52/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 52/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Leonardo Siahaan, S.H. Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta Alamat : Perumahan Taman Alamanda Blok B7 Nomor 24, Tambun Utara, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 52/PUU-XXI/2023 pada tanggal 9 Mei 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 5 Juni 2023, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 2 peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu ”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945 ”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui 3 mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil; 6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi; 7. Bahwa permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (STAATSBLAD Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut: a. ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 4 b. hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian kon stitusional dan berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan , kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi at.au tidak akan terjadi. 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (Bukti P-1) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo; 5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (bukti P-2 salinan Undang- Undang Dasar 1945) 6. Bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensional sesuai yang dijamin berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 5 Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”. (bukti P-3 salinan Undang-Undang Dasar 1945). Penerapan Frasa “sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal” membuat Pemohon memiliki rasa cemas, takut dan khawatir dan dapat menduga kemungkinan terjadinya pelanggaran konstitusi secara potensional sewaktu-waktu pemohon berhadapan dengan hukum terkait pemberlakuan Pasal 251 KUHD yang dimana Pasal ini sebagai aduan yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohonon merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak terhadap jaminan sosial sebagaimana sudah termaktub didalam Pasal 28H (3) UUD 1945. Pemberlakuan suatu norma abstrak didalam Undang-Undang seringkali menciderai kepentingan hak-hak masyarakat. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya menguntungkan penanggung ini didasarkan bahwa harus tertanggung yang memberitahukan secara benar padahal posisi tertanggung merupakan posisi yang lemah sehingga tertanggung bisa dikadalin oleh oleh penanggung. Adanya isi klausula klausula yang disisipkan penanggung dan klausula tersebut menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Kemudian sering kali Penanggung tidak menjelaskan klausula klausula isi polis sehingga Penanggung hanya menyodorkan polis yang harus ditandatangin oleh tertannggung, kebiasaan buruk dari Penanggung seperti ini yang sangat rentan memanfaatkan kondisi ketidaktahuan tertanggung dalam memahami isi polis. 6 III. ALASAN PERMOHONAN Dalil-dalil alasan permohonan ini menunjukkan bahwa Frasa “sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal” Pasal 251 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang telah menciderai kepentingan konstitusional pemohon yang dilindungin didalam Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945, pemohon mendalilkan sebagai berikut: A. ADANYA KASUS NYATA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 560 K/Pdt.Sus/2012. Pihak yang berperkara adalah: Hermi Sinurat sebagai penggugat, PT AVRIST ASSURANCE sebagai tergugat Isi singkat yang dipermasalahkan: - Pada halaman 8. bahwa Hermi Sinurat selaku ahli waris Sdri. Hermi Sinurat, melalui kuasa hukumnya, menyampaikan keberatan atas ketentuan Polis tersebut dan menuntut agar Pelawan membayar klaim sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Bahwa korespondensi dilakukan beberapa kali antara Sdri. Hermi Sinurat dengan Pelawan - Pada halaman 13. Saudara Alm. Sdri. Mardi Simarmata dituduh memberikan pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan/misrepresentasi dalam bagian “H” SPPA dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menderita penyakit apapun dan tidak pernah menjalani pemeriksaan medis - Pada halaman yang sama Kuasa hukum Hermi Sinurat berpendapat “sebelum diadakan asuransi tanggal 31 Maret 2007 padahal fakta sesungguhnya bahwa sebelum tanggal tersebut Alm. Sdr. Mardi Simarmata pernah menjalani kemoterapi sebanyak enam seri di Rumah Sakit Usada Insani, Tangerang, pada tanggal 6 Oktober 2006 untuk mengobati penyakit Karsinoma Nasofaring atau kanker ganas yang menyerang alat pernafasan” - Pada halaman 12. Kuasa hukum Hermi Sinurat berpendapat, “pemulihan polis (vide Bukti P-4), yang merupakan dokumen yang menyatakan keikutsertaan kembali tertanggung asuransi dalam produk asuransi, 7 menunjukkan bahwa Alm. Sdr. Mardi Simarmata sangat memahami seluruh ketentuan polis termasuk ketentuan pengecualian atau pembatasan faedah yang ada didalamnya. - Bahwa dalam dokumen SPPA atau formulir aplikasi asuransi yang ditandatangani oleh Alm. Sdr. Mardi Simarmata pada tanggal 31 Maret 2007 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 April 2007 (vide Bukti P-2) mencantumkan secara jelas mengenai peringatan bahwa Penggugat harus menyampaikan informasi dan fakta yang sebenar-benarnya mengenai kondisi dirinya dimana hal ini akan menentukan, diantaranya, apakah polis asuransi akan diterbitkan atau tidak oleh Tergugat. Peringatan tersebut berada persis diatas kolom tanda tangan calon tertanggung, dalam hal ini Alm. Sdr. Mardi Simarmata, dalam warna merah sehingga mudah dilihat oleh calon tertanggung. Bunyi peringatan tersebut adalah: “Jika fakta yang bersifat material tidak dinyatakan dalam formulir permohonan ini, maka polis yang dikeluarkan akan dianggap tidak berlaku. Jika anda ragu-ragu apakah suatu fakta material atau tidak, anda dianjurkan untuk menyatakannya. Hal ini juga meliputi segala informasi yang mungkin telah anda berikan kepada agen anda tetapi tidak dinyatakan dalam permohonan ini. Mohon diperiksa kembali apakah anda sudah benar-benar puas dengan informasi yang anda nyatakan dalam permohonan ini. Jangan menandatangani formulir permohonan yang masih kosong/belum diisi;” - Pada halaman 7. “Semua dokumen pendukung yang diserahkan kepada Perusahaan adalah atas tanggungan biaya orang yang mengajukan klaim; Bahwa atas klaim tersebut maka Pelawan melakukan cross check kebenaran informasi atau pemberitahuan yang diberikan dalam dokumen yang mendapatkan hasil Alm. Sdr. Mardi Simarmata meninggal disebabkan oleh Karsinoma Nasofaring atau Kanker Alat Pernapasan dimana penyakit ini setidaknya telah diderita sejak 6 Oktober 2006 atau sebelumnya. Kemudian didapat juga keterangan bahwa pada tanggal 29 September 2007 Alm. Sdr. Mardi Simarmata juga menjalani tindakan medis berupa pemasangan gastrostomy yaitu pemasangan alat bantu pencernaan sebagaimana semuanya dinyatakan dalam Surat Keterangan Dokter Yang Memeriksa Alm. Sdr. Mardi Simarmata yang dikeluarkan 8 pada tanggal 14 April 2008 (” Bukti P-6”). Dalam Surat Keterangan Dokter Yang Memeriksa Alm. Sdr. Mardi Simarmata (vide Bukti P-6) juga ditemukan fakta bahwa Alm. Sdr. Mardi Simarmata pernah menjalani CT Scan Nasopharing di Rumah Sakit Kanker Dharmais dan CT paru-paru dimana hasilnya disimpan oleh Alm.Sdri. Mardi Simarmata. Bahwa dokter-dokter yang telah memeriksa Alm. Sdr. Mardi Simarmata adalah dr. Asrul Harsal dari Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta dan dr. Noorwati, SpPD dari Rumah Sakit Usada Insani, Tangerang. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hal-hal diatas menunjukkan bahwa penyakit Karsinoma Nasofaring atau Kanker Alat Pernapasan yang diderita oleh Alm. Sdr. Mardi Simarmata terjadi sebelum Alm. Sdr. Mardi Simarmata menyatakan dirinya tidak pernah menderita penyakit apapun dalam SPPA yang ditandatangani tanggal 31 Maret 2007 (vide Bukti P-2) dan Pemulihan Polis yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2007 (vide Bukti P-4)” - AMAR PUTUSAN. “Menghukum Tergugat untuk membayar Klaim Asuransi Jiwa, atas nama Mardi Simarmata (Alm) Nomor Polis U020761662 tanggal Polis 16 April 2007 Asuransi Jiwa PT. AVRIST ASSURANCE sesuai Total Sum Insured sebesar Rp. 50.801.598,40 (Lima puluh juta delapan ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan Rupiah dan empat puluh Sen) kepada penggugat” B. PASAL 251 KUHD DIANGGAP MASIH BERLAKU MESKIPUN ADA ATURAN KHUSUSNYA Pada praktiknya Lex specialis derogat lex generalis merupakan sebuah asas hukum di mana peraturan yang bersifat khusus dapat menyampingkan peraturan yang bersifat umum. Akan tetapi ada suatu pandangan hukum yang menyatakan bahwa keberlangsungan norma abstrak yang diatur didalam aturan umum masih dapat digunakan meskipun ada aturan yang bersifat khusus. Pandangan hukum tersebut tersirat didalam halaman 37 Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XIX/2021 “Bahwa dengan adanya UU Perlindungan Anak telah menjadi lex specialis terkait kejahatan yang dilakukan terhadap seorang anak, 9 namun meskipun demikian tidak berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam KUHP ini inkonstitusional karena KUHP masih berlaku sebagai undang-undang hukum pidana sampai saat ini. Pengaturan mengenai pemidanaan terhadap orang bersetubuh dan/ atau berbuat cabul terhadap anak yang masih di bawah umur yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan terkait tersebut tetap dapat digunakan oleh Penegak Hukum yang tentunya tergantung berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi dan terpenuhinya unsur-unsur pemidanaannya.” C. RAWAN DISALAGUNAKAN PIHAK PENANGGUNG YANG TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK Secara umum, itikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing- masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnya yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak. Pemberitahuan tersebut dapat mengenai pemberitahuan kepada pihak lain yaitu mengenai: a. Apa yang benar b. Apa yang benar seluruhnya c. Hanya apa yang benar mengenai isi perjanjian saja. Jadi sebenarnya, secara adil adalah kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai pencerminan itikad baik yang sempurna itu harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak penanggung/ perusahaan asuransi maupun pihak tertanggung/ pengambil asuransi mempunyai beban kewajiban sama dan seimbang. Namun sebaliknya Pasal 251 KUHD secara sepihak hanya memberi kewaiban untuk memberikan keterangan dan informasi yang benar kepada pihak tertanggung. Sedangkan pihak penanggung mendapat perlindungan terhadap pelanggaran asas itikad baik yang sempurna dari tertanggung. Pasal 251 KUHD membedakan dua hal yaitu: 1. Memberikan keterangan/ informasi yang keliru atau tidak benar, dan 2. Tidak memberikan keterangan/ informasi mengenai keadaan- keadaan yang diketahui. 10 Kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi tersebut memang seharusnya tidak ditumpukan pada pihak tertanggung saja melainkan juga menjadi kewajiban pihak penanggung. Baik tertanggung maupun penanggung seharusnya saling memberikan keterangan atau informasi yang benar yang nantinya akan dicantumkan dalam polis asuransi. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi maka asas itikad baik yang sempurna itu sudah pasti akan terwujud. Namun ternyata dalam penjelasan Pasal 251 KUHD hanya memberikan kewajiban tersebut secara sepihak kepada tertanggung dan berakibat ditolaknya klaim asuransi apabila tidak dipenuhi. D. TERTANGGUNG MERUPAKAN PIHAK YANG LEMAH Alasan ini didasarkan karena tertanggung sendiri masih banyak yang belum memahami konteks asuransi, minimnya pengetahuan tertanggung ini seringkali dimanfaatkan oleh Penanggung. Tak jarang penanggung membuat isi polis yang begitu Panjang sehingga tertanggung tidak cukup waktu untuk membaca semua isi polis yang dibuat atau disodorkan oleh Penanggung. Kemudian tak jarang pula isi polis yang menggunakan Bahasa Bahasa yang terlampau tinggi sehingga sulit dipahami oleh tertanggung, penanggung yang seperti ini memang sengaja membuat Bahasa Bahasa yang terlampau tinggi supaya polis yang dibuat lebih menguntungkan penanggung. Ada sejumlah kelompok kelompok tertentu yang rawan dimanfaatkan seperti lansia, orang yang mempunyai standar kecerdasan dibawah rata-rata. Kelompok kelompok ini sering kali dimanfaatkan oleh penanggung yang memiliki itikad buruk. Penerapan ketentuan Pasal 251 KUHD sebenarnya sangatlah tidak adil karena hanya membebani kewajiban pada tertanggung saja. Seharusnya kedua belah pihak bertanggung maupun penanggung mendapatkan kedudukan yang sama dalam perjanjian asuransi. Dalam penerapan Pasal 251 KUHD ini juga, di samping tertanggung berkewajiban mengungkapkan fakta-fakta material yang seharusnya diberitahukan kepada penanggung, penanggung juga berkewajiban memberikan pemberitahuan/informasi yang berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan kepastian jaminan ganti rugi dan penolakan klaim yang menimpa objek asuransi apabila terjadi evenement. Seharusnya mengenai pemberitahuan informasi yang 11 sebenarnya, jika penanggung mengganggap sesuatu mengenai objek yang akan diasuransikan cukup penting baginya maka ia harus mengajukan pertanyaan khusus mengenai objek yang akan di asuransikan tersebut. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan perlindungan yang berlebih kepada penanggung dan seolah-olah menggangap penanggung sangat rentan dibodoh-bodohin tertanggung, kemudian sangat jelas dalam Pasal 251 KUHD tidak mempermasalahan konteks apakah yang dilakukan tertanggung merupakan kesengajaan ataupun kelalain yang terpenting tertanggung harus memberikan fakta yang sebenar-benarnya dan dilarang menyembunyikan sesuatu yang keliru objek yang diasuransikan. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak peduli keterbatasan tertanggung dalam memahami objek yang diasuransikannya misalnya ketidak pahaman bahwa ternyata objek yang diasuransikan terdapat cacat tersembunyi. Pasal 251 KUHD tidak melihat permasalahan tersebut, sehingga keterbatasan tertanggung dalam objek yang diasuransikannya ini lah yang menjadi celah yang sering kali dimanfaatkan penanggung untuk menghindari klaim asuransi. Tentu saja penanggung tidak perlu repot-repot menjelaskan dan melihat Kembali objek yang diasuransikan apakah objek yang diasuransikannya cacat atau tidak. Kewajiban untuk memeriksa keadaan objek yang diasuransikan adalah kewajiban tertanggung bukan penanggung. Penanggung sendiri tidak mau bertanggung jawab terhadap objek yang diasuransikan dalam beberapa hal: a. Cacat sendiri Kerugian timbul karena cacat sendiri pada benda asuransi. Cacat sendiri adalah cacat yang tidak dapat disangkal melekat pada benda yang seharusnya tidak boleh ada. Jadi berasal dari benda itu sendiri, bukan berasal dari luar, misalnya konstruksi bangunan yang tidak tepat, kapal yang tidak layak laut dll b. Kebusukan sendiri Kerugian timbul karena kebusukan sendiri pada benda asuransi. Kebusukan sendiri adalah kebusukan yang bersumber pada cacat sendiri. Jadi berasal dari dalam benda itu sendiri. Akan tetapi jika kebusukan itu timbul sebagai akibat pengaruh dari luar benda, itu 12 tidak termasuk dalam pengertian kebusukan sendiri, misalnya pengaruh dari luar antara lain karena perjalanan berlarut-larut berhubung cuaca buruk, karena temperature udara terlalu panas atau dingin c. Sifat kodrat Kerugian timbul karena sifat kodrat pada benda-benda asuransi. Sifat kodrat benda adalah sifat kodrat yang langsung menimbulkan kerugian yang datangnya dari dalam benda itu sendiri. Bukan dari luar benda, misalnya kaca yang mudah pecah, hewan yang mudah mati barang yang mudah terbakar ataupun barang yang mudah mengerut. Berbicara itikad buruk sebetulnya bukan hanya dilakukan oleh tertanggung tidak bisa dilihat dari perilaku tertanggung saja, tetapi itikad buruk juga berasal dari perusahaan asuransi atau penanggung tetapi ironisnya Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya mengenal tertanggung yang tidak mempunyai itikad yang tidak baik bukan melihat pula penanggung yang tidak mempunyai itikadi yang tidak baik. Inilah disebut dengan aturan hukum yang berat sebelah dan sangat bahaya dapat merugikan tertanggung dalam jumlah yang banyak. Tujuan dari pasal 251 KUHD adalah melindungi penanggung atau membebaskannya dari risiko yang tidak secara adil diperalihkan kepadanya, sehingga dalam pasal ini tidak menjadi pertimbangan apakah pada tertanggung terdapat itikad jahat atau itikad baik. Ketentuan Pasal 251 KUHD mempunyai arti penting setelah terjadi peristiwa tidak pasti (evenemen) yang menimbulkan kerugian, sehingga menjadi alasan bagi penanggung untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar ganti kerugian. Namun, bagi tertanggung yang jujur merupakan kekecewaan karena tidak mendapat ganti kerugian dengan alasan asuransi batal, padahal dia telah berusaha untuk mengadakan asuransi dengan maksud untuk menghindari risiko. Banyak penanggung mengklaim bahwa tertanggung tidak melaksanakan itikad baik (breach of utmost good faith) sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi. Dalam banyak kasus, seringkali niat baik tertanggung untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan klaim asuransi menjadi bumerang karena ternyata tindakan itu melanggar ketentuan 13 kontrak. Di sisi lain tertanggung tidak mengetahui bahwa niat baik itu ternyata menjadi tidak baik, yang pada akhirnya menjadi grey area timbulnya konflik dari tuntutan ganti kerugian. Perlindungan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada penanggung melalui Pasal 251 KUHD terlalu berlebihan. Utmoust good faith seolah-olah hanya menjadi kewajiban si tertanggung, dimana si penanggung tidak perlu menunjukkan itikad baik kepada tertanggung. Oleh sebab itu tidak mustahil pula jika ketentuan pasal tersebut dijadikan senjata oleh penanggung untuk menghantam tertanggung yang jujur atau beritikad baik, karena penanggung tidak berkewajiban untuk menegur atau memberi peringatan guna menghindarkan hal-hal penyebab kebatalan. Ketentuan tersebut dirasakan tidak adil bagi tertanggung karena terlalu melindungi penanggung untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar klaim ganti rugi kepada tertanggung. Salah satu senjata yang sering digunakan oleh penanggung untuk melindungi dirinya untuk tidak membayar klaim asuransi adalah ketentuan Pasal 251 KUHD Apabila dicermati secara gramatikal Pasal 251 KUHD hanya menitik beratkan pada tertanggung yang harus beritikad baik, sedangkan penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi tidak disebutkan didalamnya.Sehingga jelas pasal ini sangat timpang dan terdapat kelemahan serta tidak ada posisi yang seimbang antara tertanggung dan penanggung.Dalam membaca sebuah pasal sebenarnya Pasal 251 KUHD ini tidak boleh hanya ditekankan tertanggung saja yang diwajibkan untuk beritikad baik, namun penanggung juga wajib memiliki itikad baik. Perjanjian asuransi di ibaratkan suatu bangunan, prinsip itikad baik adalah fondasinya, artinya apabila fondasi tersebut tidak dikontruksi dengan baik, dikhawatirkan bangunan perjanjian asuransi akan ambruk atau gagal mencapai tujuannya, karena beberapa kasus asuransi masalah itikad baik sering menjadi pokok permasalahan. Prinsip itikad baik ini mengandung pengertian kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung secara timbal balik harus mendasari kesepakatan atau perjanjian asuransi dengan itikad sangat baik, artinya tidak menyembunyikan keterangan yang jelas dan benar yang dibutuhkan masing-masing pihak. Kata “sangat” yang tercantum dalam prinsip itikad baik terkadang cenderung ditujukan kepada tertanggung, 14 dengan pertimbangan tertanggung yang akan mengalihkan risiko kepada penanggung atau perusahaan asuransi mengetahui segala sesuatunya tentang objek yang akan diasuransi sedangkan penanggung tidak mengetahuinya E. KELEMAHAN LAIN PASAL 251 KUHD Ketentuan Pasal 251 KUHD mempunyai arti penting setelah terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan kerugian, sehingga menjadi alasan bagi penanggung untuk menghindari diri dari kewajiban membayar ganti kerugian. Namun, bagi tertanggung yang jujur merupakan kekecewaan karena tidak mendapat ganti kerugian dengan alasan asuransi batal, padahal dia telah berusaha mengadakan asuransi dengan maksud untuk menghindari resiko. Perlindungan yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang kepada penanggung melalui Pasal 251 KUHD terlalu berlebihan, sehingga tidak mustahil pula ketentuan Pasal tersebut dijadikan senjata oleh penanggung untuk menghantam tertanggung yang jujur atau beritikad baik. Karena penanggung tidak berkewajiban untuk menegur atau memberi peringatan guna menghindari hal-hal penyebab kebatalan. Ada beberapa keberatan terhadap Pasal 251 KUHD sebagai berikut: a. Kebatalan tidak dapat diperbaiki oleh tertanggung walaupun dia ingin memperbaiki kesalahannya b. Kebatalan merupakan hukuman yang terlalu berat bagi tertanggung yang beritikad baik, apalagi pemberitahuan yang tidak tepat itu tidak ada hubungan sama sekali dengan kerugian c. Pemberitahuan yang seharusnya akan dilakukan oleh tertanggung setelah mengadakan asuransi itu tidak dapat dimasukkan dalam ketentuan Pasal 251 KUHD karena keadaan telah berubah IV. PETITUM Petitum Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 15 2. Menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (STAATSBLAD TAHUN 1847 NOMOR 23 ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 3. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pasal 251 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (STAATSBLAD TAHUN 1847 NOMOR 23) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang frasa “sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal” diubah menjadi “sehingga perjanjian pertanggungan batal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan putusan pengadilan” 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Leonardo Siahaan, S.H; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi sebagian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 16 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 17 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah 18 selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 251 KUHD yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 251 KUHD Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan. Pemohon dalam hal ini merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya frasa “sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal” karena tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, Pasal 251 KUHD hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak saja yaitu penanggung karena kewajiban untuk memberitahukan secara benar hanya diberikan kepada pihak tertanggung dan menyebabkan Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya jika Pemohon menjadi pihak tertanggung dikemudian hari. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 251 KUHD. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial terjadi. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang diujikan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan 19 pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan a quo beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU MK yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) menyatakan sebagai berikut: (1) ... (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. ...; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst 20 d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [3.7.2] Bahwa terhadap sistematika Perbaikan Permohonan dimaksud, pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) pada permohonan a quo, petitum Pemohon tersebut saling bertentangan antara satu dengan lainnya atau setidak- tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian materiil undang-undang. Terhadap hal tersebut, dalam persidangan pada tanggal 12 Juni 2023, sekalipun bukan merupakan agenda untuk memberikan nasihat, namun oleh karena terdapat fakta ihwal ketidaklaziman petitum Pemohon, Mahkamah tetap memberikan nasihat untuk memperbaiki petitum agar sesuai dengan petitum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU- XXI/2023, Senin, tanggal 12 Juni 2023, hlm. 5-7]. Dalam kaitan ini, petitum angka 2 menyatakan, “Menyatakan Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dan petitum angka 3 menyatakan, “Menyatakan Pasal 251 KUHD terhadap frasa ‘sehingga perjanjian itu tidak akan ditiadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal’ bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘sehingga perjanjian pertanggungan batal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan putusan pengadilan”. Berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa rumusan kedua petitum a quo adalah rumusan petitum yang tidak lazim. Karena, di satu sisi, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 251 KUHD 21 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara itu di sisi lain, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Dalam batas penalaran yang wajar, rumusan kedua petitum tersebut saling bertentangan satu sama lainnya dan Mahkamah tidak mungkin mengabulkannya secara bersamaan. Petitum yang demikian hanya dapat dibenarkan sepanjang satu sama lainnya dirumuskan secara alternatif. Secara formal, petitum-petitum yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Mahkamah berpendapat, oleh karena petitum Pemohon tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena petitum Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 22 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan oleh Hakim tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman 23 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah