53/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 53/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Helmi Fahrozi Alamat : Jalan Gurame 4 Nomor 299 RT. 007/RW. 007, Kayuringin, Bekasi Selatan; sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : E. Ramos Petege Alamat : Kampung Gabaikunu; sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Leonardus O. Magai Alamat : Kamp. Abaimaida; sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon III; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Mei 2023 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aldo Pratama Amry, para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Leo & Partners, yang beralamat di Jalan Aries Asri VI E16 Nomor 3, Kembangan, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 08 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PUU/PAN.MK/ AP3/05/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 53/PUU-XXI/2023 pada tanggal 11 Mei 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan Pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik terhadap UUD 1945, yang berbunyi: Pasal 2 (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain. 2. Bahwa berdasarkan beberapa sumber Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas: a. Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945; b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”); c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”); d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai: “UU PPP”) 3 Yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar” 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian Undang- Undang a quo adalah UU Partai Politik terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan in casu. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu di jelaskan, bahwa Para Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P- 3). 4. Selanjutnya perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional pemohon. Berdasarkan 4 Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a. Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” b. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. c. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. d. Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 6. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon tersebut telah atau akan dirugikan bilamana Pasal 2 ayat (1b) yang berbunyi, “Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain” tidak dimaknai “Pengurus Partai Politik memegang jabatan jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta Pendiri 5 dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain”. 7. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun (vide bukti P-3). Menurut Pasal 14 UU Partai Politik, warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dapat menjadi anggota Partai Politik, Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. 8. Bahwa oleh karena para Pemohon telah berusia 17 (tujuh belas) tahun maka kedepannya para Pemohon dapat bergabung dan menjadi anggota Partai Politik. Namun bilamana kedepannya para Pemohon menjadi anggota Partai Politik, hak-hak konstitusional dan hak politik para Pemohon di internal partai dalam hal ini menjadi ketua umum tereduksi akibat tidak adanya pembatasan atau larangan bagi bagi ketua umum partai politik untuk terus menerus menjabat sebagai ketua umum. Selanjutnya, para Pemohon juga kehilangan haknya untuk menjadi salah satu pengurus partai karena ketua umum akan lebih mengutamakan orang-orang terdekatnya untuk mengisi struktur kepengurusan sehingga akan membentuk dinasti dalam kepengurusan partai politik; 9. Bahwa bilamana penilaian kerugian konstitusional dinilai berdasarkan apakah para Pemohon berstatus sebagai anggota partai politik, maka penilaian tersebut kurang tepat, para Pemohon mengajukan permohonan a quo sebelum menjadi anggota partai agar para Pemohon memiliki keleluasaan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Bilamana para Pemohon mengajukan pengujian setelah berstatus sebagai anggota partai politik maka kondisi tersebut akan menghambat keleluasaan para Pemohon karena adanya potensi intervensi dari petinggi-petinggi partai. Oleh karenanya walaupun saat ini para Pemohon belum bergabung menjadi anggota dari salah satu partai, namun para Pemohon tetap memiliki kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang akan dialami bilamana kedepannya para Pemohon bergabung menjadi anggota Partai Politik. 10. Bahwa adalah suatu kenyataan dimana pengurus partai politik merupakan “Juragan” bagi anggota partai politik yang duduk sebagai anggota DPR. 6 Konsekuensinya, anggota dewan harus tunduk pada kehendak pengurus partai politik, dan bukan suara rakyat yang memilih mereka. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Bambang Wuryanto dari PDIP yang merupakan ketua komisi III DPR RI dimana ia menyapaikan bahwa di republik ini gampang, kalau mau lobi-lobi politik jangan di gedung DPR, tapi dengan ketua umum partai politik. Jika diperintah oleh ketua umumnya, ia siap menggolkan undang-undang yang diperintahkan oleh ketua umumnya. Fakta ini ditambah dengan kenyataan bahwa banyak pengurus dan ketua umum partai politik yang sudah menjabat dengan sangat lama lebih dari 2 periode, menunjukkan sebetapa gawatnya demokrasi karena tidak lagi di tangan rakyat. Sehingga, sangat perlu agar ada pembatasan terhadap masa jabatan pengurus partai politik. 11. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa para Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) hukum untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Merupakan Keniscayaan sebagai Implikasi dari Partai Politik sebagai Tonggak dan Penggerak Demokrasi, serta Salah Satu Unsur Pelaksana Kedaulatan Rakyat 1. Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Negara tidak dapat dikatakan demokratis jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat (freedom of association). Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang 7 karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya (Richard H. Pildes, The Constitutionalization of Demotatic Politics, (Harvard Law Review, Vol. 118:1,2004)) 2. Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain pengertian yang diatur dalam UU Partai Politik, beberapa ahli juga mendefinisikan Partai Politik berdasarkan tujuan dari dibentuknya Partai Politik, definisi tersebut diantaranya: a. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Miriam Budiardjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, Utama, 2007). b. Sigmund Neumann dalam Modern Political Parties mengemukakan definisi sebagai berikut: a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views (Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan- golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda) - (Sigmund Neumann, Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963)) 8 c. Carl J. Friedrich; A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and adventages (Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggora partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil) – (Friedrich, carl J, constitutional Government and Democracy: Theory and practice in Europe andAmerica. Wakham, (Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967)). d. R. H. Soltau mendefinisikan partai politik adalah "..Agroup of citizens more or less organized, who act as a political unit and who by the use of their votingpower, aimto control the government and carry out their general policies." (Sekelompok warga kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka) - (Soltau, Roger H. An lntroductionto Politics. (London: Longmans, Green & Co, 1961)) e. Joseph Schumpeter dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracyza berpendapat bahwa partai politik adalah "... is a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for power.... party and machine politicians are simply the response to the fact that the electoral mass is incapable of action other than in a stampede, and they constitute an attempt to regulate political competition exactly similar to the corresponding practice of a trade association. (...adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan ... Partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang 9 dilakukan oleh asosiasi perdagangan) – (Schumpeter, Joseph, Capitalism, Socialism, and Demonacy (New york Harper, 1942)) 3. Bahwa semua negara di dunia ini sepakat bahwa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Namun, menurut Mac Iver, praktik demokrasi tersebut hanya mungkin dijalankan pada negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan." Pemerintah yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu. Di sinilah letak pentingnya keberadaan partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu; 4. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain sebagai negara hukum, ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara kita juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang- Undang Dasar itu, dijelaskan pula dalam Pasal 22E ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yakni dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang disebut sebagai pemilihan umum. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam ayat (3) ditegaskan kembali “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. Selain itu dalam Pasal 6A ayat (2) menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang- Undang Dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum. 5. Bahwa sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak mungkin akan dijalankan oleh seluruh warga 10 negara Indonesia secara langsung. Cakupan wilayah, jangkauan, dan urusan pemerintahan yang sedemikian kompleks tidak mungkin dilaksanakan secara langsung terkecuali dilakukan dengan menunjuk wakil-wakil yang diberikan wewenang yang cukup untuk itu. Mekanisme untuk menunjuk wakil-wakil ini oleh Undang-Undang Dasar kita salah satunya dilakukan melalui pemilu secara langsung (Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD di Provinsi, Kabupaten dan Kota). Undang-Undang Dasar tidak mengatur mekanisme lain selain Pemilihan Umum ini, sehingga dengan memaknai ketentuan Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 dapatlah ditarik pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar itu salah satunya adalah dilakukan melalui Pemilihan Umum. 6. Bahwa sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilakukan melalui Pemilihan Umum, akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, bukanlah rakyat yang saling berkontestasi melainkan Partai Politik. Begitu pun dengan para calon-calon wakil rakyat yang diusung Partai Politik dalam suatu Pemilihan Umum, sekalipun dalam kertas suara terpampang tanda nomor, nama, dan gambar calon, para pribadi calon yang maju dalam pemilihan itu tidaklah bertindak untuk dan atas nama kepentingannya sendiri, melainkan untuk dan atas nama kepentingan Partai Politik yang mengusungnya. Dari sini dapat dipahami bahwa Pemilihan Umum sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat itu secara esensinya adalah kontestasi antar satu Partai Politik dengan lainnya. 7. Bahwa namun demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 11 Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan kata lain, meskipun yang berkontestasi adalah Partai Politik, kiprah itu bukanlah untuk kepentingan Partai Politik sendiri melainkan untuk kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Kembali dipertegas di sini bahwa peran Partai Politik sangatlah penting karena ikut menentukan pelaksanaan kedaulatan oleh rakyat menurut Undang-Undang Dasar 8. Bahwa partai politik merupakan perkumpulan atau organisasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan ideologi, kehendak, cita-cita di antara anggotanya. Kemerdekaan berkumpul dan berserikat telah dijamin oleh UUD 1945 sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Namun keberadaan partai politik sebagai organisasi memiliki karakter yang berbeda dengan organisasi lainnya. Partai politik merupakan pelaku demokrasi yang langsung ditunjuk oleh UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif wajib melalui partai politik. Dengan kata lain, bilamana partai politik tidak ada atau seseorang tidak memiliki partai politik maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu partai politik sebagai organisasi memiliki peran sentral dalam negara yang menyebut dirinya demokrasi. 9. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf a sampai d UU Partai Politik disebutkan poin-poin pokok dibentuknya UU a quo, yakni antara lain sebagai penguatan terhadap hak asasi manusia dalam kebebasan berkumpul dan berserikat dalam memperjuangakan aspirasi rakyat dan penguatan terhadap partai politik sebagai perwujudan dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. Secara lengkap konsideran menimbang UU Partai Politik berbunyi sebagai berikut: a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan 12 Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum; c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum; d. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab; 10. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Partai Politik menyebutkan Partai politik merupakan Pilar Demokrasi. … Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Pengertian dari pilar secara sederhana adalah tiang penyangga suatu bangunan agar berdiri secara kokoh. Dengan demikian Partai Politik merupakan salah satu tiang penyangga demokrasi Indonesia. sebagai tiang penyangga, maka konsekuensi logisnya partai politik harus menjalankan nilai-nalai prinsip dari demokrasi itu sendiri. Termasuk prinsip pembatasan kekuasaan yang merupakan salah satu nilai dan prinsip dasar dari demokrasi. 11. Bahwa dari seluruh uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 13 a. Partai Politik merupakan organisasi yang menjadi jembatan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, sehingga partai politik berbeda dengan organisasi pada umumnya b. Partai politik menurut UUD 1945 (vide Pasal 6A dan Pasal 22E) merupakan peserta pemilu, dengan kata lain jika tidak ada parati politik maka pemilu tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu Partai politik merupakan penggerak, tonggak, dan pilar demokrasi. c. Partai politik merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena melalui pemilu dimana pesertanya adalah partai politik rakyat dapat menyalurkan suara dan pilihannya untuk menentukan wakil- wakilnya. 12. Bahwa oleh karena Partai Politik merupakan tonggak, pilar, dan penggerak demokrasi maka sudah seyogianya partai politik menerapkan nilai dan prinip-prinsip dasar demokrasi yang salah satunya adalah adanya pembatasan masa jabatan pemegang kekuasaan di internal tubuh partai. Menjadi paradox bilamana status partai politik sebagai tonggak, pilar, dan penggerak demokrasi namun tidak melaksanakan nilai dan prinsip dari demokrasi itu sendiri. 13. Bahwa Pasal 31 UU Partai Politik, Partai Politik diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik tersebut tentunya memiliki materi atau kurikulum tentang demokrasi, namun yang menjadi persoalan adalah manakala pendidikan yang diberikan kepada masyarakat justru bertolak belakang dengan sistem demokrasi dalam tubuh partai itu sendiri. 14. Bahwa partai politik lahir karena konstitusi mewajibkan peserta pemilu adalah partai politik. Oleh karena partai politik lahir dari konstitusi maka hal ini seharusnya linear dengan pemahaman partai politik akan nilai yang terkandung dalam konstitusi yang salah satunya adalah nilai pembatasan kekuasaan dalam hal ini pemabatan masa jabatan. Partai politik seharusnya menjadi tauladan dan garda terepan dalam menaati dan melaksanakan konstitusi. 14 B. Ketiadaan Batasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Berimplikasi pada Kekuasaan yang Terpusat pada Orang Tertentu dan Terciptanya Keotoritariatan dan Dinasti dalam Tubuh Partai Politik 15. Bahwa design UU Partai Politik cenderung menempatkan partai Politik sebagai organisasi superior tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak internal dari partai itu sendiri, jikalaupun terdapat pengawasan internal namun hanya diatur melalui AD/ART partai yang bersangkutan dengan memunculkan organ internal yang penamannya berbeda-beda setiap partai politik. Namun demikian, organ internal tersebut pun tunduk kepada pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua umum; 16. Bahwa secara mayoritas sistem pemerintahan internal organisasi partai politik di Indonesia menganut sistem demokrasi termpimpin (sistem satu komando) dimana seluruh kebijakan dan keputusan Partai Politik berada di tangan pemimpin tertinggi sedangkan anggota hanya mengikuti dan melakukan apa yang telah diputuskan oleh pimpinan partai 17. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan Pimpinan Partai politik telah menyebabkan satu figur atau kelompok bahkan keluarga tertentu memegang kekuasaan di tubuh partai politik dengan begitu panjang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari excessive atau abuse of power. Limitasi kekuasaan ini dapat dilakukan dengan adanya pemaknaan baru terhadap Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik. Apabila masa jabatan Pimpinan partai politik tidak dibatasi maka akan membuka ruang abuse of power yang berseberangan dengan prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan demokrasi konstitusional di tubuh partai politik; 18. Ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik juga menyebabkan institusional disaster, sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, Pasal (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) 19. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan Pimpinan Partai Politik merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan otoritaianisme dan 15 dinasti di tubuh Partai Politik. Salah satu contoh yang masih melekat hingga sekarang adalah otoriterinisme yang terjadi di masa orde baru dimana otoriterinisme tersebut muncul akibat lamanya kekuasaan yang dipegang oleh presiden yang menjabat hingga 32 (tiga puluh dua) tahun. otoriterinismenya tersebut juga tentunya sudah terjadi di tubuh-tubuh partai politik sekarang ini. 20. Bahwa salah satu contoh nyata adanya dinasti di tubuh Partai Politik adalah kepengurusan 2 (dua) partai politik besar di Indonesia, yaitu Partai PDIP dan Partai Demokrat. Kedua Partai ini dipimpin oleh dua keluarga secara turun temurun, bahkan untuk Partai PDIP, Ketua Umumnya telah menjabat selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, yakni sejak tahun 1999 hingga sekarang dan saat ini yang menjadi ketua DPP Partai PDIP adalah anak dari ketua umum sendiri yakni Puan Maharani. Begitu pula dengan Partai Demokrat, sebelum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat, ketua umumnya dijabat oleh ayahnya sendiri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan saat ini SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjabat sebagai Wakil Ketua Umum yang juga merupakan anak kedua dari SBY. Hal ini telah membuktikan adanya dinasti dalam tubuh partai politik. 21. Bahwa salah satu bukti otoritarianisme di tubuh partai adalah ketika salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDIP atas nama Ir. Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan sebutan Bambang Pacul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di gedung DPR RI Senayan menyatakan bahwa untuk pengesahan RUU Perampasan Aset harus mendapat pesetujuan dari Ketum Parpol. Lebih spesifik lagi Bambang Pacul memperagakan gestur seseorang yang begitu taat dan tunduk pada perintah Ketua Umum dari Parpol. Hal ini merupakan pertanda besarnya pengaruh dan kekuasaan dari ketua umum partai politik bahkan anggota DPR tunduk pada perintah yang dikeluarkannya. 22. Bahwa dikesempatan yang berbeda, ketua umum Partai PDIP juga menyatakan jika Joko Widodo yang merupakan kader dari Partai PDIP sekaligus Presiden Republik Indonesia merupakan “Petugas Partai” 16 impilikasi sebutan dari petugas partai adalah harus tunduk pada perintah Partai https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150721180244-32- 67479/mega-tegaskan-status-presiden-jokowi-tetap-petugas-partai 23. Bahwa Bambang Pacul juga menyatakan jika kekuasaan di republik ini tergantu dari Ketua Umum Partai Politik, tentunya pernyataan ini tidak disampaikan bilamana tidak sesuai dengan yang sebenarnya, apalagi hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari partai pemenang pemilu, secara hipotesis awal pernyataan tersebut wajib dianggap benar adanya karena disampaikan oleh anggota DPR RI dan dalam jabatannya sebagai anggota legislatif sekaligus kader partai https://news.republika.co.id/berita/rsydnu377/bambang-pacul- kekuasaan-di-republik-ini-bergantung-ketum-partai 24. Bahwa dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan jika Pimpinan Partai Politik memiliki kekuasaan besar yang dapat melahirkan dinasti dan otoriterianisme di tubuh partai politik, bahkan bukan hanya secara intenal, Pimpinan Partai Politik pun dapat mengontrol anggota DPR hingga Presiden. Oleh karena itu pembatasan masa jabatan Pimpinan Partai Politik menjadi sangat urgen untuk segera diwujudkan 25. Bahwa sistem kepengurusan dalam Bab IX khususnya Pasal 23 UU Partai Politik telah mendelgasikan kewenangan pengaturan kepengurusan partai politik melalui AD dan ART. Penyerahan kewenangan tersebut tentunya tidak sepenuhnya salah, namun menjadi tidak benar bilamana pengaturan mengenai lamanya masa jabatan pengurus Partai Politik cq ketua umum didelegasikan melalui pengaturan AD dan ART. 26. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya dalam paragraf [3.14] Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 meyatakan pratik dominasi dalam organisasi harus dicegah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Secara lengkap, pertimbangan tersebut berbunyi: Berkenaan dengan pertimbangan di atas, bagaimana agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi untuk terlibat dalam 17 mengelola dan berperan dalam organisasi profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnyalah memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oleh karena itu, perlu dibuka partisipasi anggota yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan organisasi. Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kewibawaan organisasi profesi, termasuk dalam hal ini organisasi profesi advokat. Walaupun putusan tersebut berbicara mengenai organisai advokat, namun bilamana ditelisik lebih dalam, pertimbangan tersebut dapat diadopsi dalam perkara a quo dengan alasan a. Memiliki kesamaan sebagai organisasi walaupun memiliki karakter yang berbeda, Organisasi Advokat merupakan organisasi profesi sedangkan partai politik merupakan orgasnisasi politik yang keberadaan berasal langsung dari UUD 1945. b. Partai politik seharusnya lebih relevan dengan pertimbangan a quo karena partai politik merupakan pelaku dari demokrasi, dimana salah satu prinsip dan nilainya adalah adanya pembatasan masa jabatan 27. Pengaturan mengenai masa jabatan yang didelegasikan melalui AD dan ART menyebabkan keleluasaan bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk melanggengkan kekuasaan. Bilamana UU Partai Politik melalui pemaknaan Pasal 2 ayat (1b) membatasi masa jabatan ketua umum maka pengaturan masa jabatan yang diatur dalam AD dan ART wajib menyesuaikan dengan pengaturan yang diatur oleh UU Partai Politik. C. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik merupakan Perwujudan Check and Balance dan Mekanisme Kontrol di Tubuh Partai Politik melalui Pemaknaan Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik 28. Bahwa dalam UU Partai Politik, tidak ditemukan satupun bab maupun pasal yang mengatur tentang mekanisme kontrol terhadap pengurus partai politik. UU Partai Politik hanya mengatur larangan-larangan yang 18 bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Parpol. Dalam Pasal a quo tidak ditemukan larangan yang bersifat pengawasan terhadap terhadap masa jabatan pimpinan Partai Politik cq Ketua Umum. 29. Pengawasan yang dilakukan terhadap Partai Politik hanya bersifat internal oleh suatu komisi pengawas dan ditetapkan dengan keputusan partai politik, bahkan pengawasan tersebut tidak diwajibkan ada oleh UU Partai Politik. Selain itu, UU Partai Politik juga tidak melimitasi maupun meregulasi secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun pengawasannya. Dalam UU Partai Politik hanya dijelaskan bahwa pada intinya mengenai kepengurusan partai Politik ditetapkan ditetapkan dan diatur melalui AD/ART Partai Politik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Partai Politik. Ruang kosong dan keleluasaan yang begitu besar dalam UU Partai Politik mengenai kepengurusan Partai Politik, mengakibatkan pemangku kekuasaan tertinggi (c.q. Ketua Umum Partai Politik) sangat besar untuk menentuan AD dan ART, disamping ketiadaan peran pihak lain dari lembaga manapun selain lembaga internal yang memiliki wewenang untuk mengawasi kepengurusan partai politik. 30. Tidak adanya mekanisme check and balances dalam UU Partai Politik, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam internal kepengurusan Partai Politik. Oleh karena itu, pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan atau ketua umum Partai Politik dalam periode waktu tertentu dan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme check and balance serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Kesewenang-wenangan yang terjadi secara internal akibat semata-mata ambisi kekuasaan orang atau kelompok orang tertentu akan berimbas dan merugikan para kader Partai politik karena hanya akan memicu terjadinya perpecahan di dalam Partai Politik dan menghilangkan kesempatan bagi para kader yang memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalisme untuk memajukan partai politik. 31. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 Paragraf [3.15], [3.16], dan [3.17] yang pada pokoknya menyatakan perlu adanya pembatasan masa jabatan pimpinan 19 Organisasi Advokat melalui undang-undang, maka hal tersebut sangat relevan apabila diterapkan kepada pimpinan partai politik dengan alasan: Partai politik secara langsung lahir dari UUD 1945, Partai Politik merupakan tonggak, penggerak, dan pilar demokrasi, partai politik berbeda dengan organisasi pada umumnya. Oleh karena itu sangat rasional bilamana larangan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik ditambahkan larangan lainnya, yaitu larangan bagi pimpinan partai politik untuk menjabat lebih dari 2 (dua) periode. Selain itu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam putusan a quo, seyogianya masa jabatan pimpinan organisasi adalah selama 5 (lima) tahun. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan organisasi pada umumnya. Sedangkan berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut- turut atau secara tidak berturut-turut. Secara lengkap pertimbangan Mahkamah tersebut berbunyi: [3.15] Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan konstruksi norma hukum demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART, masingmasing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan orgasisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; Secara normatif, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya menentukan pembatasan bahwa pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat 20 pusat maupun tingkat daerah. Dengan batasan tersebut, apabila seorang pimpinan organisasi advokat melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun demikian, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sama sekali tidak memuat pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, apabila dikaitkan dengan advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, atau setidak-tidaknya dilakukan rotasi secara periodik (tour of duty) untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat membuka kesempatan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. [3.16] Menimbang bahwa pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat tidak secara eksplisit diatur dalam UU 18/2003. Dalam hal ini Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 hanya menyatakan, “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Dalam praktik, ketentuan tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk mengatur perihal susunan organisasi advokat, yang di dalamnya juga diatur mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Apabila dibandingkan dengan organisasi penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga penegak hukum dimaksud dibatasi secara jelas oleh norma di tingkat undang- undang atau dilakukan rotasi secara periodik. Dalam konteks itu, sebagai sebuah organisasi yang diposisikan sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, menjadi kebutuhan pula untuk mengatur secara jelas pembatasan masa jabatan termasuk pembatasan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Oleh sebab itu, dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat dapat memberikan jaminan terciptanya kepastian hukum dan kesempatan yang sama di hadapan hukum bagi setiap anggota yang tergabung dalam organisasi advokat. Pembatasan demikian sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. 21 Berkenaan dengan pembatasan masa jabatan dan periodesasi jabatan tersebut, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan organisasi advokat adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturutturut. Dengan diletakkan dalam cara berfikir demikian, akan menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya membatasi pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, namun dikarenakan norma a quo merupakan norma yang memberikan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat, maka Mahkamah menjadi memiliki dasar yang kuat untuk menambahkan pembatasan lain demi memenuhi tata kelola organisasi advokat yang baik dan sekaligus memenuhi hak-hak anggota advokat. Oleh karena itu, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat mupun di tingkat daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo. 32. Berdasarkan uraian di atas, penting bagi Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 2 ayat (1b) untuk menciptakan pengawasan dan chek and balance di tubuh Partai politik D. Ketiadaan Batasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Menyebabkan Kerusakan Sistem Demokrasi Internal dan Penyalahgunaan Kekuasaan Pimpinan Terhadap Anggota Partai Politik serta Menutup Ruang Partisipasi dan Aspirasi Anggota DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN ATAU KEPUTUSAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28E AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945 33. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi 22 politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 34. Bahwa dalam konteks negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada ditangan rakyat (anggota) dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar Mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat (anggota partai politik). Selain itu dalam alam kehidupan demokrasi juga menghendaki adanya partisipasi anggota untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi memingkinkan terjadinya dialog terbuka dalam proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus partai politik untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya. 35. Partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang- orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Proses partisipasi tersebut dapat terbagi dalam 4 (empat) jenjang atau tahapan, yaitu: a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat/anggota dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan dan menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan; b. Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, 23 bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang; c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan d. Partisipasi dalam evaluasi untuk menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya, yang bersifat langsung maupun tak langsung, baik melalui kritik, saran, protes, keluhan, laporan dan sebagainya yang nantinya dapat ditindaklanjuti 36. Bahwa adapun jenjang atau level Partisipasi dapat diuraikan menjadi beberapa jenis atau tipe, yaitu: a. Manipulatif Participation, yaitu keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu. b. Passive Manipulation, yaitu partisipasi anggota hanya yang dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi tanpa mau mendengarkan respon dari masyarakat mengenai keputusan atau informasi tersebut c. Participation by Consultation, yaitu partisipasi dengan berkonsultasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari anggota. d. Participation for material insentive, yaitu partisipasi melalui dukungan sumber daya. e. Functional Participation, yaitu anggota mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk penentuan tujuan tertentu. Tetapi hal tersebut terjadi setelah keputusan utama telah ditetapkan. f. Interactive Participation, yaitu Partisipasi dalam dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan pada kelompok-kelompok lokal. g. Self Mobilisation, yaitu pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem. 37. Apabila dihubungkan dengan perkara a quo, maka ketiadaan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik akan menciptakan kekuasaan mutlak yang tak terbatas oleh satu sosok atau kelompok tertentu saja yang berimplikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewenangan kekuasaan yang mana hal ini akan menutup semua 24 saluran atau sarana bagi anggota partai politik untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat bagi kemajuan partai politik. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap anggota partai politik yang kritis dan vokal menyuarakan tata kelola partai politik yang baik, karena kekuasaan pemimpin partai politik untuk mencabut atau memberhentikan anggota partai politik tersebut. Apabila praktik-praktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh anggota partai politik yang berada di bawah naungan partai politik tertentu. 38. Bahwa hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik dimasyarakat. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik mengakibatkan partisipasi anggotanya hanya akan bersifat manipulatif dan pasif yang tidak berdampak signifikan pada setiap pengambilan keputusan dalam partai politik karena kekuasaan pemimpin partai politik yang sangat besar tak berkesudahan sehingga menciptakan suatu kemapanan dan otoritarianisme yang mengabaikan bahkan hingga menganggap suara anggota yang vokal dan kritis sebagai suatu gangguan bagi kelangsungan partai politik yang dipimpinnya. Kondisi ini akan terjadi karena tidak adanya pembatasan kekuasaan jabatan pemimpin partai politik dalam periode waktu tertentu yang mana hal ini menjadi legal karena tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik. Hal ini tidak saja akan merugikan partai politik itu sendiri melainkan kader yang bernaung didalamnya. 39. Bahwa dengan uraian yang demikian, maka terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik harusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain tidak boleh merangkap sebagai anggota partai politik lain, pemimpin partai politik juga harus dibatasi masa jabatannya untuk suatu periodisasi waktu tertentu untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anggota partai politik untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi kemajuan partai politik tempatnya bernaung. 25 E. Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik dalam Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik Menciptakan Ketiadaan Kesempatan yang Sama Bagi Anggota partai Politik untuk Menjadi Pimpinan/Pengurus Partai Politik yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 40. Bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hukum sejatinya hadir untuk mengatur agar tidak terjadi kesewenang- wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan oleh pemimpin dapat dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku. 41. Hal yang demikian berlaku pula terhadap partai politik sebagai wadah perjuangan politik yang berasasakan demokrasi harus berdasar dan bersumber pada aturan, prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini juga perlu diterapkan dalam mengatur pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik. Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, mengontrol usaha ataupun upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan ataupun posisi. Sedangkan pemimpin dalam arti terbatas adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan dengan berbagai kualitas persuasifnya, dan akseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya (Suwatno, Pemimpin dan Kepemimpinan: dalam Organisasi Publik dan Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 4). 42. Tanda kewibawaan pemimpin adalah ketika keselarasan sosial dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam kehidupan anggota masyarakat. Keresahan anggota masyarakat adalah tanda tidak adanya keselarasan sosial. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah, dan keadaan belum selaras. Budi luhur seorang pemimpin akan terlihat dalam caranya menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan sifat hakiki 26 kekuasaan itu sendiri, cara pemakaiannya pun harus bermartabat agar dapat mewujudkan keadaan yang sejahtera, adil, dan makmur. 43. Bahwa dengan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa seorang pemimpin khususnya pemimpin partai politik memiliki kekuasaan yang sangat besar dan luar biasa terhadap anggota atau kader partai politik, seperti persetujuan terhadap kader yang hendak menjadi bakal calon legislatif maupun eksekutif. Dengan besarnya kewenangan tersebut maka sudah sepatutnya masa jabatan seorang pemimpin partai politik dibatasi dengan periodisasi waktu tertentu. Apabila dihubungkan dengan persepsi negara hukum sebagaimana tersebut di atas, adanya pembatasan masa jabatan pemimpin dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pemimpin partai politik. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kronikroninya daripada untuk kepentingan rakyat. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. 44. Ada sebuah peribahasa yang tertulis bahwa “sebaik- baiknya pemimpin, adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan”. Menjadi permasalahan manakala dalam Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik hanya mengatur bahwa pengurus partai politik tidak diperkenankan menjadi anggota partai politik. Ketentuan a quo tidak sama sekali mempersyaratkan masa jabatan pemimpin partai politik. Dalam praktiknya pembatasan tersebut hanya dilakukan dalam AD/ART partai politik. Akan tetapi hal yang demikian akan sangat mudah diubah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dan mengingat kemampuan pemimpin partai politik untuk mempengaruhi anggotanya. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi jabatan pemimpin partai politik. Apabila kita hubungkan dengan masa jabatan seorang presiden, secara normative pembatasan tersebut bahkan dijamin dalam konsitusi Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak. Oleh karena itu sudah sepantutnya bagi pemimpin partai politik dibatasi masa jabatannya yang diatur dalam UU Partai 27 Politik untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh partai politik yang diakui di Indonesia. 45. Bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang dikelola dari dan oleh anggota, maka sudah sewajarnya bagi setiap anggota partai politik diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus dan pemimpin melalui prosedur dan tata cara yang adil dan demokratis. Hal yang demikian tidak mungkin dapat terwujud manakala pasal a quo tidak menetapkan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik karena memungkinkan pemimpin petahana (incumbent) untuk terus mencalonkan menjadi pemimpin partai politik. Berbeda halnya apabila terjadi pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik dimana ada pada suatu waktu tertentu harus dilakukan regenerasi kepemimpinan karena pemimpin petahana tidak lagi dapat mencalonkan diri. Hal ini tentu membuka proses regenerasi yang lebih fair dan adil dimana anggota partai politik lainnya dapat bersaing untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan partai politik. Hal ini juga diakui dalam ketentuan umum partai politik yang menyatakan bahwa “Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) dan adanya penegakan demokrasi secara internal. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 46. Bahwa upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan abuse of power maupun kediktatoran. 28 47. Bahwa hukum tidak akan diciptakan untuk tujuan yang buruk, kecuali ada penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa dan mencampurkan adukan hukum dengan politik demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selaras dengan kemanfaatan hukum yang harus diregulasi oleh penguasa, terdapat Teori Utilitarianisme yang menyatakan “the greatest happiness of the greatest number” yang artinya adalah “Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”. Mazhab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai benar dalam perbandingan apabila cenderung meningkatkan kebahagiaan, salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan (keburukan) (Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Cepalu, Vo. 3. No. 1, 2019). 48. Bahwa dengan kekaburan dan ketidakpastian norma pasal a quo selain menghambat proses regenerasi juga tidak memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi anggota partai politik dalam memimpin partai politik. Hal ini menjadi diperparah apabila pemimpin petahana dalam menggunakan segala kekuasaan dan sumber daya untuk mempengaruhi, membujuk, memaksa anggota partai politik lainnya untuk memberikan hak suara jauh-jauh hari sebelum dilakukan proses pemilihan calon pemimpin partai politik baru. Kekuasaan yang seperti ini tentu tidak dimiliki oleh calon pemimpin partai politik lainnya sehingga tercipta sistem pemilihan yang tidak adil, tidak setara, tidak demokratis, dan tidak menjunjung tinggi prinsip dan etika hukum sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. 49. Dengan uraian yang demikian maka sudah sepatut dan sewajarnyalah apabila kekuasaan sebagai pemimpin partai politik untuk dibatasai masa jabatannya untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan termasuk menghindari terbentuknya kekuasaan mutlak ditubuh partai politik pada sosok atau kelompok tertentu saja. 29 IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengurus Partai Politik memegang jabatan jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain””; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Helmi Fahrozi, E. Ramos Petege, dan Leonardus O.Magai. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 30 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), selanjutnya disebut UU 2/2011, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon, sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (I) pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon atas nama Aldo Pratama Amry. 31 Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon terkait dengan permohonan a quo dan menyampaikan kepada para Pemohon mengenai batas waktu penyampaian perbaikan permohonan, yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 53/PUU-XXI/2023, tanggal 30 Mei 2023]. Namun, hingga batas waktu maksimal yang ditentukan tersebut, para Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan a quo; [3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah telah menjadwalkan sidang Pemeriksaan Pendahuluan (II) pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 untuk memeriksa perbaikan permohonan dan mengesahkan alat bukti. Namun, hingga persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para Pemohon tidak hadir. Bersamaan dengan agenda persidangan perbaikan permohonan dimaksud, melalui pesan singkat (WhatsApp) kepada Juru Panggil Mahkamah, kuasa para Pemohon menyampaikan bahwa dikarenakan adanya kendala teknis, yaitu beberapa berkas dari Papua belum tiba sehingga para Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dan meminta kepada Mahkamah agar permohonan a quo digugurkan. Terhadap fakta hukum tersebut, sesuai ketentuan hukum acara, semestinya permohonan a quo masih tetap dapat dilanjutkan karena Mahkamah dapat menggunakan permohonan awal [vide Pasal 46 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang]. Namun, karena adanya permohonan para Pemohon untuk menggugurkan permohonan a quo, Mahkamah menilai para Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan a quo. Oleh karenanya, permohonan para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 32 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak serius mengajukan permohonan a quo sehingga permohonan para Pemohon a quo dinyatakan tidak dapat diterima; [4.3] Kedudukan hukum para Pemohon tidak dipertimbangkan; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.26 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat 33 atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia