53/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 53/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Muhammad Anis Zhafran Al Anwary Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Kenanga 1 Blok I6/ 4, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, 17413 Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 126.2/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2020 dengan Nomor 53/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Dengan ini PEMOHON mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut (UU Pendidikan Tinggi) (Bukti P.1) yang menyatakan: 2 Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, yang menyatakan: “Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.” Terhadap Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjunya disebut UUD NRI 1945) (Bukti P.2). Namun sebelum menguraikan lebih lanjut alasan permohonan, lebih dahulu kami uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) dan Kerugian Konstitusional PEMOHON sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: “Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan perdilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 3 (selanjutnya disebut sebagai UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945; 6. Bahwa PEMOHON menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: Pasal 28 UUD NRI 1945 “Kemerdekaan berkumpul dan berserikat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.”; Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”; Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”; Pasal 28F UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi dan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 4 berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”; Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”; 7. Bahwa permohonan PEMOHON adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) terhadap UUD NRI 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa apabila terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka PEMOHON berpendapat Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II.1. Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perseorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 5 c. Badan hukum publik dan privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang- Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan yang sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi oleh Pemohon agar memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 4. Bahwa oleh karena demikian, PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, sebagai berikut: Pertama, kualifikasi sebagai PEMOHON. Bahwa kualifikasi PEMOHON berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI). 6 Kedua, kerugian konstitusional PEMOHON. Terkait variabel kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan yang jelas tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang dengan 5 (lima) syarat sebagaimana tercantum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007 tersebut di atas. II.2. Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa PEMOHON mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Hak-hak tersebut telah dilanggar atau berpotensi untuk dilanggar oleh berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, hak- hak tersebut sebagai berikut: a. Hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pikiran secara lisan maupun tulisan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” b. Hak untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.” c. Hak untuk bebas menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani berdasarkan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.” d. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat seperti yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945: (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” 7 e. Hak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” f. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 2. Bahwa PEMOHON sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) sekaligus seorang mahasiswa merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi. Hal ini dikarenakan pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada mahasiswa untuk secara terbuka menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berbasis akademik sesuai dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai. Sekalipun PEMOHON berdasarkan kualifikasi akademiknya sebagai mahasiswa dapat mempertanggungjawabkan pikiran, pendapat, dan informasi berbasis akademik yang disampaikan, namun tetap tidak akan terlindungi oleh negara dengan berlakunya Pasal a quo; 3. Bahwa PEMOHON sebagai mahasiswa merasakan kekhawatiran dengan maraknya pembatasan diskusi, seminar, perbincangan publik, dan kegiatan sejenisnya yang melibatkan mahasiswa sebagai pembicara maupun penyelenggara dalam bentuk intimidasi, teror, hingga ancaman, baik verbal maupun non-verbal atas dasar kualifikasi akademik mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai dengan rumpun dan cabang ilmunya seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal a quo; 8 4. Bahwa PEMOHON khawatir Pasal a quo akan dipergunakan sebagai alasan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempersempit ruang gerak dan partisipasi mahasiswa untuk bersuara menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berdasarkan kualifikasi rumpun dan cabang ilmunya disertai dengan pertanggungjawaban secara akademik; 5. Bahwa PEMOHON merasakan adanya perlakuan academic discrimination atau diskriminasi akademik terhadap mahasiswa dengan berlakunya Pasal a quo karena pasal tersebut hanya membatasi kebebasan mimbar akademik untuk dapat menyampaikan secara terbuka sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu bagi profesor dan/atau dosen dengan kualifikasi doktor atau setara. Dengan demikian, Pasal a quo secara nyata mendiskriminasi mahasiswa untuk dapat menyampaikan secara terbuka suatu hal yang berhubungan dengan rumpun dan cabang ilmunya; 6. Bahwa adanya dan kemungkinan merebaknya tindakan diskriminasi hingga pembatasan dengan kekerasan maupun non-kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan secara terbuka pikiran, pendapat, dan informasi terkait sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai The Protector of Constitutional Rights. Mahkamah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh mahasiswa terkait penyampaian pikiran, pendapat, dan informasi akademik secara terbuka; 7. Bahwa telah terjadi teror, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan terhadap penyelenggara kegiatan webinar yang pada awalnya berjudul “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem ketatanegaraan” kemudian diganti menjadi “Meluruskan Persolan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketetanegaraan” yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society yang merupakan perkumpulan mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang berkonsentrasi dalam bidang hukum tata negara. Bentuk intimidasi verbal oleh oknum yang tangkapan gambar dari pesan daring tersebut dapat dilihat secara 9 bebas karena dimuat oleh media massa secara jelas mendiskreditkan kemampuan akademik mahasiswa dengan perkataan, “Bisa bilangin anaknya ga ya Bu? Atau didik anaknya Bu biar jadi orang yg bener. Kuliah tinggi tinggi sok Sokan ngurus negara bu. Kuliah mahal mahal Bu ilmu anaknya masih cetek. Bisa didik ga Bu? Jangan macam-macam. Saya akan cari ***. *** kena pasal atas tindakan makar. Tolong serahin diri aja. Saya akan bunuh satu keluarga***” (Bukti P.7). Fakta tersebut dalam batas penalaran yang wajar berpotensi terjadi kepada PEMOHON yang secara aktif menyampaikan materi, kritik, saran, dan solusi terkait masalah-masalah negara dengan basis keilmuan PEMOHON sebagai mahasiswa hukum melalui media daring. 8. Bahwa PEMOHON berpotensi mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal a quo karena pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa untuk secara terbuka menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berdasarkan kualifikasinya sebagai mahasiswa. Potensi diskriminasi dengan berlakunya Pasal a quo juga dapat dirasakan oleh PEMOHON yang aktif membagikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai kualifikasi PEMOHON sebagai mahasiswa hukum melalui media daring. Oleh karena itu, maka PEMOHON mengajukan judicial review atas keberlakuan Pasal a quo; 9. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON terdapat kerugian konstitusional PEMOHON atas keberlakuan Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang ternyata menimbulkan hilangnya kepastian hukum dan proteksi terhadap Hak Asasi Manusia serta terancamnya mahasiswa Indonesia atas maraknya pembatasan dan diksriminasi terhadap mahasiswa berdasarkan kualifikasi jenjang kependidikannya yang ingin menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai rumpun dan cabang ilmunya secara terbuka; 10. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta kerugian potensial yang akan dirasakan oleh mahasiswa, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PEMOHON pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi 10 dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pandangan Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi. III. ALASAN PERMOHONAN KERANGKA DASAR PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 9 AYAT (2) UU PENDIDIKAN TINGGI: KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PIKIRAN, PENDAPAT, INFORMASI AKADEMIK SECARA TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB BAGI MAHASISWA DAN PERLINDUNGAN DARI PERLAKUAN DISKRIMINATIF SECARA AKADEMIK 1. Bahwa terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah, yaitu kebebasan mahasiswa untuk secara terbuka menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi akademik yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya dan perlindungan atas perlakuan diskriminasi yang didasarkan pada kualifikasi pendidikan. Kedua hal tersebut telah menjadi lumrah di tengah masyarakat yang primordial bahwa hanya golongan tertentu yang lebih baik dari golongan lainnya. Dalam konteks pendidikan tinggi, hanya guru besar dan dosen yang memiliki hak bicara secara bebas dalam hal kaitannya dengan rumpun dan cabang ilmunya. Sehingga konsep kebebasan untuk semua tidak terlaksana dengan baik; 2. Bahwa dalam Bab XA UUD NRI 1945 yang mengatur terkait ketentuan perlindungan HAM khususnya Pasal 28C ayat (1), 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 (Vide Bukti P.2), frasa yang digunakan oleh penggagas Perubahan Kedua UUD NRI 1945 adalah “Setiap orang…. .” yang menunjukkan bahwasanya setiap orang tanpa terkecuali harus terlindungi hak-hak dan kebebasannya oleh negara, dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kebebasan Akademik 3. Bahwa kebebasan menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi telah menjadi perhatian masyarakat internasional melalui PBB yang diwujudkan ke dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tepatnya pada Pasal 19 (Bukti P.3). 11 Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) : 1) Everyone shall have the right to hold opinions without interference; 2) Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice; 3) The exercise of the rights provided for in the paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but this shall only be such as are provided by law and are necessary: a. For respect of the rights or reputation of others; b. For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals; 4. Bahwa adanya batasan yang dapat diterapkan dengan dibentuknya hukum baru terkait pengaturan pembatasan tersebut dengan memperhatikan variabel-variabel batasan tertentu seperti hak-hak dan reputasi orang lain, perlindungan terhadap keamanan negara, kebijakan publik, kesehatan masyarakat, atau moral, namun, pembatasan tersebut tidak dapat diterapkan kepada mahasiswa yang mampu bertanggung jawab dalam menyampaikan secara terbuka hal-hal yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai; 5. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 (Vide Bukti P.2) diatur terkait pembatasan atas kebebasan yang sudah dijamin oleh konstitusi berupa ketentuan pembatasan dalam undang-undang. Namun, ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang membatasi kebebasan mimbar akademik hanya kepada guru besar dan/atau dosen setara doktor di sisi lain tidak memberikan payung hukum bagi mahasiswa jika mahasiswa tersebut berdasarkan kualifikasinya sebagai pembelajar di perguruan tinggi menyampaikan secara terbuka hal-hal yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai. Sehingga pembatasan oleh ketentuan Pasal a quo memang memiliki legitimasi hukum, akan tetapi disaat yang bersamaan telah menghilangkan kepastian hukum bagi mahasiswa; 12 6. Bahwa mahasiswa di Indonesia telah diberikan kebebasan berupa kebebasan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi (Bukti P.4). Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi hanya dalam lingkup mendalami dan mengembangkan, tidak untuk menyampaikannya secara terbuka; 7. Bahwa berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi telah mendiskreditkan kemampuan mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan pikiran, pendapat, dan informasi akademik yang disampaikan secara terbuka karena frasa dalam Pasal a quo adalah “menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab”, sedangkan kemampuan bertanggung jawab tidak dapat dinilai berdasarkan tingkatan akademik formal, melainkan berdasarkan kebiasaan yang ajeg dilakukan oleh setiap individu untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang dikatakan dan diperbuat; 8. Bahwa keberlakuan Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi telah membatasi penilaian terhadap kewibawaan akademik berdasarkan kuantitas seseorang dalam menduduki jabatan akademik tertentu. Hal tersebut secara nyata tertuang dalam Pasal a quo yang menyatakan bahwa kebebasan mimbar akademik hanya dimiliki oleh profesor dan/atau dosen. Kualifikasi terhadap dosen diperjelas dalam penjelasan Pasal a quo yang membatasi kualifikasi dosen hanya doktor atau setara (Bukti P.5). Secara jelas pembentuk undang-undang hanya memperhatikan lamanya proses seseorang belajar dalam jenjang formal atau dengan kata lain penilaian kemampuan kognitif seseorang berdasarkan kuantitatif. Padahal penilaian secara kuantitatif acap kali tidak sejalan dengan penilaian kualitatif karena lamanya periode pembelajaran formal tidak berarti orang tersebut telah memiliki wibawa ilmiah secara kualitiatif; 9. Bahwa pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi terikat pada Tridharma, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada Pasal 1 angka 11 UU Pendidikan Tinggi (Bukti P.6) menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta 13 mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi bersifat redundant atau bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU a quo karena Pasal 1 angka 11 UU a quo menyatakan seluruh sivitas akademika berkewajiban mengabdi kepada masyarakat termasuk dengan cara menyampaikan secara terbuka hal-hal yang berkaitan dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai, sedangkan Pasal 9 ayat (2) UU a quo menegasikan peran mahasiswa dengan membatasi kebebasan menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi akademik yang dikuasai hanya untuk profesor dan/atau dosen; 10. Bahwa PEMOHON sebagai mahasiswa memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga negara kampus. Kebebasan PEMOHON sebagai warga negara untuk dapat meyampaikan kritik serta saran terhadap permasalahan negara memang betul terjamin. Namun, kritik, saran, dan solusi yang disampaikan oleh PEMOHON berbasis ilmu pengetahuan yang sudah PEMOHON miliki, sehingga PEMOHON hanya akan berani menyampaikan secara terbuka kritik dan saran terhadap masalah-masalah negara yang memang PEMOHON yakini telah memiliki dasar teori yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kedudukan PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia sekaligus warga negara kampus tidak dapat dipisahkan pada saat PEMOHON menyampaikan secara terbuka kritik, saran, dan solusinya terhadap permasalahan negara karena hal-hal tersebut berbasis keilmuan yang dapat dipastikan kebenarannya oleh PEMOHON karena diserap dari pernyataan para ahli yang terkualifikasi sebagai guru besar dan/atau dosen setara doktor; Diskriminasi Akademik 11. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dengan demikian menjadikan Indonesia sebagai constitutional democratic state. Sebagai negara yang berjalan dengan sistem demokrasi konstitusional, maka salah satu aspek yang dijamin oleh negara adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Menurut pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., 14 konsekuensi menjadi negara dengan sistem demokrasi konstitusional adalah diaturnya ketentuan terkait perlindungan HAM di dalam konstitusi yang dalam konteks negara Indonesia dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Bab XA Pasal 28A – 28J UUD NRI 1945. Berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi telah mencederai hak asasi mahasiswa sebagai bagian dari rakyat Indonesia dalam hal kebebasan untuk menyampaikan secara terbuka pikiran, pendapat, dan informasi sesuai rumpun dan cabang ilmunya; 12. Bahwa atas berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi telah menciptakan perlakuan diskriminatif yang menurut Pemohon merupakan bentuk diskriminasi akademik yang sistematis atau systematic academic discrimination karena tertuang di dalam sebuah pasal dalam undang- undang yang berkekuatan hukum mengikat dan dapat secara pasti memunculkan akibat hukum, baik akibat hukum yang bersifat positif maupun akibat hukum yang bersifat negatif; 13. Bahwa Mahkamah telah memiliki pertimbangan hukum terkait makna diskriminasi yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005 yang kemudian dimasukkan kembali oleh Mahkamah menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dinyatakan oleh Mahkamah bahwa, “Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.” (Bukti P.8). Frasa “….dan aspek kehidupan lainnya.” Dapat kemudian dielaborasi bahwa aspek pendidikan khususnya pendidikan tinggi juga termasuk di dalamnya. Sehingga dalil yang disampaikan oleh PEMOHON bahwa adanya diskriminasi terhadap mahasiswa dalam hal kebebasan mimbar akademik memiliki sandaran hukum yang kuat; 15 14. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi tidak memuat ketentuan sanksi, baik sanksi pidana maupun administrasi jika ada pihak selain profesor dan/atau dosen dengan kualifikasi doktor atau setara yang menyampaikan secara terbuka pikiran, pendapat, dan informasi yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya. Akan tetapi, PEMOHON sebagai mahasiswa berpotensi untuk merasakan sanksi sosiologis dan psikologis dari masyarakat karena dengan berlakunya Pasal a quo, maka masyarakat menyangsikan apabila mahasiswa secara terbuka dan sekalipun mampu bertanggung jawab dalam menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi yang berkenaan dengan rumpun dan cabang keilmuan yang dikuasai. Fenomena tersebut yang menurut PEMOHON merupakan bentuk diskriminasi yang sistematis karena ketentuan hukum dalam Pasal a quo secara tidak langsung melegalkan masyarakat untuk berlaku diskriminatif terhadap mahasiswa. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan terkait uji materil sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi konstitusional bersyarat “sepanjang dimaknai mahasiswa menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya dengan tetap berada di bawah naungan guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah; 3. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 16 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Article 18 sampai dengan Article 22 International Covenant on Civil and Political Rights; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Tangkapan Gambar Berita Tribun Timur Terkait Kasus Intimidasi Terhadap CLS UGM; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi terkait Diskriminasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 17 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU 12/2012) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 18 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 9 ayat (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki 19 otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia sekaligus seorang mahasiswa merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012. Hal ini dikarenakan Pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum kepada mahasiswa untuk secara terbuka bebas menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berbasis akademik sesuai dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai; 3. Bahwa Pemohon sebagai mahasiswa merasakan kekhawatiran dengan maraknya pembatasan diskusi, seminar, perbincangan publik, dan kegiatan sejenisnya yang melibatkan mahasiswa sebagai pembicara maupun penyelenggara dalam bentuk intimidasi, teror, hingga ancaman, baik verbal maupun non-verbal atas dasar kualifikasi akademik mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai dengan rumpun dan cabang ilmunya seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal a quo; 4. Bahwa Pemohon khawatir Pasal a quo akan dipergunakan sebagai alasan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempersempit ruang gerak dan partisipasi mahasiswa untuk bersuara menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berdasarkan kualifikasi rumpun dan cabang ilmunya disertai dengan pertanggungjawaban secara akademik; 5. Bahwa Pemohon merasakan adanya perlakuan academic discrimination atau diskriminasi akademik terhadap mahasiswa dengan berlakunya Pasal a quo karena pasal tersebut membatasi kebebasan mimbar akademik untuk dapat menyampaikan secara terbuka sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu hanya bagi profesor dan/atau dosen dengan kualifikasi doktor atau setara; 6. Bahwa telah terjadi teror, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan terhadap penyelenggara kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society. Intimidasi dilakukan dengan mendeskriditkan kemampuan akademik mahasiswa. Fakta tersebut dalam batas penalaran yang wajar berpotensi terjadi 20 kepada Pemohon yang secara aktif menyampaikan materi, kritik, saran, dan solusi terkait masalah-masalah negara dengan basis keilmuan Pemohon sebagai mahasiswa hukum melalui media daring; 7. Bahwa Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal a quo karena pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa untuk secara terbuka menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berdasarkan kualifikasinya sebagai mahasiswa; 8. Bahwa menurut Pemohon terdapat kerugian konstitusional Pemohon atas keberlakuan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 yang menimbulkan hilangnya kepastian hukum dan proteksi terhadap Hak Asasi Manusia serta terancamnya mahasiswa Indonesia yang ingin menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai rumpun dan cabang ilmunya secara terbuka, atas maraknya pembatasan dan diskriminasi terhadap mahasiswa berdasarkan kualifikasi jenjang kependidikannya. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa. Meskipun Pemohon tidak melampirkan Kartu Mahasiswanya sebagai bukti, namun karena Pemohon melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan dalam kolom pekerjaan tertera sebagai mahasiswa/pelajar, maka Mahkamah dapat meyakini bahwa Pemohon benar adalah mahasiswa. Mengenai anggapan kerugian konstitusional, Mahkamah berpendapat terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012, menurut Mahkamah Pemohon telah secara spesifik menjelaskan anggapan kerugian/potensi kerugian hak konstitusionalnya yaitu Pemohon menjadi khawatir dengan maraknya pembatasan diskusi, seminar, dan kegiatan sejenisnya yang melibatkan mahasiswa sebagai pembicara maupun penyelenggara dalam bentuk intimidasi baik verbal maupun non-verbal atas dasar kualifikasi akademik mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi profesor dan/atau dosen. Hal ini menurut Pemohon akan mempersempit ruang gerak dan partisipasi mahasiswa untuk menyatakan pikiran dan pendapat. Pemohon juga merasa dirugikan karena Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 21 menimbulkan academic discrimination. Menurut Mahkamah, anggapan kerugian/ potensi kerugian yang Pemohon dalilkan tersebut memiliki keterkaitan (causal verband) dengan ketentuan dalam norma Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian/potensi kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 15 Juli 2020, dalam persidangan dimaksud Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK, telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/2005), yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon dengan memuat uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan, dan alasan permohonan pengujian yang dijelaskan secara jelas dan rinci. Dalam persidangan dimaksud, Majelis Panel juga telah menyampaikan bahwa Pemohon dapat memperbaiki permohonannya dan disampaikan kepada Mahkamah paling lambat pada tanggal 28 Juli 2020, yaitu 14 hari sejak persidangan Pemeriksaan Pendahuluan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK; 22 2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2020, yang kemudian diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada tanggal 19 Agustus 2020; 3. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon Mahkamah menilai permohonan Pemohon sebagai berikut: a. Terdapat ketidaksesuaian antara posita permohonan Pemohon dengan petitum permohonannya. Dalam menguraikan alasan permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 telah menyebabkan adanya diskriminasi akademik karena tidak memberikan hak kebebasan mimbar akademik kepada mahasiswa, namun terbatas hanya kepada profesor dan/atau dosen. Sehingga membatasi kebebasan mahasiswa menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berbasis akademik yang dikuasainya, dan karenanya telah mendiskreditkan kemampuan mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan pikiran, pendapat, dan informasi yang berbasis akademik; Tuntutan Pemohon agar mahasiswa juga mendapatkan hak kebebasan mimbar akademik sebagaimana profesor dan/atau dosen yang diuraikan dalam positanya tersebut tidak bersesuaian dengan petitum Pemohon yang meminta agar mahasiswa dapat menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, namun tetap berada di bawah naungan guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah. Selengkapnya petitum Pemohon sebagai berikut: Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 konstitusional bersyarat “sepanjang dimaknai mahasiswa menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya dengan tetap berada di bawah naungan guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah”. Menurut Mahkamah, petitum Pemohon demikian tidak bersesuaian dengan uraian alasan-alasan permohonan Pemohon (posita). Pemohon dalam positanya menganggap mahasiswa tidak boleh didiskriminasi atau dibedakan dengan profesor dan/atau dosen, namun dalam petitum meminta 23 agar mahasiswa dalam membuat pernyataan secara terbuka harus tetap berada di bawah naungan profesor dan/atau dosen. Oleh karena itu, dengan sendirinya Pemohon menyadari bahwa ada ketidaksetaraan antara mahasiswa dengan profesor dan/atau dosen. Selain itu pemaknaan yang Pemohon mohonkan dalam petitumnya menurut Mahkamah sudah merupakan praktik yang dilakukan selama ini yang sejalan dengan makna Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen, namun bukan berarti mahasiswa tidak dapat memiliki hak berpendapat dalam sebuah forum mimbar akademik. Hak berpendapat dari mahasiswa dalam sebuah mimbar akademik tetap berada di bawah naungan profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dalam rumpun dan cabang ilmunya. Dengan demikian, pemaknaan yang Pemohon minta dalam petitumnya sesungguhnya sudah merupakan praktik yang lazim terjadi di perguruan tinggi. Ketidaksesuaian antara posita dan petitum ini menurut Mahkamah telah menimbulkan ketidakjelasan atau kabur, sehingga Mahkamah sulit untuk memahami maksud permohonan Pemohon. b. Pada bagian petitum Pemohon yang telah disebutkan di atas, Pemohon meminta Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai mahasiswa menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya dengan tetap berada di bawah naungan guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah. Untuk menilai petitum Pemohon, Mahkamah mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK 6/2005 yang menegaskan bahwa hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d PMK 6/2005, yaitu: - mengabulkan permohonan Pemohon; - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945; - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 24 Namun dalam petitum permohonannya, ternyata Pemohon tidak mencantumkan pernyataan bahwa Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK 6/2005 di atas. Penegasan adanya pertentangan dengan UUD 1945 dan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ini penting mengingat pengujian norma undang-undang terhadap UUD 1945 dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk dikabulkan apabila dalam permohonannya jelas ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma yang dimohonkan pengujian. Dalam pengujian undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK, adanya pertentangan antara norma undang-undang dengan UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian merupakan alasan utama diajukannya permohonan, yang selanjutnya pertentangan tersebut diuraikan dalam posita permohonan. Namun oleh karena dalam petitum permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK 6/2005 sebagai pelaksana UU MK, sehingga menurut Mahkamah petitum permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau kabur. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur, karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/2005. [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 25 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan Pemohon kabur; [4.4] Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 10.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 26 Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani