohon melengkapi data dan berkas; 3 d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur”; e. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 9 Juli 2024 berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Alasan Pemohon dalam perjalanan kembali ke Ibukota dan kuasa Pemohon melengkapi data dan berkas, tidak menjadi alasan yang sah untuk tidak menghadiri persidangan Mahkamah karena dalam Surat Panggilan Sidang yang disampaikan melalui Juru Panggil telah diinformasikan bahwa Pemohon dapat menghadiri sidang secara daring dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah [vide Pasal 37 PMK 2/2021]. Terlebih, kuasa hukum Pemohon lebih dari 1 (satu) orang yang seharusnya atau dalam batas penalaran yang wajar salah seorang kuasa hukum dapat mewakili untuk hadir dalam persidangan Mahkamah dimaksud. Terlebih lagi, Panel Hakim telah membuka sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan memanggil Pemohon untuk memasuki ruang sidang. Setelah Hakim Ketua Panel memanggil ulang Pemohon atau kuasanya, ternyata Pemohon tetap tidak hadir [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 53/PUU-XXII/2024 bertanggal 8 Juli 2024, hlm. 1]. Dengan demikian, permohonan penundaan sidang yang menjadi alasan Pemohon tidak hadir dalam sidang 4 Pemeriksaan Pendahuluan perkara a quo, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur; f. bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berdasarkan Pasal 41 ayat (5) juncto Pasal 75 ayat (1) huruf c PMK 2/2021 terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: Menyatakan permohonan Pemohon gugur. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 5 Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari