52/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 52/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Abu Rizal Biladina Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan H. Naim Perumahan Bumi Mataram Indah Blok C1, Jempong Baru, Mataram, NTB Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon I; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/SCFAT/2025 bertanggal 5 Mei 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/SCFAT/2025 bertanggal 21 Mei 2025, memberi kuasa kepada Nicholas Indra Cyrill Kataren dan Reyhan Fayyaz Rizal yang beralamat di Jalan Balai Pustaka II, Nomor 7, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; 2. Nama : Bima Surya Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Mangga, RT/RW 005/009, Jetak, Karangjati, Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon II; 2 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan saksi Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 April 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 52/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 24 April 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial review), demikian pula 3 berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (yang selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) dinyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenangan dalam melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian 4 Formil Undang-Undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyatakan: “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.” 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” 8. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 9. Bahwa terdapat tolak ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai permohonan uji formil sebuah permohonan, Para Pemohon mengutip 5 Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan bahwa: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang- Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil- prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 10. Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Pemohon akan menjabarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh para Pemohon yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut “UU a quo”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) diantaranya tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang yaitu diantaranya: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut “UU P3”); [vide bukti P-1] b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 6 Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut “UU 15/2019”); dan [vide bukti P-2] c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut “UU 13/2022”). [vide bukti P-3] 11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 1. Bahwa, perihal tenggang waktu pengajuan PUU formil, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf 3.34, telah dinyatakan bahwa: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan, mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang- Undang.” 2. Bahwa secara hukum positif, jangka waktu pengajuan PUU formil tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (yang selanjutnya disebut “Peraturan MK 2/2021”) menyatakan bahwa: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” 7 3. Bahwa berdasarkan halaman situs Database Peraturan JDIH BPK, UU a quo diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2025. 4. Bahwa mengingat Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK 2/2021, dapat ditentukan bahwa batas waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak pengundangan UU a quo adalah jatuh pada tanggal 10 April 2025. 5. Bahwa berdasarkan situs halaman Mahkamah Konstitusi yaitu “tracking.mkri.id” perihal permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dengan nomor perkara 52/PUU-XXIII/2025, tertulis bahwa Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 adalah pada tanggal 8 April 2025. [vide bukti P-4] 6. Bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK 2/2021, bahkan dengan sisa waktu 2 hari. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara” 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah 8 sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” 3. Bahwa berdasarkan dua hal tersebut, demi memenuhi kedudukan hukum Para Pemohon harus dibuktikan antara lain yakni 1) Para Pemohon adalah sebagai salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, 2) Para Pemohon memiliki hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan, dan 3) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang- undang. 4. Bahwa dalam hal memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai salah satu pihak, Para Pemohon dalam permohonan a quo merupakan Warga Negara Indonesia sebagaimana ditentukan dalam huruf a yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diantaranya: a. Pemohon I [vide bukti P-5] b. Pemohon II [vide bukti P-6] 5. Bahwa sebelum membuktikan adanya hubungan pertautan yang langsung dan kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon, akan dijabarkan terlebih dahulu dengan rinci mengenai keduanya. a. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan MK 2/2021 terdapat beberapa syarat agar suatu kerugian dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, yaitu: i. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; ii. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 9 iii. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; iv. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan v. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dengan UU a quo dan adanya kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon, kualifikasi Para Pemohon sebagaimana menunjukkan hubungan pertautan dan kerugian tersebut dijabarkan sebagai berikut. 7. Bahwa, pertama, Para Pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum yang mempelajari ilmu terkait pembentukan peraturan perundang-undangan menganggap haknya atas kepastian hukum telah dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. a. Bahwa, Para Pemohon adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) diantaranya: i. Pemohon I [vide bukti P-7] ii. Pemohon II [vide bukti P-8] b. Bahwa sebagai mahasiswa fakultas hukum, para Pemohon telah mempelajari dan mendalami materi hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan yang dibuktikan dengan pengambilan mata kuliah mengenai kedua ilmu terkait diantaranya: i. Pemohon I [vide bukti P-9] [vide bukti P-10] ii. Pemohon II [vide bukti P-11] c. Bahwa dalam kedua materi tersebut para Pemohon mempelajari mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga praktek ketatanegaraan sebagaimana halnya secara hukum positif diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, UU P3, dan lain-lainnya. 10 d. Bahwa proses pembentukan UU a quo secara jelas, sebagaimana dibuktikan dalam bagian alasan permohonan, tidaklah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum positif di Indonesia maupun prosedur yang diajarkan secara akademik. Oleh karena itu, apabila proses pembentukan UU a quo tidak dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimohon dalam petitum para Pemohon, proses pembentukan UU a quo adalah menjadi praktek ketatanegaraan yang tidak memberikan kepastian hukum. e. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” f. Bahwa Para Pemohon merasa keberatan atas ketiadaan dari kepastian hukum yang dimaksud dalam pasal sebelumnya sebagai akibat dari materi hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan yang dipelajari oleh para Pemohon khususnya proses pembentukan perundang-undangan berdasarkan hukum positif dan teori yang ternyata berbeda, bahkan bertentangan dengan prakteknya dalam ketatanegaraan dan hukum yang berlaku. g. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, para Pemohon merasa haknya untuk kepastian hukum dilanggar, terutama dikarenakan para Pemohon tidak hanya berkehendak untuk menjadi sarjana hukum dengan kelulusan dari fakultas hukum, tetapi juga mengimplementasikan antara lain ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan dalam berbagai kegiatan terkait yang rutin dilakukan para Pemohon sebagaimana akan dijelaskan pada bagian kedua dan ketiga. h. Bahwa berdasarkan jabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU a quo. 8. Bahwa, kedua, secara khusus, Pemohon I sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (yang selanjutnya disebut “DPM UI”) yang mengimplementasikan ilmu hukum 11 tata negara dan ilmu perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatannya menganggap haknya untuk kepastian hukum dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. a. Bahwa Pemohon I adalah Ketua Umum DPM UI periode tahun 2025. [vide bukti P-12] b. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (yang selanjutnya disebut “UUD IKM UI”) dinyatakan bahwa: “(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang..” [vide bukti P-13] c. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) UUD IKM UI dinyatakan bahwa: “(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki fungsi legislasi, fungsi suksesi, fungsi keuangan, fungsi pengawasan, dan fungsi pembinaan;” d. Bahwa berdasarkan dua ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I sebagai pelaksana tugas Ketua Umum DPM UI memiliki sebagai salah satu rutinitas dalam jabatannya yaitu pembentukan produk legislasi antara lain undang-undang dalam lingkup Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. e. Bahwa dalam melaksanakan wewenang yang dimaksud sebelumnya perihal pembentukan produk legislasi, Pemohon I mengimplementasi ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan yang telah dipelajari dalam kualifikasinya sebagai mahasiswa hukum. f. Bahwa selain menggunakan materi kuliah sebelumnya sebagai dasar dalam pembentukan legislasi, Pemohon I juga mengaplikasikan praktek pembentukan peraturan perundang-undangan dalam lingkup nasional oleh DPR RI. g. Bahwa kecacatan formil dalam proses pembentukan UU a quo, sebagaimana telah dibuktikan dalam posita para Pemohon, adalah kejanggalan dan anomali antara praktek ketatanegaraan dengan hukum positif dan teori yang tidak dapat dibenarkan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. h. Bahwa sebagai akibat dari anomali tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum, Pemohon I merasa kesulitan untuk 12 melaksanakan kewajibannya sebagai Ketua DPM UI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan adanya kecacatan prosedural dalam pembentukan legislasi nasional bahkan dalam hal mendasar yakni tahap perencanaan yang hasil pembentukannya tetap diberlakukan. i. Bahwa dikarenakan praktek tersebut yang mengakibatkan kecacatan formil dalam proses pembentukan UU a quo tetapi tetap diberlakukan, Pemohon I juga merasa kebingungan mengenai sejatinya praktek pembentukan peraturan perundang-undangan bagaimana yang sebenarnya baik dan benar. j. Bahwa dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang adil diantara praktek pembentukan UU a quo dengan hukum positif dan teori, hak Pemohon I sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dilanggar. k. Bahwa berdasarkan jabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU a quo. 9. Bahwa, ketiga, para Pemohon sebagai aktivis yang mengimplementasi ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan menganggap haknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. a. Bahwa selain dari kualifikasi Para Pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum, para Pemohon adalah sekaligus aktivis yang mengimplementasikan materi hukum tata negara dan ilmu perundang- undangan yang dipelajari. b. Bahwa sebagai aktivis, Para Pemohon melakukan kajian, advokasi, dan kritik terhadap berbagai program, kebijakan, dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah diantaranya seperti: i. Pemohon I [vide bukti P-14] ii. Pemohon II [vide bukti P-15] c. Bahwa pada periode 2024, Para Pemohon memangku jabatan fungsionaris dalam Badan Eksekutif Mahasiswa khususnya yaitu: 13 i. Pemohon I sebagai staf Kajian Strategis dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia [vide bukti P-16] ii. Pemohon II sebagai staf Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia [vide bukti P- 17] Dalam hal ini, kedua jabatan dalam masing-masing departemen tersebut mewajibkan Para Pemohon untuk concern dan mengikuti perkembangan perihal isu sosial politik nasional dalam pelaksanaan kewajiban jabatan terkait. d. Bahwa secara khususnya, Pemohon I adalah pemilik dari penyelenggara akun sosial media bernama “melekisu.id” di platform media sosial Instagram yang antara lain melakukan posting mengenai kajian, advokasi, dan kritik sebagaimana dimaksud sebelumnya. [vide bukti P-18] e. Bahwa, sebagaimana dibuktikan dalam alasan permohonan, proses pembentukan UU a quo yang tidak melibatkan partisipasi publik (meaningful participation) dengan antara lain memberikan akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo telah melanggar hak Para Pemohon. f. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” g. Bahwa sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut, para Pemohon seharusnya berhak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang seharusnya diperoleh dari naskah akademik dan rancangan UU a quo demi meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam hal ini, kesimpulan bahwa naskah akademik dan rancangan UU a quo dapat dijadikan sumber pendidikan dan ilmu pengetahuan didasarkan Pasal 1 nomor 11 UU P3 yang menyatakan bahwa: “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap 14 suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” h. Bahwa Para Pemohon memiliki hak Konstitusional untuk memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan a quo demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. i. Bahwa informasi terkait yakni mengenai Peraturan Perundang- Undangan yang memiliki sebutan lain yakni hukum tertulis yang berlaku umum ( algemeen geldend) dan mengikat orang banyak (algemeen bindend) serta mempunyai lingkup laku wilayah manusia (personengebied) wilayah ruang (ruimtegebied), dan wilayah waktu (tijdsgebied) yang lebih luas (Maria Farida Indrati S, 2020:15) sehingga informasi tersebut berkaitan erat dengan pengembangan pribadi dan lingkungan sosial Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia. j. Bahwa peningkatan kualitas hidup yang dimaksud pada poin f adalah sesuai dengan kualifikasi Para Pemohon yakni dilakukan melalui kegiatan aktivisme yang dilakukan Para Pemohon sebagai aktivis, khususnya kajian, advokasi, dan kritik terhadap UU a quo pada saat sedang dibentuk. Dalam hal ini, ketiga kegiatan tersebut memberikan manfaat sehingga meningkatkan kualitas hidup Para Pemohon tidak hanya secara langsung seperti meningkatkan jumlah pengikut bagi akun “melekisu.id” yang dimiliki Pemohon I dan memberikan atensi kepada Pemohon II demi mendapatkan penawaran lowongan pekerjaan dalam lingkungan aktivisme, tetapi juga secara tidak langsung seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas pengalaman Para Pemohon dalam kajian untuk curriculum vitae. k. Bahwa selain itu, ketiadaan akses mudah terhadap naskah akademik dan rancangan UU a quo telah juga melanggar hak para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: 15 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” l. Bahwa seharusnya Para Pemohon dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif melalui kegiatan kajian, advokasi, dan kritik yang ingin dilakukan Para Pemohon terhadap UU a quo sebagai aktivis demi menciptakan Indonesia yang lebih demokratis dan berdasarkan hukum. m. Bahwa dikarenakan tidak adanya akses mudah bagi Para Pemohon terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo, Para Pemohon tidak dimungkinkan melakukan kajian, advokasi, dan kritik demi melaksanakan hak tersebut. n. Bahwa selain itu, ketiadaan akses mudah terhadap naskah akademik dan rancangan UU a quo telah juga melanggar hak para Pemohon dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” o. Bahwa sebagaimana telah disimpulkan dalam bagian posita, Para Pemohon memiliki hak secara sah terhadap akses yang mudah untuk naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo. p. Bahwa dengan tetap tidak diberikannya akses tersebut, hak para Pemohon untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana termuat dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menjadi terlanggar. q. Bahwa berdasarkan semua penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU a quo. 10. Bahwa, keempat, Para Pemohon sebagai pembayar pajak menganggap haknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. a. Bahwa, selain dari perannya sebagai mahasiswa fakultas hukum dan aktivis, Para Pemohon adalah WNI, sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya. Sebagai WNI, para Pemohon melakukan pembayaran terhadap pajak pertambahan nilai (yang selanjutnya disebut sebagai “PPN”) yang sah menurut peraturan perundang-undangan 16 sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas arang Mewah yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.” b. Bahwa ketentuan tersebut didasarkan pada ciri legal (legal character) PPN, yaitu pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum. c. Bahwa dalam buku Pengantar Ilmu Pajak yang ditulis oleh Haula Rosdiana, PPN dikenakan melalui pengusaha yang dikenakan pajak atas kegiatan konsumsi semua barang secara umum dengan konsumen sebagai penanggung beban pajaknya. d. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon adalah pembayar pajak atau taxpayer. [vide bukti P- 19] e. Bahwa kualifikasi tersebut secara sendirinya sudah dapat memenuhi syarat kedudukan hukum dalam permohonan PUU di MK sebagaimana berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam halaman 59 dinyatakan bahwa: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.” f. Bahwa selain dari itu, kualifikasi Para Pemohon sebagai pembayar pajak atau taxpayer juga memenuhi syarat kedudukan hukum dalam hal menunjukkan adanya hubungan pertautan antara Para Pemohon dengan UU a quo. Hal ini didasarkan penjabaran sebagai berikut. g. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU a quo menyatakan bahwa: “Modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN.” h. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (yang selanjutnya disebut “UU Keuangan Negara”) dinyatakan bahwa: 17 “APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.” i. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (3) UU Keuangan Negara dinyatakan bahwa: “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.” j. Bahwa berdasarkan tiga ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yakni pajak yang dibayar oleh Para Pemohon melalui pembayaran PPN termasuk dalam Modal BUMN yang berasal dari APBN. k. Bahwa dalam ini, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Soeparman Soemahamidjaja, 2006) l. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat ditentukan bahwa sejatinya penggunaan uang pajak dari para Pemohon dalam permodalan BUMN melalui APBN adalah dalam mencapai kesejahteraan umum. Dalam hal ini, kesejahteraan umum termasuk juga kesejahteraan masyarakat Indonesia yang mencakup pula para Pemohon. m. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran tersebut yakni para Pemohon memiliki hubungan pertautan dengan UU a quo sebagaimana para Pemohon adalah taxpayer yang uang dari hasil pembayaran pajaknya digunakan sebagai modal BUMN yang diakomodir oleh kerangka hukum UU a quo. Dengan demikian, Para Pemohon berhak berpartisipasi dalam pembentukan UU a quo tidak hanya sebagai WNI secara umumnya, tetapi juga taxpayer yang berhak menentukan untuk apa uang pajaknya digunakan. n. Bahwa ketiadaan pelibatan partisipasi publik (meaningful participation) melalui salah satunya yakni penyediaan akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo, telah membatasi kemungkinan Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU a quo sehingga membatasi pula hak Para Pemohon yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. o. Bahwa hak yang dimaksud adalah tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: 18 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” p. Bahwa tidak dimungkinkan para Pemohon dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya antara lain untuk dapat berpartisipasi dalam pembentukan UU a quo bila akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo saja tidak disediakan. q. Bahwa apabila para Pemohon disediakan akses mudah sebagaimana dimaksud sebelumnya, para Pemohon dapat melibatkan diri melalui kegiatan kajian, advokasi, dan kritik yang dilaksanakan oleh para Pemohon sebagai aktivis. r. Bahwa berdasarkan semua penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU a quo. 11. Bahwa, kelima, para Pemohon sebagai Mahasiswa Universitas Indonesia yang kampusnya terdampak efisiensi anggaran, di mana dana dari hasil efisiensi tersebut disumberkan kepada APBN lalu kepada BUMN, menganggap haknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. a. Bahwa sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya, para Pemohon adalah memiliki kualifikasi sebagai mahasiswa aktif Universitas Indonesia. b. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dalam diktum kedua dinyatakan bahwa: “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas: a. Anggaran belanja Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka I sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).” c. Bahwa dalam hal ini, salah satu kementerian yang terdampak adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (yang selanjutnya disebut “Kemendiktisaintek”) sebagaimana mengalami pemangkasan sebesar Rp 22,5 triliun berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 19 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. [vide bukti P-20] d. Bahwa berdasarkan halaman berita Tempo, sebagai akibat dari pemangkasan tersebut, Kemendiktisaintek menganjurkan perguruan tinggi untuk melakukan penghematan, seperti mengurangi penggunaan daya, air, dan listrik, serta menyelenggarakan rapat dengan metode hybrid atau daring sebagaimana dianjurkan melalui surat edaran oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang. e. Bahwa secara langsung, Para Pemohon terdampak melalui Surat Edaran Nomor SE-551/UN2.R/KEU/2025 tentang Efisiensi Anggaran pada Penyusunan RKA Tahun 2025 di Lingkungan Pusat Administrasi Universitas. [vide bukti P-21] f. Bahwa berdasarkan surat edaran tersebut, Para Pemohon mengalami faktual kerugian antara lain dalam halnya pembatasan terhadap media pustaka berlangganan berupa online database, ebook, research tools, dan lainnya. g. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penghematan dari anggaran terhadap kementerian akan mengakibatkan adanya uang tersisa dalam APBN. Berdasarkan halaman berita Tempo, hasil penghematan tersebut akan digunakan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis dan Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (yang selanjutnya disebut “BPI Danantara”). h. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran tersebut yakni para Pemohon memiliki hubungan pertautan dengan UU a quo sebagaimana para Pemohon adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang mengalami kerugian dalam pemanfaatan sarana dan fasilitas kampus diakibatkan adanya pemangkasan anggaran kampus sebagai akibat dari pemangkasan anggaran kementerian. Dengan demikian, para Pemohon berhak berpartisipasi dalam pembentukan UU a quo dikarenakan nominal APBN yang seharusnya digunakan untuk membiayai pemanfaatan sarana dan fasilitas kampus justru dipangkas demi sebagiannya dialihkan kepada BPI Danantara yang mekanismenya termuat dalam UU a quo. 20 i. Bahwa sama halnya seperti dalam bagian keempat, para Pemohon tidak diberikan akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo, sehingga membatasi kemungkinan para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU a quo sehingga membatasi pula hak para Pemohon yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. j. Bahwa berdasarkan semua penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU a quo. 12. Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo dan adapun kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. 13. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yaitu para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang telah dirugikan sebagai akibat dari proses pembentukan UU a quo yang tidak sesuai prosedur. Lebih lanjut, dapat juga disimpulkan bahwa para Pemohon memiliki hubungan pertautan dengan UU a quo. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa seluruh syarat kedudukan para Pemohon telah terpenuhi. 14. Bahwa dengan terkabulnya perkara a quo, Mahkamah Konstitusi telah melindungi hak-hak konstitusional para Pemohon, hal ini tentunya membuat para Pemohon hanya bisa mengharapkan keadilan kepada Mahkamah konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung HAM (protector of human rights), dan hak warga negara (citizen rights). IV. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) Pelanggaran Asas Keterbukaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Sehingga Menimbulkan Kecacatan Formil Dan Kerugian Konstitusional. 21 1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan kewenangan DPR yang mana telah dijelmakan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut oleh undang-undang yang mana hal tersebut tertuang dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang lalu didelegasikan lebih lanjut oleh beberapa Undang-Undang yang diantara adalah: a. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. b. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. c. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Bahwa dalam Pasal 5 huruf g UU P3 dinyatakan bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” 4. Bahwa yang dimaksud dengan Asas keterbukaan ditemukan dalam Penjelasan terhadap Pasal 5 huruf g UU 13/2022 yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).” 22 5. Bahwa sebelumnya, demi memudahkan dalil yang akan disampaikan oleh para Pemohon pada bagian berikut dari posita ini dapat ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang akan dijabarkan sebagai berikut: a. Bahwa frasa “...memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung…” sejatinya bermakna bahwa pemberian akses terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan diberikan kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung. b. Bahwa secara negasi, dapat disimpulkan dari frasa tersebut bahwa publik yang tidak memiliki kepentingan dan tidak terdampak langsung tidak akan diberikan akses terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat juga ditentukan seorang publik adalah memiliki kepentingan dan terdampak langsung bila diberikan akses tersebut. 6. Bahwa secara hukum positif, asas keterbukaan terakomodir antara lain dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 yang menyatakan bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan…” 7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dinyatakan bahwa: “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.” 8. Bahwa setelah itu dalam Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022 dinyatakan bahwa: “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” 9. Bahwa berdasarkan tiga ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yakni masyarakat yang berhak untuk memberikan masukan haruslah masyarakat berupa orang atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal ini, akses yang mudah terhadap setiap rancangan peraturan perundang-undangan 23 tersebut diberikan demi memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan. 10. Bahwa selain dari demi memudahkan masyarakat memberikan masukan, penyebarluasan rancangan peraturan perundang-undangan pada esensinya dan sejatinya juga dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU P3 yang menyatakan bahwa: 1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. 2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.” 11. Bahwa Pasal 88 ayat (2) UU P3 menegaskan esensi dari naskah rancangan undang-undang yang tidak hanya sebagai hal untuk memudahkan memberikan masukan, tetapi juga sebagai suatu hal informatif untuk memberikan informasi sebagaimana hal tersebut merupakan hak konstitusional Para Pemohon yang termaktub dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 12. Bahwa berdasarkan semua keterangan dari poin ke-1 hingga ke-9, dapat ditemukan suatu permasalahan yang akan dijabarkan sebagai berikut. a. Bahwa dalam menentukan suatu publik dan/atau masyarakat adalah berkepentingan dan/atau terdampak langsung atau tidak, dalam ketentuan-ketentuan pasal sebelumnya tidak dijelaskan apabila penentuan berkepentingan dan/atau terdampak langsung tersebut adalah ditentukan oleh pihak pembuat peraturan perundang-undangan atau publik serta masyarakat yang menganggap dirinya berkepentingan dan/atau terdampak langsung. b. Bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan tersebut, para Pemohon berdalil bahwa dimungkinkan juga bahwa publik dan/atau 24 masyarakat untuk menentukan dirinya sendiri sebagai berkepentingan dan/atau terdampak langsung atau tidak. c. Bahwa demi menentukan dirinya sebagai berkepentingan dan/atau terdampak langsung, publik dan/atau masyarakat terkait membutuhkan informasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 ayat (2) UU P3. d. Bahwa dalam konteks Pasal 88 ayat (2) UU P3, istilah kata “masyarakat” tidak dimungkinkan bermakna sama dengan istilah yang ditentukan dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022. Hal ini dikarenakan Pasal 88 ayat (2) adalah tidak hanya perihal penyebarluasan naskah rancangan undang-undang, tetapi naskah undang-undang yang telah disahkan. Dalam hal ini, akses terhadap undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan adalah hak setiap warga negara, tidak hanya yang berkepentingan dan/atau terdampak langsung. e. Bahwa berdasarkan hal tersebut saja, proses pembentukan UU a quo sudah melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) perihal penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana akan dibuktikan di bagian akhir. f. Bahwa selain dari itu, proses pembentukan UU a quo juga melanggar Pasal 96 UU 13/2022. Hal ini dikarenakan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, demi menentukan dirinya adalah berkepentingan dan/atau terdampak langsung, dibutuhkan informasi melalui penyebarluasan rancangan undang-undang. g. Bahwa melalui sarana berita dan media sosial, para Pemohon memprasangka bahwa adanya hubungan antara dirinya dengan UU a quo. Meskipun demikian, prasangka tersebut belum memberikan para Pemohon kepastian terkait kepentingannya terhadap UU a quo dan bila dirinya terdampak langsung. h. Bahwa dengan tidak diberikan akses yang mudah terhadap rancangan UU a quo, para Pemohon, pada saat pembentukan UU a quo tidak dapat menentukan dirinya sebagai publik dan/atau masyarakat yang memiliki kepentingan dan/atau terdampak langsung sehingga dapat dengan sah menjalankan haknya untuk 25 memberikan masukan sebagaimana diamanatkan asas keterbukaan. i. Bahwa dikarenakan tidak dapat menentukan hal tersebut sebagaimana dimaksud sebelumnya, tidak dimungkinkan juga para Pemohon untuk menuntut haknya kepada DPR untuk akses terkait, karena tidak dimungkinkan pula para Pemohon dapat membuktikan bahwa mereka berkepentingan dan/atau terdampak langsung kepada DPR bila tidak memiliki informasi yang dibutuhkan. j. Bahwa hal tersebut ditegaskan dengan kondisi faktual yang dialami oleh Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. sebagaimana dijelaskan oleh dirinya dalam video dengan judul “Tujuan Pembentukan dan Struktur Danantara Tidak Jelas?!” pada platform Youtube yang diunggah melalui akun Youtube dengan nama “Prof. Topo Santoso” yang akan dijabarkan sebagai berikut. i. Bahwa berdasarkan keterangannya, khususnya pada waktu video yaitu 39:00, Prof. Yetty diundang pada tanggal 23 Januari 2025 oleh salah satu Staf DPR Komisi VI untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum RUU a quo yang diadakan pada tanggal 30 Januari 2025 sebagai narasumber [diakses melalui https://www.youtube.com/ watch?v= kF7 qg x C5 u_o&t=2343s atau https://drive.google.com/file/d/1- bw71LcnbMhKb tHBa RD k1pwpvEfOPw7l/view?usp=sharing. ii. Bahwa berdasarkan keterangannya, khususnya pada waktu video yaitu 39:21, Prof. Yetty menyatakan bahwa dirinya memintakan kepada staf tersebut pada tanggal 24 Januari 2025 untuk diberikan rancangan UU a quo. Meskipun demikian, sampai dengan diadakannya RDPU RUU a quo, Prof. Yetty tetap tidak diberikan RUU a quo. iii. Bahwa berdasarkan keterangannya, khususnya pada waktu video yaitu 40:46, Prof. Yetty menyatakan bahwa setelah berakhirnya RDPU tersebut, Prof. Yetty mendapatkan janji untuk diberikan RUU a quo supaya dapat memberikan kepada DPR keterangan tertulis. Akan tetapi, selanjutnya Prof. Yetty menyatakan bahwa bahkan sampai tanggal diundangkannya 26 UU a quo yaitu pada tanggal 4 Februari 2025, Prof. Yetty tetap tidak diberikan RUU a quo. k. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon berdalil bahwa sejatinya dirinya, pada saat pembentukan UU a quo, memiliki kepentingan dan/atau terdampak langsung oleh UU a quo sebagaimana disyaratkan dalam penjelasan asas keterbukaan dan Pasal 96 ayat (3). Hal ini didasarkan pada penjabaran yang telah dilakukan oleh para Pemohon dalam bagian kedudukan hukum khususnya mengenai hubungan pertautan dan kerugian konstitusional. l. Bahwa dikarenakan para Pemohon hanya mengetahui bahwa dirinya termasuk publik dan/atau masyarakat yang berkepentingan dan/atau terdampak langsung setelah diundangkannya UU a quo, proses pembentukan UU a quo yang tidak menyediakan naskah rancangan dan/atau naskah akademik UU a quo telah melanggar Pasal 5 huruf g terkait asas keterbukaan dan Pasal 96 terkait pemberian masukan dalam UU 13/2022. 13. Bahwa berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat ditemukan permasalahan yakni tidak dimungkinkannya para Pemohon menjalankan haknya untuk memberi masukan dikarenakan tidak diberikannya akses yang mudah terhadap naskah akademik dan rancangan UU a quo. Ketidakmudahan tersebut akan dibuktikan dalam penjabaran berikut. a. Bahwa apabila dicari dalam halaman situs DPR RI, khususnya bagian “Arsip Legislasi” dengan pencarian kata kunci “Badan Usaha Milik Negara”, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik maupun rancangan UU a quo, melainkan hanya terkait UU Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2003. [vide bukti P-22] b. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs DPR RI, khususnya bagian “Prolegnas Jangka Menengah” terkait “detail” untuk informasi mengenai pembentukan UU a quo di DPR RI, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik maupun rancangan UU a quo. [vide bukti P-23] 27 c. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI (yang selanjutnya disebut “JDIH DPR RI”), khususnya bagian “Naskah Akademik”, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik UU a quo. [vide bukti P-24] d. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs JDIH DPR RI, khususnya bagian “Rancangan Undang-Undang”, tidak dapat ditemukan informasi terkait rancangan UU a quo. [vide bukti P-25] e. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs Badan Keahlian DPR RI, khususnya bagian “output” terkait “RUU”, tidak dapat ditemukan informasi terkait rancangan UU a quo. [vide bukti P-26] f. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs Badan Keahlian DPR RI, khususnya bagian “output” terkait “NA” (Naskah Akademik), tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik UU a quo. [vide bukti P-27] g. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs Badan Pembinaan Hukum Nasional (yang selanjutnya disebut “BPHN”), khususnya bagian “Perencanaan Hukum Nasional” terkait “Naskah Akademik (Penyelarasan)”, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik UU a quo. [vide bukti P-28] h. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs BPHN, khususnya bagian “Perencanaan Hukum Nasional” terkait “Naskah Akademik (Penyusunan)”, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik UU a quo. [vide bukti P-29] i. Bahwa apabila dicari melalui Google dengan kata kunci “naskah akademik RUU BUMN”, informasi yang relevan hanya muncul dua hasil pencarian, namun dua hasil tersebut bukanlah naskah akademik UU a quo. [vide bukti P-30] j. Bahwa dari kedua hasil pencarian tersebut, hasil pertama adalah draft naskah akademik RUU BUMN yang tertanggal Mei 2021. [vide bukti P-31] k. Bahwa dari kedua hasil pencarian tersebut, hasil kedua adalah draft naskah RUU BUMN tertanggal Mei 2021. [vide bukti P-32] 28 l. Bahwa apabila dicari melalui Google dengan kata kunci “RUU BUMN pdf”, informasi relevan yang muncul adalah hasil yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. [vide bukti P-33] 14. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, dapat dibuktikan bahwa akses terhadap naskah akademik dan rancangan UU a quo adalah tidak mudah, bahkan tidak ada melalui sarana yang dapat dikatakan umum berdasarkan pencarian para Pemohon yang sama halnya umum sebagaimana wajarnya suatu masyarakat umum. 15. Bahwa ketidakmudahan akses tersebut membuktikan juga pelanggaran proses pembentukan UU a quo terhadap kewajiban partisipasi publik yang berakibatnya perolehan atas ilmu para Pemohon yang seharusnya bermanfaat dan ideal malah menjadi sebaliknya, sehingga hal tersebut melanggar hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 16. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi rakyat merupakan hal yang wajib diikut sertakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm.392). 17. Bahwa terkait partisipasi publik dan asas keterbukaan Mahkamah Konstitusi menentukan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa: [3.18.4] Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan a quo telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, di mana telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU 11/2020. Dengan 29 demikian, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan. Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang- undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. [3.20.3] ……………… serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. ……… 18. Bahwa secara keseluruhan dari bagian posita ini, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU a quo telah melanggar Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan melanggar pula UU P3 dan produk hukum perubahannya, khususnya Pasal 5 huruf g, Pasal 88, dan Pasal 96. Selain itu, telah terlanggar pula Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan partisipasi rakyat sebagai hal yang wajib diikutsertakan yang ditegaskan juga ketidaksediaan informasi tentunnya melanggar hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang dengan terhalangnya informasi mengakibatkan ilmu yang diperoleh para Pemohon menjadi tidak bermanfaat yang mengakibatkan terlanggar hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. A. Praktik Pembentukan Program Legislasi RUU BUMN Oleh DPR Secara Faktual Menyerupai Praktik Pembentukan RUU Carry Over Meskipun Secara Hukum Positif RUU BUMN Bukan Carry Over Sehingga UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU BUMN Adalah Tidak Sah Karena Tidak Melalui Prosedur Pembentukan Peraturan 30 Perundang-Undang Yang Sesuai Sebagaimana Pembentukan RUU Non-Carry 1. Bahwa walaupun DPR tidak pernah secara terang-terangan menyatakan bahwa program legislasi pembentukan UU a quo adalah carry over, praktik DPR dalam pembentukan UU a quo menyerupai praktik pembentukan UU carry over. Hal tersebut akan dibuktikan dengan penjabaran sebagai berikut. a. Bahwa berdasarkan halaman situs DPR RI dalam bagian Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 terkait UU a quo, tertulis bahwa tanggal pengusulan program legislasi UU a quo adalah pada tanggal 19 November 2024. [vide bukti P-34] b. Bahwa berdasarkan halaman situs tersebut, dijelaskan juga yaitu proses legislasi UU a quo telah menempuh dan melalui delapan tahapan yaitu 1) mulai, 2) pendahuluan, 3) RUU Usulan Komisi, 4) RUU Usulan AKD, 5) Harmonisasi, 6) Penetapan Usul, 7) Pembicaraan Tingkat I, dan 8) Pembicaraan Tingkat II sampai dengan tahapan akhir yaitu selesai. c. Bahwa berdasarkan halaman situs tersebut, tertulis pula bahwa terakhir kali informasi terkait proses legislasi UU a quo diperbaharui adalah tanggal 19 November 2024. d. Bahwa dalam hal ini, patut dipertanyakan bagaimana mungkin suatu program legislasi yang diusulkan pada tanggal 19 November 2024, menempuh dan melalui semua tahapan pada tanggal yang sama sebagaimana terakhir kali informasi tersebut diperbaharui adalah pada tanggal yang sama tersebut. e. Bahwa apabila dibandingkan dengan program legislasi RUU BUMN yang terdaftar dalam prolegnas jangka menengah periode 2020-2024, terlihat bahwa sejak tanggal diusulkannya yaitu 17 Desember 2019 sampai dengan terakhir kali informasi dalam halaman situs DPR RI terkait hal tersebut diperbaharui yaitu 02 Oktober 2023, proses legislasi RUU tersebut hanya sampai tahapan harmonisasi. [vide bukti P-35] f. Bahwa keterangan sebagaimana dijelaskan dalam poin huruf d pada sendirinya tidak dapat membuktikan praktek DPR yang 31 mengandaikan program legislasi UU a quo adalah carry over. Meskipun demikian, harus diperhatikan bahwa UU a quo disahkan oleh DPR pada 4 Februari 2025, berarti waktu antara pertama kali diusulkan dalam periode Prolegnas 2024-2029 dan disahkan hanyalah 2 bulan dan 16 hari. g. Bahwa oleh karena itu patut dipertanyakan pula bila DPR sejatinya membentuk UU a quo sebagaimana umumnya dari awal atau mengandaikan program legislasi UU a quo adalah carry over bilamana pada Prolegnas periode 2020-2024 antara pengusulan dan akhirnya periode, hanya dapat sampai tahap harmonisasi. h. Bahwa selain dari itu, secara faktual sejak pertama program legislasi UU a quo diusulkan sampai dengan akhirnya disahkan, tidak sekalipun DPR RI memberikan secara publik terkait naskah akademik maupun naskah rancangan UU a quo. i. Bahwa hal tersebut tidak hanya berimplikasi bahwa kemungkinan DPR RI melanggar asas keterbukaan sebagaimana dimaksud sebelumnya, tetapi juga berimplikasi bahwa sejatinya tidak adanya naskah akademik maupun rancangan undang-undang yang baru untuk diumumkan kepada publik. j. Bahwa hal tersebut ditegaskan dalam pembuktian yang dilakukan dalam posita asas keterbukaan di mana pencarian terkait naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo hanya memunculkan sebatas hasil naskah akademik dan rancangan undang-undang RUU BUMN yang tertanggal Mei 2021. k. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, para Pemohon berprasangka bahwa walaupun program legislasi UU a quo bukanlah carry over, secara nyatanya, DPR RI melaksanakan praktik pembentukan UU a quo seperti carry over. 2. Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, dapat ditentukan bahwa praktik DPR dalam pembentukan UU a quo menimbulkan kejanggalan sebab mengandaikan program legislasi UU a quo adalah carry over walaupun secara hukum positif bukanlah hal tersebut. 3. Bahwa menurut Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), RUU BUMN tidak 32 pernah masuk Prolegnas Prioritas Tahunan dan bukan bagian dari carry over DPR sebelumnya, sehingga menimbulkan keraguan serius terhadap urgensi pembentukannya. 4. Bahwa kebenaran pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui dua tinjauan yakni 1) formalitas keterangan carry over dalam Prolegnas dan 2) syarat-syarat carry over yang tidak terpenuhi sehingga jika pun ada carry over maka adalah tidak sah. 5. Bahwa, pertama, mengenai formalitas keterangan carry over dalam Prolegnas dapat disimpulkan bahwa program legislasi RUU BUMN adalah bukan carry over berdasarkan penjabaran sebagai berikut. a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 (yang selanjutnya disebut “SK DPR 64 2024- 2025”), program legislasi RUU BUMN yang telah disahkan pada tanggal 4 Februari 2025 sejatinya bukan termasuk program legislasi carry over. [vide bukti P-36] b. Bahwa hal tersebut dapat dilihat di halaman 20 dalam SK DPR 64 2024-2025, dimana program legislasi RUU BUMN tidak adanya keterangan tertulis “Operan (carry over)” dalam kolom tabel mengenai keterangan. c. Bahwa sebagai perbandingan dapat dilihat di halaman 17 poin ke- 70, 18 poin ke-88, 20 poin ke-108, 22 poin ke-125, dan 23 poin ke- 147 yakni contoh dari program legislasi RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah yang memiliki keterangan tertulis “Operan (carry over)”. d. Bahwa selain dari itu dapat juga ditemukan enam contoh dari program legislasi yang memiliki keterangan tertulis “Operan (carry over)” dalam Prolegnas Prioritas Tahunan di halaman 27 hingga 29 SK tersebut. e. Bahwa mengenai enam program legislasi dengan keterangan “Operan (carry over)” dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam Masa Penutupan Masa 33 Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, sebagaimana yang termuat dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI Rapat Ke-9 Tahun Sidang 2024-2025 Masa Persidangan I tertanggal Kamis, 5 Desember 2024 pada halaman 39 yang menyatakan: “DPR RI telah menetapkan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas yang terdiri atas: - 176 Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 untuk jangka menengah; dan - 41 rancangan undang-undang sebagai RUU Prioritas Tahun 2025. Dari 41 rancangan undang-undang dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025, di antaranya terdapat 6 rancangan undang-undang yang merupakan carry over dari DPR RI periode sebelumnya.” [vide bukti P-37] f. Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut dari Dr. (H.C.) Puan Maharani selaku Ketua DPR RI dapat disimpulkan bahwa 1) dalam Prolegnas Prioritas Tahunan 2025 terdapat 41 program legislasi, 2) dari 41 program legislasi tersebut hanya terdapat 6 yang berupa carry over, tidak lebih maupun kurang dari itu, dan 3) masing- masing 6 program legislasi carry over tersebut memiliki keterangan tertulis “Operan (carry over)” yang terlihat dalam SK DPR 64 2024- 2025. g. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat ditentukan yakni DPR sendiri hanya mengakui program legislasi adalah carry over bila dalam SK DPR 64 2024-2025, program legislasi tersebut memiliki keterangan tertulis “Operan (carry over)” dalam kolom keterangan. h. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, dapat dibuktikan bahwa program legislasi RUU BUMN bukan merupakan “Operan (carry over)”. 6. Bahwa, kedua, mengenai syarat-syarat carry over dapat disimpulkan bahwa program legislasi RUU BUMN adalah bukan carry over berdasarkan penjabaran sebagai berikut. a. Bahwa secara hukum positif, mekanisme carry over diatur dalam Pasal 71A UU 15/2019 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada 34 periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, “carry over” adalah mekanisme keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang- Undang yang telah memasuki tahapan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada satu periode DPR, dan kemudian dilanjutkan pada periode DPR berikutnya tanpa harus diulang dari awal. Dengan kata lain, RUU “diteruskan” (di-carry over) ke Prolegnas jangka menengah atau prioritas tahunan periode selanjutnya agar tidak terhenti di tengah jalan karena pergantian anggota DPR maupun perubahan Prolegnas. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU 15/2019 dapat juga ditentukan adanya beberapa syarat sehingga suatu RUU dapat digolongkan ke dalam mekanisme carry over secara sah yakni: 1) RUU telah memasuki tahapan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode DPR sebelumnya; dan 2) Ada kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/atau DPD untuk memasukkannya kembali ke Prolegnas jangka menengah atau prioritas tahunan periode berikutnya. d. Bahwa yang dimaksud tahapan Daftar Inventarisasi Masalah tertera pada Pasal 68 UU P3 yang menyatakan bahwa: “Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini.” Oleh karenanya, yang dimaksud memasuki tahapan DIM adalah pada tahap Pembicaraan tingkat I pada periode DPR sebelumnya. e. Bahwa apabila ditelusuri secara cermat melalui laman website dpr.go.id, RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Periode DPR RI 2020-2024 hanya selesai pada tahap harmonisasi 35 yang kemudian berlanjut dan berhenti pada tahap penetapan usul pada tanggal 02 Oktober 2023. [vide bukti P-35] f. Bahwa jika suatu RUU tidak sampai pada tahap Pembicaraan Tingkat I, maka RUU tersebut harus diajukan kembali dalam Prolegnas Jangka Menengah Periode berikutnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (3) UU P3 yang berbunyi: “Rancangan undang-undang yang telah masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah dan belum diselesaikan pembahasannya pada akhir masa keanggotaan DPR dapat dilanjutkan pembahasannya dalam Prolegnas Jangka Menengah berikutnya apabila telah dilakukan Pembicaraan Tingkat I. Jika belum dilakukan Pembicaraan Tingkat I, RUU tersebut harus diajukan kembali dalam Prolegnas Jangka Menengah berikutnya.” Oleh karena tidak memenuhi syarat carry over maka DPR wajib memasukkannya melalui prosedur pengusulan ulang dan membahasnya dari awal demi menjaga asas kejelasan tujuan dan keterbukaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU P3. g. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip due process of law, pembentukan undang-undang wajib mengikuti prosedur formil yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Setiap penyimpangan dari ketentuan prosedural yang berlaku, seperti percepatan pembahasan tanpa pemenuhan tahapan wajib atau pengesahan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran yang berimplikasi pada dua aspek yakni cacat konstitusional (formell wetfehler) dan delegitimasi terhadap undang-undang yang dihasilkan, karena proses pembentukannya tidak memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi. 7. Bahwa berdasarkan penjabaran dalam bagian pertama dan kedua, dapat disimpulkan bahwa program legislasi rancangan UU a quo bukan termasuk carry over. Apabila pun termasuk carry over, program legislasi rancangan UU a quo tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 15/2019 supaya dapat dilakukan mekanisme carry over. Dengan demikian, proses pembentukan UU a quo adalah tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan kecacatan formil. 8. Bahwa dapat pula disimpulkan yakni proses pembentukan atau formil dari UU a quo telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A 36 sebagaimana mendelegasikan kepada UU P3, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terlanggar pula hak-hak Para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas kepastian hukum yang adil. B. Proses Pembentukan RUU BUMN Yang Tidak Sesuai Prosedural Dikarenakan Hanya Terdaftar Dalam Prolegnas Jangka Menengah Daripada Terdaftar Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan Tanpa Adanya Prosedur Perubahan Untuk Didaftarkan Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan Sehingga Menyebabkan Adanya Kecacatan Formil 1. Bahwa berdasarkan SK DPR 64 2024-2025, program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara termuat dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah, namun tidak Prolegnas Prioritas Tahunan. [vide bukti P- 36] 2. Bahwa dikarenakan tidak termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara seharusnya tidak dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini didasarkan penjabaran sebagai berikut. a. Bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (yang selanjutnya disebut “Peraturan DPR 1/2020”) dinyatakan bahwa: “Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif.” b. Bahwa dalam Pasal 124 Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa: “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan.” 3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut, dapat ditentukan dengan jelas yakni program legislasi RUU seharusnya dilakukan berdasarkan Prolegnas Prioritas Tahunan yang ditetapkan pada tahun tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar diluar Prolegnas Prioritas Tahunan adalah suatu kejanggalan prosedural. 4. Bahwa oleh karena itu, pembentukan UU BUMN mengandung unsur kesalahan prosedural sehingga mengakibatkan UU BUMN adalah cacat secara formiil. 37 5. Bahwa dalam hal ini, kesalahan prosedural tersebut ditekankan dengan ketidakhadirannya proses formal yang dilakukan oleh DPR untuk mengubah program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara yang awalnya hanya termuat dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah sehingga juga termuat dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan. 6. Bahwa proses formal perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan yang dimaksud sebelumnya akan dijabarkan sebagai berikut. a. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa: “Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan guna menyusun Prolegnas untuk jangka waktu tertentu.” b. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa: “Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan.” c. Bahwa dalam Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa: “Hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.” d. Bahwa berdasarkan lima ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Prolegnas prioritas tahunan yang digunakan sebagai dasar perancangan undang-undang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. e. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan UU (yang selanjutnya disebut “Peraturan DPR 2/2020”) dinyatakan bahwa: “Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan.” 38 f. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 dinyatakan bahwa: “Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu-waktu.” g. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c Peraturan DPR 2/2020 dinyatakan bahwa: “Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas prioritas tahunan; b. dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas prioritas tahunan; dan c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas prioritas tahunan.” h. Bahwa berdasarkan tiga ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan suatu Prolegnas Prioritas Tahunan untuk dilakukan perubahan berupa penambahan program rancangan undang-undang yang sebelumnya tidak ada di dalamnya. i. Bahwa mengenai perubahan tersebut, mengingat Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020, haruspun dibahas dalam dan diputuskan melalui rapat paripurna DPR. 7. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahunan 2025 ditetapkan oleh DPR pada tanggal 19 November 2024 pada sidang tersebut. [vide bukti P-38] 8. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah 1) Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan 2) Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025. [vide bukti P-37] 9. Bahwa Risalah Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 tidak dapat diakses. [vide bukti P-39] 10. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah 39 1) Pengumuman Pembentukan Tim Pengawas DPR RI, dan 2) Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. [vide bukti P-40] 11. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah 1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 2) Laporan Badan Legislasi DPR RI tentang Hasil Pembahasan Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan 3) Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. [vide bukti P-41] 12. Bahwa pada Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 inilah, DPR RI mengambil keputusan terkait RUU Badan Usaha Milik Negara yakni mengesahkan RUU Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang. 13. Bahwa berdasarkan empat risalah sidang tersebut, dapat ditentukan bahwa diantara penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 sampai dengan Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, tidak diadakan proses formal yang dimaksud sebelumnya untuk memuat program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. 14. Bahwa dengan demikian, dapat ditekankan lebih lanjut bahwa ketidakadaan proses formal untuk mengubah Prolegnas Prioritas Tahunan untuk memuat program legislasi rancangan UU a quo mengakibatkan proses pembentukan yang dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut mengandung kecacatan prosedural sehingga UU a quo dapat dinyatakan cacat secara formil. 40 15. Bahwa sebagai akibat dari kecacatan formil tersebut, proses pembentukan UU a quo telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A sebagaimana mendelegasikan kepada UU P3, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terlanggar pula hak-hak Para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas kepastian hukum yang adil. V. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) berlaku kembali. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 41 Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Tangkapan Layar Halaman Situs tracking.mkri.id terkait Perkara a quo; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP a.n Abu Rizal Biladina; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP a.n Bima Surya; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTM a.n Abu Rizal Biladina; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTM a.n Bima Surya; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Tangkapan Layar Pengambilan Mata Kuliah Ilmu Perundang undangan Pemohon I; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tangkapan Layar Pengambilan Mata Kuliah Hukum Tata Negara Pemohon I; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Tangkapan Layar Pengambilan Mata Kuliah Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang undangan Pemohon II; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Bukti Pemohon I adalah Ketua Umum DPM UI 2025; 13. Bukti P-13 : Fotokopi UUD IKM UI; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kegiatan Advokasi dan Kajian Pemohon-I; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kegiatan Advokasi dan Kajian Pemohon-II; 42 16. Bukti P-16 : Fotokopi Bukti Pemohon I Pernah Menjabat sebagai staf Kajian Strategis dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Bukti Pemohon II Pernah Menjabat sebagai staf Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Tangkapan Layar Akun @melekisu.id; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Bukti Pembayaran PPN Para Pemohon; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S- 37/MK.02/2025; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Edaran Nomor SE-551/UN2.R/KEU/2025 tentang Efisiensi Anggaran pada Penyusunan RKA Tahun 2025 di Lingkungan Pusat Administrasi Universitas; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Tangkapan Layar Situs DPR RI bagian “Arsip Legislasi”; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Tangkapan Layar Situs DPR RI bagian “Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029” terkait “detail” untuk UU a quo; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Tangkapan Layar Situs JDIH DPR RI bagian “Naskah Akademik”; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Tangkapan Layar Situs JDIH DPR RI bagian “Rancangan Undang-Undang”; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Tangkapan Layar Situs Badan Keahlian DPR RI bagian “output” terkait “RUU”; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Tangkapan Layar Situs Badan Keahlian DPR RI bagian “output” terkait “NA”; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Tangkapan Layar Situs BPHN bagian “Perencanaan Hukum Nasional” terkait Naskah Akademik (Penyelarasan); 29. Bukti P-29 : Fotokopi Tangkapan Layar Situs BPHN bagian “Perencanaan Hukum Nasional” terkait Naskah Akademik (Penyusunan); 30. Bukti P-30 : Fotokopi Tangkapan Layar Google terkait Pencarian dengan kata kunci “naskah akademik RUU BUMN”; 43 31. Bukti P-31 : Fotokopi Draft Naskah Akademik RUU BUMN tertanggal Mei 2021; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Draft RUU BUMN tertanggal Mei 2021; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Tangkapan Layar Google terkait Pencarian dengan kata kunci “RUU BUMN pdf”; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Tangkapan Layar Situs DPR RI bagian “Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029” terkait “detail” untuk UU a quo Bagian Selesai; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Tangkapan Layar Situs DPR RI bagian “Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024” terkait “detail” untuk RUU BUMN; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 64/DPR RI/I/2024- 2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 Dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Tangkapan Layar Situs DPR RI terkait Risalah Rapat Paripurna; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2025 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2025, serta tambahan keterangan 44 yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. PENGUJIAN FORMIL YANG DIMOHONKAN TERHADAP UU 1/2025 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU 1/2025 dengan dalil yang pada intinya sebagai berikut: Dalam Perkara 52 Para Pemohon Perkara 52 mengajukan pengujian formil terhadap UU 1/2025 dengan dalil yang pada intinya berupa: 1. Pelanggaran asas keterbukaan yang mengakibatkan hilangnya partisipasi publik (vide Perbaikan Permohonan hlm. 24). 2. Praktik pembentukan program legislasi RUU a quo secara faktual menyerupai praktik pembentukan RUU carry over meskipun secara hukum positif RUU a quo bukan carry over (vide Perbaikan Permohonan hlm. 34). 3. RUU a quo terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah tanpa adanya prosedur perubahan untuk didaftar dalam Prolegnas Prioritas (vide Perbaikan Permohonan hlm. 41). Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: Dalam Perkara 52 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 45 mengikat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) berlaku kembali. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). I. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada sidang tanggal 20 Oktober 2023, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 46 b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.” Dalam penerapannya pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, dari empat Pemohon pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, hanya satu Pemohon yang dianggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil oleh MK, yaitu Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat karena memiliki pertautan langsung dengan lembaga Mahkamah Agung. Adapun Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat tidak memiliki legal standing dalam Permohonan a quo. Berikut adalah kutipan pertimbangan hukum MK dalam Putusan tersebut: [3.9] ...  bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang memerlukan kepastian hukum atas tegaknya negara hukum maka oleh karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang. Khusus dalam permohonan a quo yang menyangkut permohonan uji formil atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon I, karena profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung Pemohon memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung dengan demikian terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil;  bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I mempunyai legal standing, sedangkan Pemohon lainnya yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai hubungan pertautan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo. Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI berpandangan sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon Perkara 52 merupakan mahasiswa yang saat ini sebagai mahasiswa aktif yang mendalami ilmu ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pendapatnya mengenai persyaratan kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian secara formil dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023, yaitu persyaratan adanya hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dalam menjelaskan kedudukannya, para 47 Pemohon Perkara 52 tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan materi norma yang terdapat di dalam UU 1/2025. Selanjutnya, tidak ada satu pun ketentuan pasal dalam UU 1/2025 yang mengurangi hak para Pemohon Perkara 52 sebagai mahasiswa di kampusnya dalam menyuarakan pandangannya untuk memastikan keberlangsungan demokrasi dan kestabilan pemerintah dalam ketatanegaraan. 2. Bahwa dalam pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XXIII/2025 dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Majelis Hakim MK menyatakan bahwa pada pokoknya para Pemohon harus menguatkan dalil kedudukan hukumnya dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan yang menunjukkan adanya upaya secara aktif (real action) dalam proses pembentukan undang-undang, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan undang-undang. DPR RI telah membuka akses kepada publik terhadap konsep NA dan draf RUU a quo yang sedang disusun melalui laman https://puuekku kesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/106 dan https://puuekku kesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107. Melalui laman tersebut, Badan Keahlian DPR RI telah mengunggah konsep NA dan draf RUU a quo yang dapat diunduh oleh publik untuk kemudian dapat memberikan masukan melalui pengisian kuesioner pada laman tersebut. Namun demikian tidak terdapat satu pun masukan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada DPR RI terkait dengan konsep NA dan draf RUU a quo. Dengan demikian Para Pemohon terbukti tidak melakukan aksi nyata (real action) dalam proses pembentukan UU 1/2025. 3. Para Pemohon menggunakan 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan 48 konstitusional. Adapun dasar hukum tersebut merupakan syarat untuk pengujian materiil undang-undang sehingga tidak tepat digunakan dalam pengujian formil dalam permohonan a quo. Penggunaan kriteria legal standing dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan pengujian undang-undang menjadi masuk ke dalam ranah pengujian materiil. Padahal parameter pengujian formil berbeda secara substansial dengan pengujian materiil, karena fokus pengujian formil terletak pada apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang- undangan. 4. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23C, Pasal 23E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon Perkara 64 tidak dapat dijadikan batu uji dalam permohonan pengujian formil karena tidak terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang pembentukan undang-undang adalah Pasal 20 dan Pasal 21 yang telah terpenuhi dalam pembentukan UU a quo. Selain itu Para Pemohon Perkara 64 juga menggunakan ketentuan dalam UU BPK sebagai batu uji dalam dalil Para Pemohon terkait keterlibatan BPK dalam pembentukan UU 1/2025 padahal UU BPK tidak mengatur mengenai pembentukan undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian UU 1/2025 secara formil dalam Perkara a quo, DPR RI menyerahkan pada kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah para Pemohon memiliki pertautan langsung terhadap undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil dan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 49 1. Bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMN sebagai kepanjangan tangan dari negara. Pendirian BUMN dilakukan untuk menjalankan tujuan negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, melainkan harus dilakukan melalui mekanisme usaha. 2. Kinerja BUMN harus mampu berperan sebagai salah satu alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan negara. Mengingat peran strategis BUMN baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam menjalankan tugasnya, maka diperlukan BUMN yang berdaya saing secara global. 3. Bahwa pelaksanaan peran BUMN dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN adalah dengan melakukan pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional. 4. Bahwa perlu dilakukan penyesuaian materi muatan pengaturan tentang BUMN terhadap perkembangan penyelenggaraan BUMN yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum, maka diperlukan pembentukan UU 1/2025. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 1/2025 1. Bahwa sebelum menyampaikan keterangan terhadap dalil para Pemohon, DPR RI terlebih dahulu menyampaikan kronologis pembentukan UU 1/2025 yang menggambarkan telah dipenuhinya seluruh tahapan pembentukan berdasarkan UU Pembentukan PUU, 50 yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kronologis tersebut diuraikan sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terdapat dalam Prolegnas jangka menengah Tahun 2020-2024 maupun Prolegnas Prioritas Tahunan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan DPR RI sebagai berikut: 1) Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 55 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Lampiran 1). 2) Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 11 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2). 3) Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 yang menempatkan RUU a quo nomor 5 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dan nomor 54 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Lampiran 3). 4) Keputusan DPR RI Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo pada nomor 4 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dan nomor 54 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 (vide Lampiran 4). 5) Keputusan DPR RI Nomor: 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 5 51 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2023 dengan keterangan “Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022” dan nomor 55 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Lampiran 5). 6) Keputusan DPR RI Nomor: 15/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 7 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2024 dengan keterangan “Luncuran Prolegnas Prioritas Tahun 2022” (vide Lampiran 6). Pada DPR RI Periode 2024-2029 RUU BUMN masuk ke dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 pada urutan nomor 107 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 (vide Lampiran 7). b. Tahap Penyusunan 1) Tahap penyusunan diawali dari adanya Nota Dinas Nomor TU/1145/KOM.VI/DPR RI/II/2020 perihal Permintaan Penyiapan NA dan draf RUU a quo kepada Badan Keahlian DPR RI cq. Kepala Pusat Perancangan Undang-undang (vide Lampiran 8). Pada tahun 2020 tersebut RUU a quo tercantum dalam nomor 11 Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. 2) Berdasarkan permintaan tersebut, Badan Keahlian DPR RI mengadakan tiga kali diskusi dengan pakar/akademisi untuk mendapatkan masukan terhadap konsep NA dan draf RUU a quo (vide Lampiran 8 s.d. Lampiran 15 dan Lampiran 20 s.d. Lampiran 21). Selain itu, dilakukan uji konsep ke dua provinsi, yaitu D.I.Yogyakarta dan Jawa Barat (vide Lampiran 16 s.d. Lampiran 19 dan Lampiran 38) dan pada akhirnya mempublikasikan konsep NA dan draf RUU a quo dalam Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang- Undang (“SIMAS PUU”) untuk mendapatkan masukan dari masyarakat melalui laman 52 https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/106 (vide Lampiran 22) dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas- puu/detail-ruu/id/107 (vide Lampiran 23). 3) Komisi VI DPR RI membentuk Panja Penyusunan NA dan RUU a quo dan berdiskusi dengan banyak pakar/akademisi baik melalui kegiatan RDPU (vide Lampiran 24 s.d. Lampiran 27) maupun kunjungan kerja ke empat universitas (vide Lampiran 28 s.d. Lampiran 31). Hasil dari audiensi tersebut digunakan untuk menyempurnakan konsep NA dan RUU a quo dalam berbagai Rapat Panja yang diselenggarakan sejak tanggal 8 November 2021 sampai 14 Desember 2021 (vide Lampiran 32 s.d. Lampiran 35). 4) Pada tanggal 14 Desember 2021, Komisi VI menyampaikan NA dan RUU a quo kepada Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi (vide Lampiran 36). 5) Pada tanggal 19 Januari 2022, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat dengan acara penjelasan Komisi VI sebagai pengusul RUU a quo terkait dengan harmonisasi RUU a quo (vide Lampiran 37). 6) Pada tanggal 6 September sampai dengan 13 September 2023 Badan Legislasi DPR RI melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU a quo kemudian Badan Legislasi DPR RI menyerahkan hasil pengharmonisasian ke Komisi VI (vide Lampiran 39). 7) Pada tanggal 2 Oktober 2023 Komisi VI menyampaikan NA dan RUU a quo kepada pimpinan DPR RI untuk diagendakan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan (vide Lampiran 40). 8) Pada tanggal 3 Oktober 2023 diselenggarakan Rapat Paripurna DPR RI untuk menyetujui RUU a quo menjadi RUU usul inisiatif DPR RI (vide Lampiran 41). 9) Selanjutnya pada tanggal 25 September 2024 DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dengan 53 nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 perihal penyampaian RUU usul DPR RI (vide Lampiran 42). c. Tahap Pembahasan a) Pada tanggal 25 November 2024 Presiden Prabowo mengirimkan surat kepada DPR RI dengan nomor R- 64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 43). b) Pada tanggal 22 Januari 2025 Wakil Ketua DPR RI menugaskan Komisi VI DPR RI untuk membahas RUU a quo berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor T/33/PW.11.01/01/2025 perihal Penugasan untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 44). c) Pada tanggal 23 Januari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan (vide Lampiran 45) dengan agenda: 1) Penjelasan Komisi VI terkait Penugasan Pembahasan RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. 2) Penyampaian Pandangan Presiden. 3) Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah. 4) Pengesahan jadwal acara rapat Pembahasan RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selanjutnya dibentuk Panitia Kerja Pembahasan RUU a quo melalui Rapat Intern Komisi VI pada tanggal 23 Januari 2025 (vide Lampiran 46). 4) Pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan RDPU dengan pakar dan akademisi yaitu Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. dan Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM., dan Dr. Toto Pranoto (vide Lampiran 47 s.d. Lampiran 53). 54 5) Selanjutnya dari tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas DIM, pembentukan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, kegiatan Perumusan dan Sinkronisasi, dan laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dalam Rapat Panja (vide Lampiran 54 s.d. Lampiran 57). 6) Pada tanggal 1 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I atas pembahasan draf RUU a quo untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II (vide Lampiran 58). 7) Pada tanggal 4 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo dan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang (vide Lampiran 59). Selanjutnya pimpinan DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden dengan nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 perihal Persetujuan terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI (vide Lampiran 60). d. Tahap Pengesahan Pada tanggal 24 Februari 2025 Presiden mengesahkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. e. Tahap Pengundangan Pada tanggal 24 Februari 2025 Menteri Sekretaris Negara mengundangkan UU 1/2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097. 55 Berdasarkan uraian tersebut maka jelas terlihat bahwa proses pembentukan UU 1/2025 telah melalui seluruh tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. 2. Terhadap dalil para Pemohon Perkara 52 yang menyatakan praktik pembentukan program legislasi RUU BUMN oleh DPR secara faktual menyerupai pembentukan RUU carry over meskipun secara hukum positif RUU BUMN bukan merupakan carry over sehingga perubahan ketiga atas UU BUMN tidak melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai sebagaimana pembentukan RUU non-carry over (vide Perbaikan Permohonan hlm. 34), DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa secara eksplisit tidak terdapat istilah carry over dalam UU Pembentukan PUU. Istilah “carry over” pernah terdapat dalam Buku “Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN” yang pada halaman 46 menyebutkan: “Rapat Kerja Baleg dengan Pemerintah tanggal 8 Oktober 2007 ditetapkan sebanyak 31 RUU (termasuk daftar RUU Kumulatif terbuka) sebagai RUU Prioritas 2008 ditambah RUU luncuran 2005-2007 (carry over) sebanyak 49 RUU yang selama ini belum dapat diselesaikan.” Artinya, masih belum terdapat pengertian yang baku mengenai istilah “carry over”. Meskipun maksud pembentuk undang-undang adalah menjadikan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU sebagai dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode, namun rumusan ketentuan tersebut hanya berhenti pada saat dimasukkannya kembali RUU tersebut dalam Prolegnas berdasarkan kesepakatan pembentuk undang-undang. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa RUU yang belum selesai pada periode masa jabatan DPR RI sebelumnya dilanjutkan ke periode berikutnya tanpa perlu mengulangi proses yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. 56 b. Hal ini selaras dengan istilah “carry over” yang dikenal dalam praktik pada pokoknya merujuk pada melanjutkan RUU yang belum selesai dari satu periode ke periode selanjutnya tanpa mengulangi proses dari awal. Dalam konteks pembentukan UU 1/2025, proses perencanaan, penyusunan, dan pengajuan NA dan konsep RUU usul inisiatif DPR kepada Presiden telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI 2019-2024, oleh karenanya pembentukan UU 1/2025 dilanjutkan pada periode 2024-2029 untuk tahap pembentukan berikutnya, yaitu tahap pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. c. Bahwa penafsiran hukum yang relevan untuk memaknai Pasal 71A UU Pembentukan PUU adalah dengan menggunakan penafsiran hukum teleologis, yaitu bentuk penafsiran hukum yang fokus pada tujuan atau maksud dari suatu aturan hukum. Penafsiran ini berusaha memahami undang-undang dengan mempertimbangkan konteks sosial, aspirasi masyarakat, dan tujuan pembentukannya. Dalam penafsiran teleologis, hukum tidak hanya dilihat dari segi bahasa atau teksnya, tetapi juga dari segi tujuan yang ingin dicapai melalui aturan tersebut. Asas ini digunakan untuk fokus pada unsur- unsur yang benar-benar penting dan menentukan dalam suatu kasus atau peristiwa hukum. Dengan memperhatikan rumusan dari ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU, pada intinya adalah bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentuk undang-undang untuk melanjutkan suatu pembentukan RUU kepada DPR RI periode selanjutnya dengan syarat ada kesepakatan di antara para pembentuk undang-undang untuk memasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas. Apabila ditafsirkan secara ekstensif maka tujuan ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU untuk melanjutkan pembentukan undang-undang dapat dimaknai bahwa maka proses pembentukannya tidak diharuskan untuk mengulangi proses yang telah dilakukan sebelumnya. d. Bahwa kesepakatan antara pembentuk undang-undang merupakan faktor kunci menjalankan kebijakan untuk melanjutkan proses pembentukan undang-undang. Kesepakatan tersebut tidak dapat 57 dibatasi dengan diwajibkannya terpenuhi persyaratan teknis, seperti pada tahap suatu RUU dapat dilanjutkan kembali proses pembentukannya, apakah pada tahap surat penyampaian konsep NA dan draf RUU usul inisiatif, pada tahap telah terdapat DIM, pada saat telah dimulainya rapat kerja, pada tahap pembahasan DIM dalam rapat panitia kerja, atau proses teknis lainnya. Bahkan di dalam praktik dimungkinkan juga terjadi pergantian periode kepresidenan padahal RUU yang sudah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna belum disahkan oleh Presiden periode sebelumnya. e. Salah satu praktik yang pernah dilakukan adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 18 September 2019, Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Namun pada tanggal 26 September 2019, Pemerintah menunda Pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II. Mengingat DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir pada 1 Oktober 2019, maka pembahasan RUU KUHP akan dilanjutkan pada periode berikutnya. Namun demikian, pembahasan RUU KUHP tidak langsung dilaksanakan pada tahun 2020, melainkan pada tahun 2022. Selanjutnya pembahasan juga tidak meneruskan untuk pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna melainkan kembali membahas isu- isu krusial. Disebutkan: “Pemerintah sudah melakukan sejumlah perubahan terhadap rumusan draf RKUHP versi September 2019. Tidak terbatas pada 14 isu krusial, tetapi juga menyangkut sejumlah norma yang ada di dalam Buku Kesatu RKUHP”. https://reformasikuhp.org/dpr-kebut-pembahasan-rkuhp- ditargetkan-disahkan-juli/ RUU KUHP kemudian disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. f. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU tersebut kemudian dielaborasi dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan DPR 2/2020 yang menggunakan istilah “Rancangan Undang-Undang Operan”. 58 Ketentuan Pasal 110 ayat (7) Peraturan DPR 2/2020 yang menyebutkan bahwa, “Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membahas ulang daftar inventarisasi masalah tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya.” Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa proses pembahasan DIM yang berasal dari RUU operan dimungkinkan untuk dibahas ulang meskipun telah terdapat persetujuan atas DIM tersebut pada periode sebelumnya. Periode selanjutnya masih diberikan kewenangan untuk membahas kembali DIM yang berasal dari RUU operan tersebut. Hal ini mengikuti dinamika pembahasan yang berkembang pada periode berikutnya dan untuk merespons kebutuhan hukum. Kondisi demikian menunjukkan pula bahwa batasan adanya pembahasan DIM untuk menjadi syarat RUU operan tidak dapat dijadikan sebagai batasan yang baku. g. Bahwa kesepakatan politis tersebut juga tidak dapat diberikan keharusan untuk mencantumkan keterangan “carry over” dalam dokumen Prolegnas karena ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU berhenti pada dimasukkannya kembali RUU dalam Prolegnas. Adapun ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020 yang menyatakan bahwa, “DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan rancangan undang-undang operan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas prioritas tahunan”, bermakna bahwa pencantuman sebuah RUU dalam Prolegnas sebagai RUU operan bukan bentuk kewajiban. h. Situasi dan dinamika politik setiap proses pembentukan suatu undang-undang memiliki perbedaan, yang keberlangsungan setiap tahapannya tergantung pada kesepakatan politik pembentuk undang-undang. In casu, meskipun RUU a quo pada masa keanggotaan DPR RI sebelumnya belum memasuki tahap pembahasan DIM, namun telah melewati tahap pengajuan RUU a quo sebagai usul inisiatif DPR RI dan selama telah disepakati oleh pembentuk undang-undang terhadap keberlanjutan proses 59 pembentukan UU 1/2025 dari periode sebelumnya yang ditandai dengan adanya Surat Presiden tentang penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo, maka tidak ada mekanisme yang salah dalam pembentukan UU 1/2025. i. Bahwa periode transisi baik di legislatif maupun eksekutif memungkinkan adanya konfigurasi politik yang sama atau berbeda. Ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang sama maka pembahasan RUU yang telah diserahkan dapat dilanjutkan meskipun belum ada pembahasan pada periode sebelumnya. Sebaliknya dimungkinkan pula terjadi ketika legislatif dan eksekutif pada periode lama dan periode baru memiliki visi dan kehendak politik yang berbeda maka pembahasan suatu RUU dimungkinkan untuk tidak dilanjutkan meskipun pada periode sebelumnya telah dilakukan pembahasan. Bahwa kinerja dan operasional kelembagaan negara tidak terputus oleh adanya periodisasi kepemimpinan. Pergantian pimpinan lembaga negara, baik itu lembaga kepresidenan maupun lembaga DPR RI, tidak menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga tersebut. Bahkan sejatinya tidak terdapat kekosongan keanggotaan DPR RI berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU MD3 bahwa, “masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Dengan demikian, sejatinya terdapat proses yang berkesinambungan, termasuk proses administrasi atau surat menyurat dari periode lama tetap berlanjut ke yang baru. j. Bahwa mengingat DPR RI dan Presiden sebagai lembaga negara tidak terputus karena periode. Artinya, surat dari DPR RI ke Presiden sebelumnya tidak boleh dianggap tidak ada oleh Presiden berikutnya, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya Presiden periode berikutnya memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan untuk menanggapi surat tersebut. Hal ini termasuk untuk merespons draft RUU dan Naskah Akademik yang telah diajukan oleh DPR RI pada periode sebelumnya. Kemudian pada akhirnya, dalam konteks pembentukan undang-undang perlu dipenuhi ketentuan Pasal 20 60 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. RUU a quo telah memenuhi ketentuan tersebut, yaitu dibahas bersama dan mendapat persetujuan bersama. k. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 diselenggarakan Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan RUU a quo menjadi usul inisiatif DPR RI (vide Lampiran 41). Berdasarkan persetujuan dalam Rapat Paripurna tersebut, Wakil Ketua DPR RI bersurat ke Presiden Joko Widodo dengan nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 perihal penyampaian RUU usul DPR RI pada tanggal 25 September 2024 (vide Lampiran 42). l. Kemudian setelah pelantikan Presiden Prabowo dan Anggota DPR RI periode 2024-2029, Presiden bermaksud untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 dengan merespons surat dari Wakil Ketua DPR RI sebelumnya dengan menunjuk Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretaris Negara sebagai wakil Pemerintah dalam tahap pembahasan RUU a quo. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo melalui Surat kepada Ketua DPR RI Nomor: R-64/Pres/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 43). m. Maksud Presiden untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 yang telah dimulai sejak tahun 2020 tersebut disambut oleh DPR RI dengan menugaskan Komisi VI DPR untuk membahas RUU a quo melalui Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor T/33/PW.11.01/01/2025 tertanggal 22 Januari 2025 perihal Penugasan untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 44). n. Berdasarkan uraian tersebut telah tersirat adanya kesepakatan antara DPR RI dan Presiden selaku pembentuk undang-undang untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 tanpa mengulang dari tahap perencanaan. Keputusan untuk melanjutkan proses pembentukan UU 1/2025 yang telah dimulai pada periode sebelumnya merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk 61 menjaga kesinambungan politik hukum antar periodisasi kepresidenan dan keanggotaan DPR RI. o. Bahwa melanjutkan pembahasan RUU antar-periode keanggotaan DPR RI merupakan jawaban untuk menghindari inefisiensi sumber daya negara akibat dari pembentukan undang-undang yang tidak dilanjutkan karena terjadinya pergantian masa keanggotaan DPR RI. Dengan melanjutkan pembahasan tersebut maka sumber daya yang telah digunakan pada masa keanggotaan sebelumnya tidak sia-sia karena tidak lagi mengulang proses pembentukan undang-undang sedari awal. Hal ini dimaksudkan juga untuk mengejar ketertinggalan proses legislasi dalam merespons kebutuhan hukum dalam rangka penguatan BUMN dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. p. Undang-Undang merupakan dokumen politico-legal sehingga pembentukannya sangat tergantung pada proses politik yang dinamis dan tidak mudah diprediksi. Hal tersebut yang menempatkan kesepakatan sebagai syarat untuk melanjutkan pembahasan RUU antar-periode keanggotaan DPR RI karena mekanisme politik yang ada merupakan penentu apakah dapat meneruskan pembentukan undang-undang yang telah dimulai pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. 3. Terhadap dalil para Pemohon Perkara 52 yang menyatakan RUU a quo terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah tanpa adanya prosedur perubahan untuk didaftar dalam Prolegnas Prioritas, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa dokumen prolegnas prioritas terdiri dari 2 (dua) bagian yang salah satunya adalah tabel daftar RUU Kumulatif terbuka yang terdiri atas: 1) Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional. 2) Daftar Rancangan Undangan-Undangan Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi. 3) Daftar Rancangan Undang-Undangan Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 62 4) Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5) Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. b. RUU a quo masuk ke dalam kategori kumulatif terbuka akibat adanya beberapa putusan MK yang mengindikasikan adanya permasalahan yang berkaitan erat dengan pengaturan dalam UU 19/2003, antara lain: 1) Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara pada pokoknya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara. Dalam pertimbangan hukumnya hlm. 72, MK menyatakan bahwa, “menurut Mahkamah, piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UU PT adalah bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan negara yang dalam menjalankan segala tindakan bisnisnya termasuk manajemen dan pengurusan piutang masing-masing Bank bersangkutan dilakukan oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN.” 2) Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 perihal pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) pada pokoknya MK menyatakan bahwa kekayaan BHMN-PT masih termasuk kekayaan negara. Oleh karena itu terhadap BUMN berlaku ketentuan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam UU Keuangan Negara. BUMN atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah atau menggunakan kekayaan negara harus tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. 63 3) Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 perihal pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a sepanjang UU BPK yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa dari perspektif transaksi pemisahan kekayaan negara yang menjadi modal BUMN tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan sehingga kekayaan BUMN tetap sebagai kekayaan negara dan kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Harjono yang salah satu pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal Perseroan karena telah dikonversi menjadi hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga hubungan negara dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi putus. 4) Putusan MK Nomor 12/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU 19/2003 yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa tidak ada relevansinya melibatkan DPR dalam aksi atau tindakan korporasi yang dilakukan BUMN Persero, seperti pembentukan anak perusahaan, sebab DPR bukanlah bagian dari RUPS maupun Dewan Komisaris dan BUMN merupakan subjek hukum berupa badan hukum (rechtpersoon) yang berhak melakukan perbuatan hukum. Dalam hubungannya dengan BUMN, pengawasan DPR harus diletakkan dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden, seperti pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk yang oleh Pemerintah dialokasikan untuk BUMN. 5) Putusan MK Nomor 14/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003. 64 Dalam pertimbangan hukumnya MK pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan BUMN “mengejar keuntungan” pada Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dikaitkan dengan maksud dan tujuan lain dari pendirian BUMN dimaksud sebagaimana tertuang dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e secara kumulatif, sehingga jika dilihat secara normatif dan dalam batas penalaran yang wajar, sangat sulit untuk terjadi penyelewengan oleh BUMN hanya karena adanya salah satu tujuannya untuk mengejar keuntungan. Selain itu penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN yang telah disetujui oleh DPR RI tersebut, termasuk perubahan penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003 telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah sehingga sudah tepat jika pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 6) Putusan MK Nomor 61/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Pasal 77 huruf c dan d UU 19/2003 yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q. pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Anak perusahaan yang berada di bawah Persero yang dikelola BUMN akan tetap berada di bawah kendali persero BUMN yang terikat dengan prinsip “privatisasi tidak meniadakan penguasaan negara”, salah satunya dengan prinsip penguasaan oleh negara. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam beberapa putusan tersebut maka terlihat adanya perdebatan dan perbedaan pandangan khususnya terkait dengan pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara yang perlu segera untuk diselesaikan dengan memberikan penegasan dalam undang-undang. Mengingat daftar RUU Kumulatif terbuka masuk ke dalam bagian Prolegnas Prioritas maka RUU a quo juga termasuk dalam Prolegnas Prioritas tahunan. 65 c. Bahwa masuknya UU 1/2025 dalam Daftar Kumulatif Terbuka tidak harus berkaitan dengan adanya Putusan MK yang menguji UU 19/2003 dan menyatakan sebagian materi muatannya inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Masuknya sebuah RUU dalam Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK juga didasari pada pertimbangan hukum MK yang menjadi dasar putusan (ratio decidendi). Pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ratio decidendi hakim untuk melakukan penalaran hukum yang menjadi landasan berpikir dalam memutus perkara dan tetap sebagai bagian dari putusan hakim yang mengikat meskipun tidak ada di dalam amar putusan. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan (ratio decidendi) dan amar putusan merupakan bagian dari setiap putusan MK (vide Pasal 48 ayat (2) UU MK) yang harus dilihat secara utuh dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu sifat final dan mengikat tidak hanya berlaku untuk amar putusan, namun juga terhadap pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan tersebut. d. Sebagai contoh adalah perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berdasarkan pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam pertimbangan hukum MK dalam paragraf [3.20.3] Putusan tersebut, MK memberikan pertimbangan pada intinya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. e. Bahwa terkait dengan daftar kumulatif terbuka akibat putusan MK, DPR RI melalui Badan Keahlian telah menginventarisasi 56 (lima puluh enam) undang-undang yang perlu ditindaklanjuti dan dari hasil inventarisasi tersebut telah disiapkan beberapa Naskah Akademik dan draf RUU. Dokumen tersebut dapat diajukan sewaktu-waktu oleh DPR RI sebagai RUU usul inisiatif DPR RI di luar daftar judul 66 RUU yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas namun termasuk dalam kategori Daftar Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK. f. Bahwa pada DPR RI periode 2019-2024 RUU a quo selalu masuk dalam Prolegnas jangka menengah maupun Prolegnas Prioritas Tahunan dari Tahun 2020-2024. Artinya pada saat penyusunan pada tahun 2020, RUU BUMN masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Apabila menggunakan istilah luncuran yang terdapat dalam dokumen Prolegnas tersebut maka seharusnya pada Tahun 2025 RUU a quo juga dianggap sebagai luncuran. g. Bahwa praktik penetapan masuknya RUU dalam Prolegnas Prioritas di DPR RI didasarkan pada kuota alokasi per Komisi, yang berjumlah antara satu hingga dua RUU tiap tahunnya. Bahwa Komisi VI DPR RI dibantu oleh Badan Keahlian DPR RI, telah menyiapkan dan melakukan proses penyusunan 3 (tiga) RUU, yang telah mendapat dukungan dan memenuhi aspirasi masyarakat, yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Konsumen, RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan RUU tentang Perubahan Atas UU Badan Usaha Milik Negara. Bahwa terkait dengan perkembangan penyusunan ketiga RUU tersebut, hanya RUU tentang Perubahan Atas UU BUMN yang telah mencapai tingkat persetujuan DPR RI untuk menjadi RUU inisiatif DPR melalui Surat DPR RI Nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 perihal penyampaian RUU usul DPR RI tertanggal 25 September 2024. Oleh karena terdapat alokasi jumlah RUU per Komisi yang dapat dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025, maka Komisi VI DPR RI berkeputusan bahwa RUU yang masuk dalam daftar prioritas adalah RUU tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Konsumen dan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemilihan RUU tersebut dengan pertimbangan bahwa kedua RUU tersebut masih dalam proses penyusunan, sedangkan RUU tentang Perubahan Atas UU BUMN sudah menyelesaikan tahap penyusunan dan dapat 67 dilanjutkan proses pembentukannya melalui pintu kumulatif terbuka tanpa judulnya harus masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Dengan demikian pada tahun 2025 Komisi VI DPR RI tetap dapat melanjutkan proses penyusunan 2 RUU dan pembahasan 1 RUU sesuai dengan perencanaan. h. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Pembentukan PUU, suatu RUU dapat diajukan di luar Prolegnas apabila terdapat urgensi nasional. Dalam konteks BUMN terdapat suatu urgensi dimana banyak BUMN mengalami kerugian yang terindikasi dari banyaknya praktik korupsi sehingga diperlukan perbaikan tata kelola BUMN. Selain itu return of asset BUMN terus mengalami penurunan sejak tahun 2008 hingga 2020 dengan laba bersih hanya Rp28,67 triliun. Pada tahun 2019 hanya beberapa BUMN yang berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui dividen yang menunjukkan kondisi kinerja keuangan yang kurang baik. Perkembangan bisnis global juga mendorong terjadinya pergerakan yang lebih terbuka untuk berkompetisi global sehingga diperlukan konsolidasi sumber daya yang dimiliki, salah satunya dengan membentuk holding company. Oleh karena itu diperlukan langkah besar dan cepat untuk mengatasi kemerosotan kinerja BUMN dan upaya optimalisasi pengelolaan BUMN, salah satunya dengan adanya pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional. i. Persetujuan antara DPR RI dan Presiden terkait urgensi perlunya segera dilakukan pembahasan perubahan UU BUMN tercermin dari disampaikannya surat Presiden kepada DPR RI yang menunjuk wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo dan Penugasan kepada Komisi VI untuk membahas RUU tersebut bersama Pemerintah. j. Oleh karena itu proses perencanaan untuk mengubah UU 19/2003 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan karena telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas pada saat penyusunannya, merupakan tindak lanjut akibat putusan MK, dan adanya urgensi untuk segera melakukan perubahan. 68 4. Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 52 yang menganggap proses pembentukan UU 1/2025 melanggar asas keterbukaan, DPR RI memberikan keterangan bahwa telah dipenuhinya aspek keterbukaan pada tiap tahap pembentukan UU a quo, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan Bahwa pembentukan UU 1/2025 berdasarkan perencanaan yang telah disusun sejak Periode Keanggotaan 2019-2024 dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan tiap tahunnya masuk dalam Prolegnas Prioritas. Selanjutnya pada Periode Keanggotaan 2024-2029, RUU Perubahan Atas UU 19/2003 masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan tersebut telah dipublikasikan melalui website www.dpr.go.id khususnya dalam laman https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/14/evaluasi-prolegnas. b. Tahap Penyusunan 1) Pada tahap awal penyusunan NA dan RUU a quo dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI berdasarkan permintaan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI. Proses penyusunan tersebut melibatkan sejumlah pakar/akademisi dan praktisi BUMN melalui forum diskusi dan kegiatan uji konsep NA dan RUU. Konsep NA dan draf RUU a quo kemudian dipublikasikan dalam laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/106 dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap konsepsi tersebut. 2) Kemudian Komisi VI DPR RI membentuk Panja Penyusunan NA dan RUU dan melalukan berbagai audiensi secara terbuka dengan pakar/akademisi melalui kegiatan RDPU dan kunjungan kerja ke berbagai universitas. 3) Hasil penyusunan NA dan RUU a quo dimintakan persetujuan Rapat Paripurna tanggal 3 Oktober 2023 untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Rapat Paripurna tersebut disiarkan secara 69 langsung dalam Youtube dengan pranala https://www.youtube.com/watch?v=zowHdEYXvgk&list= PL0xc4657cib58JRpvpPEcDD6y3Ri9a8pA&index=6. c. Tahap Pembahasan Keterbukaan dalam kegiatan pembahasan RUU a quo dapat dilihat melalui kegiatan berikut: 1) Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan pada tanggal 23 Januari 2025 disiarkan secara langsung dan dapat diakses pada link https://www.youtube.com/watch?v=LSyVub5mFDs. 2) Kegiatan RDPU pada tanggal 30 Januari 2025 disiarkan secara live melalui kanal TV Parlemen saat melakukan RDPU Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang dapat diakses melalui link https://www.youtube.com/live/2MuGIJPbwOI?si=6NqI09_yu8im kXp0. 3) Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI dengan Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI pada tanggal 1 Februari 2025 disiarkan secara langsung dan dapat diakses pada link https://www.youtube.com/watch?v=JVlSBB1ggtc. 4) Rapat Paripurna pada tanggal 4 Februari 2025 dengan salah satu agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 19/2003 dan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang disiarkan secara live dan dapat diakses pada link https://www.youtube.com/watch?v=vAPdYOzk-_Q. 5) Informasi terkait pembentukan UU 1/2025 juga ada dalam media sosial DPR RI yaitu TV Parlemen yang dapat diakses melalui link https://youtu.be/T5maYv4Vptc?si=f02ywpwCuvuew7zr. 6) Selain itu berbagai media lain juga diberikan kesempatan dalam meliput langsung kegiatan dalam proses pembentukan UU 70 1/2025 contohnya sebagaimana dapat diakses dalam link https://www.youtube.com/live/cXxDCli5u_g?si=Mvc_Oo- bcfxMcwYM dan link https://youtu.be/NopCC80QBwY?si=39kM7z-RKRdmudmB. 5. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 64 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan UU 1/2025 tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), maka DPR RI menyampaikan keterangannya sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pelaksanaan meaningful participation dalam proses pembentukan undang-undang didasarkan atas 3 (tiga) unsur, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, MK juga menegaskan pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. b. Bahwa prinsip meaningful participation juga telah diadopsi dalam UU Pembentukan PUU. Terkait dengan hak untuk didengarkan, berdasarkan Pasal 96 UU Pembentukan PUU masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, masukan dari masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. c. DPR RI senantiasa mengundang berbagai macam pihak yang berkepentingan untuk mendengar masukan dan masukan dalam rangka memperkaya substansi UU a quo tersebut. Ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU telah jelas menyatakan bahwa 71 masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo. Adapun frasa “kelompok orang” diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Hal ini juga sejalan dengan pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 58/PUU-XX/2022 yang dikutip sebagai berikut: [3.17.3] … Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, didengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang-undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. … (hlm. 169). d. Terkait dengan pemenuhan right to be heard, proses pembentukan UU a quo telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan masukan- masukan dari segala pihak yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan BUMN, baik pada tingkat penyusunan RUU hingga pada tahap pembahasan. Saat tahap awal penyusunan NA dan RUU a quo yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI telah mendengar masukan dari berbagai pakar/akademisi dan praktisi, yaitu: 1) Dr. N. Pininta Amburawu S.H., M.M., LL.M.; 2) Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.; 3) Dr. Riant Nugroho; 4) Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; 5) Rismawati, S.H., M.H.; 72 6) Dr. W. M. H. Susilowati, S.H., M.Hum.; 7) Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.; 8) Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D.; 9) Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H; 10) PT. Bio Farma (Persero); 11) PT. Pindad (Persero); dan 12) PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero). e. Kemudian pada tahap penyusunan NA dan RUU a quo, Komisi VI DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar/akademisi dalam kegiatan RDPU dan kunjungan kerja ke universitas, yaitu: 1) Dr. Tanri Abeng, MBA; 2) Dr. Toto Pranoto; 3) Fazar Harry Sampurno; 4) Akademisi Universitas Gadjah Mada; 5) Akademisi Universitas Padjadjaran; 6) Akademisi Universitas Hasanuddin; 7) Akademisi Universitas Brawijaya. f. Dalam berbagai forum diskusi tersebut, DPR RI telah mendengarkan masukan dari pakar/akademisi terkait dengan materi muatan dalam RUU a quo, antara lain: 1) Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. “Berbagai proses liberalisasi aktifitas ekonomi yang terjadi secara global, regional dan bilateral menjadikan persaingan bisnis semakin kompetitif. Berbagai perjanjian internasional, baik berbentuk multilateral, regional dan bilateral yang telah disepakati Indonesia mendorong terjadinya pergerakan yang lebih terbuka dari perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan dari Negara-negara ASEAN untuk berkompetisi di Indonesia. Keadaan ini menjadikan berbagai perusahaan di Indonesia “dipaksa” untuk mengkonsolidasikan berbagai sumber daya yang mereka miliki. Terbentuknya Holding Company pada berbagai perusahaan di Indonesia menjadi pilihan yang dianggap tepat untuk mengkonsolidasikan dan mensinergikan semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Tidak terkecuali BUMN juga menghadapi masalah yang sama.” 2) Dr. Tanri Abeng, MBA “Sangat mengkhawatirkan kinerja BUMN yang kualitasnya terus menurun misalnya ROA tahun 2008 3,9% tahun 2018 menjadi 73 1,90% dan tahun 2020 merosot lagi ke 0,34% dengan laba bersih hanya 28,67 triliun. Harus ada langkah-langkah besar dan cepat untuk mengatasi kemerosotan kinerja BUMN ini. Hal ini sangat banyak tergantung kepada kompetensi dan kapasitas dari Direksi dan Komisaris (intellegent, integrity energy and courage dengan proses pengambilan keputusan/persetujuan dari Menteri BUMN sebagai RUPS dengan sense of urgency khususnya dalam kondisi kritis ini).” 3) Akademisi Universitas Padjadjaran “Dalam implementasinya, pengelolaan BUMN masih belum optimal dan terjadi inefesiensi di beberapa BUMN yang berpeluang merugikan negara. Dari 113 BUMN, hanya beberapa BUMN yang memiliki kinerja keuangan perusahaan yang baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara pada tahun 2019. Selain itu, sepuluh BUMN kontributor terbesar terhadap penerimaan negara melalui dividen menyumbangkan 85% dari total penerimaan negara atas laba (setoran dividen) pada tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak BUMN tidak memiliki kinerja keuangan yang baik dan belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penerimaan negara.” 4) Dr. Sukarni, S.H., M.H. “Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pembentukan holding, antara lain pertama, Efisiensi: Tujuan pembuatan holding adalah tercipta efisiensi sehingga apabila sinergi BUMN berakhir menjadi holding, harus ada payung hukum dalam undang-undang. Kedua, Potensi monopoli akibat pembentukan holding, baik secara vertikal maupun horizontal, perlu payung hukum dalam UU. Apabila yang melakukan praktik monopoli adalah holding dan menyangkut hajat hidup orang banyak, maka Pasal 51 UU 5/1999 bisa diberlakukan.” 5) Akademisi Universitas Gadjah Mada “Terkait dengan monopoli usaha, perlu dilakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Persaingan Usaha mengingat BUMN yang diberikan monopoli hanyalah BUMN yang diatur secara khusus melalui Undang-Undang. Selain itu, terkait dengan monopoli, perlu didefinisikan kriteria kondisi “berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” sehingga tidak menyebabkan salah atau multitafsir.” g. Pada tahap pembahasan, DPR RI telah mengadakan RDPU untuk menerima penjelasan dan masukan dari pakar/akademisi, yaitu: 1) Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I.; 2) Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum.; 3) Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D.; 74 4) Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM.; 5) Dr. Toto Pranoto. h. Panja menerima penjelasan terkait masukan terhadap Undang- Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dari Prof. Didik J Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H., LLM., dan Dr. Toto Pranoto. Selanjutnya, masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam Pembahasan RUU a quo antara lain: 1) Profesor Universitas Paramadina (Prof. Didik J Rachbini, M.Sc., Ph.D.): Tujuan pertumbuhan ekonomi 8% harus didukung melalui Danantara yang harus diposisikan untuk bersaing secara internasional. Untuk menumbuhkan 8%, tidak mungkin tanpa industrialisasi. Danantara punya kesempatan yang besar, dengan aset 9000 triliun, untuk membuat Indonesia tidak masuk middle income trap. Danantara tidak boleh diposisikan sebagai BUMN yang dipisah. Harus ada pernyataan yang jelas agar Danantara bersaing di tingkat internasional. ... BUMN Perbankan sudah bertransformasi secara kuat dan tidak boleh diganggu dimana BUMN Perbankan merupakan 2/3 bagian dari BPI Danantara. Oleh karena itu, BPI Danantara harus bervisi global seperti Temasek. Tata kelola BUMN yang sudah bagus, khususnya BUMN Perbankan, dilindungi secara baik pada holding BPI Danantara. 2) Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Dr. Yuli Indrawati, S.H., LLM.): Konsep Badan Pengelola Investasi lebih baik dalam bentuk konsep usaha swasta. Jika dalam bentuk badan hukum publik banyak menimbulkan grey area. Perlu dipertegas kewenangan dari posisi antara BPI dan Kementerian BUMN. Peran DPR dalam pengelolaan BUMN diantaranya melakukan persetujuan rencana privatisasi dan penerimaan negara atas penugasan dan setoran dividen. Selama BUMN tidak mandiri dan selalu disokong oleh negara melalui PMN, konsep BPI Danantara dalam RUU ini sulit untuk terwujud. Intinya BUMN harus dibuat atau dibentuk menjadi mandiri sehingga BPI Danantara akan berfungsi secara optimal. 2) Akademisi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia (Dr. Toto Pranoto): 75 Tugas BPI Danantara tidak hanya mengelola dana investasi BUMN (investment portofolio) tetapi juga mengembangkan bisnis atau industri baru. BPI Danantara harus memiliki struktus organisasi yang kuat yang berfokus pada agility dan praktek GCG yang sehat. Karakteristik ideal Struktur Organisasi BPI Danantara diantaranya Independensi dan Profesionalisme, Tata Kelola yang Baik (Good Governance), Fleksibilitas dan Adaptabilitas, Holding Investasi dan Holding Operasional, Fokus pada Investasi. i. Salah satu bentuk pemenuhan right to be considered adalah masukan dari pakar/akademisi tersebut dibahas dalam rapat-rapat pembentukan UU 1/2025, termasuk di dalam Rapat Panja mengingat RDPU dilaksanakan oleh Panja RUU a quo. Beberapa pembahasan tersebut sebagai berikut: 1) Ketua Rapat/Wakil Ketua Komisi VIi DPR RI (Eko Hendro Purnomo, S.Sos./F-PAN): Untuk pendalaman dari RDPU ini ya di sini sudah banyak yang ingin bertanya. Saya kasih kesempatan terlebih dahulu di sebelah kiri saya ada Kakanda Herman Khaeron, kami persilakan Kakanda. 2) F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si.,): Terima kasih ya Adinda. Saya baru duduk langsung pertama memang saya pertama hadir ya Pak ya Prof ya. Terima kasih Pak Eko yang bijaksana dan baik hati, tidak sombong. Sebagai Ketua Panja Revisi Undang-Undang BUMN Pak Adi, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI, Prof Yetti dan Prof Paripurna yang saya hormati, saya muliakan di forum ini. Pertama, terima kasih atas waktu dan kesempatan dan ini mengulang sebetulnya. Dulu kami membahas undang-undang ini di era Pak Demer ini sebagai pimpinan komisi dulu dan memang lama dibahas. Kami sudah mengelaborasi berbagai pandangan, masukan, pendapat, dan rasa-rasanya ini sudah menuju kepada titik kulminasi untuk menyimpulkan beberapa persoalan dengan BUMN. 3) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum.): Baik terima kasih Ibu-Bapak sekalian. Saya akan menjawab secara umum semua pertanyaan-pertanyaan. Kalau belum dianggap menjawab dengan senang hati, saya akan menjawab jika ada semacam penjelasan atau klarifikasi dari Bapak-bapak dan Ibu penanya. Pertanyaan tentang apakah kekayaan PT dalam hal ini Persero merupakan kekayaan maaf apakah kekayaan aset yang ada dalam PT itu masuk di dalam ranah keuangan negara? Jawabannya ada dua. Berdasarkan filosofi hukum PT maka aset yang ada dalam PT adalah milik PT, tetapi 76 berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang- Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang BPK mengklaim bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang kemudian dimasukkan ke dalam PT adalah kekayaan negara. Jadi kita hidup dalam kontroversi ini selama 20 tahun dan dengan berkembangnya sistem manajemen resiko, berkembangnya prinsip-prinsip kesehatan suatu perusahaan dan seterusnya, maka sudah waktunya ditinjau kembali. Supaya apa? Supaya ada kejelasan dan business judgement rule itu bisa mendapatkan proporsi yang sebenar-benarnya. Saya terus terang banyak mendapati ya orang yang mengambil keputusan bisnis yang kemudian berkalikali harus menghadapi penegak hukum untuk menjelaskan. Apakah bisnis yang diambil itu keputusan yang diambil itu satu berdasarkan itikad baik, dua tidak ada conflict of Interest, tiga sudah diupayakan apa tidak terjadi kerugian, tetapi namanya bisnis kan ada resiko. Nah kalau resiko ini kemudian di masuki ranah pidana korupsi maka ada dua kemungkinan, yang pertama pengambil kebijakan manajemen di BUMN itu selalu play safe aja dia gitu, enggak berani mengambil keputusan-keputusan yang sekiranya akan rugi. Sehingga apa daya saing terhadap perusahaan- perusahaan lain secara internasional itu tidak maksimal gitu. Maka saya mengusulkan ini dimasukkan bahwa aset apa PT adalah milik PT itu sendiri gitu. Tidak berarti direksi jika melakukan kesalahan tidak bisa dipidana: 1. pengadaan barang dan jasa; 2. penyuapan; 3. pencurian; 4. penggelapan. Itu semua masuk kalau terbukti kan gitu, tapi kalau itu masuk ranah keuangan negara menjadi sangat luas dan berdasarkan undang-undang anti korupsi dianggap memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum, itu betul-betul menjerat decision-decision yang seharusnya bisa diambil menjadi terhambat gitu. Nah ini mohon dipertimbangkan. Kemudian mengenai Danantara. Tadi ada kontroversi apakah ini badan hukum privat, badan hukum publik, apakah ini badan hukum, dan seterusnya. Pasal 1653 KUHPerdata mengatakan bahwa badan yang didirikan oleh penguasa maka dia bisa menjadi badan atau dia menjadi badan hukum gitu. Jadi cara terjadinya itu bisa dua. Yang paling gampang disebutkan dalam undang-undang Danantara adalah badan hukum, selesai. Maka jadilah dia badan hukum, lahir dia badan hukum, tetapi PP Perpres pun bisa mengatakan ini badan hukum, meskipun ini terbuka untuk di-challenge, tetapi dari segi fungsinya dia bisa dikatakan sebagai badan hukum gitu, tapi 1653 mengatakan asal didirikan oleh penguasa, maka dia merupakan badan hukum. Nah badan hukum yang seperti apa Ini memang dia bisa masuk diharapkan Danantara supaya bisa membuat konsolidasi aset ini menjadi lincah begitu dan fleksibel. Apakah ini badan usaha atau badan hukum publik dan seterusnya memang ada teori-teorinya, tetapi kita memiliki satu teori yang namanya badan hukum sui generis seperti yang ada di LPI 77 berdasarkan omnibus law. Jadi ini memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi ini apa dari segi teori. j. Kemudian terkait dengan pemenuhan right to be explained, pada tanggal 1 Maret 2022 Wakil Ketua Komisi VI DPR menjelaskan bahwa RUU a quo perlu dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 mengingat UU 19/2003 sudah berlaku selama 19 tahun dan Komisi VI telah menyelesaikan penyusunan NA dan RUU a quo dengan salah satu usulan perubahannya adalah Kementerian BUMN hanya memegang peran regulator, sedangkan peran operator dilaksanakan oleh Badan Pengelola BUMN (vide https://www.youtube.com/watch?v=SOpG10AWIhg). k. Rapat Kerja Komisi VI DPR dan Pemerintah pada tanggal 3 Februari 2025 telah menyepakati untuk melanjutkan RUU a quo pada Tahap Pembicaraan Tingkat Dua pada Rapat Paripurna selanjutnya (vide https://www.youtube.com/watch?v=c2enPwTiIfM). l. Pada tanggal 4 Februari 2025 Ketua Komisi VI DPR RI menjelaskan poin-poin DIM perubahan yang disetujui antara pembentuk undang- undang dalam Rapat Paripurna, salah satunya BUMN didorong bertransformasi menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global (vide https://www.youtube.com/watch?v=9lwyummDrCo). III. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI Bahwa berdasarkan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juni 2025, DPR RI memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan dan permintaan Majelis Hakim Konstitusi sebagai berikut: A. Bahwa sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juni 2025, DPR RI memberikan Keterangan Tambahan sebagai berikut: 1. Terkait dengan pelaksanaan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat bermakna dalam tahapan pembentukan UU 1/2025, sebagaimana juga ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. dan Yang Mulia Hakim Prof. Arief Hidayat, DPR RI memberikan Keterangan sebagai berikut: 78 a. Terhadap pemenuhan asas keterbukaan dalam tahapan penyusunan UU 1/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Saat tahap awal penyusunan NA dan RUU a quo yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI telah mendengar masukan dari berbagai pakar/akademisi dan praktisi BUMN, yaitu: a) Dr. N. Pininta Amburawu S.H., M.M., LL.M. yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2020 (vide Lampiran 9). b) Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2020 (vide Lampiran 10) dengan materi paparan pada Lampiran 11. 79 c) Dr. Riant Nugroho pada tanggal 23 September 2020 (vide Lampiran 12) dengan materi paparan pada Lampiran 13; d) Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. pada tanggal 23 September 2020 (vide Lampiran 12 dan Lampiran 14) dengan materi paparan pada Lampiran 15. 80 e) Rismawati, S.H., M.H. dan Dr. W. M. H. Susilowati, S.H., M.Hum. selaku akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan dalam kegiatan uji konsep yang dilakukan pada tanggal 10-12 September 2020 (vide Lampiran 16 dan Lampiran 17). f) PT. Bio Farma (Persero) dan PT. Pindad (Persero) dalam kegiatan uji konsep yang dilakukan pada tanggal 10-12 September 2020 (vide Lampiran 16). g) Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dalam kegiatan uji konsep yang dilakukan pada tanggal 7 – 9 Oktober 2020. Materi yang dipaparkan oleh Arief Rahman terdapat dalam Lampiran 18 dan laporan kegiatan terdapat dalam Lampiran 19. 81 (1) Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. (2) Irna Nurhayarti, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. h) PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero) dalam kegiatan uji konsep yang dilakukan pada tanggal 7 – 9 Oktober 2020 (vide Lampiran 19). 82 i) Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H pada tanggal 28 April 2021 (vide Lampiran 20) dengan materi narasumber pada Lampiran 21. j) Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., dan Dr. Muhammad Hamdi SE, MBA. 83 pada tanggal 2 September 2023 dengan materi narasumber pada Lampiran 38. 2) Pada tahap penyusunan NA dan RUU a quo, Komisi VI DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar/akademisi dalam kegiatan RDPU dan kunjungan kerja ke universitas, yaitu: a) Dr. Tanri Abeng, MBA, Dr. Toto Pranoto, dan Fazar Harry Sampurno pada kegiatan RDPU tanggal 23 Juni 2021 (vide Lampiran 24 s.d. Lampiran 27). 84 b) Akademisi Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum., Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H,, LL.M., M.Dev. Prac. (Adv), Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., dan Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. dalam kegiatan Kunjungan Kerja Panja Penyusunan NA dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI ke Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 27-29 Agustus 2021 (vide Lampiran 28). c) Akademisi Universitas Padjadjaran, yaitu Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., C.N., Dr. Nyulistiowati, S.H., M.H., C.N., Dr Anita Afriana, S.H., M.H., dan Rai Mantili S.H., M.H. dalam kegiatan Kunjungan Kerja Panja Penyusunan NA dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat tanggal 27-29 Agustus 2021 (vide Lampiran 29). 85 d) Akademisi Universitas Brawijaya, yaitu Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. dalam kegiatan Kunjungan Kerja Panja Penyusunan NA dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur tanggal 6-8 September 2021 (vide Lampiran 30). e) Akademisi Universitas Hasanuddin, yaitu Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., dan Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. dalam kegiatan Kunjungan Kerja Panja Penyusunan NA dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6-8 September 2021 (vide Lampiran 31). b. Terkait dengan proses pembahasan UU/2025 mulai dari tanggal 25 November 2024 hingga 4 Februari 2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 86 1) Pada tanggal 25 November 2024 Presiden menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI, Surat Presiden Nomor: R-64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 43). 2) Selanjutnya Pimpinan DPR RI menugaskan Pimpinan Komisi untuk membahas RUU a quo melalui Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor T/33/PW.11.01/01/2025 perihal Penugasan untuk membahas RUU a quo (vide Lampiran 44). 3) Pada tanggal 23 Januari 2025 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan (vide Lampiran 45) dan dapat dilihat dari pranala https://www.youtube.com/watch?v=LSyVub5mFDs 4) Pada tanggal 30 Januari 2025 DPR RI telah melaksanakan RDPU Panja Pembahasan RUU a quo dengan Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. dan Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum. (vide Lampiran 47) dengan materi yang dipaparkan narasumber tersebut dalam Lampiran 48 dan Lampiran 49. 87 5) Selanjutnya pada tanggal yang sama, pada 30 Januari 2025 DPR RI melanjutkan RDPU Pembahasan RUU a quo dengan Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H., LLM., dan Dr. Toto Pranoto (vide Lampiran 50) dan disiarkan langsung dalam platform Youtube dengan pranala https://www.youtube.com/watch?v=7onxJ_rCKho. Adapun materi paparan dari tiap narasumber disampaikan dalam Lampiran 51 s.d. Lampiran 53. a) Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D. (FEB-UI) 88 b) Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM. (FH-UI) c) Dr. Toto Pranoto 89 6) Pada 31 Januari 2025 DPR RI melaksanakan Rapat Panja dengan Pemerintah degan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU a quo (vide Lampiran 54). 7) Pada tanggal 1 Februari 2025 DPR RI melanjutkan Rapat Panja dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU a quo serta Pembentukan Timus dan Timsin (vide Lampiran 55). Rangkaian rapat pembahasan dilanjutkan dengan Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (vide Lampiran 56) dan Rapat Panja untuk mendengarkan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (vide Lampiran 57). Selanjutnya diadakan Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Pemerintah untuk membahas 90 Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, mendengar pendapat akhir mini fraksi, mendengar pendapat akhir Presiden, dan mengambil keputusan tingkat I atas pembahasan draf RUU a quo untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II (vide Lampiran 58). Rapat tersebut disiarkan secara langsung melalui platform Youtube melalui pranala https://www.youtube.com/watch?v=S0208KNzhv0&t=70s. 8) Pada tanggal 4 Februari 2025 DPR RI melaksanakan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 19/2003 dan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang (vide Lampiran 59). Rapat tersebut disiarkan langsung melalui platform Youtube dan dapat diakses melalui pranala https://www.youtube.com/watch?v=vAPdYOzk-_Q. 2. Terkait dengan partisipasi masyarakat yang memberikan dampak terhadap dinamika perumusan materi muatan RUU Perubahan Atas 91 UU 19/2003 sebagaimana ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA, DPR RI memberikan Keterangan sebagai berikut: a. Berdasarkan RDPU dengan para pakar/akademisi pada tahap pembahasan, diperoleh masukan dan pendapat terkait dengan dua belas pokok perubahan UU 19/2003, yaitu: 1. Presiden sebagai kepala pemerintahan memberikan kuasa atribusi kepada Menteri BUMN untuk pengelolaan BUMN. 2. Untuk penguatan pengelolaan BUMN, perlu dilakukan pemisahan antara fungsi regulator, Pembina dan pengawas BUMN dengan fungsi pengelolaan dan konsolidator aset BUMN. 3. Pembentukan Badan Pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang merupakan suatu badan hukum yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Menteri BUMN dalam melaksanakan fungsi sebagai pengelola dan konsolidator aset BUMN. 4. BPI Danantara akan bertanggung jawab dan melapor kepada Presiden dan diawasi oleh Menteri BUMN. 5. BPI Danantara memiliki organ yang terdiri dari: a) Dewan Pengawas (ex-officio Menteri BUMN; ex-officio Kementerian Keuangan; dan 1 pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden; dan b) Badan Pelaksana (Ketua dan Wakil Ketua) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. Presiden dapat membentuk dewan penasihat dimana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan mempunyai tugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Badan. 7. Menteri BUMN Bersama Badan akan mendirikan Holding Investasi dan Holding Operasional. Negara c.q. Menteri BUMN akan menjadi pemegang 1 lembar saham seri A Dwi Warna dan BPI Danantara akan memiliki 99,9% saham seri B. 8. Holding investasi akan berfokus pada pengelolaan dividen dan leveraging asset BUMN sedangkan holding operasional akan fokus pada pengelolaan BUMN. 9. Dengan adanya Badan, holding investasi dan holding operasional diharapkan untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan di BUMN 92 tidak lagi bergantung kepada APBN. Dalam perubahan UU BUMN ini, kebutuhan pendanaan yang berasal dari APBN dibatasi untuk penugasan khusus atau apabila Badan mengalami kesulitan likuiditas atau solvabilitas. 10. Dalam rancangan perubahan ketiga UU BUMN juga diatur peran dan keterlibatan DPR dan Menteri keuangan. 11. Peran DPR dalam pengelolaan BUMN antara lain: a. Memberikan persetujuan atas rencana privatisasi, dan pemberian modal negara atas penugasan dan setoran dividen; b. Memberikan konsultasi kepada Menteri dan BPI Danantara untuk penyusunan RKAP holding investasi dan holding operasional serta hapus buku dan hapus tagih; dan c. Meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di BUMN. 12. Peran Menteri keuangan dalam pengelolaan BUMN antara lain: a. Berkoordinasi dengan Menteri BUMN untuk penentuan alokasi dividen yang akan diberikan kepada negara serta pemberian PMN untuk penugasan khusus; b. Menempatkan perwakilan di dewan pengawas badan; dan c. Keanggotaan komite (privatisasi dan penyelamatan). b. Masukan dan pendapat dari para pakar/ahli kemudian dipertimbangkan dan menghasilkan rumusan akhir yang berbeda dari rumusan awal atau pokok perubahan awal, antara lain: Rumusan Awal Masukan Pakar Rumusan Akhir Pokok Perubahan UU 19/2003 1. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anggata Nusantara (BPI Danantara) yang merupakan suatu badan hukum yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Menteri BUMN Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum. Terdapat ambiguitas kewenangan BPI. Dalam RUU, kewenangan diberikan oleh Menteri Keuangan tetapi laporannya dan pertanggungjawabannya diberikan kepada Presiden. Seharusnya pada saat kewenangan diberikan oleh Menteri Keuangan, pelaporannya pun Pasal 3E UU 1/2025 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang- Undang ini. (2) Badan sebagaimana 93 Rumusan Awal Masukan Pakar Rumusan Akhir dalam melaksanakan fungsi sebagai pengelola dan konsolidator aset BUMN. 2. BPI Danantara akan bertanggung jawab dan melapor kepada Presiden dan diawasi oleh Menteri BUMN. disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM. Konstruksi kelembagaan dan kewenangan menteri BUMN dan BPI akan rancu. Konsep ini menjadikan BPI sebagai bagian dari Kementerian BUMN (delegasi). Dengan demikian, BPI tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada Menteri BUMN. dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain. (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden. (5) Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan perwakilannya di Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan Presiden. Pokok Perubahan UU 19/2003 Peran DPR dalam pengelolaan BUMN antara lain memberikan persetujuan dan rencana privatisasi, Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM. a. Penyertaan modal negara pada BUMN bukan suatu keharusan. Harus ada mekanisme pengawasan yang ketat dari DPR. Perlu dibedakan dan diperhatikan Pasal 4A UU 1/2025 (3) Menteri mengajukan penyertaan modal negara dalam rangka: a. pendirian Badan, 94 Rumusan Awal Masukan Pakar Rumusan Akhir dan pemberian modal negara atas penugasan dan setoran dividen. BUMN yang mendapatkan PMN. b. Prosedur pengajuan PMN: BUMN -> Menteri BUMN -> Menteri Keuangan -> DPR. c. Penugasan negara kepada BUMN harus diikuti dengan pembiayaan yang tidak merugikan kegiatan usaha BUMN. Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. perubahan penyertaan modal negara kepada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c. penambahan penyertaan modal negara kepada Badan; dan/atau d. penugasan Pemerintah Pusat, kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN untuk mendapat persetujuan. Pasal 1 angka 1 UU 19/2003 Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. a. Perlu dipertimbangkan Persero yang memiliki saham 1% dwiwarna dapat dikualifikasikan sebagai BUMN. b. Apakah Holding Investasi ingin dianggap sebagai “badan usaha milik negara”? Jika ya, maka dengan rencana kepemilikan BPI 99% dan Kementerian BUMN 1%, Pasal 1 UU 1/2025 Dalam Undang- undang ini, yang dimaksud dengan: a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: 95 Rumusan Awal Masukan Pakar Rumusan Akhir tidak memenuhi definisi BUMN. b. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau c. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. c. Selain itu terdapat pula masukan yang diberikan oleh kelompok masyarakat yang terdampak, yaitu PT. Bio Farma (Persero) dan PT. Pindad (Persero) dalam kegiatan uji konsep yang dilakukan pada tanggal 10-12 September 2020 (vide Lampiran 16) dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero) dalam kegiatan uji konsep yang dilakukan pada tanggal 7 – 9 Oktober 2020 (vide Lampiran 19) sebagai berikut: Narasumber Masukan PT. Bio Farma (Persero) dan PT. Pindad (Persero) 1. Hakikat BUMN sebagai fungsi sosial untuk kesejahteraan, melaksanakan pelayanan bagi kepentingan umum, tetap harus mencari keuntungan yang berarti komersial hybrid, sebagai tuntutan untuk pengelolaan secara profesional, akan mengaburkan hakikat BUMN, maka perlu pemilihan hakikat keberadaan BUMN yang telah mengalami pergeseran makna. Hal ini perlu perumusan yang tegas. 2. Diperlukan pengaturan yang tegas mengenai sumber modal untuk dapat berlaku sebagai badan privat yang 96 Narasumber Masukan mencari keuntungan kepemilikan (50 + 1) % atau skema pembagian 50% : 50% untuk bidang yang tidak termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak (lihat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945). 3. Penegasan mengenai tempat kedudukan memberikan kepastian bahwa BUMN harus mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah NKRI. Penentuannya dalam anggaran dasar juga sesuai dengan ketentuan dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. 4. Pertanggungjawaban Direksi terdiri dari tanggung jawab internal dan eksternal serta diuji dengan “Business Judgment Rule”. 5. RUU BUMN mengatur ketentuan pemilihan direktur utama Persero dengan melibatkan Menteri dan DPR melalui alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Sistem demikian menjadikan BUMN sebagai “alat bagi kepentingan kelompok tertentu/penguasa”. Sebaiknya dalam pemilihan direktur utama Menteri tidak perlu melibatkan DPR. Menteri dalam kapasitasnya sebagai pembantu Presiden cukup menggunakan daya upaya profesional dalam penjaringan calon direktur utama. BUMN didirikan tidak semata-mata memperoleh keuntungan, namun dapat dimaknai pula memperoleh keuntungan. Sebaiknya berkaitan dengan hal ini perlu ditegaskan bahwa pendirian BUMN dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, namun tetap melakukan pelayanan publik terlebih untuk cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak (untuk diposisi ini, ingat modalnya tetap negara harus (50+1)%. 6. Perlu ditegaskan mengenai kondisi dan waktu DPR melakukan pengawasan terhadap BUMN. Misalnya dalam proses untuk memilih perangkat kelengkapan BUMN 97 Narasumber Masukan seperti direksi dan juga dewan komisaris. Berkaitan dengan pemilihan direksi juga perlu ditegaskan mengenai kapan DPR dilibatkan atau tidak dilibatkan. Hal ini perlu diatur sebagai bentuk perwujudan hak prerogatif Presiden dalam memilih pembantunya. Adanya penegasan pengaturan demikian juga akan menjadi tonggak adanya BUMN yang sungguh independen tanpa campur tangan politik. Selanjutnya apabila telah terbentuk perangkat kelengkapan BUMN yang pemilihannya tanpa campur tangan politik, maka DPR dapat masuk dalam fungsi pengawasan tetapi bukan mengintervensi kepengurusan BUMN. 7. Dalam hal privatisasi, DPR perlu dilibatkan untuk memberikan persetujuannya. Namun untuk pembubaran, DPR tidak perlu dimintai persetujuan tetapi hanya pemberitahuan saja sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas Pemerintah dengan DPR dalam forum konsultasi. 8. Dewan Komisaris diwajibkan menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas setelah ditetapkan pengangkatannya untuk disampaikan kepada Menteri dan/atau RUPS. Selain itu juga dilakukan pengawasan baik secara internal dan eksternal oleh negara dan oleh pemegang saham. Kondisi demikian akan menyulitkan gerak langkah Dewan Komisaris dalam menjawab tantangan zaman untuk menyelenggarakan pengelolaan BUMN secara profesional dan komersial. Oleh sebab itu, sebaiknya perlu ditegaskan salah satu mekanisme saja, yakni jika telah ditetapkan dalam bentuk swasta maka cukup pakta integritas kepada RUPS. 9. Bab tentang Ketentuan Penutup. Masa penyesuaian BUMN yang telah berdiri terhadap ketentuan UU BUMN yang baru sebaiknya paling lama 5 (lima) tahun terhitung 98 Narasumber Masukan sejak UU ini mulai berlaku. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa penyesuaian BUMN menurut UU yang lama ke yang baru tidaklah mudah, terlebih untuk memandirikan BUMN dari intervensi pihak lain, khususnya pihak legislator sebagai lembaga politik dan punya agenda politik sendiri terhadap keberadaan BUMN. Belum lagi kesiapan penataan modal negara yang disertakan dalam modal BUMN yang harus disinkronkan dengan UU Keuangan Negara, hal ini terkait tanggung jawab dan pengelolaannya. PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero) 1. Pasal 3 ayat (1) huruf d a. Menambah penjelasan terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf d, yaitu menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis; b. bahwa “cakupan penyelenggaraan kemanfaatan umum” yang dimaksud termasuk cagar budaya. Alasannya bahwa TWC dibentuk dengan penugasan pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya. 2. Penyertaan Modal Negara 99 Narasumber Masukan Setuju untuk tetap mengatur adanya PMN kepada BUMN, khusus untuk penugasan pemerintah/proyek pemerintah yang berkaitan dengan multiplier effect bagi masyarakat. Namun untuk business as usual, PMN tidak diperkenankan. 3. Pasal 20 Menambah persyaratan untuk calon anggota Direksi, yaitu tidak pernah terkena kasus korupsi. 4. Pasal 75 – Anak Perusahaan Selain anak perusahaan yang dibentuk untuk pengembangan usaha induk, perlu ditambahkan bahwa persyaratan pendirian anak perusahaan karena memang dipersyaratkan regulasi untuk berdiri. Misalnya pada proyek infrastruktur dimana 1 PT berdiri untuk mengelola 1 jenis proyek. 5. Bab XVI tentang Pembinaan dan Kerjasama a. Proporsi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar 4% akan mengurangi kemampuan BUMN untuk berkinerja. b. Tidak semua BUMN memiliki kemampuan untuk menyalurkan program kemitraan, sehingga seringkali menyerahkan kepada BUMN lain (dalam hal ini PT. PNM (Persero) untuk mengelola, walaupun penilaian terhadap perusahaan menjadi turun, hingga 75%). 3. Terkait dengan pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan asas kehasilgunaan, sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Terhadap pemenuhan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan UU 1/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 100 1) Bahwa pembentukan UU 1/2025 tidak terlepas dari adanya urgensi nasional yang guna memperkuat peran strategis perusahaan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Regulasi yang lebih adaptif dinilai diperlukan agar BUMN dapat berinovasi, bertransformasi, dan semakin kompetitif di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Sejak awal periode Keanggotaan DPR RI 2024-2029, Komisi VI DPR RI telah memprioritaskan pembahasan revisi UU 19/2003 pada tahun 2025. Hal ini dilaksanakan untuk BUMN lebih kompetitif dan mampu mengejar ketertinggalan dari pesaing global. Adanya urgensi tersebut dalam praktiknya juga ditegaskan dengan menempatkan RUU a quo menjadi prioritas utama yang dibuktikan bahwa UU 1/2025 merupakan undang-undang yang pertama kali diundangkan pada masa keanggotaan baru (https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/53833/t/Revisi+UU+BUMN+ Mendesak%2C+Amin+AK%3A+Perlu+Regulasi+yang+Adaptif+d an+Modern). 2) Terkait dengan asas kejelasan tujuan, juga telah jelas disampaikan oleh MK dalam Putusan Nomor 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum, maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas kejelasan tujuan. 3) Bahwa maksud dan tujuan penyusunan UU 1/2025 telah jelas tercantum dalam Penjelasan Umum UU 1/2025 sebagaimana diuraikan sebagai berikut: Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. 101 Upaya peningkatan efisiensi BUMN sangat penting dilakukan untuk mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai salah satu alat Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan Negara. Mengingat peran strategis BUMN baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan, diperlukan BUMN yang berdaya saing secara global. 4) Bahwa hal tersebut juga telah secara langsung disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Prof Arief Hidayat dalam Sidang Perkara Nomor 52 dan 64/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa kejelasan tujuan direvisinya UU 1/2025 dikaitkan dengan tujuan negara serta visi dan misi negara pada sistem pembangunan nasional yang dibangun jangka panjang yang selaras tertuang dalam 8 (delapan) misi utama Presiden yang disebut dengan Asta Cita. b. Terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan UU 1/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Penjelasan Pasal 5 huruf d UU Pembentukan PUU menjelaskan bahwa, “setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. Bahwa pembentukan UU 1/2025 telah mempertimbangkan ketiga aspek tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Akademik dan yang dikembangkan lebih lanjut dalam konsiderans Menimbang. 2) Dalam aspek filosofis, pembentukan UU 1/2025 merupakan manifestasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. BUMN merupakan pengejawantahan Negara untuk melakukan pengelolaan bumi, air, kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang perlu dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk 102 menuju arah pengelolaan yang lebih profesional untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat Indonesia. 3) Pembentukan UU 1/2025 juga berlandaskan pada aspek sosiologis yang mendasarkan pada efektivitas pelaksanaan undang-undang sebelumnya. Beberapa permasalahan dalam praktik penyelenggaraan BUMN yang perlu diperjelas yaitu mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan. Perbedaan interpretasi mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan. Perbedaan interpretasi berimplikasi pada tanggung jawab hukum pengelolaan keuangan negara, khususnya jika terjadi pengambilan keputusan oleh direksi dalam menjalankan perseroan. Kerugian BUMN dalam paradigma keuangan negara dapat dianggap sebagai kerugian negara (state loss) dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, sedangkan kerugian BUMN dalam paradigma korporasi, dianggap sebagai kerugian usaha (bussiness loss). Dalam paradigma korporasi, jika terjadi kerugian usaha, direksi dilindungi oleh prinsip BJR yang dilaksanakan berdasarkan fiduciary duty dan statutory good faith, persoalan praktik pemisahan anak perusahaan (spin off) dan berbagai persoalan lainnya. Dengan memperhatikan aspek sosiologis tersebut, maka penyusunan UU 1/2025 telah jelas menerapkan prinsip dapat dilaksanakannya norma UU 1/2025 ke depan. 4) Penerapan asas dapat dilaksanakannya suatu undang-undang dalam pembentukan UU 1/2025, juga tidak terlepas dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Penyesuaian pengaturan dilakukan melalui penyempurnaan baik terkait dengan UU tentang BUMN itu sendiri maupun sinkronisasi dengan Undang-Undang lain yang terkait dengan BUMN antara lain, UU tentang Akuntan Publik, UU tentang Kementerian Negara, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang Keuangan Negara, UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang Perbendaharaan Negara, UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU tentang Kepailitan 103 dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan dilakukannya penyesuaian pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya maka telah UU 1/2025 secara yuridis dapat dilaksanakan. 5) Adapun terhadap pemenuhan asas dapat dilaksanakan, MK telah berpendapat dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 79/UUU-XVII/2019 dalam paragraf [3.15.4] yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan melalui pengujian materiil sebagaimana dikutip sebagai berikut: [3.15.4] b). berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. c. Terhadap pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan UU 1/2025, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan 79/UU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, [3.15.4] d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang- undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. 2) Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan strategis. Dalam konteks ini BUMN berperan dalam perkembangan perekonomian nasional pada 104 umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. Bahwa pembentukan UU a quo merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara melalui BUMN harus bertujuan agar masyarakat dapat lebih menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata tanpa terkecuali. 3) Bahwa tercapainya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan juga telah dibuktikan dengan adanya kenaikan signifikan beberapa saham BUMN bahkan non-BUMN setelah dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Adanya BPI Danantara telah menciptakan sentimen positif terhadap BUMN karena mendorong integrasi dan digitalisasi antar BUMN, terutama dalam sistem informasi keuangan, pengadaan, dan logistik, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi potensi kebocoran atau korupsi. Pembentukan BPI Danantara yang mendapatkan dukungan regulasi dan politik telah memberikan rasa aman bagi investor. Hal ini menunjukkan pembentukan BPI Danantara sebagai badan pengelola investasi berdasarkan UU 1/2025 telah memenuhi proyeksi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan UU 1/2025. (https://www.cnbcindonesia.com/research/20250612074205-128- 640262/5-saham-ini-terbang-usai-kena-angin-segar- danantara?mtype=mpc.w.B-boxccxmpcxmp-modelB) 4. Terkait dengan pencantuman RUU Perubahan Atas UU 19/2003 dalam dokumen perencanaan dan terkait dengan pembentukan UU 1/2025 105 sebagai tindak lanjut Putusan MK, sebagaimana permintaan Yang Mulia Prof dan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H., DPR RI memberikan Keterangan sebagai berikut: a. Bahwa penyusunan NA dan RUU a quo telah dilakukan pada tahun 2020 oleh Badan Keahlian DPR RI cq. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang. Permintaan tersebut didasarkan pada Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang menempatkan RUU a quo pada nomor 11. Dengan demikian proses penyusunan NA dan RUU a quo dimulai pada saat RUU a quo terdapat dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. b. Daftar Prolegnas Prioritas Tahunan terdiri dari dua tabel, yaitu tabel yang memuat judul RUU dan tabel yang memuat Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Meskipun RUU Perubahan Atas UU 19/2003 tidak termasuk dalam 41 judul RUU pada Tabel Pertama, namun RUU a quo telah memenuhi kriteria untuk ditempatkan sebagai RUU a quo dalam kategori kumulatif terbuka akibat adanya Putusan MK. Pada Tabel Kedua telah menyebutkan secara eksplisit judul RUU yang berstatus sebagai RUU kumulatif terbuka akibat Putusan MK. Akan tetapi rumusan kalimat dalam Tabel tersebut menggunakan frasa “antara lain” yang menunjukkan bahwa dimungkinkan adanya pengusulan RUU selain dari judul RUU yang tercantum dalam daftar RUU kumulatif terbuka. Penggunaan frasa tersebut juga untuk mengantisipasi adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti Putusan MK dalam bentuk perubahan undang-undang pada tahun berjalan tanpa melalui proses perubahan Prolegnas. c. Selain adanya Putusan MK yang perlu ditindaklanjuti dengan mengubah UU 19/2003, terdapat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang memberikan penafsiran mengenai kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN. Berdasarkan surat edaran tersebut, Mahkamah Agung memberi ketegasan bahwa kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN bukan merupakan kerugian negara selama modalnya bukan berasal APBN atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan anak perusahaan BUMN tersebut tidak menerima/menggunakan fasilitas negara. 106 Artinya, diperlukan ketelitian untuk dapat memilah dan menelusuri sumber permodalan anak perusahaan BUMN tersebut untuk dapat menentukan apakah kerugian yang timbul merupakan kerugian negara atau tidak. Meskipun Surat Edaran ini hanya berlaku di lingkup Mahkamah Agung, namun pada praktiknya hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian sebab setiap persoalan hukum yang menyangkut kerugian keuangan negara, pada akhirnya akan diperiksa di pengadilan di bawah Mahkamah Agung. d. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan MK dan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka terlihat adanya perdebatan dan perbedaan pandangan khususnya terkait dengan pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara. Oleh karena banyaknya perdebatan terkait status kekayaan BUMN yang memberikan dampak pada pelaksanaannya dan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka DPR RI bersama dengan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang mengambil langkah terhadap arah politik hukum UU 19/2003 dengan menegaskan status dan kedudukan BUMN dalam UU 1/2025. e. Berikut akan diuraikan materi muatan revisi UU 19/2003 yang berkaitan erat dan merupakan bentuk konkret tindak lanjut atas pertimbangan hukum MK dalam berbagai putusan tersebut, antara lain: 1) Ketentuan Pasal 62D ayat (1) dan ayat (4) UU 1/2025 yang menyatakan bahwa BUMN mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih dan BUMN wajib terus melakukan upaya penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelum piutang dilakukan hapus tagih. Materi muatan ini merupakan konsekuensi hukum dari pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa piutang badan atau BUMN telah dikeluarkan dari lingkup piutang negara, sehingga terhadap penyelesaiannya dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing BUMN. 107 2) Ketentuan Pasal 5 UU 1/2025 yang menyatakan bahwa modal BUMN yang berasal dari APBN dan non-APBN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Materi muatan ini mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekayaan negara yang turut serta menjadi modal usaha BUMN, pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business judgement rules) dan bukan pada goverment judgement rules serta berimplikasi diperlukan penyesuaian pengaturan terkait pengawasan BUMN. Dalam pertimbangan tersebut Mahkamah juga menyatakan bahwa penyesuaian ini merupakan ranah pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu, mendasarkan pada pertimbangan tersebut pembentuk undang-undang telah melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan prinsip tata kelola dan pengawasan terhadap BUMN dalam UU 1/2025. 3) Ketentuan Pasal 8 menegaskan bahwa BUMN berbentuk badan hukum yang terdiri atas Persero dan Perum. Selain itu, Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 juga telah mengatur tegas mengenai kedudukan dan mekanisme RUPS sebagai organ tertinggi perseroan. Materi muatan dalam pasal-pasal tersebut menindaklanjuti Putusan MK Nomor 12 dan 14/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya Mahkamah memberikan pertimbangan bahwa BUMN merupakan subjek hukum yang berupa badan hukum (rechtspersoon atau legal person). Sebagai badan hukum maka terhadap BUMN juga berlaku segala ketentuan dan prinsip- prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas termasuk menempatkan segala keputusan tertinggi dalam RUPS. 5. Terkait dengan pelaksanaan penyerapan aspirasi dan masukan masyarakat melalui teknologi digital, sebagaimana juga ditanyakan oleh Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., DPR RI memberikan Keterangan sebagai berikut: 108 a. Bahwa dalam website DPR RI, telah dibuka satu laman khusus dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat (vide https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan- dewan/32/informasi-tugas). Dalam laman tersebut terdapat empat bagian, yaitu: 1) “Pengaduan ke DPR RI” (vide https://pengaduan.dpr.go.id/); 2) “Pengaduan ke Pemerintah” (vide https://dpr.lapor.go.id/); 3) “Partisipasi Masyarakat” (vide https://www.dpr.go.id/tentang- dpr/alat-kelengkapan-dewan/32/informasi-tugas); dan 4) “Kunjungan Masyarakat” (vide https://humas.dpr.go.id/). b. Pada bagian “Partisipasi Masyarakat”, masyarakat dapat menyampaikan masukan dan aspirasinya terhadap proses pembentukan undang-undang maupun terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Melalui laman Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU), masyarakat dapat memberikan aspirasi dan masukan secara online dalam dua kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, yaitu pada saat “Rencana Penyusunan NA dan RUU” dan telah terdapat “Konsep Awal NA dan RUU”. Dengan adanya SIMAS PUU, penyusunan NA dan RUU dapat dengan mudah menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memudahkan masyarakat dalam memberi masukan terhadap NA dan RUU kapanpun dan dimanapun. c. Pada kegiatan “Rencana Penyusunan NA dan RUU”, masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasi dengan cara menjawab pertanyaan yang telah tersedia dalam laman tersebut dan/atau dengan cara mengunggah masukan tertulis melalui laman tersebut. Adapun dalam hal telah terdapat “Konsep Awal NA dan RUU”, masyarakat dapat mengunduh dokumen konsep awal NA dan konsep awal RUU yang telah disusun oleh Badan Keahlian DPR RI. Terhadap dokumen tersebut, masyarakat juga dapat memberikan masukan dan aspirasi dengan cara menjawab pertanyaan yang telah tersedia dalam laman tersebut dan/atau dengan cara mengunggah masukan tertulis melalui laman SIMAS PUU. 109 d. Terhadap masukan yang telah diberikan oleh masyarakat, secara prosedural Badan Keahlian DPR RI akan menindaklanjuti setelah mencermati terlebih dahulu masukannya untuk menentukan pada bagian apa masukan tersebut dapat dimasukkan ke dalam NA dan RUU. Hal ini untuk memastikan bahwa masukan masyarakat tepat sasaran. Kemudian Badan Keahlian DPR RI melakukan kajian dan mendiskusikan dengan para pakar/ahli terhadap masukan tersebut untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan NA dan RUU. e. SIMAS PUU memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa membatasi masyarakat ke dalam kelompok usia, pekerjaan, jenis kelamin, kepentingan, dan lainnya, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses penyusunan NA dan RUU. Masukan masyarakat melalui SIMAS PUU dapat digunakan dalam perbaikan materi muatan NA dan RUU. f. Bahwa selain memanfaatkan sistem teknologi informasi, keanggotaan DPR RI periode 2024-2029 melakukan terobosan dengan membentuk satu alat kelengkapan baru, yaitu Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). Pembentukan ini berdasarkan ketentuan Pasal 72 huruf g dan Pasal 81 huruf j UU MD3 yang menyatakan bahwa “DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat” dan “Anggota DPR berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”. g. Bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Oktober 2024, telah dibentuk BAM DPR RI yang bertugas untuk: 110 1) menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung; 2) menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat; 3) menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti; 4) melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD; 5) melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait; dan 6) menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningful participation pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang. h. Meskipun telah terdapat platform dan aplikasi yang membuka ruang partisipasi publik, DPR RI senantiasa berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem penyerapan aspirasi masyarakat dan partisipasi publik dengan menggunakan teknologi informasi. B. Bahwa sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli 2025, DPR RI memberikan Keterangan Tambahan sebagai berikut: 1. Terkait dengan pelibatan DPD RI dalam pembahasan RUU a quo sebagaimana pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H., DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dalam praktiknya undang-undang yang materi muatannya langsung terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti UU tentang Mineral dan Batu Bara dan UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah mengikutsertakan DPD RI dalam pembahasan. Begitu pula dalam pembahasan UU tentang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang juga mengikutsertakan DPD RI. b. Adapun terkait dengan kelembagaan yang salah satu bidang usahanya mengelola sumber daya alam diatur dalam undang-undang yang tersendiri. Lembaga tersebut memiliki tingkatan yang berbeda, yaitu tingkat nasional yang dikelola oleh BUMN, tingkat daerah yang dikelola oleh badan usaha milik daerah, dan tingkat desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa. 111 c. Mendasarkan pada kewenangan DPD RI, maka keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa akan lebih relevan. 2. Terkait dengan pintu masuk pembahasan RUU Perubahan Atas UU 19/2003 sebagaimana yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., DPR RI menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa RUU Perubahan Atas UU 19/2003 telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Jangka Menengah Tahun 2020-2025 dan selalu masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dirinci berikut: 1) terdapat pada nomor 55 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (vide Lampiran 1); 2) terdapat pada nomor 11 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (vide Lampiran 2); 3) terdapat pada nomor 5 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 (vide Lampiran 3); 4) terdapat pada nomor 4 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2022 (vide Lampiran 4); 5) terdapat pada nomor 5 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2023 (vide Lampiran 5); 6) terdapat pada nomor 7 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2024 (vide Lampiran 6). Oleh karena proses penyusunan NA dan RUU telah mulai dilakukan pada tahun 2020, maka pembentukan UU 1/2025 berdasarkan pada Prolegnas Prioritas Tahunan. b. Bahwa praktik penetapan masuknya RUU dalam Prolegnas Prioritas di DPR RI didasarkan pada kuota alokasi per Komisi, yang berjumlah antara satu hingga dua RUU tiap tahunnya. Bahwa Komisi VI DPR RI dibantu oleh Badan Keahlian DPR RI, selama tahun 2024 telah menyiapkan dan melakukan proses penyusunan 3 (tiga) RUU yang telah mendapat dukungan dan memenuhi aspirasi masyarakat, yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Konsumen, RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Larangan Praktek Monopoli dan 112 Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan RUU tentang Perubahan Atas UU Badan Usaha Milik Negara. Bahwa terkait dengan perkembangan penyusunan ketiga RUU tersebut, hanya RUU tentang Perubahan Atas UU BUMN yang telah mencapai tingkat persetujuan DPR RI untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR melalui Surat DPR RI Nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 perihal penyampaian RUU usul DPR RI tertanggal 25 September 2024. c. Oleh karena terdapat alokasi jumlah RUU per Komisi yang dapat dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025, maka Komisi VI DPR RI berkeputusan bahwa RUU yang masuk dalam daftar prioritas adalah RUU tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Konsumen dan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemilihan RUU tersebut dengan pertimbangan bahwa kedua RUU tersebut masih dalam proses penyusunan, sedangkan RUU tentang Perubahan Atas UU BUMN sudah menyelesaikan tahap penyusunan dan dapat dilanjutkan proses pembentukannya melalui pintu kumulatif terbuka karena adanya Putusan MK tanpa harus masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Dengan demikian pada tahun 2025 Komisi VI DPR RI tetap dapat melanjutkan proses penyusunan 2 RUU dan pembahasan 1 RUU sesuai dengan perencanaan. 3. Terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri BUMN selaku wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU a quo sebagaimana pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pendapat Pemerintah mengenai suatu rancangan undang- undang yang diusulkan oleh DPR RI disampaikan pada tahap pembahasan, yakni dalam Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan Pasal 68 ayat (4) huruf c UU tentang Pembentukan PUU, dalam Pembicaraan Tingkat I Presiden menyampaikan pendapat dalam dua kali kesempatan, yaitu “Pandangan Presiden” pada saat Rapat Kerja dengan agenda pengantar musyawarah dan “Pendapat Mini Presiden” 113 pada akhir Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf c UU tentang Pembentukan PUU, Presiden menyampaikan “Pendapat Akhir Presiden”. Adapun berdasarkan Pasal 65 UU tentang Pembentukan PUU Presiden dapat menugasi menteri untuk melakukan pembahasan undang-undang bersama dengan DPR RI, dengan demikian seluruh pendapat yang disampaikan oleh menteri-menteri yang ditugasi merupakan suatu satu-kesatuan yang mewakili Presiden. b. Bahwa pendapat yang bersifat satu-kesatuan tersebut dalam pembentukan UU 1/2025, juga disampaikan dalam beberapa tahapan antara lain: 1) Penyampaian pandangan dari Presiden terkait dengan RUU a quo yang disampaikan oleh Menteri BUMN pada Rapat Kerja 23 Januari 2025 (vide Lampiran 45). 2) Penyampaian pendapat mini Presiden terkait RUU a quo yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dalam Rapat Kerja 1 Februari 2025 (vide Lampiran 58). 3) Penyampaian pendapat akhir Presiden terkait dengan RUU a quo yang disampaikan oleh Menteri BUMN dalam Rapat Paripurna 4 Februari 2025 (vide Lampiran 59). 4. Terkait dengan evaluasi Prolegnas sebagaimana yang ditanyakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H., DPR RI memberikan keterangan bahwa evaluasi dapat dilakukan terhadap Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan. Evaluasi terhadap Prolegnas Jangka Menengah dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun berikutnya. Adapun Evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dalam konteks pembentukan UU 1/2025 yang dilanjutkan pada tahun 2025, tidak diperlukan evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2025 karena RUU Perubahan Atas UU 19/2003 telah memenuhi syarat kumulatif terbuka akibat adanya Putusan MK. 114 IV. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020); dan c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 115 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Dewan Perwakilan Rakyat juga menyerahkan Daftar Lampiran Keterangan DPR yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: DAFTAR LAMPIRAN KETERANGAN DPR Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 1 17 Desember 2019 Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2020-2024 2 22 Januari 2020 Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2020 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Tahun 2020-2024 3 23 Maret 2021 Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2021 4 15 Desember 2022 Fotokopi Keputusan DPR Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 116 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 5 3 Oktober 2023 Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 14/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 6 3 Oktober 2023 Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 15/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2024 7 19 November 2024 Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 8 24 Februari 2020 Fotokopi Nota Dinas Nomor TU/1145/KOM.VI/DPR RI/II/2020 perihal Permintaan Penyiapan NA dan draf RUU a quo kepada Badan Keahlian DPR RI cq. Kepala Pusat Perancangan Undang- undang 9 18 Juni 2020 Fotokopi Surat Undangan Diskusi dengan Dr. Pininta Ambuwaru, Tambahan Catatan Masukan Narasumber, dan Rekaman Audio Diskusi 10 16 Juli 2020 Fotokopi Laporan Singkat Diskusi Pakar dengan Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. 11 16 Juli 2020 Materi Paparan Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. 117 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 12 23 September 2020 Fotokopi Laporan Singkat Diskusi Pakar dengan Dr. Riant Nugroho 13 23 September 2020 Materi Paparan Dr. Riant Nugroho 14 23 September 2020 Pointer Moderator Diskusi dengan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S 15 23 September 2020 Materi Paparan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S 16 10 – 12 September 2020 Poin Moderator Kegiatan Uji konsep NA dan RUU ke Provinsi Jawa Barat 17 10 – 12 September 2020 Materi Paparan Rismawati, S.H., M.H. 18 7 – 9 Oktober 2020 Materi Paparan Arief Rahman 19 7 – 9 Oktober 2020 Fotokopi Laporan Uji Konsep RUU BUMN ke Provinsi D.I.Yogyakarta 20 28 April 2021 Fotokopi Laporan Singkat Diskusi Pakar dengan Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. 21 28 April 2021 Fotokopi Materi Paparan Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. 22 Tangkapan Layar SIMAS PUU draf NA RUU BUMN dalam https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas- puu/detail-na/id/106 23 Tangkapan Layar SIMAS PUU konsep awal RUU BUMN dalam https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas- puu/detail-ruu/id/107 24 23 Juni 2021 Fotokopi Laporan Singkat RDPU Komisi VI DPR RI dengan Dr. Tanri Abeng MBA, Dr. Toto Pranoto, dan Fazar Harry Sampurno 25 23 Juni 2021 Pointers Materi Dr. Tanri Abeng MBA 26 23 Juni 2021 Materi Paparan Toto Pranoto 118 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 27 23 Juni 2021 Materi Paparan Harry Sampurno 28 27 – 29 Agustus 2021 Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja ke Universitas Gadjah Mada 29 27 – 29 Agustus 2021 Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja ke Universitas Padjadjaran 30 6 – 8 September 2021 Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja ke Universitas Brawijaya 31 6 – 8 September 2021 Fotokopi Laporan Kunjungan Kerja ke Universitas Hasanuddin 32 8 November 2021 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Intern Panja Penyusunan NA dan RUU a quo 33 16 November 2021 Fotokopi Risalah Rapat Panja Penyusunan NA dan RUU a quo dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI, Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II 34 26 -27 November 2021 Fotokopi Catatan Rapat Panja Penyusunan NA dan RUU a quo dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI 35 14 Desember 2021 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Intern Komisi VI DPR RI dengan agenda Laporan Panja Penyusunan NA dan RUU a quo 36 14 Desember 2021 Fotokopi Surat Pimpinan Komisi VI kepada Pimpinan Badan Legislasi Nomor: B/16783/LG.01.01/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Penyampaian Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik tentang BUMN 37 19 Januari 2022 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR dengan acara Penjelasan Pengusul terkait Harmonisasi RUU a quo 38 2 September 2023 Fotokopi Laporan Singkat Uji Konsep RUU BUMN ke D.I.Yogyakarta 119 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 39 13 September 2023 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dengan acara Pengambilan Keputusan atas Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU dan Surat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI Nomor: B/686/LG.01.01/IX/2023 kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian RUU 40 2 Oktober 2023 Fotokopi Surat Pimpinan Komisi VI DPR RI kepada Pimpinan DPR RI Nomor: B/703/LG.01.01/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 perihal Permintaan Penjadwalan dalam Rapat Paripurna DPR RI 41 3 Oktober 2023 Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPR RI pengambilan keputusan RUU a quo menjadi usul inisiatif DPR RI 42 25 September 2024 Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Presiden Joko Widodo dengan nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 perihal penyampaian RUU usul DPR RI 43 25 November 2024 Fotokopi Surat Presiden Prabowo kepada Ketua DPR RI Nomor: R-64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU a quo 44 22 Januari 2025 Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor T/33/PW.11.01/01/2025 perihal Penugasan untuk membahas RUU a quo 45 23 Januari 2025 Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri 120 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan 46 23 Januari 2025 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Intern Komisi VI DPR RI Pembentukan Panja Pembahasan RUU BUMN 47 30 Januari 2025 Fotokopi Laporan Singkat RDPU Panja Pembahasan RUU a quo dengan Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. dan Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum 48 30 Januari 2025 Materi RDPU Paparan Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I 49 30 Januari 2025 Materi RDPU Paparan Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum 50 30 Januari 2025 Fotokopi Laporan Singkat RDPU Panja Pembahasan RUU a quo dengan Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H., LLM., dan Dr. Toto Pranoto 51 30 Januari 2025 Materi RDPU Paparan Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D. 52 30 Januari 2025 Materi RDPU Paparan Dr. Yuli Indrawati, S.H., LLM. 53 30 Januari 2025 Materi RDPU Paparan Dr. Toto Pranoto 54 31 Januari 2025 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas Daftar Inventariasi Masalah (DIM) RUU a quo 55 1 Februari 2025 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja Pembahasan DIM dan Pembentukan Timus Timsin 56 1 Februari 2025 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi 121 Nomor Lampiran Tanggal Dokumen Nama Dokumen 57 1 Februari 2025 Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja Laporan Timus Timsin 58 1 Februari 2025 Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I atas pembahasan draf RUU a quo untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II 59 4 Februari 2025 Fotokopi Risalah Rapat Paripurna dengan salah satu agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 19/2003 dan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang 60 4 Februari 2025 Fotokopi Surat Ketua DPR RI kepada Presiden Nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 perihal Persetujuan terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan pada 6 Agustus 2025 mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni Dr. N. Pininta Ambuwaru, SH. MM. MH. LL.M, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut: Saksi Dewan Perwakilan Rakyat Dr. N. Pininta Ambuwaru, SH. MM. MH. LL.M 122 1. Saksi merupakan seorang akademisi yang mengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu Hukum dengan konsentrasi pada Hukum Perusahaan di Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi. 2. Pada tanggal 18 Juni 2020, Saksi diminta oleh pihak DPR untuk berdiskusi mengenai pembahasan perubahan Undang-Undang BUMN. 3. Pada saat diskusi Tahun 2020, Saksi telah menggarisbawahi mengenai batasan pengertian BUMN yang perlu dipilih, apakah masuk dalam rezim keuangan negara atau rezim korporasi selain pembatasan yang jelas antara rezim keuangan negara dan rezim korporasi; 4. Saksi juga memberikan usulan pada saat itu bahwa BUMN dibagi berdasarkan klasifikasi dan tujuan awalnya. Apabila BUMN tersebut didirikan untuk melayani kepentingan umum, maka tidak perlu dibebani untuk menciptakan keuntungan, tetapi apabila BUMN tersebut dibentuk untuk memberikan dividen bagi negara, maka seharusnya BUMN tersebut tidak lagi masuk dalam ranah keuangan negara. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengalaman dan praktik yang terjadi akan sedikit menghambat bagi BUMN untuk bergerak lebih cepat dan karena rezim keuangan negara menyebabkan banyaknya direksi BUMN untuk mengambil tindakan; 5. Saksi menyampaikan bahwa selain ada beberapa pasal dan ketentuan yang mengatur mengenai anak perusahaan juga itu dibedakan dengan anak perusahaan (cucu) BUMN terkait perolehan berapa persen sebenarnya yang dimiliki oleh BUMN sehingga bisa masuk dalam ranah yang disebut dengan anak perusahaan; 6. Kemudian hal penting lain menurut Saksi yang dibahas dengan DPR adalah mengenai suatu BUMN apakah harus diperiksa oleh BPK, maka dicantumkan secara jelas, mengenai bagaimana mekanisme BPK bisa memeriksa BUMN yang bersangkutan; 7. Hal lebih paling penting lagi adalah BUMN penugasan, karena kalau memang ditugaskan dan kemudian terjadi kerugian karena memang mungkin penugasan itu tidak memberikan keuntungan, sehingga memberatkan keuangan BUMN, maka seharusnya pemerintah memberikan kompensasi; 8. Saksi menjawab pertanyaan dari para Pemohon 52/PUU-XXIII/2025 yaitu bahwa Saksi menerima naskah akademik UU yang diujikan a quo. Saksi dan 123 Anggota DPR bahkan membahas terkait isu dimaksud satu per satu sampai per pasal. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2025, kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2025, serta tambahan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Perkara 52/PUU-XXIII/2025: a. Bahwa Pemohon 1 mendalilkan tidak mendapatkan akses secara mudah dan transparan dalam mengakses Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut RUU BUMN Perubahan) dan/atau naskah akademik pada tahap pembentukan, sehingga melanggar hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 28F UUD NRI 1945. b. Bahwa dengan tidak mudahnya akses terhadap Naskah Akademik dan draf RUU BUMN Perubahan dimaksud menyebabkan ketidaktahuan dalam substansi yang mengakibatkan pemberian masukan dari para Pemohon sebagai masyarakat mengenai RUU BUMN Perubahan tidak bisa berjalan, sehingga melanggar prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) dan melanggar hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. c. Bahwa proses pembentukan UU BUMN 1/2025 tidak mematuhi hukum yang berlaku, sehingga melanggar hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. d. Bahwa praktik pembentukan program legislasi RUU BUMN Perubahan oleh DPR menyerupai praktik pembentukan RUU Carry Over meskipun secara hukum positif RUU BUMN Perubahan bukan Carry Over sehingga UU BUMN 1/2025 adalah tidak sah karena tidak melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai sebagaimana pembentukan RUU Non-Carry. 124 e. Bahwa proses pembentukan RUU BUMN Perubahan yang tidak sesuai prosedural dikarenakan hanya terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah daripada terdaftar dalam Prolegnas Prioritas Tahunan tanpa adanya prosedur perubahan untuk didaftarkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, sehingga menyebabkan adanya kecacatan formil. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) 1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “UU MK”, jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023, Para Pemohon harus dapat membuktikan: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. Ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. B. Tanggapan Pemerintah Atas Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 125 1. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian yang diderita oleh para Pemohon, yang didasarkan bahwa: a. Para Pemohon tidak terhalang dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan UU BUMN 1/2025. Hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, seperti hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak mendapatkan pendidikan, tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh berlakunya UU BUMN 1/2025. b. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari para Pemohon akibat berlakunya UU BUMN 1/2025 hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan tidak sesuai dengan syarat- syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. 2. Bahwa menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon 1 dalam Perkara 52/PUU- XXIII/2025 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut: 1) Pemohon I dan Pemohon II sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan aktivis yang mengimplementasikan ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan, serta Pemohon I sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa UI (DPM UI) tidak dilanggar hak konstitusionalnya sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan terbitnya UU BUMN 1/2025. Dengan terbitnya UU BUMN 1/2025 justru lebih memberikan kepastian hukum mengenai sistem pengelolaan BUMN yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. 2) Pemohon I dan Pemohon II sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, aktivis yang mengimplementasikan ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan, dan pembayar pajak tidak dilanggar hak konstitusionalnya sebagaimana diberikan 126 dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28F UUD 1945 dalam meningkatkan kualitas hidupnya dengan terbitnya UU BUMN 1/2025. Dengan terbitnya UU BUMN 1/2025 justru bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali terhadap Pemohon 1. 3) Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan dirinya sebagai pembayar pajak tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas hak pemohon pembayar pajak yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 terhadap dalil kerugian konstitusional yang diajukan oleh pemohon pembayar pajak. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 010/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan pertimbangan bahwa pembayar pajak tidak serta- merta memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, jika tidak terdapat kaitan yang cukup antara kerugian hak konstitusional yang dianggapkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kemudian, mengutip hasil penelitian Dian Agung dan Enny Nurbaningsih yang berjudul ”Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) sebagai Kedudukan Hukum dalam Pengujian Undang-Undangoleh Mahkamah Konstitusi” yang diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September 2020, dapat dipahami bahwa ratio legis penetapan pembayar pajak dalam pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan paradigma dari penafsiran seluas-luasnya menjadi terbatas dengan ketentuan pembatasan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalil Pemohon 1 sebagai pembayar pajak pertambahan nilai tidak memiliki keterkaitan dengan kerugian konstitusional yang didalilkan terkait dengan UU BUMN. Hadirnya UU BUMN justru dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN melaksanakan fungsi BUMN sebagai sumber pendapatan negara, pelayanan umum, dan 127 penugasan dari negara dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3. Kemudian, dalam Putusan MK yang mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon juga dipertimbangkan ada atau tidaknya aksi nyata (real action) dari Pemohon pengujian formil dalam memberikan masukan terhadap UU yang diuji. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pertimbangan Putusan MK Nomor 55/PUU-XXIII/2025 dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan: Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para Pemohon sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan yang menunjukkan satupun upaya secara aktif (real action) dari para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025. Terlebih, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I menyampaikan tidak pernah mengikuti atau melakukan aktivitas yang dapat dimaknai sebagai upaya secara aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025 dan hanya mengetahui pemberitaan melalui media [vide risalah Sidang, tanggal 9 Mei 2025, hlm. 18-19 dan tanggal 22 Mei 2025, hlm. 14-15]. Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan upaya nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum para Pemohon, sementara, uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas, tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil 128 dalam permohonan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan MK tersebut, perlu dipertimbangkan ada atau tidaknya aksi nyata (real action) dari Para Pemohon dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025. 4. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa DPR telah mempublikasikan dokumen Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) melalui kanal DPR pada laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/106 dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 agar dapat diakses masyarakat. 5. Dengan telah dipublikasikannya dokumen yang didalilkan para Pemohon tidak dapat diakses tersebut, semakin menguatkan tidak adanya aksi nyata (real action) dari para Pemohon karena tidak ada satupun bukti para Pemohon telah memberikan masukan dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025, meskipun akses terhadap dokumen yang dibutuhkan para Pemohon telah dibuka oleh DPR. 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian para Pemohon dengan adanya persoalan konstitusionalitas dalam pembentukan UU BUMN 1/2025. Uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan para Pemohon tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan pembentukan sebuah undang-undang, serta tidak ditemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan pembentukan UU BUMN 1/2025 dan tidak adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan pembentukan UU BUMN 1/2025. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan dan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi 129 secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Pemerintah dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak. III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU BUMN I/2025 Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait dalil para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan latar belakang pembentukan UU BUMN I/2025, sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan BUMN harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara melalui BUMN harus bertujuan agar masyarakat dapat lebih menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Negara harus mengelola BUMN dengan mengacu pada prinsip atau asas yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan BUMN perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional. 2. Prinsip tersebut menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi Negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan strategis melalui berdirinya BUMN yang di dalamnya diamanatkan Negara memiliki fungsi untuk, menetapkan kebijakan (beleid), mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi tersebut. BUMN didirikan sebagai perpanjangan tangan dari Negara dalam menjalankan tujuan Negara yang tidak dapat dilakukan melalui tugas pemerintahan, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme usaha. 3. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting dan strategis, antara lain karena memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, memperoleh keuntungan, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, menyediakan barang dan/atau jasa 130 bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, melakukan pemberdayaan, memberikan dukungan, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat. 4. Upaya peningkatan efisiensi BUMN sangat penting dilakukan untuk mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai salah satu alat Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan negara. Mengingat peran strategis BUMN baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan, diperlukan BUMN yang berdaya saing secara global. 5. Peran dan kontribusi strategis BUMN tersebut semakin vital dengan adanya cita-cita pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 melalui 8 (delapan) misi utama (Asta Cita), yang antara lain berfokus pada kemandirian bangsa, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi dan industrialisasi, serta pemerataan ekonomi. Dengan visi dan misi Pemerintah tersebut, peran dan kontribusi BUMN dituntut semakin kuat dalam mendukung program pemerintahan dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Bahwa pada pokoknya alasan permohonan pengujian formil UU BUMN 1/2025 adalah sebagai berikut: 1. Para Pemohon tidak mendapatkan akses terhadap DIM, Naskah Akademik, dan draf RUU BUMN Perubahan pada tahap pembentukan. 2. Proses pembentukan UU BUMN 1/2025 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pembentukan UU BUMN 1/2025 melanggar prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation). bahwa terhadap pengujian formil tersebut dapat Pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Terhadap pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya mendalilkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna yang salah satunya didasarkan atas dalil bahwa para 131 Pemohon tidak dapat mendapatkan akses terhadap dokumen-dokumen terkait proses pembentukan RUU BUMN Perubahan, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa akses terhadap Naskah Akademik dan draf RUU BUMN Perubahan telah dimuat pada laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/106 dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 b. Kemudian terkait dengan akses terhadap DIM telah Pemerintah berikan kepada stakeholder yang merupakan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung sebagaimana tertuang dalam Penjelasan asas keterbukaan Pasal 5 huruf g UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) yang selengkapnya menyatakan: Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” 131ublic bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada 131ublic yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). 2. Terhadap pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya mendalilkan proses pembentukan UU BUMN 1/2025 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Sebelum Pemerintah menyampaikan proses pembentukan RUU BUMN Perubahan, periode 2025-2029, perlu Pemerintah sampaikan bahwa RUU BUMN Perubahan telah dilakukan penyerapan aspirasi sejak tahun 2020, dengan penjelasan sebagai berikut: 132 1) Pada tahun 2019, RUU BUMN Perubahan ditetapkan dalam Prolegnas berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 55 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Bukti PK-1). 2) Pada tahun 2020, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020- 2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 5 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan nomor 54 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Bukti PK-2), Pemerintah telah melakukan Pembahasan Lanjutan Masukan terhadap RUU BUMN Inisiatif DPR yang diperoleh melalui website https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 dan dilaksanakan melalui rapat tanggal 24 September 2020 dengan mengundang: 1. Robertus Bilitea, Direktur Utama PT Bahana PUI (Persero); 2. R. Muhammad Irwan, Direktur Hukum & SDM PT PPA (Persero); 3. Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Jaringan dan Layanan PT BRI (Persero), Tbk; 4. Kris Hananto, Wakil Kepala Divisi Hukum BRI; 5. Prof. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum., L.L.M. – Ahli Hukum Kekayaan Negara; 6. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. – Ahli Hukum Tata Negara; 7. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum. – Ahli Hukum Pidana; 8. Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. – Ahli Hukum Keuangan Publik. (vide Bukti PK-3). 3) Pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 yang menempatkan RUU a 133 quo dalam nomor 05 (vide Bukti PK-4), Pemerintah melalui Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk pada tahun 2020 (vide Bukti PK-5) telah melakukan rangkaian kegiatan terkait isu-isu strategis perubahan UU BUMN sebagai berikut: a) Pelaksanaan inventarisasi poin-poin yang menjadi kunci dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN 19/2003). b) Penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI-DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020. c) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan Pokja PT Hutama Karya (Persero) Tbk., dengan tugas menyusun kajian. d) Pembahasan masukan dari para Ahli Hukum yang telah disampaikan oleh Prof. Paripurna Sugarda, Prof. Eddie O.S. Hiariej, Prof. Nindyo Pramono, Prof. Satya Arinanto, DR. Dian Simatupang, dan Toto Pranoto. e) Pelaksanaan FGD dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga oleh Prof. Nindyo Pramono, dan Dr. Dian Puji Simatupang. f) Penyampaian hasil draf RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO (RUU BUMN versi Pemerintah) pada tanggal 7 Januari 2021. 134 g) Pembahasan lanjutan draft RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO (RUU BUMN versi Pemerintah) pada tanggal 29-30 Januari 2021. (vide Bukti PK-6) 4) DPR kemudian mengirimkan RUU BUMN inisiatif DPR melalui Surat Nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 tanggal 25 September 2024 perihal penyampaian RUU Usul DPR RI (vide Bukti PK- 7). 5) Kemudian, pada bulan Oktober tahun 2024 terjadi pergantian Presiden dan sebagai wujud mendukung kesinambungan proses pembentukan RUU yang sedang berlangsung berdasarkan Prolegnas periode tahun 2020 – 2024, maka Presiden tetap mengeluarkan Surat Presiden tanggal 25 November 2024 dengan merujuk pada Surat penyampaian RUU oleh DPR tanggal 25 September 2024 di atas, meskipun pada saat itu telah ditetapkan Prolegnas periode tahun 2025 – 2029. 6) Bahwa pada tanggal 19 November 2024 ditetapkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025- 2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025. 7) Pemerintah kemudian melalui melalui Surat Presiden Nomor R- 64/Pres/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (vide Bukti PK-8) menyampaikan Wakil Pemerintah yang ditugaskan untuk membahas RUU BUMN inisiatif DPR. 8) Selanjutnya pada rapat kerja Komisi VI DPR RI tanggal 23 Januari 2025 dilakukan penyerahan DIM oleh Pemerintah kepada DPR RI (vide Bukti PK-9). DIM Pemerintah tersebut disusun berdasarkan bahan yang diperoleh dari kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 di atas. (vide Bukti PK-3 dan Bukti PK-6). 135 9) Komitmen Pemerintah untuk tetap melanjutkan proses pembentukan RUU BUMN Perubahan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas: a) Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang BUMN, tunduk pada hukum perseroan terbatas. b) Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam arti luas, BUMN juga melakukan pengelolaan keuangan negara, namun dengan paradigma berbeda dengan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. c) Putusan MK Nomor 12/PUU-XVI/2018, yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa intervensi eksternal terhadap aksi-aksi korporasi BUMN yang dapat membawa dampak tidak dapatnya BUMN melaksanakan prinsip-prinsip GCG harus dihindarkan. MK juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap BUMN hanya dilakukan oleh organ Perusahaan (yaitu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Umum Pemegang Saham). Adapun pengawasan DPR terhadap BUMN, harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. 10) Selain adanya Putusan MK tersebut di atas, terdapat pula urgensi untuk mengubah UU BUMN 19/2003 yang telah berusia 136 lebih dari 20 (dua puluh) tahun yaitu perlunya membentuk sebuah badan pengelola investasi BUMN sebagai lembaga sui generis untuk mendukung Asta Cita Presiden dalam rangka mendorong kemandirian bangsa, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, dan industrialisasi, serta pemerataan ekonomi. Selain itu, revisi UU BUMN 19/2003 juga diperlukan untuk: a) menegaskan bahwa aset BUMN merupakan kekayaan BUMN itu sendiri dan bukan merupakan kekayaan negara; b) menegaskan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian keuangan negara; dan c) optimalisasi pengelolaan BUMN dengan adanya pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional. Dengan demikian, RUU BUMN Perubahan merupakan RUU yang diajukan berdasarkan terdapatnya: 1) urgensi nasional pembentukan BPI Danantara dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden, 2) sebagai tindak lanjut atas Putusan MK, dan 3) keinginan bersama pembentuk undang-undang untuk melanjutkan pembentukan perubahan UU BUMN 19/2003 yang ditandai dengan telah ditugaskannya Komisi VI di DPR dan ditunjuknya wakil Pemerintah oleh Presiden untuk membahas RUU BUMN Perubahan. b. Bahwa tahap perencanaan RUU BUMN Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 P3 jo. ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Perpres 87/2014), RUU BUMN diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah dapat menyampaikan bahwa dalam Prolegnas periode 2020-2024, RUU BUMN Perubahan menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas setiap tahun. Kemudian, pada tahun 2025 berdasarkan Prolegnas periode 2025-2029, RUU BUMN Perubahan tetap menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR 137 RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 pada nomor urut 2 tabel kumulatif terbuka Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi. c. Pada tahap penyusunan RUU BUMN Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 P3 jo. Pasal I angka 5 UU 13/2022 yang mengubah ketentuan Pasal 49 P3 secara terbuka. Dalam rangka penyusunan RUU BUMN, Pemerintah dan DPR (selanjutnya disebut Pembentuk UU) telah melakukan penjaringan masukan melalui beberapa kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang kemudian hasilnya menjadi bahan dalam penyusunan DIM oleh Pemerintah yang dibahas dalam Rapat Pembahasan Tingkat I (vide Bukti PK-3 dan Bukti PK-6). d. Pada tahap pembahasan RUU BUMN dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UU 12/2011 dalam beberapa rapat pembahasan (Dokumentasi Kegiatan Tahap Pembahasan) sebagai berikut: 1) Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Tingkat I dilakukan paling sedikit sebanyak 4 (empat) kali dengan uraian proses pembahasan sebagai berikut: a) Pada tanggal 25 November 2024 Presiden mengirimkan surat kepada DPR RI dengan nomor R-64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU BUMN (vide Bukti PK-8). b) Pada tanggal 23 Januari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan (vide Bukti PK-9) dengan agenda: 1) Penjelasan Komisi VI terkait Penugasan Pembahasan RUU BUMN Perubahan. 2) Penyampaian Pandangan Presiden. 3) Penyerahan DIM dari Pemerintah. 138 4) Pengesahan jadwal acara rapat Pembahasan RUU BUMN Perubahan. c) Pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan RDPU dengan pakar dan akademisi yaitu Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H., LLM., dan Dr. Toto Pranoto (vide Bukti PK-10). d) Selanjutnya dilaksanakan Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas DIM dari tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 (vide Bukti PK-11). e) Pada tanggal 1 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I atas pembahasan draf RUU a quo untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II (vide Bukti PK-12). 2) Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2025 berdasarkan Undangan DPR RI Nomor B/1479/LG.01.03/02/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 Februari 2025 (vide Bukti PK-13), yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah. Selanjutnya pimpinan DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden dengan nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 perihal Persetujuan terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI (vide Bukti PK-14). e. Pada tahap pengesahan RUU BUMN Perubahan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 8 UU 13/2022 yang mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU P3 jo. ketentuan Pasal 110 Perpres 87/2014 melalui pengajuan surat permohonan 139 pengesahan kepada Presiden melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: B/1638/LG.01.03/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (vide Bukti PK-14). f. Setelah diajukan permohonan pengesahan sebagaimana huruf e tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU 13/2022, maka selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melaporkan sekaligus memohon kepada Presiden untuk penandatanganan oleh Presiden. Setelah Presiden menandatangani RUU tersebut, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melakukan pengundangan undang- undang (memberikan nomor undang-undang dan tambahan lembaran negara). 3. Terhadap pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa pembentukan UU BUMN 1/2025 melanggar prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation), Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terkait terpenuhinya partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) berdasarkan pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dijabarkan dalam 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 13/2022; 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (7) UU 13/2022; dan 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022. Pertimbangan [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 selengkapnya menyatakan: Ketentuan Pasal 96 UU 13/2022 selengkapnya menyatakan: 140 Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh- sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang- undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan 141 dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU 12/2011, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan hak dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya adalah ketika masyarakat tidak memberikan masukan saat proses pembentukan peraturan perundang-undangan (meskipun telah dibuka aksesnya oleh pembentuk peraturan perundang-undangan), maka masyarakat dimaksud dianggap tidak menggunakan haknya. c. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan [3.26.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 Pengujian Undang- 142 Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menyatakan: Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XX/2022 a quo, menurut Mahkamah Konstitusi partisipasi masyarakat dilakukan dalam wujud pemberian masukan secara proaktif (tanpa perlu menunggu diminta atau diundang sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi di atas). d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g UU P3 berikut Penjelasannya, Pemerintah telah membuka akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung sebagaimana telah diuraikan pada Keterangan Pemerintah angka 1 dan angka 2 di atas, sehingga terpenuhinya atau tidaknya partisipasi masyarakat tergantung dari apakah Pemerintah membuka akses dan apakah masyarakat tersebut ingin memberikan masukan atau tidak. e. Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025 ini merupakan sinergi antara: 1) pembentuk Undang-Undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat (vide Pasal 5 huruf g P3 berikut Penjelasannya); dan 143 2) masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif (vide Pasal 96 UU P3). Berdasarkan seluruh uraian kronologis penyusunan UU BUMN 1/2025 yang telah diuraikan Pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); 2. Proses pembentukan UU BUMN 1/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU P3 dan Perpres 87/2014; 3. Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan RUU BUMN Perubahan telah dimulai sejak tahun 2020 menunjukan bahwa proses pembentukan UU BUMN 1/2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip Meaningful Participation; dan 4. Para Pemohon tidak memiliki kepentingan yang relevan dan mendesak atas proses pembentukan UU BUMN 1/2025, sehingga permohonan Provisi para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025 sudah sepatutnya untuk ditolak. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) UU BUMN 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi: Menolak permohonan Provisi para Pemohon Perkara Nomor 64/PUU- XXIII/2025. Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Register 64/PUU-XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Register 64/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para 144 Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Register 64/PUU-XXIII/2025tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). TAMBAHAN KETERANGAN PRESIDEN Menindaklanjuti persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2025 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli Pemohon Perkara 64/PUU-XXIII/2025 yang terkait dengan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut UU BUMN 1/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai berikut: Nicholas Indra Cyrill Kataren dan Reyhan Fayyaz Rizal selaku kuasa hukum dari Abu Rizal Biladina dan Bima Surya, selanjutnya disebut Pemohon 1, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXIII/2025 tanggal 24 April 2025 dan Perbaikan Permohonan tanggal 21 Mei 2025 (“Perkara 52/PUU-XXIII/2025”); Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. 1. Nah, ini dalam perkembangannya, apakah ada evaluasi? Karena saya lihat di prioritas 2025 itu, tidak ada sebetulnya rancangan undang undang 145 BUMN-nya di 2025, mohon dikoreksi nanti, karena dia sudah ada di dalam long list-nya 2025-2029, tetapi di … apa … prioritasnya itu saya cari-cari, apa saya salah buka lamannya, tapi saya lihat kok benar ini ada logo DPR di situ, tetapi kok tidak masuk di situ? Nah, ini masuknya ke mana? Mohon nanti bisa dijelaskan soal ini. Ini saya kira, baik Pemerintah maupun DPR, ini kami memang butuh sekali dokumen-dokumen itu untuk bisa mem … apa … memberi terang-benderang proses perjalanan dari Undang-Undang 1/2025 ini. Itu tidak hanya soal asas keterbukaan, tetapi dari hulunya, yaitu tujuannya dulu, sampai kemudian proses keterbukaannya di situ. 2. Mohon bisa dijelaskan. Kalau di Pemerintah, saya tidak tahu ada … apakah kitab … DPR, Pemerintah punya juga semacam ini? Dulu setahu saya di BPHN pernah mencoba membangun mekanisme partisipasi publik lewat e- participation itu. Apakah ada seperti itu? Karena saya membayangkan kalau kemudian proses ini tidak dibangun secara digital, itu kan kita ada efisiensi anggaran dan sebagainya, itu kan menyulitkan sebetulnya. Nah, sejauh mana sebetulnya mekanisme digital ini juga berkembang? Baik itu di DPR maupun di Pemerintah untuk bisa mengantisipasi mekanisme asas keterbukaan itu sendiri. 3. Kemudian yang berikutnya, termasuk asas dapat dilaksanakan itu, Bu, termasuk dari Pemerintah juga nanti. Asas dapat dilaksanakan ini kan berkaitan dengan untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Efektivitasnya seperti apa, baik itu kemudian dilihat dari sisi filosofisnya, sosiologisnya, maupun dari yuridisnya. 4. Saya ke Pemerintah ini, kepada Sekretaris BUMN. Mohon nanti ada tambahan, Pak, keterangan dari Pemerintah, ya. Pertama, menyangkut soal kelompok-kelompok masyarakat itu. Kalau di sini kan sudah ahli-ahli, sudah ada nih, Pak. Kelompok masyarakat, apakah memang ada yang dilibatkan terkait dengan proses itu? Kemudian keterlibatan seperti apa? Mohon nanti ditambahkan keterangan itu. Termasuk kemudian, apakah betul, Pak, itu memang sulit untuk diakses sampai sekarang? Itu juga mohon nanti ditambahkan keterangan soal hal itu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 146 1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. Pada intinya meminta penjelasan jalur masuk UU BUMN 1/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa RUU BUMN Perubahan menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 pada nomor urut 2 tabel Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (vide bukti PK-15). b. Pemerintah dapat jelaskan bahwa meskipun dalam tabel Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit menyebutkan judul RUU BUMN Perubahan, namun adanya frasa “antara lain” pada Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya RUU lain selain RUU Perubahan UU Perkoperasian dan RUU Perubahan Keempat UU MK, sehingga kolom tersebut tidak dapat dibaca hanya 2 (dua) RUU saja yang masuk dalam Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi. c. Pemerintah menyampaikan Putusan MK yang menimbulkan akibat dan kemudian ditindaklanjuti melalui RUU BUMN Perubahan adalah sebagai berikut: 1) Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang BUMN, tunduk pada hukum perseroan terbatas. Selain itu, dalam pertimbangan Putusan MK dimaksud juga menimbulkan kondisi piutang bank BUMN (setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN dan UU PT) bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing 147 Bank BUMN. Dengan demikian, demi kepastian hukum diperlukan perubahan UU BUMN 19/2003 yang mengakomodir pengaturan penyelesaian piutang BUMN bukan bagian dari penyelesaian piutang negara. 2) Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam arti luas, BUMN juga melakukan pengelolaan keuangan negara, namun dengan paradigma berbeda dengan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. 3) Putusan MK No 62/PUU-XI/2013 yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa paradigma fungsi BUMN sebagai kepanjangan tangan dari negara, yang dilaksanakan berdasarkan paradigma bisnis yang sungguh-sungguh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan paradigma pemerintahan. 4) Putusan MK Nomor 12/PUU-XVI/2018, yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa intervensi eksternal terhadap aksi-aksi korporasi BUMN yang dapat membawa dampak tidak dapatnya BUMN melaksanakan prinsip-prinsip GCG harus dihindarkan. MK juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap BUMN hanya dilakukan oleh organ Perusahaan (yaitu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Umum Pemegang Saham). Adapun pengawasan DPR terhadap BUMN, harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. 5) Putusan MK Nomor 14/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003. Dalam pertimbangan hukumnya MK pada pokoknya menyatakan bahwa 148 maksud dan tujuan BUMN “mengejar keuntungan” pada Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dikaitkan dengan maksud dan tujuan lain dari pendirian BUMN dimaksud sebagaimana tertuang dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e secara kumulatif, sehingga jika dilihat secara normatif dan dalam batas penalaran yang wajar, sangat sulit untuk terjadi penyelewengan oleh BUMN hanya karena adanya salah satu tujuannya untuk mengejar keuntungan. Selain itu penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN yang telah disetujui oleh DPR RI tersebut, termasuk perubahan penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003 telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah sehingga sudah tepat jika pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 6) Putusan MK Nomor 61/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Pasal 77 huruf c dan d UU 19/2003 yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q. pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Anak perusahaan yang berada di bawah Persero yang dikelola BUMN akan tetap berada di bawah kendali persero BUMN yang terikat dengan prinsip “privatisasi tidak meniadakan penguasaan negara”, salah satunya dengan prinsip penguasaan oleh negara. d. Pemerintah menyampaikan bahwa terdapat urgensi nasional untuk melakukan perubahan UU BUMN 19/2003 demi melaksanakan visi misi Presiden Periode 2025-2029. Presiden telah menyampaikan surat Nomor R-64/Pres/11/2024 pada tanggal 25 November 2024 hal Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara kepada Ketua DPR RI (vide Bukti PK-15). Surat tersebut menunjuk Menteri BUMN, Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU BUMN Perubahan, penunjukkan wakil pemerintah merupakan wujud dari political will pemerintah untuk mendukung 149 pembahasan RUU BUMN Perubahan yang merupakan salah satu regulasi yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan visi misi Presiden Periode 2025-2029. Presiden Periode 2025-2029 telah menetapkan delapan prioritas nasional pembangunan yang disebut dengan Asta Cita. Salah satu misi Presiden Periode 2025-2029 yang dituangkan dalam Asta Cita adalah untuk “Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.”, selanjutnya disebut Prioritas Nasional 5. Selanjutnya, dalam dokumen RPJMN yang termuat dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025, diperoleh penjelasan arah/tujuan Pembangunan Prioritas Nasional 5 tersebut adalah untuk memajukan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, dan produktivitas ekonomi, serta integrasi ekonomi domestik dan global. Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Prioritas Nasional 5 tersebut perlu adanya dukungan regulasi dan penataan kelembagaan. Salah satu kebutuhan regulasi tersebut adalah undang- undang tentang pembentukan Danantara sebagai Lembaga sui generis. Pembentukan Danantara dimaksudkan untuk mengelola investasi, mengelola BUMN dalam mewujudkan tata kelola investasi yang optimal dan terpadu, selain itu Danantara juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya nasional. Selain pembentukan Danantara, RUU BUMN Perubahan juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi BUMN yang dilakukan dengan mendorong kinerja BUMN yang mampu berperan sebagai salah satu alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan negara. 2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan perkembangan mekanisme partisipasi masyarakat secara digital, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Kementerian BUMN melalui website JDIH Kementerian BUMN yang dapat diakses pada laman https://jdih.bumn.go.id/ telah menyediakan suatu platform bernama Tanya Hukum BUMN yang memungkinkan 150 masyarakat berinteraksi dengan Kementerian BUMN termasuk diantaranya untuk mengajukan pertanyaan maupun aspirasi. Platform pada JDIH Kementerian BUMN tersebut memberikan kesempatan pada user untuk menyampaikan identitasnya termasuk e-mail, hal ini dimaksudkan agar setiap masukan/pertanyaan yang diperoleh dapat ditanggapi oleh Kementerian BUMN kepada user yang bersangkutan. b. Bahwa Pemerintah telah memberikan informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam laman https://bumn.go.id/pelayanan/terhubung/kontak serta https://jdih.bumn.go.id/. 3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan tinjauan asas dapat dilaksanakan pada UU BUMN 1/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa telah jelas disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 terkait uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyampaikan dalam pertimbangan 3.15.4 “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, ….”. b. Namun demikian, dapat disampaikan juga bahwa penjelasan asas dapat dilaksanakan yang ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yuridis dapat dilihat dalam konsideran menimbang yang pada pokoknya menyatakan: 1) dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 151 kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara; 2) pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional; 3) untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional; 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian materi muatan terhadap perkembangan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum dan partisipasi masyarakat, sehingga perlu diubah. Kemudian, secara filosofis pembentukan BUMN diharapkan dapat membawa misi kebangsaan dalam aspek ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembentukan BUMN ini tercermin pada Nilai Pancasila Sila Kelima dan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Secara sosiologis peran BUMN dalam perekonomian nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia semakin penting dan strategis, antara lain karena melaksanakan peran pelopor atau perintis dalam sektor - sektor usaha di mana swasta belum tertarik untuk menggelutinya, menjadi pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan- kekuatan swasta besar dan sebagai salah satu sumber penerimaan 152 negara. Secara yuridis, kebutuhan untuk mengubah UU tentang BUMN menjadi penting karena terdapat materi muatan yang perlu dilakukan penyesuaian dan diubah dengan pengaturan yang lebih jelas dalam UU tentang BUMN. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan multi tafsir dan menjamin adanya kepastian hukum bagi pengaturan BUMN. 4. Terhadap poin Nomor 4 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada intinya meminta penjelasan kelompok masyarakat yang dilibatkan dan akses terhadap informasi terkait RUU BUMN Perubahan, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Pemerintah melalui Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk pada tahun 2020 (vide Bukti PK-5) telah melibatkan kelompok masyarakat berupa direksi dan karyawan BUMN. Pemerintah menilai bahwa pelibatan kelompok masyarakat tersebut sangat diperlukan mengingat BUMN termasuk di dalamnya pejabat dan karyawan merupakan kelompok yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung oleh adanya RUU BUMN Perubahan. Direksi dan karyawan tersebut telah dilibatkan sebagai Tim Kerja dan Tim PMO dengan tugas untuk menampung dan menyusun masukan. Masukan yang diberikan tersebut diantaranya telah dihimpun dari aspirasi langsung anggota tim maupun BUMN lain serta dari akademisi dan pemerhati BUMN. Tim Percepatan Perbaikan Regulasi tersebut juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dari PT Bank Mandiri (Persero), PT BRI (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero), kelompok kerja ini mempunyai tugas untuk menyusun kajian berdasrkan tema yang telah ditentukan (vide Bukti PK-6). b. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa DPR telah mempublikasikan dokumen Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) melalui kanal DPR pada laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/106 dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 agar dapat diakses masyarakat. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 153 Bahkan, ya, saya ini langsung mengaitkan ke Pak Wamen dari Pemerintah, Presiden. Tadi, Pak Wamen menyebutkan bahwa … apa … di halaman 27 dan sebetulnya juga ini menggantung, belum dijawab secara langsung oleh Pak Wamen sendiri, nih. Nah, di sini disebutkan oleh Pak Wamen bahwa di halaman 27 itu, “Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, ya, meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang BUMN Nomor 1 merupakan sinergi antara ini pembentuk undang-undang, ya, dan masyarakat.” Ini kan normatifnya seperti ini, tapi bagaimana ini kelihatan dalam kenyataannya? Apakah memang Pemerintah, dalam arti … dalam arti pembentuk undang-undang, apakah pembentuk undang-undang ini sudah menyediakan akses itu? Paling tidak, kalau misalnya disebutkan pemberi … apa … pembentuk undang- undang tidak menghalangi masyarakat untuk memberikan masukan. Bagaimana caranya bisa mengetahui bahwa masyarakat tidak terhalangi, dia punya haknya untuk berpartisipasi? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai pemberian akses oleh pembentuk undang-undang kepada Masyarakat untuk berpartisipasi, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah telah memberikan akses kepada stakeholder yang merupakan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung sebagaimana tertuang dalam Penjelasan asas keterbukaan Pasal 5 huruf g UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) yang selengkapnya menyatakan: Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan 154 secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). b. Bahwa dalam proses pembentukan RUU BUMN 1/2025, Pemerintah telah melakukan penyerapan aspirasi sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, Pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat terkait RUU BUMN Inisiatif DPR yang diperoleh melalui website https://puuekku kesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 sebagai berikut: 1) Rapat pada tanggal 24 September 2020 dengan mengundang: 1) Robertus Bilitea, Direktur Utama PT Bahana PUI (Persero); 2) R. Muhammad Irwan, Direktur Hukum & SDM PT PPA (Persero); 3) Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Jaringan dan Layanan PT BRI (Persero), Tbk; 4) Kris Hananto, Wakil Kepala Divisi Hukum BRI; 5) Prof. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. – Ahli Hukum Kekayaan Negara; 6) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. – Ahli Hukum Tata Negara; 7) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum. – Ahli Hukum Pidana; 8) Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. – Ahli Hukum Keuangan Publik. (vide Bukti PK-3). 2) Pelaksanaan inventarisasi poin-poin yang menjadi kunci dalam revisi UU BUMN 19/2003. 3) Penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI-DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020. 4) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan Pokja PT Hutama Karya (Persero) Tbk. dengan tugas menyusun kajian. 5) Laporan kepada Tim PMO (vide Bukti PK-6) terdiri atas: a) Kajian dari Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyampaikan hasil kajian terkait dengan Pengelolaan Aset BUMN (vide Bukti PK-16); b) Kajian dari Pokja PT Bank Mandiri (Persero) menyampaikan hasil kajian terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sumber Daya Manusia BUMN, Kepailitan, Persaingan Usaha, 155 Holding BUMN, Privatisasi, Restrukturisasi, Rencana Strategis, dan Key Performance Indicator (vide Bukti PK-17); c) Kajian dari Pokja PT Hutama Karya Persero menyampaikan kajian terkait Penugasan Khusus BUMN (vide Bukti PK-18); d) Materi Prof. Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. selaku ahli hukum perusahaan (vide Bukti PK-19), e) Materi Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. selaku ahli hukum pidana (vide Bukti PK-20), f) Materi Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku ahli hukum bisnis (vide Bukti PK-21), g) Materi Prof. Dr. Satya Arinanto selaku ahli hukum tata negara (vide Bukti PK-22), h) Materi Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. selaku ahli hukum keuangan negara (vide Bukti PK-23), dan i) Materi Dr. Toto Pranoto selaku Managing Director LM FEB UI dan Pemerhati BUMN (vide Bukti PK-24). 6) Pelaksanaan FGD dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. (vide Bukti PK-6). 7) Hasil dari serangkaian kegiatan di atas disusun dan dituangkan dalam bentuk Laporan Tim PMO dan Tim Kerja kepada Menteri BUMN yang didalamnya seluruh masukan stakeholder dan tindak lanjutnya dalam bentuk konsep rancangan UU BUMN (vide Bukti PK-6). Dengan demikian masukan dari para stakeholder telah ditampung oleh pemerintah (telah memenuhi prinsip meaningful participation right to be heard, right to be considered dan right to be explained). c. Kemudian pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan 156 Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 yang menempatkan RUU a quo dalam nomor 05 (vide Bukti PK-4), Pemerintah melalui Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk pada tahun 2020 (vide Bukti PK-5) telah melakukan rangkaian kegiatan terkait isu-isu strategis perubahan UU BUMN sebagai berikut: 1) Penyampaian masukan atas RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO pada tanggal 7 Januari 2021 (vide Bukti PK-6 dan PK-25). 2) Pembahasan lanjutan masukan atas RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO pada tanggal 29-30 Januari 2021. (vide Bukti PK-6) d. Bahwa hasil dari serangkaian kegiatan pada tahun 2020-2021 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM setelah disampaikannya RUU BUMN inisiatif DPR (vide Bukti PK-26). e. Bahwa Pemerintah juga telah menyediakan mekanisme partisipasi masyarakat secara digital melalui: 1. Kementerian BUMN melalui website JDIH Kementerian BUMN yang dapat diakses pada laman https://jdih.bumn.go.id/ telah menyediakan suatu platform bernama Tanya Hukum BUMN yang memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan Kementerian BUMN termasuk diantaranya untuk mengajukan pertanyaan maupun aspirasi. Platform pada JDIH Kementerian BUMN tersebut memberikan kesempatan pada user untuk menyampaikan identitasnya termasuk e-mail, hal ini dimaksudkan agar setiap masukan/pertanyaan yang diperoleh dapat ditanggapi oleh Kementerian BUMN kepada user yang bersangkutan. 2. Bahwa Pemerintah telah memberikan informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam laman https://bumn.go.id/pelayanan/terhubung/ kontak serta https://jdih.bumn.go.id/. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat yang memang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung dari RUU BUMN Perubahan, seperti: para Direktur pada BUMN, para Akademisi (Ahli Hukum Perusahaan, Ahli Hukum Bisnis, Ahli Hukum Kekayaan 157 Negara, Ahli Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Pidana, dan Ahli Hukum Keuangan Publik), dan pemerhati BUMN. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Apakah Para Pemohon ini pernah menyampaikan aspirasi tertentu, baik secara tertulis atau dengan datang ke DPR? Itu kami mohon itu ditegaskan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., yang menanyakan apakah Para Pemohon pernah menyampaikan aspirasi tertentu, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan uraian Pemerintah sebelumnya, dalam rangka pembentukan UU BUMN 1/2025 yang telah dilakukan sejak tahun 2020, Pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat yang memang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung dari RUU BUMN Perubahan, seperti: para Direktur pada BUMN, para Akademisi (Ahli Hukum Perusahaan, Ahli Hukum Bisnis, Ahli Hukum Kekayaan Negara, Ahli Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Pidana, dan Ahli Hukum Keuangan Publik), dan pemerhati BUMN dalam beberapa kali rapat dan FGD. Dengan demikian, menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak termasuk dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung dari RUU BUMN Perubahan yang dapat diberikan akses pada kegiatan yang dilakukan Pemerintah saat itu. 2. Bahwa Kementerian BUMN telah memiliki laman JDIH yang dapat diakses melalui https://jdih.bumn.go.id/. Laman JDIH Kementerian BUMN tersebut telah ada sejak tahun 2016 dan sejak saat itu telah memiliki fitur untuk mempermudah masyarakat mengajukan pertanyaan, termasuk bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi mengenai RUU BUMN. Selain laman JDIH tersebut, Kementerian BUMN juga memiliki platform sosial media berupa instagram dan facebook, namun tidak ada masukan maupun pertanyaan dari pemohon mengenai RUU BUMN. 3. Kemudian, pada tahap Pembahasan Tingkat I di DPR tahun 2025, DPR juga telah dibuka akses Para Pemohon untuk memberikan masukan pada setiap rapat pembahasan sebagai berikut: 158 a. Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI dengan Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI yang disiarkan secara langsung (live) dan dapat diakses pada link https://www.youtube.com/watch ?v=JVlSBB1ggtc; b. Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang disiarkan secara live melalui kanal TV Parlemen saat melakukan RDPU Panja Pembahasan RUU BUMN Perubahan dan dapat diakses pada link https://www.youtube.com/live /2MuGIJPbwOI?si=6NqI09_yu8imkXp0; dan c. Selain itu, beberapa media lain juga diberikan kesempatan meliput langsung kegiatan dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025 (Contohnya sebagaimana dapat diakses dalam link https://www.youtube.com/live/cXxDCli5u_g?si=Mvc_Oo-bcfxMcwYM dan link https://youtu.be/NopCC80QBwY?si=39kM7z-RKRdmudmB). Seluruh kanal Youtube yang telah disediakan DPR saat Pembahasan Tingkat I RUU BUMN Perubahan tidak menutup kolom komentar bagi penontonnya, sehingga para Pemohon seharusnya dapat menyampaikan masukannya pada saat itu. 4. Bahwa dari seluruh kanal Youtube tersebut tidak ada satupun masukan dari para Pemohon, meskipun telah dibuka aksesnya oleh pembentuk Undang- Undang. Dengan demikian, menurut Pemerintah, menjadi semakin kuat alasan untuk menyatakan para Pemohon tidak melakukan aksi nyata (real action) dalam pembentukan UU BUMN 1/2025, sehingga sudah selayaknya para Pemohon dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU BUMN 1/2025. IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancasakti Foekh, S.H., M.H. Tindak lanjut putusan-putusan MK selama ini seperti apa, ya? Karena seringkali putusan MK itu bisa segera disikapi oleh pembentuk undang-undang, tetapi kadang-kadang juga ini baru terwujud ketika 2-3 tahun atau bahkan DPR periode berikutnya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terkait hal ini, terutama untuk relevansi dengan pengujian formil. 159 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancasakti Foekh, S.H., M.H., yang menanyakan tindak lanjut putusan MK oleh pembentuk undang-undang, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan MK dapat langsung menindaklanjuti putusan MK atau menginventarisir dulu beberapa putusan MK yang kemudian dituangkan dalam bentuk perubahan atau penggantian undang-undang, sebagai contoh tindak lanjut putusan MK yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah adalah Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti oleh pemerintah pada tahun 2022 dalam bentuk perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk mengakomodir metode omnibus law, pengaturan lebih lanjut partisipasi masyarakat, dan prinsip meaningful participation. 2. Kemudian, contoh pemerintah menindaklanjuti putusan MK dengan cara menginventarisir beberapa putusan MK adalah pada pembentukan UU BUMN 1/2025 ini. Undang-Undang ini mengakomodir beberapa Putusan MK sebagai berikut: a. Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang BUMN, tunduk pada hukum perseroan terbatas. Selain itu, dalam pertimbangan Putusan MK dimaksud juga menimbulkan kondisi piutang bank BUMN (setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN dan UU PT) bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Dengan demikian, demi kepastian hukum diperlukan perubahan UU BUMN 19/2003 yang mengakomodir pengaturan penyelesaian piutang BUMN bukan bagian dari penyelesaian piutang negara. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 160 1) Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan aset BUMN adalah “segala bentuk barang atau kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.” 2) Pasal 62D ayat (1) UU BUMN 1/2025 yang memberikan wewenang BUMN untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih. b. Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam arti luas, BUMN juga melakukan pengelolaan keuangan negara, namun dengan paradigma berbeda dengan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 2) Pasal 1A ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa penyelenggaraan BUMN berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 3) Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 4) Pasal 4a ayat (5) yang mengatur bahwa modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. c. Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa paradigma fungsi BUMN sebagai kepanjangan tangan dari negara, yang dilaksanakan berdasarkan 161 paradigma bisnis yang sungguh-sungguh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan paradigma pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 2) Pasal 1a ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa penyelenggaraan BUMN berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 3) Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 4) Pasal 4a ayat (5) yang mengatur bahwa modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. d. Putusan MK Nomor 12/PUU-XVI/2018, yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa intervensi eksternal terhadap aksi-aksi korporasi BUMN yang dapat membawa dampak tidak dapatnya BUMN melaksanakan prinsip-prinsip GCG harus dihindarkan. MK juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap BUMN hanya dilakukan oleh organ Perusahaan (yaitu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Umum Pemegang Saham). Adapun pengawasan DPR terhadap BUMN, harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan 162 langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 2) Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 3) Pasal 62a ayat (1) yang mengatur bahwa aset BUMN wajib dikelola oleh BUMN dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. e. Putusan MK Nomor 14/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003. Dalam pertimbangan hukumnya MK pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan BUMN “mengejar keuntungan” pada Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dikaitkan dengan maksud dan tujuan lain dari pendirian BUMN dimaksud sebagaimana tertuang dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e secara kumulatif, sehingga jika dilihat secara normatif dan dalam batas penalaran yang wajar, sangat sulit untuk terjadi penyelewengan oleh BUMN hanya karena adanya salah satu tujuannya untuk mengejar keuntungan. Selain itu penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN yang telah disetujui oleh DPR RI tersebut, termasuk perubahan penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003 telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah sehingga sudah tepat jika pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa tujuan pendirian BUMN salah satunya adalah memperoleh keuntungan. 2) Pasal 4A ayat (1) yang mengatur bahwa setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3) Pasal 4A ayat (2) yang mengatur bahwa setiap perubahan penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), berupa penambahan atau pengurangan modal, termasuk perubahan struktur kepemilikan 163 negara atas saham Persero ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. f. Putusan MK Nomor 61/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Pasal 77 huruf c dan d UU 19/2003 yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q. pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Anak perusahaan yang berada di bawah Persero yang dikelola BUMN akan tetap berada di bawah kendali persero BUMN yang terikat dengan prinsip “privatisasi tidak meniadakan penguasaan negara”, salah satunya dengan prinsip penguasaan oleh negara. Hal ini telah diatur dalam Pasal 77 UU BUMN 1/2025 yang mengatur mengenai persero yang tidak dapat diprivatisasi, meliputi: 1) Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; 2) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan industri strategis pertahanan dan keamanan negara; 3) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan/atau 4) Persero yang bergerak di bidang usaha yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. V. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Tapi, masalah yang harus dilakukan adalah partisipasi dari masyarakat yang bermakna. Untuk itu dibuktikan bukti, dokumen, risalah, foto-foto kegiatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan itu, ini diperkuat. Karena permintaan dari teman-teman Pemohon mahasiswa yang sekarang mulai sadar konstitusi ini, menghendaki konsepsi negara hukum dalam pembentukannya adalah demokratis. Jadi, tidak perlu saya ulang, tolong diperkuat aspek the meaningful participation-nya, baik teman-teman dari DPR maupun dari Pemerintah. 164 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. yang meminta penjelasan lebih lanjut telah terpenuhinya aspek meaningful participation, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Bahwa sebagaimana uraian Pemerintah sebelumnya, Pemerintah telah memberikan akses terhadap masyarakat yang memang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung dari RUU BUMN Perubahan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan asas keterbukaan Pasal 5 huruf g UU P3: Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). c. Pemberian akses oleh Pemerintah dilakukan pada kegiatan pembentukan UU BUMN 1/2025 sejak tahun 2020 melalui beberapa rapat dan FGD sebagai berikut: 1) Rapat pada tanggal 24 September 2020 dengan mengundang: a) Robertus Bilitea, Direktur Utama PT Bahana PUI (Persero); b) R. Muhammad Irwan, Direktur Hukum & SDM PT PPA (Persero); c) Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Jaringan dan Layanan PT BRI (Persero), Tbk; d) Kris Hananto, Wakil Kepala Divisi Hukum BRI; e) Prof. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. – Ahli Hukum Kekayaan Negara; f) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. – Ahli Hukum Tata Negara; g) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum. – Ahli Hukum Pidana; 165 h) Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. – Ahli Hukum Keuangan Publik. (vide Bukti PK-3). 2) Pelaksanaan inventarisasi point-point yang menjadi kunci dalam revisi UU BUMN 19/2003. 3) Penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI-DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020. 4) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan Pokja PT Hutama Karya (Persero) Tbk. dengan tugas menyusun kajian. 5) Laporan kepada Tim PMO (vide Bukti PK-6) terdiri atas: a) Kajian dari Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyampaikan hasil kajian terkait dengan Pengelolaan Aset BUMN (vide Bukti PK-16); b) Kajian dari Pokja PT Bank Mandiri (Persero) menyampaikan hasil kajian terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sumber Daya Manusia BUMN, Kepailitan, Persaingan Usaha, Holding BUMN, Privatisasi, Restrukturisasi, Rencana Strategis, dan Key Performance Indicator (vide Bukti PK-17); c) Kajian dari Pokja PT Hutama Karya Persero menyampaikan kajian terkait Penugasan Khusus BUMN (vide Bukti PK-18); d) Materi Prof. Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. selaku ahli hukum perusahaan (vide Bukti PK-19), e) Materi Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. selaku ahli hukum pidana (vide Bukti PK-20), f) Materi Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku ahli hukum bisnis (vide Bukti PK-21), g) Materi Prof. Dr. Satya Arinanto selaku ahli hukum tata negara (vide Bukti PK-22), h) Materi Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. selaku ahli hukum keuangan negara (vide Bukti PK-23), dan i) Materi Dr. Toto Pranoto selaku Managing Director LM FEB UI dan Pemerhati BUMN (vide Bukti PK-24). 166 6) Pelaksanaan FGD dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. (vide Bukti PK-6). 7) Hasil dari serangkaian kegiatan di atas disusun dan dituangkan dalam bentuk Laporan Tim PMO dan Tim Kerja kepada Menteri BUMN yang didalamnya seluruh masukan stakeholder dan tindak lanjutnya dalam bentuk konsep rancangan UU BUMN (vide Bukti PK-6). d. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah telah memberikan akses kepada stakeholder yang memang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung dari RUU BUMN Perubahan, seperti: para Direktur pada BUMN dan para Akademisi (Ahli Hukum Bisnis, Ahli Hukum Perusahaan, Ahli Hukum Kekayaan Negara, Ahli Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Pidana, dan Ahli Hukum Keuangan Publik). Adapun masukan dari stakeholder tersebut juga telah dibahas dan mendapatan tanggapan dari Pemerintah melalui TIM PMO (vide Bukti PK-6), sehingga Pemerintah telah memenuhi prinsip meaningful participation. e. Kemudian, sebagaimana uraian Pemerintah atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. di atas, DPR juga telah memberikan akses pada tahap Pembahasan Tingkat I di DPR melalui kanal Youtube, namun tidak ada satupun masukan dari Para Pemohon pada saat itu meskipun telah dibuka akses bagi Para Pemohon berkomentar menyampaikan masukan. Dengan demikian, Pemerintah dapat sampaikan bahwa proses pembentukan UU BUMN 1/2025 telah memenuhi prinsip meaningful participation. VI. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. 1. Kalau dibandingkan Keterangan DPR dan Keterangan Pemerintah, sebetulnya tadi menjelaskan ada peristiwa 25 November 2024, 23 Januari 167 2025, 30 Januari 2025, yang menghadirkan para pakar itu, 31 Januari sampai 1 Februari 2025, pembahasan tim, 4 Februarinya lanjutan di Tingkat II, tolong ini bukti-bukti semua kegiatan ini disampaikan ke Mahkamah. Karena begini, puncak atau top dari partisipasi publik itu ada di pembahasan. Jadi, kenapa dikatakan begitu? Semua yang dipersiapkan yang awal itu, Bu Anggi dan Pak Wamen, itu mungkin saja berubah ketika pembahasan dan itu sudah di ... apa ... pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, perubahan itu, itu memang jauh lebih baik kalau menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakatnya dalam proses itu. Nah, tolong kami ditunjukkan, dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas bahwa pada tahapan ini, ini lho, yang terlibat dalam proses pembahasan itu. Ini diingatkan lagi nih, Pak Wamen, Ibu Anggi, dan teman-teman dari DPR, itu kumulatif artinya tidak boleh ada yang missed di persiapan, penyampaian, pembahasan, persetujuan. Nah, itu yang dimaksud dengan kumulatif itu. Nah, tugas pembentuk undang-undang menjelaskan dan membuktikan kepada Mahkamah setiap tahapan ini begini lho, ini buktinya. Sederhana soal-soal seperti ini. 2. Mohon kami nanti dilengkapi, Pak, rekaman atau risalah pembahasan undang-undang apa ini … BUMN ini. Jadi, kalau ada video pembahasannya, sekaligus risalahnya, harusnya ada bukan kalau. Jadi, tolong diserahkan ke Mahkamah rekaman video pembahasan dan risalah pembahasannya itu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. yang meminta agar dibuktikan siapa saja yang terlibat dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana telah Pemerintah uraikan sebelumnya, dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025 telah melibatkan berbagai stakeholder meliputi: Direktur pada BUMN, akademisi (Ahli Hukum Perusahaan, Ahli Hukum Bisnis, Ahli Hukum Kekayaan Negara, Ahli Hukum Tata Negara, Ahli Hukum Pidana, dan Ahli Hukum Keuangan Publik), dan pemerhati BUMN. Adapun para stakeholder tersebut terlibat dalam beberapa rapat dan FGD yang diselenggarakan Pemerintah sebagai berikut: 1) Rapat pada tanggal 24 September 2020 dengan mengundang: 168 a) Robertus Bilitea, Direktur Utama PT Bahana PUI (Persero); b) R. Muhammad Irwan, Direktur Hukum & SDM PT PPA (Persero); c) Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Jaringan dan Layanan PT BRI (Persero), Tbk; d) Kris Hananto, Wakil Kepala Divisi Hukum BRI; e) Prof. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. – Ahli Hukum Kekayaan Negara; f) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. – Ahli Hukum Tata Negara; g) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum. – Ahli Hukum Pidana; h) Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. – Ahli Hukum Keuangan Publik. (vide Bukti PK-3). 2) Pelaksanaan inventarisasi point-point yang menjadi kunci dalam revisi UU BUMN 19/2003. 3) Penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI-DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020. 4) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Pokja PT Hutama Karya (Persero) Tbk dengan tugas menyusun kajian. 5) Laporan kepada Tim PMO (vide Bukti PK-6) terdiri atas: a) Kajian dari Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyampaikan hasil kajian terkait dengan Pengelolaan Aset BUMN (vide Bukti PK-16); b) Kajian dari Pokja PT Bank Mandiri (Persero) menyampaikan hasil kajian terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sumber Daya Manusia BUMN, Kepailitan, Persaingan Usaha, Holding BUMN, Privatisasi, Restrukturisasi, Rencana Strategis, dan Key Performance Indicator (vide Bukti PK-17); c) Kajian dari Pokja PT Hutama Karya Persero menyampaikan kajian terkait Penugasan Khusus BUMN (vide Bukti PK-18); d) Materi Prof. Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. selaku ahli hukum perusahaan (vide Bukti PK-19), 169 e) Materi Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. selaku ahli hukum pidana (vide Bukti PK-20), f) Materi Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku ahli hukum bisnis (vide Bukti PK-21), g) Materi Prof. Dr. Satya Arinanto selaku ahli hukum tata negara (vide Bukti PK-22), h) Materi Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. selaku ahli hukum keuangan negara (vide Bukti PK-23), dan i) Materi Dr. Toto Pranoto selaku Managing Director LM FEB UI dan Pemerhati BUMN (vide Bukti PK-24). 6) Pelaksanaan FGD dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. (vide Bukti PK-6). b. Kemudian, pada tanggal 30 Januari 2025 DPR juga telah menyelenggarakan RDPU dengan mengundang pakar dan akademisi sebagai berikut: Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM., dan Dr. Toto Pranoto. c. Bahwa seluruh masukan dari para stakeholder juga telah diberikan tanggapan oleh pembentuk undang-undang. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. yang meminta agar menyampaikan bukti-bukti pembahasan UU BUMN 1/2025, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Pemerintah telah mengikuti Pembahasan RUU BUMN Perubahan pada kegiatan berikut: 1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan pada tanggal 23 januari 2025. Kegiatan tersebut dihadiri berdasarkan Undangan dari Wakil 170 Ketua DPR RI Nomor B/895/LG.01/1/2025 tanggal 22 Januari 2025 (vide Bukti PK-27). Hasil kegiatan tersebut telah dituangkan dalam Risalah (vide Bukti PK-28) dan Laporan Singkat (vide Bukti PK-29) yang disusun oleh DPR RI. 2. Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Rapat tersebut dihadiri berdasarkan undangan dari Kepala Sekretariat Komisi VI DPR RI Nomor B/86/LG.01/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 (vide Bukti PK-30). Hasil kegiatan tersebut teah dituangkan dalam Risalah (vide Bukti PK-31) dan Laporan Singkat (vide Bukti PK-32) yang disusun DPR RI. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-32, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019- 2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU a quo nomor 55 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019- 2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Risalah rapat Pembahasan Lanjutan Masukan terhadap RUU BUMN Inisiatif DPR tanggal 24 September 2020; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020- 2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-338/MBU/10/2020 171 tentang Pembentukan Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Nomor S-014/SK.PMO.B/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 perihal Laporan Progress Penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Rangkaian kegiatan terkait isu-isu strategis perubahan UU BUMN, meliputi: Pelaksanaan inventarisasi point-point yang menjadi kunci dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI-DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Pokja PT Hutama Karya (Persero) Tbk dengan tugas menyusun kajian. Pembahasan masukan dari para Ahli Hukum yang telah disampaikan oleh Prof. Paripurna Sugarda, Prof. Eddie O.S. Hiariej, Prof. Nindyo Pramono, Prof. Satya Arinanto, DR. Dian Simatupang, dan Toto Pranoto. Pelaksanaan FGD dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bamk Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga oleh Prof. Nindyo Pramono, dan Dr. Dian Puji Simatupang. Penyampaian hasil draft RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO pada tanggal 7 januari 2021. 172 Pembahasan lanjutan draft RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO pada tanggal 29-30 Januari 2021; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat DPR RI Nomor B/11814/LG.01.01/09/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Presiden Nomor R-64/Pres/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Penunjukkan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Lapsing Penyerahan DIM oleh Pemerintah pada rapat kerja Komisi VI DPR RI tanggal 23 januari 2025; 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Lapsing RDPU dengan pakar dan akademisi yaitu Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM., dan Dr. Toto Pranoto pada tanggal 30 Januari 2025; 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Risalah Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas DIM dari tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025; 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU BUMN Perubahan pada tanggal 1 Februari 2025; 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Undangan DPR RI Nomor B.1479/LG.01.03/02/2025 tanggal 3 Februari perihal Undangan Rapat Paripurna DPR tanggal 4 Februari 2025; 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Ketua DPR RI Nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 kepada Presiden perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang 173 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029; 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Hasil Kajian Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara oleh Kelompok Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.; 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Hasil Kajian Hukum Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara oleh Kelompok Kerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Hasil Kajian Kelompok Kerja PT Hutama Karya (Persero); 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Materi Prof. Paripurna Sugarda; 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Materi Prof. Eddy O.S. Hiariej; 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Materi Prof. Nindyo Pramono; 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Materi Prof. Satya Arinanto; 23. Bukti PK-23 : Fotokopi Materi Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang; 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Materi Toto Pranoto; 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Draf RUU BUMN hasil masukan Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara; 26. Bukti PK-26 : Fotokopi DIM RUU BUMN Perubahan; 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Undangan DPRI RI Nomor B/895/LG.01/1/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Rapat Kerja Komisi VI DPR RI; 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI tanggal 23 Januari 2025; 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bidang Perdagangan, Kawasan Perdagagan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasa Persaingan Usaha, dan BUMN; 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/86/LG.01/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Undangan Rapat Panja Pembahasan RUU tentang 174 Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Risalah Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tanggal 1 Februari 2025; 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Komisi VI DPR RI (Bidang Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha dan BUMN). Selain itu, Presiden dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025 mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, serta 1 (satu) orang saksi yakni Robertus Billitea yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji di persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2025 dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut. AHLI PRESIDEN 1. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Perkenankan saya, memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai ahli yang diminta oleh Presiden Republik Indonesia dalam perkara pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "UU BUMN 1/2025"). I. Pendahuluan Permohonan ini merupakan pengujian formil, yang berarti pokok perkaranya adalah keabsahan prosedur pembentukan UU berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama: a. Pasal 20 dan Pasal 22A UUD NRI 1945; b. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 175 undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022); c. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; d. Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR; e. Preseden di Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan No. 91/PUU- XVIII/2020. Selama ini MK secara konsisten menetapkan bahwa suatu UU dapat dinyatakan inkonstitusional secara formil jika terbukti: a. Tidak memenuhi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. b. Tidak memenuhi prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna. c. Tidak mematuhi asas keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses legislasi. d. Tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. II. Penjelasan mengenai Asas Keterbukaan dan Partisipasi Bermakna Dalam Keterangan Ahli ini perkenankan saya menjelaskan secara khusus mengenai dua hal, yaitu asas keterbukaan dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) yang sering menjadi perdebatan/diskusi. A. Asas keterbukaan Asas keterbukaan merupakan salah satu asas fundamental dalam pembentukan undang-undang. Dasar hukumnya adalah: 1) Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022, yang menentukan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antarajenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; 176 e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 2) Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022. 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa partisipasi bermakna (meaningful participation) merupakan unsur wajib dari asas keterbukaan, dan mencakup: a. Tersedianya akses terhadap dokumen dan proses pembentukan RUU; b. Adanya waktu yang cukup untuk memberikan tanggapan; c. Masukan dari masyarakat dipertimbangkan secara substansial. Tindak lanjut asas keterbukaan dituangkan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022 yang pada intinya pasal ini memberi pengakuan bahwa: a. Setiap masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses legislasi; b. Partisipasi bisa dilakukan dalam bentuk tertulis dan/atau lisan; c. Partisipasi bisa dilakukan dalam berbagai forum terbuka, seperti RDPU, seminar, diskusi, dan sebagainya. Unsur-unsur di atas merupakan bagian dari asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang yang mengedepankan prinsip demokrasi partisipatoris. Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) UU tersebut diarahkan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. Ketentuan ini bukan berarti membatasi akses publik, melainkan menjelaskan siapa yang secara prioritas wajib difasilitasi, yaitu: a. Orang atau kelompok yang terdampak langsung oleh materi muatan RUU (dikaitkan dengan pembentukan UU BUMN 1/2025 misalnya: pekerja BUMN dalam RUU BUMN); b. Orang atau kelompok yang secara logis mempunyai kepentingan langsung atas isi regulasi (dikaitkan dengan pembentukan UU BUMN 1/2025 misalnya: pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi). 177 Mereka wajib dipertimbangkan secara substantif karena paling mengetahui persoalan di lapangan dan berpotensi dirugikan atau diuntungkan oleh regulasi tersebut. Meskipun prioritas diberikan pada pihak yang terdampak langsung, UU tidak melarang masyarakat umum (tanpa hubungan langsung) untuk: a. Memberikan masukan tertulis secara sukarela, b. Mengikuti forum publik (webinar, diskusi), c. Menyampaikan kritik atau aspirasi secara terbuka. Sepanjang disampaikan secara sah dan dalam batas hukum, semua bentuk partisipasi tetap sah menurut asas keterbukaan. Pembedaan ini bukan diskriminasi, tapi bersifat fungsional: a. Agar pembentuk UU dapat memprioritaskan dan menimbang masukan yang paling relevan dan substantif; b. Untuk menghindari overload dari pendapat yang terlalu umum atau tidak terkait langsung. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022 memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun disebut bahwa masyarakat adalah orang atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan, hal ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak publik secara umum, melainkan untuk menegaskan bahwa masukan dari pihak yang relevan dan terdampak harus diprioritaskan dan dipertimbangkan secara lebih substansial. Oleh karena itu, asas keterbukaan tetap menjamin ruang partisipasi bagi semua, selama dijalankan secara proporsional dan konstruktif. Asas keterbukaan merupakan prinsip fundamental dalam proses pembentukan UU dalam negara hukum yang demokratis. Namun, pemenuhan asas ini harus dinilai secara obyektif berdasarkan fakta dan konteks, bukan sekadar asumsi atau penilaian sepihak. Yang dimaksud dengan keterbukaan dalam proses pembentukan UU adalah bahwa proses pembentukan UU dilakukan melalui prosedur resmi yang terbuka, misalnya Draft RUU telah dimuat di situs resmi DPR dan Pemerintah, pembahasan 178 dilakukan dalam rapat-rapat DPR yang terbuka untuk publik, sebagian di antaranya disiarkan atau tersedia transkripnya. Selanjutnya, masih dalam rangka keterbukaan adalah bahwa pembentukan UU dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Dalam konteks pembentukan UU BUMN 2025 misalnya antara lain melibatkan direksi dan karyawan BUMN serta akademisi dan pakar pemerhati BUMN. Dengan demikian, asas keterbukaan dalam pembentukan UU tidak menuntut kehadiran semua pihak dalam setiap forum, melainkan menjamin adanya akses, kesempatan, dan transparansi yang wajar dan proporsional. Dalam kaitannya dengan pembentukan UU BUMN 2025, prinsip tersebut telah dijalankan secara substantif dan tidak terdapat pelanggaran yang bersifat sistematis atau substansial terhadap asas keterbukaan. B. Partisipasi bermakna (meaningful participation) Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022 mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96. Pasal 96 ini merupakan tindak lanjut dari asas keterbukaan yang diatur dalam Pasal 5 huruf g yang mengatur secara umum, tidak mengatur secara rinci dan pengaturan secara rinci mengenai partisipasi masyarakat didelegasikan kepada Peraturan Presiden (Perpres). Sampai saat ini Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan UU No. 12 Tahun 2011 belum dilakukan revisi. Selain itu, dasar hukum partisipasi bermakna adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 (Pengujian formal terhadap UU Cipta Kerja). MK menekankan bahwa partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) adalah syarat mutlak dalam pembentukan UU. MK memperkenalkan istilah "partisipasi yang bermakna" (meaningful participation) dan menyatakan bahwa keterbukaan tidak hanya formalitas, tapi juga substansi. MK menetapkan standar minimal partisipasi bermakna adalah: a. tersedianya akses terhadap pembahasan; b. adanya ruang yang memadai untuk memberikan masukan; dan 179 c. masukan tersebut dipertimbangkan dalam proses pembentukan. Mengenai partisipasi yang bermakna, agar ada kepastian dan kejelasan perlu ada kriteria yang dituangkan dalam regulasi. Karena hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai partisipasi bermakna, saya berpendapat bahwa partisipasi yang bermakna paling tidak mengandung tiga elemen kunci: a. Tersedianya akses informasi 1) RUU dan Naskah Akademik harus tersedia secara terbuka di kanal resmi, misalnya di situs DPR atau pemerintah; 2) Rapat-rapat pembahasan dapat dipantau masyarakat, termasuk siaran langsung atau dokumentasi hasil rapat; 3) Ada transparansi mengenai waktu, agenda, dan pokok pembahasan. Artinya, tidak cukup hanya ada pembahasan di DPR, tetapi publik harus bisa mengetahui dan mengakses materi serta prosesnya. b. Kesempatan yang wajar untuk memberikan masukan 1) Pembentuk UU harus menyediakan ruang dan waktu yang proporsional agar publik dapat menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tertulis; 2) Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), konsultasi publik, atau kanal daring. Namun, ini tidak berarti bahwa semua orang harus ikut serta; cukup dengan membuka kanal partisipasi dan memberikan waktu yang wajar. c. Masukan dipertimbangkan secara substansial 1) Masukan masyarakat tidak harus seluruhnya diterima, tapi harus didokumentasikan, dicatat, dan dievaluasi secara serius dalam pembahasan; 2) Jika ditolak, disertai alasan yang logis dalam risalah atau laporan. Jadi, partisipasi bermakna bukan "persetujuan bersama", melainkan keterlibatan yang dihargai secara prosedural. Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, Sebagai penutup perkenankan saya menyampaikan pertanyaan apakah semua pihak harus dilibatkan dalam pembentukan UU dan sampai kapan harus menunggu? Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa: 180 a. Pembentuk UU tidak wajib mengundang setiap warga atau organisasi secara personal; b. Pembentuk UU juga tidak harus menunggu semua pihak memberi masukan; c. Yang penting adalah akses dan ruang sudah disediakan secara proporsional dan terbuka. Sedangkan mengenai batas waktu partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan adalah mengikuti tahapan legislasi, dan tidak boleh menghambat prinsip efektivitas pembentukan UU. Partisipasi publik tidak berarti semua pihak harus bicara, tetapi bahwa semua pihak diberi kesempatan untuk bicara. Dengan demikian, makna partisipasi bermakna menurut hukum positif Indonesia adalah terbukanya akses terhadap informasi, tersedianya ruang wajar untuk menyampaikan pendapat, serta adanya pertimbangan terhadap masukan masyarakat. Pelibatan atau partisipasi publik bukan berarti setiap masukan harus diakomodasi/diterima. "Partisipasi yang bermakna" tidak identik dengan "menyetujui semua masukan." Pembentuk UU (Pemerintah dan DPR) tetap berwenang menilai, memilah, dan memutuskan substansi yang disepakati secara konstitusional. Dalam konteks pembentukan UU BUMN, pembentuk UU tidak wajib menunggu semua orang memberikan pendapat, tetapi wajib menyediakan kanal dan waktu yang memadai secara proporsional. Oleh karena itu, sepanjang akses dan forum telah disediakan, maka prinsip partisipasi publik telah terpenuhi secara hukum dan konstitusional. Ketika pembentuk UU telah menyediakan seluruh dokumen RUU dan Naskah Akademik secara terbuka, mempublikasikannya melalui kanal resmi, dan membuka ruang partisipasi publik dalam tahap pembentukan, maka kewajiban konstitusional pembentuk UU terhadap prinsip keterbukaan dan partisipasi bermakna telah dipenuhi. Jika masyarakat tidak menggunakan kesempatan itu dan barn menyampaikan keberatan setelah UU diundangkan, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan proses pembentukan UU cacat secara formil. Partisipasi adalah hak aktif masyarakat, bukan kewajiban pembentuk UU untuk menunggu tanpa batas." 2. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Ketua dan Anggota Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya 181 muliakan. Perkara No. 52/PUU-XXlll/2025 dan Perkara No.64/PUU-XXl/2025, keduanya merupakan perkara pengujian formil Undang-Undang No.1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU BUMN) terhadap UUD 1945. Oleh karena perkaranya merupakan perkara pengujian formil, maka dalil-dalil atau pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon lebih terletak pada proses, tata cara ataupun prosedur pembentukan UU No.1 Tahun 2025 sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehubungan dengan itu, beberapa dalil ataupun pokok permohonan yang diajukan, baik oleh para Pemohon pada Perkara No. 52/PUU-XXlll/2025 maupun oleh para Pemohon pada Perkara No.64/PUU-XXl/2025, semuanya sudah ditanggapi, dijawab ataupun direspon dengan disampaikannya Keterangan DPR dan Keterangan Presiden dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2025. Karena itu, untuk menghidari pengulangan ataupun duplikasi dengan Keterangan DPR dan Keterangan Presiden, maka saya tidak akan menanggapinya lagi, dengan alasan bahwa pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh para Pemohon lebih ditujukan pada proses pembentukan UU No. 1 / 2025 yang memang menjadi kewenangan DPR dan Presiden terlibat di dalamnya dan oleh karenanya kedua lembaga Negara itulah yang lebih tahu proses pembentukan UU a quo. Sungguhpun begitu, ada beberapa hal penting dari pokok permohonan para Pemohon yang perlu saya berikan pendapat yang sifatnya berupa penegasan dan/ atau menambahkan/ melengkapi apa yang sudah disampaikan dalam Keterangan DPR dan Keterangan Presiden, yaitu sebagai berikut: Pertama, perihal masuknya Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (sekarang menjadi UU No. 1 Tahun 2025) dalam Daftar Komulatif Terbuka. Ada beberapa alasan masuknya RUU a quo dalam Daftar Komulatif Terbuka, yaitu: 1. Akibat dari adanya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 23 ayat 1 UU P3) yang mengindikasikan adanya permasalahan yang berkaitan erat dengan pengaturan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu 182 Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011, Putusan MK No. 62/PUU-Xl/2013, dan Putusan MK No.12/PUU-XVl/2018; 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b, terdapat keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU. Dalam hal ini, keadaan tertentu lainnya yang dimaksud adalah banyaknya BUMN yang mengalami kerugian yang terindikasi korupsi, sehingga diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan BUMN, salah satunya dengan adanya pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional Terkait dengan masuknya RUU a quo dalam Daftar Komulatif Terbuka, maka, sebagai perbandingan, sekaligus referensi-terdapat Putusan MK No. 90/PUU- XVlll/2020 tentang pengujian formil atas UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan a quo, Mahkamah memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa: 1. Bahwa perubahan UU MK merupakan usulan Daftar Komulatif Terbuka dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK; 2. Usulan RUU dalam Daftar Komulatif Terbuka dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya selama memenuhi ketentuan yang berlaku; 3. Perubahan undang-undang melalui Daftar Komulatif Terbuka memiliki sifat khusus yang tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan perubahan yang bersifat normal. 4. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan Revisi Ketiga UU MK dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan MK, sehingga menjadi tidak relevan apabila Perubahan RUU a quo masih mempersyaratkan pembahasan termasuk syarat partisipasi publik yang ketat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembahasan RUU yang masuk dalam Daftar Komulatif Terbuka (seperti halnya pembentukan Revisi Ketiga UU BUMN) tidak memerlukan mekanisme pembahasan yang sama dengan mekanisme pembahasan undang-undang pada umumnya, termasuk dalil para Pemohon yang menilai bahwa proses pembentukan UU No. 1 Tahun 2025 dilakukan dengan sangat cepat. Terhadap dalil a quo, UU P3 tidak menentukan tolok ukur ataupun parameter jangka waktu cepat atau tidaknya proses pembentukan undang- undang. Lama atau tidaknya proses pembentukan undang-undang tidak dapat 183 dijadikan ukuran penilaian apakah suatu undang-undang telah disusun sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Namun yang terpenting adalah apakah proses pembentukan suatu undang-undang sudah menempuh ataupun melalui seluruh tahapan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang - undangan. Sepanjang semua proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang-undang dengan berpatokan pada asas-asas yang digariskan dalam ketentuan Pasal 5 UU P3, maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation, merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya (vide Putusan MK No. 25/PUU- XX/2022) Kedua, tentang tidak dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pembentukan UU No. 1 Tahun 2025. Reasoning ataupun ratio legis tidak dilibatkannya DPD dan BPK dalam pembentukan UU No. 1 Tahun 2025, adalah didasarkan pada alasan-alasan yang bersumber pada UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya yaitu: 1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Ketentuan a quo mengandung makna bahwa "original power" pembentukan undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan kata lain, DPR adalah Legislator (wetgever); 2. Sunggupun original power pembentukan undang-undang ada pada DPR, namun ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (vide Pasal 20 ayat 2 UUD 1945). Dengan demikian, pembentukan undang-undang menurut UUD 1945 merupakan "sharing power" DPR dan Presiden. 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DPD yang pembentukannya didasarkan pada ketentuan Pasal 22 C dan Pasal 22 D UUD 1945, semula adalah Utusan Daerah yang merupakan bagian dari Anggota Majelis Permusyarawaratan Rakyat (MPR). Namun 184 kemudian Utusan Daerah dilembagakan dalam bentuk DPD sejalan dengan keinginan untuk membangun Sistem Perwakilan Dua Kamar (Becameral system), maka melalui amandemen Ketiga UUD 1945, dibentuklah DPD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 C dan Pasal 22 D UUD 1945. Khusus dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa: (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan. pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikanpertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Atas dasar ketentuan a quo, pertanyaan yang timbul dari ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945, adalah apakah yang dimaksud dengan frasa "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang- undang". Sepintas lalu, frasa ini seperti memberi peran kepada DPD, padahal tidak demikian. Ketentuan ini menguatkan pendirian bahwa DPD tidak mempunyai hak inisiatif dan mandiri dalam membentuk undang-undang (sekalipun di bidang yang berkaitan dengan masalah daerah). Frasa DPD ikut membahas itu secara hukum berarti, hanya DPR lah yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, demikian pula mengenai hak inisiatif. Oleh sebab itu, dalam Pasal 22 D ayat (1) dipergunakan kata dapat (dapat mengajukan kepada DPR...). Dengan perkataan lain, DPD sama sekali tidak memiliki original power dalam pembentukan undang-undang ataupun kekuasaan legislatif lainnya. Karena itu, menjadi sangat beralasan secara konstitusional DPD tidak dilibatkan dalam pembentukan UU No. 1 Tahun 2025. 185 4. Badan Pemeriksa Keuangan {BPK) Ketika pada tanggal 15 Juli 1945 dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Prof. Soepomo yang diminta oleh Ketua Badan tersebut (Dr. Radjiman) untuk menjelaskan pasal- pasal dari Rancangan Undang-Undang Dasar, antara lain mengatakan: “Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang dulu dinamakan “Algemene Rekenkamer” yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Meskipun sistem pemerintahan Hindia Belanda tidak sama dengan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dan karena itu tentunya tugas dan fungsi Rekenkamer tidak sama dengan tugas dan fungsi BPK, namun ada baiknya apabila diperoleh sekadar gambaran mengenai lembaga pemeriksa keuangan Hindia Belanda itu. “Algemene Rekenkamer” itu sendiri diatur dalam 'Undang-Undang Dasar' Hindia Belanda yang disebut dengan lndische Staatsregeling (IS). Pasal 117 IS menetapkan adanya Algemene Rekenkamer dengan tugas melakukan pengawasan atas penguasan mata uang nasional (Landsgeldmiddelen) dan atas tanggungjawab Pejabat yang bertanggung jawab untuk itu (Rekenplichtigen). Meskipun Algemene Rekenkamer dijadikan rujukan oleh Prof. Soepomo dalam Rapat BPUPKI, namun karena adanya sistem pemerintahan yang berbeda antara Pemerintahan Hindia Belanda dengan pemerintahan Negara Republik Indonesia, maka tugas Algemene Rekenkamer yang diatur dalam IS berbeda dengan tugas BPK yang diatur dalam UUD 1945. Pada awalnya BPK diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 (sebelum amandemen). Namun setelah Amandemen Ketiga UUD 1945, BPK diatur dalam BAB VIII A Pasal 23 E ayat (1) yang menyebutkan: (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan Mandiri (2) Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau Badan sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang organik yang mengatur lebih lanjut ketentuan a quo adalah UU 186 No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Sadan Pemeriksa Keuangan. Pada kedua UU a quo disebutkan tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, yang terdiri atas: a. Pemeriksaan Keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan; b. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas; c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam PDTT ini adalah pemeriksaan atas hal - hal lain yang berkenaan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Atas dasar itu, menjadi beralasan BPK tidak dilibatkan dalam pembentukan UU No. 1 Tahun 2025, karena: 1. Tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksa atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, sedangkan UU No.1 Tahun 2025, sesuai dengan nama UU nya tentang BUMN dan BUMN itu sendiri merupakan entitas badan hukum tersendiri yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan seluruh aset dan kewajibannya, sehingga keuangan BUMN bukan merupakan keuangan Negara; 2. Karena keuangan BUMN bukan merupakan keuangan Negara, maka BPK tidak berwenang melakukan audit terhadap keuangan BUMN, sehingga menjadi tidak relevan melibatkan BPK dalam pembentukan UU No. 1 Tahun 2025; 3. Pembentukan undang-undang menurut UUD 1945 merupakan sharing power DPR dan DPR, sedangkan BPK tidak memiliki kewenangan dalam membentuk Undang-Undang, maka tidak ada kewajibab melibatkan BPK dalam Pembentukan undang-undang; Sungguhpun demikian, jika diperlukan, BPK masih bisa memiliki akses untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, dengan syarat: 1. Bila diminta oleh Alat Kelengkapan DPR yang membidangi BUMN (in casu 187 Komisi VI DPR-RI); dan 2. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (atas permintaan Alat Kelengkapan DPR yang membidangi BUMN) bukanlah Pemeriksaan keuangan dan Pemeriksaan Kinerja, melainkan terbatas pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). SAKSI PRESIDEN Robertus Bilitea 1. Saksi adalah direktur utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dari Tahun 2020 sampai 2023. 2. Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana perubahan Undang-Undang ini adalah usul inisiatif DPR. Dalam proses tersebut Saksi bertugas sebagai Direktur Utama PT Pembinaan Usaha Indonesia Persero. 3. Pada tanggal 24 September 2020, saya diundang untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dalam kapasitas Saksi selaku Direktur Utama PT Pembinaan Usaha Indonesia Persero. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas masukan terhadap Rancangan Perubahan Undang-Undang BUMN yang sedang dibahas oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi VI DPR RI. 4. Pada bulan Oktober 2020, Kementerian BUMN selanjutnya membuat Tim Percepatan Perbaikan Regulasi BUMN yang bertugas membahas perbaikan atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, yang mengatur BUMN yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK/338/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Saksi sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dilibatkan sebagai Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara sebagai Ketua Tim Kerja. 5. Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara tersebut selanjutnya melibatkan direksi dan karyawan BUMN sebagai bagian dari Tim Kerja dan Tim PMO, juga sekaligus untuk mendengarkan masukan dari para pekerja BUMN, para direksi BUMN terhadap rencana inisiatif strategis DPR untuk mengubah Undang-Undang BUMN. 188 Tim kerja terdiri dari: 1) Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero. 2) Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset Persero. 3) Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Tim PMO terdiri dari: 1) Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja PT Perusahaan Pengelola Aset Persero. 2) Direktur Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia Persero. 3) Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero. 4) Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero. 5) Kepala Divisi Hukum PT Perusahaan Pengelola Aset. 6) Kepala Divisi Legal PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Tugas dari Tim PMO, antara lain: 1) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan perbaikan regulasi BUMN. 2) Membentuk tim pendukung untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim. 3) Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan implementasi percepatan perbaikan regulasi BUMN. Sedangkan tugas tim kerja, antara lain untuk: 1) Merekomendasikan konsep keputusan strategis kepada tim pengarah terkait percepatan perbaikan regulasi BUMN. Tim pengarah adalah pak menteri, dan bapak-bapak wakil menteri, serta deputi hukum di Kementerian BUMN ketika itu. Atas hal-hal yang berada di bawah lingkup kewenangan BUMN, dalam melaksanakan tugasnya, tim percepatan perbaikan regulasi badan usaha milik negara membentuk kelompok-kelompok kerja khusus, yaitu kelompok kerja PT Bank Rakyat Indonesia, kelompok kerja PT Bank Mandiri Persero TBK, kelompok kerja PT Hutama Karya yang menjadi bagian dari tim project management office dengan tugas menyusun kajian yang akan digunakan sebagai landasan bagi tim percepatan perbaikan regulasi dalam memberikan masukan, usulan, terhadap rancangan perubahan Undang- Undang BUMN. 189 6. Saksi mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tim percepatan perbaikan regulasi Badan Usaha Milik Negara tersebut, yaitu: 1) Focus group discussion dengan para direksi BUMN dan sejumlah karyawan pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh direksi BUMN, di antaranya PT Perusahaan Listrik Negara Persero, PT Pertamina, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, PT Pupuk Indonesia, PT Hutama Karya, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Kereta Api Indonesia, PT Danareksa, serta dihadiri juga oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H., sebagai ahli yang ikut dimintakan pandangannya ketika itu. 2) Pembahasan hasil kajian masing-masing Pokja tersebut pada tanggal 19 November 2020 dan 24 November 2020. 3) Kajian kelompok kerja Hutama Karya membahas tentang penugasan terhadap BUMN, dimana salah satu usulan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang BUMN adalah dukungan pemerintah berupa pembiayaan kepada BUMN yang diberikan penugasan oleh pemerintah pusat, termasuk dalam hal ini penjaminan, kompensasi, dan lain sebagainya. 7. Presentasi progress penyusunan RUU BUMN dari Tim PMO kepada Kementerian BUMN pada tanggal 7 Januari 2021, menyampaikan pandangan yang mengacu pada poin-poin masukan pada FGD-FGD yang sudah dilakukan sebelumnya. 8. Pada tanggal 9 Februari 2021, Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara menyampaikan surat kepada Menteri BUMN yang antara lain berisikan usulan pengaturan terhadap Perancangan Undang-Undang tentang BUMN yang diinisiasi oleh DPR. 9. Bahwa salah satu masukan Tim Kerja dan Tim PMO terhadap rancangan perundang-undangan adalah mengenai perlu adanya Badan Pengelola BUMN. 10. Bahwa perubahan Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 atas usul inisiatif DPR telah melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Proses penjaringan administrasi kepada stakeholders, utamanya kepada Badan Usaha Milik Negara, direksi, karyawan, dan para akademisi, juga pengamat BUMN, telah dimulai dari tahun 2020 yang mana pada saat itu saya dilibatkan selaku Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero. Proses tersebut memberikan 190 kesempatan kepada Saksi dan para stakeholders lain, baik dari direksi maupun karyawan BUMN untuk menyampaikan masukan kepada Kementerian BUMN. Selain itu, masukan dalam bentuk kajian juga telah disampaikan para akademisi dan pengamat BUMN. Tim percepatan perbaikan Badan Usaha Milik Negara tersebut telah menghasilkan konsep-konsep yang pada perkembangan telah menjadi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. KESIMPULAN PARA PEMOHON I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan 191 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (yang selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) dinyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenangan dalam melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-Undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyatakan: “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.” 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the 192 constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” 8. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 9. Bahwa terdapat tolak ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai permohonan uji formil sebuah permohonan, Para Pemohon mengutip Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan bahwa: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; 193 Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil- proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 10. Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Pemohon akan menjabarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut “UU a quo”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) diantaranya tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang yaitu diantaranya: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut “UU P3”); [vide bukti P-1] b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut “UU 15/2019”); dan [vide bukti P-2] c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut “UU 13/2022”). [vide bukti P-3] 11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas Pembentukan 194 Undang-Undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 1. Bahwa, perihal tenggang waktu pengajuan PUU formil, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf 3.34, telah dinyatakan bahwa: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan, mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang- Undang.” 2. Bahwa secara hukum positif, jangka waktu pengajuan PUU formil tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (yang selanjutnya disebut “Peraturan MK 2/2021”) menyatakan bahwa: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” 3. Bahwa berdasarkan halaman situs Database Peraturan JDIH BPK, UU a quo diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2025. 4. Bahwa mengingat Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK 2/2021, dapat ditentukan bahwa batas waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak pengundangan UU a quo adalah jatuh pada tanggal 10 April 2025. 5. Bahwa berdasarkan situs halaman Mahkamah Konstitusi yaitu “tracking.mkri.id” perihal permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dengan nomor perkara 52/PUU-XXIII/2025, tertulis bahwa Pengajuan 195 Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 adalah pada tanggal 8 April 2025. [vide bukti P-4] 6. Bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon adalah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK 2/2021, bahkan dengan sisa waktu 2 hari. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara” 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” 3. Bahwa berdasarkan dua hal tersebut, demi memenuhi kedudukan hukum para Pemohon harus dibuktikan antara lain yakni 1) Para Pemohon adalah sebagai salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, 2) Para Pemohon memiliki hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan, dan 3) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 196 4. Bahwa dalam hal memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai salah satu pihak, Para Pemohon dalam permohonan a quo merupakan Warga Negara Indonesia sebagaimana ditentukan dalam huruf a yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diantaranya: a. Pemohon I [vide bukti P-5] b. Pemohon II [vide bukti P-6] 5. Bahwa sebelum membuktikan adanya hubungan pertautan yang langsung dan kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon, akan dijabarkan terlebih dahulu dengan rinci mengenai keduanya. a. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan MK 2/2021 terdapat beberapa syarat agar suatu kerugian dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, yaitu: i. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; ii. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; iii. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; iv. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan v. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 6. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dengan UU a quo dan adanya kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon, kualifikasi para Pemohon sebagaimana menunjukkan hubungan pertautan dan kerugian tersebut dijabarkan sebagai berikut. 7. Bahwa, pertama, para Pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum yang mempelajari ilmu terkait pembentukan peraturan perundang-undangan 197 menganggap haknya atas kepastian hukum telah dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. a. Bahwa, para Pemohon adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) diantaranya: i. Pemohon I [vide bukti P-7] ii. Pemohon II [vide bukti P-8] b. Bahwa sebagai mahasiswa fakultas hukum, para Pemohon telah mempelajari dan mendalami materi hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan yang dibuktikan dengan pengambilan mata kuliah mengenai kedua ilmu terkait diantaranya: i. Pemohon I [vide bukti P-9] [vide bukti P-10] ii. Pemohon II [vide bukti P-11] c. Bahwa dalam kedua materi tersebut para Pemohon mempelajari mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga praktek ketatanegaraan sebagaimana halnya secara hukum positif diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, UU P3, dan lain-lainnya. d. Bahwa proses pembentukan UU a quo secara jelas, sebagaimana dibuktikan dalam bagian alasan permohonan, tidaklah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum positif di Indonesia maupun prosedur yang diajarkan secara akademik. Oleh karena itu, apabila proses pembentukan UU a quo tidak dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimohon dalam petitum para Pemohon, proses pembentukan UU a quo adalah menjadi praktek ketatanegaraan yang tidak memberikan kepastian hukum. e. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” f. Bahwa para Pemohon merasa keberatan atas ketiadaan dari kepastian hukum yang dimaksud dalam pasal sebelumnya sebagai akibat dari materi hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan 198 yang dipelajari oleh para Pemohon khususnya proses pembentukan perundang-undangan berdasarkan hukum positif dan teori yang ternyata berbeda, bahkan bertentangan dengan prakteknya dalam ketatanegaraan dan hukum yang berlaku. g. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, para Pemohon merasa haknya untuk kepastian hukum dilanggar, terutama dikarenakan para Pemohon tidak hanya berkehendak untuk menjadi sarjana hukum dengan kelulusan dari fakultas hukum, tetapi juga mengimplementasikan antara lain ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan dalam berbagai kegiatan terkait yang rutin dilakukan para Pemohon sebagaimana akan dijelaskan pada bagian kedua dan ketiga. h. Bahwa berdasarkan jabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU a quo. 8. Bahwa, kedua, secara khusus, Pemohon I sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (yang selanjutnya disebut “DPM UI”) yang mengimplementasikan ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatannya menganggap haknya untuk kepastian hukum dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. a. Bahwa Pemohon I adalah Ketua Umum DPM UI periode tahun 2025. [vide bukti P-12] b. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (yang selanjutnya disebut “UUD IKM UI”) dinyatakan bahwa: “(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang..” [vide bukti P-13] c. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) UUD IKM UI dinyatakan bahwa: “(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki fungsi legislasi, fungsi suksesi, fungsi keuangan, fungsi pengawasan, dan fungsi pembinaan;” d. Bahwa berdasarkan dua ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I sebagai pelaksana tugas Ketua 199 Umum DPM UI memiliki sebagai salah satu rutinitas dalam jabatannya yaitu pembentukan produk legislasi antara lain undang- undang dalam lingkup Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. e. Bahwa dalam melaksanakan wewenang yang dimaksud sebelumnya perihal pembentukan produk legislasi, Pemohon I mengimplementasi ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan yang telah dipelajari dalam kualifikasinya sebagai mahasiswa hukum. f. Bahwa selain menggunakan materi kuliah sebelumnya sebagai dasar dalam pembentukan legislasi, Pemohon I juga mengaplikasikan praktek pembentukan peraturan perundang- undangan dalam lingkup nasional oleh DPR RI. g. Bahwa kecacatan formil dalam proses pembentukan UU a quo, sebagaimana telah dibuktikan dalam posita Para Pemohon, adalah kejanggalan dan anomali antara praktek ketatanegaraan dengan hukum positif dan teori yang tidak dapat dibenarkan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. h. Bahwa sebagai akibat dari anomali tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum, Pemohon I merasa kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Ketua DPM UI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan adanya kecacatan prosedural dalam pembentukan legislasi nasional bahkan dalam hal mendasar yakni tahap perencanaan yang hasil pembentukannya tetap diberlakukan. i. Bahwa dikarenakan praktek tersebut yang mengakibatkan kecacatan formil dalam proses pembentukan UU a quo tetapi tetap diberlakukan, Pemohon I juga merasa kebingungan mengenai sejatinya praktek pembentukan peraturan perundang-undangan bagaimana yang sebenarnya baik dan benar. j. Bahwa dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang adil diantara praktek pembentukan UU a quo dengan hukum positif dan teori, hak Pemohon I sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dilanggar. 200 k. Bahwa berdasarkan jabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU a quo. 9. Bahwa, ketiga, para Pemohon sebagai aktivis yang mengimplementasi ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan menganggap haknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. a. Bahwa selain dari kualifikasi para Pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum, para Pemohon adalah sekaligus aktivis yang mengimplementasikan materi hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan yang dipelajari. b. Bahwa sebagai aktivis, para Pemohon melakukan kajian, advokasi, dan kritik terhadap berbagai program, kebijakan, dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah diantaranya seperti: i. Pemohon I [vide bukti P-14] ii. Pemohon II [vide bukti P-15] c. Bahwa pada periode 2024, para Pemohon memangku jabatan fungsionaris dalam Badan Eksekutif Mahasiswa khususnya yaitu: i. Pemohon I sebagai staf Kajian Strategis dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia [vide bukti P-16] ii. Pemohon II sebagai staf Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia [vide bukti P-17] Dalam hal ini, kedua jabatan dalam masing-masing departemen tersebut mewajibkan para Pemohon untuk concern dan mengikuti perkembangan perihal isu sosial politik nasional dalam pelaksanaan kewajiban jabatan terkait. d. Bahwa secara khususnya, Pemohon I adalah pemilik dari penyelenggara akun sosial media bernama “melekisu.id” di platform media sosial Instagram yang antara lain melakukan posting mengenai kajian, advokasi, dan kritik sebagaimana dimaksud sebelumnya. [vide bukti P-18] 201 e. Bahwa, sebagaimana dibuktikan dalam alasan permohonan, proses pembentukan UU a quo yang tidak melibatkan partisipasi publik (meaningful participation) dengan antara lain memberikan akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo telah melanggar hak para Pemohon. f. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” g. Bahwa sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut, para Pemohon seharusnya berhak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang seharusnya diperoleh dari naskah akademik dan rancangan UU a quo demi meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam hal ini, kesimpulan bahwa naskah akademik dan rancangan UU a quo dapat dijadikan sumber pendidikan dan ilmu pengetahuan didasarkan Pasal 1 nomor 11 UU P3 yang menyatakan bahwa: “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.” h. Bahwa para Pemohon memiliki hak Konstitusional untuk memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan a quo demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. i. Bahwa informasi terkait yakni mengenai Peraturan Perundang- Undangan yang memiliki sebutan lain yakni hukum tertulis yang berlaku umum (algemeen geldend) dan mengikat orang banyak (algemeen bindend) serta mempunyai lingkup laku wilayah manusia (personengebied) wilayah ruang (ruimtegebied), dan wilayah waktu 202 (tijdsgebied) yang lebih luas (Maria Farida Indrati S, 2020:15) sehingga informasi tersebut berkaitan erat dengan pengembangan pribadi dan lingkungan sosial para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia. j. Bahwa peningkatan kualitas hidup yang dimaksud pada poin f adalah sesuai dengan kualifikasi para Pemohon yakni dilakukan melalui kegiatan aktivisme yang dilakukan Para Pemohon sebagai aktivis, khususnya kajian, advokasi, dan kritik terhadap UU a quo pada saat sedang dibentuk. Dalam hal ini, ketiga kegiatan tersebut memberikan manfaat sehingga meningkatkan kualitas hidup Para Pemohon tidak hanya secara langsung seperti meningkatkan jumlah pengikut bagi akun “melekisu.id” yang dimiliki Pemohon I dan memberikan atensi kepada Pemohon II demi mendapatkan penawaran lowongan pekerjaan dalam lingkungan aktivisme, tetapi juga secara tidak langsung seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas pengalaman Para Pemohon dalam kajian untuk curriculum vitae. k. Bahwa selain itu, ketiadaan akses mudah terhadap naskah akademik dan rancangan UU a quo telah juga melanggar hak para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” l. Bahwa seharusnya para Pemohon dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif melalui kegiatan kajian, advokasi, dan kritik yang ingin dilakukan para Pemohon terhadap UU a quo sebagai aktivis demi menciptakan Indonesia yang lebih demokratis dan berdasarkan hukum. m. Bahwa dikarenakan tidak adanya akses mudah bagi para Pemohon terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo, para Pemohon tidak dimungkinkan melakukan kajian, advokasi, dan kritik demi melaksanakan hak tersebut. 203 n. Bahwa selain itu, ketiadaan akses mudah terhadap naskah akademik dan rancangan UU a quo telah juga melanggar hak para Pemohon dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” o. Bahwa sebagaimana telah disimpulkan dalam bagian posita, para Pemohon memiliki hak secara sah terhadap akses yang mudah untuk naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo. p. Bahwa dengan tetap tidak diberikannya akses tersebut, hak para Pemohon untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana termuat dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menjadi terlanggar. q. Bahwa berdasarkan semua penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU a quo. 10. Bahwa, keempat, para Pemohon sebagai pembayar pajak menganggap haknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. a. Bahwa, selain dari perannya sebagai mahasiswa fakultas hukum dan aktivis, para Pemohon adalah WNI, sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya. Sebagai WNI, para Pemohon melakukan pembayaran terhadap pajak pertambahan nilai (yang selanjutnya disebut sebagai “PPN”) yang sah menurut peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.” 204 b. Bahwa ketentuan tersebut didasarkan pada ciri legal (legal character) PPN, yaitu pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum. c. Bahwa dalam buku Pengantar Ilmu Pajak yang ditulis oleh Haula Rosdiana, PPN dikenakan melalui pengusaha yang dikenakan pajak atas kegiatan konsumsi semua barang secara umum dengan konsumen sebagai penanggung beban pajaknya. d. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon adalah pembayar pajak atau taxpayer. [vide bukti P-19] e. Bahwa kualifikasi tersebut secara sendirinya sudah dapat memenuhi syarat kedudukan hukum dalam permohonan PUU di MK sebagaimana berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam halaman 59 dinyatakan bahwa: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.” f. Bahwa selain dari itu, kualifikasi para Pemohon sebagai pembayar pajak atau taxpayer juga memenuhi syarat kedudukan hukum dalam hal menunjukkan adanya hubungan pertautan antara para Pemohon dengan UU a quo. Hal ini didasarkan penjabaran sebagai berikut. g. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU a quo menyatakan bahwa: “Modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN.” h. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (yang selanjutnya disebut “UU Keuangan Negara”) dinyatakan bahwa: “APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.” 205 i. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (3) UU Keuangan Negara dinyatakan bahwa: “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.” j. Bahwa berdasarkan tiga ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yakni pajak yang dibayar oleh para Pemohon melalui pembayaran PPN termasuk dalam Modal BUMN yang berasal dari APBN. k. Bahwa dalam ini, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Soeparman Soemahamidjaja, 2006) l. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat ditentukan bahwa sejatinya penggunaan uang pajak dari para Pemohon dalam permodalan BUMN melalui APBN adalah dalam mencapai kesejahteraan umum. Dalam hal ini, kesejahteraan umum termasuk juga kesejahteraan masyarakat Indonesia yang mencakup pula para Pemohon. m. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran tersebut yakni para Pemohon memiliki hubungan pertautan dengan UU a quo sebagaimana para Pemohon adalah taxpayer yang uang dari hasil pembayaran pajaknya digunakan sebagai modal BUMN yang diakomodir oleh kerangka hukum UU a quo. Dengan demikian, para Pemohon berhak berpartisipasi dalam pembentukan UU a quo tidak hanya sebagai WNI secara umumnya, tetapi juga taxpayer yang berhak menentukan untuk apa uang pajaknya digunakan. n. Bahwa ketiadaan pelibatan partisipasi publik (meaningful participation) melalui salah satunya yakni penyediaan akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo, telah membatasi kemungkinan para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU a quo sehingga membatasi pula hak para Pemohon yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. o. Bahwa hak yang dimaksud adalah tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: 206 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” p. Bahwa tidak dimungkinkan para Pemohon dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya antara lain untuk dapat berpartisipasi dalam pembentukan UU a quo bila akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo saja tidak disediakan. q. Bahwa apabila para Pemohon disediakan akses mudah sebagaimana dimaksud sebelumnya, para Pemohon dapat melibatkan diri melalui kegiatan kajian, advokasi, dan kritik yang dilaksanakan oleh para Pemohon sebagai aktivis. r. Bahwa berdasarkan semua penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU a quo. 11. Bahwa, kelima, para Pemohon sebagai Mahasiswa Universitas Indonesia yang kampusnya terdampak efisiensi anggaran, di mana dana dari hasil efisiensi tersebut disumberkan kepada APBN lalu kepada BUMN, menganggap haknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. a. Bahwa sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya, para Pemohon adalah memiliki kualifikasi sebagai mahasiswa aktif Universitas Indonesia. b. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dalam diktum kedua dinyatakan bahwa: “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas: a. Anggaran belanja Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka I sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).” c. Bahwa dalam hal ini, salah satu kementerian yang terdampak adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (yang selanjutnya disebut “Kemendiktisaintek”) sebagaimana mengalami pemangkasan sebesar Rp 22,5 triliun berdasarkan Surat Menteri 207 Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. [vide bukti P-20] d. Bahwa berdasarkan halaman berita Tempo, sebagai akibat dari pemangkasan tersebut, Kemendiktisaintek menganjurkan perguruan tinggi untuk melakukan penghematan, seperti mengurangi penggunaan daya, air, dan listrik, serta menyelenggarakan rapat dengan metode hybrid atau daring sebagaimana dianjurkan melalui surat edaran oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang. e. Bahwa secara langsung, para Pemohon terdampak melalui Surat Edaran Nomor SE-551/UN2.R/KEU/2025 tentang Efisiensi Anggaran pada Penyusunan RKA Tahun 2025 di Lingkungan Pusat Administrasi Universitas. [vide bukti P-21] f. Bahwa berdasarkan surat edaran tersebut, para Pemohon mengalami faktual kerugian antara lain dalam halnya pembatasan terhadap media pustaka berlangganan berupa online database, ebook, research tools, dan lainnya. g. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penghematan dari anggaran terhadap kementerian akan mengakibatkan adanya uang tersisa dalam APBN. Berdasarkan halaman berita Tempo, hasil penghematan tersebut akan digunakan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis dan Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (yang selanjutnya disebut “BPI Danantara”). h. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran tersebut yakni para Pemohon memiliki hubungan pertautan dengan UU a quo sebagaimana para Pemohon adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang mengalami kerugian dalam pemanfaatan sarana dan fasilitas kampus diakibatkan adanya pemangkasan anggaran kampus sebagai akibat dari pemangkasan anggaran kementerian. Dengan demikian, para Pemohon berhak berpartisipasi dalam pembentukan UU a quo dikarenakan nominal APBN yang seharusnya digunakan untuk membiayai pemanfaatan sarana dan fasilitas kampus justru dipangkas demi sebagiannya dialihkan 208 kepada BPI Danantara yang mekanismenya termuat dalam UU a quo. i. Bahwa sama halnya seperti dalam bagian keempat, para Pemohon tidak diberikan akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo, sehingga membatasi kemungkinan para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU a quo sehingga membatasi pula hak Para Pemohon yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. j. Bahwa berdasarkan semua penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional dan hubungan pertautan yang langsung dengan UU a quo. 12. Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo dan adapun kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. 13. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yaitu para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang telah dirugikan sebagai akibat dari proses pembentukan UU a quo yang tidak sesuai prosedur. Lebih lanjut, dapat juga disimpulkan bahwa para Pemohon memiliki hubungan pertautan dengan UU a quo. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa seluruh syarat kedudukan Para Pemohon telah terpenuhi. 14. Bahwa dengan terkabulnya perkara a quo, Mahkamah Konstitusi telah melindungi hak-hak konstitusional para Pemohon, hal ini tentunya membuat para Pemohon hanya bisa mengharapkan keadilan kepada Mahkamah konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung HAM (protector of human rights), dan hak warga negara (citizen rights). III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. PELANGGARAN ASAS KETERBUKAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA SEHINGGA 209 MENIMBULKAN KECACATAN FORMIL DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL. 1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan kewenangan DPR yang mana telah dijelmakan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut oleh undang-undang yang mana hal tersebut tertuang dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang lalu didelegasikan lebih lanjut oleh beberapa Undang-Undang yang diantara adalah: a. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. b. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan c. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3. Bahwa dalam Pasal 5 huruf g UU P3 dinyatakan bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” 4. Bahwa yang dimaksud dengan Asas keterbukaan ditemukan dalam Penjelasan terhadap Pasal 5 huruf g UU 13/2022 yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai 210 kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).” 5. Bahwa sebelumnya, demi memudahkan dalil yang akan disampaikan oleh para Pemohon pada bagian berikut dari posita ini dapat ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang akan dijabarkan sebagai berikut a. Bahwa frasa “...memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung…” sejatinya bermakna bahwa pemberian akses terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan diberikan kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung. b. Bahwa secara negasi, dapat disimpulkan dari frasa tersebut bahwa publik yang tidak memiliki kepentingan dan tidak terdampak langsung tidak akan diberikan akses terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat juga ditentukan seorang publik adalah memiliki kepentingan dan terdampak langsung bila diberikan akses tersebut. 6. Bahwa secara hukum positif, asas keterbukaan terakomodir antara lain dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 yang menyatakan bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. .” 7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dinyatakan bahwa: “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.” 8. Bahwa setelah itu dalam Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022 dinyatakan bahwa: “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” 211 9. Bahwa berdasarkan tiga ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yakni masyarakat yang berhak untuk memberikan masukan haruslah masyarakat berupa orang atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal ini, akses yang mudah terhadap setiap rancangan peraturan perundang-undangan tersebut diberikan demi memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan. 10. Bahwa selain dari demi memudahkan masyarakat memberikan masukan, penyebarluasan rancangan peraturan perundang- undangan pada esensinya dan sejatinya juga dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU P3 yang menyatakan bahwa: “(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang- Undang, pembahasan Rancangan Undang Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.” 11. Bahwa Pasal 88 ayat (2) UU P3 menegaskan esensi dari naskah rancangan undang-undang yang tidak hanya sebagai hal untuk memudahkan memberikan masukan, tetapi juga sebagai suatu hal informatif untuk memberikan informasi sebagaimana hal tersebut merupakan hak konstitusional para Pemohon yang termaktub dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 12. Bahwa berdasarkan semua keterangan dari poin ke-1 hingga ke-9, dapat ditemukan suatu permasalahan yang akan dijabarkan sebagai berikut. a. Bahwa dalam menentukan suatu publik dan/atau masyarakat adalah berkepentingan dan/atau terdampak langsung atau tidak, dalam ketentuan-ketentuan pasal sebelumnya tidak 212 dijelaskan apabila penentuan berkepentingan dan/atau terdampak langsung tersebut adalah ditentukan oleh pihak pembuat peraturan perundang-undangan atau publik serta masyarakat yang menganggap dirinya berkepentingan dan/atau terdampak langsung. b. Bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan tersebut, para Pemohon berdalil bahwa dimungkinkan juga bahwa publik dan/atau masyarakat untuk menentukan dirinya sendiri sebagai berkepentingan dan/atau terdampak langsung atau tidak. c. Bahwa demi menentukan dirinya sebagai berkepentingan dan/atau terdampak langsung, publik dan/atau masyarakat terkait membutuhkan informasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 ayat (2) UU P3. d. Bahwa dalam konteks Pasal 88 ayat (2) UU P3, istilah kata “masyarakat” tidak dimungkinkan bermakna sama dengan istilah yang ditentukan dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022. Hal ini dikarenakan Pasal 88 ayat (2) adalah tidak hanya perihal penyebarluasan naskah rancangan undang-undang, tetapi naskah undang-undang yang telah disahkan. Dalam hal ini, akses terhadap undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan adalah hak setiap warga negara, tidak hanya yang berkepentingan dan/atau terdampak langsung. e. Bahwa berdasarkan hal tersebut saja, proses pembentukan UU a quo sudah melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) perihal penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana akan dibuktikan di bagian akhir. f. Bahwa selain dari itu, proses pembentukan UU a quo juga melanggar Pasal 96 UU 13/2022. Hal ini dikarenakan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, demi menentukan dirinya adalah berkepentingan dan/atau terdampak langsung, dibutuhkan informasi melalui penyebarluasan rancangan undang-undang. 213 g. Bahwa melalui sarana berita dan media sosial, para Pemohon memprasangka bahwa adanya hubungan antara dirinya dengan UU a quo. Meskipun demikian, prasangka tersebut belum memberikan Para Pemohon kepastian terkait kepentingannya terhadap UU a quo dan bila dirinya terdampak langsung. h. Bahwa dengan tidak diberikan akses yang mudah terhadap rancangan UU a quo, para Pemohon, pada saat pembentukan UU a quo tidak dapat menentukan dirinya sebagai publik dan/atau masyarakat yang memiliki kepentingan dan/atau terdampak langsung sehingga dapat dengan sah menjalankan haknya untuk memberikan masukan sebagaimana diamanatkan asas keterbukaan. i. Bahwa dikarenakan tidak dapat menentukan hal tersebut sebagaimana dimaksud sebelumnya, tidak dimungkinkan juga para Pemohon untuk menuntut haknya kepada DPR untuk akses terkait, karena tidak dimungkinkan pula para Pemohon dapat membuktikan bahwa mereka berkepentingan dan/atau terdampak langsung kepada DPR bila tidak memiliki informasi yang dibutuhkan. j. Bahwa hal tersebut ditegaskan dengan kondisi faktual yang dialami oleh Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. sebagaimana dijelaskan oleh dirinya dalam video dengan judul “TUJUAN PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR DANANTARA TIDAK JELAS?!” pada platform Youtube yang diunggah melalui akun Youtube dengan nama “Prof. Topo Santoso” yang akan dijabarkan sebagai berikut. i. Bahwa berdasarkan keterangannya, khususnya pada waktu video yaitu 39:00, Prof Yetty diundang pada tanggal 23 Januari 2025 oleh salah satu Staf DPR Komisi VI untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum RUU a quo yang diadakan pada tanggal 30 Januari 2025 sebagai narasumber [diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=kF7qgxC5u_o&t=2 214 343s atau https://drive.google.com/file/d/1- bw71LcnbMhKbtHBaRDk 1pwpvEfOPw7l/view?usp=sharing] ii. Bahwa berdasarkan keterangannya, khususnya pada waktu video yaitu 39:21, Prof Yetty menyatakan bahwa dirinya memintakan kepada staf tersebut pada tanggal 24 Januari 2025 untuk diberikan rancangan UU a quo. Meskipun demikian, sampai dengan diadakannya RDPU RUU a quo, Prof Yetty tetap tidak diberikan RUU a quo. iii. Bahwa berdasarkan keterangannya, khususnya pada waktu video yaitu 40:46, Prof Yetty menyatakan bahwa setelah berakhirnya RDPU tersebut, Prof Yetty mendapatkan janji untuk diberikan RUU a quo supaya dapat memberikan kepada DPR keterangan tertulis. Akan tetapi, selanjutnya Prof Yetty menyatakan bahwa bahkan sampai tanggal diundangkannya UU a quo yaitu pada tanggal 4 Februari 2025, Prof Yetty tetap tidak diberikan RUU a quo. k. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon berdalil bahwa sejatinya dirinya, pada saat pembentukan UU a quo, memiliki kepentingan dan/atau terdampak langsung oleh UU a quo sebagaimana disyaratkan dalam penjelasan asas keterbukaan dan Pasal 96 ayat (3). Hal ini didasarkan pada penjabaran yang telah dilakukan oleh para Pemohon dalam bagian kedudukan hukum khususnya mengenai hubungan pertautan dan kerugian konstitusional. l. Bahwa dikarenakan para Pemohon hanya mengetahui bahwa dirinya termasuk publik dan/atau masyarakat yang berkepentingan dan/atau terdampak langsung setelah diundangkannya UU a quo, proses pembentukan UU a quo yang tidak menyediakan naskah rancangan dan/atau naskah akademik UU a quo telah melanggar Pasal 5 huruf 215 g terkait asas keterbukaan dan Pasal 96 terkait pemberian masukan dalam UU 13/2022. 13. Bahwa berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat ditemukan permasalahan yakni tidak dimungkinkannya para Pemohon menjalankan haknya untuk memberi masukan dikarenakan tidak diberikannya akses yang mudah terhadap naskah akademik dan rancangan UU a quo. Ketidakmudahan tersebut akan dibuktikan dalam penjabaran berikut. a. Bahwa apabila dicari dalam halaman situs DPR RI, khususnya bagian “Arsip Legislasi” dengan pencarian kata kunci “Badan Usaha Milik Negara”, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik maupun rancangan UU a quo, melainkan hanya terkait UU Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2003. [vide bukti P-22] b. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs DPR RI, khususnya bagian “Prolegnas Jangka Menengah” terkait “detail” untuk informasi mengenai pembentukan UU a quo di DPR RI, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik maupun rancangan UU a quo. [vide bukti P-23] c. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI (yang selanjutnya disebut “JDIH DPR RI”), khususnya bagian “Naskah Akademik”, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik UU a quo. [vide bukti P-24] d. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs JDIH DPR RI, khususnya bagian “Rancangan Undang-Undang”, tidak dapat ditemukan informasi terkait rancangan UU a quo. [vide bukti P-25] e. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs Badan Keahlian DPR RI, khususnya bagian “output” terkait “RUU”, tidak dapat ditemukan informasi terkait rancangan UU a quo. [vide bukti P-26] f. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs Badan Keahlian DPR RI, khususnya bagian “output” terkait “NA” (Naskah 216 Akademik), tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik UU a quo. [vide bukti P-27] g. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs Badan Pembinaan Hukum Nasional (yang selanjutnya disebut “BPHN”), khususnya bagian “Perencanaan Hukum Nasional” terkait “Naskah Akademik (Penyelarasan)”, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik UU a quo. [vide bukti P-28] h. Bahwa apabila dilihat dalam halaman situs BPHN, khususnya bagian “Perencanaan Hukum Nasional” terkait “Naskah Akademik (Penyusunan)”, tidak dapat ditemukan informasi terkait naskah akademik UU a quo. [vide bukti P-29] i. Bahwa apabila dicari melalui Google dengan kata kunci “naskah akademik RUU BUMN”, informasi yang relevan hanya muncul dua hasil pencarian, namun dua hasil tersebut bukanlah naskah akademik UU a quo. [vide bukti P-30] j. Bahwa dari kedua hasil pencarian tersebut, hasil pertama adalah draft naskah akademik RUU BUMN yang tertanggal Mei 2021. [vide bukti P-31] k. Bahwa dari kedua hasil pencarian tersebut, hasil kedua adalah draft naskah RUU BUMN tertanggal Mei 2021. [vide bukti P- 32] l. Bahwa apabila dicari melalui Google dengan kata kunci “RUU BUMN pdf”, informasi relevan yang muncul adalah hasil yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. [vide bukti P-33] 14. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, dapat dibuktikan bahwa akses terhadap naskah akademik dan rancangan UU a quo adalah tidak mudah, bahkan tidak ada melalui sarana yang dapat dikatakan umum berdasarkan pencarian para Pemohon yang sama halnya umum sebagaimana wajarnya suatu masyarakat umum. 15. Bahwa ketidakmudahan akses tersebut membuktikan juga pelanggaran proses pembentukan UU a quo terhadap kewajiban partisipasi publik yang berakibatnya perolehan atas ilmu para Pemohon yang seharusnya bermanfaat dan ideal malah menjadi 217 sebaliknya, sehingga hal tersebut melanggar hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 16. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi rakyat merupakan hal yang wajib diikut sertakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm.392). 17. Bahwa terkait partisipasi publik dan asas keterbukaan Mahkamah Konstitusi menentukan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa: [3.18.4] Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan a quo telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, di mana telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU 11/2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan. Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk 218 memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. [3.20.3] ……………… serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. ……… 18. Bahwa secara keseluruhan dari bagian posita ini, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan UU a quo telah melanggar Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan melanggar pula UU P3 dan produk hukum perubahannya, khususnya Pasal 5 huruf g, Pasal 88, dan Pasal 96. Selain itu, telah terlanggar pula Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan partisipasi rakyat sebagai hal yang wajib diikutsertakan yang ditegaskan juga ketidaksediaan informasi tentunnya melanggar hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang dengan terhalangnya informasi mengakibatkan ilmu yang diperoleh para Pemohon menjadi tidak bermanfaat yang mengakibatkan terlanggar hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. A. PRAKTIK PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI RUU BUMN OLEH DPR SECARA FAKTUAL MENYERUPAI PRAKTIK PEMBENTUKAN RUU CARRY OVER MESKIPUN SECARA HUKUM POSITIF RUU BUMN BUKAN CARRY OVER SEHINGGA UU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU BUMN ADALAH TIDAK SAH KARENA TIDAK MELALUI PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG SESUAI SEBAGAIMANA PEMBENTUKAN RUU NON-CARRY 1. Bahwa walaupun DPR tidak pernah secara terang-terangan menyatakan bahwa program legislasi pembentukan UU a quo adalah carry over, praktik DPR dalam pembentukan UU a quo menyerupai praktik pembentukan UU carry over. Hal tersebut akan dibuktikan dengan penjabaran sebagai berikut. 219 a. Bahwa berdasarkan halaman situs DPR RI dalam bagian Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 terkait UU a quo, tertulis bahwa tanggal pengusulan program legislasi UU a quo adalah pada tanggal 19 November 2024. [vide bukti P-34] b. Bahwa berdasarkan halaman situs tersebut, dijelaskan juga yaitu proses legislasi UU a quo telah menempuh dan melalui delapan tahapan yaitu 1) mulai, 2) pendahuluan, 3) RUU Usulan Komisi, 4) RUU Usulan AKD, 5) Harmonisasi, 6) Penetapan Usul, 7) Pembicaraan Tingkat I, dan 8) Pembicaraan Tingkat II sampai dengan tahapan akhir yaitu selesai. c. Bahwa berdasarkan halaman situs tersebut, tertulis pula bahwa terakhir kali informasi terkait proses legislasi UU a quo diperbaharui adalah tanggal 19 November 2024. d. Bahwa dalam hal ini, patut dipertanyakan bagaimana mungkin suatu program legislasi yang diusulkan pada tanggal 19 November 2024, menempuh dan melalui semua tahapan pada tanggal yang sama sebagaimana terakhir kali informasi tersebut diperbaharui adalah pada tanggal yang sama tersebut. e. Bahwa apabila dibandingkan dengan program legislasi RUU BUMN yang terdaftar dalam prolegnas jangka menengah periode 2020-2024, terlihat bahwa sejak tanggal diusulkannya yaitu 17 Desember 2019 sampai dengan terakhir kali informasi dalam halaman situs DPR RI terkait hal tersebut diperbaharui yaitu 02 Oktober 2023, proses legislasi RUU tersebut hanya sampai tahapan harmonisasi. [vide bukti P-35] f. Bahwa keterangan sebagaimana dijelaskan dalam poin huruf d pada sendirinya tidak dapat membuktikan praktek DPR yang mengandaikan program legislasi UU a quo adalah carry over. Meskipun demikian, harus diperhatikan bahwa UU a quo disahkan oleh DPR pada 4 Februari 2025, berarti waktu antara pertama kali diusulkan dalam periode Prolegnas 2024-2029 dan disahkan hanyalah 2 bulan dan 16 hari. 220 g. Bahwa oleh karena itu patut dipertanyakan pula bila DPR sejatinya membentuk UU a quo sebagaimana umumnya dari awal atau mengandaikan program legislasi UU a quo adalah carry over bilamana pada Prolegnas periode 2020-2024 antara pengusulan dan akhirnya periode, hanya dapat sampai tahap harmonisasi. h. Bahwa selain dari itu, secara faktual sejak pertama program legislasi UU a quo diusulkan sampai dengan akhirnya disahkan, tidak sekalipun DPR RI memberikan secara publik terkait naskah akademik maupun naskah rancangan UU a quo. i. Bahwa hal tersebut tidak hanya berimplikasi bahwa kemungkinan DPR RI melanggar asas keterbukaan sebagaimana dimaksud sebelumnya, tetapi juga berimplikasi bahwa sejatinya tidak adanya naskah akademik maupun rancangan undang-undang yang baru untuk diumumkan kepada publik. j. Bahwa hal tersebut ditegaskan dalam pembuktian yang dilakukan dalam posita asas keterbukaan di mana pencarian terkait naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo hanya memunculkan sebatas hasil naskah akademik dan rancangan undang-undang RUU BUMN yang tertanggal Mei 2021. k. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, para Pemohon berprasangka bahwa walaupun program legislasi UU a quo bukanlah carry over, secara nyatanya, DPR RI melaksanakan praktik pembentukan UU a quo seperti carry over. 2. Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, dapat ditentukan bahwa praktik DPR dalam pembentukan UU a quo menimbulkan kejanggalan sebab mengandaikan program legislasi UU a quo adalah carry over walaupun secara hukum positif bukanlah hal tersebut. 3. Bahwa menurut Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), RUU BUMN tidak pernah masuk Prolegnas Prioritas Tahunan dan bukan bagian dari 221 carry over DPR sebelumnya, sehingga menimbulkan keraguan serius terhadap urgensi pembentukannya. 4. Bahwa kebenaran pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui dua tinjauan yakni 1) formalitas keterangan carry over dalam Prolegnas dan 2) syarat-syarat carry over yang tidak terpenuhi sehingga jika pun ada carry over maka adalah tidak sah. 5. Bahwa, pertama, mengenai formalitas keterangan carry over dalam Prolegnas dapat disimpulkan bahwa program legislasi RUU BUMN adalah bukan carry over berdasarkan penjabaran sebagai berikut. a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 (yang selanjutnya disebut “SK DPR 64 2024-2025”), program legislasi RUU BUMN yang telah disahkan pada tanggal 4 Februari 2025 sejatinya bukan termasuk program legislasi carry over. [vide bukti P-36] b. Bahwa hal tersebut dapat dilihat di halaman 20 dalam SK DPR 64 2024-2025, dimana program legislasi RUU BUMN tidak adanya keterangan tertulis “Operan (carry over)” dalam kolom tabel mengenai keterangan. c. Bahwa sebagai perbandingan dapat dilihat di halaman 17 poin ke-70, 18 poin ke-88, 20 poin ke-108, 22 poin ke-125, dan 23 poin ke-147 yakni contoh dari program legislasi RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah yang memiliki keterangan tertulis “Operan (carry over)”. d. Bahwa selain dari itu dapat juga ditemukan enam contoh dari program legislasi yang memiliki keterangan tertulis “Operan (carry over)” dalam Prolegnas Prioritas Tahunan di halaman 27 hingga 29 SK tersebut. e. Bahwa mengenai enam program legislasi dengan keterangan “Operan (carry over)” dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam Masa 222 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, sebagaimana yang termuat dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI Rapat Ke-9 Tahun Sidang 2024-2025 Masa Persidangan I tertanggal Kamis, 5 Desember 2024 pada halaman 39 yang menyatakan: “DPR RI telah menetapkan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas yang terdiri atas: - 176 Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 untuk jangka menengah; dan - 41 rancangan undang-undang sebagai RUU Prioritas Tahun 2025. Dari 41 rancangan undang-undang dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025, di antaranya terdapat 6 rancangan undang-undang yang merupakan carry over dari DPR RI periode sebelumnya.” [vide bukti P-37] f. Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut dari Dr. (H.C.) Puan Maharani selaku Ketua DPR RI dapat disimpulkan bahwa 1) dalam Prolegnas Prioritas Tahunan 2025 terdapat 41 program legislasi, 2) dari 41 program legislasi tersebut hanya terdapat 6 yang berupa carry over, tidak lebih maupun kurang dari itu, dan 3) masing-masing 6 program legislasi carry over tersebut memiliki keterangan tertulis “Operan (carry over)” yang terlihat dalam SK DPR 64 2024-2025. g. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat ditentukan yakni DPR sendiri hanya mengakui program legislasi adalah carry over bila dalam SK DPR 64 2024-2025, program legislasi tersebut memiliki keterangan tertulis “Operan (carry over)” dalam kolom keterangan. h. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, dapat dibuktikan bahwa program legislasi RUU BUMN bukan merupakan “Operan (carry over)”. 6. Bahwa, kedua, mengenai syarat-syarat carry over dapat disimpulkan bahwa program legislasi RUU BUMN adalah bukan carry over berdasarkan penjabaran sebagai berikut. a. Bahwa secara hukum positif, mekanisme carry over diatur dalam Pasal 71A UU 15/2019 yang menyatakan bahwa: 223 “Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.” b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, “carry over” adalah mekanisme keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang telah memasuki tahapan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada satu periode DPR, dan kemudian dilanjutkan pada periode DPR berikutnya tanpa harus diulang dari awal. Dengan kata lain, RUU “diteruskan” (di-carry over) ke Prolegnas jangka menengah atau prioritas tahunan periode selanjutnya agar tidak terhenti di tengah jalan karena pergantian anggota DPR maupun perubahan Prolegnas. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU 15/2019 dapat juga ditentukan adanya beberapa syarat sehingga suatu RUU dapat digolongkan ke dalam mekanisme carry over secara sah yakni: (1) RUU telah memasuki tahapan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode DPR sebelumnya; dan (2) Ada kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/atau DPD untuk memasukkannya kembali ke Prolegnas jangka menengah atau prioritas tahunan periode berikutnya. d. Bahwa yang dimaksud tahapan Daftar Inventarisasi Masalah tertera pada Pasal 68 UU P3 yang menyatakan bahwa: “Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini.” Oleh karenanya, yang dimaksud memasuki tahapan DIM adalah pada tahap Pembicaraan tingkat I pada periode DPR sebelumnya. 224 e. Bahwa apabila ditelusuri secara cermat melalui laman website dpr.go.id, RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Periode DPR RI 2020-2024 hanya selesai pada tahap harmonisasi yang kemudian berlanjut dan berhenti pada tahap penetapan usul pada tanggal 02 Oktober 2023. [vide bukti P-35] f. Bahwa jika suatu RUU tidak sampai pada tahap Pembicaraan Tingkat I, maka RUU tersebut harus diajukan kembali dalam Prolegnas Jangka Menengah Periode berikutnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (3) UU P3 yang berbunyi: “Rancangan undang-undang yang telah masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah dan belum diselesaikan pembahasannya pada akhir masa keanggotaan DPR dapat dilanjutkan pembahasannya dalam Prolegnas Jangka Menengah berikutnya apabila telah dilakukan Pembicaraan Tingkat I. Jika belum dilakukan Pembicaraan Tingkat I, RUU tersebut harus diajukan kembali dalam Prolegnas Jangka Menengah berikutnya.” Oleh karena tidak memenuhi syarat carry over maka DPR wajib memasukkannya melalui prosedur pengusulan ulang dan membahasnya dari awal demi menjaga asas kejelasan tujuan dan keterbukaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU P3. g. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip due process of law, pembentukan undang- undang wajib mengikuti prosedur formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap penyimpangan dari ketentuan prosedural yang berlaku, seperti percepatan pembahasan tanpa pemenuhan tahapan wajib atau pengesahan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran yang berimplikasi pada dua aspek yakni cacat konstitusional (formell wetfehler) dan delegitimasi terhadap undang-undang yang dihasilkan, karena proses pembentukannya tidak memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi. 225 7. Bahwa berdasarkan penjabaran dalam bagian pertama dan kedua, dapat disimpulkan bahwa program legislasi rancangan UU a quo bukan termasuk carry over. Apabila pun termasuk carry over, program legislasi rancangan UU a quo tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 15/2019 supaya dapat dilakukan mekanisme carry over. Dengan demikian, proses pembentukan UU a quo adalah tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan kecacatan formil. 8. Bahwa dapat pula disimpulkan yakni proses pembentukan atau formil dari UU a quo telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A sebagaimana mendelegasikan kepada UU P3, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terlanggar pula hak-hak Para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas kepastian hukum yang adil. B. PROSES PEMBENTUKAN RUU BUMN YANG TIDAK SESUAI PROSEDURAL DIKARENAKAN HANYA TERDAFTAR DALAM PROLEGNAS JANGKA MENENGAH DARIPADA TERDAFTAR DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN TANPA ADANYA PROSEDUR PERUBAHAN UNTUK DIDAFTARKAN DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN SEHINGGA MENYEBABKAN ADANYA KECACATAN FORMIL 1. Bahwa berdasarkan SK DPR 64 2024-2025, program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara termuat dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah, namun tidak Prolegnas Prioritas Tahunan. [vide bukti P-36] 2. Bahwa dikarenakan tidak termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara seharusnya tidak dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini didasarkan penjabaran sebagai berikut. a. Bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (yang selanjutnya disebut “Peraturan DPR 1/2020”) dinyatakan bahwa: 226 “Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif.” b. Bahwa dalam Pasal 124 Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa: “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan.” 3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut, dapat ditentukan dengan jelas yakni program legislasi RUU seharusnya dilakukan berdasarkan Prolegnas Prioritas Tahunan yang ditetapkan pada tahun tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar diluar Prolegnas Prioritas Tahunan adalah suatu kejanggalan prosedural. 4. Bahwa oleh karena itu, pembentukan UU BUMN mengandung unsur kesalahan prosedural sehingga mengakibatkan UU BUMN adalah cacat secara formiil. 5. Bahwa dalam hal ini, kesalahan prosedural tersebut ditekankan dengan ketidakhadirannya proses formal yang dilakukan oleh DPR untuk mengubah program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara yang awalnya hanya termuat dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah sehingga juga termuat dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan. 6. Bahwa proses formal perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan yang dimaksud sebelumnya akan dijabarkan sebagai berikut. a. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa: “Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan guna menyusun Prolegnas untuk jangka waktu tertentu.” c. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa: “Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan.” 227 d. Bahwa dalam Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa: “Hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.” e. Bahwa berdasarkan lima ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Prolegnas prioritas tahunan yang digunakan sebagai dasar perancangan undang-undang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. f. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan UU (yang selanjutnya disebut “Peraturan DPR 2/2020”) dinyatakan bahwa: “Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap: a. Prolegnas jangka menengah; dan b. Prolegnas prioritas tahunan.” g. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 dinyatakan bahwa: “Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu-waktu.” h. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c Peraturan DPR 2/2020 dinyatakan bahwa: “Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas prioritas tahunan; b. dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas prioritas tahunan; dan c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas prioritas tahunan.” i. Bahwa berdasarkan tiga ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan suatu Prolegnas Prioritas Tahunan untuk dilakukan perubahan berupa penambahan program rancangan undang-undang yang sebelumnya tidak ada di dalamnya. 228 j. Bahwa mengenai perubahan tersebut, mengingat Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020, haruspun dibahas dalam dan diputuskan melalui rapat paripurna DPR. 7. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahunan 2025 ditetapkan oleh DPR pada tanggal 19 November 2024 pada sidang tersebut. [vide bukti P-38] 8. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah 1) Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan 2) Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025. [vide bukti P- 37] 9. Bahwa Risalah Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 tidak dapat diakses. [vide bukti P-39] 10. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah 1) Pengumuman Pembentukan Tim Pengawas DPR RI, dan 2) Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang- undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. [vide bukti P-40] 11. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah 1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 2) Laporan Badan Legislasi DPR RI tentang Hasil Pembahasan Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan 3) 229 Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. [vide bukti P-41] 12. Bahwa pada Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 inilah, DPR RI mengambil keputusan terkait RUU Badan Usaha Milik Negara yakni mengesahkan RUU Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang. 13. Bahwa berdasarkan empat risalah sidang tersebut, dapat ditentukan bahwa diantara penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 sampai dengan Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, tidak diadakan proses formal yang dimaksud sebelumnya untuk memuat program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. 14. Bahwa dengan demikian, dapat ditekankan lebih lanjut bahwa ketidakadaan proses formal untuk mengubah Prolegnas Prioritas Tahunan untuk memuat program legislasi rancangan UU a quo mengakibatkan proses pembentukan yang dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut mengandung kecacatan prosedural sehingga UU a quo dapat dinyatakan cacat secara formil. 15. Bahwa sebagai akibat dari kecacatan formil tersebut, proses pembentukan UU a quo telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A sebagaimana mendelegasikan kepada UU P3, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terlanggar pula hak-hak Para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas kepastian hukum yang adil. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN A. TANGGAPAN TERHADAP AHLI DAN SAKSI PEMERINTAH i. I Gde Pantja Astawa (Ahli) 1. Bahwa berdasarkan risalah sidang perkara nomor 52 dan 64/PUU- XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2025 tentang acara sidang mendengar keterangan ahli dan saksi presiden, I Gde Pantja Astawa menyatakan bahwa: “Pertama, perihal maksudnya rancang Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 230 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam daftar kumulatif terbuka. Ada beberapa alasan maksudnya RUU a quo dalam daftar kumulatif terbuka, sekurang kurangnya ada dua.” “Satu, akibat dari adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi karena merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang P3. Yang mengindikasikan adanya permasalahan yang berkaitan erat dengan pengaturan dalam Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yaitu Putusan MK Nomor 77/PUU- IX/2011, Putusan MK Nomor 62/PUUXI/2013, dan Putusan MK Nomor 12/PUU-XV/2018.” “Alasan yang kedua adalah berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b terdapat keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang. Dalam hal ini keadaan tertentu lainnya yang dimaksud adalah banyaknya BUMN yang mengalami kerugian yang terindikasi korupsi, sehingga diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan BUMN, salah satunya dengan adanya pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional.” “Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka, seperti halnya pembentukan revisi ketiga Undang- Undang BUMN, tidak memerlukan mekanisme pembahasan yang sama dengan mekanisme pembahasan undang-undang pada umumnya, termasuk dalil Para Pemohon yang menilai bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025 dilakukan dengan sangat cepat.” 2. Bahwa terkait empat paragraf tersebut, para Pemohon berpendapat bahwa 1) tidak ada hubungan antara Daftar Kumulatif Terbuka dengan keadaan tertentu lainnya, dan 2) bila pun menggunakan jalur Daftar Kumulatif Terbuka hal tersebut tidak mengesampingkan harusnya ada keterangan tertulis adanya program pembentukan UU a quo dalam Daftar Kumulatif Terbuka di Prolegnas Jangka Menengah maupun Prioritas Tahun sebagaimana tercantum dalam SK DPR 64 2024-2025. 3. Bahwa, pertama, Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU P3 menyatakan bahwa: “(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 231 (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU P3, mekanisme jalur pembentukan UU atas dasar daftar kumulatif terbuka dan pengajuan RUU diluar prolegnas dalam keadaan tertentu adalah dua hal yang berbeda. 5. Bahwa, kedua, apabila program pembentukan UU a quo adalah berdasarkan jalur Daftar Kumulatif Terbuka, seharusnya hal tersebut dapat diidentifikasi melalui SK DPR 64 2024-2025 yang memuat daftar Prolegnas Jangka Menengah dan Prioritas Tahunan yang masing-masingnya memiliki Daftar Kumulatif Terbuka. 6. Bahwa sebagai contoh, dapat dilihat dalam SK DPR 64 2024-2025, halaman 30, tercantum Daftar Kumulatif Terbuka yang termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Dalam Daftar Kumulatif Terbuka tersebut, poin ke-2 adalah terkait Daftar Kumulatif Terbuka sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya memuat yaitu, 1) RUU Perubahan atas UU Perkoperasian dan 2) RUU tentang Perubahan atas UU Mahkamah Konstitusi. Tidak dapat ditemukan yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Badan Usaha Milik Negara. ii. Wicipto Setiadi (Ahli) 1. Bahwa terkait keterangan dari Wicipto Setiadi, Para Pemohon akan memberikan tanggapan terhadap dua hal yaitu, 1) partisipasi bermakna atau meaningful participation, dan 2) asas keterbukaan. 2. Bahwa pertama, terkait partisipasi bermakna, berdasarkan risalah sidang perkara nomor 52 dan 64/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2025 tentang acara sidang mendengar keterangan ahli dan saksi presiden, Wicipto Setiadi menyatakan bahwa: “...partisipasi bermakna atau meaningful participation merupakan unsur wajib dari asas keterbukaan yang mencakup, pertama, 232 tersedianya akses terhadap dokumen dan proses pembentukan RUU…” “...Nah, karena hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai partisipasi bermakna, saya berpendapat bahwa partisipasi yang bermakna paling tidak mengandung tiga elemen kunci…” “...Yang pertama, tersedianya akses informasi terkait misalnya dengan RUU dan naskah akademik harus tersedia secara terbuka di kanal resmi, baik kanal DPR maupun pemerintah…” “...Artinya tidak cukup hanya ada pembahasan di DPR saja, tetapi publik harus bisa mengetahui dan mengakses materi serta prosesnya…” 3. Bahwa kedua, terkait asas keterbukaan, berdasarkan risalah sidang perkara nomor 52 dan 64/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2025 tentang acara sidang mendengar keterangan ahli dan saksi presiden, Wicipto Setiadi menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan keterbukaan dalam proses pembentukan undang undang adalah bahwa proses pembentukan undang-undang dilakukan melalui prosedur resmi yang terbuka, misalnya draft RUU telah dimuat di situs resmi, baik DPR maupun pemerintah.” “Dengan demikian, asas keterbukaan dalam pembentukan undang undang tidak menuntut kehadiran semua pihak dalam setiap forum, melainkan menjamin adanya akses, kesempatan, dan transparansi yang wajar dan proporsional.” 4. Bahwa para Pemohon setuju dengan Wicipto Setiadi selaku ahli dari pemerintah bahwa akses informasi terkait dengan RUU dan NA adalah salah satu elemen kunci dalam partisipasi bermakna dan asas keterbukaan. Dalam hal ini, para Pemohon menanggapi bahwa keterangan tersebut mendukung dalil para Pemohon. 5. Bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam bagian alasan permohonan (posita), khususnya pada alasan pertama di poin ke- 13, para Pemohon telah membuktikan minimnya akses terhadap RUU dan NA UU a quo, bahkan dapat dinyatakan tidak adanya akses sebab satu-satunya akses yang tersedia adalah terhadap RUU dan NA yang diterbitkan pada tahun 2021, bukanlah yang terbaru. 6. Bahwa bila pun RUU dan NA yang diterbitkan pada tahun 2021 tetap sah digunakan empat tahun setelahnya, para Pemohon 233 berpendapat bahwa minimnya akses terhadap RUU dan NA tersebut membuktikan minimnya partisipasi bermakna dan asas keterbukaan, sebagaimana dinyatakan oleh Wicipto Setiadi bahwa tersedianya akses informasi terkait RUU dan naskah akademik harus tersedia secara terbuka di kanal resmi DPR atau pemerintah dan asas keterbukaan menjamin adanya akses terhadap informasi terkait. 7. Bahwa selain dari itu, Wicipto Setiadi berdasarkan risalah sidang perkara nomor 52 dan 64/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2025 tentang acara sidang mendengar keterangan ahli dan saksi presiden, menyatakan bahwa: “Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diarahkan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan.” “Meskipun prioritas diberikan pada pihak yang terdampak langsung, undang-undang tidak melarang masyarakat umum yang tidak ada hubungannya untuk memberikan masukan tertulis secara sukarela, mengikuti forum publik, misalnya seminar dan sebagainya, menyampaikan kritik atas atau aspirasi secara terbuka, sepanjang disampaikan secara sah dan dalam batas hukum, semua bentuk partisipasi tetap sah menurut asas keterbukaan.” 8. Bahwa para Pemohon sependapat terkait keterangan tersebut. Dalam hal ini, para Pemohon berdalil bahwa dikarenakan masyarakat umum tidak dilarang untuk memberikan masukan tertulis secara sukarela, masyarakat umum berhak juga terhadap akses RUU dan Naskah Akademik dari UU a quo sama halnya seperti masyarakat yang memang berkepentingan dan terdampak langsung. 9. Bahwa berdasarkan keterangan dari Wicipto Setiadi, para Pemohon berpendapat bahwa telah semakin jelas dan kuat adanya kecacatan formil terkait aspek partisipasi bermakna dan asas keterbukaan dalam pembentukan UU a quo. iii. Pininta Ambuwaru (Saksi) 234 1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020, Pininta Ambuwaru diminta oleh DPR untuk berdiskusi mengenai perubahan Undang- Undang BUMN. 2. Bahwa dalam diskusi tersebut, ia menggarisbawahi perlunya batasan pengertian BUMN yang jelas, apakah masuk dalam rezim keuangan negara atau rezim korporasi. 3. Bahwa ia mengusulkan agar BUMN dibagi berdasarkan klasifikasi sesuai tujuan awalnya. 4. Bahwa ia menyatakan jika BUMN didirikan untuk melayani kepentingan umum, maka tidak perlu dibebani untuk menciptakan keuntungan. 5. Bahwa ia menyatakan jika BUMN dibentuk untuk memberikan dividen bagi negara, maka seharusnya BUMN tersebut tidak lagi masuk dalam ranah keuangan negara. 6. Bahwa Bahwa ia berpendapat perbedaan ini penting karena rezim keuangan negara dapat menghambat BUMN untuk bergerak lebih cepat. 7. Bahwa ia juga membahas perlunya membedakan ketentuan anak perusahaan dan cucu BUMN, termasuk persentase kepemilikan yang dimiliki oleh BUMN. 8. Bahwa ia menyarankan agar dicantumkan secara jelas bagaimana BPK bisa memeriksa BUMN yang bersangkutan. 9. Bahwa ia mengusulkan agar pemerintah memberikan kompensasi jika BUMN mengalami kerugian karena penugasan yang tidak memberikan keuntungan. 10. Bahwa ia menyatakan menerima naskah akademik RUU BUMN dan membahasnya per pasal dengan DPR. 11. Bahwa ia berpendapat materi draf yang dibahas pada tahun 2020 memiliki beberapa kesamaan dengan Undang-Undang yang diundangkan. 12. Bahwa ia menyatakan salah satu topik yang dibahas pada tahun 2020 adalah mengenai kerugian BUMN yang dinyatakan sebagai kerugian BUMN, bukan kerugian negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 235 13. Bahwa ia tidak bisa menjawab pertanyaan mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) karena ia tidak terlibat lagi setelah dipanggil sebagai narasumber. 14. Bahwa ia tidak dapat menjawab apakah DPR menyatakan Undang-Undang BUMN yang baru bukan merupakan undang- undang yang merugikan keuangan negara, karena ia di sini hanya menjadi Saksi. 15. Bahwa ia tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terkait keuangan negara karena diskusi tersebut panjang. 16. Bahwa ia tidak dalam ranahnya untuk menjawab pertanyaan mengenai politik hukum dan forum penentuannya. 17. Bahwa ia tidak tahu mengenai keterlibatan DPD dalam proses pembentukan Undang-Undang BUMN. 18. Bahwa ia menyatakan saat diskusi tidak ada pembahasan mengenai SDA Alam. 19. Bahwa ia tidak pernah menyatakan Undang-Undang BUMN bukan rezim keuangan negara, tetapi meminta untuk diperjelas dalam undang-undang. 20. Bahwa ia tidak bisa menjawab pertanyaan mengenai teknik penyusunan dan pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 21. Bahwa ia tidak ikut membahas pembentukan norma aturan peralihan. 22. Bahwa dalam pernyataan saksi Pininta Ambuwaru dapat disimpulkan bahwa UU a quo menggunakan mekanisme carry over karena di naskah akademiknya terdapat hal yang sama dari substansi yang dibawakan pada 2020, tetapi sebagaimana yang para Pemohon ketahui, dalam SK 64 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2024-2029, UU a quo tidak merupakan undang- undang berstatus carry over. Maka dari itu, pembentukan UU a quo harus dilakukan dari awal dengan menggunakan draf naskah akademik dan RUU yang baru. 236 B. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH ii. Edward Omar Sharif Hiariej 1. Bahwa berdasarkan risalah sidang perkara nomor 52 dan 64/PUU-XXIII/2025 tertanggal 24 Juni 2025 tentang acara sidang mendengar keterangan dpr dan presiden, Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa: “Pemerintah dapat jelaskan bahwa akses terhadap naskah akademik dan draf RUU BUMN perubahan telah dimuat dalam laman DPR RI.” Hal ini dapat dibuktikan dalam Barang Bukti yang dicantumkan oleh para Pemohon perkara 52/PUU-XXIII/2025 dimana fakta tersebut tidak benar. 2. Bahwa Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan RUU BUMN merupakan RUU yang diajukan berdasarkan: 1) Urgensi Nasional, 2) Sebagai Tindak lanjut atas putusan MK, 3) Keinginan bersama untuk melanjutkan perubahan UU BUMN 19/2003. Hal ini, Pemerintah mencampuradukkan berbagai alasan sebagai justifikasi pembentukan UU BUMN, mulai dari "urgensi nasional", "tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi", hingga "keinginan bersama pembentuk undang-undang". Penggunaan berbagai dalih ini menunjukkan tidak adanya satu landasan yang kokoh dan meyakinkan untuk membenarkan proses legislasi yang dilakukan. 2. Bahwa Pemerintah jelaskan pada tahap perencanaan RUU BUMN sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU PPP juncto ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. 3. Bahwa berdasarkan risalah dinyatakan bahwa: “Dalam Program Legislasi Nasional Periode 2020-2024, RUU BUMN Perubahan menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas setiap tahun. Kemudian, pada tahun 2025 berdasarkan Prolegnas Periode 2025-2029, RUU BUMN perubahan tetap menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPRRI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 237 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 pada nomor urut 2 tabel kumulatif terbuka, daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi.” Berdasarkan keterangan Pemerintah mengenai jalur legislasi RUU BUMN tidak hanya rancu, tetapi juga terbukti tidak sesuai dengan fakta. Pemerintah mengklaim RUU ini masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, namun sebagaimana diungkapkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia Enny Nurbaningsih, setelah dilakukan pencarian pada laman resmi, faktanya RUU BUMN tidak ditemukan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025. 5. Bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan tidak disiplin dan tidak sesuai prosedur dalam penempatan RUU BUMN dalam daftar legislasi. Sebagaimana dipertanyakan oleh Majelis Hakim, terdapat ketidakjelasan apakah RUU ini seharusnya masuk dalam daftar Prolegnas biasa (long list) atau daftar kumulatif terbuka sebagai suatu pengecualian. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang fundamental mengenai prosedur yang seharusnya. 6. Bahwa selain ketidaksesuaian jalur legislasi, proses pembahasan RUU BUMN juga terbukti tidak memiliki kesinambungan (kontinuitas) yang jelas. Dimana tidak terdapat bukti apakah pembahasan RUU yang menjadi prioritas pada tahun 2021 dilanjutkan secara konsisten hingga tahun 2024, ataukah proses tersebut "berhenti tenggelam kemudian ganti lagi yang baru". Tidak adanya dokumen yang dapat melacak perkembangan ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap asas keterbukaan. 7. Bahwa Pemerintah menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dijabarkan dalam 3 prasyarat yang harus dipenuhi pada tahapan pembentukan peraturan UU, yaitu 1) Hak untuk didengar pendapatnya, 2) Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan 3) Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 238 8. Pemerintah secara tidak langsung menyalahkan kita dengan dalil “Ketika masyarakat tidak memberikan masukan saat proses pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun telah dibuka aksesnya oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, maka masyarakat dimaksud dianggap tidak menggunakan haknya.” Lantas, apakah DPR melakukannya secara meaningful participation dan asas keterbukaan. 9. Bahwa klaim terpenuhinya asas keterbukaan patut diragukan karena pembentuk undang-undang gagal menyediakan mekanisme partisipasi publik yang efektif dan modern. Sebagaimana dipertanyakan oleh Majelis Hakim, tidak ada bukti bahwa mekanisme digital seperti Simas PUU atau e-participation telah digunakan secara optimal untuk menjaring aspirasi publik secara luas, efisien, dan transparan, padahal mekanisme tersebut sangat penting untuk menjamin partisipasi yang bermakna. 10. Bahwa Pemerintah menyimpulkan bahwa 1) Proses pembentukan Undang-undang BUMN 1/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPP dan Perpres 87 Tahun 2014, dan 2) Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan RUU BUMN Perubahan telah dimulai sejak tahun 2020 menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang- undang BUMN 1/2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip meaningful participation. 11. Bahwa pembentukan UU BUMN ini juga diragukan telah memenuhi asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Tidak ada penjelasan memadai mengenai bagaimana undang-undang baru ini secara efektif dapat mencapai tujuannya dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian negara. 12. Bahwa proses pembahasan RUU BUMN terbukti tidak transparan. Dalil Pemohon mengenai adanya Rapat Panitia Kerja (Panja) yang diselenggarakan secara tertutup tidak dapat dibantah secara meyakinkan, bahkan Saksi dari Pemerintah yang hadir dalam 239 pembahasan tersebut memberikan jawaban mengambang dengan menyatakan "Saya tidak ingat persis, Yang Mulia". C. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN DPR i. Dr. Hj. Anggia Ermarini, S.Pd., M.K.M. 1. Bahwa berdasarkan risalah sidang perkara nomor 52 dan 64/PUU- XXIII/2025 tertanggal 24 Juni 2025 tentang acara sidang mendengar keterangan DPR dan Presiden, Dr. Anggia Ermarini sebagai perwakilan DPR RI menyampaikan mengenai (a) kedudukan hukum para Pemohon yang tidak memiliki pertautan langsung terhadap UU a quo; (b) Penjelasan kronologis atas pembentukan UU a quo yang diklaim telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan berdasarkan UU PPP; dan (c) Tanggapan atas dalil-dalil alasan permohonan atau posita yang disampaikan oleh para Pemohon. 2. Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon, berdasarkan risalah sidang yang sama, DPR menyatakan sebagai berikut: “Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki pertautan langsung dalam proses … dengan proses pembentukan undang-undang Nomor 1/2025 karena…” Berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemohon telah menguraikan secara rinci dan membuktikan terpenuhinya unsur- unsur legal standing yang dimaksud. 3. Bahwa berkenaan dengan tuntutan “aksi nyata” (real action) dalam Putusan MK No. 55/PUU-XXIII/2025, sebagaimana yang dimaksud dalam keterangan DPR sebagai berikut: “3. Sesuai dengan pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XXIII/2025 pada intinya para Pemohon perlu menunjukkan adanya upaya secara aktif dalam proses membentukan undang-undang a quo.” Dalam hal ini Pemohon mendasarkan pada ketidaktersediaan akses publik terhadap Naskah Akademik hingga draf RUU a quo adalah sebab objektif yang menghalangi para Pemohon untuk berpartisipasi aktif selama proses legislasi. Dengan kata lain, kegagalan para Pembentuk Undang-Undang dalam mewujudkan asas transparansi, utamanya dalam hal akses publik, adalah bagian dari kerugian konstitusional yang menjadi dasar legal standing. Oleh karena itu, 240 para Pemohon berpandangan bahwa ketentuan mengenai “tidak ada aksi nyata” tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak legal standing para Pemohon bila hambatan tersebut bersumber pada prosedur yang cacat dan pengadaan akses Naskah Akademik dan RUU a quo menjadi tanggung jawab DPR sepenuhnya. 4. Bahwa beban pembuktian terhadap ketiadaan kesempatan melakukan aksi nyata berada pada pihak Pemerintah dan/atau DPR RI. Posita yang telah diuraikan para Pemohon telah menunjukkan hambatan untuk mengakses materi NA dan RUU BUMN yang secara faktual menghalangi real-action. Oleh karena itu, anggapan bahwa para Pemohon kehilangan kedudukan hukum karena tidak mensyaratkan adanya real-action harus ditolak. 5. Bahwa selanjutnya terhadap unsur “aksi nyata” atau real-action sebagai salah satu unsur yang relevan dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon. Namun, penerapan kriteria Putusan MK No. 55/PUU-XXIII/2025 harus tetap memperhatikan prinsip non- retroaktivitas guna menjaga kepastian hukum. Penerapan ketentuan tersebut tidaklah adil apabila para Pemohon tidak melaksanakan ketentuan tersebut apabila belum pernah diwajibkan secara jelas sebelumnya. 6. Bahwa dalam perkara a quo diajukan pada rentang waktu yang sudah menempatkan Para Pemohon pada ekspektasi hukum yang ada pada saat itu. Majelis MK yang terhormat seharusnya menilai kedudukan hukum para Pemohon berdasarkan hukum dan ekspektasi hukum yang berlaku pada saat perkara a quo didaftarkan. 7. Bahwa seyogyanya praktik dan prinsip kehati-hatian di MK umumnya menempatkan putusan sebagai suatu koreksi konstitusional yang berlaku ke depan (ex nunc/pro future). Oleh karena itu, jika Majelis MK bermaksud agar pertimbangan dalam Putusan MK No. 55/PUU- XXIII/2025 berlaku sebagai ketentuan ex post facto untuk menolak kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo, maka harus ada dasar yang tegas (setidaknya amar yang menyatakan retroaktivitas) dan argumentasi hukum yang kuat. 241 8. Bahwa dalam hal menanggapi keterangan yang disampaikan oleh DPR mengenai ketentuan carry-over sebagaimana yang dimaksud dalam risalah persidangan: “…Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan PUU untuk melanjutkan pembentukan undang-undang, dapat dimaknai bahwa maka proses pembentukan tidak diharuskan untuk mengulangi proses yang telah dilakukan sebelumnya.” Definisi normatif Pasal 71A UU 15/2019 seharusnya menegaskan syarat objektif, yakni RUU harus telah memasuki tahap DIM pada periode sebelumnya agar bisa dilakukan mekanisme carry-over ke periode berikutnya. 9. Bahwa hasil dari penelusuran terhadap laman DPR periode 2019- 2024 menunjukkan bahwa RUU a quo pada periode tersebut hanya sampai pada tahap harmonisasi dan berhenti pada penetapan usul (02 Oktober 2023), tidak sampai pada tahap Pembicaraan Tingkat I (DIM). Oleh karenanya, syarat pada Pasal 71A UU 15/2019 tidak terpenuhi. 10. Bahwa terhadap Pasal 71A UU 15/2019, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: “Bahwa penafsiran hukum yang relevan untuk memaknai Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan PUU adalah dengan menggunakan penafsiran hukum teleologis, yaitu bentuk penafsiran hukum yang fokus pada tujuan atau maksud dari suatu aturan hukum.” DPR menimbang tujuan pasal 71A demi efisiensi. Akan tetapi tujuan tersebut telah diatur dalam batas syarat yang jelas dalam norma pasal ini, yakni dapat dilakukan ketika sudah mencapai tahap Pembicaraan Tingkat I (DIM). Apabila syarat DIM ditiadakan begitu saja, jelas akan mereduksi mekanisme perlindungan prosedural yang menjamin partisipasi publik. 11. Bahwa dalam hal ini DPR keliru bila mengklaim bahwa keberlanjutan administratif dan kesepakatan antara para Pembentuk Undang- Undang secara otomatis memenuhi syarat carry-over. Dalam hal ini, keterangan DPR tidak menunjukkan bahwa syarat DIM telah terpenuhi, sehingga mekanisme yang dilakukan tidak dapat diklaim sah. 242 12. Bahwa selanjutnya para Pemohon akan menanggapi terkait dengan klaim DPR yang menyatakan bahwa: “…Bahwa DPR RI terlebih dahulu menyampaikan kronologis pembentukan Undang-Undang 1/2025 yang menggambarkan telah dipenuhi seluruh tahapan pembentukan berdasarkan Undang-Undang Pembentukan PUU, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sebagai berikut…” “...dan pada akhirnya mempublikasikan konsep naskah akademik dan draf rancangan undangan dalam SIMAS PU pada tanggal 31 Mei 2021 untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.” Kendati secara formal memang tidak dilarang menggunakan NA atau draf yang disusun pada tahun-tahun sebelumnya (tidak ada ketentuan eksplisit dalam UU P3). Namun, kebolehan secara formal ini tidak menghapus kewajiban substantif untuk memastikan NA menjadi dasar pembahasan yang mencerminkan materi yang benar-benar dibahas dan dapat diakses publik pada saat pembahasan berlangsung. 13. Bahwa Pasal 96 ayat (4) UU No. 13/2022 secara tegas menuntut bahwa: “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” Hal ini bermakna apabila materi muatan RUU a quo berubah secara substantif sejak NA awal (2021). maka kewajiban hukum menuntut penyebarluasan NA/RUU versi terkini sehingga publik benar-benar dapat menilai dampak dan memberikan masukan yang bermakna. 14. Bahwa apabila terdapat perubahan substansi yang cukup signifikan, seperti pengenalan konsep super-holding Danantara, maka berdasarkan kriteria meaningful participation menuntut bahwa perubahan besar semacam itu harus dikomunikasikan ulang kepada publik dalam bentuk NA atau RUU yang menjelaskan mengenai konsep baru tersebut. 15. Bahwa jika DPR ingin tetap bergantung pada NA (2021), maka DPR wajib untuk membuktikan setidaknya dua hal, yakni bahwa tidak ada perubahan material sejak NA (2021) dan setiap perubahan yang ada telah dipublikasikan, dibuka untuk masukan, dan dipertimbangkan. 243 Tanpa adanya kedua hal ini, maka penggunaan NA lama tidaklah cukup untuk membantah tidak adanya pelanggaran asas keterbukaan selama proses pembentukan UU a quo. 16. Bahwa terhadap klaim legitimasi yang menekankan soal urgensi nasional, dalam hal ini Pemohon berpandangan bahwa urgensi tidak boleh menjadi alasan untuk memangkas prosedur partisipatif ketika dampak aturan berimplikasi luas. Konsepsi Danantara yang mempengaruhi status aset, tata kelola BUMN, dan pengawasan publik, justru menekankan urgensi kepentingan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi lebih besar. 17. Bahwa ketidaksediaan dokumen pembahasan kepada publik merupakan pelanggaran kewajiban penyebarluasan menurut Pasal 88 UU P3 dan pelanggaran hak partisipasi menurut Pasal 96 UU P3, sehingga mempengaruhi legitimasi proses pembentukan UU a quo. V. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 244 4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) berlaku kembali. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KESIMPULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Setelah mengikuti proses persidangan terhadap uji formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang diselenggarakan pada tanggal: 1. Sidang tanggal 8 Mei 2025 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan; 2. Sidang tanggal 21 Mei 2025 dengan agenda Perbaikan Permohonan; 3. Sidang tanggal 24 Juni 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden; 4. Sidang tanggal 3 Juli 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon Perkara 52/PUU-XXIII/2025; 5. Sidang tanggal 9 Juli 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon Perkara 52/PUU-XXIII/2025; 6. Sidang tanggal 16 Juli 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 64/PUU-XXIII/2025; 7. Sidang tanggal 23 Juli 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden; 8. Sidang tanggal 30 Juli 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi DPR; dan 9. Sidang tanggal 6 Agustus 2025 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi DPR. 245 DPR RI menyimpulkan berdasarkan Permohonan para Pemohon, Keterangan DPR RI, Keterangan Presiden, Keterangan Saksi DPR RI, Keterangan Ahli dan Saksi Presiden, Keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon, sebagai berikut. 1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena selama persidangan para Pemohon tidak dapat menunjukkan suatu bukti yang bersifat konkret dan aktual yang dapat memberikan gambaran terhadap pertautan kepentingan para Pemohon dengan proses pembentukan UU a quo. Salah satu Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk mewakili perkumpulan Himpunan Mahasiswa Islam karena Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri dan merupakan bagian dari perkumpulan Himpunan Mahasiswa Islam. Para Pemohon hanya menegaskan kepentingannya secara umum dan abstrak, sebagai mahasiswa maupun sebagai organisasi kemahasiswaan, namun tidak dapat membuktikan adanya pertautan langsung sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan MK No. 54/PUU-XXI/2023 maupun putusan-putusan lainnya yang telah memberikan parameter yang tegas dan konkret sebagai landasan legal standing para Pemohon dalam perkara pengujian formil. 2. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL UU 1/2025 a. Tahapan Pembentukan UU 1/2025 dan Pemenuhan Partisipasi Publik 1) Tahap Perencanaan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU Perubahan Atas UU 19/2003) masuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Seluruh dokumen perencanaan telah dipublikasikan dalam website resmi DPR RI dan masyarakat dapat mengunduhnya, termasuk dokumen evaluasi Prolegnas dan kegiatan sosialisasi Prolegnas. 2) Tahap Penyusunan Kegiatan penyusunan diawali oleh Badan Keahlian DPR pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan oleh Komisi VI DPR RI hingga menjadi usul inisiatif DPR RI berdasarkan Rapat Paripurna pada tanggal 3 Oktober 2023. Pada tahap ini kegiatan melibatkan pakar, yaitu Dr. N. Pininta 246 Amburawu S.H., M.M., LL.M., Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn., Dr. Riant Nugroho, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Rismawati, S.H., M.H., Dr. W. M. H. Susilowati, S.H., M.Hum., Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D., Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., Dr. Tanri Abeng, MBA, Dr. Toto Pranoto, Fazar Harry Sampurno, dan para akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Brawijaya. Selain itu kegiatan penyusunan NA dan RUU juga melibatkan praktisi BUMN, yaitu PT. Bio Farma (Persero), PT. Pindad (Persero), dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero). Hasil penyusunan konsep NA dan konsep RUU oleh Badan Keahlian DPR RI telah dipublikasikan dalam Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) untuk mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. 3) Tahap Pembahasan Rapat pembahasan dimulai setelah adanya Surat Presiden tanggal 25 November 2024 perihal penunjukan wakil Pemerintah dan Surat Wakil Ketua DPR RI tanggal 22 Januari 2025 perihal penugasan Komisi VI untuk membahas RUU. Sejak tanggal 23 Januari 2025 hingga 4 Februari 2025 dilakukan berbagai rapat dengan agenda, yaitu Rapat Kerja, RDPU dengan Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. dan Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H., LLM., dan Dr. Toto Pranoto, Rapat Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, dan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II. 4) Tahap Pengesahan dan Pengundangan RUU Perubahan Atas UU 19/2003 disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 24 Februari 2025 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097). Bahwa berdasarkan uraian di atas, proses pembentukan RUU a quo telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang 247 berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pembentukan PUU. Setiap tahapan telah memenuhi partisipasi publik yang dibuktikan dengan keterangan Saksi Dr. N. Pininta Amburawu S.H., M.M. bahwa beliau diminta untuk memberikan masukan terhadap RUU a quo dan telah menerima konsep NA dan draf RUU. Terhadap masukan dari pakar, akademisi, dan praktisi tersebut, pembentuk undang-undang lalu mempertimbangkannya sehingga menghasilkan rumusan akhir yang berbeda dari rumusan awal atau pokok perubahan awal. Kemudian DPR RI telah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan proses pembentukan UU 1/2025, mulai dari dimasukkannya RUU a quo dalam Prolegnas dan poin- poin perubahan yang disetujui antara pembentuk undang-undang dalam Rapat Paripurna. b. Keberlanjutan Pembentukan Undang-Undang Antarperiode Kesepakatan antara pembentuk undang-undang merupakan faktor kunci menjalankan kebijakan untuk melanjutkan proses pembentukan undang- undang yang tidak dapat dibatasi dengan diwajibkannya terpenuhi persyaratan teknis, termasuk mencantumkan keterangan “carry over” dalam dokumen Prolegnas. Ketentuan Pasal 71A UU Pembentukan PUU merupakan dasar hukum untuk keberlanjutan pembentukan undang-undang antar-periode tanpa mengulangi proses yang telah dilakukan sebelumnya. Kesepakatan tersebut terlihat dari adanya Surat Presiden Nomor: R- 64/Pres/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal penunjukan wakil Pemerintah dan disambut oleh DPR RI dengan menugaskan Komisi VI DPR untuk membahas RUU a quo tertanggal 22 Januari 2025. c. Prolegnas Proses penyusunan NA dan RUU a quo telah dimulai sejak tahun 2020 berdasarkan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Kemudian terdapat perkembangan bisnis global yang membutuhkan langkah besar dan cepat untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dengan memisahkan fungsi pengawasan dan operasional serta memberikan kepastian hukum terkait status keuangan BUMN yang tidak termasuk keuangan negara. Akibat adanya berbagai Putusan MK yang memperlihatkan adanya perdebatan dan perbedaan pandangan khususnya terkait dengan pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara, maka proses pembahasan RUU a quo 248 dilakukan berdasarkan Daftar Kumulatif Terbuka dalam Prolegnas. Bahwa praktik penetapan masuknya RUU dalam Prolegnas Prioritas di DPR RI didasarkan pada kuota alokasi per Komisi, yang berjumlah antara satu hingga dua RUU. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI mengusulkan dua RUU lain dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan melanjutkan proses pembentukan RUU Perubahan Atas UU 19/2003 berdasarkan Daftar Kumulatif Terbuka. d. Pelibatan DPD RI dan BPK RI dalam pembahasan RUU a quo 1) Materi muatan UU 1/2025 berkaitan dengan kelembagaan yang salah satu bidang usahanya dapat berupa pengelolaan sumber daya alam, bukan berkaitan langsung dengan aktivitas pengelolaan sumber daya alam, seperti UU tentang Mineral dan Batu Bara dan UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang di dalam pembahasannya mengikutsertakan DPD. Dengan demikian materi muatan RUU a quo tidak terkait dengan kewenangan DPD RI untuk turut membahas RUU bersama dengan DPR RI dan Presiden. Adapun materi muatan RUU yang lebih sesuai untuk mengikutsertakan DPD RI adalah terkait dengan kelembagaan daerah, yaitu Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa. 2) BPK bukan merupakan lembaga pembentuk undang-undang sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. BPK juga bukan merupakan lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan materi muatan UU 1/2025. Adapun keterlibatan lembaga negara atau lembaga lain diatur dalam Pasal 68 ayat (6) UU Pembentukan PUU dan Pasal 94 ayat (8) Peraturan DPR 2/2020 yang pada intinya mengatur bahwa dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi RUU berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Penggunaan frasa “dapat” menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga negara atau lembaga lain tidak obligatif melainkan bersifat fakultatif bagi pembentuk undang-undang. 3) Hal ini diperkuat oleh Keterangan Ahli Presiden, yaitu Prof. I Gde Pantja Astawa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna bahwa original power pembentukan undang-undang berada di tangan DPR RI. Namun dengan 249 adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka pembentukan undang-undang menurut konstitusi merupakan sharing power antara DPR RI dan Presiden. Selain itu Ahli juga menyatakan bahwa keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara sehingga BPK tidak berwenang melakukan audit terhadap keuangan BUMN, sehingga menjadi tidak relevan melibatkan BPK dalam pembentukan UU 1/2025. Dengan demikian menjadi sangat beralasan secara konstitusional untuk tidak melibatkan DPD RI dan BPK dalam pembentukan UU 1/2025. e. Bersama ini DPR RI juga memberikan Keterangan Tambahan terkait dengan pemenuhan kuorum dalam Rapat Paripurna pada tanggal 4 Februari 2025 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU a quo. Berdasarkan Risalah Rapat Paripurna tersebut (vide Lampiran 59), pada permulaan rapat telah dihadiri 469 orang Anggota DPR RI dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan kuorum rapat. 3. TANGGAPAN TERHADAP SAKSI DAN AHLI PARA PEMOHON a. Terhadap keterangan Ahli Para Pemohon Perkara 64/PUU-XXIII/2025 yang menyampaikan bahwa proses pembentukan undang-undang harus dibatasi dalam satu periode pemerintahan karena adanya perbedaan konfigurasi politik, DPR RI memberikan tanggapan bahwa keberlanjutan proses pembentukan antar-periode justru untuk menemukan titik keseimbangan materi muatan terhadap konfigurasi politik pada periode yang baru, sehingga diperlukan kesepakatan politik dan agar materi muatan RUU menjadi relevan dengan visi politik periode saat ini. Apabila proses pembentukan undang- undang dibatasi hanya pada periode yang sama, maka dapat mengakibatkan proses pembentukan menjadi tidak efektif dan efisien karena proses harus dimulai lagi dari awal tahapan. b. DPR RI berpandangan selaras dengan Keterangan Ahli bahwa pembentukan SIMAS PUU merupakan suatu sistem yang dapat menunjang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan suatu undang-undang dengan menggunakan teknologi informasi sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang yang lebih ideal. SIMAS PUU telah digunakan dalam proses pembentukan UU 1/2025 untuk menyerap masukan dan aspirasi masyarakat. 250 c. Menurut Ahli para Pemohon, BPK RI unsur yang memiliki signifikasi untuk dilibatkan dalam proses pembahasan UU a quo. Terhadap hal tersebut DPR RI menyampaikan pandangan bahwa BPK RI tidak diletakkan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses pembentukan undang-undang. Diperlukan pembatasan yang tegas terhadap pihak-pihak mana saja yang memiliki pertautan langsung dengan proses pembentukan undang-undang sehingga relevan untuk dilibatkan dalam proses tersebut sebagaimana yang telah dilakukan DPR RI dalam pembentukan UU 1/2025. Namun demikian DPR RI tidak menutup ruang bagi siapa pun untuk dapat menyalurkan aspirasinya terhadap pembentukan UU 1/2025. d. Pada sidang tanggal 16 Juli 2025, Saksi Para Pemohon Perkara 64/PUU- XXIII/2025 menyampaikan bahwa proses pembentukan UU a quo dimulai pada 23 Januari 2025. Terhadap hal tersebut DPR RI menyampaikan bahwa Saksi tidak mempertimbangkan proses panjang pembentukan UU a quo yang telah dilaksanakan sejak dimasukkannya RUU a quo dalam Prolegnas pada tahun 2020. Selain itu, Saksi juga menyampaikan bahwa kampusnya tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan UU 1/2025. Terhadap hal tersebut DPR RI menyampaikan bahwa proses pembentukan UU a quo telah melibatkan berbagai universitas yang tersebar di seluruh Indonesia yang keterwakilannya dihadirkan melalui pakar-pakar dan akademisi yang turut menyampaikan ide dan gagasannya berkaitan dengan materi muatan pada UU a quo. Dalam hal tidak terdapat undangan maupun kunjungan dari pembentuk undang-undang, akademisi dapat secara pro aktif memberikan masukan. Pemikiran dari para pakar dan akademisi menjadi hal yang vital dan patut dikedepankan, demi terciptanya suatu bangun model pengelolaan BUMN yang ideal dalam materi muatan UU a quo. Dengan demikian fakta yang disampaikan oleh Saksi tersebut menjadi tidak relevan dengan proses pembentukan UU 1/2025. 4. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, maka DPR RI menyimpulkan bahwa pembentukan UU 1/2025 telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional) dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 251 KESIMPULAN PRESIDEN Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi), yaitu pada tanggal: 1. 24 Juni 2025 dengan agenda mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden; 2. 3 Juli 2025 dengan agenda mendengar Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon Perkara 52/PUU-XXIII/2025; 3. 9 Juli 2025 dengan agenda mendengar Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon Perkara 52/PUU-XXIII/2025; 4. 16 Juli 2025 dengan agenda mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 64/PUU-XXIII/2025; 5. 23 Juli 2025 dengan agenda mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden; 6. 30 Juli 2025 dengan agenda mendengar Keterangan Ahli dan Saksi DPR (DPR mengajukan Penundaan Sidang); dan 7. 6 Agustus 2025 dengan agenda mendengar Keterangan Ahli dan Saksi DPR, atas permohonan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut UU BUMN 1/2025 terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang dimohonkan oleh para Pemohon sebagai berikut: Nicholas Indra Cyrill Kataren dan Reyhan Fayyaz Rizal selaku kuasa hukum dari Abu Rizal Biladina dan Bima Surya, selanjutnya disebut Pemohon 1, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXIII/2025 tanggal 24 April 2025 dan Perbaikan Permohonan tanggal 21 Mei 2025; dan Selanjutnya, perkenankanlah Presiden (selanjutnya disebut Pemerintah) menyampaikan Kesimpulan Presiden yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden yang telah disampaikan pada saat persidangan, yaitu sebagai berikut: I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional karena tidak memiliki hubungan pertautan yang langsung dengan UU BUMN 1/2025, dengan penjelasan sebagai berikut: 252 1. Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023, dalam menguji kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil, para Pemohon harus dapat membuktikan: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. Ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. 2. Bahwa menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon 1 dalam Perkara 52/PUU-XXIII/2025 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut: 1) Pemohon I dan Pemohon II sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan aktivis yang mengimplementasikan ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan, serta Pemohon I sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa UI (DPM UI) tidak dilanggar hak konstitusionalnya sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan terbitnya UU BUMN 1/2025. Dengan terbitnya UU BUMN 1/2025 justru lebih memberikan kepastian hukum mengenai sistem pengelolaan BUMN yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. 2) Pemohon I dan Pemohon II sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, aktivis yang mengimplementasikan ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan, dan pembayar pajak tidak dilanggar hak konstitusionalnya sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28F UUD 1945 dalam meningkatkan kualitas hidupnya dengan terbitnya UU BUMN 1/2025. Dengan terbitnya UU BUMN 1/2025 justru bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali terhadap Pemohon 1. 3) Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan dirinya sebagai pembayar pajak tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas hak pemohon pembayar pajak yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 terhadap dalil kerugian konstitusional yang diajukan oleh pemohon pembayar pajak. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 253 Nomor 010/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan pertimbangan bahwa pembayar pajak tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, jika tidak terdapat kaitan yang cukup antara kerugian hak konstitusional yang dianggapkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kemudian, mengutip hasil penelitian Dian Agung dan Enny Nurbaningsih yang berjudul ”Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) sebagai Kedudukan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi” yang diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September 2020, dapat dipahami bahwa ratio legis penetapan pembayar pajak dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan paradigma dari penafsiran seluas-luasnya menjadi terbatas dengan ketentuan pembatasan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalil Pemohon 1 sebagai pembayar pajak pertambahan nilai tidak memiliki keterkaitan dengan kerugian konstitusional yang didalilkan terkait dengan UU BUMN. Hadirnya UU BUMN justru dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN melaksanakan fungsi BUMN sebagai sumber pendapatan negara, pelayanan umum, dan penugasan dari negara dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Bahwa para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian para Pemohon dengan adanya persoalan konstitusionalitas dalam pembentukan UU BUMN 1/2025. Uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan para Pemohon tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan pembentukan sebuah undang- undang, serta tidak ditemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan pembentukan UU BUMN 1/2025 dan tidak adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan pembentukan UU BUMN 1/2025. 254 Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KETERANGAN PEMERINTAH Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 20 Juni 2025 dan dibacakan pada persidangan tanggal 24 Juni 2025 yang pada intinya menyatakan: A. Bahwa proses pembentukan UU BUMN 1/2025 meliputi tahap perencanaan (vide Bukti PK-1 s.d. Bukti PK-6 dan Bukti PK-15 s.d. PK-25), penyusunan (vide Bukti PK-7 s.d. Bukti PK-8), pembahasan (vide Bukti PK-9 s.d. Bukti PK-13 dan PK-26 s.d. PK-32), pengesahan (vide Bukti PK- 14), dan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bahwa Pemerintah telah membuka ruang keterlibatan dan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan UU a quo melalui beberapa kegiatan rapat yang melibatkan stakeholder. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Ahli Pemerintah Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., serta keterangan Saksi Pemerintah Robertus Billitea pada persidangan tanggal 23 Juli 2025 dan telah dinyatakan bahwa Pemerintah telah memenuhi meaningful participation pada setiap tahapan pembentukan UU BUMN 1/2025. 255 III. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI Persidangan tanggal 24 Juni 2025 dan tanggal 16 Juli 2025: Pada persidangan atas permohonan pengujian formil UU BUMN 1/2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Dr. Daniel Yusmic Pancasakti Foekh, S.H., M.H., Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. M.P.A., telah memberikan pertanyaan dan tanggapannya kepada Pemerintah. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah telah menjawab melalui Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 23 Juli 2025 dan telah diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2025, yang pada intinya menerangkan bahwa: 1. Pembentukan UU BUMN 1/2025 telah dimulai sejak tahun 2019 (Prolegnas 2020-2024), sehingga penyerapan masukan UU BUMN 1/2025 telah dilaksanakan sejak lama. Pemerintah menyampaikan kronologis kegiatan terkait pembentukan RUU BUMN Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2019 sebagai berikut: a. Bahwa pada tahap Perencanaan, RUU BUMN Perubahan telah ditetapkan oleh DPR RI dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020- 2024 (Prolegnas 2020-2024) sebagai berikut: 1) Pada tahun 2019, RUU BUMN Perubahan ditetapkan dalam Prolegnas berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU BUMN Perubahan pada nomor urut 55 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Bukti PK-1); 2) Pada tahun 2020, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 yang menempatkan RUU BUMN Perubahan pada nomor urut 5 dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan pada nomor urut 54 dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah (vide Bukti PK-2); 256 3) Pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 yang menempatkan RUU BUMN Perubahan pada nomor urut 05 (vide Bukti PK-4); 4) Pada tahun 2022, RUU BUMN Perubahan menjadi rancangan Undang-Undang (RUU) yang diprioritaskan pembahasannya pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 pada nomor urut 6 yang kemudian diubah dengan Keputusan DPR RI Nomor: 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 pada nomor urut 4; 5) Pada tahun 2023, RUU BUMN Perubahan menjadi rancangan Undang-Undang (RUU) yang diprioritaskan pembahasannya pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023 pada nomor urut 5; dan 6) Pada tahun 2024, RUU BUMN Perubahan menjadi rancangan Undang-Undang (RUU) yang diprioritaskan pembahasannya pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 15/DPR RI/I/2023-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024 pada nomor urut 7. Pemerintah dapat menyampaikan bahwa dalam Prolegnas periode 2020-2024 tersebut, RUU BUMN Perubahan menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas setiap tahun. Kemudian, pada tahun 2025 berdasarkan Prolegnas periode 2025-2029, RUU BUMN Perubahan tetap menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 pada nomor urut 2 257 tabel kumulatif terbuka Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Bukti PK-15). b. Adapun tahap Penyusunan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat menjadi pemrakarsa RUU BUMN Perubahan pada kurun waktu tahun 2020-2025, Pemerintah sampaikan sebagai berikut: 1) Bahwa dalam proses pembentukan UU BUMN 1/2025, Pemerintah telah melakukan penyerapan aspirasi sejak tahun 2020. 2) Pada tahun 2020, Pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat terkait RUU BUMN Perubahan Inisiatif DPR yang diperoleh melalui laman https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/107 sebagai berikut: a) Rapat pada tanggal 24 September 2020 dengan mengundang: 1) Robertus Bilitea, Direktur Utama PT BPUI (Persero); 2) R. Muhammad Irwan, Direktur Hukum & SDM PT PPA (Persero); 3) Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Jaringan dan Layanan PT BRI (Persero) Tbk; 4) Kris Hananto, Wakil Kepala Divisi Hukum PT BRI (Persero) Tbk; 5) Prof. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. – Ahli Hukum Kekayaan Negara; 6) Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. – Ahli Hukum Tata Negara; 7) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum. – Ahli Hukum Pidana; 8) Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. – Ahli Hukum Keuangan Publik. (vide Bukti PK-3). b) Pelaksanaan inventarisasi poin-poin yang menjadi kunci dalam revisi UU BUMN 19/2003. c) Penyelenggaraan FGD dengan Komisi VI-DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020. 258 d) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus yaitu Pokja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Pokja PT arya (Persero) Tbk. dengan tugas menyusun kajian. e) Laporan kepada Tim PMO (vide Bukti PK-6) terdiri atas: 1) Kajian dari Pokja PT BRI (Persero) Tbk menyampaikan hasil kajian terkait dengan Pengelolaan Aset BUMN (vide Bukti PK-16); 2) Kajian dari Pokja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyampaikan hasil kajian terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sumber Daya Manusia BUMN, Kepailitan, Persaingan Usaha, Holding BUMN, Privatisasi, Restrukturisasi, Rencana Strategis, dan Key Performance Indicator (vide Bukti PK-17); 3) Kajian dari Pokja PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan kajian terkait Penugasan Khusus BUMN (vide Bukti PK-18); 4) Materi Prof. Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. selaku ahli hukum perusahaan (vide Bukti PK-19); 5) Materi Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. selaku ahli hukum pidana (vide Bukti PK-20); 6) Materi Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku ahli hukum bisnis (vide Bukti PK-21); 7) Materi Prof. Dr. Satya Arinanto selaku ahli hukum tata negara (vide Bukti PK-22); 8) Materi Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. selaku ahli hukum keuangan negara (vide Bukti PK-23); dan 9) Materi Dr. Toto Pranoto selaku Managing Director LM FEB UI dan Pemerhati BUMN (vide Bukti PK-24). f) Pelaksanaan FGD dengan Para Direksi BUMN pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Direksi BUMN diantaranya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia 259 (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Danareksa (Persero), serta dihadiri juga oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. (vide Bukti PK-6). g) Hasil dari serangkaian kegiatan di atas disusun dan dituangkan dalam bentuk Laporan Tim PMO dan Tim Kerja kepada Menteri BUMN yang didalamnya seluruh masukan stakeholder dan tindak lanjutnya dalam bentuk konsep rancangan UU BUMN (vide Bukti PK-6). Dengan demikian, masukan dari para stakeholder telah ditampung oleh pemerintah dan telah memenuhi prinsip meaningful participation, yaitu hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan masukannya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained). 3) Kemudian, pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 yang menempatkan RUU a quo dalam nomor 05 (vide Bukti PK-4), Pemerintah melalui Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk pada tahun 2020 (vide Bukti PK-5) telah melakukan rangkaian kegiatan terkait isu-isu strategis perubahan UU BUMN sebagai berikut: a) Penyampaian masukan atas RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO pada tanggal 7 Januari 2021 (vide Bukti PK-6 dan PK-25). b) Pembahasan lanjutan masukan atas RUU BUMN yang telah disusun Tim PMO pada tanggal 29-30 Januari 2021. (vide Bukti PK-6). 4) Bahwa hasil dari serangkaian kegiatan pada tahun 2020-2021 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM setelah disampaikannya RUU BUMN inisiatif DPR. (vide Bukti PK-26). 260 c. Pada tahap pembahasan RUU BUMN dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 UU 12/2011 dalam beberapa rapat pembahasan (Dokumentasi Kegiatan Tahap Pembahasan) sebagai berikut: 1) Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Tingkat I dilakukan paling sedikit sebanyak 4 (empat) kali dengan uraian proses pembahasan sebagai berikut: a) Pada tanggal 25 November 2024 Presiden mengirimkan surat kepada DPR RI dengan nomor R-64/Pres/11/2024 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU BUMN (vide Bukti PK-8). b) Pada tanggal 23 Januari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri Keuangan (vide Bukti PK-9, PK-27, PK-28, dan PK-29) dengan agenda: 1) Penjelasan Komisi VI terkait Penugasan Pembahasan RUU BUMN Perubahan. 2) Penyampaian Pandangan Presiden. 3) Penyerahan DIM dari Pemerintah. 4) Pengesahan jadwal acara rapat Pembahasan RUU BUMN Perubahan. c) Pada tanggal 30 Januari 2025 dilakukan RDPU dengan pakar dan akademisi yaitu Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., Prof. Dr. Paripurna P. Suganda, S.H., M.Hum, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM., dan Dr. Toto Pranoto (vide Bukti PK-10). d) Selanjutnya dilaksanakan Rapat Panja dengan Pemerintah untuk membahas DIM dari tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2025 (vide Bukti PK-11 dan PK 30). e) Pada tanggal 1 Februari 2025 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah membahas Laporan Panja atas hasil pembahasan RUU a quo, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir Presiden, dan pengambilan keputusan tingkat I atas pembahasan draf RUU a quo untuk dilanjutkan 261 pada pembicaraan tingkat II (vide Bukti PK-12, PK-31, dan PK-32). 2) Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2025 berdasarkan Undangan DPR RI Nomor B/1479/LG.01.03/02/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 Februari 2025 (vide Bukti PK-13), yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah. Selanjutnya pimpinan DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden dengan nomor B/1638/LG.01.03/02/2025 perihal Persetujuan terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI (vide Bukti PK-14). d. Pada tahap pengesahan RUU BUMN Perubahan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 8 UU 13/2022 yang mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU P3 jo. ketentuan Pasal 110 Perpres 87/2014 melalui pengajuan surat permohonan pengesahan kepada Presiden melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: B/1638/LG.01.03/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (vide Bukti PK-14). e. Pada tahap pengundangan, Menteri Sekretaris Negara melaporkan sekaligus memohon kepada Presiden untuk penandatanganan oleh Presiden. Setelah Presiden menandatangani RUU tersebut, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melakukan pengundangan RUU BUMN Perubahan menjadi UU BUMN 1/2025 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097. 2. Pembentukan UU BUMN 1/2025 telah memenuhi Asas Dapat Dilaksanakan. 262 a. Bahwa telah jelas disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 terkait uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyampaikan dalam pertimbangan 3.15.4 “berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, ….”. b. Namun demikian, dapat Pemerintah sampaikan juga bahwa penjelasan asas dapat dilaksanakan yang ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yuridis dapat dilihat dalam konsideran menimbang yang pada pokoknya menyatakan: 1) dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara; 2) pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional; 3) untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional; 263 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian materi muatan terhadap perkembangan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum dan partisipasi masyarakat, sehingga perlu diubah. c. Kemudian, secara filosofis pembentukan BUMN diharapkan dapat membawa misi kebangsaan dalam aspek ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembentukan BUMN ini tercermin pada Nilai Pancasila Sila Kelima dan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Secara sosiologis peran BUMN dalam perekonomian nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia semakin penting dan strategis, antara lain karena melaksanakan peran pelopor atau perintis dalam sektor - sektor usaha di mana swasta belum tertarik untuk menggelutinya, menjadi pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan- kekuatan swasta besar dan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Secara yuridis, kebutuhan untuk mengubah UU tentang BUMN menjadi penting karena terdapat materi muatan yang perlu dilakukan penyesuaian dan diubah dengan pengaturan yang lebih jelas dalam UU tentang BUMN. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan multi tafsir dan menjamin adanya kepastian hukum bagi pengaturan BUMN. 3. UU BUMN 1/2025 merupakan wujud tindak lanjut Pembentuk Undang- Undang atas Putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menyampaikan bahwa Putusan MK yang menimbulkan akibat dan kemudian ditindaklanjuti melalui RUU BUMN Perubahan adalah sebagai berikut: a. Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga 264 kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang BUMN, tunduk pada hukum perseroan terbatas. Selain itu, dalam pertimbangan Putusan MK dimaksud juga menimbulkan kondisi piutang bank BUMN (setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN dan UU PT) bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Dengan demikian, demi kepastian hukum diperlukan perubahan UU BUMN 19/2003 yang mengakomodir pengaturan penyelesaian piutang BUMN bukan bagian dari penyelesaian piutang negara. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan aset BUMN adalah “segala bentuk barang atau kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.” 2) Pasal 62D ayat (1) UU BUMN 1/2025 yang memberikan wewenang BUMN untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih. b. Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, yang antara lain dalam pertimbangannya menegaskan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam arti luas, BUMN juga melakukan pengelolaan keuangan negara, namun dengan paradigma berbeda dengan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 265 2) Pasal 1A ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa penyelenggaraan BUMN berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 3) Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 4) Pasal 4a ayat (5) yang mengatur bahwa modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. c. Putusan MK No 62/PUU-XI/2013 yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa paradigma fungsi BUMN sebagai kepanjangan tangan dari negara, yang dilaksanakan berdasarkan paradigma bisnis yang sungguh-sungguh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan paradigma pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 2) Pasal 1a ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa penyelenggaraan BUMN berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 3) Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 4) Pasal 4a ayat (5) yang mengatur bahwa modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. d. Putusan MK Nomor 12/PUU-XVI/2018, yang antara lain dalam pertimbangannya menyatakan bahwa intervensi eksternal terhadap 266 aksi-aksi korporasi BUMN yang dapat membawa dampak tidak dapatnya BUMN melaksanakan prinsip-prinsip GCG harus dihindarkan. MK juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap BUMN hanya dilakukan oleh organ Perusahaan (yaitu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Rapat Umum Pemegang Saham). Adapun pengawasan DPR terhadap BUMN, harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 2) Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa modal BUMN merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 3) Pasal 62a ayat (1) yang mengatur bahwa aset BUMN wajib dikelola oleh BUMN dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. e. Putusan MK Nomor 14/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003. Dalam pertimbangan hukumnya MK pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan BUMN “mengejar keuntungan” pada Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dikaitkan dengan maksud dan tujuan lain dari pendirian BUMN dimaksud sebagaimana tertuang dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e secara kumulatif, sehingga jika dilihat secara normatif dan dalam batas penalaran yang wajar, sangat sulit untuk terjadi penyelewengan oleh BUMN hanya karena adanya salah satu tujuannya untuk mengejar keuntungan. Selain itu penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN yang telah disetujui oleh DPR RI tersebut, termasuk perubahan penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU 19/2003 telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah sehingga sudah tepat jika pengaturannya ditetapkan dengan 267 Peraturan Pemerintah. Hal ini telah diatur dalam UU BUMN 1/2025 diantaranya dalam: 1) Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa tujuan pendirian BUMN salah satunya adalah memperoleh keuntungan. 2) Pasal 4A ayat (1) yang mengatur bahwa setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3) Pasal 4A ayat (2) yang mengatur bahwa setiap perubahan penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), berupa penambahan atau pengurangan modal, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. f. Putusan MK Nomor 61/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Pasal 77 huruf c dan d UU 19/2003 yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q. pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Anak perusahaan yang berada di bawah Persero yang dikelola BUMN akan tetap berada di bawah kendali persero BUMN yang terikat dengan prinsip “privatisasi tidak meniadakan penguasaan negara”, salah satunya dengan prinsip penguasaan oleh negara. Hal ini telah diatur dalam Pasal 77 UU BUMN 1/2025 yang mengatur mengenai persero yang tidak dapat diprivatisasi, meliputi: 1) Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; 2) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan industri strategis pertahanan dan keamanan negara; 3) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan/atau 268 4) Persero yang bergerak di bidang usaha yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. Bahwa Pemerintah telah menguraikan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas dalam Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden yang merupakan satu kesatuan, beserta bukti-buktinya sebagai berikut: A. Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-14 yang telah disampaikan pada tanggal 20 Juni 2025; dan B. Tambahan Bukti PK-15 sampai dengan Bukti PK-32 yang telah disampaikan pada tanggal 23 Juli 2025. IV. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PARA PEMOHON Terhadap Keterangan Saksi Para Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Dokumen Naskah Akademik dan RUU BUMN telah dipublikasikan secara resmi dan daring di laman DPR (https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas- puu/detail-na/id/106 dan https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail- ruu/id/107). Hal ini membuktikan akses terbuka bagi publik yang ingin membaca atau mengunduh dokumen tersebut, menunjukkan bahwa asas keterbukaan telah dipenuhi sesuai Pasal 5 huruf g UU P3. 2. Sejak tahun 2020, rangkaian FGD, RDPU, dan penyerapan aspirasi telah dilakukan: a. FGD dengan Komisi VI DPR dan para ahli hukum (Prof. Paripurna, Prof. E.O.S. Hiariej, dan lain-lain.). b. Tim Percepatan Perbaikan Regulasi BUMN dibentuk sejak 2020. c. Pokja BUMN seperti BRI, Mandiri, dan Hutama Karya dilibatkan dalam kajian perubahan. hal ini juga telah disampaikan oleh saksi Pemerintah Robertus Billitea yang menyatakan bahwa saksi terlibat dalam proses penyerapan aspirasi perubahan UU BUMN. Hal ini juga telah disampaikan dalam keterangan tertulis ahli Pemerintah. 3. Tidak diundangnya organisasi mahasiswa atau individu tertentu tidak otomatis berarti bahwa prinsip keterbukaan atau partisipasi bermakna dilanggar, karena: 269 a. UU tidak mewajibkan DPR atau Pemerintah mengundang semua elemen masyarakat. b. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan menegaskan bahwa keterlibatan bermakna harus dibuktikan dengan upaya nyata (real action) untuk terlibat, misalnya dengan mengirimkan masukan, opini tertulis, atau menghadiri forum publik. c. Dalam kasus ini, saksi tidak dapat membuktikan adanya inisiatif aktif untuk memberikan masukan—mereka hanya mengklaim tidak diundang. 4. Proses pembahasan UU BUMN telah berlangsung sejak 2020, termasuk dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020–2024, dalam Prolegnas Prioritas 2020 dan 2021, bukan baru muncul di 2025 dan pembahasan di Komisi VI dan panja DPR sudah dilakukan sejak lama, sehingga tuduhan “tiba-tiba dan kilat” tidak sesuai fakta. 5. Klaim Saksi tentang tidak adanya partisipasi publik tidak tepat, karena Pemerintah dan DPR telah membuka ruang partisipasi dan informasi secara daring serta bersifat asumtif dan tidak didukung bukti konkrit tentang keterbatasan akses atau pelanggaran konstitusi. V. KESIMPULAN Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon tidak dapat menguraikan adanya bukti konkret yang menunjukkan keterpautan langsung Para Pemohon dengan pembentukan UU BUMN 1/2025 dan tidak adanya hubungan sebab- akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan pembentukan UU BUMN 1/2025. 2. Bahwa proses pembentukan UU BUMN 1/2025 telah memenuhi seluruh tahapan dan asas pembentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pembentuk UU BUMN 1/2025 telah melakukan kegiatan FGD, Rapat, dan Uji Publik yang melibatkan stakeholder dalam rangka memenuhi hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk diberikan penjelasan (right to be 270 explained), sehingga pembentukan UU BUMN 1/2025 telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. VI. PETITUM Berdasarkan penjelasan, bukti dan keterangan para ahli serta saksi maupun argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 52/PUU- XXIII/2025 dan 64/PUU-XXIII/2025 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan 64/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon Perkara Register 52/PUU-XXIII/2025 dan 64/PUU- XXIII/2025 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, 271 Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. Ihwal ini, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK menyatakan, 272 “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara eksplisit, istilah pengujian formil dan pengujian materiil disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010. Terakhir, istilah pengujian formil dan pengujian materiil dimuat secara eksplisit dalam Pasal 51A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, selanjutnya disebut UU 1/2025), terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa: 273 [3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang- Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. [3.4.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusan telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub- paragraf [3.3.5] telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak UU diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. [3.4.3] Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas, UU 1/2025 diundangkan pada tanggal 24 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu 9 April 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025. Berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945 diajukan masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 1/2025 diundangkan. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 1/2025 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. [3.5] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus 274 sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, terkait dengan tenggat waktu penyelesaian perkara, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum secara khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ … perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara- 275 negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020”. [3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara a quo Mahkamah juga perlu kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik antara pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian formil selain terdapat urgensi untuk membatasi waktu pemeriksaan persidangan demi kepastian hukum atas keberlakuan undang-undang, terdapat pula urgensi bagi Mahkamah untuk memutus setelah mendapatkan penjelasan atau keterangan dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, bilamana Mahkamah memandang permohonan pengujian formil terhadap undang-undang telah memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan kejelasan pokok permohonan, maka penting bagi Mahkamah untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR berkenaan dengan seluruh proses pembentukan undang- undang a quo. [3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang- Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk 276 mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang-undang dimaksud. Namun demikian, dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil. Kedudukan Hukum Pemohon [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkannya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang 277 yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan adanya syarat kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil terhadap undang- undang harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8] dan Paragraf [3.9] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekaligus sebagai aktivis mahasiswa pada organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI) yang memiliki kepedulian dan perhatian khusus terkait isu politik dan hukum serta secara kolektif melakukan kajian, advokasi, dan kritik terhadap berbagai program, kebijakan, dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah untuk membangun budaya hukum yang demokratis di Indonesia [vide Bukti P- 5, Bukti P-7, Bukti P-14, dan Bukti P-16]; 2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekaligus sebagai aktivis mahasiswa pada organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang memiliki kepedulian dan perhatian khusus terkait isu politik dan hukum serta secara kolektif melakukan kajian, advokasi, dan kritik terhadap berbagai program, kebijakan, dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah untuk membangun budaya hukum yang demokratis di Indonesia [vide Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-15, dan Bukti P-17]; 278 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) beranggapan hak konstutusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum, meningkatkan kualitas hidup, dan memajukan/mengembangkan dirinya serta memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1, Pasal 28C ayat (1) dan (2) serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, dirugikan dengan berlakunya UU 1/2025; 4. Bahwa para Pemohon sebagai mahasiswa dan tax payer menjelaskan mengalami kerugian faktual dalam hal pemanfaatan sarana dan fasilitas kampus berupa pembatasan terhadap media pustaka berlangganan berupa online database, ebook, research tools karena efisiensi/penghematan dari anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang dialihkan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis dan Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mekanismenya termuat dalam UU a quo; 5. Bahwa para Pemohon mengalami kesulitan menjangkau akses informasi terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo karena proses pembentukan UU a quo yang tidak melibatkan partisipasi publik bermakna (meaningful participation) dan cacat prosedural, sehingga berdampak bagi para Pemohon yang tidak dapat ikut berpartisipasi menyuarakan aspirasinya dan memberikan masukan dalam proses pembentukan UU a quo; [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] di atas serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9] di atas, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa meskipun permohonan a quo dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan, tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal perihal ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon karena masih terdapat kemungkinan para Pemohon memiliki kedudukan hukum setelah didalami dan dicermati pada sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Hal tersebut disebabkan pada saat Mahkamah menyepakati 279 untuk melanjutkan permohonan a quo ke pemeriksaan persidangan, masih terdapat hal-hal yang menurut Mahkamah perlu didalami lebih lanjut terkait keterpenuhan syarat kedudukan hukum para Pemohon yang hanya baru dapat diketahui dengan jelas dan dipastikan perihal ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon setelah selesainya pemeriksaan persidangan. Dengan perkataan lain, fakta bahwa suatu perkara telah diperiksa dalam sidang pleno dengan agenda pembuktian tidaklah serta-merta meneguhkan atau menjamin adanya kedudukan hukum para Pemohon, sebab Mahkamah tetap dapat mendalami/mencermati dan berwenang untuk menilai kembali kedudukan hukum para Pemohon, sehingga dapat menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan memenuhi syarat kedudukan hukum atau tidak [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU- XXIII/2025 bertanggal 8 Mei 2025, hlm.12]. Dalam hal ini, meskipun Mahkamah telah memberikan 2 (dua) kali kesempatan kepada para Pemohon, namun para Pemohon tetap tidak mengajukan ahli dan/atau saksi untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, meskipun terhadap perkara a quo telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan, menurut Mahkamah uraian mengenai anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 1/2025, telah ternyata tidak dikuatkan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai kegiatan partisipasi aktif para Pemohon, meskipun para Pemohon menyatakan diri sebagai aktivis mahasiswa, terutama kegiatan yang berkenaan dengan masalah ketatanegaraan selama proses pembentukan UU 1/2025 dimaksud. Misalnya, menunjukkan kegiatan partisipasi aktif sebagai bentuk keterlibatan nyata yang dapat ditunjukkan secara objektif baik melalui dokumen resmi maupun bukti empiris secara konkret, antara lain seminar, diskusi, kajian hukum, audiensi dan/atau tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan aktif para Pemohon dalam proses pembentukan UU 1/2025. Dalam hal ini, keberatan para Pemohon yang mendalilkan bahwa mengalami kesulitan untuk menjangkau informasi terkait naskah akademik atau naskah rancangan UU a quo pada laman https://en.dpr.go.id, in casu Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI (JDIH DPR RI) tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan kepentingan para Pemohon dengan proses pembentukan UU 1/2025. 280 Ketiadaan upaya partisipasi aktif secara konkret dari para Pemohon terhadap berlakunya UU 1/2025 menyebabkan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon menjadi tidak nyata. Terlebih, bahwa untuk dapat menyatakan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon mengenai proses meaningful participation yang tidak dilaksanakan, para Pemohon wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa dirinya telah menggunakan hak partisipasi secara aktif, misalnya melalui pemberian masukan tertulis, pengajuan keberatan, dan saluran partisipasi lain yang dibuka secara resmi dalam proses pembentukan UU 1/2025. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ternyata, para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya bentuk keterlibatan nyata yang memenuhi meaningful participation. Para Pemohon tidak pula menggunakan hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, maupun hak untuk mendapatkan penjelasan kepada pembentuk Undang-Undang berkenaan dengan proses pembentukan UU 1/2025. Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pertautan langsung antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU a quo. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat tidak ada relevansi antara alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sehingga para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 1/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo. Dengan demikian, setelah melalui serangkaian sidang pemeriksaan pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.12] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 281 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. ---------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: 282 [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian formil atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan pembentukan UU 1/2025 yang menyatakan, “Pembentukan UU UU 1/2025 melanggar asas keterbukaan yang mengakibatkan hilangnya partisipasi publik sehingga menimbulkan kecacatan formil dan juga tidak melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undang yang sesuai sebagaimana pembentukan ruu non-carry serta tidak sesuai prosedural dikarenakan hanya terdaftar dalam prolegnas jangka menengah bukan dalam prolegnas prioritas tahunan”. UU 1/2025 a quo dimohonkan para Pemohon untuk dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 1/2025. Terhadap penilaian tersebut, kami memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut. Sebelum memulai pendapat kami terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon izinkan kami untuk menguraikan terlebih dahulu pandangan umum mengenai posisi kedudukan hukum dalam pengujian formil. Bahwa dalam putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah disepakati dasar pemberian kedudukan hukum yang berbeda dengan pengujian materiil. Karakteristik pengujian formil yakni menekankan pada pengujian yang berkaitan dengan persoalan pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan keabsahan suatu ayat, pasal, kata atau frasa tertentu. Pada putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tersirat adanya kemudahan bagi para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian formil. Oleh karena itu, sudah seyogyanya terdapat standar yang berbeda dengan yurisprudensi yang telah ada mengenai kedudukan hukum. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemustahilan bagi Pemohon warga negara dalam mengajukan pengujian formil sebuah undang-undang karena sumirnya kepentingan hukum individual warga negara. 283 Bahwa para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai mahasiswa, dan pembayar pajak [vide bukti P-19] berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki perhatian terhadap pembentukan UU 1/2025. Bahwa proses pembentukan UU a quo, tidaklah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan tidak melibatkan partisipasi publik (meaningful participation), oleh karenanya para Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang adil serta tidak memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian dalil para Pemohon di atas, maka untuk menentukan adanya kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon maka harus terlebih dahulu dipastikan sejauh mana adanya kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon. Bahwa legal interest adalah kepentingan yang bersumber dari prinsip- prinsip, standar-standar dan aturan-aturan yang dikembangkan Undang-Undang atau oleh pengadilan, dengan kata lain, legal interest adalah kepentingan yang diakui oleh hukum. Fakta selama persidangan terungkap bahwa ketiadaan pelibatan partisipasi publik dalam pembentukan UU 1/2025 dengan sulitnya akses terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo, telah membatasi kemungkinan para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU1/2025 adalah sebuah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (legally protected interest). Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk berpartisipasi dan mengikuti proses perancangan, pembahasan hingga atau persetujuan dan pengundangan sebuah Undang-Undang sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) di mana Pasal 243 hingga Pasal 246 mengatur tentang “partisipasi masyarakat” yang pada pokoknya menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan lisan dan tertulis salah satunya dalam proses penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang. Selain itu, pada Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) 284 menentukan adanya asas keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembentukan sebuah undang- undang. Partisipasi dimaksud merujuk pada kepentingannya baik langsung maupun tak langsung dengan muatan yang disusun dalam Undang-Undang a quo. Dalam proses penyusunan sebuah undang-undang tentu sangat sumir membedakan warga negara yang berkepentingan langsung dan tidak, karena pada hakikatnya sebuah undang-undang yang disahkan berlaku dan wajib ditaati oleh semua pihak, sehingga hampir tidak ada warga negara yang tidak memiliki kepentingan tidak langsung. Karena daya ikatnya yang menyangkut secara erga omnes, maka dapat dikatakan setiap warga negara memiliki kepentingan langsung terhadap sebuah undang-undang. [6.2] Menimbang bahwa permohonan a quo diajukan oleh dua orang Pemohon, yaitu: Abu Rizal Biladina (Pemohon I) dan Bima Surya (Pemohon II). Dalam putusan permohonan a quo, mayoritas Hakim Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Karena alasan kedua Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohon para Pemohon tidak dapat diterima [NO (niet ontvankelijke verklaard)]. [6.3] Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti dan saksama penjelasan dan argumentasi para Pemohon serta ditambah dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian formil sebagaimana yang pernah diputus sebelumnya, para Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon telah menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh proses pembentukan UU 1/2025. Penjelasan kerugian hak konstitusional para Pemohon adalah sebagai berikut: Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: 285 “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Bahwa berdasarkan uraian pada tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia [vide bukti P-5] dan [vide bukti P- 6] yang saat ini juga merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Indonesia [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-11]. Pertama, bahwa Pemohon I adalah pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia [vide bukti P-12, dan P-13] memiliki rutinitas dalam jabatannya yaitu pembentukan produk legislasi antara lain undang-undang dalam lingkup Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Bahwa kecacatan formil dalam proses pembentukan UU a quo yang mengabaikan asas keterbukaan, mengakibatkan ketidakpastian hukum serta telanggarnya hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI 1945 [vide bukti P-12, P-13]. Kedua, bahwa Pemohon II adalah staf Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia [vide bukti P-17]. Kemudian, selain alasan di atas, para Pemohon merupakan pembayar pajak [vide bukti P-19] yang menganggap haknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa ketiadaan pelibatan partisipasi publik (meaningful participation) dengan tersedianya akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo, telah membatasi kemungkinan para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU a quo sehingga membatasi pula hak para Pemohon yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 286 memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I dan Pemohon II oleh karena telah dapat menguraikan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai mahasiswa yang turut aktif dalam berbagai kegiatan kritis dan aktifitas yang sehari-hari ikut mempelajari bagaimana penyusunan sebuah undang-undang yang baik demi tegaknya supremasi hukum, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi mengenai pembentukan UU 1/2025, dan para Pemohon juga mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU a quo telah berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara pembentukan UU 1/2025 dengan kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon sebagai mahasiswa, khususnya dalam proses pembentukan UU 1/2025 tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon yang merupakan perorangan WNI yang berprofesi sebagai mahasiswa mempunyai anggapan kerugian secara spesifik baik aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dialami oleh para Pemohon. Terlebih, anggapan kerugian hak konstitusional a quo disebabkan keterlibatan para Pemohon dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan pembentukan UU 1/2025 serta statusnya sebagai WNI yang dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang tidak mendapatkan akses yang cukup dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan UU 1/2025. [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat seharusnya Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan dapat bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon. 287 *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 288 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari