53/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 53/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Anita Natalia Manafe, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Advokat; Alamat : Citra Tower Lantai 11 Unit K, Jalan Benyamin Sueb Kavling A6, Kemayoran, Jakarta Pusat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SKK-PID/LQI- CTR/IX/2021 bertanggal 22 September 2021 memberi kuasa kepada Alvin Lim, S.H., M.Sc., La Ode Surya Alirman, S.H., Jaka Maulana, S.H., Pestauli Saragih, S.H., dan Franziska Martha Ratu Runturambi, S.H., yang kesemuanya merupakan Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan hukum di Law Firm LQ Indonesia yang berkedudukan hukum di Citra Towers Lantai 11 Unit K, Jalan Benyamin Sueb Kav.A6, RT.13 RW 6, Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, baik untuk sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 43/PUU/PAN.MK/AP3/09/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 53/PUU-XIX/2021 pada tanggal 6 Oktober 2021, yang telah diperbaiki dengan permohonan tanpa tanggal dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 November 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Persyaratan Formil Pengajuan Permohonan A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yatiu Mahkamah Konstitusi, selanjutnyd disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU MK (bukti P-4). Dimana dalam pelaksanaan Tata Beracara diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK Nomor 2 Tahun 2021; 2. Bahwa berikut adalah dasar kewenangan yang dimiliki oleh MK untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam: a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...“ 3 b. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), yang kemudian dirubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU MK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersidat final untuk: b. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,....; c. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut UU KK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“ 3. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di Pasal 2 di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang- undang terhadap UUD 1945. 4. Dalam hal ini Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 77 huruf a yang berisi „sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan“ bertentangan dengan UUD 1945. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 5. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK Pasal 51 ayat (1) UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 4 a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara“ Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK: “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945“ 6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) adalam perkara pengujian undang- undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon walau berprofesi sebagai advokat adalah perorangan dan individual pribadi seorang warga negara Indonesia, dimana Pemohon terdaftar secara sah dan resmi sebagai warga negara Indonesia dibuktikan dengan memiliki KTP (bukti P-5), akta kelahiran, kartu keluarga dan persyaratan administrasi kependudukan lainnya layaknya seorang warga negara Indonesia, sebagaimana tertera dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Sehingga legal standing dan kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan ini, walau berprofesi sebagai advokat bukan sebagai seorang advokat atau seorang kuasa hukum mendampingi kliennya, melainkan sebagai, pribadi individual, seorang warga negara Indonesia yang baik dan melaporkan dugaan tindak pidana ketika mengetahui terjadi. Diperkuat dengan bukti surat Laporan Polisi Nomor TBL/1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 (bukti P-6) tertera Pemohon sebagai Pelapor Laporan Polisi dugaan tindak pidana bukan sebagai kuasa hukum atau advokat, tetapi sebagai seorang individu pribadi dan warga negara Indonesia. Dimana dugaan pidana 5 yang diadukan adalah dugaan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHPidana yang adalah delik umum sehingga bisa diadukan oleh siapa saja yang melihat atau mengetahui terjadinya dugaan pidana. Sebagai individu dan seorang waga negara yang baik, Pemohon yang mengetahui dugaan pidana lalu melaporkan ke kepolisian agar bisa dilakukan proses hukum. Tujuan dan motif pelaporan adalah, Pemohon sebagai pelapor LP ingin agar tercipta keadilan dan masyarakat dan lingkungan yang aman atau safe social order, bebas dari kriminalitas dan Pemohon menginginkan keadilan yang berimbang dan hukum berlaku sama bagi semua orang sebagaimana asas Equality Before The Law. Pemohon dengan melaporkan dugaan tindak pidana ingin menggunakan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai warga negara, bukan sebagai advokat oleh karena itu pelaporan pilisi LP Nomor TBL/1960/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 (vide bukti P- 6) dilaporkan tanpa surat kuasa pelaporan dari korban karena Pemohon melapor sebagai individu pribadi bukan sebagai advokat dan pidana yang diadukan adalah delik pidana umum Pasal 378 tentang penipuan sehingga tidak harus korban langsung melaporkan tapi setiap warga negara yang mengetahui adanya dugaan pidana bisa melaporkan secara hukum; Kedua, kerugian konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU- V/2007, yaitu sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28D Uud 1945 adalah hak konstitusional itu adalah hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, atau dikenal dengan asas kepastian hukum, dimana Pemohon adalah pelapor dalam laporan polisi adanya dugaan pidana. Dimana dengan laporan polisi, Pemohon selaku pelapor menginginkan adanya proses hukum dilakukan oleh aparat kepolisian 6 untuk melakukan due process of law demi mendapatkan kepastian hukum tentang dugaan pidana penipuan; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohontelah dirugikan oleh suatu undang-undang yang sedang diuji. Dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan penghentian penyelidikan oleh pihak kepolisian atau SP2LID (vide bukti P-7) dengan alasan “Bukan Merupakan Tindak Pidana”, maka hak kepastian hukum yang dimiliki oleh Pemohon selaku pelapor laporan polisi, dilanggar dikarenakan penghentian penyelidikan laporan polisi tersebut tidak pernah diuji proses hukum formil/hukum acara melalui proses hukum sesuai KUHAP sehingga kepastian hukum tidak bisa didapatkan yang menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon selaku warga negara Indonesia; c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifatnya potensial yang menurut penalaran yang awajar dapat dipastian akan terjadi. Kerugian hak kewenangan konstitusional Pemohon dapat dipastikan terjadi dan aktual, dengan adanya penghehentian penyelidikan oleh pihak kepolisian karena tidak adanya mekanisme untuk menguji keabsahan penghentian penyelidikan oleh pihak kepolisian karena tidak adanya mekanisme untuk menguji keabsahan penghentian penyelidikan dan membuka kembali penyelidikan apabila ditemukan adanya pelanggaran formil dan materiil dalam proses penyelidikan menyebabkan hilangnya kepastian hukum dan merugikan Pemohon selak pelapor laporan polisi dugaan tindak pidana baik secara material maupun emosional, hilangnya waktu, tenaga dan beban pikiran yang timbul terhadap dihetikannya proses penyelidikan. Adapun kerugian faktial dengan tidak adanya mekanisme untuk menguji keabsahan penghentian penyelidikan berakibat terhadap hilangnya keadilan dan pembiaran terhadap terduga kriminal/terlapor yang tidak bisa diproses hukum dan dapat menyebabkan terulangan kejadian yang sama kepada korban lain serta hilangnya hak konstitusional, kenyamanan dan hilangnaya 7 keadilan yang adalah hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan UUD 1945; d. Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan dalam pengujian jelas ada dan nyata. Penghentian penyelidikan tidak ada dan tidak tertera dalam KUHAP sehingga dapat didugakan pihak kepolisian melanggar hukum formil dengan melakukan penghentian penyelidikan dalam tahap penyelidikan. Dngan dihentikannya penyelidikan tanpa adanya mekanisme untuk menguji keabsahan penghentian penyelidikan, melalui upaya praperadilan, menghilangkan hak kepastian hukum atas laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon sebagai pelapor. Adapun apabila tertera adanya mekanisme atau dikabulkannya permohonan Pemohon dalam uji materiil Pasal 77 KUHAP ke depannya Pemohon sebagai pelapor dapat memintakan Pengadilan Negeri memeriksa apakah sah atau tidak penghentian penyelidikan tersebut sehingga apabila ada pelanggaran hukum acara atau pelanggaran formil dalam penghentian penyelidikan di kepolisian, hakim yang mulia dapat memerintahkan untuk melanjutkan penyelidikan agar Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas laporan polisinya; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila permohonan uji materiil dikabulkan maka Pemohon dapat memohonkan melalui upaya praperadilan di Pengadilan Negeri dan apabila ditemukan pelanggaran formiil atau hukum acara dalam proses penyelidikan maka pihak Pengadilan Negeri dapat memerintahkan penyelidik kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan dan proses hukum atau due process of law sehingga Pemohon dapat memperoleh keadilan yang berimbang dan kepastian hukum melalui proses hukum atau pro justitia. 8. Bahwa mengacu kepada kerugian konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya 8 suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagai berikut: a. Sebagai warga negara Indonesia Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“ b. Hak konstitusional Pemohon, sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“ telah dirugikan dengan berlakunya pasal dalam KUHAP yang diuji melalui permohonan ini. c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena penghentian penyelidikan yang tertera dalam surat penghentian penyelidikan (vide bukti P-7) yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum formiil atau KUHAP, juga kekosongan hukum untuk menguji proses hukum formil yang dilakukan penyelidik, sehingga Pemohon selaku pelapor Laporan polisi tidak bisa mendapatkan kepastian hukum sebagaimana hak konstitusionalnya sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; d. Berdasarkan penjelasan di atas, nyata terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak kosntitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini, karena pemberlakuan pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas „pengakkuan, jaminan, perlidungan, dan kepastian hukum yang adil“ dan hak konstitusional atas proses hukum atau due process of law sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD telah dirugikan. e. Jika permohonan ini dikabulkan maka jelas pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini tidak dapat diterapkan lagi terhadap Pemohon sehingga hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan 9 lagi terhadap Pemohon sehingga hak kosntitusional Pemohon tidak akan dirugikan kembali karena pasal tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK. 9. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak kosntitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam undang- undang a quo, oleh karena : a. Pasal 77 huruf a KUHAP, terkait dengan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili di praperadilan. Dimana dalam Pasal 77 huruf a Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus penghentian penyidikan (SP3), sedangkan dalam Pasal 77(a) (sic) tersebut tidak dicantumkan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan (SP2.LID) oleh penyelidik Polda Metro Jaya (vide bukti P-7). Tindakan tersebut tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam memperjuangkan haknya sesuai asa kepasatian hukum, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Guna mendapatkan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, melalui wacana praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian ditingkat penyelidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 10. Bahwa hak kosntitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan oleh Kepolisian Republik Idnonesia terkait dengan dilakukannya penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik sebagaimana tertera dalam surat Pembertahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B/2817/VIII/RES.1.11/2021Ditreskrimum (bukti P-7) dalam Laporan Polisi Nomor LP/1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tangal 7 April 2021, karena tidak dicantumkannya wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan dalam praperadilan pada Pasal 77 huruf a UU 8/1981. Kerugian tersebut aktual, potensial dan bersifat faktual yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan terjadi serta 10 mempunya hubungan kausal dengan berlakunya KUHAP, khususnya Pasal 77 huruf a. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal kosntitusi maka kerugian hak konstitusional para Pemoho tidak akan terjadi lagi. 11. Bahwa dengan alasan diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak kosntitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA A. Pasal 77 huruf a KUHAP Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon Untuk Memajukan Diri Dalam Memperjuangkan Hak Secara Kolektif dan Hak untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil Dihadapan Hukum. 12. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP berbunyi: a. Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di dalam penerapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut. 13. Bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 77 huruf a Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus penghentian penyidikan (SP3), sedangkan tidak dicantumkan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian “penyelidikan“ sebagaimana terjadi kepada 11 Pemohon yang tertera dalam Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2.LID). berdasarkan hal tersebut terdapat kelemahan, kekurangan atau kekosongan hukum yang terjadi dalam Pasal 77 huruf a. Tindakan tersebut tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya guna mendapatkan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum pada tingkat penyelidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimana dalam proses penyidikan, dapat diajukan praperadilan sebagai cek dan ricek apabila ada kemungkinan pelanggaran formiil yang terjadi, namun berbanding terbalik dalam proses penyelidikan di kepolisian dimana setiap warga negara, termasuk Pemohon, tidak memiliki hak konstitusional untuk mengajukan proses praperadilan ke Pengadilan Negeri sehingga hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil tidak tercapai apabila ada kesalahan formiil yang terjadi dalam penyelidikan di kepolisian, disini timbul kekosongan hukum yang bersifat nyata dan faktual, merugikan Pemohon selaku pelapor dalam proses kepolisian sebagaimana dialami oleh Pemohon dalam penghentian laporan polisi Nomor LO/1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021. 14. Bahwa kronologis singkat perkara adalah Pemohon selaku pelapor laporan polisi yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana kemudian melaporkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum atau due process of law agar mendapatkan kepastian hukum. Pemohon selaku pelapor dalam LP No: TBL/1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 kemudian mendapatkan kabar berupa surat pemberitahuan penghentian penyelidikan (SP2LID) yang berisi penyelidikan dihentikan dengan alasan ”Bukan Tindak Pidana“. Pemohon selaku pelapor LP keberatan atas penhentian penyelidikan karena tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum formiil salah satunya adalah penyelidik Polda Metro Jaya menolak memeriksa saksi fakta yang diajukan oleh pelapor LP untuk memperterang dan menjelaskan peristiwa pidana, dan tidak mau menanggapi permohonan pemeriksaan saksi fakta yang menjadi kunci dalam tindak pidana yang terjadi, dimana Pemohon selaku pelapor LP 12 sudah mengirimkan surat perihal Permohonan Pemeriksaan Saksi Fakta, surat nomor 074/ASK-PID/LQI-CTR/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 (bukti P- 8). Sesuai KUHAP/hukum formiil yang berlaku, Pemohon selaku pelapor mempunyai kewajiban untuk menyediakan alat bukti/barang bukti untuk membuktikan laporannya, namun penyidik mengabaikan dengan tidak mau memeriksa saksi kunci yang mana ”keterangan saksi“ adalah salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP sehingga Pemohon merasa adanya tindakan kesewenangan penyelidik kepolisian melanggar hukum formiil/KUHAP padahal dalam penyelidikan tugas penyelidik sesuai Pasal 1 nomor 5 KUHAP (sic) adalah guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap saksi fakta dan mengambil keternagan terhadap saksi fakta yang melihat, mengetahui dan mendengar langsung kejadian, maka patut diduga penyelidikan tidak dilakukan sesuai syarat formiil yang berlaku di Pasal 1 nomor 5 KUHAP (sic) dan Pemohon tidak ada jalan untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil karena adanya kesewenangan penyelidik yang menolak memeriksa dan mengambil keterangan saksi untuk menemukan peristiwa pidana. 15. Bahwa kemudian setelah dihentikan penyelidikann LP No: TBL/1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 oleh pihak penyelidik kepolisian, Pemohon selaku pelapor LP telah mengirimkan surat somasi dan klarifikasi kepada pihak kepolisian daerah Metro Jaya yang berisi keberatan atas penghentian penyelidikan dan meminta agar dilakukan klarifikasi/gelar perkara sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Surat somasi dan klarifikasi pertama Nomor 022/SOM/LQI- CTR/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 (bukti P-9) dan surat somasi dan klarifikasi kedua Nomor 023/SOMLQI-CTR/IX/2021 tanggal 7 September 2021 (bukti P-10 yang mana sudah dikirimkan ke atasan penyidik (Kasubdit Kamneg) terkait di Polda Metro Jaya serta surat keberatan atas penghentian penyelidikan Nomor 124/ASK-PID/LQI-CTR/IX/2021 (bukti P-11), namun tidak ada tanggapan, balasan dan itikad baik kepolisian dngan tidak melakukan apa yang diamanahkan pada Pasal 9 ayat (3) 13 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi ”Dalam hal atasan penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah menerima surat keberatan, atas penyidik tidak pernah melakukan gelar perkara dan tidak membalas atau menanggapi surat keberatan/somasi dan klarifikasi dari Pemohon yang tidak adanya itikad baik pihak kepolisian sehingga membuat tidak tercapainya kepastian hukum yang adil karena penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian tidka pernah diuji apakah sah ”bukan tindak pidana“ sebagaimana dilaporkan dalam laporan polisi Nomor TBL/1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021. Disinilah terjadi kekosongan hukum dan tidak adanya check and balance system untuk menghindari tindakan kesewenangan aparat kepolisian yang mengabaikan hak Pemohon selaku pelapor. Pihak kepolisian yang tidak melaksanakan proses penyelidikan secara formiil/hukum acara ataupun adanya kesewenangan dari oknum aparat kepolisian yang menyalahgunakan wewenang, tidak bisa diperiksa dan diuji oleh Pengadilan apakah mengikuti hukum acara atau tidak melalui proses hilangnya kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D UUD 1945. 16. Bahwa berdasarkan KUHAP sebenarnya tidak tercantum adanya kewenangan penyelidik kepolisian untuk menghentikan penyelidikan dikarenakan menurut KUHAP tugas penyelidik adalah menerima laporan masyarakat, mencari keterangan dan barang bukti (Pasal 5 ayat (1) KUHAP), kemudian membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik. Namun pada kenyataan penyelidik menghentikan penyelidikan dan tidak membuat laporan kepada penyidik daerah hukum setempat, sebagaimana dilakukan dan terjadi kepada Pemohon selaku pelapor melalui surat SP2LID (vide bukti P-7). Pasal 102 ayat (1) dengan jelas menerangkan ”Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak penyelidikan yang berlu. Kata ”wajib“ dengan jelas menyatakan sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak. Sedangkan kata-kata ”melakukan tindakan 14 penyelidikan yang berlaku“, secara tertulis tertera di Pasal 5 (1)A Nomor 2 (sic) mengenai tugas dan kewajiban penyelidik ”mencari keterangan dan barang bukti“. Dengan Pemohon selaku pelapor sudah memberitahukan penyelidik, adanya saksi fakta terkait tindak pidana yang mengetahui dan mengalami langsung kejadian, namun penyelidik dengan sengaja tidak mau memeriksa dan ”mencari keterangan“ dari saksi fakta yang diajukan oleh Pemohon selaku pelapor LP, patut diduga ada itikad baik atau lack of good faith dan adanya dugaan pelanggaran hukum formiil atau KUHAP dan indikasi penyelidik menyalahgunakan wewenang dengan tidak melakukan perintah undang-undang sebagaimana tertera dalam KUHAP sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon selaku pelapor. 17. Bahwa KUHAP secara tertulis dan jelas sudah menerangkan pada Pasal 102 (3) (sic) ”terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.“. dalam hal ini, penyelidik yang menolak memeriksa dan mengambil keterangan saksi fakta yang mengetahui kejadian, berarti tidak menjalankan kewajiban membuat berita acara dari keterangan saksi fakta yang mengetahui kejadian. Serta kewajiban penyelidik untuk melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum juga tidak dilaksanakan, namun sebaliknya penyelidik malah menghentikan penyelidikan secara melawan hukum formil/KUHAP sebagaimana dijelaskan di atas. Penghentian penyelidikan tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon dalam hal tidak tercapainya kepastian hukum sebagaimana amanah Pasal 28D UUD 1945. 18. Bahwa sesuai KUHAP dapat dilihat dalam BAB XIV “Penyidikan” ada 2 bagian dari keterangan Bab XIV “Penyidikan” yaitu Bagian Kesatu “Penyelidikan” dan Bagian Kedua “Penyidikan”. Ditaruhnya kedua bagian dalam 1 bab (Bab XIV “Penyidikan”) menerangkan bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah satu kesatuan atau rangkaian yang tidak terpisahkan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia sesuai amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penyelidikan dan Penyidikan adalah tugas anggota kepolisian dimana dalam melakukan penyidikan, tahap penyelidikan adalah tahap awal (bagian dari penyidikan) yaitu “mencari keterangan dan barang bukti” 15 yang pastinya keterangan saksi dan alat bukti adalah faktor utama dalam penyidikan yaitu hukum pembuktian. Untuk memperkuat bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah kesatuan yang tidak terpisahkan, dapat dilihat dari definisi “Penyidikan” pada pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”. Sedangkan sesuai Pasal 5 Nomor 1 huruf (a) angka 2 (sic) kewajiban dan tugas penyelidik adalah ”mencari keterangan dan bukti” yang mana tertera juga kegiatan yang sama ”mencari bukti” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP sebagai tugas dan definisi penyidikan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya penyelidikan dan penyidikan adalah sebuah kesatuan dimana tugas penyelidik tidak dapat dipisahkan dari tugas penyidik, sehingga perlunya menambahkan frasa ”Penghentian Penyelidikan dan atau” agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. 19. Bahwa dalam hukum pidana adalah kewajiban dari setiap penyelidik dan penyidik Kepolisian untuk menaati KUHAP sebagai hukum formiil dan tidak boleh dilanggar apalagi menghentikan penyelidikan secara sewenang-wenang dengan melanggar hukum formil/KUHAP. Oleh karena itu, kekosongan hukum dalam mengatasi adanya kesewenangan oknum kepolisian atau pun adanya kelalaian atau kealfaan dari anggota kepolisian diperlukan adanya pengawasan dari pengadilan dengan menambahkan ”Penghentian penyelidikan” sebagai ranah dan obyek praperadilan sebagaimana tertera dalam Pasal 77 KUHAP, sebagai benteng terakhir keadilan dan harapan warga negara Indonesia khususnya para pencari keadilan yang mengingkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam hak konstitusional dan hak asasi manusia sebagaimana amanah UUD 1945. Maraknya pemberitaan dan kejadian adanya dugaan kesewenangan oknum kepolisian kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, menimbulkan urgent need atau kebutuhan mendesak akan adanya pengawas dan kontrol atau check and balance system untuk mencegah dan menghindari ketidakpastian hukum. 16 20. Bahwa KUHAP tidak mengatur dan tidak ada tertera memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk menghentikan penyelidikan dengan alasan “bukan tindak pidana”. Dijelaskan dalam KUHAP, tugas, kewajiba dan wewenang penyelidik dituangkan dalam Pasal 5 dan penyidik trtuang dalam Pasal 7. Secara spesifik tugas dan wewenang penyidik dituliskan adanya wewenang untuk menghentikan penyidikan dalam Pasal 7 yaitu pada ayat (1) dan huruf I “mengadakan penghentian penyidikan” sedangkan Pasal 5 tentang penyelidik tidak tertulis wewenang untuk menghentikan penyelidikan. Seharusnya apabila pemerintah memperbolehkan adanya penghentian penyelidikan akan tertera jelas dalam tugas, kewajiban dan wewenang penyelidik pada Pasal 5 KUHAP agar secara konstitusional penyelidik jelas dan diatur dalam undang- undang. 21. Bahwa tugas peyelidik sepenuhnya tertera dan dijabarkan dalam Pasal 102 yaitu menerima leporan dugaan tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti lalu membuat berita acara dan mengirimkan laporan ke penyidik setelah selesai proses penyelidikan, sehingga secara hukum penyelidik itu berfokus mencari keterangan, barang bukti dan membuat berita acara sebagai bahan untuk penyidik. Nantinya laporan dan bahan- bahan yang dikumpulkan oleh penyelidik dijadikan dasar dan pertimbangan penyidik untuk melanjutkan ke penuntutan atau menghentikan penyidikan. Dalam tahap penyelidikanlah seharusnya penghentian bisa dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan yang adalah tahap pengumpulan barang bukti dan mencari keterangan. Apabila tahap penyelidikan dihentikan sebelum selesai dikerjakan, bagaimana mungkin goal untuk menentukan adanya tindak pidana atau bukan bisa tercapai ketika dihentikan sebelum selesai pengumupulan barang bukti dan keterangan saksi dan membuat berita acara? seharusnya diselesaikan dulu penyelidikan dan dnegan barang bukti dan pengambilan keterangan yang sudah lengkap baru bisa disimpulkan. Sehingga adanya penghentian penyelidikan berdasarkan dalil-dalil di atas merupakan dugaan pelanggaran formiil yang patut ada mekanisme untuk menguji keabsahan proses penyelidikan yang saat ini tidak diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang saat ini dimohonkan untuk mengisi kekosongan hukum 17 dalam KUHAP agar tercapai kepasatian hukum dan tidak merugikan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. 22. Bahwa jelas dalam KUHAP, prses hukum atau due process of law dimulai dengan adanya laporan polisi atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana terjadi. Setelah laporan masyarakat atas dugaan pidana atau laporan polisi, ada 3 tahapan proses hukum sebelum disidangkan ke pengadilan yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dalam KUHAP, pengujian proses hukum acara atau hukum formiil yang dapat diuji oleh pengadilan hanyalah 2 dari 3 yaitu penghentian penyidikan dan penuntutan sedangkan penyelidikan yang juga adalah tahap proses hukum diantara laporan polisi (awal) dan persidangan pengadilan (akhir) tidak diberikan atau tidak memiliki mekanisme yang diatur dalam KUHAP untuk mencegah adanya kesewenangan atau kelalaian oknum ataupun adanya proses hukum acara yang dilanggar sehingga terjadi kekosongan hukum yang belum diatur dalam KUHAP. Terjadinya penghentian dalam tahap penyelidikan yang dialami Pemohon menyebabkan kerugian hak konstitusional yang tidak dapat dihindari yang seharusnya mungkin dapat dihindarkan apabila pengujian materiil ini disetujui oleh Yang Mulia Majelis Hakim MA (sic). Celah hukum ini apabila dibiarkan menjadi alat untuk para kriminal untuk lepas dari proses hukum daengan berkolaborasi dengan para oknum aparat penegak hukum yang akhirnya akan menjadikan Indonesia bukan lagi negara hukum sebagaimana amanah UUD 1945. 23. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 secara jelas menentukan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Dengan tidak dicantumkannya wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan dalam Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam praperadilan, maka Pemohon tersebut sudah kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Terlebihh lagi dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 18 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 24. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar dimana Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki “check and balance system” atas tindakan penghentian penyelidikan oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian terhadap penghentian penyelidikan oleh penyelidik sehingga seharusnya selayaknya penghentian penyidikan yang dapat diuji oleh Pengadilan Negeri, maka penghentiak penyelidikan sudah seharusnya dapat diajukan gugatan praperadilan untuk memastikan bahwa penghentian penyelidikan sudah dilakukan dengan sah dan memiliki “check and balance system” yang ditentukan dan diuji melalui praperadilan oleh pengadilan negeri. 25. Bahwa hukum acara pidana Indonesia belum menerapkan “due process of law” secara utuh karena tindakan penyelidik dalam menghentikan penyelidikan tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan prosesnya secara formiil sesuai KUHAP. Pengadilan negerilah yang seharusnya menentukan apakah sebuah perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan, bukan pihak kepolisian dalam tahap penyelidika yang menhentikan penyelidikan dengan alasan “bukan merupakan tindak pidana” sejalan dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Sehingga alasan penyelidik Polri dalam menghentikan penyelidikan “bukan merupakan tindak pidana” tumpang tindih dengan kewenangan pengadilan negeri dalam menentukan apakah sebuah perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, apalagi keputusan penghentian penyelidikan dengan alasan bukan tindak pidana tidak pernah diperiksa atau diuji keabsahannya oleh pengadilan negeri sebagaimana tertera di Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka penghentian proses hukum atau due process of law dengan alasan “bukan merupakan tindak pidana” menjadi ranah pengadilan pula melalui proses praperadilan (Pasal 77 KUHAP yang sedang diuji) di pengadilan negeri sejalan dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP sehingga tidak terjadi 19 tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan pengadilan serta adanya kepastian hukum untuk menguji penghentian yang dilakukan dalam tahap penyelidikan dengan alasan “bukan merupakan tindak pidana” 26. Bahwa lebih lanjut untuk menyatakan bahwa sebuah perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan haruslah diuji apakah “unsur- unsur pidana” dalam pasal yang disangkakan oleh kepolisian memenuhi unsur pidana atau bukan dan pengujian unsur-unsur pidana selain pihak kepolisian, pihak kejaksaan harus pula menelaah apakah unsur-unsur terpenuhi sebagaimana tupoksi kejaksaan dalam membuat sebuah dakwaan dan terlalu premature apabila dianggap bukan tindak pidana di kepolisian mengingat berdasarkan KUHAP definisi penyidikan adalah pengumpulan alat bukti dan menemukan tersangka agar dapat disidangkan. Istilah sederhananya, pihak kepolisian untuk membuat terang suatu perkara bukan menentukan hasil akhir dari proses hukum yang seharusnya adalah wewenang pengadilan, 27. Bahwa ketika pelapor sudah mengajukan keberatan atas penghentian penyelidikan yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian (diabaikan), timbul kekosongan hukum “vacuum” yang tidak tertera upaya hukum apa yang dilakukan apabila ada proses penyelidikan yang tidak sesuai aturan hukum formiil/KUHAP, untuk menguji keberatan Pemohon atas dihentikannya penyelidikan oleh penyelidik: apakah sah atau tidak penghentian penyelidikan tersebut, disinilah terjadi kekosongan hukum, “check and balance system” idalam hukum acara pidana terhadap penghentian penyelidikan. 28. Bahwa dengan ditambahkannya frasa “penghentian penyelidikan” dalam Pasal 77 huruf a KUHAP akan mengembalikan kewenangan menentukan apakah penghentian penyelidikan sah atau tidak secara materiil dan atau formiil kembali ke pengadilan negeri sebagai garda terakhir masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana tertera dala Pasal 28C dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadmin hak konstitusional Pemohon untuk memjukan diri dalam memperjuangkan hak secar akolektif untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara 20 kolektif dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum. Kata kepastian hukum yang adil di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini penting ketika adanya pengujian keabsahan penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sebagaimana penghentian penyidikan pun banyak ditemukan kesalahan formiil maupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyelidik atau penyidik sehingga hal tersebut dapat diminimalisir atau diluruskan dengan pengujian melalui praperadilan di pengadilan negeri untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dari penyelidik sebagai salah satu mekanisme kontrol untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional baik kepada tersangka maupun kepada pelapor untuk memperoleh keadilan. 29. Bahwa Pasal 77 KUHAP telah sebelumnya diajukan pengujiannya kepada Mahkamah melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang sudah dikabulkan MK. Namun demikian, menurut Pemohn selain memiliki perbedaan mengenai dasar pengujian (Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan sedangkan permohonan Pemohon adalahmengenai sah atau tidaknya penghentian penyelidikan), pokok permohonan yang dimohonkan pun pada hakikatnya berbeda. Oleh karenanya permohonan a quo tidak “nebis in idem” karena belum pernah ada pengujian mengenai “sah atau tidaknya penghentian penyelidikan”, sehingga menurut hemat Pemohon, Mahkamah dapat mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan “(1) terhadap uji materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Oleh karena dasar pengujian berbeda maka berdasarkan UU MK dapat dikecualikan dan dilanjutkan permohonan uji materiil Pemohon. 21 III. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa permohonan uji materil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ”sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penghentian penyelidikan atau penyidikan atau penghentian penuntutan atau penetapan tersangka“ 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SKK-PID/LQI- CTR/IX/2021; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Identitas Pemohon; 22 6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/1860/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor B/2817/VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, tanggal 16 Agustus 2021; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 074/ASK-PID/LQI-CTR/VI/2021 Perihal Permohonan Pemeriksaan Saksi Fakta, tanggal 8 Juni 2021; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 022/SOM/LQI-CTR/VIII/2021 Perihal Somasi dan Klarifikasi, tanggal 31 Agustus 2021; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 023/SOM/LQI-CTR/IX/2021, tanggal 7 September 2021; 11. Bukti P-11 : Fotokopi surat Nomor 124/ASK-PID/LQI-CTR/IX/2021 Perihal Keberatan Atas Penghentian Penyelidikan, tanggal 20 September 2021. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009). Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 23 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 24 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menjelaskan selaku perseorangan warga negara Indonesia yang pernah melaporkan tindak pidana penipuan dengan bukti berupa Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/1860/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 (vide bukti P-6).; 2. Bahwa laporan tersebut dihentikan dalam tahapan penyelidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor SP2.Lid/138/VIII/2021/Ditreskrimum tanggal 16 Agustus 2021 dengan alasan bukan merupakan tidak pidana sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan (vide bukti P-7). Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyelidikan tersebut, Pemohon telah melakukan upaya meminta klarifikasi atas alasan dihentikannya penyelidikan dan juga upaya keberatan (vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-11); 3. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP yang tidak memberikan mekanisme untuk menguji keabsahan penghentian penyelidikan menyebabkan hilangnya hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas proses hukum terhadap laporan Pemohon; 4. Bahwa menurut Pemohon apabila permohonan a quo dikabulkan maka fungsi kontrol penerapan hukum pidana akan lebih menjamin hak konstitusional warga negara khususnya Pemohon dalam hal mendapatkan kepastian dan 25 perlindungan hukum sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP. Anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tersebut bersifat spesifik dan faktual serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian tersebut dengan berlakunya norma a quo yang dimohonkan pengujiannya. Sehingga, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan di atas tidak akan terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo . [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, oleh karena terhadap pengujian konstitusionalitas norma Pasal 77 huruf a KUHAP pernah diajukan permohonan pengujian, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dilakukan pengujian kembali. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan perihal Pasal 77 huruf a KUHAP pernah diajukan pengujiannya beberapa kali kepada Mahkamah, sebagai berikut: 26 [3.7.1] Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP pernah diujikan dalam Perkara Nomor 102/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 67/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 35/PUU- XIII/2015 dan Perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015, terhadap perkara-perkara tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, yang dapat diuraikan selengkapnya sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 102/PUU-XI/2013, telah diputus pada tanggal 20 Februari 2014, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 2. Perkara Nomor 67/PUU-XII/2014, telah diputus pada tanggal 21 Januari 2015, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 3. Perkara Nomor 35/PUU-XIII/2015, telah diputus pada tanggal 20 Oktober 2015, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 4. Perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015, telah diputus pada tanggal 26 Mei 2015 dimana Pemohon menarik permohonannya. [3.7.2] Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP pun pernah diajukan dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor 9/PUU-VII/2019, di mana terhadap 2 (dua) perkara tersebut Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon a quo, yang dapat diuraikan selengkapnya sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 telah diputus pada 28 April 2015, dengan dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dengan alasan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Perkara tersebut telah diputus dengan salah satu amar putusannya adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan Mahkamah menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 2. Perkara Nomor 9/PUU-VII/2019 telah diputus pada 15 April 2019 perihal pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP yang normanya telah diubah atau dimaknai 27 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga selengkapnya berbunyi “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”. Dasar pengujian yang digunakan dalam Perkara Nomor 9/PUU- VII/2019 tersebut adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memohon Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai termasuk penghentian penyelidikan. Menurut Pemohon karena penyelidikan dan penyidikan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan sehingga penghentian penyelidikan harus diartikan sama dengan penghentian penyidikan yang merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP. Terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah dengan amar putusan yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. [3.7.3] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP yang normanya telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga selengkapnya berbunyi “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”. Dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai termasuk penghentian penyelidikan karena menurut Pemohon penyelidikan dan penyidikan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan sehingga penghentian penyelidikan harus diartikan sama dengan penghentian penyidikan yang merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP. [3.7.4] Bahwa walaupun objek permohonan dan alasan Pemohon sama dengan Perkara Nomor 9/PUU-VII/2019, namun perkara a quo memiliki dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, oleh karenanya dengan adanya perbedaan sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.7.2] dan Sub- paragraf [3.7.3] di atas, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan 28 menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali; [3.8] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali karena secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; [3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 77 huruf a KUHAP, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, terhadap laporan polisi nomor LP/1860/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 april 2021 yang dilaporkan oleh Pemohon terhadap dugaan tindak pidana penipuan, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan saksi untuk kepentingan pemeriksaan laporan; 2. Bahwa menurut Pemohon, terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemohon telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan nomor B/2817/VIII/RES.1.11/2021/ Ditreskrimum bertanggal 16 Agustus 2021 yang pada intinya menyatakan dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana dan penyelidikan telah dihentikan; 3. Bahwa menurut Pemohon, terhadap penghentian penyelidikan tersebut, Pemohon mengajukan keberatan dengan surat nomor 124/ASK/PIDLQI- CTR/IX/2021 tanggal 20 November 2021 kepada Polda Metro Jaya yang salah satunya isinya menyatakan keberatan terhadap penghentian penyelidikan karena telah dipenuhinya 2 alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon serta meminta untuk diadakan gelar perkara khusus secara terbuka, namun surat tersebut tidak mendapatkan balasan dan Pemohon tidak mendapatkan haknya dalam hal mendapatkan kepastian hukum yang adil; 4. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan definisi penyidikan dan tugas penyelidik dapat diketahui bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah satu kesatuan 29 dimana tugas penyelidik maupun penyidik adalah sama-sama mencari bukti sehingga keduanya merupakan satu kesatuan dimana tugas penyelidik tidak dapat dipisahkan dari tugas penyidik. Penghentian penyidikan harusnya dimaknai sebagai penghentian penyelidikan karena proses penyidikan tidak dapat dipisahkan dari proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, penyelidik wajib menyampaikan hasil penyelidikan kepada penyidik. Inilah alasan mengapa KUHAP tidak mengenal istilah penghentian penyelidikan, namun penghentian penyidikan dikarenakan jika ada penghentian pemeriksaan dinamakan penghentian penyidikan karena keputusan penghentian ada di tangan penyidik; 5. Bahwa menurut Pemohon, dengan dimasukannya penghentian penyelidikan sebagai objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a UU 8/1981 merupakan bentuk pelaksanaan check and balance system atau fungsi kontrol yang dapat meminimalisir tindakan sewenang-wenang penyelidik. Sehingga, hak konstitusional baik tersangka maupun pelapor dalam hal memperjuangkan haknya dan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat terpenuhi. 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ”sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penghentian penyelidikan atau penyidikan atau penghentian penuntutan atau penetapan tersangka“. [3.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. 30 [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah penghentian penyelidikan dapat diartikan sama dengan penghentian penyidikan sehingga dapat dimasukkan sebagai objek dalam pengujian praperadilan, terhadap isu tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa terkait dengan isu konstitusional dimaksud, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.14] ……pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang belum dapat “bekerja” dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan. Lebih jauh apabila dikaitkan dengan sejarah yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah untuk memberikan pengawasan atau kontrol atas tindakan pejabat penegak hukum sebelum adanya proses peradilan agar dalam hal ini penyidik dan penuntut umum tidak melakukan tindakan sewenang- wenang. Di samping hal itu, esensi lain yang harus dipertimbangkan adalah pengawasan tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak asasi manusia. Dengan demikian hal tersebut sudah sejalan dengan tujuan praperadilan itu sendiri yaitu baru dapat “bekerja” setelah terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa yang berimplikasi adanya perampasan kemerdekaan dan hal tersebut baru dimulai pada tahap penyidikan yang wilayahnya berada setelah proses penyelidikan selesai. Dengan kata lain, memberikan kewenangan hasil tindakan penyelidikan untuk dapat dilakukan pengujian pada lembaga praperadilan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sama halnya 31 memasukkan “nyawa” ke dalam tubuh penyelidikan untuk mempunyai karakter dibenarkannya tindakan upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang. Jika dilakukan, hal tersebut akan membuat kabur batasan antara tindakan penyelidikan dengan penyidikan. Bahkan lebih dari itu, sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan maka sebagai konsekuensi logisnya, tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, Mahkamah telah menegaskan bahwa penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam praperadilan. Hal tersebut dikarenakan penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik belum masuk pro justitia sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pengujian dalam praperadilan karena di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia seseorang. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Pemohon dalam perkara a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang dimaknai termasuk penyelidikan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 32 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU- XVII/2019 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Pemohon dalam perkara a quo; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 33 Pemohon/kuasa hukum, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah