53/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 53/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Anah Mardianah Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 April 1975 Pekerjaan : Guru Alamat : Jalan D.Gg. III Kr. Anyar RT/RW 007/001, Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Maret 2022 memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., Reza Setiawan, S.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., dan Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Sihaloho & Co. Law Firm yang berkedudukan hukum di Gedung Menara Hijau 5th Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 1 April 2022 berdasarkan Akta Pengajuan 2 Permohonan Pemohon Nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 7 April 2022 dengan Nomor 53/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 Mei 2022 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Mei 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang- Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”); 3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan 3 Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 6. Bahwa perihal permohonan uji formil undang-undang telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: “(3) Pengujian Formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” 7. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 8. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang- Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa hak uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “Hak Uji Materiil Di Indonesia, 1997,” ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan 4 perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman 11); 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 11. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan a quo adalah Permohonan Uji Formil Atas UU Ibu Kota Negara terhadap UUD 1945. II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL 12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juni 2010, pengujian formil suatu undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang- undang dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim menyatakan: “… Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup unttuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang”; 13. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dicatatkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 41 tertanggal 15 5 Februari 2022, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang a quo adalah 1 April 2022; 14. Bahwa permohonan uji formil a quo yang diajukan oleh Pemohon didaftarkan pada tanggal 31 Maret 2022, sehingga pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana yang dimaktubkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009; III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL HUKUM PEMOHON 15. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 16. Bahwa terhadap kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), menyatakan: Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang- undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara 17. Bahwa selanjutnya terhadap Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 6 c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 18. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitus, perlu dijelaskan, sebagai berikut: Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikian Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.3 – KTP). Pemohon adalah Guru; 19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka masuk pada bagian persyaratan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi; KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 terkait kerugian konstusional, adalah sebagai berikut: 20. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimaan ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007; 21. Bahwa dalam hal ini Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU IKN; 22. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 7 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 23. Bahwa terhadap kerugian Konstitusional Pemohon, akan diuraikan sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah seorang guru yang berdomisili di Jakarta dan dalam hal perpindahan Ibu Kota Negara melalui UU IKN, Pemohon merasa proses pembentukan yang terlihat terburu-buru sehingga tidak membuka partisipasi publik secara maksimal dan bermakna sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal di lapangan; 24. Bahwa selain kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam melakukan upaya Pengujian Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah menyatakan: “Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang- Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil- wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil- wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the sovereign) yang melalui 8 pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat. Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga UndangUndang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh- sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon a quo, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh- sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan. Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang- Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. 25. Bahwa artinya terhadap Pemohon merupakan warga negara yang sudah memiliki hak dan yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; 26. Bahwa terhadap kerugian sebagaiamana dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 pada angka 11 di atas, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses pembentukan UU IKN, pembentuk undang-undang menggunakan cara yang menunjukkan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka, fair, jujur dan bertanggung jawab; 9 27. Bahwa oleh karenanya kembali kami ulangi penekanan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/209, di mana mahkamah menyatakan, tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. Terlebih dalam perkara a quo keberlakuan UU IKN berdampak langsung bagi Pemohon; 28. Bahwa selain sebagaimana diuraikan di atas, MK dalam yurisprudensi putusannya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap Undag-Undang Dasar 1945”; 29. Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium ‘no taxation without participation’ dan sebaliknya ‘no participation without tax’”. MK mengungkapkan, “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang- undang”. Sebagai penegasan, dalam Putusan MK Nomor 36/PUU- XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XVI/2018, kedudukan hukum sebagai 10 pembayar pajak (tax payer) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang- undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer); 30. Bahwa khusus untuk pengujian formil, MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, telah memberikan pedoman tentang legal standing Pemohon untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang- undang terhadap UUD 1945. Dalam putusan tersebut, ukuran atau pedoman kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Oleh karena itu, persyaratan legal standing yang telah ditetapkan oleh MK dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil. Putusan MK tersebut menukilkan bahwa syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-udang yang dimohonkan. Namun demikian, syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan (justitia bellen), yaitu Pemohon yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, termasuk Pemohon, untuk mengajukan pengujian secara formil; 31. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon dalam pengujian formil a quo, para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon juga merupakan pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahwa sebagai pembayar pajak, para Pemohon sangat berkepentingan dengan pengujian Undang-Undang a quo mengingat Ibukota baru yang dipindahkan melalui UU IKN berkaitan langsung dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, yang salah satunya bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon yang kemudian baik secara langsung maupun tidak langung dialihkan atau sebagian diperuntukan untuk pembangunan ibukota baru yang terletak di Kalimantan. Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan karena pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon selama ini telah digunakan dengan tidak bijak oleh pemerintah. 11 oleh karena itu para Pemohon menuntut aturan hukum yang konstitusional, sehingga anggaran yang salah satunya berasal dari pajak para Pemohon dikelola secara baik, transparan, dan tepat sasaran untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan program prioritas pemerintah selama ini yaitu percepatan penanganan covid 19 dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah carut marut akibat covid 19; 32. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila UU IKN dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU IKN; 33. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran the guardian of the constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution (penafsir tunggal konstitusi); 34. Bahwa oleh karenanya, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam PMK Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. 12 IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 35. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” 36. Bahwa selanjutnya Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 telah mengatur sebagai berikut: Pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang.” 37. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas mempertegas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif yang berwenang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan, di mana sebelumnya dalam UUD 1945 sebelum amandemen, kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan presiden; 38. Bahwa baik Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif), maupun Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945; 39. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengusulkan rancangan undang- undang diatur dalam Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan: Pasal 21 UUD 1945 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.” 40. Bahwa Presiden berhak mengusulkan suatu rancangan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” 41. Bahwa selanjutnya suatu undang-undang menjadi sah dan dapat diundangkan menurut UUD 1945 harus terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Bahwa hal tersebut secara jelas telah tersirat dalam Pasal 20 UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: 13 Pasal 20 UUD 1945 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang. 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 42. Bahwa filosofi yang termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945 tersebut merupakan suatu landasan diberikannya kewenangan menurut konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif maupun Presiden selaku lembaga eksekutif yang merupakan pemegang mandat yang telah dipilih menjadi wakil dari seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk dan mengesahkan Undang-Undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Bahwa hal tersebut tentunya sejalan dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; 43. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tujuan dan proses dari pembentukan suatu undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara haruslah bersama-sama dilaksanakan oleh DPR maupun Presiden dengan tujuan kebutuhan akan adanya suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat terpenuhi, mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 44. Bahwa tentunya suatu undang-undang harus dibentuk untuk menjamin suatu kepastian hukum, menjamin keadilan maupun menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk sebagian golongan maupun individu tertentu saja. Bahwa dengan demikian suatu undang-undang supaya dapat memenuhi segala tujuan tersebut di atas, harus dibentuk dengan prosedur-prosedur yang ketat, detail dan terperinci. Tidak mungkin suatu undang-undang dapat berjalan dan bermanfaat dengan baik apabila dibuat tanpa prosedur yang jelas dan asal-asalan; 14 45. Bahwa UUD 1945 sampai dengan amandemen terakhir belum mengatur secara detail dan terperinci mengenai tata cara maupun proses pembentukan undang-undang. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya UUD 1945 hanya memberikan pengaturan sederhana bagaimana pembentukan suatu undang-undang, yang dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut: a. Baik DPR maupun Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang; b. Rancangan undang-undang tersebut dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; c. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi Undang-Undang d. Apabila rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden maka dalam waktu 30 hari semenjak rancangan Undang-Undang disetjui, maka rancangan undang-undang sah menjadi Undang-Undang dan wajib disahkan. 46. Bahwa selanjutnya Pasal 22A UUD 1945 telah menyatakan sebagai berikut: ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang” Bahwa berdasarkan Pasal 22A tersebut maka UUD 1945 telah memberikan atribusi pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dengan suatu Undang-Undang; 47. Bahwa berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 tersebut maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. 48. Bahwa dengan demikian dalam menyusun sampai dengan mengesahkan suatu undang-undang harus didasarkan pada UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukannya sebagaimana telah disebutkan di atas. Bahwa hal tersebut juga telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah 15 memberikan suatu aturan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang MK mengenai pengujian formil suatu undang-undang yaitu: “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.” 49. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: “......,menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal- hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang- Undang, tata tertib produk lembaga negara dan peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” 50. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.” 51. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020; 52. Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan, Undang-Undang a quo telah mendapatkan penolakan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun, penolakan tersebut tidak didengarkan oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Justru Pemerintah Pusat dan DPR RI tergesa- gesa mengesahkan Undang-Undang a quo tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD; 16 53. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah telah menyetujui bersama Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dalam Rapat Paripurna; 54. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2022 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766); 55. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dari awal masuk dalam Prolegnas yaitu tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan pengesahannya tanggal 15 Februari 2022 hanya memakan waktu kurang dari satu Bulan; 56. Bahwa untuk itu, Pemohon akan menguraikan apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau justru sebaliknya, dengan dalil-dalil sebagai berikut: A. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG DALAM TAHAP PERENCANAAN 57. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 telah menyatakan sebagai berikut: ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”; 58. Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.” 59. Bahwa selanjutnya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan: 17 Pasal 19 1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang- Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan PeraturanPerundang-undangan lainnya. 2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan. 3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik; 60. Bahwa Pasal 43 ayat (3) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.”; 61. Bahwa Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur sebagai berikut: Pasal 163 ayat (2) “Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai: a. APBN; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 62. Bahwa selanjutnya Pasal 113 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut: Pasal 113 ayat (2) “Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD” ayat (6) “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai: 18 a. APBN; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 63. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut: Pasal 2 huruf a “Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: a. perencanaan Rancangan Undang-Undang 64. Bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut: “Perencanaan Rancangan Undang-Undang meliputi kegiatan: a.Penyusunan Naskah Akademik 65. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut: “Naskah akademik disusun dalam rangka penyusunan Rancangan Undang- Undang” 66. Bahwa Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut: 1) Pemrakarsa mengusulkan daftar Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan. 2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis meliputi: a. Naskah Akademik; b. Surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; c. Rancangan Undang-Undang; d. Surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antar kementerian dan/atau antarnon kementerian dari Pemrakarsa; dan e. Surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri 67. Bahwa Pasal 104 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna DPR paling banyak 30 (tiga puluh) orang. Selanjutnya Pasal 105 ayat (6) mengatur bahwa calon ketua dan wakil ketua diusulkan secara tertulis oleh Fraksi dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh Pimpinan 19 DPR dalam 1 (satu) paket calon pimpinan panitia khusus yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketuan dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan panitia khusus dalam rapat panitia khusus. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 105 ayat (6) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa jumlah anggota panitia khusus adalah 30 orang dan 4 pimpinan; 68. Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 7 Desember 2021, ditetapkan jumlah anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara adalah 56 orang dan 6 pimpinan. Jumlah anggota Panitia Khusus sebanyak 56 orang ini melanggar ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur bahwa anggota Pansus maksimal 30 orang. Jumlah Pimpinan Panitia Khusus sebanyak 6 Pimpinan juga melanggar ketentuan Pasal 105 ayat (6) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur bahwa jumlah pimpinan panitia khusus sebanyak 4 pimpinan. Setelah menuai kritik dan polemik, akhirnya pada Rapat Paripurna penutupan masa sidang II 2021/2022 tanggal 16 Desember 2021 keputusan jumlah anggota Pansus RUU IKN direvisi menjadi 30 orang dan 4 pimpinan sesuai Tata Tertib yang berlaku, setelah adanya surat dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang mengingatkan pelanggaran Tata Tertib; 69. Jadi sebenarnya Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini resminya baru terbentuk pada tanggal 16 Desember 2021, bukan tanggal 7 Desember 2021. Dengan demikian jangka waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara sejak pembentukan Panitia Khusus hingga pengesahan menjadi Undang-undang pada tanggal 18 Januari 2022 hanya selama 34 hari, bukan 43 hari. Waktu pembahasan yang hanya 34 hari ini menunjukkan sekali bahwa pembuatan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini sangat tergesa-gesa sekali, waktu yang tersedia sama sekali tidak memungkinkan adanya partisipasi publik. Padahal masalah pemindahan Ibu Kota Negara ini merupakan hal yang sangat prinsipil menyangkut kehidupan bernegara dan berbangsa; 70. Bahwa pasca terbitnya Supres tertanggal 29 September 2021, dan telah masuk agenda pendahuluan di DPR RI tanggal 3 November 2021, sampai 20 pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU pada tanggal 18 Januari 2022 publik sangat minim memperoleh informasi pada setiap tahapan pembahasan UU IKN di DPR; 71. Bahwa dalam website resmi DPR terdapat rincian agenda pembahasan UU IKN yang di rilis dalam web (https:www.dpr.go.id/uu/detai/id/368) di mana terdapat 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, dari 28 agenda tersebut hanya ada 7 agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 agenda lainnya informasi dan dokumennya tidak dapat di akses publik; 72. Bahwa dari hal yang diuraikan di atas dapat diperoleh fakta bahwa representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangatlah parsial dan tidak holistik. Padahal IKN merupakan berwujudan bersama kota negara Republik Indonesia yang seharusnya dapat lebih memperluas partisipasi dan pihak-pihak dari berbagai daerah, golongan, dan unsur kepentingan masyarakat lainya dalam pembahasannya; 73. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merumuskan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yaitu: [3.17.8] ..., masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undangundang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga 21 negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undangundang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Untuk memungkinkan adanya partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningfull participation) maka masyarakat harus bisa masuk kedalam aspek konten/muatan/substansi dari naskah akademik yang menjadi acuan pokok dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang. Jadi hendaknya jangan dimaknai secara sempit bahwa aspek formil sekedar ada atau tidak ada dokumen naskah akademik namun harus dimungkinkan masuk kedalam substansi naskah akademik. Kelengkapan dan kebenaran informasi dalam naskah akademik harus juga bisa dipertanggungjawabkan karena itu yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang. Apalagi Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara ini pada hakekatnya adalah pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jadi Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara ini selain memiliki dimensi abstrak berupa pengaturan substansi Undang-Undang tetapi juga ada dimensi fisik berupa pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Kelengkapan dan kebenaran informasi dalam naskah Akademik harus juga bisa dipertanggungjawabkan karena itu yang menjadi dasar pembentukan Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jadi tinjauan terhadap muatan naskah Akademik bukan berarti otomatis juga merupakan uji materi terhadap Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara. 22 74. Tinjauan Terhadap Konten/Muatan/Substansi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara a. Pemilihan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon Ibu Kota Negara baru tanpa melalui Studi Perbandingan antara beberapa calon lokasi Ibu Kota Negara baru Lazimnya dalam penentuan suatu lokasi untuk kepentingan strategis, apalagi selevel lokasi Ibu Kota Negara, seharusnya ada studi pemilihan lokasi yang membandingkan beberapa calon lokasi yang mencakup metodologi studi, parameter-paramater studi dan skoring masing-masing, pengumpulan dan kelengkapan data, identifikasi kondisi faktual menyangkut kelebihan dan kekurangan masing-masing calon lokasi, identifikasi risiko, analisa dan kesimpulan. Dalam Naskah Akademik sama sekali tidak tercantum bagaimana studi pemilihan lokasi yang pernah dilakukan yang membandingkan berbagai alternatif lokasi-lokasi calon Ibu Kota Negara, namun yang ada hanya langsung penetapan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon Ibu Kota Negara baru. Hal ini jelas merupakan kesalahan fundamental dalam Naskah Akademik mengingat pemindahan Ibu Kota Negara ini merupakan pekerjaan yang maha besar, melibatkan sumber daya dan dana yang luar biasa, risiko yang akan dihadapi juga sangat dahsyat sehingga tidak bisa dilakukan secara serampangan karena menyangkut masa depan Negara. Ketepatan pemilihan lokasi calon Ibu Kota Negara merupakan hal yang prinsipil dan ketepatan dimaksud hanya bisa diperoleh dengan melakukan studi perbandingan antar calon lokasi secara akuntabel. b. Pemilihan Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara sama sekali tanpa melalui kajian atas risiko lokasi Dalam Naskah Akademik tercantum angka II. A.3. Aspek Pengelolaan Aset dan Risiko: • Pengelolaan IKN yang modern melibatkan pengelolaan aset jangka panjang sesuai dengan siklus organisasi dan kebijakan. • Perlunya integrasi manajemen antara keuangan, pengaturan kelembagaan pembangunan dan pengelolaan, teknis dan kinerja masa depan berkaitan dengan risiko. 23 Namun pada kenyataannya keseluruhan isi Naskah Akademik, sama sekali tidak ada tercantum kajian atas risiko atas Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon Ibu Kota Negara baru padahal kajian risiko dimaksud menyangkut kepentingan masa depan Negara Indonesia. Berikut hal-hal yang sama sekali tidak masuk dalam kajian risiko dalam Naskah Akademik. 1) Wilayah Kalimantan dipenuhi Cadangan Batu Bara dan lahan Gambut. Berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan batu bara di Kalimantan Timur tercacat mencapai 16,07 milar ton pada tahun 2020 atau sebesar 41,42% dari total cadangan batu bara di Indonesia. Jumlah itu menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan cadangan batu bara terbesar di Tanah Air. Dengan cadangan batu bara sebesar 16,07 milyar ton maka nilai komersial cadangan batu bara di Kalimantan Timur dengan menggunakan patokan harga batu bara USD 150/ton saja adalah USD 2,410.5 Miliar (dua ribu empat ratus koma lima miliar dollar Amerika). Nilai yang luar biasa besar (menggunakan rate 1USD = Rp 14.500) ekivalen Rp. 34.952.250.000.000.000,- atau tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah atau mendekati 35 ribu kuadriliun rupiah, senilai 5x lipat utang Negara Republik Indonesia. Artinya dengan memonetisasi/ mengkomersialisasi cadangan batu bara di Kalimantan Timur langsung oleh Negara/BUMN maka secara teoritis Indonesia bisa melunasi seluruh utang. Dari peta geologi yang ada, lahan gambut tersebar luas di seluruh Pulau Kalimantan. Tanah di Kalimantan Timur didominasi oleh lahan gambut termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. 2) Karakteristik Batu Bara dan Lahan Gambut: bisa Self Combustion (terbakar dengan sendirinya) Baik batu bara maupun tanah gambut mempunyai kecenderungan untuk timbulnya proses pembakaran spontan (spontaneous combustion/self combastion) akibat adanya oksidasi. Jadi tidak perlu 24 adanya pembakaran secara sengaja maka bisa terjadi pembakaran pada batu bara maupun tanah gambut. Apalagi jika sengaja dibakar. Dari catatan peristiwa sebelum ini, kebakaran hebat lahan gambut di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur terjadi pada saat cuaca panas ekstrim akibat dampak Elnino. Dengan demikian patut diduga kebakaran yang terjadi tidak semuanya berasal dari pembakaran lahan, namun juga dari proses pembakaran spontan (spontaneous combustion). Pembakaran spontan serupa terjadi juga di kebakaran besar lahan dan hutan di California Amerika Serikat karena cuaca panas yang ekstrim. Jelas di Amerika hampir pasti tidak ada pembukaan lahan dengan cara membakar. Negara sebesar dan sekaya Amerika Serikatpun dengan teknologi yang tinggi tetap tidak mampu memadamkan kebakaran lahan dan hutan di California. 3) Karakteristik Lahan Gambut terhadap air: cepat menyerap air dan lambat melepas air Belum lama ini kita mendengar berita bahwa Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat dilanda banjir besar hingga setinggi 3 meter, selama satu bulan lebih air banjir tidak surut-surut sejak 21 Oktober 2021 hingga 30 November 2021. Hal ini disebabkan oleh karakteristik lahan gambut yang cepat menangkap air namun butuh waktu lama melepaskannya. Makanya tidak heran walaupun penyebab banjir berhenti (curah hujan tinggi dan luapan air sungai) namun banjir di Sintang tetap berlangsung selama 6 minggu, hal itu terjadi karena Kabupaten Sintang berada di atas lahan gambut yang karakteristiknya lama melepaskan air. Banjir besar di Kalimantan Barat juga mencakup 6 Kabupaten yaitu Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, Sanggau, Ketapang dan Bengkayan. Mengacu berita detik.com tanggal 16 November 2021, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penyebab banjir Sintang adalah karena kerusakan catchment area/daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Pernyataan Presiden Jokowi benar adanya, cuma yang Presiden Jokowi perlu tahu kalau daerah Sintang bukan lahan gambut maka banjir hanya akan berlangsung hitungan hari saja 25 setelah turunnya hujan ekstrim yang menyebabkan debit air Sungai Kapuas dan Melawi meluap. 4) Karakteristik Lahan Gambut jika terbakar secara massive mustahil bisa dipadamkan dengan siraman air Kebakaran lahan gambut yang massive mustahil dipadamkan dengan air karena memang kebakaran lahan gambut itu bukan hanya terjadi di permukaan namun menjangkau tanah gambut hingga kedalaman yang bisa mencapai puluhan meter. Jadi meskipun dipermukaan kesannya sudah padam namun beberapa saat kemudian bisa terbakar lagi mengingat tanah gambut bagian bawah masih dalam kondisi terbakar/membara. Mau menggunakan air miliaran kubik-pun tidak akan sanggup memadamkan kebakaran lahan gambut, tunggu padam dengan sendirinya. Lihat saja kebakaran besar di tahun 2019 yang melanda Kalimantan, dan juga Riau dan Sumatera Selatan. Lihat juga kebakaran besar yang melanda Taman Hutan Raya Bukit Suharto di Kutai Kertanegara tahun 1997. 5) Pengumuman Presiden Jokowi: Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur sebagai calon lokasi Ibu Kota Negara baru Presiden Jokowi mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara baru pada tanggal 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Mengacu Kompas.com, dengan judul “6 hal penting soal pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur”, Jokowi mengatakan “Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama 3 tahun terakhir”. Jokowi juga mengungkapkan 5 alasan yang membuat Kaltim terpilih mengalahkan kandidat lain di Pulau Kalimantan. “Pertama, risiko minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor”. “Lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Passer Utara dan sebagian di Kabupaten Kuta Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur”. Dari ucapan di atas jelas Presiden Jokowi menganggap bahwa Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara merupakan lokasi yang paling ideal untuk Ibu Kota Negara yang baru, dibandingkan lokasi- lokasi lainnya di Indonesia. Kata ideal mengandung makna harfiah 26 menuju ke “kesempurnaan”, sesuai dengan yang dicita-citakan jika ditinjau dari berbagai parameter pemilihan lokasi yaitu risiko yang minimal baik bencana banjir, gempa bumi,tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor. Namun kenyataannya kajian atas risiko yang dimaksud Presiden Jokowi sama sekali tidak tercantum dalam Naskah Akademik. 6) Studi dan Keputusan Penentuan Lokasi Calon Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara Mengabaikan Risiko Bencana Dahsyat Kebakaran (Catastrophic Disaster) Lokasi Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara secara geologi berada di atas sumber daya batu bara. Disini terdapat bahaya laten potensi kebakaran mengingat batubara dan lahan gambut memiliki potensi “self combustion” alias terbakar dengan sendirinya pada temperatur tertentu, tanpa perlu ada yang membakar (lewat pembukaan lahan ataupun puntung rokok). Saat ini saja ada ratusan konsesi pertambangan batu bara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Menjadi sangat ironi pernyataan Presiden Jokowi saat mengumumkan calon Ibu Kota Negara baru Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tanggal 26 Agustus 2019 bahwa 5 alasan yang membuat Kaltim terpilih mengalahkan kandidat lain di Pulau Kalimantan. “Pertama, risiko minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor”. Letak sangat ironinya adalah justru tanggal pengumuman dimaksud yaitu 26 Agustus 2019 hanya berjarak beberapa hari saja setelah berakhirnya bencana besar berbulan bulan yaitu terbakarnya lahan dan hutan di Kalimantan termasuk Kalimantan Timur, termasuk juga PPU dan KuKar. Kebakaran besar yang melanda Pulau Kalimantan (termasuk Kalimatan Timur dan Penajam Paser Utara serta Kutai Kartanegara) di tahun 2019 yang membuat Pulau Kalimatan dikepung asap tebal hingga menyeberang ke Semenanjung Malaysia dan Singapura, menyebabkan permasalahan transportasi baik darat laut dan udara maupun gangguan kesehatan akibat asap. Jarak pandang sangat 27 dekat, bandar udara banyak yang tutup, bahkan untuk pesawat tempur pun tidak bisa terbang. Kegiatan masyarakat banyak yang lumpuh. Pada kenyataannya, meskipun telah mengerahkan seluruh daya dan upaya, bahkan melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Indonesia tidak sanggup untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut di Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Timur dimaksud. Kebakaran besar terjadi pada periode tertentu yaitu saat musim panas yang ekstrim yang berulang 5 tahun sekali karena fenomena El Nino, terakhir terjadi di tahun 2019. Dari beberapa kejadian kebakaran besar tidak pernah terjadi api bisa dipadamkan sesuai target pemadaman, yang ada padam karena berjalannya waktu berbulan bulan setelah turun hujan dan cuaca ekstrim panas berkurang. Terlalu telanjang terlihat bahwa pemilihan calon ibu kota negara baru tanpa kajian risiko kebakaran sehingga patut diduga bahwa sudah ada setting dari awal Ibu Kota Negara harus pindah ke Kalimantan. Ada yang tidak diungkap secara profesional untuk dipermasalahkan dari aspek teknis. Seharusnya metodologi studi lokasi calon Ibu Kota Negara baru mencantumkan aspek teknis persyaratan mutlak/ mandatory requirement bahwa calon lokasi ibu kota negara tidak boleh berada di atas lahan batu bara maupun lahan gambut. Karena itu merupakan risiko laten. Daerah calon Ibu Kota Negara itu tidak boleh pernah mengalami catastrophic disaster/bencana dahsyat kebakaran dan juga tentu tsunami besar. Pemerintah nampaknya sudah kehilangan akal sehat dengan penentuan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon Ibu Kota Negara baru. Bisa kacau negara Republik Indonesia ini. Siapa yang harus bertanggung jawab atas risiko di masa datang? Pembangunan Ibu Kota Negara baru Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di wilayah berbahaya yaitu di atas lahan gambut maupun cadangan batu bara berpotensi menjadi state crime (kejahatan negara) karena mengabaikan potensi bahaya besar di masa datang. 28 7) Calon Ibu Kota Negara Baru Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sangat berpotensi mengalami banjir dahsyat dan berlangsung lama seperti Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Banjir di Sintang Kalimantan Barat tahun 2021 lalu yang berlangsung hampir 2 bulan dengan ketinggian banjir mencapai 3 meter mengingat Kota Sintang berada di atas lahan gambut yang cepat menyerap air namun lama melepaskan air, padahal jumlah penduduk Kota Sintang relatif sedikit dan sebaran bangunan yang relatif tidak rapat. Amat sangat mungkin nanti Ibu Kota Negara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan mengalami banjir dengan ketinggian hingga 3 meter dan berkepanjangan karena lokasinya sama dengan Sintang yaitu berada di atas lahan gambut. Bahkan bisa diprediksi banjir di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan lebih dahsyat dengan ketinggian banjir yang lebih besar dan berlangsung lebih lama dibanding Sintang mengingat nanti Ibu Kota Negara baru Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara nantinya akan dipenuhi oleh gedung-gedung beton bertingkat tinggi maupun bertingkat rendah dan dihuni penduduk jutaan orang. 8) Ancaman peluru kendali dari negara asing (versi Bappenas) versus ancaman kebakaran dahsyat di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Merupakan hal yang aneh Bappenas fokus ke ancaman peluru kendali dari negara asing ke calon lokasi Ibu Kota Negara baru. Padahal itu ancaman yang bersifat potensial. Sementara ancaman nyata dan sudah berkali kali terjadi yaitu kebakaran lahan dan hutan yang masif di Kalimatan diabaikan. kebakaran yang terjadi di Penajam Paser Utara tahun 2019 meliputi Nenang, Gunung Seteleng dan Lawe Lawe dan di Kutai Kartanegara meliputi Samboja khususnya di Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto yang sudah terbakar berkali kali. Setiap ada fenomena El Nino pasti Kalimatan terbakar termasuk Kalimantan Timur. Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto yang masuk dalam wilayah Calon Ibu Kota Negara Kutai Kertanegara sudah terlalu sering terbakar tahun demi tahun dengan skala yang sedemikian luas tanpa ada 29 kemampuan Pemerintah untuk pemadamannya, apalagi kebakaran yang terjadi tahun 1997. Seandainya pun kebakaran hanya terjadi di wilayah Kalimatan Utara, Kalimatan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah dan hanya sebagian Kalimatan Timur (tidak terjadi kebakaran di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara) namun dampak kebakaran dimaksud akan menimpa Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berupa kabut asap dahsyat yang melumpuhkan aktifitasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jika Ibu Kota Negara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dibakar dari 8 penjuru mata angin, maka berpotensi melumpuhkan Ibu Kota Negara. Banjir di Ibu Kota Negara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara selama 2 bulan dengan tinggi 2 meter akan melumpuhkan operasi pemerintahan dan memalukan Indonesia di mata dunia. Jika Ibu Kota Negara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dikepung api dan asap, jutaan penduduk akan sesak napas, Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa bekerja. 9) Ancaman Teroris dan Negara Asing: Membakar Ibu Kota Negara baru Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dengan mudah Jika Ibu Kota Negara jadi pindah ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara maka kalau teroris atau negara asing mau menghancurkan Negara Indonesia gampang sekali, yaitu cukup dilakukan oleh 8 orang saja dengan cara membakar lahan gambut di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dari 8 penjuru mata angin, apalagi nanti Ibu Kota Negara katanya berkonsep forest city (rimba nusa). Sebentar saja Ibu Kota Negara baru Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara ludes terbakar tanpa bisa di atasi oleh pemadam kebakaran sekuat apapun. TNI pun meskipun melibatkan pasukan khusus tidak akan bisa melawan teroris yang membakar lahan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Semuanya akan lumpuh. Indonesia akan hancur lebur. 10) Tidak ada sejarah negara-negara di dunia, sebuah Negara Ibu Kotanya berada di atas tanah gambut maupun sumber daya batu bara. Dalam Naskah Akademik tercantum contoh-contoh Negara-negara di dunia yang memindahkan Ibu Kota-nya dan berikut Lesson Learned 30 yang diperoleh. Negara-negara dimaksud yaitu Malaysia, Korea Selatan, Brazil, Australia, Kazakhstan, Myanmar, Amerika, Nigeria dan Pakistan. Yang menjadi aneh, lesson learned yang tercantum dalam Naskah Akademik sama sekali tidak menyinggung bahwa dari negara- negara yang dijadikan studi perbandingan dimaksud tidak ada satupun negara yang memindahkan Ibu Kota-nya ke daerah yang berada di atas tanah gambut maupun sumber daya batu bara. Lihat saja Australia. Ibu kota negara Australia tidak berada di atas lahan gambut, jauh dari lokasi tambang batu bara (Queensland, Tasmania, Victoria). Begitu pula Cina. Malaysia sama saja bunuh diri kalau mau memindahkan ibu kotanya ke Sabah yang banyak terdapat lahan gambut. Amerika Serikat-pun tidak akan pernah memindahkan ibu kotanya ke California yang rawan kebakaran lahan dan hutan. 11) Tidak ada satu negara pun di dunia memindahkan negaranya ke luar Pulau Ibu Kota Negara sebelumnya. Betapa ironinya Indonesia memindahkan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan yang jaraknya ribuan kilometer menyeberangi laut. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimatan jika ditinjau dari aspek teknis pemindahan, mobilitas, transportasi, komunikasi dan koordinasi akan mengakibatkan dampak yang sangat mengerikan. Kazakhstan berhasil memindahkan ibu kotanya dengan baik. Tapi coba cek dari mana ke mana, lalu jarak pindah berapa kilometer, bagaimana proses pindahnya. Jarak pindah hanya 1.215 km itu pun darat-ke darat bukan pindah antar pulau melewati lautan. Pindahnya pun pada momentum yang tepat yaitu saat baru merdeka dari Uni Sovyet Rusia bisa pindah berkali kali ibu kota ya tetap saja dari darat ke darat, jarak Moskow ke St. Petersburg Cuma 704 km. Malaysia, dari KL ke Putra Jaya hanya berjarak 32 Kilometer, jarak yang dekat sekali. Harusnya Indonesia tidak usah pindah Ibu Kota, disebar aja beban Ibu Kota Jakarta ke beberapa kota penyangga Jakarta, sehingga menjadi kota megapolitan. Selesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. 31 12) Kazakhstan Pindah Ibu Kota: Demi keamanan negara, menjauh dari potensi serangan peluru kendali negara asing versus Indonesia Pindah Ibu Kota: Mendekati potensi serangan peluru kendali negara asing. Alasan utama Kazakhstan pindah ibu kota adalah karena Ibu kota Kazakhstan terlalu dekat dengan negara lain, jadi dicari posisi yang relatif jauh sehingga keamanan ibu kota lebih terjamin, jauh dari bahaya serangan peluru kendali negara asing. Indonesia bangun Ibu Kota Negara justru sengaja mendekati potensi serangan peluru kendali negara asing. Sudah jelas posisi Jakarta sangat strategis jauh dari negara tetangga manapun, malah pindah ke lokasi mendekati negare-negara tetangga. Jelas pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara merupakan kesalahan fatal dari aspek pertahanan negara Rusia saat ini memerangi Ukraina alasan utamanya adalah Rusia tidak menghendaki Ukraina menjadi pangkalan Peluru Kendali Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) karena akan menyebabkan Moskow bisa diserang peluru kendali hanya dalam beberapa menit saja karena jarak yang sangat dekat antara Ukraina dan Moskow Ibu Kota Negara Rusia. 13) Banyak Lubang Bekas Tambang di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara terdapat banyak sekali perusahaan tambang yang beroperasi. Selain itu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara selaku calon lokasi Ibu Kota Negara baru juga dikepung oleh banyak perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten lain di Kalimantan Timur. Dapat dipastikan baru pertama kali di dunia ada Ibu Kota Negara yang dikepung oleh pertambangan batu bara. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (CNN Indonesia, 4 Februari 2020) menyatakan “Ada 109 lubang tambang, baik dalam skala kecil maupun besar. Butuh biaya besar untuk reklamasi termasuk revegetasi penanaman ulang” kata Suharso saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2). 32 Diketahui Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengingatkan bahwa rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan harus hati-hati dan perlu kajian menyeluruh. Pasalnya, ia menyebut pulau terbesar di Indonesia itu didominasi oleh lahan gambut yang mudah terbakar, dan juga banyaknya lubang tambang. “Kalimantan kan lahannya luas, kalau di Jawa sudah tidak ada lagi. Tapi harus hati-hati juga, kalau Kalimantan lahan gambut banyak bisa terbakar, di Kalimantan Timur juga banyak bekas lubang tambang. Jadi harus dipilih dengan betul” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta Selasa (30/7). Secara implisit sangat jelas bahwa sebenarnya Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak awal mempermasalahkan kelayakan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon Ibu Kota Negara baru. Proses reklamasi lubang-lubang tambang itu bukan pekerjaan mudah. Butuh waktu bertahun-tahun dan butuh biaya yang sangat besar. Lubang-lubang tambang itu dapat dipastikan masih menyisakan batu bara yang tidak tertambang yang menjadi potensi bahaya dimasa depan. Sesuai ketentuan kontrak/ijin usaha pertambangan, biaya reklamasi lubang bekas tambang merupakan tanggung jawab dari Perusahaan Tambang. Nah jika dalam pembangunan Ibu Kota Negara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara biaya reklamasi lubang bekas tambang menggunakan uang negara maka patut diduga itu masuk dalam delik korupsi yang merugikan keuangan negara. 14) Temuan gas dangkal calon Ibu Kota Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mendeteksi potensi kemunculan gas dangkal di area calon Ibu Kota Negara baru. Potensi gas ini juga sudah pernah diungkap dalam diskusi kebencanaan terkait calon Ibu Kota Negara pada 14 Agustus 20202 yang dipublikasikan di laman resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Kalimantan Timur. Bappeda Kalimantan Timur mencatat gas diidentifikasi menggunakan data sumur Tengin -1, Semoi-1, Belonak-1 dan Loa Haur-1. Efek negatifnya adalah apabila pada suatu saat beban di permukaan bertambah dengan bertambahnya bangunan, dikhawatirkan terjadi keretakan 33 yang dapat menyebabkan munculnya gas ke permukaan dengan tekanan yang tinggi. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rita Susilawati mengatakan dalam diskusi daring Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Minggu 30 Januri 2022 bahwa “Kemungkinan kalau tak dimitigasi dari awal, itu memang membahayakan, kalau lokasinya di wilayah inti Ibu Kota Negara misalnya”. Yang jadi pertanyaan apa mitigasi yang bisa dilakukan untuk menanggulangi gas dangkal? Jalan mitigasi satu-satunya untuk daerah yang mengandung gas dangkal adalah tidak boleh ada bangunan dan penduduk di sekitar atau berada dalam radius gas dangkal dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara tidak layak dipilih sebagai lokasi calon Ibu Kota Negara baru karena mengandung banyak gas dangkal sehingga tidak mungkin dilakukan pembangunan yang masif dengan penduduk yang banyak. Dalam berita di Tempo.Co tanggal 30 Januari 2022 yang berjudul “Ahli Geologi Kritik Proyek Pembangunan IKN: Jangan Grasah-Grusuh” tercantum berita sebagai berikut” Mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Andang Bachtiari menyatakan proyek Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Ia menilai masih banyak pekerjaan rumah dari sisi sains, ilmu pengetahuan dan keteknikan yang masih harus diselesaikan di tahap awal proyek ini. Ada beragam kritik yang dilontarkan Andang dalam diskusi ini, salah satunya para ahli yang yang dilibatkan sebelum DPR menyetujui RUU IKN. Andang mencatat ada empat pakar yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN, tapi tak ada satupun yang bicara soal daya dukung fisik geologi IKN. “Tidak ada satupun pakar geologi teknis, geoteknik, hidrogeologi geofisik, geologi lingkungan, geologi bawah permukaan dan geologi kebencanaan yang diundang” kata dia dalam paparannya. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Andang Bachtiar itu menunjukkan memang ada kesengajaan dari Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara untuk tidak 34 mengundang pakar dalam bidang geologi sehingga bisa dikatakan tidak ada partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) dalam memberikan masukan terkait daya dukung dan risiko dari aspek geologi daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. 15) Melanggar Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 dinyatakan bahwa tugas dari Pemerintah adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kenyataan yang ada Lokasi Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara secara geologi berada di atas sumber daya batu bara dan lahan gambut. Di sini terdapat bahaya laten potensi kebakaran mengingat batubara dan lahan gambut memiliki potensi “self combustion” alias terbakar dengan sendirinya pada temperatur tertentu, tanpa perlu ada yang membakar (pembukaan lahan ataupun puntung rokok). Kebakaran besar yang melanda Pulau Kalimantan (termasuk Kalimatan Timur dan PPU serta KuKar) di tahun 2019 yang membuat Pulau Kalimatan dikepung asap tebal hingga menyeberang ke Semenanjung Malaysia dan Singapura, menyebabkan permasalahan transportasi baik darat laut dan udara maupun gangguan kesehatan akibat asap. Jarak pandang sangat dekat, bandar udara banyak yang tutup, bahkan untuk pesawat tempur pun tidak bisa terbang. Kegiatan masyarakat banyak yang lumpuh dan jalannya roda pemerintahan sangat terganggu. Pada kenyataannya, meskipun telah mengerahkan seluruh daya dan upaya, bahkan melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Indonesia tidak sanggup untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut di Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Timur dimaksud. Dengan demikian menempatkan Ibukota Negara di sama saja menjerumuskan Ibu Kota Negara dan penduduknya dalam bahaya, sehingga Pemerintah tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 35 75. Pemerintahan Daerah Ibu Kota Negara yang tanpa DPRD melanggar Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Bahwa UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1) berbunyi sebagai berikut: ”Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara sesuai Rancangan Undang- Undang Ibu Kota Negara memiliki karakteristik khusus antara lain penetapan Gubernur tanpa melalui pemilihan dan tak memiliki DPRD. Ibu Kota Negara hanya akan ikut kontestasi politik di tingkat pusat yakni Pileg dan Pilpres. Yang Namanya pemerintahan daerah meskipun “khusus” di Undang-Undang Dasar 1945 harus dimaknai adanya perangkat pemerintahan yang lengkap yaitu Gubernur /Kepala Daerah dan DPRD sebagai perangkat pelengkap sehingga bisa terjadi/berjalannya fungsi kontrol/check and balance. Bagaimana mungkin kota sebesar Ibu Kota Negara dengan penduduk jutaan, dengan konsumsi anggaran yang luar biasa besar tapi dijalankan tanpa adanya fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi. Siapa yang harus membuatnya? Ide yang lucu sekali jika fungsi budgeting, pengawasan dan legislasi untuk Ibu Kota Negara baru Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dijalankan oleh DPR Pusat, itu namanya anomali dalam bernegara. Kalaupun mau dijalankan seperti itu ya harus dirubah dulu UU tentang DPR Pusat. 76. Melanggar ketentuan Pasal 22D UUD 1945 karena tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara kelembagaan Sesuai dengan ketentuan Pasal 22D UUD 1945, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini menyangkut hal otonomi daerah dan pembentukan daerah baru. Dengan demikian DPD wajib dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini. Ketentuan Pasal 22D UUD 1945 ini hendaknya dimaknai bahwa opini, saran, masukan dari DPD wajib menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, bukan 36 hanya sebagai penggembira saja. DPD dalam hal ini harus dilibatkan secara kelembagaan, bukan hanya individu tertentu yang ditunjuk oleh pimpinan DPD untuk terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara. Ujungnya, DPD secara kelembagaan harus menyampaikan sikap atas konsep final Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara sebelum disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Tanpa melibatkan DPD secara end to end (awal hingga akhir) maka bisa dinyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Konstitusi. Malah lebih lanjut seharusnya karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang ribuan triliun yang langsung menimbulkan ketidaksetimbangan distribusi anggaran negara yang terfokus ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, padahal anggaran dimaksud bisa digunakan untuk pemerataan pembangunan ke seluruh propinsi di Indonesia, maka harus dimaknai bahwa keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara adalah dalam konteks konstitusional bahwa apakah DPD secara kelembagaan menyetujui atau tidak pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Penggunaan anggaran Negara yang bisa ribuan triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara baru akan menimbulkan situasi baru berupa pembangunan yang bersifat Kalimantan, bahkan Kalimantan Timur Sentris, setelah sekian lama Indonesia terjebak dengan istilah Jawa Sentris. Untuk memutuskan apakah DPD setuju atau tidak pemindahan Ibu Kota Negara tentu DPD harus melakukan kajian mendalam tentang latar belakang mengapa Ibu Kota Negara harus dipindahkan, bagaimana metodologi pemilihan lokasi calon Ibu Kota Negara, bagaimana strategi pemindahan Ibu Kota Negara dan bagaimana kesiapan pendanaan. Jika belum ada persetujuan DPD secara kelembagaan untuk pindah Ibu Kota Negara Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara maka RUU IKN belum bisa dibahas lebih lanjut. 77. Melanggar ketentuan UUD 1945 bahwa secara historis Ibukota Negara Republik Indonesia adalah Jakarta Dalam UUD 1945 tidak ada keterangan eksplisit bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Namun dilihat dari aspek historis sejak lama bahwa Belanda menjadikan Jakarta sebagai Pusat Kekuasan Belanda 37 di Hindia Belanda, kemudian Deklarasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta di Jakarta maka hendaknya dimaknai bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia adalah Jakarta sebagai Konstitusi tidak tertulis. Dengan demikian untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke lokasi lain di Indonesia haruslah melalui perubahan dalam UUD 1945. Oleh karena itu tindakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang memindahkan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara hanya dengan persetujuan DPR lewat Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara merupakan pelanggaran Konstitusi UUD 1945. Kisah pindah Ibu Kota Negara tanpa melalui perubahan Konstitusi dialami juga oleh Korea Selatan saat akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Seoul Ke Propinsi Chungcheong. Mengacu berita di Detik.com tanggal 18 Januari 2022 dengan judul “MK Korsel Pernah Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota, Ini Alasannya” tercantum sebagai berikut: Pada 2004, Presiden Korea Selatan Roh Moo-Hyun berupaya memenuhi janji kampanyenya dengan membuat Undang-Undang Khusus tentang Pembentukan Ibu Kota Administratif Baru guna merelokasi Seoul sebagai ibu kota Republik Korea Selatan dengan cara membangun ibu kota baru di Propinsi Chungcheong untuk menjalankan fungsi administratif. “Akan tetapi, Undang-Undang khusus tersebut diuji konstitusionalitasnya oleh warga negara Korea Selatan dari berbagai wilayah dengan alasan belum adanya revisi terhadap Konstitusi. Selain itu, UU Khusus tersebut juga dianggap telah melanggar hak referendum dan hak pembayar pajak” tulis Pan Mohamad Faiz. Hakim MK Korea Selatan dengan Putusan 8:1 menyatakan UU Khusus tersebut inkonstitusional. Alasannya, Seoul yang telah lama menjadi ibu kota Korea Selatan, meskipun tidak secara spesifik disebutkan di dalam Konstitusi. Namun pada faktanya penetapan Seoul sebagai ibu kota negara merupakan perwujudan dari ‘customary constitution’ yang memiliki efek yang sama dengan konstitusi tertulis. 78. Bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.17.9] Mahkamah menegaskan standar dalam menilai partisipasi masyarakat yaitu: [3.17.9]...,Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal 38 satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. 79. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi telah merumuskan dengan sangat detail model partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, yang apabila hal itu tidak terpenuhi dapat membuat undang-undang cacat secara formil. Termasuk dalam penyusunan UU IKN a quo. 80. Bahwa oleh karena adanya cacat formil dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU IKN, dapatlah dikatakan UU IKN cacat formil dan bertentangan secara langsung dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 81. Bahwa selanjutnya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: Pasal 96 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses denganmudah oleh masyarakat. 39 82. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional mengatur sebagai berikut: “untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, Badan Legislasi: a. Mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik; b. Melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat; dan c. Menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi 83. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan asas keterbukaan dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena dalam tahapan perencanaan dan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draf RUU Ciptaker seharusnya sudah dipublikasikan sejak dimulainya pembahasan dalam Prolegnas dan diperdebatkan secara luas untuk menyerap aspirasi publik. Realitasnya Undang-Undang Ibu Kota Negara tidak melalui pelibatan publik yang luas dalam prosesnya hanya melibatkan segelintir pihak saja. Bahkan draf Rancangan Undang-Undang yang disampaikan kepada publik simpang siur alias kontroversial otentisitasnya. 84. Bahwa Pasal 27 UUD 1945, menyatakan sebagai berikut: 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 85. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan sebagai berikut: “(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 86. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menyatakan sebagai berikut: “(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 87. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) dibuat tanpa adanya partisipasi 40 masyarakat yang terdampak dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara a quo. 88. Bahwa Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap perlakuan berbeda tersebut sebagai berikut: “Norma pasal a quo menunjukkan bahwa dalam penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha, sehingga mengurangi akses keterlibatan masyarakat,khususnya masyarakat lokal dan tradisional. Walaupun masyarakat diikutkan dalam sosialisasi dan dengar pendapat (public hearing), akan tetapi posisidemikian akan sangat melemahkan posisi masyarakat dibanding Pemerintah Daerah dan dunia usaha. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang a quo setidaknya akan memunculkan dua masalah. Pertama, terjadi pembungkaman hak masyarakat untuk turut serta menyampaikan usulan, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan untuk menolak atau menerima rencana tersebut; Kedua, ketika sebuah kebijakan tidak didasarkan pada partisipasi publik, berpotensi besar terjadinya pelanggaran hak publik di kemudian hari yaitu diabaikannya hak-hak masyarakat yang melekat pada wilayah yang bersangkutan, padahal masyarakat setempatlah yang mengetahui dan memahami kondisi wilayah. Menurut Mahkamah penyampaian usulan yang hanya melibatkan pemerintahdan dunia usaha ini merupakan sebuah bentuk perlakuan berbeda antar warga negara (unequal treatment) dan mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.” 89. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi pertanyaan besar bagi Pemohon, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dibuat untuk kepentingan siapa, apabila masyarakat yang terdampak tidak dilibatkan dalam penyusunan rancangan undang-undang IbuKota Negara a quo, walau sekedar memberikan masukan atau pendapat. 90. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 91. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 41 V. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I sampai dengan Amandemen IV); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171025104750004, dengan Nama Anah Mardianah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi print out–Berita Website CNN Indonesia “Survei: Publik Tolak Ibu Kota Pindah” 42 Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191217200552- 32-457847/survei-publik-tolak-ibu-kota-pindah Diunduh pada 31 Maret 2022; 5. Bukti P-5 : Fotokopi print out–Berita Website Kompas “45,3 Persen Responden Survei Tolak Pemindahan Ibu Kota” Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2019/09/03/14515641/453- persen-responden-survei-tolak-pemindahan-ibu-kota-ini- alasannya?page=all Diunduh pada 31 Maret 2022; 6. Bukti P-6 : Fotokopi print out–Berita Website Detik News “Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak Pemindahan Ibu Kota: UU IKN Cacat Prosedural” Sumber: https://news.detik.com/berita/d-5906003/koalisi- masyarakat-kaltim-tolak-pemindahan-ibu-kota-uu-ikn-cacat- prosedural/2 Diunduh pada 31 Maret 2022. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 43 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian fomil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. 44 Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;” 2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: “Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.” 3. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 sampai dengan angka 5 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: “3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian formil UU 7/2021 ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/ AP3/01/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 26 Januari 2022 dengan Nomor 14/PUU- XX/2022; 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena UU 7/2021 diundangkan pada 29 Oktober 2021, maka tenggat 45 hari sejak Undang-Undang a quo diundangkan dalam Lembaran Negara 45 adalah pada 12 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 7/2021 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan bertanggal 21 Januari 2022 diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan sebagaimana ditentukan oleh angka 1 dan angka 3 di atas”. 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil yaitu “setelah” dan “sejak” suatu undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 5. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian formil diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna “sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022; 6. Bahwa Pemohon menerangkan telah mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi pada 31 Maret 2022. Namun, setelah 46 Mahkamah mencermati telah ternyata permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada 1 April 2022 sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 7 April 2022 dengan Nomor 53/PUU-XX/2022. Sementara itu, UU 3/2022 diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, maka dengan demikian permohonan Pemohon diajukan pada hari ke 46 (empat puluh enam) sejak UU 3/2022 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766; 7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 3/2022 terhadap UUD 1945 diajukan telah melewati tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 3/2022 diundangkan. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak memenuhi syarat tenggang waktu dalam pengajuan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan maka kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan; [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 47 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.45 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Aswanto ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo 48 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah